Posts Tagged ‘politics



12
Sep
14

Kenegarawanan : RepIndo Kunci Utama Pertumbuhan Pasar Dunia

merah-putih

RI Kini Jadi Kunci Utama Pertumbuhan Pasar Dunia

Indonesia kian diperhitungkan di pasar dunia. Peringkat daya saing global Indonesia (Global Competitiveness Index/GCI) periode 2014-2015 naik 4 peringkat dari posisi semula 38 menjadi 34.

Kepala Badan Pengawasan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sutriono Edi menyebut kenaikan peringkat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin mampu bersaing dengan negara lain.

“Ini karena pasar semakin terbuka dan semakin mudah melakukan investasi yang didukung dengan perangkat hukum yang dapat menjamin keamanan berinvestasi di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

World Economic Forum (WEF) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat posisi daya saing Indonesia meningkat dari posisi 38 menjadi 34, yaitu jumlah populasi 248 juta, growth domestik product (GDP) 870,3 miliar, GDP per kapita US$ 3.509,82, GDP dibanding total dunia 1,49 persen.

Selain itu, berdasarkan data World Economic Outlook 2011, International Monetary Fund (IMF) juga memproyeksikan bahwa Indonesia akan mencapai pertumbuhan tercepat ke-2 di antara 18 ekonomi terbesar dunia selama periode 2009-2015.

“Ekonomi Indonesia saat ini merupakan salah satu faktor kunci utama pertumbuhan pasar dunia. Pencapaian Indonesia dalam mengantisipasi dan melewati krisis keuangan global cukup luar biasa,” lanjutnya.

Sementara itu, jelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Sutriono menyatakan bahwa semua pihak sudah harus mempersiapkan diri dan jeli melihat peluang dan tantangan yang ada.

Hal ini lantaran MEA membuka pasar yang sangat luas dimana pasar di ASEAN mencapai 600 juta orang, sehingga diharapkan arus investasi juga mengalir ke dalam negeri dan menciptakan multiplier effect.

“MEA harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional, pendapatan negara, dan pengembangan pasar dunia, khususnya untuk pasar komoditi utama seperti kopi, kelapa sawit, kakao, dan karet,” tandasnya. (Dny/Nrm)

 

Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

 

 

12
Sep
14

PARRINDO : Politik Rakyat Pilkada Langsung Online Serentak (LOS)

Logo PARRINDO

Politik Rakyat Pilkada Langsung Online Serentak (LOS)

Suara Pembaca :

Amanat politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 Sila-4 butir-2 “Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain”.

Sementara itu Lingkaran Survei Indonesia melaporkan bahwa 81,2 % respondennya Pro Pilkada Langsung.

Sedangkan Agenda Sidang Paripurna DPRRI tentang RUU Pillkada Tidak Langsung konon dijadwalkan 25 September 2014.

Artinya kalaupun agenda tersebut terlaksana berarti sensitifitas legislator rendah sekali diukur terhadap amanat politik Pengamalan Pancasila tersebut diatas. Apalagi bilamana sampai terjadi diketok palu jadi UU Pilkada Tidak Langsung.

Sesungguhnya paradigma Pemilu Langsung Offline yang selama ini dilakukan disadari melibatkan kepanitiaan sangat besar di KPU TPS, KPU Kelurahan, KPU Kecamatan, KPU PemKot/PemKab, KPU Nasional, BaWasLu, PanWasLu, perangkat Saksi ParPol termasuk logistik kertas suara, kotak suara, tenda TPS, ruang kantor2 KPU yang semuanya jelas berkonsekuensi anggaran biaya negara dan daerah besar.

Kedepan paradigma Pemilu Langsung Online berbasis digital, eVoting, gadget diyakini mereduksi anggaran biaya sedemikian rupa banyaknya begitu pula kampanye online dan dialogis para calon akan banyak memotong ongkos selain lingkungan jadi bebas dari alat2 peraga offline.

Pilkada Langsung Online Serentak (LOS) paling tidak memberikan Panca Manfaat Layanan Publik yakni (1) Kedaulatan Rakyat atas Hak Politik lebih terjamin ditegakkan daripada melalui Perwakilan Rakyat yang notabene elite Partai Politik di lembaga legislatif nasional dan daerah propinsi/kota/kabupaten sesuai uraian di situs [ http://m.edisinews.com/berita-kerakyatan-permusyawaratanperwakilan.html ] , (2) Hemat tenaga manusia, biaya dan waktu, (3) Akuntabilitas Politik lebih terukur, (4) Hemat Ruang Arsip sehingga hemat akses penelitian pasca Pemilu/Pilkada, (5) Bebas Lingkungan Tercemar Alat2 Peraga.
Ke-5 (lima) Manfaat diatas ini diyakini akan mampu memperbesar tingkat kepuasan dan partisipasi aktif konstituen yang berdampak kepada akumulasi mutu demokrasi yang lebih baik menuju tahapan Indonesia Mulia 2015-2025.

Jakarta, 12 September 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Logo Garuda Merah Putih

http://sinarharapan.co/news/read/140911036/menguji-integritas-politikus-span-span-span-span-

SH / dok

Pilkada lewat DPRD adalah langkah mundur demokrasi.

 

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi buah bibir setelah pada Rabu (10/9) mengaku sudah menyiapkan surat pengunduran diri sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Salah satu alasannya adalah kekecewaan terhadap sikap Gerindra yang ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada mekanisme pemilihan oleh DPRD.Sikap Ahok ini jelas memancing kejengkelan di jajaran pemimpin Gerindra. Ahok dibilang tak tahu berterima kasih, seperti “kacang yang lupa kulit”.Ketua Gerindra Jakarta, Muhammad Taufik, menyilakan Ahok mundur sambil menyebutkan, jika RUU Pilkada yang memasukkan mekanisme pilkada lewat DPRD disahkan, Ahok nantinya harus mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, setelah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, melenggang ke Istana Negara.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon bahkan menuding, Ahok tak beretika, tak berkontribusi untuk Gerindra, dan “kutu loncat.”Namun, bukan Ahok namanya kalau ia jeri dengan tudingan-tudingan tersebut. Baginya, pilkada lewat DPRD tidak menunjukkan perilaku demokratis karena kepala daerah nantinya tidak lagi sibuk mengurus rakyat, tapi malah sibuk melayani anggota DPRD. Ia menilai, pilkada lewat DPRD mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.Saat politikus Gerindra menuding sikap Ahok hanya mencari panggung agar bisa loncat ke partai lain, Ahok mengatakan kepada wartawan, ia tak akan berpindah partai, tapi bakal berkonsentrasi mengurus persoalan Jakarta. Ia juga tak peduli kalau tak akan terpilih lagi dalam periode selanjutnya.Sebagian orang menyayangkan sikap Ahok yang terlalu gegabah menanggapi kontroversi RUU Pilkada yang kini tengah dibahas di DPR. Namun, tak sedikit pula yang mendukung.Di jaringan media sosial, gerakan #saveAhok digalang. Mereka melihat yang dilakukan Ahok menunjukkan integritasnya sebagai politikus dan wagub yang dipilih rakyat.

Ahok, tanpa memperhitungkan jabatannya yang mungkin hilang, menyampaikan kepada publik bahwa ia mengakui hak rakyat memilih kepala daerah yang baik. Ia tidak ingin publik dibuat bingung dengan permainan “para elite politik” yang mengatasnamakan demokrasi.

Ia adalah saksi dan contoh hidup bagaimana seorang warga negara dengan status minoritas di Indonesia—sebagai keturunan Tionghoa dan beragama Kristen—dipercaya rakyat memimpin Jakarta bersama Jokowi. Ia tak ingin menyangkal kepercayaan rakyat yang datang ke bilik suara dan memberikan suaranya untuknya dan Jokowi. Bukan DPRD yang memilih ia dan Jokowi, melainkan rakyat, satu orang satu suara.

Dalam konteks ini, kita mengapresiasi yang dilakukan Ahok. Hal yang dilakukan Ahok justru menjadi pemantik sekaligus “batu uji” bagi para politikus lain, apakah perdebatan mereka yang berbusa-busa tentang RUU Pilkada benar-benar dilandasi niat baik untuk membuat demokrasi Indonesia lebih baik atau sekadar manuver pascapemilihan presiden (pilpres)?

Dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat adalah sah. Ahok, produk dari pilkada langsung, berhak menyampaikan pendapat dan menyatakan sikap politiknya karena ia mencoba bersikap konsisten. Sementara itu, para politikus Gerindra pun berhak menuding Ahok sebagai “Malin Kundang” karena sikapnya dianggap menikung partai.

Kita sebagai warga negara juga berhak menuntut integritas para politikus. Partisipasi publik yang cukup masif dalam Pilpres 2014 yang baru saja berlalu menunjukkan, rakyat bukan sekadar kerbau yang dicucuk hidung. Mereka juga bukan rimbunan rumput kering yang bisa disulut isu SARA. Mereka berjejaring, membuat komunitas, dan membangun kerja sama untuk menumbuhkan kesadaran bernegara dan berbangsa.

Demokrasi, konsep yang kita bangun pelan-pelan sejak tumbangnya Orde Baru, telah membuahkan hasil. Bukan sekadar hiruk-pikuk—yang dikhawatirkan para pengkritiknya akan menyeret Indonesia pada chaos—tapi juga “orang-orang baik.”

Hanya dalam tempo 16 tahun setelah gerakan Reformasi bergulir, kita mampu mengganti kekuasaan dan transisi demokratik tanpa pertumpahan darah. Terakhir, pelaksanaan Pilpres 2014 yang menghadap-hadapkan Jokowi dan Prabowo Subianto juga berlangsung mulus, meski diwarnai hiruk-pikuk dari kubu koalisi parpol pendukung Prabowo.

Namun, kekhawatiran masyarakat dan dunia bahwa ketidakpuasan Prabowo atas kemenangan Jokowi memicu amuk seperti 1998, mengingat latar belakang Prabowo sebagai tentara dan mantan menantu Soeharto, tidak terjadi.

Hanya dalam rentang 16 tahun setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia berhasil mereformasi diri sebagai negara yang demokratik, bahkan terdepan dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga menjadi rujukan keberagaman karena sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, negeri ini tidak berminat membangun khilafah Islam.

Bahwa ada yang mesti dibenahi dari sistem demokrasi , termasuk pelaksanaan pilkada langsung, tentu kita sepakat. Hal yang mesti dibenahi antara lain sikap para elite yang terkadang susah menerima kekalahan dan keributan di antara para pendukungnya, juga soal pemborosan anggaran pelaksanaan pilkada.

Namun, mendesakkan pilkada lewat DPRD adalah langkah mundur demokrasi. Ahok, wakil kepala daerah hasil pemilihan langsung, lantang mengatakan itu. Ia bukan jenis “kutu” yang “meloncat” dari suara rakyat yang memberinya amanah langsung.

Sumber : Sinar Harapan

 

http://www.suarapembaruan.com/home/icw-pilkada-oleh-dprd-bisa-tingkatkan-korupsi/64537

 

ICW: Pilkada Oleh DPRD Bisa Tingkatkan Korupsi

 

Kamis, 11 September 2014 | 18:55

[JAKARTA] Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas mengatakan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa memicu peningkatan kasus korupsi.

“Bisa memicu kasus korupsi lebih tinggi karena melalui mekanisme DPRD ini bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru,” kata Firdaus dalam diskusi Pemaparan Hasil Pemantauan Iklan Capres di Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Firdaus, penyelenggaraan dan proses pilkada secara langsung memang memakan biaya lebih mahal akan tetapi dengan pilkada oleh DPRD justru melahirkan dampak yang lebih besar.

“Kalau bicara dampak tidak langsung dan tidak terlihat dengan melalui mekanisme DPRD bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru bahkan bisa menyandera DPRD selama lima tahun. Kepentingan politik tergadaikan, tidak diperhatikan,” jelasnya.

“Dan yang harus dikedepankan adalah bagaimana aspirasi dan substansi kedaulatan rakyat terakomodasi. Nilai substansi jauh lebih penting dibandingkan teknis. Sehingga pemilu harus representasi dari publik yakni dengan pemilu langsung skemanya,” kata Firdaus.

Ia menambahkan penekanan penyelenggaraan pemilu bisa ditekan lewat keputusan MK soal penyelenggaran pemilu serentak. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, pemilu Presiden 2019 dan seterus akan digelar serentak.

Menurut Firdaus, pemilu serentak bisa menghemat anggaran karena ada beberapa pos pembiayaan yang disatukan, termasuk honor penyelenggara pemilu dan anggaran logistik.

“Kalau bicara soal penghematan biaya, kan sudah ada keputusan pemilu langsung dan serentak. Ini teknik penghematan biaya, artinya saat pemilu serentak kita sudah pilih semua dari presiden, anggota DPR dan kepala daerah,” ujar Firdaus.

Berdasarkan rapat panitia kerja (Panja) RUU Pilkada, Selasa (9/9), semua partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu tetap memegang teguh pada kesepakatan mereka agar pilkada dipilih oleh DPRD, kembali seperti pada Orde Baru.

Mereka menganggap model pilkada saat ini menyebabkan masalah dalam anggaran negara karena menelan biaya tinggi untuk penyelenggaraan dan proses pemilihan termasuk terjadi politik uang serta melahirkan konflik masyarakat.

“Bukan masyarakat yang melakukan politik uang tapi justru aktor atau partai politik itu sendiri yang melakukan baik dari tim sukses resmi dan tidak resmi maupun pendukung parpol,” ujar Firdaus.

“Ada satu kelompok yang ingin mengembalikan kedaulatan rakyat dalam mekanisme lewat DPRD. Dan jika RUU Pilkada benar disahkan, ini jadi track record buruk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, karena itu juga usulan dari pemerintah,” tambahnya. [Ant/L-8]

Logo NasPan45

Melawan Tirani Mayoritas

Ada tanda-tanda berbahaya dalam kehidupan demokrasi kita. Kedaulatan rakyat akan diganti dengan kedaulatan partai. Koalisi pendukung capres kalah Prabowo-Hatta belum ikhlas menerima kekalahannya. Kalah di Pilpres, di Mahakamah Konstitusi, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak menghentikan upaya mereka untuk menciptakan rambu-rambu penghalang bagi presiden terpilih Jookowi. Setelah menggolkan UU MD3 yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi, kini koalisi Merah Putih bersekongkol mengepung Jokowi-Hatta di daerah-daerah dengan skema menempatkan calon-calon kepala daerah dukungan suara mayoritas mereka di DPRD, melalui RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada tanggal 25 September mendatang.
Presiden SBY dan partainya yang segera akan mengakhiri masa tugasnya sejauh ini belum mendengarkan protes banyak pihak agar pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU tersebut. Bila berlanjut, SBY akan meninggalkan warisan (legacy) buruk berupa kerusakan pada sistem demokrasi kita. Kita diajak mundur kembali ketika kita mulai optimis atas terpilihnya beberapa tokoh muda berbakat dan berkarakter sebagai kepala daerah di berbagai kota dan kabupaten sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat.
Benar bahwa pilkada langsung masih jauh dari sempurna dan perlu terus disemppurnakan, tetapi menghapus sistem itu dan memberikan wewenang kepada wakil rakyat di DPRD untuk menentukan kepala daerah adalah fatal. Kenapa? Karena yang disebut sebagai wakil rakyat itu pada kenyataannya adalah wakil partai politik. Karenanya yang didahulukan adalah kepentingan partai, bukan rakyat. Tidak seperti di banyak negeri lain, undang-undang kita tidak membenarkan calon independen menjadi anggota DPR. Sistem Pileg kita juga bukan sistem distrik. Dengan sistem proporsional terbuka, partailah yang berkuasa penuh menentukan siapa yang akan maju sebagai calon anggota legislatif beserta nomor urutnya. Anggota DPR harus melaksanakan kebijakan partai. Pilihan dalam voting di DPR/D ditentukan oleh partai. Yang melanggar bisa dipecat. Dengan sedikit pengecualian, sebagian besar anggota DPR tidak berani melawan kehendak partainya walaupun bertentangan dengan hati nuraninya.
Tanda-tanda juga makin jelas bahwa koalisi Merah Putih yang akan menguasai 63% kursi DPR RI nantinya akan “membalas” kekalahan mereka dalam pilpres dengan mengganjal pemerintahan baru dibawah Jokowi-JK melalui hak anggaran dan wewenangnya merancang undang-undang. Mereka tampaknya tidak akan rela melihat pemeritah baru sukses dalam melaksanakan misinya. Walaupun tidak mudah, bukan tidak mungkin mereka bahkan sudah berancang-ancang mencari jalan untuk memakzulkan pemerintahan Jokowi-JK sebelum waktunya berakhir. Semuanya ini tentunya akan buyar bila satu dua partai anggota koalisi di belakang hari keluar dari keanggotaan koalisi dan membelot ke kelompok partai pemerintah.
Inilah salah satu kelemahan sistem demokrasi perwakilan. Rakyat hanya diberikan kesempatan memilih sekali lima tahun. Partai politik bisa bersekongkol membentuk tirani mayoritas. Namun kita tidak boleh putus asa dengan menyalahkan sistem demokrasi. Betapapun demokrasi bermasalah, sistem lain jauh lebih buruk, kata Sir Wisnton Churchill. Masih ada jalan keluar. Apa itu? Monitor dan lawan bersama wakil-wakil rakyat kita bila mereka tidak berada di jalan yang benar. Jangan kita diam dan berpangku tangan.
Monitor terus dan catat posisi dan pemberian suara mereka dalam sidang-sidang DPR. Kontak “wakil-wakil” anda di DPR bila mereka menyimpang dari aspirasi rakyat. Sampaikan peringatan bahwa kita tidak akan memilih mereka atau partainya kembali bila mereka tak memenuhi tuntutan kita. Suarakan dengan keras di publik keberatan kita. Kumpulkan petisi dan lakukan demonstrasi bila perlu. Tulis surat pembaca, artikel, dan minta media masa membantu menyebarkan opini anda. Manfaatkan media sosial untuk memperluas dukungan dan menggalang solidaritas. Sampaikan argumen yang rasional, masuk akal, dan berpihak kepada kepentingan bangsa. Semuanya ini tentunya harus dilakukan dengan jalan damai dan tidak melanggar hukum dan etika.
Bila semua itu telah dilaksanakan tetapi DPR tetap bersikukuh mengesahkan RUU Pilkada atau RUU lain yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional, masih ada jalan dengan mengambil langkah berikutnya melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau gugatan hukum lainnya. Dengan demikian kita telah menjadikan diri kita warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Sekaligus membuat kehidupan demokrasi yang tidak sempurna ini menjadi lebih hidup dan berimbang. Sebuah upaya bersama dan sungguh-sungguh diluar lembaga demokrasi resmi pasti akan membuat para pelaku politik berpikir dua kali sebelum mencoba mengambil langkah yang tidak menguntungkan masyarakat. Ujungnya, kehidupan demokrasi dan berbangsa kita menjadi lebih sehat.
Beramaan dengan itu, bila keadaan tidak berubah, pemerintah Jokowi-JK hanya akan didukung oleh kekuatan minoritas di DPR dengan jumlah kursi 37%. Keadaan ini tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil. Upaya-upaya harus terus dilakukan untuk menarik partai anggota koalisi lawan ke kubu pemerintah tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip bernegara yang benar. Jokowi yang juga terpilih sebagai presiden antara lain berkat dukungan luas jaringan relawan, harus memelihara terus hubungan dengan mereka dan tetap menjaga semangat relawan untuk ikut menyukseskan pemerintahannya dan bersama menghilangkan rintangan yang menghadang jalannya pemerintahan.
Abdillah Toha

_._,_.___


Posted by: Chalik Hamid <chalik.hamid@yahoo.co.id>

Logo PKP 17845 jpeg

SENATOR ANANG PRIHANTORO: JANGAN BONSAI DEMOKRASI!

ANANGSenator dari Propinsi Lampung yang biasa memakai caping gunung, Ir. Anang Prihantoro memberikan penilaian pada wacana pilkada di DPRD: “ Pemilihan di DPRD akan menjadi bonsai bagi demokrasi. Hak politik rakyat dikerdilkan. Jika DPRD yang memilih pemimpin untuk rakyat itu berarti hak rakyat dirampas!”
Pandangan Senator Anang Prihantoro merupakan bentuk dukungan bagi penyaluran aspirasi politik rakyat agar pemilihan kepala daerah tetap dilakukan melalui pemilihan langsung. Pertimbangan efisiensi dan efektifitas tidak dapat menghindari penyimpangan dan resiko dari suatu pemilihan umum. Politik uang dapat terjadi dimana saja bahkan jika dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) di DPRD, bisa saja nominalnya lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan pengakuan dari konstituen yang diberitakan menerima Rp 200.000,- atau Rp. 100.000,- maka tentunya anggota DPRD tidak pantas diberikan seharga itu. Begitupun sengketa ke Mahkamah Konstitusi-pun dapat terjadi, karena penyelesaian masalah pemilu bermuara di Mahkamah Konstitusi.

http://news.detik.com/read/2014/09/09/234039/2685838/10/tak-perlu-lewat-dprd-pilkada-serentak-sudah-hemat-biaya?9922022

LOGO SEPERAK

Selasa, 09/09/2014 23:40 WIB

RUU Pilkada

Tak Perlu Lewat DPRD, Pilkada Serentak

Sudah Hemat Biaya

Danu Damarjati – detikNews
                                                                                                       Halaman 1 dari 2

Jakarta – Fraksi partai politik dari koalisi merah putih kompak mendorong Pilkada lewat DPRD. Pilkada tak langsung itu dipandang lebih bisa menghemat biaya Pilkada. Namun koalisi pendukung Jokowi-JK plus pemerintah memandang penghematan bisa dilakukan lewat Pilkada serentak yang akan dimulai pada 2015.

“Pilkada serentak itu sudah sangat menghemat anggaran. Bahwa ada biaya dari Pilkada langsung, itu wajar dalam demokrasi. Masa untuk menunjukkan kedaulatan rakyat saja tidak kita biayai? Kan aneh,” kata anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Yasona Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).‎

Wakil Ketua Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Arief Wibowo juga menyatakan ‎Pilkada serentak bisa menghemat anggaran belanja kampanye, proses rekrutmen tenaga Pilkada, juga honor tenaga Pilkada.

Semua fraksi memang sepakat dengan Pilkada serentak 2015. Namun sesungguhnya, kata Arief, pada awalnya semua fraksi ingin Pilkada serentak beserta Pilkada langsung. Namun belakangan usai Pilpres 2014, koalisi merah putih berubah sikap menjadi pendorong Pilkada lewat DPRD.

“‎Dulu itu asumsinya Pilkada langsung dan Pilkada serentak. Kesepakatan itu diambil sejak awal,” kata Arief.

Anggota Panja dari PKB, Abdul Malik Haramain, menyatakan Pilkada langsung dan Pilkada serentak itu saling terkait.‎ PKB merupakan partai pendukung Jokowi-JK, alias sekubu dengan PDIP.

“Kita setuju sejak awal ikut Pilkada serentak karena putusan MK,” ucap Malik.Next

RUU Pilkada

Tak Perlu Lewat DPRD, Pilkada Serentak

Sudah Hemat Biaya

Danu Damarjati – detikNews
                                                                                              Halaman 2 dari 2

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyatakan Pilkada serentak akan digelar pada 2015 untuk 8 Provinsi, 170 Kabupaten, dan 26 Kota. Dengan kata lain, ada 204 Pilkada yang akan digelar pada 2015‎.

“‎Kalau kita jadi Pilkada serentak dengan mekanisme secara langsung, sekitar 50 persen lebih anggaran akan kita hemat. Kalau kita lihat, Rp 70 triliun untuk Pilkada Gubernur, Kabupaten, dan Kota akan hemat sekitar Rp 35 triliun,” tutur Djohermansyah usai rapat dengan Panja RUU Pilkada.

Menurut Djohermansyah, Pilkada serentak akan ‎mengefisienkan pelaksanaan Pilkada langsung. Meski begitu, pastilah pelaksanaan Pilkada langsung memakan biaya. Namun itu dinilainya wajar.

“Demokrasi itu harus ada ongkosnya, tapi kita harus efisien, jadi nggak bisa demokrasi itu tanpa ongkos. Kita harus berani bayar untuk demokasi,” ujar Djohermansyah.‎

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga menyatakan ‎Pilkada langsung bisa dibuat semakin efisien dengan jalan lain selain Pilkada lewat DPRD. Cara itu adalah Pilkada serempak bersama-sama dengan Pilpres dan Pileg. Namun demikian Priyo memandang cara Pemilu serempak ini mustahil, sehingga Pilkada lewat DPRD dinilai lebih masuk akal.

“‎Tapi susah saya bayangkan masyarakat kita nyoblos (jika Pemilu dan Pilkada serempak) sampai tujuh surat suara dari presiden dan wapres, DPR, DPRD I, DPRD II, Gubernur, Bupati, dan Walikota‎. Serempak atau nggak serempak itu masih sulit mengaturnya,” tutur Priyo yang juga politisi Partai Golkar ini di Gedung DPR pada Jumat (5/9) lalu.

‎Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat menyatakan Pilkada tak langsung, alias lewat DPRD, ‎bisa menghemat anggaran dengan kuantitas besar.

“‎‎Menghemat lebih dari 80 persen dari biaya Pemilukada selama 10 tahun ini yang betriliun-triliun,” kata Martin pada Jumat (5/9) lalu.

‎Seperti diketahui, pendukung Pilkada lewat DPRD terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Sedangkan pendukung Pilkada langsung adalah PDIP, PKB, Hanura, ditambah Pemerintah.

11
Sep
14

PilKaDa : Kerakyatan, Permusyawaratan/Perwakilan

Logo PARRINDO

Kerakyatan, Permusyawaratan/Perwakilan

Suara Pembaca :

Sila-4 Pancasila mengamanatkan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang diterjemahkan sebagai “Democracy” dalam Pidato Presiden Bung Karno To Build The World Anew, 30 September 1960 di Perserikatan Bangsa Bangsa, New York.

Polemik Pillkada langsung coblosan rakyat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau tidak langsung coblosan wakil rakyat di lembaga legislatif seharusnya ditanggapi berdasarkan pranata kebijakan politik per-undang2an yang ada seperti Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998, dimana Sila-4 Pancasila itu dijabarkan dalam 10 (sepuluh) butir praktek lelakunya. Dan cukup mencerahkan bahwa Pro Pemilu Langsung serta merta penuhi jabaran butir-1 “Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama”, sedang untuk jabaran butir-10 “Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan”.bisa dimaknai terbalik yaitu bahwa ketika kepercayaan rakyat orang-perorang tidak bisa diberikan kepada wakil rakyat maka pemusyawaratan tidak dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat tapi dilakukan secara egaliter penuh kesetaraan di TPS yakni yang kini terbuka dapat dipahami juga sebagai Tempat Permusyawaratan/Perwakilan Suara. Permusyawaratan dilakukan bisa diluar dan/atau didalam ruang TPS, sedangkan Perwakilan dikiprahkan didalam Bilik Suara.

Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa “Kerakyatan” itu unsur dominan di Sila-4 Pancasila, dibandingkan “Permusyawaratan/Perwakilan” seperti telah terurai di http://m.edisinews.com/berita-pro-demokrasi-kerakyatan-mantabkan-247-pilkada-2015.html

Akhirul kata, Teknologi Informasi kini telah tersedia melimpah sehingga semua Rakyat bisa Coblos Langsung, lalu kenapa harus Nyoblos lewat Wakil Rakyat yang elit ParPol ? Tempo doeloe memang belum terbayang peran Teknologi Informasi seperti sekarang ini, sehingga lupakanlah Pikiran2 Kuno itu, dan mulai sekarang hayo majulah bangsaku dalam ajang politik Demokrasi Kerakyatan di era Teknologi maju !

Jakarta, 11 September 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

10
Sep
14

Kenegarawanan : Mantabkan Pro Demokrasi Kerakyatan

Pro Demokrasi Kerakyatan Mantabkan 247 Pilkada 2015

Rabu, 10 September 2014 – 00:23 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Pro Demokrasi Kerakyatan Mantabkan 247 Pilkada 2015

Kata kunci amanat politik ideologi Sila-4 Pancasila adalah “Kerakyatan”, oleh sebab itu Demokrasi Kerakyatan kedepan perlu dimantabkan, dan model Pemilu Langsung lebih mencerminkan Demokrasi Kerakyatan daripada model Demokrasi Tidak Langsung.

Namun begitu, dengan adanya argumentasi bahwa Demokrasi Langsung potensial berbiaya politik tinggi dibandingkan Demokrasi Tidak Langsung maka benar Demokrasi Langsung perlu modifikasi proses berupa perampingan seperti dilakukan secara Serentak bagi ke-247 Pilkada di tahun 2015 yad plus introduksi berbasis Digital, eVoting dan dioperasikan via Gadget, sesuai dinamika kemajuan teknologi informasi terkini sekaligus guna upaya2 tingkatkan mutu Jujur Adil yang Aman dan Damai.

Demokrasi Kerakyatan berakar rumput di TPS (Tempat Pemungutan Suara yang boleh saja disempurnakan kini menjadi disebut Tempat Perwakilan Suara yang sepenuhnya terselenggara ditingkat satuan warga terkecil Rukun Tetangga) sesuai http://m.edisinews.com/berita-tps-representasi-sila4-pancasila.html , dan bukanlah berakar elit partai politik di satuan2 lembaga legislatif daerah/kota/kabupaten.

Perwujudan Sila-4 Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” sebenarnya telah menemukan moda terbaiknya di tahun 2014 ini yang ditandai oleh tingkat partisipasi pemilih tertinggi di era reformasi. Sehingga dinamika Demokrasi Kerakyatan kedepan adalah hanya perlu langkah2 penyempurnaan seperti upaya2 “perampingan” proses Pemilu tersebut diatas yang bisa dimulai dengan 247 Pilkada 2015 yang akan datang itu.

Jakarta, 10 September 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Rabu, 10 September 2014 00:23 WIB
Pro Demokrasi Kerakyatan Mantabkan 247 Pilkada 2015
Rabu, 10 September 2014 00:12 WIB
Berantas Mafia Migas, Jokowi dan Kemiskinan
Selasa, 09 September 2014 23:04 WIB
AS Merusak Irak, Pakai Tentara Bayaran Perangi ISIS
Selasa, 09 September 2014 22:37 WIB
Silva: Spanyol Harus Belajar Terima Kritik
Selasa, 09 September 2014 21:50 WIB
Kompolnas Tidak Boleh Takut
Selasa, 09 September 2014 20:41 WIB
DPR-Pemerintah Sepakat Selesaikan Revisi UU PA
Selasa, 09 September 2014 20:16 WIB
Habiskan Uang Negara, Bubarkan Kemenko!
Selasa, 09 September 2014 17:54 WIB
Senior PDIP: Koalisi Merah Putih `Ora Ono Opo-Opone`

TPS Representasi Sila-4 Pancasila

Selasa, 09 September 2014 – 10:12 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

 Suara Pembaca:

TPS Representasi Sila-4 Pancasila

Polemik yang kini berkembang antara pihak yang pro Pilkada Langsung via TPS (Tempat Pemungutan Suara) versus pihak yang pro Pilkada Tidak Langsung via Lembaga Legislatif Daerah/Kota/Kabupaten, harusnya segera dihentikan daripada menguras waktu dan tenaga secara sia2, apalagi memicu gejolak heboh berujung konflik head to head

Kiblat konstitusional sebenarnya sudah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 23 Januari 2014 khususnya tentang Pemilu Serentak.

Dengan kemajuan Teknologi Informasi yang bahkan kini sudah menginjak kearah Teknologi Telepati, maka Tradisi Manual mutlak sudah absolut sehingga pilihannya kedepan adalah tetap meneruskan model Pilkada Langsung namun dilakukan Serentak secara Digital eVoting karena model2 tempo doeloe seperti Pilkada Langsung atau Pilkada Tidak Langsung sebenarnya sudah bermutu kadaluarsa dan masuk kepustakaan sejarah.

Digital eVoting meminimasi distorsi akibat manipulasi rekapitulasi berjenjang, dan digital eVoting dapat menjadi jaminan bagi Pemilu Langsung + Serentak terjadi JurDil.

Diametral diantara model Pemilu Langsung versus Pemilu Tidak Langsung harus segera diakhiri merujuk antara lain pengalaman 1. http://www.kawalpemilu.org 2. Quick Count oleh 7 pihak2 surveyor kompeten 3. Indonesia Idol selama 10 tahun, 4. Pemilu digital di negara lain, 5. Kemampuan perekayasa lokal di bidang Teknologi Informatika, dlsb.

Sehingga yang diperlukan kini adalah Kemauan Politik Demokrasi kearah Indonesia yang lebih baik.

Selain merujuk http://m.edisinews.com/berita-pilkada-serentak-digital-evoting.html maka cukup bijak juga berpaham bahwa TPS sebenarnya juga representasi fisik daripada sila-4 Pancasila mengingat keterwakilan suara secara musyawarah rakyat tersebut sesungguhnya telah difasilitasi oleh/dan di TPS itu.

Jakarta, 9 September 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, PARRINDO
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845

 

BERITA LAINNYA

Senior PDIP: Koalisi Merah Putih `Ora Ono Opo-Opone`

Selasa, 09 September 2014 – 17:54 WIB

Jakarta – Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), AP Batubara,  sama sekali tidak menganggap keberadaan Koalisi Merah Putih yang dipelopori oleh Partai Gerindra.  Menurutnya, Koalisi Merah Putih tidak ada apa-apanya.

“Koalisi Merah Putih, tak ada apa-apanya alias ‘ora ono opo-opone’. Jadi Jokowi tidak perlu tanggapi. Keberadaan mereka hanya ingin mencari posisi di pemerintahan Jokowo-JK,” tegas AP, sapaan akrab AP Batubara, Selasa (9/9/2014).

“Jokowi kan orang baik. Biarkan saja Koalisi Merah Putih berniat menyusahkan pemerintahannya, rakyat tetap mencintai Jokowi. Jokowi itu orang biasa, bias didekati siapa saja. Paspampres pun tidak terlalu ketat,” tambahnya.

Ia pun meminta Jokowi tidak perlu takut menjalankan roda pemerintahan menghadapi oposisi dari Koalisi Merah Putih di DPR, karena Jokowi akan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

AP optimistis pasangan Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla  (Jokowi-JK) akan mampu menghadapi kubu oposisi dari Koalisi Merah Putih di DPR. “Saya menilai Koalisi Merah Putih, tak ada apa-apanya. Keberadaan mereka hanya ingin mencari posisi di pemerintahan Jokowi-JK,” tandas Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP ini.

Menurut AP, istilah koalisi tidak ada dalam sistem demokrasi presidensil di Indonesia. Ia pun menilai, Koalisi Merah Putih tidak ada apa-apanya, cuma mencari tempat doang. Dicontohkan seperti ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) tidak akan berpengaruh dalam ‘menjegal’ pemerintahan Jokowi.

“ARB itu bisa apa sih. Utang-utangnya saja belum dibayar, pajaknya juga harus diberesi dulu. Siapa yang mau dengar ARB. Paling anak istrinya. Jokowi itu cukup didukung rakyat, tidak didukung ARB. Nanti malah minta-minta. ARB itu tidak ada apa-apanya,” tandas tokoh senior PDIP.

Seperti diberitakan, di DPR Koalisi Merah Putih didukung oleh lima partai politik yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP dan PKS dengan jumlah perolehan 292 kursi.Sementara Jokowi-JK hanya didukung empat parpol, yakni PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Hanura dengan total memiliki 207 kursi. Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. Demokrat sebelumnya sudah menyatakan akan menjadi penyeimbang alias memilih netral setelah pemerintahan SBY-Boediono berakhir.

Jokowi Tak Perlu Menteri dari KMP
AP Batubara menilai, Presiden terpilih Jokowi tidak perlu mendudukkan kader partai di Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menjadi menteri di kabinetnya. Menurutnya, Jokowi tidak perlu takut menghadapi koalisi  merah putih di parlemen. “Tidak perlu jadikan menteri dari Koalisi Merah Putih. Kalau Jokowi lakukan pemerintahan yang bagus, parlemen bisa apa?” tandasnya.

“Gak ada jatah bagi partai di Koalisi Merah Putih. Jokowi akan memberi kesempatan kepada calon menteri yang bersih, jujur dan professional,” tambahnya.

Sesepuh Deperpu PDIP ini juga yakin Jokowi tidak akan korupsi dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga pihak Koalisi Merah Putih akan kesulitan mencari cela kesalahan Jokowi. “Jokowi itu hidupnya sederhana, mana dia mau korupsi,” tutur ketua umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini .

Lebih lanjut, AP melarang kepada pihak siapa pun yang menitipkan calon menteri kepada Jokowi. “Serahkan ke Jokowi untuk menentukan menteri pilihannya. Jangan ada satu orang pun yang nitip ke Jokowi, termasuk Bu Mega. Saya juga tidak. Kasihan Jokowi, nanti jadi beban pikirannya,” tutur Penasihat politik Megawati Soekarnoputri ini.

AP pun mengaku tidak pernah memberi saran soal menteri kepada Jokowi, kecuali jika dirinya diminta oleh Presiden terpilih dari PDIP tersebut. “Saya tidak mau titip menteri ke Jokowi.  Iya kalau didengar, kalau tidak malah sakit hati. Menteri itu urusan Jokowi, kecuali kalau kita dimintai saran. Jika tidak, ya jangan campuri Jokowi,” paparnya. (ari)

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Rabu, 10 September 2014 00:23 WIB
Pro Demokrasi Kerakyatan Mantabkan 247 Pilkada 2015
Rabu, 10 September 2014 00:12 WIB
Berantas Mafia Migas, Jokowi dan Kemiskinan
Selasa, 09 September 2014 23:04 WIB
AS Merusak Irak, Pakai Tentara Bayaran Perangi ISIS
Selasa, 09 September 2014 22:37 WIB
Silva: Spanyol Harus Belajar Terima Kritik
Selasa, 09 September 2014 21:50 WIB
Kompolnas Tidak Boleh Takut
Selasa, 09 September 2014 20:41 WIB
DPR-Pemerintah Sepakat Selesaikan Revisi UU PA
Selasa, 09 September 2014 20:16 WIB
Habiskan Uang Negara, Bubarkan Kemenko!
Selasa, 09 September 2014 17:54 WIB
Senior PDIP: Koalisi Merah Putih `Ora Ono Opo-Opone`

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-senior-pdip-koalisi-merah-putih-ora-ono-opoopone.html#ixzz3CsnsB07b

KPK: RUU Pilkada Berpotensi Jadi Rekayasa Kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto angkat bicara mengenai Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam pesan singkatnya, Rabu (10/9/2014), Bambang mengatakan pilkada yang dipilih melalui DPRD sangat berpotensi menjadi rekayasa kekuasaan.

“Ada dampak yang sangat besar dari sekAdar implikasi problem pilkada yang selama ini terjadi, karena sangat berpotensi terjadi rekayasa kekuasaan oleh elite penguasa yang berpijak pada kepentingan rent seeking dan bersifat transaksional serta tidak sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat,” kata Bambang.

Bambang menuturkan itu merupakan salah satu indikasi political corruption dan korupsi demokrasi. “Inilah salah satu indikasi dan fakta yang bisa dan biasa disebut dalam nomenklatur sosiologi,” ujarnya.

Selain itu, Bambang jengkel pilkada yang selama ini langsung dipilih rakyat dirusak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk mendapatkan kekuasaan.

“Makna daulat rakyat sejati seperti dijamin dalam konstitusi dimana rakyat menjadi subyek utama dalam memilih kepala daerahnya didelegitimasi secara inkonstitusional untuk kepentingan sempit kekuasaan yang berbasis pada syahwat dan libido berkuasa,” kata Bambang.

Karena itu, pendiri LSM ICW itu mengimbau masyarakat menyimak seksama seluruh proses revisi UU Pilkada tersebut.

Rakyat, ujar Bambang, harus mengidentifikasi siapa saja yang memiliki pandangan secara tegas maupun tersamar yang mendukung tidak dipenuhinya hak rakyat untuk memilih langsung.

“Rakyat harus secara kritis mengkaji dan mempertanyakan beberapa hal sebagai wacana, yaitu apakah mereka yang mendelegitimasi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung bisa disebut sebagai pelaku political corruption atau pelaku korupsi demokratisasi. Atau apakah pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi politik dan sanksi sosial agar mereka konsisten dan amanah menjalankan daulat rakyat yang substantif,” imbuhnya.

Baca Juga:

Ahok: Biaya Tinggi, Hanya Alasan Klasik Agar DPRD Bisa Main

Ahok Mundur dari Gerindra, Jokowi: Itu Urusan Pribadi Pak Ahok

Ahok: Pemimpin Bertanggung Jawab Kepada Rakyat, bukan DPRD

Berita Lainnya

  • Jakarta (Antara) – Koalisi merah putih menginisiasi rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  Â

    Upaya tersebut dilakukan karena pemilu langsung rawan dengan biaya politik tinggi sehingga mekanisme melalui pemungutan suara atau vooting di DPRD akan menghemat pengeluaran calon serta mencegah terjadinya transaksi politik.  Â

    Namun, pengamat politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi, mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD rawan terjadinya transaksi politik kepada segelintir elit politik.

    Ia mengungkapkan pemilihan langsung oleh rakyat selama ini sudah memberi kebebasan demokrasi bagi rakyat secara langsung untuk memilih kepala daerahnya tetapi hak itu dirampas lagi dan diberikan kepada segelintir elit politik di dewan.  Â

    “Sangat membahayakan bagi kelangsungan demokrasi kita jika pilkada dikembalikan ke DPRD. Bukankah cerita buruk tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD masih kita ingat ? Tinggal menyediakan dana besar untuk  separuh lebih satu suara maka calon kepala daerah yang memiliki sokongan dana besar pasti akan menang di Pilkada lewat DPRD,” kata dia.  Â

    Ia mengatakan anggota dewan juga rawan menjadi kepanjangan pemodal yang punya “interest” menguasai konsensi tambang sedangkan kepala daerah yang terpilih, juga rentan menjadi mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dari anggota dewan yang memilihnya.   Â

    Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) ini, jika anggota DPR masih mempunyai nurani dan keberpihakkan kepada demokrasi maka urungkan saja mengembalikan pilkada kepada DPRD.  Â

    “Saya yakin pilkada melalui DPRD justru akan membuka peluang besar terjadinya manipulasi suara rakyat. Calon yang dipilih hanya sesuai selera partai, bukan berdasar keinginan mayoritas pemilih,” kata dia

       Â

    Jangan harap lewat pemilihan di DPRD nantinya mampu menghasilkan pemimpin seperti Ridwan Kamil di Bandung, Abdulah Aswar Anas di Banyuwangi, Bima Arya di Bogor, Tri Rismaharini di Surabaya, Jokowi-Ahok di Jakarta.   Â

    “Justru nanti yang menang adalah pemodal besar yang jelas punya agenda ingin mengembalikan pengeluaran politik selama pemilihan dengan menjarah habis-habisan potensi ekonomi daerah yang dipimpinnya. Kalau mau membenahi undang-undang pilkada, sebaiknya atur lebih rinci dana kampanye,” ujar dia.   Â

    Ia mengatakan pendanaan kampanye di Pilkada harus ada batasnya serta diaudit oleh akuntan publik.   Â

    Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi agenda semangat reformasi. Bukan kembali ke belakang dengan melanggengkan korupsi. Â

       Â

    “Makna pemilihan langsung sebagai pestanya rakyat menjadi hilang. Kesempatan pengusaha kecil untuk menikmati pesta demokrasi seperti membuat baliho, usaha sablon kaos bahka usaha makanan menjadi hilang karena semuanya dirampas menjadi hak anggota dewan,” ujar dia.  Â

    Selama proses rekrutmen anggota DPRD belum dibenahi oleh partai politik maka jangan harap memiliki anggota Dewan yang mumpuni.  Â

    “Baru di lantik saja menjadi anggota DPRD, banyak anggota Dewan menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan karena terlilit hutang selama kampanye. Bagaimana nanti jika mereka memiliki kewenangan memilih calon kepala daerah?,” kata dia.    Â

    Lima Alasan

       Â

    Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengungkapkan ada lima alasan menolak RUU Pilkada yang materi muatannya hendak menghapus Pemilihan langsung oleh rakyat.   Â

    Pertama, ia mengatakan secara historis pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sesungguhnya menjadi original intent dari perumusan amendemen UUD 1945. Hampir seluruh Fraksi pada saat itu pada prinsipnya setuju dan memang memaksudkan pemilihan gubernur, bupati, walikota dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

    “Bahwa kemudian pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota … dipilih secara demokratis” dan bukan dipilih langsung oleh rakyat sebetulnya disebabkan sedikitnya karena beberapa alasan. Diantara karena pembahasan tentang Pemerintahan Daerah kadung dibahas lebih awal daripada pembahasan tentang Pemilu,” ujar dia.

    Pada saat itu, BAB VI tentang Pemerintahan Daerah dibahas pada Perubahan Kedua tahun 2000, sedangkan BAB VIIB tentang Pemilihan Umum dibahas pada Perubahan Ketiga tahun 2001. Pada saat pembahasan tentang Pemerintahan Daerah, belum muncul perdebatan mendalam tentang Pemilu.

    Selain daripada itu, lanjutnya, perumus amendemen UUD 1945 ingin menghormati adanya keragaman politik ditiap-tiap daerah yang memang tidak seragam. Ada daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tertentu, seperti Yogyakarta, misalnya, yang Gubernurnya berasal dari ngarso dalem. Oleh sebab itu, Badan Pekerja MPR yang merumuskan amendemen UUD 1945 bersepakat untuk mengatur teknis pilkada di dalam UU.

    “Nah, maksud dari perumus amendemen UUD 1945 ini tidak boleh dilupakan. Mestinya, perlu dipahami juga original intent-nya. Seperti apa suasana kebatinan, latar belakang, maksud, dan tujuan lahirnya teks atau pasal itu,” kata dia.  Â

    Kedua, jika pilkada langsung dinilai memakan biaya yang sangat mahal, maka permasalahan ini sebetulnya bisa diatasi dengan memperbaiki aturan. Contoh, Pilkada dilaksanakan secara serentak agar pemda provinsi bisa patungan dengan pemda kabupaten/kota dalam membiayai Pilkada.   Â

    “Jumlah TPS bisa dikurangi dengan cara mengatur jumlah pemilih di tiap TPS maksimal 800 orang seperti penyelenggaraan Pilpres. Dengan jumlah TPS yang sedikit maka jumlah anggota KPPS juga bisa dikurangi. Lalu tidak boleh lagi ada duplikasi anggaran Pilkada. Anggaran melalui instansi pemerintah harus di stop. Semua dipusatkan ke penyelenggara Pemilu. Beberapa contoh itu akan bisa menekan pembiayaan Pemilukada secara signifikan,” kata dia .   Â

    Ketiga, jika pilkada langsung dianggap selalu memunculkan konflik, maka hal itu bisa diminimalisir dengan cara melakukan pengetatan rekrutmen dan seleksi penyelenggara Pemilu

       Â

    Sebab, banyak konflik terjadi diakibatkan oleh rendahnya kualitas KPUD dan pengawas Pemilu didaerah, sehingga kebijakan yang dibuatnya dinilai diskriminatif, tidak adil, tidak transparan, dan seterusnya.   Â

    “Pada saat yang sama juga perlu dilakukan pendidikan politik yang lebih masif kepada masyarakat,” kata dia.   Â

    Keempat, jika pilkada langsung dinilai memunculkan praktik “money politic”, maka perlu diingat bahwa salah satu pertimbangan penyelenggaraan pilkada oleh DPRD diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat adalah karena pada saat pemilihan oleh DPRD selalu diwarnai money politic.   Â

    “Money politic juga bisa diminimalisir jika aturan kampanye diubah. Misal, metode kampanye “dalam bentuk lain” dihapuskan. Bentuk kampanye itulah yang sering dimanfaatkan parpol atau calon untuk melakukan money politic dengan cara memberikan `ini dan itu` kepada pemilih,” ujar dia.  Â

    Kelima, jika dikatakan kepala daerah hasil pilkada langsung banyak yang tersangkut kasus korupsi, hal itu tidak benar.   Â

    Ia mengatakan banyaknya kepala daerah yang ditangkap itu lantaran sejak diberlakukannya Pemilukada, aturan tentang korupsi sudah semakin ketat.   Â

    “Kita juga sudah punya KPK. Andai saja saat pemilihan oleh DPRD aturan tentang soal korupsi sudah ketat dan telah ada KPK, maka boleh jadi jumlah kepala daerah yang masuk penjara jumlahnya lebih banyak lagi,” ujar dia. (bd)

    Berita Lainnya

    Masyarakat Jabar Tolak RUU Pilkada Oleh DPRD

    Bandung (Antara) – Massa dari berbagai elemen masyarakat di Jabar menggelar aksi menolak Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Rabu.

    Koordinator Lapangan dari Gerakan Rakyat untuk Pilkada Langsung Azhar Hariman, mengatakan perubahan undang-undang pilkada itu akan menghilangkan demokrasi rakyat untuk memilih langsung kepala daerahnya.

    “Ini (pilkada dipilih oleh DPRD) tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Kita menolak Rancangan Undang-undang pilkada oleh dewan baik provinsi, kabupaten atau kota,” kata Azhar.

    Menurut dia, jika Pilkada dipilih di parlemen berarti tidak ada kemajuan dalam sistem demokrasi di Indonesia melainkan terjadi kemunduran seperti masa orde baru.

    Ia menegaskan, rakyat Indonesia sebelumnya telah berjuang mengharapkan disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pilkada dipilih langsung oleh rakyat.

    “Pemilihan kepala daerah melalui parlemen merupakan langkah mundur. Selama era reformasi, kita telah bersusah payah membangun sistem demokrasi ini,” katanya.

    Ia menuturkan, keinginan adanya pilkada langsung agar masyarakat belajar berdemokrasi dan berpartisipasi aktif atau mengorganisir diri dalam politik, dan membangun demokratisasi di daerah.

    Selain itu, pilkada langsug dapat menjaring putra-putra daerah untuk menjadi pemimpin, atau menjadi pemimpin alternatif secara nasional ketika Indonesia krisis tokoh.

    “Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional,” kata Azhar.

    Aksi tersebut berlangsung dengan orasi dan diakhiri dengan membakar replika keranda di depan gedung DPRD Jabar.

    Massa aksi yang mendapatkan pengawalan oleh kepolisian akhirnya membubarkan diri setelah diterima aspirasinya oleh perwakilan DPRD Jabar dari Fraksi Golkar, dan PDIP, Gerindra.(ma)

    Berita Lainnya

07
Sep
14

Kenegarawanan : Politik Kedaulatan Pangan Indonesia

Logo PARRINDO

Presiden Terpilih 2014-2019 Joko Widodo telah menyatakan bahwa arsitektur kabinet yang dirancang kini cakupi juga Kementerian Kedaulatan Pangan.

Pangan sebagai kebutuhan primer jelas strategik untuk diangkat dalam ranah Politik Kebijakan Publik, dan hal ini seiring saja dengan amanat politik Pasal-33 UUD45 yakni “Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh negara”.

Tafsir politik turunan untuk situasi dan kondisi terkini terkait Pangan, khusus “cabang-cabang produksi pangan berbasis bahan dan resep lokal” seperti industri bumbu2 masak, industri2 rumah makan beresep lokal apalagi yang sudah menjadi andalan ekspor, seharusnya lebih diperkuat pengembangannya berpayungkan Politik Kedaulatan Pangan Indonesia.

Salah satu perkuatannya adalah cukai pajak bagi makanan beresep impor, minuman ex impor, resto2 waralaba ex impor segera ditingkatkan agar dapat diatur subsidi silang lebih baik bagi a.l. promosi pangan beresep dan berbahan ex lokal termasuk yang berkandungan resep2 kuliner nusantara sebagai kekayaan kebudayaan yang perlu dilestarikan bagi peningkatan pendapatan negara.

Dengan demikian Politik Kedaulatan Pangan Indonesia ini akan lebih memantabkan lagi kepercayaan diri anak bangsa Indonesia atas kemampuan berdayakan pangan ex lokal berikut sarana dan prasarana pendukungnya

Moda cukai/pajak Politik Kedaulatan Pangan Indonesia inilah jadi salah satu buah yang tepat bagi peningkatan kesejahteraan sosial sesuai judul Bab XVI UUD45.

Jakarta, 7 September 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

07
Sep
14

Kenegarawanan : Pilkada Serentak Digital eVoting

Logo PARRINDO

Moda Pemilu Langsung atau Pemilu Tidak Langsung kini mencuat menjadi polemik.

Pemilu Langsung yang dikenali kini adalah berbasis kiprah langsung akar rumput memilih calon yang sah.

Pemilu Tidak Langsung adalah berbasis kiprah wakil2 rakyat di lembaga legislatif memilih calon yang sah.

Sebenarnya polemik tidak perlu berkembang melebar bila berkiblat kepada moda Pemilu Serentak ditingkat nasional sebagaimana amanat Putusan MKRI 23 Januari 2014 ybl.

Pemilu Serentak ditingkat daerah (propinsi, kabupaten, kota) seharusnya juga dapat dilakukan seperti Pemilu Serentak ditingkat nasional (DPRRI, DPDRI, Presiden/Wakil Presiden) kelak.

Mekanisme Pemilu Serentak berbasis digital eVoting dipercayai akan jauh lebih hemat waktu dan biaya serta memperkecil resiko tak terduga seperti politik uang dan konflik horizontal baik elit ataupun akar rumput dibandingkan dengan moda Pemilu baik langsung dan tidak langsung.

Oleh karena itulah, DPRRI 2009-2014 yg kini sedang bekerja membentuk UU Pilkada Tidak Langsung, adalah akan lebih bijak bila fokus saja ke pembentukan UU Pilkada Serentak sehingga ada ketaatazasan dengan semangat amanat Putusan MKRI 23 Januari 2014 tersebut diatas, selain menjaga postur APBN/APBD lebih pro pembangunan kesejahteraan rakyat sambil tetap pro kedaulatan politik rakyat.

Jakarta, 6 September 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Pengamat: Pilkada Via DPRD Memasung Partisipasi Politik Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi penolakan terhadap rencana sebagian besar partai Koalisi Merah Putih di DPR RI menggolkan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak langsung, atau lewat DPRD, lewat pembahasan RUU Pilkada semakin kencang.

Pilkada via DPRD akan melahirkan konsekuensi buruk bagi demokrasi Indonesia pascareformasi yang sudah menganut pilkada langsung. Dengan mengembalikan pilkada tak langsung sama halnya memasung partisipasi politik pemilih yang sekian lama sudah terbangun.

Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai mekanisme pilkada kepada DPRD membuat proses demokratisasi kembali ke belakang. Padahal pilkada langsung selama ini sudah menjadi bagian penguatan demokrasi.

“Pilkada langsung menjamin hak politik warga negara menentukan pemimpinnya. Sekaligus menjawab tuntutan aspirasi rakyat, membuka peluang pertukaran elite lokal secara reguler, dan penguatan otonomi daerah,” ujar Pangi di Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Menurutnya, sejumlah alasan di atas menegaskan pilkada langsung harus tetap dipertahankan, karena memperkuat legitimasi kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat. Mengembalikan pilkada kepada DPRD jelas kecelakaan demokrasi.

“Pengembalian pilkada ke DPRD mematikan partisipasi politik. Tanpa pelibatan partisipasi politik rakyat dalam demokrasi, konsekuensi yang harus ditanggung adalah berkurangnya perhatian elite daerah terhadap aspirasi rakyat,” terang Pangi.

Selama ini, pilkada langsung telah merekatkan kesadaran rakyat untuk berpartisipasi menentukan pemimpinnya. Apabila kedaulatan rakyat daerah melalui pilkada langsung dikembalikan ke DPRD, maka satu poin pilar demokrasi yang terkurangi yaitu partisipasi politik.

Menurutnya, itu baru segelintir konsekuensi buruk. Jika ditelisik lebih jauh, sisa kemunduran demokrasi lainnya dari pilkada lewat DPRD adalah bukti inkonsistensi elite politik terhadap prinsip dan sistem demokrasi yang telah disepakati dan ditetapkan selama ini.

“Lagipula, pilkada diserahkan kepada DPRD tetap membuka lebar peluang permainan politik uang dan transaksi politik. Hal ini terbukti ketika rezim Orde Baru berkuasa, politik uang berlangsung di tataran DPRD,” imbuhnya.

Muncul kekhawatiran, kepala daerah yang tidak dipilh langsung tak lagi merasa bertanggung jawab penuh kepada rakyatnya karena keterikatan dengan partai-partai di DPRD jauh lebih kuat sehingga semakin enggan untuk turun ke akar rumput untuk melihat rakyatnya.

“Kekhawatiran lainnya, kepala daerah yang dipilih nanti hanya akan berasal dari partai pemenang pemilu atau partai Koalisi Merah Putih (KMP) apabila bersekongkol di DPRD. Ini jadi warning bagi PDI Perjuangan dan parol koalisi pendukung Jokowi-JK,” kata Pangi.

Kalau ada keinginan partai KMP mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD maka patut diduga ada kepentingan pragmatis. Jangan coba coba KMP memasung hak-hak demokrasi rakyat lokal.

“Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, menggeser demokrasi ke sistem oligarki (suara rakyat digantikan segelintir elite). Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pilihan rasional yang dijamin oleh konstitusi,” tegasnya.

Baca Juga:

Gerpala: Kepala Daerah yang Dipilih DPRD Tidak Amanah

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Membungkam Aspirasi Rakyat

Ahok: Pengusul RUU Pilkada Orang-orang Tak Percaya Diri

Berita Lainnya

Jumhur Hidayat Galang Aktivis Tolak RUU Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD, kini, terus bergulir. DPR bisa mensahkan sebelum masa jabatan anggota dewan periode 2009-2014 berakhir.

RUU tersebut mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk para aktivis. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yang diwakilkan kepada DPRD dianggap mencederai hak-hak politik rakyat dan cita-cita reformasi.

“Kami para aktivis dari berbagai elemen dan buruh menolak keras RUU yang mencederai rakyat dan cita-cita reformasi yang telah ditebus dengan darah dan air mata para pahlawan reformasi, ” kata aktivis dan pegiat demokrasi, M Jumhur Hidayat, Minggu (7/9/2014).

Gerakan yang sedang digagas dan dimatangkan adalah untuk menyadarkan jika RUU disahkan, konsekuensinya adalah bakal tumbuh subur seperti jamur di musim hujan berbagai praktik korupsi, politik uang serta yang bisa mencalonkan hanya kaum berduit.

“Jika RUU pemilihan kepala daerah oleh DPRD disahkan, sama saja kita akan kembali kepada zaman jahiliyah dan sarat korupsi dan segala tindak yang merugikan kepentingan rakyat, ” tegas Jumhur.

Saat ini, lanjutnya, pilkada langsung meneguhkan kedaulatan rakyat dan menguatkan demokrasi. Jika ada dampak negatif, katanya lagi, masih bisa dibenahi.

Bila politik uang masih terjadi, bisa dibuatkan sistem penataan pemilu menyeluruh. “Intinya, pilkada langsung memberi peluang munculnya pemimpin yang baik dan berkualitas,” ujarnya.

Seharusnya, ia berharap, DPR sekarang menghormati perjuangan bangsa yang sepakat menggunakan pemilu langsung.

Argumentasi bahwa pilkada langsung menimbulkan konflik horizontal, Jumhur menganggap tidaklah tepat. Sebab, jumlah korban akibat konflik horizontal terus berkurang.

“Itu alasan yang tidak rasional dan tidak ada argumentasi. Justru mengkhianati rakyat itu sendiri dan yang untuk menguntungkan segelintir elit semata. Tapi gerakan yang sedang digagas murni tidak ada kaitannya dengan pemilu presiden dan pihak tertentu,” tegasnya.

Pilkada tidak langsung merupakan kemunduran demokrasi. pengusung, ia anggap sangat subjektif dan menghina rakyat karena dituding sebagai alasan ongkos politik mahal.

Ongkos pilkada menjadi mahal disebabkan mental dan watak serakah politikus. “Selama ini, pemilihan langsung masih terjadi banyak kekurangan, menurutnya pemilihan langsung oleh rakyat penting untuk dipertahankan. Demokrasi Indonesia menurutnya membutuhkan pemilihan secara langsung,” katanya.

“Pergerakan rakyat akan segera melakukan konsolidasi ke daerah-daerah untuk melakukan aksi unjur rasa menolak RUU tersebut disahkan. Sekarang bukan saatnya diskusi tapi aksi turun ke jalan dengan masif, ” ujar Jumhur menegaskan kembali.

Beberapa LSM pergerakan rakyat juga ikut menolak RUU tersebut. Di antaranya, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta paraahasiswa dan pegiat demokrasi.

Baca Juga:

Pengamat: Pilkada Via DPRD Memasung Partisipasi Politik Rakyat

Gerpala: Kepala Daerah yang Dipilih DPRD Tidak Amanah

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Membungkam Aspirasi Rakyat

Berita Lainnya

  • 29
    Aug
    14

    PARRINDO : Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun [Akademisi FISIP UI]

    Logo PARRINDO

    Akademisi Perkirakan Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun

    Jakarta (Antara) – Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Panji Anugrah Permana memperkirakan kinerja DPR RI dan DPD RI periode 2014-2019 bisa sama atau mungkin lebih menurun daripada periode sebelumnya.

    “Jika mencermati komposisi anggota DPR RI periode 2014-2019, sekitar 42 persen adalah wajah lama serta ada kecenderungan peningkatan oligarki,” kata Panji Anugrah Permana pada diskusi “Wajah Baru Parlemen” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Menurut Panji Anugrah, sekitar 58 persen wajah baru anggota DPR RI juga tidak semuanya adalah kader partai yang sudah lama berkarir di politik.

    Pemilu legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka, kata dia, maka konskuensinya adalah figur populer dan punya kemampuan finansial kuat yang lebih banyak terpilih sebagai anggota dewan.

    Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, Panji Anugrah juga mencermati adanya kecenderungan peningkatan oligarki yakni keluarga dan kerabat elite daerah yang terpilih menjadi anggota DPR RI yang jumlahnya sekitar 13 persen.

    Ia mencontohkan, istri, anak, adik, atau kepokakan dari kepala daerah atau pejabat daerah.

    “Kecenderungan meningkatnya anggota DPR RI karena kekuatan finansial atau oligarki, saya agak pemisis kinerja DPR RI mendatang dapat meningkat. Saya memperkirakan kinerjanya masih sama atau cenderung menurun,” katanya.

    Sementara itu, pengamat politik Harun Husein mengatakan, tugas utama DPR RI dan DPD RI adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan.

    Dari ketiga tugas utama tersebut, yang paling mudah mengukur kinerjanya adalah bidang legislasi yang membuatan rancangan undang-unadang (RUU) dan pembahasan hingga selesai menjadi undang-undang (UU).

    Harun melihat DPR RI selama dua periode terakhir yakni 2004-2009 dan 2009-2014 realisasi penyelesaian RUU menjadi UU sangat rendah.

    “Hal ini karena target legislasi melalui prolegnas (program prioritas leguislasi nasional)nya sangat tinggi,” katanya.(ma)

    Berita Lainnya

    Para Senator Terpilih Harus Ikuti Orientasi Tiga Hari

    Kamis, 28 Agustus 2014 – 16:08 WIB

    Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan dua tahap orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi (daerah pemilihan) se-Indonesia (minus Kalimantan Utara), yakni tanggal 29 Agustus–1 September 2014 dan tanggal 23–26 September 2014. Para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, mengikuti kegiatan itu sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014.

    “Orientasi bagi calon terpilih anggota DPD dua tahap,” Ketua DPD Irman Gusman menyatakannya dalam Sidang Paripurna DPD, Kamis (25/8), di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD. Dia menyinggungnya setelah pengambilan keputusan DPD atas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di Sidang Paripurna DPD sebelumnya, Kamis (14/8) dan Selasa (8/7), Irman juga mengingatkan kegiatan itu.

    Periode 2014-2019 adalah periodeisasi DPD yang ketiga. Sebagaimana dua periode sebelumnya (2004-2009 dan 2009-2014), para senator periode 2014-2019 mengikuti orientasi tahap kesatu di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014. Pukul 19.30 WIB, panitia pengarah (steering committee/SC) dan panitia pelaksana (organizing committee/OC) memberikan pengantar.

    Senator asal Sumatera Barat yang kembali lolos untuk periode 2014-2019 ini menambahkan, kegiatan tersebut merupakan persiapan bagi para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, untuk melaksanakan kerja-kerja konstitusionalnya melalui pengayaan wawasan dan informasi sejarah pembentukan DPD, kinerja, serta harapan untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak dan kewajiban para senator.

    Peraih suara terbanyak (407.443 dari 2.278.870 suara sah) Pemilu 9 April 2014 di Sumatera Barat ini menambahkan, pihaknya membentuk panitia penyelenggaraan orientasi yang terdiri atas panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah diketuai oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) I Wayan Sudirta (senator asal Bali), sedangkan panitia pelaksana diketuai oleh Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Mohammad Sofwat Hadi (senator asal Kalimantan Selatan).

    Selaku penanggung jawab panitia, Ketua DPD yang membuka dan menutup orientasi. Agendanya meliputi penjelasan posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan, sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas hak dan/atau wewenang legislasi DPD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3) sebagai pengganti UU 27/2009, termasuk uji formil dan materil UU 17/2014; pelaksanaan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD (komite/panitia/badan), perjuangan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sistem pendukung (supporting system), anggaran kerumahtanggaan, serta building brand differentiation DPD.

    Irman tergolong senator petahana yang kembali lolos. Total jenderal, 53 orang (40,15 persen) anggota DPD periode 2009-2014 yang terpilih menjadi anggota DPD periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

    Mengapa orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi se-Indonesia (minus Kalimantan Utara)? Karena Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 di Indonesia. Sebagai provinsi baru, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi, dan pengisian perangkat daerahnya belum memadai. Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan, Pemerintah menyiapkan dan menyerahkan data penduduk kepada KPU.

    KPU memutakhirkannya sebagai bahan dalam menyusun daerah pemilihan DPR dan DPD. Data penduduk di Kalimantan Utara masih bergabung ke provinsi induk, yakni Kalimantan Timur, dan daerah pemilihannya masih berdasarkan pemetaan Pemilu 2009 di 33 provinsi. Penghitungan suara untuk Kalimantan Utara pun masih bergabung ke provinsi induk. Perwakilan Kalimantan Utara di DPR dan DPD dipilih dalam Pemilu 2019, sehingga para senator asal Kalimantan Timur mewakili kepentingan Kalimantan Utara beserta masyarakatnya. (rus)

    BERITA LAINNYA



Blog Stats

  • 2,206,354 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers