Posts Tagged ‘politics



07
Sep
14

Kenegarawanan : Politik Kedaulatan Pangan Indonesia

Logo PARRINDO

Presiden Terpilih 2014-2019 Joko Widodo telah menyatakan bahwa arsitektur kabinet yang dirancang kini cakupi juga Kementerian Kedaulatan Pangan.

Pangan sebagai kebutuhan primer jelas strategik untuk diangkat dalam ranah Politik Kebijakan Publik, dan hal ini seiring saja dengan amanat politik Pasal-33 UUD45 yakni “Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh negara”.

Tafsir politik turunan untuk situasi dan kondisi terkini terkait Pangan, khusus “cabang-cabang produksi pangan berbasis bahan dan resep lokal” seperti industri bumbu2 masak, industri2 rumah makan beresep lokal apalagi yang sudah menjadi andalan ekspor, seharusnya lebih diperkuat pengembangannya berpayungkan Politik Kedaulatan Pangan Indonesia.

Salah satu perkuatannya adalah cukai pajak bagi makanan beresep impor, minuman ex impor, resto2 waralaba ex impor segera ditingkatkan agar dapat diatur subsidi silang lebih baik bagi a.l. promosi pangan beresep dan berbahan ex lokal termasuk yang berkandungan resep2 kuliner nusantara sebagai kekayaan kebudayaan yang perlu dilestarikan bagi peningkatan pendapatan negara.

Dengan demikian Politik Kedaulatan Pangan Indonesia ini akan lebih memantabkan lagi kepercayaan diri anak bangsa Indonesia atas kemampuan berdayakan pangan ex lokal berikut sarana dan prasarana pendukungnya

Moda cukai/pajak Politik Kedaulatan Pangan Indonesia inilah jadi salah satu buah yang tepat bagi peningkatan kesejahteraan sosial sesuai judul Bab XVI UUD45.

Jakarta, 7 September 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

07
Sep
14

Kenegarawanan : Pilkada Serentak Digital eVoting

Logo PARRINDO

Moda Pemilu Langsung atau Pemilu Tidak Langsung kini mencuat menjadi polemik.

Pemilu Langsung yang dikenali kini adalah berbasis kiprah langsung akar rumput memilih calon yang sah.

Pemilu Tidak Langsung adalah berbasis kiprah wakil2 rakyat di lembaga legislatif memilih calon yang sah.

Sebenarnya polemik tidak perlu berkembang melebar bila berkiblat kepada moda Pemilu Serentak ditingkat nasional sebagaimana amanat Putusan MKRI 23 Januari 2014 ybl.

Pemilu Serentak ditingkat daerah (propinsi, kabupaten, kota) seharusnya juga dapat dilakukan seperti Pemilu Serentak ditingkat nasional (DPRRI, DPDRI, Presiden/Wakil Presiden) kelak.

Mekanisme Pemilu Serentak berbasis digital eVoting dipercayai akan jauh lebih hemat waktu dan biaya serta memperkecil resiko tak terduga seperti politik uang dan konflik horizontal baik elit ataupun akar rumput dibandingkan dengan moda Pemilu baik langsung dan tidak langsung.

Oleh karena itulah, DPRRI 2009-2014 yg kini sedang bekerja membentuk UU Pilkada Tidak Langsung, adalah akan lebih bijak bila fokus saja ke pembentukan UU Pilkada Serentak sehingga ada ketaatazasan dengan semangat amanat Putusan MKRI 23 Januari 2014 tersebut diatas, selain menjaga postur APBN/APBD lebih pro pembangunan kesejahteraan rakyat sambil tetap pro kedaulatan politik rakyat.

Jakarta, 6 September 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Pengamat: Pilkada Via DPRD Memasung Partisipasi Politik Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi penolakan terhadap rencana sebagian besar partai Koalisi Merah Putih di DPR RI menggolkan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak langsung, atau lewat DPRD, lewat pembahasan RUU Pilkada semakin kencang.

Pilkada via DPRD akan melahirkan konsekuensi buruk bagi demokrasi Indonesia pascareformasi yang sudah menganut pilkada langsung. Dengan mengembalikan pilkada tak langsung sama halnya memasung partisipasi politik pemilih yang sekian lama sudah terbangun.

Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai mekanisme pilkada kepada DPRD membuat proses demokratisasi kembali ke belakang. Padahal pilkada langsung selama ini sudah menjadi bagian penguatan demokrasi.

“Pilkada langsung menjamin hak politik warga negara menentukan pemimpinnya. Sekaligus menjawab tuntutan aspirasi rakyat, membuka peluang pertukaran elite lokal secara reguler, dan penguatan otonomi daerah,” ujar Pangi di Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Menurutnya, sejumlah alasan di atas menegaskan pilkada langsung harus tetap dipertahankan, karena memperkuat legitimasi kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat. Mengembalikan pilkada kepada DPRD jelas kecelakaan demokrasi.

“Pengembalian pilkada ke DPRD mematikan partisipasi politik. Tanpa pelibatan partisipasi politik rakyat dalam demokrasi, konsekuensi yang harus ditanggung adalah berkurangnya perhatian elite daerah terhadap aspirasi rakyat,” terang Pangi.

Selama ini, pilkada langsung telah merekatkan kesadaran rakyat untuk berpartisipasi menentukan pemimpinnya. Apabila kedaulatan rakyat daerah melalui pilkada langsung dikembalikan ke DPRD, maka satu poin pilar demokrasi yang terkurangi yaitu partisipasi politik.

Menurutnya, itu baru segelintir konsekuensi buruk. Jika ditelisik lebih jauh, sisa kemunduran demokrasi lainnya dari pilkada lewat DPRD adalah bukti inkonsistensi elite politik terhadap prinsip dan sistem demokrasi yang telah disepakati dan ditetapkan selama ini.

“Lagipula, pilkada diserahkan kepada DPRD tetap membuka lebar peluang permainan politik uang dan transaksi politik. Hal ini terbukti ketika rezim Orde Baru berkuasa, politik uang berlangsung di tataran DPRD,” imbuhnya.

Muncul kekhawatiran, kepala daerah yang tidak dipilh langsung tak lagi merasa bertanggung jawab penuh kepada rakyatnya karena keterikatan dengan partai-partai di DPRD jauh lebih kuat sehingga semakin enggan untuk turun ke akar rumput untuk melihat rakyatnya.

“Kekhawatiran lainnya, kepala daerah yang dipilih nanti hanya akan berasal dari partai pemenang pemilu atau partai Koalisi Merah Putih (KMP) apabila bersekongkol di DPRD. Ini jadi warning bagi PDI Perjuangan dan parol koalisi pendukung Jokowi-JK,” kata Pangi.

Kalau ada keinginan partai KMP mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD maka patut diduga ada kepentingan pragmatis. Jangan coba coba KMP memasung hak-hak demokrasi rakyat lokal.

“Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, menggeser demokrasi ke sistem oligarki (suara rakyat digantikan segelintir elite). Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pilihan rasional yang dijamin oleh konstitusi,” tegasnya.

Baca Juga:

Gerpala: Kepala Daerah yang Dipilih DPRD Tidak Amanah

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Membungkam Aspirasi Rakyat

Ahok: Pengusul RUU Pilkada Orang-orang Tak Percaya Diri

Berita Lainnya

Jumhur Hidayat Galang Aktivis Tolak RUU Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD, kini, terus bergulir. DPR bisa mensahkan sebelum masa jabatan anggota dewan periode 2009-2014 berakhir.

RUU tersebut mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk para aktivis. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yang diwakilkan kepada DPRD dianggap mencederai hak-hak politik rakyat dan cita-cita reformasi.

“Kami para aktivis dari berbagai elemen dan buruh menolak keras RUU yang mencederai rakyat dan cita-cita reformasi yang telah ditebus dengan darah dan air mata para pahlawan reformasi, ” kata aktivis dan pegiat demokrasi, M Jumhur Hidayat, Minggu (7/9/2014).

Gerakan yang sedang digagas dan dimatangkan adalah untuk menyadarkan jika RUU disahkan, konsekuensinya adalah bakal tumbuh subur seperti jamur di musim hujan berbagai praktik korupsi, politik uang serta yang bisa mencalonkan hanya kaum berduit.

“Jika RUU pemilihan kepala daerah oleh DPRD disahkan, sama saja kita akan kembali kepada zaman jahiliyah dan sarat korupsi dan segala tindak yang merugikan kepentingan rakyat, ” tegas Jumhur.

Saat ini, lanjutnya, pilkada langsung meneguhkan kedaulatan rakyat dan menguatkan demokrasi. Jika ada dampak negatif, katanya lagi, masih bisa dibenahi.

Bila politik uang masih terjadi, bisa dibuatkan sistem penataan pemilu menyeluruh. “Intinya, pilkada langsung memberi peluang munculnya pemimpin yang baik dan berkualitas,” ujarnya.

Seharusnya, ia berharap, DPR sekarang menghormati perjuangan bangsa yang sepakat menggunakan pemilu langsung.

Argumentasi bahwa pilkada langsung menimbulkan konflik horizontal, Jumhur menganggap tidaklah tepat. Sebab, jumlah korban akibat konflik horizontal terus berkurang.

“Itu alasan yang tidak rasional dan tidak ada argumentasi. Justru mengkhianati rakyat itu sendiri dan yang untuk menguntungkan segelintir elit semata. Tapi gerakan yang sedang digagas murni tidak ada kaitannya dengan pemilu presiden dan pihak tertentu,” tegasnya.

Pilkada tidak langsung merupakan kemunduran demokrasi. pengusung, ia anggap sangat subjektif dan menghina rakyat karena dituding sebagai alasan ongkos politik mahal.

Ongkos pilkada menjadi mahal disebabkan mental dan watak serakah politikus. “Selama ini, pemilihan langsung masih terjadi banyak kekurangan, menurutnya pemilihan langsung oleh rakyat penting untuk dipertahankan. Demokrasi Indonesia menurutnya membutuhkan pemilihan secara langsung,” katanya.

“Pergerakan rakyat akan segera melakukan konsolidasi ke daerah-daerah untuk melakukan aksi unjur rasa menolak RUU tersebut disahkan. Sekarang bukan saatnya diskusi tapi aksi turun ke jalan dengan masif, ” ujar Jumhur menegaskan kembali.

Beberapa LSM pergerakan rakyat juga ikut menolak RUU tersebut. Di antaranya, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta paraahasiswa dan pegiat demokrasi.

Baca Juga:

Pengamat: Pilkada Via DPRD Memasung Partisipasi Politik Rakyat

Gerpala: Kepala Daerah yang Dipilih DPRD Tidak Amanah

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Membungkam Aspirasi Rakyat

Berita Lainnya


Blog Stats

  • 2,186,184 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 120 other followers