Posts Tagged ‘Presidential

15
Jan
14

Kepresidenan : Sutiyoso Siap CaPres

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

Sutiyoso Siap Capres Jika Gugatan Yusril Menang

AntaraAntara 

Surabaya (Antara) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengatakan siap maju sebagai calon presiden jika gugatan perkara Undang-Undang Capres oleh Yusril Ihza Mahendra dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau gugatan itu menang dan dikabulkan MK maka 100 persen saya siap maju Pemilihan Presiden 2014,” ujarnya di sela-sela peringatan HUT ke-15 PKPI di Jalan Darmo Boulevard Surabaya, Rabu.

Namun, jika nantinya gugatan Yusril tersebut tidak dikabulkan oleh MK maka dirinya siap menjalin komunikasi dengan beberapa calon presiden lain usai proses Pemilihan Umum Legislatif yang digelar 9 April mendatang.

Disinggung sejumlah tokoh yang sudah berkomunikasi dan mendekatinya sampai saat ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakuinya. Menurut dia, ada nama-nama tokoh yang digadang-gadang menjadi calon presiden telah berkomunikasi intensif.

“Tapi, saya dan PKPI masih konsentrasi dulu di Pemilihan Umum Legislatif. Baru setelah itu akan dipilih calon presiden yang benar-benar dikehendaki rakyat,” kata pria yang akrab disapa Bang Yos tersebut.

Sementara itu, tentang target perolehan suara di Pemilu 2014, pihaknya berharap DPP PKPI Jatim mampu menyumbangkan minimal 8 kursi untuk DPR RI dari 11 daerah pemilihan yang ada.

Sedangkan, kata dia, di tingkat DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota, diharapkan PKPI mampu mendapatkan minimal satu fraksi di tiap daerah.

Bang Yos juga tidak mempermasalahkan sejumlah lembaga survei yang mayoritas menempatkan PKPI di urutan paling akhir. Ia malah berterima kasih, bahkan tidak percaya terhadap survei yang beredar selama ini karena memiliki hitungan tersendiri.

Di tempat yang sama, Humas DPP PKPI Jatim, Kris Kawelarang optimistis target yang dibebankan pusat bakal terwujud karena calon-calon legislator PKPI di Jatim memiliki kualitas serta basis massa jelas.

“Saya yakin PKPI di sini bakal mendapatkan suara signifikan, minimal bisa mendapatkan fraksi sendiri di DPRD Tingkat I Jawa Timur,” kata dia.

Dalam acara tersebut, hadir pula Ketua Dewan Penasihat DPN PKPI Try Sutrisno yang juga pernah menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto. Selain itu, ratusan caleg DPRD kabupaten/kota se-Jatim juga mengikutinya. (ar)

17
Mar
12

Politik : SBY-Boed Terancam Digulingkan

TerancamDigulingkan

Sabtu, 17 Maret 2012 13:11 WIB
Pemerintahan SBY-Boediono Terancam Digulingkan

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Organisasi Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) meminta Presiden SBY membatalkan rencananya untuk manaikkan harga BBM, karena kebijakan tersebut hanyalah akan menambah sengsara rakyat miskin Indonesia.

Ketua Umum PPRM, Aslihul Fahmi Alia, mengajak rakyat Indonesia untuk menggulingkan pemerintah, bila SBY tetap bersikeras menaikkan harga BBM, dan juga tarif dasar listrik (TDL). Sebagai keprihatinan atas adanya rencana kenaikan harga BBM ini, sekitar 50 aktivis PPRM Yogyakarta, Sabtu (17/03) turun ke jalan.

“Ini baru aksi permulaan. Kalau SBY berkeras menaikkan harga BBM kami akan turun dengan massa yang lebih besar untuk menduduki kantor-kantor pemerintahan,” tutur Aslihul.

Aksi PPRM ini dilakukan dengan berjalan kaki di sepanjang Jl Malioboro, Yogyakarta. Massa kemudian berkumpul di depan pagar istana Gedung Agung. Di sepanjang jalan, mereka membagikan selebaran tentang analisa mereka terhadap dampak-dampak buruk yang bisa dialami rakyat akibat kenaikan BBM.

Kata Aslihul, PPRM kembali akan turun ke jalan pada 25 Maret-5 April mendatang, untuk terus menyuarakan penolakan mereka. Menurut dia, SBY beralasan terpaksa menaikkan BBM demi menyelamatkan defisit APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.

Dikatakannya, sebenarnya masih banyak cara lain yang bisa dilakukan SBY. Menaikkan BBM itu hanyalah cara ‘gampangan’ yang dilakukan pemerintah, tanpa mempedulikan dampaknya terhadap rakyat miskin.

Sebenarnya, kata dia, kalau SBY bijaksana seharusnya ia menerapkan kebijakan pajak progresif untuk barang-barang mewah yang masuk ke Indonesia. Cara lain, bisa dengan menyita kekayaan para koruptor yang selama ini telah menjarah uang negara.

Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: Yoebal Rasyid

BBM Naik, Presiden Bisa Di-impeach
Kamis, 1 Maret 2012 | 19:48

[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa dimakzulkan atau di-impeach kalau tetap ngotot menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, keputusan menaikkan harga BBM melanggar undang-undang (UU).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI  Effendi MS Simbolon saat dialektika demokrasi bertajuk “Ada Apa Di Balik Kenaikan BBM?” di Press Room DPR RI, Jakarta, Kamis (1/3), menegaskan, Presiden atau pemerintah melanggar UU jika tetap ngotot menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Kami dari PDI-P mempertanyakan ini. Pasal 7 di UU APBN Tahun 2012 menegaskan bahwa secara mekanisme prosedural (menaikkan BBM) cacat hukum,” katanya.

Pembicara lain pada diskusi tersebut adalah, Ketua Kelompok Fraksi VII PDI-P  Daryatmo Margiyanto, pengamat ekonomi dari Econit Hendri Sapatini, dan pengamat ekonomi politik Icsanuddin Noorsy.

Effendi lebih jauh mengatakan, jika Presiden atau pemerintah melanggar UU merupakan awal impeachment.

“Ini tidak main-main. Kita tidak mencari-cari kesalahan.  Ini soal konstitusi. Pemerintah dan Presiden  jangan permainkan UU,” ujarnya.

Seperti diketahui, UU APBN 2012 Pasal 7 Ayat 4 menyebutkan, pengendalian anggaran subsidi BBM tahun 2012 dilakukan melalui pengalokasiannya lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsinya.

Dimana penjelasannya disebutkan pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi premium untuk kendaraan roda empat milik pribadi di Jawa-Bali sejak 1 April 2012. Sehingga tidak disebutkan adanya rencana menaikkan harga BBM bersubsidi.   Revisi UU

Menurut Simbolon, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM hendaknya terlebih dahulu merevisi UU Nomor 22/2011 tentang APBN 2012 yang di dalamnya mengatur soal pengendalian harga BBM pada 2012 diatur melalui kebijakan pengendalian konsumsi.

Ketua Kelompok Fraksi VIII PDI Perjuangan DPR RI, Daryatmo Margiyanto mengatakan, pemerintah sudah tiga kali melakukan pembatasan subsidi BBM selama tiga tahun terakhir, sejak 2010.

Menurut dia, pada 2010 pemerintah memberikan subsidi BBM sebesar 17,5 persen dan pada 2012 sebesar 14,7 persen.

Pengamat Ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, menambahkan, kebijakan pemerintah mengenai BBM hendaknya memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran.

“Pemerintah menerapkan kebijakan konversi dari BBM ke gas, dan pembatasan subsidi BBM seharusnya sudah memberi manfaat besar kepada masyarakat,” katanya.

Manfaat besar yang seharus diperoleh masyarakat, menurut dia, selama tiga bulan wacana dan sosialisasi yang dilontarkan pemerintah di ruang publik, seharusnya sudah ada kesiapan produksi konverter dan gas.

Namun realitasnya, kata dia, hingga saat ini baik konverter maupun gasnya belum siap. “Bahkan, pemerintah berencana ingin mengimpor konverter dari negara lain. Itu artinya secara ekonomi kebijakan pengurangan subsidi BBM ini memberikan keuntungan sangat minimal,” katanya. [L-8]

 

02
Feb
12

Presidensial : SBY Tumbang 2012 ?

SBY ‘Tumbang’ 2012

RepublikaRepublika

  • permadi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior, Permadi memprediksi bahwa Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) akan mengakhiri masa jabatanya sebelum 2014, yakni pada 2012 ini.Sebab, jelas dia, SBY tidak memperhitungkan Gusti Allah. Pasalnya, kata dia, SBY telah membohongi Allah dengan berjanji hanya ingin menjabat sebagai presiden selama satu periode.

“SBY sudah membohongi Allah. Karena itu dia pada 2012 ini akan tumbang,” ujarnya, usai menjadi pembicara pada acara ‘Pekan Konstitusi UUD 1945, Amandemen, dan dan Masa Depan Bangsa’, di Sekretariat International Conference of Islamis Scholars (ICIS), di Jakarta, Senin (30/1) malam.

Ketika ditanya kenapa dengan 2012 menjadi tahun kejatuhan SBY, menurut dia, 2011 menjadi awal kondisi awal gejolak yang akan berakumulasi pada tahun selanjutnya. “Di 2011 saja kondisi sudah tidak tertahankan. Masuk 2012, kondisi semakin ngeri,” ujarnya.

Langkah revolusioner yang akan dilakukan rakyat, kata Permadi, akan membuat tekanan berat bagi SBY. Sehingga, ujarnya, karena tekanan itu, SBY dengan sendirinya akan mundur. “Bisa juga dia sakit lalu mundur,” ujar Permadi.

20
Dec
11

Politik : Aksi dan Demo Dewan Revolusi Rakyat

 

Turunkan SBY, Bentuk Dewan Revolusi Rakyat dan Kembali ke UUD 1945 asli

 

Diterbitkan pada 20 Desember 2011 oleh B- Watch
<divട

www.bumnwatch.com — Ratusan purnawirawan jenderal dan perwira menengah TNI kembali menyatukan barisan untuk ‘menjatuhkan’ atau melengserkan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Alasannya, pemerintahan SBY tidak bisa lagi diharapkan mensejahterakan rakyat, menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan persoalan bangsa lainnya.

Informasi yang diterima, sekitar 150 purnawirawan TNI berkumpul di Jakarta, dan hadir dalam pertemuan ini antara lain Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, Mustahid Astari, Tommy (PETA). Ketiganya mengaku dari Gerakan Revolusi Nurani (GRN). Dalam pertemuan itu dikeluarkan pernyataan Tri Komando Nurani: Turunkan SBY dengan mobilisasi umum, Bentuk Dewan Revolusi Rakyat, dan Kembali ke UUD 1945 asli.

“Sebanyak 150 purnawirawan itu sudah sepakat untuk melengserkan pemerintahan SBY dengan mobilisasi umum,” kata Indro Tjahyono yang dikenal dekat dengan sejumlah jenderal purnawirawan kepada Harian Terbit, Selasa pagi (20/12).

Menurutnya, pertemuan 150 purnawirawan TNI itu disambut 20 jenderal lainnya, termasuk Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dengan membuat aksi keprihatinan bangsa pada pertengahan Desember ini.
“Prabowo dkk menyatakan aksi keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini, dan hal ini sah-sah saja. Tapi, kalau 150 purnawirawan itu sudah clear, artinya menjatuhkan SBY secara inkonstitusional,” ujar Indro.
Menurut Ketua DPP Hanura, partai yang didirikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto juga menyatakan optimis pemerintahan SBY tidak akan sampai 2014. “Itulah sebabnya mereka terus melakukan penggalangan kepada rakyat untuk mengkritisi pemerintahan SBY, yang pada akhirnya melakukan aksi penggulingan,” ujar Indro.
Sementara itu, mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi sangat mendukung langkah para Jenderal senior yang akan berkumpul di Bandung, Jawa Barat Desember ini.
“Saya sangat mendukung langakah para Jenderal senior tersebut. Kalau bukan senior, siapa lagi yang akan mengingatkan SBY,” kata Saurip Kadi dalam perbincangannya dengan Teraspolitik.com melalui telepon selularnya, Jum’at (25/11).

Diinformasikan, selain Tyasno dkk dari GRN, dari kelompok jenderal lain, sekitar 19 orang, juga kerap berkumpul di rumah Jenderal (Purn) Luhut B Panjaitan, Jenderal (Purn) Jhony Lumintang, Jenderal (Purn) Fahrur Rozi, dan lainnya.

“Mereka sering berkumpul di rumah  Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan yang juga mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Reformasi masa Presiden Abdurrahman Wahid,” kata Ketua MK Mahfud MD, beberapa waktu lalu.
Menurutnya,  para jenderal itu menyatakan kecewa dengan pemerintah. “Beberapa mantan jenderal yang sering bertemu di rumah Luhut Panjaitan antara lain, Letnan Jenderal purnawirawan Jhony Lumintang,  Jenderal purnawirawan Fahrur Rozi, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, dan Letjen (Purn) Kiki Syahnakri.
“Setidaknya ada sekitar 19 purnawirawan jenderal yang kerap bertemu di kediaman Luhut Panjaitan. Mereka mengatakan, pemerintahan ini mengecewakan. Pemerintahan ini lambat,” ujar Mahfud, yang juga mantan Menteri Pertahanan.
Hal senada juga dikemukakan mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, menurutnya, para mantan jenderal sering melakukan pertemuan. “Para jenderal itu hampir setiap hari berkumpul dan bertemu, karena mereka berkantor di gedung yang sa-ma, di Kuningan, Jakarta,” ujar Fahrul. (Harian Terbit/*)

Kata Jeffrey: Rakyat Sudah Muak Dengan SBY

Diterbitkan pada 10 Agustus 2011 oleh B- Watch

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Rakyat sudah muak terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena, antara lain, pemerintah terkesan lebih mementingkan urusan kekuasaan ketimbang masalah kehidupan rakyat.

“Kemarahan masyarakat sudah sangat tinggi. Perasaan tidak puas, tidak percaya terhadap institusi negara, tidak percaya kepada Presiden, dan tidak percaya kepada DPR. Itu tanda indeks muak. Makin mereka menyaksikan semua yang dilakukan institusi-institusi ini, terutama pernyataan pejabat-pejabat yang tidak masuk akal, makin masyarakat muak,” ujar guru besar ilmu politik di Universitas Northwestern AS, Jeffrey Winters, kemarin di Jakarta.

Soal lain yang membuat rakyat muak, menurut Jeffrey, adalah konflik internal Partai Demokrat yang dipertontonkan kepada publik. Bahkan, menurutnya, itu bukan hanya terlihat sejak kasus Nazaruddin, melainkan juga saat pemilihan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Jeffrey beranggapan, dari situ konflik perbedaan muncul dan melemahkan nama Presiden SBY yang sebelumnya tidak memilih Anas. “Figthing intern di Demokrat yang dibuka untuk seluruh publik juga terlihat sejak Anas menang,” tuturnya.

Jika terus disuguhi berbagai kebobrokan pemerintahan SBY, rakyat bisa saja melakukan gerakan besar-besaran menolak pemerintahan SBY. Apalagi saat ini pemerintahan SBY sedang diuji kasus dugaan korupsi dengan aktor mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, di beberapa kementerian.

“Kalau memang ada gerakan masyarakat, apa saja bisa terjadi, dan itu kita enggak bisa prediksi. Rakyat memiliki kekuatan besar yang kadang tidak bisa kita duga,” kata Jeffrey.

Menurut dia, pilihan bagi SBY hanya kecepatan dan ketegasan bertindak. Jika tidak, Presiden SBY harus siap-siap menerima konsekuensi kemunduran Partai Demokrat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kader-kader partai tersebut yang terpilih duduk sebagai pejabat pemerintahan.

“Masyarakat berharap tindakan yang berprinsip dan tegas serta cepat. Kalau lama-lama justru timbul pertanyaan. Kalau ada bakteri, langsung minum antibiotik. Jangan tunggu lama-lama. Nah, dalam konteks politik, antibiotiknya adalah tindakan tegas yang berdasarkan hukum,” ujar Jeffrey.

Menurut dia, SBY harus bertindak cepat menyelesaikan persoalan yang membelit Partai Demokrat agar mampu mempertahankan kepercayaan rakyat sebelum masa jabatannya selesai.

“Banyak orang yang menyatakan SBY tidak tegas dalam memerintah. Karena itu, jika ingin kembali dengan full power, SBY perlu secepatnya membereskan situasi di Partai Demokrat. Kalau tidak bertindak cepat dan keras, malah posisi dia sebagai presiden untuk sisa jabatannya akan luntur begitu saja,” ujarnya.

Jeffrey menambahkan, jika SBY terus membiarkan kondisi sekarang ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin rakyat makin marah. “Jadi, Presiden harus segera bertindak,” katanya.

Dia juga menilai, kegagalan Indonesia menjalankan sistem demokrasi dengan baik karena ketidaksiapan sistem hukum yang berfondasi kuat. Secara prosedural, ujarnya, demokrasi di Indonesia sudah cukup bagus. Namun, secara substansial masih harus banyak diperbaiki.

Jeffrey menilai, sistem demokrasi di Indonesia sekarang ini dikuasai para maling. Sebab, hanya mereka yang memiliki uang banyak yang bisa naik.

“Setelah berkuasa, mereka kembali maling untuk mengembalikan sekaligus meraup untung dari investasi yang mereka keluarkan itu. Yang terjadi seperti lingkaran setan. Ada demokrasi, tapi tanpa hukum. Demokrasinya tumbuh, tapi hukumnya tunduk di bawah kendali mereka yang kuat jabatan dan atau uangnya,” tutur Jeffrey.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengaku terkejut dengan sikap politik 45 tokoh nasional yang mendesak DPR segera membubarkan pemerintahan SBY-Boediono. Secara subtansi, menurut dia, jika pernyataan itu sekadar kritikan, maka itu dapat dianggap lumrah.

“Yang saya tidak setuju adalah membubarkan pemerintah. Apalagi di sini yang disuruh membubarkan adalah DPR. Saya setuju pemerintah harus berbenah dari apa yang dirasakan sekarang ini,” ujar Aziz.

Dia berpendapat, pemerintah perlu diberi kesempatan bekerja sesuai konstitusi hingga berakhirnya masa jabatan SBY-Boediono. “Apa yang bisa DPR lakukan adalah mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan,” katanya.

Namun, Aziz juga meminta pemerintah lapang dada menerima kritikan keras sejumlah tokoh yang tergabung dalam tokoh politik 45.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dakhiri mengaku memahami kegeraman 45 tokoh nasional itu terhadap kinerja pemerintahan.

“Tetapi, kegeraman itu tidak boleh membuat kita gelap mata sehingga kemudian harus dibayar mahal,” ujarnya.

Menurut Hanif, permintaan 45 tokoh nasional kepada DPR agar membubarkan pemerintah bukan terletak pada mau atau tidak, melainkan lebih pada persoalan konstitusi. Dia menilai, gagasan itu tidak relevan dan tidak mendidik.

“Kita ini negara hukum. Seburuk apa pun hukum harus dipatuhi. Kritik dan seruan (membubarkan pemerintahan SBY) itu keluar dari koridor konstitusi,” kata Hanif.

Meskipun demikian, dia berharap pemerintah peka terhadap kegusaran 45 tokoh nasional itu dan menyerapnya secara seksama. “Jadikan itu bahan evaluasi,” ucapnya. (Tri Handayani/Harian Suara Karya/*)

25
Oct
10

Kepresidenan : Kalkulasi SBY Naif dan Salah

Senin, 18/10/2010 19:47 WIB
Setahun SBY-Boediono (7)
Jeffrey Winters: Kalkulasi SBY Naif dan Salah
M. Rizal – detikNews


Jakarta – Setahun sudah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II berjalan. Namun kinerja pemerintah dianggap masih merah. Perolehan suara 60 % dalam Pilpres 2009 dan mendapat dukungan mayoritas di parlemen ternyata belum bisa dioptimalkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk melakukan langkah-langkah yang konkrit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Di mata pengamat ekonomi politik dari Northwestern University, Amerika Serikat, Prof Jeffrey Winters, buruknya kinerja pemerintah tidak lepas dari sikap Presiden SBY dalam menjalankan pemerintahan. SBY dianggap lebih suka terlihat cantik, santun dan berambut rapi di depan kamera dibanding bekerja keras mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia.

Lantas apa yang membuat pasangan SBY-Boediono belum bisa berbuat banyak selama setahun bekerja? Berikut pandangan Jeffrey Winters kepada detikcom, Sabtu (16/10/2010):

Apa pandangan Anda terhadap kinerja SBY-Boediono selama menjalankan pemerintahan?

Sampai saat ini saya melihat kinerja pemrintahan SBY-Boediono rendah. Dan perlu dicatat prestasi yang rendah kepemimpinan SBY bukan sesuatu yang baru. Karena sejak 2004 memang kinerjanya tidak pernah tinggi. Jadi kombinasi SBY-Kalla yang sudah mengecewakan menjadi lebih parah dengan kombinasi SBY-Boediono.

Meski pada masa SBY-JK kinerjanya buruk, paling tidak Jusuf Kalla dikenal sebagai orang yang tidak sabar dan sering mendorong SBY untuk bertindak dan ambil keputusan. Tetapi akhirnya Kalla menjadi capek, frustrasi dan lepas saja.

Selama ini SBY adalah orang yang selalu ingin menjadi cantik. Dan jelas dia tidak mungkin menjadi cantik di depan kamera kalau benar-benar mendorong sistemnya sehingga bajunya dan mukanya penuh keringat seperti buruh yang kerja keras di jalan atau sawah. SBY dikenal sebagai orang santun dan rambutnya selalu rapih. Orang yang santun gaya SBY bisa sukses di bidang politik, dalam arti mempertahankan posisinya di pemerintahan, tetapi tidak mungkin bisa sukseskan Indonesia yang perlu didorong keras untuk menjadi kompetitor internasional yang dahsyat.

Seharusnya rakyat tidak lagi memilih pemimpin yang hanya mengandalkan kesantunan dan bersolek diri di depan kamera. Tapi yang perlu dicari adalah seorang presiden yang lebih fokus kepada penurunan jumlah kemiskinan.

Kalau mengenai kinerja para menterinya bagaimana?

Kinerja para menteri terkait dengan performa pemimpinnya. Karena sikap presidennya sebagai leader tidak bagus tentu saja para menterinya juga tidak bagus kerjanya. Apalagi pemilihan anggota kabinet berdasarkan bagi-bagi kekuasaan supaya aman di parlemen. Hasilnya yang terjadi pemilihan bukan berdasarkan kapabilitas dan akuntabilitas. Melainkan berdasarkan jatah anggota koalisi.

Bukankah memperkuat dukungan parlemen sebagai sebuah strategi supaya pemerintahan bisa berjalan efektif tanpa diganggu manuver-manuver politik dari parlemen?

SBY sebagai calon presiden jelas menang besar di pemilu. Dua kali dia dapat 60 persen! Di seluruh dunia jumlah suara sebesar itu disebut ‘Landslide Victory’. Yang aneh, SBY tidak mengunakan mandat ini untuk membentuk kabinet yang benar-benar dimiliki dia sebagai instrumen eksekutif, untuk  melaksanakan dengan tegas konsep dan tujuan dia yang disampaikan dalam kampanye. Malah dia terkesan’dagang sapi’ dengan partai-partai politik dan memilih kabinet yang lebih seperti kebun binatang atau ‘Noah’s Ark’, dua wakil dari setiap jenis.

Kalkulasi SBY ternyata naif dan salah. Dia berfikir bahwa dengan kabinet seperti ini, dia akan punya basis aman di DPR dan bisa jadi lebih efektif. Yang terjadi justru sebaliknya. Malah partner-partnernya tetap melawan SBY di DPR dan memperjuangkan agenda masing-masing di kabinet. Setiap presiden di Indonesia harus berasumsi bahwa tidak akan ada dukungan kuat di DPR. Dengan begitu banyak partai, pasti akan ada perlawanan.

Pertanyaanya, bagaimana bisa menjadi eksekutif yang memaksimalkan kualitas dan solidaritas di dalam kabinet sendiri? Sudah barang pasti bahwa DPR akan selalu sulit. Tetapi, minimal bisa diharapkan bahwa kabinet akan utuh dan solid. Dengan formula SBY, justru hasil yang paling buruk, yaitu DPR yang selalu sulit dan kabinet pun yang kacau dan tidak efektif. Ingat, SBY bukan perdana menteri yang dipilih oleh MPR. Dia adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

SBY tidak pernah faham bedanya, dan akibatnya adalah kabinet yang begini sekarang, penuh menteri yang selalu memperjuangkan agenda partai politiknya terlebih dahulu dan bahkan melawan agenda presiden.

Jadi jangan heran kalau roda kabinet SBY berputar di tempat. Ini karena dua faktor. Pertama, secara pribadi SBY memang orang yang sulit ambil keputusan dan tidak bisa menjalankan strategi dengan tegas dan cepat. Dan kedua, secara struktural dia membentuk kabinet dengan cara yang pasti akan memecah daripada menyatu. Oleh karena itu, diharapkan presiden berikutnya sebaiknya membentuk kabinet yang 100 persen penuh dengan orangnya dia, yang akan memperjuangkan agenda presiden, bukan agenda partai politik masing-masing.

Mengenai pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pemerintah SBY-Boediono, apakah menunjukan grafik yang menggembirakan?

Sekali lagi Indonesia menjadi ‘flavor of the day’ untuk ‘hot money financial’ yang bersirkulasi dengan cepat di bumi ini. Indonesia harus waspada terhadap investasi DCCP ini (datang cepat, cepat pergi), malah pemerintah sepertinya membanggakan bahwa uang tersebut tertarik dengan bursa efek Jakarta.

Padahal tidak ada alasan yang mendasar untuk uang tersebut mengalir ke Indonesia selain spekulasi sementara. Kalau berbudi, pemerintah akan hati-hati dengan investasi macam ini, karena pertama, tidak menambah jumlah investasi modal di sektor riil. Kedua, justru pulangnya uang seperti ini yang membuat krisis finansial 1997-1998 ganti status dari hujan biasa menjadi badai luar biasa.

Saya melihat, Indonesia saat ini masuk ke dalam situasi yang bahaya dan pemerintah SBY serba senyum dan bahagia. Bentuk selalu kalahkan isi, sejak SBY naik menjadi presiden.

Apakah ini artinya satu tahun ini SBY-Boediono gagal menggerakan perekonomian nasional? Bagaimana indikatornya?

Pejabat dan presiden di Indonesia punya penyakit yang saya sebutkan ‘Mentalitas 7 Persen’. Penyakit mental ini punya dua dimensi. Satu, ada konsep bahwa Indonesia hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen saja. Target di atas 7 persen dianggap mimpi dan tidak realistis. Kedua, jika Indonesia bisa mencapai 7 persen, ini dianggap cukup untuk membuat masa depan jauh lebih baik. Dua-duanya salah.

Kalau Cina dan India bisa mencapai pertumbuhan double digit atau 10 persen ke atas, Indonesia tidak ada alasan yang relevan selain tidak mau membuat perubahan supaya memang ada kinerja ekonomi yang lebih tinggi. Dan, kalau ternyata Indonesia hanya mencapai 7 persen, dan terus terang selalu jauh di bawah target, rakyat harus menunggu lama untuk ke luar dari kemiskinan. Mana ada presiden atau partai yang punya ‘Visi 2045′? Ini seratus tahun kemerdekaan dan seratus tahun pembangunan. Apakah Indonesia bisa menjadi negara maju dalam waktu 35 tahun ini? Negara maju?

Tidak ada yang berani setting tujuan se-ambisius itu, karena untuk benar-benar mencapai target tersebut, harus ada perubahan besar mulai sekarang. Elit politik di Indonesia lebih mementingkan partainya, bisnisnya, atau bahkan sakunya pribadi. Itu kenyataan. Jadi rakyatlah yang harus maksa perubahan yang lebih cepat, dan sense of urgency di tingkat pemerintahan yang jauh lebih tinggi. Elit politik di Indonesia sangat rajin setting target yang rendah, justru supaya bisa malas dan senang. Dan, yang menjadi korban adalah rakyat luas.

(zal/fay)

23
Sep
10

Kepresidenan : Anggaran Peragaan Citra

Kamis, 23/09/2010 06:37 WIB
Anggaran Baju dan Furniture Presiden Tembus Rp 42 Miliar
Fajar Pratama – detikNews


Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) lagi-lagi menyoroti anggaran pemerintah yang dinilai terlalu tinggi. Kali ini lembaga Kepresidenan yang dikritisi karena menghabiskan lebih dari 42 miliar hanya untuk pos anggaran baju baru Presiden dan furniture.

Dalam rilis yang diterima detikcom pagi ini, Kamis (23/9/2010), pada APBN 2010, Fitra menyebut total anggaran untuk Istana Presiden mencapai Rp 203,8 miliar. Sebagai contoh dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Negara Tahun 2010 disebutkan, Presiden akan membeli furniture untuk rumah jabatan senilai Rp 42 miliar dan Rp 60 miliar untuk renovasi gedung Setneg.

“Angka yang cukup tinggi ini karena SBY terlalu sibuk dengan urusan pencitraannya,” ujar Kordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi kepada detikcom, Kamis (23/9/2010) pagi.

“Ruang rumah jabatan akan dipenuhi furniture yang mewah, dan tentu, anggaran
pembelian furniture, serta renovasi gedung Setneg ini sangat boros, dan tidak sentisif terhadap kehidupan masyarakat miskin,” tambahnya.

Uchok juga mengkritik anggaran pengadaan pakaian dinas Presiden ke luar negeri yang mencapai Rp 893 juta per tahun. Di sisi lain, Presiden juga mebutuhkan biaya Rp 49 miliar untuk road blocker.

“Pengadaan road blocker sama seperti renovasi pagar halaman dan pengadaan security system di lingkungan Istana Negara sebesar Rp 22,55 miliar untuk tahun anggaran 2009, yaitu sama-sama mencedarai rasa keadilan rakyat atas anggaran.”

Menurut Uchok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya dengan secara sadar memangkas anggaran tersebut atas inisiatifnya sendiri. Fitra juga meminta Komisi II DPR berani memangkas anggara Presiden.

Berikut rincian penggunaan anggaran untuk Presiden sebagaimana disampaikan Fitra.

1. Membeli Baju Presiden Rp 839 juta

2. Membeli Furniture Rp 42 miliar

3. Renovasi Gedung Setneg Rp 60 miliar

4. Road Blocker Rp 49 miliar

5. Pengamanan fisik dan non fisik VVIP Presiden Rp 52 miliar

Jumlah Rp 203,8 miliar

Sumber seknas FITRA diolah dari DIPA Setneg 2010

(anw/anw)

05
Jun
10

Kenegarawanan : Obama Jadwal Ulang Ke Jakarta Nopember 2010

JAKARTA 4 JUNI 2010

Mr.Barack Obama ke Jakarta November 2010

Presiden AS Barack Obama

(KompasianaBaru- Jakarta) Mr. Barack Obama menurut rencana untuk mengunjungi Indonesia dan Australia selama satu minggu, dengan pemberhentian di Guam, dengan jadwal keberangkatan dari Amerika pada tanggal 13 Juni 2010.


Juru Bicara Gedung Putih Robert Gibbs menyampaikan  dalam pernyataannya sesaat setelah tengah malam bahwa, “Obama sendiri telah menginformasikan pemimpin kedua negara melalui telepon Kamis malam waktu setempat, sambil menyatakan “penyesalannya yang dalam” dan berjanji untuk segera menjadwalkan kembali rencana kunjungan tersebut.” Lebih lanjut dikatakan,” Obama memutuskan untuk tidak meninggalkan Amerika untuk “menangani isu-isu penting, salah satunya adalah tumpahan minyak.”


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden AS Barack Obama. Dalam percakapan telepon itu Obama menyatakan menunda kedatangannya ke Indonesia, yang seharusnya dilakukan pada pekan kedua Juni ini. Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal mengatakan hal ini dalam keterangan pers, usai salat Jumat, di Kantor Presiden.


“Dalam hubungan telepon berdurasi 10 menit tersebut, Presiden Obama menyampaikan penundaannya tersebut,” kata Dino. “Beliau memulai dengan mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Indonesia kepada Presiden SBY, setelah itu membahas sedikit mengenai hubungan bilateral. Kemudian beliau masuk kepada inti pembicaraannya, yaitu meminta maaf kepada Presiden SBY karena terpaksa menunda sementara kunjungannya ke Indonesia dan Australia yang direncanakan pada bulan Juni 2010 ini,” ujar Dino


Kedua pemimpin bersepakat untuk mencari tanggal yang tepat bagi kunjungan Obama ke Indonesia. Mungkin pada November atau sebelumnya, masih akan dirundingkan oleh pejabat kedua negara. “Presiden SBY dan Presiden Barack Obama juga sepakat akan mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela KTT G-20 Toronto, Kanada, pada akhir bulan ini,” ujar Dino.

Obama memutuskan untuk tidak meninggalkan Amerika untuk “menangani isu-isu penting, salah satunya adalah tumpahan minyak.” Obama sempat berencana berangkat ke Indonesia di bulan Maret, dan setelah berencana memperpendek waktu kunjungan, ia kemudian membatalkan kunjungan itu untuk mendorong lolosnya RUU Reformasi Layanan Kesehatan yang menjadi salah satu agenda domestik utamanya. Kongres kemudian meloloskan RUU tersebut.


Pasca aksi kekerasan yang di lakukan Israel terhadap aktifis kemanusiaan, di Jakarta ramai aksi-aksi menentang Israel dan demo besar-besaran terhadap Kedutaan besar Amerika serikat. Pemerintah Indonesia mengutuk penyergapan dan aksi kekerasan Israel terhadap Kapal Mavi Marmara  yang membawa misi bantuan kemanusiaan internasional ke Jalur Gaza, Palestina, pada tanggal 31 Mei 2010 yang dikabarkan telah menimbulkan sejumlah korban jiwa dan cedera.



Blokade Israel terhadap jalur Gaza secara sepihak sejak Januari 2009 telah melanggar hukum internasional dan telah menciptakan penderitaan yang sangat mendalam dikalangan rakyat Palestina yang tidak berdosa.


Menurut rencana 4 relawan kemanusiaan asal Indonesia dari dompet dhuafa Republika akan berangkat ke Gaza melalui Mesir dalam minggu-minggu ini dan akan membawa uang sebanyak Rp 10 Milyar bagi bantuan kemanusian di Palestina.


Kabar terakhir, katanya sih nunggu “aman-aman” di Jakarta, jangan demo ya… ntar Mr. Presiden Barack Obama ngak pulang-pulang lihat kampungnya di Menteng – Jakarta.

WASSALAM

RACHMAD YULIADI NASIR

INDEPENDENT
PEMERHATI PUBLIC & MEDIA
rbacakoran at yahoo dot com

http://www.kompasia na.com/rachmadba cakoran

http://www.kompasia nanews.blogspot. com
Baca juga http://www.walikota sabang.blogspot. com

http://www.facebook .com/group. php?gid=36487387 5496
(Grup:RACHMAD YULIADI NASIR)

http://www.facebook .com/group. php?gid=23851085 0931
(Grup:Gerakan Facebooker 1.000.000 Orang Visit Kilometer Nol Sabang Aceh).

http://www.facebook .com/group. php?gid=21088665 0676
(GERAKAN FACEBOOKERS BERANTAS KORUPSI TANGKAP DAN ADILI PARA KORUPTOR)

08
May
10

PEPORA : Presidential Game

SBY Tumbang Sebelum 2014, Ical Jadi Presiden

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]Sabtu, 08/05/2010 | 12:42 WIB

SBY Tumbang Sebelum 2014, Ical Jadi Presiden

Oleh: Beathor Suryadi (Ketua Majelis ProDEM)

ANEH, begitu Menkeu Sri Mulyani mundur, Golkar isyaratkan akan petieskan kasus Century. Padahal, Golkarlah yang ‘memprovokasi‘ kubu oposisi untuk gencar ‘mengadili’ skandal bailout Bank ‘abal-abal’ berpenyakitan yang menelan uang rakyat Rp 6,7 triliun itu. Ternyata, Golkar adalah Golkar, Soeharto pemiliknya pun ditumbangkannya, bermula mundurnya 14 Menteri yang dipimpin Ginadjar, kemudian palu MPR/DPR diketok oleh Harmoko yang Ketua  Umum Golkar dan kesayangan Soeharto.

Ketika Wiranto kandidat Golkar untuk Pilpres, orang-orang Golkar memilih SBY. Begitu juga waktu Jusuf Kalla kandidat Golkar di Pilpres, Abrusizal Bakrie (Ical) dkk malah memilih SBY. Ketika Golkar pimpinan Ical ikut koalisi tetapi sikapnya pro oposisi. Setelah Sri Mulyani (musuh Ical) mundur, malah Ketua Harian Koalisi SBY adalah Ical, pasti sebagai penguasaha target maksimalnya SBY.

Begitulah sejarah, dan Ical ingin bermimpi mengembalikan sejarah itu, Golkar menjadi Presiden dan berkuasa lagi, maka berbagai gerilya politik dilakukan. Tiga tahap sudah dilakukan, maka mari kita tonton tahap berikutnya setelah Ical menjadi Ketua Harian Koalisi SBY, tak dapat dibendung lagi SBY sampai akhir periode atau tidak, Ical sudah tampil sebagai ‘Presiden’ Koalisi.

Hanya basa-basa semata apabila Ical mengaku tidak bermimpi menjadi Presiden begitu SBY tumbang. Memang kita tahu isi hatinya? Jika SBY tumbang sebelum 2014, maka dalam posisi Ical sebagai Presiden Parpol Koalisi, apa iya Ical tidak berambisi merebut kursi Presiden?

Setelah Sri Mulyani dipermalukan media internasional sebagai sosok yang bermasalah di negerinya, maka kita tunggu kejatuhan SBY dan menonton Ical Presiden Koalisi menjadi Presiden RI. Lha Boediono? Sebelum 2014 berakhir, jabatan Wapres Boediono pun dicopot, 70 persen bailout adalah dosanya.
Memang politik itu serba mungkin, dengan posisinya sebagai Ketua Harian Koalisi Partai pendukung SBY, Ical dengan kekuatan ekonominya bisa dijadikan senjata untuk mewujudkan ambisinya sebagai pengganti SBY setelah tumbang.

Nampaknya, maksud Ical ‘menempel’ SBY sekarang ini adalah sebagai jalan 50 persen meretas untuk menggapai jabatan RI-1 begitu tumbangnya SBY. Kursi yang diduduki SBY jelas akan bergeser ke tangan Ketua Koalisi. Mana mungkin jatuh ke tangan di luar kekuatan tersebut. Seperti Supersemar, mana mungkin jabatan Presiden jatuh ke tangan orang lain.

Yakinkah bahwa SBY tidak tumbang sebelum 2014? Setelah ditinggal Sri Mulyani, sebentar lagi Boediono tidak ada lagi kekuatannya, sementara pengendali Koalisi di tangan Ical dengan kekuatan dananya, hanya menghitung hari untuk menumbangkan SBY sekaligus Wapres Boediono? Kalau kita tidak yakin dengan permainan Ical ini, maka kalau bukan orang bodoh, ya jadilah kita keledai? (*)

Aburizal Pimpin Koalisi

Kompas

Kompas – Sabtu, 8 Mei

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi ketua harian sekretariat bersama partai-partai anggota koalisi pemerintahan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri duduk sebagai ketua, sedangkan sekretaris dipegang Syarif Hasan, salah seorang ketua Partai Demokrat.

”Ini merupakan inisiatif politik yang cerdas dari Yudhoyono dan sejarah pelembagaan koalisi yang pertama di Indonesia,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkatnya, Jumat (7/5).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, keputusan itu diambil dalam pertemuan partai koalisi di rumah Presiden Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/5) malam. Pertemuan yang dihadiri ketua fraksi, ketua partai koalisi, dan sejumlah menteri dari partai koalisi itu dipimpin langsung oleh Yudhoyono.

Anas menuturkan, dalam sekretariat gabungan akan dibahas dan disepakati berbagai isu serta agenda strategis yang kemudian dilaksanakan bersama oleh semua partai koalisi. Diharapkan ada kerja sama politik untuk membangun pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif.

Romahurmuziy, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, menuturkan, kerja sama itu, antara lain, dalam pemilihan pejabat publik dan pembahasan kebijakan di DPR atau pemerintahan. Dikatakan, Aburizal Bakrie dipilih sebagai ketua harian karena merupakan tokoh paling senior di antara pimpinan partai politik anggota koalisi. Golkar juga merupakan partai terbesar kedua di koalisi.

”Wakil Presiden Boediono tak bisa membangun komunikasi politik di partai-partai karena beliau profesional, bukan orang politik. Ini beda dengan Pak Yudhoyono dan Aburizal yang orang politik,” kata Romahurmuziy saat ditanya soal ketidakterlibatan Boediono.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Tommy Legowo, berpendapat, pembentukan sekretariat bersama itu bisa diartikan sebagai indikasi membuat koalisi permanen. ”Yang akan terjadi adalah penegasan agar parpol-parpol koalisi tidak mengganggu SBY,” katanya.

Terkait posisi Aburizal, ada dampak positif sekaligus negatif terhadap Yudhoyono. Bahkan, kata Tommy, Aburizal bisa memegang kendali apabila Yudhoyono tak bisa lagi memengaruhi parpol-parpol koalisi.

Namun, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, menegaskan, tidak ada konsep koalisi parpol di Indonesia. ”Yang ada adalah parpol-parpol itu sedang membagi-bagi kuenya,” katanya. Penguatan koalisi dengan membentuk sekretariat bersama justru memperkuat tesis adanya kartelisasi dalam politik yang membahayakan demokrasi.

Artikel Terkait

06
Feb
10

PEPORA : Demokrasi, Presidensial dan Kepemimpinan

“Tak Tegas, SBY Bukan Komunikator Baik”

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 06/02/2010 | 13:28 WIB "Tak Tegas, SBY Bukan Komunikator Baik"

Jakarta – Pemberian anugerah Gold Mass Standart Award dari Press Foreign Correspondences Club untuk Presiden SBY dalam kategori komunikasi politik  dinilai tidak tepat. SBY bukan komunikator yang baik sebab seringkali tidak tegas.

“Saya tak sependapat di Hongkong (kalau) SBY dibilang the best political communication. Di Hongkong bilang the best, ya sah-sah saja. Tapi saya tak sependapat,” kata pakar komunikasi politik Prof Dr Tjipta Lesmana dalam diskusi ‘Pers: Antara Politik dan Kekuasaan’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2).

Menurut Tjipta, SBY adalah komunikator yang tidak baik. “Pesannya sering mengambang dan tidak tegas. Komunikator yang baik itu dia mesti tegas supaya anda mengerti,” paparnya.

Permasalahan reshuffle contohnya, Sekjen PD Amir Syamsuddin bilang akan ada reshuffle kabinet. Akan tetapi, hal itu dibantah Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha. “Ini masalah besar. Seharusnya SBY bicara di publik misalkan tidak ada rencana kabinet diganti. Agar jangan sampai mitra koalisi bingung. Maka itu jelas komunikasi presiden jelek sekali, tidak bagus,” jelasnya.

SBY Harus Belajar dari Soeharto
Seperti air yang tenang namun sesekali beriak, itulah model komunikasi politik mendiang mantan Presiden Soeharto. Presiden SBY pun diminta belajar banyak dari Soeharto. “SBY mesti banyak belajar dari Soeharto soal komunikasi politik. Cool, tenang, tapi pada suatu saat dia berbicara berbobot sekali. Langsung seperti senapan retetetetet…,” kata Tjipta Lesmana.

Pakart komunikasi politik ini meminta SBY jangan berbicara seperti anak kecil. “Jadi komplain melulu. Misalkan beliau bicara soal pemakzulan. Semua orang sudah tahu. Nggak perlu diajarin lagi,” tandasnya.

Menurut Tjipta, SBY bisa dimakzulkan kapanpun. Namun sekarang memang susah memakzulkan presiden karena ada MK. Tapi secara teoritis tetap bisa, melalui proses yang diatur UUD 45. “Nah untuk hal begini SBY tak perlu kumpulkan 7 pimpinan lembaga negara. Jadi seperti dia kuliahi publik, publik sudah tahu kok,” ucapnya. (*/dtc/din)

Rembang Petang Demokrasi

Kompas, Sabtu, 6 Februari 2010 | 03:55 WIB

Oleh Donny Gahral Adian

Percakapan mengenai demokrasi sudah tercemar berbagai kosakata humanisme, seperti kesetaraan, kehendak umum, atau distribusi sosial. Padahal, demokrasi berangkat dari gagasan mengenai demos atau kewargaan sebagai konsep yang berbatas. Demokrasi tidak berpijak pada kemanusiaan universal atau proletariat yang mengatasnamakan kemanusiaan.

Demokrasi adalah rumah dengan pagar politik yang jelas. Pagar demokrasi adalah konstitusi. Konstitusi mendefinisikan substansi politik yang menjadi ukuran kewargaan dalam sebuah ruang demokratis. Substansi politik, dengan kata lain, adalah yang kekal dan besi dalam konstitusi sebab begitu substansi politik berubah, lenyap pula demos atau kewargaan. Yang tersisa bukan demokrasi, melainkan sejenis ideologi politik.

Politik adalah pertarungan kehendak. Itu tergurat jelas dalam pergulatan politik harian di pelosok jagat. Di pihak lain, semua orang mengidam-idamkan konsensus. Pikiran tentang demokrasi pun muncul dari impian semacam itu. Demokrasi diyakini bisa melahirkan kehendak sosial yang rasional dari kehendak pribadi yang berbeda-beda. Mulai Aristoteles sampai Rousseau, semua berbicara mengenai kehendak umum yang mengatasi kehendak pribadi. Bedanya, tradisi Aristotelian meyakini bahwa kehendak umum adalah hasil deliberasi publik alias pergulatan diskursif antarwarganegara, sementara tradisi Rousseauian melihat itu sebagai hasil agregasi atau penjumlahan.

Apa pun model demokrasi yang dikedepankan, pengertian demokrasi bagi mereka adalah peranti politik yang rasional untuk mencapai suatu kehendak sosial (kehendak umum). Disensus melalui demokrasi bisa dijelmakan menjadi konsensus. Ini juga diyakini para pendiri bangsa republik ini. Sila keempat Pancasila mengajarkan bahwa demokrasi republik ini berlandaskan pada permufakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Apa artinya itu? Para pendiri bangsa yakin bahwa melalui deliberasi publik, mufakat atau konsensus dapat dicapai. Oleh karena itu, kebijaksanaan menjadi syarat mutlak bagi pencapaian mufakat. Bila tiap pihak berkeras dengan kehendak masing-masing dan malas mengendorkan egoisme politiknya, mufakat tak akan tercapai.

Demokrasi sebagai agregasi kehendak pribadi dibatalkan oleh sebuah teorema ekonomi bernama teorema ketidakmungkinan. Teorema ketidakmungkinan membeberkan beberapa hal tentang demokrasi sebagai agregasi kehendak. Pertama, kehendak pribadi yang bersifat transitif akan menghasilkan kehendak sosial yang intransitif. Kedua, kehendak mayoritas adalah tidak mungkin kecuali melalui jalan diktatorial. Ketiga, prosedur demokratis sebagai metode pencapaian kehendak umum bermasalah secara matematis.

Bentuk deliberatif demokrasi pun setali tiga uang. Kita menyaksikan perbedaan pandangan yang sedemikian diametral, khususnya ketika berbicara mengenai pandangan agama. Dalam satu agama, bahkan, umat dapat memiliki pandangan yang saling bertolak belakang. Dalam kasus bom bunuh diri, misalnya.

Satu kelompok mengatakan bahwa tindakan itu adalah bagian dari perintah suci agama dengan ganjaran surga. Sementara, kelompok lain mengatakan bahwa tindakan itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang termuat dalam kitab suci. Tingkat kesulitan dalam meminimalkan perbedaan antarpandangan keagamaan yang sangat diametral sangat tinggi, untuk tidak dibilang mustahil.

Bagi saya, kehendak umum, baik dalam model deliberatif maupun agregatif, adalah anasir ideologis dalam demokrasi. Kehendak umum bisa dibilang sebentuk ”antidemokrasi”. Mengapa? Demokrasi bertolak dari yang terbatas, bukan yang umum. Demokrasi bertolak dari gagasan mengenai demos: warga yang diukur berdasarkan partisipasinya dalam substansi politik. Politik kewargaan adalah jantung demokrasi. Sebaliknya, politik kehendak umum adalah infiltrasi ideologis terhadap diskursus demokrasi.

Konstitusi

Apa sesungguhnya substansi politik itu? Substansi politik adalah sesuatu yang tercipta melalui aksi politik yang bulat. Aksi politik bisa dibilang sebagai ”peristiwa” yang mengawali kelahiran politik. Dia adalah muasal bulat lonjong sebuah entitas politik. Bahasa hukum tata negara menyebutnya ”konstitusi”.

Penciptaan konstitusi adalah aksi politik dari ”rakyat sebagai kesatuan politik” (bangsa). Aksi tak melibatkan seperangkat norma yang mengikat. Aksi politiklah yang menentukan keseluruhan raga politik dalam sekali pukul. Aksi politik me-rupa-kan bentuk dan jenis entitas politik secara substansial dan abadi.

Jerman pada masa penyusunan konstitusi Weimar sudah membuktikannya. Rakyat Jerman saat itu adalah kesatuan politik yang kemudian menentukan jenis dan tipe Jerman sebagai entitas politik. Rakyat Jerman menentukan Jerman sebagai negara demokratis, republik, federal, dan berbasis parlementarianisme yang melindungi hak dasar dan menganut pemisahan kekuasaan. Semua itu adalah substansi politik yang dikunci secara yuridis dalam konstitusi Weimar.

Dengan demikian, konstitusi harus dibedakan dengan statuta (constitutional laws). Konstitusi adalah buah aksi politik oleh kesatuan politik yang bulat. Oleh sebab itu, konstitusi adalah syarat yang diandaikan oleh semua aturan yang bersifat kemudian. Segala sesuatu yang menyangkut legalitas dan tertib normatif di dalam kesatuan politik tertentu hanya sahih apabila didasarkan pada klausa kunci dalam konstitusi.

Konstitusi, karenanya, adalah sebuah kesatuan dan bukan penjumlahan sederet statuta yang tak bertautan. Konsekuensinya, amandemen harus dibatasi. Klausa- klausa kunci yang sudah dipatri mati dalam sejarah republik tidak dapat diamandemen. Sebaliknya, dalam kedaruratan, statuta dapat saja dibekukan presiden. Dalam Pasal 48 Ayat 2 konstitusi Weimar, presiden dapat membekukan hak dasar yang diatur dalam Pasal 114,115,117, 118, 123,124, dan 153 untuk sementara waktu. Meskipun demikian, kekuasaan luar biasa presiden dalam kedaruratan tetap tidak dapat menyentuh klausa-klausa kunci yang menjadi jantung konstitusi.

Akhir demokrasi?

Demokrasi adalah sebuah ruang dengan batas-batas yang jelas. Penghuninya bukan manusia universal, melainkan warga negara sebagai subyek politik. Selaku subyek politik, warga negara diukur berdasarkan partisipasinya pada substansi yang dikunci dalam konstitusi. Oleh sebab itu, konstitusi harus senantiasa dijaga dari segenap upaya amandemen terhadap substansi politik sebab apabila substansi tersebut diubah, kita tidak lagi hidup di dalam demokrasi, melainkan sesuatu yang entah apa. Bahkan, bisa dibilang kita akan kehilangan konsep kewargaan dan negara sekaligus.

Aksi politik menciptakan konstitusi sekaligus menentukan berbagai kunci politik yang menjadi patokan demos. Seperti Jerman, bangsa kita pun sudah merumuskan kunci-kunci tersebut. Sejarah mengajarkan bagaimana bangsa ini menginginkan sebuah entitas politik yang presidensial, unitarian, demokratis, republik, dan rechtstaat. Kunci-kunci politik tersebut kemudian menjadi bagian yang membesi dalam konstitusi. Berbagai upaya amandemen harus senantiasa diingatkan untuk tidak mengkhianati kunci-kunci tersebut. Jika sebaliknya terjadi, maka demokrasi kita akan kehilangan substansi dan menjadi ruang tanpa batas yang absurd. Sebuah demokrasi tanpa demos.

Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Politik Universitas Indonesia

SBY Dinilai Komunikator Politik yang Buruk

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 06/02/2010 | 11:52 WIB SBY Dinilai Komunikator Politik yang Buruk

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah komunikator politik yang buruk. Hal ini dikatakan pakar komunikasi politik Prof Dr Tjipta Lesmana. Dia justru memuji sikap Aburizal Bakrie dalam menghadapi kasus Century.

“Saya katakan bahwa SBY komunikator yang buruk,” ujar Cipta Lesmana dalam diskusi bertema ‘Pers antara Politik dan Kekuasaan’ di Warung Daun, Cikini. Menurutnya, Yudhoyono terkesan berbelit-belit dalam kasus skandal century.

Ia pun mencontohkan soal kasus Century, SBY terkesan berbelit-belit. “Sebaliknya, saya acung jempol pada Ical, karena pernyataannya bahwa koalisinya untuk kebenaran,” ujar pakar komunikasi politik ini.

Namun demikian, Tjipta menampik jika dirinya antek-antek pihak tertentu. Hal ini dakatakannya menanggapi SBY yang sebelumnya menerima penghargaan sebagai komunikator politik yang handal dari sebuah lembaga di Hongkong . ”Saya juga dulu bicara Lapindo, terus dikira antek-antek SBY,” kisah Tjipta.

Sebelumnya, SBY menerima penghargaan sebnagai komunikator politik terbaik dari sebuah lembaga yang bermarkas di Hongkong. Penghargaan Gold Standard, yang berasal dari The Public Affairs Asia Pasifik, yang diluncurkan di Gedung Press Foreign Correspondence Club, Hongkong, diterima oleh Eddhie Baskoro Yudhoyono (Ibas SBY) mewakili ayahnya. (*/SM/Tmp)

Etika Demonstrasi

Kompas, Sabtu, 6 Februari 2010 | 03:56 WIB

Oleh W RIAWAN TJANDRA

Apakah ada etika berdemonstrasi? Persoalan tindakan etis telah dipersoalkan oleh Aristoteles (384-322 SM) yang menempatkan ”etis” sama dengan ”politis” dan ”praktis”. Menurut Aristoteles, manusia bertindak etis melalui segala tindakan dalam rangka kesosialannya, terutama berpartisipasi dalam pemajuan negara kota (polis). Aristoteles melihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara etika dan politik.

Apa bedanya membawa kerbau dalam demonstrasi yang ditulisi kata-kata celaan terhadap pribadi seorang presiden dengan mengucapkan kata-kata kasar dalam rapat Pansus DPR soal Bank Century di Senayan? Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum hanya berhenti pada ranah prosedur berdemonstrasi dan tidak berkutik menjawab soal batas etis berdemonstrasi.

Dekriminalisasi pasal-pasal haatzaai artikelen dalam KUHP sebagai konsekuensi dari watak inheren yang melekat pada aturan itu yang memerkosa hak-hak dasar manusia telah membuka ruang bagi persoalan batas etis dalam berdemonstrasi dan berdemokrasi.

Jika Senayan ditampilkan sebagai representasi kegagalan membangun etika berdemokrasi, mengajak kerbau bertuliskan celaan terhadap pribadi seorang penguasa berdemonstrasi perlu ditelisik dari sudut analisis motif (motive) dan penyebab (cause).

Manusia adalah makhluk berasio dan akibatnya ia akan berucap dan bertindak menurut motif-motif. Dari hal itu seharusnya dilakukan perenungan (theoria) untuk mengetahui motif dan kemudian berefleksi. Tidaklah pada tempatnya membangun ontologi citra di atas penderitaan kerbau yang dipanggang di panas terik Ibu Kota oleh sang demonstran. Kerbau adalah pesan moral untuk merenungkan jarak antara etika dan politik yang terkesan kian menjauh akibat perilaku elite yang lebih suka memikirkan kenaikan gaji jabatan dan political cost demi sebuah citra.

Ontologi citraan

Cristopher Lasch dalam bukunya, The Minimal Self, membicarakan mengenai patologis eksistensial di dalam masyarakat konsumer kapitalistik yang didominasi oleh ontologi citraan tersebut, yang di dalamnya wacana sosial harian yang dikonstruksi berdasarkan model produksi massa dan konsumsi massa kapitalistik telah mengarahkan perhatian massa yang luas pada kesan dan citra-citra dangkal.

Hal itu menggiring pada sebuah situasi yang di dalamnya diri (self) tidak dapat dibedakan dari kulit permukaannya. Penampakan dangkal dan banal kini telah dijadikan model diri dalam kaitannya dengan relasi eksistensial yang lebih luas. Dunia yang dijajah oleh citra telah mensubordinasikan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya di bawah ontologi citra. Menemukan etika berdemonstrasi harus ditelusuri dari kesadaran sosial yang memiliki determinasi kuat terhadap keteladanan elite.

Etos disifatkan sebagai characteristic spirit of community, people or system, suasa khas yang menandai suatu kelompok, bangsa atau sistem. Bantuan akal budi sangat penting untuk menemukan kode etik berdemonstrasi dan berdemokrasi. Akal budi adalah kemampuan mengatasi medan pancaindra yang merupakan medan alam. Ontologi citraan yang berada di ranah praksis-empiris dapat mengganggu kerja akal budi karena akal budi adalah murni jika ia bekerja tanpa intervensi unsur- unsur praksis-empiris. Menemukan batas etis berdemonstrasi dan berdemokrasi harus dikonstruksi oleh kesadaran akal budi untuk mewujudkan bonnum commune.

Determinasi tindakan terhadap motif harus dimurnikan untuk mencari pesan moral sebuah fenomena. Dari sini, sang penguasa akan menemukan pengertian melalui perenungan (theoria) untuk kemudian bertindak sesuai dengan suara hati agar tidak terjadi defisit dalam rasionalitas.

W RIAWAN TJANDRA Direktur Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ketika SBY (SiBuYa) Bikin Kesal Presiden

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 04/02/2010 | 11:48 WIB Ketika SBY (SiBuYa) Bikin Kesal Presiden

Ketika SBY (SiBuYa) Bikin Kesal Presiden

Polisi menghentikan seekor kerbau bernama Kerbau SiBuYa di daerah Kalimalang, Jakarta. Kerbau tersebut dijadwalkan “tampil” di bundaran HI bersama para pendemo dari Pemuda Cinta Tanah Air (PECAT). Kerbau tersebut dibawa dari Bekasi karena kerbau lainnya yang tampil pada 28 Januari yang lalu “diamankan” oleh kepolisian. Sang “artis” telah membuat Presiden SBY marah. “SBY badannya besar, malas, bodoh, seperti kerbau,” keluh SBY, Selasa kemarin.

Korlap aksi tersebut, Yosep Rizal (seorang penulis freelance) mengaku di situs berita bahwa ia membayar sebesar Rp 200.000 untuk menyewa kerbau tersebut. Namun sekarang dirinya harus khawatir karena polisi dapat mengamankan kerbau tersebut kembali dan Yosep bisa dikenai denda Rp 15 Juta. “Saya tidak punya uang sebanyak itu,” ungkapnya.

SiBuYa, kerbau yang tampil pada aksi demo 28 Januari, menjadi bintang seharian setelah Presiden SBY berkomentar tentangnya. “Ada yang bawa kerbau. SBY badannya besar, malas, bodoh, seperti kerbau,” kata SBY di depan 33 gubernur dan menteri dalam pertemuan di Istana Cipanas, kemarin.

Para politisi, termasuk yang berasal dari Partai Demokrat, sibuk mencela “sponsor” sang kerbau. Anggota legislatif Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan para pendemo yang membawa kerbau tersebut merupakan orang-orang biadab. Komentarnya di suatu situs berita mendapat 46 respon dari pembaca, dimana 35 diantaranya bertentangan dengannya.

Amir Syamsuddin, Sekjen Partai Demokrat, yang juga seorang pengacara mengatakan, SiBuYa merupakan fitnah terhadap lambang negara. “Sangat tidak etis,” ujar Amir. Komentar pembaca? Dua mendukung dan lima menentang.

Seorang Politisi senior Golkar, diketahui memiliki hubungan dekat dengan Presiden SBY (bukan SiBuYa), dengan tenang menjelaskan “itu adalah salah satu resiko menjadi pemimpin.” Mantan Presiden Almarhum Abdurrahman Wahid mungkin akan merespon “Gitu aja kok repot”. Mungkin SBY memerlukan pendapat George W Bush tentang bagaimana menghadapi para “kerbau”! (id-today/002)

Presiden Tak Perlu Mengadu
Unjuk Rasa Sebelumnya Juga Bawa Kerbau

Jumat, 5 Februari 2010 | 05:02 WIB

Jakarta, Kompas – Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu mengadu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kasus hadirnya kerbau dalam aksi unjuk rasa antikorupsi pada 28 Januari 2010.

”Saya kira sepatutnya (ditindak) jika sudah ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang telah dilanggarnya. Jadi, tidak perlu lagi pengaduan Presiden (ke Polri),” tutur Sudi saat ditanya pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/2). Ia didampingi Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Saat membuka rapat kerja pemerintah di Istana Kepresidenan, Cipanas, Jawa Barat, Selasa lalu, Presiden mengungkapkan, peserta aksi unjuk rasa membawa seekor kerbau yang diidentikkan dengan dirinya.

Pada awal keterangan persnya, Sudi sempat menyesalkan pernyataan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang mengatakan, pernyataan Presiden itu seperti keluhan. ”Pernyataan Priyo Budi Santoso itu tidak benar. Tak seharusnya berkata begitu. Sebab, yang disampaikan Presiden kepada kelompok kerja adalah agar pokja dapat membahas dan mencari solusi apakah aksi demo seperti itu sesuai dengan norma-norma dan kepatutan kita,” tutur Sudi.

Sementara di Istana Negara, Julian juga bicara soal unjuk rasa membawa kerbau itu. ”Namun, apakah hal itu bisa ditindak? Ternyata tidak karena Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan ketentuan penghinaan kepada Presiden. Lalu, apakah Presiden secara pribadi bisa mengadukan ke Polri dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan atas peristiwa tersebut? Ini juga tidak mungkin karena yang sudah dilecehkan adalah simbol-simbol negara. Ini dilema hukum,” papar Julian.

Kemarin, dalam diskusi di Café Gallery Taman Ismail Marzuki, koordinator Pemuda Cinta Tanah Air (Pecat), Yosef, mengatakan, sebenarnya pihaknya pernah membawa kerbau dalam unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum, tetapi saat itu tidak ada yang menanggapi. ”Baru setelah demo tanggal 28 Januari kemarin itu jadi heboh,” katanya.

Menurut Yosef, ia sama sekali tidak berniat menyindir Presiden. ”Kami tidak menjelaskan maknanya,” ujarnya.

Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin A Tomagola, kemarin mengatakan,

Presiden dinilai luput memahami simbol kerbau yang digunakan dalam unjuk rasa. Simbol kerbau harus dimaknai sebagai tanda kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. (nta/sie/har)

Menanti Potensi Tersimpan SBY

Kompas, Jumat, 5 Februari 2010 | 04:08 WIB

Oleh Bagus Takwin

Beberapa hari ini, kita mendengarkan keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang perilaku yang ditampilkan oleh para pengunjuk rasa belakangan ini. Isinya seputar etiket meski kata yang digunakan adalah etis, kata sifat dari etika.

Etiket berurusan dengan so- pan santun, kepantasan menurut norma masyarakat tertentu, dan tata cara bertingkah laku yang dianggap memadai. Etika adalah cabang filsafat yang mengkaji persoalan baik-buruk. Penekanan keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih pada perilaku demonstran yang berlebihan, tak sejalan dengan budaya, nilai, dan pranata sosial pada etiket.

Mementingkan etiket

Tentu etiket penting, seperti diisyaratkan sastrawan Amerika Mark Twain, ”Etiquette requires us to admire the human race.” Etiket bisa menghindarkan manusia dari pertikaian tak perlu karena menekankan pentingnya menjaga perasaan orang lain.

Namun, etiket bukan monopoli orang baik. Diana LaVey, salah satu pendiri Gereja Setan kelahiran Chicago, pun mementingkan etiket. Katanya, ”The devil is and always has been a gentleman.” Ada pula pendapat yang tidak mementingkan etiket seperti yang diungkapkan Ratu Maria (1734 –1816) dari Portugal, ”Fashion exists for women with no taste, etiquette for people with no breeding.”

SBY tampaknya termasuk yang mementingkan etiket, mementingkan penampilan dan citra diri yang baik. Cukup sering terdengar ia mempersoalkan hal yang terkait penampilan, seperti mengomentari kekotoran WC sebuah SD, menanggapi tumpukan sampah di Bandung, dan kini mengeluhkan perilaku demonstran yang membakar dan menginjak-injak foto serta membawa kerbau yang ditempeli fotonya. Di setiap kesempatan kita saksikan SBY tampil santun dan rapi dengan gerak-gerik teratur dan kata-kata tertata.

Merujuk Alfred Adler (1964), yang ditampilkan SBY ialah satu ciri tipikal anak tunggal: cenderung menjaga perhatian tetap tertuju kepadanya, menghindari konflik yang mungkin membuatnya jadi orang tak disukai. Menampilkan diri sebaik mungkin di depan orang lain adalah cara memperoleh perhatian itu. Jika berhasil, anak tunggal akan tampil sebagai orang memesona dan berprestasi. Kita bisa saksikan: SBY berhasil dalam hal itu. Setidaknya mayoritas orang Indonesia dalam dua pemilu terakhir memilihnya jadi presiden. Ia jadi anak tunggal yang memesona.

Persoalannya, kecenderungan berlebih menjaga penampilan dan citra diri dapat mengarahkan anak tunggal cenderung mengabaikan substansi karena perhatiannya lebih kepada style, gaya yang tampil di permukaan. Dalam sebuah survei yang melibatkan 2.198 responden, kesan itu diperoleh dari SBY (Takwin dkk, 2009).

Ada indikasi: SBY lebih aktif menjaga citra diri. Di sisi lain, ia cenderung tampak pasif menghadapi berbagai pertikaian, membiarkan orang-orang yang bertikai menyelesaikan masalah mereka sendiri, memilih jadi pihak netral, bahkan ketika ia punya wewenang dan kewajiban ikut serta di sana. Ia cenderung pasif menghadapi persoalan genting dan prinsipiil, sementara aktif mengurusi hal-hal permukaan.

Dalam pandangan Carl Gustav Jung (1875-1961), dirinci oleh Carol S Pearson (1991), yang ditampilkan SBY sebagai anak tunggal yang memesona merupakan perpaduan ciri polos (arkhetip innocent) dan yatim piatu (orphan). Orang yang dominan polos selalu berusaha mempertahankan citra diri yang baik, taat norma sosial, menjalankan peran sosial, tak menyakiti orang lain, tak banyak bicara, dan pasif. Setiap orang polos selalu berusaha tampil sesuai dengan masyarakatnya.

Yatim piatu dicirikan oleh pola perilaku menghindari situasi yang menyakiti diri sendiri, menghindari konflik, menjaga agar orang tidak telantar atau jadi korban, menekankan pentingnya prihatin, berhemat, menjaga kebersihan, menahan ambisi pribadi, mengikuti pendapat umum, dan menjaga harga diri.

Tujuan utama orang dengan ciri yatim piatu adalah memperoleh rasa aman, takut dirinya dieksploitasi dan jadi korban, sangat hati-hati menanggapi tugas dan kritik, serta sering merasa disakiti dan diperlakukan buruk oleh pihak lain. Cerita SBY tentang dirinya menjadi target teroris, juga merasa difitnah atau dinilai secara tak proporsional, merupakan indikasi dari pengaruh orang berciri yatim piatu.

Keutamaan orang berciri yatim piatu adalah senang bekerja sama, realistis, dan mampu galang solidaritas. Namun, di saat merasa terdesak atau tertekan, ia memiliki ketergantungan tinggi kepada orang atau kelompok tertentu, cenderung menghindari kelompok lain karena takut dimanfaatkan, dieksploitasi, atau dijadikan korban. Orang yang didominasi ciri yatim piatu tidak mesti yatim piatu dalam kenyataannya: penghayatan sebagai yatim piatu di sini bersifat subyektif.

Harapan kepada SBY

Karakter anak tunggal yang memesona sebenarnya bisa jadi modal untuk melangkah ke tingkatan psikis berikutnya: warrior (pejuang) yang ciri-cirinya kita kenal pada para pahlawan. Banyak pahlawan besar dalam sejarah, juga dalam mitologi Timur dan Barat, berangkat dari kondisi polos dan yatim piatu. Dua ciri itu psikologis dikenali oleh setiap orang dan dinilai positif. Kepolosan dan status yatim piatu menggugah simpati. Bisa jadi terpilihnya SBY sebagai presiden dipengaruhi oleh citranya yang polos dan dianggap korban perlakuan tak adil.

Persoalannya, mampukah SBY memanfaatkan modal psikologisnya itu mengembangkan diri lebih lanjut sebagai presiden?

Kesan saya: belakangan ini alih-alih menggunakan kedua modal itu, ia malah mempertahankan keduanya. Lebih dari lima tahun jadi presiden, usaha mempertahankan kepolosan dan sifat yatim piatu lebih menonjol. SBY hampir tak pernah tampil sebagai pahlawan yang berani secara tegas (tak mesti frontal) menunjukkan diri sebagai orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan nasib rakyat.

Popularitas SBY yang turun terus merupakan akibat belum tampilnya keberanian itu. Awalnya, sang anak polos dan tampak lemah sendirian itu menarik sim- pati dan dukungan. Kebaikannya menggugah orang berharap: memilihnya menjadi semacam ”juru selamat” yang bisa memperbaiki keadaan.

Jika kepolosan dan sifat yatim piatu yang terus ditampilkan, orang bisa bosan, bahkan kesal dan marah. Ada rasa sia-sia telah memilihnya, kecewa bahkan frustrasi menumpuk menyaksikannya tak menampilkan perilaku yang diharapkan. Penumpukan frustrasi bisa jadi bahan bakar bagi keinginan mengganti, menurunkannya. Bisa jadi orang merasa bersalah telah memilihnya, merasa bertanggung jawab mencari alternatif: orang baru yang lebih pantas jadi pahlawan. Jika tak ada juga tanda kepahlawanan darinya, kesabaran banyak orang tak dapat dipertahankan. Apalagi bila kebijakan yang diambilnya justru malah memperburuk keadaan.

Masih adakah harapan bagi SBY? Bisakah ia jadi pahlawan yang menampilkan sifat satria, mau berkorban demi kesejahteraan rakyat? SBY punya banyak kesempatan menunjukkan bahwa pilihan rakyat Indonesia tak salah. Saat jadi pahlawan itu masih terbuka untuknya: sekarang. Jadi pahlawan sekarang juga.

Bagus Takwin

REFORMASI BIROKRASI
Antara Tekad dan Kemampuan

Kompas, Jumat, 5 Februari 2010 | 04:01 WIB

Oleh Abdul Malik Gismar

Ronald Reagan pernah mengatakan, birokrasi is not part of the solution, but the problem. Kalimat ini menjadi terkenal dan menjadi jargon semangat antistatis yang menganggap birokrasi hanya menghambat atau tidak relevan terhadap demokrasi, ekonomi, ataupun kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, resep yang ditawarkan bagi banyak persoalan adalah down sizing, bahkan sebisa mungkin hilangkan, birokrasi. Suara-suara seperti di atas juga cukup sering kita dengar di Indonesia pascareformasi.

Pendulum tampaknya telah berayun balik. Birokrasi kembali dianggap sebagai instrumen sangat penting suatu masyarakat modern dan tidak ada negara yang dapat berfungsi tanpanya. Mengikuti Schumpeter, birokrasi kembali dianggap sebagai keniscayaan bagi kesehatan demokrasi dan perkembangan ekonomi. Istilah down sizing pun kini digeser oleh right sizing.

Dalam negara yang sedang mengonsolidasi demokrasi, birokrasi menjadi lebih penting lagi. Di sini birokrasi tidak saja memainkankan peran teknis melayani kepentingan masyarakat, tetapi juga peran-peran simbolik. Jacek Kochanowicz yang mengamati birokrasi dan demokratisasi di Polandia pascakomunisme mengatakan, sebagaimana simbol-simbol kenegaraan lainnya, ”birokrasi adalah simbol melalui mana negara—dan bangsa—dilihat. Warga negara yang harus berhubungan dengan birokrat yang tidak efisien atau korup akan kehilangan rasa hormat terhadap negara”.

Semangat dan prinsip-prinsip demokrasi dirasakan oleh warga negara ketika mereka berhadapan dengan birokrasi dalam kehidupan sehari-hari; ketika mengurus akta kelahiran atau sertifikat kematian, serta segala urusan di antara dua momen eksistensial ini. Dalam pengalaman-pengalaman yang banal (sehari-hari) inilah legitimasi negara terbangun. Tidak berlebihan bila dikatakan, dalam konsolidasi demokrasi, birokrasi yang profesional sama pentingnya dengan organisasi masyarakat sipil yang independen, masyarakat politik yang otonom, dan the rule of law.

Dalam pengertian di atas tekad pemerintahan SBY-Boediono untuk mereformasi birokrasi mungkin memiliki urgensi lebih dari yang dibayangkan. Semoga tekad ini dibarengi pengertian akan kompleksitas masalah dan political will yang dibutuhkan untuk memecahkannya.

Belenggu politik

Birokrasi tidak berada dalam ruang hampa, tapi dalam suatu realitas dan tatanan politik tertentu. Bahkan, ia harus bekerja dalam kisi-kisi kebijakan, aturan, dan anggaran yang ditetapkan oleh politikus. Oleh karena itu, apa yang bisa dicapai oleh birokrasi ditentukan pula oleh kinerja para politikus.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, birokrasi berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Lebih tepatnya, kinerja birokrasi sangat terbatasi oleh kinerja political office (gubernur/bupati/wali kota dan DPRD; selanjutnya disebut politik) yang masih jauh dari harapan.

Partnership Governance Index/PGI (www.kemitraan.or.id/govindex pada tahun 2008 mengukur—terutama dengan data-data obyektif—kinerja tata pemerintahan semua provinsi di Indonesia berdasarkan sejumlah prinsip tata pemerintahan yang baik. Hasilnya, dalam skala 1-10, rata-rata indeks kinerja politik dari semua provinsi adalah 4,9, sementara indeks birokrasi adalah 5,6. Ini mengindikasikan secara umum masih ada ruang perbaikan yang sangat lebar, baik bagi politik maupun birokrasi.)

Namun yang sangat menarik, atau memprihatinkan?, dari data ini adalah secara konsisten, dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain, kinerja politik lebih rendah daripada birokrasi dan korelasi antara keduanya sangat tinggi (r > 0,68). Hal di atas tergambar sangat jelas dalam Grafik 1.

Kinerja politik dan birokrasi naik atau turun bersama-sama: bila kinerja politik baik, maka kinerja birokrasi juga cenderung baik, dan sebaliknya. Hubungan birokrasi dengan politik bagaikan kereta dengan yang menariknya. Bila kereta itu ditarik seekor keledai, lajunya tentu akan berbeda dengan bila ia ditarik seekor kuda. Walaupun korelasi tidak menunjukkan hubungan kausal, dalam hal ini jelas mana kereta (birokrasi) dan mana yang menarik (politik). Dalam konteks inilah dapat kita katakan birokrasi kita terbelenggu oleh kinerja politik yang masih jauh dari prima.

Salah satu contoh dari ”belenggu” ini adalah ketidakmampuan politikus (gubernur/bupati dan anggota DPRD) untuk menetapkan APBD sebelum 31 Desember sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Analisis yang dilakukan oleh Seknas FITRA menunjukkan, hanya 118 daerah dari 510 daerah (23,14%) yang menetapkan perda tentang APBD 2009 sebelum 31 Desember 2008; 348 daerah (68,24%) yang menetapkan antara 1 Januari-31 Maret 2009; dan 44 daerah (8,63%) lewat dari 1 April 2009.

Keterlambatan ini tentu sangat memengaruhi kemampuan birokrasi untuk menjalankan program-programnya. Ongkos kemanusiaan yang harus dibayar oleh warga negara untuk keterlambatan ini bisa sangat mahal karena pada akhirnya keterlambatan implementasi program pencegahan demam berdarah, misalnya, berakibat meningkatnya jumlah penderita demam berdarah.

Kinerja birokrasi provinsi

Dari empat prinsip penting tata pemerintahan yang baik (akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi), kinerja paling buruk dari birokrasi Indonesia adalah di bidang transparansi (Grafik 2).

Transparansi adalah ”wajah” birokrasi. Wajah yang buruk ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama bila mengingat akuntabilitas, yang indikator utamanya adalah hasil audit BPK, mendapat nilai yang jauh lebih baik: mengapa birokrasi yang ”cukup akuntabel” ini tidak cukup transparan? Mungkinkah karena audit BPK sifatnya lebih prosedural, sementara akses publik terhadap neraca keuangan (indikator transparansi) akan membuka praktik-praktik yang diluar prosedur? Atau, sebetulnya hal ini hanya karena transparansi belum melembaga dan membudaya?

Selanjutnya, secara umum efisiensi memang bisa diharapkan mengekor di belakang efektivitas. Namun gap kinerja antara keduanya cukup besar: birokrasi provinsi bisa jadi efektif, tapi tidak efisien. Mereka relatif cukup berhasil mencapai target-targetnya, namun masih dengan biaya yang mahal.

Berikutnya, variabilitas kinerja antarprovinsi di Indonesia sangat besar sebagaimana tampak dalam Grafik 3.

Pertanyaan mengganggu

Pemerintahan SBY-Boediono telah bertekad menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama. Persoalan birokrasi yang digambarkan di atas menohok langsung ke permasalahan tatanan hubungan pusat-daerah. Selain tekad, belum jelas bagaimana SBY-Boediono akan menyiasati persoalan di atas. Pertanyaannya, dalam era desentralisasi dan otonomi daerah ini, ”jurus” apa yang dimiliki dan akan dipakai oleh pemerintah pusat? Kita semua menunggu jawabannya.

Abdul Malik Gismar Anggota Staf pada Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan

Dosen di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

WILAYAH PERBATASAN
Batas dengan 10 Negara Belum Selesai

Jumat, 5 Februari 2010 | 04:30 WIB

Jakarta, Kompas – Banyak masalah perbatasan hingga kini belum selesai. Hal itu menyangkut perbedaan persepsi yang kompleks sehingga membutuhkan pembicaraan lebih lanjut. Karena itu, masalah perbatasan menjadi bahan kajian utama Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan tahun 2010.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Strahan) Kemhan Syarifudin, Kamis (4/2). Salah satu yang menjadi prioritas adalah masalah perbatasan darat antara Malaysia dan Indonesia yang tersebar di sepuluh segmen antara Sebatik dan Tanjung Datu. Hingga kini ada sekitar 39 kali perundingan untuk membahas rentang wilayah yang melewati kawasan Sungai Sinapat dan Gunung Raya.

Syarifudin menggarisbawahi, masalah perbatasan tidak disebabkan patok hilang atau bergeser. Sebab, perbatasan ditentukan berdasarkan koordinat. Permasalahan yang ada justru berkaitan dengan penegasan perbatasan yang sudah ditetapkan. ”Peta Malaysia berasal dari Inggris, peta Indonesia dari Belanda, jadi pasti ada perbedaan persepsi,” kata Syarifudin.

Berkaitan dengan perbatasan di wilayah Ambalat, Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strahan TH Soesetyo mengatakan, pihaknya tidak bisa menentukan kapan masalah Ambalat selesai. Hingga saat ini ada sekitar 18 kali perundingan. Malaysia sering melakukan tindakan yang dinilai Indonesia mengulur-ulur waktu.

Menanggapi hal itu, Syarifudin menekankan, sebagai negara yang berdaulat, tentunya Indonesia membutuhkan kekuatan militer sebagai posisi tawar di balik perundingan-perundingan tersebut. ”Oleh karena itu, kami menyusun MEF (minimum essential force) yang merupakan posisi tawar kita untuk negosiasi,” kata Syarifudin.

Ibnu Wahyutomo, Kepala Subdirektorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, mengatakan, selama ini yang menjadi kendala perundingan adalah masalah internal negara. Misalnya, Palau, negara kepulauan di Samudra Pasifik, yang tidak memiliki uang untuk berunding di luar negaranya. Saat ini, Indonesia masih memiliki agenda perundingan perbatasan dengan sepuluh negara untuk masalah perbatasan di laut (lihat Tabel).

Syarifudin mengatakan, yang perlu didorong adalah realisasi dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang memiliki otoritas. (EDN)

EVALUASI
Program 100 Hari Tidak Menjawab Persoalan

Kamis, 4 Februari 2010 | 03:27 WIB

Jakarta, Kompas – Program 100 hari yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjawab persoalan yang dirasakan sebagai kebutuhan oleh masyarakat. Meski program itu menjadi cara pemerintah untuk menunjukkan kesungguhan bekerja, program yang ada bukan hal-hal penting.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung dalam diskusi bertema ”Menakar 100 Hari Pemerintahan Yudhoyono-Boediono” di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (3/2). Akbar Tandjung hadir sebagai pembicara bersama ekonom Hendri Saparini, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, dan praktisi hukum Taufik Basari.

Menurut Akbar, program 100 hari yang disampaikan Presiden Yudhoyono itu untuk memperlihatkan bahwa pemerintah bekerja keras, terutama merealisasikan hal-hal yang disebutkan dalam kampanye. Namun, kenyataannya, program 100 hari sulit untuk diselesaikan.

”Program sulit terukur, lebih cenderung untuk pencitraan. Sosialisasi program kepada masyarakat juga tidak optimal karena muncul isu, seperti Bibit-Chandra dan Bank Century. Energi pemerintah jadi terfokus pada bagaimana menanggapi isu itu,” kata Akbar.

Hendri Saparini malah mengkritik lebih keras. Menurut dia, program 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II gagal. Kini, kata Saparini, hal penting adalah meyakinkan publik bahwa pemerintah baru ini mampu membawa kebijakan hingga lima tahun mendatang.

Yudi Latif mengingatkan, program 100 hari pemerintahan digulirkan pada masa Presiden Franklin Delano Roosevelt. ”Cepat, cepat, cepat kerja, itu pada masa Roosevelt. Tapi, dalam 100 hari di sini, tidak ada kecepatan kerja itu,” ujar Yudi.

Menurut Yudi, saat ini opini publik memang tidak berpihak kepada Yudhoyono karena kebijakan yang digulirkan Yudhoyono di luar pemahaman publik. Misalnya, menyatakan memberantas korupsi, tetapi dalam praktiknya malah muncul kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibatnya, citra Yudhoyono menurun.

Dalam paparannya, Taufik Basari menyebutkan, saat ini Yudhoyono dan Boediono terjebak dalam program mereka sendiri. Masa pemerintahan 100 hari malah diisi dengan skandal politik masalah hukum serta penampakan ketimpangan keadilan.

Taufik bahkan mengkritik, pemberantasan mafia hukum yang ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum hanya retorika.

Secara terpisah, Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, memberikan nilai kurang atau ”D” untuk bidang pemberantasan korupsi. ”Program yang dirinci dalam bentuk rencana aksi nyaris tak terdengar kabarnya,” ujar Danang Kurniadi, peneliti Pukat. (wer/idr)

BEDAH BUKU
Perlu, Strategi Kebudayaan untuk Membentuk Karakter

Rabu, 3 Februari 2010 | 03:08 WIB

Jakarta, Kompas – Indonesia membutuhkan suatu strategi kebudayaan untuk membentuk karakter bangsa yang dewasa ini semakin hilang. Strategi kebudayaan itu dimaksudkan untuk menghadapi masa depan dengan segala masalah dan tantangannya.

Hal itu mengemuka dalam bedah buku Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan karya ahli sosiologi politik Yudi Latif di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Palmerah Barat, Jakarta, Selasa (2/2). Diskusi menghadirkan pembahas dari CSIS, Harry Tjan Silalahi dan J Kristiadi, serta Rumadi dari The Wahid Institute.

Dalam buku setebal 182 halaman itu, pada halaman 58, Yudi Latif, antara lain, menyebutkan, ”(dalam penyusunan strategi kebudayaan)… warisan budaya perlu dihargai. Tetapi, agar warisan tersebut dapat menunjukkan maknanya bagi kehidupan masyarakat kontemporer, maka perlu dibuat tafsiran-tafsiran kreatif, beserta penyempurnaannya lewat proses belajar interkultural”.

J Kristiadi dan Harry Tjan sepakat bahwa sebuah strategi kebudayaan menemukan momentumnya dewasa ini karena berbagai masalah kebangsaan, termasuk politik dalam kasus Bank Century.

Pembangunan karakter

Mengenai penyebab hilangnya karakter itu, J Kristiadi mencuplik pendapat Frank Furedi, penulis buku Where Have All the Intellectuals Gone?, yang dikutip Yudi Latif dalam bukunya, yaitu the cult of philistinism, pemujaan berlebihan terhadap budaya kedangkalan oleh perhatian yang berlebihan terhadap interes material dan praktis.

Harry Tjan mengingatkan bahwa Bung Karno pernah membuat konsep pembangunan karakter dan bangsa, tetapi didekati dari sudut politik. ”Sekarang tinggal bahasa Indonesia yang menjadi faktor pemersatu bangsa,” ujarnya. Faktor pemersatu lainnya, seperti bendera Merah Putih, sudah luntur.

Menurut Rumadi, lunturnya karakter bangsa telah tertanam dari masa anak-anak duduk di bangku sekolah dasar. Hal ini ditandai dengan adanya pemisahan siswa dalam proses belajar di kelas karena faktor beda agama. (**/bur)

Koalisi Bukan untuk Dukung Pelanggaran Hukum

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 05/02/2010 | 16:21 WIB Koalisi Bukan untuk Dukung Pelanggaran HukumJakarta – Kekhawatiran lingkaran pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) khususnya partai Demokrat terhadap pansus skandal Bank Century yang akan mengarah terhadap pelengseran-pemakzulan, parpol-parpol koalisi di DPR menegaskan jika koalisi itu bukan untuk mendukung dan membungkam pelanggaran hukum. Bahwa pansus bekerja berdasarkan data dan fakta-fakta hukum, sehingga kesimpulan sementara fraksi-fraksi DPR yang akan disampaikan pada paripurna pada 15 februari 2o10 nanti tidak berkaitan dengan kontrak politik koalisi. Di mana SBY sudah mendukung agar skandal Century ini dibuka seterang-terangnya agar tidak ada pihak yang dirugikan atau difitnah. Jadi, pansus tidak terpengaruh dengan isu reshuffle kabinet.

“Tujuan angket pansus Century DPR adalah untuk mengungkap fakta dan data sehingga tidak ada yang berbeda dalam melihat kinerja pansus DPR. Kalau dikaitkan dengan koalisi Demokrat, yang misalnya akan melakukan reshuffle kabinet dari parpol yang menolak bailout century, bahwa dalam suatu pemerintahan itu kita tidak akan bersekongkol dan menutupi pelanggaran hukum demi kepentingan bangsa dan negara,” tandas anggota pansus century Aziz Syamsudin (FPG) dalam dialektika demokrasi bertajuk “Adakah Solusi Pansus bagi Partai Koalisi?“ bersama M. Misbakhun (FPKS), M. Romahurmuziy (FPPP), Amir Syamsuddin (Sekjen Demokrat) dan pakar hukum tata negara Irman Putrasidin di Gedung DPR, Senayan, Jumat (5/2).

Yang pasti kata Misbakhun, koalisi itu dengan kontrak politik yang jelas dan tidak terkait dengan skandal century. Karena itu jika menghubung-hubungkan dengan reshuffle kabinet, itu jelas tidak dewasa dalam berdemokrasi. “Rahasia terbaik  itu adalah tidak perlu ada yang disembunyikan. Bangkai tikus bisa disembunyikan, tapi kalau bangkai gajah, tentu sulit. Terlebih SBY sudah menegaskan agar skandal century dibuka seterang-terangnya dan SBY pula yang menyinggung pemakzulan. Padahal pansus belum pernah menyebut adanya pemakzulan itu,”ujar politisi asal Pasuruan Jatim ini.

Romahurmuziy mengakui jika FPPP merasakan ada tekanan psikis terhadap partainya dengan dijadikannya mantan Mensos Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka dalam kasus sapi impor dan dijadikannya Endin AJ. Sofihara dan Budi Ma’mun Murod berkasnya dianggap memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu juga Ketua Pansus century, Idrus Marham terganjal dengan kasus vila Halimun di Puncak, Bogor. “Semua itu kebetulan muncul bersamaan dengan panasnya isu pemakzulan terhadap SBY-Boediono dalam skandal century,”tutur Romahurmuziy.

Namun demikian kata Romy, FPPP tetap akan mengambil kesimpulan sementara dalam skandal century itu berdasarkan fakta dan data yang indikasinya antara lain telah terjadi pelanggaran  hukum, institusi apa dan siapa yang melakukan, pasal-pasal yang dilanggar, pihak-pihak yang diuntungkan dan motif yang dilakukan untuk bailout century.

Itulah yang akan disampaikan FPPP dengan mempertimbangkan pemikiran mendalam, konstelasi politik nasion dan dorongan masyarakat luas. Di mana FPPP tidak melihat peluang untuk pemakzulan terhadap SBY,” tambah Romy.

Tapi, Amir Syamsudin tetap khawatir dengan skandal century yang terus memanas di DPR belakangan ini. Mengapa? Kata SBY tidak akan tersentuh pemakzulan itu katanya, sering diungkapkan oleh anggota pansus century, namun persoalannya tetap mengarah kepada pengambil kebijakan seperti Boediono dan Sri Mulyani. Padahal bailout itu sudah tepat untuk mengatasi krisis keuangan.

“Itu terus kami dialogkan dengan parpol koalisi jika langkah pemerintah sudah benar. Dan, SBY kaget dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Anis Matta jika sikap FPKS sudah sesuai dengan arahan dan petunjuk SBY. Untuk SBY akan mempertimbangkan sebaik-baiknya,”kata Amir Syamsudin.

Sementara itu menurut Irman Putrasidin, tidak dikenal istilah koalisi dalam tata kenegaraan Indonesia. “DPR itu bukan orang bodoh, karena tidak laku kalau masuk dalam koalisi yang bodoh. Justru dengan sikap DPR sekarang ini, fungsi ketatanegaraan jalan sebagaimana dikehendaki konstitusi. Ibarat dagang, ternyata barangnya rusak-cacat produksi, maka harus ditarik dari pasaran. Lalu, tinggal mahkamah Konstitusi (MK), kalau menegaskan barang itu cacat produktif maka memang harus ditarik-dimakzulkan dari pasaran,”katanya mengingatkan. (wan)

29
Dec
09

Presidensial : SBY terlihat inferior [Anies Baswedan]

SBY Inferior

detikcom

detikcom – 2 jam 17 menit lalu
Dua Bulan Terakhir di Tahun 2009, SBY Terlihat Inferior

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam dua bulan terakhir dinilai tidak menciptakan kepemimpinan yang membangun. Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan berpendapat, keluh-kesah, curhat, dan sikap memelas yang kerap diungkapkan SBY di depan publik dinilai tidak menguntungkan dalam membangun citra dirinya.

“Bicara krisis, bukan hanya SBY yang menghadapi. Tapi dihadapinya jangan dengan tampil memelas. Seseorang yang dalam posisi inferior, jika tampil memelas akan dikasihani. Tapi kalau orang dalam posisi superior, dan dia memelas, tidak akan dikasihani,” kata Anies.

Hal tersebut disampaikan dia saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun “Rekayasa Indonesia Baru” di Auditorium Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2009).

Sikap lemah tersebut, menurut Anies, tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin yang kuat. Dia berpendapat ujung-ujungnya adalah kehilangan kewibawaan di depan pendukungnya sendiri, seperti yang terlihat saat menghadapi kasus Bibit-Chandra.

“Kasus Bibit-Chandra sebenarnya soal leadership dan keberanian. Hadapi saja seharusnya kelompok penentang itu. Tapi, ketika pemimpin posisinya to please everyone, maka dia akan kehilangan kewibawaan dari kelompok pendukung dan tidak berani menghadapi penentang,” kata Anies.

Dalam 5 tahun pertama kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla (JK) pada tahun 2004-2009, Anies melihat, SBY lebih menjalankan komunikasi antara dirinya dan rakyat. Sedangkan peran komunikasi dengan kekuatan politik diambil oleh JK.

“Sekarang, dikerjakan sendiri dan terbukti dalam dua bulan ini tidak dikelola dengan baik sehingga memunculkan riak-riak politik yang menguras energi,” tandasnya.




Blog Stats

  • 2,001,783 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers