Posts Tagged ‘politics



01
Oct
14

Politik : Kontroversi UU PilKaDa DPRD 26Sep14

Logo PARRINDO

1 ).    Irwan Ariston Napitupulu

Keputusan DPR terkait RUU Pilkada, TIDAK SAH.

Berdasarkan tata tertib DPR mengenai tata cara pengambilan keputusan yang dapat di baca di web DPR yang saya cantumkan dibawah ini, keputusan DPR terkait RUU Pilkada ternyata TIDAK SAH dikarenakan tidak memenuhi persyaratan jumlah suara yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sebuah keputusan resmi DPR.

Pasal 277 ayat 1 mengatakan:
Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.

Jumlah anggota yang hadir pada sidang RUU Pilkada tersebut adalah sebanyak 496. Dapat dilihat langsung daftar kehadiran di kesekreatriatan DPR atau bisa lihat di berita berikut ini:
http://www.antaranews.com/berita/455360/496-anggota-dpr-ri-hadiri-paripurna-ruu-pilkada

Bila mengacu pada pasal 277 ayat 1, maka keputusan baru dinyatakan SAH dan berlaku bila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir. Bila jumlah anggota yang hadir adalah 496, maka keputusan baru dinyatakan SAH bila mendapat 249 suara.

Mengenai anggota DPR yang walkout atau meninggalkan sidang, ada diatur dalam pasal 278 ayat 3 yang mengatur demikian:
Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Dengan demikian, maka walaupun meninggalkan sidang, maka tetap dinyatakan telah hadir sehingga persyaratan lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir tetap berlaku yaitu dalam hal ini karena yang hadir pada daftar hadir yang resmi adalah 496 orang, maka keputusan dalam sidang DPR tersebut baru sah bila mendapatkan suara dukungan sebesar minimal 249 suara.

Suara keputusan terkait RUU Pilkada pada sidang DPR tersebut hanya mendapatkan suara dukungan sebesar 226 suara, alias hanya mencapai 45,56% suara anggota DPR yang hadir. Tidak memenuhi persyaratan tatib DPR Bab XVII pasal 277 ayat 1, dimana ketentuannya harus disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.

Silakan penjelasan saya ini diteruskan kepada pihak terkait yang memerlukan.

Untuk Presiden SBY yang saya hormati, saya sudah coba membantu Bapak keluar dari situasi sulit di akhir masa jabatan Bapak. Mohon kiranya agar Bapak Presiden bisa memanfaatkan hal ini dengan baik dan tetap pada sumpahnya untuk berjuang mempertahankan pemilu langsung seperti yang Bapak janjikan. Semoga nama baik Bapak sebagai presiden pertama di era reformasi yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak jadi cidera oleh ulah sebagian anggota DPR yang melupakan perjuangan gerakan reformasi tahun 1998.

Semoga situasi terkini bisa dikendalikan, dan keputusan DPR yang lalu pada sidang RUU Pilkada bisa dinyatakan TIDAK SAH karena tidak memenuhi tata tertib DPR dalam hal tata cara pengambilan keputusan.

salam,
Irwan Ariston Napitupulu

catatan:
Bagi yang ingin memforward penjelasan saya ini, silakan saja dilakukan secara bebas. Saya sengaja membuatnya bisa diakses secara publik.
Berikan link berikut agar ulasan yg saya tulis di atas juga bisa dibaca:

https://www.facebook.com/irwan.napitupulu/posts/10152829730624474

http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-17

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada

Rabu, 01 Oktober 2014 12:27 wib | ant -

 Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada KUPANG- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Pilkada.

Namun, menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan, Presiden tidak bisa menerbitkan perppu hanya untuk mengubah atau mengganti Undang-Undang Pilkada.

“Perppu hanya dikeluarkan untuk mengatasi keadaan darurat atau mendesak karena ada kekosongan hukum. Tidak bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah suatu undang-undang, termasuk UU Pilkada” kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Rabu (1/10/2014).

Johanes mengatakan, tidak sependapat dengan sikap Presiden Yudhoyono yang ingin mengeluarkan perppu karena penetapan UU Pilkada oleh DPR pekan lalu. “Dalam pandangan hukum tata negara, lahirnya UU Pilkada tidak menimbulkan kevakuman hukum dan tidak juga ada sesuatu yang darurat yang memperlukan Perppu,” katanya.

Karena itu, sikap SBY yang akan menerbitkan perppu, dapat dianggap hanya sebagai upaya memperbaiki citra pada akhir masa jabatan dan Partai Demokrat yang mengambil keputusan “walk out” dalam paripurna pekan lalu.

Sekadar diketahui, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan bakal mengeluarkan Perppu Pilkada yang di dalamnya akan mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.

Menurut SBY, saat ini pemerintah berpandangan sama dengan Partai Demokrat yang mendukung pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan. Dia mengakui bahwa pilkada langsung dengan perbaikan, yang diperjuangkan Partai Demokrat di DPR pada Rapat Paripurna pekan lalu tidak berhasil.

Ia mengatakan keputusan mengeluarkan perppu adalah sebuah risiko politik yang harus diambil. Namun keputusan perppu itu akan diterima atau tidak sepenuhnya tetap menjadi kewenangan DPR RI.

“Kalau DPR mendengar aspirasi rakyat yang menghendaki pilkada langsung dengan perbaikan maka ini yang harus kita ambil,” kata SBY. (ant//ugo)

 BERITA TERKAIT

Berita Lainnya

index berita lainnya »

http://news.detik.com/read/2014/09/30/182440/2705707/10/ini-bahayanya-pemilu-lewat-dprd-di-mata-kpk?991101mainnews

Selasa, 30/09/2014 18:24 WIB

Ini Bahayanya Pemilu Lewat DPRD di Mata KPK

Herianto Batubara – detikNews
Halaman 1 dari 2

Jakarta – Sejak disahkan, gelombang penolakan terhadap pemilu lewat DPRD terus bermunculan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah menganalisis, bahwa ada bahaya dan ancaman dari pilkada tak langsung. Apa saja?

“Ada 313 kepala daerah yang terkena kasus korupsi. DPRD yang terkena kasus korupsi itu sekitar 3.000-an per 10 tahun. Kalau ada 3.000 lebih, itu artinya per tahun 300. Jadi, jumlah anggota dewan yang terkena kasus korupsi itu 10 kali lipat dari kepala daerah yang kena kasus korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang di Kantor Badan Pertanahan Nasional, di Jalan Sisingamangaraja No 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2014).

“Kalau kita menyerahkan kewenangan kepada lembaga yang terlibat kasus korupsi jumlahnya 10 kali lipat, pertanyaannya, apakah kita meyakini bahwa proses pemilukada tidak langsung itu tidak menjadi proses korupsi yang akan berkesinambungan?,” sambung Bambang.

Kata Bambang, di pilkada langsung memang sering ditemukan politik uang dari calon kepala daerah kepada para pemilihnya. “Tapi paling pemilihnya dibayar berapa sih? Paling Rp 50-100 ribu dan itu hanya sekali,” ujar Bambang.

“Tapi kalau pemilihan itu dilakukan oleh anggota dewan, maka yang potensial disuap adalah anggota dewan. Dan apakah itu (suap) hanya Rp 50 atau 100 ribu? Nggak. Apakah cuma sekali? Nggak,” jelas Bambang.

Bambang mengatakan, Pilkada Langsung tidak ada hubungannya dengan tingginya praktek korupsi. Hal ini tertuang dalam kajian KPK selama ini.Next

 

Selasa, 30/09/2014 18:24 WIB

Ini Bahayanya Pemilu Lewat DPRD di Mata KPK

Herianto Batubara – detikNews
                                                                                              Halaman 2 dari 2

“Begitu kami mengkaji, pasal-pasal dakwaan dan fakta-fakta yang dijadikan dasar dakwaan itu, 81 persen mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 dan 3. Jadi tidak ada hubungan langsung antara pemilihan kepala daerah dengan tindak pidana korupsi,” ujar Bambang.

Bambang mengambil contoh kasus Gubernur Riau Annas Maamun yang diciduk KPK dan menjadi tersangka atas kasus suap alih fungsi hutan. Kata Bambang hal itu tidak ada kaitannya dengan pilkada langsung.

“AM menerima suap karena pengalihan lahan. Its nothing to do with direct election. Nggak ada. Adalagi misalnya, Bupati Karawang AS. AS berkaitan dengan dia menahan surat izin yang harusnya dikeluarkan oleh dia dalam kapasitas sebagai kepala daerah untuk perizinan pembangunan mal. Itu nggak ada urusannya dengan pemilihan langsung,” ujar Bambang.

Kata Bambang, mayoritas para kepala daerah yang terjerat pada umumnya melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindak kejahatan itu dilakukan setelah seorang kepala daerah menduduki jabatannya.

“Misalnya Hambit Bintih, ternyata dia urusannya suap. Tapi suap apa? Menyuap hakim dalam perkara sengketa pemilu kada, bukan pemilu kadanya,” ucap Bambang.

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

On 09/30/2014 10:34 PM, Awind wrote:

http://sinarharapan.co/news/read/1409308834/memilih-keputusan-politik

dok / SH

Ilustrasi.

Persaingan antarkelompok lebih menonjol dibandingkan aspek kerja sama.

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dibangun untuk mencari pemecahan terhadap masalah efektivitas pemerintah daerah (pemda) menggunakan pendekatan seleksi kepala daerah. Pilkada secara langsung setelah berjalan selama 10 tahun, kemudian ditemukan persoalan tata hubungan kerja antara kepala daerah pada sistem presidensial.

Naskah akademik RUU Pilkada merekomendasikan kedudukan gubernur sebagai kepala daerah perlu kembali didudukkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan fungsi dekonsentrasi. Sementara itu, bupati dan wali kota juga perlu didudukkan kembali untuk melaksanakan fungsi desentralisasi.

Di samping itu, seleksi kepala daerah diperumit masalah sinergi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah apabila pemilihannya dijadikan dalam satu paket. Hal itu dimungkinkan pada pasangan calon yang berasal dari koalisi partai politik.

Namun, harapan untuk membangun kompetisi dalam praktik di lapangan pada banyak kasus ternyata sulit diwujudkan. Misalnya, pada hubungan kerja era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Rupanya pendekatan ilmu manajemen strategis dalam bentuk harapan untuk terjadinya pembentukan hubungan kompetisi itu kalah kuat dibandingkan kekokohan aplikasi ilmu politik dan ilmu sumber daya manusia.

Persaingan antarkelompok lebih menonjol dibandingkan aspek kerja sama antar dan dalam kelompok. Akibatnya, masalah disorganisasi lebih mengemuka dalam praktik di lapangan dibandingkan efektivitas sinergi antara pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mencapai tujuan organisasi pemda secara efektif.

Paradigma di atas dijadikan sebagai strategi yang mengoreksi dampak negatif pilkada langsung. Paradigma tadi juga diperumit kegagalan untuk menjauhkan dari penyakit kronis korupsi. Tercatat 80 persen kasus terkait korupsi kepala daerah, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dihadirkan untuk mencegahnya melalui penegakan hukum antikorupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Alibi justru karena keberadaan KPK, temuan pidana korupsi dan pencucian uang justru mempunyai magnitude yang besar. Alibi lain adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak menggunakan jurus sanksi hukuman seumur hidup, hukuman mati, dan sulitnya mencabut hak politik terdakwa.

Akan tetapi, alibi-alibi tadi tidak mampu menafikan kelahiran ilmu ekonomi politik. Ilmu tersebut telah diadopsi di Indonesia sekitar tahun 1970. Tahun yang jauh dari kelahiran KPK.

Ketika itu ilmu ekonomi politik menjadi semakin populer ketika terungkapnya skandal korupsi pengadaan satelit Palapa, kasus korupsi dana Bulog, dan seterusnya. Ini membukakan mata dan mempertajam telinga tentang keberadaan korupsi sebagai penyakit bawaan yang bersifat kronis menjangkiti lintasan kegiatan ekonomi maupun politik.

Sesungguhnya masalah korupsi dan kegagalan pembentukan strategi kompetisi itu di dunia nyata pada kasus seleksi kepala daerah telah ditemukan pada era sejarah Romawi kuno. Karena itu, persoalan yang dibangkitkan dalam naskah akademik RUU Pilkada di atas tidak dapat dipandang sebelah mata.

Ketika agama baru diyakini sudah tidak ada lagi saat ini, kebaruan yang relevan adalah menggunakan taktik hijrah, yakni pembaruan agama dengan berharap dari penggiatan ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.

Namun, kegiatan korupsi yang mencemari pilkada langsung maupun tidak langsung melalui DPRD ini tidak memandang bulu. Itu disebabkan pegiat agama pun terjangkiti penyakit kronis korupsi pula.

Oleh karena itu, pilihan keputusan politik pilkada adalah dengan cara melokalisasikan kegiatan korupsi secara masif dari kegiatan pilkada langsung untuk kembali ke pemilihan oleh DPRD. Strategi retreat ini terpaksa dilakukan, sebagaimana ketika itu strategi pilkada langsung dibangun sedemikian heroik, ternyata melupakan keganasan atas cemaran dari potensi membesarnya kegiatan pertukaran antara suara dengan uang dan hadiah natura.

Implikasi cemaran tersebut adalah meningkatnya kegiatan pertukaran antara katebelece perizinan dengan gadai dana kampanye maupun sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kapitalisasi modal perseorangan dan kelompok.

Apabila musyawarah mufakat secara aklamasi gagal dilakukan dalam sidang paripurna DPR, opsi keputusan politik secara ekstrem itu sesungguhnya ada dua. Pertama, pilkada langsung dengan perbaikan, dan pilkada tidak langsung oleh DPRD dengan perbaikan.

Dengan memperhatikan kekokohan hukum small number, manfaat lebih besar yang diterima per orang yang berjumlah sedikit itu berpeluang lebih efektif dibandingkan insentif dari manfaat perjuangan pada jumlah orang banyak yang akan diterima per orang dalam memperjuangkan suatu opsi kebijakan. Jadi, opsi pilkada secara tidak langsung oleh DPRD dengan perbaikan itu lebih mungkin diimplementasikan.

Kemudian upaya mengarantinakan anggota DPR untuk memurnikan potensi pertukaran suara dengan janji-janji politik, maupun pertukaran lainnya adalah tindakan prasyarat demi membangun kemurnian independensi dalam memilih keputusan politik.

Namun, independensi itu terkondisikan dependensi loyalitas kepada ketua umum parpol dan timbangan arah perubahan dalam konstelasi politik, di antara koalisi Jokowi-Jusuf Kalla dengan Koalisi “permanen” Merah Putih, ketika kontrak politik koalisi Kabinet Yudhoyono telah di ujung salam perpisahan.

Betapa politik recall telah berfungsi menata independensi anggota yang memilih keputusan politik berbeda itu terlihat telanjang pada mekanisme pemungutan suara secara terbuka. Dalam hal ini, kekokohan antara kekuatan taktik kompetisi dan kooptasi kembali diuji dalam kegiatan pemilihan keputusan RUU Pilkada pada sidang paripurna DPR.

*Penulis adalah Peneliti Indef dan Dosen Universitas Mercu Buana

Sumber : Sinar Harapan

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

SBY Jawab Kemarahan Netizen di @SBYudhoyono

TEMPO.CO, Jakarta – Hampir sepekan para netizen di Twitter meluapkan kemarahan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Mereka marah karena Presiden SBY dinilai plinplan dalam menentukan keputusan saat pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Munculnya #ShameOnYouSBY, #ShameByYou, #ShameByYouAgainSBY, dan #WelcomeMrLiar yang sempat menjadi trending topic di Twitter selama beberapa hari setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Pilkada menjadi penanda kemarahan itu. (Baca: SBY Pastikan Teken UU Pilkada)

Hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014, SBY menjawab kemarahan netizen itu melalui akun Twitternya @SBYudhoyono. »Saya tangkap dan pahami kemarahan publik dan media dalam lima hari ini. Izinkan saya 5 menit saja untuk menjawab,” cuit SBY. (Baca: Eks Hakim MK : Presiden Pilihan MPR Bakal Diktator)

SBY menegaskan bahwa dirinya dan Partai Demokrat tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah tidak lanngsung. Menurut SBY, pemilihan tersebut hanya akan menimbulkan politik uang yang jauh lebih besar dan politik bagi kursi. (Baca: SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia)

“Posisi saya sangat jelas: Saya tidak pilih Pilkada oleh DPRD, karena kemungkinan politik uang akan jauh lebih besar,” cuit @SBYudhoyono. Menurut SBY, dengan disahkannya UU Pilkada, yang akan mengusulkan dan diuntungkan hanyalah partai-partai besar. (Baca juga: Perppu Pilkada SBY Dinilai Blunder)

Sayangnya, usaha SBY untuk mengklarifikasi langkahnya kepada netizen tak bersambut baik. Beberapa pengguna Twitter malah balik ‘menyerang’. “Ya kalau tahu begitu, kenapa malah walk out Pak?” cuit akun @SetraNugroho kepada akun @SBYudhoyono beberapa jam yang lalu. »Draf dari pemerintah sendiri usulannya dua opsi Pak. Kalau tidak setuju sama sekali kenapa harus kasih pilihan,” cuit akun @gitaputrid.

Dalam tweet berikutnya, SBY mengatakan tengah berupaya menjegal UU Pilkada dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). “Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,” kata SBY

DEVY ERNIS

Topik terhangat:

Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:

Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah

Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman

Yusril Beri ‘Pencerahan’ ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada

30
Sep
14

PilPres di MPR, Pintu Menuju Kediktatoran [KONTRAS]

http://www.tempo.co/read/news/2014/09/29/078610539/Pilpres-di-MPR-Kontras-Pintu-Menuju-Kediktatoran

Senin, 29 September 2014 | 15:18 WIB

Pilpres di MPR, Kontras: Pintu Menuju Kediktatoran

Pilpres di           MPR, Kontras: Pintu Menuju Kediktatoran  

Sejumlah Tim Kuasa Hukum pihak terkait (Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla) melambaikan tangan ke arah awak media usai mendengarkan putusan perselisihan hasil Pilpres di Gedung MK, Jakarta, 21 Agustus 2014. MK memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Prabowo-Hatta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan wacana Koalisi Merah Putih menggulirkan kembali pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan hal yang dipaksakan. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)

Apalagi, ujar Haris, wacana itu mencuat seusai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang menetapkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. “Ini jalan menuju suatu (pemerintahan) diktatorial,” kata Haris kepada Tempo di depan Istana Negara, Senin, 29 September 2014. (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada)

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir mengatakan pemilihan langsung adalah produk Barat. Menurut dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. “Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR,” ujarnya pada 12 September 2014. (Baca: ‘SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh’)

Herman beralasan, pemilihan presiden 2014 banyak menimbulkan konflik yang berujung terpecah-belahnya persatuan bangsa. “Kalau pemilihan presiden langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut,” ujarnya. (Baca: 5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan dan UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

Adapun hasil voting dalam Rapat Paripurna DPR Jumat pekan lalu menyepakati pilkada oleh DPRD. Fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, yakni PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan PDIP, PKB, dan Hanura yang mendukung pilakda langsung oleh rakyat memperoleh 135 suara. (Baca: Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo)

TRI SUSANTO SETIAWAN

Ini saran Yusril untuk SBY & Jokowi agar UU Pilkada tak berlaku

Reporter : Ya’cob Billiocta | Senin, 29 September 2014 22:47

Ini saran Yusril untuk SBY & Jokowi agar UU Pilkada tak berlaku

Yusril. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jepang. Yusril diminta pendapat oleh SBY terkait RUU Pemerintahan Daerah, khususnya soal pemilihan kepala daerah.

“Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis,” kata Yusril dalam akun Twitternya, Senin (29/9).

Dengan skenario demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah dan berlaku. Otomoatis, mekanisme pemilihan kepala daerah tetap diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

“Dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat,” kata Yusril.

Usai pertemuan, Yusril juga diminta SBY untuk menghubungi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), membahas skenario tersebut.

“Pada intinya Presiden terpilih Joko Widodo dapat memahami jalan keluar yang saya sarankan, yang saya anggap terbaik bagi semua pihak,” lanjutnya.

Saran Yusril yang diterima Jokowi adalah terkait tidak perlunya menandatangani dan mengundangkan RUU Pilkada.

“Sebab Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi.”

“Intinya Presiden gunakan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945,” sambung Yusril.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kyoto, Jepang, SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Seskab dan Dubes RI untuk Jepang.

Baca juga:
Diserang habis-habisan, SBY dibela keluarga
Kontroversi Amien Rais dari zaman Pilpres sampai UU Pilkada
Effendi Simbolon: Gaya politik Koalisi Merah Putih gerombolan!
Demokrat: Jika pilih pilkada langsung, kenapa tak ikut walk out?

JK nilai SBY serba salah, tak mungkin gugat UU Pilkada ke MK

Reporter : Sri Wiyanti | Senin, 29 September 2014 18:31
JK nilai SBY serba salah, tak mungkin gugat UU Pilkada ke MK

jokowi-jk umumkan struktur kabinet. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com – Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) menilai tidak mungkin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, lantaran utusan pemerintah, yakni Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, telah menyetujui undang-undang tersebut.

“(SBY gugat UU Pilkada ke MK) Tidak mungkinlah, karena utusan pemerintah sudah setuju, menurut Gamawan. Bagaimana bisa presiden menggugat sementara pemerintah sudah setuju?” tutur JK di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

JK menilai, pengajuan judicial review UU Pilkada seharusnya dilakukan oleh rakyat, meski diakui SBY juga bisa mengajukan judicial review apabila menempatkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Jadi harus rakyat, bukan presiden. Dia (SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat) juga ada, tapi mesti rakyat saja,” tutur JK.

JK melihat posisi SBY serba salah. Satu sisi SBY merupakan pucuk pemerintahan, disisi lain SBY merupakan ketua umum partai yang mewakili suara rakyat.

“Kita lihat sajalah. Beliau kan serba salah ya,” tutup JK.

[ian]

Lengser, SBY bakal tinggalkan warisan utang Rp 2.532 triliun

Reporter : Juven Martua Sitompul | Senin, 29 September 2014 17:15

Lengser, SBY bakal tinggalkan warisan utang Rp 2.532 triliun
SBY pidato. ©2013 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com – Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan warisan utang sebesar Rp 2.532 triliun. Utang itu berasal dari pinjaman luar negeri selama pemerintahan SBY.

“Pada tahun 2014, utang Indonesia sebesar Rp 2.532 triliun,” kata Uchok dalam acara diskusi bertajuk ‘Implikasi ekonomi politik utang rezim SBY terhadap rezim Jokowi dan anak cucu bangsa’, di Galery Cafe, Jakarta, Senin (29/9).

Maka, tambah dia, jika Indonesia ingin melunasi utang yang begitu besar itu setiap warga negara dapat dikenakan beban sebesar Rp 10.042.659.

Tak hanya itu, Uchok juga mengatakan bahwa kenaikan utang pada pemerintahan SBY dari 2013 ke 2014 mencapai Rp 157 triliun.

“Karena setiap tahun APBN selalu defisit, setiap tahun juga Indonesia harus mencari pinjaman untuk menutupi defisit,” ucapnya.

Uchok pun menilai di masa pemerintahan mendatang, pemerintah harus mengurangi pengeluaran anggaran yang dinilai tidak produktif. Hal itu dilakukan guna menutup defisit APBN.

“Kalau kita ingin mengetatkan ikat pinggang atau anggaran itu bisa dilakukan, seperti anggaran fasilitas untuk pejabat, perjalanan dinas, belanja operasional, makan minum untuk tamu. Itu bisa diperkecil atau dihilangkan tiap kementerian,” tutupnya.

[bal]
FOLLOW
Senin, 29 September 2014 16:01:00

Wamenkum HAM Denny Indrayana mengaku sedang melakukan kajian bagaimana caranya agar UU Pilkada tidak diberlakukan.

Senin, 29 September 2014 15:28:27

JK mengatakan, sejak dulu dia mendukung pelaksanaan pilkada langsung dan serentak.

Senin, 29 September 2014 15:25:51

Fuad Bawazier: Kondisi perekonomian nasional saat ini tidak sebagus yang diucapkan pemerintah.

Senin, 29 September 2014 14:52:44

Menurut Hamdan, dalam masalah yang disebutnya sebagai kasus kenegaraan itu bukanlah yang pertama.

Senin, 29 September 2014 14:40:26

Mereka menuding Presiden SBY telah berbohong kepada publik dengan berpura-pura mendukung Pilkada langsung.

Senin, 29 September 2014 14:12:59

Joko Widodo ditantang turun tangan langsung mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

Senin, 29 September 2014 13:59:06

Gelar itu diberikan langsung oleh Rektor Universitas Ritsumeikan, Prof Kifoyumi Kawaguchi.

Selasa, 30 September 2014 11:30:21

Massa Bara JP membawa piala raksasa dan keranda mayat sebagai simbol penghargaan terhadap SBY.

Selasa, 30 September 2014 11:28:53

Tidak wajar apabila SBY seolah mencari berbagai jalan untuk menolak RUU yang opsinya didukung oleh menterinya sendiri.

Selasa, 30 September 2014 11:13:10

Puluhan massa itu juga menolak keras SBY jadi Sekjen PBB dan meminta KPK segera menangkap Ibas.

Selasa, 30 September 2014 10:49:03

Jokowi bisa dipersalahkan secara konstitusi karena tidak menandatangani UU yang telah disahkan DPR.

Selasa, 30 September 2014 10:03:47

Walau acara penghadangan batal, Bara JP tetap akan menggelari SBY sebagai bapak antidemokrasi.

Selasa, 30 September 2014 09:42:59

Belasan WNI itu juga merasa kesal dengan SBY karena tak bisa apa-apa soal mekanisme Pilkada lewat DPRD.

Selasa, 30 September 2014 09:11:20

“Sekarang pada konyol dikasih nasehat percuma, bego dan keras kepala,” ucap mantan menteri keuangan era Soeharto ini.

Selasa, 30 September 2014 08:06:00

Partai pimpinan SBY itu dinilai bermuka dua.

Selasa, 30 September 2014 07:35:00

Banyak menuding aksi Demokrat walk out saat paripurna DPR yang membahas RUU Pilkada, berdasarkan instruksi SBY.

Selasa, 30 September 2014 04:03:47

SBY menyatakan sedang menyusun taktik baru buat melawan pengesahan UU Pilkada.

Selasa, 30 September 2014 03:46:57

SBY mengontak Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva buat mencari celah apakah ada cara lain supaya dia bisa menolak.

Selasa, 30 September 2014 01:57:44

“Enggak ada yang penting. Biasa saja soal perjalanan. Kan enggak ada yang gawat,” kata Syarief.

Selasa, 30 September 2014 01:49:25

Wapres Boediono dan sejumlah menteri ikut rapat.

Senin, 29 September 2014 22:47:26

Masih ada harapan pilkada diselenggarakan langsung.

Senin, 29 September 2014 18:31:08

JK menilai bagaimana mungkin SBY menggugat ke MK, sementara Mendagri yang mewakili peme


29
Sep
14

Politik : Presiden Bisa Veto RUU PILKADA

Jika Tidak Setuju, SBY Bisa Veto RUU Pilkada


Minggu, 28 September 2014
alt
JAKARTA- Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya memiliki hak veto yang bisa digunakan untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Pilkada menjadi Undang-undang. Hal ini disampaikan pengamat konstitusi, Hermawanto kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (28/9).
“Jika benar Presiden tidak setuju RUU Pilkada di sahkan maka seharusnya Presiden menggunakan Hak Veto-nya untuk menolak pengesahan RUU Pilkada tersebut,”  ujarnya.
Menurut alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini menjelaskan bahwa ketentuan ini berdasarkan pada makna Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 dengan kata-kata ‘yang telah disetujui bersama’.
 
__._,_.___

Jokowi dorong masyarakat gugat UU Pilkada

Sabtu, 27 September 2014 20:45 WIB |
Pewarta: Wira Suryantala
Jokowi dorong masyarakat gugat UU Pilkada

Paripurna RUU Pilkada — Anggota dewan memprotes pimpinan sidang saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9). Kericuhan terjadi saat pembahasan RUU Pilkada. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

“Bayangkan saja kalau tidak ada pilkada langsung, saya tidak mungkin jadi wali kota, gubernur, dan presiden”

Denpasar (ANTARA News) – Presiden terpilih Joko Widodo mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menggugat hasil keputusan rapat paripurna RUU Pilkada melalui DPRD ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya mendorong masyarakat untuk menggugat RUU Pilkada melalui DPRD itu, karena yang dirugikan adalah rakyat,” katanya seusai melakukan pertemuan dengan aktivis 98 di Denpasar, Sabtu.

Dia menilai bahwa pilkada langsung itu sangat baik karena kedaulatan ada di tangan rakyat. “Bayangkan saja kalau tidak ada pilkada langsung, saya tidak mungkin jadi wali kota, gubernur, dan presiden,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu yakin bahwa rakyat lebih cenderung melakukan Pilkada Langsung daripada Pilkada melalui DPRD.

“Mari kita tunggu hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujarnya.

Sekjen aktivis 98, Adian Napitupulu, juga ikut mendorong masyarakat untuk menggugat RUU Pilkada melalui DPRD dan menunggu hasil keputusan MK. “Jika hasil keputusan MK tidak memihak rakyat (tetap Pilkada melalui DPRD) maka kami akan melakukan aksi,” ujarnya.

Tanggapannya itu mendapat sambutan dan dukungan dari sejumlah aktivis yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Dia menegaskan bahwa acara Konsolidasi Nasional Aktivis 98 bukan pertemuan partai, tetapi pertemuan untuk membahas langkah-langkah strategis aktivis tersebut dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, sejumlah ormas di beberapa provinsi di Indonesia telah melakukan aksi menolak pembahasan RUU Pilkada melalui DPRD karena dianggap tidak mewakili kepentingan masyarakat kecil.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR-RI pada Jumat (26/9) dini hari, akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi-fraksi koalisi merah putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi dalam koalisi Indonesia Hebat dengan tambahan 17 suara dari fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara.

Pimpinan rapat paripurna menetapkan hanya dua opsi untuk divoting, yakni opsi pertama pilkada secara langsung serta opsi kedua pilkada dikembalikan ke DPRD. -WRA/B/I007/I007) 27-09-2014 18:46:14
Editor: Ella Syafputri
__._,_.___

Posted by: iwamardi <iwamardi@yahoo.de>

Terungkap, seseorang yang diutus SBY temui Tuan A dari PDIP

Merdeka.com 

MERDEKA.COM. Presiden SBY mengaku telah berupaya keras untuk memperjuangkan agar RUU Pilkada disahkan dengan memasukkan 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat. SBY bahkan mengaku mengutus seseorang untuk menemui pimpinan DPR yang disebutnya ‘Tuan A’ yang kebetulan berasal dari PDIP.

Siapa yang diutus SBY dan siapa yang ditemui tersebut akhirnya terungkap. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku mendapat telepon dan utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Djoko Suyanto terkait pengesahan RUU Pilkada. Namun, telepon itu tak berarti apa-apa sebab Fraksi Partai Demokrat sudah menyatakan walk out.

Baca juga:
SBY mengaku utus bertemu tuan A dari PDIP, tapi tak direspon

Pramono mengatakan, Djoko menelepon dirinya pada pukul 01.00 WIB. Namun, pada saat itu, Demokrat sudah menyatakan diri untuk tidak mengambil keputusan dalam paripurna pengesahan RUU Pilkada.

“Saya sudah ditelepon Djoko Suyanto pada jam 1 pagi, voting sudah hampir selesai jadi tidak mungkin Partai Demokrat ikut voting,” ungkap Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).

Dia menjelaskan, 10 syarat yang diminta Demokrat padahal sudah disetujui oleh Fraksi PDIP, Hanura dan PKB. Dengan begitu, pilkada langsung bakal menang. Meskipun, ada beberapa yang belum terakomodir di dalam pasal, Pramono menambahkan, hal itu bisa dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nantinya.

“Saya yakin pilkada langsung akan menang. Mengenai 10 poin tadi bisa dituangkan dalam PP. Maka keinginan SBY dan publik akan terakomodir,” jelas dia.

Pramono menduga, SBY tidak mendapatkan laporan yang komplet terkait suasana dalam forum lobi sebelum pengesahan RUU Pilkada.

“Saya menduga SBY tidak mendapat informasi sebenarnya ada orang yang bermain mendisinformasi pada SBY. Bagaimana posisi SBY di YouTube dan press realese beliau benar-benar tidak tahu,” kata Politikus senior PDIP ini.

Pramono tak mau berpolemik soal siapa yang sengaja tidak memberikan seluruh informasi kepada SBY. Namun dia menjelaskan, bahwa PDIP sudah setuju dengan opsi Demokrat yakni pilkada langsung dengan 10 syarat.

“Saya tidak tahu dan tidak mau tahu (siapa orang itu). Bahkan sebelum Demokrat walk out, Mbak Puan sempat komunikasi dengan Syarief. Dia mengatakan bahwa PDIP setuju dengan semua opsi Demokrat,” pungkasnya.

Baca juga:
Ungkap inisiator walk out, Demokrat panggil Pasek dan Ruhut
SBY diminta pertimbangkan dekrit soal RUU Pilkada
Telepon Ketua MK, SBY konsultasi soal RUU Pilkada
Gelar Doktor HC bidang demokrasi untuk SBY sangat menyakitkan
‘SBY dan Ibas dalang pilkada via DPRD’

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi: Jangan dipikir blusukan itu hanya main-main
[FOTO] Dua Lamborghini polisi mejeng di Mal Kelapa Gading
Benyamin dilecehkan YKS, rapper Kojek dongkol
Pemred Obor Rakyat: Yang beredar itu contoh, kami cuma tes pasar
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

http://news.detik.com/read/2014/09/28/161905/2703551/10/pilkada-lewat-dprd-indonesia-dinilai-bisa-lebih-rusak-dari-zaman-orba?9922022

 

Minggu, 28/09/2014 16:19 WIB

Pilkada Lewat DPRD, Indonesia Dinilai Bisa Lebih Rusak dari Zaman Orba

Ayunda W Savitri – detikNews

Diskusi (Ayu/detikcom)

Ramai-ramai Menolak ‘Pilkada DPRD’

Jakarta – Reaksi keras menentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam UU Pilkada yang disahkan DPR, terus dilontarkan berbagai elemen masyarakat. Tokoh agama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo, menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD akan melahirkan zaman Orba jilid 2 yang bahkan bisa jadi lebih buruk.

“Kita mengancam ke depan munculnya terani demokrasi, kekuatan kapital mendikte keputusan dan menghabiskan daulat rakyat. (Sistem negara) Kita bisa lebih rusak daripada zaman Orba,” ujar Romo Benny yang juga tergabung dalam Kelompok Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI).

Hal itu dia ungkapkan dalam diskusi bertemakan ‘Ditemukan: Dalang Pilkada Tak Langsung dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia’ di Restoran Tong Tji, Jalan Menteng Raya, Jakpus, Minggu (28/9/2014).

Benny menilai jika partai politik ‘bermain api’ dengan kapitalisme materi, maka bisa-bisa seorang preman yang akan menduduki kursi pemimpin daerah kelak.

“Ketika kapital berselingkuh dengan partai maka dia hanya melindungi kepentingannya saja. Tidak akan muncul seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Risma dan lain-lain. Preman nanti menjadi bupati dan gubernur,” lanjutnya.

Dia mengatakan, rakyat saat ini sudah melek politik dan semakin pintar melihat mana yang benar atau tidak. Tak ayal, Benny melihat dengan dirampasnya hak memilih rakyat melalui Pilkada via DPRD memicu kemarahan yang menggebu.

“Dikit-dikit ke MK ini menunjukkan rakyat tidak diam dan ini harus dibaca oleh hakim MK. Puncak kemarahan rakyat itu sekarang, parpol pendukung Pilkada tidak langsung akan dihukum (nantinya oleh rakyat),” kata pria yang mengenakan kemeja motif garis-garis tersebut.

“SBY bertanggungjwab terhadap demokrasi yang selama ini dibangunnya. Kalau demokrasi sudah mati dan dikubur lantas apa gunanya dia mengatakan kecewa serta mau mengajukan ke MK,” sambungnya.

Baik Benny maupun Ketua Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, meminta agar Presiden SBY jangan lagi menambah panjang episode drama ini. Sebab bukan hanya rakyat saja yang lelah melihatnya, tetapi juga negara yang dicabik-cabik konstitusinya.

“Kalau kita lihat soal drama politik ini sangat telanjang, SBY dan Partai Demokrat melakukan drama gagal. Ini penghinaan terhadap rakyat seolah seperti keledai yang bisa ditipu. Ini puncak kejahatan yang luar biasa,” tutur Sri.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo

Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo

Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto tiba menghadiri Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai KPU di Hotel Bidakara, Jakarta (3/6). Deklarasi ini mengharapkan masa kampanye Capres dan Cawapres berlangsung tertib dan aman seperti tertuang dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan dalam lima tahun ke depan, ada peluang presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang ini terbuka setelah Rancangan Undang-undang Pilkada tak kangsung berhasil diluluskan di rapat paripurna oleh Koalisi Merah Putih. (Baca: UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

“Jika dalam lima tahun ini koalisi merah putih menguasai DPRD, menguasai kepala daerah, menguasai MPR, maka mudah sekali mengandamen UUD 1945. Jadi rakyat nanti tidak sadar di-bully oleh MPR,” kata Hayono seusai diskusi di Restoran Rarampa, Sabtu, 27 September 2014. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, membenarkan peluang itu. Menurut dia, tujuan akhir politik Koalisi Merah Putih yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto, memang bukan hanya Pemilukada. (Baca: Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo)

“Bukan mustahil pemilu presiden nanti (tak dipilih langsung oleh rakyat),” kata Ikrar. Alasannya, menurut dia, Prabowo tahu persis, sulit bagi dia untuk terpilih lagi dalam pemilihan umum langsung oleh rakyat. (Baca: Sindir Ahok, Prabowo: Kutu Busuk, Kutu Loncat?)

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, gembira dengan disahkannya Revisi Undang-Undang Pilkada. “Cukup menegangkan, tetapi cukup membanggakan, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo saat membuka acara Silaturahmi dan Orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 26 September 2014. (Baca:
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)

Karena itu, Prabowo menyatakan salut dan bangga serta menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada anggota DPR dari Koalisi Merah Putih yang berjuang menggolkan RUU Pilkada. “Saya bangga kepada pelaku Koalisi Merah Putih di parlemen yang gigih dan memperlihatkan bahwa Koalisi Merah Putih adalah koalisi yang riil, nyata, solid, serta punya komitmen kepada idealisme dan ideologi.” (Baca juga: Prabowo Kumpulkan Koalisi Bahas RUU Pilkada)

FEBRIANA FIRDAUS | PRIHANDOKO

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
PPP Sebut 3 Kesalahan Vital Koalisi Jokowi-JK
Istri Gus Dur: Nikah Beda Agama Lebih Baik dari…

Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!

http://news.detik.com/read/2014/09/28/161132/2703536/10/pilkada-dprd-bunuh-demokrasi-karangan-bunga-akan-ditebar-di-depan-istana?9911012

 

Minggu, 28/09/2014 16:11 WIB

Pilkada DPRD ‘Bunuh’ Demokrasi, Karangan Bunga Akan Ditebar di Depan Istana

Ayunda W Savitri – detikNews

Ramai-ramai Menolak ‘Pilkada DPRD’

Jakarta – Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) berkabung atas matinya demokrasi akibat dikabulkannya mekanisme pilkada dikembalikan ke DPRD. Oleh karena itu, kelompok yang secara lantang menolak Pilkada tidak langsung tersebut akan mengirim karangan bunga ke Istana Negara besok sebagai simbol duka cita.

“Besok kita di depan Istana Negara jam 13.00 WIB siang melakukan aksi berkabung dan mengirim bunga sebagai ucapan bela sungkawa,” ujar aktivis sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti di Restoran Tong Tji, Jl Menteng Raya, Jakpus, Minggu (28/9/2014).

Hal ini dikarenakan kekecewaan yang amat sangat dalam terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang tengah diobrak-abrik sejumlah pihak. Menurutnya, DPRD bukan merupakan wajah perwakilan rakyat sehingga tidak memiliki hak untuk menunjuk dan mengangkat kepala daerah karena posisi mereka sejajar.

“DPRD itu bukan wajah perwakilan publik, tapi perwakilan partai. Kalau MPR itu perwakilan publik dan partai. Sekarang bagaimana kelompok partai bernama DPRD diberi kewenangan? Mereka kan cuma dipilih 50 persen dari masyarakat,” imbuhnya geram.

Berbagai dukungan ramai-ramai menolak Pilkada lewat DPRD juga digalang oleh lembaga KontraS. Mereka ingin mengumpulkan massa untuk bersama menggugat keputusan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami harus melakukan perlawanan tidak hanya dalam hukum tapi juga politik. Kami akan menggugat ke judicial review ke MK,” ujar Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Yati Indrayati.

Bersama tokoh agama Romo Benny Susatyo, Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi dan Peneliti Inded Arif Susanto menyarankan agar Presiden SBY melalui Partai Demokrat (PD) untuk tidak melakukan judicial review ke MK. Sebab, mereka menilai langkah itu menambah akhir dari drama yang buruk di penghujung pemerintahannya.

“Saya menyarankan SBY kalau mau dapat respect dari rakyat di akhir masanya ini jangan menggugat ke MK. Khawatirnya, nanti gugatan (dengan semua argumentasinya) itu dibuat lemah sehingga bisa kalah di MK,” kata Chalid.

Opini Anda · Info Anda · Forum · Foto · TV · Seleksi Menteri

  • detikNews
  • Berita

Minggu, 28/09/2014 16:11 WIB

  • UU Pilkada Bukan Lagi Tarung KMP vs Jokowi, Tapi KMP vs Rakyat
  • Refly: Jika Terbukti ada Misinformasi, Presiden Bisa Batalkan UU Pilkada
  • Apa Arahan dari SBY Saat Paripurna RUU Pilkada? Ini Kata Kemendagri
  • Prof Fauzan: Jadi DPRD Diantarkan dengan Uang, Bagaimana Memilih Bupati?

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/27/ikrar-demokrat-gali-kuburannya-sendiri

 

RUU Pilkada

Ikrar: Demokrat Gali Kuburannya Sendiri

Sabtu, 27 September 2014 14:22 WIB

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya tengah dihadapkan pada sebuah pertaruhan citra politik yang sangat besar. Hal itu menyusul sikap Fraksi Demokrat saat pengambilan keputusan UU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

“Ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya,” kata Peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Dalam pengambilan keputusan itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Benny K Harman menyatakan, Fraksi Demokrat bersikap netral setelah sepuluh syarat perbaikan pilkada langsung yang diajukan mereka tak diakomodir menjadi opsi tersendiri dalam pengambilan keputusan. Padahal, sebelumnya, Fraksi PKB, PDI Perjuangan dan Hanura telah menyatakan mendukung usulan Fraksi Demokrat sebagai opsi ketiga.

Sikap yang ditunjukkan Fraksi Demokrat tersebut rupanya menjadi buah bibir masyarakat terutama di media sosial. Bahkan, sejumlah media internasional juga tak luput menyoroti sikap tersebut dan menilai bahwa pengembalian sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi.

“SBY yang kita tahu citra beliau sangat hancur dan itu bukan cuma melalui pemberitaan media social semata tapi juga media internasional membicarakan itu,” ujar Ikrar.

Untuk diketahui, di media social kecaman terhadap SBY mengalir melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono. Kekecewaan itu digambarkan dengan hashtag #ShameOnYouSBY. Ikrar menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat tersebut tak sesuai dengan khitoh perjuangan partai itu ketika pertama kali terbentuk.

“(SBY) tidak mampu merebut hati rakyat dan mengembalikan khitoh Partai Demokrat sebagai partai pembaharu, partai pembela rakyat dan partai tidak korup,” katanya.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

2.500 Foto Copy KTP Dikumpulkan Kontras Tolak RUU Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), berusaha menghimpun aspirasi rakyat terkait penolakan disahkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hingga 10 hari ke depan, KontraS masih mengumpulkan bukti-bukti dari rakyat yang menolak UU yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (26/9/2014). KontraS berusaha mewadahi aspirasi rakyat yang ingin menggugat UU dengan bukti pengumpulan foto copy Kartu Tanda Penduduk.

“Kami menggalang foto copy KTP dari partisipasi rakyat untuk menjadi penggugat UU tersebut ke MK,” ujar Alex Argo Hermowo, Divisi Hak Sipil Politik KontraS di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).

Tujuan dari pengumpulan foto copi KTP didasarkan respon masyarakat yang menolak pengesahan UU Pilkada. Menurutnya pengumpulan foto copy ini merupakan langkah pertama kalinya yang diadakan dengan menggalang dukungan dari masyarakat.

“Kami berusaha menjadi fasilitas, bagaimana masyarakat terlibat dalam keputusan-keputusan pemerintah agar hak pilih masyarakat tidak diambil elit pemerintah,” jelas Alex.

Selain pengumpulan foto copy KTP, Alex menuturkan KontraS juga akan berjuang terus dengan melakukan aksi damai. Aksi ini diadakan sebagai bentuk penolakan atas disahkannya UU Pilkada.

Menurut Kepala Divisi Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia, hingga hari ini pengumpulan foto copy KTP dari rakyat sekitar 2.500 lembar, 857 SMS, dan 285 email dari rakyat sebagai bukti penolakan. Bagi rakyat yang ingin memberikan aspirasinya dapat menghubungi nomor kontak 082217770002 atau melalui email KontraS_98@KontraS.org.

Baca Juga:

Sebelum Diundangkan KPU Masih Gunakan UU Pilkada Lama

Gede Pasek Ungkap Sejumlah Elite Demokrat Diperiksa Komisi Pengawas

Pendemo Tak Masalahkan Gubernur Dipilih DPRD

28
Sep
14

Politik : PilKaDa Oleh DPRD

 # Pilkada Oleh DPRD

Tanda Protes, WNI di Amerika Tolak Ajakan Makan SBY

Minggu, 28 September 2014 09:55 WITA
Tanda Protes,  WNI di Amerika Tolak Ajakan Makan SBY
net
WNI di Amerika menggelar aksi protes terhadap SBY yang tengah lakukan lawatan ke Amerika
 

TRIBUNMANADO.CO.ID – Polemik pengesahan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya terjadi di dalam negeri. Warga Negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat pun turut prihatin. Tanda keprihatinan mereka ditunjukkan dengan mendemo Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang berada di negara tersebut.

“Baru saja saya mendapat berita bahwa SBY didemo di tempatnya menginap di Willard InterContinental Hotel, Washington DC. Hari ini memang dia ada beberapa acara di Washington DC,” kata Made Tony Supriatma, warga Indonesia yang bermukim di New Jersey AS dalam tulisan yang diunggah di akun Facebooknya Sabtu (27/9/2014) saat waktu di Indonesia menunjukkan pukul 14.12 WIB.

Made Tony Supriatma, yang lebih dikenal masyarakat sebagai peneliti militer dan pengamat masalah sosial politik, mengemukakan sebelum ada demo di Washington, dia bergabung dalam aksi serupa di New York beberapa hari sebelumnya. Namun saat itu mereka gagal menemui SBY.

“Ada kabar yang belum dapat saya konfirmasikan bahwa para demonstran ‘diundang’ dinner ke dalam hotel Willard. Namun undangan ini mereka tolak mentah-mentah,” kata Made, mantan aktivis dan alumnus Fisipol Universitas Gajah Mada Yogykarat dan Universitas Cornell New York.

Made mengunggah sejumlah foto yang merekam aksi demo di Washington. Terkait aksi unjuk rasa itu, Made yang komentar-komentarnya tentang politik militer dan masalah sosial politik umumnya banyak dimuat di media di Tanah Air, mengemukakan, banyak warga Indonesia di luar negeri sudah mulai bergerak karena mereka muak terhadap kemunafikan yang dipertontonkan rejim SBY.

“Kita semua muak dengan kemunafikan yang dipertontonkan oleh rezim SBY bersama keluarga dan kroni-kroninya. Kita muak dengan persekutuan senyapnya dengan Prabowo Subianto, Amien Rais, Aburizal Bakrie, Anis Matta dan semua Koalisi Merah Putih itu,” kata Made.

Made mengingatkan warga Indonesia di Tanah Air perlu menyikapi langkah politik SBY dengan waspada setelah UU Pilkada disahkan DPR. “Sodara, persiapkanlah sesuatu menyambut kepulangannya. Kalau dia mengatakan marah dan prihatin … waspadalah. Dari pengalaman, ini tipuan belaka!” demikian Made Tony mengakhiri penjelasannya.

Sebelumnya melalui akun yang sama Made Tony mengatakan dalam hal berkuasa, SBY tidak berbeda dengan Soeharto, presiden Indonesia di era Orde Baru. Dalam berkuasa, keduanya terlihat sangat bertolak belakang.

Namun, betulkah keduanya berbeda? Ataukah mereka memang sama, hanya gayanya saja yang berbeda? “Untuk saya, dua orang ini nggak ada bedanya. Gayanya saja yang berbeda,” tegasnya.

“Suharto itu pendiam. Tidak banyak orang tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, dia akan menggebuk. Susilo, sebaliknya, suka omong dan suka pamer. Tapi omongannya sebetulnya bentuk diam juga. Dia omong yang tidak ada isinya, seperti ‘Saya prihatin …’.” tambahnya.

Suharto itu menurut Made adalah jenis pribadi yang pendendam. Dia tidak segan-segan menggebuk lawan-lawannya. “Istilahnya, ‘twisting arms’ gitulah. Sementara, Susilo itu keliatan sangat anti-kekerasan. Tapi dia pengamal Machiavelli yang baik: Kalau kau tidak bisa menggebuk, maka kau harus bisa menipu! ” demikian tulis Made Tony dari AS.
Pengakuan Made ini belum didapat konfirmasi kepada pihak juru bicara kepresidenan.

Baca selengkapnya di Tribun Manado edisi cetak hari ini, Minggu (28/9/2014).

Update terus informasi terbaru di tribunmanado.co.id

 Ketua Apeksi: Pengesahan UU Pilkada, Biarlah Masyarakat yang Menilai

Minggu, 28 September 2014 09:43 WITA
Ketua Apeksi: Pengesahan UU Pilkada, Biarlah Masyarakat yang Menilai
net
Walikota Manado Vicky Lumentut
 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Paripurna DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) melalui DPRD hingga saat ini terus menuai kecaman berbagai elemen masyarakat, tak hanya di level nasional, tapi di daerah termasuk di Sulut.

Beberapa kepala daerah termasuk yang diusung parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan penolakan.

Wali Kota DR GS Vicky Lumentut yang diketahui juga sebagai Ketua Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Se Indonesia) yang beberapa waktu lalu melakukan aksi demo bersama sejumlah Bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Se Indoensia (Apkasi) dan rekan-rekan Wali Kota lainnya. Guna menolak diterapkannya sistem Pilkada tidak langsung alias dipilih oleh DPRD dan mengabaikan pilihan Rakyat.

Kepada wartawan, Jumat (26/9/2014) pagi di Hotel Swisbell, Wali Kota Lumentut menyatakan penetapan UU Pilkada oleh DPRD baru merupakan langkah awal.

Karena itu, pihaknya meminta warga Kota Manado bisa menahan diri dan menerima dulu hasil sambil menunggu adanya kekuatan hukum tetap. “Adanya UU Pilkada DPRD ini, biarkan masyarakat yang menilai. Kita terima saja dulu, sambil tunggu kekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Utara, Drs Sompie Singal  menyatakan, jika kembali kepada pemilihan dewan, maka itu adalah kemunduran demokrasi karena telah dilewati sebelumnya.

Tapi sebagai kepala daerah taat kepada hukum, sehingga apapun keputusan maka harus mendukung. Tetapi jika masih terdapat cara yang ditempuh dalam rangka pemilihan langsung tentu harus dilakukan. ” Jika ada pemuda yang ingin melakukan yudisial rewiew dan aspirasi maka silakan lakukan karena itu adalah aspirasi, tapi haruslah sesuai aturan dan koridor yang berlaku, ” ujarnya.

Sedangkan Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow (JWS) berpendapat, kemenangan yang diraih Koalisi Merah Putih justru membuka jalan kemengan politik lebih besar bagi koalisi Kerakyatan dengan Jokowi-JK sebagai simbol.

“Karena kemenangan koalisi merah putih diperoleh secara emosional. Bahkan beberapa keputusan politik yang diambil menjelang habis masa jabatan adalah keputusan politik yang sangat kental dengan kepentingan politik elit partai dan mengabaikan keinginan rakyat,” ujarnya Sabtu (27/9/2014).

Lanjut JWS, klimaks dari sikap emosional yakni ketika voting RUU Pilkada dimenangkan oleh koalisi Golkar dan kawan-kawan. “Mengapa PDIP dkk bertahan dan tidak walk out? Artinya PDIP dkk berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena ingin mendengar suara rakyat, mendengar nurani rakyat, turut merasakan apa yg dirasakan oleh rakyat,” ujar Wakil Ketua DPD PDIP Sulut ini.

JWS meyakini, rakyat sedang melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh wakil-wakilnya di DPR RI. Rakyat Indonesia tidak bodoh, yang tidak mengerti politik. “Rakyat Indonesia adalah rakyat yang sadar politik dan melek politik. Yang pasti PDIP dkk pendukung Jokowi-JK punya isu kampanye gratis yang tidak terbantahkan. Bahwa partai pendukung koalisi Jokowi – JK adalah partai yang mau mendengar suara hati dan nurani rakyat,” pungkas JWS.

Dikembalikannya model pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan tidak lagi secara langsung oleh rakyat, dinilai oleh pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka, sebagai sebuah langkah mundur untuk kehidupan demokrasi bangsa ini. Bahkan disebut sebut telah menyimpang dari logika demokrasi yang merupakan cita-cita reformasi 1998.

Disahkannya RUU Pilkada melalui DPRD memantik organisasi kemahasiswaan bergerak. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) adalah salah satu organisasi yang tidak tinggal diam terkait ini. Menurut ketua GMKI Manado, Erick Kawatu, masih ada peluang terakhir untuk membatalkan penetapan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

“Kami melihat masih ada peluang. Yaitu melalui Jucial Review,” kata Erick kepada Tribun Manado, Sabtu (27/9). Dia berharap agar GMKI secara nasional dapat menginisiasi pengajuan Judicial Review di MK.

“Untuk itu, melalui perhelatan Kongres Nasional Ke 34 GMKI yg akan dilangsungkan pada 29 september – 4 Oktober di Kota Pontianak, kami akan melakukan konsolidasi organisasi untuk kemudian mempersiapkan advokasi konstitusional melalui saluran legitimate yaitu, Judicial Review di MK. Mudah2an Langkah ini dapat didahului dengan aksi damai seluruh Civitas GMKI se Indonesia,” ujarnya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado Sitti Musa juga menyatakan penolakan mereka terhadap UU Pilkada melalui DPRD.

“Pemilihan melalui DPR memangkas hak rakyat untuk memilih pemimpin dan secara tidak langsung mencederai demokras!,” ungkap Sitti secara spontan saat dimintai tanggapan Tribun Manado, Sabtu (27/9/2014).

Sitti menuturkan organisasinya akan mengelar pertemuan khusus untuk membahas tentang keputusan DPR RI berkaitan RUU itu.(fin/dit/kel/tos)

Baca selengkapnya di Tribun Manado edisi cetak hari ini, Minggu (28/9/2014).

Update terus infromasi terbaru di tribunmanado.co.id

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Fransiska_Noel

Berita dan Foto

 

Minggu, 28 September 2014 12:44:37

“Kalau undang-undang (pilkada) belum direvisi. Kalau masih langsung, saya akan ikut lagi,” kata Ahok.

Minggu, 28 September 2014 12:23:18

“Karena itu dia kehilangan legitimasi, karena dia bukan penjelmaan rakyat,” ujar Refly.

Minggu, 28 September 2014 10:46:04

Dalam aksinya, Koalisi Kawal RUU Pilkada juga mengecam Presiden SBY yang dinilai perampas hak politik rakyat.

Minggu, 28 September 2014 08:32:00

Prabowo pun sempat menyampaikan pidato dengan wajah berseri-seri.

Minggu, 28 September 2014 05:32:00

Aksi penghadangan dilakukan untuk menyerahkan gelar ‘Bapak Anti Demokrasi’.

Minggu, 28 September 2014 01:11:00

Sebelum menghilang hashtag ini telah mencapai lebih dari 250 ribu kicauan.

Minggu, 28 September 2014 00:01:00

“Bismillah, nanti saya akan berjuang bersama rakyat. Saya tidak lagi (melihat) dari partai manapun.”

Sabtu, 27 September 2014 23:46:00

“Mengapa tembok DPR begitu rapat dan tidak bisa mewadahi ruang itu,” keluh SBY.

Sabtu, 27 September 2014 23:33:00

Kondisi itu membuat calon lain di luar parpol akan kesulitan untuk mencalonkan diri.

Sabtu, 27 September 2014 23:26:33

SBY mengaku telah berjuang bersungguh-sungguh demi rakyat.

Sabtu, 27 September 2014 23:03:00

Muladi menilai pilkada via DPRD merupakan perbaikan dari era Orde Baru.

Sabtu, 27 September 2014 22:19:00

Bagi Jokowi, RUU Pilkada telah merampok hak rakyat.

Sabtu, 27 September 2014 21:35:00

Muladi juga menantang KPK membuktikan DPRD jadi sarang koruptor.

Sabtu, 27 September 2014 18:33:00

Politikus Partai Golkar ini mempersilakan jika ada pihak yang ingin menggugat RUU Pilkada ke MK.

Sabtu, 27 September 2014 13:02:00

Trendingnya RUU Pilkada juga diwarnai oleh sebuah puisi hasil ciptaan aktivis ’98, Wiji Thukul berjudul Peringatan.

Sabtu, 27 September 2014 12:08:48

Padahal Amien Rais dulu memperjuangkan pilkada langsung, kini justru menolaknya.

Sabtu, 27 September 2014 11:18:21

Padahal sebelumnya Demokrat menegaskan mendukung pilkada langsung.

Sabtu, 27 September 2014 10:50:08

Mereka menilai demokrasi di Indonesia telah mati dengan kembali pilkada melalui DPRD.

Sabtu, 27 September 2014 09:31:00

Demokrat memilih walk out saat voting lantaran usulan pilkada langsung dengan 10 syarat tidak diakomodir.

Sabtu, 27 September 2014 08:51:00

Mereka yang tidak setuju Pilkada lewat DPR, protes dengan berbagai cara, termasuk kepala daerah.

Sabtu, 27 September 2014 08:10:00

Dalam RUU tersebut, disebutkan pemilihan kepala daerah harus melalui DPRD.

Sabtu, 27 September 2014 07:46:00

Fraksi Demokrat walk out saat sidang paripurna RUU Pilkada.

Sabtu, 27 September 2014 07:02:00

Amien Rais mengaku sujud syukur saat Demokrat walk out di RUU Pilkada. Dia pun berpidato menentang Jokowi.

Sabtu, 27 September 2014 06:43:00

Kritik hingga kecaman lantas dialamatkan kepada Demokrat karena walk out.

Sabtu, 27 September 2014 05:40:00

Disahkannya UU Pilkada ternyata tidak berlaku di seluruh Indonesia.

Sabtu, 27 September 2014 01:41:00

Menurut Ibas, aksi walk out Partai Demokrat merupakan bentuk kekecewaan lantaran opsinya tidak diterima di paripurna.

Sabtu, 27 September 2014 00:45:00

Akibat kader partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out, akhirnya voting memenangkan pilkada via DPRD.

Sabtu, 27 September 2014 00:40:52

Pantauan merdeka.com, Sabtu (27/9), hastag #ShameOnYouSBY sudah digunakan sekitar 171.700 kali.

Sabtu, 27 September 2014 00:15:00

RUU Pilkada juga dinilai bentuk ‘pembunuhan berencana’ terhadap demokrasi di Indonesia.

Sabtu, 27 September 2014 00:05:00

“DPR??? wakil rakyat? saya kira rakyat tidak perlu diwakili oleh mereka lagi.”

Sabtu, 27 September 2014 00:01:00

Meme-meme yang menghiasi media sosial ini merupakan sikap rakyat terhadap SBY terkait UU Pilkada tidak langsung.

Jumat, 26 September 2014 21:53:58

SBY pertanyakan siapa yang memberi mandat DPRD untuk memilih kepala daerah.

Jumat, 26 September 2014 21:30:00

Politisi PKS itu hanya ingin mengurusi warga Jabar ketimbang harus mengomentari ‘terampasnya’ hak politik rakyat.

Jumat, 26 September 2014 21:22:43

70 persen lebih rakyat setuju pilkada tetap langsung.

Jumat, 26 September 2014 21:02:00

“Wong aku ini loh nggak tahu apa-apa, komunikasi-komunikasi politik opo, aku nggak tahu,” pungkas Risma.

Jumat, 26 September 2014 20:58:00

Menurut Wiranto, pilkada langsung merupakan bentuk pengakuan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Jumat, 26 September 2014 20:08:18

“Saya kira pada waktunya (Partai Demokrat) akan bersama kita,” tutur Fadli.

Jumat, 26 September 2014 19:11:23

Spesialis khusus yang diberikan DKI Jakarta hanya sebatas otonomi daerah dan penambahan jumlah anggota DPRD.

Jumat, 26 September 2014 19:05:54

Undang-undang khusus DKI itu diteken Presiden SBY 30 Juli 2007.

Jumat, 26 September 2014 18:38:33

“Karena DKI ini kan memiliki kekhususan. Coba buka undang-undang, itu sudah diamanatkan, itu sudah konstitusi.”

Jumat, 26 September 2014 17:50:28

Prabowo menilai, proses pilkada langsung merusak sisi kehidupan masyarakat Indonesia melalui politik uang.

Jumat, 26 September 2014 17:03:13

“Soal bubar atau tidak, tentunya kami ikuti aturan aja, prinsipnya kami serba siap,” kata Teguh.

Jumat, 26 September 2014 16:45:07

KPU tak bisa dibubarkan meski sudah tak punya kewenangan besar. Sebab lembaga KPU diatur dalam konstitusi.

Jumat, 26 September 2014 16:41:58

“Tetapi semangat mereka kan mau mengganti semua,” kata Ahok.

Jumat, 26 September 2014 16:37:10

PKS meminta para mitra koalisi tak tergiur tawaran menteri Jokowi.

Jumat, 26 September 2014 16:03:06

Muzani yakin UU Pilkada tak akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumat, 26 September 2014 15:53:24

“Hidup Demokrat,” kata Amien Rais.

Jumat, 26 September 2014 15:29:35

Pengaruh terhadap pergerakan saham hanya bersifat sementara.

Jumat, 26 September 2014 15:19:25

Koalisi Merah Putih mengembalikan kepala daerah kembali dipilih DPRD.

Jumat, 26 September 2014 15:09:49

Jika ingin pilkada lewat DPRD juga berlaku di DKI, maka UU Nomor 29 Tahun 2007 juga harus direvisi.

Jumat, 26 September 2014 14:56:54

“Kita belum tahu bagaimana metode pengawasan pada pilkada yang dipilih oleh parlemen,” kata Parsadaan.

Jumat, 26 September 2014 14:55:37

“Nanti kita lihat UU yang berlaku sejauh mana peran KPU, di ruang mana kita diberikan peran,” papar Dewa Raka.

Jumat, 26 September 2014 14:45:58

PDIP kecewa Demokrat tiba-tiba walkout.

Jumat, 26 September 2014 14:14:11

Pilkada lewat DPRD akan bisa menghemat anggaran puluhan triliun.

Jumat, 26 September 2014 13:36:35

Menurut Ganjar, hal itu harus dilakukan lantaran akan membuat pemborosan anggaran negara.

Jumat, 26 September 2014 13:34:15

Saat memilih anggota DPRD di pemilu lalu, rakyat masih berpikir kepala daerah tetap dipilih rakyat.

Jumat, 26 September 2014 12:57:52

Ganjar mengaku akan mendiskusikan dengan PDIP langkah-langkah apa yang akan diambil oleh partai.

Jumat, 26 September 2014 12:52:12

Sebagai partai pemerintah, Partai Demokrat seharusnya terlibat dalam pengambilan keputusan.

Jumat, 26 September 2014 12:43:30

“Kalau sistemnya seperti ini, saya pensiun saja. Kan saya produk dari itu (Pilkada langsung),” ujar Ganjar.

Jumat, 26 September 2014 12:08:37

Jokowi tak ingin berkomentar lebih jauh dengan keputusan DPR tadi malam.

Jumat, 26 September 2014 11:46:43

Ahok memilih tak akan mencalonkan kembali sebagai kepala daerah karena dipilih DPRD.

Jumat, 26 September 2014 11:39:59

“Hari ini para Wali Kota sedang berkoordinasi dengan ketua Apeksi di Manado. Kita harus optimistis,” ujar Emil.

Jumat, 26 September 2014 11:21:25

Saya enggak kecewa, ini demokrasi, harus kita terima aja apa adanya,” kata Ahok.

Jumat, 26 September 2014 11:11:12

“Bagi kita memilih langsung itu hak fundamental, ibaratnya kaya berjodoh mau kawin paksa atau dijodohkan,” kata Emil.

Jumat, 26 September 2014 11:09:33

“Penak jamanku toh? Eh balik lagi toh. Orde Baru jilid II”

Jumat, 26 September 2014 10:39:21

Bagi Ahok, setiap keputusan yang dibuat DPR, hasilnya memang selalu mengecewakan.

Jumat, 26 September 2014 10:20:22

Jokowi kecewa dengan hasil RUU Pilkada. Menurutnya, keputusan DPR itu telah mencederai kepercayaan rakyat.

Jumat, 26 September 2014 10:13:17

SBY menyatakan kecewa atas hasil voting RUU Pemilihan Kepala Daerah di DPR.

Jumat, 26 September 2014 10:01:06

Foto sindiran SBY sebagai ‘Bapak Pilkada Tak Langsung’ juga ramai di-posting di Twitter.

Jumat, 26 September 2014 09:36:49

Rakyat Indonesia kini tidak bisa memilih langsung kepala daerahnya sendiri.

Jumat, 26 September 2014 09:05:14

Dini hari tadi, setelah melalui rapat paripurna maraton RUU Pilkada akhirnya disahkan.

Jumat, 26 September 2014 08:01:15

Instruksi SBY yang meminta Demokrat untuk memperjuangkan pilkada langsung sepertinya menjadi retorika politik ala SBY.

Jumat, 26 September 2014 06:16:27

“Kami terima kasih PDIP, PKB dan Hanura tidak pakai walk out, kita biasa saja,” tutur Hidayat.

Jumat, 26 September 2014 06:00:04

“Semoga Tuhan bersama kita,” kata Emil.

Jumat, 26 September 2014 04:41:10

“Tapi tiba-tiba walk out, dan tetap mengatasnamakan kepentingan rakyat, ini sangat aneh,” tutur Pramono.

Jumat, 26 September 2014 03:16:22

Sebanyak 226 suara memilih Pilkada melalui DPRD, sedangkan 135 suara memilih Pilkada langsung.

Jumat, 26 September 2014 01:55:34

Sebanyak 135 orang anggota DPR mendukung pilkada langsung. Sementara 226 orang mendukung pilkada dari DPRD.

Kamis, 25 September 2014 16:47:58

Masyarakat akan merasa ikut terjun dalam menjalankan demokrasi dengan pilkada langsung.

Kamis, 25 September 2014 15:39:43

Menurut Hidayat Nur Wahid, pilkada langsung bisa menyebabkan gesekan antar pendukung.

Kamis, 25 September 2014 14:35:33

“Itu enggak boleh, kita taat azas,” ucap Bendum Partai Golkar, Setya Novanto.

Kamis, 25 September 2014 14:08:47

Jika dipaksakan Pilkada lewat DPRD, KPK menilai kerugian negara akan berdampak pada ‘pencurian’ duit APBD dan APBN.

Kamis, 25 September 2014 12:06:07

“Bagi saya sederhana kalau dipilih oleh DPRD, saya berhenti saja,’ tegas Ahok.

Kamis, 25 September 2014 09:19:49

DPP PPP yakin mendukung Pilkada lewat DPRD karena sudah mengevaluasinya sejak 1 Januari 2005 silam.

Rabu, 24 September 2014 12:03:01

Romi yakin anggota Fraksi PPP DPR tak akan melawan perintah partai saat voting besok.

Rabu, 24 September 2014 11:06:34

Tuntutannya, mereka ingin partai politik di DPR mendukung Pilkada Langsung dalam draft RUU Pilkada.

Selasa, 23 September 2014 13:26:02

“Nanti anda lihat seperti Demokrat sebagai anggota fraksi tetap condong memilih Pilkada tidak langsung,” kata Hidayat.

Senin, 22 September 2014 18:05:39

Mereka menilai Pilkada via DPRD melanggar prinsip partai berlambang pohon beringin tersebut.

Jumat, 19 September 2014 15:22:20

“Pilkada lewat DPRD adalah mencoba mencabut hak hakiki, hak politik rakyat sendiri,” kata Mega.

Kamis, 18 September 2014 14:49:20

Problem biaya tinggi yang selama ini menyelimuti pilkada jangan sampai merenggut esensi demokrasi.

Kamis, 18 September 2014 14:47:08

83,07 persen responden salahkan SBY, karena SBY dinilai tokoh kunci menghentikan upaya pengebirian hak politik rakyat.

Senin, 15 September 2014 11:11:10

Jika ada masalah, pemilihan langsung harus dibenahi. Bukan mengusulkan sistem mundur yang sudah usang.

Jumat, 12 September 2014 08:06:48

“Sekarang saya tanya DPRD ini wakil rakyat atau tidak, atau dia hanya delegasi?” kata Gamawan.

Kamis, 11 September 2014 21:30:39

Agung mengatakan kemungkinan adanya praktik politik uang di DPRD sangat kecil.

 1  2  3  4  5  
27
Sep
14

PARRINDO : Problem Kinerja Legislator DPRRI ?

Cabut Hak Pensiun Legislator DPRRI

Jumat, 26 September 2014 – 13:46 WIB

 Logo PARRINDO

Suara Pembaca:
Cabut Hak Pensiun Legislator DPRRI

Punishment berupa Cabut Hak Pensiun Legislator DPRRI 2009-2014 adalah layak diberlakukan, bilamana benar berita sebagai berikut :

Rabu, 24 September 2014.

“Ternyata UU Produk DPR Banyak Bernilai Sampah.”

Sebagaimana dimuat sebuah situs berita online, sejak reformasi hingga dewasa ini DPR kita sudah membuat 428 UU. Nyaris rakyat tak bisa bergerak, ke sana kemari berhadapan dengan UU. Sayangnya, kata Dr. Bayu Dwianggono dari Universitas Negeri Jember, banyak UU yang sebetulnya tak layak diundangkan, karena berbenturan dengan UU lain. Itu artinya, banyak UU produk DPR bernilai sampah belaka.

Pejabat kita memang selalu mendewakan kwantitas ketimbang kwalitas. Yang jadi menteri, merasa tak bekerja jika tidak membuat UU. Yang di DPR idem ditto, merasa kerja all out bila banyak menelurkan UU selama masa baktinya. Sinyalemen seperti ini pernah terlontar dari Mahfud MD saat menjadi Ketua MK. Padahal realitasnya, banyak pasalnya yang diujimateri, bahkan sampai dibatalkan secara keseluruhan. Itu artinya bahwa kwantitas tidak menjamin kwalitas.

Tugas DPR salah satunya memang menyusun UU, baik itu inisiatif sendiri maupun atas masukan pemerintah. Tapi kan tidak semua masalah di-UU-kan, bisa dibuat PP (Peratuan Pemerintah) atau Perpres (Peraturan Presiden). Tapi yang terjadi, sedikit-sedikit bikin UU, sedikit sedikit bikin UU, sehingga rakyat selaku pengguna UU nyaris tak bergerak, karena ke sana kemari berhadapan dengan UU.

Alkisah, Dr. Bayu Dwianggono dari Unej Jember dalam bukunya “Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia” menulis, dari 428 UU produk DPR itu setidaknya ada 14 UU yang tidak layak diundangkan. Soalnya banyak permasalahan yang  sudah dibahas dalam UU lain. Maka sang doktor hukum itu menyebut, UU yang tak layak itu di antaranya: UU Pornografi, UU Kepemudaan, UU Perpustakaan, UU Penyuluh Pertanian, UU Pramuka, dan UU remeh temeh lainnya.

Mengapa DPR getol sekali bikin UU, karena setiap kementrian bikin UU, anggarannya bisa sampai Rp3 miliar. Dari UU ini pula wakil rakyat punya alasan untuk klintong-klintong ke luar negeri dengan alasan riset atau pendalaman RUU yang sedang dibahas. Karena itu pula meski banyak produksi UU yang mentah dan tak tercapai target, DPR terus getol bikin UU. Sebab setiap ada pembahasan perundangan, itu artinya akan menambah pemasukan!

Jakarta, 26 September 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Sabtu, 27 September 2014 10:13 WIB
Panglima TNI Sematkan Wing Kehormatan Free Fall
Sabtu, 27 September 2014 09:25 WIB
Jokowi Hadiri Konsolidasi Aktivis 98 di Bali
Sabtu, 27 September 2014 07:32 WIB
Jangan Gunakan Konstitusi di Luar UUD 1945 !
Sabtu, 27 September 2014 05:40 WIB
Revolusi Dewa-Dewa
Jumat, 26 September 2014 23:48 WIB
Sikap SBY dan Partai Demokrat Melukai Rakyat

Kecewa dan Walk Out Bukan Legal Standing Uji Material Konstitusional

 

Sabtu, 27 September 2014 – 08:04 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Kecewa dan Walk Out Bukan Legal Standing Uji Material Konstitusional

Pengajuan permohonan uji material UU PilKaDa 26 September 2014 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh pihak yang telah menyatakan “kecewa” di muka publik bahkan “walk out” di sidang paripurna DPRRI, sebetulnya tidak dapat dikualifikasi sebagai “kerugian konstitusional” yang dipersyaratkan bagi status “legal standing” atau “kedudukan hukum” di muka peradilan konstitusi.

Oleh karena itu pengutaraan keinginan ajukan permohonan uji material tersebut diatas adalah tidak cukup dimengerti.

Apalagi RUU PilKaDa adalah prakarsa pemerintah yang notabene adalah terkait erat dengan partai pemerintah yang justru memamerkan “walk out” tersebut, maka jelas tidak tepat meniatkan ajukan permohonan uji material karena justru akan memunculkan kontroversi penyikapan yang terkesan tidak taat azas.

Praktek politik tidak taat azas jelas menunjukkan karakter berpolitik yang labil bahkan dapat dianggap kurang bahkan lemah kepribadian kalau tidak mau disebut sebagai “split personality”.

Memang kenegarawanan perlu diperkaya oleh Trilogi 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998) guna menghindari produk2 politik antiklimaks yang memalukan (shameonyou).

Jakarta, 27 September 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

 BERITA LAINNYA

Berita Terkini
Sabtu, 27 September 2014 10:13 WIB
Panglima TNI Sematkan Wing Kehormatan Free Fall
Sabtu, 27 September 2014 09:25 WIB
Jokowi Hadiri Konsolidasi Aktivis 98 di Bali
Sabtu, 27 September 2014 07:32 WIB
Jangan Gunakan Konstitusi di Luar UUD 1945 !
Sabtu, 27 September 2014 05:40 WIB
Revolusi Dewa-Dewa
Jumat, 26 September 2014 23:48 WIB
Sikap SBY dan Partai Demokrat Melukai Rakyat

Tiga Indikasi MK Tolak Gugatan UU Pilkada

Jum’at, 26 September 2014 10:51 wib | Fiddy Anggriawan – Okezone

Tiga Indikasi MK Tolak Gugatan UU Pilkada Tiga Indikasi MK Tolak Gugatan UU Pilkada (foto: Okezone) JAKARTA – Mayoritas anggota DPR mendukung Undang-undang (UU) Pilkada, namun tak sedikit juga yang menolak. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku akan menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Said Salahudin, mengatakan memang UU Pilkada berpotensi besar digugat ke MK oleh banyak pihak seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh lembaga survei hingga partai politik yang tidak setuju dengan UU Pilkada).

“Putusan ini pasti digugat, teman-teman LSM akan mendesak Pilkada Langasung, juga termasuk kelompok kepentingan lembaga survei. bukan mustahil mereka maju ke MK,” ungkap Said kepada Okezone, Jumat (26/9/2014).

Namun, Said menduga, ada tiga indikasi MK menolak gugatan UU Pilkada. Pertama. MK dalam sejumlah putusannya menyatakan, ini open legal policy, bagaimana cara pemilihannya diserahkan kepada pembentuk UU. “Sekarang DPR sudah memilih melalui mekanisme voting,” tegasnya.

Indikasi kedua, lanjut Said, MK sudah mengeluarkan Putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pilkada bukan rezim pemilu, sehingga MK tidak lagi bisa menangani sengketa pilkada.

Kemudian, indikasi ketiga, MK juga telah mengeluarkan putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004. Ini semakin menegaskan bahwa sengketa pilkada tidak bisa lagi disidangkan oleh hakim konstitusi. “Kans gugatan di MK memang masih 50-50, tapi kemungkinan ditolak indikasinya seperti yang saya kemekukakan tadi,” terang Said.

Dia pun khawatir, UU Pilkada akhirnya secara final benar-benar diterapkan. Sebab, menurut dia pilkada dengan sistem saat ini masih relevan tentu dengan perbaikan-perbaikan. “Memang masih banyak yang harus diperbaiki agar biayanya tidak lagi tinggi konflik diminimalisir, politik uang bisa ditekan dan seterusnya,” pungkasnya.(fid) (ahm)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

PDIP Gugat UU Pilkada ke MK

Sabtu, 27 September 2014 14:09 wib | Bayu Septianto – Okezone

PDIP Gugat UU Pilkada ke MK PDIP Gugat UU Pilkada ke MK (Foto: Okezone) JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengesahan RUU Pilkada.

“Jalan Mahkamah Konstitusi akan kita tempuh,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP, Aria Bima dalam Diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9/2014).

Menurut Aria, PDIP akan mencari para pendukung yang punya argumentasi kuat untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa pilkada langsung sudah tepat.

Partai berlambang banteng ini, kata Aria juga bakal menyiapkan pengacara ahli tata negara untuk menghadapi sidang di MK nanti.

“Saya berharap Mahkamah Konstitusi tidak dipolitisasi untuk bicara soal uji publik Undang-Undang Pilkada ini,” tukas Wakil Ketua Komisi IV tersebut.

Undang-Undang Pilkada disahkan melalui voting. Sidang paripurna itu pun diwarnai dengan aksi walk out Partai Demokrat lantaran 10 opsi yang mereka ajukan untuk pilkada langsung tidak diterima secara penuh oleh fraksi-fraksi lainnya.
(crl)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini

UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini  

Mendagri Gamawan Fauzi dengan para pimpinan DPR saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014. Hasil perhitungan voting menunjukkan sebanyak 135 suara mendukung Pilkada langsung, sedangkan 226 suara mendukung Pilkada dipilih DPRD. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta – DPR telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Jumat dinihari, 26 September 2014. Dalam putusan yang diambil melalui voting itu, fraksi pendukung pilkada lewat DPRD, yakni PAN, PPP, Gerindra, PKS, dan Gerindra, unggul dengan 256 suara.

Tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB, mengantongi 135 suara. Walhasil, RUU Pilkada disahkan. Pengesahan itu memastikan pemilihan kepala daerah akan dilakukan lewat DPRD, tidak lagi langsung oleh rakyat.

Meski RUU Pilkada telah disahkan, ada empat daerah di Tanah Air yang ‘kebal’ dengan aturan ini. Alasannya, daerah-daerah tersebut memiliki undang-undang yang lebih khusus. Berikut daerah yang dimaksud.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Kepemimpinan DKI Jakarta berubah sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta. Dalam peraturan itu, Pasal 10 disebut DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang gubernur dibantu oleh satu orang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Fauzi Bowo mengawali kepemimpinan Jakarta sejak diterapkannya undang-undang itu. Sedangkan untuk jabatan wali kota, DKI Jakarta berbeda dengan daerah lain. Pasal 19 menyebut wali kota/bupati diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil.

Daerah Istimewa Aceh
Daerah lain yang juga berbeda dalam proses penetapan pemimpinnya adalah Aceh. Dibanding Jakarta, Aceh sudah terlebih dahulu mempunyai peraturan yang berbeda. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebut gubernur dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penetapan bupati dan wali kota Aceh berbeda dengan Jakarta. Menurut Pasal 1 Ayat 9 bupati/wali kota dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Papua
Proses pemilihan pemimpin Papua berlangsung panjang. Awalnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 7 disebutkan bahwa gubernur diusulkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Kemudian mekanisme itu diubah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2008 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Perppu itu menyebut gubernur dipilih melalui pemilihan langsung.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi pada Maret 2011 menolak uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Mahkamah tidak menganggap pemilihan gubernur Provinsi Papua merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda. Sehingga pemilihan gubernur Papua tetap dilakukan secara langsung.

Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang posisi gubernur dan wakil gubernur DIY. Dalam Pasal 18 ayat c menyebutkan, posisi Gubernur dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur dijabat Adipati Paku Alam.

EVAN | PDAT (Sumber Diolah Tempo)

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
‘Jangan Ada Pemberlakuan Jilbab untuk Non-Muslim’
Parkir Meter, DKI Raup Rp 120 miliar Setahun
Dolmen Ditemukan di Semak-semak Gunung Padang
RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat
Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat

Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!

Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!  

Ketua MPR Sidharto Danusubroto. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto menilai agenda reformasi telah dibajak oleh para wakil rakyat. Sebabnya, politikus menghapus pemilihan langsung oleh rakyat dan menggantinya dengan pemilihan melalui DPRD.

Ia menyesalkan perjalanan demokrasi di Indonesia yang sudah diapresiasi dunia justru mengalami kemunduran. Menurut Sidarto, hal itu akibat pertarungan antarelite di DPR.

Voting terhadap RUU Pilkada membuka mata kita dan dunia bagaimana agenda reformasi rakyat dibajak justru oleh para wakil rakyat,” ujar Sidarto, Jumat, 26 September 2014. (Baca: RUU Pilkada, Demokrat Dinilai Bohongi Publik)

Ia menuturkan pilkada langsung oleh rakyat menuju kedewasaan dengan memunculkan tokoh-tokoh yang menang tanpa politik uang, seperti Tri Rismaharini, Ahok, Jokowi, Azwar Anas, dan Ridwan Kamil. Menurut ia, kemunculan tokoh-tokoh seperti ini terancam mandek.

“Pilkada via DPRD bukan saja merampas hak politik, tetapi juga hak ekonomi rakyat,” ujarnya.

Ia mengimbau agar polarisasi kekuatan politik di DPR yang mengganggu demokrasi harus diakhiri. Justru saatnya DPR menjalankan agenda pendalaman demokrasi. Dengan begitu, kesejahteraan dan keadilan bisa terdistribusi.

“Saatnya beralih dari isu demokrasi prosedural ke demokrasi substansial,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. (Baca: RUU Pilkada, SBY Kecewa Voting DPR)

Ia menyarankan elite politik membuat kesepakatan baru yang mewujudkan kemakmuran ekonomi bagi rakyat. Sidarto sangat menyayangkan jika Indonesia kalah memanfaatkan peluang memenangkan kompetisi ekonomi regional dan global akibat kegagalan menciptakan pemerintahan yang kuat.

“Hanya kestabilan politik yang bisa menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan rakyat,” tutur Sidarto. (Baca: RUU Pilkada, SBY Pasrah dengan Keputusan DPR)

MUH SYAIFULLAH

Terpopuler:
RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta
Walkout Paripurna RUU Pilkada, Demokrat Pengecut
Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat
KPK Hattrick Tangkapi Gubernur Riau
RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat

Walkout Demokrat Skenario Koalisi Merah Putih

 Walkout Demokrat Skenario Koalisi Merah Putih

JAKARTA – Walkout Fraksi Partai Demokrat dalam pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah mengubah peta dukungan pada pemilihan kepala daerah langsung Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy mengatakan manuver Partai Demokrat memang sudah dirancang sejak awal oleh Koalisi Merah Putih Demokrat melakukan political gimmick trik politik sehingga tak kehilangan simpati publik kata Romi-sapaan Romahurmuziy-di sela rapat pleno Partai Persatuan Pembangunan di Balai Kartini Jakarta kemarin Itu sesuai dengan desain yang.

 Jakarta45
Sabtu, 27 September 2014
FREE!

MK Bisa Batalkan Pasal Pemilihan Lewat DPRD

JAKARTA – Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Widodo Ekatjahjana, yakin Mahkamah Konstitusi akan membatalkan pasal mengenai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Argumentasinya, pelaksanaan pemilihan lewat DPRD hanya berdasarkan tafsir terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

“Kedaulatan yang paling tinggi itu ada di tangan rakyat. Kita harus memahami secara cermat substansi Pasal 18 ayat 4 UUD 1945,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut Widodo, Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Sedangkan Pasal 1 ayat 2 menggariskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Jika Pasal 1 dan Pasal 18 dihubungkan, ucap dia, berarti konstitusi memberi amanat untuk melaksanakan pemilihan langsung.

“Pemilihan melalui DPRD hanya tafsir segelintir orang. Pada kenyataannya, yang dimaksud pemilihan secara demokratis itu ya dipilih langsung oleh rakyat,” ucapnya.

Mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan berpendapat, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah tidak berlaku sejak amendemen UUD 1945 kedua pada 2000. Di dalam Pasal 18, tuturnya, ada aturan kepala daerah dipilih secara demokratis. Artinya, amendemen saat itu mengamanatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dengan cara pemilihan langsung. “Amanat konstitusi tidak memberikan lagi wewenang kepada DPRD untuk memilih kepala daerahnya,” tuturnya.

Namun peluang dibatalkannya oleh MK hanya 50 persen karena mekanisme pemilihan langsung atau pun melalui DPRD sama-sama tidak melanggar konstitusi. “Tergantung bagaimana majelis hakim menentukannya.”

Anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Veri Junaidi, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan berkas gugatan ke MK. Rencana uji materi ini mendapat dukungan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. “Kami akan menggunakan jalur MK,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

“Karena ini keputusan politik, kami akan menguji dari aspek keadilan,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, yang diusung Gerindra dan PKS. REZA ADITYA | LINDA TRIANITA | IKA NINGTYAS | RISANTI | DEVY ERNIS

FrontNas45

UU Pilkada Langsung Digugat Ke MK

Jakarta (Antara) – Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru disetujui DPR pada Jumat dini hari langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya akan mengajukan uji materi UU Pilkada. Senin (29/9) akan daftar ke MK,” kata Kuasa Hukum Pemohon UU Pilkada, Muhammad Andi Asrun di Jakarta, Jumat.

Asrun mengungkapkan dirinya mewakili para pemohon pengujian UU Pilkada, yang terdiri dari 17 buruh harian, lembaga survei dan bupati serta DPRD.

“Pilkada melalui DPRD mengkhianati Hak Pilih Rakyat untuk memilih kepala daerah dalam sebuah pesta demokrasi,” kata Asrun.

Dia juga menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD ini mempunyai efek buruk, yakni menyuburkan praktik politik uang yang terukur di DPRD.

“Setelah disahkan UU Pilkada, berarti belum sepenuh hati pemerintah melaksanakan Otda (Otonomi Daerah). Ternyata legislatif masih tetap ingin desentralisasi kekuasaan,” kata Asrun.

Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting.

Hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi-fraksi dalam koalisi merah putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi-fraksi dalam koalisi hebat dengan tambahan 17 suara dari fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara.

Pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, menetapkan hanya dua opsi untuk divoting, yakni opsi pertama pilkada secara langsung serta opsi kedua pilkada dikembalikan ke DPRD. (bd)

Berita Lainnya

Berita Populer

Jumat, 26/09/2014 02:54 WIB

Pilkada Lewat DPRD

Ridwan Kamil: Para Wali Kota dan Bupati Akan Gugat UU Pilkada ke MK

Ahmad Toriq – detikNews

Jakarta – DPR telah mengesahkan UU Pilkada dengan mengembalikan mekanisme pemilihan lewat DPRD. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan komitmennya untuk menggugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi.

“Sesuai komitmen, para wali kota bupati di forum Apeksi/Apkasi akan menggugat untuk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,” tulis Ridwan di akun twitternya @ridwankamil yang dikutip detikcom, Jumat (26/9/2014).

Apeksi dan Apkasi adalah forum perkumpulan wali kota dan bupati se-Indonesia. Banyak kepala daerah yang tergabung di forum ini. Ridwan memohon doa agar usahanya berhasil.

“Semoga Tuhan bersama kita,” tulisnya lagi.

DPR telah mengesahkan UU Pilkada dengan mengembalikan mekanisme pemilihan lewat DPRD. Keputusan ini diambil melalui mekanisme voting yang dimenangkan Koalisi Merah Putih pendukung pilkada lewat DPRD.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di “Reportase Malam” pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/fdn)

Baca Juga

News / Nasional

Prabowo Heran Ada yang Mau Gugat UU Pilkada ke MK

Jumat, 26 September 2014 | 17:05 WIB
indra/Kompas.com Ketua Umum Partai Gerindra dalam pembekalan caleg terpilih koalisi merah putih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkejut saat mengetahui ada pihak-pihak yang akan mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Undang-undang tersebut baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari, dan menghasilkan keputusan pilkada dipilih melalui DPRD.”Judicial review apa? Judicial review apa? Apanya yang mau di-judicial review?” kata Prabowo di Jakarta, Jumat sore.Menurut Prabowo, seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak yang ingin mengajukan uji materi ke MK. Pasalnya, keputusan untuk mengubah pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD itu sudah tepat.

Judicial review itu dilakukan kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Kalau kita kan justru sudah mengembalikan supaya tidak bertentangan,” ujarnya.

Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang pada Kamis (25/9/2014) hingga Jumat dini hari berlangsung alot hingga harus diputuskan melalui voting. Hasil akhirnya, sebanyak 135 anggota yang hadir memilih pilkada tetap secara langsung.

Adapun pendukung pilkada lewat DPRD sebanyak 226 orang. Fraksi Demokrat yang semula mendukung pilkada langsung dengan syarat memilih walkout ketika syaratnya sudah disetujui Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura. SBY yang sedang berada di Washington DC sudah mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses dan hasil sidang paripurna itu.


Penulis : Ihsanuddin
Editor : Fidel Ali Permana
14
Sep
14

Kenegarawanan : PilKaDaLang (Pemilu Kepala Daerah Langsung)

Phinisi JokoWi-JK

Adnan Buyung: Hanya Orang Bodoh Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menolak keras pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, gagasan menolak pilkada langsung oleh rakyat dan diganti pilkada lewat DPRD hanya dilakukan orang-orang dengan pemikiran bodoh.

“Pikiran orang yang mau pilkada lewat DPRD itu pikiran orang terbelakang. Dia mundur ke tahun 1998. Pemikirannya bodoh menurut saya,” kata Adnan kepada wartawan di sela merayakan hari ulan tahunnya ke-80 di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2014).

Pilkada lewat DPRD masuk pembahasan RUU Pilkada yang bakal disahkan 25 September 2014. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus berjuang agar pelaksanaan pilkada langsung bukan lewat DPRD seperti dilakukan di era Orde Baru. Jika pilkada lewat DPRD masuk dalam pengesahan RUU Pilkada maka perjuangan rakyat sia-sia.

“Kita sudah berjuang mati-matian merubah keadaan. Saya juga masuk paling depan. Setiap orang berhak bersuara. (sekarang, red) Pilkada lewat DPRD mau dikembalikan lagi, maka hak kita hilang lagi,” sambung Adnan Buyung.

Golongan orang-orang yang memiliki pemikiran bodoh tadi, nilai Adnan Buyung, dianggap telah berkhianat terhadap bangsa dan negara. Namun ia yakin penghianatan itu tak akan berlangsung lama, sebab akan direbut kembali oleh rakyat yang berdaulat.

Baca Juga:

Tepi: Ketimbang Dipilih DPRD, Lebih Baik Pemilu Satu Putaran

Sejumlah Aktivis Tolak Pilkada Lewat DPRD

Pengamat: Pilkada Lewat DPRD Buka Celah Praktik Transaksi Politik

BERITA LAINNYA

Kandasnya Upaya Mengegolkan Penunjukan Gubernur Oleh DPRD

Upaya partai anggota Koalisi Merah Putih mengupayakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebenarnya bukan barang baru. Usaha serupa pernah dicoba namun akhirnya kandas di Mahkamah Konstitusi.

Padahal, mereka yang menginginkan penunjukan oleh DPRD itu punya argumen yang lebih kuat dari sekadar menghindari biaya besar dan mencegah konflik horizontal. Kisah perjuangan agar DPRD bisa menunjuk gubernur dan wakilnya ini diceritakan oleh mantan Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie dalam buku Satu Dasawarsa Reaktivasi Provinsi Papua Barat.

Ya, judul bukunya memang kurang menarik mata, namun isinya kaya informasi soal lika-liku perkembangan provinsi paling timur itu mulai dari zaman pendudukan Belanda hingga menjadi Irian Jaya, lalu menjadi Papua, munculnya Papua Barat, dan menanti lahirnya provinsi-provinsi baru di pulau itu.

Berikut nukilan buku itu soal pilkada tak langsung:

Pertemuan itu digelar malam hari di Hotel Blue Sky, Jakarta. Peserta pertemuan merapatkan barisan agar semua sepakat gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi oleh perwakilan mereka di Dewan.

Pertemuan pada 30 Januari 2011 itu memang mengejar waktu hari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat yang sudah dekat. Hasil pertemuan itu, DPRD Papua Barat, KPUD Papua Barat, dan perwakilan pemerintah provinsi sepakat menunda pemilihan gubernur Papua Barat sampai ada vonis dari uji materi Undang-undang Otonomi Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi.

Mereka melobi pemerintah pusat dalam sebuah rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya agenda acara di kementerian itu membahas soal pembentukan Majelis Rakyat Papua di Papua Barat, namun mereka menyisipkan pembahasan pemilihan gubernur tidak langsung.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan meminta urusan itu dibahas di Hotel Redtop pada 4 Februari 2011. Pertemuan lanjutan itu diikuti wakil dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu.

Tapi ide penundaan pemilihan langsung atau pergantian jadi penunjukan oleh DPRD tak disepakati meski pertemuan diulang pada 14 Februari 2011. Semua tergantung putusan Mahkamah Konstitusi.

Saat itu, DPRD Papua dan DPRD Papua Barat memang sedang mengajukan permohonan uji materi Undang-undang No. 35 Tahun 2008 yang salah satunya menghapus kewenangan mereka menunjuk gubernur dan wakil gubernur. “Kewenangan memilih gubernur dan wakil gubernur itu merupakan bagian dari kekhususan Papua,” kata Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie yang bersidang di MK.

Jimmy mengatakan, mereka merasa Papua harus dibedakan cara pemilihan kepala daerahnya dari provinsi lain. Argumennya, penunjukan lebih menjamin pemimpin provinsinya adalah orang Papua asli seperti dalam ketentuan otonomi khusus.

Saat itu posisi mereka lumayan kuat karena di tingkat nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada juga muncul wacana kepala daerah dipilih saja oleh DPRD. Para pendukung “sistem penunjukan” ini mengemukakan argumen banyaknya konflik akibat pilkada dan juga mahalnya biaya pemilihan. Khusus Papua yang medannya berat, kata Jimmy, biayanya bisa berlipat ganda.

Lagipula, di Papua sudah ada model pemilihan tidak langsung yakni sistem “noken” di mana pemilih menitipkan suaranya kepada pemimpin adat. “Sistem ini tentu tidak sah secara aturan yang ada, tapi tidak bertentangan dengan nilai demokrasi jika mengacu pada budaya politik lokal,” kata Jimmy.

Lagipula, kata Jimmy, konstitusi juga tak melarang adanya penunjukan oleh DPRD. Bagi dia, sistem penunjukan tidak kurang demokratisnya dibanding pemilihan langsung. “Ketika konstitusi tidak melarang semestinya pemerintah juga menghormati apa yang telah diberikan kepada Papua melalui UU Otsus dan bukannya menghapus kewenangan,” ujarnya.

Pada 28 Februari 2011 MK akhirnya menyampaikan putusannya. Saat itu sidang dipimpin Mahfud Md, dengan anggota Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Majelis hakim menolak permohonan penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD Papua dan DPRD Papua Barat. Mereka menyatakan tak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan kepala daerah di kedua provinsi itu memiliki kekhususan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Menurut para hakim konstitusi, kekhususan itu sudah ada dan hanya ada pada syarat kandidat harus orang Papua dan disetujui Majelis Rakyat Papua.

“Keputusan ini final dan mengikat sehingga harus diterima dengan lapang dada meski ada kekecewaan dari pemohon,” kata Jimmy.

Kini upaya yang sama tengah digodok oleh para anggota parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat. Meski survei-survei menunjukkan para pemilih mereka masih ingin memilih langsung kepala daerah, partai anggota koalisi Merah Putih tetap menggulirkannya klausul penunjukan oleh DPRD.

Akankah kali ini berhasil? Apakah hakim-hakim konstitusi yang dulu menolak ide penunjukan langsung akan menguatkan undang-undang tersebut?

Selengkapnya bisa dibaca di buku:

Judul:
Satu Dasawarsa Reaktivasi Provinsi Papua Barat
Pengarang:
Jimmy Demianus Ijie
Penerbit:
Pustaka Sinar Harapan, 2013
Tebal:
xxiii + 260 halaman

BERITA LAINNYA

Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA

Soal RUU Pilkada, Amir: SBY Berpihak pada Akal Sehat

Soal RUU Pilkada, Amir: SBY Berpihak pada Akal Sehat

Presiden SBY memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan politisi dari partai anggota Koalisi Merah Putih di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 September 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung akomodatif menyikapi isu-isu besar yang berkembang di masyarakat, termasuk ihwal Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. “Melihat rekam jejaknya, saya yakin Presiden Yudhoyono berpihak pada akal sehat,” kata Amir di Jakarta, Ahad, 14 September 2014.

Menurut Amir, pemerintah tak akan lepas tangan melihat wacana yang berkembang di masyarakat yang mayoritas menolak opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam beleid tersebut. Bahkan kepala daerah yang terpilih melalui sistem pemilu langsung secara tegas menghendaki pembahasan revisi beleid itu dihentikan. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)

Bila demikian, Amir menjelaskan, prosedur penarikan revisi UU Pilkada harus melalui kesepakatan antara pemerintah dan DPR. “Inisiatif revisi UU Pilkada berasal dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga pemerintah dan parlemen harus berunding dan bersepakat jika ingin menariknya,” katanya.

Amir menyayangkan bila upaya penataan sistem pemilu malah mengurangi kualitas demokrasi yang sudah dibangun sejak Reformasi 1998. “Menghentikan saja sudah keliru, apalagi mengurangi kualitas pelaksanaannya,” ujarnya. (Baca: 11 Kerugian Rakyat Jika Pilkada Harus Lewat DPRD)

Dia tak menampik ada kekurangan yang harus dibenahi dalam sistem pemilu langsung agar lebih efisien dan transparan. “Semoga pada 25 September 2014 masyarakat Indonesia bisa mendapatkan hasil yang memuaskan,” kata Amir. (Baca: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung)

Revisi UU Pilkada menjadi polemik menjelang berakhirnya masa tugas DPR 2009-2014. Beleid itu bila disahkan akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Gantinya, parlemen kembali memiliki wewenang untuk memilih kepala daerah.

Koalisi Merah Putih, partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilu presiden lalu, gencar mendesak pengesahan rancangan revisi dengan opsi pemilihan di DPRD. Adapun koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla menghendaki pemilihan digelar secara langsung oleh rakyat. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur)

RAYMUNDUS RIKANG

  • Terpopuler Harian
  • Terpopuler Mingguan
13
Sep
14

IpTek : Electronic Voting (eVoting)

merah-putih

Pemungutan suara elektronik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

e-voting berasal dari kata electronic voting yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari e-Voting sangat bervariasi, seperti penggunaan kartu pintar untuk otentikasi pemilih yang bisa digabung dalam e-KTP, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara atau pengiriman data, penggunaan layar sentuh sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang bisa digunakan dewasa ini. Dalam perkembangan pemikiran dewasa ini penggunaan perangkat telepon selular untuk memberikan suara bisa menjadi pilihan karena sudah menggabungkan (konvergensi) perangkat komputer dan jaringan internet dalam satu perangkat tunggal.

Kondisi penerapan dan teknologi e-voting terus berubah seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Kendala-kendala e-voting yang pernah terjadi di berbagai negara yang pernah dan sedang menerapkannya menjadi penyempurnaan e-voting selanjutnya. Salah satu segi positif dari penerapan e-voting saat ini adalah makin murahnya perangkat keras yang digunakan dan makin terbukanya perangkat lunak yang digunakan sehingga biaya pelaksanaan e-voting makin murah dari waktu ke waktu dan untuk perangkat lunak makin terbuka untuk diaudit secara bersama. Salah satu konsep penerapan perangkat lunak adalah melalui Indonesia Goes Open Source (IGOS) dengan diperkenalkannya aplikasi e-Demokrasi pada tahun 2007. [1]

Penggunaan di Indonesia

Penggunaan e-voting di Indonesia telah dilakukan dalam skala terbatas baik dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun pemerintahan di skala paling kecil yaitu dusun atau desa.

Di Kabupaten Jembrana, Bali sejak pertengahan 2009 telah dilakukan puluhan kali pemilihan kepala dusun di desa-desa yang ada di kabupaten tersebut. Penggunaan e-voting di kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara. E-voting ini juga diawali dengan penggunaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis chip atau kemudian disebut juga e-KTP. Penggunaan e-KTP tersebut membuat pemilih tidak mungkin melakukan pemilihan lebih dari sekali. TPS (tempat pemungutan suara) juga bisa menampung hingga 1000 pemilih, sementara dengan sistem manual sekitar 500-700 pemilih saja per TPS yang layak.

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Selasa, 30 Maret 2010 bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil[2] maka e-Voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada).

Kabupaten Jembrana, Bali sudah menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pemilihan bupati Jembrana pada bulan Oktober 2010 dengan e-voting. Namun berbagai kesiapan masih perlu dilakukan baik dari KPU maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dari sisi kesiapan SDM dan pemahaman mengenai e-voting itu sendiri. Juga harus dibuat perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah[3] sehingga paling cepat e-voting baru akan dilaksanakan di daerah lain pada tahun 2011.[4] Namun khusus kabupaten Jembrana, Bali diharapkan bisa dilaksanakan menggunakan Peraturan KPU yang bisa diselesaikan sebelum Pemilukada di Jembrana dilaksanakan.

Terkait dengan Pemilu Nasional, CETRO juga pernah mengusulkan Pemilu Elektronik pada tahun 2014 nanti dan dilakukan persiapan sejak saat ini (Agustus 2009 ketika diusulkan) [5]. Keputusan MK tersebut memberi jalan untuk Pemilu Elektronik pada tahun 2014 yang harus diawali dengan selesainya Single Identity Number (SIN) untuk seluruh penduduk Indonesia yang direncanakan selesai pada tahun 2011.


Halaman Wiki ini sedang dalam pengembangan terkait telah diputuskannya e-voting menjadi salah satu sarana untuk pemilihan umum di Indonesia sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai penggunaan e-voting di Indonesia


Referensi

Pranala luar

 

Electronic Voting atau E-Voting


Electroninc voting atau e-voting adalah proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi. Tujuan penggunaan e-voting tidak saja untuk mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi yang lebih penitng adalah untuk menjaga otentisitas atau keaslian suara pemilih, sekaligus menjaga akurasi penghitungan suara.

Penerapan e-voting dalam pemilu membutuhkan proses panjang, mulai dari uji coba berkali-kali perangkat teknologi yang digunakan, menumbuhkan kepercayaan pemilih, menunggu persetujuan partai politik dan calon, sampai dengan pengesahan undang-undang. Dalam praktek penerapan e-voting biasanya dimulai dari penghitungan suara atau e-counting, baru setelah sukses dilanjutkan dengan pemungutan suara atau e-voting.


 Garuda Mabur3


Sunday, September 7, 2014

Lewat E-Voting, Nyoblos Pemilu Hanya 30 Detik

Masyarakat kini tak perlu lagi direpotkan dengan melipat dan mencoblos kertas suara yang bisa memakan waktu beberapa menit. Dengan teknologi e-voting, proses pemilu menjadi lebih cepat dan hemat.
Teknologi karya Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu pun sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah.

Friday, August 29, 2014

Kapan Pemilu Indonesia Bisa e-Voting? Ini Jawaban Ketua KPU

Jakarta – Belum lama ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan alat e-Voting untuk digunakan dalam pemilu. Kapan inovasi teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia?

“Kita tunggu aturannya,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan di Restoran Kopi Deli, Jl Sunda, Menteng, Jakpus, Kamis (28/8/2014).

Wednesday, July 23, 2014

Begini Cara Kerja Sistem e-Voting Buatan BPPT

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah membuat sistem e-Voting. Dengan sistem yang dibuat ini, diyakini mampu mempermudah proses Pemilu yang selama ini memakan waktu dan biaya.”e-Voting ini sistem yang mulai berjalan sejak pembuatan surat suara, setelah itu pemungutan suara, usai penghitungan hasil langsung dikirim. Sehingga setelah TPS tutup, maka hasil realcount sudah masuk ke data center,” kata Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru dalam paparan yang disampaikan di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakpus, Rabu (23/7/2014).

BPPT Yakin Sistem e-Voting Kebal Terhadap Serangan Hacker

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menemukan e-Voting yang diyakini akan mempercepat dan mempermudah proses Pemilu. Namun, kekhawatiran muncul jika sistem ini diserang oleh hacker mengingat semua sistem dijalankan menggunakan bantuan internet.

Kekhawatiran serangan Hacker itu ditampik pihak BPPT. Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru yakin sistem dan aplikasi yang telah dibuatnya kebal terhadap serangan para peretas.

Garuda Mabur2

E-Voting, Harapan Baru Pemilu Murah

User Rating: / 1
PoorBest 

Akhir-akhir ini kita terjebak pada arus media utama sehingga Kompasiana sangat disibukkan dengan segala macam tulisan mengenai markus, Gayus, Susno, Nunung dan yang terakhir pro-kontra mengenai FA. Kenapa kita tidak berprinsip out of the box supaya tulisan kita tidak menjadi kembaran dari koran-koran yang kita beli sehari-hari. Nah, di tengah-tengah pusaran arus berita utama akhir-akhir ini, saya mendapati ada satu isu yang sebenarnya patut mendapat perhatian dari kita karena bentuknya yang berupa lompatan jauh ke depan.Isu itu adalah mengenai diperbolehkannya penggunaan layar sentuh (E-Voting) dalam proses pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2010 yang lalu. KOMPAS edisi 31 Maret 2010 memberitakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Bupati Jembrana I Gede Winasa beserta beberapa kepala dusun di Jembrana. Dalam permohonan itu mereka meminta MK menguji konstitusionalitas pasal 88 UU no 32 tahun 2004 yang mengatur pemberian suara dalam pilkada dilakukan dengan mencoblos surat suara.

MK menyatakan penggunaan E-Voting konstitusional sepanjang tidak melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. MK menyatakan bahwa membatasi pemberian suara hanya dengan mencoblos berarti melanggar pasal 28C ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahwa setiap negara berhak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup.

Dalam putusannya, MK memerintahkan bahwa penerapan metode E-Voting harus disiapkan dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak maupun kesiapan masyarakat.

Inilah yang saya sebut isu yang out of the box, isu yang berupa lompatan jauh ke depan. Bayangkan, puluhan tahun merdeka kita masih menggunakan metode jaman batu untuk melakukan pemilihan umum, yaitu dengan mencoblos kertas. Pemilu kemarin sudah lumayan, dengan mencentang he..he….

Metode pemilu selama ini sangat mahal, membutuhkan biaya lebih dari 3 triliun, kata KPU untuk pemilu 2009 yang lalu. Bayangkan, untuk metode mencoblos kita membutuhkan milyaran rupiah untuk setiap kebutuhan logistik di bawah ini:
1. Paku (berapa ton paku yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh TPS ?)
2. Kertas suara (berapa ton kertas yang harus didistribusikan, berapa milyar uang yang diperlukan untuk membayar relawan pelipat kertas suara ?)
3. Kertas hasil rekapitulasi
4. Kertas untuk kartu pemilih
5. Bolpoint, untuk panitia mencatat
6. Kotak suara (berapa ton aluminium yang harus dipesan untuk membuat kotak suara ini ?)
7. Komputer dengan segala perangkatnya.
Waktu memakai metode “mencentang”, sekian ton paku digantikan dengan sekian ton spidol he..he..sementara logistik yang lain tetap dibutuhkan.

Dengan logistik yang sedemikian besar dan beragam, wajar saja terjadi kongkalikong saat melakukan tender pengadaan. Maklum, uang yang beredar sampai triliunan rupiah (angka nolnya berjumlah 12 buah lho he..he..) Masih ingat nggak saat satu demi satu anggota KPU pada pemilu 2004 yang lalu masuk penjara karena terjerat kasus korupsi ?

Itu kalau bicara logistik. Metode mencoblos atau mencentang juga rawan manipulasi, karena hasil rekapitulasi diperoleh secara manual, keakuratannya tergantung pada jujur nggaknya petugas KPU.

Kalau kita memakai E-Voting, biaya pemilu bisa diharapkan lebih murah karena praktis biayanya hanya dipakai untuk beli komputer dengan segala perangkatnya lalu kertas hasil rekapitulasi saja. Kalau kertas suara hanya sekali pakai langsung dibuang. Kalau komputer sekali dipakai di pemilu ini masih bisa digunakan untuk pemilu berikutnya. Kalau teknologinya sudah ketinggalan jaman, bisa dijual dengan sistem lelang lalu duitnya digunakan untuk beli komputer yang lebih baru. Berdasarkan pengalaman di Jembrana, penggunaan E-Voting ongkosnya lebih murah, hanya 2 per tiga dari metode mencoblos atau mencentang.

Lalu bagaimana metode E-voting ini bekerja ? Syarat pertama adalah Anda sudah harus memiliki KTP ber-chip (kayak kartu kredit itu lho), di situ semua database Anda akan disimpan, termasuk sidik jari Anda. Itulah sebabnya kartu pemilih (mungkin tinta juga) tidak perlu lagi karena Anda hanya bisa memilih kalau sidik jari Anda cocok dengan database yang ada. Anda pun tidak biasa 2 kali memilih karena seusai memilih yang pertama, sistem akan memblok Anda untuk curang memilih yang kedua.

Secara otomatis, software akan menghitung berapa jumlah suara yang masuk. Sehingga ketika waktu pemilihan sudah ditutup, Anda bisa langsung melihat hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh komputer. Data di tingkat TPS ini akan otomatis masuk ke komputer di tingkat atas berikutnya sampai ke tingkat nasional, mungkin malah tidak perlu operator untuk mengetik data secara manual, persis seperti saat Anda mencetak buku tabungan Anda di Bank setiap bulannya. Kalau listrik tidak byar-pet, malam harinya Anda sudah bisa melihat siapa pemenangnya.

Saya menceritakan di atas secara sederhana saja; sebenarnya sistem yang di dalamnya sangat rumit. Saya sampaikan secara sederhana supaya kita bisa mendapatkan gambaran besar dan cita-cita mulianya.

Kabupaten Jembrana sudah siap dengan metode ini karena mereka sudah punya KTP chip dengan nama J-card. Mereka juga sudah menggunakan E-Voting saat memilih kepala dusun.

Apa rakyat Jakarta tidak malu dengan rakyat Jembrana ? Katanya provinsi kaya, penduduknya mayoritas berpendidikan menengah ke atas, tingkat ekonomi penduduknya juga mapan, sebagian penduduknya kemana-mana bawa laptop tapi ternyata masih menggunakan paku saat melakukan pemilu he…he…. Sementara rakyat sederhana di kabupaten yang dulu kita nggak pernah dengar ternyata lebih canggih hidupnya, sudah biasa memegang kartu chip dan menggunakan layar sentuh kayak di negara-negara maju sono he..he..

Rakyat Jembrana, melalui keputusan MK ini sebenarnya juga sedang mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi, supaya daripada sibuk ngurusi RPP Penyadapan dan RPP Konten mereka lebih baik mempersiapkan E-Voting untuk digunakan pada pemilu nasional berikutnya.

Ayo, canggihan mana antara kita dengan rakyat Jembrana sekarang ini ? he…he…
Catatan penulis:
Saya sebenarnya juga malu lho he..he….Walaupun bekerja dengan peralatan modern dan teknologi canggih, saya juga masih menggunakan paku saat pilkada kemarin. Untung saya tidak masuk daftar pemilih saat itu sehingga tidak terlalu malu he..he..Dan untungnya saat sudah terdaftar di daftar pemilih untuk pilpres kemarin, sudah pakai spidol……..lumayanlah, ketimbang pakai paku. Gengsi dong he..he….

(Osa Kurniawan Ilham, Balikpapan, 11 April 2010)

 sumber : Kompas

Lewat E-Voting, Nyoblos Pemilu Hanya 30 Detik

Sabtu, 6 September 2014 | 21:18 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Simulasi e-voting dengan menggunakan teknologi buatan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT).

JAKARTA, KOMPAS.com- Masyarakat kini tak perlu lagi direpotkan dengan melipat dan mencoblos kertas suara yang bisa memakan waktu beberapa menit. Dengan teknologi e-voting, proses pemilu menjadi lebih cepat dan hemat.Teknologi karya Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu pun sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah.Zulwelly, Tim di Program e-Pemilu PTIK BPPT menjelaskan, untuk menjalankan sistem e-voting ini dibutuhkan satu set perlengkapan mulai dari card reader untuk membaca kartu pemilih yang mencantumkan chip dengan nomor NIK e-KTP, sebuah layar sentuh yang menampilkan foto kandidat, dan printer struk barcode sebagai bukti telah menggunakan hak pilih.”Di sini tidak ada lagi istilah mencoblos karena tidak lagi menggunakan kertas suara. Cukup dengan layar, tinggal sentuh, lalu keluar struknya,” ujar Zulwelly saat dijumpai di pameran teknologi Tugu Proklamasi, Sabtu (4/9/2014).Untuk menerapkan azas kerahasiaan, maka setiap set alat itu tetap ditempatkan di dalam bilik. Seluruh pilihan suara yang dilakukan masyarakat akan secara otomatis dihitung setiap saat.”Tapi alat ini tidak merekam siapa pilih siapa. Hanya hasil akhirnya saja bisa ketahuan setiap kandidat dapat perolehan suara berapa,” ujar dia.Dengan adanya teknologi e-voting ini, proses pemungutan suara yang biasanya butuh bermenit-menit kini hanya perlu waktu 30 detik. Setelah memberikan pilihan, sebut Zulwelly, pemilih akan mendapat struk bergambar barcode yang dimasukkan ke dalam kotak suara.Kotak itu hanya akan dibuka apabila memang diperlukan untuk proses pembuktian dalam sengketa pemilu. Zulwelly mengklaim alat e-voting ini tidak akan bisa diretas. Sebab, mesin ini berdiri sendiri dan tidak memiliki koneksi ke internet.Sementara untuk proses rekapitulasi dilakukan dengan mencatat perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) ke dalam formulir C1. Formulir itu kemudian dipindai dan diolah menjadi data yang terkoneksi ke pusat.

Adapun, untuk satu set alat perlengkapan e-voting dibutuhkan dana sebesar Rp 11 juta. Jumlah ini dinilai lebih murah dibandingkan pencetakan kertas suara setiap kali pemilu dilakukan.

Alat e-voting ini telah diterapkan untuk pemilihan kepala desa Desa Kebon Gulo, Boyolali pada 5 maret 2013, Desa Mendoyo Dangin Tukad di Jembrana, Bali pada 29 Juli 2013, Desa Taba Renah di Musi Rawas, Sumatera Selatab pada 5 Desember 2013.

Terkendala RUU

Chief Engineer Faisol Abdullah mengatakan seluruh desa yang sudah melakukan e-voting merasa puas dan berniat kembali menerapkan sistem yang sama pada pemilihan selanjutnya. Kendati mendapat respons positif dari desa-desa, pelaksanaan e-voting tetap belum bisa diterapkan dalam skala yang lebih tinggi.

“Di Pilkada (tingkat provinsi dan kabupaten), kami masih ada kendala undang-undang. Di PKPU belum memayungi, meskipun MK sudah membolehkan lewat pusuan MK tahun 2010. Yang dibutuhkan adalah payung hukumnya, dan pengadaannya,” ucap Faisol.


Penulis : Sabrina Asril
Editor : Desy Afrianti

 

Logo Kujang

 

 

 

On 09/13/2014 09:41 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/politik-1/63321-hayono-isman-penghapusan-pilkada-langsung-kiamat-demokrasi.html

Hayono Isman: Penghapusan Pilkada Langsung ”Kiamat

Demokrasi”

  • Print
  • Email
Created on Saturday, 13 September 2014 23:13

Jakarta, GATRAnews – Hayono Isman menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tidak langsung, yakni bupati, wali kota, dan gubernur yang dipilih oleh DPRD, merupakan “kiamat demokrasi” Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat itu beralasan, rakyat tidak bisa lagi memilih dan menentukan siapa kepala daerahnya.

Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Pembangunan VI (era Orde Baru) itu, di Jakarta, Sabtu (13/9), mengatakan bahwa jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang tengah dibicarakan DPR ini disahkan, maka hak rakyat menentukan pemimpin “teramputasi”.

Selain itu, rakyat tidak bisa mempertimbangkan visi-misi, rekam jejak, integritas, program kerja, karena dipastikan tidak ada lagi para calon kepala daerah membebarkannya kepada rakyat di masa kampanye, untuk kemudian rakyat menilai dan menentukan pilihan.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro itu, pola seperti ini sangat berbahaya, karena bukan lagi ibarat beli kucing dalam karung, tapi rakyat tidak mengetahui isi karung tersebut, apakah itu kucing atau buaya.

“Betul, bukan lagi ibarat milih kucing dalam karung, tapi tidak tahu isi karung itu, dan sudah pasti tidak ada ‘public security’-nya,” tegas politisi Demokrat ini.

Dengan demikian, calon-calon yang baik, mempunyai intergirtas, serta bervisi-misi dan program baik seperti bebebapa kepala daerah yang dinilai berhasil sebagai buah pilkada langsung, tidak akan lagi terpilih. “Pilkada rakyat, calon baik bisa menang. Pilkada DPRD, calon beruang pasti menang,” tegas Hayono.


Penulis: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief




Blog Stats

  • 2,251,085 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers