Posts Tagged ‘politics

17
Dec
14

Kenegaraan : SBY Berternak, JokoWi Memotong

SBY yang berternak, Jokowi yang memotong

MERDEKA.COM. Tindakan Presiden Jokowi yang membubarkan 10 lembaga non struktural pekan lalu, mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang biasanya nyinyir atas apa pun yang dilakukan presiden, kali ini ikut angkat jempol. Ini merupakan langkah baik dari pemerintah, katanya.

Fahri juga mendorong untuk terus melakukan kajian terhadap sejumlah lembaga non struktural. Kalau fungsinya tumpang tindih dengan kementerian, bubarkan saja. Selanjutnya perkuat kementerian terkait demi penghematan. DPR setuju.

Banyaknya lembaga non struktural yang tumbuh selama 15 tahun terkahir, memang luar biasa. Menurut KemenPAN, kini jumlahnya menjacapai 87 lembaga. Lembaga ini mulai dibentuk pada era Gus Dur, Megawati, hingga SBY. Karena SBY paling lama berkuasa, SBY pula paling banyak membentuknya.

Ibarat berternak, SBY terus melahirkan dan memelihara lembaga non struktural. Imbauan dan peringatan agar tidak meneruskan peternakan, bukannya tidak ada. Tapi diabaikan. Maklum, lembaga non struktural bisa jadi tempat pengabdian bagi orang-orang yang menurut SBY memang masih diperlukan negara.

Sejak 2010, KemenPAN dan RB, sudah melakukan kajian terhadap keberadaan dan efektivitas lembaga-lembaga non struktural. Bahkan kementerian itu langsung merekomendasikan agar sejumlah lembaga dibubarkan. Tapi, SBY membiarkan saja. Bahkan, terus menambah lembaga baru.

Apa yang dilakukan Jokowi hanya menindaklanjuti rekomendasi KemenPAN dan RB. Jokowi membuktikan omongannya: kajian sudah banyak, diskusi dan seminar sudah sering, rekomendasi juga sudah jelas; yang dibutuhkan hanya eksekusi.

Kini, Jokowi dan timnya tengah mempelajari kembali hasil kajian KemenPAN dan RB untuk membubarkan 40 lembaga non struktural lagi. Seperti dituturkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, yang sedang dibahas pemerintah adalah dampak dari pembubaran lembaga-lembaga non struktural tersebut.

Pertama, soal anggaran yang sudah telanjur dialokasikan kepada lembaga-lembaga tersebut. Kedua, soal penyelesaian jika lembaga-lembaga tersebut sudah terikat kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak lain. Ketiga, soal pengalihan pegawai.

Meskipun nilai anggaran tidak seberapa jika dibandingkan kementerian, demikian juga dengan jumlah pegawainya, namun karena jumlah lembaga non struktural ini banyak, maka hasil kalinya juga signifikan dalam menghemat anggaran. Pemerintah juga tidak perlu rekrut pegawai lagi, karena bisa memanfaatkan para pegawai yang sudah ada.

Ingat, total jumlah belanja untuk pegawai di negeri ini masih tinggi. Bahkan di beberapa daerah, jumlah belanja pengawai mencapi 75% dari total pengeluaran APBD. Hal ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga membuat negara tidak bisa investasi, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif.

Lahirnya lembaga negara baru awalnya memang diperlukan guna menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga negara yang ada. Misalnya untuk memerangi korupsi diperlukan KPK, untuk menghadapi pencucian uang diperlukan PPATK, dan untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas diperlukan KPU.

Namun dalam perjalannya kemudian, pembentukan lembaga-lembaga ini tidak terkendali, terutama lembaga non strutural yang difungsikan untuk mengimbangi tugas-tugas kementerian. Apalagi pembentukan lembaga ini cukup membutuhkan peraturan pemerintah dan peraturan/keputusan presiden.

Dilihat dasar pembentukannya, lembaga negara (baru) bisa dibedakan atas tiga jenis: pertama, lembaga yang bentuk oleh konstitusi, seperti MK, KY, dan KPU; kedua, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti KPK, PPATK, KPI, dan KIP; dan ketiga, lembaga yang dibentuk berasarkan peraturan pemerintah dan peraturan/keputusan presiden, seperti Dewan Penerbangan Nasional, Dewan Buku Nasional, dan Komisi Hukum Nasional.

Terhadap lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, tentu tidak bisa diutak-atik. Tetapi terhadap lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan/keputusan presiden, Jokowi tidak perlu berpikir panjang. Jika hasil kajian KemenPAN merekomendasikan pembubaran, ya dibubarkan saja.

Yang agak sulit adalah menyangkut lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Selain diperlukan kajian mendalam dan konprehensif, presiden perlu membahasnya dengan DPR. Bagi lembaga yang jelas manfaatnya, seperti KPK perlu dipertahankan dan dikembangkan. Tetapi bagi lembaga yang tidak jelas kontribusinya tapi menghabiskan dana negara, seperti Bawaslu, ya jangan ragu untuk membubarkan.

Baca Berita Selanjutnya:
Golkar akan kerdil ditelan zaman
Menteri politik Jokowi berwatak Orde Baru
Bukan artis, Jokowi-JK tak buru popularitas
Jokowi harus kembalikan rel diplomasi
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

16
Dec
14

Maritim : Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

http://www.antaranews.com/berita/469384/presiden-resmi-bentuk-badan-keamanan-laut?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news

Presiden resmi bentuk Badan Keamanan Laut

Selasa, 16 Desember 2014 00:29 WIB |
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Presiden           resmi bentuk Badan Keamanan Laut

Ilustrasi. Konferensi Pers Pertama Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kanan), KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia (kiri), KSAL Laksamana TNI Marsetio (ketiga kiri), KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (ketiga kanan), dan Kepala BIN Marciano Norman (kedua kanan) berfoto bersama sebelum konferensi pers pertama sebagai presiden di bawah pohon Ki Hujan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10). Presiden Joko Widodo menyatakan pertemuan tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan proyeksi program di tubuh TNI, Polri dan BIN. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Jakarta (ANTARA News) – Bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara 2014 yang diselenggarakan di Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla).Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto seperti dikutip dari laman sekretaris kabinet mengatakan, pembentukan Bakamla berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.”Pembentukan Bakamla menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu,” kata Andi.Bakamla bermula dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.Guna meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut, pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.Selanjutnya melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, pada 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.Kini, dengan terbitnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, maka Bakorkamla telah berubah nama menjadi Bakamla dengan kekuasaan yang lebih besar dalam mengamankan laut di seluruh tanah air.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2014

http://www.antaranews.com/berita/469209/menteri-susi-terjunkan-tujuh-kapal-perang-di-arafura?utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news

Menteri Susi terjunkan tujuh kapal perang di Arafura

Senin, 15 Desember 2014 06:11 WIB |
Pewarta: Imam Hanafi
Menteri Susi           terjunkan tujuh kapal perang di Arafura

Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bergegas dengan membawa data badan pusat statistik terkait pemberantasan penangkapan ikan ilegal setibanya di Gedung KPK Jakarta, Rabu (3/12). Kedatangannya untuk berkoordinasi mengenai upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang digalakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ini kemenangan masyarakat yakni para nelayan tangkap Indonesia, semoga laut kita yang merupakan 2/3 dari wilayah Negara ini, sepenuhnya menjadi milik kita rakyat Indonesia, dinikmati rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.”

Kotabaru (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan bahwa pihaknya bersama TNI Angkatan Laut menerjunkan tujuh kapal perang di Laut Arafura untuk memburu dan memberantas praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

“Jika sebelumnya jumlah kapal asing banyak di perairan Natuna, setelah diburu dan ditangkap keberadaan mereka terus berkurang, namun yang masih bandel mereka yang beroperasi di perairan Arafura,” ujarnya
di sela dialog dengan para nelayan budidaya kepiting soka dan nelayan tangkap di Desa Sigam, Kabupaten Kotabaru, Minggu .

Menurut dia, kapal-kapal asing yang beroperasi itu memiliki kapasitas besar di atas 200 GT, karena itu pihaknya meminta kepada Panglima TNI AL untuk menerjunkan tujuh kapal besar ke perairan tersebut.

“Alhamdulillah, kabar bagus yang saya terima dari bapak panglima laut, tadi pagi, telah menangkap kapal asing asal Thailand di Perairan Makassar,” ungkap Susi.

Ia menjelaskan puluhan tahun terakhir, aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing begitu merajalela yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Untuk itu perlu keberanian dan sikap tegas untuk membasmi mereka dengan melibatkan segenap komponen bangsa, khususnya TNI/Polri.

Upaya yang dilakukan kini membuahkan hasil yakni cenderung berkurangnya kapal-kapal asing yang mengeruk kekayaan ikan di laut Indonesia, meski belum sepenuhnya bersih. Setidaknya dari 1.200 buah, kini berkurang dan tinggal 138 kapal asing itu.

Keberhasilan ini bukan semata-mata milik kementerian atau TNI, tapi ini merupakan kemenangan rakyat Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar luasan laut 2/3 dari wilayah Indonesia ini berikut kekayaan di dalamnya dapat sepenuhnya dinikmati oleh rakyatnya.

“Ini kemenangan masyarakat yakni para nelayan tangkap Indonesia, semoga laut kita yang merupakan 2/3 dari wilayah Negara ini, sepenuhnya menjadi milik kita rakyat Indonesia, dinikmati rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap dia.

Susi mengingatkan jangan sampai harga diri bangsa Indonesia diinjak-injak oleh bangsa asing, bahkan mengeruk kekayaan Indonesia.

“Sebenarnya, dari intervensi melalui laut itu, banyak kejahatan yang mereka bawa, di antaranya trafficking, narkoba, semua kedoknya kapal ikan,” katanya.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/15/090628539/Susi-Jangankan-Cina-Amerika-pun-Kita-Lawan

Senin, 15 Desember 2014 | 06:55 WIB

Susi: Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan

Susi:           Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan

Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti membuka puncak perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Susi mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan 21 November sebagai Hari Ikan Nasional (Harkanas). Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Kotabaru – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia harus tegas memberantas maling-maling ikan. Ia menilai, hal ini bukan urusan hubungan bilateral antar negara. Tapi urusan Indonesia dengan pelaku pencuri yang maling ikan di laut Indonesia. (Jokowi Ancam Pencuri Ikan, Ini Respons Thailand)

“Jadi kita harus berani. Jangankan Cina, Thailand sama Amerika sekali pun, kalau mereka maling ya harus kita lawan,” kata Susi di hadapan para nelayan budi daya dan nelayan tangkap di Desa Sigam, Kotabaru, seperti dilaporkan kantor berita Antara, Senin, 15 Desember 2014. (Ryamizard: Pencurian Ikan Puluhan Tahun Didiemin)

Susi mentargetkan beberapa tahun ke depan Indonesia akan terbebas dari penjarahan ikan oleh kapal asing yang selama ini mengeruk kekayaan laut nasional. “Karena itu perlu tindakan tegas untuk menangkap mereka tanpa harus takut dengan negara asal mereka,” Susi menambahkan. (Susi Giatkan Pengadilan Perikanan, tapi Begini Faktanya)

Ia menjelaskan selama ini banyak kapal asing masuk Indonesia, bertahun-tahun mengeruk kekayaan di dalamnya. “Ini yang harus diberantas.” (JK: Tembak Langsung Kapal Pencuri Ikan!)

Susi menjelaskan dampak nyata dari sikap tegas yang dilakukan dengan menangkap dan menenggelamkan kapal asing. Dari hari ke hari jumlah mereka terus berkurang. Di perairan Natuna misalnya, dari 1.200 kapal asing yang selama ini leluasa mengeruk ikan Indonesia, kini tinggal 138 kapal saja yang terpantau. (Amerika Dukung Menteri Susi Tenggelamkan Kapal)

Susi menyebut berbagai modus yang dilakukan kapal asing besar (di atas 200 GT). Mereka berasal dari Cina dan Thailand, tapi memakai nama dan bendera Indonesia untuk mengelabui.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan TNI dan Polri memburu mereka. Alhamdulillah dari hari ke hari mereka bisa diusir dan ditangkap, bahkan tadi pagi saya mendapat sms dari panglima laut telah menangkap lagi kapal asing di Natuna,” ujarnya. (Ini Modus Mafia Pencurian Ikan di Natuna)

RETNO

can-stock-photo_csp17923787

Indosiar.com, Ambon (Senin : 15/12/2014) Tindakan tegas pemerintah Indonesia terhadap para pelaku pencuri ikan agaknya belum membuat para pencuri ikan jera. Minggu kemarin, petugas TNI Angkatan Laut di bawah Komando Armada Timur Indonesia atau Kormatim kembali menangkap 8 kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia tepatnya di laut Arafuru yang berbatasan dengan Papua Nugini.
Beginilah situasi saat tim patroli Komando Armada Timur Indonesia atau Kormatim, melakukan pengejaran, terhadap beberapa kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya di laut Arafuru, Maluku.
Petugas yang menaiki KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, memperingatkan kapal itu untuk berhenti, namun karena terlihat mencoba kabur, petugaspun melakukan tembakan peringatan. Akhirnya, delapan kapal asing pencuri ikan berhasil ditangkap. Masing-masing dua berasal dari kapal eks Thailand berbendera Papua Nugini bernama KM Century Empat dan KM Century Tujuh, serta enam kapal eks Cina berbendera Indonesia.
Diantaranya KM Sino 15, KM Sino 26, KM Sino 36, KM sino 33, KM Sino 35 dan KM Sino 37. Kapal berikut para abk, digiring ke Lantamal IX, Ambon, dengan pengawalan ketat KRI Halim Perdana Kusuma, untuk di proses hukum, karena terbukti melakukan pencurian ikan dan tidak memiliki dokumen resmi pada saat beroperasi melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia.
Menurut Arie, sebenarnya petugas patroli banyak mendapati kapal asing yang melakukan pencurian ikan terutama di laut Arafuru, namun petugasnya tak bisa menangkap semua karena keterbatasan bahan bakar minyak. Karena kendalan itu, hanya KRI Halim Perdana Kusuma inilah yang bisa dioperasikan, padahal wilayah yang harus diawasi sangat luas. Ia berharap, ini jadi perhatian pemerintah, agar hasil operasi mereka lebih maksimal. (Juhri Samanery/Sup)
On 12/14/2014 09:56 PM, Awind wrote:

http://www.antaranews.com/berita/469187/menteri-susi–kapal-10-gt-tak-perlu-izin?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news

Menteri Susi : kapal 10 GT tak perlu izin

Minggu, 14 Desember 2014 22:20 WIB |
Pewarta: Imam Hanafi
Menteri             Susi : kapal 10 GT tak perlu izin

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Kotabaru (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menyatakan, kapal di bawah 10 Gross Tonnage (GT), tidak perlu memakai izin beroperasi.Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi di Kotabaru, Minggu, usai penyebaran bibit udang Windu di tambak nelayan Desa Sigam, Pulaulaut Utara, binaan perusahaan PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), yang merupakan rangkaian peringatan Hari Nusantara ke-14 di Kotabaru.”Tolong pemerintah daerah, tidak memungut retrebusi terhadap kapal-kapal nelayan yang berkapasitas di bawah 10 GT, agar mereka bisa beroperasi,” pinta Susi.Sebagai gantinya, pemerintah daerah diminta untuk mendapatkan atau memungut retrebusi atau pajak penghasilan (PPH) dari perusahaan besar yang beroperasi di KotabaruMenteri Kelautan dan Perikanan meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kotabaru, memberi kesempatan kepada nelayan tangkap untuk tumbuh menjadi besar terlebih dahulu.

“Belum lagi dia bisa berjalan, sudah ‘dicubit’, lalu kapan dia bisa berjalan,” katanya.

Ia berharap, setelah besar dan sudah mampu nanti, nelayan bisa memberikan pendapatan bagi negara, bukan saat usahanya masih kecil sudah dibebani pajak atau retrebusi.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2014

On 12/14/2014 10:34 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/ekonomi-1/110775-pemerintah-cabut-2-166-izin-impor-produk%E2%80%8F.html

On 12/13/2014 09:16 PM, Awind wrote:

http://www.antaranews.com/berita/469078/menteri-susi-poros-maritim-kedaulatan-ekonomi-nkri

Menteri Susi:

Poros Maritim kedaulatan ekonomi NKRI

Sabtu, 13 Desember 2014 21:14 WIB |
Pewarta: Jimmy Ayal
Menteri             Susi: Poros Maritim kedaulatan ekonomi NKRI

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (ANTARA FOTO/Alviansyah Pasaribu )

Poros Maritim adalah sebuah cita-cita bersama untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim terbesar dan terkuat di dunia,”

Ambon (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, visi Indonesia tentang “Poros Maritim” yang dikumandangkan Presiden Joko Widodo merupakan cita-cita akan berdampak besar terhadap penegakan kedaulatan ekonomi dan wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).”Poros Maritim adalah sebuah cita-cita bersama untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim terbesar dan terkuat di dunia,” kata Menteri Susi dalam sambutan tertulis dibacakan Gubernur Maluku Said Assagaff pada puncak peringatan Hari Nusantara provinsi Maluku yang dipusatkan di Langgur, ibu kota kabupaten Maluku Tenggara, Sabtu.Menteri Susi menegaskan peringatan Hari Nusantara menjadi pengingat bahwa dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut mengandung sumber daya alam sangat melimpah dan luar biasa. Peringatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara maritim.

Pemerintah Indonesia pada 13 Desember 1957 mendeklarasikan laut pedalaman adalah bagian dari wilayah Indonesia. Deklarasi ini menyatukan seluruh pulau dan kepulauan ke dalam satu kesatuan NKRI.

Dengan pandangan visionernya para pendiri republik melihat bahwa laut teritorial yang hanya dibatasi sejauh 3 mil akibat warisan imperialisme akan membawa dampak negatif. Hal ini berbahaya karena pada akhirnya wilayah kita dikotak-kotakkan dan ada jarak antara pulau satu dengan yang lain.

Sebagai Negara Kepulauan, wilayah Nasional Indonesia adalah suatu hamparan perairan laut luas dengan puluhan ribu pulau yang tersebar di dalamnya yang merupakan suatu wilayah kesatuan laut Nusantara (Mare Nostrum) dan pulau yang bulat dan utuh dengan wilayah udara di atasnya.

Perjuangan mempertahankan kepentingan nasional tersebut berujung pengakuan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia (The Biggest Archipelagic State) pada tahun 1982 pada Konvensi Hukum Laut Internasional. “Oleh karenanya tidak beralasan bagi kita untuk tidak memperingatinya setiap tahun, karena deklarasi tersebut mengandung makna dan arti sebagai penyatuan wilayah NKRI,” katanya.

Peringatan Hari Nusantara juga bertujuan mengingatkan kembali serta mengubah pola pikir anak bangsa mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi mengenai Poros Maritim Dunia yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu, sejahtera, dan berwibawa.

“Poros maritim dapat dipahami sebagai sebuah doktrin yang memberi arahan mengenai tujuan bersama. Ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia diharapkan dapat melihat dirinya sebagai Poros Maritim dunia, kekuatan di antara dua Samudra,” katanya.

Presiden Joko widodo, tandas Menteri Susi, saat pidato pelantikan sebagai Kepala Negara menegaskan bahwa bangsa Indonesia sudah telah terlalu lama memunggungi laut, samudra, selat dan teluk. Sebagai Negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban bangsa.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2014

On 12/12/2014 09:33 PM, Awind wrote:

http://sp.beritasatu.com/home/buntut-penenggelaman-kapal-nelayan-tanjung-balai-diserang-nelayan-malaysia/71689

Buntut Penenggelaman Kapal, Nelayan Tanjung Balai Diserang
Nelayan Malaysia

Jumat, 12 Desember 2014 | 20:35

Kapal ikan             asing ditangkap oleh tim gabungan karena beroperasi secara             ilegal di perairan Indonesia. [Puspen TNI} Kapal ikan asing ditangkap oleh tim gabungan karena beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia. [Puspen TNI}

[MEDAN] Sikap tegas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, ternyata berbuntut panjang. Diduga sebagai aksi balas dendam, nelayan diduga berasal dari Malaysia menyerang kapal nelayan asal Tanjung Balai di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara (Sumut).

Kapal nelayan dengan awak penumpang 13 orang, meliputi nakhoda dan anak buah kapal tersebut, diserang enam kapal nelayan asal Malaysia. Kapal nelayan Tanjung Balai dilempari benda keras dan tajam. Tidak hanya itu, pelaku penyerangan mau menabrak kapal nelayan Tanjung Balai. Kasus itu sudah dilaporkan ke Angkatan Laut.

“Penyerangan di perairan Selat Malaka itu, terjadi saat nelayan sedang menangkap ikan. Nelayan baru dua hari berada di tengah laut. Biasanya, nelayan seminggu mencari ikan di tengah lautan. Serangan nelayan Malaysia membuat nelayan kami memutuskan tali jaringan dan kemudian menyelamatkan diri,” ujar pemilik kapal nelayan Tanjung Balai, Riswati, Jumat (12/12).

Riswati mengatakan, ada seorang nelayan yang mengalami luka akibat penyerangan tersebut. Selain itu, penyerangan oleh nelayan negeri jiran itu membuat pihaknya mengalami kerugian mencapai Rp 200 juta. Penyerangan itu juga membuat nelayan asal Tanjung Balai tidak berani melaut. Bahkan, korban penyerangan masih trauma atas kejadian itu.

Riswati mengkhawatirkan, kejadian yang sama bisa terulang kembali jika aparat keamanan tidak meningkatkan pengamanan di tengah perairan Indonesia. Bahkan, penyerangan itu bisa membuat nelayan Indonesia akan melakukan sama, menyerang nelayan Malaysia jika ketemu di tengah perairan. Serangan nelayan itu menjadi ancaman buat nelayan.

Menurutnya, serangan oleh nelayan Malaysia itu terjadi, Minggu (7/12) sekitar pukul 18.00 WIB. Serangan itu datangnya tiba – tiba. Enam kapal penyerang dengan awak kapal diduga mencapai pululan orang, melaju dengan kecepatan tinggi. “Jika tidak memotong jaring ikan maka kemungkinan nelayan yang diserang tidak akan selamat,” sebutnya. [155/N-6]

Pemerintah Cabut 2.166 Izin Impor Produk‏

  • Print
  • Email
Created on Saturday, 13 December 2014 20:02
alt

Rachmat Gobel (Antara/Puspa Perwitasari)

Jakarta, GATRAnews - Usai mencabut izin 24 importir terdaftar (IT) telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet, tidak tanggung-tanggung Pemerintah melalui Kementeri Perdagangan mencabut izin 2.166 IT Produk Tertentu seperti makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, elektronika, pakaian jadi, alas kaki, dan mainan anak.

“Sebanyak 2.166 IT Produk Tertentu telah dicabut izinnya, atau 43,17% dari total 5.017 IT. Pencabutan izin impor ini dikarenakan kelalaian IT menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan laporan secara tertulis atas realisasi pelaksanaan impor,” kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Perdagangan, hari ini, Jumat (12/12).

 

Adapun rincian IT yang dicabut izinnya yaitu 836 IT elektronika, 321 IT pakaian jadi, 290 IT makanan dan minuman, 256 IT kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, 179 IT mainan anak, 133 IT obat tradisional dan suplemen makanan, serta 151 IT alas kaki.

 

Lebih lanjut, Mendag menyampaikan bahwa dasar pencabutan izin IT Produk Tertentu ini adalah Pasal 14 Peraturan Menteri No.83/M-DAG/PER/12/2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

 

Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa Perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor produk tertentu (terealisasi/tidak terealisasi) melalui http://inatrade.kemendag.go.id setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) triwulan berikutnya kepada koordinator dan pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) dan Direktur Impor.

 

“Kami tidak main-main dalam menegakkan hukum di sektor perdagangan. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencabutan IT ini juga merupakan upaya Pemerintah dalam menciptkan tata kelola impor nasional secara tertib guna menciptakan ruang yang luas bagi pembangunan nasional,” kata Rachmat.

 

Ia menambahkan dengan pencabutan yang ditunjukkan oleh Kementerian Perdagangan, diharapkan agar semua pemegang izin impor menjadi lebih tertib dalam mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan sehingga tercipta importir yang andal dan bersih,” kata Rachmat.


Penulis: Januar Rizki

Editor: Nur Hidayat

11
Dec
14

MiGas : 10 Cara Genjot Produksi MiGas Indonesia

Ini Sepuluh Cara Genjot Produksi Migas di Indonesia

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Rabu, 10 Desember 2014 – 16:53:20 WIB

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna menggenjot produksi minyak mentah dan gas bumi di Indonesia. Menurut Indonesian Petroleum Association (IPA) ada sepuluh cara dan salah satunya adalah menghilangkan peraturan yang menghambat eksplorasi.

Direktur IPA Lukman Mahfoedz menyampaikan bahwa rekomendasi yang kedua yaitu perubahan pelayanan oleh birokrasi yang diniliai selama ini sangat rumit. Sedangkan yang ketiga penawaran kontrak yang lebih atraktif untuk menarik investor.

“Dari ke semua itu tentu bermuara pada rekomendasi yang keempat untuk mempercepat realisasi mega proyek dengan Chevron-IDD, Inpex Abadi Masela, BP Tangguh Train III dan Pertamina East Tuna,” kata Lukman Mahfoedz usai jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, kemarin.

Lebih lanjut Lukman mengungkapkan kalau perihal rekomendasi kelima dan keenam kaitannya sangat kuat. Diantaranya soal optimalisasi produksi berskala kecil dan penggunaan tekhnologi dilapangan migas yang sudah tua, guna meminimalisir gangguan di lapangan.

“Dan yang ketujuh itu menguatkan regulasi sekaligus penegakkan hukum terkait kegiatan operasi hulu migas. Serta kedelapan kami mengharapkan pemerintah menyederhanakan proses komersialisasi dan perijinan bagi pengusaha,” ujarnya.

Sementara itu untuk yang kesembilan Lukman mengharapkan PT Pertamina mampu mengupgrade kilang yang selama ini dinilai sudah tua, dan menjalankan Inpres No 22 Tahun 2012. “Saya optimis kita mencapai target produksi yang 1 juta barel perhari,” pungkasnya.(ris)

 

AGENDA
11 Desember 2014 – 11.00
08 Desember 2014 – 11.30
08 Desember 2014 – 12.30
08 Desember 2014 – 13.00
05 Desember 2014 – 13.30-selesai

08
Dec
14

Pemilu : Kodifikasi UU Pemilu Tunggu Sikap Pemerintah dan DPR

KPU: Kodifikasi UU Pemilu Tinggal Menunggu Sikap Pemerintah dan DPR

TRIBUNNEWS.COM, SUKABUMI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai kodifikasi (penyusunan menurut sesuatu sistem) Undang-Undang Pemilu adalah keharusan. Ini mengingat Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum anggota legislatif (Pileg) dan presiden dilaksanakan secara bersama pada 2019.

Komisoner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansah, mengatakan selama ini undang-undang tentang Pemilu kadang malah bertentangan antara satu sama lain. Bahkan, lanjut dia, UU Pemilu tidak memuat tentang tugas pokok dan fungsi penyelenggara.

“Hal ini harus dibuat runtut, jadi mulai dari UU MD3, UU Pemilu, penyelenggara, UU Pilkada, kepartaian, semua harus serasi sehingga tidak ada tumpang tindih. dan memang tidak ada yg saling menegasikan antarUU itu sendiri,” terang Ferry.

Menurut Ferry, undang-undang yang dihasilkan yang mengatur tentang Pemilu tidak boleh hanya untuk mengatur satu Pemilu saja. Namun juga bisa mengatur untuk Pemilu selanjutnya.

Selama ini, lanjut dia, pelaksanaan Pemilu sangat merepotkan penyelenggara Pemilu. Ferry mencontonkan salah satu syarat menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah berusia minimal 25 tahun.

Faktanya, lanjut Ferry, jika di lapangan banyak anggota KPPS banyak yang berusia sudah uzur. Menurut dia, syarat tersebut membatasi para mahasiswa yang masih muda untuk turut berperan menjadi anggota KPPS.

“Saya pikir ini langkah maju, tinggal political will pemerintah dan DPR untuk menangkap usulan ini sebagai langkah yang lebih baik lagi. Apalagi semangat sekarang itu adalah serentak, mau menjadikan Pemilu itu efektif dan efisien dalam lima tahun itu cuma dua kali Pemilu. Jadi kita tidak ingin menjadikan proses politik Pemilu ini sebagai trial and error,” tukas Ferry.

Baca Juga:

KPU: Kodifikasi UU Pemilu Tinggal Menunggu Sikap Pemerintah dan DPR

Southampton vs MU: Koeman dan Van Gaal Buka Perseteruan Baru

Kuda Melbourne Cup ‘Admire Rakti’ Mati Karena Gagal Jantung Akut

08
Dec
14

Politik : Kembalikan Wilayah Udara RI, Kalau Tidak Serang Singapura

 

KAMIS 04 DESEMBER 2014 11:52 WIB

Bila tak Mau Kembalikan Wilayah Udara RI, Jokowi mau Serang Singapura

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menujukkan kewibawaan bangsa Indonesia di dunia internasional. Jokowi pun sudah memerintahkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSA) Marsekal IB Putu Dunia untuk mengambil wilayah Indonesia yang dikuasai Singapura.
Selama ini, operasional wilayah Barat Indonesia dikendalikan oleh Singapura terutama untuk penerbangan sipil. Padahal wilayah tersebut masuk kedaualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di Era Presiden Soeharto, ada keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura bahwa sistem navigasi sebagian Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun.
Dan di era Presiden Jokowi, wilayah udara Indonesia yang dikuasai Singapura maupun diambil alih oleh pemilik aslinya.
Gebrakan Jokowi di bidang udara juga didahului untuk kawasan laut Indonesia. Jokowi memerintahkan menenggelamkan kapal asing yang masuk wilayah Indonesia.
08
Dec
14

Politik : Cabut UU MiGas 2001, Berlakukan UU Pertamina 1971

Jakarta45

http://obsessionnews.com/cabut-uu-migas-2001-berlakukan-uu-pertamina-1971/

Cabut UU Migas 2001, Berlakukan UU Pertamina 1971

Posted on 07/12/2014 | 11:24 by FiraJakarta – Saat Pertamina berumur 57 tahun, GERAKMIGAS atau Gerakan Anti Korupsi MiGas perlu digebyar, menyimak Politik Energi seusai Penaikan Harga BBM, Minggu (23/12/2014). Juga mencermati aspirasi mulia “Pastikan Pertamina Asian Energy Champion” tahun 2035, menuju Indonesia Jaya 2045, menimbang situasi dan kondisi terkini ikhwal ketersediaan komoditas sektor MiGas Dalam Negeri bercorak net importer yang menyulitkan pembentukan harmoni kebijakan publik nasional.Hal ini mengingat ketimpangan antara tingkat Konsumsi Dalam Negeri sekitar 1,4 juta bph vs tingkat Produksi Dalam Negeri 0,8 juta bph, selain tingkat kapasitas nasional kilang Dalam Negeri yang terbatas, sehingga perimbangan neraca pembayaran negara negatif, yakni pengeluaran lebih besar pendapatan asli negara.“Selain upaya-upaya diversifikasi pasokan energi, upaya memperbaiki perimbangan itu adalah mengendalikan sisi pengeluaran khususnya sisi Konsumsi seperti langkah-langkah penghematan yang telah dilakukan Kabinet Kerja dimulai dari gaya bekerja berciri pelayanan bukan berbudaya kerja pemberi perintah seperti melalui kesederhanaan gaya hidup pejabat negara dan lain sebagainya,” tandas Jurubicara GERAKMIGAS Dr Ir Pandji R Hadinoto MH yang juga Koordinator PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia), Minggu (7/12/2014).Dalam konteks pengendalian pengeluaran itulah, jelas Pandji, bersama keluarga besar SPKP (Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina) kini diprakarsai GERAKMIGAS beranah kegiatan Promotif dan Preventif.“GERAKMIGAS ini komplementer bersama langkah-langkah seperti reformasi birokrasi, pemerintahan bersih, reformasi dan pelurusan penyimpangan, penyalahgunaan dan pencurian sumber-sumber daya ekonomi negara misalnya illegal fishing, illegal logging, illegal trading yang berujung juga pada penggunaan konsumsi BBM non produktif, termasuk upaya-upaya reformasi konsumsi MiGas DN,” paparnya.

Langkah Promotif antara lain, jelasnya, pembudayaan PAKTA45 – Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir ber Roh Indonesia Merdeka JSN45 (Jiwa Semangat Nilai-nilai 45) yakni: (1) Tidak ingkari janji konstitusional, (2) Tidak koruptif terhadap Pancasila & UUD45, (3) Tidak korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak.

“PAKTA45 ini diyakini sekarang lebih bernilai komprehensif dibandingkan Pakta Integritas yang terbukti adalah tumpul di 10 tahun rezim pemerintahan yang lalu,” tegas Pandji, Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia yang juga Deklarator Poros Konstitusi Proklamasi 17845 (PKP17845).

Langkah Preventif, tegas dia, antara lain adalah pembudayaan Pengamalan Pancasila Tap MPR No XVIII/1998 seperti turut memandu publik pahami 7 butir Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni terutama (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya.

Selanjutnya, GERAKMIGAS ingin turut pula memandu insane-insan pembijak publik, praktisi, pengguna MiGas pahami “Awalludin Ma’rifatullah” ,”Man Arofa Nafsahu Faqod Arofa Robbahu”, dengan pengertian semakin tinggi tingkat kedekatan illahiyahnya, semakin melekat pengendalian kelurusan perilaku dirinya, ibarat peran Kulit Durian sebagai penjernih Minyak Jelantah. [http://berita.suaramerdeka.com/kulit-durian-bawa-bryan-raih-penghargaan-internasional/]

Akhirnya, tutur Pandji, mengingat MiGas adalah karunia Allah SWT bagi bangsa dan negara Indonesia, maka lebih bijaklah bilamana dalam upaya “Pastikan Pertamina Asian Energy Champion” tahun 2035, menuju Indonesia Jaya 2045 guna bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemashalatan rakyat Indonesia, prasyarat konstitusional cabut UU MiGas 2001 sebagaimana tuntutan banyak komponen masyarakat Gerakan Nasional Pasal 33 UUD45 diakomodasi dan UU No 1/1971 tentang Pertamina diberlakukan kembali dengan Adendum antara lain pelembagaan internal bernafaskan GERAKMIGAS di tubuh struktural Pertamina yang terkoneksi dengan kerja-kerja KPK. (Ars)

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Dibungkus Privatisasi

Gawat, Rini-Dwi Akan Jual Pertamina

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Minggu, 07 Desember 2014 – 18:05:46 WIB
 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – PT Pertamina segera dipriviatisasi alias dijual! Inilah yang dipilih Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menyelesaikan hutang-hutang luar negeri PT Pertamina yang mencapai angka triliunan rupiah. Rini sudah memerintahkan Dwi Soetjipto, Dirut PT Pertamina yang belum lama diangkatnya.

“Rini Soemarno memerintahkan PT Pertamina untuk melakukan listing terhadap utang-utang PT Pertamina dengan menerbitkan obligasi rupiah, agar tercatat di pasar modal (PT Bursa Efek Indonesia/BEI),” tutur Salamuddin Daeng, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, Minggu (7/12/2014).

Berbicara dalam sebuah diskusi yang bertajuk ‘Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Hutang Luar Negeri’, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Daeng menduga listing tersebut sebagai bentuk refinancing, terhadap utang PT Pertamina. Hanya saja konsekuensinya cara ini justru berpotensi akan meningkatkan utang PT Pertamina, dari dalam dan luar negeri. Padahal utang luar negeri PT Pertamina sekarang telah berada pada situasi membahayakan.

Pengangkatan Dwi menjadi klop dengan agenda ini. Sebab Dwi memiliki keahlian dan pengalaman dalam urusan privatisasi. Bahkan Rini Soemarno setelah pengangkatan Dwi dengan terang-terangan menyebut ada rencana privatisasi. “Ini jelas tidak sejalan dengan visi dan misi Kabinet Jokowi-JK,” tutur Salamuddin Daeng.

Dwi, menurut Daeng, merupakan sosok yang sangat berpengalaman di dalam melakukan privatisasi PT Semen Indonesia, hingga perusahaan ini dikuasai 49 persen sahamnya oleh pihak swasta dan sebagian besar oleh asing. Akibatnya, sepeninggal Dwi, PT Semen Indonesia (Persero) terbelit hutang dan kewajiban sebesar Rp11,476 triliun.

Atas dasar itulah Daeng pesimistis Dwi akan membawa BUMN migas menjadi kuat, transparan dan lebih baik. Sebaliknya Dwi dinilai sebagai sosok yang membahayakan masa depan Pertamina karena bukan tidak mungkin dia akan menjual 100% saham dengan bungkus program privatisasi. Sebagaimana rekam jejak Dwi saat memimpin PT Semen Indonesia.(ris)

TEROPONGZoom LAINNYA

Privatisasi Pertamina, Agenda Lama yang Bangkit Kembali

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Minggu, 07 Desember 2014 – 19:15:11 WIB
 
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Privatisasi PT Pertamina kembali mencuat. Inilah agenda lama yang kembali mencuat justru di era Presiden Jokowi yang mengklaim akan menghidupkan kembali semangat Trisaktinya Bung Karno. Sebab penjualan saham BUMN migas pernah menjadi permintaan IMF pada tahun 2000-an.

“Rencana privatisasi Pertamina ini sudah sejak adanya letter of intent (LoI) antara International Monetary Fund (IMF) dan pemerintah, pada Januari 2000 silam,” ujar Farizal Yusra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) saat berbicara pada diskusi bertajuk ‘Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Hutang Luar Negeri’, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Minggu (7/12/14).

Untuk itu Farizal Yuzra dengan tegas menolak adanya rencana privatisasi PT Pertamina yang menjadi agenda dan dikatakan oleh Dwi Soetjipto dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut dia, privatisasi PT Pertamina tak ubahnya menggadaikan sumber daya migas dan menyerahkan kedaulatan migas kepada pihak asing.

“Kita harus memperjuangkan ini (tetap mempertahankan PT Pertamina menjadi milik bangsa-red) menjadi tata kelola di tangan anak bangsa,” kata Fahrizal. Dia mengungkapkan seluruh karyawan BUMN migas bertekad bulat menolak privatisasi ini. Tujuannya untuk mempertahankan PT Pertamina menjadi milik dan dikuasai oleh bangsa Indonesi untuk kesejahteraan masyarakat.

Farizal mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman pahit akibat sumber daya migas dikuasai asing. “Pada waktu RI ingin merebut Irian Barat (Papua), semua kendaraan tempur Indonesia, mangkrak di Makassar karena kehabisan bahan bakar. Saat itu Shell (perusahaan migas Belanda-red) menguasai sumber daya migas di Indonesia,” ujar Farizal.

Pengalaman pahit yang juga ditandai dengan gugurnya pahlawan Yos Sudarso itulah yang membuat Bung Karno melakukan nasionalisasi perusahaan migas. “Tapi entah mengapa, sekarang ada keinginan kembali memberikan penguasaan asing yang lebih besar terhadap pengelolaan migas,” pungkasnya.(ris)

 

Menteri ESDM : Kenapa Kilang Minyak Tidak Dibangun ? Itu Ulah Mafia

Jumat, 5 Desember 2014 10:38 WIB

Menteri ESDM: Kenapa Kilang Minyak Tidak Dibangun? Itu Ulah Mafia
Kompas
Kilang minyak milik Pertamina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah akan memberantas mafia minyak dan gas bumi dengan sistem. Sistem yang berlaku di sektor minyak dan gas bumi akan dibuat setransparan mungkin untuk mempersempit pergerakan mafia. Hal itu dilakukan karena selama ini sistem yang ada memungkinkan mafia melakukan aktivitas yang merugikan negara.
Demikian yang mengemuka dalam diskusi yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur Utama
PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, serta Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Widhyawan Prawiraatmaja saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Kamis (4/12/2014) malam, di Jakarta.
”Untuk memberantas mafia migas, kami tidak mengejar orang, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang transparan dan terbuka untuk membatasi ruang gerak mereka sehingga orang-orang itu tidak bisa beroperasi dengan leluasa,” ujar Rini Soemarno.
Rini mengakui, praktik-praktik mafia di sektor migas itu ada. Mereka beroperasi lewat beragam regulasi yang ada. Praktik tersebut bisa terwujud lantaran ada banyak pihak yang terlibat.
”Salah satu cara untuk mencegah praktik mafia tersebut meluas adalah dengan melakukan perubahan secara total di dalam institusi. Sistem yang baik dan transparan dibangun agar mereka tidak dapat beroperasi,” kata Rini.
Sudirman menambahkan, mafia adalah sebuah perilaku. Mereka mencari keuntungan di sektor migas yang tidak transparan. Ia mencontohkan salah satu sistem yang diciptakan mafia soal cara PT Perusahaan Listrik Negara membeli gas dari pihak ketiga untuk keperluan pembangkit. Padahal, gas tersebut diproduksi Pertamina.
”Kenapa PLN tidak membeli saja langsung ke Pertamina? Itu ulah mafia. Kenapa kilang minyak tidak segera dibangun? Itu karena kita berada dalam cengkeraman pengimpor minyak,” ujar Sudirman.
Dalam memberantas mafia migas, lanjut Sudirman, pihaknya tidak akan menunjuk ke seseorang atau pihak tertentu. Cara melawannya adalah semisal dengan membangun kilang sesegera mungkin. Cara ini dinilai ampuh untuk menghentikan praktik mafia atau setidaknya meminimalkan ruang gerak mafia.
Mengenai aturan, lanjut Sudirman, contoh yang akan diterapkan adalah menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki hak partisipasi di sektor migas untuk fokus pada saham yang mereka miliki. BUMD tak boleh memanfaatkan hak partisipasi itu untuk dijadikan praktik percaloan sektor migas.
”Aturan-aturan semacam ini nantinya diharapkan dapat membatasi ruang gerak mafia migas,” kata Sudirman.
Sudirman meyakini bahwa dalam kurun waktu tertentu, kejahatan mafia migas tersebut akan terungkap. Apalagi, era kecanggihan teknologi dan era keterbukaan sekarang akan semakin mempercepat pengungkapan itu.
”Saya percaya bahwa tidak ada orang yang berlaku jahat dan sewenang-wenang dalam kurun waktu yang lama. Kami tidak akan terlalu bernafsu mengejar mereka. Lebih baik membangun fondasi yang baik dan kuat, lalu membiarkan penegak hukum yang bekerja,” ujar Sudirman. (harian kompas)
 
06
Dec
14

Pangan : Perlu Revolusi Kebijakan Pertanian

logo

http://www.antaranews.com/berita/467595/indonesia-memerlukan-revolusi-kebijakan-pertanian?utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news

Indonesia memerlukan revolusi kebijakan pertanian

Kamis, 4 Desember 2014 20:54 WIB | 4.204 Views
Pewarta: Ruslan Burhani
Indonesia          memerlukan revolusi kebijakan pertanian

Ilustrasi (istimewa)
Jakarta (ANTARA News) – Kebijakan petani dan pertanian Indonesia tidak cukup hanya melakukan revisi atas kebijakan yang telah ada, tetapi yang paling penting justru melakukan revolusi kebijakan, agar kondisi pertanian semakin sejahtera.

Ketua Dewan Pakar Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Asmono mengatakan hal itu dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, mengatakan, beberapa persoalan bangsa antara lain semakin sulit dan mahalnya usaha untuk pemenuhan kebutuhan pangan, energi dan air serta untuk mengatasi dan memulihkan kerusakan lingkungan.

Selain itu, masih tingginya ketergantungan impor pangan, masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat dan antar wilayah, jumlah petani dan buruh tani yang semakin berkurang, dan masih tingginya hutang luar negeri Indonesia.

Menurut Dwi Asmono, konsekuensi dari persoalan-persoalan itu justru menguras devisa negara untuk membayar hutang luar negeri yang semakin besar dan membayar impor pangan dan barang modal lainnya yang semakin besar, menyebabkan krisis air dan kerusakan lingkungan yang semakin sulit diatasi.

Oleh karena itu, Dewan Pakar DPP HA IPB yang selama beberapa waktu telah melakukan kajian dan penelitian terkait seluruh persoalan pertanian di Indonesia, berkesimpulan bahwa, hanya revolusi pembangunan pertanian yang bisa menyelamatkan Republik ini.

Atas dasar itu, Dewan Pakar DPP HA IPB telah membuat cetak biru revolusi pembangunan pertanian Indonesia yang dinamakan “Indonesia Agri-Incorporated”. Cetak biru ini memuat enam konsep, desain dan strategi revolusi pembangunan pertanian Indonesia untuk 30 tahun ke depan.

Revolusi Pembangunan Pertanian yang disusun oleh Dewan Pakar DPP HA IPB mencakup revolusi 6 (enam) aspek penting dan utama pembangunan pertanian, yakni: (1) revolusi pengembangan kelembagaan pertanian, (2) revolusi pengembangan kepemimpinan dan SDM pertanian, (3) revolusi pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, (4) revolusi pengembangan komoditas pertanian, (5) revolusi pengembangan infrastruktur pertanian, dan (6) revolusi pengembangan kebijakan pertanian.

Selanjutnya, DPP HA IPB bersama Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB akan menyelenggarakan workshop untuk membahas hasil kajian dan penelitian pembanguan ekonomi Indonesia pada tanggal 8 Desember 2014 di IICC, Bogor, Jabar dengan melibatkan seleuruh pemangku kepentingan di Indonesia. Menko Perekonomian Sofyan Djalil dijadwalkan akan membuka acara ini.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2014

I




Blog Stats

  • 2,341,807 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 133 other followers