Posts Tagged ‘politics

23
Aug
14

Politik : Ancaman Konflik Laut China Selatan

Konflik Laut China Selatan jadi ancaman keamanan Asia Tenggara

Reporter : Sri Wiyanti | Senin, 23 Juni 2014 14:15
Konflik Laut China Selatan jadi ancaman keamanan Asia Tenggara

Laut China Selatan. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com – Politisi Partai Hanura Susaningtyas Kertopati mendukung pernyataan calon presiden (capres) Joko Widodo yang dilontarkan dalam debat capres semalam, terkait tema Politik Internasional dan Pertahanan Nasional.

Susaningtyas mengatakan, personel dan alutsista TNI utamanya yang menjaga wilayah maritim Indonesia perlu diperkuat. Hal ini didasari oleh potensi meningkatnya ancaman terhadap kedaulatan NKRI yang muncul dari wilayah perairan Indonesia.

Ancaman tersebut, menurut Susaningtyas, datang dari memanasnya hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara, khususnya yang berlokasi di Laut China Selatan.

“Saya rasa penguatan personel/alutsista TNI AL perlu ditingkatkan mengingat eskalasi ancaman juga ada peningkatan. Ancaman dan tantangan keamanan terbesar yang ada di wilayah Asia
Tenggara saat ini adalah memanasnya konflik Laut China Selatan, di mana melibatkan beberapa negara di kawasan Asean seperti Filiphina, Malaysia, Thailand,Vietnam dll,” jelas Susaningtyas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/6).

Hal ini, menurut Susaningtyas, perlu diwaspadai lantaran wilayah Laut China Selatan merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia. “Selain digunakan oleh sejumlah besar negara di dalam wilayah, jalur tersebut juga digunakan oleh negara di luar wilayah,” imbuh Susaningtyas.

Masalah keamanan lain yang perlu ditangani bersama, lanjut Susaningtyas, adalah mengatasi kejahatan lintas Negara (transnational crime) dan isu-isu keamanan perbatasan lainnya. “Wilayah perbatasan yang jauh dari pengawasan sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai gerbang kegiatan ilegal, misalnya perompakan/pembajakan, penyelundupan, penangkapan lkan secara ilegal, perambahan hutan ilegal, penggeseran patok-patok perbatasan dan pelintasan batas ilegal,” lanjut Susaningtyas.

Dari sisi anggaran, Susaningtyas mendukung langkah yang akan diambil Jokowi apabila terpilih sebagai Presiden RI berikutnya dengan memperkuat anggaran guna pengamanan di wilayah maritim.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa sebagai negara maritim kita harus memberi penguatan terhadap politik anggaran kemaritiman diperbesar, hal itu mengingat meningkatnya eskalasi ancaman kewilayahan yang ada. Kita mayoritas perairan justru itu armada laut yang dibesarkan agar kita juga bisa lakukan pengawasan critical border,” tutup Susaningtyas.

Baca juga:
Andalkan kekuatan budaya, seniman di Yogyakarta dukung Jokowi
Pertanyaan Prabowo dan jawaban Jokowi, cermin harapan rakyat
Bila Tabloid Obor Rakyat disanksi, Facebook-Twitter juga harus
Nurul Arifin: Jokowi tak paham wilayah perbatasan Indonesia
Ralat: Menurut Ki Kusumo, siapa presiden Indonesia 2014?

23
Aug
14

PILPRES : Putusan MKRI Tolak Gugatan Prabowo – Hatta

Phinisi JokoWi-JKIni Penjabaran Lengkap Putusan MK Tolak Gugatan Prabowo-Hatta

Jumat, 22 Agustus 2014 | 11:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Penolakan tersebut tercatat dalam amar putusan setebal 4.390 halaman. Butuh tiga kali skorsing dan sekitar tujuh jam bagi sembilan Majelis Hakim MK untuk membacakan 300 halaman secara bergantian dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014). Sidang pun berlangsung dari siang hingga malam hari.

Secara garis besar, MK mengelompokkan penolakannya menjadi beberapa bagian. Ini penjabarannya:

  1. Klaim Hitungan Kemenangan

Prabowo-Hatta meminta MK agar menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres berdasarkan perhitungan suara yang mereka lakukan sendiri. Pasangan nomor urut 1 itu mengklaim telah mendapatkan 67.139.153 suara sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya mendapatkan 66.435.124 suara.

Mereka menilai, hitung-hitungan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Jokowi-JK tidak sah karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistemais dan masif dalam pilpres. KPU menetapkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 dan Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833.

Namun, menurut Mahkamah, pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci pada tingkat mana dan dimana terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang berakibat berkurangnya perolehan suara pemohon dan bertambahnya perolehan suara pihak terkait. Bukti dan saksi dalam persidangan juga tak mampu menjelaskan hal itu.

“Justru sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dalam proses rekapitulasi mengenai perolehan suara,” kata Hakim MK Muhammad Alim.

  1. Penyusunan dan DPT

Prabowo-Hatta juga menuding KPU melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dengan pengabaian Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebagai sumber penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengabaian itu berujung manipulasi data DPT dan akhirnya berdampak sistemik hingga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam proses pilpres yang menguntungkan Jokowi-JK. Tetapi, berdasarkan bukti dan saksi ketiga pihak, Mahkamah menilai tidak dijelaskan secara detil mengenai pengabaian DP4.

Mahkamah juga berpendapat, penyusunan DPT merupakan proses panjang yang dilakukan KPU dengan tahapan yang sesuai peraturan.

“Maka apabila ada keberatan mengenai DPT, seperti penambahan dan modifikasi jumlah pemlih sebagimana didalilkan pemohon, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh penyelenggara dan peserta dalam kerangka waktu tersebut,” kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

  1. Jumlah DPKTb Tinggi

Prabowo-Hatta juga mecurigai tingginya jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah strategi mobilisasi massa untuk memenangkan Jokowi-JK. Mereka menilai DPKTb tidak sah dan melanggar Undang-Undang. Namun, Mahkamah menilai, DPKTb sah dan justru dapat menyalurkan hak konstitusional warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.

Mahkamah juga menilai saksi yang dihadirkan Prabowo-Hatta tidak bisa membuktikan tuduhannya mengenai mobilisasi massa. Selain itu, Prabowo-Hatta juga tidak bisa menjamin siapa yang dipilih oleh pemilih yang terdaftar dalam DPKTb karena pemilu bersifat rahasia.

“Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan beprapa kepastian perolehan suara yang diperoleh pemohon jika hal tersebut (DPKTb) tidak terjadi,” kata Hakim Aswanto.

  1. Nol Suara di Papua

Prabowo-Hatta merasa telah dicurangi karena sama sekali tidak mendapatkan satu suara pun di 2152 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, kecurangan ini sempat dikeluhkan langsung oleh Prabowo dengan menyebut Indonesia layaknya negara totaliter, fasis, dan komunis saat berorasi dalam sidang perdana MK.

Namun, Mahkamah menilai raihan nol suara di sejumlah TPS bukan berarti terjadi kecurangan. Pasalnya, dalam berbagai sengketa pemilu yang pernah ditangani MK, kerap terjadi salah satu pasangan calon mendapatkan suara nol. Hal itu pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kuat yang praktik pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, seperti di Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku dan Maluku Utara.

“Perolehan suara nol tidak hanya untuk pemohon saja, akan tetapi pihak terkait di suatu TPS juga memperoleh nol suara,” kata Hakim Wahidudin Adams.

  1. Rekomendasi Bawaslu

Prabowo-Hatta mempermasalahkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mereka menilai, KPU telah dengan sengaja mengabaikan rekomendasi tersebut guna memenangkan pasangan Jokowi-JK. Namun, MK juga tidak melihat hal ini sebagai suatu bentuk kecurangan, meskipun ada kesalahan prosedur dan administratif yang dilakukan.

Di DKI Jakarta misalnya, menurut Mahkamah Bawaslu tidak cermat dan tidak mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikannya sehingga KPU merasa telah menyelesaikannya dengan hanya melakukan kroscek.

“Sehingga oleh karena Bawaslu tidak mempersoalkan pelaksanaan rekomendasinya secara keseluruhan oleh termohon, menurut Mahkamah, Bawaslu harus dianggap telah menerima pelaksaan rekomedasi oleh termohon,” ujar Hakim Maria Farida Indriarti.

  1. Rincian di daerah

Terakhir, MK juga merinci kecurangan yang terjadi di berbagai daerah seperti yang didalilkan Prabowo-Hatta. Pasangan yang diusung koalisi merah putih itu sebenarnya mendalilkan seluruh provinsi dalam berkas gugatannya, namun MK memilih lima daerah yang saksinya telah dihadirkan dalam persidangan.

Di Papua misalnya, Prabowo-Hatta menilai sistem noken atau ikat tidak sah menurut hukum. Namun Mahkamah berpendapat penggunaan Noken sah karena sesuai dengan putusan MK sebelumnya dan juga kerap digunakan dalam berbagai pilkada di sana.

“Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945,” ujar Hakim MK Wahidudin Adams.

Di Jawa Tengah, Prabowo-Hatta menuding adanya keterlibatan Gubernur setempat yang juga kader PDI-P, Ganjar Pranowo karena yang bersangkutan mengirimkan surat instruksi kepada seluruh lurah. Namun, dalam salinan surat tersebut, Ganjar hanya meminta lurah untuk bersikap netral dan tidak ada perintah untuk memihak Jokowi-JK.

“Dalam persidangan pemohon tidak bisa membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tilisan adanya tindak lanjut dan pengaruh surat Gubernur Jawa Tengah tersebut terhadap perolehan suara masing-masing calon,” kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

Di provinsi tersebut, Mahkamah juga menilai tudingan pemohon yang menyebut KPU menggunakan tinta yang mudah dihapus agar pemilih bisa mencoblos dua kali, tidak terbukti. Mahkamah menilai, pemohon tidak pernah bisa menunjukkan tinta jenis tersebut di persidangan sehingga menganggap tinta semacam itu tidak pernah ada.

Amar Putusan

Sebelum membuat putusan, Mahkamah terlebih dulu membuat konklusi dari setiap pokok-pokok permohonan yang sudah ditolak. Mahkamah menyimpulkan pokok permohonan yang diajukan Prabowo-Hatta tidak beralasan menurut hukum.

“Mengadili, menyatakan dalam pokok permohonan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva.

Penulis

 Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

 

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/08/22/11025921/Ini.Penjabaran.Lengkap.Putusan.MK.Tolak.Gugatan.Prabowo-Hatta

Logo PKP 45

Inilah Putusan MK yang Mementahkan Gugatan Prabowo
Kamis, 21 Agustus 2014 | 19:12

[JAKARTA] Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014 masih berlangsung hingga Kamis (21/8) malam. Meskipun belum selesai, arah putusan sembilan hakim konstitusi sudah bisa terlihat.

Kemungkinan besar, MK akan menolak permohonan pasangan Prabowo-Hatta yang disidangkan sejak 6 Agustus lalu. Berikut beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi yang mementahkan dalil gugatan Prabowo-Hatta.

1. Pembukaan kotak suara oleh KPU
– pembukaan kotak suara oleh KPU sebelum ada penetapan MK dianggap sah
– pembukaan kotak suara memenuhi aspek transparansi karena mengundang saksi dua calon, Bawaslu, dan Kepolisian, serta dibuat berita acara

2. Prabowo-Hatta memperoleh suara nol
– MK menilai, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara nol di 2.152 TPS dengan DPT sebanyak 665.905 suara adalah hal yang wajar
– dalil pemohon bahwa ada intimidasi yang membuat pemilih tidak berani memilih pasangan nomor urut 1 tidak bisa dibuktikan
– pasangan Jokowi-JK juga memperoleh suara nol di 17 TPS di Kabupaten Sampang, Madura
– dalam perkara yang diputus MK sebelumnya, baik pilkada maupun pileg, juga ada calon yang memperoleh suara nol

3. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)
– DPKTb dianggap implementasi pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih
– aturan MK mengenai DPKTb belum dicabut, sehingga dianggap sah secara hukum, dengan demikian pemilih yang termasuk dalam DPKTb juga harus dianggap sah secara hukum
– tidak ada bukti bahwa DPKTb dimanfaatkan untuk memobilisasi pemilih sehingga merugikan salah satu pasangan

4. Klaim perolehan suara Prabowo-Hatta
– permohonan kubu Prabowo-Hatta agar MK menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres atas dasar klaim mendapatkan 67.139.153 suara, sementara pasangan Jokowi-JK hanya mendapatkan 66.435.124 suara, dianggap tidak beralasan secara hukum
– MK menilai tidak ada bukti yang meyakinkan, demikian juga tidak ada keterangan saksi yang bisa membuktikan klaim penghitungan suara tersebut

5. Sistem “Noken” di Papua
– penggunaan sistem “Noken” di Papua dianggap sah menurut hukum karena dijamin UUD
– sebelumnya ada putusan MK yang mengizinkan penggunaan sistem “Noken” di beberapa daerah di Papua, dan sudah kerap digunakan saat pilkada, sehingga dianggap relevan digunakan dalam pilpres

6. Rekomendasi Bawaslu tak dilaksanakan KPU
– MK menganggap secara umum rekomendasi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi sudah dilakukan KPU
– ada rekomendasi Bawaslu yang tidak jelas sehingga bisa ditafsirkan berbeda oleh KPU
– rekomendasi Bawaslu di Nias Selatan memang tidak dilaksanakan KPU karena waktunya terdesak oleh jadwal rekapitulasi suara, dan meskipun tidak dilaksanakan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara

Logo Kerabat 45

Gugatan Prabowo Ditolak MK Jadi Sorotan Dunia

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014. Hal ini lantas menjadi sorotan dunia.

Media Tiongkok, South China Morning Post menulis “Indonesia’s constitutional court backs Widodo as Prabowo Subianto’s supporters stage protest” atau “Mahkamah Konstitusi Indonesia Mengukuhkan Widodo Saat massa Prabowo Subianto berunjuk rasa.”

“Hakim MK secara bulat menolak permohonan Prabowo Subianto ketika gas air mata polisi dan meriam air ditembakkan ke para pengunjuk rasa,” tulis South Chiha Morning Post, Kamis (21/8/2014).

Dari belahan Australia, media ABC melaporkan kabar bertajuk “Indonesia’s highest court unanimously upholds Widodo’s presidential win” atau “Pengadilan Tertinggi Indonesia secara Bulat Memperkuat Kemenangan Widodo pada Pilpres”.

“Kemenangan ini membuka jalan bagi Presiden terpilih untuk menjalankan proses selanjutnya, yakni pelantikan di Indonesia pada Oktober,” tulis media negeri kanguru itu.

Lewat artikel bertajuk, “Indonesia court upholds Widodo’s presidential victory”, Kantor Berita Inggris Reuters menuliskan bahwa keputusan MK tidak bisa diganggu gugat karena bersifat mengikat.

“Mahkamah Konstitusional menolak semua gugatan yang diajukan pemohon, yang diputuskan sembilan hakim,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva, yang dikutip Reuters.

Koran terkemuka Amerika Serikat, The New York Times memberitakan, mantan Jenderal gagal membuktikan klaimnya bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

“Pak Joko, yang beberapa tahun lalu menjadi Walikota di Jawa Tengah mengalahkan Prabowo dengan perolehan suara 53 persen berbanding 47 persen pada pemilihan ketiga yang digelar secara langsung oleh rakyat,” papar The New  York Times.

Baca juga:

‘Terstruktur, Sistematis, dan Masif’ Kubu Prabowo Ditolak MK

Pendapat MK Terkait Kesaksian Novela Nawipa

Ini Langkah Jokowi-JK Selanjutnya

Berita Lainnya

Yusril: Saya sudah menduga MK bakal tolak gugatan Prabowo

MERDEKA.COM. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sudah menduga sejak awal bahwa gugatan Prabowo-Hatta bakal ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, permohonan ditolak karena keterbatasan waktu mengumpulkan bukti-bukti kecurangan tersebut.

“Sejak awal saya sudah menduga MK akan mengambil putusan demikian. Waktu yang tersedia bagi Prabowo Hatta untuk menyusun permohonan dan mengemukakan alat bukti dalam persidangan, sangatlah terbatas,” kata Yusril menanggapi putusan MK, Jumat (22/8).

Yusril mengatakan, sangat sulit mengumpulkan bukti kecurangan pilpres dengan batas waktu yang singkat. Bahkan waktu yang tersedia disamakan dengan batas waktu pengumpulan bukti Pilkada.

“Dengan demikian, MK tak akan pernah mampu memeriksa perkara dengan mendalam. Jadi sesungguhnya, mungkin saja apa yang didalilkan Prabowo Hatta mengandung kebenaran, tapi masalahnya, waktu untuk membuktikannya sangatlah terbatas,” imbuhnya.

Namun demikian, lanjut dia, putusan MK final dan mengikat. “Maka apa boleh buat, semua pihak harus menerimanya sebagai hasil maksimal yang bisa dicapai,” pungkasnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Yusril ngaku didukung raja dan sultan nyapres di 2014
Yusril diberi keris untuk jalankan amanat raja dan sultan
Yusril dapat gelar bangsawan Sri Narendra Dyah Balitung
Yusril akan terima gelar dari raja dan sultan se-Nusantara
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

Jubir Prabowo-Hatta: Silakan Dicek Unimog Itu Punya Prabowo atau Bukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru bicara Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim, mempersilakan pihak kepolisian dalam mengusut pemilik tiga truk kecil Mercedes-Benz Unimog 1300L yang dibawa massa pendukung Prabowo-Hatta, saat melakukan aksi di Patung Kuda depan gedung Indosat.

“Ya di cek saja. Apa benar itu punya massa Prabowo-Hatta atau bukan,” kata Marwah saat diskusi Konsolidasi Kebangsaan di Galery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).

Dalam aksi damai yang dilakukan pendukung Prabowo-Hatta kemarin, kata Marwah, juga terdapat beberapa orang penyusup yang inggin memperkeruh suasana unjuk rasa.

“Ada yang mengatakan, ada penyusup dan sebagainya, kita kan selalu ingin transparan, sifatnya adil, siapapun itu kalau tidak jelas dan melanggar diperiksa aja,” cetus Marwah.

Marwah pun menilai, tindakan pihak kepolisian pada massa Prabowo-Hatta terlalu berlebihan dan seakan-akan massa akan membuat kericuhan yang membahayakan masyarakat. Padahal kan, selama ini aksi demo dilakukan secara damai.

Saat ini Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan Polda Jabar menyoal kebenaran plat nomor dari tiga truk kecil Mercedes-Benz Unimog 1300L milik massa pendukung Prabowo-Hatta yang disita Polda Metro Jaya.

Adapun, nomor polisi dua Unimog menunjuk daerah Bandung sebagai asal kendaraan, yakni D 8139 DI dan D 8499 TC. Sementara satu Unimog lainnya bernomor polisi Z 8383 BM.

Unimog itu diamankan polisi lantaran saat unjuk rasa siang tadi, tiga Unimog itu diparkir persis di depan pagar kawat berduri yang didirikan polisi di depan Bundaran Patung Kuda, di sekitar kantor Indosat. Pendukung Prabowo-Hatta merangsek melewati kawat berduri menggunakan Unimog tersebut hingga memicu terjadinya kerusuhan.

Baca Juga:

KPU Limpahkan Pengamanan dan Pengawalan Jokowi-JK Kepada Paspampres

Dimyati: PPP Konsisten Ada di Koalisi Merah Putih

Petinggi Demokrat Tepis Recoki Jokowi-JK

16
Aug
14

Kenegarawanan : BaMus Nasionalis Pancasila 45

Logo NasPan45
 
BaMus Nasionalis Pancasila 45

Jumat, 15 Agustus 2014 – 10:25 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

BaMus Nasionalis Pancasila 45

Menyambut peringatan hari ulang tahun ke 69 Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, maka Kaum Nasionalis Pancasila 45 disingkat NasPan45 membentuk Badan Musyawarah (BaMus) Nasionalis Pancasila 45 yang kini beranggotakan tokoh-tokoh senior penggiat Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia yaitu Pandji R Hadinoto, Ki Bondan Kasiman, Erwin Broto Amidarmo, Regina Oesman, Badjoeri Widagdo.

BaMus NasPan45 bervisi Pembukaan UUD45 dan bermisi pembudayaan 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 dengan seruan Kebangsaan yaitu Salam 5 Jari, Salam Pancasila sebagai terapi penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, sebagaimana telah dirintis oleh Mpu Tantular sejak tahun 721 melalui sesanti Bhinneka Tunggal Ika seperti yang melekat tercengkeram oleh kedua kaki Garuda Pancasila, lambang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandji R Hadinoto

Ketua BaMus Nasionalis Pancasila 45

 
BERITA LAINNYA
 
Berita Terkini
Jumat, 15 Agustus 2014 23:26 WIB
Enam Bulan untuk Atasi Virus Ebola
Jumat, 15 Agustus 2014 22:41 WIB
Juventus Ultimatum Manchester United
Jumat, 15 Agustus 2014 21:03 WIB
SBY Mengaku Bisa Jaga Stabilitas Makro Ekonomi
Jumat, 15 Agustus 2014 19:47 WIB
Layanan Kesehatan Jauh Api Dari Panggang
 

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-bamus-nasionalis-pancasila-45.html#ixzz3AYpCjcOZ

 Utopia Negara Kemerdekaan nan Pluralis
 

Share 

SH / dok

Ilustrasi.

Kemerdekaan itu bisa menyatukan pluralisme yang ada.

Benedict Anderson dalam buku monumentalnya, Imagined Communication: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism (1983), menulis tentang kesamaan ciri suatu bangsa, yakni memiliki kejayaan yang sama pada masa lalu dan memiliki keinginan yang sama saat ini, serta bercita-cita yang sama akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pemikiran itu terinspirasi oleh pemikiran Ernest Renan (1823-1892) yang mengatakan, suatu bangsa adalah keinginan untuk hidup bersama dan kesepakatan untuk berkorban.

Pemikiran Renan itu juga menginspirasikan lahirnya pemikiran Otto Bauer (1881-1938), politikus Austria yang mengatakan, suatu bangsa adalah suatu masyarakat yang berkarakter sama, yang tumbuh dari suatu masyarakat yang bernasib sama.

Pemikiran-pemikiran Renan dan Otto Bauer itulah yang menginspirasi pemikiran Bung Karno. Itu terlihat dari banyak pemikiran Bung Karno yang selalu mengutip dan menyitir pemikiran-pemikiran kedua akademikus itu, terutama pemikiran Renan.

Masalahnya, saat kita merayakan Kemerdekaan Indonesia ke-69 tahun ini, apakah kita sebagai bangsa—dalam keanekaragaman—ini tetap memiliki keinginan hidup bersama—dan masih juga memiliki cita-cita yang sama, sekuat kita merebut kemerdekaan pada 1945?

Jembatan Emas Kemerdekaan
Masalah di atas menjadi menarik untuk dikerling, ketika realitas politik dan sosial Indonesia saat ini yang masih mengganjal kehidupan bersama, seperti masih ada kelompok umat beragama yang kesulitan membangun rumah ibadah dan aktivitas keagamaannya pun kerap diganggu kelompok sosial atau kelompok agama lainnya.

Di samping itu, terlihat juga jurang kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin yang kian lebar, penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing, serta wabah korupsi yang terus merajalela di kalangan elite negeri.

Itu tentu mengindikasikan semakin mengentalnya egoisme dan goyahnya semangat kebersamaan atau rapuhnya kebhinekaan, serta masih salah urus negara oleh para pemimpin.

Padahal, Bung Karno sejak jauh hari telah menyadari tantangan tersebut, menyadari karakter suku-suku dan kelompok di Indonesia yang begitu beraneka ragam dengan membangun visi tentang perlunya pembangunan karakter bangsa yang bernafaskan Pancasila. Perlu digarisbawahi, Pancasila hanya bisa bertahan jika bangsa ini sanggup mempertahankan kebhinekaan dan melestarikan pluralisme.

Sayang, semangat kebhinekaan itu diindoktrinasi begitu rupa pada zaman Orde Baru, sehingga “persatuan dan kesatuan” dibuat kelewat dominan, seperti dipaksakan, yang berwujud pada tata pemerintahan yang sentralistik dan otoriter.

Kebhinekaan tidak dibuat untuk diterima dan dipelihara secara sadar dengan penuh kebanggaan oleh seluruh bangsa. Kebhinekaan dan keanekaragaman yang menjadi kekayaan bangsa, dirasakan sebagai momok yang mengebiri ekspresi keanekaragaman tersebut.

Tidak heran, ketika roda Reformasi digulirkan dan demokratisasi digelar, kerusuhan dan amokrasi membuncah. Solidaritas kehidupan antarwarga bangsa pun berantakan pada awal Reformasi.

Untunglah ketika negara gagal memberi ruang terbangunnya solidaritas struktural dan fungsional, masyarakat dengan semangat kebersamaannya masih mampu membangun solidaritas horizontal. Itulah yang menjadi modal perekat bagi langgengnya kehidupan negara bangsa yang bernafaskan kebhinekaan.

Dalam artikel pendeknya, What is a Nation? (1882), Renan mengatakan kebangsaan harus dipahami sebagai suatu bentuk solidaritas moral yang dipupuk dan dipertahankan melalui kesadaran sejarah yang khas. Tanpa kehendak dari warganya untuk melanjutkan kehidupan bersama, suatu bangsa akan mengalami disintegrasi dan tenggelan ditelan sejarah.

Pemikiran Renan tersebut seperti disitir A Malik Gismar, kehendak sadar hari ini merupakan titik temu dari evaluasi pengalaman kehidupan berbangsa di masa lalu, dengan antisipasi atau proyeksi kehidupan berbangsa di masa depan. Masa lalu dan masa depan ini bertemu dalam prestasi-prestasi atau situasi kebangsaan hari ini.

Itulah yang kemudian dikatakan Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas, di seberangnya akan diwujudkan masyarakat adil dan makmur.

Di depan pengadilan penjajah terhadap dirinya pada 1930, Bung Karno mengatakan, perjuangan partainya adalah untuk membangkitkan dan menghidupkan keinsyafan rakyat bahwa ia punya masa silam yang indah, masa kini yang gelap gulita, dan janji-janji suatu masa depan yang melambai-lambai berseri-seri. Indonesia yang kini merayakan kemerdekaan ke-69 tahun, yang telah melewati masa lampau yang penuh perjuangan dan penderitaan itu, tepatnya menjadikan cita-cita bersama masa depan sebagai acuan kebersatuan untuk maju.

Octavio Paz, intelektual Meksiko dan pemenang hadiah Nobel, ikut menggunakan istilah ini untuk menggambarkan suatu bangsa yang perekat persatuannya adalah masa depan, bukan sejarah bersama masa lampau. Kebangsaan dijangkar pada janji-janji masa depan yang bisa jadi sangat ilusif, namun sangat kuat dalam membangkitkan imajinasi kolektif.

Apakah situasi bangsa yang masih diliputi aneka persoalan, termasuk konflik yang mencederai kebhinekaan itu masih menjadi energi untuk membangun masa depan yang lebih baik, sesuai cita-cita kemerdekaan?

Catatan
Di tengah berjubelnya pesoalan ekonomi, politik, dan sosial budaya di negeri ini serta dibelenggu kapitalisme neoliberalisme itu, kini di bawah kepemimpinan baru Indonesia pasca-Pilpres 2014, diharapkan kesanggupannya memperbaiki nasib bangsa, terutama dalam semangat kebhinekaan, dengan menampilkan diri sebagai pemimpin pluralis. Ini karena kebesaran bangsa bukan terutama terletak pada kekayaan alam dan luasnya wilayah, melainkan pada kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya.

Sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik dalam kebersamaan di atas landasan pluralisme, alias kebhinekaan yang telah menjadi ciri dan roh atau spirit kebangsaan. Ini karena pluralisme alias kebhinekaan merupakan warisan permanen sebagai pemberian alam (natural endowment), atau anugerah Ilahi yang hanya diterima dengan penuh rasa syukur.

Kewajiban pemimpin baru adalah berjuang merajut kebersamaan itu dalam tugas-tugas kemerdekaan dan kebangsaannya; bahwa Negara Kesatuan RI (NKRI) adalah penjelmaan dari rajutan-rajutan nilai-nilai plural dalam kesatuan wawasan politik kebangsaan. Para politikus juga harus menyadari, secara kultural bangunan yang mendasari NKRI adalah penghormatan dan komitmen terhadap pluralitas kultur dalam manajemen politik kebangsaan.

Dalam konteks ini, persyaratan wawasan pluralitas bagi kepemimpinan nasional tidaklah sekadar diharapkan, tetapi mutlak karena NKRI adalah proses mencairnya pluralitas untuk membentuk sintetik-sintetik baru, dalam nilai-nilai dan semangat kebersamaan itu. Jelas bahwa pemimpin bangsa selama ini belum maksimal memimpin bangsa, dengan benar-benar berbasiskan kebangsaan dan keragaman yang kental.

Karena itu, ke depan, bagi pemimpin baru bukan saja sekadar diharapkan dapat mengantarkan rakyat ke tingkat hidup yang lebih sejahtera, melainkan menuju kepada kesejahteraan yang membahagiakan lahir-batin. Kesejahteraan lahir-batin hanya dapat dirasakan dalam semangat kebersamaan yang selalu menjunjung tinggi pluralisme dan kebhinekaan. Itulah yang merupakan utopia sebuah negara kemerdekaan.

*Penulis adalah Direktur Social Developoment Center.

Sumber : Sinar Harapan

 

Editorial – Opini

  • Sekitar Proklamasi

    Persatuan yang diwarnai kesadaran kebangsaan jauh lebih penting.
  • ISIS dan Utopia “Khilafah”

    Eksistensi ISIS cenderung meluas.
  • ISIS dan Islam Republikan

    Negara memang menjadi instrumen utama, tetapi bukan ranah utama agama.
  • Menuju Kejayaan Indonesia

    Indonesia belum juga bisa lepas dari penjajahan.
  • Merdeka

    Pijakan kita adalah Pancasila dan konstitusi.
 
 
 
08
Aug
14

PEMILU : KPU Tanya Hitungan PilPres Versi Prabowo

Logo Garuda Merah Putih

Di sidang MK, KPU pertanyakan penghitungan pilpres versi Prabowo

MERDEKA.COM. Tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan seluruh bukti-bukti yang dijadikan dalil oleh pemohon untuk menggugat hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut mereka, dalil-dalil yang digunakan tidak kuat.

“Tidak ada satupun yang menguraikan secara jelas di mana letak kesalahan penghitungan suara,” kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat membacakan tanggapan atas materi gugatan yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta dalam sidang di MK, Jumat (8/8).

Dalam materi gugatan, kubu Prabowo-Hatta juga tidak melampirkan penghitungan suara secara berjenjang seperti yang dilakukan KPU yaitu mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Namun yang dilakukan oleh pemohon hanya melampirkan penghitungan lewat KPU provinsi.

KPU juga mempertanyakan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon sehingga terjadi perbedaan antara yang dilakukan oleh KPU dengan pemohon. Seperti diketahui, hasil rekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Hatta 62.576.444 suara (46,85 persen) dan Jokowi-JK 70.997.85 suara (53,15 persen). Sedangkan versi penghitungan kubu pemohon; Prabowo-Hatta 67.139.153 suara (50,25%), sementara pasangan Jokowi-JK meraih 66.435.124 (49,74%).

“Penghitungan suara ini tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas rekapitulasinya,” ujarnya.

Karena itu, KPU meminta agar MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon. “Mahkamah agar dalam putusannya tidak dapat menerima gugatan pemohon,” harapnya.

Berita Lainnya

Sejumlah advokat cegah Todung dkk masuk ranah gugatan Prabowo

MERDEKA.COM. Para pengacara yang tergabung dalam Aliansi Penegak Advokat Indonesia menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Kedatangan mereka guna melawan kubu Todung Mulya Lubis yang menginginkan ikut serta sebagai pihak terkait, dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Kita ini merasa untuk menegakkan hukum, jadi kita semua ini dari aliansi penegak advokat Indonesia. Jadi kami ini datang ke sini karena kemarin membaca bahwa Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan, mengaku sebagai pihak Independen. Kemudian dia membawa nama advokat, kami merasa bahwa advokat tidak ada kepentingannya dalam sidang MK ini. Kami merasa tercemar dengan kejadian ini,” kata perwakilan aliansi advokat Hendrik Jehaman di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8).

Hendrik menjelaskan, di dalam aturan pemilu itu tidak ada komunitas advokat di dalamnya. Tetapi yang ada ialah hak konstitusi itu perorangan pribadi warga negara.

“Tapi dia (Todung) membawa nama advokat, kami merasa keberatan itu yang pertama dan siapapun dia kalau membawa nama advokat itu kami keberatan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Hendrik, Todung sudah dipecat sebagai advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak 2008 silam. Maka itu, Todung sudah ilegal.

“Dia dipecat 16 Mei 2008 karena pelanggaran kode etik. Sebenarnya sudah ilegal menamakan dirinya tergabung dalam KAUD koalisi advokat untuk demokrasi. Dia menamakan diri advokat, padahal dia sudah dipecat dan ilegal karena terhitung dari 2008,” terangnya.

Sebelumnya, belasan pengacara yang mengatasnamakan koalisi advokat untuk demokrasi (KAUD) mengajukan permohonan menjadi pihak terkait dalam PHPU kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari para advokat, konsultan dan sarjana hukum.

“Kami ini adalah sekumpulan advokat, warganegara Indonesia yang sudah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden tanggal 9 juli lalu,” ujar perwakila KAUD, Todung Mulya Lubis, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (7/8).

Todung menambahkan, tujuan KAUD mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2014, guna meminta MK menolak permohonan gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Sebab, pihaknya merasa aneh atas gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta.

“Kita rasional aja, enggak mungkin permohonan Prabowo-Hatta bisa dibuktikan. Mustahil 8 juta suara itu curang. 8 Juta suara itu di TPS yang mana? Siapa aja yang dianggap memilih dua kali?,” ujarnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi temui Dahlan Iskan di Kementerian BUMN
Jokowi bakal ‘cegat’ mobil masuk Jakarta
Jokowi minta Dahlan bangun infrastruktur dan transportasi
Pakai kets & kemeja putih, Jokowi bantah ikuti gaya Dahlan

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

  • 07
    Aug
    14

    PEMILU : Pernyataan Prabowo Kontraproduktif

    http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/08/06/21024231/pernyataan.prabowo.di.sidang.mk.dinilai.kontraproduktif

    Pernyataan Prabowo di Sidang MK Dinilai Kontraproduktif

    Rabu, 6 Agustus 2014 | 21:02 WIB
    altTRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/8/2014). Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.


    JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sudjito, menilai pernyataan yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto dalam sidang gugatan Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih banyak berisi opininya. Menurut Ari, apa yang dilontarkan Prabowo justru kontraproduktif dan tak fokus pada apa yang digugatnya. Pernyataan yang disampaikan Prabowo di antaranya menyebut pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis (baca: Dalam Sidang MK, Prabowo Curhat soal Dituduh Ingin Kudeta).

    Ari mengatakan, pernyataan itu justru menunjukkan sikap emosional Prabowo.

    “Pernyataan Prabowo itu terlalu mengada-ada dan sangat emosional. Sama seperti pernyataan dia waktu menolak hasil pemilu presiden. Ini tidak melahirkan persepsi positif di masyarakat, justru negatif,” kata Ari saat dihubungi, Rabu (6/8/2014).

    Seharusnya, kata Ari, Prabowo fokus pada materi gugatan. Sebab, dalam memutus sengketa, hakim hanya akan mempertimbangkan pembuktian di persidangan.

    “Memang pernyataannya tidak ada data dan dasar yang kuat. Apa yang disampaikan bisa menjadi kontraproduktif di hadapan hakim. Apakah itu meyakinkan hakim? Malah sebaliknya,” ujarnya.

    Ia juga berpendapat, seharusnya Prabowo menahan pernyataan yang sarat opini dan dianggap provokatif. Pernyataan Prabowo di hadapan sembilan hakim MK hari ini, lanjut dia, justru memperburuk citra Prabowo.

    “Itu justru akan membuat posisi Prabowo tidak elegan di mata publik, makin terperosok,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2014 di Gedung MK, Prabowo turut menyinggung masa lalunya. Prabowo menyatakan ia pernah dituduh ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Prabowo juga menyinggung adanya intervensi asing dalam Pilpres 2014 ini. Namun, ia tak menyebutkan siapa pihak asing yang dimaksud.

    Selain itu, Prabowo menilai pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis. Menurut dia, telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini.

    __._,_.___

    Attachment(s) from Awind j.gedearka@upcmail.nl [nasional-list] | View attachments on the web

    1 of 1 Photo(s)


    Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>


    07
    Aug
    14

    PEMILU : Permohonan Prabowo-Hatta Ke MKRI

    Sidang MK: 7 Poin Permohonan Prabowo-Hatta Pada Mahkamah Konstitusi

    Share:

    Hari ini Rabu 6 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta.

    Seperti kita ketahui pasangan nomor urut satu ini memang tak mengakui kemenangan pasangan nomor urut dua Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden tahun 2014 yang telah di umumkan secara resmi hasilnya oleh KPU melalui rapat rekapitulasi suara nasional yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli lalu.

    Meski pasangan Prabowo-Hatta pada hari yang sama telah secara resmi mengumumkan penolakan mereka terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Namun KPU tetap tak bergeming dan akhirnya menetapkan pasangan Jokowi-JK yang di usung oleh 5 partai politik ini sebagai pemenang Pilpres 2014 berkat keunggulan 53,15% suara berbanding 46,85% milik pasangan Prabowo-Hatta.

    Prabowo-Hatta yang tak terima dengan hasil keputusan KPU dan menuding terjadi kecurangan dalam Pemilu Presiden 2014 secara masif, terstruktur dan sistematis akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Hari ini (6-8-2014), Mahkamah Konstitusi akhirnya memproses gugatan dari pasangan Prabowo-Hatta dimana dalam sidang kali ini pihak Prabowo-Hatta yang di dampingi oleh tim Advokasi Merah Putih mengajukan 7 poin tuntutan utama mereka terhadap Mahkamah Konstitusi.

    7 Poin Permohonan Prabowo-Hatta Kepada Mahkamah Konstitusi

    1. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang berada di Jawa Timur sepanjang Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, dan seluruh kota serta kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
    2. Memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan di 287 TPS.
    3. Memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang di provinsi Maluku Utada di dua TPS Desa Sosangaji, Kabupaten Halmaherah Timur.
    4. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi DKI Jakarta di 5.802 TPS.
    5. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di dua TPS di Provinsi Bali.
    6. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kapupaten Yahukimo, Kapupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Panial, Kabupaten Intan Jaya, Kaupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.
    7. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Barat.
    06
    Aug
    14

    PEMILU : ILUNI UI Minta Putusan Sela MKRI

    ILUNI FHUI minta MK keluarkan putusan sela soal gugatan Prabowo

    MERDEKA.COM. Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela menyangkut legal standing pasangan Calon Presiden dan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 (PHPU). Demikian dikatakan oleh Ketua ILUNI FHUI Melli Darsa di Jakarta, pada Rabu (6/8).

    Seperti telah diketahui, pada tanggal 25 Juli 2014 pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta telah mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi. Padahal, sebelumnya pada tanggal 22 Juli 2014 Capres Prabowo Subianto sendiri telah secara terbuka menyatakan kepada publik menarik diri dari proses Pilpres 2014 dan menolak pelaksanaan Pilpres 2014.

    Melli menyatakan bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Prabowo-Hatta, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hendaknya memeriksa dan memutus mengenai legal standing Prabowo-Hatta sehubungan dengan telah adanya penarikan diri dari proses Pilpres 2014 dan penolakan pelaksanaan Pilpres 2014 yang dilakukan sendiri oleh Capres Prabowo sebelumnya.

    Mahkamah Konstitusi harus tegas soal legal standing Prabowo-Hatta agar jelas status hukum aksi penarikan diri dari proses Pilpres 2014 dan penolakan pelaksanaan Pilpres 2014 yang dilakukan oleh Capres Prabowo agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat dan tidak ada preseden kurang baik tentang perilaku seorang capres mengingat sanksi hukum terkait terkait pengunduran diri mereka dari proses pemilu dari seorang capres berdasarkan Pasal 245 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya amat sangat berat tegas Melli dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (6/8).

    Menurut Melli, putusan provisi perlu karena walaupun dapat dianggap bahwa tanggal 21 Agustus 2014 relatif bukan jangka waktu yang lama, namun hendaknya masalah sengketa Pilpres ini tidak menjadi berlarut-larut dan semakin menimbulkan potensi perpecahan di masyarakat.

    ILUNI FHUI mencatat bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah 2 (dua) kali mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela. Pertama, yaitu dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang diputus pada 19 Juli 2012. Kedua yaitu dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan dua pimpinan nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang diputus pada 29 Oktober 2009.

    Selain itu menurut Melli, “Secara hukum di negara-negara demokratis yang maju, selisih marjin kemenangan yang relatif besar sebagaimana telah diraih kubu Jokowi-JK yaitu di atas 6% secara nasional bukan merupakan dasar bagi seorang calon presiden yang dinyatakan kalah untuk dapat memohonkan suatu penghitungan ulang dari lembaga yudikatif yang berwenang. Apalagi kalau untuk membawa hal itu ke ranah legislatif untuk diperiksa seperti yang disiratkan melalui gagasan adanya pansus pilpres. Itu benar-benar tidak dikenal dalam hukum pada umumnya” tegas Melli.

    Senada dengan Melli, Sekretaris Umum ILUNI FHUI, Mohamad Kadri mengatakan, sebenarnya harusnya jelas dari PMHU, bahwa Prabowo-Hatta tidak punya ‘case’ yang kuat.

    “Jangan sesatkan rakyat dengan pandangan seperti yang sempat dilontarkan BEM UI yaitu adalah seolah-olah “wajar” dalam suatu Pemilu hasilnya belum final sebelum sengketa di Mahkamah Konstitusi selesai. Hak pilih ratusan jutaan orang suatu negara demokratis harusnya hanya dalam keadaan genting sekali menjadi akhirnya diputuskan oleh segelintir manusia, sekalipun mereka adalah Hakim Konstitusi,” ucap Kadri.

    Baca Berita Selanjutnya:
    Pendukung Prabowo cabut gugatan UU Pilpres
    Hubungan Mega-Prabowo retak setelah Pilgub DKI?
    e-KTP diharapkan bisa atasi kisruh DPT pada Pilpres 2014
    Unggul di polling Wall Street Journal, Prabowo disukai asing?
    Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

    Sumber: Merdeka.com

    Berita Lainnya

    06
    Aug
    14

    PARRINDO : Kontingen Garuda Merah Putih

    Logo PARRINDO

    Kontingen Garuda Merah Putih Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia

    Selasa, 05 Agustus 2014 – 12:10 WIB

    Pandji R Hadinoto

    Suara Pembaca:

    Kontingen Garuda Merah Putih Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia

    Menyikapi ketidakpastian kehidupan damai umat sedunia terkini, maka Presiden Terpilih KPU, Joko Widodo, perlu juga memprakarsai gerakan semisal pembentukan Kontingen Garuda Merah Putih bermisi Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia sesuai amanat Pembukaan UUD45 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” selain merujuk pula pidato Bung Karno “To Build The World A New, 30 September 1960, di Perserikatan Bangsa Bangsa, New York”.

    Langkah ini terhitung merupakan tanggung jawab mulia negara bangsa Indonesia kepada umat sedunia sekaligus langkah strategis penangkal berbagai aksi yang berpotensi ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan bagi Indonesia buah prakarsa berbagai pihak/unsur transnasional.

    Politik Luar Negeri Bebas Aktif sungguh tepat melandasi misi Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia termaksud di atas. (*)

    Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

    PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

     

    BERITA LAINNYA
    Berita Terkini
    Selasa, 05 Agustus 2014 21:39 WIB
    Anggota DPR dari Nasdem Jadi Tersangka KPK
    Selasa, 05 Agustus 2014 20:15 WIB
    Tak Boleh Ada yang Titip Menteri ke Jokowi
    Selasa, 05 Agustus 2014 19:03 WIB
    Hamdan Tegaskan Hakim MK Netral
    Selasa, 05 Agustus 2014 17:41 WIB
    DPR akan Panggil Menkominfo Soal Video ISIS
    Selasa, 05 Agustus 2014 15:34 WIB
    PDIP Minta Masyarakat Tenang Hadapi Sidang MK
    Selasa, 05 Agustus 2014 14:58 WIB
    KPK Didesak Usut 20 Rekening Jokowi di Luar Negeri

    Kurs Valuta Asing
    KURS    JUAL    BELI
    USD 11755.00 11725.00
    SGD 9426.68 9386.68
    EUR 15734.06 15634.06
    AUD 10974.05 10894.05
    Prakiraan Cuaca

    31°C

    • Jakarta
    • Mostly Cloudy
    • NE 22.53 km/h
    31
    Jul
    14

    PARRINDO : Sarankan Badan Pembinaan Maritim Indonesia

      Logo PARRINDO

     Perlu Dibentuk Badan Pembinaan Maritim Indonesia

    Senin, 28 Juli 2014 – 08:36 WIB

    Suara Pembaca:

    Badan Pembinaan Maritim Indonesia

    Dalam rangka pembangunan Poros Maritim Dunia maka perlu dibentuk tersendiri Badan Pembinaan Maritim Indonesia yang sungguh berkewenangan melakukan keterpaduan perencanaan, perancangan, prnelitian, pengkajian, pemberdayaan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan berkaitan dengan program2 poros maritim Indonesia.

    Keberadaan peran Dewan Maritim Indonesia dan Kementerian-kementerian Teknis Sektoral dengan demikian akan dapat lebih dioptimalkan.

    Penguatan pembudayaan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dengan demikian juga akan terfokus, sehingga sebagai negara maritim, RI akan lebih berdaya optimasikan sumber2 daya kelautan dan kemaritimannya guna capaian sejahterakan rakyatnya sekaligus sebagai pusat perdagangan dunia yang handal.
    Semoga semangat seperti “bagi Indonesia, laut adalah masa depan dan iptek adalah jawabannya” dapat terealisasi segera.

    Jakarta, 27 Juli 2014

    Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

    PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

     

    Sumber Berita: http://www.edisinews.com


    http://edisinews.com/berita-perlu-dibentuk-badan-pembinaan-maritim-indonesia.html#ixzz391wV6dov

    Salam Pancasila ..
    Setuju .. Utk itu perlu penetapan Otoritas Maritim Indonesia dibawah Presiden Langsung. Indonesia mempunyai 3 status Maritim yaitu Coastal state, Port State dan Flag state. Didunia ini hanya 2 negara yg mempunyai 3 status itu, yaitu Indonesia dan Filipina. Kami dari Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia telah mengkaji dan mempunyai sylabusnya.
    Demikian disampaikan ..
    Soraya Djajakusuma

    SEBELAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAKRO PEMBANGUNAN MARITIM

     

    Indonesia Poros Maritim Dunia

    Selasa, 05 Agustus 2014 – 11:27 WIB

    Pandji R Hadinoto

    Suara Pembaca:

    Indonesia Poros Maritim Dunia

    Aspirasi Presiden Terpilih KPU, Joko Widodo tentang Indonesia Poros Maritim Dunia ternyata mendulang opini komplementer seperti pentingnya pembentukan Badan Pembinaan Maritim Indonesia, juga opini penting lainnya yaitu pemberdayaan Pelabuhan Bitung di Manado yang adalah berpotensi bahari untuk container yard mengingat kedalaman selatnya +/- 22-30m` dan lautnya tenang karena didepannya ada pulau Lembe, sehingga kalau dikembangkan akan menghidupkan kawasan timur Indonesia menimbang sebagai negara kepulauan sebesar ini harusnya tidak kalah dengan Taiwan yang punya Kyusung, Jerman punya Hamburg sebagai pelabuhan container dan selain optimasi jalur Tanjung Priok – Bitung yang aksesnya langsung Pacific, juga bangun saja Tol Menado-Bitung 42 km saja yang setara Cipularang sebagai pendukung, dan pulau Lembe juga bisa dikembangkan seperti Suramadu yaitu sebagai Hub Makassar, Ambon, Sorong, Surabaya kebarat, begitu dikemukakan oleh sobat Sucipto Harimurti di sosmed SOMALINDO (Solidaritas Masyarakat Lokal Indonesia).

    Lebih lanjut sobat Hari Setiawan yang juga di sosial media yang sama, beropini bahwa Bitung – Sorong – Biak sebenarnya ideal untuk dikembangkan sebagai Pelabuhan & Kawasan Ekonomi dengan fokus & orientasi ke Negara2 Kepulauan di Pasifik yg selama ini pasarnya dikuasai Aussie & New Zealand. Kalau saja di Kawasan Timur tersebut dapat terbangun infrastruktur & diprioritaskan juga Industri Pengemasan bagi semua produk liquid/cair bisa di kemas di kawasan tersebut & lalu dipasarkan ke Nauru – Palau – PNG-Bougenville – Fiji – Solomon & sekitarnya, maka produk2 seperti Kecap-Olie-Detergen-Semen-Saus-Pasta Gigi dapat diangkut dalam bentuk curah dan dikemas di Bitung -Sorong – Biak. Jadi paradigmanya memang perlu dirubah bahwa Indonesia Timur juga merupakan Serambi Depan NKRI menghadap ke Pasifik. Hal ini barangkali bisa menjawab permasalahan kawasan Timur Nusantara yg selalu merasa “ditinggalkan” itu.

    Tentunya sumbang pikir ini tidak berhenti di ketiga opini tersebut diatas saja, suasana batin kerakyatan yang dibangun oleh Presiden Terpilih KPU, Joko Widodo, rupanya akan terus mendulang opini2 lain guna memperkaya dan memperkuat aspirasi Poros Maritim Dunia yang terhitung cemerlang itu.

    Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI,

    PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

     

    BERITA LAINNYA

     

     

     

    26
    Jul
    14

    Pengamat Politik : Jokowi Lebih Menjanjikan Daripada Prabowo

    On 07/24/2014 08:22 PM, Awind wrote:

    http://internasional.kompas.com/read/2014/07/24/10141211/Prof.Emmerson.Jokowi.Lebih.Menjanjikan.daripada.Prabowo?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

    Prof Emmerson: Jokowi Lebih Menjanjikan daripada Prabowo

    Kamis, 24 Juli 2014 | 10:14 WIB
    altVOA Prof. Donald K. Emmerson

    KOMPAS.com — Profesor Donald K Emmerson adalah Direktur Forum Asia Tenggara di Shorenstein Asia dan seorang profesor di Stanford University, AS. Dia optimistis melihat kondisi politik di Indonesia. Berikut ini merupakan wawancara VOA (Voice of America) dengan Prof Emmerson terkait pelaksanaan Pilpres 2014, terpilihnya Joko Widodo, serta peluang dan tantangan Joko Widodo nanti sebagai presiden.

    Rakyat Indonesia kelihatan semakin percaya diri dan dewasa mengikuti pilpres langsung tahun ini, tetapi ada suatu fenomena baru yang terjadi, yaitu sikap Prabowo Subianto, salah satu calon presiden, yang menolak hasil rekapitulasi pemilu dan menarik diri dari proses pemilu hanya beberapa jam sebelum hasilnya diumumkan. Melihat kedua hal itu, bagaimana Anda melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

    Saya seorang yang sangat optimistis melihat kondisi politik di Indonesia meski ada kontroversi dan ketegangan yang terjadi terkait sikap Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu karena menilai telah dicurangi. Saya mempertaruhkan penilaian saya, tetapi memang ada indikasi kuat bahwa Jokowi akan tetap dilantik sebagai presiden berikutnya dan Prabowo Subianto akan terisolasi jika tetap berkeras menolak hasil pemilu. Saya tetap yakin Jokowi tetap memiliki legitimasi sebagai pemenang pemilu yang jujur dan adil meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa melihat luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pemilih, hampir tidak mungkin pemilu berlangsung 100 persen secara jujur dan adil. Namun, melihat selisih suara di antara Jokowi dan Prabowo sekitar 8 juta suara, sulit membayangkan bahwa 8 juta suara itu merupakan hasil rekayasa atau dicurangi.

    Namun, saya juga ingin melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih panjang, bukan sekadar berdasarkan pemilu kali ini saja. Ada penilaian bahwa demokrasi dianggap berhasil jika sudah menjadi satu-satunya aturan main di negara tersebut atau bahasa yang suka saya pakai adalah “the only game in town“. Tentu saja maksudnya ini lebih dari sekadar “permainan” atau “aturan”. Namun, dengan kata lain, tidak ada alternatif yang punya legitimasi di negara tersebut, dalam hal ini Indonesia, selain demokrasi.

    Melihat konteks itu, menarik mencermati pidato-pidato Prabowo Subianto semasa kampanye yang menunjukkan bahwa dia tidak suka pada pemilu langsung, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ini bisa diterjemahkan bahwa Prabowo tidak punya komitmen pada demokrasi.

    Jadi, ada baiknya dia tidak terpilih sebagai presiden baru Indonesia karena bisa-bisa dia justru membuat demokrasi mundur. Namun, kembali ke pertanyaan awal soal “apakah demokrasi sudah menjadi satu-satunya aturan permainan di Indonesia dan apakah sudah diinstitusionalisasikan”, maka ada sejumlah kriteria yang bisa dijadikan ukuran.

    Salah satu di antaranya adalah sudah berapa banyak pemilu yang diselenggarakan. Awal tahun ini Indonesia menyelenggarakan pemilu langsung keempat, yaitu pemilu legislatif dan disusul dengan pemilu presiden langsung ketiga pada tanggal 9 Juli lalu. Memang belum ada batas perolehan suara (threshold) yang ditetapkan untuk menunjukkan “wah memang demokrasi sudah dilembagakan di Indonesia,” tetapi pertambahan jumlah pemilih setiap tahun ini menunjukkan bahwa demokrasi memang mulai menjadi kisah sukses di Indonesia. Demokrasi menjadi cara efektif serah terima kekuasaan secara damai dalam sistem politik.

    Kriteria kedua adalah transparansi. Dalam hal ini kita patut memuji rakyat Indonesia, termasuk pemilih-pemilih muda, yang sudah semakin dewasa. Bahkan, dalam pemilu kali ini mereka menggunakan teknologi lewat berbagai media sosial, quick count, exit poll, dll. Untuk menghindari terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu, mereka tidak segan-segan melakukan cek dan recheck lewat berbagai media sosial tadi. Ini suatu hal yang menggembirakan terlebih melihat semangat kaum muda Indonesia yang kelak mewarisi masa depan Indonesia.

    Kriteria ketiga adalah legitimasi dan ini sangat penting. Indonesia cukup beruntung karena dalam dua pilpres langsung sebelumnya, Yudhoyono memenangkan pemilu secara mutlak dengan selisih suara sangat besar, baik di Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009. Sulit mempersoalkan selisih suara yang sangat besar yang diraih Yudhoyono. Hal ini membantu mempersiapkan rakyat Indonesia menghadapi perolehan selisih suara Jokowi yang lebih sedikit. Perolehan suara Jokowi yang 53 persen dengan Prabowo yang 47 persen, jadi ada selisih suara 6 persen, tetapi merupakan hal yang substansial. Namun, tetap memicu pertanyaan soal apakah Prabowo akan berhasil mempersoalkan selisih suara tersebut ke pengadilan dan akankah hal ini memicu terjadinya aksi kekerasan.

    Kita sama-sama tahu Indonesia sudah mengalami banyak pengalaman dengan terjadinya beragam aksi kekerasan. Saya bahkan baru saja berbicara dengan beberapa teman yang baru kembali dari Indonesia. Mereka mengatakan menemui banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang bersiap menuju ke Singapura, Hongkong, atau negara-negara dekat lainnya karena khawatir terjadinya aksi kekerasan bernuansa ras pasca-pemilu. Ini sangat miris meskipun hingga saat wawancara ini terbukti tidak terjadi aksi kekerasan apa pun di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu tidak terbukti, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah dewasa dan menunjukkan keabsahan hasil pemilu.

    Jika ketiga kriteria itu dinilai sudah terpenuhi, dapatkah dikatakan demokrasi Indonesia sudah berhasil?

    Nah itu dia. Demokrasi baru dinilai benar-benar berhasil jika berhasil membuktikan kepada para peserta demokrasi, dalam hal ini rakyat Indonesia, bahwa hasil demokrasi itu manjur bagi mereka. Bahwa tokoh atau pemerintahan yang dihasilkan dari proses demokrasi itu benar-benar kompeten. Ini masih harus diuji karena Jokowi juga baru saja terpilih.

    Jokowi memang belum membuktikan kompetensinya, tetapi setidaknya rakyat Indonesia telah membuktikan bahwa mereka lebih dewasa dalam berdemokrasi dibanding elite politiknya, bukan?

    Ha-ha-ha… Penggambaran yang Anda sampaikan cukup baik. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah elite politik terlibat dalam korupsi, manipulasi, ada yang mengklaim bahwa Indonesia adalah negara oligarki yang tidak bisa melakukan reformasi, negara yang hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang korup, dan jika kemudian kita melihat beberapa elite politik tertentu yang keluar masuk dalam kabinet pemerintahan selama ini, memang benar yang Anda katakan.

    Namun, Anda juga harus mengetahui bahwa Jokowi berasal dari latar belakang yang sama sekali berbeda. Dia adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang latar belakangnya berasal dari dunia bisnis. Ia memang pernah menjadi Wali Kota Solo dan kemudian Gubernur Jakarta, tetapi pada dasarnya dia adalah pebisnis. Dia seorang eksportir mebel dari Solo. Dia berasal dari luar lingkaran elite yang korup. Rakyat Indonesia tampaknya tahu betul bahwa jika mereka memang ingin melakukan reformasi secara serius, terutama reformasi ekonomi yang memang luar biasa penting, maka sangat rasional untuk tidak memilih seseorang yang pernah duduk di lingkaran kekuasaan, tetapi memilih seseorang yang benar-benar berasal dari luar sistem.

    Apa masalah yang menjadi target pekerjaan utama Jokowi setelah dilantik? Reformasi ekonomi atau justru mengatasi intoleransi beragama dan minimnya perlindungan terhadap kaum minoritas?

    Saya kira kita harus bedakan antara prioritas dan masalah. Dalam hal prioritas, saya kira prioritas utama Jokowi adalah reformasi ekonomi. Harus diakui bahwa makro-ekonomi Indonesia tidak terlalu baik, angka pertumbuhan masih di bawah 6 persen. Angka ini sebenarnya, jika ingin jujur, merupakan hal yang tidak seharusnya. Artinya, angka pertumbuhan ini masih bisa didorong lebih tinggi lagi jika Indonesia berniat tidak sekedar jadi negara berkembang.

    Infrastruktur merupakan prioritas penting lain terkait reformasi ekonomi. Indonesia dikenal sebagai negara yang punya sumber daya beragam, minyak, emas, mineral, dll, sehingga infrastruktur merupakan hal vital. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dll. Infrastruktur merupakan hal yang sangat vital. Tanpa infrastruktur yang memadai, Indonesia akan tertinggal secara domestik dan luar negeri. Padahal, ini sangat penting untuk mendorong angka pertumbuhan. Hal lain adalah anggaran. Hampir seperlima anggaran habis untuk subsidi BBM. Saya tahu mencabut subsidi BBM akan sangat menyakitkan rakyat, tetapi saya juga yakin  legitimasi Jokowi akan membuat rakyat memahami kebijakan ini jika ia memutuskannya pada tahun pertama setelah berkuasa.

    Prioritas penting lain setelah ekonomi adalah pendidikan. Untuk mencegah terperangkap dalam kemiskinan secara terus-menerus, Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya kebijakan pendidikan Indonesia sejak zaman Soeharto sudah cukup baik, terutama dari sisi kuantitas atau banyaknya jumlah anak yang bisa sekolah. Namun, dari sisi kualitas, saya kira perlu ada terobosan. Jika Indonesia tidak bisa membuat SDM-nya bersaing di pasar global, masa depannya akan kurang cerah.

    Sementara itu, dari sisi tantangan, yang paling utama adalah intoleransi yang Anda sebut tadi. Meningkatnya jumlah kelompok Islam garis keras dan kekebalan hukum yang mereka miliki setelah melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok Kristen, kelompok Islam-minoritas dll merupakan tantangan utama yang harus diatasi Jokowi. Saya sangat gembira ketika menyadari pidato kemenangan Jokowi di Pelabuhan Sunda Kelapa, yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan Indonesia memiliki akses maritim global, menggunakan beragam bahasa. Salam pembuka Jokowi dalam pidato itu tidak saja menggunakan bahasa Arab “Assalammualaikum“, tetapi juga bahasa Buddha, Hindu, dll. Ini menunjukkan bahwa Jokowi sejak awal punya keberanian untuk mengatasi intoleransi beragama di Indonesia.

    Tantangan kedua Jokowi adalah korupsi. Survei terbaru Gallup menunjukkan bahwa 91 persen warga Indonesia yakin bahwa korupsi meluas dari pemerintahan dan 86 persen warga yakin korupsi meluas dari dunia bisnis. Ini merupakan salah satu tantangan utama bagi Jokowi untuk memberantasnya dan menurunkan angka korupsi. Saya yakin Jokowi mampu karena dalam salah satu pernyataannya dia mengatakan “jika ada menteri yang kinerjanya tidak baik, termasuk melakukan korupsi, maka dia akan memecatnya.” Ini tidak terjadi pada pemerintahan Yudhoyono, terutama pada masa jabatan keduanya. Momentum pemberantasan korupsi yang digalakkan pada masa jabatan pertama pupus begitu muncul sejumlah kasus korupsi pada masa jabatan keduanya, yang bahkan menjadi wabah tidak saja di pemerintahannya, tetapi juga partai politiknya.

    Jika Jokowi menyadari masalah dan tantangan yang dihadapinya, pastinya akan terjadi perubahan kebijakan besar-besaran dalam pemerintahan Jokowi?

    Ya. Namun, saya harus jujur menganalisis karena saya independen dan tidak partisan. Jokowi memang jauh lebih menjanjikan sebagai pemimpin baru dibanding Prabowo, tetapi jangan lupa partai yang mengusungnya ke puncak kekuasaan. PDI-Perjuangan dan pimpinannya Megawati Soekarnoputri bukanlah orang luar. Ia adalah orang dalam. Setidaknya pernah berada dalam lingkaran kekuasaan. Demikian pula Jusuf Kalla yang kini akan berjuang bersama Jokowi, patut diakui dia memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani berbagai isu, terutama konflik di Aceh dan Poso, tetapi dia juga orang dalam. Dia juga bagian dari elite politik. Latar belakangnya di Golkar, partai yang kini justru mendukung Prabowo. Jadi, saya optimistis, tetapi juga waspada, berhati-hati melihat pengambilan kebijakan Jokowi nantinya. Jika Anda mencoba memosisikan diri dalam posisi Jokowi dan menjadi incumbent, banyak hal akan berubah. Dalam arti, dia akan menyadari bahwa banyak hal yang harus dilakukan dan tanggung jawab yang harus dipikul lewat kompromi.

    Apakah mungkin terjadi kompromi, atau saya lebih suka menggunakan kata “rekonsiliasi”, di antara kubu Jokowi dan Prabowo? Mungkinkah Jokowi menawarkan sejumlah posisi bagi Prabowo?

    Ini topik yang krusial. Karena begini, setelah pengumuman KPU dan ada penetapan pemenang secara sah, tanpa gejolak, mungkin banyak warga dan pemimpin dunia merasa lega. Mereka mulai mengalihkan perhatian ke Ukraina, krisis Israel-Palestina, dll. Tetapi, saya tidak. Menurut saya, masa di antara saat pengumuman KPU 22 Juli hingga pelantikan Oktober nanti justru merupakan masa-masa genting. Jelas bahwa partai-partai yang mendukung Prabowo bisa akan bubar atau keluar dari koalisi yang mereka ciptakan. Mereka akan mencari kesempatan untuk bergabung dengan Jokowi yang saat ini hanya menguasai 37 persen kursi di DPR.

    Harus diakui bahwa meskipun Jokowi jadi presiden, dia adalah presiden minoritas karena partai-partai yang mendukungnya hanya merupakan kelompok kecil di DPR. Sementara itu, sistem politik Indonesia adalah campuran antara presidensial dan parlementer. Jokowi akan menghadapi kesulitan jika dia menemui tantangan dari koalisi besar yang berada di belakang Prabowo. Kabar baiknya adalah koalisi permanen Prabowo itu justru akan bubar. Namun, jangan salah, hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru karena jika kita belajar dari era pemerintahan Yudhoyono yang merangkul begitu banyak partai pendukung dan merasa “kuat”, padahal hanya dalam tanda petik. Dukungan yang diperoleh Yudhoyono semu dan banyak anggota kabinetnya yang mengambil kebijakan sendiri-sendiri karena merasa loyalitasnya diukur dari sikap loyal kepada partai politiknya, bukan kepada presiden.

    Alhasil, pemerintahannya kacau dengan begitu banyak politisi independen dan Yudhoyono tidak bisa membuat kabinetnya kompeten. Sudah tidak kompeten, dipenuhi skandal korupsi pula. Jadi, saya kira sebaiknya hanya melakukan koalisi secara minimal, 53 hingga 54 persen, sehingga bisa mempertahankan kekuatan mayoritas tadi tanpa perlu diganggu oleh mereka yang hanya loyal pada partai politik dan bukan pada presiden. Saya menilai Jokowi cukup mampu mewujudkan hal ini karena dia pernah mengatakan bahwa hanya 20 persen dari kabinetnya yang berasal dari partai politik. Jika itu yang terjadi, saya yakin kompetensi pemerintah Jokowi akan tinggi dan korupsi bisa ditekan.

    Adakah kebijakan luar negeri yang perlu diubah Jokowi?

    Dari kampanye-kampanya saya melihat Jokowi menekankan perlunya memperkuat hubungan antara Indonesia dan Palestina, yaitu dengan membuka kedutaan Indonesia di Palestina. Namun, di luar Timur Tengah, saya kira banyak pihak menanti bagaimana sikap Indonesia mengatasi beragam tantangan baru di Asia Tenggara, termasuk pendekatan apa yang akan dilakukan terhadap China. Kini ada anggapan bahwa “Anda bisa mendekat ke China untuk meningkatkan kemakmuran dan mendekat ke Amerika untuk memperkuat keamanan”.

    Jika Jokowi benar-benar tulus saat mengungkapkan rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim dunia” atau “global maritime access“,dia harus mempersiapkan kebijakan untuk menghadapi China, terkait krisis di Laut China Selatan, dan tentu saja pada ASEAN. Indonesia adalah “natural leader” ASEAN, tetapi herannya dalam beberapa tahun ini Indonesia tidak suka memainkan peran penting. Kebijakan luar negeri Indonesia malah bisa dibilang “naif”.

    Kita dengar dari Yudhoyono bahwa kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan “million friends zero enemy“. Itu bukan strategi, itu kontes popularitas. Saya harap Jokowi memahami luasnya Indonesia, signifikannya peran yang dimainkan, bahkan negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragam sumber daya, sehingga kebijakan luar negerinya lebih baik. Saya kira Indonesia tidak bisa bersikap pasif saja terhadap banyak hal, terutama terhadap China. Karena jika hal ini terus terjadi, dari perspektif Amerika, jika Amerika diminta Vietnam dan Filipina untuk membantu menghadapi China, sebenarnya Amerika justru mempertanyakan peran Indonesia dan ASEAN terlebih dulu. Jika negara-negara di Asia Tenggara tidak peduli dengan konflik yang terjadi di Laut China Selatan, kenapa Amerika harus peduli?

    Pendekatan yang sekarang ini terjadi ialah “mendekat ke China untuk meningkatkan kemakmuran dan mendekat ke Amerika untuk memperkuat keamanan” bukanlah pendekatan yang baik untuk jangka panjang, apalagi bagi Amerika yang pastinya tidak ingin “dimintai” membantu menjaga keamanan Asia Tenggara, tetapi ditinggal saat Asia Tenggara mencari kemakmuran ke China. Pernyataan ini bisa jadi kontroversial, tetapi saya rasa Indonesia di bawah Jokowi harus memikirkan hal ini. Banyak pihak, termasuk Amerika, yang menunggu inisiatif Indonesia dalam berbagai isu.

    __._,_.___

    http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/24/269595559/Jokowi-Bawa-500-Pengacara-Lawan-Prabowo-di-MK

    Jokowi Bawa 500 Pengacara Lawan Prabowo di MK

    Kamis, 24 Juli 2014 | 21:02 WIB
    Jokowi Bawa 500 Pengacara Lawan Prabowo di MK

    Aktivis memainkan Barongsai saat aksi damai membawa pesan TRI TURA (Tiga Tuntutan Rakyak) di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, (21/01). Mereka menuntut agar pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Tim Hukum Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, menyatakan telah menyiapkan sekitar 500 pengacara untuk menyanggah gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi. Mereka telah dilengkapi bukti pembelaan baik dokumen maupun saksi-saksi. “Segala dokumen dan saksi sudah siap dibawa ke MK,” kata Trimedya saat dihubungi Kamis, 24 Juli 2014.

    Trimedya meyakini dokumen pembelaan maupun saksi-saksi itu akan sangat membantu Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat untuk mementahkan tuduhan tim Prabowo-Hatta. Sebab dia mengklaim alat bukti tersebut sudah menjawab segala kecurigaan yang diungkapkan Prabowo-Hatta.”Ada bukti untuk di Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya,” katanya. (Baca: Tim Hukum Merah Putih Lengkapi Data Gugat ke MK)

    Prabowo Subianto menyatakan tidak menerima hasil pemilu karena menuding terjadi kecurangan yang cukup masif. Dia, melalui tim hukumnya, lantas berencana menggugat Komisi Pemilihan Umum. Diperkirakan sekitar 2000 pengacara digunakan untuk gugatan tersebut.

    Trimedya yang juga anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan tidak khawatir akan ada kejutan yang diungkapkan tim Prabowo-Hatta di Mahkamah. Hal itu karena Trimedya tak menemukan keberatan yang cukup banyak dari saksi calon presiden dan calon wakil presiden nomor satu itu di tempat pemungutan suara. “Keberatan tidak sampai 10 persen di seluruh TPS,” ucap dia. (Baca: Hatta Sambangi Kantor DPP PKS Soal Gugatan MK)

    Oleh karena itu dia yakin tim Prabowo-Hatta akan kalah. Keyakinan itu juga tak lepas dari jumlah selisih suara yang cukup besar antara dua pasang calon presiden itu. “Menggugat 500 ribu suara saja buktinya bisa lima kontainer. Apalagi menggugat 8,4 juta suara,” katanya, “Bagi saya, mereka hanya menunda kekalahan.”

    Trimedya menambahkan tim hukumnya juga tidak hanya akan menyanggah dengan pembelaan, tetapi juga menunjukkan bukti dugaan kecurangan yang ditemukan timnya di sejumlah daerah. “Intinya asumsi harus didasari bukti bukan ilusi,” ujar dia.

    TRI SUHARMAN

    On 07/23/2014 04:31 PM, Awind wrote:

    http://www.gatra.com/politik-1/57509-pernyataan-prabowo-sempat-jadi-blunder.html

    Pernyataan Prabowo Sempat Jadi Blunder

    • Print
    • Email
    Created on Wednesday, 23 July 2014 10:51

    Jakarta, GATRAnews – Penyataan capres Prabowo Subianto menarik diri dari proses pilpres 2014 yang sedang berlangsung dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Jakarta Timur, sempat menjadi blunder.

    Demikian Poempida Hidayatulloh, Anggota Tim Pemenenangan Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyampaikan penilaiannya di Jakarta, Selasa malam (22/7), menanggapi pernyataan Prabowo.

    Eks politisi Partai Golkar ini menegaskan, keputusan Prabowo juga menimbulkan kesan negatif dari masyarakat Indonesia karena meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga tidak menjamin pasangan capres-cawapres nomor urut 1 menang pilpres 2014.

    “Jika diadakan pemilu ulang, Jokowi-JK menang dengan perolehan suara lebih tinggi sementara suara Prabowo tergerus,” kata Poempida.

    Juru bicara JK ini menilai ada beberapa blunder sikap Prabowo menarik diri dari semua proses pilpres 2014. Pertama, menunjukkan sikap antitesa dari sifat negarawan sejati dan diduga ingin menghindari kesan kalah dan enggan akui kemenangan Jokowi-JK.

    “Keputusan sempat mundur justru menjadi bomerang, terlebih ada konsekuensi hukum yang mengikuti,” tandasnya.

     

    Kesalahan kedua, kata Poempida, Prabowo tak mempertimbangkan konsekuensi pidana yang timbul apabila mundur dari pemilu presiden. Tindakan Prabowo dan koalisi bisa melanggar Undang-Undang Pilpres Pasal 246. Atas tindakan itu, Prabowo dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara 36 bulan dan denda minimal Rp 50 milyar.

     

    “Tak hanya capres, partai koalisi juga terancam hukuman penjara minimal 36 bulan dan denda minimal Rp 50 milyar,” tegasnya.

    Kesalahan ketiga, cara capres Prabowo itu tak efektif untuk mengulur waktu atau mempengaruhi hasil pemilu presiden, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menyelesaikan rekapitulasi tepat waktu. “Apabila ditunda, maka KPU terancam sanksi dan diragukan kredibilitasnya,” tandasnya.

     

    Sebelumnya, saksi dari kubu Prabowo-Hatta walk out dari sidang pleno rekapitulasi suara nasional yang diselenggarakan di KPU karena mengklaim kecurangan yang tak ditindaklanjuti dengan baik sebagai landasan aksi walk out.

     

    Di Polonia, Prabowo menyatakan pengunduran diri dari pemilu presiden dengan alasan demokrasi di Indonesia yang dianggap tak demokratis, bertentangan dengan UUD 1945, dan KPU melanggar aturannya sendiri.

    Kubu Prabowo-Hatta akhirnya mengklarifikasi sikapnya, yakni hanya mundur dari proses rekapitulasi suara di KPU, bukan mengundurkan diri dari pilpres, setelah berbagai pihak menanggi langkah Prabowo-Hatta itu.


    Penulis : Iwan Sutiawan

    Editor : Dani Hamdani


    Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

    PLAN B PRABOWO: DISINTEGRASI SOSIAL + DISINTEGRASI BANGSA

    #BarjiBarbeh
    Upaya Plan A untuk bermain-main kecurangan di bawah bendera legalisasi konstitusi tampaknya gagal dilakukan oleh Prabowo dan tim suksesnya. Kecurangan-kecurangan yang dituntut oleh Prabowo dalam Mahkamah Kontitusi nanti ternyata banyak menimbulkan perlawanan dari internal maupun eksternal Koalisi Merah Putih. Prabowo sadar, Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu menjawab kepentingan dan ambisi pribadinya menjadi presiden.
    Karena PLAN A gagal, Prabowo mulai masuk PLAN B. Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Temanggung ) meminta kepada Presiden RI agar mengeluarkan Dekrit Presiden. “Kalau sekarang diteruskan sampai dilantik tidak di keluarkan dekrit, maka yang terjadi perlawanan-perlawanan sosial dan dapat mengkhwatirkan, disintegrsi sosial, maupun disintegrasi bangsa. Karena saat ini kedua kandidat mempunyai kekuatan terpolarisasi untuk bertindak terhadap proses pemilu yang inkostitusional (terjadi kecurangan dan rekayasa),” tandasnya.
    Demi memperoleh Kekuasaan Desain DISINTEGRASI SOSIAL DAN DISINTEGRASI BANGSA sepertinya sedang dipersiapkan oleh Prabowo Subianto 
    Apa saja yang di Persiapkan : 1. meMinta Presiden SBY Buat Perppu Perpanjangan Kepemimpinan, 2. Koalisi Merah Putih sedang mempersiapkan dan merencanakan untuk membentuk Pansus Kecurangan Pipres 2014 di DPR RI agar Pilpres dapat diUlang. 3. Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra) : SBY diminta Terbitkan Dekrit. 4 Gerakan fitnah yang mengarah ke adu domba TNI / Polri dgn masyarakat didahului oleh pernyataan umar abduh seorang mantan narapidana kasus woyla, kasus cicendo jamaah imron tentang terlibatnya institusi TNI / Polri dalam kemenangan Jkw Jk
    baca :
    Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra), Pilpres Kacau Balau, SBY diminta Terbitkan Dekrit
    Jakarta, Aktual.co — Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) menyakini bahwa intrik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 ini belum berakhir, bahkan akan menjadi sangat berpotensial terjadinya sejumlah permasalahan yang besar, khususnya yang berkaitan dengan kehidupaan berbangsa dan bernegara.
    Meskipun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai calon presiden-calon wakil presiden terpilih.
    Demikian disampaikan oleh Ketua PRI, Yudi Syamhudi Suyuti dalam acara konprensi persnya, di Hotel Blessing Residence, Jalan Komando Raya I No.19, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (23/7).
    “Kita PRI melihat kesalahan dari awal pemilu, memang bagi beberapa kelompok atau orang dalam menjalankan praktek pemilu menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memaksakan kehendak dengan menetapkan UU Nomor 42/2008 yang  dinyatakan konstitusional untuk dilakukan serentak, namun diberlakukan pada 2019, sehingga terjadi polarisasi dua kekuatan yang kemudian berpotensi terjadi benturan keras,” kata Yudi.
    Benturan keras itu, sambung Yudi bisa terjadinya kemungkinan disintegrasi terhadap wilayah di Indonesia, apalagi bila hasil pemilu dengan sistem yang banyak menimbulkan sekerumit kecurangan.
    “Kita melihat sistem yang membuat negara tidak stabil, jadi mau tidak mau sebelum terlambat harus di ulang dan yang bisa melakukan itu hanya presiden dengan mengeluarkan dekrit atau Perpu untuk memperpanjang masa jabtannya dengan membubarkan KPU sementara dan kemudian semua proses pemilu 2014 di batalkan,” ujarnya.
    “Kalau sekarang diteruskan sampai dilantik tidak di keluarkan dekrit, maka yang terjadi perlawanan-perlawanan sosial dan dapat mengkhwatirkan, disintegrsi sosial, maupun disintegrasi bangsa. Karena saat ini kedua kandidat mempunyai kekuatan terpolarisasi untuk bertindak terhadap proses pemilu yang inkostitusional (terjadi kecurangan dan rekayasa),” tandasnya.
    Sumber : Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra), Pilpres Kacau Balau, SBY diminta Terbitkan Dekrit
    __._,_.___
     Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>

    Bukti Pilpres Prabowo-Hatta Pakai 15 Mobil Lapis Baja

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota tim hukum capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa, Habiburohman menyatakan dalam membawa bukti pelaksanaan Pilpres untuk diserahkan ke Mahkmah Konstitusi (MK), menggunakan 15 mobil berlapis baja.

    “Semua bukti sudah siap, saya duluan ke sini untuk melihat lokasi. Nanti kita bawa bukti semua dengan 15 mobil seperti mobil security dengan lapir baja,” kata Habiburohman di gedung MK, Jakarta, Jumat (25/7/2014).

    Menurut Habib, bukti tersebut berupa 52 ribu formulir C1 yang falid dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekaman video dari masyarakat serta tim Prabowo-Hatta saat pelaksanaan Pilpres 2014.

    “Nati kita serahkan semuanya ini dan sekarang sedang menuju ke sini (MK) dari DPP PKS,” ucap Habib.

    Dirinya pun berharap, MK dapat mengabulkan permintaannya untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan dibawanya berbagai bukti yang dinilainya falid atas kejadian kecurangan yang masif di seluruh 33 propinsi.

    “Ini akan merubah suara kita signifikan jika ini dikabulkan,” ucap Habib.

    Baca Juga:

    Pendukung Prabowo-Hatta Minta MK Perkarakan KPU

    Jokowi Punya Jurus Tunggal Hadapi Gugatan di MK

    Demo di Depan MK, Jalan Medan Merdeka Barat Macet


     




Blog Stats

  • 2,138,846 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers