Posts Tagged ‘Presidential

07
Aug
14

KEAMANAN : Kriteria Mobil Presiden RI-1

Logo Garuda Merah Putih

Ini syarat mutlak mobil kepresidenan untuk Jokowi

MERDEKA.COM. Joko Widodo, atau biasa dikenal Jokowi sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat menjabat nanti, mantan wali kota Solo ini nantinya akan mendapatkan mobil kepresidenan seperti para pendahulunya.

Saat terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada akhir 2012 lalu, Jokowi lebih memilih Innova dibandingkan dengan Land Cruiser yang ditinggalkan Fauzi Bowo. Mobil itu pun dipakai oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Lalu, seperti apa mobil kepresidenan yang layak dipakai untuk Jokowi nanti?

Pengamat Intelijen Wawan Purwanto mengatakan, sebuah mobil kepresidenan harus bersih dari alat-alat penyadapan. Tak hanya itu, mobil tersebut juga wajib menjalani perombakan total, termasuk peralatan elektronik di dalamnya.

“Yang jelas clear dari penyadapan, dan ada kunci-kunci tertentu yang harus diubah, karena semua serba elektronik, harus ada kode-kode sandi di mobil itu. Harus diubah total, enggak boleh ada yang lalu-lalu kemudian dipakai lagi,” ujar Wawan saat berbicang dengan merdeka.com, Kamis (7/8).

Tak hanya sistem interior, perubahan juga wajib dilakukan di bagian eksterior kendaraan. Mulai dari pemasangan bodi anti peluru, hingga mesin kendaraan diganti sesuai standar pengamanan VVIP.

“Harus sesuai dengan VVIP yang mana sudah betul-betul sudah dalam kondisi cek and ricek, supaya tidak ada peluang untuk masukan, atau terjadi ledakan di samping, juga jaringan keamanan yang sudah terkontrol melalui sistem kamera yang tentu dapat membahayakan,” paparnya.

Soal bahaya ledakan yang dapat menyasar pada setiap presiden sudah pernah dialami oleh Presiden Pakistan Pervez Musharraf. Saat masih menjabat, dirinya pernah menghadapi sebuah ledakan bom ketika melintasi perlintasan kereta, namun ledakan baru terjadi hanya berselang lima menit setelah rombongannya melintas.

Atas alasan itu, Wawan memandang perlu adanya sistem jumper yang dapat mengacak sinyal guna menghindari ledakan saat rombongan kepresidenan melintas. “Harus ada sistem jumper dalam mobil. Musharraf dulu gitu, jumper yang terpasang di mobil,” tandasnya.

Tempat penyimpanan mobil pun tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Perlu ada pengawasan penuh dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), termasuk personel yang melakukan penjagaan harus merupakan orang-orang pilihan.

“Jangan sampai terjadi sesuatu tanpa kita ketahui. Siapa yang keluar masuk di dalam tempat mobil itu disimpan tentu harus terjaga oleh orang-orang khusus yang memang bertugas, dalam hal ini Paspampres harus pro-aktif cek sistem pengaman,” pungkasnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi temui Dahlan Iskan di Kementerian BUMN
Jokowi bakal ‘cegat’ mobil masuk Jakarta
Jokowi minta Dahlan bangun infrastruktur dan transportasi
Pakai kets & kemeja putih, Jokowi bantah ikuti gaya Dahlan
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

 

Kantor Transisi Jokowi-JK Harus Bersifat Partisipatoris

Rabu, 6 Agustus 2014 09:22 WIB
Kantor Transisi Jokowi-JK Harus Bersifat Partisipatoris
Warta Kota/henry lopulalan
RUMAH TRANSISI – Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi – JK, Rini Soewandi dan tiga orang Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan, Akbar Faisal dan Hasto Kristiyanto ( kiri-kanan) di halaman Kantor Transisi Jokowi – JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Kantor Transisi tersebut akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. Warta Kota/henry lopulalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Presiden terpilih Joko Widodo membuka Kantor Transisi dianggap, tradisi baru peralihan pemerintahan yang damai dan berkesinambungan.

Tradisi baru itu akan semakin baik ketika Kantor Transisi bersifat partisipatoris, yaitu melibatkan dan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk para relawan, dalam merancang dan menyusun agenda-agenda rakyat yang akan dilaksanakan pemerintahan mendatang.

“Dengan menjalankan prinsip partisipatoris sejak masa transisi, maka demokrasi yang selama ini sangat struktural kenegaraan sehingga jauh dari rakyat, akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini dapat mengubah dominasi elit parlemen dan oligarki yang selama ini telah menyandera demokrasi Indonesia,” ujar Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung, Selasa (5/8/2014) dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com.

Selama masa pemenangan Jokowi-JK yang lalu, lanjut Martin, prinsip partisipatoris ini terlihat sangat jelas dari luasnya dukungan relawan yang bekerja secara mandiri dan gotong royong.

“Pak Jokowi tidak menjalankan kampanye yang sentralistis. Pak Jokowi memberikan ruang bagi seluruh masyarakat berpartisipasi dengan membentuk organisasi-organisasi relawan. Karakter Jokowi-JK yang partisipatoris itulah yang merebut hati masyarakat dan akhirnya memenangkan Jokowi-JK,” kata Martin Manurung.

Masih kata pria jebolan School of Development Studies, University of East Anglia, Inggris, ini, karakter Jokowi-JK yang partisipatoris hendaknya tercermin juga dalam mempersiapkan agenda-agenda revolusi mental yang akan dilaksanakan oleh pemerintah mendatang.

“Dengan melibatkan relawan dan masyarakat, Jokowi-JK tidak merasa sendirian dalam menyiapkan pemerintahan transisi yang akan melahirkan pemerintah yang kuat,” ujarnya.

“Para Relawan, juga sudah menyatakan dengan tegas akan terus teguh mengawal Jokowi-JK dari kepentingan-kepentingan yang dapat merongrong implementasi revolusi mental,” tandas Martin.

Editor: Rachmat Hidayat

Tim Transisi Jokowi Terlalu Eksklusif

Rabu, 6 Agustus 2014 18:35 WIB
Tim Transisi Jokowi Terlalu Eksklusif
Warta Kota/henry lopulalan
RUMAH TRANSISI – Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi – JK, Rini Soewandi dan tiga orang Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan, Akbar Faisal dan Hasto Kristiyanto ( kiri-kanan) di halaman Kantor Transisi Jokowi – JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Kantor Transisi tersebut akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. Warta Kota/henry lopulalan

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Tim transisi yang dibentuk Jokowi mengundang berbagai macam pro dan kontra.

Komposisi tim transisi yang terdiri dari tiga orang dari profesional yakni, Rini Mariani Soemarno, Andi Widjajanto, Anis Baswedan dan dua orang dari Partai Politik yakni, Hasto Kristiyanto (PDI Perjuangan) dan Akbar Faisal (Nasdem), dinilai terlalu eksklusif.

“Saya kira komposisinya terlalu eksklusif. Harusnya tim transisi diisi orang yang memberikan kontribusi kepada Jokowi, dan lebih beragam,” ujar Zaki Mubarok, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah kepada wartawan, Rabu (6/8/2014).

Dengan hanya terdiri dari 5 orang, dan ada dua perwakilan partai. Menurut Zaki, secara otomatis tiga perwakilan partai (PKB, Hanura dan PKPI) secara otomatis tidak terpakai dalam tim transisi.

“Mengapa golongan ini tidak dilibatkan? Pak Jokowi harus jelaskan itu agar tidak terjadi kebuntuan komunikasi antar partai pendukung,” tutur Zaki.

Komposisi Tim Transisi ini, lanjutnya lagi, bisa menjadi arena konflik yang baru diantara partai pendukung Jokowi.

“Bisa menimbulkan kecemburuan, karena seharusnya pak Jokowi bisa merekrut tim yang beragam dan bisa memberikan sumbangan pemikiran yang lebih luas,” katanya.

Menurutnya, maksud Jokowi membentuk tim transisi ini sudah baik. Namun, pola perekrutan yang dilakukan masih kurang taktis.

“Harus ada penghargaan secara psikologis kepada partai pendukung, karena setiap partai pasti mempunyai ahli dibidang-bidang tertentu,” katanya.

Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Johnson Simanjuntak
15
Jan
14

Kepresidenan : Sutiyoso Siap CaPres

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

Sutiyoso Siap Capres Jika Gugatan Yusril Menang

AntaraAntara 

Surabaya (Antara) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengatakan siap maju sebagai calon presiden jika gugatan perkara Undang-Undang Capres oleh Yusril Ihza Mahendra dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau gugatan itu menang dan dikabulkan MK maka 100 persen saya siap maju Pemilihan Presiden 2014,” ujarnya di sela-sela peringatan HUT ke-15 PKPI di Jalan Darmo Boulevard Surabaya, Rabu.

Namun, jika nantinya gugatan Yusril tersebut tidak dikabulkan oleh MK maka dirinya siap menjalin komunikasi dengan beberapa calon presiden lain usai proses Pemilihan Umum Legislatif yang digelar 9 April mendatang.

Disinggung sejumlah tokoh yang sudah berkomunikasi dan mendekatinya sampai saat ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakuinya. Menurut dia, ada nama-nama tokoh yang digadang-gadang menjadi calon presiden telah berkomunikasi intensif.

“Tapi, saya dan PKPI masih konsentrasi dulu di Pemilihan Umum Legislatif. Baru setelah itu akan dipilih calon presiden yang benar-benar dikehendaki rakyat,” kata pria yang akrab disapa Bang Yos tersebut.

Sementara itu, tentang target perolehan suara di Pemilu 2014, pihaknya berharap DPP PKPI Jatim mampu menyumbangkan minimal 8 kursi untuk DPR RI dari 11 daerah pemilihan yang ada.

Sedangkan, kata dia, di tingkat DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota, diharapkan PKPI mampu mendapatkan minimal satu fraksi di tiap daerah.

Bang Yos juga tidak mempermasalahkan sejumlah lembaga survei yang mayoritas menempatkan PKPI di urutan paling akhir. Ia malah berterima kasih, bahkan tidak percaya terhadap survei yang beredar selama ini karena memiliki hitungan tersendiri.

Di tempat yang sama, Humas DPP PKPI Jatim, Kris Kawelarang optimistis target yang dibebankan pusat bakal terwujud karena calon-calon legislator PKPI di Jatim memiliki kualitas serta basis massa jelas.

“Saya yakin PKPI di sini bakal mendapatkan suara signifikan, minimal bisa mendapatkan fraksi sendiri di DPRD Tingkat I Jawa Timur,” kata dia.

Dalam acara tersebut, hadir pula Ketua Dewan Penasihat DPN PKPI Try Sutrisno yang juga pernah menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto. Selain itu, ratusan caleg DPRD kabupaten/kota se-Jatim juga mengikutinya. (ar)

17
Mar
12

Politik : SBY-Boed Terancam Digulingkan

TerancamDigulingkan

Sabtu, 17 Maret 2012 13:11 WIB
Pemerintahan SBY-Boediono Terancam Digulingkan

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Organisasi Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) meminta Presiden SBY membatalkan rencananya untuk manaikkan harga BBM, karena kebijakan tersebut hanyalah akan menambah sengsara rakyat miskin Indonesia.

Ketua Umum PPRM, Aslihul Fahmi Alia, mengajak rakyat Indonesia untuk menggulingkan pemerintah, bila SBY tetap bersikeras menaikkan harga BBM, dan juga tarif dasar listrik (TDL). Sebagai keprihatinan atas adanya rencana kenaikan harga BBM ini, sekitar 50 aktivis PPRM Yogyakarta, Sabtu (17/03) turun ke jalan.

“Ini baru aksi permulaan. Kalau SBY berkeras menaikkan harga BBM kami akan turun dengan massa yang lebih besar untuk menduduki kantor-kantor pemerintahan,” tutur Aslihul.

Aksi PPRM ini dilakukan dengan berjalan kaki di sepanjang Jl Malioboro, Yogyakarta. Massa kemudian berkumpul di depan pagar istana Gedung Agung. Di sepanjang jalan, mereka membagikan selebaran tentang analisa mereka terhadap dampak-dampak buruk yang bisa dialami rakyat akibat kenaikan BBM.

Kata Aslihul, PPRM kembali akan turun ke jalan pada 25 Maret-5 April mendatang, untuk terus menyuarakan penolakan mereka. Menurut dia, SBY beralasan terpaksa menaikkan BBM demi menyelamatkan defisit APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.

Dikatakannya, sebenarnya masih banyak cara lain yang bisa dilakukan SBY. Menaikkan BBM itu hanyalah cara ‘gampangan’ yang dilakukan pemerintah, tanpa mempedulikan dampaknya terhadap rakyat miskin.

Sebenarnya, kata dia, kalau SBY bijaksana seharusnya ia menerapkan kebijakan pajak progresif untuk barang-barang mewah yang masuk ke Indonesia. Cara lain, bisa dengan menyita kekayaan para koruptor yang selama ini telah menjarah uang negara.

Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: Yoebal Rasyid

BBM Naik, Presiden Bisa Di-impeach
Kamis, 1 Maret 2012 | 19:48

[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa dimakzulkan atau di-impeach kalau tetap ngotot menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, keputusan menaikkan harga BBM melanggar undang-undang (UU).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI  Effendi MS Simbolon saat dialektika demokrasi bertajuk “Ada Apa Di Balik Kenaikan BBM?” di Press Room DPR RI, Jakarta, Kamis (1/3), menegaskan, Presiden atau pemerintah melanggar UU jika tetap ngotot menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Kami dari PDI-P mempertanyakan ini. Pasal 7 di UU APBN Tahun 2012 menegaskan bahwa secara mekanisme prosedural (menaikkan BBM) cacat hukum,” katanya.

Pembicara lain pada diskusi tersebut adalah, Ketua Kelompok Fraksi VII PDI-P  Daryatmo Margiyanto, pengamat ekonomi dari Econit Hendri Sapatini, dan pengamat ekonomi politik Icsanuddin Noorsy.

Effendi lebih jauh mengatakan, jika Presiden atau pemerintah melanggar UU merupakan awal impeachment.

“Ini tidak main-main. Kita tidak mencari-cari kesalahan.  Ini soal konstitusi. Pemerintah dan Presiden  jangan permainkan UU,” ujarnya.

Seperti diketahui, UU APBN 2012 Pasal 7 Ayat 4 menyebutkan, pengendalian anggaran subsidi BBM tahun 2012 dilakukan melalui pengalokasiannya lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsinya.

Dimana penjelasannya disebutkan pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi premium untuk kendaraan roda empat milik pribadi di Jawa-Bali sejak 1 April 2012. Sehingga tidak disebutkan adanya rencana menaikkan harga BBM bersubsidi.   Revisi UU

Menurut Simbolon, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM hendaknya terlebih dahulu merevisi UU Nomor 22/2011 tentang APBN 2012 yang di dalamnya mengatur soal pengendalian harga BBM pada 2012 diatur melalui kebijakan pengendalian konsumsi.

Ketua Kelompok Fraksi VIII PDI Perjuangan DPR RI, Daryatmo Margiyanto mengatakan, pemerintah sudah tiga kali melakukan pembatasan subsidi BBM selama tiga tahun terakhir, sejak 2010.

Menurut dia, pada 2010 pemerintah memberikan subsidi BBM sebesar 17,5 persen dan pada 2012 sebesar 14,7 persen.

Pengamat Ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, menambahkan, kebijakan pemerintah mengenai BBM hendaknya memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran.

“Pemerintah menerapkan kebijakan konversi dari BBM ke gas, dan pembatasan subsidi BBM seharusnya sudah memberi manfaat besar kepada masyarakat,” katanya.

Manfaat besar yang seharus diperoleh masyarakat, menurut dia, selama tiga bulan wacana dan sosialisasi yang dilontarkan pemerintah di ruang publik, seharusnya sudah ada kesiapan produksi konverter dan gas.

Namun realitasnya, kata dia, hingga saat ini baik konverter maupun gasnya belum siap. “Bahkan, pemerintah berencana ingin mengimpor konverter dari negara lain. Itu artinya secara ekonomi kebijakan pengurangan subsidi BBM ini memberikan keuntungan sangat minimal,” katanya. [L-8]

 

02
Feb
12

Presidensial : SBY Tumbang 2012 ?

SBY ‘Tumbang’ 2012

RepublikaRepublika

  • permadi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior, Permadi memprediksi bahwa Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) akan mengakhiri masa jabatanya sebelum 2014, yakni pada 2012 ini.Sebab, jelas dia, SBY tidak memperhitungkan Gusti Allah. Pasalnya, kata dia, SBY telah membohongi Allah dengan berjanji hanya ingin menjabat sebagai presiden selama satu periode.

“SBY sudah membohongi Allah. Karena itu dia pada 2012 ini akan tumbang,” ujarnya, usai menjadi pembicara pada acara ‘Pekan Konstitusi UUD 1945, Amandemen, dan dan Masa Depan Bangsa’, di Sekretariat International Conference of Islamis Scholars (ICIS), di Jakarta, Senin (30/1) malam.

Ketika ditanya kenapa dengan 2012 menjadi tahun kejatuhan SBY, menurut dia, 2011 menjadi awal kondisi awal gejolak yang akan berakumulasi pada tahun selanjutnya. “Di 2011 saja kondisi sudah tidak tertahankan. Masuk 2012, kondisi semakin ngeri,” ujarnya.

Langkah revolusioner yang akan dilakukan rakyat, kata Permadi, akan membuat tekanan berat bagi SBY. Sehingga, ujarnya, karena tekanan itu, SBY dengan sendirinya akan mundur. “Bisa juga dia sakit lalu mundur,” ujar Permadi.

20
Dec
11

Politik : Aksi dan Demo Dewan Revolusi Rakyat

 

Turunkan SBY, Bentuk Dewan Revolusi Rakyat dan Kembali ke UUD 1945 asli

 

Diterbitkan pada 20 Desember 2011 oleh B- Watch
<divട

www.bumnwatch.com — Ratusan purnawirawan jenderal dan perwira menengah TNI kembali menyatukan barisan untuk ‘menjatuhkan’ atau melengserkan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Alasannya, pemerintahan SBY tidak bisa lagi diharapkan mensejahterakan rakyat, menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan persoalan bangsa lainnya.

Informasi yang diterima, sekitar 150 purnawirawan TNI berkumpul di Jakarta, dan hadir dalam pertemuan ini antara lain Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, Mustahid Astari, Tommy (PETA). Ketiganya mengaku dari Gerakan Revolusi Nurani (GRN). Dalam pertemuan itu dikeluarkan pernyataan Tri Komando Nurani: Turunkan SBY dengan mobilisasi umum, Bentuk Dewan Revolusi Rakyat, dan Kembali ke UUD 1945 asli.

“Sebanyak 150 purnawirawan itu sudah sepakat untuk melengserkan pemerintahan SBY dengan mobilisasi umum,” kata Indro Tjahyono yang dikenal dekat dengan sejumlah jenderal purnawirawan kepada Harian Terbit, Selasa pagi (20/12).

Menurutnya, pertemuan 150 purnawirawan TNI itu disambut 20 jenderal lainnya, termasuk Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dengan membuat aksi keprihatinan bangsa pada pertengahan Desember ini.
“Prabowo dkk menyatakan aksi keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini, dan hal ini sah-sah saja. Tapi, kalau 150 purnawirawan itu sudah clear, artinya menjatuhkan SBY secara inkonstitusional,” ujar Indro.
Menurut Ketua DPP Hanura, partai yang didirikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto juga menyatakan optimis pemerintahan SBY tidak akan sampai 2014. “Itulah sebabnya mereka terus melakukan penggalangan kepada rakyat untuk mengkritisi pemerintahan SBY, yang pada akhirnya melakukan aksi penggulingan,” ujar Indro.
Sementara itu, mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi sangat mendukung langkah para Jenderal senior yang akan berkumpul di Bandung, Jawa Barat Desember ini.
“Saya sangat mendukung langakah para Jenderal senior tersebut. Kalau bukan senior, siapa lagi yang akan mengingatkan SBY,” kata Saurip Kadi dalam perbincangannya dengan Teraspolitik.com melalui telepon selularnya, Jum’at (25/11).

Diinformasikan, selain Tyasno dkk dari GRN, dari kelompok jenderal lain, sekitar 19 orang, juga kerap berkumpul di rumah Jenderal (Purn) Luhut B Panjaitan, Jenderal (Purn) Jhony Lumintang, Jenderal (Purn) Fahrur Rozi, dan lainnya.

“Mereka sering berkumpul di rumah  Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan yang juga mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Reformasi masa Presiden Abdurrahman Wahid,” kata Ketua MK Mahfud MD, beberapa waktu lalu.
Menurutnya,  para jenderal itu menyatakan kecewa dengan pemerintah. “Beberapa mantan jenderal yang sering bertemu di rumah Luhut Panjaitan antara lain, Letnan Jenderal purnawirawan Jhony Lumintang,  Jenderal purnawirawan Fahrur Rozi, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, dan Letjen (Purn) Kiki Syahnakri.
“Setidaknya ada sekitar 19 purnawirawan jenderal yang kerap bertemu di kediaman Luhut Panjaitan. Mereka mengatakan, pemerintahan ini mengecewakan. Pemerintahan ini lambat,” ujar Mahfud, yang juga mantan Menteri Pertahanan.
Hal senada juga dikemukakan mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, menurutnya, para mantan jenderal sering melakukan pertemuan. “Para jenderal itu hampir setiap hari berkumpul dan bertemu, karena mereka berkantor di gedung yang sa-ma, di Kuningan, Jakarta,” ujar Fahrul. (Harian Terbit/*)

Kata Jeffrey: Rakyat Sudah Muak Dengan SBY

Diterbitkan pada 10 Agustus 2011 oleh B- Watch

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Rakyat sudah muak terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena, antara lain, pemerintah terkesan lebih mementingkan urusan kekuasaan ketimbang masalah kehidupan rakyat.

“Kemarahan masyarakat sudah sangat tinggi. Perasaan tidak puas, tidak percaya terhadap institusi negara, tidak percaya kepada Presiden, dan tidak percaya kepada DPR. Itu tanda indeks muak. Makin mereka menyaksikan semua yang dilakukan institusi-institusi ini, terutama pernyataan pejabat-pejabat yang tidak masuk akal, makin masyarakat muak,” ujar guru besar ilmu politik di Universitas Northwestern AS, Jeffrey Winters, kemarin di Jakarta.

Soal lain yang membuat rakyat muak, menurut Jeffrey, adalah konflik internal Partai Demokrat yang dipertontonkan kepada publik. Bahkan, menurutnya, itu bukan hanya terlihat sejak kasus Nazaruddin, melainkan juga saat pemilihan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Jeffrey beranggapan, dari situ konflik perbedaan muncul dan melemahkan nama Presiden SBY yang sebelumnya tidak memilih Anas. “Figthing intern di Demokrat yang dibuka untuk seluruh publik juga terlihat sejak Anas menang,” tuturnya.

Jika terus disuguhi berbagai kebobrokan pemerintahan SBY, rakyat bisa saja melakukan gerakan besar-besaran menolak pemerintahan SBY. Apalagi saat ini pemerintahan SBY sedang diuji kasus dugaan korupsi dengan aktor mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, di beberapa kementerian.

“Kalau memang ada gerakan masyarakat, apa saja bisa terjadi, dan itu kita enggak bisa prediksi. Rakyat memiliki kekuatan besar yang kadang tidak bisa kita duga,” kata Jeffrey.

Menurut dia, pilihan bagi SBY hanya kecepatan dan ketegasan bertindak. Jika tidak, Presiden SBY harus siap-siap menerima konsekuensi kemunduran Partai Demokrat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kader-kader partai tersebut yang terpilih duduk sebagai pejabat pemerintahan.

“Masyarakat berharap tindakan yang berprinsip dan tegas serta cepat. Kalau lama-lama justru timbul pertanyaan. Kalau ada bakteri, langsung minum antibiotik. Jangan tunggu lama-lama. Nah, dalam konteks politik, antibiotiknya adalah tindakan tegas yang berdasarkan hukum,” ujar Jeffrey.

Menurut dia, SBY harus bertindak cepat menyelesaikan persoalan yang membelit Partai Demokrat agar mampu mempertahankan kepercayaan rakyat sebelum masa jabatannya selesai.

“Banyak orang yang menyatakan SBY tidak tegas dalam memerintah. Karena itu, jika ingin kembali dengan full power, SBY perlu secepatnya membereskan situasi di Partai Demokrat. Kalau tidak bertindak cepat dan keras, malah posisi dia sebagai presiden untuk sisa jabatannya akan luntur begitu saja,” ujarnya.

Jeffrey menambahkan, jika SBY terus membiarkan kondisi sekarang ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin rakyat makin marah. “Jadi, Presiden harus segera bertindak,” katanya.

Dia juga menilai, kegagalan Indonesia menjalankan sistem demokrasi dengan baik karena ketidaksiapan sistem hukum yang berfondasi kuat. Secara prosedural, ujarnya, demokrasi di Indonesia sudah cukup bagus. Namun, secara substansial masih harus banyak diperbaiki.

Jeffrey menilai, sistem demokrasi di Indonesia sekarang ini dikuasai para maling. Sebab, hanya mereka yang memiliki uang banyak yang bisa naik.

“Setelah berkuasa, mereka kembali maling untuk mengembalikan sekaligus meraup untung dari investasi yang mereka keluarkan itu. Yang terjadi seperti lingkaran setan. Ada demokrasi, tapi tanpa hukum. Demokrasinya tumbuh, tapi hukumnya tunduk di bawah kendali mereka yang kuat jabatan dan atau uangnya,” tutur Jeffrey.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengaku terkejut dengan sikap politik 45 tokoh nasional yang mendesak DPR segera membubarkan pemerintahan SBY-Boediono. Secara subtansi, menurut dia, jika pernyataan itu sekadar kritikan, maka itu dapat dianggap lumrah.

“Yang saya tidak setuju adalah membubarkan pemerintah. Apalagi di sini yang disuruh membubarkan adalah DPR. Saya setuju pemerintah harus berbenah dari apa yang dirasakan sekarang ini,” ujar Aziz.

Dia berpendapat, pemerintah perlu diberi kesempatan bekerja sesuai konstitusi hingga berakhirnya masa jabatan SBY-Boediono. “Apa yang bisa DPR lakukan adalah mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan,” katanya.

Namun, Aziz juga meminta pemerintah lapang dada menerima kritikan keras sejumlah tokoh yang tergabung dalam tokoh politik 45.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dakhiri mengaku memahami kegeraman 45 tokoh nasional itu terhadap kinerja pemerintahan.

“Tetapi, kegeraman itu tidak boleh membuat kita gelap mata sehingga kemudian harus dibayar mahal,” ujarnya.

Menurut Hanif, permintaan 45 tokoh nasional kepada DPR agar membubarkan pemerintah bukan terletak pada mau atau tidak, melainkan lebih pada persoalan konstitusi. Dia menilai, gagasan itu tidak relevan dan tidak mendidik.

“Kita ini negara hukum. Seburuk apa pun hukum harus dipatuhi. Kritik dan seruan (membubarkan pemerintahan SBY) itu keluar dari koridor konstitusi,” kata Hanif.

Meskipun demikian, dia berharap pemerintah peka terhadap kegusaran 45 tokoh nasional itu dan menyerapnya secara seksama. “Jadikan itu bahan evaluasi,” ucapnya. (Tri Handayani/Harian Suara Karya/*)

25
Oct
10

Kepresidenan : Kalkulasi SBY Naif dan Salah

Senin, 18/10/2010 19:47 WIB
Setahun SBY-Boediono (7)
Jeffrey Winters: Kalkulasi SBY Naif dan Salah
M. Rizal – detikNews


Jakarta – Setahun sudah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II berjalan. Namun kinerja pemerintah dianggap masih merah. Perolehan suara 60 % dalam Pilpres 2009 dan mendapat dukungan mayoritas di parlemen ternyata belum bisa dioptimalkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk melakukan langkah-langkah yang konkrit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Di mata pengamat ekonomi politik dari Northwestern University, Amerika Serikat, Prof Jeffrey Winters, buruknya kinerja pemerintah tidak lepas dari sikap Presiden SBY dalam menjalankan pemerintahan. SBY dianggap lebih suka terlihat cantik, santun dan berambut rapi di depan kamera dibanding bekerja keras mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia.

Lantas apa yang membuat pasangan SBY-Boediono belum bisa berbuat banyak selama setahun bekerja? Berikut pandangan Jeffrey Winters kepada detikcom, Sabtu (16/10/2010):

Apa pandangan Anda terhadap kinerja SBY-Boediono selama menjalankan pemerintahan?

Sampai saat ini saya melihat kinerja pemrintahan SBY-Boediono rendah. Dan perlu dicatat prestasi yang rendah kepemimpinan SBY bukan sesuatu yang baru. Karena sejak 2004 memang kinerjanya tidak pernah tinggi. Jadi kombinasi SBY-Kalla yang sudah mengecewakan menjadi lebih parah dengan kombinasi SBY-Boediono.

Meski pada masa SBY-JK kinerjanya buruk, paling tidak Jusuf Kalla dikenal sebagai orang yang tidak sabar dan sering mendorong SBY untuk bertindak dan ambil keputusan. Tetapi akhirnya Kalla menjadi capek, frustrasi dan lepas saja.

Selama ini SBY adalah orang yang selalu ingin menjadi cantik. Dan jelas dia tidak mungkin menjadi cantik di depan kamera kalau benar-benar mendorong sistemnya sehingga bajunya dan mukanya penuh keringat seperti buruh yang kerja keras di jalan atau sawah. SBY dikenal sebagai orang santun dan rambutnya selalu rapih. Orang yang santun gaya SBY bisa sukses di bidang politik, dalam arti mempertahankan posisinya di pemerintahan, tetapi tidak mungkin bisa sukseskan Indonesia yang perlu didorong keras untuk menjadi kompetitor internasional yang dahsyat.

Seharusnya rakyat tidak lagi memilih pemimpin yang hanya mengandalkan kesantunan dan bersolek diri di depan kamera. Tapi yang perlu dicari adalah seorang presiden yang lebih fokus kepada penurunan jumlah kemiskinan.

Kalau mengenai kinerja para menterinya bagaimana?

Kinerja para menteri terkait dengan performa pemimpinnya. Karena sikap presidennya sebagai leader tidak bagus tentu saja para menterinya juga tidak bagus kerjanya. Apalagi pemilihan anggota kabinet berdasarkan bagi-bagi kekuasaan supaya aman di parlemen. Hasilnya yang terjadi pemilihan bukan berdasarkan kapabilitas dan akuntabilitas. Melainkan berdasarkan jatah anggota koalisi.

Bukankah memperkuat dukungan parlemen sebagai sebuah strategi supaya pemerintahan bisa berjalan efektif tanpa diganggu manuver-manuver politik dari parlemen?

SBY sebagai calon presiden jelas menang besar di pemilu. Dua kali dia dapat 60 persen! Di seluruh dunia jumlah suara sebesar itu disebut ‘Landslide Victory’. Yang aneh, SBY tidak mengunakan mandat ini untuk membentuk kabinet yang benar-benar dimiliki dia sebagai instrumen eksekutif, untuk  melaksanakan dengan tegas konsep dan tujuan dia yang disampaikan dalam kampanye. Malah dia terkesan’dagang sapi’ dengan partai-partai politik dan memilih kabinet yang lebih seperti kebun binatang atau ‘Noah’s Ark’, dua wakil dari setiap jenis.

Kalkulasi SBY ternyata naif dan salah. Dia berfikir bahwa dengan kabinet seperti ini, dia akan punya basis aman di DPR dan bisa jadi lebih efektif. Yang terjadi justru sebaliknya. Malah partner-partnernya tetap melawan SBY di DPR dan memperjuangkan agenda masing-masing di kabinet. Setiap presiden di Indonesia harus berasumsi bahwa tidak akan ada dukungan kuat di DPR. Dengan begitu banyak partai, pasti akan ada perlawanan.

Pertanyaanya, bagaimana bisa menjadi eksekutif yang memaksimalkan kualitas dan solidaritas di dalam kabinet sendiri? Sudah barang pasti bahwa DPR akan selalu sulit. Tetapi, minimal bisa diharapkan bahwa kabinet akan utuh dan solid. Dengan formula SBY, justru hasil yang paling buruk, yaitu DPR yang selalu sulit dan kabinet pun yang kacau dan tidak efektif. Ingat, SBY bukan perdana menteri yang dipilih oleh MPR. Dia adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

SBY tidak pernah faham bedanya, dan akibatnya adalah kabinet yang begini sekarang, penuh menteri yang selalu memperjuangkan agenda partai politiknya terlebih dahulu dan bahkan melawan agenda presiden.

Jadi jangan heran kalau roda kabinet SBY berputar di tempat. Ini karena dua faktor. Pertama, secara pribadi SBY memang orang yang sulit ambil keputusan dan tidak bisa menjalankan strategi dengan tegas dan cepat. Dan kedua, secara struktural dia membentuk kabinet dengan cara yang pasti akan memecah daripada menyatu. Oleh karena itu, diharapkan presiden berikutnya sebaiknya membentuk kabinet yang 100 persen penuh dengan orangnya dia, yang akan memperjuangkan agenda presiden, bukan agenda partai politik masing-masing.

Mengenai pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pemerintah SBY-Boediono, apakah menunjukan grafik yang menggembirakan?

Sekali lagi Indonesia menjadi ‘flavor of the day’ untuk ‘hot money financial’ yang bersirkulasi dengan cepat di bumi ini. Indonesia harus waspada terhadap investasi DCCP ini (datang cepat, cepat pergi), malah pemerintah sepertinya membanggakan bahwa uang tersebut tertarik dengan bursa efek Jakarta.

Padahal tidak ada alasan yang mendasar untuk uang tersebut mengalir ke Indonesia selain spekulasi sementara. Kalau berbudi, pemerintah akan hati-hati dengan investasi macam ini, karena pertama, tidak menambah jumlah investasi modal di sektor riil. Kedua, justru pulangnya uang seperti ini yang membuat krisis finansial 1997-1998 ganti status dari hujan biasa menjadi badai luar biasa.

Saya melihat, Indonesia saat ini masuk ke dalam situasi yang bahaya dan pemerintah SBY serba senyum dan bahagia. Bentuk selalu kalahkan isi, sejak SBY naik menjadi presiden.

Apakah ini artinya satu tahun ini SBY-Boediono gagal menggerakan perekonomian nasional? Bagaimana indikatornya?

Pejabat dan presiden di Indonesia punya penyakit yang saya sebutkan ‘Mentalitas 7 Persen’. Penyakit mental ini punya dua dimensi. Satu, ada konsep bahwa Indonesia hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen saja. Target di atas 7 persen dianggap mimpi dan tidak realistis. Kedua, jika Indonesia bisa mencapai 7 persen, ini dianggap cukup untuk membuat masa depan jauh lebih baik. Dua-duanya salah.

Kalau Cina dan India bisa mencapai pertumbuhan double digit atau 10 persen ke atas, Indonesia tidak ada alasan yang relevan selain tidak mau membuat perubahan supaya memang ada kinerja ekonomi yang lebih tinggi. Dan, kalau ternyata Indonesia hanya mencapai 7 persen, dan terus terang selalu jauh di bawah target, rakyat harus menunggu lama untuk ke luar dari kemiskinan. Mana ada presiden atau partai yang punya ‘Visi 2045’? Ini seratus tahun kemerdekaan dan seratus tahun pembangunan. Apakah Indonesia bisa menjadi negara maju dalam waktu 35 tahun ini? Negara maju?

Tidak ada yang berani setting tujuan se-ambisius itu, karena untuk benar-benar mencapai target tersebut, harus ada perubahan besar mulai sekarang. Elit politik di Indonesia lebih mementingkan partainya, bisnisnya, atau bahkan sakunya pribadi. Itu kenyataan. Jadi rakyatlah yang harus maksa perubahan yang lebih cepat, dan sense of urgency di tingkat pemerintahan yang jauh lebih tinggi. Elit politik di Indonesia sangat rajin setting target yang rendah, justru supaya bisa malas dan senang. Dan, yang menjadi korban adalah rakyat luas.

(zal/fay)

23
Sep
10

Kepresidenan : Anggaran Peragaan Citra

Kamis, 23/09/2010 06:37 WIB
Anggaran Baju dan Furniture Presiden Tembus Rp 42 Miliar
Fajar Pratama – detikNews


Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) lagi-lagi menyoroti anggaran pemerintah yang dinilai terlalu tinggi. Kali ini lembaga Kepresidenan yang dikritisi karena menghabiskan lebih dari 42 miliar hanya untuk pos anggaran baju baru Presiden dan furniture.

Dalam rilis yang diterima detikcom pagi ini, Kamis (23/9/2010), pada APBN 2010, Fitra menyebut total anggaran untuk Istana Presiden mencapai Rp 203,8 miliar. Sebagai contoh dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Negara Tahun 2010 disebutkan, Presiden akan membeli furniture untuk rumah jabatan senilai Rp 42 miliar dan Rp 60 miliar untuk renovasi gedung Setneg.

“Angka yang cukup tinggi ini karena SBY terlalu sibuk dengan urusan pencitraannya,” ujar Kordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi kepada detikcom, Kamis (23/9/2010) pagi.

“Ruang rumah jabatan akan dipenuhi furniture yang mewah, dan tentu, anggaran
pembelian furniture, serta renovasi gedung Setneg ini sangat boros, dan tidak sentisif terhadap kehidupan masyarakat miskin,” tambahnya.

Uchok juga mengkritik anggaran pengadaan pakaian dinas Presiden ke luar negeri yang mencapai Rp 893 juta per tahun. Di sisi lain, Presiden juga mebutuhkan biaya Rp 49 miliar untuk road blocker.

“Pengadaan road blocker sama seperti renovasi pagar halaman dan pengadaan security system di lingkungan Istana Negara sebesar Rp 22,55 miliar untuk tahun anggaran 2009, yaitu sama-sama mencedarai rasa keadilan rakyat atas anggaran.”

Menurut Uchok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya dengan secara sadar memangkas anggaran tersebut atas inisiatifnya sendiri. Fitra juga meminta Komisi II DPR berani memangkas anggara Presiden.

Berikut rincian penggunaan anggaran untuk Presiden sebagaimana disampaikan Fitra.

1. Membeli Baju Presiden Rp 839 juta

2. Membeli Furniture Rp 42 miliar

3. Renovasi Gedung Setneg Rp 60 miliar

4. Road Blocker Rp 49 miliar

5. Pengamanan fisik dan non fisik VVIP Presiden Rp 52 miliar

Jumlah Rp 203,8 miliar

Sumber seknas FITRA diolah dari DIPA Setneg 2010

(anw/anw)




Blog Stats

  • 2,183,728 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 120 other followers