Posts Tagged ‘politics

22
Nov
14

Politik MiGas : Reformasi Kedudukan Ibukota

logo_BARPETA

Reformasi Kedudukan Ibukota

Jumat, 21 November 2014 – 11:24 WIB

Suara Pembaca:
Reformasi Kedudukan Ibukota

Situasi dan kondisi Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden Republik Indonesia atau terjadinya kolaborasi aspiratif antara kantor Merdeka Selatan dengan istana Merdeka Utara, sebenarnya peluang dapat konstruktif dalam menata ulang kedudukan ibukota guna penataaanruang yang lebih baik.

Disadari kini masalah kemacetan lalulintas juga menyumbangkan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang ternyata berujung tingkat kendala subsidi skala Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Keputusan Presidensiil menaikkan harga jual BBM Premium dan Solar telah menuai demo tolakan dari berbagai komponen masyarakat bahkan opini bahwa rakyat yang terbebani tambahan biaya sektor-sektor produktif padahal seharusnya dibiayai dari nilai tambah oleh sector-sektor produktif itu sendiri sebagai produk kinerja atau prestasi kerja pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja, bukan Rakyat yang jadi Kerja Keras.

Keputusan Presidensiil yang mengundang ungkapan Salam Gigit 2 Jari, Salam 2000, Shame On You JokoWi dlsb itu menurut kami perlu dibarengi keputusan-keputusan Presidensiil lain sebagai penyeimbang misalnya reformasi kedudukan ibukota dari pusat perdagangan dan pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan saja seperti ketika asal usul Jakarta yaitu Nusaklapa, Sundakelapa dan Batavia.

Keputusan Presidensiil pindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta akan menurunkan tingkat kemacetan lalulintas dan Istana Negara bisa saja beralih fungsi sebagai pusat kegiatan2 politik & budaya kenegaraan berskala nasional dan internasional.

Paripurna Kabinet Kerja sendiri dapat saja beraktifitas di luar Jakarta bahkan dapat sementara ini bergiliran di gedung-gedung Kementerian Kabinet Kerja dan Presiden serta Wakil Presiden berkantor di luar Jakarta, kalau perlu di kantor bersama.

Strategi penurunan konsumsi BBM memang perlu secara berkelanjutan dikembangkan termasuk upaya2 memperkecil tingkat penyalahgunaan, pencurian dan perdagangan sekunder BBM.

Jakarta, 21 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Jumat, 21 November 2014 23:25 WIB
Ketua DPR Amerika Sebut Presiden Obama Seperti Raja
Jumat, 21 November 2014 22:56 WIB
Buruh Jawa Tengah Tolak Penetapan Upah
Jumat, 21 November 2014 22:39 WIB
Kapal Terbesar Berlayar Menuju Rotterdam, Belanda
Jumat, 21 November 2014 21:03 WIB
Polisi Bubarkan Demo Mahasiswa UBK Tolak BBM Naik
Jumat, 21 November 2014 18:16 WIB
Komisi VI DPR Sesalkan Kenaikan BBM

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-reformasi-kedudukan-ibukota.html#ixzz3JlgWvY1o

Indonesia Pengimpor Minyak Terbesar di Dunia: Cadangan Migas Justru Jadi ‘Beban’ APBN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Cadangan minyak yang di perut bumi Indonesia yang seharusnya jadi potensi besar pemasukan negara demi kemakmuran rakyat, saat ini justru menjadi  beban dan “pelengkap penderita” dari pengeluaran belanja migas pemerintah termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kondisi itu terjadi lantaran besarnya selisih defisit pendapatan negara terhadap ekspor dan impor minyak. Hal itu dijelaskan oleh Ahmad M Ali, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem terkait kebijakan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia tengah turun.

“Defisit neraca perdagangan bukanlah masalah sepele, sebab hal ini dapat berimplikasi terhadap penurunan pendapatan nasional yang pada gilirannya berimbas pada penurunan penerimaan negara. Di sisi lain, defisit yang terjadi pada ekspor-impor komoditas minyak dan gas (migas) mengindikasikan adanya kebutuhan konsumsi migas yang besar di dalam negeri,” ujar Ahmad M Ali, Jumat (21/11/2014).

Ali, sapaannya, menjelaskan pendapatan migas merupakan komponen terpenting dalam penerimaan negara. Karena itu, katanya, ketika terjadi penambahan beban impor yang melebihi kemampuan ekspor migas dalam negeri, maka akan mengganggu fundamental fiskal negara.

“Beban impor yang tinggi untuk kebutuhan konsumsi migas termasuk BBM sangat mempengaruhi keuangan negara. Beban pembeliannya dialokasikan ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari sini muncul definisi mengecilnya fiscal space yang sering dikeluhkan jika beban impor BBM terkoreksi lebih besar lantaran beberapa sebab antara lain, realisasi lifting rendah, harga minyak mentah (crude oil/ICP) naik, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika,“ papar anggota DPR RI bernomor A-32 ini.

Merujuk pada nomenklatur kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN Indonesia, kata dia, ekspor minyak dan gas didefinisikan sebagai lifting minyak dan gas. Rendahnya lifting migas Indonesia beserta sejumlah keganjilan yang menyertai, ujar Ali, sering disebut oleh pengamat perminyakan sebagai gejala permafiaan migas di dalam negeri.

“Negara pengimpor minyak terbesar di dunia. Negeri ini susah untuk bangkit karena ada segelintir anak negeri yang bersekutu merampok negerinya sendiri,” kata Ali tanpa menyebutkan pihak yang ia maksud.

Ali kemudian menunjukkan dua grafis untuk melihat lebih dalam seberapa besar beban impor migas yang berdampak pada ruang fiskal yang tersedia dalam APBN sejak era presiden SBY hingga pemerintahan Jokowi saat ini.

Berikut current defisit neraca perdagangan Ekspor-Impor Minyak dan Gas Indonesia yang tercatat pada qurtal pertama (Januari-Maret) dan quartal kedua (April-Juni) Tahun 2014 (lihat tabel). Data yang tersaji merupakan olahan tim Litbang dari Ahmad M Ali:

Keterangan:

EQ1                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal pertama

IQ1                     : Impor Minyak dan Gas Quartal pertama

Selisih EQ1-IQ1 : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas Quartal pertama

EQ2                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal kedua

EQ2                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal kedua

Selisih EQ2-IQ2 : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas Quartal kedua

Berdasarkan grafik neraca perdagangan pada quartal pertama di tahun 2014 (Januari-Maret), katanya, terjadi defisit ekspor-impor komoditas migas nasional yang mencapai 2,75 miliar dolar Amerika. Kondisi ini berlanjut pada quartal kedua di tahun 2014 (April-Juni) dengan penambahan defisit sebesar 3,19 miliar dolar Amerika. Sehingga total beban defisit perdagangan yang terjadi dalam periode qurtal pertama dan quartal kedua mencapai 5,94 miliar dolar Amerika.

Beban defisit ekspor-impor komoditas migas Indonesia yang mencapai 5,94 miliar dolar menunjukkan terdapat selisih impor minyak dan gas yang mencapai 5,94 miliar dolar Amerika untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri.

Beban anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar fosil dalam negeri tersebut, mayoritas tergantung pada ketersediaan alokasi APBN yang tersedia di tahun anggaran 2014.

Keterangan:

Ekspor Q1-Q4  : Ekspor Minyak dan Gas satu tahun.

Impor Q1-Q4    : Impor Minyak dan Gas satu tahun.

Selisih E-I        : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas satu tahun.

Perkembangan neraca perdagangan yang menunjukkan terjadinya gejala peningkatan beban impor BBM mulai terjadi sejak tahun 2011 dan terus berlanjut hingga tahun 2013 dengan tren peningkatan yang secara gradual menunjukkan kenaikan.

Namun sebelum tahun 2011, selisih neraca perdagangan komoditas minyak dan gas menunjukkan nilai yang selalu positif (neraca perdagangan 2007-2010).

Meskipun neraca perdagangan tidak defisit selama kurun waktu 2007 hingga 2010, tetapi gejala penurunan rasio ekspor terhadap impor migas sudah mulai terlihat dalam periode 2008-2010 (masing-masing naik 7,79 miliar dolar Amerika, 4,61 miliar dolar Amerika, dan 3,23 miliar dolar Amerika).

Selama kurun waktu 2011 sampai quartal kedua tahun 2014, tren neraca perdagangan komoditas migas nasional telah mengalami defisit. Setidaknya beban defisit impor minyak dan gas sepanjang periode tersebut mencapai 21,54 miliar dolar.

“Dari waktu ke waktu defisit beban impor migas semakin besar. Hal ini harus disikapi serius oleh Pemerintahan Jokowi jika tidak ingin selalu menaikkan harga BBM ketika ruang fiskal dalam APBN terus berkurang,” kata Ali.

Sejumlah masalah yang menyandera hulu migas nasional dan hilir migas, kata Ali, harus segera dituntaskan oleh Pemerintah. Sebab terdapat banyak cadangan migas nasional yang masih belum di eksploitasi oleh sejumlah pemegang kontrak produksi migas.

Padahal dalam kesempatan lain, ujar Ali, sejumlah pemegang kontrak migas tersebut mendulang keuntungan yang tidak terhingga jumlahnya sebagai hasil memperjualbelikan cadangan minyak dan gas yang mereka miliki melalui pasar saham.

“Presiden Jokowi harus memastikan serius mengatasi persoalan migas secara komprehensif, tidak dengan merespons setiap gejala tergerusnya ruang fiskal dalam APBN dengan selalu bersikap reaktif dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Peran BBM bersubsidi sangat besar bagi jutaan rakyat kecil, sebagai jaring pengaman bagi pertumbuhan sektor rill dan UKM ekonomi kerakyatan,” kata Ali.

Baca Juga:

Menkeu: Inflasi karena Kenaikan Harga BBM Sudah Terasa

Mabes Polri Belum Cabut Status Siaga 1 Pascakenaikan Harga BBM

Hasil Survei: Publik Kota Lebih Tak Puas Kerja Jokowi

11
Nov
14

Politik : e-Voting PerPPU PilKaDa dan Doktrin Luar Negeri JokoWi

Jakarta45

Perppu Pilkada Lolos, BPPT Siapkan e-Voting

VIVAnews – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan bahwa e-Voting merupakan salah satu pelayanan publik berbasis eletronik yang harus segera diimplementasikan secara nasional.

Pasalnya, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal Oktober lalu.

“Kita akan jalan terus. Ibaratnya, ‘anjing menggong kafilah berlalu’ karena, e-Voting adalah keniscayaan. Itu masalah waktu dan proses,” ujar Hammam Riza selaku Deputi Kepala Bidang Teknologi Informasi Energi dan Mineral di Gedung BPPT, Senin 10 November 2014.

Hammam menjelaskan e-Voting merupakan teknologi pemungutan suara secara eletronik yang dapat membantu jalannya pemilu, bahkan dapat menghemat biaya yang sudah dianggarkan.

“Saya berharap Perppu lolos di DPR. Kalau sudah maka KPU dapat memberikan lahan bagi kami untuk mencoba dan sekuat tenaga dalam menerapkan manfaat e-Voting,” harap dia.

Sehingga, lanjut dia, bila sudah diberikan lahan bagi pihaknya maka tak dipungkiri lagi, pemungutan suara berbasis eletronik itu akan digunakan di seluruh Indonesia.

“Nanti (kalau diberi kesempatan) buka uji coba tapi simulasi, real. Kalau kita nggak pernah mencobanya dalam kondisi aktual, kita nggak pernah tahu kelebihan, dan kekurangan serta kelemahannya,” papar dia.

Dalam implementasi yang sudah diterapkan oleh BPPT, saat menggunakan sistem e-Voting Pilkades di beberapa wilayah, mereka dapat menghemat sekitar 50 persen anggaran.

Setelah, diklaim sukses, efektif, dan hemat. BPPT ingin menerapkan sistem teknologi tersebut secara nasional. (ren)

Berita Lainnya

Indonesia Kerap Diremehkan, Jokowi’s Doctrine Mesti Disampaikan

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menyampaikan [Jokowi's Doctrine](2131967 “”) atau Doktrin Jokowi sebagai tafsir atas kebijakan politik luar negeri Indonesia‎, yakni Bebas Aktif.

Jokowi perlu menyampaikan doktrin tersebut saat kunjungan dinas ke luar negeri dengan 3 agenda internasional. Yakni Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economy Community (APEC) 2014 di Tiongkok pada 10-11 November‎, KTT ASEAN di Myanmar pada 12-13 November, dan pertemuan G-20 di Australia pada 15-16 November.

Hikmahanto mengatakan, tafsir bebas aktif yang harus jadi Doktrin Jokowi itu adalah ‎all nations are friends‎ until Indonesia’s sovereignty is degraded and national interest is jeopardized atau ‘semua negara adalah teman sampai dengan kedaulatan Indonesia diganggu dan kepentingan nasional Indonesia dirugikan’.

Bagi Hikmahanto, doktrin itu harus disampaikan Jokowi kepada dunia internasional. Karena Indonesia kerap diremehkan negara-negara luar.

“Karena banyak negara yang menyepelekan Indonesia,” ujar Hikmahanto dalam pesan tertulisnya, Senin (10/11/2014).

Menurut ‎Hikmahanto, doktrin ‘semua negara adalah sahabat sampai dengan kedaulatan Indonesia diganggu dan kepentingan nasional Indonesia dirugikan’ sangat pas dengan Jokowi. Mengingat, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bebas aktif itu ditafsirkan sebagai thousand friends zero enemy’ atau ribuan teman tanpa musuh.

Hikmahanto mengatakan, Indonesia boleh menganggap semua negara adalah teman, namun harus tetap ada batasannya. Karena meskipun berteman, namun bukan berarti [kedaulatan](2131967 “”) dan kepentingan nasional Indonesia bisa diusik seenaknya oleh negara lain.

“Ada batasannya. Semua adalah teman, hingga kedaulatan kita diganggu‎,” kata Hikmahanto. (Ans)

Berita Lainnya

 

On 11/10/2014 09:07 PM, Awind wrote:

http://www.antaranews.com/berita/463590/jokowi-tegaskan-ri-tak-mau-sekadar-jadi-pasar

Jokowi tegaskan RI tak mau sekadar jadi pasar

Senin, 10 November 2014 23:34 WIB | 3.275 Views
Pewarta: Rini Utami
Jokowi             tegaskan RI tak mau sekadar jadi pasar

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Jangan kita diminta membuka pasar untuk dibanjiri produk mereka, tetapi produk-produk kita sulit masuk ke pasar mereka”

Beijing (ANTARA News) – Presiden RI Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak ingin menjadi sekadar pasar bagi tarik menarik kepentingan ekonomi negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.Ia menekankan Indonesia belum akan memasuki baik Kemitraan Trans Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) maupun Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (Free Trade Area Asia Pacific/FTAAP) sampai integrasi ekonomi keduanya memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.”Saya kira, kita belum akan masuk ke sana, kita harus kalkulasi lagi produk-produk apa saja yang bisa dipasarkan dalam integrasi ekonomi kawasan itu, dan menguntungkan rakyat,” kata Presiden yang biasa disapa Jokowi itu menjawab Antara usai rangkaian pertemuan bilateralnya dengan pemimpin ekonomi APEC di Beijing, Senin malam.Pertemuan APEC di Beijing 5-12 November di Tiongkok ini mendorong kesepakatan pemberlakuan FTAAP pada 2025 yang didahului studi kelayakan pada 2015-2016.Pembentukan FTAAP telah menjadi cita-cita APEC sejak 2006 untuk mengatasi dampak negatif meningkatnya Regional Trade Agreement (RTA) dan FTA di Asia Pasifik.

RTA dan FTA itu adalah salah satu preferensi negara-negara di dunia saat ini dalam hal pendekatan liberalisasi perdagangan kawasan. FTAAP ditengarai sebagai upaya menuju Regional Economy Integration (REI) untuk kesejahteraan bersama di kawasan.

Namun, selama pembahasan di APEC 2014, niat Tiongkok itu dipertanyakan dengan telah adanya TPP yang diinisiatifi Amerika Serikat dan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) di antara negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dengan enam mitra dagangnya.

TPP adalah kesepakatan perdagangan bebas yang diikuti oleh tujuh belas negara Asia-Pasifik yang juga diikuti beberapa negara anggota ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.

Sedangkan RCEP sendiri di tingkat global menjadi rival bagi negosiasi serupa yang diinisiasi Amerika Serikat, yakni TPP, di mana Tiongkok tidak menjadi anggota.

“Indonesia tidak mau ditarik-tarik untuk kepentingan mereka (AS dan Tiongkok). Saya tidak mau, lebih baik kita bertarung secarafair. Jangan kita diminta membuka pasar untuk dibanjiri produk mereka, tetapi produk-produk kita sulit masuk ke pasar mereka, padahal produk kita itu banyak dihasilkan oleh rakyat,” tutur Presiden Jokowi.

Ia mencontohkan komoditi rotan, kelapa sawit dan ikan. “Itu kan jelas produk yang sebagian besar dihasilkan rakyat, kelapa sawit tidak semua dikelola perusahaan besar, tetapi ada juga petani, hampir 40 persen, kan besar juga,” katanya.

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia harus tegas untuk tidak terseret tarik menarik kepentingan negara besar dalam integrasi ekonomi kawasan.

 

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Obama, Jokowi yang Ambisius, dan Mitra Luar Biasa

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia menginginkan stabilitas keamanan di kawasan dan mengajak Amerika Serikat meningkatkan kerja sama. “Kerja sama kita harus ditingkatkan, khususnya di bidang keamanan,” kata Jokowi, sapaan Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama di Hotel Westin, Beijing, Cina, di sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Senin, 10 November 2014. (Baca:Jokowi Dibanjiri Tepuk Tangan di Forum CEO APEC)

Obama menyambut baik keinginan Jokowi itu. Ia mengatakan Washington ingin menjadi mitra dalam proses pembaruan yang diusung oleh Presiden Jokowi. Menurut Obama, Jokowi memiliki agenda ambisius dalam pembaruan di Indonesia. »Lagi pula, kemitraan kita sudah luar biasa di bidang pembangunan, pertahanan, dan keamanan,” katanya. Jokowi adalah kepala negara pertama yang ditemui Obama sesampainya di Beijing. (Baca:Jokowi Pamer Pengalaman 30 Tahun ke Obama)

Dalam pertemuan itu, Obama memuji Indonesia sebagai contoh bagi demokrasi, toleransi, dan pluralisme dunia meski merupakan negara berpenduduk muslim terbesar sejagat. Ia menyebut pemilihan umum yang baru saja usai sebagai bukti berjalannya demokrasi di Indonesia. ”Melihat pemilu di Indonesia, menegaskan adanya transisi pada demokrasi. Indonesia merupakan contoh bagi demokrasi, toleransi, dan pluralisme,” kata Obama. (Obama Ingin Jadi Sahabat Jokowi)

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai pernyataan Obama itu menunjukkan bahwa Amerika terus berharap kepentingan mereka terakomodasi oleh pemerintahan baru Presiden Jokowi, seperti pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. (Di Forum CEO APEC, Jokowi ‘Jualan’ Tol Laut)

Adapun Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menuturkan, pada dasarnya, dalam setiap pertemuan, kepala negara asing ingin mendengarkan rencana pembangunan oleh Presiden Jokowi selama lima tahun mendatang. »Cina, Jepang, AS, dan Rusia mitra-mitra utama Indonesia di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya,” katanya kepada Tempo. (Baca juga:Jokowi Top jika Pidato Bahasa Indonesia di APEC)

Jokowi menjadi sosok penting pada pertemuan APEC. Dia adalah salah seorang pembicara kunci dalam perhelatan APEC CEO Summit. Setelah agenda itu, ia mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin dunia. Selain dengan Obama, Presiden juga bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Vietnam Truong Tan Sang, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. (Simak pula: Apakah Jokowi Pidato Bahasa Inggris di Forum Dunia?)

ANTARA | NATALIA SANTI | RAJU FEBRIAN | ANANDA TERESIA (BEIJING)

 

Baca Berita Terpopuler

Jokowi Jadi Primadona di APEC

Bahasa Inggris Jokowi Dipuji

Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia

Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana

FPI Siapkan Pengganti Ahok, Namanya Fahrurrozi

11
Nov
14

Kenegaraan : 3 (Tiga) X (Kali) Proklamasi Indonesia Merdeka ?

Sejarah: Indonesia 3 Kali Merdeka

Proklamasi Gorontalo 23 Januari 1942Kekalahan Belanda oleh Jepang, pada Perang di Laut Jawa, membuatnya menjadi gelap mata. Gorontalo dibumi hanguskan yang dimulai pada tanggal 28 Desember 1941. Adalah seorang pemuda bernama Nani Wartabone (saat itu berumur 35 tahun) memimpin perjuangan rakyat Gorontalo dengan menangkapi para pejabat Belanda yang masih ada di Gorontalo.

Quote:

Bergerak dari kampung-kampung di pinggiran kota Gorontalo seperti Suwawa, Kabila dan Tamalate, mereka bergerak mengepung kota Gorontalo. Hingga akhirnya Komandan Detasemen Veld Politie WC Romer dan beberapa kepala jawatan yang ada di Gorontalo menyerah takluk pada pukul 5 subuh.

Dengan sebuah keyakinan yang tinggi, pada pukul 10 pagi Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera Merah Putih di halaman Kantor Pos Gorontalo. Dan dihadapan massa yang berkumpul, ia berkata :

Quote:
“Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka bebas, lepas dan penjajahan bangsa mana pun juga. Bendera kita yaitu Merah Putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintahan Belanda sudah diambil oleh Pemerintah Nasional. Agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban.”
Quote:
Selanjutnya Nani Wartabone mengumpulkan rakyat dalam sebuah rapat akbar (layaknya peristiwa lapangan Ikada) di Tanah Lapang Besar Gorontalo untuk menegaskan kembali kemerdekaan yang sudah diproklamasikan.

Namun sayangnya ketika Jepang mendarat di Gorontalo, 26 Februari 1942, Jepang melarang pengibaran bendera Merah Putih dan memaksa rakyat Gorontalo untuk takluk tanpas syarat kepada Jepang.

Kisah Nani Wartabone terlalu panjang untuk diungkapan, walau ia di masa Jepang mengalami patah semangat ketika Jepang tak mau diajak berkompromi hingga akhirnya ia kembali ke kampung halamannya di Suwawa dan hidup sebagai petani.

Saat kekalahan Jepang oleh Sekutu, Jepang bersikap lain. Sang Saka Merah Putih diijinkan berkibar di Gorontalo dan Jepang menyerahkan pemerintahan Gorontalo kepada Nani Wartabone pada tanggal 16 Agustus 1945. Sementara rakyat Gorontalo baru mengetahui telah terjadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1945.

Nani Wartabone memimpin Gorontalo untuk masa-masa kelam berikutnya, menghadapi pasukan Belanda yang membonceng Sekutu. Dalam sebuah perundingan di sebuah kapal perang sekutu pada tanggal 30 November 1945, Belanda menangkap dan menawannya. Ia dibawa ke Manado dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan makar pada tanggal 23 Januari 1942 yaitu Proklamasi yang dibacakannya.

Namun di waktu yang berjalan, kekalahan sekutu mengubah nasibnya kelak. Ia kembali ke Gorontalo pada tanggal 2 Februari 1950. Nani Wartabone pada tanggal 6 April 1950 menolak RIS dan memilih bergabung dengan NKRI. Untuk beberapa waktu ia dipercaya sebagai kepala pemerintahan di Gorontalo, hingga Penjabat Kepala Daerah Sulawesi Utara, dan anggota DPRD Sulawesi Utara. Selanjutnya ia memilih untuk kembali tinggal dan bertani di desanya di Suwawa.

Tapi itu juga tak berlangsung lama. Letkol Ventje Sumual dan kawan-kawannya memproklamasikan pemerintahan PRRI/PERMESTA di Manado pada bulan Maret 1957. Ia terpanggil kembali untuk melawan. Namun perlawanan tak seimbang, karena pasukan Nani Wartabone kekurangan persenjataan, hingga mereka memilih untuk bergerilya di dalam hutan, sekedar menghindar dari sergapan tentara PRRI/PERMESTA.

Pada bulan Ramadhan 1958 datanglah bantuan pasukan tentara dari Batalyon 512 Brawijaya yang dipimpin oleh Kapten Acub Zaenal dan pasukan dari Detasemen 1 Batalyon 715 Hasanuddin yang dipimpin oleh Kapten Piola Isa. Bersama pasukan-pasukan dari pusat inilah mereka berhasil merebut kembali pemerintahan di Gorontalo dari tangan PRRI/PERMESTA pada pertengahan Juni 1958.

 

Proklamasi Cirebon 16 Agustus 1945

Kekalahan Jepang tinggal menghitung hari saja, setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Namun karena Jakarta tidak termasuk jalur perang Jepang dengan Sekutu, maka yang terlihat kekuatan bala tentara Jepang masih utuh.

Suasana Jakarta tetap mencekam bagi para kelompok pergerakan. Ada 4 kelompok illegal menurut Maroeto Nitimihardjo yang tampak saat itu, yaitu kelompok Soekarni, Kelompok Sjahrir, Kelompok Mahasiswa dan Kelompk Kaigun.

Kelompok-kelompok itu mendengar Sjahrir meminta Soekarno dan Hatta untuk mempercepat pernyataan Proklamasi sekembalinya Soekarno dan Hatta dari perundingan di Dalat, Saigon dengan Marsekal Terauchi, wakil kaisar Jepang. Namun Soekarno masih menunggu kepastian dari Laksmana Maeda tentang hal kekalahan Jepang tersebut

Hal ini membuat kelompok-kelompok illegal itu marah dikarenakan mereka melihat keraguan Sjahrir selama ini untuk menjalankan kesepakatan bahwa Sjahrirlah yang harus siap memimpin kemerdekaan dikarenakan ia bersih dari pengaruh Jepang. Hingga membuat kelompok-kelompok illegal ini, tidak termasuk Sjahrir bergerak cepat.

Quote:

Alun-alun Cirebon tempat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 16 Agustus 1945
Quote:
Terjadi beberapa pertemuan antara lain di Jalan Cikini Raya 71, di Lembaga Ecykman dan di Laboratorium Mikrobiologi (di samping pasar Cikini). Wikana dan dr. Darwis ditugaskan untuk mendesak langsung Soekarno-Hatta (tanpa perantara Sjahrir) untuk memproklamirkan kemerdekaan yang berujung dengan “penculikan” atau membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Gerak cepat yang tak ragu-ragu ini akhirnya melahirkan sebuah peristiwa di pagi hari di tanggal 17 Agutus 1945 sebagai hari kemerdekaan.

Di waktu yang berjalan cepat dalam ketidak pastian peristiwa, seorang bernama dr.Soedarsono (ayah dari Juwono Soedarsono) datang bertemu Maroeto Nitimihardjo (seperti pengakuannnya di buku berjudul “Ayahku Maroeto Nitimihardjo Mengungkap Rahasia Gerakan Kemerdekaan” karangan Hadidjojo, anak Maroeto) di sebuah ‘pengungsian’ bagi istri dan anaknya yaitu di desa Perapatan, sebelah barat Palimanan, 30 km jauhnya dari Cirebon tempat dr.Soedarsono berasal. Dr.Soedarsono meminta teks Proklamasi yang dibuat Sjahrir yang katanya dititipkan pada Maroeto. Namun Maroeto menyatakan tidak ada.

Hingga dr.Soedarsono menjadi berang dan berkata, “Saya sudah bersepeda 60 kilometer hanya untuk mendengar, Sjahrir tidak berbuat apa-apa. Katakan kepada Sjahrir, saya akan membuat proklamasi di Cirebon.”

Dan akhirnya terkabarlah bahwa Proklamasi itu dibuat dan dibacakan oleh dr.Soedarsono pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 di alun-alun Cirebon yang dihadiri sekitar 150 orang. Sehari sebelum Soekarno membacakan Proklamasi di penggangsaan Timur 56 Jakarta.

Namun kisah yang dipaparkan Maroeto berbeda dengan kisah yang diungkap oleh Des Alwi, anak angkat Sjahrir. Menurutnya, teks proklamasi yang dibacakan Soedarsono adalah hasil karya Sjahrir dan aktivis gerakan bawah tanah lainnya yang melibatkan Soekarni, Chaerul Saleh, Eri Sudewo, Johan Nur, dan Abu Bakar Lubis. Penyusunan teks dilakukan di Asrama Prapatan Nomor 10, Jakarta, pada 13 Agustus 1945.

Ada sebaris teks proklamasi yang diingat oleh Des Alwi yaitu : “Kami bangsa Indonesia dengan ini memproklamirkan kemerdekaan Indonesia karena kami tak mau dijajah dengan siapa pun juga.

Proklamasi 17 Agustus 1945Pagi itu di jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, sudah dipenuhi dengan orang-orang yang berharap peristiwa besar akan terjadi. Jumat, 17 Agustus 1945, halaman rumah di jalan Pegangsaan Timur no.56 menjadi tempat berkumpulnya para pemuda. Sebuah tiang menjadi tatapan dan mereka berharap mimpinya akan berkibar di ujung tiang itu.Seseorang memasuki halaman, lalu menuju ke dalam rumah. Sejenak ia mendapatkan keheningan, waktu menunjukkan pukul delapan pagi. Lalu ia memasuki sebuah kamar dan mendapatinya sedang tertidur pulas. Pelan-pelan ia mengusap kaki seseorang yang terlihat lelah. Lelaki itu baru pulang pagi tadi dari Rengasdengklok.

Quote:

Lelaki itu terbangun dan memandangnya. Senyumnya begitu lemah, terucap kata, “pating greges.” Tamu yang disapanya memberikan obat, setelah memeriksa ada panas di tubuh lelaki yang dibangunkannya.

Quote:
Dialah seorang dokter bernama dr. R. Soeharto, dan lelaki yang mengatakan dirinya tak enak badan itu adalah Soekarno. Lalu atas persetujuan Soekarno, sang dokter memberinya sebuah suntikan chinine-urethan intramusculair. Lalu Soekarno melanjutkan tidurnya sejenak.

Pukul 9.30 pagi, Soekarno terbangun, tubuhnya terlihat lebih sehat. Ketika berjumpa dengan sang dokter, ia meminta agar Hatta segera dipanggil untuk datang.

Dengan berpakaian rapi, mengenakan pakaian serba putih (celana lena putih dan kemeja putih) dengan potongan yang saat itu popular disebut sebagai “kemeja pimpinan” dengan bersaku empat, Soekarno menyambut Hatta dan segera menuju halaman depan rumahnya. Sebuah teks Proklamasi dibacakan.

Inilah sebuah pernyataan kemerdekaan yang sebelumnya di dalam pidatonya Soekarno ada mengatakan “…sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya…”

Puncak perjuangan yang pada akhirnya harus keluar dari mulut Soekarno, sebuah bukti sejarah bahwa ia memang layak mengambil posisi untuk menyatakan itu. Karena sebelum Proklamasi ini terjadi, sebelumnya juga sudah dibacakan dua proklamasi yaitu Proklamasi Gorontalo 23 Januari 1942 dan Proklamasi Cirebon 15 Agustus 1945. Namun kedua Proklamasi ini tidak diakui sebagai buah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam arti sebagai hari peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Reply With Quote
FOTO

Sejarah Bendera Merah Putih Indonesia

Dalam sejarah Indonesia terbukti, bahwa Bendera Merah Putih dikibarkan pada tahun 1292 oleh tentara Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari (1222-1292). Sejarah itu disebut dalam tulisan bahwa
Jawa kuno yang memakai tahun 1216 Caka (1254 Masehi), menceritakan tentang perang antara Jayakatwang melawan R. Wijaya.
Mpu Prapanca di dalam buku karangannya Negara Kertagama mencerirakan tentang digunakannya warna Merah Putih dalam upacara hari kebesaran raja pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk yang bertahta di kerajaan Majapahit tahun 1350-1389 M. Menurut Prapanca, gambar-gambar yang dilukiskan pada kereta-kereta raja-raja yang menghadiri hari kebesaran itu bermacam-macam antara lain kereta raja puteri Lasem dihiasi dengan gambar buah meja yang berwarna merah. Atas dasar uraian itu, bahwa dalam kerajaan Majapahit warna merah dan putih merupakan warna yang dimuliakan.
Dalam suatu kitab tembo alam Minangkabau yang disalin pada tahun 1840 dari kitab yang lebih tua terdapat ambar bendera alam Minangkabau, berwarna Merah Putih Hitam. Bendera ini merupakan pusaka peninggalan jaman kerajaan Melayu Minangkabau dalam abad ke 14, ketika Maharaja Adityawarman memerintah (1340-1347). Warna Merah = warna hulubalang (yang menjalankan perintah) Warna Putih = warna agama (alim ulama) Warna Hitam = warna adat Minangkabau (penghulu adat) – Warna merah putih dikenal pula dengan sebutan warna Gula Kelapa. Di Kraton Solo terdapat pusaka berbentuk bendera Merah Putih peninggalan Kyai Ageng Tarub, putra Raden Wijaya, yang menurunkan raja-raja Jawa.
Dalam babat tanah Jawa yang bernama babad Mentawis (Jilid II hal 123) disebutkan bahwa Ketika Sultan Agung berperang melawan negeri Pati. Tentaranya bernaung di bawah bendera Merah. Sultan Agung memerintah tahun 1613-1645.
Di bagian kepulauan lain di Indonesia juga menggunakan bendera merah putih. Antara lain, bendera perang Sisingamangaraja IX dari tanah Batak pun memakai warna merah putih sebagai warna benderanya , bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah dan putih ini adalah bendera perang Sisingamangaraja XII. Dua pedang kembar melambangkan piso gaja dompak, pusaka raja-raja Sisingamangaraja I-XII.
Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang – pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Quran.
Di jaman kerajaan Bugis Bone,Sulawesi Selatan sebelum Arung Palakka, bendera Merah Putih, adalah simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone.Bendera Bone itu dikenal dengan nama Woromporang.
Pada umumnya warna Merah Putih merupakan lambang keberanian, kewiraan sedangkan warna Putih merupakan lambang kesucian.

Merah Putih Pada Abad 20

 
Bendera Merah Putih berkibar untuk pertama kali dalam abad XX sebagai lambang kemerdekaan ialah di benua Eropa. Pada tahun 1922 Perhimpunan Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih di negeri Belanda dengan kepala banteng ditengah-tengahnya. Tujuan perhimpunan Indonesia Merdeka semboyan itu juga digunakan untuk nama majalah yang diterbitkan.
Pada tahun 1924 Perhimpunan Indonesia mengeluarkan buku peringatan 1908-1923 untuk memperingati hidup perkumpulan itu selama 15 tahun di Eropa. Kulit buku peringatan itu bergambar bendera Merah Putih kepala banteng.
Dalam tahun 1927 lahirlah di kota Bandung Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mempunyai tujuan Indonesia Merdeka. PNI mengibarkan bendera Merah Putih kepala banteng.
Pada tanggal 28 Oktober 1928 berkibarlah untuk pertama kalinya bendera merah putih sebagai bandera kebangsaan yaitu dalam Konggres Indonesia Muda di Jakarta. Sejak itu berkibarlah bendera kebangsaan Merah Putih di seluruh kepulauan Indonesia.
justify;”>

 

Sang saka merah putih di bumi Indonesia

 
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 mengadakan sidang yang pertama dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Dalam UUD 1945, Bab I, pasal I, ditetapkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam UUD 1945 pasal 35 ditetapkan pula bahwa bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Dengan demikian , sejak ditetapkannya UUD 1945 , Sang Merah Putih merupakan bendera kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera Merah Putih negara Indonesia. Pada mulanya sebutan ini ditujukan untuk bendera Merah Putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, saat Proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera Merah Putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera.
Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang (ada juga yang menyebutkan bahan bendera tersebut adalah kain wool dari London yang diperoleh dari seorang Jepang. Bahan ini memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetannya) berukuran 276 x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. Bendera itu sempat sobek di dua ujungnya, ujung berwarna putih sobek sebesar 12 X 42 cm. Ujung berwarna merah sobek sebesar 15x 47 cm. Lalu ada bolong-bolong kecil karena jamur dan gigitan serangga, noda berwarna kecoklatan, hitam, dan putih. Karena terlalu lama dilipat, lipatan-lipatan itu pun sobek dan warna di sekitar lipatannya memudar.
Setelah tahun 1969, yang dikerek dan dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI adalah bendera duplikatnya yang terbuat dari sutra. Bendera pusaka turut pula dihadirkan namun ia hanya ‘menyaksikan’ dari dalam kotak penyimpanannya.

Makna Bendera Merah Putih

 
Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubun utama dalam masakan Indonesia, terutama di pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih (umbul-umbul abang putih). Sejak dulu warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi sesudah berusia empat bulan di dalam rahim berupa bubur yang diberi pewarna merah sebagian. Orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unn utama dalam masakan Indonesia, terutama di pulau Jawa.
Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih (umbul-umbul abang putih). Sejak dulu warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi sesudah berusia empat bulan di dalam rahim berupa bubur yang diberi pewarna merah sebagian. Orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah, yang ditanam di gua garba.
dikutip dari berbagai sumber

Read more at http://info-biografi.blogspot.com/2013/03/sejarah-bendera-merah-putih-indonesia.html#VfpEFtdAWwEPeGEI.99

BENDERA MERAH PUTIH LAMBANG KEBESARAN NEGARA

bendera merah putih

BENDERA MERAH PUTIH LAMBANG

 KEBESARAN NEGARA

BPCB Aceh :      Bendera adalah lambang kebesaran, kewujudan dan kedaulatan sebuah wilayah atau Negara karena itu bendera tidak  boleh digunakan untuk alat menghapus atau menutup sesuatu benda. Dalam sebuah Negara ataupun sebuah organisasipun sangat perlu sebuah simbul atau lambang. Simbul-simbul tersebut mempunyai berbagai bentuk dimana salah satunya bendera. Bendera telah digunakan pada abad ke 16 dalam bentuk, warna yang beraneka ragam dan model yang berbeda-beda. Pada tahun 1122 masehi Maharaja Chou yang merupakan pangeran Dinasti chou di negra china telah menggunakan bendera warna putih belio adalah pengguna bendera yang pertama didunia. Bendera dalam bahas inggis disebut flag perkataan flag berasal dari Old dasaxon atau german. Flaken atau flegan yang artinya mengibar atau mengapung diatas angin, bendera adalah semangat patriot. Seperti kata pujangga “ Bendera adalah suatu pekara yang mudah yaitu tak lebih dari pada sehelain kain berwarna walau bagaimanapun manusia matimatian mempertahankannya.

Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara singkat disebut Bendera Negara, adalah Sang Merah Putih. Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia.

Sejarah

Warna merah-putih bendera negara diambil dari warna Kerajaan Majapahit. Sebenarnya tidak hanya kerajaan Majapahit saja yang memakai bendera merah putih sebagai lambang kebesaran. Sebelum Majapahit, kerajaan Kediri telah memakai panji-panji merah putih. Selain itu, bendera perang Sisingamangaraja IX dari tanah Batak pun memakai warna merah putih sebagai warna benderanya , bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah dan putih ini adalah bendera perang Sisingamangaraja XII. Dua pedang kembar melambangkan piso gaja dompak, pusaka raja-raja Sisingamangaraja I-XII.  Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang – pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Quran. Di zaman kerajaan Bugis Bone,Sulawesi Selatan sebelum Arung Palakka, bendera Merah Putih, adalah simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone.Bendera Bone itu dikenal dengan nama Woromporang  Pada waktu perang Jawa (1825-1830 M) Pangeran Diponegoro memakai panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Kemudian, warna-warna yang dihidupkan kembali oleh para mahasiswa dan kemudian nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme terhadap Belanda. Bendera merah putih digunakan untuk pertama kalinya di Jawa pada tahun 1928. Di bawah pemerintahan kolonialisme, bendera itu dilarang digunakan. Sistem ini diadopsi sebagai bendera nasional pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika kemerdekaan diumumkan dan telah digunakan sejak saat itu pula.

            Bendera Negara dibuat dari kain yang warnanya tidak

          Luntur  dan dengan ketentuan ukuran:

  1.  200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
  2. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
  3. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
  4. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
  5. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
  6. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
  7. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
  8. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
  9. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara;dan
  10. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.

Sumber : UU1945 pasal 35, UU No 24/2009, dan Peraturan Pemerintah, No.40/1958

tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia

      Ke Bakkara: Ziarah Sisingamangaraja.Kompas, Minggu, 14 Agustus 2005.

http: kompas.com/kompas-cetak/0508/14/perjalanan.htm

http://suryantara.wordpress.com/2007/10/30/sejarah-bendera-merah-

putih

http.//wiki pidia bahasa indonesia

Abdul Razak Bin Ismail : Bendera,Banner, Lambang Lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri-negeri di Malaysia dicetek oleh Gepita Maju Sdn.Bhd.25-1 Lr 6/91 Taman Shemelin Perkasa Kuala Lumpur B.005 (BM) Desember 2005

                

06
Nov
14

Politik : Indonesia Tertutup Awan Hitam [Antropolog]

http://atjehpress.com/2014/11/antropolog-politik-indonesia-tertutup-awan-hitam/

 Antropolog: Politik Indonesia Tertutup Awan Hitam

Oleh Redaksi pada November 03, 2014 Click to comment

Akibat kisruh politik di DPR RI [www.elshinta.com]

Akibat kisruh politik di DPR RI [www.elshinta.com]

Kupang|AP-Antropolog budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Pater Gregor Neonbasu S.V.D. melukiskan ruang angkasa politik Indonesia saat ini seakan tertutup awan gelap ketika munculnya radiasi politik di Senayan dengan munculnya pimpinan DPR tandingan.

“Radiasi politik itu muncul ketika Koalisi Merah Putih (KMP) melancarkan politik sapu bersih dengan menguasai semua garis komando kepemimpinan para wakil rakyat di Senayan,” kata Pater Gregor Neonbasu S.V.D., Ph.D. dalam sebuah refleksi antropologis yang disampaikan kepada Antara di Kupang, Minggu.

Ketua Komisi Sosial Budaya Dewan Riset Daerah Nusa Tenggara Timur itu mengatakan bahwa adu kekuatan politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang tengah berlangsung saat ini seperti sebuah pentas sandiwara murahan yang tidak enak ditonton oleh rakyat.

“Namun, jika kita cermati dari perspektif politik qua politik, adu kekuatan itu menjadi sangat menarik untuk dikaji meski tampaknya sulit untuk didamaikan,” kata rohaniawan Katolik itu.

Menurut dia, adu kekuatan politik itu sampai terjadi karena panggung politik di Senayan tidak di-“manage” secara baik dan teratur.

Dalam refleksi antropologis itu, Neonbasu menilai konflik politik tersebut acap kali terbit di ujung sebuah kegagalan dalam memahami mindset politik yang dimiliki seseorang.

Ia menambahkan bahwa susunan kabinet yang baru dalam bingkai kepentingan presiden terpilih sudah pada aturan yang benar meski masih ada suara sumbang yang mempertanyakan macam-macam hal di balik berbagai soal dan perkara kemasyarakatan, terlebih berkenaan dengan kemampuan para menteri.

“Semua orang tersenyum ketika para menteri itu dilantik sebagai pertanda menyetujui hak prerogatif Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinetnya. Namun, yang menggema di Senayan justru sebaliknya, ketika semua unsur pimpinan di parlemen disapu bersih oleh KMP,” katanya.

Neonbasu menilai demokrasi yang dibangun di panggung politik Senayan itu merupakan “demokrasi yang ompong” karena mindset para wakil rakyat di Senayan berorientasi pada perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang cerdik, bukan mengabdi pada kepentingan rakyat.

“Memang, sulit dibayangkan sebelumnya akan lahirnya jenis proklamasi baru yang tertayang dari balik Senayan bernama pimpinan DPR tandingan. Imbas politik dari Senayan itulah yang membuat demokrasi kita menjadi ompong,” ujarnya.

Sebetulnya, kata Neonbasu, cara berpikir harus dirubah setelah para wakil rakyat resmi menduduki kursi empuk di Senayan. Paling tidak mindset DPR harus dapat dijinakkan oleh “safari damai” yang telah dilakukan Presiden Jokowi kepada para rivalnya, misalnya, dengan rela bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan pesaing berat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Menurut dia, sebenarnya dua momentum politik bisa dijadikan sebagai modal dasar untuk meletakkan demokrasi Indonesia yang benar ke depan, yakni ketika MPR melantik presiden dan saat presiden melantik para menterinya.

Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo hendaknya memberi “angin sepoi segar” akan betapa pentingnya para penumpang Senayan untuk bersatu hati memikirkan nasib bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukannya bercokol pada nasib partai yang telah mengusung mereka bertandang ke Senayan.

“Peran serta seruan Presiden Joko Widodo sangat diharapkan. Jika tidak, sia-sia segala niat luhur untuk bekerja keras membangun bangsa ini,” katanya.

“Kini, suhu politik semakin memanas secara liar, dan demokrasi didera dengan berbagai kepentingan. Politik kepentingan lebih unggul dari politik untuk kesejahteraan rakyat, politik mencari kursi lebih laris dibanding strategi politis untuk memberi udara baru bagi Indonesia ke depan yang semakin lebih baik,” tambahnya.

Politik Balas Dendam

Dalam refleksi antropologis itu, Neonbasu menilai munculnya “pimpinan DPR tandingan” itu cukup masuk di akal, karena politik “sapu bersih” yang dilancarkan KMP bisa dikonotasikan sebagai politik bakas dendam, sehingga memicu terjadinya radiasi politik di Senayan.

“Hasil pesta demokrasi tidak berimbas pada kehidupan demokasi yang lebih baik. Jika dianalisis lebih mendalam, bisa dikata bahwa sepak terjang presiden terpilih untuk merangkul semua pihak, tampaknya seperti menepuk air di dulang. Itu terlihat dari citra pimpinan DPR tandingan, yang mestinya dilihat dengan kaca refleksi yang cermat dan teliti,” kata Neonbasu.

Yang perlu dilakukan, menurut dia, adalah seruan moral-etik akan peran dan fungsi utama DPR dalam pespektif legislasi, yang harus berjalan bersama pemerintah untuk mengabdi kepentingan warga masyarakat Indonesi secara keseluruhan.

“Udara demokrasi akan terus memburuk jika masing-masing kubu terus bertahan pada mindsetnya masing-masing. Kurang arif juga jika masing-masing kubu mengklaim diri sebagai `lebih benar` dan menelantarkan kubu yang lain,” ujarnya.

Ia menambahkan dunia politik kontemporer memang penuh dengan kemunafikan karena ketidaksesuain antara mindset dan tindakan serta kata-kata.

“Secara kasat mata, kata-kata terlampau mengobral kebenaran dan terjerat pada kecendrungan untuk menutup kekurangan pribadi. Walau kata-kata manis tidak mudah menipu apa yang terkandung dalam hati, dan kata-kata manis yang sama tidak akan menyulap realitas menjadi sama seperti kata-kata lepas yang liar, yang berada di luar konteks yang riil,” katanya.

Rohaniawan Katolik dari Ordo Serikat Sabda Allah itu mengharapkan media massa selalu setia dan taat untuk mewartakan segala yang menyegarkan bagi tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin baik, dan bukan berkutat pada kemunafikan politik dan meniup-niup jurang antara KIH dan KMP.

Neonbasu menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menunjuk sebuah gelagat pemimpin yang pantas dijempoli, ketika bersua dengan mantan Presiden SBY di Nusa Dua Bali pada tanggal 27 Agustus 2014, sebagai sebuah cerminan bahwa telah tercipta sebuah “budaya pemerintahan” baru bagi negeri ini.

Memang cara itu tidak pernah terlihat ketika pimpinan negara ini beralih dari Soekarno ke Soeharto, lalu dari Soeharto ke Habibie, kemudian dari Habibie ke Gus Dur, dan tidak ada juga pada pergantian pucuk pimpinan dari Gus Dur ke Megawati, dari dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono.

“Jokowi sudah meletakkan sebuah budaya pemerintahan yang baru di negeri ini, yang kita harapkan bisa tertular pula ke Senayan agar para wakil rakyat dapat menciptakan sebuah pola demokrasi yang santun bagai sebuah sinetron yang enak ditonton oleh semua anak bangsa,” demikian Pater Gregor Neonbasu. (Antara)

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

http://sinarharapan.co/news/read/141105023/-div-falsafah-legislatif-dan-dualisme-kepemimpinan-nbsp-div-div-div-

businesslounge.co / Dok

Ist

Kubu DPR pendukung Prabowo-Hatta telah melalap habis semua kursi pemimpin DPR.

Dunia politik kita kembali dibuat gaduh dualisme kepemimpinan DPR. Dua kubu yang berseberangan; Koalisi Merah Putih (KMP) yang pada pemilihan presiden (pilpres) mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).Kubu DPR pendukung Prabowo-Hatta telah melalap habis semua kursi pemimpin DPR, sedangkan kubu DPR Jokowi-JK tak kebagian posisi penting sama sekali. Akhirnya, DPR kubu Jokowi-JK ngamuk, berbuntut dengan munculnya pemimpin DPR versi KIH. Mereka dengan segenap alasan bertindak atas nama kebaikan hidup rakyat. Alasan baik dan buruk mereka hadirkan. Seolah-olah mereka pemilik tunggal republik yang dibangun dari peluh, harta, hingga darah para founding fathers.

Publik sebenarnya sudah tak begitu percaya dengan politikus, sebab apa pun alasannya, di balik itu semua ada kepentingan politis yang dirancang, baik kepada KMP atau pun KIH. Namun,  cara bermain politikus sangat halus—meski yang terakhir ini begitu sangat keras—seolah-olah tak tampak di hadapan publik. Tanpa bermaksud berpihak, kita penting membaca problem dualisme ini dalam kerangka pembangunan negara yang berkeadaban. Sebuah landasan filosofis pembentukan negara yang dimaksudkan sebagai jalan bersama menuju hidup sejahtera dan berkeadilan.
Dalam filsafat politik, sedikitnya ada dua filsuf penting yang mengurai filosofi tentang terbentuknya negara, yakni Thomas Hobbes dan John Locke. Dalam karya besarnya yang bertajuk Leviathan, Hobbes berpandangan,  negara lahir dari keinginan untuk menghalau kekacauan hidup akibat sifat dasar destruktif manusia, yang dalam bahasa yang sangat terkenal, Hobbes menyebut homo homini lupus! (manusia adalah serigala bagi sesamanya). Itu karena sifat dasar destruktif ini akhirnya melahirkan bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua).
Tentu saja begitu menakutkan bagi manusia bila perang antara sesama terus terjadi karena mereka terus-menerus akan kehilangan generasinya akibat peperangan. Karena itu, negara dibangun dengan dasar semangat kebersamaan guna mencapai kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan hidup. Warga sebuah bangsa menyerahkan hak-haknya pada negara sehingga negara berada di posisi yang tinggi. Tidak boleh ada satu orang pun yang mampu melampaui kuasa negara.
Pandangan Locke tentang terbentuknya negara dapat dilacak dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Civil Government. Locke secara sistematis menguraikan tahap perkembangan masyarakat hingga terbentuknya negara. Ada tiga tahapan penting, yakni keadaan alamiah (the state of nature), keadaan perang (the state of war), dan negara persemakmuran (commonwealth).
Pada tahap alamiah, Locke berbeda pandangan dengan Hobbes. Mulanya bagi Locke, masyarakat itu hidup harmonis sebab semua memiliki kebebasan dan hak yang sama. Namun, ketika lahir mata uang, yang dahulu dalam interaksi sosial-ekonomi masyarakat menggunakan sistem barter, mulailah muncul hasrat manusia menguasai hak-hak ekonomi.Kompetisi terjadi secara besar-besaran. Semua manusia ingin menjadi paling kaya sehingga terjadilah perang. Perang tentu tak disuka maka masyarakat mengadakan perjanjian guna melahirkan negara persemakmur­an, yang menjamin setiap hak warga negara hidup damai dan sejahtera.

Kuasa Negara
Negara tidak bisa menjalankan tugasnya tanpa penyelenggara maka dibentuklah apa yang dalam bahasa kenegaraan kita disebut pemerintah (government). Pemerintah, meminjam bahasa Aristoteles, harus mengedepankan kepentingan umum dan keadilan. Itu karena pemerintah memiliki tugas memberikan kesejahteraan bagi kehidupan rakyat.Tugas ini barangkali mengandaikan pemikiran Plato. Sebesar apa pun persoalan kebangsaan, termasuk dahulu peperangan dan hilangnya hak-hak rakyat, dapat diselesaikan. Besarnya tanggung jawab seorang pemerintah sudah menjadi pengetahuan umum. Namun realitasnya, masih saja mereka banyak mengabaikan tugas-tugasnya. Bahkan pada posisi tertentu, pemerintah—lebih tepatnya politikus—menunggangi kedaulatan rakyat sebagai pemilik tunggal sebuah negara. Pada konteks Indonesia, terjadinya dualisme kepemimpinan di DPR, menandai ada kepentingan politik yang digiring guna mendapatkan kekuasaan yang besar bagi diri dan kelompoknya. Pada posisi ini, lagi-lagi rakyat selalu menjadi korban.

Dalam polemik dualisme ini, kita bisa melihat perbedaan pandangan Hobbes dan Locke. Hobbes menekankan, kuasa negara itu mutlak. Tak ada warga negara yang bisa melampaui kuasa negara. Seperti simbolisasi Leviathan yang dihadirkan Hobbes, sebuah binatang buas dalam mitologi Timur Tengah. Baginya, negara harus berkuasa mutlak dan ditakuti rakyatnya. Karena itu, secara tidak langsung, Hobbes memberikan kuasa mutlak pada pemerintah (eksekutif).Ini karena pemerintahlah yang menyelenggarakan tugas kenegaraan. Karena itu, penyimpangan sangat mungkin terjadi, sebab tak ada kontrol dari legislatif.

Bagi Locke, kekuasaan negara itu terbatas pada kesepakatan yang dibuat bersama. Sepanjang tidak atas dasar kesepakatan bersama, rakyat berhak menggugat dan tidak menaati ketentuan negara.Dalam rangka membatasi kekuasaan negara, Locke menghadirkan dua sistem pemerintahan, sistem parlemen berdasarkan prinsip mayoritas serta pembagian kekuasaan menjadi tiga unsur; legislatif, eksekutif, dan federatif.

Pragmatisme Politik
Tak jauh berbeda dengan Locke, negara kita menggunakan sistem pemerintahan melalui pembagian kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikembangkan Montesquieu dengan sebutan trias politica. Konsep trias politica banyak digunakan di berbagai negara, sebab dianggap paling aman dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kita disuguhi drama politik atas polemik dualisme kepemimpinan DPR versi KMP dan KIH. Mereka menandaskan, kelompoknya berpihak pada rakyat, tetapi sejatinya sedang menjungkalkan rakyat pada jurang kematiannya karena elite legislatif sibuk mengurusi kekuasaan ketimbang upaya penyejahteraan rakyat.
Kuasa politik yang diberikan rakyat saat pemilihan legislatif disalahgunakan demi kepentingan kelompok, yang sebenarnya lahir atas kekecewaan karena kalah dalam pilpres dan tidak mampu menguasai parlemen. Mulanya KMP menguasai kepemimpinan DPR dan MPR. Jadi, muncul spekulasi, tugas legislatif yang sebenarnya mengawasi eksekutif, secara khusus presiden, dicurigai akan menjegal jalannya pemerintahan. Akhirnya, seiring waktu berjalan, kelompok KIH memunculkan kepemimpinan DPR versi mereka.
Sesungguhnya dualisme kepemimpinan DPR ini nestapa paling nyata dari hilangnya keadaban politik. Itu disebabkan cita-cita dasar sebuah negara lahir atas semangat tercapainya hak-hak hidup rakyat. Dalam rumusan founding fathers kita disebut hak-hak warga negara Indonesia untuk bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bukan untuk bersolek diri dengan uang dan kekuasaan, apalagi begitu ambisius untuk menguasai eksekutif dan legislatif. Ini karena di balik kekhawatiran KIH pada KMP, ada kecenderungan kekuasaan yang mutlak.Bila eksekutif dan legislatif dikuasai satu kelompok koalisi, ancamannya adalah kecenderungan kongkalikong politik yang berakibat disorientasi politik sebagai jalan keadaban hidup.

Saya khawatir bahasa Lord Acton ini bakal terjadi, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut).

Sumber : Sinar Harapan

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

Premanisme Politik

Rabu, 5 November 2014 | 15:44 WIB

Oleh: Abdillah Toha

KOMPAS.com – Menurut Wikipedia, kata ”premanisme (berasal dari bahasa Belanda, vrijman = orang bebas, merdeka, dan isme = aliran)  adalah sebutan peyoratif yang sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari  pemerasan kelompok masyarakat lain.”

Wikipedia menambahkan, ”sering terjadi perkelahian antarpreman karena memperebutkan wilayah garapan, yang beberapa di antaranya menyebabkan jatuhnya korban jiwa.” Apabila definisi itu benar, paling sedikit ada empat unsur dalam premanisme. Persaingan, pemerasan, kekerasan, dan perebutan wilayah (kekuasaan). Yang tidak disebut dalam definisi di atas adalah unsur tindak (yang berbau) kriminal.

Adapun politik sebagai profesi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut pilihan-pilihan dalam menyelenggarakan negara atau bagian dari negara sesuai dengan nilai-nilai dan ideologi yang diyakini oleh pelaku politik. Politisi adalah pelaku politik.

Apabila kedua kata itu digabung, premanisme politik adalah politik yang menekankan pada adu kekuatan dalam persaingan. Jika perlu dengan kekerasan dalam memperebutkan (wilayah garapan) kekuasaan.

Bukan pilih gerombolan

Barangkali hal inilah yang sekarang sedang terjadi di negeri kita, khususnya ketika memperhatikan apa yang sedang terjadi di DPR belakangan ini. Sangat menyedihkan karena anggota DPR yang terhormat dengan gaji besar itu dipilih untuk memperbaiki nasib rakyat yang memilihnya, bukan untuk memperebutkan kekuasaan demi kejayaan partainya.

Rakyat tidak pernah memilih gerombolan atau gang. Tidak memilih pengelompokan Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat, tetapi memilih tiap-tiap individu yang gambar dan namanya tertera dalam kertas pemungutan suara. Tidak pula memilih ketua umum atau pimpinan partai yang mengatur, menggembala, dan mengendalikan arah suara anggotanya. Rakyat mengharapkan wakil yang dipilihnya mendahulukan kepentingannya dan menyalurkan aspirasinya.

Apa yang terjadi di DPR saat ini, seperti preman, adalah perebutan wilayah. Ini wilayah saya itu wilayah kamu. Jangan ganggu saya dan saya tak akan mengganggu kamu. Apabila perlu, saya akan menggunakan otot untuk melawan kamu. Saya wakil partai, bukan wakil rakyat. Kesetiaan saya yang pertama kepada partai, seperti juga ketaatan anggota gang kepada pemimpinnya.

Seperti preman yang memalak masyarakat untuk memberi perlindungan, anggota DPR berpeluang ”memalak” pemerintah melalui negosiasi anggaran dan rancangan undang-undang demi kepentingan kelompok atau partainya. Anggota DPR akan memberi ”perlindungan” kepada pemerintah jika kepentingannya tak terganggu.

Apakah perilaku anggota Dewan itu masuk kategori kriminal? Jawabnya, seperti juga preman yang tidak bisa dipidanakan karena menerima ”sumbangan sukarela”, negosiasi anggaran dan rancangan undang-undang adalah sah sesuai aturan. Preman baru bisa dipidanakan ketika korbannya melapor ditekan atau dipaksa dengan ancaman kekerasan. Anggota Dewan juga baru dapat dipidanakan jika tertangkap menerima imbalan langsung dari pihak yang diuntungkan oleh kiprahnya di DPR, seperti sudah terbukti beberapa kali.

Tentu kita di sini tidak berbicara tentang semua anggota DPR. Tentu lebih banyak anggota DPR yang secara moral baik dibandingkan dengan yang tidak. Namun, kita juga tahu bahwa berdasarkan survei, sejauh ini hanya sekitar 20 persen anggota DPR yang vokal berbicara dan berpengaruh terhadap kiprah DPR. Sisanya mayoritas diam (silent majority) yang tidak punya cukup kompetensi atau nyali untuk menyuarakan nuraninya apabila tidak sepaham atau segaris dengan bleid partai.

Mereka adalah anggota-anggota yang tidak suka ”berkelahi” demi memperjuangkan keyakinannya. Mereka memilih hidup tenang dan damai walau harus mengalah. Atau sebagian mereka adalah yang menjadi anggota hanya demi menikmati status dan penghasilan.

Para pendiri bangsa kita ternyata punya pandangan jauh ke depan ketika memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan, tetapi sekaligus khawatir atas kemungkinan ekses-eksesnya dengan memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila keempat dengan jelas mengartikan demokrasi sebagai ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Musyawarah guna mencapai kesepakatan harus didahulukan untuk mencapai apa? Untuk mencapai ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam rangka ”persatuan Indonesia”. Itu semua demi ”kemanusiaan yang adil dan beradab” atas dasar keyakinan bahwa kita adalah sama-sama bersaudara sebagai makhluk ”Tuhan Yang Maha Esa”.

Bukan demokrasi yang mencari menang dalam voting, untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan kelompok atau partai,  yang berisiko mencerai-beraikan persatuan Indonesia tanpa memedulikan keadaban manusiawi yang jauh dari perilaku kehidupan bertuhan.

Kehidupan demokrasi kita yang di satu sisi menjadi model dan dipuji oleh negara-negara lain tampaknya sedang mengalami ujian berat. Lulus tidaknya kita dalam ujian ini bergantung pada kemauan dan kemampuan kita mengubah premanisme
politik jadi politik yang bermoral dan beretika dengan arah tujuan yang jelas demi kejayaan
bangsa.

Pilihan kita adalah apakah politik demi mengalahkan lawan atau untuk mencari titik temu kebenaran bersama demi bangsa dan negara. Apakah politik untuk merebut kekuasaan demi kekuasaan atau kekuasaan untuk menyejahterakan rakyat. Apakah kita akan mendahulukan kepentingan partai dan kelompok atau bekerja untuk seluruh bangsa. Apakah kita memilih keuntungan politik jangka pendek atau bekerja untuk manfaat jangka panjang, baik bagi partai maupun bangsa. Atau, apakah kita tidak peduli bahwa risiko yang lebih besar justru sistem demokrasi itu sendiri yang bisa runtuh dan diambil alih oleh kekuatan otoriter seperti yang sudah banyak terjadi di beberapa negara demokrasi baru yang lain.

Abdillah Toha
Mantan Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen DPR

__._,_.___

Posted by: “Chan CT” <SADAR@netvigator.com>

04
Nov
14

MiGas : Kerjasama Pasokan Minyak Angola Ke Indonesia

Pejoang45

Indonesia bakal beli minyak mentah dari Angola

Reporter : Yulistyo Pratomo | Jumat, 31 Oktober 2014 15:45

Indonesia bakal beli minyak mentah dari Angola

Kilang minyak. ©2012 Merdeka.com/dok

Merdeka.com – Presiden Joko Widodo meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di bidang energi dengan Pemerintah Angola. Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) PT Pertamina,Muhamad Husen dan salah satu petinggi dari Sonangol. “Kita harapkan ini kerja sama konkret,” ungkap Jokowi usai mengantar Wapres Angola dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/10).

Untuk merealisasikannya, Jokowi memberikan batas waktu selama seminggu kepada Menteri Energi dan Sumber Daya MineralSudirman Said dan Pertamina, untuk menindak lanjuti kerjasama tersebut.

“Seminggu harus jadi berguna bagi negara kita, tadi dihitung pak menteri dan Pertamina, berapa efisiensi yang kita dapatkan dari kerja sama karena minyak langsung kita ambil dari perusahaan minyak Angola,” tegasnya.

Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, kerja sama yang dilakukan antara kedua negara mampu menghemat sampai USD 2,5 juta per hari. Di saat bersamaan, Indonesia menerima impor minyak mentah hingga 100 juta barel per hari. “Ini sebetulnya Pertamina yang beli, dan Sonangol akan bersama-sama dengan pemerintah bikin perusahaan tender. Detail akan kita kerjakan, jumlah kita sepakati,” tandasnya.

[arr]
Selasa, 21 Oktober 2014 | 18:43

Email

ESDM: Investor Segera Garap Kilang 150.000 bph Senilai Rp 60 T di Indramayu

Suasana produksi minyak di RU VI Balongan Indramayu, Jawa Barat, Minggu (29/9). Pemerintah melalui Menko Perekonomian meminta PT. Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri untuk menekan impor BBM.
Suasana produksi minyak di RU VI Balongan Indramayu, Jawa Barat, Minggu (29/9). Pemerintah melalui Menko Perekonomian meminta PT. Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri untuk menekan impor BBM. (sumber: Antara)

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sudah ada investor yang akan membangun kilang minyak berkapasitas 150.000 barel per hari dengan investasi ditaksir Rp 50-60 triliun.

Rencananya, pembangunan kilang itu berlokasi di Indramayu, Jawa Barat.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan lokasi pembangunan kilang dipilih sendiri oleh investor. Pasalnya, proyek tersebut 100 persen ditanggung investor, tidak memakai sistem kerjasama pemerintah swasta (KPS).

“Investor yang berminat sudah ada tapi namanya biar pemerintahan baru yang mengumumkan. Dia akan bangun di Eretan, Indramayu,” kata Susilo di Jakarta, Selasa (21/10).

Susilo bilang pemerintah menjamin adanya pembeli (offtaker) hasil kilang tersebut yakni PT Pertamina (persero). Dengan begitu diharapkan, kilang yang dibangun oleh swasta itu bisa segera direalisasikan. Pasalnya, persoalan offtaker selama ini sering dikeluhkan investor kilang sehingga mereka meminta insentif berupa tax holiday. “Dulu tax holiday dikeluhkan karena tidak ada lahan dan jaminan offtaker,” ujarnya.

Dikatakannya guna mengurangi impor produk bahan bakar minyak (BBM), pemerintah mendorong pembangunan kilang dengan kapasitas menengah. Selain itu, meningkatkan kehandalan (uprading) kilang yang ada. Adapun kilang yang dimiliki Pertamina adalah Dumai, Riau 170.000 bph, Plaju, Sumsel 118.000 bph, Cilacap, Jateng 348.000 bph, Balikpapan, Kaltim 260.000 bph, Balongan, Jabar 125.000 bph, dan Kasim, Papua Barat 10.000 bph.

Penulis: Rangga Prakoso/WBP

Dua Investor Swasta Siap Bangun Kilang BBM

Jum’at, 19-09-2014 16:20

Dua Investor Swasta Siap Bangun Kilang BBM : aktual.co

Kilang (Foto: Aktual.co/Dok Aktual)

“Pasokan ‘crude’ berasal dari Irak,” ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Jakarta, Jumat (19/9).

Jakarta, Aktual.co — Satu investor swasta siap membangun kilang pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak berkapasitas 150.000 barel per hari dengan target operasi pada 2018. Kilang yang dibangun investor dalam negeri itu direncanakan berlokasi di Jawa.

“Pasokan ‘crude’ berasal dari Irak,” ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Jakarta, Jumat (19/9).

Namun, ia enggan menyebut nama investor maupun lokasi pastinya.

“Lokasi sudah ada, investasi ada, teknologi siap, dan ‘crude’ siap. Silahkan bangun,” tukasnya.

Terkait dengan pembangunan kilang tersebut, pemerintah menjamin produk BBM akan dibeli PT Pertamina (Persero) untuk mengurangi impor. Namun harga BBM yang diproduksikan kilang akan dibeli dengan harga setara impor. Selain itu, tambahnya, terdapat satu investor swasta lainnya yang juga berminat membangun kilang berkapasitas 100.000-150.000 barel per hari.

“Jadi, ada dua investor yang mengajukan pembangunan kilang dengan total kapasitas 250-300 ribu barel per hari,” ucapnya.

Untuk kilang yang direncanakan dengan skema kemitraan pemerintah dan swasta (KPS), menurut Susilo, pihaknya akan bertemu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk mengecek pasar dan membuat tata cara pengadaannya.

“Ini pertemuan kedua,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki Aktual, investor asing yang berminat membangun kilang minyak di Indonesia ada dua perusahaan. Pertama Kuwait Petroleum International (KPI) dan Saudi Aramco Asia. KPI dan SAA mampu menghasilkan Gasoline, diesel dan petrochemical.  Dua kilang baru yang tersebut kemungkinan berada di Balongan, Tuban dan atau Bontang.

Untuk membangun kilang baru tersebut, investor meminta keringan Tax Holiday selama 15 tahun serta infrastruktur pendukung. Jika pemerintah mengabulkan permintaan tax holiday tersebut, maka perbedaan pendapatan pajak yang seharusnya diterima pemerintah adalah USD2,2 miliar selama 20 tahun kilang beroperasi. Namun hal tersebut akan sebanding dengan nilai investasi yang ditanamkan serta mewujudkan ketahanan energi.
(Ant)

Ismed Eka Kusuma -
BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

  • Menteri ESDM: Kepala SKK Migas Akan Ditetapkan Dua Pekan ke Depan
    4 Nov 2014 15:21:32
    “Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini sudah ada,” sebutnya.
  • Menteri ESDM Ajukan Lima Calon Kepala SKK-Migas
    4 Nov 2014 15:08:34
    “ESDM mengajukan lima nama, nanti kita tunggu Komite Pengawas merekomendasikan berapa nama,” kata Sudirman di Jakarta, Selasa (4/11).
  • Menteri ESDM Copot Dirjen Migas
    4 Nov 2014 14:20:22
    “Hari ini saya tandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Plt (Pelaksana Tugas) Dirjen Migas Naryanto Wagimin. Dia meneruskan tugas Edy Hermantoro,” kata Sudirman di Kantor Ditjen Kelistrikan, Jakarta, Selasa (4/11).
  • Pertamina Klaim Stok BBM Kalimantan Aman Hingga Akhir Tahun
    4 Nov 2014 13:30:45
    “Kami tetap menyalurkan BBM sesuai dengan kebutuhan, dan menjamin itu cukup dengan catatan bila masyarakat tidak melakukan ‘panic buying’, dan pembelian berulang,” kata Senior Supervisor Eksternal Relations Marketing Operation Region VI (MOR VI) Andar Titi Lestari, melalui siaran pers yang diterima di Balikpapan, Selasa (4/11).
  • DPR: Penaikkan Harga BBM Dongkrang Angka Kemiskinan
    4 Nov 2014 09:50:14
    “Rencana penaikan harga BBM untuk sekarang ini akan mendongkrak angka kemiskinan akibat tingginya harga kebutuhan pokok jika kebijakan tersebut jadi dijalankan,” kata Yudi
  • Atasi Krisis Listrik Sumsel, SKK Migas Alokasikan Gas Medco
    3 Nov 2014 19:45:52
    “Kami siap mengalokasi gas untuk menyuplai kebutuhan pembangkit listrik di Sumsel,” katanya di Jakarta, Senin (3/11).
  • Muhammad Husen: Pemerintah dan Pertamina Butuh Petral
    3 Nov 2014 17:58:05
    “Karena fungsi Petral sebagai anak perusahaan pertamina. Pertamina suruh Petral yang melakukan pembelian,” kata Husen di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (3/11).
  • Tak Patuh Pada Konstitusi, TAKER: Sebaiknya Menteri ESDM Mundur
    3 Nov 2014 17:00:38
    “Sebagai menteri pembantu presiden janganlah tunduk pada bos selain kepada Presiden! Bos Sudirman Said adalah presiden, maka berilah pilihan-pilhan rasional dalam kebijakan yang patuh pada konstitusi,” tegasnya.
  • Akademisi: Penaikkan BBM Subsidi Dorong Kenaikan Harga
    3 Nov 2014 15:31:04
    “Kenaikan BBM bersubsidi pasti akan mendorong kenaikan harga barang dan sebaiknya tidak menimbulkan spekulasi di dunia usaha,” kata Agus, di Manado, Senin (3/11).
  • LSM RPHK: PT KUTJ Diduga Langgar Izin Konsesi
    3 Nov 2014 14:55:02
    “Dari pantauan kami melalui citra satelit yang dicocokkan dengan peta izin pertambangan yang dimiliki PT Karya Utama Tambang Jaya (PT KUTJ) anak perusahaan PT Cita Mineral Investindo Tbk itu, telah melakukan konsesi seluas 78 hektare di luar izin yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Syamsul Hadi di Pontianak, Senin (3/11).
  • Bos PLN: Swasta Bakal Bangun Pembangkit Listrik 20.000 MW
    3 Nov 2014 12:00:24
    “Kira-kira 20.000 MW oleh swasta, 15.000 MW oleh Pemerintah. Tapi nanti bisa berubah,” katanya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (3/11).
  • PLN: Pembangkit Listrik Pangkalan Susu Atasi Krisis Listrik Sumut
    3 Nov 2014 11:49:31
    “Untuk Sumut, Alhamdulillah sejak Pangkalan Susu testing berjalan lancar. Alhamdulillah nggak ada padam lagi,” katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (3/11).
  • Terkait Kilang, Sudirman Said: Kemenkeu Tuding ESDM Kurang Respon
    1 Nov 2014 14:40:42
    Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah satu visi untuk mempercepat pembangunan kilang pengolahan minyak mentah menjadi BBM.
  • Menteri ESDM: Penaikkan Harga Tak Bisa Ditunda Lagi
    1 Nov 2014 14:10:11
    Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said kembali menegaskan bahwa Pemerintah sangat perlu mengambil kebijakan untuk menaikan BBM dan sudah tidak bisa ditunda lagi. Dikatakannya, alasan diambilnya kebijakan ini adalah untuk mengeluarkan masyarakat Indonesia dari jebakan zona nyaman.
  • Kurtubi: SKK Migas Perlu Dibubarkan
    1 Nov 2014 09:37:49
    Anggota DPR RI Kurtubi menyarankan Pemerintah berhenti berupaya untuk melegalkan SKK Migas. Pasalnya, lembaga tersebut dinilai tidak sesuai konstitusi yang berlaku dan keberadaannya dianggap seperti BP Migas model baru.
  • Cari Dirut Pertamina, Pengamat Nilai Perlu adanya Fit and Proper Test
    1 Nov 2014 09:23:33
    Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyarankan agar Presiden Jokowi menerapkan tahapan uji fit and proper kepada para kandidat calon Dirut Pertamina melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK seperti yang dilakukan terhadap pembentukan kabinetnya.
  • Pertamina dan Sonangol EP Jalin Kerjasama Bisnis Hulu, Hilir dan Perdagangan Migas
    31 Oct 2014 21:59:51
    “Kerjasama ini dapat terjalin sebagai wujud dari hubungan baik yang telah terjalin erat antara pemerintah Indonesia dan Angola. Pertamina siap merealisasikan kerjasama ini sekaligus sebagai milestone bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis utama di sektor minyak dan gas bumi,” ujar Plt Direktur Utama Pertamina Muhamammad Husen di Jakarta, Jumat (31/10).
  • PGN Bukukan Pendapatan USD2,5 Miliar
    31 Oct 2014 20:12:12
    “Kenaikan pendapatan diperoleh dari peningkatan volume penjualan dari usaha distribusi sebesar 6,3 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya dari 808 MMSCFD menjadi 859 MMSCFD,” kata Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (31/10).
  • DPR: SKK Migas Harus Dibubarkan
    31 Oct 2014 18:35:41
    “Saya sebagai anggota DPR akan mengoreksi. Tapi, intinya SKK Migas itu harus dibubarkan,” tegasnya.
  • Dirut Pertamina Sebaiknya dari Internal dan Kepercayaan Jokowi
    31 Oct 2014 17:35:27
    “Kedua, Pertamina harus bersih dari unsur nepotisme secara langsung dengan pejabat di atasnya karena bisa berpotensi menimbulkan kong-kalikong. Misalnya, jika Ari Soemarno menduduki jajaran direksi atau komisaris BUMN, sementara menteri BUMN adalah Rini Soemarno yang notabene adalah adik kandung Ari Soemarno,” terangnya.
  • Menteri ESDM Desak DPR Putuskan 'Nasib' SKK Migas
    31 Oct 2014 15:43:05
    “Status quo berakhir sampai ada UU Migas baru. Kami mengkaji kalau bisa ada percepatan karena draftnya sudah dibahas berkali-kali,” kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/10).
  • Menteri ESDM: Biaya Kelebihan Kuota BBM Akan Ditanggung Kemenkeu
    31 Oct 2014 15:20:03
    “Tapi Pertamina sebagai pihak distribusi BBM subsidi berapapun harus disuplai karena permintaan masyarakat. Soal kelebihan itu Pertamina dengan dengan Kemenkeu yang mengurusnya,” tukasnya.
  • Menteri ESDM: Kenaikan BBM Bersubsidi Tak Bisa Ditunda
    31 Oct 2014 14:46:36
    “Saya kira semua sudah sepakat. Mau pengamat mau ekonom, politisi, sudah paham bahwa kita tidak bisa lagi menunda,” kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/10).
  • Menteri ESDM Dukung Pengalihan Subsidi BBM
    31 Oct 2014 14:36:04
    “Duit Rp1.300 triliun itu sangat tidak produktif, sementara anggaran kesejahteraan saja Rp600 miliar,” ujarnya di kantor SKK Migas Jakarta, Jumat (31/10).
  • Tunjuk Dirut Pertamina, Rini Pinta Waktu Satu Bulan Lagi
    31 Oct 2014 14:22:13
    “Butuh waktu kira-kira satu bulan. Akhir November akan dilakukan seleksi yang sangat ketat baik dari internal, lingkungan BUMN, dan dari luar sehingga kita ada pilihan,” katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/10).

Cerita Wamen ESDM Sulitnya Membangun Kilang Minyak di RI

Rista Rama Dhany – detikfinance
Senin, 13/10/2014 09:00 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/13/1034/susilosiswoutomo4.jpgSusilo Siswoutomo, Wakil Menteri ESDM
Jakarta -Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia tahun ini sudah mencapai 1,5 juta barel per hari. Namun sebagian harus diimpor, karena kapasitas kilang minyak dalam negeri hanya 1 juta barel per hari. Setiap hari, nilai impor BBM mencapai US$ 63 juta per hari.Menurut Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), membangun kilang baru tidak mudah. Padahal ide membangun kilang sudah muncul sejak puluhan tahun lalu.”Sejak 25 tahun lalu, rencana pembangunan kilang minyak tidak pernah terlaksana karena banyak hal. Terutama ada kesan keengganan Pertamina untuk serius membangun kilang,” kata Susilo dalam acara peluncuran buku Puasa BBM Subsidi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pertamina, lanjut Susilo, pernah berencana membangun kilang bekerja sama dengan Aramco Saudi dan Kuwait Petroleum. Namun gagal karena persyaratan dan insentif yang dituntut investor sulit dipenuhi oleh pemerintah.

Tidak ingin tinggal diam, sejak kuartal III-2013, Kementerian Keuangan dan ESDM telah mengajukan program pembangunan kilang minyak 1 x 300.000 barel per hari, dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).

“Pemerintah menyediakan tanah dan fasilitas yang ada di Bontang, Kalimantan Timur, sebagai lokasi kilang untuk memproduksi gasoline, solar, dan avtur,” katanya.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan melakukan konsultasi dengan investor di Singapura pada Februari 2014. Memang butuh investor untuk membangun kilang karena biayanya besar, mencapai Rp 90 triliun.

Kedua kementerian tersebut juga tengah menggodok penyelesaian term of refference (TOR) untuk investor dalam pembangunan kilang. Namun semua usaha tersebut sampai sekarang belum tercapai dan kilang minyak juga belum juga terbangun.

Susilo mengungkapkan, ada investor yang justru berminat dan sudah mengajukan pembangunan kilang. Lokasinya bukan di Bontang, melainkan di Banten atau Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 150.000-300.000 barel per hari.

“Intinya kalau pembangunan kilang BBM khususnya di Bontang terwujud kelak, maka setidaknya akan melengkapi kilang yang dikelola Pertamina yang mayoritas berusia tua rata-rata dibangun pada 1970-an. Kecuali kilang Balongan yang dibangun pada 1994,” imbuhnya.

(rrd/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS &Windows Phone. Install sekarang!

Baca Juga

Ironi, Negara Ini Punya Cadangan Terbesar Tapi Impor Minyak

Ironi, satu kata yang disematkan untuk negara  yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia ini. Untuk pertama kali, Venezuela harus mengimpor minyak sejak 100 tahun memproduksi minyak.

Setelah 19 bulan kematian Chavez, negara tidak mampu memproduksi minyak komersial untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sepertinya impian presiden Hugo Chavez yang ingin kembali menguasai industri minyak setelah merebut usaha patungan yang dikendalikan oleh perusahaan ExxonMobil dan Conoco kandas.

Mengapa Venezuela harus melakukan impor minyak untuk pertama kali dalam kurun waktu 100 tahun?

Pemerintah Venezuela mengalami dilema ketika harga minyak Amerika Serikat turun US$ 3 per galon. Hal ini menjelaskan negara kekurangan bahan pokok seperti kertas toilet, makanan dan obat-obatan dalam satu tahun terakhir.

Venezuela memiliki lebih dari 256 miliar barel minyak mentah, namun ketika memproduksinya banyak mineral dan belerang. Oleh karena itu, produksi minyak di Venezuela harus diupgrade untuk meningkatkan kemurnian minyak.

Peningkatan kualitas ini yang menjadi kendala perusahaan minyak di Venezuela untuk memproduksi minyak. Lantaran peningkatan kualitas produksi minyak membutuhkan dana besar. Sedangkan perusahaan minyak negara Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) pun tidak memiliki uang untuk membangun fasilitas peningkatan kualitas minyak atau dimurnikan.

Di sisi lain sejumlah mitra masih ragu untuk melakukan bisnis di negara tersebut karena risiko bisnis.

“Sebelum Chavez berkuasa PDVSA merupakan perusahaan minyak. Dengan Chavez menjadi perpanjangan tangan revolusi, dan digunakan untuk para pendukungnya dan Chavez dalam kekuasaan. Setelah impor minyak ini kegagalan yang luar biasa bagi PDVSA dan Venezuela,” ujar Jose Toro Hardy, mantan direktur PDVSA, dan anggota oposisi di negara itu, seperti dikutip dariCNBC, Selasa (4/11/2014).

Perusahaan minyak negara ini telah menjadi sapi perah untuk kas pemerintah. PDVSA dipaksa mendanai sejumlah program sosial di negara tersebut yang dilanda korupsi. Selain itu, dana dariperusahaan minyak juga digunakan untuk membiayai kampanye politik untuk pengganti Chavez, Nicolas Maduro.

Dengan menjadi sapi perah untuk kas pemerintah membuat perusahaan harus memotong kembali investasi dalam bisnis minyak dan gas alam.
Pada tahun lalu, total pendapatan PDVSA sekitar US$ 116 miliar, dari pendapatan itu, perseroaan membayar lebih dari US$ 33 miliar untuk mendukung program sosial pemerintah serta dana investasi sekitar US$ 10 miliar untuk operasi.

Selain itu, perusahaan minyak negara ini juga berat mensubsidi minyak. Perusahaan harus membayar miliaran per tahun untuk energi kepada konsumen. Sedangkan biaya konsumen hanya sen per galon.

Di saat yang sama penurunan harga minyak dunia juga mempengaruhi penerimaan pendapatan negara. Hal itu lantaran penurunan harga minyak sekitar US$ 1 membuat pendapatan hilang sekitar US$ 700 juta.

Tak hanya itu, Venezuela juga harus menghadapi produksi minyak lebih rendah sekarang dari pada ketika Chavez menjabat pada 1999. Produksi minyak sekarang diperkirakan 2,7 juta barel per hari adalah 13 persen lebih rendah dari pada ketika Chavez menjabat pada 1999.

Selain itu, kilang minyak Venezuela juga telah mengalami kerusakan dan shutdown termasuk kebakaran dan ledakan di pabrik Amuay pada dua tahun lalu. Hal itu menimbulkan kekurangan bensin, oli motor dan pelumas.

Tak hanya itu saja Venezuela juga menurunkan ekspor minyak mentah dari 1,5 juta barel per hari menjadi 800 ribu barel per hari. Hal itu sebagai akibat dari kesepakatan Venezuela meminjam uang dari China, dan dibayar dengan minyak. (Ahm/)

BERITA LAINNYA

Menteri ESDM Copot Dirjen Migas

Jakarta (Antara) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mencopot jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas dari Edy Hermantoro terhitung pada Selasa (4/11) dan digantikan oleh Naryanto Wagimin sebagai pelaksana tugas.

“Tadi pagi, saya menandatangani SK pengangkatan Plt Dirjen Migas Ir. Naryanto Wagimin M,Sc meneruskan Bapak Edy Hermanto,” kata Sudirman saat konferensi pers “Perkembangan Program-Program Sektor Ketenagalistrikan” di Jakarta, Selasa.

Sudirman mengatakan pencopotan tersebut merupakan hasil laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menemukan hambatan dan perlambatan pada Ditjen Migas dari seluruh program nasional.

Hambatan-hambatan tersebut, lanjut dia, termasuk perizinan yang alot yang sangat berpengaruh besar ke sektor industri.

“Ini merupakan bagian dari upaya mengurai sumbatan, supaya hal-hal terunda itu bisa segera diselesaikan,” katanya.

Sudirman juga menegaskan upaya penyederhaan terus dilakukan sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Kalau kita enggak punya `interest` (kepentingan) apa-apa, kita tengok kanan kiri, di situ lah kerumitan terjadi. Kita fokusnya ke rakyat saja,” katanya.

Dia menambahkan akan berfokus pada hal-hal mendasar, seperti ketersediaan listrik, percepatan perizinan, pengolaan ESDM dan Migas dengan baik serta mengurangi ekspor bahan mentah tanpa diproses.

Edy Hermantoro sebelumnya dilantik oleh Menteri ESDM pada waktu itu, Jero Wacik, menggantikan Evita Legowo.

Sementara itu, Naryanto Wagimin sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Hulu Migas yang juga pernah didapuk menjadi Direktur Program Migas.(rr)

 

 

01
Nov
14

Politik : Tim Sekoci, Senjata Rahasia SBY

Garuda Mabur2

Mengenang “Tim Sekoci”, Senjata Rahasia SBY

Susilo Bambang Yudhoyono sempat berang ketika dibilang “kapalnya segera karam” menjelang lengser dari jabatan presiden. Konon, itu yang membuat banyak orang di sekitarnya melirik perahu lain selain kapal Partai Demokrat yang dinahkodai SBY.

Tapi Demokrat memang nyaris karam. Pada Pemilu 2014, mereka kehilangan setengah suara yang didapat ketika jadi pemenang Pemilu 2009.

Tapi manuver politik yang jitu sepanjang masa transisi ke Presiden Joko Widodo membuat Demokrat—yang partai tengah—justru meraih kursi pimpinan DPR dan MPR. Rupanya, mesin partai Demokrat sudah mulai panas.

Berbeda dengan saat sepuluh tahun mengawal pendirinya, SBY, Demokrat lebih sering tersapu gelombang strategi politik oleh partai yang lebih tua. Sebut saja kegagalan membendung Pansus Kasus Bank Century yang didukung oleh Golkar, PDI Perjuangan, dan PPP.

Dibentuk menjelang Pemilu 2004, SBY rupanya tak terlalu yakin dengan partainya yang baru keluar dari galangan. Karena itu ia membentuk organisasi sayap di tim suksesnya yang dikapteni purnawirawan militer angkatan 1970. Mereka belakangan dikenal dengan nama “Tim Sekoci”.

Ihwal “Tim Sekoci” ini diungkap dalam buku Mengawali Integrasi Mengusung Reformasi yang ditulis Sudradjat dkk.

Berikut ini nukilan tentang “Tim Sekoci” dalam buku yang membahas soal Alumni Akabri 1970 ini:

Setahun sebelum Pemilihan Presiden 2004, SBY mengontak seniornya, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soeprapto yang lulusan Akabri 1970.  “Mayjen Soeprapto yang punya hubungan dekat dengan SBY diminta membantu membentuk tim kecil memperkuat tim suksesnya.”

Lulusan Akabri pada 1970 adalah angkatan pertama yang menjalani pendidikan taruna militer secara terintegrasi antara angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian. Sebelumnya, para taruna dididik secara terpisah di kesatuannya masing-masing.

Perasaan spesial itu membuat angkatan yang masuk Akabri pada 1967 paling sering mengadakan reuni. Pertama kali mereka menggelar reuni pada 1996 di kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Lalu pada 2000, mereka kumpul lagi di kompleks Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Reuni buat merayakan 30 tahun mereka menjadi perwira itu juga menjadi awal pembentukan paguyuban berdasarkan matra.

Yang angkatan darat membentuk Paguyuban Ada Perdana (Akabri Darat Angkatan Pertama), matra laut membuat Gelang Moro Pratama (Magelang menuju Bumi Moro Pertama). Sementara itu angkatan udara bernaung di bawah Paguyuban Purboyo, sedangkan yang polisi mendirikan AWET alias Angkatan Waspada 67.

Setahun setelahnya, mereka reuni lagi di komplek Akademi Angkatan Udara Maguwo. Pada 2002 bikin reuni lagi di komplek Akademi Polisi Semarang.

Tak heran Soeprapto mudah mengontak teman-teman seangkatannya buat membantu SBY. Yang diundang seperti Mayjen (Purn.) Irvan Eddyson, Brigjen (Purn.) Dadi Pratjipto, dan Mayjen (Purn.) Max Tamaela. Tim kecil ini lalu merekrut 16 orang lagi dari angkatan yang sama.

Setelahnya mereka mulai mencari alumni angkatan 1971 hingga 1973. Mereka juga menggandeng pengusaha buat sokongan dana.

Soeprapto cs. menamai organisasinya “Tim Sekoci”. Sekoci ini ternyata kependekan dari Sekelompok Orang Yang Cinta Indonesia. “Sebuah perahu kecil, tetapi justru berfungsi sebagai kelengkapan vital sebuah kapal kapal besar,” tulis Sudradjat dkk.

Tim Sekoci ini menjadi mesin yang mengantarkan SBY menuju kursi Presiden RI. Namun para petingginya tidak masuk ke struktur kabinet.

Pada 24 Mei 2006, Tim Sekoci berubah menjadi lembaga swadaya masyarakat Sekoci Indonesia Raya Bersatu yang membantu sosialisasi program pemerintah dan memberi masukan kepada Presiden SBY.

Selain faktor keakraban para alumninya, pemilihan alumni Akabri 1970 juga tak lepas dari peran Hadi Utomo. Hadi adalah alumni Akabri angkatan 1970 yang pangkat terakhirnya kolonel dan sempat ditugaskan bekerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hadi terjun ke politik pada saat SBY mendirikan Partai Demokrat. Hadi yang kakak ipar Ani Yudhoyono ini menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Ani Yudhoyono sendiri menjabat Wakil Ketua Umum Demokrat.

Besarnya peran Angkatan 1970 dalam Partai Demokrat berlanjut dengan terpilihnya Hadi sebagai anggota DPR pada Pemilu 2004. Bahkan dalam Kongres Demokrat pertama di Bali pada Mei 2005, Hadi terpilih jadi ketua umum.

Selain Hadi, alumni Akabri 1970 lainnya yang jadi kader Demokrat adalah Mayjen (Purn.) Ignatius Mulyono yang mewakili partai ini di DPR. Ignatius ini yang memilih tetap berada di dalam ruang sidang paripurna DPR ketika Demokrat walk-out dalam voting pemilihan kepala daerah oleh DPRD saat pengesahan UU Pilkada.

Alumni Akabri 1970 dan juniornya angkatan 1970-an punya kecenderungan terjun ke politik karena banyak dari mereka yang awalnya anggota kesatuan aksi pelajar dan mahasiswa. Sebelum masuk ke akademi militer, mereka ikut berunjuk rasa menentang Presiden Sukarno dan menuntut pembubaran PKI pada 1965-1966.

Selain itu, kata Peneliti LIPI dan dosen Universitas Pertahanan M. Riefqi Muna, pada 1970-an para instruktur sering melontarkan kalimat “segenggam kekuasaan lebih penting dari segudang hak”. Doktrinasi itu, kata Riefqi, mendorong militer angkatan itu dekat dengan politik.

Tak heran selain di Demokrat, alumni Akabri 1970 juga tersebar di partai politik lain. Ketika Jenderal (Purn.) Wiranto membentuk Partai Hati Nurani Rakyat, Jenderal (Purn.) Subagyo HS dan Jenderal (Purn.) Fachrul Razi ikut menjadi inisiatornya. Mayor Jenderal (Purn.) Djoko Besariman juga menjadi pengurusnya.

Sementara itu di Partai Golkar ada Jenderal (Purn.) Luhut B. Panjaitan yang didapuk Ketua Umum Aburizal Bakrier menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Sementara itu Mayjen (Purn.) Muchdi Pr. Menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pada 2011, lalu ia pindah ke Partai Persatuan Pembangunan, dan terakhir jadi Dewan Penasihat Partai Nasional Republik milik Tommy Suharto.

***

Selengkapnya bisa dibaca di buku:

Judul:
Mengawali Integrasi Mengusung Reformasi
Pengabdian Alumni Akabri Pertama 1970
Pengarang:
Sudradjat dkk.
Penerbit:
Kata Hasta Pustaka, September 2012
Tebal:
xLvi + 501 halaman

01
Nov
14

migas : subsidi bbm adalah bohong [Kwik Kian Gie, 27Aug14]

Kwik Kian Gie: Subsidi BBM Adalah Bohong

 Tulisan Kwik Kian Gie yang menyatakan Subsidi BBM adalah bohong. Jika kita teliti, itu memang benar. Sesungguhnya biaya produksi minyak dari menggali minyak, kilang, hingga distribusi ke Pom Bensin menurut KKG adalah US$ 10/barel.

Ada baiknya kita naikan saja jadi US$ 15/brl untuk memberi keuntungan bagi pendukung Neoliberalisme yang mengatakan Subsidi BBM itu ada. Itu sudah termasuk keuntungan yang cukup besar bagi para operator dan distributor.

Buat yang ragu angkanya bisa lihat data komponen biaya dari website pemerintah AS: http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel

Di situ dijelaskan biaya minyak mentah 72% dari harga jual, pengilangan 12%, Distribusi dan Pemasaran 5%, Pajak 11%.

Taruhlah rate 1 US$ = Rp 10.000 dan 1 barrel = 159 liter.
Jika harga minyak Rp 4.500/liter, artinya Rp 715.500/barrel atau US$ 71/brl.

Jadi dengan biaya produksi hanya US$ 15/brl dan harga jual US$ 71/barrel, sebetulnya pemerintah untung US$ 56/barrel. Bayangkan jika produksi BBM kita 1 tahun 350 juta barel. Pemerintah untung US$ 19,6 milyar atau Rp 196 trilyun/tahun.

Itu kalau pakai harga “Subsidi” Rp 4.500/liter. Kalau pakai harga Pertamax yang Rp 9000/liter, pemerintah untung Rp 392 trilyun/tahun. Tapi bagaimana dengan harga minyak dunia yang misalnya US$ 120/barrel? Bukankah kita rugi US$ 79/barrell?

Benar kalau kita adalah negara bukan penghasil minyak seperti Singapura atau Jepang yang harus beli minyak dari negara lain. Tapi Indonesia memproduksi sendiri minyaknya sebesar 907 ribu barel/hari. Bahkan mungkin lebih jika tidak dikadali perusahaan minyak asing yang mengelola 90% minyak kita. Sementara kebutuhan BBM “Subsidi” itu hanya 723 ribu bph (42 juta kilo liter/tahun). Jadi masih untunglah pemerintah. Mau harga minyak dunia naik sampai US$ 200/brl pun sebetulnya biaya produksi minyak di Indonesia tidak akan berubah. Paling banter cuma US$ 15/brl.

Cuma ya itu beda pemikiran ekonom kerakyatan atau Islam dibanding ekonom Neoliberal yang berpihak pada perusahaan-perusahaan minyak asing. Meski untung, mereka tetap bilang rugi.
Padahal minyak itu adalah milik bersama rakyat Indonesia. Bukan milik perusahaan minyak atau pemerintah Indonesia. Jadi tak pantas dijual dengan harga “Internasional”.
Simulasi Harga Minyak dalam bentuk XLS bisa didownload di sini:

http://www.mediafire.com/?jez4ynm4vzt

Kita akan tahu bahwa meski harga minyak dunia US$ 200/brl, Indonesia tetap untung dgn harga Rp 4500/ltr atau US$ 71 brl mengingat biaya produksi hanya US$ 15/brl.

Lihat perbandingan beda pandangan antara pemahaman untung/rugi penjualan minyak antara pemikiran Ekonom Islam/Rakyat dengan Ekonom Neoliberal yang dipengaruhi Yahudi.

Di zaman Nabi ada Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi kepada rakyat. Harap diketahui, hingga sekarang harga air di Arab Saudi lebih mahal daripada harga minyak karena air di sana sangat langka. Namun setelah dibeli ummat Islam sumur airnya, Nabi membagikannya gratis kepada rakyat. Ini karena rakyat harus bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan mudah.

Perbandingan di bawah dengan asumsi:

1 barel = 159 liter

1 US$ = Rp 10.000

Produksi minyak Indonesia = 907 ribu bph

Kebutuhan BBM “Subsidi” dgn harga Rp 4500/ltr (US$ 71/brl) = 740 ribu bph

Total biaya produksi minyak Indonesia = US$ 15/barrel

- See more at: http://www.presidenbernyali.com/2014/08/kwik-kian-gie-subsidi-bbm-adalah-bohong.html#sthash.s4ivBBLI.dpuf

 

Hemat Miliaran/Hari, Jokowi Minta Pembelian Minyak ke Angola Dipercepat

Rivki - detikfinance
Jumat, 31/10/2014 15:43 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/31/1034/jokowiangola.jpgFoto: Jokowi dan Wapres Angola
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Wakil Presiden Angola‎ Manuel Domingos Vicente‎ di Istana Merdeka. Pertemuan itu menyepakati nota kesepahaman (MoU) antara Pertamina dengan BUMN energi Angola, Sonangol. 

Dalam keterangannya, Jokowi ingin pembelian minyak langsung dari Angola segera direalisasikan. Ini bisa menghemat banyak uang, dibandingkan pembelian atau impor minyak lewat trader.

“Kita harapkan kerjasama ini konkret, karena saya beri batasan satu minggu mengkongkretkan kerjasama. MoU ini seminggu harus berguna bagi negara,” ujar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (30/10/2014).

Jokowi menambahkan, MoU antara Pertamina dan Sonangol akan membuat efisiensi pengeluaran impor minyak. Efisiensi itu terjadi karena Pertamina langsung membeli dari pusat produksi.

“Karena minyak langsung kita ambil dari produksi Sonangol,” ucapnya.

Menteri ESDM Sudirman Said, menambahkan, efisiensi yang dilakukan dalam MoU ini memiliki nilai triliunan per tahun.

“Efisiensinya kalau dapat 100 barel/hari, kita bisa efisiensi (hemat) US$ 2,5 juta (sekitar Rp 30 miliar) per hari,” ujarnya.

(rvk/dnl)




Blog Stats

  • 2,302,256 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 129 other followers