Posts Tagged ‘politics



02
Dec
14

MiGas : Obligasi Infrastruktur Saja, Cabut Subsidi Silang BBM ke Infrastruktur

Div of Oil and Gas Logo

http://obsessionnews.com/obligasi-infrastruktur-saja-cabut-subsidi-silang-bbm-ke-infrastruktur/

Obligasi Infrastruktur Saja, Cabut Subsidi Silang BBM ke Infrastruktur

Posted on 01/12/2014 | 06:57 by FiraJakarta – Kalau mengikuti logika BBM (bahan bakar minyak) ekonom senior Kwik Kian Gie, maka logika BBM Jokowi (Joko Widodo) yang berdalih mengalihkan sebagian dari pendapatan negara lewat mekanisme kenaikan harga BBM Rp2.000 itu, sebenarnya adalah subsidi silang BBM ke sejumlah mata anggaran produktif seperti infrastruktur.“Artinya, rakyat bayar Rp2.000 per liter BBM untuk subsidi pembiayaan sector-sektor produktif. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung saja pemerintah menarik dana rakyat Rp2,000 itu melalui mekanisme penggalangan dana semisal obligasi infrastruktur, sehingga tidak akan terjadi dampak bola salju seperti kenaikan biaya-biaya transportasi, pangan dan seterusnya berujung heboh gejolak sosial,” ungkap Inisiator Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH kepada Obsession News, Senin (1/12/2014).Apalagi, lanjutnya, apabila tidak ada bantahan setara dari Presiden Jokowi melalui Menko Perekonomian terhadap logika BBM Kwik Kian Gie: “Istilah ‘BBM Bersubsidi’ adalah Pembohongan Publik!”Berapa sebenarnya keuntungan Pemerintah dari minyak (asumsi bensin premium)? 1 barel = 159 liter1 USD = Rp12.000. Menurut Kwik, biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (refining) + biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin adalah 10 USD, atau jika dalam Rupiah 10 : 159 x 12.000 = Rp754,7 (dibulatkan) = Rp755/liter.

Jadi, tegas Pandji, sebenarnya dengan menjual premium Rp6.500/liter, Pemerintah sudah untung sebesar 6.500 – 755= Rp5.745/liter. “Sekarang tinggal dikalikan berapa liter kebutuhan (konsumsi) dalam negeri, itulah ‘keuntungan’ yang diperoleh Pemerintah dari hasil jualan bensin premium pada rakyatnya sendiri! Minyak dari perut bumi sendiri!” beber pendiri Poros Koalisi Proklamasi 17845 ini.

Menurut UUD’45 Pasal 33 untuk kesejahteraan rakyat Indonesia: ditanggung Pemerintah. Gratis…???!!!, malah rakyat disuruh beli dengan harga Rp6.500?. Pemerintah mau ambil untung berapa rupiah lagi dengan menaikkan BBM menjadi Rp9.500? Subsidi itu ada kalau Pemerintah merugi, artinya harus ‘nombokin’ (memberi bantuan tunai).

“Kenyataannya dengan menjual Rp6.500 per liter, Pemerintah masih untung ‘untung besar’. Lantas, di mana letak subsidinya? Pemerintah selalu bilang ‘rugi, tekor, dan lain-lain…!’ Di mana ruginya? Di mana tekornya?” tanya Pandji yang juga mahasiswa teladan ITB tahun 1973.

Istilah ‘BBM bersubsidi’ adalah pembohongan publik! Sekarang yang juga menjadi pertanyaan adalah “Adakah negara-negara di dunia ini yang menjual minyaknya (untuk konsumsi dalam negerinya) dengan harga di bawah harga pasar (harga New York Mercantile Exchange/NYMEX)?”

Jawabnya ada! Beberapa negara yang menjual minyak di bawah harga NYMEX, di antaranya Venezuela Rp585/liter, Turkmenistan Rp936/liter, Nigeria Rp1.170/liter, Iran Rp1.287/liter, Arab Saudi Rp1.404/liter, Libya Rp1.636/liter, Kuwait Rp2.457/liter, Qatar Rp2.575/liter, Bahrain Rp3.159/liter, Uni Emirat Arab Rp4.300/liter.

“Selama bertahun-tahun, rakyat cuma ‘dikibulin’ Pemerintah! Akan terus berlanjut pada masa pemerintahan Jokowi-JK,” tandas Pandji yang juga Koordinator BaMus NasPan45 dan Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia. (Ars)

Jakarta, 1 Desember 2014
Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Oil & Gas Plants

On 12/01/2014 10:56 PM, Awind wrote:

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/01/078625552/Tiga-Kebijakan-Jokowi-Ini-Menuai-Kecaman

Senin, 01 Desember 2014 | 09:10 WIB

Tiga Kebijakan Jokowi Ini Menuai Kecaman

Presiden Joko Widodo saat mengumumkan 34 nama menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. Jokowi memberi nama kabinetnya Kabinet Kerja. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Sebulan lebih menjadi Presiden Indonesia, Joko Widodo membuat berbagai terobosan dan kebijakan baru. Banyak kebijakan baru yang dipuji, tapi ada pula yang menuai banyak kecaman dari berbagai pihak.

Kecaman terhadap kebijakan Jokowi datang dari berbagai kalangan, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga aktivis hukum. Berikut ini beberapa kebijakan Jokowi yang kontroversial:

1. Menaikkan harga BBM bersubsidi

Pada 7 November 2014, Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kini, harga bensin Premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sementara solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Jokowi beralasan, sebagian subsidi BBM dicabut karena lebih baik digunakan untuk mengembangkan infrastruktur. Namun sebagian kalangan menolak kebijakan ini. Mahasiswa menggelar unjuk rasa di berbagai daerah, sebagian di antaranya berujung kerusuhan. Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan kebijakan ini tidak pas sebab harga minyak dunia sedang turun. (Baca: Eks Wakil Jokowi Segera Demo Kenaikan Harga BBM)

2. Mengangkat Jaksa Agung dari partai

Pada 21 November 2014, Presiden Joko Widodo mengangkat M. Prasetyo, anggota DPR dari Partai NasDem, sebagai Jaksa Agung. (Baca: 3 Dosa Jokowi Saat Pilih Jaksa Agung Prasetyo) Hal ini mengundang kecaman, terutama dari aktivis hukum. Koordinator Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, misalnya, merasa pemilihan Prasetyo merupakan titipan partai, sehingga Kejaksaan Agung rawan diintervensi. Emerson menyarankan Jokowi memasang target kerja 6-12 bulan bagi Prasetyo sebagai acuan penilaian. (Baca: (Baca: Politikus NasDem Jadi Jaksa Agung, Aktivis Berduka)

3. Melarang menteri datang ke DPR

Pada 4 November 2014, Presiden Joko Widodo menerbitkan surat yang melarang menteri datang ke DPR. Alasan Jokowi kala itu adalah kondisi DPR tengah tidak kondusif akibat persaingan antarkoalisi yang berebut kekuasaan. Keputusan Jokowi ini mengundang protes dari anggota DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa Jokowi malah merugikan pemerintahnya sendiri karena, tanpa DPR, para menteri tidak akan mendapat anggaran. “Angggarannya dari mana? Dari langit?” Belakangan, partai anggota Koalisi Indonesia Hebat mendapat pemberitahuan bahwa larangan itu telah dicabut. (Baca: Seskab: Larangan Menteri ke DPR Masih Berlaku)

80b24-minyakjadibbm

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-
Meski memiliki seluruh saham PT Pertamina, namun pemerintah memiliki hutang Rp 46 Triliun kepada BUMN migas ini. Tahun 2015 hutang ini harus dikembalikan karena sudah jatuh tempo. Nah lho.

Menurut Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, hutang sebesar itu adalah dana pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi selama periode 2013-2015. Penggunaan dana PT Pertamina untuk pengadaan BBM bersubsidi nyaris berlangsung bertahun-tahun.

Akibat beban seperti inilah PT Pertamina mengalami kesulitan untuk membangun infrastruktur migas. Padahal ketersediaan infrastruktur migas ini sangat dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan atau konsumsi BBM di dalam negeri.

“Ini ke depannya kita harapkan segera diperbaiki, dan sehingga komunikasi semua pihak bisa jelas. Alhamdulillah pemerintahan Jokowi sesama menteri saling terbuka,” kata Rini dalam rapat dengan DPD dikomplek parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/14).

Tak hanya itu, akibat beban hutang pemerintah serta kesulitan membangun infrastruktur migas ini menjadikan PT Pertamina terhambat mengembangkan bisnisnya. Sebab, dana perusahaan yang seharusnya untuk investasi digunakan oleh negara.

“Bagaimana Pertamina dapat mengalahkan Petronas, keuntungan Pertamina dimasukkan ke dalam devisa negara,” ujar Rini yang juga mantan Presiden Direktur PT Astra Internasional Tbk ini.(ris)

res : Hadiah tahun baru 2015 makin meluas-luas, dimana titik luas ini berhenti?

 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/10/113100826/Siap-siap.1.Januari.2015.Harga.Elpiji.12.Kg.Naik.Lagi

Siap-siap, 1 Januari 2015 Harga Elpiji 12 Kg Naik Lagi

Rabu, 10 September 2014 | 11:31 WIB

Tabung ElPiJi
 

:KOMPAS/HERU SRI KUMORO Buruh menata tabung elpiji ukuran 12 kilogram di kapal yang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta,beberapa waktu lalu.

Terkait

  • Gunakan Saluran Pipa, Konsumen PGN Tak Terkena Dampak Kenaikan Elpiji
  • Harga Elpiji 12 Kg Naik, Elpiji 3 Kg Kena Dampaknya
  • Ini Cara Bisnis Katering Siasati Kenaikan Harga Elpiji
  • Elpiji 12 Kg Naik, Warga Buru Elpiji 3 Kg

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budyo mengumumkan kenaikan harga elpiji non subsidi 12 kilogram sebesar Rp 1.500 per kilogram atau Rp 18.000 per tabung. Lazimnya, kenaikan harga elpiji dilakukan setiap 6 bulan.

Hanung mengatakan, pihaknya menaikkan harga elpiji pada 1 Januari dan 1 Juli. Akan tetapi, pada Juli lalu Pertamina tidak menaikkan harga elpiji lantaran bersamaan dengan hari raya Idul Fitri.

“Kenaikan di 1 Juli itu kita undur karena pertimbangan ada Idul Fitri. Jadi kita baru bisa naikkan tanggal 10 September ini,” kata Hanung dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (10/9/2014).

Oleh karena itu, lanjut Hanung, Pertamina akan kembali menaikkan harga elpiji 12 kilogram pada 1 Januari 2015 mendatang. Adapun kenaikan harga tersebut dikatakannya sebesar Rp 1.500 per kilogram, sama seperti kenaikan pada hari ini.

Dalam menyongsong kenaikan harga elpiji, ujar Hanung, Pertamina juga melakukan sosialisasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan dan pengguna elpiji secara berkelanjutan.

“1 Januari 2015 kita naikkan kembali sekitar Rp 1.500 per kilogram. Karena Pertamina merupakan BUMN yang sahamnya seluruhnya dimiliki pemerintah dan dampak penggunaan elpiji ke masyarakat luas bisa berdampak ke inflasi, kami akan informasikan dan konsultasi dulu ke pemerintah,” papar Hanung.

Adapun penyesuaian harga elpiji sebesar Rp 1.500 per kilogram yang diberlakukan mulai hari ini menurut Hanung akan dapat mengurangi kerugian elpiji Pertamina sebesar Rp 452 miliar untuk tahun ini. Sementara itu, prognosa kerugian Pertamina dari gas non subsidi akan turun dari Rp 6,1 triliun menjadi Rp 5,7 triliun.
baca juga: Mulai Hari Ini, Harga Elpiji 12 Kg Naik Rp 18.000 Per Tabung

30
Nov
14

Maritim : Terlalu Lama Kita Punggungi Laut [MenKP Susi P]

can-stock-photo_csp17923787
KAMIS, 27 NOVEMBER 2014 | 13:33 WIB

Menteri Susi: Terlalu Lama Kita Memunggungi Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memaparkan visi dan misi kementeriannya dalam diskusi bersama pimpinan media massa di Jakarta, Jumat 7 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.COSurabaya - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta para nelayan agar tidak saling ngototmempertahankan perairannya masing-masing. Susi prihatin dengan masih terjadinya bentrok antarnelayan di tengah laut hanya gara-gara merambah ikan hingga perairan yang diklaim merupakan wilayah nelayan setempat.

“Masalah seperti ini perlu dipikirkan karena laut kita laut Republik Indonesia, bukan milik perorangan,” ujar Susi saat memberi sambutan pada acara penganugerahan Otonomi Award 2014 Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi di Empire Palace Surabaya, Rabu malam, 26 November 2014. (Baca berita lainnya: Menteri Susi Bakal Larang Alih Muatan Barang di Laut)

Selain Susi, acara tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, dan para bupati/wali kota atau pejabat yang mewakilinya se-wilayah Jawa Timur.

Menurut Susi, klaim nelayan di sebuah daerah bahwa ikan di perairan tersebut menjadi hak nelayan setempat tidak bisa dibenarkan. Sambil berseloroh, Susi mengatakan bahwa ikan bisa datang dari mana saja. “Apakah perlu ikan tersebut ditanya KTP-nya?” ujar Susi, disambut tawa hadirin. (Baca:Tak Lulus SMA, Menteri Susi Ajari Mahasiswa)

Susi menambahkan, luas perairan Indonesia nomor dua di dunia. Namun ironisnya, ujar dia, ikan yang dihasilkan malah nomor lima di ASEAN. Susi mengatakan hal seperti itu bisa terjadi karena Indonesia terlalu lama memunggungi laut. “Sudah waktunya kita menghadap ke laut agar seluruh potensinya bisa tergarap dengan baik,” ujarnya.

Karena memunggungi laut, tutur Susi, banyak kekayaan perairan Indonesia justru diambil oleh nelayan asing. Dengan perubahan mind-set ini, ia berharap kekayaan laut Indonesia dapat dinikmati oleh nelayan lokal dan menyejahterakan kehidupan mereka. “Selama ini ikan-ikan kita tak sekadar diambil oleh nelayan asing, tapi sudah dikeruk,” ujar Susi. (Baca juga: Takut Menteri Susi, Thailand Hati-hati Tangkap Ikan)

KUKUH S. WIBOWO


Berita Terpopuler:

On 11/28/2014 11:06 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/ekonomi-1/102287-ini-cara-perbankan-tertarik-membiayai-pembudidaya-ikan.html

Ini Cara Perbankan Tertarik Membiayai Pembudidaya Ikan

  • Print
  • Email
Created on Friday, 28 November 2014 00:34
alt

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA/Wahyu Putro)

Semarang, GATRAnews-Pembudidaya ikan di Tanah Air mesti menyimak pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tentang pemubudidaya harus mandiri. Artinya pembudidaya tidak sekadar sukses di bidangnya tapi harus mampu menggunakan produk-produk dalam negeri, mulai dari penggunakan benih induk unggul lokal hingga produk lokal lain.
Selama ini yang dilakukan terhadap pembudidaya dengan memberikan bantuan agar tumbuh menjadi lebih besar. Tapi dengan kebijakan menteri yang baru sudah saatnya pembudidaya ini didorong untuk ke arah mandiri.

“Kemandirian bukan berarti pembudidaya mandiri usahanya, kelompok,dan kawasannya mandiri, tapi input produksinya juga mandiri, peralatan dan lain-lain sudah bisa diproduksi di dalam negeri,” ujar Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dihadapan peserta Forum Evaluasi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya di Semarang, Kamis (27/11).

Apalagi, lanjut Slamet, peningkatan produksi sektor perikanan ditargetkan peningkatan dua kali lipat pada tahun 2019 sebesar 40 juta ton, sekitar 82,5 % berasal dari perikanan budidaya.

“Target yang ditetapkan ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan dicapai. Pemerintah akan terus mendorong pencapaian peningkatan produksi perikanan budidaya ini melalui penerapan teknologi yang efisien, efektif dan ramah lingkungan. Di samping itu juga mendorong munculnya wirausaha baru di bidang perikanan budidaya, karena usaha di bidang perikanan budidaya merupakan usaha yang menjanjikan,” tambah Slamet.

Sejak 2011-2013, sebanyak 9.730 paket PUMP Perikanan Budidaya telah disalurkan dan 85 % berhasil memunculkan wirausahawan baru di bidang perikanan budidaya. Ke depan, pola pemberdayaan wirausaha pembudidaya ikan akan di arahkan menjadi wirausaha yang mandiri dan tangguh.

“Wirausahawan pembudidaya ikan ini merupakan pelaku bisnis perikanan budidaya dan akan diarahkan untuk mengembangkan Bisnis Akuakultur yang Mandiri dan Tangguh,” lanjut Slamet.

Ke depan bantuan ke budidaya dalam bentuk ke arah kemandirian, seperti dalam bentuk sarana produksi, pelatihan tenaga (SDM), termasuk mengawal pasarnya hingga pengolahannya sampai tuntas. Yang tak kalah pentingnya adalah mendekatkan pada pihak perbankan ataupun lembaga keuangan untuk memperkuat pembudidaya.

Agar perbankan tertarik terhadap pembudidaya dalam pembiayaan dengan melihat langsung uhasa perikanan yang menguntungkan. Sedangkan pihak pemerintah akan mencari pembudidaya yang sudah mapan untuk direkomendasikan mendapatkan bantuan dari perbankan.

“Kita sodorkan satu usaha yang sudah pasti berhasil, seperti budidaya lele  yang komoditasnya cukup bagus. lalu udang yang menggiurkan dan rumput laut yang bisa mendatangkan keutungan. Bisinis-bisnis perikanan harus paham betul, temasuk kita tunjukkan titik-titik kritis di mana faktor yang menyebabkan kerugian dan perbankan juga harus tahu itu,” kata Slamet.

Kemandirian usaha saat ini sangat diperlukan agar produk perikanan budidaya mampu bersaing di pasar bebas. Mandiri untuk menggunakan induk dan benih sendiri, mandiri untuk memasarkan produk secara mudah dan mandiri untuk mengelola kawasan usaha perikanan budidaya.


Penulis: Arief Prasetyo

On 11/28/2014 11:22 PM, Awind wrote:

http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/akhiri-pencurian-ikan/70149

 

Akhiri Pencurian Ikan

 

Jumat, 28 November 2014 | 6:00

Petugas             menangkap sejumlah nelayan asing yang mencuri ikan di             perairan Papua. [Antara] Petugas menangkap sejumlah nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Papua. [Antara]

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serius menempatkan sektor kelautan, terutama perikanan, sebagai salah satu sektor yang diharapkan menjadi andalan penerimaan negara. Selain mendorong pembangunan infrastruktur kelautan melalui tol laut, pemerintah juga mempertajam kinerja sektor perikanan, antara lain dengan memerangi pencurian ikan (illegal fishing) di perairan nasional oleh kapal nelayan asing. Angka pencurian ikan di Indonesia cukup tinggi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, setahun rata-rata ada 100 kapal ikan asing yang ditangkap, baik karena mencuri ikan maupun izinnya tidak lengkap. Bahkan, hingga Oktober tahun ini, sudah 115 kapal yang ditangkap.

Dampak pencurian ikan jelas merugikan perekonomian nasional. Organisasi Pangan Internasional (FAO) mencatat, nilai kerugian yang dialami Indonesia bisa mencapai Rp 300 triliun. Jumlah sebesar itu mencakup kerugian langsung berupa kehilangan ikan, hilangnya potensi penerimaan pajak, serta hilangnya potensi nilai tambah jika ikan-ikan yang ditangkap tersebut diolah.

Melihat data tersebut, membuktikan betapa pencurian ikan di perairan nasional sudah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan dan sudah saatnya diakhiri.

Indonesia, dengan luas wilayah perairan 3,2 juta kilometer persegi, menjadi habitat paling ideal bagi satwa dan biota laut untuk hidup dan berkembang biak. Dengan garis pantai 95.181 kilometer dan merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai Rp 3.000 triliun per tahun.

Potensi sebesar itu tentu sangat menggiurkan. Tak mengherankan jika pemerintah telah mengeluarkan 630.000 izin kapal ikan berbobot di bawah 30 gross ton (GT), dan sekitar 5.300 izin kapan ikan besar berbobot di atas 30 GT.

Ironisnya, dengan perairan yang mahaluas dan potensi ekonomi kelautan yang demikian besar, Indonesia hanya memiliki 27 kapal pengawas perikanan dan 490 unit kapal patroli penjaga pantai dan laut. Artinya, satu kapal patroli penjaga pantai dan laut menjaga wilayah perairan dan pantai seluas 6.673 kilometer persegi.

Hal tersebut diperparah dengan kondisi 70 kapal patroli milik TNI Angkatan Laut, yang bisa beroperasi hanya 10%, dan setiap hari hanya dioperasikan 30% atau hanya tiga kapal patroli. Hal itu akibat terbatasnya anggaran operasional, terutama untuk pengadaan bahan bakar minyak. Kondisi tersebut jelas membuat upaya pengamanan wilayah perairan nasional dari praktik penangkapan ikan secara ilegal menjadi tidak efektif.

Tak hanya dari sisi jumlah yang minim, teknologi kapal patroli jauh tertinggal dibandingkan kapal-kapal asing pencuri ikan. Akibatnya, penegakan hukum di laut nasional selalu terhambat. Kapal-kapal asing pencuri ikan dengan cepat mampu meloloskan diri ke perairan internasional sehingga tak terjangkau oleh hukum Indonesia.

Dengan segala keterbatasan itu, pemerintahan Jokowi-JK bertekad menegakkan hukum di laut teritorial dari penjarah ikan. Salah satu yang akan dilakukan adalah menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan yang tertangkap. Selain itu, juga memproses hukum para nelayan dan anak buah kapal yang tertangkap.

Gagasan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan ternyata menyulut kontroversi. Pemerintah diingatkan, langkah itu sangat berpotensi mengganggu hubungan dengan negara pemilik kapal.

Namun, di sisi lain langkah tegas itu didukung banyak pihak. Sebab, selain bagian dari upaya penegakan hukum dan menyelamatkan potensi ekonomi kelautan dari penjarah, langkah tersebut juga bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap nelayan tradisional.

Pada kenyataannya, selama ini banyak kapal ikan besar yang berbobot di atas 30 GT, yang semestinya mencari ikan di laut lepas, justru menangkap ikan di laut pesisir. Padahal, sesuai aturan hanya nelayan tradisional yang diizinkan mencari ikan di pesisir.

Pelanggaran-pelanggaran seperti inilah yang hendak ditertibkan oleh pemerintah. Sehingga, ada azas keadilan dan demokrasi ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Langkah tegas menenggelamkan kapal pencuri ikan sejatinya sudah ada payung hukumnya. UU 45/2009 tentang Perikanan, pada Pasal 69 ayat (4) menyatakan, dalam menjalankan fungsinya, penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Langkah tegas dimaksud tentu agar ada efek jera bagi para pencuri ikan. Terbukti, saat pemerintah mulai mewacanakan rencana penenggelaman kapal pencuri ikan, sejumlah negara mengingatkan para nelayannya agar berhati-hati saat mencari ikan di perairan Indonesia.

Kita berharap, pemerintah tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas terhadap para penjarah laut kita. Tentu langkah tegas itu dibarengi prosedur hukum, agar tidak ada gugatan dari negara pemilik kapal kepada pemerintah.

Kita menyadari, langkah itu sangat berpotensi mengusik hubungan dengan negara lain. Namun, kepentingan nasional tetap di atas segala-galanya. Pemerintah harus menunjukkan kewibawaan di laut. Sebab, hanya dengan cara itu, semua pihak akan menghormati kedaulatan wilayah kita, baik secara politik maupun ekonomi. ***

 

Soal Penenggelaman Kapal Asing, Kedaulatan Negara Tak Bisa Ditawar

Jumat, 28 November 2014 | 05:30 WIB
KOMPAS/Agustinus HandokoIlustrasi: Kapal nelayan asing yang disita.

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketegasan pemerintah menghadapi kapal asing ilegal yang masuk dan mencuri ikan di perairan Indonesia menuai berbagai reaksi berbeda. Bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ketegasan tersebut adalah upaya Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan negeri ini tidak bisa dibeli.

“Masalah kita sekarang, seolah (negara) bisa dibeli. Keinginan komitmen pemerintah saat ini untuk menegakkan law enforcement tanpa bisa dibeli sebenarnya merupakan titik awal awal (agar Indonesia) bisa dihormati oleh bangsa lain,” ujar Retno.
“Masalah kedaulatan merupakan masalah yang tidak bisa ditawar!” tambahnya.
Dalam Sidang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di Gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (27/11/2014), Retno menceritakan bahwa beberapa hari ini pewarta kerap mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai tindak tegas kepada kapal asing ilegal.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Retno menjawab bahwa sebenarnya langkah yang diambil jajarannya itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
“Intinya sebenarnya yang kita lakukan adalah sesuatu yang dilakukan semua negara mengenai law enforcement. Ini tidak begitu saja. Ini merupakan hal yang harus dilakukan semua negara. Negara akan dihormati jika bisa menegakkan hukumnya,” kata Retno.
Hal serupa dialami pula oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Senada dengan Retno, Susi juga tegas menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan apa yang seharusnya selama ini sudah dilakukan.
So, we just do what we have to do as a country. Ibu Menteri Luar Negeri bilang, kedaulatan itu tidak boleh dibeli. Saya bilang, kedaulatan itu tidak ada harganya, tidak dijual dan tidak dapat (dibeli). Kalau untuk kedaulatan, anything necessary to do to be done, it has to be done. Nothing else. So?” ucap Susi di pelataran Gedung KKP.
Susi kemudian mengeluhkan wartawan yang bertanya kepadanya. Menurut hemat Susi, seharusnya yang dipertanyakan adalah seberapa perlunya nelayan Indonesia ditangkap dan kapalnya ditenggelamkan di Malaysia dan Australia.
“Anda harus bilang, oh tidak, sekarang kita bangkit sebagai bangsa yang berdaulat!” ujar Susi.
Lantas, mengenai potensi konflik yang terjadi antara Indonesia dan negara asing akibat keputusan pemerintah, Susi pun tidak ambil pusing. Sekali lagi, dia menekankan bahwa kedaulatan negara tidak boleh dilecehkan oleh negara lain.
“Kalau karena kedaulatan lalu kita bentrok dengan negara tetangga, ya kenapa tidak? Kan tidak boleh kedaulatan dilecehkan oleh negara,” ucapnya.

Baca juga: Menteri Susi: Nelayan Asing Mulai “Ketar-ketir” Masuk ke Indonesia
 images Maritime

http://www.antaranews.com/berita/466865/tol-laut-turunkan-biaya-logistik-15-persen

Tol laut turunkan biaya logistik 15 persen

Sabtu, 29 November 2014 22:09 WIB |
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Satoto Ship
ilustrasi Penyiapan Tol Laut Kapal barang curang kering “Ocean Satoko” berbendera Panama berbobot 100.000 DWT yang mengangkut biji besi turun jangkar untuk melakukan bongkar muat, di Pelabuhan PT Pelindo II Cabang Banten, di Ciwandan, Cilegon, Selasa (26/8). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Tapi tergantung efektifnya tol laut, tapi kalau sesuai perencanaan bisa turun biaya logistik, presentasenya 10 sampai 15 persen,”

Yogyakarta (ANTARA News) – Tol laut atau Pendulum Nusantara diyakni akan menurunkan biaya logistik 10-15 persen, kata Sekretaris Tim Ahli Sistem Logistik Nasional, Nofrisel.Nofrisel saat ditemui di Yogyakarta, Sabtu mengatakan, bahkan tol laut bisa menekan biaya “overhead” perusahaan sebesar 14 persen.”Tapi tergantung efektifnya tol laut, tapi kalau sesuai perencanaan bisa turun biaya logistik, presentasenya 10 sampai 15 persen,” ucapnya.

Dia mengatakan biaya logistik selama ini menyumbang 18-22 persen dari biaya produksi, sementara itu, biaya logistik nasional masih menyumbang 26 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan laporan Indeks Kinerja Logistik (LPI) pada 2014, Indonesia menempati posisi 53 dengan nilai rata-rata 3,08, sementara negara-negara ASEAN, menempati urutan yang lebih kompetitif, seperti Singapura peringkat lima, Malaysia 25, Thailand 35 dan Vietnam 48.

Nofrisel mengaku optimistis dengan adanya tol laut dengan rencana pembangunan 24 pelabuhan akan mengurangi biaya logistik, meskipun saat ini sistem yang diterapkan adalah transportasinya terlebih dahulu diadakan, baru industrinya dibangun atau “ships promote the trade” bukan sebaliknya “ships follow the trade”.

“Seperti di Shanghai, dulu kan dibangun dulu jalurnya, industrinya enggak ada. Begitu ada pelabuhan, pemerintahnya paksa industri untuk dibangun di sana,” tegasnya.

Namun, dia menekankan tentunya tol laut harus didukung dengan adanya konektivitas yang terpadu antarmoda transportasi atau sistem multimoda.

“Barang itu dari laut atau pun udara pasti balik lagi ke darat, ini dibutuhkan konektivitas transportasi yang membuat proses barang, tanpa menimbulkan biaya tinggi,” tuturnya.

Dia mencontohkan seperti pelayaran jarak dekat atau “short sea shipping” yang harus didukung dengan sistem multimoda terintegrasi.

“Artinya, dengan adanya ini tidak menimbulkan tambahan biaya baru,” tukasnya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2014







30
Nov
14

Politik : 1Des14 Libur Nasional Vanuatu Untuk Kemerdekaan Papua ?

 

http://suarapapua.com/read/2014/11/27/2077/pm-vanuatu-1-desember-libur-nasional-kemerdekaan-papua-di-vanuatu

 

Diplomasi Organisasi Papua Merdeka

 

PM Vanuatu:

1 Desember Libur Nasional Kemerdekaan Papua di Vanuatu

 

Oleh : Agus Pabika | Kamis, 27 November 2014 – 21.43 WIB |

Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman saat berbicara di sidang HAM PBB (Foto: Ist).

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BP-KNPB) meminta dukungan doa rakyat Papua Barat terkait agenda pertemuan pemimpin-pemimpin pejuang West Papua yang akan berlangsung di Vanuatu, 1 Desember 2014 mendatang.

Diplomasi Organisasi Papua Merdeka

1 Desember AMP se-Jawa-Bali Pusatkan Aks Demo Damai di Jakarta

Mahasiswa Papua Dukung Simposium Politik Papua Barat di Vanuatu

Para Pejuang Papua Merdeka Harus Tinggalkan Ego dan Bersatu di Vanuatu!

Sesi ke-7 Sidang HAM PBB, Isu Minoritas: Indonesia Telah Langgar Hak Hidup Orang Papua!

Juru Bicara KNPB, Bazoka Logo, saat jumpa pers, Kamis (27/11/2014) siang, mengatakan, Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman telah mengumumkan 1 Desember sebagai hari libur nasional Vanuatu dalam memberikan dukungan kepada rakyat Papua.

“Selain merayakan momen 1 Desember, simposium juga akan digelar untuk menyatukan ide dan persepsi pemimpin politik rakyat Papua Barat, kami juga senang karena Vanuatu menetapkan 1 Desember sebagai hari libur nasional,” kata Bazoka.

Menurut Bazoka, simposium secara resmi akan dibuka pada 1 Desember 2014, dan penutupan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014. (Baca: 1 Desember Harus Jadi Momen Melawan Lupa Pelanggaran HAM di Papua).

Aktivis kemerdekaan Papua Barat di beberapa negara, seperti Belanda, PNG, Australia, Inggris, New Zeland, dan Timor Leste, dikabarkan juga akan merayakan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat.

“Status Papua Barat secara eksplisit sudah disampaikan oleh Muhammad Hatta, ketua delegasi Indonesia, bahwa masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi Bangsa yang merdeka,” ujarnya.

Kata Bazoka, hal tersebut terbukti dengan rakyat Papua Barat tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. (Baca: Jubir KNPB: Rakyat Papua Wajib Peringati 1 Desember!).

“Dalam sumpah pemuda tidak pernah ada wakil Papua yang hadir, karena itu kami tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya Indonesia itu,” tegasnya.

KNPB juga menghimbau kepada perwakilan pemimpin-pemimpin perjuangan Papua Barat untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mempertahankan prinsipnya masing-masing, tetapi mencari jalan terbaik bagi kemerdekaan rakyat Papua.

“Kami di tanah air akan menggelar doa untuk pertemuan nanti, persatuan dan kesatuaan menuju pembebasan nasional bangsa Papua Barat sangat kami butuhkan,” tegas Bazoka.

Sebelumnya, seperti ditulis media ini, Pasto Allan Nafuki, Ketua panitia pelaksana simposium mengatakan, sekitar 200 perwakilan Papua Barat akan hadir dalam pertemuan tersebut. (Baca: Simposium Rakyat Papua Barat Digelar 1 Desember 2014).

Editor: Oktovianus Pogau

 

AGUS PABIKA

24
Nov
14

MiGas : SBY Bakar Subsidi BBM Rp 1.300 Triliun ?

10 Tahun Presiden, SBY Bakar Subsidi BBM Rp1.300 T

TEMPO.CO, Jakarta – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan interpelasi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ditanggapi dengan tenang. Menteri Kabinet Kerja berkukuh kebijakan tersebut tepat guna menyetop pemborosan anggaran dan mengungkit pembangunan. (Baca: Interpelasi Jokowi, Ibas Pakai Alasan SBY)

Keyakinan inilah yang akan dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kepada parlemen. “Subsidi produktif menyelamatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya, pekan lalu. Dengan merealokasi anggaran subsidi, tutur dia, pemerintah bisa mempercepat pembangunan. »Pemerintah siap menanggapi interpelasi. Hak DPR bertanya, kewajiban pemerintah menjawab,” Sofyan mengungkapkan. (Baca: Jokowi Dianggap Enggak Ngerti Aturan dan Imbas BBM Naik)

Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, mengatakan Indonesia termasuk negara ASEAN yang menerapkan subsidi tinggi terhadap BBM. Namun hal ini tak tepat diterapkan karena produksi minyak Indonesia tak lebih tinggi daripada konsumsi penduduk. Berbeda dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. »Kalau dua negara itu, potensi minyaknya lebih tinggi dibanding jumlah dan konsumsi penduduknya,” kata Iwa. (Baca juga: Ekonom Ini Sarankan Jokowi Cabut Total Subsidi BBM)

Data juga menunjukkan, Indonesia banyak menghamburkan subsidi BBM dalam 14 tahun terakhir. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, menghabiskan sekitar Rp 1.300 triliun atau tepatnya Rp 1.297,8 triliun sepanjang 2004-2014 atau rata-rata Rp 129,7 triliun setiap tahun. Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, membakar subsidi BBM hingga Rp 198,6 triliun selama tiga tahun memerintah atau Rp 66,2 triliun setiap tahun. (Baca: Apa Jadinya Jika DPR Tolak BBM Naik?).

Politikus Partai Demokrat, Max Sopacua, mengatakan besarnya subsidi pada era Yudhoyono sudah sesuai dengan perhitungan ekonomi. Ia mengatakan kenaikan harga BBM pada saat itu tak bisa dibandingkan dengan kenaikan harga BBM saat ini. »Itu sangat tak relevan. SBY menaikkan harga BBM di saat harga minyak mentah dunia tengah naik,” katanya kemarin. (Baca; Interpelasi Soal BBM Diupayakan Sebelum Reses).

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan Jokowi harus bisa menjawab mengapa harga BBM bersubsidi dinaikkan saat harga minyak mentah dunia sedang turun. Kalau Presiden menggunakan alasan bahwa harga minyak mentah Indonesia mengacu pada Mid Oil Platts Singapore (MOPS), sehingga harga minyak mentah dunia tak berdampak banyak, jawaban itu pasti akan dikejar.

Enny juga menyatakan Jokowi harus bisa membuktikan kepada Dewan bahwa kenaikan harga BBM memang bertujuan mengalihkan subsidi ke program yang tepat sasaran. “Sehingga harus dijelaskan ihwal program jangka pendek, menengah, dan panjang pemerintah,” ucapnya kemarin. (Baca pula: Pimpinan DPR Ini Tak Mau Teken Interpelasi Jokowi)

ANDI RUSLI | KHAIRUL ANAM | DEWI SUCI R. | PAMELA SARNIA | TRI ARTINING P.| TIKA PRIMANDARI | TRI SUSANTO S. | EFRI R

Berita Terpopuler

Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut

Menteri Susi Janji Tambah Gaji PNS Kelautan

Empat Sektor Ini Rawan Penyelewengan Pajak

AKR Bangun Kota Mandiri di Manado

 

24
Nov
14

Maritim : Kawasan Pesisir Kunci Restorasi Ekonomi Maritim

On 11/22/2014 11:23 PM, Awind wrote:

images IMO

http://www.gatra.com/ekonomi-1/98824-kawasan-pesisir-kunci-restorasi-ekonomi-maritim.html

Kawasan Pesisir Kunci Restorasi Ekonomi Maritim

  • Print
  • Email
Created on Friday, 21 November 2014 22:38
Pembangunan Pelabuhan Kapal Nelayan di Ulee Lheue, NAD             (ANTARA/Ampelsa)

Pembangunan Pelabuhan Kapal Nelayan di Ulee Lheue, NAD (ANTARA/Ampelsa)

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kemampuan tata kelola sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Sebab, kawasan pesisir, laut dan pulau kecil memiliki posisi vital sebagai mesin pertumbuhan (engine of growth) ekonomi maritim.

Sejalan dengan itu, KKP terus konsisten dalam optimalisasi perencanaan pengelolaan laut dan pesisir secara terpadu dan berbasis daya dukung lingkungan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan dirinya yakin bahwa melalui tata kelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi dan mengutamakan kepentingan nasional akan mampu menghantarkan Indonesia merengkuh kejayaan maritim.

“Sudah saatnya marwah maritim diwujudkan dengan tidak membiarkan pihak asing leluasa menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil kita. Tidak ada kata terlambat untuk meminimalkan bahkan meniadakan kerugian yang sangat besar, akibat praktek-praktek ilegal tersebut,” kata Susi dalam siaran persnya yang diterima GATRAnews, Kamis (21/11).

Pasalnya lanjut Susi, ekosistem dan sumber daya alam pesisir bersifat rentan terhadap perubahan sehingga mudah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat diakibatkan oleh adanya interaksi antara faktor eksternal dan internal.

Jika kerentanan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tidak dipertimbangkan dalam pengelolaannya, maka akan muncul konflik antara kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi jangka pendek dengan kebutuhan generasi akan datang.

Sebagai gambaran, wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil memiliki beberapa keunikan dengan beragam fungsi. Pertama, sebagai ekosistem yang kompleks, dinamis dan mudah mengalami kerusakan/rentan (vulnerable) apabila dimanfaatkan manusia.

Kedua, kawasan pesisir sebagai penyedia sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (multiple use), sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Dan terakhir, sebagai kawasan pemanfaatan dimana masih berlaku regim akses terbuka (open access), dan adanya anggapan sumberdaya milik bersama (common property resources).


Penulis: Didi Kurniawan
Editor: Nur Hidayat

boat-sail-logo (27)

On 11/22/2014 11:14 PM, Awind wrote:

http://www.antaranews.com/berita/465667/menteri-susi-cegah-eksploitasi-asing-kembalikan-marwah-maritim

Menteri Susi: Cegah eksploitasi asing,

kembalikan marwah maritim

Sabtu, 22 November 2014 16:27 WIB | 4.411 Views
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Menteri             Susi: Cegah eksploitasi asing, kembalikan marwah maritim

Susi Pudjiastuti. (ANTARA/Fanny Octavianus)
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, eksploitasi asing berupa pencurian terhadap sumber daya perikanan di kawasan perairan Indonesia harus dicegah dan ditangkal guna mengembalikan marwah maritim.”Sudah saatnya marwah maritim diwujudkan dengan tidak membiarkan pihak asing leluasa menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil kita,” katanya melalui siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Sabtu.Menurut Susi, tidak ada kata terlambat untuk meminimalkan, bahkan meniadakan kerugian yang sangat besar akibat beragam praktek ilegal yang dilakukan pihak asing tersebut.Pasalnya, menurut dia, ekosistem dan sumber daya alam pesisir bersifat rentan terhadap perubahan sehingga mudah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat diakibatkan oleh adanya interaksi antara faktor eksternal dan internal.

Jika kerentanan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tidak dipertimbangkan dalam pengelolaannya, Susi menilai, maka dicemaskan akan muncul konflik antara kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi jangka pendek dengan kebutuhan generasi mendatang.

Pemeintah Indonesia telah menangkap manusia perahu di kawasan perbatasan Derawan, Kalimantan Timur, yang diduga terlibat pula dalam pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia yang juga merugikan perekonomian nasional.

“Itu tidak bisa dibilang sebagai nelayan kecil,” katanya saat jumpa pers di KKP, Jumat (21/11).

Dalam operasi bersama atau gabungan apara yang dilakukan pada 17-21 November 2014, ditemukan sebanyak 435 manusia perahu yang diperkirakan berasal dari luar negeri yang menggunakan 132 perahu (59 perahu kayu dan 73 sampan).

Susi memaparkan, kapal yang dimiliki oleh para manusia perahu itu adalah sebesar 10 hingga 15 gross tonnage (GT) atau rata-rata lebih besar daripada kapal nelayan Indonesia asli Berau, yang rata-rata 5 GT.

Ada dugaan, dikatakannya, tangkapan ikan yang dibawa oleh manusia perahu itu akan dijual kepada kapal besar yang menunggu di perbatasan laut RI.

Ia mengemukakan bahwa kapal-kapal asing yang berukuran ratusan gross tonnage itu berani berbuat hal demikian karena diperkirakan tidak diketahui oleh pihak aparat Indonesia.

“Kita bisa melihat apa yang orang lain lakukan, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk menangkap mereka semua,” katanya.

Oleh karena itu, Susi menambahkan, untuk urusan manusia perahu itu akan dikoordinasikan secara lintas kementerian, seperti dengan pihak Kementerian Luar Negeri karena pelakunya menyangkut warga negara asing (WNA).

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>
 can-stock-photo_csp17923787

Daftar Gebrakan Susi Sebulan Jadi Menteri

TEMPO.CO, Jakarta – Sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 27 Oktober lalu, Susi Pudjiastuti sudah mencuri perhatian masyarakat. Kepada Tempo, Susi mengaku Presiden Jokowi sempat melontarkan maksud penunjukannya. (Baca: Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut)

Susi menceritakan, saat itu Jokowi mengatakan, “Ibu Susi, negeri ini perlu orang gila.” Mendengar itu, Susi menjawab, “ya, Bapak mendapat orang gila.” Hasilnya belum sampai sebulan Susi sudah langsung tancap gas. Berikut daftar gebrakan Menteri Susi:

Moratorium Izin Kapal

Susi mengeluarkan moratorium izin kapal berukuran 30 gross ton (GT) atau lebih untuk membantu nelayan dan menjaga pencurian ikan dari kapal asing. Tidak lama, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sudah menandatangani peraturan yang dibuat Menteri Susi tentang moratorium izin kapal 30 gross ton (GT). “Ini kabar bagus. Akhirnya tak perlu tunggu dua tahun!” kata Susi kepada Tempo Kamis, 6 November 2014. (Baca: Menteri Susi Suka Motret Pencurian Kayu dan Ikan)

Menghapus Pungutan Kapal Nelayan

Menteri Susi mencoba membebaskan nelayan dari berbagai pungutan, mulai izin prinsip, pajak pertambahan nilai, pajak impor mesin, hingga pungutan masuk pasar. “Ikan masih di pelelangan saja, nelayan sudah kena pungutan 40 persen. Mana bunga kreditnya (bank) tinggi sampai 12 persen,” kata Susi. Dia mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota membebaskan berbagai pungutan kepada nelayan dengan kapal di bawah 10 gross ton. (Baca: Menteri Susi Ternyata Tak Pernah Cek Rekeningnya)

Selanjutnya: Beberkan akses dan password Kementerian Kelautan Perikanan

Membuka Data Kapal Ikan

Melalui situs Kementerian, Menteri Susi membuka akses masyarakat mengetahui data kapal ikan yang mendapatkan izin di Indonesia. Tindakan ini supaya masyarakat mengetahui bila terjadi pencurian ikan atau ada kapal yang menyalahi aturan. (Baca: Ada Apa Menteri Susi dengan Tommy Winata?)

Tidak tanggung-tanggung Menteri Susi memberikan hak akses user: kkpindonesia dan password: goodgovernance di situs http://www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan/. Di situs itu terdapat 4.964 kapal ikan yang sudah mendapat izin dari KKP. Juga tercantum nama perusahaan pemilik kapal tersebut. (Baca: Susi Paling Disukai Netizen di Situs Kawalmenteri)

Memimpin Penangkapan Kapal Pencuri Ikan

Ketika melakukan kunjungan kerja di pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur, Susi mendapati laporan seringnya kapal asing melakukan pencurian. Susi langsung menggelar rapat bersama TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Bupati Berau untuk menangkap kapal asing tersebut. (Baca: Menteri Susi Disemprot Nelayan)

Operasi yang dirancang dini hari itu hanya berhasil menangkap empat kapal saja. Kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Susi menjelaskan penyebab hanya sedikit yang ditangkap. “Bensinnya habis, Pak.” (Baca: Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh)

Lima hari kemudian, anak buah menteri Susi berhasil menangkap lebih banyak kapal pencuri ikan. Kali ini di laut Natuna, Kepulauan Riau berhasil ditangkap lebih dari lima kapal berisi 61 anak buah kapal berkewarganegaraan asing. (Baca: Dipanggil Jokowi, Susi Memetik Anggur Lalu Lari)

Selanjutnya: Susi Tenggelamkan Kapal

Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Menteri Susi lagi-lagi melontarkan ide gilanya. Susi mengaku siap menenggelamkan kapal pencuri ikan. Menteri Susi mengaku geram dengan aktivitas pencurian ikan. Susi siap mengerahkan pesawat Susi Air miliknya untuk mengebom kapal asing itu satu per satu. “Asalkan Presiden kasih perintah, saya lakukan dengan senang hati,” ujar Susi kepada Tempo. (Baca: Soal Biaya Bongkar Muat, Susi: Mahalan Rokok Saya!)

Esoknya ketika bertemu Presiden Joko Widodo, idenya justru didukung. “Sudahlah nggak usah tangkap-tangkap, langsung tenggelamkan. Tenggelamkan 100 kapal biar nanti yang lain mikir,” kata Jokowi. (Baca: Cara Menteri Susi Relaksasi)

Meskipun ditentang Menkopulhukan, ide Susi justru dibenarkan Undang-undang. “Berdasarkan Pasal 69 UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dalam kondisi tertentu diperbolehkan memusnahkan kapal asing ilegal apabila ditemukan bukti awal yang kuat,” kata Mantan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso. (Baca juga: Susi Berkeras, Pilot Memelas)

EVAN | PDAT (Sumber Diolah Tempo)

Topik terhangat:

BBM Naik | Ritual Seks Kemukus | Banjir Jakarta | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:

Ahok ‘Tebus Dosa’ ke Ridwan Kamil Rp 125 Juta 

Jean Alter: Sri Wahyuni Saya Cekik Sampai Mati 

Indonesia Juara MTQ Internasional di Mekah

23
Nov
14

Kenegarawanan : Blusukan Struktural Presidensiil

Blusukan Struktural Presidensiil

Minggu, 23 November 2014 – 10:34 WIB

Suara Pembaca:
Blusukan Struktural Presidensiil

Sebuah situs berita online mengungkapkan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal mengamankan kebutuhan dasar rakyat sebelum memutuskan kenaikan harga bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga aneka komoditi kebutuhan pokok rakyat bahkan telah melambung sebelum harga baru BBM bersubsidi diberlakukan sejak Selasa (18/11), sehingga Jokowi dinilai juga tidak berkeadilan karena memindahkan beban fiskal pemerintahannya ke pundak rakyat.

Apabila benar hipotesa seperti opini tersebut, maka penyeimbangnya seharusnya antara lain adalah keputusan Presidensiil untuk mengalihkan pusat kerja statis dari Istana ke pusat2 kerja dinamis ke gedung-gedung Kementerian Kabinet Kerja. Pola ini selaras dengan tradisi kerja blusukan yang terbukti bermanfaat di era kepemimpinan JokoWi di gubernuran DKI Jakarta dan kewalikotaan Solo.

Pola kerja blusukan dinamis Presidensiil ini bisa juga berdampak sampingan lain seperti (1) menghemat anggaran Presidensiil melalui pengalihan fungsi konsumtif Istana Negara & Merdeka jadi berfungsi produktif semisal Balai Sidang Rakyat yang disewakan layaknya fasilitas konvensi publik seperti juga JCC, Balai Sudirman dan lain sebagainya.  (2) memacu kinerja kementerian kerja lebih keras karena Presiden bisa blusukan ke organ-organ seperti Direktorat Jenderal, Direktorat, Sub Direktorat, Seksi dan seterusnya.

Kalau saja tiap kementerian mendapat jatah seminggu maka masih tersisa 52 – 34 = 18 minggu setahun untuk blusukan ke 2 (dua) propinsi tiap minggu.

Kepemimpinan blusukan dinamis ini layak dikembangkan selain didukung gaya JokoWi juga karena dukungan teknologi informasi yang memang sudah tergenggam di tangan.

Mobilitas Presidensiil ini cukup didukung kesekretariatan negara, WaPres di Merdeka Selatan plus kesekjenan di kementerian2, selain itu paripurna kabinet kerja bisa saja diadakan di gedung Pancasila, Pejambon, sekaligus penguatan marwah Pancasila.

Semoga pola blusukan struktural dinamis ini dapat pula menyumbangkan peningkatan produktifitas bagi ekonomi kesejahteran pro kerakyatan.

Jakarta, 23 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Kenegarawanan Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
22
Nov
14

Politik MiGas : Reformasi Kedudukan Ibukota

logo_BARPETA

Reformasi Kedudukan Ibukota

Jumat, 21 November 2014 – 11:24 WIB

Suara Pembaca:
Reformasi Kedudukan Ibukota

Situasi dan kondisi Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden Republik Indonesia atau terjadinya kolaborasi aspiratif antara kantor Merdeka Selatan dengan istana Merdeka Utara, sebenarnya peluang dapat konstruktif dalam menata ulang kedudukan ibukota guna penataaanruang yang lebih baik.

Disadari kini masalah kemacetan lalulintas juga menyumbangkan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang ternyata berujung tingkat kendala subsidi skala Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Keputusan Presidensiil menaikkan harga jual BBM Premium dan Solar telah menuai demo tolakan dari berbagai komponen masyarakat bahkan opini bahwa rakyat yang terbebani tambahan biaya sektor-sektor produktif padahal seharusnya dibiayai dari nilai tambah oleh sector-sektor produktif itu sendiri sebagai produk kinerja atau prestasi kerja pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja, bukan Rakyat yang jadi Kerja Keras.

Keputusan Presidensiil yang mengundang ungkapan Salam Gigit 2 Jari, Salam 2000, Shame On You JokoWi dlsb itu menurut kami perlu dibarengi keputusan-keputusan Presidensiil lain sebagai penyeimbang misalnya reformasi kedudukan ibukota dari pusat perdagangan dan pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan saja seperti ketika asal usul Jakarta yaitu Nusaklapa, Sundakelapa dan Batavia.

Keputusan Presidensiil pindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta akan menurunkan tingkat kemacetan lalulintas dan Istana Negara bisa saja beralih fungsi sebagai pusat kegiatan2 politik & budaya kenegaraan berskala nasional dan internasional.

Paripurna Kabinet Kerja sendiri dapat saja beraktifitas di luar Jakarta bahkan dapat sementara ini bergiliran di gedung-gedung Kementerian Kabinet Kerja dan Presiden serta Wakil Presiden berkantor di luar Jakarta, kalau perlu di kantor bersama.

Strategi penurunan konsumsi BBM memang perlu secara berkelanjutan dikembangkan termasuk upaya2 memperkecil tingkat penyalahgunaan, pencurian dan perdagangan sekunder BBM.

Jakarta, 21 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Jumat, 21 November 2014 23:25 WIB
Ketua DPR Amerika Sebut Presiden Obama Seperti Raja
Jumat, 21 November 2014 22:56 WIB
Buruh Jawa Tengah Tolak Penetapan Upah
Jumat, 21 November 2014 22:39 WIB
Kapal Terbesar Berlayar Menuju Rotterdam, Belanda
Jumat, 21 November 2014 21:03 WIB
Polisi Bubarkan Demo Mahasiswa UBK Tolak BBM Naik
Jumat, 21 November 2014 18:16 WIB
Komisi VI DPR Sesalkan Kenaikan BBM

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-reformasi-kedudukan-ibukota.html#ixzz3JlgWvY1o

Indonesia Pengimpor Minyak Terbesar di Dunia: Cadangan Migas Justru Jadi ‘Beban’ APBN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Cadangan minyak yang di perut bumi Indonesia yang seharusnya jadi potensi besar pemasukan negara demi kemakmuran rakyat, saat ini justru menjadi  beban dan “pelengkap penderita” dari pengeluaran belanja migas pemerintah termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kondisi itu terjadi lantaran besarnya selisih defisit pendapatan negara terhadap ekspor dan impor minyak. Hal itu dijelaskan oleh Ahmad M Ali, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem terkait kebijakan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia tengah turun.

“Defisit neraca perdagangan bukanlah masalah sepele, sebab hal ini dapat berimplikasi terhadap penurunan pendapatan nasional yang pada gilirannya berimbas pada penurunan penerimaan negara. Di sisi lain, defisit yang terjadi pada ekspor-impor komoditas minyak dan gas (migas) mengindikasikan adanya kebutuhan konsumsi migas yang besar di dalam negeri,” ujar Ahmad M Ali, Jumat (21/11/2014).

Ali, sapaannya, menjelaskan pendapatan migas merupakan komponen terpenting dalam penerimaan negara. Karena itu, katanya, ketika terjadi penambahan beban impor yang melebihi kemampuan ekspor migas dalam negeri, maka akan mengganggu fundamental fiskal negara.

“Beban impor yang tinggi untuk kebutuhan konsumsi migas termasuk BBM sangat mempengaruhi keuangan negara. Beban pembeliannya dialokasikan ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari sini muncul definisi mengecilnya fiscal space yang sering dikeluhkan jika beban impor BBM terkoreksi lebih besar lantaran beberapa sebab antara lain, realisasi lifting rendah, harga minyak mentah (crude oil/ICP) naik, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika,“ papar anggota DPR RI bernomor A-32 ini.

Merujuk pada nomenklatur kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN Indonesia, kata dia, ekspor minyak dan gas didefinisikan sebagai lifting minyak dan gas. Rendahnya lifting migas Indonesia beserta sejumlah keganjilan yang menyertai, ujar Ali, sering disebut oleh pengamat perminyakan sebagai gejala permafiaan migas di dalam negeri.

“Negara pengimpor minyak terbesar di dunia. Negeri ini susah untuk bangkit karena ada segelintir anak negeri yang bersekutu merampok negerinya sendiri,” kata Ali tanpa menyebutkan pihak yang ia maksud.

Ali kemudian menunjukkan dua grafis untuk melihat lebih dalam seberapa besar beban impor migas yang berdampak pada ruang fiskal yang tersedia dalam APBN sejak era presiden SBY hingga pemerintahan Jokowi saat ini.

Berikut current defisit neraca perdagangan Ekspor-Impor Minyak dan Gas Indonesia yang tercatat pada qurtal pertama (Januari-Maret) dan quartal kedua (April-Juni) Tahun 2014 (lihat tabel). Data yang tersaji merupakan olahan tim Litbang dari Ahmad M Ali:

Keterangan:

EQ1                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal pertama

IQ1                     : Impor Minyak dan Gas Quartal pertama

Selisih EQ1-IQ1 : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas Quartal pertama

EQ2                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal kedua

EQ2                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal kedua

Selisih EQ2-IQ2 : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas Quartal kedua

Berdasarkan grafik neraca perdagangan pada quartal pertama di tahun 2014 (Januari-Maret), katanya, terjadi defisit ekspor-impor komoditas migas nasional yang mencapai 2,75 miliar dolar Amerika. Kondisi ini berlanjut pada quartal kedua di tahun 2014 (April-Juni) dengan penambahan defisit sebesar 3,19 miliar dolar Amerika. Sehingga total beban defisit perdagangan yang terjadi dalam periode qurtal pertama dan quartal kedua mencapai 5,94 miliar dolar Amerika.

Beban defisit ekspor-impor komoditas migas Indonesia yang mencapai 5,94 miliar dolar menunjukkan terdapat selisih impor minyak dan gas yang mencapai 5,94 miliar dolar Amerika untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri.

Beban anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar fosil dalam negeri tersebut, mayoritas tergantung pada ketersediaan alokasi APBN yang tersedia di tahun anggaran 2014.

Keterangan:

Ekspor Q1-Q4  : Ekspor Minyak dan Gas satu tahun.

Impor Q1-Q4    : Impor Minyak dan Gas satu tahun.

Selisih E-I        : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas satu tahun.

Perkembangan neraca perdagangan yang menunjukkan terjadinya gejala peningkatan beban impor BBM mulai terjadi sejak tahun 2011 dan terus berlanjut hingga tahun 2013 dengan tren peningkatan yang secara gradual menunjukkan kenaikan.

Namun sebelum tahun 2011, selisih neraca perdagangan komoditas minyak dan gas menunjukkan nilai yang selalu positif (neraca perdagangan 2007-2010).

Meskipun neraca perdagangan tidak defisit selama kurun waktu 2007 hingga 2010, tetapi gejala penurunan rasio ekspor terhadap impor migas sudah mulai terlihat dalam periode 2008-2010 (masing-masing naik 7,79 miliar dolar Amerika, 4,61 miliar dolar Amerika, dan 3,23 miliar dolar Amerika).

Selama kurun waktu 2011 sampai quartal kedua tahun 2014, tren neraca perdagangan komoditas migas nasional telah mengalami defisit. Setidaknya beban defisit impor minyak dan gas sepanjang periode tersebut mencapai 21,54 miliar dolar.

“Dari waktu ke waktu defisit beban impor migas semakin besar. Hal ini harus disikapi serius oleh Pemerintahan Jokowi jika tidak ingin selalu menaikkan harga BBM ketika ruang fiskal dalam APBN terus berkurang,” kata Ali.

Sejumlah masalah yang menyandera hulu migas nasional dan hilir migas, kata Ali, harus segera dituntaskan oleh Pemerintah. Sebab terdapat banyak cadangan migas nasional yang masih belum di eksploitasi oleh sejumlah pemegang kontrak produksi migas.

Padahal dalam kesempatan lain, ujar Ali, sejumlah pemegang kontrak migas tersebut mendulang keuntungan yang tidak terhingga jumlahnya sebagai hasil memperjualbelikan cadangan minyak dan gas yang mereka miliki melalui pasar saham.

“Presiden Jokowi harus memastikan serius mengatasi persoalan migas secara komprehensif, tidak dengan merespons setiap gejala tergerusnya ruang fiskal dalam APBN dengan selalu bersikap reaktif dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Peran BBM bersubsidi sangat besar bagi jutaan rakyat kecil, sebagai jaring pengaman bagi pertumbuhan sektor rill dan UKM ekonomi kerakyatan,” kata Ali.

Baca Juga:

Menkeu: Inflasi karena Kenaikan Harga BBM Sudah Terasa

Mabes Polri Belum Cabut Status Siaga 1 Pascakenaikan Harga BBM

Hasil Survei: Publik Kota Lebih Tak Puas Kerja Jokowi




Blog Stats

  • 2,341,259 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 132 other followers