Posts Tagged ‘politics



13
Oct
14

Kenegarawanan : Manifesto Politik Trisakti

Manifesto Politik Trisakti 20/10/2014

Sabtu, 11 Oktober 2014 – 13:49 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Manifesto Politik Trisakti 20/10/2014

MERDEKA !

Manifesto Politik TRISAKTI sebagai tekad Presidensiil layak dideklarasikan oleh JokoWi – JK saat peralihan rezim pada tanggal 20 Oktober 2014 yad.

Tekad ini sebagai cerminan keberlanjutan tanggal 5 Juli 1959 ketika Bung Karno mengeluarkan dekrit, dijelaskan dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, menjadi Manifesto Politik Bangsa Indonesia, Manipol USDEK, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional, yang disahkan oleh DPA dan MPRS tahun 1960 menjadi GBHN, sebagai pelaksanaan dari Trisakti.

Sekaligus pada hari yang sama dapat juga dideklarasikan Koalisi Rakyat Indonesia (KORI) guna upaya2 optimal harmonisasi
politik TRISTRATEGI Negarawan Kerakyatan yang cakupi implementasi kebajikan2 sbb :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 11 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-manifesto-politik-trisakti-20102014.html#ixzz3FzdJXnYj

 

Nasional

 PDIP: SBY Gunakan Strategi Kambing Hitam untuk Tutupi Politik Dua Muka

Senin, 06 Oktober 2014 – 15:17 WIB

Jakarta – Ratusan kata-kata Presiden SBY dalam akun twitter-nya  terkait wacana koalisi Demokrat dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terasa telah mengkambinghitamkan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri. Padahal, senandung kata halus SBY itu tidak sesuai dengan fakta.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, tulisan di akun twitter SBY yang lagi-lagi menyalahkan Megawati Soekarnoputri merupakan strategi untuk menutupi langkah politik dua kaki.

Kebuntuan komunikasi seolah menjadi penyebab mengapa Demokrat akhirnya lebih memilih bersekutu dengan KMP, baik dalam gerakan mencabut hak politik rakyat dalam Pembahasan RUU Pilkada, maupun mendukung pimpinan DPR RI, yang salah satu diantaranya adalah saudara SBY sendiri.

“Dalam strategi politik yang sarat diwarnai dengan kepentingan transaksional atas kepentingan politik dan ekonomi, boleh jadi langkah SBY menjadikan Megawati sebagai kambing hitam, merupakan hal yang biasa dilakukan bagi politisi yang tidak memiliki sikap kenegarawanan. Namun dalam politik yang berkeadaban, apa yang dilakukan SBY merupakan pemujaan terhadap strategi itu sendiri,” kata Hasto di Jakarta, Senin (6/10).

Dia melanjutkan, publik harus ingat bahwa pada awal pilpres 2004, SBY sendiri mengatakan dizalimi oleh Megawati. Rupanya hal itu juga sebagai bagian strategi untuk menjadikan dirinya seolah-olah sebagai korban. Persis dengan ribut-ribut Perppu pilkada dimana hukum negara dibuat repot akibat politik dua muka SBY.

“Sekiranya Megawati yang mendzalimi SBY, maka dalam teori perilaku, seharusnya Megawati yang aktif untuk meminta bertemu SBY. Yang terjadi justru sebaiknya,” imbuhnya.

Hasto mengaku dirinya jadi teringat mengapa para tokoh agama beberapa waktu yang lalu sampai berani mengatakan “SBY Bohong”. Karena yang terjadi memang demikian.

Hasto melanjutkan, ketika Jokowi-JK yang telah dinyatakan sebagai presiden dan wapres terpilih pun kesulitan untuk menghubungi SBY pada saat kritis sebelum penetapan pimpinan DPR RI, maka saat itu sudah terlihat bahwa Presiden SBY telah menutup diri kepada presiden pilihan rakyat.

“Sebab skenario bergabung dengan KMP memang telah didisain lama. Hanya perlu kambing hitam untuk memuluskan skenario tersebut,” tandasnya.(*/rmol)

BERITA LAINNYA
08
Oct
14

Kenegarawanan : 10 Butir Kiprah Sila-4 Pancasila

10 Butir Kiprah Sila-4 Pancasila

Rabu, 08 Oktober 2014 – 01:02 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
10 Butir Kiprah Sila-4 Pancasila

Degradasi musyawarah mufakat berciri kearifan lokal gotong royong kebersamaan Pancasila kini faktanya dirongrong sistim paket pimpinan lembaga tinggi negara kerakyatan berdasarkan UU MD3 yang terasa kontroversial itu.

Kata kunci Sila-4 Pancasila itu KERAKYATAN artinya Daulat Rakyat itu PRIMER, caranya (modus operandi) DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN sebagai SYARAT bagi yang PRIMER itu, sedang locus-nya adalah PERMUSYARATAN/PERWAKILAN yang adalah SEKUNDER, jadi jangan dibalik, hakekatnya Daulat Rakyat itu UTAMA bukan Wakil Rakyat yg terpilih (dan sering2 akal2an) oleh Daulat Rakyat itu yang pemeran sejati PilKaDa. Apalagi dengan kapasitas, kapabilitas, kualitas & kompetensi eVoting, maka PilKaDa Langsung berbasis Daulat Rakyat itu layak dilakukan di negara hukum Pancasila yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sila-4 Pancasila itu dikiprahkan dalam 10 (sepuluh) butir yakni (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, (6) Dengan iktilkad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Semoga dikedepankannya ke 10 butir diatas inspiratif bagi para wakil rakyat di lembaga2 kerakyatan seperti DPR, DPD, MPR dan DPRD

Jakarta, 8 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
Rupiah KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Investor lagi-lagi memberikan sentimen negatif terhadap kemenangan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Rabu (8/10). Hingga pukul 11.000, rupiah sudah melemah 59,7 poin atau 0,49 persen ke posisi Rp 12.262 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ekonom PT Bank Danamon Tbk Anton Hendranata menuturkan, kemenangan koalisi pro Prabowo yang ketiga kalinya dalam pertarungan di parlemen meningkatkan kekhawatiran investor.

“Pertanyaannya apakah Jokowi mampu meng-handle (menangani) situasi politik yang tidak menentu ini,” kata dia saat dihubungi Katadata, Rabu (8/10).

(Baca: Koalisi Jokowi Gagal Lagi, IHSG dan Rupiah Dibuka Melemah)

Menurut dia, persoalan politik sangat memengaruhi pergerakan pasar keuangan di Indonesia pada saat ini. Meski begitu, situasi diprediksi relatif stabil pada tahun depan.

Dalam pandangannya, Jokowi sudah cukup berhasil menangani DKI Jakarta, meskipun secara politik mendapatkan tantangan yang cukup berat. (Baca: Pasar Mulai Hitung Ulang Proyeksi Rupiah)

Dia memperkirakan, pelemahan rupiah tidak akan jauh dari level Rp 12.200 per dolar. Setelah Jokowi mengumumkan kabinet yang sesuai ekspektasi pasar, ia optimistis rupiah akan kembali membaik.

Deputy Country Director Asian Development Bank (ADB) Indonesia Edimon Ginting mengatakan, situasi politik dalam negeri menambah tekanan rupiah yang memang sudah melemah.

Apalagi kurs juga tengah mendapat tekanan dari faktor global, terutama rencana the Fed menaikkan suku bunga. “Dengan adanya (ketidakpastian) politik ini, pelemahan itu semakin dalam,” ujarnya. (Baca: Kegagalan Koalisi Jokowi Bisa Turunkan Ekspektasi Publik)

Edimon optimistis, rupiah akan kembali menguat setelah Jokowi menelurkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan membantu memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia.

Ekonom PT Bank Tabungan Negara Tbk Agustinus Prasetyantoko mengatakan, pelemahan rupiah tidak akan terlalu dalam lantaran pelaku pasar sudah mengantisipasi kemenangan koalisi pro Prabowo. (Baca: Pasar Tunggu Lobi Politik Koalisi Jokowi)

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2014/10/08/investor-beri-sentimen-negatif-kemenangan-koalisi-pro-prabowo#sthash.wz0DuKSt.dpuf

Jokowi Tidak Masalah Ada Wacana Amandemen UUD 1945

Rabu, 8 Oktober 2014 11:13 WIB
Jokowi Tidak Masalah Ada Wacana Amandemen UUD 1945
Ben Joshua (kanan) dan Jokowi (kiri).
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengungkapkan tidak masalah apabila ada wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang digelontorkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) setelah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (KMP) terpilih.

Namun, pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini mengatakan ada syarat yang perlu ada di dalam amandemen UUD 1945, yaitu demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu.

“Kalau untuk kepentingan negara yang lebih besar, untuk rakyat, bangsa, enggak masalah. Semua yang berkaitan dengan Undang-Undang mau diubah kalau untuk kepentingan masyarakat enggak masalah,” ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Mantan Walikota Surakarta ini mengatakan masyarakat akan melihat sendiri apabila nantinya amandemen UUD 1945 tersebut justru untuk kepentingan golongan tertentu. Ia menambahkan biar masyarakat sendiri yang menilai jika untuk kepentingan kekuasaan.

“Asal jangan untuk kepentingan kekuasaan. Itu saja. Nanti rakyat yang lihat,” kata Jokowi.

PDIP : Banyak Anggota DPD Berasal Dari Koalisi Merah Putih

Tribunnews.com, JAKARTA– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat menerima kekalahan calon yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) dan DPD dalam pemillihan pimpinan MPR, Rabu (8/10/2014) dini hari melalui voting.

Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan melihat kekurang-kompakan DPD mendukung Oesman Sapta Odang sebagai Ketua MPR RI seperti diusulkan dalam Paket A menjadi salah satu faktor usulan KIH, PPP dan DPD kalah.

“DPD-nya kurang solid,” ungkap Trimedya, usai hasil pemilihan Pimpinan MPR RI, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (8/10/2014) dini hari.

Sebelum proses pemungutan suara digelar, kata Trimedya, KIH telah melakukan hitung-hitungan suara dengan Oesman Sapta terkait jumlah suara DPD yang akan mendukung Paket Pimpinan MPR, Paket A.

Saat itu, ucap Trimedia, Oesman Sapta menghitung suara dukungan DPD mayoritas akan mendukung Paket A.

“Kata Pak Oesman, kita dapat dukungan suara 100 dari 129 suara DPD. Dan hasil ini mungkin kerja Pak Oesman sudah maksimal. Dan DPD-nya terpecah seperti itu kita tidak bisa salahkan Pak Oesman begitu saja,” ujar politisi PDIP ini.

Apalagi, menurut Trimedia, ada banyak juga anggota DPD yang juga berasal dari Partai Politik dari Koalisi Merah Putih (KMP).

“Dan mereka yang berasal dari partai politik yang pengusung paket B merasa tidak perlu Ketua MPR-nya dari DPD. Yang penting partai yang dia usung menang,” demikian dia melihat faktor terpecahnya suara DPD dalam pemilihan Ketua MPR RI.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kecewa dengan hasil kekalahan Koalisi Indonesia Hebat dan DPD yang mengusung Paket A Pimpinan MPR RI.

Ketua DPP PKB Helmy Faishal Saini mengatakan kekecewaan itu karena ternyata suara DPD tidak solid mendukung wakilnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua MPR RI seperti dicalonkan KIH.

“Kita kecewalah dari DPD tidak kompak,” ungkap Mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ini

Menurut Helmy, suara Fraksi partai-partai dalam KIH plus PPP solid mendukung paket yang diusulkan.

Namun, perhitungan yang sudah diperhitungkan KIH meleset dari fakta yang sesungguhnya karena ketidak-solidan para senator mendukung Oesman Sapta.

“Kalau di Fraksi solid. Tapi, perhitungan kami di DPD ternyata salah hitung,” ungkapnya tak dapat menutup kekecewaannya.

Dalam hasil pemungutan suara yang digelar, kandidat pimpinan MPR dari paket B menang, dengan perolehan suara 347 dukungan dari total suara 678 suara. Satu suara abstain.

Adapun Paket tersebut terdiri dari Ketua MPR Zulkifli Hasan, dengan Wakil Ketua Mahyudin, Evert Ernest Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta. Opsi tersebut didukung Koalisi Merah Putih (KMP) minus PPP.

Sedangkan, paket A hanya memperoleh suara 330 dukungan. Paket A merupakan Paket tersebut terdiri dari Ketua MPR Oesman Sapta Odang, dengan Wakil Ketua Ahmad Basarah, Imam Nahrawi, Patrice Rio Capella, Hasrul Azwar. Paket tersebut didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan DPD.

Baca Juga:

Zulkifli Hasan Mengaku Tak Pernah Bercita-cita Jadi Ketua MPR

Teriakan Hidup PPP Sempat Berkumandang di Ruang Sidang

Zulkifli Hasan Langsung Salat Subuh Usai Terpilih Ketua MPR

Berita Terkini

Lobi Pimpinan MPR, Politisi PDIP Bingung Ada Politik Tipu-menipu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PDIP di MPR, Tb Hasanuddin, mengaku bingung mengikuti politik di Indonesia.

Hal itu dikatakan Hasanuddin setelah mengikuti rapat konsultasi pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR.

“Saya sungguh bingung. Kami sudah ikhlas calon DPD hanya satu orang sesuai UU MD3 dan Tatib,” kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Ia lalu menceritakan dalam rapat gabungan sudan diputuskan bahwa hanya satu orang DPD untuk ditaruh dalam paket manapun.

Bila hal itu berjalan lancar maka pada pukul 10.00 WIB telah masuk dalam tahap pemilihan pimpinan MPR.

“Kita sudah diminta serahkan nama-nama dan lobi-lobi masukan paket dan prosedur pilihan pimpinan MPR. Harusnya Jam 3 sore ini selesai tapi ketika hasil koordinasi dibatalkan lagi, bahkan dari koalisi Prabowo meminta merubah UU MD3 dan Tatib MPR,” kata Hasanuddin.

Bahkan, kata Hasanuddin, terdapat usulan dari Politisi Golkar Aziz Syamsuddin dimana Ketua MPR berasal dari DPD. Sedangkan wakilnya dari pemenang kedua dan ketiga pada saat pemilu.

“Ini kan sudah tipu-menipu, karena MD3 saat di DPR saja tidak begitu, ketua DPD, Wakil PDIP, Golkar dan berikutnya. Maka politik di negeri ini sudah kotor,” ujarnya.

Baca Juga:

SDA Ngaku PPP Kembali Dapatkan Kursi Wakil Ketua MPR dari KMP

Anggota DPD: KMP Keberatan dengan Oesman Sapta

DPD Konsisten Calonkan Oesman Sapta Jadi Pimpinan MPR

Berita Lainnya

Wakil KMP Raih Kursi Pimpinan MPR

Jakarta (Antara) – Politisi dari Koalisi Merah Putih meraih kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2014-2019 bersama satu wakil dari Dewan Perwakilan Daerah setelah mengungguli calon dari Koalisi Indonesia Hebat dalam pemungutan suara di Jakarta, Rabu dini hari.

“Dengan begitu pimpinan MPR 2014-2019 kami tetapkan sebagai berikut Ketua Zulkifli Hasan, Wakil Ketua yakni Mahyudin, Evant Ernest Mangindaan, Hidayat Mur Wahid, dan Oesman Sapta Odang,” kata pimpinan MPR sementara yang memimpin sidang Maemanah Umar, dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Paket pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) mendapat 347 suara dari total 678 suara yang diberikan anggota MPR pada siang paripurna tersebut.

Sedangkan, paket pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan pendukung Calon Presiden terpilih Joko Widodo mendapat 330 suara. Adapun satu suara lainnya dinyatakan abstain.

Zulkifli Hasan, merupakan politisi Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Kehutanan 2009-2014.

Sementara empat wakilnya adalah Mahyudin dari Partai Golkar, E.E Mangindaan dari Partai Demokrat, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera dan Oesman Sapta Odang yang merupakan wakil DPD.

Gemuruh dukungan anggota MPR terhadap paket pimpinan KMP terus terdengar selama penghitungan suara. Puncaknya adalah ketika paket pimpinan KMP meraih suara di atas 330, yang membuat suasana sidang paripurna semakin ramai.

Setelah penghitungan suara usai, Zulkifli tampak mendatangi Osman Sapta dan Ketua DPP PDI Perjuangan, selaku partai pemimpin Koalisi Indonesia Hebat, Puan Maharani, untuk mengajak bersalaman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tampak begitu sumringah dan meninggalkan ruang sidang paripurna diiringi ucapan selamat dari politisi koleganya.

Politisi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan saat meninggalkan ruang sidang mengatakan dukungan anggota DPD kurang solid untuk mendukung paket pimpinan Koalisi Indonesia Hebat dalam sidang paripurna.

“DPD kurang solid,” ujarnya.

Paket pimpinan yang diusung partai Koalisi Indonesia Hebat adalah Calon Ketua MPR Oesman Sapta Odang yang berasal dari DPD, dan empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Patrice Rio Capella dari Partai Nasional Demokrat, dan Hazrul Azhar dari Partai Persatuan Pembangunan.

Pemungutan suara untuk menentukan pimpinan MPR dilakukan sejak pukul 00.10 WIB hingga sekitar pukul 03.00 WIB, Rabu dini hari. Setelah itu dilakukan proses penghitungan suara.

Pengucapan sumpah jabatan, dilakukan langsung pada Rabu dini hari. (bd)

03
Oct
14

Politik : Makna Kemerdekaan Nasional Bung Karno

Bagaimana Bung Karno Memaknai Kemerdekaan Nasional

Selasa, 18 September 2012 | 5:54 WIB 0 Komentar |

Soekarno-speech.jpg

Apa merdeka itu? Professor Driyarkara, salah satu pemikir besar Indonesia, memaknai kemerdekaan sebagai kekuasan untuk menentukan diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat.

Dengan demikian, kata Prof Driyarkara, subjek yang merdeka itu harus punya kekuasaan untuk menguasai diri sendiri dan perbuatannya. Tentu saja, kemerdekaan tidak sama dengan keliaran. Sebab, kemerdekaan bagi seseorang tidak boleh berlawanan dengan kodrat kemanusiaan.

Prof Driyarkara memberi pengertian merdeka bagi individu. Nah, lantas apa makna kemerdekaan bagi sebuah bangsa? Bung Karno punya rumusan cukup lengkap soal ini. Kita sering mendengar ungkapan Bung Karno: kemerdekaan hanyalah jembatas emas. Apa pula maksudnya itu?

Keterjajahan

Bagi Bung Karno, selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya.

Artinya, bangsa yang tidak merdeka sudah pasti tidak bisa berkuasa untuk dirinya sendiri. Jangankan itu, mengatur rumah-tangganya sendiri mereka kehilangan kekuasaan. Akibatnya, rakyat yang terjajah selalu terikat dan terperangkap oleh kepentingan-kepentingan yang tak menyangkut kepentingannya.

Soekarno menjelaskan, rakyat yang terjajah tak bisa menemukan dirinya sendiri. Rakyat terjajah itu tak bisa berpribadi sendiri. Dalam segala hal, kata Bung Karno, rakyat terjajah itu selalu menjadi embel-embel bangsa penjajah (kolonialis atau imperialis).

Kemerdekaan Nasional verus Neokolonialisme

Menurut Bung Karno, kemerdekaan adalah kebebasan untuk merdeka. Artinya, setiap bangsa merdeka harus punya kebebasan untuk menentukan politik nasionalnya sendiri, untuk merumuskan konsepsi nasionalnya sendiri, tanpa dirintangi atau dihalang-halangi oleh tekanan-tekanan atau campur tangan dari luar.

Pendek kata, bagi Bung Karno, kemerdekaan nasional adalah suatu “kebebasan untuk menjalankan urusan politik, ekonomi, dan sosial kita sejalan dengan konsepsi nasional kita sendiri.” Di sini, sebuah bangsa merdeka punya kebebasan melakukan apapun untuk emansipasi nasionalnya. Asalkan, kebebasan itu tidak menggangu atau merugikan kepentingan nasional bangsa lain.

Dengan defenisi di atas, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah sekarang kita masih bangsa Merdeka? Tidak. Sebab, saat ini bangsa kita tidak punya kebebasan untuk menjalankan urusan politik, ekonomi, dan sosial sesuai dengan konsepsi nasional kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hampir semua kebijakan ekonomi dan politik kita didiktekan dari luar. Corak kebudayaan kita juga sangat ditentukan dari luar.

Dan, Bung Karno sudah menjelaskan itu. Katanya, imperialisme yang “overheersen” (memerintah) bisa saja menghilang, namun imperialisme yang “beheersen” (menguasai) masih bercokol.

Apa maksudnya? Begini, kata Bung Karno, sekalipun suatu negara berhasil memproklamirkan kemerdekaan, namun kekuatan kolonialisme lama tidak akan serta-merta menghilang. Kolonialisme lama, dengan sokongan kolonialisme global, akan terus-menerus melemahkan kemerdekaan negara baru itu.

Kekuatan kolonialisme lama akan mempertahankan kepentingannya. Terutama sekali kepentingan ekonomis. Bahkan, sekalipun negara itu sudah merdeka, tetapi praktek kolonialisme juga terus berlanjut. Bahkan, kolonialisme itu bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang lebih halus.

Nah, praktek inilah yang biasa disebut neokolonialisme. Konferensi Anti-kolonial di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961, berusaha menyuguhkan defenisi mengenai neo-kolonialisme. Dokumen konferensi itu menyebutkan, “neo-kolonialisme adalah bentuk tipikal dan yang utama dari politik kolonial imperialis dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. Khususnya pada periode keruntuhan dan kehancuran sistem kolonialisme langsung.”

Lalu, konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, menyebut neokolonialisme sebagai bentuk baru dari imperialisme, khususnya imperialisme AS. Lebih lanjut, dikatakan, neokolonialisme adalah “bentuk penguasaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik.

Hal ini dilakukan dengan berbagai cara: penciptaan rezim boneka melalui pemaksaan (kudeta militer) atau pemilihan-pemilihan yang direkayasa; menciptakan pertikaian diantara massa rakyat di negara bekas jajahan (kelanjutan divide et impera); menghasut pemisahan satu bagian wilayah bekas jajahan dengan dalih self determination; penciptaan kekacauan atau subversi; memperkuat kepentingan ekonomi melalui perdagangan dan investasi; blokade atau embargo ekonomi.

Kemerdekaan Nasional sebagai jembatan emas

Nah, sejak awal, Bung Karno sudah merumuskan bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Kita bisa melihat uraiannya pada tulisan “Mencapai Indonesia Merdeka”, yang diterbitkan pada tahun 1933. Di situ disebutkan, tujuan pergerakan nasional kita mestilah mengarah pada pencapaian masyarakat adil dan sempurna, yang di dalamnya tidak ada lagi penghisapan.

Artinya, masyarakat yang hendak kita tuju adalah masyarakat tanpa imperialisme dan kapitalisme. Manifesto Politik Indonesia, yang disusun tahun 1959, dengan terang-benderang mengatakan, “hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menuju kapitalisme dan sama sekali bukan menuju ke feodalisme, akan tetapi menuju ke Sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan Rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan Rakyat Indonesia.”

Jadi, itulah tujuan kita. Sedangkan kemerdekaan nasional, kata Bung Karno, hanyalah jembatan menuju cita-cita itu. Pada 17 Agustus 1945 sudah memproklamirkan kemerdekaan nasional kita. Akan tetapi, seperti dikatakan Bung Karno, itu baru sebatas “kemerdekaan politik”.

Nah, menurut Bung Karno, kemerdekaan politik itu sebetulnya hanya “alat”. Ya, tentu saja, alat untuk mencapai kemerdekaan sepenuh-penuhnya: kemerdekaan di lapangan ekonomi, sosial, dan budaya.

Supaya kemerdekaan politik itu tidak disabotase oleh imperialisme, ataupun oleh kaum borjuis dan feodal di dalam negeri, maka kekuasaan politik indonesia pasca merdeka haruslah dipegang oleh kaum marhaen atau massa-rakyat Indonesia. Dalam kerangka itu Bung Karno berpesan: “Dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.”

Lantas, apa senjata marhaen agar kekuasaan politik itu tetap di tangan mereka? Di sini, Bung Karno mengajukan dua konsepsi besar, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Konsep sosio-nasionalisme merupakan antitesa dari nasionalisme borjuis dan nasionalisme ke-ningratan. Sosio-nasionalisme mendasarkan dirinya pada kekuatan sosial-massa rakyat. Sosio-nasionalisme ini menempatkan perikemanusiaan atau internasionalisme sebagai pijakannya. Dengan begitu, sosio-nasionalisme menentang habis-habisan chauvinisme dan fasisme.

Sedangkan konsep sosio-demokrasi merupakan antitesa dari demokrasi borjuis atau demokrasi parlementer Eropa. Demokrasi borjuis, yang tipikalnya mengacu pada hasil Revolusi Perancis, hanya menaikkan kaum borjuis ke singgasana kekuasaan. Selain itu, demokrasi borjuis itu hanya memberikan demokrasi politik, namun tidak ada demokrasi di bidang ekonomi. Akibatnya, sekalipun kaum buruh terlibat dalam perwakilan parlementer, namun secara klas mereka tetap ditindas dan hisap oleh kaum kapitalis di pabrik-pabrik. Nah, konsep sosio-demokrasi ini menghadirkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus.

Dengan kedua konsep itu, sosio-nasionalime dan sosio-demokrasi, Bung Karno yakin bangsa Indonesia bisa sampai pada tujuannya: masyakarat adil dan makmur alias sosialisme ala Indonesia. Ingat, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu sebetulnya roh Pancasila. Sosio-nasionalisme adalah penggabungan sila perikebangsaan dan perikemanusiaan. Sedangkan sosio-demokrasi adalah perkawinan demokrasi alias mufakat dengan keadilan sosial. Jadi, Pancasila itu sebetulnya dirancang sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia agar tidak tersesat menuju cita-cita sosialisme tadi.

Timur Subangun, Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

03
Oct
14

Politik : Pentas Sistim Demokrasi Paket

Pentas Sistim Demokrasi Paket

Kamis, 02 Oktober 2014 – 09:48 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Pentas Sistim Demokrasi Paket

Mengikuti proses sidang paripurna DPRRI tentang pimpinan DPRRI 1-2 Oktober 2014 yang berpegang pada UU MD3 yang kontroversial a.l. mengedepankan sistim paket, sungguh memunculkan cita anti musyawarah mufakat karena a.l. ketiadaan ruang interupsi bagi anggota DPRRI oleh pimpinan sementara DPRRI.

Demokrasi musyawarah mufakat bahkan demokrasi voting terkesampingkan secara kasat mata oleh demokrasi paket,

Sebagai ide baru, sistim demokrasi paket ketika digebyar pertama kali ternyata menuai 4 (empat) aksi walk out oleh 4 (empat) fraksi, menunjukkan bahwa sistim demokrasi paket tidak memenuhi kearifan lokal yaitu semangat kebersamaan gotong royong Pancasila, bahkan anti klimaks bagi demokrasi PilPres yang telah mencatat apresiasi dunia.

Oleh karena itu kaji ulang UU MD3 perlu segera dilakukan guna menyelamatkan mutu demokrasi di Indonesia.

Semoga keprihatinan tersingkirnya kearifan lokal gotong royong diatas dapat diluruskan kembali dimulai dari hari kearifan lokal BATIK 2 Oktober 2014 ini.

Jakarta, 2 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Ketua KPK Kecewa Setya Novanto Terpilih Ketua DPR

Kamis, 02 Oktober 2014 – 20:24 WIB

Jakarta – Setya Novanto terpilih jadi Anggota DPR tapi Fraksi banyak yang tidak mendukung seperti Fraksi Hanura, Nasdem, PKB dan PDI Perjuangan. Bahkan KPK menyambutnya dengan nada miris sebab Bendahara Umum DPP Golkar itu akrab dengan koruptor.

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa setelah Setya Novanto dipilih sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Selama ini Setya Novanto kerap berurusan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani lembaga itu.

“Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR terpilih, orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru,” kata Abraham Samad ditanyai wartawan melalui pesan singkatnya, Kamis (2/10/2014).

Meski begitu, kata Abraham, pihaknya tetap menghormati proses pemilihan Setya Novanto dan kawan-kawan yang didaulat sebagai pimpinan parlemen saat ini. “Kami tetap menghargai proses yang sudah terjadi,” imbuhnya.

Selama ini nama Setya Novanto santer dikaitkan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi. Dirinya kerap bolak-balik menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK untuk sejumlah kasus.

Kasus yang membuatnya diperiksa sebagai saksi di antaranya kasus Cessie Bank Bali, PON Riau, e-KTP, dan pengadaan seragam Hansip. Dua kasus terkahir justru dibongkar oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru memutuskan Rusli Zainal, selaku Gubernur Riau saat PON berlangsung, terbukti menyuap Setya Novanto dan Kahar Muzakir Rp 9 miliar. Tapi Setya Novanto sudah berkali-kali membantahnya.(sor)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita–ketua-kpk-kecewa-setya-novanto-terpilih-ketua-dpr.html#ixzz3F3kyGpBk

Ketua DPRRI

http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/4515/Pimpinan-DPR-Harus-Bebas-Korupsi/2014/10/02

 

Pimpinan DPR Harus Bebas Korupsi

Kamis, 02 Oktober 2014 Penulis: YAHYA FARID NASUTION/Nov/P-3

Sumber: ICW/TIM MI/Grt/Grafis: EBET/FOTO: MI/SUSANTO

ANGGOTA DPR bermasalah, terutama yang selama ini kerap berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi, sebaiknya tidak menjadi pimpinan dewan periode 2014-2019. Hal itu penting untuk menyelamatkan DPR dari potensi korupsi sekaligus memperbaiki citra lembaga wakil rakyat itu.

”Pemilihan pimpinan DPR ini merupakan langkah awal membangun DPR bersih. Peran pimpinan DPR sangat strategis untuk memperbaiki wajah DPR, karena mereka sejatinya merupakan simbol kelembagaan legislatif,” tegas Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, kemarin.

Menurut ICW, dari ratusan anggota DPR yang dilantik, masih ada yang disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi. ”Hal ini tentu membuat wajah DPR yang akan datang tidak akan jauh berubah ketimbang periode sebelumnya,” ujar Ade.

Apalagi, menurut dia, pada pemilu legislatif lalu, marak terjadi praktik politik uang. Praktik itu menyebabkan biaya politik tinggi sehingga para anggota berupaya mengembalikan biaya tersebut dengan berbagai cara saat menjabat wakil rakyat.

Enam syarat
Oleh karena itu, menurut ICW, setidaknya ada enam syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pimpinan DPR. Syarat tersebut, yakni tidak pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, tidak pernah diperiksa oleh lembaga penegak hukum kasus korupsi atau diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi yang sedang ditangani penegak hukum, dan tidak memiliki usaha atau perusahaan yang menimbulkan potensi konflik kepentingan dengan posisinya sebagai pimpinan DPR.

Syarat lainnya, sambung Ade, tidak pernah terlibat dalam permainan anggaran di DPR, tidak pernah terlibat upaya pelemahan KPK, serta tidak pernah melakukan intervensi kasus hukum, khususnya kasus korupsi.

”Enam syarat pimpinan DPR itu berlaku secara kumulatif. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak layak menjadi pimpinan DPR. Penting digarisbawahi bahwa mengubah wajah DPR yang korup harus dimulai dari pemilihan pimpinan yang bersih dan berintegritas,” tutur Ade.

Ia menambahkan, ICW menolak adanya politik dagang sapi dalam memilih pimpinan DPR antara koalisi partai. Politik dagang sapi, kata dia, harus dilawan karena berpotensi meloloskan orangorang yang tidak memenuhi enam persyaratan tersebut.

Dalam tata tertib DPR, calon ketua dan wakil ketua diusulkan fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas satu calon ketua dan empat calon wakil ketua dari fraksi yang berbeda. Usul itu lalu ditetapkan sebagai paket calon dalam rapat paripurna DPR. Paket tersebut nantinya akan dipilih secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, paket akan dipilih dengan pemungutan suara. Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih.

Ade tidak secara eksplisit menyebut nama anggota DPR yang tidak layak menjadi pimpinan dewan. Namun, dari catatan Media Indonesia, calon yang diusung Partai Golkar, Setya Novanto, kerap berusuran dengan KPK (lihat grafik).

Sementara itu, Novanto yang ditemui di gedung parlemen, tadi malam, enggan mengomentari hal itu. Ketua F-PG DPR periode 2009-2014 itu hanya mengatakan ia siap memimpin DPR mendatang.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Drama Ceu Popong Hilang Palu Jadi Meme di Media Sosial

Sidang Paripurna perdana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 diwarnai berbagai kejadian. Satu kejadian yang sedang ramai menjadi bahan perbincangan di media sosial adalah saat Popong Otje Djundjunan atau biasa dipanggil Ceu Popong kehilangan palu sidang.

Tak perlu menunggu lama, berbagai foto plesetan alias meme yang memperlihatkan politisi partai Golkar itu pun langsung membanjiri ranah maya. Tim Tekno Liputan6.com mencoba mengambil beberapa foto meme drama Ceu Popong hilang palu.

Gambar yang akrab dikenal sebagai meme bertema drama Ceu Popong kehilangan palu sidang sebagian besar dikaitkan dengan Thor, salah satu pahlawan Amerika Serikat yang mempunyai senjata andalan palu istimewa.

>>>> Selanjutnya

1

Kalimat Ceu Popong mempertanyakan palu sidangnya yang raib dalam bahasa sunda juga mewarnai gambar-gambar plesetan tersebut. Bahkan, di meme yang beredar juga menampilkan Thor yang memberikan palunya dalam bahasa sunda juga.
Meme lucu lainnya menunjukkan seorang bocah kecil yang menunjukkan kota Palu, ibukota Sulawesi Tengah di dalam peta. Bocah itu tampak menjawab pertanyaan dari nenek asal Cianjur berusia 76 tahun soal palu yang hilang.

Sebelum palu sidang ketua DPR sementara itu hilang, sejumlah anggota DPR menyambangi meja pimpinan sidang paripurna karena memprotes sejumlah hal. Di antaranya soal skors sidang, interupsi tak digubris, dan sejumlah permintaan soal melanjutkan sidang malam ini atau ditunda menjadi besok.

Ketika itu, pimpinan sidang Popong mencari palu yang ternyata menghilang. “Mana paluna? euweuh (di mana palunya? tidak ada),” ujar politisi senior yang akrab disapa Ceu Popong dalam bahasa Sunda di Ruang Sidang DPR, Rabu (1/10/2014) menjelang tengah malam.

 Ikuti Yahoo Indonesia di Twitter dan Facebook

Perpu Pilkada Dianggap Akal-Akalan SBY

Perpu Pilkada Dianggap Akal-Akalan SBY

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta-Ketua DPP PDI Perjuangan, Aria Bima, mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada (Perpu) yang dibuat pemerintah hanyalah permainan Ketua Umum Demokrat, sekaligus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sebabnya, Aria tak merasa ada urgensinya penerbitan Perpu tersebut. “Mendesak apanya?” kata Aria, Kamis, 2 Oktober 2014, di kompleks Senayan.

Menurut Aria, disahkannya UU Pilkada DPRD oleh DPR takibat dari 129 orang Fraksi Demokrat yang melenggang keluar jelang voting. Ia memprediksi setelah Perppu itu keluar, saat diajukan di DPR akan ditolak oleh anggota Dewan dari partai-partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, sia-sia saja usaha pemerintah menerbitkan Perpu. “SBY inikan pemain citra,” kata Aria, “Kupingnya tipis.” (Baca: Lawan Koalisi Kapak Merah, Warga Yogya Buka Posko).

Alasan putusnya komunikasi dengan SBY menjelang voting di DPR, kata Aria, sangat tak logis. Aria menilai figur SBY telah terwakili oleh empat perwakilannya, yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua Fraksi Nurhayati Assegaf, serta Edhie Baskoro sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, yang noatebene anak SBY. “Gitu kok bilang kalau enggak ngerti prosesnya,” kata dia.

Menurut Aria, akibat sikap mendua inilah, SBY lalu “dihajar” di media sosial. Ia pesimis bahwa Perpu tersebut bisa mencabut UU Pilkada. “Mana mungkin?” kata dia. (Baca: Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup).

UU Pilkada, menurut Aria, adalah alur dari bagi-bagi kekuasaan setelah menyikat bersih DPR-MPR. Menurut dia, Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo juga ingin menguasai propinsi, kabupaten dan walikota. “Saya kira tak perlu analisis cerdas memikirkan bagaimana SBY menjalankan roleplay ini,” katanya.

Sementara itu, Nurhayati meminta agar media tak menyalahkan partainya lantaran UU Pilkada disahkan dalam Paripurna DPR pekan lalu. “Jangan sedikit-sedikit menyalahkan Demokrat. Tanyakan juga kepada yang lain.” (Baca: Doa Ruhut untuk SBY-Mega: Tunjukkan Mukjizat-Mu).

Juru bicara Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, menilai wajar presiden mengeluarkan Perpu Pilkada. Menurut dia, ada keadaan mendesak yang melatarbelakangi penerbitan peraturan tersebut. “Demokrasi kita sedang terancam,” kata dia.

Ia menantang siapa yang menolak Perpu berarti tak berkomitmen melindungi daulat rakyat. “Perpu ini untuk menjaga pilkada langsung sesuai instrumen konstitusi,” kata dia.

Demokrat, Benny melanjutkan, bakal mendukung Perpu tersebut. “Tak akan ada alasan komunikasi terganggu.” Ia mengklaim pilkada langsung justru lahir dari pemerintahan SBY.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Terpopuler
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim

Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi

Setya Novanto cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0

Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo

Belum Pernah Terjadi, Presiden Diganjal DPR

Kamis, 02 Oktober 2014 – 15:17 WIB

Jakarta – Politisi senior PDI Perjuangan (PDI-P), AP Batubara, menegaskan Presiden terpilih Joko Widodo tidak pernah khawatir program kebijakan pemerintahannya akan diganjal oleh Koalisi Merah Putih di DPR RI. Pasalnya, dalam sejarah Indonesia dari dulu tidak pernah terjadi presiden diganjal oleh DPR.

“Belum pernah terjadi di Indonesia, presiden diganjal. Justru sebaliknya, presiden yang mengganjal DPR. Presidennya ditempel terus oleh partai politik. Alaa… dikasih fasilitas, nanti mereka akan diam,” ungkap AP, sapaan AP Batubara, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Menurut AP, sudah menjadi karakter dan perilaku partai politik akan menempel kekuasaan karena untuk mengelola partai butuh dana besar. Seperti halnya, setgab koalisi parai pendukung SBY tidak ada yang mengusik Presiden setelahj dibagi jatah kekuasaan jabatan menteri. Oleh karena itu, ia memperkirakan Koalisi Merah Putih nantinya bakal terjadi perpecahan setelah diantara mereka mendapat fasilitas dari Jokowi-JK. “Jadi, Jokowi tidka perlu khawatir digoyang Koalisi Merah Putih,” tegas Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P ini.

Lebih lanjut, AP mengatakan PDI-P dari dulu tidak pernah serakah merebut jabatan di eksekutif sekaligus di legislatif, meski menjadi pemenang pertama pemilu. Saat Partai Demokrat (PD) menjadi pemenang pemilu, posisi Presiden dan sekaligus jabatan Ketua DPR diduduki kader PD. Demikian juga saat Golkar menang pemilu, jabatan Presiden maupun Ketua DPR diduduki kader Golkar.

Namun sekarang, Presidennya dari PDIP tetapi Ketua DPR nya dari partai lain. “Kami tahu diri, bagi-bagilah. Terlalu berat kalau mau diborong. Saya tidka mau partai saya rakus. Kita tidak mau serakah dan haus kekuasaan,” tandas Penasihat politik Megawati Soekarnoputri ini.

AP menilai partai di Koalisi Merah Putih yang menawur PDI-P, justru bisa menjadi blunder. “Mereka tidak sadar, makin begitu, rakyat makin benci dengan mereka. Partai politik yang disenangi rakyat kok dimusuhi. Ini tokoh-tokoh politik yang bodoh,” tutur Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini.

Menanggapi terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI kemarin, AP justru mengaku senang. “Itu bagus. Saya senang sekali. Mereka (Koalisi Merah Putih) berarti tidak punya tokoh. Tokoh mereka yang top ya Setya Novanto itu,” cibir tokon senior PDI-P ini..

Kabarnya, Setya Novanto bakal dipanggil KPK terkait dugaan kasus korupsinya? “Itu bukan urusan PDIP. Masa’ Setya Novanto yang pernah diduga jadi ‘perampok’ Bank Bali, sekarang dijadikan ketua DPR dari Golkar.  Kawannya itu sempat kabur lewat Papua Nugini, Djoko Tandra. Jadi, jika ada bukti, Setya Novanto akan diperiksa KPK. Yang jelas, KPK tidak tidur,” jawab AP.

AP juga menyoroti langkah Presiden SBY yang langkahnya dinilai telah ‘menggagalkan’ Pilkada langsung. Apakah akibat SBY panik jelang akhir masa jabatannya terkait kasus Century dan dugaan keterlibatan Ibas dalam kasus korupsi Hambalang dan lainnya? Menurutnya, penegakan hokum tidak boleh pilih bulu.

“Setiap warga negara dari Presiden, gubernur, bupati/walikota hingga tukang becak, harus dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah diperbuatnya. Jadi, SBY harus berani bertanggungjawab,” tuturnya.

Apakah Sidang Umum MPR harus meminta pertanggungjawaban SBY terkait utang luar engeri yang menumpuk Rp2300 triliun? “Ya nanti pemerintahan Presiden Jokowi yang akan meminta pertannunggjawaban terhadap SBY. SBY akan dimintai penjelasan, utang luar negeri Rp2.300 triliun dipakai untuk apa,” tegas AP. (ari)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita–belum-pernah-terjadi-presiden-diganjal-dpr.html#ixzz3F3lbD7hZ

Pendapat Profesor Prancis Soal UU Pilkada

Pendapat Profesor Prancis Soal UU Pilkada

Demonstran tunjukkan atribut menolak RUU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, 28 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO , Jakarta – Ahli tata negara dari Universite de Rouen, Prancis, Profesor Jean-Philippe Derosier, mengamati kontroversi yang terjadi akibat pengesahan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Undang-undang itu (Pilkada) bersifat anti-demokrasi,” ujar Derosier ketika memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Rabu, 1 Oktober 2014.

Anti-demokrasi, Derosier menjelaskan, terjadi karena pengikisan hak rakyat dalam memilih kepala daerah. “Padahal awalnya rakyat memilih sendiri kada dalam pemilu,” katanya. Dengan beleid itu, kata dia, kepala daerah dipilih oleh parlemen/DPRD.

Namun demikian, Derosier enggan memberikan pendapat lebih lanjut soal UU Pilkada karena berstatus warga negara asing. Status ini menghalanginya untuk memberikan opini mendalam.

Hanya saja, dia mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD, juga memberi kemudahan bagi rakyat itu sendiri. Derosier menjelaskan, rakyat tidak perlu repot melakukan dua kali pemilu.

Di Indonesia, rakyat harus memilih wakilnya di parlemen melalui pemilu legislatif, kemudian disusul dengan pemilu presiden atau kepala daerah. UU Pilkada, Derosier melanjutkan, mengingatkan dirinya tentang sistem yang sama seperti di Inggris dan Jerman. “Karena saya orang Eropa,” ujarnya.

Sistem pemilu di Inggris, tutur Derosier, lebih mudah karena rakyat hanya melalukan pemilu satu kali. Pemilu langsung dilakukan untuk menentukan parlemen. “Kursi Perdana Menteri otomatis jadi milik partai pemenang pemilu,” katanya. Sebelumnya, calon perdana menteri sudah terlebih dahulu diperkenalkan ke publik sebelum pemilu.

ANDI RUSLI

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Duka Pewaris Naskah ‘Genjer-genjer’

  • Terpopuler Harian
  • Terpopuler Mingguan

News / Nasional

Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!

Kamis, 2 Oktober 2014 | 21:43 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (2/10/2014) malam, menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah.”(Pertama, saya tanda tangani) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” kata Presiden. Perppu ini, Presiden menekankan, sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.”Sebagai konsekuensi (penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2014) dan untuk memberikan kepastian hukum, saya terbitkan juga Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” sebut Presiden. Inti perppu ini, lanjut Presiden, adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.Presiden menyatakan, penerbitan kedua perppu tersebut merupakan bentuk perjuangannya bersama rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung. “Seperti saya sampaikan dalam banyak kesempatan, saya dukung pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar.”

Dalam pidato yang disiarkan langsung di salah satu televisi swasta itu, Presiden menyatakan menghormati keputusan DPR soal UU Pilkada. “(Namun), izinkan saya berikhtiar untuk tegaknya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar dia.Presiden pun menyatakan pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi, sembari menambahkan, “Saya jadi Presiden melalui pemilu langsung oleh rakyat pada 2004 dan 2009.”Persetujuan DPRSetelah perppu diterbitkan, pemerintah akan mengajukannya kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila diterima, maka secara otomatis UU Pilkada diubah sesuai dengan isi perppu. Namun, apabila ditolak, maka perppu dianggap gugur, dan isi UU Pilkada tetap digunakan.Sebelumnya, Presiden SBY, yang juga Ketua Umum DPP Demokrat, menuai kecaman setelah fraksi partainya memilih walk out dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pada 26 September lalu. Langkah politik Demokrat dianggap sebagai sikap antidemokrasi. Kekecewaan publik dilayangkan melalui media sosial Twitter dengan langsung ditujukan ke akun pribadi SBY.Merespons reaksi publik, Presiden SBY mengaku kecewa dengan keputusan DPR yang meloloskan pilkada dilaksanakan oleh DPRD. Awalnya, Presiden ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dibatalkan setelah berkonsultasi dengan Ketua MK Hamdan Zoelva.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Rekomendasi

  • Dasar Kedaruratan Perppu Pilkada Menurut SBY

    Dasar Kedaruratan Perppu Pilkada Menurut SBY

  • PKS: Pilkada lewat DPRD Benahi Pemimpin dan Rakyat

    PKS: Pilkada lewat DPRD Benahi Pemimpin dan Rakyat

  • Pilkada dan Lorong Ideologi Alternatif

    Pilkada dan Lorong Ideologi Alternatif

  • Istana: Presiden SBY Dukung Pilkada Langsung, asal...

    Istana: Presiden SBY Dukung Pilkada Langsung, asal…

  • Bupati Uu Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran

    Bupati Uu Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran “Khalifah”

  • Demokrat Bantah SBY

    Demokrat Bantah SBY “Cuci Tangan” melalui Perppu Pilkada

  • SBY Terbitkan Perppu Pilkada, Irman Gusman Nilai Terlambat

    SBY Terbitkan Perppu Pilkada, Irman Gusman Nilai Terlambat

  • Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY

    Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY

Penulis : Sabrina Asril
Editor : Palupi Annisa Auliani
01
Oct
14

Politik : Kontroversi UU PilKaDa DPRD 26Sep14

Logo PARRINDO

1 ).    Irwan Ariston Napitupulu

Keputusan DPR terkait RUU Pilkada, TIDAK SAH.

Berdasarkan tata tertib DPR mengenai tata cara pengambilan keputusan yang dapat di baca di web DPR yang saya cantumkan dibawah ini, keputusan DPR terkait RUU Pilkada ternyata TIDAK SAH dikarenakan tidak memenuhi persyaratan jumlah suara yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sebuah keputusan resmi DPR.

Pasal 277 ayat 1 mengatakan:
Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.

Jumlah anggota yang hadir pada sidang RUU Pilkada tersebut adalah sebanyak 496. Dapat dilihat langsung daftar kehadiran di kesekreatriatan DPR atau bisa lihat di berita berikut ini:
http://www.antaranews.com/berita/455360/496-anggota-dpr-ri-hadiri-paripurna-ruu-pilkada

Bila mengacu pada pasal 277 ayat 1, maka keputusan baru dinyatakan SAH dan berlaku bila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir. Bila jumlah anggota yang hadir adalah 496, maka keputusan baru dinyatakan SAH bila mendapat 249 suara.

Mengenai anggota DPR yang walkout atau meninggalkan sidang, ada diatur dalam pasal 278 ayat 3 yang mengatur demikian:
Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Dengan demikian, maka walaupun meninggalkan sidang, maka tetap dinyatakan telah hadir sehingga persyaratan lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir tetap berlaku yaitu dalam hal ini karena yang hadir pada daftar hadir yang resmi adalah 496 orang, maka keputusan dalam sidang DPR tersebut baru sah bila mendapatkan suara dukungan sebesar minimal 249 suara.

Suara keputusan terkait RUU Pilkada pada sidang DPR tersebut hanya mendapatkan suara dukungan sebesar 226 suara, alias hanya mencapai 45,56% suara anggota DPR yang hadir. Tidak memenuhi persyaratan tatib DPR Bab XVII pasal 277 ayat 1, dimana ketentuannya harus disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.

Silakan penjelasan saya ini diteruskan kepada pihak terkait yang memerlukan.

Untuk Presiden SBY yang saya hormati, saya sudah coba membantu Bapak keluar dari situasi sulit di akhir masa jabatan Bapak. Mohon kiranya agar Bapak Presiden bisa memanfaatkan hal ini dengan baik dan tetap pada sumpahnya untuk berjuang mempertahankan pemilu langsung seperti yang Bapak janjikan. Semoga nama baik Bapak sebagai presiden pertama di era reformasi yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak jadi cidera oleh ulah sebagian anggota DPR yang melupakan perjuangan gerakan reformasi tahun 1998.

Semoga situasi terkini bisa dikendalikan, dan keputusan DPR yang lalu pada sidang RUU Pilkada bisa dinyatakan TIDAK SAH karena tidak memenuhi tata tertib DPR dalam hal tata cara pengambilan keputusan.

salam,
Irwan Ariston Napitupulu

catatan:
Bagi yang ingin memforward penjelasan saya ini, silakan saja dilakukan secara bebas. Saya sengaja membuatnya bisa diakses secara publik.
Berikan link berikut agar ulasan yg saya tulis di atas juga bisa dibaca:

https://www.facebook.com/irwan.napitupulu/posts/10152829730624474

http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-17

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada

Rabu, 01 Oktober 2014 12:27 wib | ant -

 Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada KUPANG- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Pilkada.

Namun, menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan, Presiden tidak bisa menerbitkan perppu hanya untuk mengubah atau mengganti Undang-Undang Pilkada.

“Perppu hanya dikeluarkan untuk mengatasi keadaan darurat atau mendesak karena ada kekosongan hukum. Tidak bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah suatu undang-undang, termasuk UU Pilkada” kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Rabu (1/10/2014).

Johanes mengatakan, tidak sependapat dengan sikap Presiden Yudhoyono yang ingin mengeluarkan perppu karena penetapan UU Pilkada oleh DPR pekan lalu. “Dalam pandangan hukum tata negara, lahirnya UU Pilkada tidak menimbulkan kevakuman hukum dan tidak juga ada sesuatu yang darurat yang memperlukan Perppu,” katanya.

Karena itu, sikap SBY yang akan menerbitkan perppu, dapat dianggap hanya sebagai upaya memperbaiki citra pada akhir masa jabatan dan Partai Demokrat yang mengambil keputusan “walk out” dalam paripurna pekan lalu.

Sekadar diketahui, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan bakal mengeluarkan Perppu Pilkada yang di dalamnya akan mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.

Menurut SBY, saat ini pemerintah berpandangan sama dengan Partai Demokrat yang mendukung pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan. Dia mengakui bahwa pilkada langsung dengan perbaikan, yang diperjuangkan Partai Demokrat di DPR pada Rapat Paripurna pekan lalu tidak berhasil.

Ia mengatakan keputusan mengeluarkan perppu adalah sebuah risiko politik yang harus diambil. Namun keputusan perppu itu akan diterima atau tidak sepenuhnya tetap menjadi kewenangan DPR RI.

“Kalau DPR mendengar aspirasi rakyat yang menghendaki pilkada langsung dengan perbaikan maka ini yang harus kita ambil,” kata SBY. (ant//ugo)

 BERITA TERKAIT

Berita Lainnya

index berita lainnya »

http://news.detik.com/read/2014/09/30/182440/2705707/10/ini-bahayanya-pemilu-lewat-dprd-di-mata-kpk?991101mainnews

Selasa, 30/09/2014 18:24 WIB

Ini Bahayanya Pemilu Lewat DPRD di Mata KPK

Herianto Batubara – detikNews
Halaman 1 dari 2

Jakarta – Sejak disahkan, gelombang penolakan terhadap pemilu lewat DPRD terus bermunculan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah menganalisis, bahwa ada bahaya dan ancaman dari pilkada tak langsung. Apa saja?

“Ada 313 kepala daerah yang terkena kasus korupsi. DPRD yang terkena kasus korupsi itu sekitar 3.000-an per 10 tahun. Kalau ada 3.000 lebih, itu artinya per tahun 300. Jadi, jumlah anggota dewan yang terkena kasus korupsi itu 10 kali lipat dari kepala daerah yang kena kasus korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang di Kantor Badan Pertanahan Nasional, di Jalan Sisingamangaraja No 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2014).

“Kalau kita menyerahkan kewenangan kepada lembaga yang terlibat kasus korupsi jumlahnya 10 kali lipat, pertanyaannya, apakah kita meyakini bahwa proses pemilukada tidak langsung itu tidak menjadi proses korupsi yang akan berkesinambungan?,” sambung Bambang.

Kata Bambang, di pilkada langsung memang sering ditemukan politik uang dari calon kepala daerah kepada para pemilihnya. “Tapi paling pemilihnya dibayar berapa sih? Paling Rp 50-100 ribu dan itu hanya sekali,” ujar Bambang.

“Tapi kalau pemilihan itu dilakukan oleh anggota dewan, maka yang potensial disuap adalah anggota dewan. Dan apakah itu (suap) hanya Rp 50 atau 100 ribu? Nggak. Apakah cuma sekali? Nggak,” jelas Bambang.

Bambang mengatakan, Pilkada Langsung tidak ada hubungannya dengan tingginya praktek korupsi. Hal ini tertuang dalam kajian KPK selama ini.Next

 

Selasa, 30/09/2014 18:24 WIB

Ini Bahayanya Pemilu Lewat DPRD di Mata KPK

Herianto Batubara – detikNews
                                                                                              Halaman 2 dari 2

“Begitu kami mengkaji, pasal-pasal dakwaan dan fakta-fakta yang dijadikan dasar dakwaan itu, 81 persen mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 dan 3. Jadi tidak ada hubungan langsung antara pemilihan kepala daerah dengan tindak pidana korupsi,” ujar Bambang.

Bambang mengambil contoh kasus Gubernur Riau Annas Maamun yang diciduk KPK dan menjadi tersangka atas kasus suap alih fungsi hutan. Kata Bambang hal itu tidak ada kaitannya dengan pilkada langsung.

“AM menerima suap karena pengalihan lahan. Its nothing to do with direct election. Nggak ada. Adalagi misalnya, Bupati Karawang AS. AS berkaitan dengan dia menahan surat izin yang harusnya dikeluarkan oleh dia dalam kapasitas sebagai kepala daerah untuk perizinan pembangunan mal. Itu nggak ada urusannya dengan pemilihan langsung,” ujar Bambang.

Kata Bambang, mayoritas para kepala daerah yang terjerat pada umumnya melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindak kejahatan itu dilakukan setelah seorang kepala daerah menduduki jabatannya.

“Misalnya Hambit Bintih, ternyata dia urusannya suap. Tapi suap apa? Menyuap hakim dalam perkara sengketa pemilu kada, bukan pemilu kadanya,” ucap Bambang.

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

On 09/30/2014 10:34 PM, Awind wrote:

http://sinarharapan.co/news/read/1409308834/memilih-keputusan-politik

dok / SH

Ilustrasi.

Persaingan antarkelompok lebih menonjol dibandingkan aspek kerja sama.

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dibangun untuk mencari pemecahan terhadap masalah efektivitas pemerintah daerah (pemda) menggunakan pendekatan seleksi kepala daerah. Pilkada secara langsung setelah berjalan selama 10 tahun, kemudian ditemukan persoalan tata hubungan kerja antara kepala daerah pada sistem presidensial.

Naskah akademik RUU Pilkada merekomendasikan kedudukan gubernur sebagai kepala daerah perlu kembali didudukkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan fungsi dekonsentrasi. Sementara itu, bupati dan wali kota juga perlu didudukkan kembali untuk melaksanakan fungsi desentralisasi.

Di samping itu, seleksi kepala daerah diperumit masalah sinergi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah apabila pemilihannya dijadikan dalam satu paket. Hal itu dimungkinkan pada pasangan calon yang berasal dari koalisi partai politik.

Namun, harapan untuk membangun kompetisi dalam praktik di lapangan pada banyak kasus ternyata sulit diwujudkan. Misalnya, pada hubungan kerja era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Rupanya pendekatan ilmu manajemen strategis dalam bentuk harapan untuk terjadinya pembentukan hubungan kompetisi itu kalah kuat dibandingkan kekokohan aplikasi ilmu politik dan ilmu sumber daya manusia.

Persaingan antarkelompok lebih menonjol dibandingkan aspek kerja sama antar dan dalam kelompok. Akibatnya, masalah disorganisasi lebih mengemuka dalam praktik di lapangan dibandingkan efektivitas sinergi antara pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mencapai tujuan organisasi pemda secara efektif.

Paradigma di atas dijadikan sebagai strategi yang mengoreksi dampak negatif pilkada langsung. Paradigma tadi juga diperumit kegagalan untuk menjauhkan dari penyakit kronis korupsi. Tercatat 80 persen kasus terkait korupsi kepala daerah, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dihadirkan untuk mencegahnya melalui penegakan hukum antikorupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Alibi justru karena keberadaan KPK, temuan pidana korupsi dan pencucian uang justru mempunyai magnitude yang besar. Alibi lain adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak menggunakan jurus sanksi hukuman seumur hidup, hukuman mati, dan sulitnya mencabut hak politik terdakwa.

Akan tetapi, alibi-alibi tadi tidak mampu menafikan kelahiran ilmu ekonomi politik. Ilmu tersebut telah diadopsi di Indonesia sekitar tahun 1970. Tahun yang jauh dari kelahiran KPK.

Ketika itu ilmu ekonomi politik menjadi semakin populer ketika terungkapnya skandal korupsi pengadaan satelit Palapa, kasus korupsi dana Bulog, dan seterusnya. Ini membukakan mata dan mempertajam telinga tentang keberadaan korupsi sebagai penyakit bawaan yang bersifat kronis menjangkiti lintasan kegiatan ekonomi maupun politik.

Sesungguhnya masalah korupsi dan kegagalan pembentukan strategi kompetisi itu di dunia nyata pada kasus seleksi kepala daerah telah ditemukan pada era sejarah Romawi kuno. Karena itu, persoalan yang dibangkitkan dalam naskah akademik RUU Pilkada di atas tidak dapat dipandang sebelah mata.

Ketika agama baru diyakini sudah tidak ada lagi saat ini, kebaruan yang relevan adalah menggunakan taktik hijrah, yakni pembaruan agama dengan berharap dari penggiatan ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.

Namun, kegiatan korupsi yang mencemari pilkada langsung maupun tidak langsung melalui DPRD ini tidak memandang bulu. Itu disebabkan pegiat agama pun terjangkiti penyakit kronis korupsi pula.

Oleh karena itu, pilihan keputusan politik pilkada adalah dengan cara melokalisasikan kegiatan korupsi secara masif dari kegiatan pilkada langsung untuk kembali ke pemilihan oleh DPRD. Strategi retreat ini terpaksa dilakukan, sebagaimana ketika itu strategi pilkada langsung dibangun sedemikian heroik, ternyata melupakan keganasan atas cemaran dari potensi membesarnya kegiatan pertukaran antara suara dengan uang dan hadiah natura.

Implikasi cemaran tersebut adalah meningkatnya kegiatan pertukaran antara katebelece perizinan dengan gadai dana kampanye maupun sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kapitalisasi modal perseorangan dan kelompok.

Apabila musyawarah mufakat secara aklamasi gagal dilakukan dalam sidang paripurna DPR, opsi keputusan politik secara ekstrem itu sesungguhnya ada dua. Pertama, pilkada langsung dengan perbaikan, dan pilkada tidak langsung oleh DPRD dengan perbaikan.

Dengan memperhatikan kekokohan hukum small number, manfaat lebih besar yang diterima per orang yang berjumlah sedikit itu berpeluang lebih efektif dibandingkan insentif dari manfaat perjuangan pada jumlah orang banyak yang akan diterima per orang dalam memperjuangkan suatu opsi kebijakan. Jadi, opsi pilkada secara tidak langsung oleh DPRD dengan perbaikan itu lebih mungkin diimplementasikan.

Kemudian upaya mengarantinakan anggota DPR untuk memurnikan potensi pertukaran suara dengan janji-janji politik, maupun pertukaran lainnya adalah tindakan prasyarat demi membangun kemurnian independensi dalam memilih keputusan politik.

Namun, independensi itu terkondisikan dependensi loyalitas kepada ketua umum parpol dan timbangan arah perubahan dalam konstelasi politik, di antara koalisi Jokowi-Jusuf Kalla dengan Koalisi “permanen” Merah Putih, ketika kontrak politik koalisi Kabinet Yudhoyono telah di ujung salam perpisahan.

Betapa politik recall telah berfungsi menata independensi anggota yang memilih keputusan politik berbeda itu terlihat telanjang pada mekanisme pemungutan suara secara terbuka. Dalam hal ini, kekokohan antara kekuatan taktik kompetisi dan kooptasi kembali diuji dalam kegiatan pemilihan keputusan RUU Pilkada pada sidang paripurna DPR.

*Penulis adalah Peneliti Indef dan Dosen Universitas Mercu Buana

Sumber : Sinar Harapan

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

SBY Jawab Kemarahan Netizen di @SBYudhoyono

TEMPO.CO, Jakarta – Hampir sepekan para netizen di Twitter meluapkan kemarahan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Mereka marah karena Presiden SBY dinilai plinplan dalam menentukan keputusan saat pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Munculnya #ShameOnYouSBY, #ShameByYou, #ShameByYouAgainSBY, dan #WelcomeMrLiar yang sempat menjadi trending topic di Twitter selama beberapa hari setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Pilkada menjadi penanda kemarahan itu. (Baca: SBY Pastikan Teken UU Pilkada)

Hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014, SBY menjawab kemarahan netizen itu melalui akun Twitternya @SBYudhoyono. »Saya tangkap dan pahami kemarahan publik dan media dalam lima hari ini. Izinkan saya 5 menit saja untuk menjawab,” cuit SBY. (Baca: Eks Hakim MK : Presiden Pilihan MPR Bakal Diktator)

SBY menegaskan bahwa dirinya dan Partai Demokrat tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah tidak lanngsung. Menurut SBY, pemilihan tersebut hanya akan menimbulkan politik uang yang jauh lebih besar dan politik bagi kursi. (Baca: SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia)

“Posisi saya sangat jelas: Saya tidak pilih Pilkada oleh DPRD, karena kemungkinan politik uang akan jauh lebih besar,” cuit @SBYudhoyono. Menurut SBY, dengan disahkannya UU Pilkada, yang akan mengusulkan dan diuntungkan hanyalah partai-partai besar. (Baca juga: Perppu Pilkada SBY Dinilai Blunder)

Sayangnya, usaha SBY untuk mengklarifikasi langkahnya kepada netizen tak bersambut baik. Beberapa pengguna Twitter malah balik ‘menyerang’. “Ya kalau tahu begitu, kenapa malah walk out Pak?” cuit akun @SetraNugroho kepada akun @SBYudhoyono beberapa jam yang lalu. »Draf dari pemerintah sendiri usulannya dua opsi Pak. Kalau tidak setuju sama sekali kenapa harus kasih pilihan,” cuit akun @gitaputrid.

Dalam tweet berikutnya, SBY mengatakan tengah berupaya menjegal UU Pilkada dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). “Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,” kata SBY

DEVY ERNIS

Topik terhangat:

Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:

Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah

Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman

Yusril Beri ‘Pencerahan’ ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada

30
Sep
14

PilPres di MPR, Pintu Menuju Kediktatoran [KONTRAS]

http://www.tempo.co/read/news/2014/09/29/078610539/Pilpres-di-MPR-Kontras-Pintu-Menuju-Kediktatoran

Senin, 29 September 2014 | 15:18 WIB

Pilpres di MPR, Kontras: Pintu Menuju Kediktatoran

Pilpres di           MPR, Kontras: Pintu Menuju Kediktatoran  

Sejumlah Tim Kuasa Hukum pihak terkait (Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla) melambaikan tangan ke arah awak media usai mendengarkan putusan perselisihan hasil Pilpres di Gedung MK, Jakarta, 21 Agustus 2014. MK memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Prabowo-Hatta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan wacana Koalisi Merah Putih menggulirkan kembali pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan hal yang dipaksakan. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)

Apalagi, ujar Haris, wacana itu mencuat seusai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang menetapkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. “Ini jalan menuju suatu (pemerintahan) diktatorial,” kata Haris kepada Tempo di depan Istana Negara, Senin, 29 September 2014. (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada)

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir mengatakan pemilihan langsung adalah produk Barat. Menurut dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. “Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR,” ujarnya pada 12 September 2014. (Baca: ‘SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh’)

Herman beralasan, pemilihan presiden 2014 banyak menimbulkan konflik yang berujung terpecah-belahnya persatuan bangsa. “Kalau pemilihan presiden langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut,” ujarnya. (Baca: 5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan dan UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

Adapun hasil voting dalam Rapat Paripurna DPR Jumat pekan lalu menyepakati pilkada oleh DPRD. Fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, yakni PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan PDIP, PKB, dan Hanura yang mendukung pilakda langsung oleh rakyat memperoleh 135 suara. (Baca: Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo)

TRI SUSANTO SETIAWAN

Ini saran Yusril untuk SBY & Jokowi agar UU Pilkada tak berlaku

Reporter : Ya’cob Billiocta | Senin, 29 September 2014 22:47

Ini saran Yusril untuk SBY & Jokowi agar UU Pilkada tak berlaku

Yusril. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jepang. Yusril diminta pendapat oleh SBY terkait RUU Pemerintahan Daerah, khususnya soal pemilihan kepala daerah.

“Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis,” kata Yusril dalam akun Twitternya, Senin (29/9).

Dengan skenario demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah dan berlaku. Otomoatis, mekanisme pemilihan kepala daerah tetap diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

“Dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat,” kata Yusril.

Usai pertemuan, Yusril juga diminta SBY untuk menghubungi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), membahas skenario tersebut.

“Pada intinya Presiden terpilih Joko Widodo dapat memahami jalan keluar yang saya sarankan, yang saya anggap terbaik bagi semua pihak,” lanjutnya.

Saran Yusril yang diterima Jokowi adalah terkait tidak perlunya menandatangani dan mengundangkan RUU Pilkada.

“Sebab Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi.”

“Intinya Presiden gunakan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945,” sambung Yusril.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kyoto, Jepang, SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Seskab dan Dubes RI untuk Jepang.

Baca juga:
Diserang habis-habisan, SBY dibela keluarga
Kontroversi Amien Rais dari zaman Pilpres sampai UU Pilkada
Effendi Simbolon: Gaya politik Koalisi Merah Putih gerombolan!
Demokrat: Jika pilih pilkada langsung, kenapa tak ikut walk out?

JK nilai SBY serba salah, tak mungkin gugat UU Pilkada ke MK

Reporter : Sri Wiyanti | Senin, 29 September 2014 18:31
JK nilai SBY serba salah, tak mungkin gugat UU Pilkada ke MK

jokowi-jk umumkan struktur kabinet. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com – Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) menilai tidak mungkin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, lantaran utusan pemerintah, yakni Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, telah menyetujui undang-undang tersebut.

“(SBY gugat UU Pilkada ke MK) Tidak mungkinlah, karena utusan pemerintah sudah setuju, menurut Gamawan. Bagaimana bisa presiden menggugat sementara pemerintah sudah setuju?” tutur JK di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

JK menilai, pengajuan judicial review UU Pilkada seharusnya dilakukan oleh rakyat, meski diakui SBY juga bisa mengajukan judicial review apabila menempatkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Jadi harus rakyat, bukan presiden. Dia (SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat) juga ada, tapi mesti rakyat saja,” tutur JK.

JK melihat posisi SBY serba salah. Satu sisi SBY merupakan pucuk pemerintahan, disisi lain SBY merupakan ketua umum partai yang mewakili suara rakyat.

“Kita lihat sajalah. Beliau kan serba salah ya,” tutup JK.

[ian]

Lengser, SBY bakal tinggalkan warisan utang Rp 2.532 triliun

Reporter : Juven Martua Sitompul | Senin, 29 September 2014 17:15

Lengser, SBY bakal tinggalkan warisan utang Rp 2.532 triliun
SBY pidato. ©2013 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com – Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan warisan utang sebesar Rp 2.532 triliun. Utang itu berasal dari pinjaman luar negeri selama pemerintahan SBY.

“Pada tahun 2014, utang Indonesia sebesar Rp 2.532 triliun,” kata Uchok dalam acara diskusi bertajuk ‘Implikasi ekonomi politik utang rezim SBY terhadap rezim Jokowi dan anak cucu bangsa’, di Galery Cafe, Jakarta, Senin (29/9).

Maka, tambah dia, jika Indonesia ingin melunasi utang yang begitu besar itu setiap warga negara dapat dikenakan beban sebesar Rp 10.042.659.

Tak hanya itu, Uchok juga mengatakan bahwa kenaikan utang pada pemerintahan SBY dari 2013 ke 2014 mencapai Rp 157 triliun.

“Karena setiap tahun APBN selalu defisit, setiap tahun juga Indonesia harus mencari pinjaman untuk menutupi defisit,” ucapnya.

Uchok pun menilai di masa pemerintahan mendatang, pemerintah harus mengurangi pengeluaran anggaran yang dinilai tidak produktif. Hal itu dilakukan guna menutup defisit APBN.

“Kalau kita ingin mengetatkan ikat pinggang atau anggaran itu bisa dilakukan, seperti anggaran fasilitas untuk pejabat, perjalanan dinas, belanja operasional, makan minum untuk tamu. Itu bisa diperkecil atau dihilangkan tiap kementerian,” tutupnya.

[bal]
FOLLOW
Senin, 29 September 2014 16:01:00

Wamenkum HAM Denny Indrayana mengaku sedang melakukan kajian bagaimana caranya agar UU Pilkada tidak diberlakukan.

Senin, 29 September 2014 15:28:27

JK mengatakan, sejak dulu dia mendukung pelaksanaan pilkada langsung dan serentak.

Senin, 29 September 2014 15:25:51

Fuad Bawazier: Kondisi perekonomian nasional saat ini tidak sebagus yang diucapkan pemerintah.

Senin, 29 September 2014 14:52:44

Menurut Hamdan, dalam masalah yang disebutnya sebagai kasus kenegaraan itu bukanlah yang pertama.

Senin, 29 September 2014 14:40:26

Mereka menuding Presiden SBY telah berbohong kepada publik dengan berpura-pura mendukung Pilkada langsung.

Senin, 29 September 2014 14:12:59

Joko Widodo ditantang turun tangan langsung mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

Senin, 29 September 2014 13:59:06

Gelar itu diberikan langsung oleh Rektor Universitas Ritsumeikan, Prof Kifoyumi Kawaguchi.

Selasa, 30 September 2014 11:30:21

Massa Bara JP membawa piala raksasa dan keranda mayat sebagai simbol penghargaan terhadap SBY.

Selasa, 30 September 2014 11:28:53

Tidak wajar apabila SBY seolah mencari berbagai jalan untuk menolak RUU yang opsinya didukung oleh menterinya sendiri.

Selasa, 30 September 2014 11:13:10

Puluhan massa itu juga menolak keras SBY jadi Sekjen PBB dan meminta KPK segera menangkap Ibas.

Selasa, 30 September 2014 10:49:03

Jokowi bisa dipersalahkan secara konstitusi karena tidak menandatangani UU yang telah disahkan DPR.

Selasa, 30 September 2014 10:03:47

Walau acara penghadangan batal, Bara JP tetap akan menggelari SBY sebagai bapak antidemokrasi.

Selasa, 30 September 2014 09:42:59

Belasan WNI itu juga merasa kesal dengan SBY karena tak bisa apa-apa soal mekanisme Pilkada lewat DPRD.

Selasa, 30 September 2014 09:11:20

“Sekarang pada konyol dikasih nasehat percuma, bego dan keras kepala,” ucap mantan menteri keuangan era Soeharto ini.

Selasa, 30 September 2014 08:06:00

Partai pimpinan SBY itu dinilai bermuka dua.

Selasa, 30 September 2014 07:35:00

Banyak menuding aksi Demokrat walk out saat paripurna DPR yang membahas RUU Pilkada, berdasarkan instruksi SBY.

Selasa, 30 September 2014 04:03:47

SBY menyatakan sedang menyusun taktik baru buat melawan pengesahan UU Pilkada.

Selasa, 30 September 2014 03:46:57

SBY mengontak Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva buat mencari celah apakah ada cara lain supaya dia bisa menolak.

Selasa, 30 September 2014 01:57:44

“Enggak ada yang penting. Biasa saja soal perjalanan. Kan enggak ada yang gawat,” kata Syarief.

Selasa, 30 September 2014 01:49:25

Wapres Boediono dan sejumlah menteri ikut rapat.

Senin, 29 September 2014 22:47:26

Masih ada harapan pilkada diselenggarakan langsung.

Senin, 29 September 2014 18:31:08

JK menilai bagaimana mungkin SBY menggugat ke MK, sementara Mendagri yang mewakili peme


29
Sep
14

Politik : Presiden Bisa Veto RUU PILKADA

Jika Tidak Setuju, SBY Bisa Veto RUU Pilkada


Minggu, 28 September 2014
alt
JAKARTA- Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya memiliki hak veto yang bisa digunakan untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Pilkada menjadi Undang-undang. Hal ini disampaikan pengamat konstitusi, Hermawanto kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (28/9).
“Jika benar Presiden tidak setuju RUU Pilkada di sahkan maka seharusnya Presiden menggunakan Hak Veto-nya untuk menolak pengesahan RUU Pilkada tersebut,”  ujarnya.
Menurut alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini menjelaskan bahwa ketentuan ini berdasarkan pada makna Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 dengan kata-kata ‘yang telah disetujui bersama’.
 
__._,_.___

Jokowi dorong masyarakat gugat UU Pilkada

Sabtu, 27 September 2014 20:45 WIB |
Pewarta: Wira Suryantala
Jokowi dorong masyarakat gugat UU Pilkada

Paripurna RUU Pilkada — Anggota dewan memprotes pimpinan sidang saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9). Kericuhan terjadi saat pembahasan RUU Pilkada. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

“Bayangkan saja kalau tidak ada pilkada langsung, saya tidak mungkin jadi wali kota, gubernur, dan presiden”

Denpasar (ANTARA News) – Presiden terpilih Joko Widodo mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menggugat hasil keputusan rapat paripurna RUU Pilkada melalui DPRD ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya mendorong masyarakat untuk menggugat RUU Pilkada melalui DPRD itu, karena yang dirugikan adalah rakyat,” katanya seusai melakukan pertemuan dengan aktivis 98 di Denpasar, Sabtu.

Dia menilai bahwa pilkada langsung itu sangat baik karena kedaulatan ada di tangan rakyat. “Bayangkan saja kalau tidak ada pilkada langsung, saya tidak mungkin jadi wali kota, gubernur, dan presiden,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu yakin bahwa rakyat lebih cenderung melakukan Pilkada Langsung daripada Pilkada melalui DPRD.

“Mari kita tunggu hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujarnya.

Sekjen aktivis 98, Adian Napitupulu, juga ikut mendorong masyarakat untuk menggugat RUU Pilkada melalui DPRD dan menunggu hasil keputusan MK. “Jika hasil keputusan MK tidak memihak rakyat (tetap Pilkada melalui DPRD) maka kami akan melakukan aksi,” ujarnya.

Tanggapannya itu mendapat sambutan dan dukungan dari sejumlah aktivis yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Dia menegaskan bahwa acara Konsolidasi Nasional Aktivis 98 bukan pertemuan partai, tetapi pertemuan untuk membahas langkah-langkah strategis aktivis tersebut dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, sejumlah ormas di beberapa provinsi di Indonesia telah melakukan aksi menolak pembahasan RUU Pilkada melalui DPRD karena dianggap tidak mewakili kepentingan masyarakat kecil.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR-RI pada Jumat (26/9) dini hari, akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi-fraksi koalisi merah putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi dalam koalisi Indonesia Hebat dengan tambahan 17 suara dari fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara.

Pimpinan rapat paripurna menetapkan hanya dua opsi untuk divoting, yakni opsi pertama pilkada secara langsung serta opsi kedua pilkada dikembalikan ke DPRD. -WRA/B/I007/I007) 27-09-2014 18:46:14
Editor: Ella Syafputri
__._,_.___

Posted by: iwamardi <iwamardi@yahoo.de>

Terungkap, seseorang yang diutus SBY temui Tuan A dari PDIP

Merdeka.com 

MERDEKA.COM. Presiden SBY mengaku telah berupaya keras untuk memperjuangkan agar RUU Pilkada disahkan dengan memasukkan 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat. SBY bahkan mengaku mengutus seseorang untuk menemui pimpinan DPR yang disebutnya ‘Tuan A’ yang kebetulan berasal dari PDIP.

Siapa yang diutus SBY dan siapa yang ditemui tersebut akhirnya terungkap. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku mendapat telepon dan utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Djoko Suyanto terkait pengesahan RUU Pilkada. Namun, telepon itu tak berarti apa-apa sebab Fraksi Partai Demokrat sudah menyatakan walk out.

Baca juga:
SBY mengaku utus bertemu tuan A dari PDIP, tapi tak direspon

Pramono mengatakan, Djoko menelepon dirinya pada pukul 01.00 WIB. Namun, pada saat itu, Demokrat sudah menyatakan diri untuk tidak mengambil keputusan dalam paripurna pengesahan RUU Pilkada.

“Saya sudah ditelepon Djoko Suyanto pada jam 1 pagi, voting sudah hampir selesai jadi tidak mungkin Partai Demokrat ikut voting,” ungkap Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).

Dia menjelaskan, 10 syarat yang diminta Demokrat padahal sudah disetujui oleh Fraksi PDIP, Hanura dan PKB. Dengan begitu, pilkada langsung bakal menang. Meskipun, ada beberapa yang belum terakomodir di dalam pasal, Pramono menambahkan, hal itu bisa dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nantinya.

“Saya yakin pilkada langsung akan menang. Mengenai 10 poin tadi bisa dituangkan dalam PP. Maka keinginan SBY dan publik akan terakomodir,” jelas dia.

Pramono menduga, SBY tidak mendapatkan laporan yang komplet terkait suasana dalam forum lobi sebelum pengesahan RUU Pilkada.

“Saya menduga SBY tidak mendapat informasi sebenarnya ada orang yang bermain mendisinformasi pada SBY. Bagaimana posisi SBY di YouTube dan press realese beliau benar-benar tidak tahu,” kata Politikus senior PDIP ini.

Pramono tak mau berpolemik soal siapa yang sengaja tidak memberikan seluruh informasi kepada SBY. Namun dia menjelaskan, bahwa PDIP sudah setuju dengan opsi Demokrat yakni pilkada langsung dengan 10 syarat.

“Saya tidak tahu dan tidak mau tahu (siapa orang itu). Bahkan sebelum Demokrat walk out, Mbak Puan sempat komunikasi dengan Syarief. Dia mengatakan bahwa PDIP setuju dengan semua opsi Demokrat,” pungkasnya.

Baca juga:
Ungkap inisiator walk out, Demokrat panggil Pasek dan Ruhut
SBY diminta pertimbangkan dekrit soal RUU Pilkada
Telepon Ketua MK, SBY konsultasi soal RUU Pilkada
Gelar Doktor HC bidang demokrasi untuk SBY sangat menyakitkan
‘SBY dan Ibas dalang pilkada via DPRD’

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi: Jangan dipikir blusukan itu hanya main-main
[FOTO] Dua Lamborghini polisi mejeng di Mal Kelapa Gading
Benyamin dilecehkan YKS, rapper Kojek dongkol
Pemred Obor Rakyat: Yang beredar itu contoh, kami cuma tes pasar
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

http://news.detik.com/read/2014/09/28/161905/2703551/10/pilkada-lewat-dprd-indonesia-dinilai-bisa-lebih-rusak-dari-zaman-orba?9922022

 

Minggu, 28/09/2014 16:19 WIB

Pilkada Lewat DPRD, Indonesia Dinilai Bisa Lebih Rusak dari Zaman Orba

Ayunda W Savitri – detikNews

Diskusi (Ayu/detikcom)

Ramai-ramai Menolak ‘Pilkada DPRD’

Jakarta – Reaksi keras menentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam UU Pilkada yang disahkan DPR, terus dilontarkan berbagai elemen masyarakat. Tokoh agama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo, menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD akan melahirkan zaman Orba jilid 2 yang bahkan bisa jadi lebih buruk.

“Kita mengancam ke depan munculnya terani demokrasi, kekuatan kapital mendikte keputusan dan menghabiskan daulat rakyat. (Sistem negara) Kita bisa lebih rusak daripada zaman Orba,” ujar Romo Benny yang juga tergabung dalam Kelompok Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI).

Hal itu dia ungkapkan dalam diskusi bertemakan ‘Ditemukan: Dalang Pilkada Tak Langsung dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia’ di Restoran Tong Tji, Jalan Menteng Raya, Jakpus, Minggu (28/9/2014).

Benny menilai jika partai politik ‘bermain api’ dengan kapitalisme materi, maka bisa-bisa seorang preman yang akan menduduki kursi pemimpin daerah kelak.

“Ketika kapital berselingkuh dengan partai maka dia hanya melindungi kepentingannya saja. Tidak akan muncul seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Risma dan lain-lain. Preman nanti menjadi bupati dan gubernur,” lanjutnya.

Dia mengatakan, rakyat saat ini sudah melek politik dan semakin pintar melihat mana yang benar atau tidak. Tak ayal, Benny melihat dengan dirampasnya hak memilih rakyat melalui Pilkada via DPRD memicu kemarahan yang menggebu.

“Dikit-dikit ke MK ini menunjukkan rakyat tidak diam dan ini harus dibaca oleh hakim MK. Puncak kemarahan rakyat itu sekarang, parpol pendukung Pilkada tidak langsung akan dihukum (nantinya oleh rakyat),” kata pria yang mengenakan kemeja motif garis-garis tersebut.

“SBY bertanggungjwab terhadap demokrasi yang selama ini dibangunnya. Kalau demokrasi sudah mati dan dikubur lantas apa gunanya dia mengatakan kecewa serta mau mengajukan ke MK,” sambungnya.

Baik Benny maupun Ketua Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, meminta agar Presiden SBY jangan lagi menambah panjang episode drama ini. Sebab bukan hanya rakyat saja yang lelah melihatnya, tetapi juga negara yang dicabik-cabik konstitusinya.

“Kalau kita lihat soal drama politik ini sangat telanjang, SBY dan Partai Demokrat melakukan drama gagal. Ini penghinaan terhadap rakyat seolah seperti keledai yang bisa ditipu. Ini puncak kejahatan yang luar biasa,” tutur Sri.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo

Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo

Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto tiba menghadiri Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai KPU di Hotel Bidakara, Jakarta (3/6). Deklarasi ini mengharapkan masa kampanye Capres dan Cawapres berlangsung tertib dan aman seperti tertuang dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan dalam lima tahun ke depan, ada peluang presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang ini terbuka setelah Rancangan Undang-undang Pilkada tak kangsung berhasil diluluskan di rapat paripurna oleh Koalisi Merah Putih. (Baca: UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

“Jika dalam lima tahun ini koalisi merah putih menguasai DPRD, menguasai kepala daerah, menguasai MPR, maka mudah sekali mengandamen UUD 1945. Jadi rakyat nanti tidak sadar di-bully oleh MPR,” kata Hayono seusai diskusi di Restoran Rarampa, Sabtu, 27 September 2014. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, membenarkan peluang itu. Menurut dia, tujuan akhir politik Koalisi Merah Putih yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto, memang bukan hanya Pemilukada. (Baca: Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo)

“Bukan mustahil pemilu presiden nanti (tak dipilih langsung oleh rakyat),” kata Ikrar. Alasannya, menurut dia, Prabowo tahu persis, sulit bagi dia untuk terpilih lagi dalam pemilihan umum langsung oleh rakyat. (Baca: Sindir Ahok, Prabowo: Kutu Busuk, Kutu Loncat?)

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, gembira dengan disahkannya Revisi Undang-Undang Pilkada. “Cukup menegangkan, tetapi cukup membanggakan, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo saat membuka acara Silaturahmi dan Orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 26 September 2014. (Baca:
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)

Karena itu, Prabowo menyatakan salut dan bangga serta menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada anggota DPR dari Koalisi Merah Putih yang berjuang menggolkan RUU Pilkada. “Saya bangga kepada pelaku Koalisi Merah Putih di parlemen yang gigih dan memperlihatkan bahwa Koalisi Merah Putih adalah koalisi yang riil, nyata, solid, serta punya komitmen kepada idealisme dan ideologi.” (Baca juga: Prabowo Kumpulkan Koalisi Bahas RUU Pilkada)

FEBRIANA FIRDAUS | PRIHANDOKO

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
PPP Sebut 3 Kesalahan Vital Koalisi Jokowi-JK
Istri Gus Dur: Nikah Beda Agama Lebih Baik dari…

Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!

http://news.detik.com/read/2014/09/28/161132/2703536/10/pilkada-dprd-bunuh-demokrasi-karangan-bunga-akan-ditebar-di-depan-istana?9911012

 

Minggu, 28/09/2014 16:11 WIB

Pilkada DPRD ‘Bunuh’ Demokrasi, Karangan Bunga Akan Ditebar di Depan Istana

Ayunda W Savitri – detikNews

Ramai-ramai Menolak ‘Pilkada DPRD’

Jakarta – Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) berkabung atas matinya demokrasi akibat dikabulkannya mekanisme pilkada dikembalikan ke DPRD. Oleh karena itu, kelompok yang secara lantang menolak Pilkada tidak langsung tersebut akan mengirim karangan bunga ke Istana Negara besok sebagai simbol duka cita.

“Besok kita di depan Istana Negara jam 13.00 WIB siang melakukan aksi berkabung dan mengirim bunga sebagai ucapan bela sungkawa,” ujar aktivis sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti di Restoran Tong Tji, Jl Menteng Raya, Jakpus, Minggu (28/9/2014).

Hal ini dikarenakan kekecewaan yang amat sangat dalam terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang tengah diobrak-abrik sejumlah pihak. Menurutnya, DPRD bukan merupakan wajah perwakilan rakyat sehingga tidak memiliki hak untuk menunjuk dan mengangkat kepala daerah karena posisi mereka sejajar.

“DPRD itu bukan wajah perwakilan publik, tapi perwakilan partai. Kalau MPR itu perwakilan publik dan partai. Sekarang bagaimana kelompok partai bernama DPRD diberi kewenangan? Mereka kan cuma dipilih 50 persen dari masyarakat,” imbuhnya geram.

Berbagai dukungan ramai-ramai menolak Pilkada lewat DPRD juga digalang oleh lembaga KontraS. Mereka ingin mengumpulkan massa untuk bersama menggugat keputusan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami harus melakukan perlawanan tidak hanya dalam hukum tapi juga politik. Kami akan menggugat ke judicial review ke MK,” ujar Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Yati Indrayati.

Bersama tokoh agama Romo Benny Susatyo, Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi dan Peneliti Inded Arif Susanto menyarankan agar Presiden SBY melalui Partai Demokrat (PD) untuk tidak melakukan judicial review ke MK. Sebab, mereka menilai langkah itu menambah akhir dari drama yang buruk di penghujung pemerintahannya.

“Saya menyarankan SBY kalau mau dapat respect dari rakyat di akhir masanya ini jangan menggugat ke MK. Khawatirnya, nanti gugatan (dengan semua argumentasinya) itu dibuat lemah sehingga bisa kalah di MK,” kata Chalid.

Opini Anda · Info Anda · Forum · Foto · TV · Seleksi Menteri

  • detikNews
  • Berita

Minggu, 28/09/2014 16:11 WIB

  • UU Pilkada Bukan Lagi Tarung KMP vs Jokowi, Tapi KMP vs Rakyat
  • Refly: Jika Terbukti ada Misinformasi, Presiden Bisa Batalkan UU Pilkada
  • Apa Arahan dari SBY Saat Paripurna RUU Pilkada? Ini Kata Kemendagri
  • Prof Fauzan: Jadi DPRD Diantarkan dengan Uang, Bagaimana Memilih Bupati?

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/27/ikrar-demokrat-gali-kuburannya-sendiri

 

RUU Pilkada

Ikrar: Demokrat Gali Kuburannya Sendiri

Sabtu, 27 September 2014 14:22 WIB

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya tengah dihadapkan pada sebuah pertaruhan citra politik yang sangat besar. Hal itu menyusul sikap Fraksi Demokrat saat pengambilan keputusan UU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

“Ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya,” kata Peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Dalam pengambilan keputusan itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Benny K Harman menyatakan, Fraksi Demokrat bersikap netral setelah sepuluh syarat perbaikan pilkada langsung yang diajukan mereka tak diakomodir menjadi opsi tersendiri dalam pengambilan keputusan. Padahal, sebelumnya, Fraksi PKB, PDI Perjuangan dan Hanura telah menyatakan mendukung usulan Fraksi Demokrat sebagai opsi ketiga.

Sikap yang ditunjukkan Fraksi Demokrat tersebut rupanya menjadi buah bibir masyarakat terutama di media sosial. Bahkan, sejumlah media internasional juga tak luput menyoroti sikap tersebut dan menilai bahwa pengembalian sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi.

“SBY yang kita tahu citra beliau sangat hancur dan itu bukan cuma melalui pemberitaan media social semata tapi juga media internasional membicarakan itu,” ujar Ikrar.

Untuk diketahui, di media social kecaman terhadap SBY mengalir melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono. Kekecewaan itu digambarkan dengan hashtag #ShameOnYouSBY. Ikrar menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat tersebut tak sesuai dengan khitoh perjuangan partai itu ketika pertama kali terbentuk.

“(SBY) tidak mampu merebut hati rakyat dan mengembalikan khitoh Partai Demokrat sebagai partai pembaharu, partai pembela rakyat dan partai tidak korup,” katanya.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

2.500 Foto Copy KTP Dikumpulkan Kontras Tolak RUU Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), berusaha menghimpun aspirasi rakyat terkait penolakan disahkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hingga 10 hari ke depan, KontraS masih mengumpulkan bukti-bukti dari rakyat yang menolak UU yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (26/9/2014). KontraS berusaha mewadahi aspirasi rakyat yang ingin menggugat UU dengan bukti pengumpulan foto copy Kartu Tanda Penduduk.

“Kami menggalang foto copy KTP dari partisipasi rakyat untuk menjadi penggugat UU tersebut ke MK,” ujar Alex Argo Hermowo, Divisi Hak Sipil Politik KontraS di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).

Tujuan dari pengumpulan foto copi KTP didasarkan respon masyarakat yang menolak pengesahan UU Pilkada. Menurutnya pengumpulan foto copy ini merupakan langkah pertama kalinya yang diadakan dengan menggalang dukungan dari masyarakat.

“Kami berusaha menjadi fasilitas, bagaimana masyarakat terlibat dalam keputusan-keputusan pemerintah agar hak pilih masyarakat tidak diambil elit pemerintah,” jelas Alex.

Selain pengumpulan foto copy KTP, Alex menuturkan KontraS juga akan berjuang terus dengan melakukan aksi damai. Aksi ini diadakan sebagai bentuk penolakan atas disahkannya UU Pilkada.

Menurut Kepala Divisi Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia, hingga hari ini pengumpulan foto copy KTP dari rakyat sekitar 2.500 lembar, 857 SMS, dan 285 email dari rakyat sebagai bukti penolakan. Bagi rakyat yang ingin memberikan aspirasinya dapat menghubungi nomor kontak 082217770002 atau melalui email KontraS_98@KontraS.org.

Baca Juga:

Sebelum Diundangkan KPU Masih Gunakan UU Pilkada Lama

Gede Pasek Ungkap Sejumlah Elite Demokrat Diperiksa Komisi Pengawas

Pendemo Tak Masalahkan Gubernur Dipilih DPRD




Blog Stats

  • 2,261,789 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers