Posts Tagged ‘politics

29
Aug
14

PARRINDO : Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun [Akademisi FISIP UI]

Logo PARRINDO

Akademisi Perkirakan Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun

Jakarta (Antara) – Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Panji Anugrah Permana memperkirakan kinerja DPR RI dan DPD RI periode 2014-2019 bisa sama atau mungkin lebih menurun daripada periode sebelumnya.

“Jika mencermati komposisi anggota DPR RI periode 2014-2019, sekitar 42 persen adalah wajah lama serta ada kecenderungan peningkatan oligarki,” kata Panji Anugrah Permana pada diskusi “Wajah Baru Parlemen” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Panji Anugrah, sekitar 58 persen wajah baru anggota DPR RI juga tidak semuanya adalah kader partai yang sudah lama berkarir di politik.

Pemilu legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka, kata dia, maka konskuensinya adalah figur populer dan punya kemampuan finansial kuat yang lebih banyak terpilih sebagai anggota dewan.

Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, Panji Anugrah juga mencermati adanya kecenderungan peningkatan oligarki yakni keluarga dan kerabat elite daerah yang terpilih menjadi anggota DPR RI yang jumlahnya sekitar 13 persen.

Ia mencontohkan, istri, anak, adik, atau kepokakan dari kepala daerah atau pejabat daerah.

“Kecenderungan meningkatnya anggota DPR RI karena kekuatan finansial atau oligarki, saya agak pemisis kinerja DPR RI mendatang dapat meningkat. Saya memperkirakan kinerjanya masih sama atau cenderung menurun,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik Harun Husein mengatakan, tugas utama DPR RI dan DPD RI adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dari ketiga tugas utama tersebut, yang paling mudah mengukur kinerjanya adalah bidang legislasi yang membuatan rancangan undang-unadang (RUU) dan pembahasan hingga selesai menjadi undang-undang (UU).

Harun melihat DPR RI selama dua periode terakhir yakni 2004-2009 dan 2009-2014 realisasi penyelesaian RUU menjadi UU sangat rendah.

“Hal ini karena target legislasi melalui prolegnas (program prioritas leguislasi nasional)nya sangat tinggi,” katanya.(ma)

Berita Lainnya

Para Senator Terpilih Harus Ikuti Orientasi Tiga Hari

Kamis, 28 Agustus 2014 – 16:08 WIB

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan dua tahap orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi (daerah pemilihan) se-Indonesia (minus Kalimantan Utara), yakni tanggal 29 Agustus–1 September 2014 dan tanggal 23–26 September 2014. Para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, mengikuti kegiatan itu sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014.

“Orientasi bagi calon terpilih anggota DPD dua tahap,” Ketua DPD Irman Gusman menyatakannya dalam Sidang Paripurna DPD, Kamis (25/8), di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD. Dia menyinggungnya setelah pengambilan keputusan DPD atas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di Sidang Paripurna DPD sebelumnya, Kamis (14/8) dan Selasa (8/7), Irman juga mengingatkan kegiatan itu.

Periode 2014-2019 adalah periodeisasi DPD yang ketiga. Sebagaimana dua periode sebelumnya (2004-2009 dan 2009-2014), para senator periode 2014-2019 mengikuti orientasi tahap kesatu di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014. Pukul 19.30 WIB, panitia pengarah (steering committee/SC) dan panitia pelaksana (organizing committee/OC) memberikan pengantar.

Senator asal Sumatera Barat yang kembali lolos untuk periode 2014-2019 ini menambahkan, kegiatan tersebut merupakan persiapan bagi para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, untuk melaksanakan kerja-kerja konstitusionalnya melalui pengayaan wawasan dan informasi sejarah pembentukan DPD, kinerja, serta harapan untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak dan kewajiban para senator.

Peraih suara terbanyak (407.443 dari 2.278.870 suara sah) Pemilu 9 April 2014 di Sumatera Barat ini menambahkan, pihaknya membentuk panitia penyelenggaraan orientasi yang terdiri atas panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah diketuai oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) I Wayan Sudirta (senator asal Bali), sedangkan panitia pelaksana diketuai oleh Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Mohammad Sofwat Hadi (senator asal Kalimantan Selatan).

Selaku penanggung jawab panitia, Ketua DPD yang membuka dan menutup orientasi. Agendanya meliputi penjelasan posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan, sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas hak dan/atau wewenang legislasi DPD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3) sebagai pengganti UU 27/2009, termasuk uji formil dan materil UU 17/2014; pelaksanaan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD (komite/panitia/badan), perjuangan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sistem pendukung (supporting system), anggaran kerumahtanggaan, serta building brand differentiation DPD.

Irman tergolong senator petahana yang kembali lolos. Total jenderal, 53 orang (40,15 persen) anggota DPD periode 2009-2014 yang terpilih menjadi anggota DPD periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengapa orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi se-Indonesia (minus Kalimantan Utara)? Karena Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 di Indonesia. Sebagai provinsi baru, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi, dan pengisian perangkat daerahnya belum memadai. Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan, Pemerintah menyiapkan dan menyerahkan data penduduk kepada KPU.

KPU memutakhirkannya sebagai bahan dalam menyusun daerah pemilihan DPR dan DPD. Data penduduk di Kalimantan Utara masih bergabung ke provinsi induk, yakni Kalimantan Timur, dan daerah pemilihannya masih berdasarkan pemetaan Pemilu 2009 di 33 provinsi. Penghitungan suara untuk Kalimantan Utara pun masih bergabung ke provinsi induk. Perwakilan Kalimantan Utara di DPR dan DPD dipilih dalam Pemilu 2019, sehingga para senator asal Kalimantan Timur mewakili kepentingan Kalimantan Utara beserta masyarakatnya. (rus)

BERITA LAINNYA
29
Aug
14

MiGas : Poros Koalisi Proklamasi 17845 dan Poros Maritim

Logo PKP 17845 jpeg

Poros Koalisi Proklamasi 17845

Kamis, 28 Agustus 2014 – 10:32 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Poros Koalisi Proklamasi 17845

Menyambut gebyar tradisi politik baru yaitu dialog Presidensiil di Bali 27 Agustus 2014 antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo di tahap transisi pemerintahan rezim 2009 – 2014 ke rezim 2014 – 2019 terkait RAPBN 2015 dengan isu utama politik bahan bakar minyak (BBM) nasional, sungguh mencerahkan.

Disadari bahwa temu dialog itu dibangun bertumpu pada semangat pengkokohan budaya kemerdekaan berpikir, bersikap, bertindak dalam koridor Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia 18 Agustus 1945.

Oleh karena itulah sungguh bijak bilamana dalam konteks politik BBM nasional tersebut dipertimbangkan selalu pemberlakuan makna dan hakekat “hajat hidup orang banyak” bagi komoditas BBM itu dengan segala konsekuensi dan implikasinya, mengingat Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 berpayung pada Bab XIV Kesejahteraan Sosial, artinya Politik BBM Nasional mutlak ditujukan bagi harmoni Kesejahteraan Sosial nasional, bukan utamakan hitung-hitungan kalkulasi Perekonomian Nasional per judul Bab XIV UUD 2002 sehingga ironis muncul politik “subsidi” bagi komoditas “hajat hidup orang banyak”.

Politik pembatasan konsumsi BBM yang tepat adalah pengurangan mobilitas atau lintasan harian rata-rata (LHR) kendaraan-kendaraan pribadi dengan politik-politik struktural fungsional imbangan seperti alih fungsi gedung-gedung perkantoran swasta dan pemerintah menjadi rumah kantor (RuKan) sehingga kurangi mobilitas komuter di hari-hari kerja Senin – Jumat, penyediaan Parking Area disamping Rest Area di jalan-jalan tol ke kota-kota Metropolitan berlanjut dengan rute Bis Kota, penyediaan Parking Area di stasiun-stasiun kereta api dan terminal bis antar kota di kota-kota penyokong kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya, penyediaan warnet-warnet plat merah di wilayah-wilayah perbatasan kota metropolitan, penyediaan jaringan wifi guna perbanyak intensitas kerja bergerak, penyebaran terpola pusat-pusat pasar modern, dan lain sebagainya, selain perbanyak angkutan bis-bis kota mini, besar, gandeng, tingkat dan trotoar pejalan kaki.

Diyakini dengan berkesadaran Poros Koalisi Proklamasi 17845 ini dapat dikembangkan dua arah, top down dan bottom up sehingga tidak terjadi segregasi antara Koalisi Elit Politik dan Koalisi Rakyat yang dalam prakteknya dapat diametral berpotensi saling berseberangan kepentingan praktis.

Salam Poros Koalisi Proklamasi 17845 demi realisasi politik “hajat hidup orang banyak” !

Jakarta, 28 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA

KSPI Duga Kenaikan Harga BBM Kepentingan Asing

Jakarta (Antara) – Ketua Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur Nandar menduga rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ada kepentingan dari pihak asing.

“Kami menduga kebijakan menaikkan harga BBM ini ada kepentingan broker SPBU asing agar bisa bersaing dengan harga BBM yang dijual Pertamina saat ini,” kata Nandar melalui siaran pers diterima di Jakarta, Jumat.

Nandar berpendapat bahwa efek domino dari kenaikan harga BBM akan lebih menyengsarakan kaum buruh, petani dan nelayan. Karena itu, KSPI menyampaikan sikap tegas menuntut kepada pemerintah menolak rencana kenaikan harga BBM.

Apalagi, kata Nandar, upah buruh masih jauh tertinggal di saat perekonomian Indonesia berhasil menembus masuk 10 besar dunia.

Nandar membandingkan upah buruh di Thailand yang saat ini mencapai Rp3,27 juta, Tiongkok Rp3,4 juta dan Filipina Rp3,74 juta. Apalagi upah buruh di Korea Selatan yang mencapai Rp14,1 juta, Jepang Rp24,8 juta dan Australia Rp42,8 juta.

“Seharusnya pemerintah serius untuk meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,” ucapnya.

Karena itu, KSPI menyatakan akan mengorganisasikan mogok nasional di seluruh kawasan industri pada Oktober-November, bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi, sehingga pasokan ke stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah kota berkurang.

Akibatnya, terjadi antrean panjang untuk membeli BBM di sejumlah kota setelah SPBU menerima pasokan dari Pertamina. Di beberapa SPBU, pasokan tersebut langsung habis hanya dalam hitungan jam.(rr)

Berita Lainnya

 

Megawati Tanggapi Wacana Kenaikan Harga BBM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut menanggapi wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu mengingat selama ini PDI Perjuangan selalu bersikap menolak kenaikkan BBM saat berada di luar kabinet selama 10 tahun.

“Ingat PDIP bukan oposisi, kalian mesti tahu konstitusi, tidak ada oposisi, kami berada diluar kabinet. karena di tingkat provinsi dan kabupaten pemilihan langsung dan kami ada. Kami bersikap tidak pernah oposisi,” kata Megawati mengawali pembicaraan di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ia mengatakan bila masih subsidi masih bisa ditahan maka BBM tidak dinaikkan harganya. “Jangan kami dibilang tidak konsisten, bukan begitu,” ujarnya.

Megawati mencontohkan saat ini terjadi antrean BBM. Apalagi BBM bersubsidi kini dibatasi.

“Rakyat jadi kacau. Sebagai pemerintah yang akan datang, Pak Jokowi sudah bertemu Pak SBY,” kata Megawati.

Presiden RI ke-5 itu mempertanyakan kebijakan SBY yang sudah menjalakan roda pemerintahan selama 10 tahun.

“Realitasnya bagaimana, kenyataan. Ini bukan hal sembarangan, kita berhitung terus, kalau bisa ditahan dan didiskusikan,” imbuhnya.

Ia menuturkan fakta bahwa telah terjadi defisit APBN. “Ini yang harus diketahui, bagaimana mencari pemasukannya, bagaimana?” kata Megawati menutup pembicaraan.

Sementara Presiden Terpilih Joko Widodo belum dapat memutuskan wacana kenaikkan BBM. “Semua harus dievaluasi secara ekonomi dan politik,” kata Jokowi.

Baca Juga:

Stok BBM di Surabaya Aman Untuk 4 Hari Kedepan

Isu Kelangkaan BBM, Rahmad Pribadi: Jangan Hancurkan Nama SBY

Tim Jokowi-JK Siapkan ‘Bantalan Sosial’ Jika Harga BBM Dinaikkan

 

Reformasi Sektor Pertahanan Harus Dilakukan Guna Mewujudkan Poros Maritim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya usulan untuk memperkuat poros maritim dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga harus dipertimbangkan dengan memperkuat sektor keamanan dan pertahanan maritim.

“Kami berharap poros maritim juga diperkuat dengan sistem pertahanan maritim dengan tidak melupakan kekuatan di darat dan udara,” ujar Al A’raf selaku Direktur Program Imparsial di Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (29/8/2014) siang.

Reformasi dalam alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam armada maritim harus diperkuat Jokowi-JK untuk mewujudkan poros maritim.

Strategi pertahanan poros maritim ini diharapkan bisa merubah strategi orientasi untuk memperkuat pertahanan laut. Imparsial mengharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengalihan bisnis militer.

“Jokowi-JK harus membangun good governance di sektor pertahanan dan keamanan dalam pengadaan alutsista sehingga transparansi bisa berjalan,” kata Al A’raf.

Guna mewujudkan reformasi di sektor keamanan, Jokowi-JK diminta untuk menyegerakan pembahasan revisi undang-undang peradilan militer. Revisi undang-undang ini terkait peradilan militer nomor 31 tahun 1997 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kebijakan untuk reksturisasi Komando Teritorial.

Baca Juga:

Imparsial Desak Jokowi Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pansus Pilpres Penting untuk Koreksi Pemilu Selanjutnya

Perempuan Indonesia Menaruh Harapan pada Jokowi-JK

Berita Lainnya

Harga BBM jadi Rp 9.500, ini permintaan pengusaha pada Jokowi

MERDEKA.COM. Pengusaha muda, Erwin Aksa mendesak pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM subsidi. Tak tanggung-tanggung, dia meminta pemerintah menaikkan harga premium sebesar Rp 3.000 per liter, sehingga harga premium menjadi Rp 9.500 per liter.

Apabila BBM subsidi dinaikkan, Jokowi dinilai bisa penghematan anggaran. Anggaran subsidi bisa digunakan untuk pembangunan perekonomian bangsa. “Kalau ada solusi lain Jokowi, perlu dijabarkan. Kalau mengandalkan anggaran negara dan tetap subsidi besar saya kira tidak mungkin,” katanya ketika ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Erwin mempunyai beberapa permintaan ke pemerintah Jokowi, jika BBM jadi dinaikkan. Diantaranya, pemerintahan mendatang Jokowi harus mementingkan transportasi jalan khususnya di Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Sekarang banyak kawasan industri tidak punya akses ke jalan tol. Pelabuhan kan sudah dibenahi Pelindo.”

Selanjutnya Erwin meminta Jokowi untuk fokus menggunakan anggaran subsidi untuk membenahi bandara. Pelayanan bandara Indonesia saat ini masih buruk, di mana masih banyaknya antrean pesawat yang ingin terbang ataupun mendarat.

“Kalau mau ke Singapura biasanya 1,5 sekarang sudah 3 jam karena antre pesawatnya. Pelaku usaha Singapura menghabiskan 1 hari atau dua hari untuk bisnis ke Indonesia. Bisnis kita rugi kalau begini.”

Menurut Erwin harga BBM subsidi memang mendesak untuk dinaikkan saat ini. Hal ini akan mendorong pendapatan negara tidak bisa naik. Kemudian ekspor juga terus turun dan ini membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada komunikasi baik, transparan dan membangun kilang minyak tidak akan apa pa harga minyak naik. Selanjutnya dana subsidi bisa digunakan untuk membangun pelabuhan di beberapa daerah kawasan timur, pelabuhan perintis,” katanya.

Baca Berita Selanjutnya:
Bank Dunia: Ekonomi Indonesia bakal melambat
Semangat Trisakti kini diadopsi hampir seluruh negara
Teknologi informasi dongkrak sektor barang dan jasa
Indonesia masih untung hingga 30 tahun ke depan
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

29
Aug
14

Kepemimpinan : Tol Laut JokoWi dan Global Fortune 500

Logo NasPan45

Ini Kata Direksi Bank RI Soal Biayai Tol Laut Jokowi

Ide membangun tol laut kembali mencuat setelah Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden baru periode 2014-2019.

Namun realisasi gagasan tersebut masih terkendala anggaran. Apakah perbankan tertarik membiayai tol laut Jokowi?

Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Felia Salim mengaku, pihaknya akan mengkaji rencana pembangunan tol laut Jokowi sebagai prioritas membangun infrastruktur kemaritiman.

“Nanti kita kaji dulu (proyeknya) karena sektor maritim juga penting,” ungkap dia usai hadir di Indonesia Banking Expo, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Felia mengaku, BNI sangat mendukung pembiayaan di sektor infrastruktur karena memberikan dampak positif bagi pengembangan industri dan perekonomian ke depan. Sayang, dia enggan menyebut dana infrastruktur perseroan tahun ini.

“Saya lupa angka dana infrastruktur tahun ini, tapi yang pasti ini salah satu industri unggulan kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengaku dalam menentukan pendanaan terhadap sebuah proyek infrastruktur, perlu kejelasan dari segala aspek.

“Kalau membiayai kan harus jelas proyeknya apa, jaminannya apa. Ini kan belum ada,” sambungnya.

Meski begitu, dia bilang, perseroan melirik sektor infrastruktur untuk menggenjot pertumbuhan penyaluran kredit, seperti membantu Jasa Marga dalam pendanaan proyek jalan tol dan sebagainya.

“Tapi kita nggak masuk ke sektor infrastruktur dulu tahun ini, karena likuiditas sedang ketat. Tahun depan kita lihat lagi likuiditasnya akan seperti apa,” tandas Jahja. (Fik/Nrm)

Ikuti Yahoo Indonesia di Twitter dan Facebook

Berita Lainnya

 

Iklim Prof untuk Balapan Tingkat Dunia

Senin, 14 Juli 2014

Waktu tahun lalu Pertamina diberitakan di luar negeri sebagai perusahaan pertama dari Indonesia yang berhasil masuk Fortune Global 500, saya ditanya wartawan:

T: Apa perasaan Anda?
J: Terkejut, bangga, dan sedih.
T: Mengapa sedih?
J: Peringkatnya terlalu baik, ha ha ha…
T: Seharusnya peringkat berapa?
J: Ekspektasi saya di peringkat 400-an dulu lah. Baru kian tahun kian meningkat. Bukan sekali masuk, langsung di peringkat ke-122 begini. Terlalu baik, he he… Bisa menekan direksi Pertamina terlalu keras.

Tentu kebanggaan saya lebih besar daripada kesedihan (pura-pura) saya. Pertamina yang begitu lama jadi bulan-bulanan akhirnya bisa sangat profesional dan berhasil masuk Fortune Global 500.

Tapi, yang saya sedihkan benar-benar terjadi. Tahun ini peringkat Pertamina turun satu tangga menjadi ke-123.

Tentu saya tidak kaget dan tidak sedih. Meski turun, turunnya hanya satu tangga. Meski turun, toh masih di papan 100-200. Masih sangat terhormat. Bahkan, masih sangat sulit untuk mempertahankannya. Terutama karena ekonomi AS kian baik.

Tentu akan banyak perusahaan di sana yang segera membesar. Ekonomi AS bangkit karena mendapat “stimulus” yang luar biasa: harga energi yang yang tiba-tiba murah sejak ditemukannya gas di celah-celah bebatuan.

Ke depan, mungkin penurunan peringkat Pertamina masih akan terjadi. Bukan lantaran kinerja Pertamina merosot, melainkan lebih disebabkan melonjaknya kinerja perusahaan-perusahaan di AS atau Jerman atau Jepang atau Tiongkok. Tentu balapan tingkat dunia itu akan terus menghantui Pertamina.

Karena itu, kewajiban kita semua memberikan iklim yang terus kian profesional kepada Pertamina. Termasuk dukungan untuk membuatnya kian steril dari berbagai intervensi kepentingan nonkorporasi. Saya melihat, ekspansi Pertamina di Aljazair sebagaimana yang saya tulis di Manufacturing Hope sebelumnya bisa menjadi salah satu alat bagi Pertamina untuk balapan di tingkat dunia itu.

Saya juga lagi menunggu dengan berdebar proyek besar yang satu ini: penggelaran pipa gas dari Arun ke Medan. Tanpa APBN. Mestinya tiga bulan lagi selesai. Kemajuan pengerjaannya sesuai dengan target. Saya sudah sampaikan kepada Karen Agustiawan harapan saya agar proyek itu selesai 15 Oktober depan. Atau lima hari sebelum masa jabatan saya berakhir.

Ini akan bisa menghemat uang negara Rp 4 triliun per tahun. Ini akan mengakhiri sejarah panjang pemakaian BBM untuk membangkitkan listrik di Medan. Ini sekaligus mengatasi ketiadaan gas untuk industri di seluruh Medan. Lebih dari itu, instalasi raksasa LNG Arun yang sudah nganggur bisa segera dimanfaatkan.

Kemarin saya langsung mengontak Menteri ESDM Jero Wacik untuk bisa memutuskan alokasi gas yang dialirkan melalui pipa itu ke Medan. Pak Wacik pun langsung merespons. “Saya bereskan. Banyak hal ribet begini bisa saya bereskan. Contohnya gas Tangguh itu,” katanya. Alhamdulillah.

Proyek pipa gas Arun-Medan itu akan menjadi agenda 100 hari terakhir pemerintahan Pak SBY. Tentu saya juga mengucapkan selamat kepada direksi PLN. Perusahaan “Lilin” Negara (karena dirinya sendiri sering terbakar untuk menerangi orang lain) itu menyusul Pertamina masuk Fortune Global 500. Peringkatnya pun tidak membuat saya sedih: ke-477. Terus terang saya kaget, PLN sudah begitu besarnya untuk ukuran dunia.

“Anda hebat, Pak Nur. Anda telah tercatat. Di masa Anda jadi Dirut-lah PLN masuk Fortune Global 500,” tulis saya untuk Nur Pamudji, Dirut PT PLN. Itu tentu akan jadi riwayat hidup yang manis. Terutama untuk direksi PLN yang tahun ini akan habis masa baktinya.

Saya melihat, masih ada tiga lagi BUMN yang memiliki potensi untuk masuk Fortune Global 500 dalam dua tahun ke depan. Tentu mereka memerlukan dukungan yang kuat. Terutama untuk bisa melakukan aksi-aksi korporasi yang mereka perlukan. Direksi mereka sangat mampu. Asal tidak banyak diintervensi. (*)

Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Sumber:

http://dahlaniskan.wordpress.com/2014/07/14/iklim-prof-untuk-balapan-tingkat-dunia/

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

26
Aug
14

SEPERAK : Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia

LOGO SEPERAK

Petisi SEPERAK : Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia

Senin, 25 Agustus 2014 – 15:03 WIB

Suara Pembaca:
Petisi SEPERAK: “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia”

Serikat Pemimpin Rakyat (SEPERAK) yang berpaham Pemimpin itu Khalifah diprakarsai tanggal 23 Agustus 2014 yaitu di tahun ke-69 dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang terbentuk 23 Agustus 1945 dan yang dikenal sebagai cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat (TKR) lalu Tentara Republik Indonesia (TRI) kemudian Tentara Nasional Indonesia (TNI).

SEPERAK bertekad melakukan pembinaan budaya “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia” yaitu Kepemimpinan 9 (sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia (1) Bendera Kebangsaan Merah Putih, (2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, (3) Sumpah Pemuda 1928, (4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, (5) Ideologi Pancasila 1945, (6) Proklamasi Indonesia Merdeka 1945, (7) Konstitusi Republik Indonesia Undang Undang Dasar 1945, (8) Wawasan Nusantara 1957, (9) Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka.

Dalam konteks transisi kepemimpinan pemerintahan dan negara sekarang ini, maka SEPERAK berbagi kiprah bina Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia tersebut diatas terutama kepada para Pemimpin Nasional dan Daerah agar supaya transisi dapat berjalan dengan aman dan damai serta lancar adanya.

Demikianlah Petisi SEPERAK “Politik Kepemimpinan Pemangku Indonesia” ini dipublikasikan bagi kepentingan umum (pro bonum publicum) terbaik demi menapak Indonesia Mulia (2015-2025) kearah tahapan Indonesia Bermartabat (2025-2035) dan Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045) serta Indonesia Jaya 2045 saat 100 tahun Indonesia Merdeka.

Jakarta, 25 Agustus 2014

BaMus SEPERAK,

(1) Pandji R Hadinoto, (2) Pudwianto Arisanto, (3) Yayan Ramlan Arif, (4) Yunda Ilham, (5) John Pakasi, (6) Dharmo Larsono Mertaperwira, (7) Jimmu Goh

Dipublikasi oleh:

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-petisi-seperak-politik-kepemimpinan-pemangku-indonesia.html#ixzz3BTLxrKBJ

Fachry Ali: Jokowi-JK Tak Akan Alami Bulan Madu

Senin, 25 Agustus 2014 – 22:13 WIB


Fachry Ali

 Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syahid Ciputat Jakarta, Fachry Ali mengakui jika dalam menjalankan pemerintahan setahun pertamanya Jokowi-JK akan mengalami kesulitan, akibat APBN 2015 yang sebesar 80 % hanya akan habis untuk pembayaran gaji, utang luar negeri, transper dana ke daerah dan subsidi. Sehingga APBN itu hanya tinggal 20 % dan tentu pemerintah tidak akan mampu berbuat apa-apa kecuali memotong subsidi BBM dan atau listrik.

“Jadi, pemerrintahan Jokowi-JK ini tak akan mengalami bulan madu, karena harus langsung bekerja keras dengan APBN yang tentu cukup sulit. Memang, Jokowi didukung oleh rakyat sama halnya dengan SBY tahun 2009, tapi Jokowi kan rakyat biasa, sebaliknya SBY elit dan ksatria. Tapi, justru Jokowi ingin merontokkan struktur elit itu untuk wong cilik, maka dia selalu tampil sederhana dengan kesegaran pikirannya,” tegas Fachry Ali dalam dialog kebangsaan ‘Pemerintah pasca putusan MK’ bersama Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli dan Wasekjen Ahmad Basyarah di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (25/8/2014).

Namun demikian apakah Jokowi akan mulus menjalankan hak prerogatifnya, karena Fachry khawatir kehendak Jokowi berbeda dengan kehendak PDIP. Mengapa? Menurutnya, selama ini terlihat kalau Jokowi itu ingin independen dan tak mau diintervensi oleh siapapun termasuk pimpinan partai politik. “Untuk itu dia menegaskan menteri dari parpol harus lepas jabatan partai,” ujarnya.

Ahmad Basyarah pun menegaskan jika Jokowi itu kader PDIP yang sudah matang dengan ideologi dan Trisakti Bung Karno. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi pasti sama dengan kehendak PDIP. “Jadi, tidak ada perbedaan dari apa yang menjadi komitmen Jokowi dengan PDIP,” tambahnya.

Tapi, kalau sama lanjut Fachry, berarti Jokowi dan Mega memang muak melihat politik transaksional selama ini termasuk subsidi BBM yang dinikmati oleh orang kaya. Karena itu, Jokowi-JK harus berusaha keras untuk merealisasikan janji-janjinya seperti kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat lainnya. “Maka yang harus diperkuat adalah Kementerian PDT, kementerian infrastruktur, dan luar negeri yang langsung bersentuhan dengan rakyat dan pasar ekonomi kreatif ,” pungkasnya.(sor)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Selasa, 26 Agustus 2014 11:03 WIB
4.956 Personel Amankan Konferensi UNAOC 2014
Senin, 25 Agustus 2014 23:05 WIB
Pemain Terbunuh, Liga Aljazair Dibekukan
Senin, 25 Agustus 2014 22:13 WIB
Fachry Ali: Jokowi-JK Tak Akan Alami Bulan Madu
Senin, 25 Agustus 2014 21:42 WIB
PDIP Tunggu Keputusan Presiden SBY dan PPP
Senin, 25 Agustus 2014 20:56 WIB
Demokrat Masih Solid Bersama Koalisi Merah Putih
Senin, 25 Agustus 2014 20:29 WIB
DPD Rekomendasikan 25 Calon Anggota BPK ke DPR
Senin, 25 Agustus 2014 17:43 WIB
Pemerintah Diminta Sosialisasikan Pembatasan BBM
23
Aug
14

Politik : Ancaman Konflik Laut China Selatan

Konflik Laut China Selatan jadi ancaman keamanan Asia Tenggara

Reporter : Sri Wiyanti | Senin, 23 Juni 2014 14:15
Konflik Laut China Selatan jadi ancaman keamanan Asia Tenggara

Laut China Selatan. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com – Politisi Partai Hanura Susaningtyas Kertopati mendukung pernyataan calon presiden (capres) Joko Widodo yang dilontarkan dalam debat capres semalam, terkait tema Politik Internasional dan Pertahanan Nasional.

Susaningtyas mengatakan, personel dan alutsista TNI utamanya yang menjaga wilayah maritim Indonesia perlu diperkuat. Hal ini didasari oleh potensi meningkatnya ancaman terhadap kedaulatan NKRI yang muncul dari wilayah perairan Indonesia.

Ancaman tersebut, menurut Susaningtyas, datang dari memanasnya hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara, khususnya yang berlokasi di Laut China Selatan.

“Saya rasa penguatan personel/alutsista TNI AL perlu ditingkatkan mengingat eskalasi ancaman juga ada peningkatan. Ancaman dan tantangan keamanan terbesar yang ada di wilayah Asia
Tenggara saat ini adalah memanasnya konflik Laut China Selatan, di mana melibatkan beberapa negara di kawasan Asean seperti Filiphina, Malaysia, Thailand,Vietnam dll,” jelas Susaningtyas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/6).

Hal ini, menurut Susaningtyas, perlu diwaspadai lantaran wilayah Laut China Selatan merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia. “Selain digunakan oleh sejumlah besar negara di dalam wilayah, jalur tersebut juga digunakan oleh negara di luar wilayah,” imbuh Susaningtyas.

Masalah keamanan lain yang perlu ditangani bersama, lanjut Susaningtyas, adalah mengatasi kejahatan lintas Negara (transnational crime) dan isu-isu keamanan perbatasan lainnya. “Wilayah perbatasan yang jauh dari pengawasan sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai gerbang kegiatan ilegal, misalnya perompakan/pembajakan, penyelundupan, penangkapan lkan secara ilegal, perambahan hutan ilegal, penggeseran patok-patok perbatasan dan pelintasan batas ilegal,” lanjut Susaningtyas.

Dari sisi anggaran, Susaningtyas mendukung langkah yang akan diambil Jokowi apabila terpilih sebagai Presiden RI berikutnya dengan memperkuat anggaran guna pengamanan di wilayah maritim.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa sebagai negara maritim kita harus memberi penguatan terhadap politik anggaran kemaritiman diperbesar, hal itu mengingat meningkatnya eskalasi ancaman kewilayahan yang ada. Kita mayoritas perairan justru itu armada laut yang dibesarkan agar kita juga bisa lakukan pengawasan critical border,” tutup Susaningtyas.

Baca juga:
Andalkan kekuatan budaya, seniman di Yogyakarta dukung Jokowi
Pertanyaan Prabowo dan jawaban Jokowi, cermin harapan rakyat
Bila Tabloid Obor Rakyat disanksi, Facebook-Twitter juga harus
Nurul Arifin: Jokowi tak paham wilayah perbatasan Indonesia
Ralat: Menurut Ki Kusumo, siapa presiden Indonesia 2014?

23
Aug
14

PILPRES : Putusan MKRI Tolak Gugatan Prabowo – Hatta

Phinisi JokoWi-JKIni Penjabaran Lengkap Putusan MK Tolak Gugatan Prabowo-Hatta

Jumat, 22 Agustus 2014 | 11:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Penolakan tersebut tercatat dalam amar putusan setebal 4.390 halaman. Butuh tiga kali skorsing dan sekitar tujuh jam bagi sembilan Majelis Hakim MK untuk membacakan 300 halaman secara bergantian dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014). Sidang pun berlangsung dari siang hingga malam hari.

Secara garis besar, MK mengelompokkan penolakannya menjadi beberapa bagian. Ini penjabarannya:

  1. Klaim Hitungan Kemenangan

Prabowo-Hatta meminta MK agar menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres berdasarkan perhitungan suara yang mereka lakukan sendiri. Pasangan nomor urut 1 itu mengklaim telah mendapatkan 67.139.153 suara sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya mendapatkan 66.435.124 suara.

Mereka menilai, hitung-hitungan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Jokowi-JK tidak sah karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistemais dan masif dalam pilpres. KPU menetapkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 dan Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833.

Namun, menurut Mahkamah, pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci pada tingkat mana dan dimana terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang berakibat berkurangnya perolehan suara pemohon dan bertambahnya perolehan suara pihak terkait. Bukti dan saksi dalam persidangan juga tak mampu menjelaskan hal itu.

“Justru sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dalam proses rekapitulasi mengenai perolehan suara,” kata Hakim MK Muhammad Alim.

  1. Penyusunan dan DPT

Prabowo-Hatta juga menuding KPU melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dengan pengabaian Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebagai sumber penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengabaian itu berujung manipulasi data DPT dan akhirnya berdampak sistemik hingga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam proses pilpres yang menguntungkan Jokowi-JK. Tetapi, berdasarkan bukti dan saksi ketiga pihak, Mahkamah menilai tidak dijelaskan secara detil mengenai pengabaian DP4.

Mahkamah juga berpendapat, penyusunan DPT merupakan proses panjang yang dilakukan KPU dengan tahapan yang sesuai peraturan.

“Maka apabila ada keberatan mengenai DPT, seperti penambahan dan modifikasi jumlah pemlih sebagimana didalilkan pemohon, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh penyelenggara dan peserta dalam kerangka waktu tersebut,” kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

  1. Jumlah DPKTb Tinggi

Prabowo-Hatta juga mecurigai tingginya jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah strategi mobilisasi massa untuk memenangkan Jokowi-JK. Mereka menilai DPKTb tidak sah dan melanggar Undang-Undang. Namun, Mahkamah menilai, DPKTb sah dan justru dapat menyalurkan hak konstitusional warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.

Mahkamah juga menilai saksi yang dihadirkan Prabowo-Hatta tidak bisa membuktikan tuduhannya mengenai mobilisasi massa. Selain itu, Prabowo-Hatta juga tidak bisa menjamin siapa yang dipilih oleh pemilih yang terdaftar dalam DPKTb karena pemilu bersifat rahasia.

“Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan beprapa kepastian perolehan suara yang diperoleh pemohon jika hal tersebut (DPKTb) tidak terjadi,” kata Hakim Aswanto.

  1. Nol Suara di Papua

Prabowo-Hatta merasa telah dicurangi karena sama sekali tidak mendapatkan satu suara pun di 2152 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, kecurangan ini sempat dikeluhkan langsung oleh Prabowo dengan menyebut Indonesia layaknya negara totaliter, fasis, dan komunis saat berorasi dalam sidang perdana MK.

Namun, Mahkamah menilai raihan nol suara di sejumlah TPS bukan berarti terjadi kecurangan. Pasalnya, dalam berbagai sengketa pemilu yang pernah ditangani MK, kerap terjadi salah satu pasangan calon mendapatkan suara nol. Hal itu pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kuat yang praktik pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, seperti di Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku dan Maluku Utara.

“Perolehan suara nol tidak hanya untuk pemohon saja, akan tetapi pihak terkait di suatu TPS juga memperoleh nol suara,” kata Hakim Wahidudin Adams.

  1. Rekomendasi Bawaslu

Prabowo-Hatta mempermasalahkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mereka menilai, KPU telah dengan sengaja mengabaikan rekomendasi tersebut guna memenangkan pasangan Jokowi-JK. Namun, MK juga tidak melihat hal ini sebagai suatu bentuk kecurangan, meskipun ada kesalahan prosedur dan administratif yang dilakukan.

Di DKI Jakarta misalnya, menurut Mahkamah Bawaslu tidak cermat dan tidak mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikannya sehingga KPU merasa telah menyelesaikannya dengan hanya melakukan kroscek.

“Sehingga oleh karena Bawaslu tidak mempersoalkan pelaksanaan rekomendasinya secara keseluruhan oleh termohon, menurut Mahkamah, Bawaslu harus dianggap telah menerima pelaksaan rekomedasi oleh termohon,” ujar Hakim Maria Farida Indriarti.

  1. Rincian di daerah

Terakhir, MK juga merinci kecurangan yang terjadi di berbagai daerah seperti yang didalilkan Prabowo-Hatta. Pasangan yang diusung koalisi merah putih itu sebenarnya mendalilkan seluruh provinsi dalam berkas gugatannya, namun MK memilih lima daerah yang saksinya telah dihadirkan dalam persidangan.

Di Papua misalnya, Prabowo-Hatta menilai sistem noken atau ikat tidak sah menurut hukum. Namun Mahkamah berpendapat penggunaan Noken sah karena sesuai dengan putusan MK sebelumnya dan juga kerap digunakan dalam berbagai pilkada di sana.

“Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945,” ujar Hakim MK Wahidudin Adams.

Di Jawa Tengah, Prabowo-Hatta menuding adanya keterlibatan Gubernur setempat yang juga kader PDI-P, Ganjar Pranowo karena yang bersangkutan mengirimkan surat instruksi kepada seluruh lurah. Namun, dalam salinan surat tersebut, Ganjar hanya meminta lurah untuk bersikap netral dan tidak ada perintah untuk memihak Jokowi-JK.

“Dalam persidangan pemohon tidak bisa membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tilisan adanya tindak lanjut dan pengaruh surat Gubernur Jawa Tengah tersebut terhadap perolehan suara masing-masing calon,” kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

Di provinsi tersebut, Mahkamah juga menilai tudingan pemohon yang menyebut KPU menggunakan tinta yang mudah dihapus agar pemilih bisa mencoblos dua kali, tidak terbukti. Mahkamah menilai, pemohon tidak pernah bisa menunjukkan tinta jenis tersebut di persidangan sehingga menganggap tinta semacam itu tidak pernah ada.

Amar Putusan

Sebelum membuat putusan, Mahkamah terlebih dulu membuat konklusi dari setiap pokok-pokok permohonan yang sudah ditolak. Mahkamah menyimpulkan pokok permohonan yang diajukan Prabowo-Hatta tidak beralasan menurut hukum.

“Mengadili, menyatakan dalam pokok permohonan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva.

Penulis

 Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

 

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/08/22/11025921/Ini.Penjabaran.Lengkap.Putusan.MK.Tolak.Gugatan.Prabowo-Hatta

Logo PKP 45

Inilah Putusan MK yang Mementahkan Gugatan Prabowo
Kamis, 21 Agustus 2014 | 19:12

[JAKARTA] Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014 masih berlangsung hingga Kamis (21/8) malam. Meskipun belum selesai, arah putusan sembilan hakim konstitusi sudah bisa terlihat.

Kemungkinan besar, MK akan menolak permohonan pasangan Prabowo-Hatta yang disidangkan sejak 6 Agustus lalu. Berikut beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi yang mementahkan dalil gugatan Prabowo-Hatta.

1. Pembukaan kotak suara oleh KPU
– pembukaan kotak suara oleh KPU sebelum ada penetapan MK dianggap sah
– pembukaan kotak suara memenuhi aspek transparansi karena mengundang saksi dua calon, Bawaslu, dan Kepolisian, serta dibuat berita acara

2. Prabowo-Hatta memperoleh suara nol
– MK menilai, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara nol di 2.152 TPS dengan DPT sebanyak 665.905 suara adalah hal yang wajar
– dalil pemohon bahwa ada intimidasi yang membuat pemilih tidak berani memilih pasangan nomor urut 1 tidak bisa dibuktikan
– pasangan Jokowi-JK juga memperoleh suara nol di 17 TPS di Kabupaten Sampang, Madura
– dalam perkara yang diputus MK sebelumnya, baik pilkada maupun pileg, juga ada calon yang memperoleh suara nol

3. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)
– DPKTb dianggap implementasi pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih
– aturan MK mengenai DPKTb belum dicabut, sehingga dianggap sah secara hukum, dengan demikian pemilih yang termasuk dalam DPKTb juga harus dianggap sah secara hukum
– tidak ada bukti bahwa DPKTb dimanfaatkan untuk memobilisasi pemilih sehingga merugikan salah satu pasangan

4. Klaim perolehan suara Prabowo-Hatta
– permohonan kubu Prabowo-Hatta agar MK menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres atas dasar klaim mendapatkan 67.139.153 suara, sementara pasangan Jokowi-JK hanya mendapatkan 66.435.124 suara, dianggap tidak beralasan secara hukum
– MK menilai tidak ada bukti yang meyakinkan, demikian juga tidak ada keterangan saksi yang bisa membuktikan klaim penghitungan suara tersebut

5. Sistem “Noken” di Papua
– penggunaan sistem “Noken” di Papua dianggap sah menurut hukum karena dijamin UUD
– sebelumnya ada putusan MK yang mengizinkan penggunaan sistem “Noken” di beberapa daerah di Papua, dan sudah kerap digunakan saat pilkada, sehingga dianggap relevan digunakan dalam pilpres

6. Rekomendasi Bawaslu tak dilaksanakan KPU
– MK menganggap secara umum rekomendasi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi sudah dilakukan KPU
– ada rekomendasi Bawaslu yang tidak jelas sehingga bisa ditafsirkan berbeda oleh KPU
– rekomendasi Bawaslu di Nias Selatan memang tidak dilaksanakan KPU karena waktunya terdesak oleh jadwal rekapitulasi suara, dan meskipun tidak dilaksanakan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara

Logo Kerabat 45

Gugatan Prabowo Ditolak MK Jadi Sorotan Dunia

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014. Hal ini lantas menjadi sorotan dunia.

Media Tiongkok, South China Morning Post menulis “Indonesia’s constitutional court backs Widodo as Prabowo Subianto’s supporters stage protest” atau “Mahkamah Konstitusi Indonesia Mengukuhkan Widodo Saat massa Prabowo Subianto berunjuk rasa.”

“Hakim MK secara bulat menolak permohonan Prabowo Subianto ketika gas air mata polisi dan meriam air ditembakkan ke para pengunjuk rasa,” tulis South Chiha Morning Post, Kamis (21/8/2014).

Dari belahan Australia, media ABC melaporkan kabar bertajuk “Indonesia’s highest court unanimously upholds Widodo’s presidential win” atau “Pengadilan Tertinggi Indonesia secara Bulat Memperkuat Kemenangan Widodo pada Pilpres”.

“Kemenangan ini membuka jalan bagi Presiden terpilih untuk menjalankan proses selanjutnya, yakni pelantikan di Indonesia pada Oktober,” tulis media negeri kanguru itu.

Lewat artikel bertajuk, “Indonesia court upholds Widodo’s presidential victory”, Kantor Berita Inggris Reuters menuliskan bahwa keputusan MK tidak bisa diganggu gugat karena bersifat mengikat.

“Mahkamah Konstitusional menolak semua gugatan yang diajukan pemohon, yang diputuskan sembilan hakim,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva, yang dikutip Reuters.

Koran terkemuka Amerika Serikat, The New York Times memberitakan, mantan Jenderal gagal membuktikan klaimnya bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

“Pak Joko, yang beberapa tahun lalu menjadi Walikota di Jawa Tengah mengalahkan Prabowo dengan perolehan suara 53 persen berbanding 47 persen pada pemilihan ketiga yang digelar secara langsung oleh rakyat,” papar The New  York Times.

Baca juga:

‘Terstruktur, Sistematis, dan Masif’ Kubu Prabowo Ditolak MK

Pendapat MK Terkait Kesaksian Novela Nawipa

Ini Langkah Jokowi-JK Selanjutnya

Berita Lainnya

Yusril: Saya sudah menduga MK bakal tolak gugatan Prabowo

MERDEKA.COM. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sudah menduga sejak awal bahwa gugatan Prabowo-Hatta bakal ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, permohonan ditolak karena keterbatasan waktu mengumpulkan bukti-bukti kecurangan tersebut.

“Sejak awal saya sudah menduga MK akan mengambil putusan demikian. Waktu yang tersedia bagi Prabowo Hatta untuk menyusun permohonan dan mengemukakan alat bukti dalam persidangan, sangatlah terbatas,” kata Yusril menanggapi putusan MK, Jumat (22/8).

Yusril mengatakan, sangat sulit mengumpulkan bukti kecurangan pilpres dengan batas waktu yang singkat. Bahkan waktu yang tersedia disamakan dengan batas waktu pengumpulan bukti Pilkada.

“Dengan demikian, MK tak akan pernah mampu memeriksa perkara dengan mendalam. Jadi sesungguhnya, mungkin saja apa yang didalilkan Prabowo Hatta mengandung kebenaran, tapi masalahnya, waktu untuk membuktikannya sangatlah terbatas,” imbuhnya.

Namun demikian, lanjut dia, putusan MK final dan mengikat. “Maka apa boleh buat, semua pihak harus menerimanya sebagai hasil maksimal yang bisa dicapai,” pungkasnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Yusril ngaku didukung raja dan sultan nyapres di 2014
Yusril diberi keris untuk jalankan amanat raja dan sultan
Yusril dapat gelar bangsawan Sri Narendra Dyah Balitung
Yusril akan terima gelar dari raja dan sultan se-Nusantara
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

Jubir Prabowo-Hatta: Silakan Dicek Unimog Itu Punya Prabowo atau Bukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru bicara Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim, mempersilakan pihak kepolisian dalam mengusut pemilik tiga truk kecil Mercedes-Benz Unimog 1300L yang dibawa massa pendukung Prabowo-Hatta, saat melakukan aksi di Patung Kuda depan gedung Indosat.

“Ya di cek saja. Apa benar itu punya massa Prabowo-Hatta atau bukan,” kata Marwah saat diskusi Konsolidasi Kebangsaan di Galery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).

Dalam aksi damai yang dilakukan pendukung Prabowo-Hatta kemarin, kata Marwah, juga terdapat beberapa orang penyusup yang inggin memperkeruh suasana unjuk rasa.

“Ada yang mengatakan, ada penyusup dan sebagainya, kita kan selalu ingin transparan, sifatnya adil, siapapun itu kalau tidak jelas dan melanggar diperiksa aja,” cetus Marwah.

Marwah pun menilai, tindakan pihak kepolisian pada massa Prabowo-Hatta terlalu berlebihan dan seakan-akan massa akan membuat kericuhan yang membahayakan masyarakat. Padahal kan, selama ini aksi demo dilakukan secara damai.

Saat ini Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan Polda Jabar menyoal kebenaran plat nomor dari tiga truk kecil Mercedes-Benz Unimog 1300L milik massa pendukung Prabowo-Hatta yang disita Polda Metro Jaya.

Adapun, nomor polisi dua Unimog menunjuk daerah Bandung sebagai asal kendaraan, yakni D 8139 DI dan D 8499 TC. Sementara satu Unimog lainnya bernomor polisi Z 8383 BM.

Unimog itu diamankan polisi lantaran saat unjuk rasa siang tadi, tiga Unimog itu diparkir persis di depan pagar kawat berduri yang didirikan polisi di depan Bundaran Patung Kuda, di sekitar kantor Indosat. Pendukung Prabowo-Hatta merangsek melewati kawat berduri menggunakan Unimog tersebut hingga memicu terjadinya kerusuhan.

Baca Juga:

KPU Limpahkan Pengamanan dan Pengawalan Jokowi-JK Kepada Paspampres

Dimyati: PPP Konsisten Ada di Koalisi Merah Putih

Petinggi Demokrat Tepis Recoki Jokowi-JK

16
Aug
14

Kenegarawanan : BaMus Nasionalis Pancasila 45

Logo NasPan45
 
BaMus Nasionalis Pancasila 45

Jumat, 15 Agustus 2014 – 10:25 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

BaMus Nasionalis Pancasila 45

Menyambut peringatan hari ulang tahun ke 69 Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, maka Kaum Nasionalis Pancasila 45 disingkat NasPan45 membentuk Badan Musyawarah (BaMus) Nasionalis Pancasila 45 yang kini beranggotakan tokoh-tokoh senior penggiat Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia yaitu Pandji R Hadinoto, Ki Bondan Kasiman, Erwin Broto Amidarmo, Regina Oesman, Badjoeri Widagdo.

BaMus NasPan45 bervisi Pembukaan UUD45 dan bermisi pembudayaan 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 dengan seruan Kebangsaan yaitu Salam 5 Jari, Salam Pancasila sebagai terapi penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, sebagaimana telah dirintis oleh Mpu Tantular sejak tahun 721 melalui sesanti Bhinneka Tunggal Ika seperti yang melekat tercengkeram oleh kedua kaki Garuda Pancasila, lambang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandji R Hadinoto

Ketua BaMus Nasionalis Pancasila 45

 
BERITA LAINNYA
 
Berita Terkini
Jumat, 15 Agustus 2014 23:26 WIB
Enam Bulan untuk Atasi Virus Ebola
Jumat, 15 Agustus 2014 22:41 WIB
Juventus Ultimatum Manchester United
Jumat, 15 Agustus 2014 21:03 WIB
SBY Mengaku Bisa Jaga Stabilitas Makro Ekonomi
Jumat, 15 Agustus 2014 19:47 WIB
Layanan Kesehatan Jauh Api Dari Panggang
 

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-bamus-nasionalis-pancasila-45.html#ixzz3AYpCjcOZ

 Utopia Negara Kemerdekaan nan Pluralis
 

Share 

SH / dok

Ilustrasi.

Kemerdekaan itu bisa menyatukan pluralisme yang ada.

Benedict Anderson dalam buku monumentalnya, Imagined Communication: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism (1983), menulis tentang kesamaan ciri suatu bangsa, yakni memiliki kejayaan yang sama pada masa lalu dan memiliki keinginan yang sama saat ini, serta bercita-cita yang sama akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pemikiran itu terinspirasi oleh pemikiran Ernest Renan (1823-1892) yang mengatakan, suatu bangsa adalah keinginan untuk hidup bersama dan kesepakatan untuk berkorban.

Pemikiran Renan itu juga menginspirasikan lahirnya pemikiran Otto Bauer (1881-1938), politikus Austria yang mengatakan, suatu bangsa adalah suatu masyarakat yang berkarakter sama, yang tumbuh dari suatu masyarakat yang bernasib sama.

Pemikiran-pemikiran Renan dan Otto Bauer itulah yang menginspirasi pemikiran Bung Karno. Itu terlihat dari banyak pemikiran Bung Karno yang selalu mengutip dan menyitir pemikiran-pemikiran kedua akademikus itu, terutama pemikiran Renan.

Masalahnya, saat kita merayakan Kemerdekaan Indonesia ke-69 tahun ini, apakah kita sebagai bangsa—dalam keanekaragaman—ini tetap memiliki keinginan hidup bersama—dan masih juga memiliki cita-cita yang sama, sekuat kita merebut kemerdekaan pada 1945?

Jembatan Emas Kemerdekaan
Masalah di atas menjadi menarik untuk dikerling, ketika realitas politik dan sosial Indonesia saat ini yang masih mengganjal kehidupan bersama, seperti masih ada kelompok umat beragama yang kesulitan membangun rumah ibadah dan aktivitas keagamaannya pun kerap diganggu kelompok sosial atau kelompok agama lainnya.

Di samping itu, terlihat juga jurang kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin yang kian lebar, penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing, serta wabah korupsi yang terus merajalela di kalangan elite negeri.

Itu tentu mengindikasikan semakin mengentalnya egoisme dan goyahnya semangat kebersamaan atau rapuhnya kebhinekaan, serta masih salah urus negara oleh para pemimpin.

Padahal, Bung Karno sejak jauh hari telah menyadari tantangan tersebut, menyadari karakter suku-suku dan kelompok di Indonesia yang begitu beraneka ragam dengan membangun visi tentang perlunya pembangunan karakter bangsa yang bernafaskan Pancasila. Perlu digarisbawahi, Pancasila hanya bisa bertahan jika bangsa ini sanggup mempertahankan kebhinekaan dan melestarikan pluralisme.

Sayang, semangat kebhinekaan itu diindoktrinasi begitu rupa pada zaman Orde Baru, sehingga “persatuan dan kesatuan” dibuat kelewat dominan, seperti dipaksakan, yang berwujud pada tata pemerintahan yang sentralistik dan otoriter.

Kebhinekaan tidak dibuat untuk diterima dan dipelihara secara sadar dengan penuh kebanggaan oleh seluruh bangsa. Kebhinekaan dan keanekaragaman yang menjadi kekayaan bangsa, dirasakan sebagai momok yang mengebiri ekspresi keanekaragaman tersebut.

Tidak heran, ketika roda Reformasi digulirkan dan demokratisasi digelar, kerusuhan dan amokrasi membuncah. Solidaritas kehidupan antarwarga bangsa pun berantakan pada awal Reformasi.

Untunglah ketika negara gagal memberi ruang terbangunnya solidaritas struktural dan fungsional, masyarakat dengan semangat kebersamaannya masih mampu membangun solidaritas horizontal. Itulah yang menjadi modal perekat bagi langgengnya kehidupan negara bangsa yang bernafaskan kebhinekaan.

Dalam artikel pendeknya, What is a Nation? (1882), Renan mengatakan kebangsaan harus dipahami sebagai suatu bentuk solidaritas moral yang dipupuk dan dipertahankan melalui kesadaran sejarah yang khas. Tanpa kehendak dari warganya untuk melanjutkan kehidupan bersama, suatu bangsa akan mengalami disintegrasi dan tenggelan ditelan sejarah.

Pemikiran Renan tersebut seperti disitir A Malik Gismar, kehendak sadar hari ini merupakan titik temu dari evaluasi pengalaman kehidupan berbangsa di masa lalu, dengan antisipasi atau proyeksi kehidupan berbangsa di masa depan. Masa lalu dan masa depan ini bertemu dalam prestasi-prestasi atau situasi kebangsaan hari ini.

Itulah yang kemudian dikatakan Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas, di seberangnya akan diwujudkan masyarakat adil dan makmur.

Di depan pengadilan penjajah terhadap dirinya pada 1930, Bung Karno mengatakan, perjuangan partainya adalah untuk membangkitkan dan menghidupkan keinsyafan rakyat bahwa ia punya masa silam yang indah, masa kini yang gelap gulita, dan janji-janji suatu masa depan yang melambai-lambai berseri-seri. Indonesia yang kini merayakan kemerdekaan ke-69 tahun, yang telah melewati masa lampau yang penuh perjuangan dan penderitaan itu, tepatnya menjadikan cita-cita bersama masa depan sebagai acuan kebersatuan untuk maju.

Octavio Paz, intelektual Meksiko dan pemenang hadiah Nobel, ikut menggunakan istilah ini untuk menggambarkan suatu bangsa yang perekat persatuannya adalah masa depan, bukan sejarah bersama masa lampau. Kebangsaan dijangkar pada janji-janji masa depan yang bisa jadi sangat ilusif, namun sangat kuat dalam membangkitkan imajinasi kolektif.

Apakah situasi bangsa yang masih diliputi aneka persoalan, termasuk konflik yang mencederai kebhinekaan itu masih menjadi energi untuk membangun masa depan yang lebih baik, sesuai cita-cita kemerdekaan?

Catatan
Di tengah berjubelnya pesoalan ekonomi, politik, dan sosial budaya di negeri ini serta dibelenggu kapitalisme neoliberalisme itu, kini di bawah kepemimpinan baru Indonesia pasca-Pilpres 2014, diharapkan kesanggupannya memperbaiki nasib bangsa, terutama dalam semangat kebhinekaan, dengan menampilkan diri sebagai pemimpin pluralis. Ini karena kebesaran bangsa bukan terutama terletak pada kekayaan alam dan luasnya wilayah, melainkan pada kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya.

Sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik dalam kebersamaan di atas landasan pluralisme, alias kebhinekaan yang telah menjadi ciri dan roh atau spirit kebangsaan. Ini karena pluralisme alias kebhinekaan merupakan warisan permanen sebagai pemberian alam (natural endowment), atau anugerah Ilahi yang hanya diterima dengan penuh rasa syukur.

Kewajiban pemimpin baru adalah berjuang merajut kebersamaan itu dalam tugas-tugas kemerdekaan dan kebangsaannya; bahwa Negara Kesatuan RI (NKRI) adalah penjelmaan dari rajutan-rajutan nilai-nilai plural dalam kesatuan wawasan politik kebangsaan. Para politikus juga harus menyadari, secara kultural bangunan yang mendasari NKRI adalah penghormatan dan komitmen terhadap pluralitas kultur dalam manajemen politik kebangsaan.

Dalam konteks ini, persyaratan wawasan pluralitas bagi kepemimpinan nasional tidaklah sekadar diharapkan, tetapi mutlak karena NKRI adalah proses mencairnya pluralitas untuk membentuk sintetik-sintetik baru, dalam nilai-nilai dan semangat kebersamaan itu. Jelas bahwa pemimpin bangsa selama ini belum maksimal memimpin bangsa, dengan benar-benar berbasiskan kebangsaan dan keragaman yang kental.

Karena itu, ke depan, bagi pemimpin baru bukan saja sekadar diharapkan dapat mengantarkan rakyat ke tingkat hidup yang lebih sejahtera, melainkan menuju kepada kesejahteraan yang membahagiakan lahir-batin. Kesejahteraan lahir-batin hanya dapat dirasakan dalam semangat kebersamaan yang selalu menjunjung tinggi pluralisme dan kebhinekaan. Itulah yang merupakan utopia sebuah negara kemerdekaan.

*Penulis adalah Direktur Social Developoment Center.

Sumber : Sinar Harapan

 

Editorial – Opini

  • Sekitar Proklamasi

    Persatuan yang diwarnai kesadaran kebangsaan jauh lebih penting.
  • ISIS dan Utopia “Khilafah”

    Eksistensi ISIS cenderung meluas.
  • ISIS dan Islam Republikan

    Negara memang menjadi instrumen utama, tetapi bukan ranah utama agama.
  • Menuju Kejayaan Indonesia

    Indonesia belum juga bisa lepas dari penjajahan.
  • Merdeka

    Pijakan kita adalah Pancasila dan konstitusi.
 
 
 



Blog Stats

  • 2,156,773 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers