Posts Tagged ‘politics

25
Oct
14

PILKADA : Kontroversi e-Voting

Logo PARRINDO

E-voting Pilkada Hanya Keputusan Genit dan Sekadar Fesyen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2002-2007, Chusnul Mar’iyah, mengkritik deras penggunaan electronic voting (e-voting) yang disebutkan dalam Peraturan Pengganti Pemerintah Undang-undang (Perppu) Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Menurut Chusnul, e-voting di Indonesia hanyalah keputusan genit dan sekadar fesyen. “Karena model penghitungan suara ala Indonesia itu paling demokratis di dunia. Kenapa? Karena dia dihitung di TPS (tempat pemungutan suara),” ujar Chusnul di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Penghitungan suara di TPS, beber Chusnul, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung menghitung secara mandiri dan melihat bukti-buktinya secara nyata. Dengan model pemilihan dan penghitungan di TPS, masyarakat bisa langsung menghitung dan melihat kertas suara yang dihitung.

Ditambah lagi, lanjut Chusnul, pengunaan e-voting tersebut melibatkan asing karena yang memprosesnya adalah Google Singapura. Ini tentu saja mengganggu kedaulatan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen.

“Kalau zaman saya dulu tidak ada satupun orang asing. Jadi itu cuma ‘fesyen’, genit. Itu cuma keputusan genit-genitan,” kritik Chusnul.

Lagi pula, lanjut dia, sistem Pemilu Indonesia tidak bisa disamakan dengan Pemilu di luar negeri. Inggris saja sebagai negara yang paling tua melakukan Pemilu, menggunakan sistem manual dimana surat suaranya dihitung oleh seorang ‘teller’ di Town Hall.

“Amerika? Jangan ikuti Amerika semua. Karena dia juga yang akan jual (alat e-voting). Sistemnya distrik. Kita sistemnya proporsional dengan banyak partai,” tukas Chusnul seraya menambahkan masyarakat Indonesia adalah belum siap teknologi dan tingkat kepercayannya masih rendah.

Sebelumnya, dalam Perppu yang diterbitkan Presisen 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan penggunaan e-voting dalam pemilihan gubernur, bupati dan wali kota jika memungkinkan.

Berita Lainnya

20
Oct
14

Politik Ekonomi : Badan Usaha Milik Rakyat ?

Opini

Oleh: Justiani (Liem Siok Lan)*

 

Tulisan Tanri Abeng di Kompas 10 Oktober 2014 berjudul ‘Solusi Tuntas Utang Negara’ intinya menawarkan agar sejumlah BUMN prima yang mewakili 97% aset dan 99,8% profit dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori holding yang lantas dipoles, dibedaki, dilipstiki biar cantik untuk dijual ke pasar modal (istilah manajemennya depolitisasi, debirokratisasi, delink asset, derailing, profitisasi, public offering, dan seterusnya) untuk melunasi hutang NKRI selama lima tahun pemerintahan Jokowi.

 

Gagasan tersebut, secara manajemen tepat sekali, namun dari kerangka (sudut pandang) Trisakti Bung Karno, salah sasaran. Karena ketika dijual, dapat dipastikan pembelinya bukan 99,9% rakyat Indonesia, mengingat pemain pasar modal dengan semua derivatifnya hanya 0,02% rakyat Indonesia (elite) sementara mayoritas rakyat 99,8% aktivitasnya sektor informal dan UMKM yang tidak pernah bermain di sektor spekulatif ekonomi tersebut.

Sepakat dengan Tanri perlunya dilakukan depolitisasi, debirokratisasi, delink asset, derailing, profitisasi, public offering, dan seterusnya, namun sebelumnya wajib diadakan dulu restrukturisasi korporasi (corporate restructuring) dari BUMN menjadi BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat), sesuai dengan tuntutan proses demokratisasi ekonomi,  dengan cara menyuntikkan dua (2) hal yakni  pertama  teknologi kerakyatan yang canggih (state of the art),  dan kedua model keuangan yang mengubah kepemilikan negara menjadi kepemilikan rakyat secara ‘koopetitif’. (kooperatif sekaligus kompetitif)

Inilah esensi dari networking economics (people cybernomics) dimana transformasi dari model konglomerasi menjadi aglomerasi kerakyatan melalui teknologi skala kecil-kecil mandiri yang dirangkai dengan jaringan telematika sehingga tetap memiliki ‘value’ raksasa sebagaimana disarankan oleh Tanri dengan pembentukan holding company agar skala (volume) dari segi asset maupun income (revenue) juga besar.

Jokowi mewakili CEO NKRI (Negara Korporasi Rakyat Indonesia) tinggal tandatangan dengan Mark Zuckenberg pemilik (CEO) facebookuntuk melakukan public offering ke 10 (sepuluh) pasar uang global. Ketika BUMR berbasis telematika sudah dilaksanakan dengan merujuk paradigma baru yang go green, go clean, blue energy, zero waste, balance food and energy, organic, agglomerative model, dan environmental accounting system, dan lainnya yang semuanya dimiliki Indonesia sebagai berkah Tuhan YME. Hal serupa dilakukan oleh  RRC sehingga dapat memposisikan cadangan devisanya sebesar USD 3 Triliun  dengan cara perusahaan-perusahaan RRC membuka marketing office di USA dan Eropah lalu melakukan public offering di top ten money markets. 

Kapitalisme Kerakyatan

Inti soalnya, BUMN telah menyimpang dari missi awal untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. BUMN kini malah jadi sapi perahan partai dan elit yang berkuasa. Bahkan, ratusan BUMN menurut Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, adalah ciri negara otoriter (komunis) karena negara ikut berbisnis, seharusnya seperti RRC, rakyatnya disantuni sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, diberi pekerjaan, bukan sebaliknya rakyatnya harus tender melawan BUMN seperti macan dan kambing diadu dalam satu kandang sehingga rakyatnya penyet.

Alhasil hampir semua BUMN menjadi pemain rente-ekonomi dari rakyatnya yang ngesubkontrak berbagai pekerjaan. Kalau BUMN, proyek negara, pinjam dari bank negara, kalau rugi yang nanggung negara, sementara rakyat ngutang sendiri kalau rugi asetnya disita.

Sebenarnya, dalam economy circle (lingkaran ekonomi) di era pasar bebas, dimana kekuatan kapital sangat dominan, maka peran pemerintah adalah penyeimbang lingkaran ekonomi tersebut. Yang kalau diterjemahkan secara kongkrit, maka tugas besar pemerintah adalah pelindung lapisan masyarakat yang paling bawah melalui berbagai bentuk insentif kesejahteraan sosial ekonomi (welfare program) tidak hanya melalui sumbangan pajak dari mereka yang kuat. Namun lebih dari itu melalui korporasi kerakyatan yang terorganisir dengan sistem berbasis telematika dan multimedia sehingga rakyat juga bisa merasakan nilai tambah secara langsung tanpa melalui tangan-tangan elite politik dan partai-partai ataupun manajemen atas nama negara yang terbukti korup.

Bagi Indonesia sesungguhnya sangat relevan dengan model koopetitif, bahkan para pendiri Republik sudah mencanangkan secara nyata dalam bentuk BUMN dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa. Namun karena tuntutan jaman, bentuk BUMN dan Koperasi perlu direstrukturisasi menjadi BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat). BUMR yang berbasis manajemen online yang ramping, efisien, kualitas standard, dan kompetitif. Inilah model ‘kapitalisme kerakyatan’ yang pada esensinya juga berupa ‘sosialisme demokrat’.

Bisnis kerakyatan yang terorganisir dengan manajemen digital inilah bentuk demokrasi kerakyatan yang sesungguhnya, karena rakyat ikut aktif dalam kegiatan bisnis yang menyangkut nasib dan kehidupannya melalui manajemen dan teknologi yang mampu bersaing dengan korporasi secara global. Teknologi telematika & multimedia yang memungkinkan rakyat kembali berkuasa telah diramalkan akan menjadiplatform masyarakat digital masa depan. Inilah esensi dari people cybernomics.

Kebebasan Sesungguhnya

Dengan cara ini gagasan untuk melahirkan kesetaraan dalam bidang politik otomatis menjadi teruji secara obyektif rasional.   Bangsa ini menyia-nyiakan berkah Tuhan berupa negeri khatulistiwa yang menjadi paru-paru dunia, plus menyia-nyiakan peluang yang didatangkan globalisasi. Padahal globalisasi akan terus berjalan tak peduli Indonesia siap atau tidak siap.  Bangsa ini tidak memanfaatkan kemajuan tehnologi terlebih dibidang ICT dan Multimedia.

Dengan rancang bangun perekonomian yang mensinergikan kekuatan global dengan kerakyatan tanpa beban manajemen politik negara yang sarat korupsi, maka bangsa kita akan masuk dalam era baru yaitu era kesetaraan dibidang ekonomi yang ikutannya adalah kesetaraan dalam bidang politik. Disanalah nanti demokrasi dalam arti kedaulatan rakyat (hak tertinggi untuk  mengatur negara) dapat diwujudkan tanpa tirani.

Kelak akan terwujud kebebasan (liberal) dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kebebasan bagi segenap rakyat Indonesia dalam kesetaraan, tanpa mengurangi atau mengganggu hak orang lain.

Sehingga liberalisasi yang kita laksanakan bukanlah liberalisasi tanpa kesetaraan ibarat mencampur antara “kambing dan macan”, sebagaimana selama ini.  Sementara di negara asal paham liberalisme sendiri, sudah memberi perlindungan kepada si kecil yaitu dengan Undang-undang Anti Monopoli, Anti Trust, Anti Dumping dan lainnya.

Dan yang terpenting, pesan yang disampaikan dalam startegi Samudra Biru (Blue Ocean Strategy)  adalah sikap kepemimpinan, yang harus pandai mengubah segala macam persoalan menjadi peluang dan tantangan. Disini diharapkan kepemimpinan Jokowi yang yang tegas dan berwawasan global namun tetap kerakyatan.

Inilah impian Trisakti Bung Karno dapat diwujudkan pada era revolusi senyap (silence revolution) yang didorong oleh telematika dan multimedia, sebagaimana kemenangan Jokowi yang diusung oleh gerakan netizens WNI se dunia yang mayoritasnya apolitis menjadi aktivis pembawa perubahan dahsyat akan perbaikan.

Mustahil lahir kesetaraan dalam bidang politik tanpa adanya jaminan kesetaraan dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Inilah soal utama negara ini ketika bicara demokrasi tanpa menyentuh esensi pemerataan sumberdaya untuk rakyat selama ini. Inilah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sejati. Inilah solusi revolusi mental melalui sistem yang berpihak kepada kerakyatan dan bertaraf global.

Hutang NKRI

Soal hutang NKRI ada banyak cara mudah untuk melunasi asalkan Jokowi siap membalik paradigma dan memposisikan Indonesia, sang paru-paru dunia, untuk kembali hijau dan menghasilkan oksigen bagi dunia.

1. Debt Swap dengan negara-negara penghasil CO2 untuk program pendidikan hijau (green revolution through education), kesehatan preventif ‘back to nature’, poverty alleviation through conglomerative paradigm shift into agglomerative model,  industries transformed into green business,  local wisdom cultural promotion, green island model, global environmental accounting system model in Indonesia, dan masih seabreg agenda global yang ramuannya dimiliki Indonesia.

2. Tagihan Carbon Credit dari pergeseran bisnis lama menjadi green business yang menerapkan berbagai teknologi penghematan, teknologi pemurnian, teknologi enzyme, teknologi nano, dan lainnya untuk aplikasi banyak sektor yang semuanya menyelamatkan bumi serta seisinya.

3. Program Penghijauan berbasis telematika, sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Papua New Guinea, dimana pohon-pohon dipasangichips (seperti simcard) sehingga penghasilan oksigen bisa dipantau lewat satelit oleh software dimana saja, dengan bisnis model yang mensinergikan tanaman pangan dan tanaman energi mengacu kepada model hutan amazone yang masih perawan, dimana sudah dimodelkan suatu ekosistem yang komplit dari berbagai organisme nano, micro, mini, meso, sampai mega cosmics yang semua mempunyai peran dalam keterkaitan holistik.

Akan dengan senang hati Go Green Go Clean bersama Algore Foundation membantu merestrukturisasi hutang NKRI kepada negara-negara penghasil CO2 terbanyak di dunia yang sekarang menjadi pemberi kredit kepada NKRI melalui dasar penerapan environmental accounting system, dimana Oksigen dihitung, dan Indonesia paru-paru dunia belum pernah memperhitungkannya,  hal mana  sudah disepakati dunia.

Hal tersebut sudah pernah kami sampaikan kepada Presiden SBY, dan beliau sangat apresiasi, serta antusias dengan komitmen menurunkan emisi 26% yang ditandatangani di Earth Summit, sayangnya pemahaman tidak komprehensif karena peradigma lama yang polutif, ekstraktif eksesif, konglomeratif yang bertentangan dengan paradigma baru tersebut tidak disinkronkan sehingga hambatan lebih dominan daripada kesuksesan yang dijanjikan SBY kepada dunia. Semoga Jokowi bisa menjadi penyelamat bagi stigmatisasi tentang ‘SBY The Liar’.

* Penulis Direktur Eksekutif Go Green Go Clean Indonesia dan Direktur Eksekutif LP3ES Consultant. 

18
Oct
14

Kenegarawanan : Manifesto Politik Rakyat Indonesia

Manifesto Politik (Manipol) Rakyat Indonesia

Kamis, 16 Oktober 2014 – 20:36 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Manifesto Politik (Manipol) Rakyat Indonesia

Menyongsong peralihan rezim kepemimpinan negara 20 Oktober 2014 dan peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2014, sertamenimbang pentingnya Strategi Ketahanan Bangsa (1) Kehidupan Agama tidak Rawan, (2) Kehidupan Ideologi tidak Retak, (3) Kehidupan Politik tidak Resah, (4) Kehidupan Ekonomi tidak Ganas, (5) Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar, (6) Kehidupan HanKamNas tidak Lengah, (7) Kehidupan Lingkungan tidak Gersang, maka TRISAKTI dan NAWACITA sebagai kerangka kerja pemerintahan JokoWi-JK 2014-2019 perlu juga perkuatan upaya-upaya optimal berupa harmonisasi politik TRISTRATEGI Bina Mental Kebajikan Negarawan Kerakyatan yang cakupi implementasi kearifan lokal yang juga jatidiri bangsa sebagai berikut :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Harmonisasi tersebut diatas adalah tumpuan arah kepastian bagi keterpaduan TRIMATRA (NawaCita-1), pemberdayaan TRIKARYA  yakni (a) Peningkatan Kecerdasan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Penegakan Kedaulatan Rakyat, dan capaian TRICITA kenegaraan (a) Indonesia Mulia (2015-2025) terkait Indonesia Pintar (NawaCita-5), (b) Indonesia Bermartabat (2025-2035) senafas dengan Indonesia Kerja (NawaCita-5), (c) Indonesia Sejahtera Lahir & Bathin (2035-2045) seiring dengan Indonesia Sejahtera (NawaCita-5) menuju Indonesia Jaya pada saat 100 tahun Indonesia Merdeka 2045.

Jakarta, 17 Oktober 2014

Badan Musyawarah Koalisi Rakyat Indonesia

(1) Pandji R Hadinoto, (2) HR Abdi Rakyat,
(3) Andre Lukman, (4) Urai Zulhendrie
(5) Abdul Halim, (6) Arie Wiryawan Al Rasyid, (7) Erwin Broto Amidarmo, (8) Sucipto Harimurti, (9) Alif Kamal, (10) Gigih Guntoro, (11) Joyo Priyoski, (12) Suyanto Ducko, (13) Ki Bondan, (14) Adipurnawidgdo, (15) Surya Hadjar, (16) Suryadi, (17) Dharmo L Mertaperwira, (18) Rohadi Subardjo, (19) Greg Wisnu Rosariastoko, (20) RDK Errianto, (21) Bagus Satriyanto, (22) Ali Koesno Soeryoprojo, (23) Jimmu Goh, (24) Regina Oesman, (25) J. Sandjaja Darmawan, (26) Igbal Daut Hutapea, (27) Ading Sutisna, (28) Rizky Tri

Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-manifesto-politik-manipol-rakyat-indonesia.html#ixzz3GTkWge79

http://forum.viva.co.id/showthread.php?t=1777012

Sejarah Bung Karno Melawan Kepentingan Asing


alt

Di tahun 1960, Sukarno bikin gempar perusahaan minyak asing, dia panggil Djuanda, dan suruh bikin susunan soal konsesi minyak “Kamu tau, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentiken, dihancurleburken dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak” urai Sukarno di depan Djuanda.

Lalu tak lama kemudian Djuanda menyusun surat yang kemudian ditandangani Sukarno. Surat itu kemudian dikenal UU No. 44/tahun 1960. isi dari UU itu amat luar biasa dan memukul MNC (Multi National Corporation). “Seluruh Minyak dan Gas Alam dilakukan negara atau perusahaan negara”.

Inilah yang kemudian menjadi titik pangkal kebencian kaum pemodal asing pada Sukarno, Sukarno jadi sasaran pembunuhan dan orang yang paling diincar bunuh nomor satu di Asia. Tapi Sukarno tak gentar, di sebuah pertemuan para Jenderal-Jenderalnya Sukarno berkata “Buat apa memerdekakan bangsaku, bila bangsaku hanya tetap jadi budak bagi asing, jangan dengarken asing, jangan mau dicekoki Keynes, Indonesia untuk bangsa Indonesia”.

Ketika laporan intelijen melapori bahwa Sukarno tidak disukai atas UU No. 44 tahun 1960 itu Sukarno malah memerintahkan ajudannya untuk membawa paksa seluruh direktur perusahaan asing ke Istana. Mereka takut pada ancaman Sukarno. Dan diam ketakutan.

Quote:
Pada hari Senin, 14 Januari 1963 pemimpin tiga perusahaan besar datang lagi ke Istana, mereka dari perusahaan Stanvac, Caltex dan Shell. Mereka meminta Sukarno membatalkan UU No.40 tahun 1960. UU lama sebelum tahun 1960 disebut sebagai “Let Alone Agreement” yang memustahilkan Indonesia menasionalisasi perusahaan asing, ditangan Sukarno perjanjian itu diubah agar ada celah bila asing macam-macam dan tidak memberiken kemakmuran pada bangsa Indonesia atas investasinya di Indonesia maka perusahaannya dinasionalisasikan.

Para boss perusahaan minyak itu meminta Sukarno untuk mengubah keputusannya, tapi inilah jawaban Sukarno “Undang-Undang itu aku buat untuk membekukan UU lama dimana UU lama merupaken sebuah fait accomply atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing.

UU 1960 itu kubuat agar mereka tau, bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku, bangsa Indonesia” mereka masih ngeyel juga, tapi bukan Bung Karno namanya ketika didesak bule dia malah meradang, sambil memukul meja dan mengetuk-ngetukkan tongkat komando-nya lalu mengarahkan telunjuk kepada bule-bule itu Sukarno berkata dengan suara keras :”Aku kasih waktu pada kalian beberapa hari untuk berpikir, kalau tidak mau aku berikan konsesi ini pada pihak lain negara..!” waktu itu ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan Permina (sekarang Pertamina) menjadi perusahaan terbesar minyak di dunia, Sukarno butuh investasi yang besar untuk mengembangkan Permina.

Quote:
Caltex disuruh menyerahkan 53% hasil minyaknya ke Permina untuk disuling, Caltex diperintahkan memberikan fasilitas pemasaran dan distribusi kepada pemerintah, dan menyerahkan modal dalam bentuk dollar untuk menyuplai kebutuhan investasi jangka panjang pada Permina.

Bung Karno tidak berhenti begitu saja, ia juga menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat, Sukarno tau apabila Irian Barat lepas maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik, dan ini mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal terbesar Indonesia, di barat Indonesia punya lumbung minyak yang berada di Sumatera, Jawa dan Kalimantan sementara di Irian Barat ada gas dan emas. Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia.

Hitung-hitungan Sukarno di tahun 1975 akan terjadi booming minyak dunia, di tahun itulah Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di Asia , maka obesesi terbesar Sukarno adalah membangun Permina sebagai perusahaan konglomerasi yang mengatalisator perusahaan-perusahaan negara lainnya di dalam struktur modal nasional. Modal Nasional inilah yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengakuisisi ekonomi dunia, di kalangan penggede saat itu struktur modal itu diberi kode namanya sebagai ‘Dana Revolusi Sukarno”.

Kelak empat puluh tahun kemudian banyak negara-negara kaya seperti Dubai, Arab Saudi, Cina dan Singapura menggunakan struktur modal nasional dan membentuk apa yang dinamakan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebuah struktur modal nasional yang digunakan untuk mengakuisisi banyak perusahaan di negara asing, salah satunya apa yang dilakukan Temasek dengan menguasai saham Indosat.

Kelabakan dengan keberhasilan Sukarno menguasai Irian Barat, Inggris memprovokasi Sukarno untuk main di Asia Tenggara dan memancing Sukarno agar ia dituduh sebagai negara agresor dengan mengakuisisi Kalimantan.

Mainan lama ini kemudian juga dilakukan dengan memancing Saddam Hussein untuk mengakuisisi Kuwait sehingga melegitimasi penyerbuan pasukan Internasional ke Baghdad. Sukarno panas dengan tingkah laku Malaysia, negara kecil yang tak tau malu untuk dijadikan alat kolonialisme, namun Sukarno juga terpancing karena bagaimanapun armada tempur Indonesia yang diborong lewat agenda perang Irian Barat menganggur. Sukarno ingin mengetest Malaysia.

Tapi sial bagi Sukarno, ia justru digebuk Jenderalnya sendiri. Sukarno akhirnya masuk perangkap Gestapu 1965, ia disiksa dan kemudian mati mengenaskan, Sukarno adalah seorang pemimpi, yang ingin menjadikan bangsanya kaya raya itu dibunuh oleh konspirasi. Dan sepeninggal Sukarno bangsa ini sepenuhnya diambil alih oleh modal asing, tak ada lagi kedaulatannya dan tak ada lagi kehormatannya.

Kalau SBY sih…….bukan bandingannya Jokowi, terlalu jauh untuk dibandingkan….hehehehe…
On Friday, October 17, 2014 12:07 PM, “Yoseph T Taher ariyanto@bigpond.com [temu_eropa]” <temu_eropa@yahoogroups.com> wrote:

Susilo Bambang Yudoyono-pun tidak punya kerendahan hati seperti yang dipunyai Jokowi ini. Selamat Pak Jokowi, Presiden kita! Horas Bapak Presiden R.I…….!!!

On 17/10/2014 6:50 PM, iwamardi iwamardi@yahoo.de [temu_eropa] wrote:
Setelah dihujat, difitnah, dilecehkan, ….dia tetap menang !

Sekarang Jokowi malahan mendatangi lawan politiknya yang mencidrainya, tanpa berpikir dia akan dilecehkan orang sebagai manusia lemah, atau akan kehilangan gèngsinya .
Adakah selama ini seorang pemimpin bangsa yang semacam ini ?
BK pun, sebagai pemimpin besar bangsa yang jasanya tak ternilai besarnya itupun, tak pernah berbuat begini !
Dibenak Jkw hanya ada satu : kecintaannya yang tidak terbatas kepada tanah air dan bangsanya .
Maka bila sang  Ibu Pertiwi sedang bersusah hati dan air matanya berlinang, tak ada dalam pikirannya kecuali bagaimana sekuat tenaga membuatnya tenang dan gembira lagi !
Untuk itulah dia tak segan2 berbuat sesuatu yang orang lain tak mungkin melaksanakannya karena past dia nilai akan menyinggung  kehormatannya, gèngsinya.
Tapi apa yang diperbuat Jkw ? Kemarin dia “sowan” , berkunjung kerumah Prbw. di Kebayoran dia  bertemu dan berusaha menjadikan suasana panas menjadi sejuk kembali ….dan dia telah berhasil !
Rugikah dia ? Tidak sama sekali. Geste ini telah dengan sekejap mata mengubah suasana atmosfer politik menjadi menyejuk lagi setelah dibakar dalam pilleg, pilpres dan langkah2 derivasinya , protes2 ke KPU. MK dan lain2nya…
Kejadian ini telah “menyulap” temperatur politik di Indonesia kembali ke kenormalannya lagi, udara menjadi sejuk kembali, paling sedikit disekitar para pendukung kedua pihak.
Nama  dan reputasi Jokowi bukannya anjlok karena dianggap lemah, sebaliknya dia dinilai sebagai negarawan yang bijak,cerdas dan dewasa, yang nuraninya penuh dengan rasa welas asih kepada sesama manusia, walau itu lawan politiknya  !
Prbw sendiri mendapatkan hikmah dari langkah Jokowi ini, dengan sambutan positiv dia terhadap kunjungan Jkw ini, dia telah mendapatkan nilai bonus dimasyarakat dan tidak akan menjadi bulan2an lagi, yang mana sangat sukar( atau tak mungkin) lepas dari penilaian buruk masyarakat terhadap sikapnya yang tidak lagi rasional itu.
Sekarang suasana sudah menyejuk, walau orang tahu, tak akan ada perubahan2 sikap politik dari kedua belah pihak.

Jokowi dalam hal ini telah dengan cerdas dan tepat mengaplikasikan ajaran filsafat Jawa peninggalan nenek moyangnya, satu pepatah yang berbunyai :


Menang Tanpo Ngasorake


Artinya: “Menyerang tanpa bala(tentara), sakti tanpa aji2, kaya tanpa harta, menang tanpa merendahkan (lawan).”

 Dia telah menaklukkan dendam,iri dan  kenbencian  dengan kebijaksanaan dan welas asih !

Maju terus pantang mundur dan berhenti Jokowi-JK , dalam mengelola negara RI ini dengan baik demi kesejahteraan Rakyat Indonesia dan Perdamaian Dunia !

iwa

News / Nasional

Aria Bima, “Sutradara” di Balik Pertemuan Jokowi-Prabowo

Jumat, 17 Oktober 2014 | 13:36 WIB
altTRIBUNNEWS / DANY PERMANAPresiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima menjadi “otak” di balik pertemuan presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Aria menginisiasi dan merancang pertemuan sehingga Jokowi-Prabowo bisa bertemu pada Jumat (17/10/2014) ini. 

Aria awalnya menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Secara terbuka, ia meminta agar Jokowi dan Prabowo bisa bertemu sebelum pelantikan pada 20 Oktober mendatang. 

altTRIBUNNEWS/DANY PERMANAAria Bima.

“Pak Aria bilang ke saya, kenapa sih Pak Prabowo enggak mau ketemu Jokowi?” kata Edhy seusai pertemuan, di kediaman keluarga Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014).

“Saya bilang, loh siapa yang enggak mau ketemu? Pak Prabowo selalu terbuka,” ujar Edhy.

Akhirnya, keduanya pun sepakat untuk mengatur pertemuan. Pada Kamis (16/10/2014) lalu, Edhy mempertemukan Aria dengan Prabowo di Apartemen Dharmawangsa. 

“Dari pertemuan itu, Pak Prabowo sepakat, hari Jumat pukul 10.00 WIB, tempatnya bisa di sini (Kertanegara), bisa di Hambalang,” ujar Edhy. 

Akhirnya, Jokowi pun memilih Kertanegara karena lebih terjangkau dari rumah dinasnya di daerah Taman Surapati, Jakarta Pusat. Sesai pertemuan, Prabowo pun sempat menyapa Aria Bima yang turut hadir di lokasi. 

“Ini dia ini otak pertemuannya,” kata Prabowo sambil tertawa dan merangkul Aria. 

Aria hanya tersenyum menanggapi ucapan Prabowo itu.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo memang tak berlangsung lama, tetapi berlangsung hangat. Keduanya pun sempat bercanda terkait usia Prabowo, yang pada hari ini berulang tahun ke-63. Dalam pernyataannya, Prabowo meminta para pendukungnya untuk bersatu, menerima, dan mendukung pemerintahan Joko Widodo.

__._,_.___

Posted by: Chalik Hamid <chalik.hamid@yahoo.co.id>

Gerindra: Jokowi-Prabowo Bersua Patut Dicontoh, Jangan Seperti SBY dan Mega

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Gerindra Arif Poyuono menilai pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah sebuah langkah positif. Hal tersebut patut diteladani tidak seperti SBY yang dibesarkan oleh Megawati Soekarnoputri tetapi enggan menemui Mega hingga saat ini.

“Tidak seperti SBY yang dibesarkan oleh Megawati tapi tidak mau mendatangi Mega pada saat pelantikannya tahun 2004. Dan kami juga berharap hubungan antara ibu Mega dan Prabowo juga makin kondusif agar dapat sama sama membangun negara yang sudah hampir hancur sejak dipimpin SBY,” ujar Arif dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com, Jumat(17/10/2014).

Arif mengatakan, datangnya Jokowi ke Prabowo sebelum dilantik menjadi presiden adalah bentuk penghormatan yang besar bagi Gerindra dan Prabowo. Apa yang dilakukan oleh Jokowi lanjut Arif, menunjukkan bahwa Joko Widodo adalah orang yang sangat menghormati Prabowo.

“Joko Widodo punya sifat yang lebih baik dan tahu diri dibandingkan Ahok yang kurang mengerti adat ketimuran. Ya semoga Jokowi bisa benar benar menjalankan amanat rakyat dan program Trisaktinya untuk kemajuan bangsa,” ujar Arif.

Ke depan kata Arif, Joko Widodo juga harus berani menindak tegas para koruptor dan mafia migas yang banyak merugikan negara selama pemerintahan SBY.

“Mari kita lupakan masalah selama pilpres dan kita move on untuk bersama sama mendukung pemerintahan Jokowi- JK dan terus mengkritisi dan menolak setiap program pemerintah dan kebijakan Jokowi- JK yang pro neolib dan merugikan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Baca Juga:

Prabowo: ‘Insya Allah Saya Datang’

Pertemuan Jokowi-Prabowo Bisa Memutus Rasa Dendam

Prabowo Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Jokowi

16
Oct
14

Kepemimpinan : JokoWi Inspirasi Rakyat

Pelantikan Jokowi, Ada Makanan Gratis untuk Rakyat

Pelantikan Jokowi, Ada Makanan Gratis untuk Rakyat  

Jokowi menunjuk seorang pendukungnya, pada saat syukuran atas terpilihnya pasangan Jokowi-JK sebagai presiden Indonesia 2014-2019 di Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta, 23 Juli 2014. AP/Dita Alangkara

TEMPO.CO, Jakarta - Relawan Jokowi-Jusuf Kalla akan menyiapkan aneka hidangan dalam syukuran rakyat pada 20 Oktober 2014 mendatang. Di sepanjang jalan yang dipakai untuk mengarak Jokowi-JK, dari Bundaran HI hingga Istana Negara, akan disediakan makanan gratis.

“Makan gratis sampai habis. Kalau ada yang membayar, itu seharusnya ilegal,” kata koordinator Syukuran Rakyat Salam 3 Jari, Jay Wijayanto, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu, 15 Oktober 2014.(Baca: Amien Rais Ingin Hadir di Pelantikan Jokowi)

Jay mengatakan masyarakat yang memeriahkan acara syukuran rakyat boleh saja menambah makan berulang-ulang, tapi dengan satu syarat: “Tidak boleh take away,” katanya. Makanan yang dibagikan gratis tersebut disediakan oleh asosiasi pedagang bakso, siomai, dan ketoprak.(Baca: Sambut Pelantikan Jokowi, Gedung-gedung Bersolek)

Setelah dilantik MPR pada 20 Oktober mendatang, Jokowi-JK diagendakan langsung menemui rakyat yang terkonsentrasi di Bundaran HI. Relawan dan simpatisan akan melakukan iring-iringan atau kirab untuk mengantar Jokowi-JK menuju Istana Negara. Di sepanjang rute menuju Istana akan terdapat berbagai macam hiburan dan makanan rakyat.(Baca: Teka-teki Kehadiran Prabowo di Pelantikan Jokowi)

NURIMAN JAYABUANA

Berita Lain
Ngopi Bareng Ical, Ini Isi Pebincangan Jokowi
Tahir Beri Megawati Penghargaan dan Uang Rp 1 M
Pemenang Cover Maroon 5 Penggembala Kambing
Jokowi Ajukan Satu Pertanyaan ke Ical

  • Terpopuler Harian
  • Terpopuler Mingguan

Sosok Setya Nevanto Untungkan Jokowi

Laporan Arif Wicaksono

Tribunnews.com, Jakarta - Faisal Basri, ekonom, mengatakan bahwa sosok Setya Nevanto sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sosok yang menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi – JK, hal ini karena sosoknya yang dianggap tidak bersih.

“Sosok Setya bagus untuk Jokowi, kalau ada masalah banyak hal yang bisa dilakukan karena Setya bukan sosok yang bersih,” kata Faisal Basri, ekonom di jakarta, Rabu (15/10/2014).

Dia menuturkan alangkah tidak baiknya jika sosok pimpinan DPR diisi oleh sosok yang bersih. Karena akan menyulitkan lobi Jokowi dalam menelurkan beberapa kebijakan yang dianggap bertentangan dengan legislatif.

“Kalau begini kan akan mudah karena memang banyak kartu yang bisa dibuka, untuk Setya Novanto, jadi kelemahanya banyak,” katanya.

Sosok Setya sendiri kerap menjadi pergunjingan karena kerap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setya sendiri sempat diperiksa dalam beberapa kasus seperti kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang penambahan Biaya Area menambak Riau yang juga .
menjerat Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar.

Baca Juga:

Di Bawah Jokowi-JK, Pelaku Bisnis Optimistis Iklim Usaha Membaik

Jelang Pelantikan Jokowi, Pimpinan MPR Temui Hatta, Ical, dan SBY Hari Ini

Polri: Jakarta Kondusif Jelang Pelantikan Jokowi-JK

Berita Lainnya

 

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/10/15/19252161/jelang.lengser.sby.angkat.beberapa.orang.dekatnya.jadi.dubes?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

 

Jelang Lengser, SBY Angkat Beberapa Orang Dekatnya Jadi Dubes

Rabu, 15 Oktober 2014 | 19:25 WIB

 

sabrina/Kompas.com Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengumumkan pemerintah resmi menerbitkan Perppu nomor 1 tahun 2014 yang membatalkan Undang-undang nomor 22 tahun 2013 tentang pemilihan kepala daerah dan Perppu nomor 2 tahun 2014 yang membatalkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Istana Merdeka, Kamis (2/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik 22 orang duta besar baru menjelang lima hari masa tugasnya berakhir, Rabu (15/10/2014). Beberapa di antaranya yang dilantik adalah orang-orang dekat SBY, seperti Staf Khusus bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah dan Direktur Eksekutif Partai Demokrat Toto Riyanto.

Faizasyah ditempatkan sebagai Duta Besar RI di Kanada dan Toto menjadi Duta Besar RI di Brasil. Tak hanya itu, beberapa di antaranya juga adalah orang-orang di lingkar Istana, seperti Mohammad Oemar yang merupakan Sekretaris Wakil Presiden. Sebelum menjadi Setwapres, Oemar pernah menjadi Duta Besar Italia. Kini, ia ditempatkan SBY sebagai Duta Besar RI di Belgia.

Tak hanya orang-orang dekat SBY, duta besar yang baru dilantik juga ada yang berasal dari pegawai karier di Kementerian Luar Negeri, yakni mantan Wakil Menteri Luar Negeri Wardana dan Direktur Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri Tatang Budie Utama Razak. Wardana ditempatkan sebagai Dubes RI di Turki dan Tatang menjadi Dubes RI di Kuwait.

Berikut daftar lengkap 22 duta besar yang dilantik Presiden SBY hari ini:
1. Dr Teuku Faizasyah, MSi (Kanada)
2. Bambang Hendrasto (Korea Utara)
3. Marsdya TNI (Purn) Toto Riyanto (Brasil)
4. Drs Dominicus Supratikto (Suriname)
5. Imam Santoso (Etiopia)
6. Wardana (Turki)
7. Jhonny Sinaga (Argentina merangkap Republik Paraguay dan Republik Orientas Uruguay)
8. Drs Endang Dwi Syarief Syamsuri, MSi (Maroko)
9. Letjen TNI (Purn) Hotmangaradja Pandjaitan (Republik Perancis merangkap Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan UNESCO)
10. Dra Wening Esthyprobo Fatandari, MA (Hongaria)
11. Drs Philemon Arobaya (Cile)
12. Harry Richard James Kandou (Serbia)
13. Yusra Khan (Meksiko merangkap Belize, Republik El Salvador, Republik Guatemala, dan Republik Honduras)
14. Mohamad Oemar (Belgia merangkap Luksemburg, European Union, World Customs Organization (WCO) dan organisasi-organisasi internasional lain yang berkedudukan di Brussels)
15. Ronald Josef Pariaman Manik (Papua Niugini merangkap Solomon)
16. Joko Harjanto (Arab dan Suriah)
17. Aulia Aman Rachman (Republik Ceko)
18. Harry Purwanto (Nigeria merangkap Liberia)
19. Tatang Budie Utama Razak (Kuwait)
20. Peter Frans Gontha (Polandia)
21. Anak Agung Gde Alit Santhika (Republik Uzbekistan)
22. Stephanus Yuwono, SH (Republik Zimbabwe)

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

res : Apakah bisa DPR (akan) perkuat kelembagaan Komnas HAM, jika lebih dari 200 anggotanya terkait pelanggaran hukum? Apakah ini bukan mimpi?

http://id.beritasatu.com/home/dpr-akan-perkuat-kelembagaan-komnas-ham/97363

 DPR akan Perkuat Kelembagaan Komnas HAM

Rabu, 15 Oktober 2014 | 18:29

Komnas HAM. Foto: setara-institute.org

Berita Terkait

  • Komnas HAM Desak Komitmen Kebebasan Beragama Jokowi-JK
  • Komnas: Kecurangan Pemilu Langgar HAM
  • Komnas HAM Turunkan Tim Pemantau di Lampung
  • Komnas: Perintah Penculikan Aktivis Seharusnya Tertulis
  • Komnas HAM akan Panggil Paksa Kivlan Zen

JAKARTA – Pimpinan DPR RI bertemu dengan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam upaya memperkuat kelembagaan Komnas HAM terkait dengan kewenangan dalam penyelidikan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

“Sebagai contoh, kami akan memperkuat kelembagaan Komnas HAM melalui penyempurnaan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun tentang Pengadilan HAM,” kata Ketua DPR Setya Novanto pada konferensi pers di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (15/10).

Ia menjelaskan, tadinya kewenangan Komnas HAM tidak melalui penyelidikan dan rekomendasi tetapi lembaga yang berwenang memutuskan adanya pelaksanaan pengadilan HAM sehingga kami akan melalukan penyempurnaan Undang-Undang tersebut.

“Penyempurnaan tersebut secepatnya akan ditindaklanjuti setelah Komisi III DPR terbentuk,” katanya.

Selain itu, menurut Setya, DPR juga akan memperkuat Komnas HAM dari segi anggaran dan penyediaan tenaga ahli pendukung Komnas HAM.

Hari ini, enam komisioner dari Komnas HAM yang terdiri atas Hafid Abbas, Siane Indriani, Anshori Sinungan, Manager Nasution, Rochyatul Aswidah, dan Natalius Pigai bertemu dengan Ketua DPR, Setya Novanto dan wakilnya, Agus Hermanto di Gedung MPR/DPR Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut dicapai, bahwa DPR akan memperkuat kelambagaan Komnas HAM dan memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. (ID/ant/ths)

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

res : Dibutuhkan orang-orang bercatatan buruk supaya status  DPR  sebagai “Dewan Penipu Rakyat” tidak berubah! Lihat saja semua partai politik yang duduk dalam DPR tidak ada bersih dari koruptor.

 

http://sp.beritasatu.com/home/kontras-242-anggota-dpr-periode-2014-2019-memiliki-catatan-buruk/67011

 

KontraS: 242 anggota DPR Periode 2014-2019 Memiliki Catatan Buruk
Selasa, 14 Oktober 2014 | 21:26

Ilustrasi pelantikan anggota DPRD. [Google]

[JAKARTA] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat ada 242 anggota DPR periode 2014-2019 yang memiliki catatan buruk. Mereka diduga terlibat dalam sejumlah kasus, dari kasus pelanggaran HAM sampai kasus korupsi.

“Jenis-jenis catatan buruk anggota DPR ini, antara lain, pernah menjadi tersangka korupsi, mereka juga diduga terlibat kasus korupsi, aktif membela terdakwa kasus korupsi, pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pernah terlibat kasus tindak pidana, pernah terlibat kasus pelanggaran pemilu, juga pernah merima sanksi etik oleh BK DPR, hingga memililki catatan absen yang buruk sejak menjabat sebagai angoota DPR pada periode sebelumnya,” beber Deputi KontraS Farah Fathurrahmi i kantor Kontras, Menteng, Jakarta, pada Selasa (14/10)

Farah mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan KontraS, anggota DPR-RI yang memiliki catatan buruk berasal dari fraksi PDIP (57 orang), fraksi Golkar (44 orang), fraksi Demokrat (37 orang), fraksi Gerindra (24 orang), fraksi PPP (20 orang), fraksi PKS (18 orang), fraksi PAN (16 orang), fraksi PKB (11 orang), dan fraksi Nasdem (9 orang).

Terkait kasus korupsi, KontraS mencatat sedikitnya terdapat 160 nama yang berhasil lolos menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019. Dari jumlah tersebut, 5 nama pernah tercatat menjadi terdakwa dalam sejumlah kasus korupsi, meski dibebaskan, nama-nama terebut antara lain; Rachmat Hidayat, Mukhamad Misbakhun, Azam Azman Natawijana, Krisna Mukti, dan Achmad Dimyati Natakusumah. Sisanya, sejumlah 16 nama pernah menjadi tersangka kasus korupsi, 63 orang pernah diperiksa oleh KPK,

“KontraS juga menemukan 4 nama anggota DPR yang cukup getol membela terdakwa-terdakwa kasus korupsi, antara lain: Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari fraksi Hanura, Junimart Girsang dari fraksi PDIP, John Kenedy Azis dari fraksi Golkar, dan Heri Gunawan dari fraksi Gerindra,”katanya.

Selain terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, lanjut Farah, catatan buruk lainnya dari anggota DPR-RI periode ini ialah diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia.

“Sebut saja nama Mukhamad Misbakhun dan Tifatul Sembiring yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran hak kebebasan berekspresi di Indonesia, Ahmad Noor Supit anggota Pansus Trisakti dan Semanggi II yang dianggap tidak memiliki komitmen dalam penegakan HAM karena memutuskan tidak ada pelanggaran berat dalam kasus Trisakti, Mulyadi yang pernah terlibat kasus intimidasi terhadap jurnalis,”bebernya.

KontraS juga mencatat sedikitnya 19 nama pernah terlibat dalam kasus tindak Pidana seperti; pengeroyokan, pemukulan, intimidasi, hingga penipuan, dan 38 nama terlibat dalam kasus pelanggaran Pemilu, seperti; dugaan terlibat politik uang, pemasangan APK sebelum massa kampanye, pemanfaatan ruang publik untuk kampanye, hingga eksploitasi anak di bawah umur dalam kampanye dan kegiatan kampanye yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan 16 nama tercatat pernah menerima hukuman dari Badan Kehormatan (BK) DRP, dan 52 nama memiliki catatan absensi yang buruk.

“Buruknya catatan (track record) para anggota Dewan seakan memproyeksikan nasib masa depan penegakkan demokrasi negara ini. Sejumlah regulasi pun dipersiapkan untuk memuluskan jalan para perompak politik untuk membelokkan arah demokrasi Indonesia ke dermaga lama Orde Baru seperti disahkannya UU MD3 dan UU Pilkada,”jelasnya.

Farah mengharapkan rakyat terus mengkawal proses demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menggunakan seluruh saluran yang ada untuk mempengaruhi posisi politik rakyat.

“Selain itu, aparat penegak hukum sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah juga harus lebih berani dan tegas dalam upaya penegakkan hukum dengan menyeret para pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan dan menangkap serta mengadili koruptor, demi keberlanjutan agenda demokrasi dan hak asasi manusia di negara ini,”tuturnya. [YUS/N-6]

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Progress 98: Jokowi & istri punya 52 rekening di luar negeri

MERDEKA.COM. Ketua Progress 98, Faizal Assegaf memiliki data tentang kepemilikan rekening di luar negeri atas nama Joko widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana. Jokowi memiliki rekening di luar negeri yang berjumlah 36 rekening, sementara istrinya memiliki 16 rekening yang tersebar di beberapa negara.

Progress 98 mempermasalahkan Rekening tersebut yang tidak dilaporkan Jokowi ke dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Rekening itu ada Singapore, Malaysia, New Zealand, Hong Kong, jumlahnya sekitar USD 8 juta untuk rekening Jokowi,” ujar Faizal saat konferensi pers di kediaman Rachmawati Soekarnoputri, Jl Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/10)

Hasil temuan dari Progress 98 jumlah uang di rekening Jokowi yang ada di luar negeri, yaitu USD 8,514,725 sedangkan rekening istrinya, Iriana berjumlah USD 4,666,689.

Senada dengan Progress 98, pendiri Front Pelopor, Rachmawati Soekarnoputri meminta KPK untuk menyelidiki temuan dari Progress 98 itu. Namun, Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK menanggapi bahwa tidak ada satu pun rekening di luar negeri atas nama Jokowi.

“Saya minta semua pimpinan KPK diganti, mereka pasti ada muatan politis. Tidak memeriksa tapi sudah klaim tidak ada satupun rekening atas nama Jokowi,” ujar Rachma.

Dalam data yang disampaikan oleh Progress 98, Jokowi disebut memiliki sejumlah rekening di luar negeri, di antaranya di Westpac Banking Corp Honiara, Australia, New Zealand Bancaria Group Limited dan Shanghai Bank Corporation Limited. Sementara Iriana disebut memiliki rekening di Bank Kontrakt, First Caribbean International Bank LT Grand Cayman, dan Fiest Gulf Bank.

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi temui Dahlan Iskan di Kementerian BUMN
Jokowi bakal ‘cegat’ mobil masuk Jakarta
Jokowi minta Dahlan bangun infrastruktur dan transportasi
Pakai kets & kemeja putih, Jokowi bantah ikuti gaya Dahlan
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

13
Oct
14

Kenegarawanan : Manifesto Politik Trisakti

Manifesto Politik Trisakti 20/10/2014

Sabtu, 11 Oktober 2014 – 13:49 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Manifesto Politik Trisakti 20/10/2014

MERDEKA !

Manifesto Politik TRISAKTI sebagai tekad Presidensiil layak dideklarasikan oleh JokoWi – JK saat peralihan rezim pada tanggal 20 Oktober 2014 yad.

Tekad ini sebagai cerminan keberlanjutan tanggal 5 Juli 1959 ketika Bung Karno mengeluarkan dekrit, dijelaskan dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, menjadi Manifesto Politik Bangsa Indonesia, Manipol USDEK, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional, yang disahkan oleh DPA dan MPRS tahun 1960 menjadi GBHN, sebagai pelaksanaan dari Trisakti.

Sekaligus pada hari yang sama dapat juga dideklarasikan Koalisi Rakyat Indonesia (KORI) guna upaya2 optimal harmonisasi
politik TRISTRATEGI Negarawan Kerakyatan yang cakupi implementasi kebajikan2 sbb :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 11 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-manifesto-politik-trisakti-20102014.html#ixzz3FzdJXnYj

 

Nasional

 PDIP: SBY Gunakan Strategi Kambing Hitam untuk Tutupi Politik Dua Muka

Senin, 06 Oktober 2014 – 15:17 WIB

Jakarta – Ratusan kata-kata Presiden SBY dalam akun twitter-nya  terkait wacana koalisi Demokrat dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terasa telah mengkambinghitamkan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri. Padahal, senandung kata halus SBY itu tidak sesuai dengan fakta.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, tulisan di akun twitter SBY yang lagi-lagi menyalahkan Megawati Soekarnoputri merupakan strategi untuk menutupi langkah politik dua kaki.

Kebuntuan komunikasi seolah menjadi penyebab mengapa Demokrat akhirnya lebih memilih bersekutu dengan KMP, baik dalam gerakan mencabut hak politik rakyat dalam Pembahasan RUU Pilkada, maupun mendukung pimpinan DPR RI, yang salah satu diantaranya adalah saudara SBY sendiri.

“Dalam strategi politik yang sarat diwarnai dengan kepentingan transaksional atas kepentingan politik dan ekonomi, boleh jadi langkah SBY menjadikan Megawati sebagai kambing hitam, merupakan hal yang biasa dilakukan bagi politisi yang tidak memiliki sikap kenegarawanan. Namun dalam politik yang berkeadaban, apa yang dilakukan SBY merupakan pemujaan terhadap strategi itu sendiri,” kata Hasto di Jakarta, Senin (6/10).

Dia melanjutkan, publik harus ingat bahwa pada awal pilpres 2004, SBY sendiri mengatakan dizalimi oleh Megawati. Rupanya hal itu juga sebagai bagian strategi untuk menjadikan dirinya seolah-olah sebagai korban. Persis dengan ribut-ribut Perppu pilkada dimana hukum negara dibuat repot akibat politik dua muka SBY.

“Sekiranya Megawati yang mendzalimi SBY, maka dalam teori perilaku, seharusnya Megawati yang aktif untuk meminta bertemu SBY. Yang terjadi justru sebaiknya,” imbuhnya.

Hasto mengaku dirinya jadi teringat mengapa para tokoh agama beberapa waktu yang lalu sampai berani mengatakan “SBY Bohong”. Karena yang terjadi memang demikian.

Hasto melanjutkan, ketika Jokowi-JK yang telah dinyatakan sebagai presiden dan wapres terpilih pun kesulitan untuk menghubungi SBY pada saat kritis sebelum penetapan pimpinan DPR RI, maka saat itu sudah terlihat bahwa Presiden SBY telah menutup diri kepada presiden pilihan rakyat.

“Sebab skenario bergabung dengan KMP memang telah didisain lama. Hanya perlu kambing hitam untuk memuluskan skenario tersebut,” tandasnya.(*/rmol)

BERITA LAINNYA
08
Oct
14

Kenegarawanan : 10 Butir Kiprah Sila-4 Pancasila

10 Butir Kiprah Sila-4 Pancasila

Rabu, 08 Oktober 2014 – 01:02 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
10 Butir Kiprah Sila-4 Pancasila

Degradasi musyawarah mufakat berciri kearifan lokal gotong royong kebersamaan Pancasila kini faktanya dirongrong sistim paket pimpinan lembaga tinggi negara kerakyatan berdasarkan UU MD3 yang terasa kontroversial itu.

Kata kunci Sila-4 Pancasila itu KERAKYATAN artinya Daulat Rakyat itu PRIMER, caranya (modus operandi) DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN sebagai SYARAT bagi yang PRIMER itu, sedang locus-nya adalah PERMUSYARATAN/PERWAKILAN yang adalah SEKUNDER, jadi jangan dibalik, hakekatnya Daulat Rakyat itu UTAMA bukan Wakil Rakyat yg terpilih (dan sering2 akal2an) oleh Daulat Rakyat itu yang pemeran sejati PilKaDa. Apalagi dengan kapasitas, kapabilitas, kualitas & kompetensi eVoting, maka PilKaDa Langsung berbasis Daulat Rakyat itu layak dilakukan di negara hukum Pancasila yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sila-4 Pancasila itu dikiprahkan dalam 10 (sepuluh) butir yakni (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, (6) Dengan iktilkad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Semoga dikedepankannya ke 10 butir diatas inspiratif bagi para wakil rakyat di lembaga2 kerakyatan seperti DPR, DPD, MPR dan DPRD

Jakarta, 8 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
Rupiah KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Investor lagi-lagi memberikan sentimen negatif terhadap kemenangan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Rabu (8/10). Hingga pukul 11.000, rupiah sudah melemah 59,7 poin atau 0,49 persen ke posisi Rp 12.262 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ekonom PT Bank Danamon Tbk Anton Hendranata menuturkan, kemenangan koalisi pro Prabowo yang ketiga kalinya dalam pertarungan di parlemen meningkatkan kekhawatiran investor.

“Pertanyaannya apakah Jokowi mampu meng-handle (menangani) situasi politik yang tidak menentu ini,” kata dia saat dihubungi Katadata, Rabu (8/10).

(Baca: Koalisi Jokowi Gagal Lagi, IHSG dan Rupiah Dibuka Melemah)

Menurut dia, persoalan politik sangat memengaruhi pergerakan pasar keuangan di Indonesia pada saat ini. Meski begitu, situasi diprediksi relatif stabil pada tahun depan.

Dalam pandangannya, Jokowi sudah cukup berhasil menangani DKI Jakarta, meskipun secara politik mendapatkan tantangan yang cukup berat. (Baca: Pasar Mulai Hitung Ulang Proyeksi Rupiah)

Dia memperkirakan, pelemahan rupiah tidak akan jauh dari level Rp 12.200 per dolar. Setelah Jokowi mengumumkan kabinet yang sesuai ekspektasi pasar, ia optimistis rupiah akan kembali membaik.

Deputy Country Director Asian Development Bank (ADB) Indonesia Edimon Ginting mengatakan, situasi politik dalam negeri menambah tekanan rupiah yang memang sudah melemah.

Apalagi kurs juga tengah mendapat tekanan dari faktor global, terutama rencana the Fed menaikkan suku bunga. “Dengan adanya (ketidakpastian) politik ini, pelemahan itu semakin dalam,” ujarnya. (Baca: Kegagalan Koalisi Jokowi Bisa Turunkan Ekspektasi Publik)

Edimon optimistis, rupiah akan kembali menguat setelah Jokowi menelurkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan membantu memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia.

Ekonom PT Bank Tabungan Negara Tbk Agustinus Prasetyantoko mengatakan, pelemahan rupiah tidak akan terlalu dalam lantaran pelaku pasar sudah mengantisipasi kemenangan koalisi pro Prabowo. (Baca: Pasar Tunggu Lobi Politik Koalisi Jokowi)

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2014/10/08/investor-beri-sentimen-negatif-kemenangan-koalisi-pro-prabowo#sthash.wz0DuKSt.dpuf

Jokowi Tidak Masalah Ada Wacana Amandemen UUD 1945

Rabu, 8 Oktober 2014 11:13 WIB
Jokowi Tidak Masalah Ada Wacana Amandemen UUD 1945
Ben Joshua (kanan) dan Jokowi (kiri).
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengungkapkan tidak masalah apabila ada wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang digelontorkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) setelah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (KMP) terpilih.

Namun, pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini mengatakan ada syarat yang perlu ada di dalam amandemen UUD 1945, yaitu demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu.

“Kalau untuk kepentingan negara yang lebih besar, untuk rakyat, bangsa, enggak masalah. Semua yang berkaitan dengan Undang-Undang mau diubah kalau untuk kepentingan masyarakat enggak masalah,” ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Mantan Walikota Surakarta ini mengatakan masyarakat akan melihat sendiri apabila nantinya amandemen UUD 1945 tersebut justru untuk kepentingan golongan tertentu. Ia menambahkan biar masyarakat sendiri yang menilai jika untuk kepentingan kekuasaan.

“Asal jangan untuk kepentingan kekuasaan. Itu saja. Nanti rakyat yang lihat,” kata Jokowi.

PDIP : Banyak Anggota DPD Berasal Dari Koalisi Merah Putih

Tribunnews.com, JAKARTA– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat menerima kekalahan calon yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) dan DPD dalam pemillihan pimpinan MPR, Rabu (8/10/2014) dini hari melalui voting.

Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan melihat kekurang-kompakan DPD mendukung Oesman Sapta Odang sebagai Ketua MPR RI seperti diusulkan dalam Paket A menjadi salah satu faktor usulan KIH, PPP dan DPD kalah.

“DPD-nya kurang solid,” ungkap Trimedya, usai hasil pemilihan Pimpinan MPR RI, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (8/10/2014) dini hari.

Sebelum proses pemungutan suara digelar, kata Trimedya, KIH telah melakukan hitung-hitungan suara dengan Oesman Sapta terkait jumlah suara DPD yang akan mendukung Paket Pimpinan MPR, Paket A.

Saat itu, ucap Trimedia, Oesman Sapta menghitung suara dukungan DPD mayoritas akan mendukung Paket A.

“Kata Pak Oesman, kita dapat dukungan suara 100 dari 129 suara DPD. Dan hasil ini mungkin kerja Pak Oesman sudah maksimal. Dan DPD-nya terpecah seperti itu kita tidak bisa salahkan Pak Oesman begitu saja,” ujar politisi PDIP ini.

Apalagi, menurut Trimedia, ada banyak juga anggota DPD yang juga berasal dari Partai Politik dari Koalisi Merah Putih (KMP).

“Dan mereka yang berasal dari partai politik yang pengusung paket B merasa tidak perlu Ketua MPR-nya dari DPD. Yang penting partai yang dia usung menang,” demikian dia melihat faktor terpecahnya suara DPD dalam pemilihan Ketua MPR RI.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kecewa dengan hasil kekalahan Koalisi Indonesia Hebat dan DPD yang mengusung Paket A Pimpinan MPR RI.

Ketua DPP PKB Helmy Faishal Saini mengatakan kekecewaan itu karena ternyata suara DPD tidak solid mendukung wakilnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua MPR RI seperti dicalonkan KIH.

“Kita kecewalah dari DPD tidak kompak,” ungkap Mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ini

Menurut Helmy, suara Fraksi partai-partai dalam KIH plus PPP solid mendukung paket yang diusulkan.

Namun, perhitungan yang sudah diperhitungkan KIH meleset dari fakta yang sesungguhnya karena ketidak-solidan para senator mendukung Oesman Sapta.

“Kalau di Fraksi solid. Tapi, perhitungan kami di DPD ternyata salah hitung,” ungkapnya tak dapat menutup kekecewaannya.

Dalam hasil pemungutan suara yang digelar, kandidat pimpinan MPR dari paket B menang, dengan perolehan suara 347 dukungan dari total suara 678 suara. Satu suara abstain.

Adapun Paket tersebut terdiri dari Ketua MPR Zulkifli Hasan, dengan Wakil Ketua Mahyudin, Evert Ernest Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta. Opsi tersebut didukung Koalisi Merah Putih (KMP) minus PPP.

Sedangkan, paket A hanya memperoleh suara 330 dukungan. Paket A merupakan Paket tersebut terdiri dari Ketua MPR Oesman Sapta Odang, dengan Wakil Ketua Ahmad Basarah, Imam Nahrawi, Patrice Rio Capella, Hasrul Azwar. Paket tersebut didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan DPD.

Baca Juga:

Zulkifli Hasan Mengaku Tak Pernah Bercita-cita Jadi Ketua MPR

Teriakan Hidup PPP Sempat Berkumandang di Ruang Sidang

Zulkifli Hasan Langsung Salat Subuh Usai Terpilih Ketua MPR

Berita Terkini

Lobi Pimpinan MPR, Politisi PDIP Bingung Ada Politik Tipu-menipu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PDIP di MPR, Tb Hasanuddin, mengaku bingung mengikuti politik di Indonesia.

Hal itu dikatakan Hasanuddin setelah mengikuti rapat konsultasi pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR.

“Saya sungguh bingung. Kami sudah ikhlas calon DPD hanya satu orang sesuai UU MD3 dan Tatib,” kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Ia lalu menceritakan dalam rapat gabungan sudan diputuskan bahwa hanya satu orang DPD untuk ditaruh dalam paket manapun.

Bila hal itu berjalan lancar maka pada pukul 10.00 WIB telah masuk dalam tahap pemilihan pimpinan MPR.

“Kita sudah diminta serahkan nama-nama dan lobi-lobi masukan paket dan prosedur pilihan pimpinan MPR. Harusnya Jam 3 sore ini selesai tapi ketika hasil koordinasi dibatalkan lagi, bahkan dari koalisi Prabowo meminta merubah UU MD3 dan Tatib MPR,” kata Hasanuddin.

Bahkan, kata Hasanuddin, terdapat usulan dari Politisi Golkar Aziz Syamsuddin dimana Ketua MPR berasal dari DPD. Sedangkan wakilnya dari pemenang kedua dan ketiga pada saat pemilu.

“Ini kan sudah tipu-menipu, karena MD3 saat di DPR saja tidak begitu, ketua DPD, Wakil PDIP, Golkar dan berikutnya. Maka politik di negeri ini sudah kotor,” ujarnya.

Baca Juga:

SDA Ngaku PPP Kembali Dapatkan Kursi Wakil Ketua MPR dari KMP

Anggota DPD: KMP Keberatan dengan Oesman Sapta

DPD Konsisten Calonkan Oesman Sapta Jadi Pimpinan MPR

Berita Lainnya

Wakil KMP Raih Kursi Pimpinan MPR

Jakarta (Antara) – Politisi dari Koalisi Merah Putih meraih kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2014-2019 bersama satu wakil dari Dewan Perwakilan Daerah setelah mengungguli calon dari Koalisi Indonesia Hebat dalam pemungutan suara di Jakarta, Rabu dini hari.

“Dengan begitu pimpinan MPR 2014-2019 kami tetapkan sebagai berikut Ketua Zulkifli Hasan, Wakil Ketua yakni Mahyudin, Evant Ernest Mangindaan, Hidayat Mur Wahid, dan Oesman Sapta Odang,” kata pimpinan MPR sementara yang memimpin sidang Maemanah Umar, dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Paket pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) mendapat 347 suara dari total 678 suara yang diberikan anggota MPR pada siang paripurna tersebut.

Sedangkan, paket pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan pendukung Calon Presiden terpilih Joko Widodo mendapat 330 suara. Adapun satu suara lainnya dinyatakan abstain.

Zulkifli Hasan, merupakan politisi Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Kehutanan 2009-2014.

Sementara empat wakilnya adalah Mahyudin dari Partai Golkar, E.E Mangindaan dari Partai Demokrat, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera dan Oesman Sapta Odang yang merupakan wakil DPD.

Gemuruh dukungan anggota MPR terhadap paket pimpinan KMP terus terdengar selama penghitungan suara. Puncaknya adalah ketika paket pimpinan KMP meraih suara di atas 330, yang membuat suasana sidang paripurna semakin ramai.

Setelah penghitungan suara usai, Zulkifli tampak mendatangi Osman Sapta dan Ketua DPP PDI Perjuangan, selaku partai pemimpin Koalisi Indonesia Hebat, Puan Maharani, untuk mengajak bersalaman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tampak begitu sumringah dan meninggalkan ruang sidang paripurna diiringi ucapan selamat dari politisi koleganya.

Politisi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan saat meninggalkan ruang sidang mengatakan dukungan anggota DPD kurang solid untuk mendukung paket pimpinan Koalisi Indonesia Hebat dalam sidang paripurna.

“DPD kurang solid,” ujarnya.

Paket pimpinan yang diusung partai Koalisi Indonesia Hebat adalah Calon Ketua MPR Oesman Sapta Odang yang berasal dari DPD, dan empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Patrice Rio Capella dari Partai Nasional Demokrat, dan Hazrul Azhar dari Partai Persatuan Pembangunan.

Pemungutan suara untuk menentukan pimpinan MPR dilakukan sejak pukul 00.10 WIB hingga sekitar pukul 03.00 WIB, Rabu dini hari. Setelah itu dilakukan proses penghitungan suara.

Pengucapan sumpah jabatan, dilakukan langsung pada Rabu dini hari. (bd)

03
Oct
14

Politik : Makna Kemerdekaan Nasional Bung Karno

Bagaimana Bung Karno Memaknai Kemerdekaan Nasional

Selasa, 18 September 2012 | 5:54 WIB 0 Komentar |

Soekarno-speech.jpg

Apa merdeka itu? Professor Driyarkara, salah satu pemikir besar Indonesia, memaknai kemerdekaan sebagai kekuasan untuk menentukan diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat.

Dengan demikian, kata Prof Driyarkara, subjek yang merdeka itu harus punya kekuasaan untuk menguasai diri sendiri dan perbuatannya. Tentu saja, kemerdekaan tidak sama dengan keliaran. Sebab, kemerdekaan bagi seseorang tidak boleh berlawanan dengan kodrat kemanusiaan.

Prof Driyarkara memberi pengertian merdeka bagi individu. Nah, lantas apa makna kemerdekaan bagi sebuah bangsa? Bung Karno punya rumusan cukup lengkap soal ini. Kita sering mendengar ungkapan Bung Karno: kemerdekaan hanyalah jembatas emas. Apa pula maksudnya itu?

Keterjajahan

Bagi Bung Karno, selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya.

Artinya, bangsa yang tidak merdeka sudah pasti tidak bisa berkuasa untuk dirinya sendiri. Jangankan itu, mengatur rumah-tangganya sendiri mereka kehilangan kekuasaan. Akibatnya, rakyat yang terjajah selalu terikat dan terperangkap oleh kepentingan-kepentingan yang tak menyangkut kepentingannya.

Soekarno menjelaskan, rakyat yang terjajah tak bisa menemukan dirinya sendiri. Rakyat terjajah itu tak bisa berpribadi sendiri. Dalam segala hal, kata Bung Karno, rakyat terjajah itu selalu menjadi embel-embel bangsa penjajah (kolonialis atau imperialis).

Kemerdekaan Nasional verus Neokolonialisme

Menurut Bung Karno, kemerdekaan adalah kebebasan untuk merdeka. Artinya, setiap bangsa merdeka harus punya kebebasan untuk menentukan politik nasionalnya sendiri, untuk merumuskan konsepsi nasionalnya sendiri, tanpa dirintangi atau dihalang-halangi oleh tekanan-tekanan atau campur tangan dari luar.

Pendek kata, bagi Bung Karno, kemerdekaan nasional adalah suatu “kebebasan untuk menjalankan urusan politik, ekonomi, dan sosial kita sejalan dengan konsepsi nasional kita sendiri.” Di sini, sebuah bangsa merdeka punya kebebasan melakukan apapun untuk emansipasi nasionalnya. Asalkan, kebebasan itu tidak menggangu atau merugikan kepentingan nasional bangsa lain.

Dengan defenisi di atas, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah sekarang kita masih bangsa Merdeka? Tidak. Sebab, saat ini bangsa kita tidak punya kebebasan untuk menjalankan urusan politik, ekonomi, dan sosial sesuai dengan konsepsi nasional kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hampir semua kebijakan ekonomi dan politik kita didiktekan dari luar. Corak kebudayaan kita juga sangat ditentukan dari luar.

Dan, Bung Karno sudah menjelaskan itu. Katanya, imperialisme yang “overheersen” (memerintah) bisa saja menghilang, namun imperialisme yang “beheersen” (menguasai) masih bercokol.

Apa maksudnya? Begini, kata Bung Karno, sekalipun suatu negara berhasil memproklamirkan kemerdekaan, namun kekuatan kolonialisme lama tidak akan serta-merta menghilang. Kolonialisme lama, dengan sokongan kolonialisme global, akan terus-menerus melemahkan kemerdekaan negara baru itu.

Kekuatan kolonialisme lama akan mempertahankan kepentingannya. Terutama sekali kepentingan ekonomis. Bahkan, sekalipun negara itu sudah merdeka, tetapi praktek kolonialisme juga terus berlanjut. Bahkan, kolonialisme itu bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang lebih halus.

Nah, praktek inilah yang biasa disebut neokolonialisme. Konferensi Anti-kolonial di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961, berusaha menyuguhkan defenisi mengenai neo-kolonialisme. Dokumen konferensi itu menyebutkan, “neo-kolonialisme adalah bentuk tipikal dan yang utama dari politik kolonial imperialis dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. Khususnya pada periode keruntuhan dan kehancuran sistem kolonialisme langsung.”

Lalu, konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, menyebut neokolonialisme sebagai bentuk baru dari imperialisme, khususnya imperialisme AS. Lebih lanjut, dikatakan, neokolonialisme adalah “bentuk penguasaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik.

Hal ini dilakukan dengan berbagai cara: penciptaan rezim boneka melalui pemaksaan (kudeta militer) atau pemilihan-pemilihan yang direkayasa; menciptakan pertikaian diantara massa rakyat di negara bekas jajahan (kelanjutan divide et impera); menghasut pemisahan satu bagian wilayah bekas jajahan dengan dalih self determination; penciptaan kekacauan atau subversi; memperkuat kepentingan ekonomi melalui perdagangan dan investasi; blokade atau embargo ekonomi.

Kemerdekaan Nasional sebagai jembatan emas

Nah, sejak awal, Bung Karno sudah merumuskan bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Kita bisa melihat uraiannya pada tulisan “Mencapai Indonesia Merdeka”, yang diterbitkan pada tahun 1933. Di situ disebutkan, tujuan pergerakan nasional kita mestilah mengarah pada pencapaian masyarakat adil dan sempurna, yang di dalamnya tidak ada lagi penghisapan.

Artinya, masyarakat yang hendak kita tuju adalah masyarakat tanpa imperialisme dan kapitalisme. Manifesto Politik Indonesia, yang disusun tahun 1959, dengan terang-benderang mengatakan, “hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menuju kapitalisme dan sama sekali bukan menuju ke feodalisme, akan tetapi menuju ke Sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan Rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan Rakyat Indonesia.”

Jadi, itulah tujuan kita. Sedangkan kemerdekaan nasional, kata Bung Karno, hanyalah jembatan menuju cita-cita itu. Pada 17 Agustus 1945 sudah memproklamirkan kemerdekaan nasional kita. Akan tetapi, seperti dikatakan Bung Karno, itu baru sebatas “kemerdekaan politik”.

Nah, menurut Bung Karno, kemerdekaan politik itu sebetulnya hanya “alat”. Ya, tentu saja, alat untuk mencapai kemerdekaan sepenuh-penuhnya: kemerdekaan di lapangan ekonomi, sosial, dan budaya.

Supaya kemerdekaan politik itu tidak disabotase oleh imperialisme, ataupun oleh kaum borjuis dan feodal di dalam negeri, maka kekuasaan politik indonesia pasca merdeka haruslah dipegang oleh kaum marhaen atau massa-rakyat Indonesia. Dalam kerangka itu Bung Karno berpesan: “Dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.”

Lantas, apa senjata marhaen agar kekuasaan politik itu tetap di tangan mereka? Di sini, Bung Karno mengajukan dua konsepsi besar, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Konsep sosio-nasionalisme merupakan antitesa dari nasionalisme borjuis dan nasionalisme ke-ningratan. Sosio-nasionalisme mendasarkan dirinya pada kekuatan sosial-massa rakyat. Sosio-nasionalisme ini menempatkan perikemanusiaan atau internasionalisme sebagai pijakannya. Dengan begitu, sosio-nasionalisme menentang habis-habisan chauvinisme dan fasisme.

Sedangkan konsep sosio-demokrasi merupakan antitesa dari demokrasi borjuis atau demokrasi parlementer Eropa. Demokrasi borjuis, yang tipikalnya mengacu pada hasil Revolusi Perancis, hanya menaikkan kaum borjuis ke singgasana kekuasaan. Selain itu, demokrasi borjuis itu hanya memberikan demokrasi politik, namun tidak ada demokrasi di bidang ekonomi. Akibatnya, sekalipun kaum buruh terlibat dalam perwakilan parlementer, namun secara klas mereka tetap ditindas dan hisap oleh kaum kapitalis di pabrik-pabrik. Nah, konsep sosio-demokrasi ini menghadirkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus.

Dengan kedua konsep itu, sosio-nasionalime dan sosio-demokrasi, Bung Karno yakin bangsa Indonesia bisa sampai pada tujuannya: masyakarat adil dan makmur alias sosialisme ala Indonesia. Ingat, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu sebetulnya roh Pancasila. Sosio-nasionalisme adalah penggabungan sila perikebangsaan dan perikemanusiaan. Sedangkan sosio-demokrasi adalah perkawinan demokrasi alias mufakat dengan keadilan sosial. Jadi, Pancasila itu sebetulnya dirancang sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia agar tidak tersesat menuju cita-cita sosialisme tadi.

Timur Subangun, Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)




Blog Stats

  • 2,252,117 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers