Posts Tagged ‘politics

31
Oct
14

Politik : Utamakanlah Persatuan Indonesia, bersatulah KIH dan KMP

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/10/30/20404951/presiden.jokowi.berharap.kih.dan.kmp.bersatu?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Presiden Jokowi Berharap KIH dan KMP Bersatu

Kamis, 30 Oktober 2014 | 20:40 WIB
altKOMPAS.com/SABRINA ASRIL Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/10/2014).


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berharap agar Dewan Pimpinan Rakyat bisa kompak sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terkait pertikaian antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di parlemen, diharapkan ada solusi bersama untuk menjaga keutuhan parlemen. Hal itu disampaikan mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto.

“Presiden sebagai eksekutif itu sangat berharap DPR bisa segera mencari solusi-solusi politik sehingga pilar-pilar kenegaraan bisa langsung berfungsi secara utuh untuk bisa menjalankan peran masing-masing,” kata Andi, yang pekan depan resmi menjabat sekretaris kabinet, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Hingga saat ini, menurut Andi, Presiden Jokowi belum mempertimbangkan usulan Koalisi Indonesia Hebat untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurut Andi, usulan itu belum disampaikan secara resmi kepada Presiden.

“Belum ada usulan konkret ke arah sana ya. Jadi, biasanya bila ada usulan seperti itu akan muncul beberapa kajian dari beberapa lembaga, seperti Menko Polhukam dan Lembaga Ketahanan Nasional. Sampai sekarang belum ada,” kata dia.

Seperti diberitakan, DPR belum juga bekerja secara efektif karena masih adanya tarik ulur kekuatan dari dua kubu, yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. KIH akhirnya membentuk pimpinan DPR tandingan karena merasa tidak diakomodasi dalam proses pemilihan alat kelengkapan Dewan yang dikuasai mutlak oleh Koalisi Merah Putih.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

31
Oct
14

Kenegarawanan : Rekonstruksi Situs Proklamasi Indonesia Merdeka 17845

jsn45

Situs Proklamasi Indonesia Merdeka 17845

Kamis, 30 Oktober 2014 – 11:02 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Situs Proklamasi Indonesia Merdeka 17845

Episode kejuangan bangsa di tahun 1945 seperti 1) perlawanan PETA (Pembela Tanah Air) terhadap pemerintahan pendudukan Jepang di Blitar dipimpin oleh Shodancho Supriyadi pada tanggal 14 Pebruari, 2) Rapat BPUPKI yang melahirkan Pancasila Dasar Negara pada tanggal 1 Juni, 3) Proklamasi Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus, 4) pembentukan Undang Undang Dasar Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus, pendirian Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 23 Agustus, 5) Rapat Raksasa Rakyat Surabaya di Tambaksari 18 September, 6) Rapat Raksasa Rakyat Jakarta di Ikada 19 September, 7) perlawanan Rakyat Surabaya terhadap invasi Tentara Sekutu 10 Nopember adalah diyakini sebagai terakumulasi menjadi Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) atau Roh Indonesia Merdeka. JSN45 itu kemudian dirumuskan kedalam 17 butir kejuuangan bangsa yakni 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) Jiwa dan Semangat Merdeka, 3) Nasionalisme, 4) Patriotisme.

Kemudian, 5) Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, 6) Pantang mundur dan tidak kenal menyerah, 7) Persatuan dan Kesatuan, 8) Anti Penjajah dan Penjajahan, 9) Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri, 10) Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, 11) Idealisme kejuangan yang tinggi, 12)  Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara, 13)  Kepahlawanan, 14) Sepi ing pamrih rame ing gawe, 15) Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan, 16)  Disiplin yang tinggi, 17) Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Oleh sebab peristiwa kebangsaan 17 Agustus 1945 itu adalah tonggak kenegaraan yang penting dan strategik maka aspirasi banyak pihak berjiwa patriotik berpendapat perlunya rekonstruksi situs bangunan rumah Proklamasi Indonesia Merdeka yang notabene adalah rumah tinggal Proklamator Bung Karno kala itu, dan artinya kedepan tidak cukup ditandai dengan Tugu Proklamasi saja.

Dalam pengertian itulah adalah sangat dimohonkan kepada Kabinet Kerja JokoWi-JK dapat memprogramkerjakan rekonstruksi situs bangunan rumah Proklamasi Indonesia Merdeka itu demi kokohnya JSN45 dalam olah bina Revolusi Mental yang dicanangkan JokoWi dimasa kampanye JokoWi-JK 2014.

Jakarta, 30 Oktober 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
30
Oct
14

Politik : Imperialisme Kuno dan Imperialisme Modern

Logo Garuda Merah Putih

Imperialisme Kuno dan Imperialisme Modern

Imperialisme ditinjau dari segi etimologis berasal dari kata Latin imperare yang artinya memerintah atau menguasai. Kekuasaan untuk memerintah (imperare) disebut imperium dan raja yang memerintah disebut imperator. Pada periode penaklukan kebesaran seorang raja diukur berdasarkan luas daerahnya, maka raja suatu negara ingin selalu memperluas kerajaannya dengan merebut negara-negara lain. Tindakan raja inilah yang disebut imperialisme, dan selanjutnya berkembang pengertian lain sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.

Imperialisme menurut isitilah (terminologis) ialah politik menguasai negara lain untuk kepentingan negara penjajah.

Imperialisme Kuno (Ancient Imperialism) 
Imperialisme kuno adalah upaya suatu negara mencari tanah jajahan karena terdorong 3G (gold, gospel, glory). Gold adalah mencari kekayaan berupa logam mulia, emas dan perak, termasuk rempah-rempah, gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani, dan glory, yakni untuk kejayaan negeri induknya. Imperialisme kuno melakukan praktek penjajahan yang amat buruk, mereka mengangkut sebesar-besarnya kekayaan alam tanah jajahan ke negara penjajah, tanpa memedulikan nasib rakyat jajahan. Pelopor imperialisme kuno adalah Portugis dan Spanyol.

Imperialisme Modern (Modern Imperialism) 
Imperialisme modern timbul setelah revolusi industri, pertama kali di Inggiris lalu menyebar ke negara Eropa lainnya. Kemajuan industri berdampak pada masalah pemenuhan kebutuhan bahan mentah dan pasar yang luas. Negara penjajah mencari tanah jajahan untuk kepentingan ekonomi dan memenuhi kebutuhan industri yaitu sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan pasaran hasil industrinya, sehingga ekonomi merupakan inti dari imperialisme modern. Inggris adalah pelopor imperialisme modern.
Artikel Terkait dengan Sejarah
•  Italia La Prima
•  Gerakan Nasionalisme Mahatma Gandhi
•  Kongres Wina (1814-1815) dan Akibatnya bagi Indonesia
•  Sikap Bangsa Indonesia terhadap Kedatangan Sekutu
•  Tujuan Kedatangan Sekutu di Indonesia
•  Kedudukan Hindia Belanda Berdasarkan Perjanjian Potsdam
•  Latar Belakang Revolusi Perancis
•  Latar Belakang Lahirnya Reformasi
•  Pertumbuhan dan Perkembangan Humanisme
•  Pengaruh Kebudayaan Islam di Andalusia (Spanyol) terhadap Perkembangan Eropa
•  Latar Belakang Renaissance
•  Pengertian Humanisme
•  Pengertian Sejarah
•  Awal Perkembangan Islam di Cina
•  Korte Verklaring (Perjanjian Pendek)

27
Oct
14

Kepemimpinan : Tri Politika Indonesia Jaya 2045

  jsn45

Tri Politika Indonesia Jaya 2045

Senin, 27 Oktober 2014 – 10:12 WIB

Pandji R Hadinoto

Tri Politika Indonesia  Jaya 2045 :

Pelantikan Kabinet “Kerja” JokoWi-JK pada 27 Oktober 2014 yang berseragam Batik cermin jatidiri budaya kearifan lokal, semoga merupakan runtutan daripada amanat Trisakti yang unsur2nya telah diungkapkan oleh pidato RI1 pada 20 Oktober 2014 yakni paragraph “Kini saatnya, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan” dan dapat selalu berkiprah merujuk Manifesto Politik Rakyat Indonesia [Badan Musyawarah Koalisi Rakyat Indonesia 17 Oktober 2014].

Dan bilamana Politik adalah ibarat Lokomotif sedangkan Hukum adalah ibarat Relnya maka kebijakan Politika Indonesia Jaya 2045 seyogjanya juga menjadi perangkat pedoman kerja Kabinet JokoWi-JK sejak hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2014.

Politik seringkali juga diperlakukan sebagai perangkat tatanilai pengarah/penggerak kehidupan bernegara dan tatanilai itu dapat menjadi rujukan bagi upaya2 rekayasa sosial pembangunan masyarakat, bangsa, negara.

Seperangkat ikrar kepemudaan “mengakoe bertoempah darah satoe, berbangsa jang satoe, menjoenjoeng bahasa persatoean Indonesia” rekaan tertulis pemuda berusia 25 tahun, Muhammad Yamin yang sekretaris sidang saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Rumah Indonesia, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat, sejatinya adalah cerminan politik tatanilai Tri Cita Kebangsaan Indonesia yang kemudian diakui telah turut gelorakan jiwa semangat nilai2 Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Kini dalam rangka menggapai Indonesia Jaya 2045 (saat 100 tahun Indonesia Merdeka 1945) perlu seperangkat strategi tatanilai, seperti “Tri Politika Indonesia Jaya 2045″ :

1) Politik TRIKESRA Kesejahteraan Rakyat
berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu a) Kemaritiman, b) Pangan Lokal, c) Energi Terbarukan,
2) Politik TRIKARYA yakni (a) Peningkatan Kecerdasan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Penegakan Kedaulatan Rakyat,
3) Politik TRICITA Kenegaraan yaitu a) Indonesia Mulia (2015-2025), b) Indonesia Bermartabat (2025-2035), c) Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045)

Dan selaku penggerak mula baik nalariah maupun nuraniah, daya dukung praktek politik harmonisasi TRISTRATEGI Bina Mental Kebajikan Negarawan Kerakyatan yang cakupi implementasi kearifan lokal yang juga jatidiri bangsa adalah tumpuan dan bekal bagi karakter penyelenggaraan negara sebagai berikut :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,
(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta
(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Hukum2 Negara dan kerja2 lembaga2 tinggi negara serta lembaga2 negara/daerah oleh karenanya perlu selalu berkerangka Tri Politika Indonesia Jaya 2045 dan Politik TriStrategi agar misalnya berdaya guna optimal dalam praktek2 kenegaraan bagi kemashalatan masyarakat dan bangsa.

Jakarta, 28 Oktober 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-tri-politika-indonesia–jaya-2045.html#ixzz3HLbAMxBD

Home » Sejarah » Sejarah Singkat Sumpah Pemuda

Sejarah Singkat Sumpah Pemuda

Pada tanggal 27 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres ini diprakarsai oleh PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) yang didirikan di Jakarta pada tahun 1926, anggotanya kebanyakan mahasiswa sekolah hukum dan beberapa mahasiswa kedokteran di Batavia.1) Kongres ini dihadiri oleh 9 organisasi pemuda yang paling terkemuka, yaitu Jong Sumatranen Bond, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamienten, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi dan PPPI.2)

Selain para pemuda, kongres juga dihadiri oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional dari partai politik, diantaranya Soekarno, Sartono, dan Sunaryo.3) Selain itu, hadir pula 2 orang utusan volksraad dan 2 orang wakil pemerintah Hindia Belanda, yaitu Dr. Pijper dan Van der Plas. Keduanya adalah tokoh Inlandsche Zaken.4)

Susunan panitia kongres adalah sebagai berikut: Ketua adalah Sugondo Djojopuspito dari PPPI, Wakil Ketua dari Jong Java (Djoko Marsiad), Sekretaris dari Jong Sumatranen Bond (Muh. Yamin), Bendahara dari Jong Bataks Bond (Amir Syarifuddin), Pembantu I dari Jong Islamienten Bond (Djohan Muh Tjai), Pembantu II dari Pemuda Indonesia (Kotjosungkono), Pembantu III dari Jong Celebes (Senduk), Pembantu IV dari Jong Ambon (J. Leimena), dan Pembantu V, Rohjani dari Pemuda Betawi.5)

Pokok persoalan yang dibahas dalam kongres tersebut adalah bagaimana cara mendapatkan bentuk persatuan di antara pemuda-pemuda Indonesia yang sudah lama dicita-citakan oleh para pemuda dan mahasiswa Indonesia, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda.

Kongres Pemuda II berlangsung dalam rapat umum terbuka di tiga tempat yang berbeda, menampilkan tiga prasaran, yaitu “Persatuan dan Kebangsaan Indonesia” oleh Muh. Yamin, “Pendidikan” oleh Nn. Purnomowulan, Darwono dan S. Mangunsarkoro, “Kepanduan” oleh Ramelan, dan Mr. Suaryo.6)

Pada rapat umum yang ketiga yang juga merupakan sidang penutup kongres, bertepatan dengan hari Minggu malam Senin 28 Oktober 1928, dibacakan hasil keputusan kongres. Intinya berbunyi:

Pertama : Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia
Kedua: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
Ketiga: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.7)

Inilah yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, dan dibacakan kembali pada setiap upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober setiap tahun.

Pada sidang penutupan itu pula diperdengarkan Lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya di depan umum, oleh paduan suara yang terdiri dari anggota-anggota PPPI, dipimpin oleh Bintang Sudibyo (Ibu Sud), diiringi gesekan biola oleh penciptanya sendiri, Wage Rudolp Supratman.

Pernyataan ikrar, satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa oleh peserta kongres, disusul dengan tekad dan keyakinan bahwa asas itu wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia.

Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan 2 tahun sebelumnya. Kongres Pemuda I dilaksanakan oleh sebuha komite yang bernama Jong Indonesia Kongres Komite, di bawah pimpinan Tabrani. Anggota-anggotanya teridiri dari wakil-wakil organisasi pemuda yang ada waktu itu.

Tujuan Kongres Pemuda I adalah menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda di Indonesia untuk menjadi dasar bagi persatuan Indonesia, dalam arti yang lebih luas.8) Diharapkan kongres akan membentuk suatu badan perhimpunan massa pemuda Indonesia yang merupakan gabungan dari seluruh perkumpulan pemuda pada waktu itu. Kongres yang berlangsung dari tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 itu ternyata tidak mencapai tujuannya. Beberapa bulan setelah berlangsungnya Kongres Pemuda I, berdiri perkumpulan pemuda yang baru, bernama Jong Indonesia (31 Agustus 1926). Pada awal 1927 Algemene Studie Club di Bandung yang dipimpin oleh Soekarno, mendirikan pula organisasi pemuda yang juga diberi nama Jong Indonesia yang kemudian diganti menjadi Pemuda Indonesia.

Kenyataan semakin bertambahnya organisasi pemuda ini, mendorong pemuda yang tergabung dalam PPPI mengambil prakarsa untuk melaksanakan Kongres Pemuda II. Dengan demikian Kongres Pemuda II sesungguhnya merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda I.

Daftar Referensi:
1)  John Ingleson. 1983. Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 
     1927-1934. Jakarta: LP3ES, hal. 72
2)  Koencoro Purbopranoto dan Nyoman Dekker. 1973. Sejarah Indonesia dalam Abad ke XX.
FKIS-IKIP Malang, hal 47
3)  John Ingleson. Loc.cit.
4)  Koencoro Purbopranoto dan Nyoman Dekker. Op.cit.
5)  Ibid. hal. 36
6)  Ibid. hal. 37
7)  Ibid. hal. 47
8)  Sartono Kartodirdjo, et.al. 1983. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Depdikbud, hal. 196

Artikel Terkait dengan Sejarah
•  Sejarah Singkat Istana Kepresidenan Bogor
•  Lahirnya Demokrasi Terpimpin
•  Sejarah Singkat Perguruan Taman Siswa
•  Perkembangan Pers di Indonesia Hingga Terbentuknya Pers Nasional
•  Peranan Pers dalam Pergerakan Nasional Indonesia
•  Perjuangan Melalui Volksraad
•  Sifat dan Strategi Perjuangan Organisasi Pergerakan Nasional pada Periode Bertahan
•  Tindakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Organisasi Pergerakan Radikal
•  Serangan Jepang terhadap Pearl Harbour
•  Sikap Kaum Pergerakan Menghadapi Kedatangan Jepang
•  Periode Radikal Pergerakan Nasional Indonesia
•  Faktor Ekstern Timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia
•  Faktor Intern Timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia
•  Politik Luar Negeri Jepang Setelah Kegagalan Ekspansinya ke Cina
•  Ekspansi Jepang Ke Cina
•  Latar Belakang Imperialisme Jepang

Label: Sejarah

Inilah Kabinet Kerja Jokowi-JK

Joko Widodo dan Jusuf Kalla

LINTAS7.COM – JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didamping Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kebinet Kerja, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/14).

Pelantikan Menteri Kabinet Kerja

Pelantikan 34 menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tergabung dalam Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 27 Oktober 2014. Setelah dilantik para menteri mulai bekerja, dengan mengikuti sidang kabinet perdana yang akan dipimpin Presiden Jokowi. [TEMPO/Subekti; SB2014102705]

Berikut susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK :

Menteri Sekrestaris Negara (Mensesneg) : Pratikno.

Bappenas : Andrinof Chaniago.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman : Indroyono Susilo.

Menteri Perhubungan : Ignatius Jonan.

Menteri Kelautan dan Perikanan : Susi Puji Astuti.

Menteri Pariwisata : Arif Yahya.

Menteri ESDM : Sudirman Said

Menkopolhulkam : Tedjo Edi

Menteri Dalam Negeri : Cahyo Kumolo

Menteri Luar Negeri : Retno Marsudi.

Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu.

Menteru Hukun dan HAM : Yasona Laoli

Menteri Komnukasi dan Informasi : Rudiantara

Menteria PAN : Yuddy Chrisnandi.

Menteri Koordinator Perekonomian : Sofyan Jalil.

Menteri Keuangan : Bambang Projonegoro

Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) : Rini Soemarno

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah : Puspa Yoga.

Menteri Perindustrian : Saleh Husin

Menteri Perdagangan : Rahmad Gobel.

Menteri Pertanian : Amran Sulaiman

Menteri Tenag Kerja : Hanif Dakiri

Menteri Pekerja Umum : Basuki

Menteri Lingkungan dan Kehutanan : Siti Nurbaya

Menteri Agraria : Ferry Mursyidan Baldan

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Puan Maharani

Menteri Penberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Yohana Yamise

Menteri Agama : Lukman Hakim

Menteri Kesehatan : Nila Moloek

Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah : Anies Baswedan

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi : M Nasir

Menteri Pemuda dan Olahraga : Imam Nachrowi

Menteri Desa dan Transmigrasi : Marwan Jafar. (*)

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama dengan calon menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2014). Hari ini Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama calon menteri untuk mengisi Kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Tri Politika Indonesia Jaya 2045

26
Oct
14

Kepemimpinan : Politik Ekonomi JSN45

Politik Ekonomi JSN45

Sabtu, 25 Oktober 2014 – 17:30 WIB

Suara Pembaca:
Politik Ekonomi JSN45

Roh Indonesia Merdeka yang terumuskan oleh Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) yakni 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) Jiwa dan Semangat Merdeka, 3) Nasionalisme, 4) Patriotisme, 5) Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, 6) Pantang mundur dan tidak kenal menyerah, 7) Persatuan dan Kesatuan, 8) Anti Penjajah dan Penjajahan, 9) Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri, 10) Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, 11) Idealisme kejuangan yang tinggi, 12)  Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara, 13)  Kepahlawanan, 14) Sepi ing pamrih rame ing gawe, 15) Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan, 16)  Disiplin yang tinggi, 17) Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, tampaknya cukup bijak bila dihayati oleh ke-34 awak kabinet JokoWi-JK.

Apalagi ketika mengemban amanat TRISAKTI dan NAWACITA khususnya ketika berhadapan dengan sitiuasi dan kondisi seperti berita Liputan-6 hari Jumat 24 Oktober 2014 bahwa “Perlu Duit Rp 6.000 Triliun, Jokowi Harus Tinggalkan Zona Nyaman”, yang cara perolehannya tentu bukan saja intensifikasi pendapatan asli nasional seperti mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dan/atau lebih agresif tingkatkan penerimaan pajak, cukai, dan/atau tambah hutang negara saja, namun akan lebih bijaksana bila ambil langkah2 strategis taktis berupa intensifikasi pendapatan asli nasional dari penerimaan hasil2 ekspor bernilai tambah sebesar-besarnya.

Pemilihan kandidat menteri2 berrekam jejak pebisnis komoditas ekspor tentunya dapat menjanjikan pertambahan devisa negara secara signifikan, seperti juga rekam jejak dari Presiden JokoWi sendiri.

Pejabat-pejabat Publik berjiwa, bersemangat dan bermuatan nilai2 Roh Indonesia Merdeka tersebut diataslah yang akan lebih mampu memastikan pencapaian kinerja sesuai amanat pembukaan UUD45 melalui Politik Ekonomi JSN45.

Jakarta, 1 Muharram 1436H
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

 BERITA LAINNYA

FrontNas45

Front Nasional Pengawal Jokowi Akan Geruduk Istana Presiden

Sabtu, 25 Oktober 2014 – 13:12 WIB

Jakarta – Beredar kabar tentang rencana aksi massa dari Front Nasional Pengawal Jokowi dan Trisakti di depan Istana Negara, Jakarta, siang nanti.
Massa akan menyuarakan dukungan kepada Jokowi agar berani menendang keluar deretan kandidat menteri kabinet, yang mereka istilahkan sebagai “para begundal” yang cuma mengejar kekuasaan, para mafia, kapitalis dan kaum neoliberal yang menghisap kekayaan alam Indonesia.

“Kami khawatir, agenda mewujudkan Trisakti sulit terwujud apabila kabinet diisi oleh orang yang tidak memahami prinsip dan nilai-nilai Trisakti,” tulis kelompok itu dalam sebaran undangannya kepada pers, Sabtu (25/10/2014).

Jurubicara aksi, Angga, memastikan sekitar 70 orang dari Front Nasional Pengawal Jokowi dan Trisakti akan berada di depan Istana sekitar pukul 14.00 WIB nanti menagih konsistensi Jokowi-JK mewujudkan Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera. Pihaknya menilai, niat dan janji Jokowi melaksanakan visi misi dan Nawa Cita yang berlandaskan Trisakti, adalah janji suci yang harus didukung. Janji itu mampu membangkitkan semangat dan kepercayaan rakyat yang sempat memudar.

Namun, dalam perkembangan terakhir khususnya dalam penyusunan kabinet, telah menunjukkan gejala yang jauh dari nilai-nilai Trisakti. Pasalnya, dari 43 nama calon menteri yang diserahkan Jokowi ke KPK, tidak kurang dari 15 nama yang diduga berpotensi terlibat korupsi. Bahkan, delapan  dari lima belas nama mendapat rapor merah dari KPK.

Dinamika pembentukan kabinet juga diwarnai tarik menarik antar kelompok kepentingan yang jauh dari kepentingan rakyat. Meski demikian, ungkap pihaknya, sejatinya rakyat meyakini bahwa Jokowi ingin menyusun kabinet yang sesuai dengan harapan rakyat.

“Rakyat juga merasakan denyut nadi Jokowi ingin menegakkan Trisakti. Tetapi kami melihat, Jokowi telah dikepung oleh berbagai kelompok kepentingan yang haus kekuasaan dan kepentingan kapital,” jelasnya.(*/rmol)

BERITA LAINNYA

Menyusun Kabinet, Jokowi Sebaiknya Terapkan `Trisakti Plus`

Sabtu, 25 Oktober 2014 – 07:53 WIB

Didied Mahaswara.

Jakarta – Direktur Eksekutif The President Center, Didied Mahaswara, mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dalam menyeleksi calon menteri kabinetnya, tidak hanya menerapkan ‘Trisakti’ (berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya) saja tetapi dilengkapi menjadi ‘Catur Sakti’ yaitu ditambah ‘berkesadaran dalam hukum’.

“Penerapan Trisakti ada kelemahannya yaitu ketika dipakai sebagai nama kabinet oleh Jokowi, khususnya dalam memilih pejabat negara, Menteri Kabinet berakibat para calon menteri usulan Parpol yang memiliki rekam jejak melanggar hukum, pernah nelakukan tindak pidana/kriminal dan tersangkut korupsi, bisa lolos dan melenggang tanpa intropeksi diri,” ungkap Didied dalam pernyataannya, Sabtu (25/10/2014), seperti dilansir Obsession News.

Sehingga, lanjut dia, ketika kabinet dituntut harus bersih dan dikoreksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka para calon menteri yang pernah melanggar Hukum dan terindikasi Korupsi, tidak bisa terpilih dalam Kabinet. “Untuk itu Trisakti perlu dilengkapi dan diubah menjadi CATUR SAKTI yang keempat adalah Berkesadaran Dalam Hukum,” jelasnya.

Dengan demikian, tegas Didied, bagi para Calon Menteri dan pejabat yang ingin dicalonkan atau mencalonkan sebagai pejabat pernah melakukan tindakan tercela dan melanggar Hukum harus sadar diri tidak mencalonkan dan bila dicalonkan sebaiknya menolak supaya tidak merepotkan Presiden ketika  memilih Kabinetnya. “Karena akan berakibat fatal dalam beberapa hari Pemerintahan vakum tanpa Kabinet, hal ini tidak boleh terulang lagi pada saat penentuan Kabinet di tahun 2019,” tandasnya.

Kabinet Lama Tak Boleh Vakum
Didied Mahaswara juga menyarankan, apabila Kabinetnya belum siap terbentuk mestinya Jokowi bisa menerbitkan Keppres atau Perppu agar Kabinet yang lama tetap menjalani tugas sampai terbentuknya Kabinet yang baru. Sebab, jelas dia, semenjak Pemerintahan SBY berakhir maka secara otomatis Kabinetnya juga tidak bisa menjalankan tugas di Pemerintahan karena Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memilihnya.

“Walaupun belum dilakukan sertijab (serah terima jabatan) dengan Kabinet yang baru, setelah itu baru dilakukan sertijab sehingga tidak memalukan seperti sekarang ini, khususnya bila dipandang dan dicermati oleh para Pemimpin Negara lain,” tegas Direktur Eksekutif The President Center.

Karena, ungkap Didied, kontroversi dengan hingar-bingarnya masyarakat yang menyambut Presiden baru yang akhirnya dianggap Hebat tetapi bisa dianggap  seolah-olah sepertinya sudah dianggap mumpuni dan cepat bekerja ternyata terkesan lamban.

“Atau bila penerbitan Keppres atau Perppu agar kabinet SBY tetap berjalan Jokowi merasa keberatan bisa diangkat dulu Mendagri, Menlu dan Menhan yang lainnya menyusul, sehingga Kabinet Indonesia Hebat tidak kosong dan bisa berjalan. Jokowi bisa menunjuk Menlunya untuk datang mewakilinya ketika diundang diacara penting oleh  Pemimpin Negara lain,” tuturnya.

Beri Buku Jokowi
Menurut Didied, The President Center pernah memberikan Buku Panduan tentang ETIKA PRESIDEN kepada Jokowi baik melalui KPU maupun di Kediamannya di Solo. “Seyogyanya buku tersebut dicermati karena di dalamnya terdapat pedoman betapa pentingnya Inter Personal Skill yaitu ketika seorang telah menjadi pemimpin atau Presiden harus diatur bicaranya, kelakuannya, pakaiannya, gerak geriknya agar lebih berwibawa,” paparnya.

Ia pun mencontohkan Bung Karno, Evita Peron dan berbagai pemimpin di Negara lain, begitu terpilih menjadi Presiden maka segera mengubah penampilan, kostum, gaya dan cara berbicara. “Tapi kita lihat Presiden Jokowi terkesan selengekan, copot jas, maluntung baju di atas  Kereta Kuda, padahal dilihat ke pelosok penjuru Dunia,” bebernya.

Selain itu, sambung dia, janji dan bicaranya yang juga selalu berubah-ubah dan tidak sinkron dengan Wapresnya. “Memindah-midah mikrofon tanpa meminta protokoler dan banyak terkesan lucu-lucuan dan sebagainya ini kan harus diubah. Karena akan  menjadi tidak terhormat,” kritik Didied secara positif dan bersifat membangun.

“Seorang artis seperti Jupe misalnya, bila terpilih jadi Bupati kemudian memakai kostum yang seronok maka ketika berpidato orang tidak mendengarkan dan menyimak bicaranya tapi malah melihat dadanya. Ini kan nggak benar, karena  sekali lagi menyangkut Inter Personal Skill yaitu mengubah cara penampilan, gaya  dan cara  bicara sangat penting supaya penampilan dan bicara menjadi tertata dengan baik,” tuturnya pula. (Ars)

 

BERITA LAINNYA

Sofyan Djalil dan Konsep yang Belum Tuntas

Sabtu, 25 Oktober 2014 – 18:42 WIB

Edy Mulyadi

Sofyan Djalil dan Konsep yang Belum Tuntas
Oleh: Edy Mulyadi *

Ada yang baru dari drama persiapan pengumuman kabinet Jokowi-JK. Nama Sofyan Djalil tiba-tiba saja mencuat. Dia, konon, jadi ‘kuda hitam’ untuk posisi Menteri Koordinator Perekonomian.

Kepada media, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) itu sendiri mengaku memang ditawari masuk kabinet oleh Jusuf Kalla (JK). Namun dia mengatakan (saat itu) belum diundang Jokowi ke Istana.

Saya sendiri merasa pernah lumayan dekat dengan Sofyan. Kami sama-sama di Pelajar Islam  Indonesia (PII). Tentu saja, dia senior jauh di atas saya. Paling tidak, kami sekarang sama-sama di Perhimpunan Keluarga Besar PII yang kini dipimpin Soetrisno Bachir. Satu hal yang pasti, kami pernah sama-sama menangani komunikasi eksternal PT PLN (Persero) sebagai konsutan. Waktu itu, dia meminta saya menjadi Team Leader proyek ini.

Masuknya nama Sofyan sebetulnya tidak terlalu aneh. Dia bisa disebut orang dekat JK. Sofyan diektahui membantunya ketika bertarung di konvensi capres Partai Golkar. Dia terlibat dalam Tim Lembang 9.

Pria kelahiran Aceh Timur, Aceh, 23 September 1953 ini menjadi manajer kampanye JK saat menjadi cawapres SBY. “Awalnya saya memang direkrut sebagai profesional. Namun seiring waktu, ternyata pak JK merasa cocok dengan saya. Itulah sebabnya saya kemudian bergabung sebagai relawan,” ujar Sorfyan kepada saya suatu ketika.

Kedekatan mantan Menteri BUMN itu juga tergambar ketika JK mengajaknya menjadi salah satu anggota tim penyelesaian konflik Aceh pada perundingan di Helsinki. Singkat kata, tidak keliru jika dikatakan Sofyan adalah orangnya JK.

Creating Value BUMN
Pertanyaannya kini, cocokkah dia bila didapuk menjadi Menko Perekonomian? Buat Sofyan, seoal-soal ekonomi memang bukan barang yang asing. Suami dari Ratna Megawangi ini dikenal sebagai salah satu ahli pasar modal.
Ketika menjadi Deputi Menteri BUMN (Tanri Abeng), kepada saya dia sempat memaparkan ide-idenya seputar creating value BUMN, di kantornya. Saat itu dia mengakui, bahwa konsep itu sebenarnya datang dari sang bos, Tanri Abeng.

Gagasan creating value BUMN itu menemukan jalan mulusnya, saat dia akhirnya menjadi Menteri BUMN. Salah satu langkah penting yang dilakukannya adalah, mengisi posisi direksi BUMN dengan para profesional. Maklum, selama ini direksi BUMN biasanya menjadi tempat berlabuhnya pensiunan pejabat eselon II departemen teknis terkait.

Sofyan pula yang menempatkan Jimmy Gani sebagai Dirut PT Sarinah (Persero). Padahal, Jimmy saat itu masih terbilang amat belia. Kalau tidak alah usianya belum genap 33 tahun. Ketika bertemu saya, Sofyan mengatakan agak surprise juga ada anak muda yang melamar menjadi direksi BUMN.

“Ucapan yang pertama saya katakan kepada dia adalah, ‘anda masih muda sekali, ya” kata Sofyan kepada saya menirukan ucapannya saat menemui Jimmy yang tengah menunggunya saat akan wawancara calon direksi.

Dalam satu obrolan ringan di ruang kerjanya, ketika saya konfirmasi, Jimmy yang anak diplomat itu membenarkan ucapan Sofyan tadi. Dia bahkan mengaku saat itu hanya melamar sebagai direksi BUMN, bukan untuk Sarinah, apalagi untuk posisi Dirut.

Tapi, seperti diceritakan kepada saya, Sofyan mengaku terkesan kepada Jimmy. Itulah sebabnya dia tidak ragu-ragu menempatkan anak muda yang kemudian memperkenalkan Sarinah sebagai ‘Indonesia Imporium’. Lewat Indonesia Imporium Jimmy memadukan konsep asing dengan Indonesia sehingga menjadi akulturasi di Sarinah.

Di tangan Sofyan, BUMN memang menjadi lebih bersinar. Salah satu sebabnya ya itu tadi, dia menempatkan para profesional di jajaran direksi. Jimmy bukanlah satu-satunya profesional nonpartisan yang dia tunjuk memimpin BUMN.

Langkah ini tidak mengherankan. Karena dalam buku Transformasi BUMN Menuju Pentas Global, Sofyan menulis, salah satu kunci sukses BUMN adalah dalam proses perekrutan direksi. Rekrutmen harus menghindari intervensi politik, sehingga para direksi akan fokus untuk bekerja ketimbang bermain politik.

The Right Man On The Wrong Place
Dengan rekam jejak dan latar belakang pendidikan serta pengalamannya, rasanya Sofyan kurang pas kalau dipolot menjadi Menko Perekonomian. Akan jauh lebih baik bila JK mengusulkan kepada Jokowi, untuk posisi Menteri BUMN. Bukankah lebih baik bila Sofyan diberi kesempatan untuk mengeksekusi gagasannya tentang creating value BUMN yang belum tuntas? Maklum, saat itu dia hanya menjabat selama dua tahun, seiring berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1.

Bila JK ngotot menempatkannya sebagai Menko Perekonomian, saya malah khawatir  Sofyan akan menjadi the right man on the wrong place. Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra bahkan menyarankan agar Jokowi tidak ‘berjudi’ dengan nasib perekonomian Indonesia, khususnya saat situasi ekonomi dunia masih morat-marit.

Gimana pak JK? Lha mbok sampeyan ndak usah terlalu ngotot gitu, lah. Biarkan Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif menyusun kabinet, bekerja dengan tenang dan jernih. Usul dan saran, tentu saja, boleh. Apalagi sebagai Wapres, tentu Anda sangat berhak untuk itu. Tapi, tidak boleh (terlalu) memaksa ya. Jangan sampai kesan publik tentang JK yang berusaha menjadi The real President malah seperti menemukan pembenaran, lho…  [#]

*) Diambil dari situsweb Obsession News
**) Edy Mulyadi – Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-sofyan-djalil-dan-konsep-yang-belum-tuntas.html#ixzz3HDYCRoHz

Kabinet Berpotensi Kebobolan Menteri Anti Trisakti


Sabtu, 25 Oktober 2014

JAKARTA-Setelah pengumuman kabinet beberapa hari tertunda karena sejumlah tokoh yang diusulkan diberi tanda merah dan kuning oleh KPK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar jangan sampai kebobolan menteri yang anti Trisakti. Hal ini disampaikan oleh Pengurus Pusat Serikat Tani Nasional (STN), Binbin Firman Trisnadi kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (25/10).
“Kalau demikian maka omong kosong Trisakti bisa dijalankan oleh pemerintah. Malahan sebaliknya, pemerintahan Jokowi berpotensi ditunggangi kepentingan-kepentingan yang akan melanjutkan penderitaan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Penundaan pengumuman kabinet menurutnya mencerminkan perebutan posisi diberbagai kementerian diseputar elit yang mengelilingi presiden Jokowi.
“Jadi kaum relawan dan rakyat walaupun sudah bekerja keras mendukung dan memenangkan Jokowi tapi setelah Jokowi berkuasa, elit politiklah yang menjadi faktor penentu penyusunan pemerintahan Jokowi. Dari dulu mereka yang mengambil keuntungan dalam setiap pergantian kekuasaan,” ujarnya.
Menurutnya penyusunan kabinet adalah ujian awal konsistensi Jokowi terhadap kesetiaannya pada perjuangan rakyat yang telah memilihnya menjadi presiden. Untuk itu, kaum relawan Jokowi tidak bisa lepas tanggung jawab dan membiarkan Jokowi disandera kepentingan elit politik yang anti rakyat.
Baca Lengkap:
25
Oct
14

PILKADA : Kontroversi e-Voting

Logo PARRINDO

E-voting Pilkada Hanya Keputusan Genit dan Sekadar Fesyen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2002-2007, Chusnul Mar’iyah, mengkritik deras penggunaan electronic voting (e-voting) yang disebutkan dalam Peraturan Pengganti Pemerintah Undang-undang (Perppu) Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Menurut Chusnul, e-voting di Indonesia hanyalah keputusan genit dan sekadar fesyen. “Karena model penghitungan suara ala Indonesia itu paling demokratis di dunia. Kenapa? Karena dia dihitung di TPS (tempat pemungutan suara),” ujar Chusnul di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Penghitungan suara di TPS, beber Chusnul, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung menghitung secara mandiri dan melihat bukti-buktinya secara nyata. Dengan model pemilihan dan penghitungan di TPS, masyarakat bisa langsung menghitung dan melihat kertas suara yang dihitung.

Ditambah lagi, lanjut Chusnul, pengunaan e-voting tersebut melibatkan asing karena yang memprosesnya adalah Google Singapura. Ini tentu saja mengganggu kedaulatan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen.

“Kalau zaman saya dulu tidak ada satupun orang asing. Jadi itu cuma ‘fesyen’, genit. Itu cuma keputusan genit-genitan,” kritik Chusnul.

Lagi pula, lanjut dia, sistem Pemilu Indonesia tidak bisa disamakan dengan Pemilu di luar negeri. Inggris saja sebagai negara yang paling tua melakukan Pemilu, menggunakan sistem manual dimana surat suaranya dihitung oleh seorang ‘teller’ di Town Hall.

“Amerika? Jangan ikuti Amerika semua. Karena dia juga yang akan jual (alat e-voting). Sistemnya distrik. Kita sistemnya proporsional dengan banyak partai,” tukas Chusnul seraya menambahkan masyarakat Indonesia adalah belum siap teknologi dan tingkat kepercayannya masih rendah.

Sebelumnya, dalam Perppu yang diterbitkan Presisen 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan penggunaan e-voting dalam pemilihan gubernur, bupati dan wali kota jika memungkinkan.

Berita Lainnya

20
Oct
14

Politik Ekonomi : Badan Usaha Milik Rakyat ?

Opini

Oleh: Justiani (Liem Siok Lan)*

 

Tulisan Tanri Abeng di Kompas 10 Oktober 2014 berjudul ‘Solusi Tuntas Utang Negara’ intinya menawarkan agar sejumlah BUMN prima yang mewakili 97% aset dan 99,8% profit dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori holding yang lantas dipoles, dibedaki, dilipstiki biar cantik untuk dijual ke pasar modal (istilah manajemennya depolitisasi, debirokratisasi, delink asset, derailing, profitisasi, public offering, dan seterusnya) untuk melunasi hutang NKRI selama lima tahun pemerintahan Jokowi.

 

Gagasan tersebut, secara manajemen tepat sekali, namun dari kerangka (sudut pandang) Trisakti Bung Karno, salah sasaran. Karena ketika dijual, dapat dipastikan pembelinya bukan 99,9% rakyat Indonesia, mengingat pemain pasar modal dengan semua derivatifnya hanya 0,02% rakyat Indonesia (elite) sementara mayoritas rakyat 99,8% aktivitasnya sektor informal dan UMKM yang tidak pernah bermain di sektor spekulatif ekonomi tersebut.

Sepakat dengan Tanri perlunya dilakukan depolitisasi, debirokratisasi, delink asset, derailing, profitisasi, public offering, dan seterusnya, namun sebelumnya wajib diadakan dulu restrukturisasi korporasi (corporate restructuring) dari BUMN menjadi BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat), sesuai dengan tuntutan proses demokratisasi ekonomi,  dengan cara menyuntikkan dua (2) hal yakni  pertama  teknologi kerakyatan yang canggih (state of the art),  dan kedua model keuangan yang mengubah kepemilikan negara menjadi kepemilikan rakyat secara ‘koopetitif’. (kooperatif sekaligus kompetitif)

Inilah esensi dari networking economics (people cybernomics) dimana transformasi dari model konglomerasi menjadi aglomerasi kerakyatan melalui teknologi skala kecil-kecil mandiri yang dirangkai dengan jaringan telematika sehingga tetap memiliki ‘value’ raksasa sebagaimana disarankan oleh Tanri dengan pembentukan holding company agar skala (volume) dari segi asset maupun income (revenue) juga besar.

Jokowi mewakili CEO NKRI (Negara Korporasi Rakyat Indonesia) tinggal tandatangan dengan Mark Zuckenberg pemilik (CEO) facebookuntuk melakukan public offering ke 10 (sepuluh) pasar uang global. Ketika BUMR berbasis telematika sudah dilaksanakan dengan merujuk paradigma baru yang go green, go clean, blue energy, zero waste, balance food and energy, organic, agglomerative model, dan environmental accounting system, dan lainnya yang semuanya dimiliki Indonesia sebagai berkah Tuhan YME. Hal serupa dilakukan oleh  RRC sehingga dapat memposisikan cadangan devisanya sebesar USD 3 Triliun  dengan cara perusahaan-perusahaan RRC membuka marketing office di USA dan Eropah lalu melakukan public offering di top ten money markets. 

Kapitalisme Kerakyatan

Inti soalnya, BUMN telah menyimpang dari missi awal untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. BUMN kini malah jadi sapi perahan partai dan elit yang berkuasa. Bahkan, ratusan BUMN menurut Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, adalah ciri negara otoriter (komunis) karena negara ikut berbisnis, seharusnya seperti RRC, rakyatnya disantuni sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, diberi pekerjaan, bukan sebaliknya rakyatnya harus tender melawan BUMN seperti macan dan kambing diadu dalam satu kandang sehingga rakyatnya penyet.

Alhasil hampir semua BUMN menjadi pemain rente-ekonomi dari rakyatnya yang ngesubkontrak berbagai pekerjaan. Kalau BUMN, proyek negara, pinjam dari bank negara, kalau rugi yang nanggung negara, sementara rakyat ngutang sendiri kalau rugi asetnya disita.

Sebenarnya, dalam economy circle (lingkaran ekonomi) di era pasar bebas, dimana kekuatan kapital sangat dominan, maka peran pemerintah adalah penyeimbang lingkaran ekonomi tersebut. Yang kalau diterjemahkan secara kongkrit, maka tugas besar pemerintah adalah pelindung lapisan masyarakat yang paling bawah melalui berbagai bentuk insentif kesejahteraan sosial ekonomi (welfare program) tidak hanya melalui sumbangan pajak dari mereka yang kuat. Namun lebih dari itu melalui korporasi kerakyatan yang terorganisir dengan sistem berbasis telematika dan multimedia sehingga rakyat juga bisa merasakan nilai tambah secara langsung tanpa melalui tangan-tangan elite politik dan partai-partai ataupun manajemen atas nama negara yang terbukti korup.

Bagi Indonesia sesungguhnya sangat relevan dengan model koopetitif, bahkan para pendiri Republik sudah mencanangkan secara nyata dalam bentuk BUMN dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa. Namun karena tuntutan jaman, bentuk BUMN dan Koperasi perlu direstrukturisasi menjadi BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat). BUMR yang berbasis manajemen online yang ramping, efisien, kualitas standard, dan kompetitif. Inilah model ‘kapitalisme kerakyatan’ yang pada esensinya juga berupa ‘sosialisme demokrat’.

Bisnis kerakyatan yang terorganisir dengan manajemen digital inilah bentuk demokrasi kerakyatan yang sesungguhnya, karena rakyat ikut aktif dalam kegiatan bisnis yang menyangkut nasib dan kehidupannya melalui manajemen dan teknologi yang mampu bersaing dengan korporasi secara global. Teknologi telematika & multimedia yang memungkinkan rakyat kembali berkuasa telah diramalkan akan menjadiplatform masyarakat digital masa depan. Inilah esensi dari people cybernomics.

Kebebasan Sesungguhnya

Dengan cara ini gagasan untuk melahirkan kesetaraan dalam bidang politik otomatis menjadi teruji secara obyektif rasional.   Bangsa ini menyia-nyiakan berkah Tuhan berupa negeri khatulistiwa yang menjadi paru-paru dunia, plus menyia-nyiakan peluang yang didatangkan globalisasi. Padahal globalisasi akan terus berjalan tak peduli Indonesia siap atau tidak siap.  Bangsa ini tidak memanfaatkan kemajuan tehnologi terlebih dibidang ICT dan Multimedia.

Dengan rancang bangun perekonomian yang mensinergikan kekuatan global dengan kerakyatan tanpa beban manajemen politik negara yang sarat korupsi, maka bangsa kita akan masuk dalam era baru yaitu era kesetaraan dibidang ekonomi yang ikutannya adalah kesetaraan dalam bidang politik. Disanalah nanti demokrasi dalam arti kedaulatan rakyat (hak tertinggi untuk  mengatur negara) dapat diwujudkan tanpa tirani.

Kelak akan terwujud kebebasan (liberal) dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kebebasan bagi segenap rakyat Indonesia dalam kesetaraan, tanpa mengurangi atau mengganggu hak orang lain.

Sehingga liberalisasi yang kita laksanakan bukanlah liberalisasi tanpa kesetaraan ibarat mencampur antara “kambing dan macan”, sebagaimana selama ini.  Sementara di negara asal paham liberalisme sendiri, sudah memberi perlindungan kepada si kecil yaitu dengan Undang-undang Anti Monopoli, Anti Trust, Anti Dumping dan lainnya.

Dan yang terpenting, pesan yang disampaikan dalam startegi Samudra Biru (Blue Ocean Strategy)  adalah sikap kepemimpinan, yang harus pandai mengubah segala macam persoalan menjadi peluang dan tantangan. Disini diharapkan kepemimpinan Jokowi yang yang tegas dan berwawasan global namun tetap kerakyatan.

Inilah impian Trisakti Bung Karno dapat diwujudkan pada era revolusi senyap (silence revolution) yang didorong oleh telematika dan multimedia, sebagaimana kemenangan Jokowi yang diusung oleh gerakan netizens WNI se dunia yang mayoritasnya apolitis menjadi aktivis pembawa perubahan dahsyat akan perbaikan.

Mustahil lahir kesetaraan dalam bidang politik tanpa adanya jaminan kesetaraan dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Inilah soal utama negara ini ketika bicara demokrasi tanpa menyentuh esensi pemerataan sumberdaya untuk rakyat selama ini. Inilah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sejati. Inilah solusi revolusi mental melalui sistem yang berpihak kepada kerakyatan dan bertaraf global.

Hutang NKRI

Soal hutang NKRI ada banyak cara mudah untuk melunasi asalkan Jokowi siap membalik paradigma dan memposisikan Indonesia, sang paru-paru dunia, untuk kembali hijau dan menghasilkan oksigen bagi dunia.

1. Debt Swap dengan negara-negara penghasil CO2 untuk program pendidikan hijau (green revolution through education), kesehatan preventif ‘back to nature’, poverty alleviation through conglomerative paradigm shift into agglomerative model,  industries transformed into green business,  local wisdom cultural promotion, green island model, global environmental accounting system model in Indonesia, dan masih seabreg agenda global yang ramuannya dimiliki Indonesia.

2. Tagihan Carbon Credit dari pergeseran bisnis lama menjadi green business yang menerapkan berbagai teknologi penghematan, teknologi pemurnian, teknologi enzyme, teknologi nano, dan lainnya untuk aplikasi banyak sektor yang semuanya menyelamatkan bumi serta seisinya.

3. Program Penghijauan berbasis telematika, sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Papua New Guinea, dimana pohon-pohon dipasangichips (seperti simcard) sehingga penghasilan oksigen bisa dipantau lewat satelit oleh software dimana saja, dengan bisnis model yang mensinergikan tanaman pangan dan tanaman energi mengacu kepada model hutan amazone yang masih perawan, dimana sudah dimodelkan suatu ekosistem yang komplit dari berbagai organisme nano, micro, mini, meso, sampai mega cosmics yang semua mempunyai peran dalam keterkaitan holistik.

Akan dengan senang hati Go Green Go Clean bersama Algore Foundation membantu merestrukturisasi hutang NKRI kepada negara-negara penghasil CO2 terbanyak di dunia yang sekarang menjadi pemberi kredit kepada NKRI melalui dasar penerapan environmental accounting system, dimana Oksigen dihitung, dan Indonesia paru-paru dunia belum pernah memperhitungkannya,  hal mana  sudah disepakati dunia.

Hal tersebut sudah pernah kami sampaikan kepada Presiden SBY, dan beliau sangat apresiasi, serta antusias dengan komitmen menurunkan emisi 26% yang ditandatangani di Earth Summit, sayangnya pemahaman tidak komprehensif karena peradigma lama yang polutif, ekstraktif eksesif, konglomeratif yang bertentangan dengan paradigma baru tersebut tidak disinkronkan sehingga hambatan lebih dominan daripada kesuksesan yang dijanjikan SBY kepada dunia. Semoga Jokowi bisa menjadi penyelamat bagi stigmatisasi tentang ‘SBY The Liar’.

* Penulis Direktur Eksekutif Go Green Go Clean Indonesia dan Direktur Eksekutif LP3ES Consultant. 




Blog Stats

  • 2,263,310 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers