Posts Tagged ‘politics



26
Mar
14

Kepemimpinan : Perang Masa Kini

Untitled-1

“PERANG MASA KINI”

Ancaman, Tantangan Bagi NKRI & Tuntutan Menyikapinya
Oleh:
Ryamizard Ryacudu

BERAKHIRNYA perang dingin pada tahun 90-an merupakan titik mula munculnya perubahaan sikap dan pemikiran dari negara-negara maju dalam menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyukseskan nafsu imperialismenya. Secara perlahan telah terjadi pengurangan jumlah tentara profesional termasuk wajib militer dengan anggapan bahwa dalam teater perang konvensional jumlah pasukan bukan lagi suatu ukuran deterence / ancaman bagi pihak lawan.
Demikian juga strategi, konsep dan doktrin ikut berubah menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi dan persenjataan. Analoginya, dengan kemampuan pasukan dan teknologi persenjataan canggih yang berimbang apabila dua negara kuat berperang maka kedua negara tersebut akan sama-sama hancur sehingga mereka akan berfikir dua kali untuk melancarkan perang yang saling berhadapan.
Kenyataan tersebut mengharuskan grand strategi negara yang memiliki nafsu imperialisme dilakukan tanpa pengerahanan pasukan dan alutsista. Inilah yang disebut sebagai perang masa kini atau ”perang modern” dimana perang ini kehancurannya lebih dahsyat dibandingkan dari perang konvensional dengan pengerahan alutsita, karena negara sasaran akan dihancurkan secara sistemik yang pada akhirnya negara sasaran tidak eksis sebagai negara bangsa, sebagaimana yang sudah terjadi pada Uni Sovyet dan negara Balkan.
Bahwa niat menguasai suatu negara atau nafsu imperialisme akan terus terjadi dimuka bumi ini sejalan dengan kodrat manusia. Dengan berkembangnya strategi perang dan memikirkan resiko kehancuran saat ini perang dilakukan dengan skenario lain tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Skenario ini dilancarkan dengan memaksa elite suatu bangsa agar silau dan terpengaruh terhadap faham luar, yang pada akhirnya mengakibatkan suatu bangsa terpecah dan terkotak-kotak kedalam tiga parameter yaitu;
pertama: mayoritas masyarakat dibuat tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi, hal ini terjadi pada masyarakat awam;
kedua: sebagian masyarakat tahu namun tidak sadar atau tidak menyadari bahwa bangsa ini berada dalam jebakan, ini terjadi pada kaum intelektual dan yang
ketiga: sebagian masyarakat tahu dan sadar apa yang sesungguhnya terjadi, namun akibat kerakusan, mereka justru bersedia berkhianat kepada negara bangsanya, dengan bekerja sebagai agen asing atau sebagai komprador.
Di Indonesia skenario perang ini sebenarnya dimulai beberapa waktu sebelum krisis moneter 1997/1998, dimana krisis tersebut sangat cepat berubah menjadi krisis multidimensi yang dampaknya terus dirasakan sampai sekarang. Krisis yang berkepanjangan itu seharusnya harus menjadi peringatan sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia karena terjadi melalui desakan keras dari kekuatan luar agar menerima faham yang dihembuskan dalam kemasan globalisasi, diawali dengan penggoyangan sektor moneter, kemudian meluas ke sektor ekonomi riil dan selanjutnya berkembang menjadi krisis kepercayaan dan krisis politik, serta krisis budaya.
Kondisi yang tidak stabil tersebut justru disikapi oleh para elite politik dan beberapa kelompok kepentingan di dalam negeri untuk mengambil kesempatan demi kepentingan pribadi dan kelompok – kelompoknya (Oligarkhi di tingkat partai dan birokrasi), dengan mengabaikan kepentingan nasional dalam jangkauan jauh ke depan.
Untuk lebih memahami lebih mendalam perlu diketahui definisi ”perang modern” yang dimaksud yaitu suatu bentuk perang yang dilakukan secara non militer dari negara maju / asing untuk menghancurkan suatu negara tertentu melalui bidang IPOLEKSOSBUDHAN (Ideologi Politik Sosial Budaya dan Pertahanan). Dengan kata lain perang ini adalah bentuk kontrol dari negara-negara koalisi global yang dimotori oleh salah satu negara kuat terhadap negara lain yang tidak mengakomodasi kepentingan negara koalisi tersebut atau yang membahayakan kepentingan negara koalisinya.
Tujuan ”perang modern” ini adalah :
Mengeliminir kemampuan negara sasaran agar tidak menjadi suatu potensi ancaman; Melemahkan kemampuan negara sasaran sehingga semakin tergantung dan lebih mudah ditekan; Penguasaan secara total negara sasaran. Adapun tahapannya sebagai berikut:
Tahap I = Infiltrasi.
Melakukan infiltrasi melalui bidang-bidang: Intelijen, Militer, Pendidikan, Ekonomi, Ideologi, Politik, SOSBUD / Kultur dan Agama, Bantuan-bantuan, Kerjasama disemua bidang dan Media / Informasi
Tahap II = Eksploitasi.
Melakukan ekploitasi dengan melemahkan dan menguasai bidang-bidang Intelijen, Angkatan Bersenjata, Ekonomi, Politik, Budaya dan Ideologi dimana semua ini adalah titik berat kekuatan suatu negara.
Tahap III = Politik Adu Domba.
Menjalankan strategi adu domba, dilakukan untuk timbulkan kekacauan / kekerasan, konflik horisontal (SARA), berikutnya bertujuan agar muncul keinginan memisahkan diri dari NKRI atau separatisme dimulai dengan eskalasi pemberontakan pada akhirnya terjadi pertikaian antar anak bangsa / perang saudara.
Tahap IV = Cuci Otak.
Pada tahap brain wash atau cuci otak, mereka mempengaruhi paradigma berfikir masyarakat, yakni merubah paradigma berfikir dalam bingkai Kebangsaan (Nasionalisme) menjadi cara pandang yang universal dengan keutamaan isu global: Demokratisasi, HAM & Lingkungan, derngan jalan menyusupkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Tahap V = Invasi / pencapaian sasaran.
Ketika wawasan kebangsaan suatu Negara sasaran hancur dan jati diri bangsa hilang, maka praktis negara sasaran sudah dengan kata lain dapat dikuasai atau negara sasaran dalam penguasaan dan terjajah dalam berbagai aspek kehidupan. Berikutnya tinggal membentuk Negara boneka yang diwakili oleh komperador asing.
Sadar ataupun tidak dari situasi dan kondisi saat ini, sesungguhnya sudah dan sedang berlangsung perang modern di wilayah Indonesia, dengan menjalankan strategi sesuai tahapan perang modern di atas; kapitalisme internasional yang dipimpin oleh Negara maju dan sekutunya, berusaha mengkikis wawasan kebangsaan, berusaha memecah belah persatuan bangsa Indonesia agar lemah dan akhirnya mampu mempengaruhi berbagai kebijakan dan pelaksanaannya untuk tujuan akhir yakni menguasai mayoritas Sumber daya alamnya (SDA).
Banyak masyarakat Indonesia tidak menyadarinya bahwa saat ini sedang dijajah dan menjadi korban dari perang modern. Satu alasan pasti bahwa melakukan invasi fisik sangat tidak memungkinkan sehingga mereka merubah konsep dari konvensional menjadi non konvensional (perang modern). Perang modern, dengan biaya yang murah namun hasilnya sangat dahsyat karena dapat merusak sendi-sendi kekuatan negara sasaran. Hal tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan wilayah NKRI karena didalamnya hidup jutaan manusia yang berasal dari berbagai macam elemen suku, agama, ras dan budaya (SARA) sehingga sangat memungkinkan bagi mereka untuk “bermain” untuk memecah belah struktur masyarakat yang demikian majemuk.
Lalu apa menariknya Indonesia untuk dikuasai? Faktor utama yang menjadi daya tarik adalah kekayaan yang dimiliki Indonesia yang luar biasa besarnya. Dapat dibayangkan jumlah penduduk lebih kurang 230 juta jiwa merupakan pasar yang besar bagi penjualan barang-barang produksi.
Berikutnya potensi ekonomi baik dari aspek letak geografis maupun sumber daya alam yang menjadi sasaran tujuan untuk dikuasai.
POTENSI EKONOMI:
• +/- 40 jt ton lalu-lintas cargo/hari
• +/- 21 juta barrel/hari lalu lintas minyak dari Timur Tengah ke Asia Pasifik (Tahun 2030 prediksi meningkat 2x lipat)
• Produksi ikan dari wilayah Timur dapat meberikan konsumsi hampir separuh penduduk dunia bila dikelola dengan benar
• Hutan sebagai paru-paru dunia —- potensi, tetapi bisa bahayakan pemanasan global (kontribusi Indonesia 2 % perusak hutan)
• Energi alternatif panas bumi, hydro, solar, angin dan biduel dari tumbuhan (jarak, sagu, tebu, ubi kayu dll) – ethanol, alcohol dll
• Penghasil lada putih no. 1 dunia
• Penghasil Kayu Lapis No 1 di dunia
• Penghasil Fuli dari buah Pala No. 1 di dunia
• LNG No. 1 di dunia
• Penghasil Lada Hitam No. 2 di dunia
• Penghasil Karet Alam No. 2 di dunia
• Penghasil Minyak Sawit (CPO) No. 2 di Dunia
• Penghasil Timah No. 2 di Dunia
• Penghjasil Tembaga No. 3 di dunia
• Penghasil Kopi No. 4 di dunia
• Jumlah Penduduk No. 4 di dunia
• Penghasil karet Sintetik No 4 di dunia
• Penghasil Ikan No. 6 di dunia
• Penghasil Biji-bijian No. 6 di dunia
• Penghasil The No. 6 di dunia
• Penghasil Natural Gas No. 6 di Dunia
• Penghasil Emas No. 8 di dunia
• Penghasil Batu-bara No. 9 di dunia
• Penghasil Minyak Bumi No. 11 di dunia
• Negara dengan luas No. 15 di dunia
• Penghasil Aspal
• Penghasil Bauxit
• Penghasil Nike
• Penghasil Granit
• Penghasil Perak
• Penghasil Uranium
• Penghasil Marmer & Mineral ikutan lainnya
• Pasir besi kualitas Terbaik di dunia
Faktor inilah yang mengundang pihak asing ingin menguasai Indonesia, dengan strategi penguasaan secara tidak langsung yang dibungkus dengan cara mempengaruhi baik cara hidup maupun cara berpikir masyarakat melalui globalisasi komunikasi, media, kebudayaan, ekonomi, keuang¬an, sosial dan politik.
Dari sisi jumlah penduduk, masyarakat Indonesia di dorong agar konsumtif atau menjadi pasar potensial dengan membelanjakan uangnya. Sementara, untuk menguasai sisi potensi sumber daya alamnya, didorong adanya aturan atau kebijakan investasi yang mengikuti atau berpihak kepada pasar bebas yang lebih banyak menguntungkan investor.
Sejalan dengan tujuan dari perang modern maka sasaran antaranya adalah melemahnya wawasan kebangsaan serta menghilangkan jati diri dimana berikutnya akan muncul persoalan-persoalan kebangsaan mulai dari pelecehan terhadap negara, tumbuhnya terorisme, penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam oleh pemodal asing, konflik horizontal terutama di masyarakat kelas bawah, korupsi merajalela, perseteruan antar lembaga negara dan banyak lagi contoh persoalan yang memprihatinkan. Demikian juga adanya campur tangan asing dalam pembuatan berbagai undang-undang merupakan bagian dari agenda perang modern untuk merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembelajaran dari invasi yang di motori oleh Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara Timur Tengah khususnya Iraq dengan dalih mencari senjata pemusnah massal dan terorisme adalah bukti nyata dari di gelarnya konsep perang modern. Pada mulanya invasi ke Iraq dilakukan dengan pengerahan kekuatan senjata, tetapi karena tidak bisa dikuasai ataupun dikontrol secara penuh sehingga skenario invasi diganti dengan cara menggulingkan pemerintahannya yang kemudian digantikan oleh pemerintahan baru yang pro AS sehingga lebih mudah untuk mengontrol sesuai dengan keinginan mereka. Untuk menutupi operasi perang yang dilancarkan, maka dicari alasan pembenar di mata internasional dengan dalih pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Sasaran berikutnya masyarakat Iraq dipecah belah dan dikotak-kotakan (Sunni dan Syiah) sehingga pada saat di invasi, Irak dalam posisi lemah karena tidak ada persatuan.
Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia bisa bernasib sama? Untuk menjawabnya kita sama-sama menilai kondisi dan situasi yang sudah dan sedang terjadi dewasa ini. Beberapa fakta dan data berikut ini dapat dijadikan sumber pemikiran dan menjawab sudah pada tahap mana Indonesia saat ini berada.
Sejak reformasi sebagian rakyat Indonesia mengalami pelunturan wawasan nasional termasuk kepercayaan terhadap dasar negara Pancasila sebagai sistem ideologi nasional. Elite reformasi mulai pusat sampai daerah mempraktekkan budaya kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme. Rakyat dan bangsa Indonesia mengalami erosi jati diri nasional. Elite reformasi dan kepemimpinan nasional hanya mempraktekkan budaya demokrasi liberal atas nama Demokratisasi, HAM, Lingkungan, sampai terjadinya praktek budaya oligarki bahkan sebagian mempraktekkan budaya anarki. NKRI sebagai negara hukum tidak menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila – UUD 45. Praktek dan “budaya” korupsi semakin parah dari tingkat pusat sampai daerah. Kekayaan negara dan kekayaan PAD bukan dimanfaatkan demi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, melainkan dinikmati oleh segelintir elit. Dalam berdemokrasi baik legislatif maupun eksekutif berkompetisi untuk merebut jabatan dan kekuasaan (melalui pemilu dan pilkada). Yang jelas sedang berlangsung rekayasa-rekayasa yang dapat sumber perpecahan mulai dari pemekaran daerah sampai usul perubahan UUD 45.
Perubahan UUD 45 yang masih ramai diperdebatkan masih mengandung kontroversi baik dari sisi filosofis-ideologis karena bukan sebagai jabaran dari dasar negara Pancasila. Sementara, secara konstitusional amandemen sarat dengan konflik kelembagaan. Kontroversi tersebut merupakan dampak dari diberikannya kesempatan kepada pihak diluar bangsa Indonesia yang dimotori dan dibiayai asing. Berikutnya pihak-pihak tersebut berperan besar mempengaruhi dalam menghasilkan produk perundang-undanganan yang bersifat strategis dalam bidang ekonomi moneter, hukum, sumber daya alam, politik, pertahanan dan keamanan. Seperti yang terlihat pada data berikut ini.
Undang-Undang di Indonesia yang merupakan hasil intervensi pihak luar (Jaringan Subversi Asing):
1. UU No 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
3. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk
4. UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
5. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
6. UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencusian Uang
7. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta
8. UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Hak Advokat
9. UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas RUU Tentang Pertambangan dan Mineral
10. DRAF AKADEMIK yang disiapkan adalah: (1) RUU Rahasia Negara; (2) RUU Perintah Transfer Dana; (3) RUU Informasi dan Transaksi Elektronik
11. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
12. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah
13. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
14. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
15. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
16. UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
17. UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
18. UU No. 25 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004
19. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
20. UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
21. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
22. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
23. UU No. 19 tentang BUMN
24. UU No. 27 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
25. UU No. 3 Tahun 2004 Pewrubahan Atas UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia
26. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
27. UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 th. 2004 tentang Perubahan Atas UU No 41 th. 1999 tentang Kehutanan menjadi UU
28. UU No. 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintahan Daerah
29. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
30. UU No. 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
31. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
32. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Bruruh.

Semua persoalan bangsa yang disebutkan tidak terjadi begitu saja mengikuti perkembangan yang ada namun pasti ada sumber pemicunya atau bagian dari agenda pihak asing untuk menguasai bangsa Indonesia. Sebagai contoh polemik pemberantasan korupsi dan isu terorisme dapat dijadikan alasan pembenar bahwa Indonesia belum mampu menjadi negara demokratis. Akar masalah dari persoalan yang ada bersumber ketidakpastian sumber peraturan dan perundang-undangan dimana akibat perubahan terhadap UUD 1945 yang bukan didasari oleh semangat dan cita-cita proklamasi serta jati diri bangsa Indonesia ditambah lagi adanya keterlibatan pihak asing dalam menghasilkan perundang-undangan sehingga bermunculan persoalan-persoalan yang memaksa Indonesia masuk dalam perangkap agenda mereka sebagaimana yang dirasakan saat ini.
Lalu apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya agar Indonesia tidak terjebak dalam skenario perang modern tersebut ? Pengalaman negara -negara yang mengalami kehancuran akibat skenario ini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan mereka terpecah adalah tidak adanya kesatuan dan persatuan baik bahasa maupun tindakan menghadapi demokratisasi dan kebebasan yang dihembuskan. Berikutnya nasionalisme yang merupakan roh suatu bangsa luntur berakibat pada kewaspadaan nasionalnya menurun, kehilangan martabat dan jati diri, kesetiakawanan dan kerelaan berkorban ikut hilang.
Bagi Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai namun lebih cinta kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara dan eksistensi NKRI adalah keharusan. Tetapi dalam mempertahankan kedaulatannya haruslah tetap membangun kemampuan alutsistanya. Berkaitan dengan kenyataan bahwa ancaman invasi fisik sangat kecil kemungkinannya pada era globalisasi ini, Indonesia harus senantiasa siap dan waspada walaupun dapat diperhitungkan apabila maju ke medan perang dengan kondisi alutsista yang ada saat ini maka pada pertempuran udara Indonesia akan kalah dalam hitungan jam sedangkan di laut akan kalah dalam hitungan hari. Namun di darat maka seribu tahun peperangan Indonesia tetap eksis dengan satu catatan TNI dan rakyatnya harus bersatu dalam bahasa pikiran dan tindakan.
Tanpa mengesampingkan peranan penting angkatan udara dan laut, dalam peperangan kedua matra tersebut harus menopang pertahanan di darat sebagai kunci sukses pertempuran. Dasar pemikiran ini berangkat dari pengalaman bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan mengacu dari kondisi teritorial Indonesia. Pemikiran demikian didasari oleh kekurang kemampuan Indonesia membangun kekuatan Alutsista akibat anggaran yang kurang memadai. Oleh karena itu, sebaiknya konsep pembangunan kekuatan TNI harus disesuaikan dengan kenyataan tersebut artinya pembangunan kekuatan alutsista dengan mengikuti perkembangan teknologi secara paralel melakukan pembangunan kekuatan personil dengan tingkat latihan yang melebihi dari personil reguler untuk terciptanya perimbangan kekuatan seperti yang pernah dilakukan dengan pembentukan batalyon raiders dimana kemampuannya tiga kali kemampuan prajurit infantri reguler.
Kita harus bercermin dari semangat Sumpah Pemuda 1928, ketika seluruh pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia bertekad menyingkirkan perbedaan-perbedaan di antara mereka untuk bersatu. Karena hanya dengan persatuan ketika itu Indonesia merdeka dapat terwujud dan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia akan terbebas dari kemiskinan dan kebodohan. Kita juga harus belajar dari sejarah bangsa dimana mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan bergandengan tangan dengan seluruh elemen rakyat. Karena di zaman serba canggih ini kemenangan dalam perang modern bukan ditentukan kecanggihan alutsista melainkan oleh siapa yang dapat merebut hati rakyat.
Dalam tahapan perang modern dimana tahapan cuci otak adalah usaha bagaimana mempengaruhi pikiran masyarakat sasaran. Jadi melawan ”perang modern” harus dihindari hati dan pikiran rakyat suatu bangsa direbut. Dalam konteks ini bentuk pertempurannya adalah menundukkan tanpa kekerasan sebagaimana negara-negara modern, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Cina yang pernah melakukan operasi militer tetapi mengalami kekalahan karena tidak dapat memenangkan hati rakyat. TNI pada masa lalu berhasil menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan NKRI karena manunggal dengan rakyat jadi jalinan kemanunggalan TNI dengan rakyat harus terus dipupuk dan dijaga dengan motto berbaik-baik dengan rakyat.
Mengacu dari dua gambaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menghadapi ancaman perang modern terhadap NKRI ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Tetapi sebelumnya seluruh elemen bangsa ini harus memahami dan menyadari dengan benar apa** yang sedang terjadi terhadap bangsa ini kemudian mengerti perannya dalam menghadapi ancaman yang artinya siapa berbuat apa. Jadi, hal utama yang harus dilakukan adalah merapatkan barisan dalam kebersamaan bahasa dan tindakan agar tumbuh persatuan dan kesatuan menghadapi setiap ancaman. Berikutnya, meningkatkan wawasan nusantara agar tumbuh ketahanan nasional karena dalam ketahanan nasional itu terkandung unsur-unsur kekuatan bidang-bidang yang dijadikan sasaran antara dari skenario perang modern yaitu kekuatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Kedua faktor diatas pada hakekatnya saling mengisi karena dengan memantapkan wawasan nusantara maka akan tumbuh integrasi dari unsur-unsur tadi sehingga akan bermuara pada persatuan dan kesatuan.
Iklim kebebasan seperti saat ini merupakan dampak negatif dari kebebasan yang dihembuskan globalisasi dimana ia tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia meskipun kebebasan itu merupakan tuntutan hakiki setiap manusia namun bukan berarti sebebas-bebasnya. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu ada etikanya bukan menonjolkan kebebasan artinya sistem ketatanegaraan harus dijalankan diatas jalur yang benar dan bermoral. Untuk perlu dipahami keadaan bangsa yang sebenarnya dan ketahui ancaman dan tantangan apa yang sedang terjadi. Yang pasti ancaman atau tantangan yang dihadapi NKRI akan semakin berat dan tidak mungkin dilakukan oleh perorangan atau kelompok saja melainkan harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Sebagai anak bangsa yang memiliki bangsa ini yang akan mewariskannya kepada generasi akan datang, harus merapatkan barisan dalam kebersamaan untuk menyelesaikan kerapuhan ini dengan cara menolak segala hal yang tidak sesuai dengan karakter, jati diri dan budaya bangsa ini serta jangan mau menjadi pengkhianat bangsa.
Sebagai bangsa yang memperjuangkan kemerdekaannya harus tetap ada kewaspadaan nasional dan bertindak secara nyata untuk menjaga eksistensi NKRI yang dijalankan berdasakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (yang dilahirkan dari Proklamasi) untuk mencapai cita-cita luhur masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta sebagai negara bangsa yang kuat, bermartabat, mandiri dan disegani sehingga tidak akan pernah terjerumus kedalam skenario “perang modern”. ***
(Disarikan Oleh: Pergerakan Kebangsaan)

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI(15) DaPil Jkt2 No2
www.jakarta45.wordpress.com

Mengenal Neo-kolonialisme

BERDIKARIonline, Senin, 8 Oktober 2012 | 3:08 WIB   

Colonialism.jpg
 
Tahukah kamu, apa yang dimaksud neo-kolonialisme? Ya, kita sering mendengarnya, tetapi terkadang agak sulit menjelaskannya. Apalagi kalau disuruh menjelaskan metode alias cara kerjanya. Paling-paling jawabannya: penjajahan gaya baru.
Jawaban itu tentu sudah benar. Namun, supaya bisa mengidentifikasi neo-kolonialisme ini secara terang-benderang, termasuk metode alias cara kerjanya, maka kita perlu penjelasan yang lebih luas dan mendalam. Termasuk berusaha membedakan antara kolonialisme lama dan baru.
Kolonialisme lama dan baru
Pada tahun 1940-an hingga 1960-an, berbagai bentuk kolonialisme lama mengalami keruntuhan. Bentuk-bentuk penaklukan langsung, yang ditandai dengan penempatan kekuatan militer, berhasil ditaklukkan oleh kebangkitan gerakan pembebasan nasional di berbagai Negara jajahan.
Lantas, ketika imperialisme sudah terdesak, apakah mereka langsung menyerah? Bung Karno pernah bilang, “imperialisme lama atau kolonialisme lama itu hanya menyingkir sementara untuk memberi jalan kepada imperialisme dalam bentuk baru atau kolonialisme dalam bajunya yang baru.”
Yang terjadi, imperialisme tidak benar-benar menyingkir. Bung Karno menceritakan, banyak Negara yang sudah meraih kemerdekaannya akhirnya menemukan kekecewaan besar. Kenapa? Sebab kemerdekaan nasional yang diraih dengan susah-payah itu gagal melikuidasi sepenuhnya kekuatan imperialisme. Akibatnya, imperialisme itu menggunakan cara-cara baru untuk mencegah Negara merdeka itu untuk mengkonsolidasikan politik, ekonomi, dan kebudayaannya.
Lantas, apa bedanya yang lama dengan yang baru? Neokolonialisme lama itu identik dengan penaklukan langsung. Negara yang ditaklukkan itu kemudian diubah menjadi koloni: ada penempatan militer, kekuasaan di negara jajahan hanya perpanjangan dari kekuasan pusat di negara penjajah, dan lain-lain. Ya, pengalaman Hindia-Belanda adalah contohnya.
Ini agak berbeda dengan kolonialisme baru (neo-kolonialisme). Pada kolonialisme baru, secara formal, negara bersangkutan bisa saja independan dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat. Namun, pada prakteknya, sistem politik, ekonomi, dan kebudayaannya didiktekan dari luar: negeri-negeri imperialis.
Konferensi Anti-kolonial di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961, berusaha menyuguhkan defenisi mengenai neo-kolonialisme. Dokumen konferensi itu menyebutkan, “neo-kolonialisme adalah bentuk tipikal dan yang utama dari politik kolonial imperialis dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. Khususnya pada periode keruntuhan dan kehancuran sistem kolonialisme langsung.”
Lalu, konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, menyebut neokolonialisme sebagai bentuk baru dari imperialisme, khususnya imperialisme AS. Lebih lanjut, dikatakan, neokolonialisme adalah “bentuk penguasaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik.
Manifestasi Neokolonialisme
Konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, juga merumuskan beberapa bentuk manifestasi neokolonialisme:
  1. Pembentukan pemerintahan boneka di negara bekas jajahan. Pembentukan pemerintahan boneka ini dilakukan dengan memanfaatkan elemen-elemen reaksioner, khususnya borjuis komprador dan tuan feudal.
  2. Penggrupan kembali negara-negara bekas jajahan ke dalam federasi-federasi atau komunitas yang dihubungkan dengan kekuasaan imperium. Contohnya: Negara-Negara Persemakmuran, yang merupakan negara-negara bekas jajahan Inggris raya.
  3. Balkanisasi atau pemecah-belahan negara-negara yang sedang berjuang menuju kemerdekaan nasional. Inilah yang diderita oleh negara seperti Korea, dimana mereka dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.
  4. Melancarkan aksi-aksi subversif terhadap pemerintahan nasional progressif. Inilah yang dilakukan negeri-negeri imperialis terhadap pemerintahan progressif di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
  5. Menghasut perpecahan nasional untuk melemahkan negara nasional.
  6. Pendirian basis militer di negara-negara bekas jajahan. Biasanya, pendirian basis militer ini disertai dengan pembangunan sekolah dan pusat-pusat penelitian militer.
  7. Intervensi ekonomi terhadap negara bekas jajahan melalui pinjaman modal asing, tenaga ahli, dan berbagai bentuk konsesi ekonomi lainnya.
Agen-Agen Neokolonialisme
Konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, juga merumuskan siapa-siapa yang bertindak sebagai agen neo-kolonialisme itu:
  1. Kedutaan-kedutaan kolonial dan misi-misi terselubung. Biasanya, lembaga ini menjalankan kegiatan spionase untuk melemahkan negara nasional.
  2. Bantuan asing melalui lembaga-lembaga imperialis (PBB, Bank Dunia, IMF, dan lain-lain). Bantuan itu akan menjerumuskan negara bekas jajahan dalam ketergantungan ekonomi, politik, dan sosial-budaya.
  3. Personil militer di dalam angkatan bersenjata dan kepolisian. Biasanya, mereka ini dibina melalui pengiriman perwira militer untuk belajar di negeri-negeri imperialis.
  4. Wakil-wakil negeri imperialis yang menyusup dengan menggunakan kedok agama ataupun kemanusiaan. Bahkan, tak sedikit diantara mereka yang menyusup melalui serikat buruh, organ kebudayaan, lembaga filantropis, dan korps-korps perdamaian.
  5. Propaganda berbau fitnah (disinformasi) melalui siaran radio, televisi, pers, dan literature yang dikendalikan oleh negeri-negeri imperialis.
  6. Pemanfaatan pemerintahan boneka, termasuk di Asia-Afrika, untuk mendestabilisasi situasi kawasan dan melemahkan negara nasional yang berioentasi mandiri.
Neokolonialisme tidak akan membiarkan negara jajahan berkembang. Maklum, seperti dikatakan Bung Karno, “selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya.”
Pendek kata, bangsa yang mengalami proses neokolonialisme sudah pasti tidak bisa berkuasa untuk dirinya sendiri. Jangankan itu, mengatur rumah-tangganya sendiri mereka kehilangan kekuasaan. Akibatnya, rakyat yang terjajah selalu terikat dan terperangkap oleh kepentingan-kepentingan yang tak menyangkut kepentingannya.
Timur SubangunKader Partai Rakyat Demokratik (PRD)
23
Mar
14

Kenegarawanan : 330 Profesor se-Indonesia pilih 25 Calon Presiden

330 Profesor se-Indonesia pilih capres, JK & Jokowi teratas

Merdeka.comMerdeka.com – 9 jam yang lalu

MERDEKA.COM. Pol-Tracking Institute merilis hasil penelitian terbaru mereka terkait kandidat capres yang paling berkualitas. Hasilnya, Jusuf Kalla dan Joko Widodo berada di urutan teratas dari 35 nama capres yang dinilai.

Penelitian kali ini dilakukan Pol-Tracking dengan mengumpulkan 330 guru besar (profesor) dari 33 provinsi seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan survei dilakukan pada 3 Februari hingga 10 Maret 2014 lalu.

“Ini merupakan ikhtiar Pol-Tracking sebagai lembaga riset dan survei politik untuk memberikan referensi mendalam bagi publik atas penilaian Capres-Cawapres Potensial di 2014 dari pandangan 330 pakar,” kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu (23/3).

Dalam survei ini, para profesor menggunakan 7 poin penilaian kualitas seperti: integritas, visi dan gagasan, leadership dan keberanian mengambil keputusan, kompetensi dan kapabilitas, pengalaman dan prestasi, kemampuan memimpin pemerintahan dan negara, dan kemampuan memimpin koalisi partai politik di pemerintahan.

Semua poin itu dibahas melalui metode focus group discussion (FGD) dengan tema ‘Mengukur Kualitas Personal Para Kandidat Capres-Cawapres 2014′.

Hanta menjelaskan, untuk skor total dari seluruh kandidat capres-cawapres potensial dari skor total penilaian setiap tokoh dari 7 (tujuh) aspek dimensi yang dinilai, hasilnya adalah setidaknya ada 25 kandidat yang mempunyai skor nilai kualitas dan kompetensi personal di atas nilai ketercukupan 6.

Mereka adalah:

1. Jusuf Kalla (7,70),
2. Joko Widodo (7,66),
3. Mahfud MD (7,55),
4. Wiranto (7,09),
5. Prabowo Subianto (7,08),
6. Dahlan Iskan (6,97),
7. Tri Rismaharini (6,84),
8. Surya Paloh (6,81),
9. Yusril Ihza Mahendra (6,72),
10. Aburizal Bakrie (6,70),
11. Basuki Tjahaja Purnama (6,69),
12. Anies Baswedan (6,61),
13. Hatta Rajasa (6,56),
14. Akbar Tanjung (6,39),
15. Megawati Sukarnoputri (6,39),
16. Hidayat Nurwahid (6,33),
17. Gita Wirjawan (6,18),
18. Marzuki Alie (6,18),
19. Syahrul Yasin Limpo (6,16),
20. Sutiyoso (6,15),
21. Endriartono Sutarto (6,09),
22. Isran Noor (6,07),
23. Suryadharma Ali (6,06),
24. Pramono Edhie Wibowo (6,04),
25. Hary Tanoesoedibjo (6,00).

“Sedangkan 10 kandidat capres mempunyai total nilai tujuh aspek di bawah nilai ketercukupan 6,” ujar Hanta.

Topik pilihan: 
Pasar | Kasus Century | Mahkamah Konstitusi | Penganiayaan | Duel Caleg

Sumber: Merdeka.com

23
Mar
14

Kenegarawanan : Dekrit Rakyat Untuk Kedaulatan Indonesia

Untitled-1

DEKRIT RAKYAT UNTUK KEDAULATAN INDONESIA

KAMI RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMEGANG TERTINGGI KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana tecantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Kedua, memajukan kesejahteraan umum; Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa di dalam negeri, terdapat suatu persoalan nyata memburuknya kehidupan rakyat. Petani dan nelayan tidak memiliki tanah dan laut, perempuan mengalami kekerasan dan diskriminasi, para buruh dengan upah murah dan sistem kerja kontrak, fakir miskin dan anak terlantar dipinggirkan, rakyat tidak mendapat perlindungan maksimal dari ancaman bencana, jutaan anak Indonesia tidak bersekolah, ketimpangan ekonomi dan sosial semakin meningkat, dominasi modal asing dan utang negara semakin membengkak, serta ketergantungan yang semakin besar terhadap impor kebutuhan pokok seperti pangan dan energi.

Bahwa di luar negeri, harkat dan martabat bangsa Indonesia tengah berada pada tiitik nadir. Jutaan buruh migran yang mayoritas adalah perempuan nyaris tanpa perlindungan maksimal negara. Perjanjian atau kesepakatan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral banyak merugikan bangsa dan melapangkan jalan bagi berkuasanya oligarki negara-negara industri dan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah menyebabkan meningkatnya angka kelaparan dan kemiskinan, memperparah kerusakan lingkungan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Bahwa telah lama para penyelenggara negara semakin melenceng dari tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana amanat UUD 1945. Korupsi semakin merajalela, lembaga-lembaga kenegaraan tidak berfungsi optimal memberikan pelayanan, serta praktek-praktek pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi Republik Indonesia di dalam pembuatan kebijakan.

Bahwa tiga kali penyelenggaraan Pemilihan Umum pasca Orde Baru telah melenceng dari amanat menjalankan UUD 1945, terutama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan mensejahterakan kehidupan rakyat.

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Bangsa dan Negara, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil makmur;

Bahwa didorong oleh rasa cinta terhadap bangsa dan negara disertai keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Bangsa dan Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014;

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,KAMI RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMEGANG TERTINGGI KEDAULATAN BANGSA Menetapkan:

1. Penyelenggaraan Pemlihan Umum 2014 harus meneguhkan cita-cita kemerdekaan RI untuk menegakkan kedaulatan bangsa.
2. Dihentikannya seluruh kampanye dan propaganda yang menyesatkan oleh partai politik dan calon presiden.
3. Memerintahkan kepada partai-partai politik, calon anggota legislatif, dan calon presiden, dalam rangka pelaksanaan Pemilihan

Umum 2014 untuk menyampaikan program-program politik yang terukur dalam 5 tahun kekuasaannya dan sungguh-sungguh mengembalikan kedaulatan bangsa dengan cara sebagai berikut:

Pertama, Menjalankan sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat konstitusi pasal 23, pasal 27, pasal 28, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kedua, melakukan revisi ratusan produk Undang-Undang dan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya yang telah menjadi penyebab hilangnya kedaulatan bangsa;

Ketiga, melakukan revisi dan/ atau pembatalan atas perjanjian-perjanjian internasional yang merugikan dan tidak menghormati kedaulatan bangsa, serta menyegerakan pemulihan kedaulatan bangsa atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam termasuk kedaulatan atas energi.

Keempat, menjalankan Undang Undang Pokok Agaria Nomor 5 Tahun 1960 dalam rangka melaksanakan Pembaruan Agraria serta menegakkan kedaulatan pangan;

Kelima, menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh;

Keenam, menjamin dan melindungi hak-hak nelayan tradisional Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan kelautan Indonesia. Serta melindungi kekayaan laut Indonesia dari penjarahanKetujuh, memulihkan kehidupan sosial dan lingkungan hidup yang semakin hancur karena kesalahan arah pembangunan dan penyalahgunaan kekuasaan;

Kedelapan, menghentikan pembuatan utang-utang baru yang tidak bermanfaat dan berani menghapus utang luar negeri yang tidak sah;

Kesembilan, menjamin terselenggaranya pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas, serta memastikan terselenggaranya sistem jaminan sosial yang berkeadilan oleh negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesepuluh, menegakkan hukum yang mencerminkan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan serta mengadili pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia, termasuk pelanggaran HAM masa lalu secara sungguh-sungguh serta memberantas praktik korupsi di semua lini, khususnya di lingkungan birokrasi, kejaksaan, kepolisian, serta segera menuntaskan kasus Bank Century dan menghukum koruptor seberat-beratnya.

Selasa, 18 Maret 2014
GERAKAN DEKRIT RAKYAT INDONESIA

Para Pendukung Dekrit Rakyat Indonesia

Chalid Muhammad, Ray Rangkuti, Dani Setiawan, Riza Damanik, Benny Susetyo, Haris Azhar, Dr. Yudi Latif, Henry Saragih, Gunawan, Dr. Myrna Safitri, Andrinof Chaniago, Dr. Rikardo Simarmata, Dr. Herlambang, Dr. Dedi Adhuri, Yeni Sucipto, Anis Hidayah, Abdul Halim, Siti Maemunah, Wahidah Rustam, Hendrik Siregar, Chairilsyah, Zen Smith, Suwiryo Ismail, Andik Hardiyanto, Tavip, Arif Susanto, Sabastian Salang, Jerry Sumampouw, Dr. Alan Koropitan, Yance Arizona, Asep Yunan Firdaus, Wahyu Susilo, Muhammad Karim, Suhana, Dr. PS Lenggono, Kartini Samon, Achmad Yakub, Mida Saragih, Roy Salam, Bona Beding, Sugeng Nugroho, Nafian Faiz dan lain-lainnya.

21
Mar
14

Politik : Demokrasi lawan Demokrasi

Demokrasi Lawan Demokrasi

19 March 2014 Henri Loedji Eropa 

Share0

dok / AFP Photo

SAMBUT INTEGRASI KRIMEA – Aktivis pro Kremlin berpawai di Lapangan Merah, Moskwa, Rusia, Selasa (18/3). Mereka menyambut kembalinya Krimea ke dalam rangkulan Federasi Rusia setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani traktat integrasi.

Reaksi Barat terhadap referendum Krimea menunjukkan standar ganda mereka terhadap demokrasi.

Pertikaian terjadi di sebuah negeri di belahan utara Bumi. Sebagian rakyatnya berunjuk rasa, melawan petugas keamanan, dan menguasai gedung pemerintah.

Gerakan itu akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengusir presiden ke luar negeri. Mereka, yang menyebut dirinya demokratis dan pembebas, kemudian membentuk pemerintahan sendiri tanpa pemilihan umum.

Di bagian lain negeri, terjadi gelombang perlawanan menentang pemerintah baru. Merasa tidak nyaman dengan “kudeta demokratis” di ibu kota, mereka pilih memisahkan diri. Pemisahan tidak dilakukan lewat perlawanan bersenjata, melainkan melalui pemungutan suara.

Itulah yang terjadi di Ukraina. Mayoritas warga Krimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia lewat referendum yang diselenggarakan, Minggu (16/3). Demokrasi langsung itu berjalan damai tanpa ada tekanan dari pihak luar, bertolak belakang dengan tuduhan Barat.

Amerika Serikat dan Uni Eropa mencurigai kehadiran militer Rusia di republik otonom yang terletak di semenanjung Laut Hitam itu memengaruhi warga. Barat juga curiga hasil referendum telah diatur di Moskwa untuk kepentingan Rusia.

Faktanya, warga Krimea ramai-ramai mendatangi tempat pemungutan suara (TPS). Mereka antusias berpartisipasi dalam pesta demokrasi langsung itu. Partisipan dihadapkan dengan pilihan bergabung dengan Rusia atau sekadar otonomi lebih luas dari Ukraina.

Lebih dari 80 persen pemilik suara memberikan pilihannya. Dari jumlah itu, lebih dari 95 persen menyatakan setuju bergabung dengan Rusia.

Hasil itu tidak terlalu mengejutkan. Kedekatan etnis dengan Rusia membuat warga Krimea tidak perlu berpikir lama di bilik suara untuk menyatakan setuju. Hampir 60 persen penduduknya berkebangsaan Rusia. Sekitar 24 persen berkebangsaan Ukraina dan 12 persen adalah etnis Tatar.

Malam harinya, tidak lama setelah hasil penghitungan suara diumumkan, warga Krimea masih berpesta. Lapangan Lenin di Simferopol berubah menjadi seperti pasar malam. Warga yang berkumpul meneriakkan slogan pro penggabungan serta mengibarkan bendera Krimea dan Rusia. Suasana semakin meriah dengan pertunjukan musik di salah satu sudut alun-alun.

Keadaan di Krimea kontras dengan “gerakan demokratis” dukungan Barat di Kiev. Peralihan kekuasaan di ibu kota Ukraina itu terjadi lewat bentrokan berdarah. Massa pro integrasi Uni Eropa menggelar demonstrasi besar-besaran sejak penghujung tahun lalu. Begitu berkuasa, mereka langsung mengganti pemerintah tanpa pemilihan umum.

Warga Krimea sudah menentukan pilihannya. Namun, transisi naungan dari Ukraina ke Rusia tidak sesederhana yang dibayangkan. Selama ini, Krimea mendapatkan tenaga listrik, air bersih, dan beberapa layanan dasar lain dari Ukraina. Melepaskan diri dari pemerintah pusat sama dengan memutuskan pasokan.

Warga Krimea juga harus menunggu lampu hijau dari Moskwa. Parlemen Rusia perlu bersidang dulu sebelum memberikan persetujuan wilayah asing bergabung dengan negara itu.

Selama periode peralihan antara meninggalkan Ukraina dan menyatu kembali dengan bekas pemimpin Uni Soviet, secara de facto pemerintahan Krimea akan berjalan independen. Pemimpin Krimea berharap bisa bertahan secara ekonomi dengan uluran tangan Beruang Merah.

Standar Ganda

Bukan kali ini saja Barat menerapkan standar ganda soal demokrasi. Indonesia pernah merasakan akibatnya pada 30 Agustus 1999. Keadaan waktu itu berkebalikan dengan kondisi Ukraina saat ini. Indonesia terpaksa melepas Timor Timur lewat referendum di bawah tekanan PBB, Portugal, dan Australia.

Presiden Indonesia kala itu, BJ Habibie, menawarkan pilihan otonomi khusus atau kemerdekaan buat rakyat Timor Timur. Pengalaman buruk semasa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) membuat rakyat Timor Timur tidak sulit memilih. Sebagian besar partisipan langsung memilih kemerdekaan.

Di Mesir, AS dan sekutunya juga punya terjemahan berbeda untuk kata demokrasi. Gerakan rakyat Mesir, yang terinspirasi Arab Spring, berhasil menggulingkan Husni Mubarak dari kursi kepresidenan. Jenderal angkatan udara itu dipaksa rakyatnya mundur dan menyelenggarakan pemilihan umum terbuka pertama.

Pesta demokrasi itu dimanfaatkan dengan baik oleh Ikhwanul Muslimin yang sudah puluhan tahun bergerak di bawah tanah. Persaudaraan Muslim itu menang pemilu dan menaikkan Muhammad Mursi ke puncak pimpinan pada 30 Juni 2012.

Malang buat Ikhwanul, kemenangan tersebut justru menjadi pintu gerbang menuju kehancurannya. Kegagalan Mursi mengatasi keamanan dalam negeri dan membenahi perekonomian mendorong rakyat kembali bergerak. Presiden yang terpilih lewat pemilu itu pun tumbang setelah baru setahun memimpin.

Barat tidak terang-terangan merestui pemberontakan rakyat yang didukung militer itu. Tapi, AS jelas punya kepentingan untuk memastikan Mesir tidak diperintah kelompok Islamis. Sebagai pemilik Terusan Suez dan negara tetangga terdekat Israel, Mesir punya nilai strategis buat AS. Di zaman Mubarak, Mesir menerima bantuan militer dalam jumlah besar guna menjamin keamanan Israel.

Demokrasi semestinya punya nilai universal. Kenyataannya, kata itu bisa diartikan seenaknya, tergantung pada kepentingan penguasa yang mengatasnamakan rakyat. Pada akhirnya, rakyat tidak bisa benar-benar berdaulat sesuai tujuan demokrasi.

Sumber : Sinar Harapan

21
Mar
14

Politik : Potret SuPer11Maret1966 dan SuPer14Maret2014

POTRET SUPERSEMAR DAN SURAT PERINTAH EMPAT BELAS MARET

ilustrasiilustrasiFoto : Wartaharian.co

Indonesia memiliki sejarah yang sangat menarik untuk di simak dan dicermati, apalagi urusan yang coba kita analisis adalah urusan Politik, dimana urusan inilah yang menjadi asupan setiap hari kita, ditahun Politik yang riuh rendah ini.

Kita coba lari kebelakang sedikit ketika sejarah peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, secara legal formal dilihat memang tak terlalu istimewa atau bisa kembali dikatakan ‘Wajar’, Akan tetapi dibalik itu semua ada kabut yang hingga saat ini masih menjadi teka teki seluruh warga bangsa, apa itu ? itulah SUPERSEMAR atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret.

Lantas apa korelasinya dengan saat ini?? Tentunya ini hanya sekedar analisis saja, dimana bisa saja ini salah, ataupun mungkin juga benar. Tahun Politik 2014 menjadi amat strategis bagi Bangsa ini, apalagi ditengah krisis Kepemimpinan dan Prediksi banyak kalangan yang menyampaikan bahwa saat ini, Bangsa kita masuk pada fase transisi alih generasi. Hal ini dapat dibuktikan dari dinamika Politik yang terjadi saat ini, dimana ‘Kursi Kekuasaan’ yang sedang dan sudah disusun di garis finish untuk diperebutkan oleh 12 Partai Nasional dan 2 Partai Lokal (Aceh).

Kembali ke soal Surat Perintah, beberapa hari yang lalu kita melihat sebuah intensitas suhu Politik yang cukup Signifikan, dimana Partai Oposisi terbesar Negeri ini PDI-Perjuangan telah memutuskan untuk mencalonkan Joko Widodo atau yang biasa disebut Jokowi sebagai Calon Presiden berdasarkan Surat Perintah Harian Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri.

Pengumuman ini sekaligus menjawab segala pertanyaan besar yang ada di Masyarakat, dimana pertanyaan tersebut berkaitan dengan Akankah Jokowi Maju Sebagai Calon Presiden dari PDI-Perjuangan??? Semua itu telah terjawab.

Pasca dari Pengumuman yang dilakukan oleh DPP PDI-Perjuangan di kantornya, dimana seluruh awak media hadir dan menerima penjelasan dari Sekjen PDI-Perjuanagn dan Puan Maharani sebagai Ketua DPP yang juga Putri dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.

Ada yang menggelitik sebenarnya ketika melihat Surat Perintah yang dikeluarkan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI-Perjuangan. Apa itu ? ini lah yang menjadi pokok analisis kita dalam ediotorial kali ini, dimana Sosok Megawati Soekarno Putri adalah sosok Politisi yang sangat matang, seorang  negarawan yang mumpuni, baik dari sisi sikap dan pendirian. Megawati adalah Kader Marheinis yang bisa di bilang paling punya pengaruh saat ini. Selain beliau pernah menduduki jabatan Politik Penting Kenegaraan Wakil Presiden dan Presiden, dari sisi perjalanan Karir Politik pun, Putri Proklamator RI ini terbilang sangat ulung dalam menempatkan diri dan peranya di Panggung Politik Nasional kita.

Jika kita coba dalami lagi soal Megawati Soekarno Putri dari Sikap dan Talenta Politiknya, harusnya kita semua bisa memotret sisi lain dari makna keluarnya Surat Perintah Empat Belas Maret, dimana menurut Penulis Megawati yang sudah layak menyandang sebagai Guru Politik Bangsa ini, dimana beliau telah memperlihatkan bahasa tersurat  yang coba di Potretnya dari Penggalan sejarah perjalanan Bangsa ini.

Urusan Pemilihan Presiden bagi PDI-Perjuanagn sebenarnya sudah Final diserahkan ke Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri sebagai Pemegang Mandat yang diberikan di Kongres yang lalu. Namun nampaknya Realita Politik berkata lain, saat ini PDI-Perjuangan sebagai Partai yang diharapkan mampu membawa Perubahan dalam Pemilu kali ini, telah memiliki satu ‘Rissing Star’ yang diharapkan bisa tampil ke depan memimpin Bangsa ini, dialah Jokowi yang sekarang menduduki Posisi Gubernur DKI Jakarta.

Jika mau dibilang beban, tentu sangat berat apa yang di pikul oleh Megawati Soekarno Putri, masalah ini terbilang tak ringan karena menyangkut bathin dan tanggung jawab Moral sebagai Seorang Ketua Umum yang diserahkan mandat oleh Kongres. Pertaruhan besar sudah diambil oleh Megawati dan PDI-Perjuangan. Apalagi Megawati dikenal memiliki Sikap dan Pendirian yang Kuat sebagai Tokoh Politik Papan atas Tanah Air. Pertaruhan itulah yang akhirnya memaksa PDI-Perjuangan harus menang di Pemilu Legislatif jika ingin masuk wilayah Kekuasaan di pemilu 2014 ini.

Urusan Pilpres juga jadi bagian strategis dimana dorongan yang sangat kuat mungkin, akhirnya harus membuat Putri Proklamator RI ini memberikan pelajaran bagi internal Partai dan Masyarakat negeri ini. Bahasa itu dipakai melalui surat yang jika ditarik ke fakta sejarah sangat berkorelasi. Supersemar dengan Soekarno dan Soehartonya, sementara Surat Perintah Empat Belas Maret antara Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo.

Sekali lagi ini hanya analisa, bisa benar, bisa juga salah, namun kolerasi dari Makna dua surat yang menjadi judul Editorial ini adalah semua soal ‘Kekuasaan’, dimana ada yang ber-irisan, namun ada juga yang sangat tidak ber-irisan, akan tetapi yang coba kita terjemahkan dari itu semua adalah bahwa, Megawati Soekarno Putri telah mampu memainkan peran yang sangat cerdas dan strategis didalam kancah Pemilu 2014 ini.

Memang jika diterjemahkan lebih dalam mungkin saja posisi Perenungan dan komunikasi Politik yang dilakukan Megawati tidak menemukan jalan yang tepat selain memberikan dukungan kepada Jokowi sebagai Capres PDI-Perjuangan. Lagi – Lagi ini masalah pertaruhan yang sangat besar buat PDI-Perjuangan untuk merebut hati Rakyat ditengah posisi yang sudah diatas angin.

Akan tetapi dengan kematanganya Megawati memotret sekilas perjalanan sejarah Bangsa ini yang terkandung dalam SUPERSEMAR untuk dijadikan bahasa tersurat sekaligus tersirat dari seorang Tokoh Politik Paling Berpengaruh di negeri ini. Apa Makna dibalik itu semua ?? hanya waktu dan perjalanan Pemilu serta hasilnya nanti yang akan menjawab kita.

Penulis : Yahya Abdul Habib (Pemimpin Redaksi WARTAHARIAN.CO)

Perintah Harian KetUm PDIP

MUHAMMAD TAUFIK : JOKOWI PERNAH BERSUMPAH DENGAN AL-QUR’AN DI KEPALA PIMPIN JAKARTA 5 TAHUN

ilustrasiilustrasiFoto : Wartaharian.co/Bib

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Pencapresan Joko Widodo alias Jokowi mulai mendapat tanggapan beragan, salah satunya dari Muhammad Taufik Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, kepada WARTAHARIAN.CO, mantan Ketua KPU DKI mengingatkan Jokowi akan sumpah yang pernah diucapkan ketika jadi sebagai Gubernur DKi Jakarta.

“Sebagai Pengusung Gubernur DKi Jakarta, saya hanya mengungatkan bahwa Jokowi pernah melakukan Sumpah dengan Al-Qur’an diatas kepalanya, dimana dia akan memimpin Jakarta selama 5 tahun” Jelas Taufik melalui pesan singkat yang di terima Redaksi WARTAHARIAN.CO, 14/03/14.

Seperti yang diketahui, Dalam jumpa Perss di Kantor DPP PDI Perjuangan, akhirnya Joko Widodo telah resmi di capreskan untuk maju dalam Pilpres juni mendatang. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarno Putri yang di bacakan oleh Puan Maharani di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung Jakarta Selatan.

EVA K SUNDARI : “GUGATAN KE JOKOWI HANYA BIKIN GADUH”

ilustrasi : Eva K Sundari dan Joko Widodo, Jakarta Baru ilustrasi : Eva K Sundari dan Joko Widodo, Jakarta BaruWARTAHARIAN.CO/AP

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta)   Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya merasa berang terhadap gugatan yang diajukan Tim Advokasi Jakarta Baru, terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Gugatan Tim Advokasi. Jakarta Baru yang digawangi oleh politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Habiburokhman tersebut, dilayangkan setelah PDI Perjuangan resmi mendeklarasikan Jokowi sebagai capres minggu lalu.

Menurut politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, gugatan tersebut hanya merupakan manuver politik yang membuat gaduh suasana perpolitikan di Indoneisa. Dia menegaskan, bahwa pencapresan Jokowi adalah konstitusional.

“Pendeklarasian Jokowi sebagai Capres di Pilpres (Pemilu Presiden) 2014, bukan kehendak pribadi, tetapi penugasan dari PDIP yang merespon aspirasi masyarakat luas,” kata Eva dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Dia menuturkan, penugasan PDI Perjuangan tersebut kongruen atau sebangun dengan kehendak rakyat, karena PDI Perjuangan adalah alat perjuangan yang berasal, oleh, dan untuk rakyat. Dan Jokowi menerima penugasan itu, untuk melayani rakyat NKRI sebagaimana permintaan rakyat.

Dia pun menilai, bahwa tidak ada pelanggaran undang-undang (UU) ataupun etika dalam pencapresan Jokowi tersebut. Pengabdian ke rakyat, katanya sudah jamak dan lazim dilakukan oleh sejumlah pihak. Eva lantas mencontohkan yang pernah dilakukan orang lain. Antara lain seperti Gamawan Fauzi, yang pernah menjabat sebagai Bupati Solok (Sumatera Barat), yang lantas menjadi pemenang di Pemilu Gubernur (Pilgub) Sumatera Barat. Atau Ganjar Pranowo, anggota DPR yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah.

“Atau bahkan anggota DPR yang naik ke kabinet (menjadi menteri), seperti Andi Mallarangeng (Menpora), Amir Syamsuddin (Menkum HAM), Azwar Abubakar (Menteri PAN dan RB), Zulkifli Hasan (Menhut), Muhaimin Iskandar (Menakertrans),” ujarnya.

Jadi, Eva menegaskan bahwa pencapresan Jokowi tersebut hanya bagian dari tradisi atau konvensi politik di Indonesia. Namun dia mengaku sangat heran, karena baru sekali ini tradisi tersebut digugat, yaitu di kasus Jokowi. Dia pun menilai ini suatu keganjilan.

“Ini hanya manuver yang bikin gaduh, dan tak ada substansinya. Ini harus diakhiri. Demokrasi seharusnya semakin berkualitas. Saya yakin pengadilan akan menolaknya. Jika tidak pun, kita siap menghadapinya,” tandas anggota Komisi Hukum DPR ini. (WH/AP)

(Reporter : Bopak)

http://www.ambonekspres.com/index.php/aeheadline/item/3375-jokowi-dan-kisah-petruk-jadi-ratu.html

 

Jokowi dan Kisah Petruk Jadi Ratu

  • Kamis, Mar 20 2014
  • Ditulis oleh  amex
  • ukuran huruf perkecil besar tulisanperbesar ukuran huruf

Смесители для душа и ванны
Детские игрушки, развивающие игры

Cetak Email

OLEH: Erwin Dariyanto

MicrosoftInternetExplorer4

Di teras sebuah rumah di Desa Karangkadempel yang sejuk ki Lurah Petruk tengah duduk sambil menyantap rujak jeruk. Rujak racikan sang istri dinikmati sambil menghisap sebatang rokok kretek kesukaanya.

Puntung rokok di tangan terjatuh saat dari balik dinding terdengar sayup-sayup pekik kata, ‘Merdeka!’. Rupanya kata itu diucapkan oleh salah satu Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani dan disiarkan langsung oleh sebuah stasiun televisi.

Pandangan Petruk yang semula ke arah pematang sawah di depan rumah, kini beralih ke ruang tamu. Di ruangan mungil itu sang istri nampak serius menyaksikan siaran televisi. “Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Puan yang membacakan titah dari sang Ibu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pandangan Petruk kembali berpaling dari televisi. Rokok yang terjatuh dia pungut kembali. Dihisapnya dalam-dalam rokok yang tinggal separuh batang itu. Asapnya mengepul menyusup melalui celah-celah jemari tangan, lalu melayang melintasi wajahnya yang gosong akibat terlalu sering terpapar sinar matahari .

Ingatan Ki Petruk kini kembali ke masa puluhan tahun silam. Saat itu dia secara tidak sengaja mendapat ‘mandat’ berupa tiga wahyu keprabon. Tiga wahyu tersebut adalah wahyu Maningrat yang menyebarkan bibit ratu, wahyu Cakraningrat sebagai penjaga ratu, dan wahyu Widayat yang melestarikan hidupnya sebagai ratu.

Ketiga wahyu tersebut semestinya singgah sementara di tubuh Abimanyu. Nantinya wahyu akan diserahkan ke Parikesit sebagai pewaris tahta kerajaan Hastina Pura setelah Pandhawa pergi. Parikesit adalah putra Abimanyu.

Sayang karena saat itu Abimanyu tengah sakit, ketiga wahyu tersebut pergi dan hinggap di tubuh Petruk. Ki Petruk pun menjadi ratu di sebuah kerajaan yang dia beri nama Lojitengara dengan gelar Prabu Wel-Geduwel Beh

Namun rupanya untuk menjadi seorang raja tak cukup bermodal ketiga wahyu tersebut. Petruk memerlukan singgasana kerajaan Hastina Pura. Maka diperintahlah kedua patih Lojitengara, Bayutinaya, Wisandhanu untuk mencurinya.

Tahta berhasil dicuri dan dibawa ke Lojitengara. Namun Prabu Wel-geduwel Beh gagal, setiap hendak duduk di atas singgasana, dia terjungkal. Melalui penasihat kerajaan, Petruk mendapat bisikan agar mencari sebuah boneka yang harus dia gendong saat duduk di singgasana.

Bayutinaya dan Wisandanu kembali diperintahkan untuk mencari boneka tersebut. Kedua patih berhasil membawa sebuah ‘boneka’. Rupanya boneka tersebut adalah Abimanyu yang sedang sakit. Saat dipangku Prabu Wel-Geduwel Beh itulah Abimanyu sembuh dari sakitnya. Petruk sadar tak bisa menduduki tahta kerajaan tanpa memangku Abimanyu, orang yang berhak atas tiga wahyu ‘keprabon’ Hastina Pura.

Lamunan Petruk pun terhenti saat api dari rokok yang dia pegang menyulut ujung telunjuknya. Dia kembali terngiang ‘titah’ Megawati di layar televisi tadi yang memberikan mandat kepada Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden. Petruk menerjemahkan perintah Megawati tersebut sebagai penunjukkan Jokowi sebagai ‘raja’, yang akan memimpin negeri ini. Dia pun tak keberatan, karena selama ini sedah merasakan sentuhan kepemimpinan Jokowi.

Namun ada dua hal yang mengganjal di hatinya. Pertama, keikhlasan Megawati selalu ketua umum partai yang menurut seorang politisi menjadi boarding pass calon presiden. Apabila tidak ikhlas tentu di kemudian hari Mega akan meminta ‘imbalan’ atau bahkan mengungkit jasa-jasanya itu kepada Jokowi. Petruk berharap Megawati ikhlas memberi mandat kepada Jokowi.

Ganjalan kedua, adalah soal indepedensi Jokowi saat nanti duduk di singgasana. Keraguan Petruk ini setelah melihat dua hari sebelum ‘titah’ dibacakan, Jokowi secara mendadak mau ikut Megawati ‘nyekar’ ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Padahal saat itu adalah jam kerja dia selaku gubernur.

Petruk hanya berharap jika nanti benar-benar menjadi raja, Jokowi tak lagi sekadar menurut pada perintah Megawati. Karena setelah menjadi raja, Jokowi tak hanya menerima mandat dari Megawati, melainkan seluruh rakyat. Lamunan Petruk kembali terhenti. Dari balik tembok terdengar sayup tembang, ‘Sinom Rujak Jeruk’ yang membuatnya mengantuk.
Jak rujak rujak rujak jeruk
Sepincuk nggo tombo ngantu Nora mathuk, ndilalah tansah kepethuk Jak rujak rujak rujak uni Rujake wong edi peni
Tubuh Ki Petruk merebah, di atas dipan bambu dia tertidur saat matahari belum sepenuhnya tenggelam di ufuk barat. (*)

 

21
Mar
14

Politik : Kontroversi Pemilu 2014 oleh Mahkamah Konstitusi RI

YUSRIL : PUTUSAN MK ANEH TAPI NYATA

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Usai putusan MK yang membatalkan gugatan Yusril tentang syarat pengusungan capres dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum Partai Bulan Bintang menyampaikan pendapatnta kepada Wartaharian.co terkait pembatalan putusan MK tersebut.

“Adalah mustahil saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menafsirkan UUD 1945 yang membuat MK seperti memberikan fatwa,”ujar Yusril.

Yusril dengan jelas menunjukkan pertentangan antara norma pasal-pasal dalam Undang-Undang Pilpres dengan norma konstitusi. MK sendiri dalam berbagaI putusannya selalu menyebut dirinya sebagai penafsir tunggal konstitusi.

Yusril memandang aneh pernyataan MK terkait pernyataan bahwa lembaga tersebut tidak berwenang menafsirkan konstitusi.

Dalam berbagai pertimbangan hukum yang dibuat oleh MK, lembaga itu telah berulangkali menafsirkan langsung maksud konstitusi.

“Kalau ada yang salah dalam petitum permohonan saya, yang MK merasa tidak berwenang, MK wajib ingatkan saya dalam sidang pendahuluan,” katanya.

“Kalau MK sudah ingatkan saya, saya tetap ngeyel, maka sidang akan jalan terus dan nanti permohonan saya akan ditolak MK,” tegas Yusril.

“Tapi, dua kali sidang pendahuluan, tidak pernah majelis panel mengingatkan saya bahwa petitum saya salah, karena isinya memohon sesuatu yang bukan kewenangan MK, yakni MK tidak berwenang menafsirkan konstitusi,” Yusril menambahkan.

Dengan uraian di atas, jelaslah bahwa komentar Ketua MK Hamdan Zulva tidak beralasan.

Kembali Yusril menggelontorkan kata aneh untuk MK terkait penolakkan permohonannya dengan mengutip pertimbangan hukum dalam memutus permohonan Effendi Gazali (EG).

“Bagi saya ini aneh. Walapun ada kesamaan pasal yang saya uji dengan EG, namun argumentasi yang saya gunakan berbeda jauh dengan argumen EG,” cetus Yusril.

“Bukannya membantah argumen saya justru MK malah membacakan ulang argumen untuk membantah permohonan EG. Apa MK lupa bahwa mereka memeriksa permohonan saya, bukan memeriksa ulang permohonan EG yang digunakan argumen yang jauh berbeda,” tandasnya

Walau Yusril mengatakan bahwa putusan MK tetap aneh namun dia mengakui bahwa putusan itu final dan mengikat. (WH/YD)

YUSRIL : PERMOHONAN DIKABULKAN BIASA-BIASA SAJA, DITOLAK SAYA KETAWA-KETAWA

IllustrasiIllustrasiPhoto: WARTAHARIAN.CO

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Harapan Yusril Ihza Mahendra untuk maju menjadi calon presiden kian berat. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review Yusril agar ambang batas pengajuan capres-cawapres pada Pilpres 2014 ini dihapus. Namun Yusril tetap tertawa dan menuding MK tak berani menafsirkan konstitusi. .

“Menolak permohonan pemohon seluruhnya,” tegas Ketua Majelis, Hamdan Zoelva saat membacakan sidang putusan di ruang sidang utama, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Usai persidangan, Yusril heran dengan putusan MK yang menolak menafsirkan UUD 1945 terhadap UU Pilpres.

“Kalau permohonan dikabulkan MK saya biasa-biasa saja. Tapi kalau permohonan ditolak saya ketawa-ketawa. sebelumnya kan MK sudah klaim bahwa dirinya penafsir tunggal konstitusi. Tetapi kali ini MK menyatakan tidak berwenang untuk menafsirkan jadi saya ketawa hahaha,” ujar Yusril.

Oleh karena itu, Yusril meminta agar kewenangan MK menafsirkan konstitusi dibatalkan saja karena tidak berani menafsirkan konstitusi.

Dengan penolakan ini, maka syarat pengajuan Capres-Cawapres pada Pilpres 2014 ini tetap mengacu kepada UU Nomorr 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Yakni minimal parpol atau gabungan parpol memperoleh 20 persen suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif atau 25 persen perolehan kursi DPR RI. (WH/YD)

ITEM TERKAIT

  • Yusril : MK ‘Amputasi’ Kewenangannya, Bubar Saja !!!

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku kecewa, uji materi Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dia ajukan ditolak Mahkamah Konstitusi.

    Yusril menyebut ada keganjilan dalam putusan MK hari ini. “Kalau dikabulkan MK, saya biasa-biasa saja. Tapi, kalau tidak dikabulkan, saya tertawa. Mereka (MK) selama ini menyebut sebagai penafsir segala putusan, tapi dalam putusan ini, MK mengatakan tidak berwenang, ada apa ini dengan MK,” kata Yusril usai sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/3).

    Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini menganggap putusan MK tidak benar. Bahkan menurut dia pasca putusan hari ini, MK layak dibubarkan. Yusril menganggap MK tidak mampu menafsirkan perkara putusan.

    Seharusnya, sebagai lembaga penafsir segala putusan, MK bisa memutuskan uji materi Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1) ayat (2) ayat (3) UUD 1945. Poin penting yang diprioritaskan Yusril adalah keterkaitan antara Pasal 6A (2) dengan Pasal 22E.

    Dia meminta MK mengabulkan permohonannya agar pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan sebelum pemilihan umum legislatif.

    Acuannya menurut Yusril karena terdapat dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik, atau gabungan parpol peserta pemilu, sebelum pelaksanaan pemilu.

    “Kalau tidak bisa menafsirkan putusan konstitusi, MK bubarkan saja. Buat apa ada MK kalau tidak berwenang menafsirkan keputusan. Ini ganjil kan,” kata Yusril.

  • Gugatan Yusril ‘Kandas’ Di MK

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) memutus uji materi Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres yang diajukan oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dalam putusannya MK menolak gugatan Yusril tentang syarat pengusungan capres dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

    “Mengadili menyatakan, permohonan untuk menafsirkan menafsirkan pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima, menolak permohonan permohon untuk selain dan selebihnya,” kata Hakim Ketua Hamdan Zoelva saat membacakan putusan uji materi undang-undang itu, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3).

    Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar lembaga tertinggi negara itu menafsirkan pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

    Pasal-pasal yang merugikan hak konstitusionalnya diuji terhadap norma konstitusi pasal 4 ayat 1, pasal 6A ayat 2, pasal 7C dan pasal 22E ayat 1, 2, 3 UUD 1945.

    Yusril menilai, pemilu hanya dilakukan sekali dalam lima tahun, sehingga tidak terpisah antara pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pilpres. Sehingga calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) itu meminta agar setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pileg.

    Menurut dia, merujuk pada pasal 22E UUD 1945 yang menyebut pemilu sekali dalam lima tahun, seharusnya pileg maupun pilpres dilaksanakan secara serentak (sekali) pada hari yang sama, dan tidak terpisah sebanyak dua kali. Namun selama ini, pilpres diselenggarakan setelah dilaksanakan pileg. Hal ini hanya ada dalam sistem parlementer bukan republik.

    Selain itu, pasal 6A ayat 2 UUD 1945 tak bisa ditafsirkan lain kecuali partai politik (parpol) yang mengusulkan capres berstatus peserta pemilu. Sebab, adanya pasal 9 UU Pilpres soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dimungkinkan parpol peserta pemilu tak berstatus lagi sebagai peserta pemilu, ketika tidak lolos ambang batas pasca pemilu legislatif.

    Sementara berdasarkan UU Pemilu Legislatif dan UU Parpol, parpol sebagai peserta pemilu setelah ada penetapan KPU hingga penyelenggaraan semua pemilu selesai.

    Karena itu, Yusril meminta tafsir MK mengenai maksud pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E UUD 1945 dengan menyatakan pileg dan pilpres dilakukan secara serentak. Sehingga sejak awal setiap peserta pemilu sudah bisa mengusulkan pasangan calon presiden. (WH/Bib)

  • PKB : PT Harus Tetap Di Terapkan Untuk Menjaga Stabilitas Pemerintahan

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus uji materi UU Pilpres, sore nanti. Jika uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra itu dikabulkan, maka Presidential Treshold (PT) akan dibatalkan.

    Meski diprediksi tak tembus PT, PKB ternyata tak ingin PT dihapus. Ini, karena PKB, menurut Marwan, tak berpikir sempit untuk golongannya sendiri.

    “PT itu sekaligus sebagai upaya serius memperkuat sistem presidensial,” kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar saat dihubungi, Kamis (20/3/2014).

    Marwan memandang ambang batas pencapresan bisa memastikan kuatnya sistem presidensial. Dengan diterapkannya PT, maka dukungan dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden dapat dipastikan keamanannya. Dengan demikian, risiko ketidakharmonisan parlemen dan presiden bisa diminimalisir.

    “Sekaligus sebagai upaya bahwa presiden terpilih mendapatkan dukungan dari parlemen,” kata Marwan.

    Marwan menambahkan, PT itu layak diterapkan untuk seterusnya. Karena dukungan parlemen memang tak bisa dipungkiri sangat penting untuk stabilitas pemerintahan. (WH/YD)

  • Beragam Tanggapan Partai Jelang Putusan UJi Materi UU Pilpres

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan uji materi tentang UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pembacaan putusan atas uji materi itu akan digelar hari ini.

    Sidang akan digelar pukul 15.30 WIB sore ini. Seperti diketahui Yusril mengajukan pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112.

    Yusril berharap MK membatalkan Presidential Threshold (PT) yang diatur di UU Pilpres, yang menurutnya bertentangan dengan UUD 1945. Jika nantinya ini dibatalkan MK, maka parpol akan lebih banyak pasangan capres dan cawapres yang bertarung di Pilpres 2014.

    Pendapat pun bermunculan dari Partai-Partai Peserta Pemilu 2014, yang sempat di rangkum oleh WARTAHARIAN.CO, setidaknya untuk PPP, PKS dan Gerindra menyatakan tidak masalah jika Presidential Treshold dihapus, sedangkan Golkar dan PKB masih berharap ada Presidential Treshold.

    Sikap Partai Peserta Pemilu ini tentunya tidak akan mempengaruhi apa yang akan diputuskan Oleh MK sore nanti, karena yang menjadi ukurannya adalah hal-hal yang bertentangan antara UU Pilpres dan UUD’45. (WH/Bib)

  • PKS : Uji Materi Yusril Tentang PT Diterima MK, Pemilu 2014 Kian Kompetitif

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra terkait Presidential Threshold (PT) yang diatur UU Pilpres yang menurutnya bertentangan dengan UUD 1945. Jika uji materi diterima, Presidential Threshold (PT) akan dibatalkan.

    Yusril berharap MK membatalkan Presidential Threshold (PT) yang diatur di UU Pilpres. PKS mendukung upaya Yusril.

    “Kami berpendapat kian kompetitif kian baik,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (20/3/2014).

    Jika PT atau ambang batas pencapresan sebesar 20 persen kursi parlemen dan 25 persen suara nasional dihapus, maka capres yang muncul akan lebih banyak. Menurut Mardani, persaingan di Pilpres akan kian seru dan menyajikan banyak pilihan bagi masyarakat.

    “Biar masyarakat yang menyeleksi hingga tercapai kondisi ideal 1-3 pasangan,” kata Mardani.

    Seperti diketahui Yusril mengajukan pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. (WH/YD)

  • Muhammad Taufik : Jokowi Pernah Bersumpah Dengan Al-Qur’an Di Kepala Pimpin Jakarta 5 Tahun

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Pencapresan Joko Widodo alias Jokowi mulai mendapat tanggapan beragan, salah satunya dari Muhammad Taufik Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, kepada WARTAHARIAN.CO, mantan Ketua KPU DKI mengingatkan Jokowi akan sumpah yang pernah diucapkan ketika jadi sebagai Gubernur DKi Jakarta.

    “Sebagai Pengusung Gubernur DKi Jakarta, saya hanya mengungat

    News / Nasional

    Akan Ada Banyak Konsekuensi bila MK Kabulkan Uji Materi UU Pilpres

    Kamis, 20 Maret 2014 | 07:31 WIB
    KOMPAS.COM/Sandro GatraGedung Mahkamah Konstitusi
    JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang pembacaan putusan uji materi UU Pilpres yang diajukan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Kamis (20/3/2014). Banyak konsekuensi akan muncul bila uji materi tersebut dikabulkan.“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana persiapan perundang-undangan atau aturan lainnya untuk mengubah itu semua dalam keputusan ini,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto di Jakarta, Rabu (19/3/2014). Peraturan perundangan yang dia maksudkan adalah terkait pemilu legislatif dan pemilu presiden.Sidarto mengatakan saat ini semua peraturan perundangan terkait Pemilu 2014 sudah rampung dan disahkan. Bila MK mengabulkan uji materi yang diajukan Yusril dan harus dilaksanakan seketika, DPR tetap harus menyusun kembali peraturan perundangan yang baru sesuai keputusan itu.Ketua MPR ini pun mengatakan MK harus punya pertimbagan yang benar-benar matang bila hendak mengabulkan uji materi tersebut. Menurut dia, pengajuan calon presiden dan wakil presiden bukan semata persoalan berhak atau tak berhak. “KPU, Panwaslu, Bawaslu harus disesuaikan. Ini betul-betul cost-nya tinggi sekali dan waktunya mepet juga,” ujar dia.Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan uji materi UU Pilpres. Dia mengajukan uji materi Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Inti gugatan Yusril adalah meminta penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2014 dilakukan serentak atau tak ada lagi presidential thresholdsebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden.Terkait syarat minimal dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden, UU Pemilu Presiden mensyaratkan perolehan 25 persen suara sah atau 20 persen kursi di DPR untuk partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakilnya.Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang pembacaan putusan uji materi UU Pilpres yang diajukan Yusril, Kamis (20/3/2014). Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, pengambilan keputusan uji materi tak melalui sidang pleno hakim.

    Selain itu, Hamdan menambahkan, MK tidak mendengarkan keterangan dari pemerintah, DPR, MPR, maupun ahli untuk memutus uji materi ini. Menurutnya, uji materi yang diajukan Yusril bukanlah perkara gugatan.


    Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Penulis : Dani Prabowo
    Editor : Palupi Annisa Auliani

    News / Nasional

    Apa Pertimbangan MK Tolak Permohonan Yusril?

    Kamis, 20 Maret 2014 | 20:11 WIB
    KOMPAS/HandiningIlustrasi: Gedung Mahkamah Konstitusi
    JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Intinya, ia meminta agar Pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak dan ambang batas (presidential threshold) dapat dihapuskan. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan MK menolak uji materi yang diajukan bakal calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) itu?

    Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengatakan, substansi dalil pemohon yang merujuk Pasal 7C UUD 1945 sebagai dasar pengujian konstitusionalitas bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara serentak telah dipertimbangkan dalam uji materi yang diajukan oleh Effendi Gazali.MK memutus uji materi itu pada (23/1/2014) lalu. MK memutuskan pemilu serentak diselenggarakan pada tahun 2019 mengingat pelaksanaan Pemilu 2014 sudah berjalan. MK menilai, tak ada yang salah dan harus direvisi dalam putusan itu.”Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas adalah tidak benar, pemberlakuan penyelenggaraan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu berikutnya, hanya semata-mata didasarkan atas pertimbangan kesiapan dan ketidaksiapan teknis tata cara penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum saja sebagaimana didalilkan pemohon,” kata hakim konstitusi Harjono membacakan putusannya di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014).Terkait ambang batas pencalonan presiden dengan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif, itu tidak dipertimbangkan oleh MK.MK tetap berpegangan pada putusan atas permohonan Effendi Gazali sebelumnya bahwa MK tidak mempunyai kewenangan untuk menguji hal itu. MK menyerahkannya kepada pembuat undang-undang, yakni DPR dan presiden, dengan tetap berpegang pada UUD 1945.

    “Adapun dalil-dalil pemohon yang selebihnya terkait Pasal 9 UU 42/2008 tidak relevan untuk dipertimbangkan,” kata Harjono.


    Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Penulis : Ihsanuddin
    Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

    News / Nasional

    Yusril: Ada Persoalan Konstitusi dan Legitimasi bagi Presiden Terpilih

    Kamis, 20 Maret 2014 | 22:02 WIB
    Icha Rastika/Kompas.comPakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berbicara kepada para wartawan seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/12/2013).

    JAKARTA, KOMPAS.com
     — Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilihan Presiden 2014 akan mengalami persoalan konstitusi dan legitimasi. Hal itu terkait putusan MK yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukannya.

    “Persoalan bagi saya yang paling penting adalah permohonan ini tidak dikabulkan, berarti akan ada persoalan konstitusi dan legitimasi bagi presiden terpilih yang akan datang,” kata Yusril seusai sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014).Dalam putusannya, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Yusril yang meminta MK untuk menafsirkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan penafsiran Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK juga memutuskan menolak permohonan lainnya.Yusril mengatakan, sebagai seorang pakar hukum, ia hanya ingin meluruskan undang-undang dan konstitusi. Oleh karena itu, dia sangat menyesalkan permohonannya ditolak.”Kalau terjadi sesuatu silakan tangani sendiri. Kalau ada sesuatu saya merasa lepas. Sebagai akademisi hukum, saya merasa sudah mempunyai tanggung jawab serta kewajiban moral untuk mengingatkan kalau akan timbul permasalahan. Tapi, kalau tidak diindahkan seperti ini bukan lagi tugas saya. Saya hanya mengingatkan dan MK yang mengambil keputusan,” ujar dia.Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Intinya, Yusril meminta agar Pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak danpresidential threshold  dihapuskan. Dengan ditolaknya putusan ini, pemilu serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang dan ambang batas pencalonan presiden tidak dihapuskan.

    Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Penulis : Ihsanuddin
    Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
    Jumat, 21 Maret 2014 Waktu Washington, DC: 03:28

    Berita / Politik

    Mahkamah Konstitusi: Pemilu Serentak Mulai 2019

    Mahkamah Konstitusi hari Kamis (23/1) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 mendatang.

    Seorang pengamat menilai pemilu legislatif dan Pilpres yang berlangsung terpisah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp120 triliun (foto: ilustrasi).

    JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden yang diajukan Aliansi masyarakat Sipil untuk pemilu seretak. Uji materi tersebut di antaranya diajukan oleh  Dosen Universitas Indonesia Effendi Gazali.Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu presiden dan wakil preside serta pemilihan umum legislatif  dilakukan serentak pada tahun 2019. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan jika pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum.Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014.Hamdan Zoelva mengatakan, “Amar putusan mengadili, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan pemohon pasal 3 ayat 5,pasal 12 ayat 1 dn 2, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, amar putusan dalam angka satu di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum selanjutnya.”

    Namun, pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi lanjutnya telah menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon legislatif yang tidak serempak melanggar konstitusi tetapi tetap dilaksanakan pada pemilu 2014 mendatang.

    “MK menyatakan bahwa itu tidak konstitusional, pisah seperti itu, tetapi pelaksanaannya diundur 5 tahun lagi. Pertanyaan publik adalah jika demikian secara substansinya, bahwa sesungguhnya yang paling terbaik adalah pemilu dilaksanakan secara serentak – baik pemilihan presiden dan legislatif – maka logika itu yang diterima masyarakat. Jadi itu akan menimbulkan krisis legitimasi juga bagi pemerintahan siapapun yang akan tampil di (pemilu) 2014 nanti yang menjadi pemenang,” ujar Dimas Oky mempertanyakan.

    Penggagas uji materi, Effendi Gazali mengatakan keputusan MK seharusnya datang lebih cepat sehingga bisa diterapkan pada pemilu 2014,  Ini  dikarenakan  putusan sudah dibuat pada Mei tahun lalu tetapi hakim baru membacakan putusan itu pada hari Kamis (23/1) ini.

    Effendi mengatakan pemilu yang berlangsung dua kali telah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp120 triliun.

    Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif  dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 ditanggapi beragam oleh masyarakat.

    Seorang anggota masyarakat, Lisa mengatakan, “Setuju karena alasan saya itu lebih ke efektivitas dan praktisnya kalo langsung ke satu hari lebih kayak ‘gak perlu ribet bolak balik.”

    Sementara, Anton berkomentar, “Itu berarti kan waktunya lebih singkat, satu hari, mungkin juga untuk biaya pemilu bisa lebih irit, bisa dialihkan buat yang lain.”

    Sedang Tasha mengusulkan, “Jangan dibikin satu hari yah karena semakin membikin suasana semakin riuh jadinya semakin tidak terkontrol takutnya jadi lebih baik dipisah aja waktu.”

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif diberlakukan pada Pemilu 2019 mendatang.

    Priyo mengaku sempat khawatir jika pemilu serentak itu dilaksanakan pada pemilu 2014 karena bisa saja pihak tertentu menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya. Untuk itu dia menilai langkah dan putusan yang diambil oleh MK sudah bijaksana dan tepat.

    HANURA SESALKAN PUTUSAN MK

     Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin SuddingKetua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suddingfoto:antara

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Fraksi Partai Hanura menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan pemilu serentak baru berlaku pada 2019 dan bukan pada Pemilu 2014.

    “Ada banyak pertanyaan besar dan keputusan MK ini akan menimbulkan konsekuensi di kemudian hari,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding di Jakarta, Kamis.

    Konsekuensi pertama, menurut dia, putusan itu menunjukkan ambivalensi karena pada dasarnya keputusan MK berlaku sejak dibacakan, namun untuk gugatan ini baru dilaksanakan pada 2019.

    Dia juga mengingatkan, keputusan kontroversial ini akan dicatat pertama kali dalam sejarah, yaitu keputusan MK memiliki jeda panjang hingga lima tahun sebelum diterapkan.

    Kedua, menurut dia, legitimasi Pemilu 2014 dipertaruhkan karena MK telah membatalkan dan menyatakan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014 bertentangan dengan UUD 1945.

    “Ini yang lagi-lagi membingungkan. Konsekuensinya, banyak pihak akan mempertanyakan keabsahan hasil pemilu mendatang,” ujar Sudding.

    Dia mengatakan konsekuensi ketiga yaitu dengan mencermati dan memperhitungkan hal di atas, Hanura meragukan independensi para hakim MK.

    Hakim MK, menurut dia, seharusnya konsisten dan selalu berlandaskan konstitusi namun anehnya kali ini membuat putusan yang saling bertentangan.

    Sudding juga menolak pernyataan keputusan MK yang mengatakan jika uji materi tersebut diberlakukan tahun ini maka akan mengganggu tahapan Pemilu yang sudah mendekati tahap akhir.

    Karena, menurut dia, berarti tidak menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dan malah berkompromi dengan hal-hal teknis.

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan seterusnya.

    “Menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis (23/1).

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien. Hal itu menyebabkan pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

    “Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Hakim Konstitusi Fadlil Ahmad Sumadi, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

    Selain itu menurut dia, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. (ANT/AR)

    Sabtu, 25/01/2014 10:16 WIB

    Relfy Harun: Kalau Putusan MK Tak Ditunda, Pemilu Serentak 2014

    M Iqbal - detikNews

    Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadikan pileg dan pilpres di 2019 serentak sudah diketok pada 26 Maret 2013 tetapi baru dibacakan 23 Januari 2014. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai andai saja tak ditunda, maka pemilu serentak berlaku 2014.

    “Memang pertanyaan besarnya kenapa baru dibacakan 10 bulan kemudian. Ada istilah justice delay justice deny, keadilan yang ditunda keadilan itu diabaikan. Secara teknis bisa dilakukan 2014,” kata Refli Harun dalam diskusi ‘Dramaturgi Pemilu Serentak’ di Warung Daun. Jalan Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (25/1/2014).

    Menurut Refly, memang tidak realistis jika putusan itu diberlakukan serentak pada Pemilu 2014 sementara dibacakan 23 Januari, karena perlu sinkronkan Undang-undang.

    “Coba dibacakan 26 Maret 2013, maka tidak ada halangan apapun Pemilu serentak (2014),” ujarnya.

    Refly menilai, justru ada pertanyaan lain dari putusan MK tersebut, mengapa MK memutus Pemilu serentak tapi tidak menghapus Presidential Treshold (PT) sebagai ambang batas parpol bisa ajukan capres.

    “Padahal Pak Wakil Kamal (kuasa hukum pemohon) tidak cuma (mengajukan) Pemilu serentak, tapi dihapus Presidential Treshold (PT). Tapi tidak terjadi,” ucapnya heran.

    Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

    (bal/van)

19
Mar
14

Politik : Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

images

WACANA

PELUANG KUDETA KONSTITUSIONAL PEMILU 2014

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Beredar sebuah analisis di media sosial Facebook, dimana tergambar sebuah ‘Wacana’ yang cukup perlu mendapat perhatian kta semua sebagai Bangsa Indonesia, dimana kita sedang menjalankan agenda Demokrasi lima tahunan Pemilu yang memiliki peluang ‘Dianggap’ tidak Konstitusional oleh tulisan yang beredar di media sosial ini. berikut petikan tulisan tersebut :

Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Akibat inkonstitusional Pemilu 2014, sangat mungkin pihak terkait, baik para pendukung status quo maupun yang kalah, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat para pemenang. Dalam kondisi demikian ini, dapat dipastikan akan terjadi dua kubu yang saling klaim kemenangan dan kebenaran.

Dua kubu ini berada pada jumlah, wilayah, dan kekuatan politik yang hampir seimbang. Maka yang akan terjadi adalah keadaan chaos, yakni sebuah kondisi yang mengarah ke pemberontakan bersenjata. Chaos bisa terjadi karena alamiah atau bisa pula rekayasa oleh pihak yang mau mengambil atau mendapat keuntungan oleh kondisi ini.

Dalam kondisi chaos inilah, apalagi kalau sudah menjurus ke arah pemberontakan bersenjata, posisi TNI menjadi sangat penting. Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Sudah sangat jelas positioning TNI. Pertama, TNI akan dan harus berpihak kepada pihak yang mendukung pelaksanaan UUD45. Kedua, TNI harus tunduk kepada hukum, sehingga ia harus menjaga keutuhan bangsa. Bila keutuhan bangsa Indonesia terancam oleh chaos, TNI wajib melaksanakan Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, seperti yang tertulis pada pasal 7 ayat 2 titik 2 Undang-Undang No. 34/2004.

Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos berada di tangan TNI.

Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana para perwira TNI yang bertugas di Timor-Timur dituduh sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran sehingga menyebabkan perang saudara setelah jajak pendapat. Apalagi saat ini sangat jelas perintah undang-undang kepada TNI agar menegakkan kedaulatan negara yang berdasarkan UUD 1945 serta menjaga keutuhan bangsa. Dan, yang tidak kalah penting, setiap anggota TNI akan dikutuk Tuhan apabila tidak melaksanakan sumpahnya.

Memang, dalam UU TNI Pasal 17 ayat (1) disebutkan, “(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.” Juga dalam Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan tentang operasi militer untuk perang maupun selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pertanyaan besarnya, bagaimana TNI harus tunduk ketika posisi presiden maupun DPR dianggap tidak berdasarkan UUD 1945? Dengan demikian, sangatlah jelas keputusan MK— yang membenarkan penggunaan undang-undang yang bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Pemilu 2014—akan mengakibatkan chaos, baik terjadi secara alamiah maupun memang dengan sengaja direkayasa oleh pihakpihak yang diuntungkan.

Bila chaos terjadi, terbuka peluang TNI melakukan “kudeta” konstitusional atau kudeta yang diperintah oleh undang-undang.

Nah, supaya hal ini tidak terjadi, pelaksanaan pemilu serentak harus dilaksanakan pada Pemilu 2014 ini. Karena itulah yang konstitusional. Lebih baik tertunda daripada tidak legitimated. (WH/Bib)

Sumber : Facebook

15
Mar
14

Kenegarawanan : Petisi Daulat Rakyat Indonesia

Berita Terkini
Kamis, 13-03-2014 04:32

Petisi Daulat Rakyat Indonesia


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Surat Pembaca:
Petisi Daulat Rakyat Indonesia

Mencermati situasi kondisi perkembangan politik hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2014 tentang Undang Undang No.42/2008 maka kini tiba saatnya digebyar Gerakan Revolusi Konstitusi (GEREK) yang adalah diyakinii tepat sekali dilaksanakan berdasarkan pada relasi bahwa UUD2002 (Risalah Paripurna MPRRI Non Lembaran Negara) jo UUD1959 (Lembaran Negara Reupblik Indonesia No 75/1959) jo UUD1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahun II No.7/1946).

Semoga dengan dikondisikan oleh GEREK ini antara lain dapat kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia lebih terdorong sesegera mungkin membentuk Adendum Undang Undang No.42/2008 tentang Pemilu 2014 Serentak, guna penegakan kepastian hukum kenegaraan yang berkerakyatan.

Jakarta, 13 Maret 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH
Presidium Koalisi Penyelamatan Indonesia

Editor : zafira

Berita Terkini
Minggu, 22-12-2013 07:28

Daulat Rakyat, Bukan Daulat Modal Asing

Abdi Tri Laksono

Agus Jabo Priyono

Agus Jabo Priyono

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono, Minggu (22/12), menyerukan agar penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan dulat modal asing. Ia pun meminta  agar Reforma Agraria harus segera dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia prihatin dengan nasib ratusan warga Suku Anak Dalam 113, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, yang sudah 10 hari mengungsi di kantor Komnas Ham dan Pendopo Gubernur Jambi, setelah diusir disertai tindakan kekerasan oleh PT Asiatic Persada (Malaysia) dengan menggunakan Preman, aparat Kepolisian, Brimob dan TNI.

Padahal, ungkap Agus, Kanwil BPN Jambi sudah mengeluarkan rekomendasi tertanggal 24 Oktober 2013 Nomor 1073/18-15/X/2013 perihal Peninjauan Ulang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Asiatic. Gubernur Jambi juga sudah mengeluarkan surat rekomendasi tertanggal 25 Oktober 2013 Nomor S-525.26/3260/SETDA.EKBANG-4.2/X/2013 Perihal Peninjauan Ulang Sertifikat HGU PT. Asiatic.

“Sungguh ironi sekali, perampasan tanah, kekerasan, pelecehan, terhadap Petani Indonesia di atas tanah airnya sendiri oleh modal asing terus terjadi, padahal Presiden SBY pada tanggal 31 Januari 2007 berjanji akan melaksanakan Reforma Agraria Plus!” seru ketua umum PRD.

Bahkan, ungkap dia, Mantan Jaksa Agung Hendarman Supanji setelah dilantik menjadi Kepala BPN pada 14 Juni 2012, berjanji akan melaksanakan Reforma Agraria sesuai dengan UUPA Nomor 05 tahun 1960 dan menyelesaikan konflik Agraria.

“Menurut BPN 0,2 % penduduk menguasai 56 % aset tanah air. Dan 95 % dari 26 juta keluarga Petani hanya memiliki tanah 0,3 hektar. Izin pengelolaan hutan 150 juta hektar hanya 11 % yang berizin sesuai peruntukannya, 133,5 juta hektar dikuasai pemodal tanpa izin. Kekayaan kita yang dibawa keluar negeri tiap tahun 20000 trilyun,” bebernya.

Diungkapkan pula, Data KPA tahun 2013 ada 369 konflik agraria, luasan 1.281.660,09 hektar, melibatkan 139.874 keluarga petani. “Itulah akibat dari konsep Pembangunan yang hanya memberikan ruang kepada modal asing, meninggalkan filosofi Pancasila, Pasal 33 UUD Proklamasi 1945 dan Cita-Cita Nasional Bangsa Indonesia,” tandasnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

12
Mar
14

Ekonomi : UU Perdagangan Langgar Konstitusi

Pelanggaran Konstitusi Dalam UU Perdagangan

Oleh: Indonesia for Global Justice & IKAPPI
Pengantar
Pengesahan Undang-undang Perdagangan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah pada dasarnya tidak mengubah wajah kolonialisme dari undang-undang perdagangan terdahulu. Hal ini karena pasal-pasal yang diatur dalam UU Perdagangan yang baru merupakan pengadopsian dari ketentuan perjanjian perdagangan internasional, yakni WTO. Ketentuan WTO merupakan suatu bentuk aturan neo-kolonialisme yang mendorong liberalisasi perdagangan sehingga mengakibatkan hilangnya kedaulatan Negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya akibat komitmen yang diikatkannya. Oleh karena itu, UU perdagangan berpotensi melanggar Konstitusi. Berikut merupakan analisis IGJ mengenai pelanggaran UU Perdagangan terhadap Konstitusi:
NO
PELANGGARAN KONSTITUSI
PASAL DALAM UU PERDAGANGAN
PENJELASAN
1. UU Perdagangan telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi pelaku usaha kecil (petani, nelayan, dan UMKM).

  • Prinsip non-diskriminasi yang diterapkan dalam UU perdagangan terhadap seluruh pelaku usaha telah merugikan petani, nelayan, dan UMKM ketika harus berhadap-hadapan secara langsung dengan pelaku usaha yang lebih besar. Perbedaan yang sangat besar diantara mereka mengakibatkan petani, nelayan, dan UMKM tidak akan mampu bersaing secara setara dalam medan perdagangan bebas yang berjalan hari ini. Hal ini akan berdampak terhadap kesejahteraan serta kelangsungan atas usaha yang menjadi penghidupan petani, nelayan, dan UMKM.
  • Oleh karena itu, Negara seharusnya memberikan perlindungan bagi petani, nelayan, dan UMKM secara eksklusif dengan perlakuan khusus terhadap mereka. Dan hal ini telah dilindungi dalam Konstitusi.
Pasal 28 H ayat (2) Konstitusi: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 2 huruf c: kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas – adil dan sehat.

Penjelasannya: Yang dimaksud dengan asas adil dan sehat adalah adanyakesetaraan kesempatandan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang bersama.
Dalam penjelasannya disebutkan mengenai makna adil dan sehat ini adalah perwujudan dari kesetaraan kepada setiap pelaku usaha. Hal ini kemudian dapat mendiskriminasi pelaku usaha kecil yang secara kemampuan tidak akan bisa bersaing secara setara dengan pelaku usaha lainnya yang lebih besar.
Pasal 14 ayat (1):Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Sarana Perdagangan, tentang frasa kesetaraan terhadap pasar rakyat. Hal ini sama saja mensejajarkan pasar rakyat dengan pasar-pasar modern yang secara nyata telah menghancurkan keberadaan pasar rakyat.
Pasal 20 ayat (1): Penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasawajib didukung tenaga teknis yang kompetensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan tenaga teknis yang kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan jasa tertentu diwajibkanmemiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdagangan jasa. yang menyebutkan penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten. Maksudnya adalah wajib memiliki sertifikasi. Lalu bagaimana dengan usaha jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dengan keahlian yang didapat dari pengalaman otodidak?
Pasal 57 ayat (1): Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

  1. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  2. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
Pasal 57 ayat (2): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
Standarisasi. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang akan kesulitan memenuhi SNI. Mengingat dukungan yang diberikan pemerintah sangat minim. Hal ini akan semakin mendiskriminasikan pelaku usaha rakyat ketika tidak mampu berhadapan dengan pelaku usaha besar yang diperlakukan sama.
Pasal 113: Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar. Ketentuan Pidana, tentang barang yang diperdagangkan tidak memenuhi SNI. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI.
2. UU Perdagangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kelompok rakyat ekonomi rentan sehingga menghilangkan tanggung jawab Negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melindungi hak-hak dasar kelompok masyarakat rentan yang dirugikan dari praktik perdagangan bebas.

  • Praktek perdagangan bebas yang merugikan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan UMKM, semakin dilanggengkan dengan keberadaan UU Perdagangan. Bahkan aturan perlindungan kepentingan nasional terhadap ancaman perdagangan bebas seakan sengaja dibuat mengambang dan tidak mengikat kuat secara hukum. Sehingga menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.
  • Hal ini akibat pengikatan komitmen terhadap berbagai perjanjian perdagangan internasional yang tidak dapat dilanggar sehingga menghilangkan kedaulatan pemerintah dalam menetapkan isi dari regulasi nasional yang mampu melindungi kepentingan nasional secara tegas, kuat, dan mengikat. Inilah yang akhirnya menyebabkan hilangnya tanggung jawab Negara dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana amanat dari konstitusi.
Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 I ayat (1):Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.
Pasal 13 ayat (2) huruf a: Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

  1. Pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat.
Dalam Pasal ini tidak melibatkan pedagangan pasar tradisional dalam rencana pembangunan/revitalisasi pasar rakyat. Hal ini telah menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi pedagangan tradisional dimana selama ini hak-haknya hilang setelah revitalisasi pasar rakyat dilakukan oleh Pemerintah.Tidak adanya partisipasi pedagang tradisional dalam rencana revitalisasi pasar telah menghilangkan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum dimana pedagang tradisional berhak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya.
Pasal 14 ayat (3):Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Pengaturan zonasi mengenai keberadaan pasar modern selama ini tidak memberikan dampak positif, bahkan pembangunan pasar modern semakin banyak. Hal ini membuktikan pengaturan ke dalam Kepmen ataupun Perpres tidak akan cukup kuat mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga pengaturan zonasi ke dalam peraturan presiden telah menimbulkan hilangnya jaminan kepastian hukum bagi pedagang tradisional.
Pasal 25 ayat (3): barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.Penjelasan: yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi factor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud denganbarang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
Pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Suatu hal yang strategis bagi kesejahteraan rakyat Hanya ditetapkan melalui peraturan presiden yang secara hirarki lebih rendah dari PP. Hal ini mengakibatkan hilangnya jaminan kepastian hukum masyarakat dalam upaya melindungi kepentingan nasional.
Pasal 26 ayat (3): Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistic, serta pengelolaan ekspor dan impor. Ayat (3): pentingnya suatu tindakan penjaminan pasokan dan stabilisasi harga hanya ditetapkan dengan Kepmen. Sehingga jaminan kepastian hukum bagi masyarakat tidak ada.
Pasal 35 ayat (2): Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Larangan dan Pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa. Ayat 2 hanya ditetapkan dengan Perpres. Secara hirarki lebih rendah dari PP. Hal ini menyebabkan hilangnya kepastian hukum masyarakat dalam mendapatkan perlindungan dari praktik perdagangan bebas demi kepentingan nasional. Seharusnya pelarangan dan pembatasan perdagangan tersebut dijelaskan secara memadai dalam undang-undang dan PP.
Pasal 50 ayat (2): Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untukkepentingan nasional dengan alasan:

  1. Untuk melindungi keamanan nasionalatau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat.
b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan/atau Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor. UU ini tidak menjelaskan secara memadai terkait alasan kepentingan naisonal untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum. Sehingga kepastian hukum dalam hal ini menjadi abu-abu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani, nelayan, dan UMKM akibat dampak buruk praktik perdagangan bebas belum terakomodir dalam aturan tersebut.
Pasal 54 ayat (1): Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

  1. Untuk melindungi kepentingan nasional atau kepentingan umum, dan/atau
b. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
Pasal 54 ayat (3): Pemerintah dapat membatasi impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  1. Untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
Untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.
tidak ada penjelasan yang memadai dalam konteks melindungi kepentingan nasional sehingga jaminan kepastian hukum dari pasal ini tidak ada.
Pasal 57 ayat (2): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.Pasal 57 ayat (4): Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

c/ Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional.
Ketentuan ini tidak dibarengi dengan ketentuan yang dapat memberikan fleksibilitas waktu bagi pelaku usaha kecil untuk memenuhi kewajibannya (masa transisi). Sehingga hal ini menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil.
Pasal 66: Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui system elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada dasarnya ketentuan ini telah diatur tersendiri melalui UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Benturan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pasal 83: Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2)dapat berkonsultasidengan DPR. Kerjasama Perdagangan Internasional. Dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum dimana sifat dari konsultasi sangat tidak mengikat. Seharusnya konteksnya adalah memberikan persetujuan dalam perundingan.
Pasal 84 ayat (1): Setiap perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada DPR paling lama 90 hari kerjasetelah penandatanganan perjanjian.Pasal 84 ayat (7): Peraturan presiden mengenai pengesahan perjanjian perdagangan internasional sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukankepada DPR. Penyampaian perjanjian perdagangan internasional setelah penandatanganan perjanjian oleh Pemerintah semakin tidak memberikan jaminan kepastian hukum, dimana kontrol dari DPR menjadi tidak relevan mengingat kemudian ada ketentuan yang secara tersendiri pemerintah dapat mengesahkan melalui Perpres sehingga kewenangannya menjadi amat luas.Pada ayat 7, pengesahan perjanjian perdagangan internasional melalui perpres sifatnya hanya pemberitahuan kepada DPR.
Pasal 85 ayat (2): Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan peraturan presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional. Sangat tidak memberikan kepastian hukum, khususnya mengenai pengesahan melalui Perpres dimana hanya akan menjadi subyektifitas pemerintah dalam menentukan kepentingan nasional. Seharusnya DPR juga memiliki kewenangan untuk dapat membatalkan pengesahan perjanjian perdagangan internasional yang dibuat dengan Perpres. Dan sifatnya mengikat.
Pasal 113: Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar. Ketentuan Pidana, tentang barang yang diperdagangkan tidak memenuhi SNI. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI.
3. UU Perdagangan telah menghilangkan hak-hak petani, nelayan, dan UMKM untuk mendapatkan perlindungan dan melakukan pembelaan untuk mempertahankan kepentingannya.

  • Dalam hal pengambilan kebijakan perdagangan yang akan berdampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyararakat, Negara tidak melibatkan petani, nelayan, dan UMKM sebagai unsur utama. Terlebih lagi pengadopsian mekanisme perlindungan dan pengamanan perdagangan yang diambil dari perjanjian WTO sama sekali tidak mencerminkan suatu mekanisme yang diperuntukan bagi perlindungan pelaku usaha kecil. Hal ini karena mekanisme WTO diperuntukan bagi perusahaan multinasional yang dirugikan dari kebijakan sebuah Negara yang melakukan proteksi terhadap kepentingan nasionalnya.
  • Oleh karena itu, setiap warga Negara mempunyai hak untuk melakukan pembelaan dan memperjuangkan haknya demi mempertahankan kepentingannya. Hal ini telah dilindungi di dalam Konstitusi.
Pasal 28 C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum.
Pasal 67 ayat (3): Kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

  1. Pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional;
  2. Pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh Negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut;
  3. Pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi Negara lain;
  4. Pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat;
  5. Pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor;
  6. Pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh Negara lain.
Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan. Tidak mengatur tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan bagi pelaku usaha kecil yang terkena dampak dari perdagangan bebas. Karena aturan ini mengadopsi dari WTO sehingga aspek-aspek pembelaannya sangat pro terhadap mekanisme pasar dan industri besar.
Pasal 70 ayat (1): Dalam hal terdapat produk impor dengan harga yang lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan anti-dumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut. tidak menjadikan pelaku usaha kecil sebagai salah satu actor utama dalam perdagangan yang juga mengalami kerugian dari praktek perdagangan bebas.
Pasal 97 ayat (3): Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsure:

  1. Pemerintah
b. Lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan.
  1. Lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan.
d. Lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen.
e. Pelaku usaha atau asosiasi usaha di bidang perdagangan
  1. Akademisi atau pakar di bidang perdagangan.
Komite Perdagangan Nasional. Tidak melibatkan unsur kelompok masyarakat rentan seperti kelompok koperasi petani, nelayan, dan UMKM dalam menetapkan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan.
4. UU Perdagangan telah menghilangkan kedaulatan rakyat untuk dapat mempertahankan penghidupannya.

  • Pembukaan pasar telah mendorong lonjakan impor yang akhirnya menyingkirkan keberadaan produk lokal yang kalah bersaing dengan produk impor. Selain itu, pembukaan pasar tidak lagi mewajibkan pemerintah untuk mengutamakan produksi dalam negeri sebagai satu-satunya sumber dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Pengelolaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan strategis menjadi hilang. Sehingga pilihan impor selalu menjadi jalan keluar.
  • Hal ini kemudian berdampak terhadap pelaku usaha kecil lokal yang semakin tersingkir perannya dan pada akhirnya menghilangkan sumber penghidupannya. Kedaulatan rakyat atas ekonominya menjadi hilang.
Pasal 28A ayat (1): Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 26 ayat (1)Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
  • Ayat (1): Pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Dalam hal ini pasal 26 hanya merujuk pada kondisi tertentu, dimana hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian terhadap perlindungan kesejahteraan masyarakat dalam mempertahankan kehidupannya.
  • Ayat (3): tidak ada jaminan dari Negara untuk memastikan ketersediaan barang pokok dari produksi dalam negeri dan menghentikan ketergantungan terhadap impor.
Pasal 57 ayat (4):Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:c/ Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional.

Pasal 57 ayat (7): Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dikenai sanksi administrative berupa penarikan barang dari distribusi.
Pelaku usaha kecil akan sulit mempertahankan keberlangsungan usahanya yang merupakan sumber penghidupannya ketika tidak mampu memenuhi standarisasi yang ditetapkan akibat tidak adanya waktu yang relevan untuk beradaptasi dengan ketentuan standarisasi, akhirnya hanya akan menjadikan pelaku usaha kecil korban dari pelaksanaan pasal tersebut.
5. UU Perdagangan telah menghilangkan jaminan dan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.Berdasarkan Point 5 diatas, ketika kedaulatan rakyat telah hilang dalam mempertahankan kepentinganya, dalam halini adalah sumber-sumber penghidupan ekonominya, maka hal ini sudah tentu juga telah menghilangkan jaminan perlindungan terhadap hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat.

Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (4) dan ayat (7).
6. UU Perdagangan telah melanggar kedaulatan ekonomi nasional. Bahwa esensi dari pengaturan perdagangan dalam uu ini didasari pada semangat liberalisasi ekonomi, bukan kepada semangat ekonomi kerakyatan yang didasari pada Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 33 ayat (1):Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3): bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 13 ayat (1):Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Frasa ‘peningkatan daya saing’ telah mengarahkan perekonomian nasional dilakukan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan yang menganut persaingan bebas. Pemerintah telah mendorong perekonomian nasional masuk ke dalam jebakan kompetisi bebas. Sehingga daya saing tidak sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjadi unsur utama dalam kedaulatan ekonomi rakyat sebagaimana dilindungi dalam Konstitusi.
baca juga :

UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing – Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-uu-perdagangan-karpet_19.html?m=0

08
Mar
14

Kemahasiswaan : Piagam Suryakencana, Konsolidasi Penyelamatan Konstitusi

Konsolidasi Penyelamatan Konstitusi Telurkan Piagam Surya Kencana

Fadlan Syiam Butho
5 Mar 2014 19:10:30
Konsolidasi Penyelamatan Konstitusi Telurkan Piagam Surya Kencana

Konsolidasi Penyelamatan Konstitusi (Foto: Aktual.co/Fadlan Syiam Butho)
Jakarta, Aktual.co — Mahasiswa dari berbagai daerah yang bersatu dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) telah menyepakati hasil pertemuan di Cianjur.

Kesepakatan itu diberi nama Piagam Surya Kencana. Nama Surya Kencana diambil dari kultur masyarakat dari daerah yang menjadi tuan rumah dalam konsolidasi ini, yakni Cianjur, Jawa Barat.
“Piagam ini akan menjadi alasan gerak kita depan. Dalam piagam, kami tekankan untuk menyelamatkan Indonesia terutama kekayaan sumber daya alamnya lewat menyelamatkan konstitusi terlebih dahulu,” ujar Juru Bicara Komando, Boma Angkasa, Rabu (5/3).
Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi salah satu fokus mahasiswa kali ini. Karena amandemen tersebut telah memberikan pintu masuk bagi para penjajah asing yang merampok kekayaan Indonesia yang didasari oleh konstitusi.
“Amandemen UUD 1945 terutama pada pasal 33 telah membuka pintu penindasan asing. Karena dari dasar itu, maka lahirlah UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, sehingga melanggengkan penjajahan gaya baru di Indonesia,” tambah mahasiswa Universitas Pamulang.
Maka dari itu, mahasiswa menegaskan akan terus bergerak untuk merontokan rezim yang melindungi kepentingan asing dan menindas rakyat Indonesia.
“Dengan semangat Pembukaan UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, dan Tri Sakti maka kami bersumpah untuk terus menggalang kekuatan demi kedaulatan bangsa,” tegas Boma menutup.
Ari Purwanto

Konsolidasi Aktivis Komando Hasilkan Piagam Surya Kencana

By admin on March 7, 2014  

Ahmad Fauzan Sazli

06 03 2014 KomandoCIANJUR, KabarKampus- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia Indonesia (Komando) telah menggelar petemuan nasional di Universitas Surya Kencana (Unsur), Cianjur Jawa Barat, dari tanggal 03 – 05 Maret 2013. Pertemuan yang diikuti mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia ini menghasilkan dua kesepakatan yakni Piagam Surya Kencanya dan komitmen gerak.

Boma Angkasa, juru bicara Komando mengatakan, dua kesepakatan yang mereka hasilkan tersebut,  berdasarkan kesadaran bahwa selama ini penjajahan yang ada di Indonesia telah dilindungi oleh konstitusi. Dimana amanden pasal 33 UUD 1945 akhirnya melahirkan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

Ia menjelaskan, piagam Surya Kencana tersebut menyatakan, bahwa diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen merupakan bukti nyata penghianatan terhadap konstitusi. Hal itu karena buah hasil dari amandemen UUD 1945 dari pertama sampai keempat secara nyata membuka pintu penjajahan yang bertolak belakang dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Falsafah Bangsa.

“Hal inilah yang menjadi alasan bahwa Amandemen UUD 1945 tidak dapat mempunyai daya imunitas terhadap penjajahan saat ini,” ungkap Boma.

Oleh karena itu, menurut Boma, langkah gerak yang akan mereka lakukan adalah pada tanggal 19 Maret 2014 mendatang akan mereka jadikan momentum untuk mengakumulasi kekuatan dari setiap wilayah di Indonesia.

“Kemudian tanggal 24 Maret adalah waktu dimana kekuatan massa akan masuk ke Jakarta,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret 2014 mendatang akan menjadi pesta besar yang akan mereka gelar demi selamatnya konstitusi Indonesia

 

Selain Piagam Surya Kencana, Mahasiswa Juga Sepakat Bergerak Bersama

6 Mar 2014 16:32:29
Selain Piagam Surya Kencana, Mahasiswa Juga Sepakat Bergerak Bersama

Konsolidasi Penyelamatan Konstitusi (Foto: Aktual.co/Fadlan Syiam Butho)
Jakarta, Aktual.co — Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) telah selesai diselenggarakan.Dalam konsolidasi yang digelar sejak tanggal 3-5 Maret 2014 kemarin, mahasiswa telah menelurkan Piagam Surya Kencana yang menegaskan penolakan terhadap keterjajahan Indonesia.”Penjajahan terhadap Indonesia telah dilindungi oleh UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Hal itu diawali dengan diamandemennya Pasal 33 dalam UUD 1945,” papar Koordinator Komando Cianjur, Yana Sopyan di Cianjur, Kamis (6/3).

Selain Piagam, mahasiswa juga menetapkan langkah gerak nyata.

“19 Maret kami akan akumulasi kekuatan mahasiswa sebagai pra kondisi aksi besar nanti. Dan pada 24 Maret, mahasiswa masuk ke Ibu Kota (Jakarta) untuk melakukan aksi pada 25 Maret,” ujar Koordinator Komando Palembang, Febri di kantor LBH Cianjur. Kamis (6/3).

Febri juga berkata mahasiswa akan terus berkonsolidasi agar jumlah masa akan semakin besar.

Ari Purwanto



Blog Stats

  • 2,001,148 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers