Posts Tagged ‘Social Cultural

08
Oct
12

Sosial Budaya : Cerita Silat dan Arkeologi Nusantara

foto

TEMPO/ Nickmatulhuda

Minggu, 07 Oktober 2012 | 17:12 WIB

Mempertemukan Cerita Silat dan Arkeologi

 

 

 

TEMPO.CO, Jakarta – Para sejarawan, arkeolog, dan sastrawan akan berpadu dalam satu forum yang cukup unik. Mereka akan hadir dalam acara Musyawarah Agung Penulis Cerita Silat dan Sejarah Nusantara.

“Acara ini memang untuk menyatukan mereka dalam suatu forum. Belum pernah ada wadah bagi mereka,” ujar Yoke Darmawan, Direktur Festival Borobudur Writer and Cultural Festival, saat konferensi pers di Cikini, 6 Oktober kemarin.

Acara pertemuan ini akan berlangsung di aula Hotel Manohara, Borobudur, Magelang pada 29-31 Oktober mendatang. Acara ini akan menghadirkan puluhan arkeolog, sejarawan, sastrawan, penulis, dan penulis cerita silat Nusantara.

Yoke mengatakan para pembicara akan membeberkan pandangan dan proses kreatif serta fakta-fakta ilmiah yang mereka kerjakan. Forum ini, kata Yoke, tidak hendak menyaingi festival atau forum penulis yang lain dan mengadili para sastrawan. “Biarkan mengalir dan tumbuh,” ujarnya.

Puluhan nama penulis, sastrawan, arkeolog, dan sejarawan siap berkecimpung dalam forum ini. Seperti Arswendo Atmowiloto, Romo G Budi Subanar, SJ, Sutrisno Murtiyoso. Seno Gumira Ajidarma, Bambang Budi Utomo, dan Yudhi Herwibowo. Bagi pencinta cerita Syekh Siti Jenar, bisa menggali informasi dari pembicara Abdul Munir Mulkhan, Agus Sunyoto, dan KH Moh Sholikhin. Beberapa arkeolog seperti Agus Aris Munandar dan Agus Widiatmoko juga hadir.

Ada pula sesi untuk menapak tilas Nusantara dari pandangan Aan Merdeka Permana dan Nigel Bullough yang menapaktilasi Kerajaan Negarakertagama dan Fendi Siregar. “Fendi akan membeberkan foto-foto napak tilas lokasi dari Surat Centhini,” ujar Adi Wicaksono, salah satu panitia.

Beberapa hal yang akan banyak diulas di antaranya adalah tokoh Gajah Mada, Syekh Siti Jenar, dan cerita silat lain yang berlatar belakang sejarah Nusantara.

15
Nov
10

Sosial Budaya : Istilah Batak Dikonstruksi Jerman Dan Belanda

Senin, 15/11/2010 01:11 WIB
Batak Sebagai Nama Etnik Dikonstruksi Jerman dan Belanda
Khairul Ikhwan – detikNews

 

Medan – Nama Batak sebagai identitas etnik ternyata tidak berasal dari orang Batak sendiri, tapi diciptakan atau dikonstruksi para musafir barat. Hal ini kemudian dikukuhkan misionaris Jerman yang datang ke tanah Batak sejak tahun 1860-an. Simpulan ini dikemukakan sejarahwan Unversitas Negeri Medan (Unimed) Ichwan Azhari yang baru usai melakukan penelitian di Jerman.

Di Jerman, sejarahwan bergelar doktor ini memeriksa arsip-arsip yang ada di Wuppertal, Jerman. Dalam sumber-sumber lisan dan tertulis, terutama di dalam pustaha, atau tulisan tangan asli Batak, tidak ditemukan kata Batak untuk menyebut diri sebagai orang atau etnik Batak. Jadi dengan demikian nama Batak tidak asli berasal dari dalam kebudayaan Batak, tetapi diciptakan dan diberikan dari luar.

“Kata Batak awalnya diambil para musafir yang menjelajah ke wilayah Pulau Sumatera dari para penduduk pesisir untuk menyebut kelompok etnik yang berada di pegunungan dengan nama bata. Tapi nama yang diberikan penduduk pesisir ini berkonotasi negatif bahkan cenderung menghina untuk menyebut penduduk pegunungan itu sebagai kurang beradab, liar, dan tinggal di hutan,” kata Ichwan Azhari di Medan, Minggu (14/11/2010).

Dalam penelitiannya yang dimulai sejak September lalu, selain memeriksa arsip-arsip di Jerman, Ichwan juga melengkapi datanya dengan mendatangi KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde atau the Royal Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) di Belanda. Dia juga mewawancari sejumlah pakar ahli Batak di Belanda dan Jerman seperti Johan Angerler dan Lothar Schreiner.

Hasilnya, pada sumber-sumber manuskrip Melayu klasik yang ditelusurinya, seperti manuskrip abad 17 koleksi Leiden, memang ditemukan kata Batak di kalangan orang Melayu di Malaysia, tetapi sebagai label untuk penduduk yang tinggal di rimba pedalaman semenanjung Malaka. Dalam manuskrip itu, saat Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, Puteri Gunung Ledang yang sangat dihina dan direndahkan oleh teks ini, melarikan diri ke hulu sungai dan dalam teks itu disebut, “… masuk ke dalam hutan rimba yang amat besar hampir dengan negeri Batak. Maka diambil oleh segala menteri Batak itu, dirajakannya Puteri Gunung Ledang itu dalam negeri Batak itu.”

Tidak hanya di Malaysia, di Filipina juga penduduk pesisir menyebut penduduk pedalaman dengan streotip atau label negatif sebagai Batak. Untuk itu menurut Ichwan, cukup punya alasan dan tidak mengherankan kalau peneliti Batak terkenal asal Belanda bernama Van der Tuuk pernah risau
dan mengingatkan para misionaris Jerman agar tidak menggunakan nama Batak untuk nama etnik karena imej negatif yang terkandung pada kata itu.

“Di Malaysia dan Filipina penduduk yang diberi label Batak tidak mau menggunakan label merendahkan itu menjadi nama etnik mereka. Di Sumatera Utara label itu terus dipakai karena peran misionaris Jerman dan pemerintah kolonial Belanda yang memberi konstruksi dan makna baru atas kata itu,” katanya.

Disebutkan Ichwan, para misionaris itu sendiri awalnya ragu-ragu menggunakan kata Batak sebagai nama etnik, karena kata Batak tidak dikenal oleh orang Batak itu sendiri ketika para misionaris datang dan melakukan penelitian awal. Para misionaris awalnya menggunakan kata bata sebagai satu kesatuan dengan lander, jadi bata lander yang berarti tanah Batak, merupakan suatu nama yang lebih menunjuk ke kawasan geografis dan bukan kawasan budaya atau suku.

Di arsip misionaris yang menyimpan sekitar 100 ribu dokumen berisi informasi penting berkaitan dengan aktivitas dan pemikiran di tanah Batak sejak pertengahan abad ke-19 itu, Ichwan menemukan dan meneliti
puluhan peta, baik peta bata lander yang dibuat peneliti Jerman Friedrich Franz Wilhelm Junghuhn, maupun peta-peta lain sebelum dan setelah peta Junghuhn dibuat.

“Peta-peta itu memperlihatkan adanya kebingungan para musafir barat dan misionaris Jerman untuk meletakkan dan mengkonstruksi secara pas sebuah kata Batak dari luar untuk diberikan kepada nama satu kelompok etnik yang heterogen yang sesungguhnya tidak mengenal kata ini dalam warisan sejarahnya,” tukas Ichwan.

Dalam peta-peta kuno itu, kata bata lander hanya digunakan sebagai judul peta tapi di dalamnya hanya nampak lebih besar dari judulnya nama-nama seperti Toba, Silindung, Rajah, Pac Pac, Karo, dan tidak ada nama batak sama sekali. Dalam salah satu peta kata Batak di dalam peta digunakan sebagai pembatas kawasan Aceh dengan Minangkabau.

Kebingungan para misionaris Jerman untuk mengkonstruksi kata Batak sebagai nama suku juga nampak dari satu temuan Ichwan terhadap peta misionaris Jerman sendiri yang sama sekali tidak menggunakan judul bata lander sebagai judul peta dan membuang semua kata Batak yang ada dalam edisi penerbitan peta itu di dalam laporan tahunan misionaris. Padahal sebelumnya mereka telah menggunakan kata Batak itu.

Kata Batak yang semula nama ejekan negatif penduduk pesisir kepada penduduk pedalaman, kemudian menjadi nama kawasan geografis penduduk dataran tinggi Sumatera Utara yang heterogen dan memiliki nama-namanya sendiri pada awal abad 20, bergeser menjadi nama etnik dan sebagai nama identitas yang terus mengalami perubahan.

“Setelah misionaris Jerman berhasil menggunakan nama Batak sebagai nama etnik, pihak pemerintah Belanda juga menggunakan konsep Jerman itu dalam pengembangan dan perluasan basis-basis kolonialisme mereka. Nama Batak juga digunakan sebagai nama etnik para elit yang bermukim di Tapanuli Selatan yang beragama Islam,” tukasnya.

(rul/rdf)

27
Oct
09

Nasionalisme : Mengawal Keputusan Kongres Kebudayaan

Mengawal Keputusan Kongres Kebudayaan

KOMPAS, Sabtu, 5 September 2009 | 02:50 WIB

Nunus Supardi

Menyimak artikel H Hardi, Departemen Kebudayaan, Isu Basi Menjelang Penentuan Menteri (Kompas, 22/8/2009), menanggapi artikel Kebudayaan, Bagaimana Nasibmu? (Kompas, 18/9/2009), saya terpanggil untuk memberi tanggapan balik.

Tidak ada yang ganjil dari tanggapan itu, tetapi perlu ada penjelasan guna membangun wacana lebih luas.

Hanya potret

Pada alinea kedua, Hardi menyatakan, penulis (Nunus Supardi) kurang bisa membedakan pengertian ”kebudayaan” sebagai proses dialektis pada masyarakat yang tak kunjung usai dengan kebudayaan yang dianggap produk dari unsur suatu lembaga yang di-set up sebuah birokrasi.

Rasanya tulisan saya tidak menyiratkan pendapat yang bisa melahirkan kesimpulan seperti itu. Tulisan itu potret pemikiran budayawan, seniman, dan cendekiawan yang menginginkan Kementerian Kebudayaan.

Ketika keinginan itu dirangkai sejak Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi tahun 1945 hingga Kongres Kebudayaan (KK) 2008 di Bogor ternyata telah menjadi catatan sejarah panjang perjuangan kebudayaan. Jika ditambah aneka forum, catatan akan kian panjang. Memang terkesan menjadi isu lama. Namun, di balik langkah itu, kita dibuat sadar, betapa mereka gigih dalam memperjuangkan kesepakatan.

Potret itu juga melahirkan sejumlah pertanyaan. Mengapa usul itu terus diulang dan tak kunjung mendapat tanggapan? Bukankah keinginan itu merupakan cermin tekad dan kesepakatan yang dicetuskan dalam forum tingkat tinggi, yaitu Kongres Kebudayaan? Adakah yang salah dengan kebudayaan?

Mungkin benar pendapat Robert Klitgaard, pakar pemberantasan korupsi yang pernah diundang membantu Indonesia tahun 2006. Melihat kurang mesranya hubungan antara pakar kebudayaan dan pengatur kebijakan, ia bertanya, ”Jika kebudayaan itu penting dan orang telah mempelajarinya berabad-abad, mengapa kita tidak mempunyai hubungan profesional antara yang mempelajari kebudayaan dengan yang membuat serta mengatur kebijakan?” Jangan-jangan pernyataan Robert Klitgaard (1992) sedang terjadi di Indonesia.

Khawatir

Sebagai anggota Panitia Pengarah, Putu Wijaya sejak awal sudah khawatir dengan rekomendasi KK 2008 itu. Khawatir pemerintah tidak akan menyambut estafet rekomendasi kongres 2003 di Bukittinggi yang diangkat lagi oleh kongres di Bogor. Selama ini aneka keputusan dalam kongres hanya berhenti sebagai keputusan. Tidak pernah ada tindakan. Secara berseloroh Putu menganggap ”sudah saatnya ada kongres untuk membicarakan tabiat kongres itu sendiri” (1997).

Untuk mengantisipasi kekhawatiran, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengambil langkah tepat dan cepat, membentuk Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI), terdiri delapan orang. Tugas pokok badan ini adalah mengawal keputusan KK 2008 dan menyosialisasikan hasil kepada masyarakat. Agar kerja badan tidak macet, dilengkapi fasilitas kantor dan anggaran belanja memadai.

Langkah yang perlu dilakukan badan ini adalah menggelar jumpa pers dan sosialisasi melalui stasiun TV. Selain itu, harus melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait serta lembaga-lembaga kebudayaan, termasuk lembaga kebudayaan asing.

Mengawal dan menyosialisasikan keputusan kongres harus menjadi komitmen semua anggota BPKKI. Sebab, selain harus bertanggung jawab kepada menteri, badan ini juga harus bertanggung jawab kepada peserta kongres yang telah melahirkan keputusan kongres. Jika BPKKI tidak optimal mengawal dan menyosialisasikan hasil, peserta kongres akan menuntut pertanggungjawaban.

Wacana yang berkembang sekarang dapat menjadi salah satu argumen. Munculnya ”klaim” Malaysia atas tari pendet, menyusul kasus-kasus sebelumnya, media-media gencar memberitakan dan mengulas masalah itu.

Ada tiga hal yang dapat dicatat. Pertama, dari berbagai ulasan, hampir semua menilai lemah dan kurangnya perlindungan pemerintah atas kekayaan kebudayaan bangsa.

Kedua, memasuki era industri budaya, persaingan pemanfaatan budaya kian tajam. Industri budaya akan menjadi primadona ekonomi karena diyakini mampu memberi kontribusi besar bagi devisa negara. Mau tidak mau pemerintah yang akan mengambil langkah kebijakan dalam memperkuat potensi budaya.

Ketiga, seperti dikatakan Samuel Huntington (2000) tentang kebangkitan peran budaya, kebudayaan punya andil dalam membentuk kemajuan manusia. Malaysia termasuk yang kini sibuk dengan konsep itu. Peluang itu juga harus ditangkap Indonesia sebagai bangsa multietnik dan multikultur yang memerlukan perhatian lebih serius dibandingkan dengan bangsa lain. Lagi-lagi, pemerintah perlu mengambil posisi yang tepat dalam mengelola potensi budaya untuk memajukan bangsa.

Ketiga catatan ini menambah alasan perlunya penataan ulang posisi kelembagaan kebudayaan di pemerintahan. Sayang, jika rekomendasi kongres yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu terbuang sia-sia?

Nunus SupardiAnggota Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia

CATATAN REDAKSI:
Dengan munculnya artikel ini, polemik diakhiri. Redaksi

19
Oct
09

Seni Lukis : Tradisi, Wayang Kaca Nagasepaha

TRADISI
Seni Lukis Wayang Kaca Nagasepaha Belum Punah

Senin, 19 Oktober 2009 | 03:44 WIB

Gianyar, Kompas – Seni lukis wayang kaca yang berkembang di Desa Nagasepaha, Kabupaten Buleleng, ternyata belum punah. Lukisan di atas kaca yang muncul sekitar tahun 1927 itu masih memiliki generasi dalam satu keturunan dari pelukisnya, Jro Dalang Diah (100).

Bahkan, lima tahun terakhir lukisan ini kembali bangkit dan dikoleksi para kolektor intelektual dari beberapa daerah, termasuk Jakarta. Padahal, pada masa kejayaannya, kolektornya justru dari kalangan petani kopi dan jeruk yang kaya.

Kurator dan dosen Seni Rupa Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Buleleng, Hardiman, mengatakan, karya lukis di atas kaca ini kembali memasuki masa kebangkitannya setelah bergelut dengan seni modern.

”Bahkan, tema-tema lukisan kaca berkembang dari pewayangan ke gambar modern, seperti perkembangan politik atau pergolakan pemuda,” katanya pada pembukaan Pameran Seni Lukis Kaca Nagasepaha di Bentara Budaya Bali, Sabtu (17/10) malam.

Bakat alam

Ia menambahkan, Jro Dalang Diah yang menjadi pelukis pertama Pulau Dewata ini telah menurunkan bakat alamnya kepada anak-anak dan cucunya. Mereka, antara lain, adalah I Nyoman Subrata, Ketut Suamba, Kadek Nurining, dan Ketut Santosa. Ada pula Made Sukrawa, Ketut Sumadrawan, Kadek Suardi, Ketut Sekar, Wayan Arnawa, Gede Kenak Aryadi, serta Kadek Wijana.

Hal senada diungkapkan Pande Wayan Suteja Neka, kolektor dan pemilik Neka Art Museum. Ia menambahkan, gaya Nagasepaha memiliki kekhasan sendiri di antara gaya seni lainnya di Bali, seperti Kamasan, Ubud, dan Batuan.

Direktur Eksekutif Bentara Budaya Bali Efix Mulyadi mendukung upaya untuk turut melestarikan serta mengembangkan budaya dan seni seperti lukisan kaca asli Bali ini. Menurut dia, lukisan ini memiliki proses pengerjaan yang unik dan menjadi bermakna karena kelangkaannya.

Dalam pembukaan tersebut, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesa Dr I Made Sutama menyumbangkan sebuah sketsa gambar wayang di atas kertas bungkus semen sebelum menjadi lukisan wayang kepada Bentara Budaya Bali. I Made Sutama juga mengatakan, sketsa-sketsa tersebut menjadi koleksi langka asli guratan Jro Dalang Diah dan saat ini hanya tinggal beberapa lembar saja.

Selain itu, hadir pula dalam pembukaan pameran tersebut sejumlah pelukis dan kolektor, termasuk kolektor seni dari Jakarta, Adrian Pala dan Tossin Himawan. Pameran menggelar 52 lukisan kaca dan berlangsung hingga 27 Oktober mendatang. (ANS/AYS)

12
Oct
09

Petisi45 : Pembudayaan BIJAK (Bina Jiwa Anti Korupsi)

Petisi45 : Sumpah Pemuda GASAKNAS 2009

Dalam rangka turut serta membangun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPKI) agar supaya berada pada peringkat papan atas skala dunia, maka berdasarkan amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tentang Kedaulatan Rakyat dan Semangat Bela Negara Pasal-30 Undang Undang Dasar 1945 [Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959, yang belum bernah dinyatakan tidak berlaku] serta Strategi 7 Ketahanan Bangsa, kami dibawah ini, yang peduli wawasan Indonesia Mulia dan Bermartabat melalui Gerakan Anti Suap Anti Korupsi Nasional (GASAKNAS), bersama ini, mengajak segenap komponen anak bangsa, sosialisasikan :

Pembudayaan BIJAK (Bina Jiwa Anti Korupsi)

yakni yang mencakupi antara lain (1) 9 Pusaka Bangsa Indonesia, (2) 123 Tatanilai Kearifan Lokal, (3) Kebangkitan Jiwa Benteng Pancasila, (4) Pekik MERDEKA (MERaih DEmokrasi Kerakyatan yang Amanah), (5) Sikap BUNG (Berjoang Untuk NeGara), (6) Tekad PETA (PEjoang Tanpa Akhir), (7) Semangat Perang Rakyat Semesta, (8) 7 Resolusi Sumpah Pemuda 2008, (9) Seruan Gasak Koruptor, Gasak Khi MunaJat (Khianat, Munafik, Jahat), demi terciptanya peta jalan penguatan daya tangkal nuraniah niatan Suap dan Korupsi atau anti moral hazard, sekaligus penguatan pro sistim Pemerintahan Bersih di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, 12 Oktober 2009

FRONT DAULAT RAKYAT MERDEKA,

(1).Pandji R Hadinoto, GASAKNAS 2005, BarPETA, GAPI, (2).Hadori Yunus, KelBes Marhaenis, (3).Johanes Judiono, (4).Igbal Daut, GASAKNAS 2005, (5).Sri Rosalinda, GAPI, LST, (6).Romo Doesjanto, GAPI, (7).Awaluddin Ardiwijaya, Koran Integritas, (8).Jhon Huda, GAPI, (9).Bilung, GAPI, (10).Johanes Sandjaja Darmawan, HPPEL, (11).Juliaman Saragih, KelBes Marhaenis, (12).Mahyudin Nawawi, GIM, (13).Suwandi Mislah, GJL, (14).Irwan Lubis, LKBH45, MasBETA, (15).M.Zulfi Azwan, KMS, (16).Ery Monarfa, GAPI, (17).Ignatius Tricahyo, MBP, (18).Permadi, (19).Pribadio, (20).Sumardi Asmara, FRPI, (21).Verry Lioe N.L, Koran Integritas (22).Rafeldi, Garda PETA, (23).M Irenes F Kotambonan, GAPI, IPSBI, (24).Uyung, KPPP, (25).Sapto W Samudro, MBP (26).DP Yoedha, BENDERA, (27).Gus Nuril, (28).H. Arnauly Aminullah, BIP45, (29).Gigih Guntoro, FKPI, (30).Tita Wandana, GAPI, (31).Alson, ATN973, Info Publik (32).Lili Wahid, (33).Empu Pitrang Susilo, CedSos, (34).Muslim Arbi, GERRAM (35).Ucok Syafti Hidayat, BENDERA, (36).Decy Widhiyanti, IPSBI, (37).Siti Nurul, IPSBI, (38).Aina Sumantri, IPSBI, (39).Bertania Kristiono, GAPI, (40).Muldawar Bonar Harahap, PPM, BarPETA (41).Ading Sutisna, LKPPI, (42).Sulistio Pambudi Utomo, FRJ, (43).H Jailani, GASAKNAS 2005, (44).Surya Hadjar, FBN, (45).Titi Laksanawati, GASAKNAS 2005.

Sekretariat :

Blok UA22, Plaza Pondok Indah I, Jakarta Selatan 12310, eMail : gasaknas@yahoo.com

12
Oct
09

Kenegaraan : Peta Jalan Kemajuan China

http://www.analisad aily.com/ index.php? option=com_ content&view=article&id=31325:melihat- sekilas-peta- jalan-kemajuan- china-&catid=78:umum&Itemid=131

Melihat Sekilas Peta Jalan Kemajuan China Cetak Email
Oleh : Hidayat Banjar

Setiap pagi anak saya yang masih kelas 5 SD membawa tas besar, isinya buku-buku pelajaran. Sesekali saya mencandainya: “Vanni (nama anak saya itu) dengan beban berat seperti ini, dapat dipastikan kelak kau akan bungkuk, sementara belum dapat dipastikan kau akan cerdas.”

“Buku-buku ini harus dibawa, Ayah. Semuanya dipelajari di sekolah,” jawabnya. Saya prihatin melihat anak saya itu, yang juga dialami anak-anak Indonesia lain.

Padahal, yang diharapkan orangtua ketika anaknya tamat SD sederhana saja: bisa membaca, menulis dan berhitung. Ya, tambahannya adalah budi pekerti. Lalu untuk apa pelajaran sebanyak itu?

Yang jadi pertanyaan, apakah layak siswa SD mata pelajarannya berjumlah 11 hingga 13. Bahkan ada beberapa sekolah menerapkan 15 mata pelajaran untuk siswa SD?

Di SMA sederajat juga begitu. Siswa “dipaksa” menguasai 13 – 20 mata pelajaran. Betapa beratnya beban siswa-siswi kita? Apakah pihak yang berwenang menangani pendidikan menganggap anak-anak Indonesia supermen atau superwomen?

Ilustrasi dan pertanyaan-pertanya an di atas saya ajukan sehubungan dengan kemajuan China yang salah satunya adalah mereformasi dunia pendidikan. Melihat kemajuan China (dengan jumlah penduduk 1,3 miliar) demikian signifikan sejak 1980-an, kita perlu belajar, hal-hal apa yang melatarbelakanginya .

Rata-rata 10 Persen

Kemajuan ekonomi China rata-rata tumbuh 10 persen sejak 1980-an. China menjadi super power baru yang secara geopolitik berpotensi menjadi “ancaman” negara-negara industri maju.

Jika ada pendapat mengatakan bahwa Indonesia tidak punya kekuatan sama sekali, itu berlebihan. Kita bukanlah bangsa yang bodoh dan malas.

Bukti terakhir, seperti peran Indonesia di G-20, menunjukkan kita sudah punya “sesuatu” yang bisa dipelihara dan didayagunakan di kemudian hari. Namun, pendapat bahwa China lebih maju dari Indonesia memang tidak terbantahkan. Justru itu, kemajuan China bisa dijadikan pelajaran berharga guna memacu kemajuan Indonesia.

Ada tiga hal mendasar dan penting yang ditanamkan dan diterapkan China hingga mencapai kemajuan seperti sekarang. Pertama soal kepercayaan diri, kedua prioritas pendidikan, dan ketiga peta jalan ke depan. Ketiga hal mendasar ini secara konsisten dan simultan terus diimplementasikan China dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepercayaan diri adalah satu sifat yang dibangun dan dikembangkan Mao Zedong sejak awal 1930-an hingga 1970-an. Percaya diri itu dibangun sebagai jawaban atas “penghinaan seratus tahun” (bainian guochi) sebelumnya oleh bangsa-bangsa Barat dan Jepang sejak Perang Candu 1840-1949.

Dasar pendidikan, dijalankan para pemimpin China sejak Mao. Menurut Gang Guo (2007), selama Revolusi Kebudayaan, jumlah siswa masuk sekolah dasar meningkat separuh, sekolah menengah pertama naik empat kali lipat, dan sekolah menengah meningkat 14 kali lipat. Memang ada perdebatan terkait kualitas pendidikan. Namun Mao memberi dasar distribusi yang lebih merata sumber daya manusia.

Pendidikan Karakter

Deng Zioping pada 1978 mengatakan, “Bila China ingin memodernisasi pertanian, industri, dan pertahanan, yang harus dimodernisasi lebih dulu adalah sains dan teknologi serta menjadikannya kekuatan produktif.” Pada 1985, Deng menegaskan pentingnya pendidikan karakter, dan orientasi hapalan dianggap “membunuh” karakter anak. Setelah itu, guru dan kaum profesional amat dihargai.

Presiden Jiang Zemin pada 2000 mengumpulkan semua pemimpin China untuk membahas bagaimana mengurangi beban pelajaran siswa melalui adopsi sistem pendidikan yang patut secara umur dan menyenangkan, serta mengembangkan semua aspek dimensi manusia, kognitif, karakter, estetika, dan fisik.

Dibandingkan dengan bangsa kita, kepercayaan diri bangsa China lebih kuat karena dasar yang dibangun Mao dan capaian-capaian kasatmata, seperti olimpiade dan kemajuan ekonominya.

Namun, pelan tapi pasti, bangsa Indonesia sebenarnya mulai percaya diri. Keberhasilan mempraktikkan demokrasi dan kemajuan ekonomi setelah krisis akhir 1990-an mulai menjadikan kita dihargai negara-negara lain. Buktinya, dalam GDP, Indonesia berada di nomor 16 dan menjadi anggota G-20 yang mulai disegani anggota lain. Momentum untuk kepercayaan diri ini perlu dijaga, dipelihara dan diapresiasi.

Kendati terlambat, bangsa kita telah mengakui pentingnya pendidikan sebagai fundamen bangunan bangsa. Hal itu terbukti dengan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Kendati implementasinya belum sempurna dan konsepnya belum kuat sehingga terkesan sibuk menghabiskan anggaran, keputusan politik bangsa bahwa pendidikan harus diprioritaskan sudah berada di jalur yang benar.

Mau Berubah

Masalahnya, apakah kita mau berubah? Sedangkan alam saja terus berubah seusai perjalanan waktu.

Yang jadi pertanyaan, apakah layak siswa SD mata pelajarannya berjumlah 11 hingga 13, bahkan ada beberapa sekolah menerapkan 15 mata pelajaran untuk siswa SD? Yang menjadi pertanyaan lagi, apakah efektif dan efisien siswa SMA sederajat mata pelajarannya 13 – 20?

Jika mau berubah, tak mustahil dalam waktu 20 tahun ke depan, kita akan membuktikan bangsa ini lebih kuat bersaing di antara bangsa-bangsa lain. Konsep pembangunan pendidikan harus lebih mendasar dan terarah sehingga alokasi dana 20 persen bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pada 2005, Pusat Penelitian Modernisasi China menerbitkan peta jalan Modernisasi China untuk abad ke-21. Isinya: tahun 2025 produk domestik bruto (GDP) China menyamai Jepang. Tahun 2050 China jadi negara maju secara moderen. Tahun 2080 China menjadi negara maju, sama dengan AS. Tahun 2100 China menjadi negara paling maju di dunia, melampaui AS. Atas dasar peta jalan itu, China bergerak menuju masyarakat yang lebih baik secara bersama (xiaokang).

Sesuai Kebutuhan

Grand design pendidikan kita seyogianya dirancang untuk kepentingan serta kebutuhan rakyat kebanyakan, bukan untuk kepentingan elit politik sebagai program pencitraan diri.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) pendidikan dibagi ke dalam tiga katagori: informal adalah pendidikan di rumah tangga; formal merupakan pendidikan yang berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi; sedangkan nonformal adalah pendidikan luar sekolah seperti life skill.

Sebenarnya, life skill juga dapat diperoleh dari pendidikan formal. Sayangnya, kini Indonesia tidak lagi menerapkan pendidikan vokasi di SLTP sejak beberapa tahun yang lampau. Pendidikan vokasi di Indonesia, dimulai sejak SLTA dengan nama SMK. Sayangnya lagi, pelajaran di SMK juga lebih mengedepankan teori daripada praktik.

Disarankan pula, tiap jenjang pendidikan vokasi menerapkan 70 persen praktik dan 30 persen teori. Jangan terbalik. Jika 70 persen teori dan 30 persen praktik, kita sudah lihat dan rasakan sendiri betapa tamatan-tamatan SMK kita banyak yang tidak kompeten di bidangnya.

Setelah tamat SD, orangtua mengukur kemampuan kocek serta kebutuhannya untuk kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. Bila orangtua yang berprofesi petani, sangat boleh jadi kebutuhan mereka, anak-anak dapat mengembangkan usaha pertanian ke arah yang lebih baik serta menyejahterakan. Maka pendidikan selanjutnya tentu ke arah itu. Begitu juga dengan kaum nelayan (tradisional) sangat mungkin berharap, anak-anaknya dapat lebih meningkatkan hasil tangkapan (hasil laut), juga harga jual yang layak dan lainnya.

Sayangnya, saat ini di Indonesia tidak ada lagi pendidikan pertanian, kelautan, otomotif, komputer dan lain sebagainya untuk tingkat SLTP. Siswa harus belajar dulu tiga tahun di SLTP (SMP), baru dapat memasuki pendidikan vokasi di SMK. Bukankah hal ini akan memperbesar biaya atau pengeluaran? Ironisnya lagi, setelah tamat SMK, siswa-siswi kita pun sepertinya belum memiliki apa yang disebut life skill.***

Penulis adalah peminat masalah sosial budaya. Menetap di Medan.

14
Sep
09

Tradisi Sosial : Mudik, Spirit Merekat Tali Persaudaraan

SUARA PEMBARUAN

ZOOM2009-09-14Tradisi Mudik, Spirit Merekat Tali Persaudaraan
Agus Wiyanto
Mudik menjadi tradisi sosial keagamaan, yang dirajut setahun sekali, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Orang yang tersebar di Jakarta dan berbagai penjuru kota besar, berusaha untuk dapat pulang kembali ke kampung halamannya. Tradisi bersilaturahmi terus dipelihara, dan dihidupkan untuk menyambung ikatan tali persaudaraan, merekatkan ikatan batin seseorang dengan kampung halamannya, yang telah berjasa membesarkan pada masa lalunya.

Ikatan dengan tanah kelahiran dan kenangan masa silamnya tidak terputus, sekalipun mereka telah lama melancong, menjadi tenaga kerja, atau telah lama bekerja di kota. Orang tidak malu mengaku berasal dari desa terpencil, seperti Wonosari, Gunung Kidul, tempat kelahirannya dahulu, walaupun sekarang dia telah bersentuhan dengan budaya kota Metropolis, namun tidak akan menghilangkan identitas jati dirinya.

Rasa kebersamaan primordial satu daerah, menjadi lebih menonjol saat merajut tali kebersamaan silaturahmi. Dialeknya mungkin sudah berubah jadi logat Betawi. Dandanan serta aksesori yang dikenakan, sudah berbeda dengan apa yang dia kenakan belasan tahun yang lalu, makannya pun telah terbiasa dengan cita rasa hamburger, dan piza daripada sarapan nasi tiwul, tetapi ikatan dengan kampung halaman dan aneka kenangan masa silamnya, tidak dapat terhilang begitu saja di tengah hiruk pikuknya masyarakat metropolis yang semakin individualistik.

Bicara tentang tradisi mudik di desa, orang rela membayar ongkos transportasi mudik yang mahal. Perkiraan kasar, satu keluarga dengan 2 anak mudik menggunakan transportasi umum ke Jawa akan menghabiskan minimal Rp 2 juta, masih ditambah lagi dengan sejumlah keperluan lain, yang harus dikeluarkan sebagai oleh-oleh atau buah tangan, dan kebutuhan hidup selama di kampung halaman. Semuanya dijalani dengan penuh suka cita. Bagi orang kecil, konvoi sepeda motor menjadi satu pilihan yang diambilnya. Berangkat bersama dalam satu rombongan mudik dengan penghematan sedemikian rupa.

Tiga Spirit Mudik

Pertama, merekatkan spirit tali persaudaraan. Seluruh anak-anak kumpul kembali di rumah yang telah membesarkannya. Manusia diingatkan akan hakikat “asal muasalnya”, dan ada orang orang di balik layar yang telah mendidik dan membesarkannya. Kita masuk dalam lorong “kenangan masa silam” dan ikatan masa lalu, supaya manusia makin tangguh menjalani hidupnya. Manusia tak takabur dalam kesuksesan, dan menangis tanpa daya dalam kesukaran.

Berbagai peristiwa, entah penuh kebahagian atau derai air mata, bahkan sarat dengan penderitaan, bagaikan pukulan kecil yang terus membentuk kita, dipahat makin sempurna. Dalam menjalani kerasnya hidup ini, hidup bukan hanya lembah dan gunung, bukan seperti roda pedati yang berputar sekali di atas dan dihembaskan ke bawah. Hidup seperti dua rel kereta api yang menyatu di ujung, dua rel adalah paduan antara sedih dan gembira, sukses dan gagal, senang dan susah yang merupakan bantalan kita, melangkah menuju satu tujuan. Menjalani hidup yang bermakna, dalam profesi apa pun.

Kedua, yang terang mau dibawa pada saat mudik, bukannya menjual mimpi dan berlomba- lomba pamer keberhasilan yang telah diperjuangkan selama ini di kota. Yang mau ditunjukkan adalah spirit atau “roh perjuangan” panjang yang tidak kenal menyerah dengan jerat kemiskinan desa yang mengimpitnya, dan perangkap kejamnya Ibukota. Ada yang berhasil sukses di kota, dan ada yang menjadi orang biasa. Sekalipun kita tahu, di kota besar tidak ada orang yang ramah dengan dirinya. Namun, orang harus terus berjuang dengan semangatnya mengatasi kemiskinan di desa, dengan modal kemauan keras bekerja.

Inilah sebenarnya potret kegagalan mengurus ketahanan ekonomi di tingkat periferi dan pinggiran desa, ketika terjadi kesenjangan penataan aset sumber daya antara kota dan desa, pusat dengan daerah terbelakang. Kota dengan segala fasilitasnya bagaikan sorotan cahaya lampu yang akan menarik dan menyedot datangnya laron-laron datang kepada gemerlapnya cahaya kota, ketika kegelapan malam mulai tiba. Desa telah dimarginalkan dalam sistem pembangunan ekonomi kapitalis selama ini.

Kegagalan mengurus kesejahteraan ekonomi mikro yang berpihak pada petani dan orang kecil, membuat alam pedesaan ditinggalkan angkatan mudanya, untuk mengadu nasib sambil memperbaiki ekonomi keluarga. Tidak heran, kalau desa hanya dihuni oleh angkatan tua yang masih setia bertahan di sana, sekalipun mungkin tanah garapan mereka sudah tidak seberapa menghasilkan. Mereka menghidupi dirinya, dengan apa yang ada.

Ketiga, yang mau dibawa dalam rangka mudik bukan hanya barang bawaan yang banyak sebagai ajang pamer keberhasilan hidup di kota, tetapi membawa antara “kepalsuan” dan “otentisitas diri”, merupakan gendongan manusia yang selalu dibawa ke mana-mana, dalam menampilkan diri di harapan orang lain.

Spirit kepalsuan yang mengaburkan identitas adalah sikap hidup yang tidak mau kalah dengan cara hidup tetangga sebelahnya, atau teman bermain pada waktu kecil dahulu, dapat menjadi pembeda cita rasa penampilan, di tanah leluhurnya, sehingga manusia menutupi otentisitas dirinya, sebenarnya dia hidup susah di kota, tetapi merasa menjadi orang kaya di desa.

Spirit “kepalsuan” dengan menggunakan topeng-topeng yang menutupi wajah bopeng, harus diganti dan keberanian manusia menunjukkan keotetisitasan diri secara jujur dan terbuka. Dengan prinsip daripada melakukan tindakan yang tidak halal, tapi banyak uang, lebih baik melakukan tindakan yang bermartabat, tetapi benar.

Penulis adalah rohaniwan, Pengkaji Etika dan Sosial Kemasyarakatan, kini Pendeta GKI Cinere




Blog Stats

  • 2,190,471 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers