Posts Tagged ‘Peopleship



11
Dec
10

Kenegarawanan : Gengsi SBY vs Daulat Rakyat Yogyakarta

Gengsi SBY versus Gerakan Rakyat DIY 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 08/12/2010 | 20:43 WIB

Rabu, 08/12/2010 | 20:43 WIB Gengsi SBY versus Gerakan Rakyat DIY

Gengsi SBY versus Gerakan Rakyat DIY
Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

BUDAYA Kesultanan Yogyakarta terusik semenjak Presiden SBY melontarkan polemik monarkhi versus demokrasi terkait sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kini, dalam draf Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang diajukan Kementerian Dalam Negeri ke Presiden SBY, disebutkan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam akan menempati gubernur utama dan wakil gubernur utama. Sikap pemerintah yang ‘mengotak-atik’ sistem pemerintahan DIY ini pun mendapat tanggapan dari kalangan aktivis warga Yogyakarta.

Sekjen Forum Komunikasi Seniman se-DIY, Bondan Nusantara, menilai apabila usulan dari pemerintah SBY tersebut disepakati, maka Yogyakarta dinilai kembali ke zaman Belanda. “Kalau menyepakati gubernur utama, kembali ke zaman Belanda sebelum merdeka. Karena ada gubernur jenderal dan gubernur. Argumentasi yang sangat naif,” kata Bondan Nusantara seperti dilansir detikcom, Rabu (8/12/2010). Ia pun mengomentari poin dalam draf yang menyatakan Sultan dan Paku Alam bisa maju sebagai gubernur dan wagub. Jika hal itu dilakukan, Sultan dan Paku Alam akan dituduh serakah dan haus kekuasaan pada keduanya.

Terkait pihak keluarga Kesultanan maupun Paku Alaman yang tidak dibolehkan maju dalam pilgub, hal itu dinilai tidak demokratis. Hal ini tentunya berseberangan dengan keinginan awal pemerintah yang menginginkan pemerintahan demokratis. “Ini jadi naif argumennya. Padahal di keraton itu ada mekanisme sendiri yang tidak diketahui,” lanjut Sekjen Forum Komunikasi Seniman se-DIY.

Draft RUUK DIY dari pemerintah SBY tersebut bisa diduga sebagai langkah lanjutan SBY yang terus ngotot mempertahankan gengsinya agar tidak disuruh minta maaf atas kesalahan ucapan ‘monarkhi’ beberapa waktu lalu. Sebaiknya, SBY jangan bersilat lidah hanya untuk pembenaran akal yang tidak sehat serta memelihara trik ‘pembohongan’-nya. Lihat dan pelajari sejarah perjuangan berapa tahun Inggris dan Belanda menjajah. Lihat di Belanda, ada kehidupan komunitas Jawaisme yang kita kenal dengan Suriname, dan apakah menjadi kendala pemerintahan Kerajaan Belanda. SBY jangan mencederai kesepakatan jauh sebelum 1945 yang akan menjadi tertawaan bangsa sendiri dan anak cucu kelak.

Harus pelajari sejarah Kesultanan Yogyakarta, jangan main seragam terhadap semua wilayah provinsi yang memiliki adat budaya berbeda. Kita jangan menjadi bangsa pecundang dengan mendengar bisikan-bisikan yang meluluhlantakkan sendi-sendi kerukunan adat tanah leluhur Ngayogyakarto Hadiningrat yang sudah ratusan tahun menjadi panutan para masyarakatnya. Sebaiknya SBY selesaikan saja persoalan yang carut marut di negara ini termasuk pemilihan kepala daerah (pemilukada) yang sarat konflik dan kekerasan di berbagai wilayah selama ini serta penegakan hukum yang konyol dan tebang pilih.

Kita semua elemen bangsa harus berpikir cerdas dan bukan aji mumpung mentang-mentang berkuasa dengan ‘kedunguan’-nya memerintahkan agar rakyat harus serba manut dan serta seragam walaupun banyak kelemahan dan kesalahannya. Kita sudah terbebas dari penjajahan kaum asing dan ini akibat dari waris demokrasi Pancasila dan bukan berarti setelah beberapa kali amandemen yang diskenariokan dengan keberhasilannya yang carut marut, sekarang kita harus menikmati kaum penganut sistem demokrasi emosional, nafsu arogan kehausan kekuasaan yang mengakibatkan kebobrokan di mana-mana.

Oleh karena itu, perlu evaluasi menyeluruh mengenai otonomi daerah (otda) yang salah urus dan salah pengertian. Lihat saja Pemilukada yang tidak dan jauh dari perhatian kesejahteraan daerah. Lihat juga maraknya korupsi berjamaah, serta desa-desa yang belakangan juga sama sekali jauh dari perhatian serta supra dan infra struktur  yang semakin terlantar mengingat arogansi monarkhi gaya baru yang dianut Pemilukada ‘dagang sapi’.

Lalu bandingkan dengan ketenteraman Yogyakarta yang kondusif dengan penganugerahan berbagai macam tanda jasa keberhasilannya dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian hanya manusia yang keblinger dan dungu yang menginginkan Yogyakarta ikut penyeragaman agar terjadi banyak korupsi, kejahatan perbankan, kolusi jabatan dan kebobrokan moral serta pelecehan agama.

Dengan adanya niat-niat politisi busuk maka segala macam teror, bujukan yang akan mendiskreditkan Yogyakarta dengan iming-iming ingin mendudukkan Kesultanan di tempat yang paling terhormat atau gubernur utama. Ini sekilas merupakan cara-cara propaganda ‘kacangan’ dan ‘kampungan’ yang harus ditolak dan ditumpas sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi basa-basi penjajahan yang dilakukan para pribumi yang mengatasnamakan demi undang-undang yang kebablasan dan mengabaikan pemahaman yang hakiki, untuk menjunjung tinggi keutuhan NKRI yang kita cintai selama ini.

Jujur saya katakan bangsa ini/para kaum reformis sudah banyak menaggung beban dosa kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Founding Father pemimpin bangsa yang terdahulu. Maka kita harus mau sadar dan penuh keimanan secara dalam dan religius untuk tidak menanggung dosa yang berlebihan lagi terhadap Yogyakarta dan masyarakat Jawa Tengah, yang lebih popular kita sebut memikul kualat dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesultanan Jawa Tengah. Selama SBY gengsi dan tak mau berbesar hati meminta maaf atas kesalahannya mengucap ‘monarkhi’ maka selama itu pula gerakan rakyat warga Yogyakarta akan terus bergulir memasang ‘harga mati’ mempertahankan wibawa Kesultanan DIY. (***)


*) Tubagus Januar Soemawinata – Pemerhati sosial dan Universitas Nasional (Unas) Jakarta dan Pakar spiritual dan pakar paranormal asal Banten.

RE:Gengsi SBY versus Gerakan Rakyat DIY
Kamis, 09/12/2010 | 17:38 WIB, oleh Anjar Surasa

Indonesia dalam hal demokrasi masih dalam tataran belajar bila dibanding dg Jogja. Oleh karena masih belajar demokrasi, maka sistem yang berlakupun masih demokrasi formalitas, bahwa seorang pemimpin itu harus dipilih, dan pemilihannya harus ada KPU nya, harus ada uangnya, harus ada pengawasnya, dan seterusnya, dan sebagainya.
Sedang sistem demkrasi yang berlaku di Joyakarta sudah jauh lebih tinggi jika dibanding dengan Indonesia. Mengapa? Oleh karena demokrasi yang berlaku sudah lebih subtantif dari sekedar cara-cara yang formalisme, namun masih semu, dan jauh dari harapan rakyat.
Perhatikan pilkada-pilkada yang ada di propinsi2 di wilayah Indonesia…. banyak intrik, tipu muslihat, sikut sana, sikut sini, bohong sana-bohong sini. Selesai pilkada antar warga saling curiga-mencurigai, saling intimidasi, bahkan saling adu fisik dengan kekerasan. Belum lagi perhatikan berapa uang yang beredar untuk keperluan pilkada itu sendiri, yang pada akhirnya rakyatlah yang akan menanggung semua itu.
Mengapa Jogja hrs seperti tempat yg lain, sementara tempat yang lain tidak atau belum lebih baik dibanding cara-cara yang berlaku di Jogjakarta.
Oleh karena itu jika Pemerintah ingin memberikan penghargaan kepada rakyat Jogja melalui UUK, karena peran dan pengabdiannya berikan penghargaan yang menjai kebutuhan rakyat Jogja.
Apa itu? Pemerintah jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan terbaik rakyat Jogja, tetapi yang jelas bukan demokrasi semu seperti yang sering disampaikan oleh pejabat negara bahwa Gubernur Jogjaarta harus dipilih langsung.
Maaf….ini hanya urun rembuk semoga berguna untuk kita semua, demi kejayaan Indonesia Raya. Merdeka, Bersatu,….Bhineka Tunggal Ika
Keistimewaan DIY, Pemerintah Pusat Dinilai Munafik 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 09/12/2010 | 13:09 WIB Keistimewaan DIY, Pemerintah Pusat Dinilai Munafik

Yogyakarta – Anggota DPR dari PDIP dan berasal dari DIY, Juwarto menilai, pemerintah pusat telah bersikap munafik menyangkut status keistimewaan atau Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Usulan RUUK DIY yang diajukan ke DPR tidak berdasar pada UUD 1945. Rancangan yang salah satunya mengharuskan adanya pemilihan gubernur dan wakilnya itu hanya mengacu pada wacana dan survei yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Negara ini munafik. Pemerintah pusat itu munafik, sebab RUUK hanya berdasar wacana dan survei yang tidak bertanggungjawab. Itu mengakibatkan perpecahan warga Yogyakarta,” tandas Djuwarto, di Yogyakarta.

Pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri tidak menggunakan pasal 18 b UUD 1945 yang mengakomodir keistimewaaan suatu daerah termasuk Yogyakarta. Pasal tersebut berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang. “Pemerintah berarti harus mengamandemen pasal tersebut jika ingin memaksakan pemilihan gubernur di Yogyakarta,” ujar Djuwarto.

Di sisi lain, anggaran pemilihan juga akan membebani pemerintah daerah. Sedangkan secara sosiologis, warga Yogyakarta diadudomba karena tak dipungkiri juga ada yang menginginkan kepala daerah ditentukan melalui pemilihan.

“Dulu DPRD DIY sudah mati-matian mendukung penetapan saat anggota dari Partai Demokrat masih sedikit. Kini partai itu menguasai DPR, sehingga perjuangan kami semakin berat. Kami masih menggalang supaya teman-teman di DPR memahami betul sejarah Yogyakarta. Jangan hanya mau dibisiki oleh orang di seputar presiden dan manut presiden yang tidak mengerti Yogyakarta,” kata Juwarto yang mantan Ketua DPRD DIY itu.

Wakil Ketua DPD PDIP DIY, Eko Suwanto berpendapat, presiden dan mendagri tidak memiliki niat baik dan cenderung meresahkan masyarakat, khususnya rakyat DIY. Hal itu ditunjukkan dengan pernyataan soal monarki melawan konstitusi. “Kami melakukan aksi yang diikuti oleh 3.000 massa PDIP dan masyarakat karena kami sudah muak dengan kelakuan pemerintah pusat soal keistimewaan DIY,” katanya.

Presiden, lanjut Eko, harus mendengar suara hati, suasana batin rakyat DIY yang menghendaki penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. “Presiden jangan mengembangkan demokrasi liberal di tanah air yang berdasarkan Pancasila,” kecam Eko. (Py)

GBPH Prabukusumo: Pemerintah Pusat Menghina Ayah Saya 

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 09/12/2010 | 12:59 WIB GBPH Prabukusumo: Pemerintah Pusat Menghina Ayah Saya

Yogyakarta – Putra Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang juga adik Sri Sultan HB X, GBPH Prabukusumo SPsi, memenuhi ancamannya untuk memilih mundur dari Partai Demokrat. Jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat DIY pun ia serahkan kembali. “Pukul 10.00 WIB Kamis (9/12) hari ini ini, surat pengunduran diri ke DPP akan saya serahkan ke pengurus DPD,” kata Prabukusumo, Kamis (9/12).

Sejak polemik mengenai penetapan atau pemilihan kepala daerah DIY muncul, sejak awal Prabukusumo secara informal memang selalu mengatakan akan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat jika pemerintah pusat tetap bersikukuh bahwa gubernur dan wakil gubernur DIY harus ditentukan melalui pemilihan, dan bukan melalui penetapan.

“Sikap pemerintah pusat yang seperti itu sama saja telah melakukan penghinaan terhadap harkat dan martabat ayahanda Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Sri Paduka Paku Alam VIII,” ujar Prabukusumo. Pengunduran diri itu pun diambil karena tak ingin meninggalkan bom waktu di tubuh DPD Partai Demokrat DIY, pun tak ingin menanggung beban moral terhadap kerabat Keraton Yogyakarta maupun masyarakat Yogyakarta yang sejak awal menginginkan penetapan.

Karena alasan itu pula, Prabukusumo tak ingin menunggu hingga masa jabatannya selaku Ketua DPD Partai Demokrat DIY selesai. “Sebenarnya pada 22 Desember mendatang akan digelar musda. Tapi daripada ‘ngewuhke’ lebih baik saya mundur sejak sekarang. Toch, segala tanggungjawab saya sebagai ketua DPD sudah saya laksanakan,” katanya.

Karena menyangkut kehormatan, harkat dan martabat almarhum Sri Sultan HB IX maupun KGPAA Paku Alam VIII, Prabukusumo pun mengaku sangat memahami dan memaklumi jika kemudian rakyat Yogyakarta marah besar atas sikap pemerintah pusat. Yang jelas, tambahnya, pengunduran dirinya tak akan mempengaruhi pengurus atau pun anggota Partai Demokrat DIY yang lain.

“Silakan mereka mengambil sikap masing-masing. Saya tidak akan ‘ngojok-ojoki’ karena semua risiko juga akan mereka tanggung sendiri, apakah akan tetap dihormati atau akan dihujat rakyat,” katanya. Pernyataan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi menurutnya, memang begitulah realita yang ada.

Prabukusumo pun menegaskan, tidak ada suara terbelah di kalangan kerabat Keraton Yogyakarta. Semuanya menghendaki penetapan karena sejarah memang menuliskan seperti itu. “Tidak ada belah-belahan sikap. Semua sama dan memang harus seperti itu, kalau tidak ingin dikatakan durhaka,” tegasnya.

Sekretaris DPD Partai Demokrat DIY, Agus Bastian SE menyatakan, bisa menerima, memahami, dan memaklumi sikap yang diambil Prabukusumo. “Barangkali kalau saya berada pada posisi beliau, juga akan mengambil sikap yang sama,” tegasnya.

Yang jelas, roda organisasi tidak akan terpengaruh karena semua sudah tertata baik. Sebagai anggota DPR asal pemilihan DIY, Agus bertekad akan terus mengawal perjalanan RUUK. “Sayangnya, kami tidak berada di Komisi II yang membahas RUUK. Saya ada di Komisi V dan anggota Partai Demokrat lainnya, Roy Suryo, ada di Komisi I. Kami akan bisa menunjukkan sikap nanti pada saat RUUK dibawa ke Sidang Paripurna,” katanya. (Py)

Pejah Gesang Nderek Sultan 

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 08/12/2010 | 19:19 WIB Pejah Gesang Nderek Sultan

Temanggung – Dukungan terhadap keistimewaan Yogyakarta, tidak saja berasal dari warga Yogyakarta. Warga Desa Traji Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung mendukung penuh keistimewaan Yogyakarta. Meskipun letak Traji yang cukup jauh dari Keraton Yogyakarta, namun warga setempat mengaku mempunyai ikatan batin yang kuat dengan trah Mataraman.

Tekad untuk mempertahankan keistimewaan Yogyakarta dinyatakan warga dalam memperingati satu Suro atau malam Tahun baru Islam 1432 Hijriah, Selasa (7/12). “Wargo mriki inggih mireng menawi Keraton Ngayogyakarta nembe diparingi kahanan mboten sae. Warga mriki tasih trah Mataraman, pejah gesang nderek Sultan mawon,” kata Mbah Sueri (65) tokoh masyarakat Traji ketika menceriterakan soal terusiknya keistimewaan Yogyakarta.

Dalam peringatan satu Suro, warga semua juga mendo’akan agar Yogyakarta setelah ditimpa bencana Merapi dan digoyang isu RUUK DIY, segera tentrem dan ayem kembali.

Mbah Sueri mencontohkan hubungan warga Traji dengan Kasultanan Yogyakarta, yakni dengan adanya tetenger di sendang Sidukun yang dikeramatkan dimana terdapat prasasti bertuliskan huruf Jawa “Angayuhsih kadarmaning Gusti kanthi manunggaling cipto” yang ada sejak dulu semasa Sunan Kalijaga yang merupakan cikal bakal kerajaan Mataram Islam. Dan di tempat tersebut terdapat sumur sumber air bertuah yang mengairi sendang dan sawah penduduk setempat. Di tempat ini pulalah, banyak kerabat atau abdi dalem kasultanan, yang datang untuk berziarah atau semedi.  (Py)

86% Rakyat DIY Pilih Penetapan Sultan 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 08/12/2010 | 18:24 WIB 86% Rakyat DIY Pilih Penetapan Sultan

Yogyakarta – DPD Partai Golkar se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak tawaran pemerintah terkait konsep parardhya untuk jabatan Sultan dan Paku Alam dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Namun, mereka juga meminta agar wacana referendum dihentikan karena tidak memiliki dasar hukum jelas serta tidak ada perbedaan di dalam masyarakat karena hanya memiliki satu keinginan, yakni penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

“Survey DPD Partai Golkar DIY menunjukkan, 86 persen rakyat DIY menginginkan penetapan Sultan dan Paku Alam,” ujar Ketua DPD Golkar Bantul, Drs Agus Subagyo, Rabu (8/12), didampingi Sekretaris DPD Golkar DIY Suhartono, Ketua DPD Golkar Kulonprogo Sukarman, Ketua DPD Golkar Kota Yogyakarta Agus Nur, Ketua DPD Golkar Gunung Kidul Marsiono, dan Ketua DPD Golkar Sleman Purwanto.

Agus mengungkapkan, jajak pendapat tersebut bukti suara rakyat yang harus didengar pemerintah pusat. “Karena penetapan telah menjadi kehendak rakyat, kami akan mengawal secara konsisten,” tegasnya.

Sukarman pun mendesak, agar RUUK DIY segera menjadi undang-undang dengan tidak melupakan Maklumat 5 September 1945 bahwa gubernur dan wakil gubernur ditetapkan. “Bukan dipilih melalui pemilihan langsung,” katanya.

Suhartono meminta agar semua rakyat DIY bersatu dan tidak mempolitisir isu keistimewaan hanya untuk kepentingan sesaat. “Kita semua berpijak pada aspek historis, yuridis, dan sosiologis, DIY bagian dari kebhinnekaan NKRI,” katanya.

Ia menilai, kebhinnekaan NKRI mulai terkikis karena pemerintah pusat memaksakan penyeragaman tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat. “Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal keistimewaan DIY, kami mengimbau kepada seluruh anggota fraksi Partai Golkar, di DPRD maupun DPR untuk terus konsisten dan berkomitmen pada penetapan,” tambah  Suhartono.

Secara terpisah, Bupati Bantul Hj Sri Suryawidati mengemukakan, Bantul sebagai bagian dari DIY tetap akan mendukung keistimewaan. “Apa pun caranya, Bantul tetap akan mendukung keistimewaan DIY,” ujarnya.

Keistimewaan saat ini sedang mengalami cobaan sehingga harus diperjuangkan. “Jika memang dibutuhkan, rakyat Bantul siap dikerahkan untuk menunjukkan dukungan terhadap keiistemewaan DIY,” tandas Suryawidati. Pemerintah pusat, imbuhnya, mesti segera mengambil keputusan sebelum rakyat bergejolak. (Py)

Demokrat Menutup Pintunya Sendiri 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 10/12/2010 | 17:34 WIB Demokrat Menutup Pintunya Sendiri

Yogyakarta – Mundur dan keluarnya Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat DIY, menurut penilaian pakar politik UGM Dr AAGN Ari Dwipayana, sangat merugikan partai penguasa itu. “Mereka seakan menutup pintunya sendiri. Tak bisa lagi ada komunikasi antara SBY dengan keraton,” tuturnya, Jumat (10/12).

Mestinya, posisi atau pun keberadaan Prabukusumo dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi DPP dan SBY untuk media komunikasi. “Tapi, sangat disayangkan kesempatan itu dilepas begitu saja. Bahkan berbagai pernyataan dari orang-orang Demokrat di pusat seakan membuka perlawanan dan memperuncing ketidaksepahaman antara Keraton dengan pemerintah pusat menyangkut keistimewaan DIY,” ujar Ari.

Penyerahan kartu anggota Prabukusumo pun terbukti semakin mengokohkan persatuan kerabat Keraton Yogyakarta. Tak ada lagi perbedaan, karena mereka sama-sama ingin menjaga martabat orangtua mereka Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Meski belum bisa disimpulkan secara pasti saat ini, tapi Ari berpendapat, mundurnya Prabuksumo seakan tak memberi ruang lagi bagi Partai Demokrat di DIY. “Secara lokal, bisa kita buktikan nanti saat pemilukada di Kota Yogyakarta dan Kulonprogo. Siapa pun calon yang diusung Demokrat, apakah akan masih mendapat dukungan rakyat atau tidak,” tegasnya.

Secara nasional, dua tiga tahun ke depan, pun belum bisa ditentukan sekarang. Sangat tergantung isu-isu yang akan berkembang nantinya. “Apalagi ada kecenderungan selama ini, ingatan politik masyarakat itu seringkali sangat pendek. Bisa saja masyarakat akan melupakan permasalahan yang mencuat saat ini pada saat pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2014 mendatang,” kata Ari.

Sementara itu mundur dan keluarnya Prabukusumo dari Partai Demokrat, menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga semakin memperkokoh integritas kerabat keraton. Kemunduran adiknya, GBPH Prabukusumo dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat DIY sebagai bentuk integritas dan kesatuan sikap keluarga keraton dalam memperjuangkan keistimewaan DIY. Sultan juga melihat hal tersebut tak hanya sekedar pilihan politik belaka.

“Kalau saya bukan itu masalahnya. Bukan sekadar pilihan politik. Itulah bentuk itegritas kami. Itu saja. Dan inilah yang dinamakan sikap karena yang penting bagi saya kan itu. Bukan kami bersaudara itu berbeda, tapi kami kan punya integritas yang sama menghadapi masalah,” ujar Sultan.

Sultan menampik jika sebelum keputusan pengunduran diri tersebut, dirinya telah melakukan komunikasi secara intensif dengan adiknya. “Kemarin kan dia pergi, saya belum ketemu. Kalau ada komunikasi sebelumnya, ya itu urusan saya dengan Mas Prabu, lainnya gak usah tahu lah,” tutur Sultan.

Bagi Sultan, keputusan mundur adiknya menyusul sikap politik Partai Demokrat yang tak berpihak pada keistimewaan DIY menunjukkan kekompakan dari keluarga Keraton Yogyakarta untuk terus mempertahankan apa yang telah diperjuangkan almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam hal ini, sikap Gusti Prabu sekaligus menegaskan bahwa keluarga Keraton Yogyakarta memiliki satu suara soal keistimewaan DIY.

“Iya ta, ini tidak hanya kompak tapi kita punya integritas dan sikap pribadi. Keraton satu suara atau tidak bisa dilihat sendiri. Dengan berbeda pandangan politik saja kita bisa membangun sebuah integritas,” tandas Sultan HB IX yang juga kakak Prabukusumo.

Mundurnya Prabukusumo ternyata juga diikuti dua orang kader Demokrat DIY, Faraz Umara yang merupakan Wakil Ketua 9 Bidang Sosial dan Bencana, serta Sekretaris Bidang 9 Lulu D Budihardjo. Keduanya mengaku mundur atas inisiatif sendiri dan tanpa pengaruh siapa pun. “Keputusan pengunduran diri ini saya lakukan dengan sadar dan atas keinginan sendiri tanpa dipengaruhi siapa pun. Alasan utama saya, karena kebijakan Partai Demokrat tentang keistimewaan DIY tak sejalan dengan hati nurani saya,” ujar Faraz.

Ia menganggap terlalu naif jika para petinggi partai di Jakarta tidak ada yang memahami sejarah DIY. Baginya, melupakan sejarah DIY sama saja melupakan sejarah Indonesia. Ia juga menyayangkan sikap petinggi Demokrat yang tak bisa melihat persoalan keistimewaan dengan hati nurani.

“Saya merasa malu karena partai saya ternyata melupakan amanat konstitusi. Mereka tidak melihat keistimewaan DIY dengan hati nurani. Dulu saya bergabung dengan Demokrat karena partai ini memiliki hati nurani. Tetapi sekarang keistimewaan DIY yang telah gamblang masih saja diragukan. Terus terang saya malu,” tutur Faraz.

Lulu menambahkan, kemunduran dirinya bukan karena pengaruh dari siapa pun termasuk Gusti Prabu. Meski ia tidak memungkiri banyak mengambil teladan dari Gusti Prabu yang memiliki sikap santun dalam berpolitik. “Cukup sudah saya belajar berpolitik di sini. Saya tidak mau lagi masuk ke dunia politik. Lima tahun di Demokrat saya rasa sudah cukup. Dan saya banyak belajar dari sikap Gusti Prabu,” katanya. (Py)

Kader Demokrat di DPR Asal DIY Didesak Mundur! 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 10/12/2010 | 08:16 WIB Kader Demokrat di DPR Asal DIY Didesak Mundur!

Yogyakarta – Para kepala Dukuh di Bantul, DIY yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupaten Bantul mendesak agar dua kader Partai Demokrat asal DIY yang duduk di DPR segera mundur.

Mereka mengaku kecewa karena sebagai wakil rakyat dari Yogyakarta ternyata tidak memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta yang meghendaki pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui penetapan bukan pemilihan.

“Lebih baik Roy Suryo dan Agus Bastian mundur saja dari DPR karena tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat Yogyakarta dengan penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang merupakan bentuk keistimewaan DIY,” kata Ketua Paguyuban Dukuh Pandu Kabupaten Bantul, Sulistyo Admojo, Kamis (9/12), seperti dilansir MI Online.

Secara khusus, Pandu menyayangkan sikap Roy Suryo yang selama ini selalu membanggakan diri sebagai kerabat Puro Pakualaman, namun ternyata tidak pernah berbuat untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta sebagaimana yang dikehendaki rakyat Yogyakarta. “Sebagai kerabat Puro Pakualaman, Roy seharusnya berbuat lebih banyak, namun kenyataannya,” katanya.

Menurut Sulis jika memang kedua wakil dari Partai Demokrat DIY untuk duduk di DPR benat-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat Yogyakarta maka mereka harus membuktikannya hasil kerjanya kepada masyarakat dan jangan banyak menghindar dengan berbagai alasan.

Lebih lanjut Sulis menyatakan akan lebih legowo dan terhormat bagi Roy Suryo sebagai kerabat Puro Pakualaman untuk mencontoh langkah dari GBPH Parbukusumo untuk mundur dari partai demokrat demi keistimewaan Yogyakarta dan mempertahankan harkat dan martabat keluarga Sri Sultan HB IX. (MIOL)

Adik Sultan Resmi Mundur dari Demokrat 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 09/12/2010 | 07:06 WIB Adik Sultan Resmi Mundur dari Demokrat

Jakarta – Adik kandung Sri Sultan Hamengkubowuno X, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo resmi mundur dari Partai Demokrat. Gusti akan menyerahkan kartu tanda anggota sekaligus jabatan sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat DI Yogyakarta.

“Saya mundur sebagai ketua DPP PD DIY dan sebagai anggota Partai Demokrat. Saya tetap memegang teguh dan membela harga diri serta martabat ayah saya dan almarhum Pakulam VIII,” ujar Gusti saat berpamitan dengan rekan-rekannya di Hotel Bifa, Jl Perintis Kemerdekaan, Yogyakarta, Rabu (8/12/2010).

Dari siaran pers yang diterima redaksi, Kamis dini hari (9/12/2010)  Gust mengatakan, bahwa iming-iming jabatan gubernur utama yang ditawarkan pada Sultan hanya omong kosong.

Adik Sultan HB X tersebut mundur dari Demokrat setelah melihat RUU Keistemewaan DIY dinilai memposisikan Parardhya (Sri Sultan dan Sri Pakualam) dibatasi kekuasaannya dalam pemerintahan DIY sendiri.

Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alam yang diposisikan sebagai Parardhya hanya sebatas menyetujui maupun menolak bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Berwenang memberi arahan tentang kebijakan dan penetapan kelembagaan pemerintah Provinsi DIY di bidang pertanahan, penataan ruang dan kebudayaan.

Disamping itu, Parardhya juga berwenang menyetujui maupun menolak Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang telah disetujui Gubernur bersama DPRD DIY. Dinilai sangat blunder dengan UU No 3/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan mundurnya Prabukusumo itu, berarti Demokrat hanya punya Roy Suryo dari dapil DIY. Menanggapi mundurnya Prabukusumo itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyayangkan namun tetap menghormati keputusan politiknya.

“Jika benar Mas Prabukusumo mundur dari PD, sebagai sahabat dan Ketum saya menyayangkan. Tetapi saya menghormati pilihan politiknya itu. Saya yakin silaturrahim dan persahabatan akan tetap terjaga baik. Selama ini saya merasa dekat dengan Mas Prabu. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Prabu atas kerja dan dedikasinya yang 5 tahun memimpin DPD PD DIY. Semoga Mas Prabu sukses selalu,” kata Anas melalui twitternya dengan account anasurbaningrum.

Di twitter pun ramai dibahas terkait hal ini. Ada yang turut sedih karena mengusik keistimewaan DIY justru menjadi blunder politik Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua dewan pembina PD. Dan bukannya tidak mungkin, suara Demokrat akan tipis di Yogyakarta di pemilu 2014 mendatang.

Bahkan akan ada dampak politis dari komunitas Jawa tidak hanya Yogyakarta yang akan membuat Demokrat gembos. Tapi bagi Anas, berpartai adalah sukarela. Bisa masuk dan aktif tetapi juga bisa berhenti. Tidak ada halangan apapun.

Takut Durhaka, Menangis
Adik Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo tak bisa menahan tangisnya ketika menyampaikan pembelaannya terhadap martabat ayahnya. Di hadapan para seniman tradisional yang menemuinya, ia tak bisa menyembunyikan tangisnya manakala para seniman itu meminta Partai Demokrat mendukung penetapan. Di Partai Demokrat Prabu menjabat Ketua DPD DIY partai itu.

“Saya membela harga diri Ngarso Dalem IX. Sebagai anak saya tidak ingin menjadi anak durhaka,” kata Prabu sambil menutup wajahnya dengan kertas di kediamaannya, alun-alun kidul, Rabu (8/12).

Melihat Prabu menangis, para seniman juga turut menangis. Suasana pun hening.
Tak lama kemudian ia pun meminta maaf kepada para senimana karena tak bisa menahan diri.

Kepada para seniman itu, Prabu menegaskan bahwa dirinya mendukung penetapan.
Prabu sendiri rencananya bakal mengumumkan pernyataan sikap tentang posisinya sebagai pengurus partai, nanti malam.

Prabu Kusumo sebelumnya mengancam mundur dari posisinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, sekaligus mengembalikan kartu anggota partai jika ternyata Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Prabu sendiri meski menjadi orang nomor satu di partai berlambang biru di Yogyakarta, tak mencalonkan diri menjadi wakil rakyat seperti umumnya pucuk pimpinan partai lain. (Wan/TN/Tmp)

SBY dan Sultan Diduga Matahari Kembar? 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 11/12/2010 | 08:29 WIB

Sabtu, 11/12/2010 | 08:29 WIB SBY dan Sultan Diduga Matahari Kembar?

SBY dan Sultan Dianggap Matahari Kembar?
Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

KINI, sejak Presiden SBY menggulirkan polemik monarkhi versus demokrasi terkait kehendak merubah dari penetapan menjadi pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIY, berbagai penilaian dan tudingan menyeruak. Sejumlah pihak menilai SBY tidak paham atas sejarah Kesultanan DIY yang sudah merdeka sejak dulu sebelum Republik Indonesia merdeka. Maka dengan sikap SBY yang ingin ’menghilangkan’ penetapan Gubernru DIY sekarang ini, tak heran jika ada yang menuding bahwa SBY ingin dianggap sebagai ’Raja’ Jawa sehingga harus menyingkirkan Sri Sultan dari kursi Kesultanan dulu. Artinya, SBY tidak mau ada ’matahari kembar’ untuk melanggengkan kekuasaannya, terutama menghadapi Pilpres 2014. Padahal, yang lebih tepat seharusnya SBY malah merangkul dengan memberi otonomi ’khusus’ kepada raja-raja yang berada di wilayah ’kekuasaan’-nya, bukan malah SBY terkesan arogan dengan ‘mengabaikan’ Kesultanan Yogyakarta.

Pihak penjajah Belanda saja mengakui tetap adanya Kesultanan di Indonesia,d engan tidak mengutak-atik para Raja meski Belanda memnajah Indonesia. Presiden Soeharto maupun Soekarno pun lebih pintar menghargai Kesultanan. Bahkan, Soeharto mengangkat Sri Sultan Hanegku Buwono IX (ayah Sri Sultan HB X) menjadi Wakil Presiden RI. Ini sikap Soeharto mikul nduwur mendem njero. Kini, Presiden ke-6 RI tidak hanya merangkul sejengkal pun terhadap Sri Sultan HB X, melainkan justeru meremehkan Kesultanan dan menyakitinya dengan melontarkan polemik monarkhi versus demokrasi dalam pernyataan SBY. Terlebih lagi, prestasi Presiden sekarang ini sedang ’jeblok’ apabila diukur dari penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi yang tebang pilih dan plintat-plintut, serta janji kampanye yang belum terwujud seperti masih banyaknya pengangguran, kemiskinan dan melonjaknya harga barang & kebutuhan pokok serta mahalnya pendidikan dan kesehatan.

Apalagi, statement SBY itu digulirkan di saat timingnya yang tidak tepat, yakni rakyat warga DIY sedang dilanda bencana alam letusan Gunung Merapi, masih juga ditambah ’pukulan’ oleh SBY yang ’memaksa’ agar Gubernur DIY dipilih DPRD dan bukan ditetapkan seperti selama ini sejak Negara Republik Indonesia merdeka. Ibarat pepatah, warga DIY sudah jatuh tertimpa tangga pula. Akibatnya, banyak caci maki dan kecaman terhadap SBY, dan simpati pun mengalir bak bola salju kepada Sri Sultan. Ini seperti mengulang sejarah ketika dulu SBY dizalimi aatau diledek Taufiq Kiemas (suami Megawati Soekarnoputri) yang mengatakan ”Jenderal kok kayak anak kecil” dan akhirnya SBY pun dibela publik.

Kini, gantian SBY seolah menzalimi Sri Sultan dengan ancaman memangkas penetapan jabatan Gubernur DIY, sehingga SBY dinilai melakukan kesalahan oleh kalangan pengamat. Adik Sri Sultan, GBPH Prabukusumo bahkan mengatakan sikap pemerintah SBY yang ’memaksakan’ penetapan Gubernur DIY sama saja telah melakukan penghinaan terhadap harkat dan martabat ayahnya yaitu Sri Sultan HB IX maupun Sri Paduka Paku Alam VIII. Akhirnya, Prabukusumo yang juga Ketua DPD Partai Demokrat DIY ini mundur dari jabatannya sekaligus mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai besutan SBY tersebut terhitung sejak hari Kamis (9/12/2010), pukul 10.00 WIB.

Lebih sinis lagi adalah komentar dari istri Sri Sultan HB X, Gusti Kanjeng Ratu Hemas terhadap draf Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY versi pemerintah pusat yang mencantumkan posisi Sultan sebagai Gubernur Utama DIY yang terpisah dari jabatan Gubernur, yakni Gubernur Utama ditetapkan dan Gubernur ditentukan berdasarkan pemilihan. “Adanya Gubernur Utama seolah-olah mau bikin perusahaan saja — seperti Direktur Utama,” kecam Hemas yang juga Senator asal Yogyakarta atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini, menyindir bocoran draf RUUK DIY yang sempat dibeberkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, minggu lalu.

Rakyat Yogyakarta sendiri sudah menantang untuk referendum terhadap opsisi penetapan atau pemilihan Gubernur DIY. Kalau pemerintah terus menerus berupaya dengan segala macam cara untuk ’menaklukkan’ penetapan untuk menjadi pemilihan. Sebaliknya, gerakan warga Yogyakarta dengan berbagai spanduk  dan pampletnya menyatakan bahwa penetapan Gubernur DIY adalah harga mati. Dari dua sudut pandang yang berbeda ini, tentunya tidak akan ada titik temu. Tapi fatalnya, pemerintah SBY tetap nekat dan ngotot untuk menggolkan penetapan Gubernur DIY dan kabarnya diakali dengan tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono akan dijadikan sebagai Gubernur Utama, sedangkan Gubernurnya dilakukan pemilihan oleh DPRD.

Nampaknya, sekarang ini pasti tidak akan ada pihak yang menang ataupun terjadi ’perdamaian’ antara dua kubu, kubu pemerintah yang ngotot ’pemilihan’ dan kubu rakyat Yogya yang pro ’penetapan’. Nampaknya, kali ini SBY akan sulit memenangkan kehendaknya untuk ’memaksa’ penetapan Gubernur DIY. Pasalnya, posisi SBY sekarang ini sedang terpuruk akibat janji-janji menterengnya dalam kampanye lalu belum direalisasikan hingga sudah 6 tahun dia menjadi Presiden. Hanya citra dan pencitraan yang menonjol. Ekonomi dan kesejahteraan rakyat masih begini-begini saja, penegakan hukum di era SBY dinilai tebang pilih dan terkesan hanya lip service alias NATO (No Action, Talk Only).

Wacana penetapan Gubernur DIY akan lain tanggapannya apabila Presiden yang menggulirkannya bukan SBY, melainkan Presiden terpilih mendatang yang mungkin figur yang jujur, bijaksana dan tegas serta relatif bersih dari KKN (Korupsi, kolusi dan nepotisme) di kalangan keluarga dna kerabatnya. Sehingga, tak ada resistansi atau perlawanan dari pihak rakyat seperti sekarang ini. Pasalnya, selama diri kita masih ’kotor’ maka jangan coba-coba menggurui orang lain, seperti mengajari bahwa ’pemilihan’ Gubernur DIY itu lebih baik dari ’penetapan’ yang bahkan disindir dengan istilah ’monarkhi’. Kenyataannya, biar dikatakan monarkhi atau tidak, mayoritas warga Yogya masih menghendaki sistem pemerintahan Kesultanan. Bahkan, survei DPD Partai Golkar DIY menunjukkan, 86 persen rakyat DIY menginginkan penetapan Sultan dan Paku Alam, seperti dikutip Ketua DPD Golkar Bantul, Drs Agus Subagyo, Rabu (8/12), di jakartapress.com. (*)

Senin, 06/12/2010 13:07 WIB
Perselisihan Pribadi SBY-HB X (1)
SBY dan Sultan, Menata Keistimewaan atau Mengusik Kekuasaan?
Didik Supriyanto – detikNews


Jakarta – Perselisihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Sultan Hamengku Buwono X (HB X) yang menjadi bahan gunjingan warga Yogyakarta saat bencana Gunung Merapa terjadi, menjadi terkuak ketika pemerintah membicarakan materi RUU Keistimewaan Yogyakarta.

“Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi,” kata SBY usai rapat dengan Menteri Dalam Negeri yang membahas tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta, Jumat (26/11/2010) pekan lalu.

Pernyataan itu tidak hanya mendapat reaksi keras dari rakyat DIY, tetapi juga Sultan. “Saya tidak tahu yang dimaksud dengan sistem monarki yang disampaikan pemerintah pusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya dengan provinsi-provinsi yang lain, sesuai dengan UUD, UU, dan peraturan pelaksanaannya,” kata Sultan HB X, Sabtu (27/11/2010).

Pascajatuhnya Orde Baru, Daerah Istimewa Aceh memiliki undang-undang, demikian juga dengan Jakarta, Papua dan Papua Barat yang merupakan daerah khusus. Wajar saja bila Yogyakarta memerlukan undang-undang yang menegaskan keistimewaannya. Maka pemerintah pun menyusun RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Bagaimana mengatur keistimewaan Yogyakarta dalam bentuk undang-undang, ternyata tidak mudah. Kontroversi sudah terjadi sejak pemerintah pusat mengagendakan penyusunan RUU pada 2005. Pangkal masalahnya adalah bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah atau gubernur dan wakil gubernur DIY dipilih: ditetapkan sebagaimana terjadi selama ini, atau dipilih melalui pemilukada seperti daerah-daerah lain.

Jika gubernur dan wakil gubernur ditetapkan, dalam arti Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualaman otomatis menjadi gubernur, oleh sebagian kalangan dianggap bertentangan dengan konstitusi. Lihat Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Pasal itulah yang dipakai oleh SBY untuk menghilangkan monarki di DIY, karena gubernur harus dipilih melalui pemilu kada. Namun, pendapat SBY tersebut bukan berarti paling benar.

Sebab pasal lain dalam UUD 1945, menegaskan bahwa negara mengakui keisitmewaan suatu daerah. Lihat Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang”.

Jika Yogyakarta masih diakui sebagai daerah istimewa, sudah semestinya Sultan Yogya dan Adipati Pakualaman ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sebab jika gubernur dan wakil gubernur DIY dipilih, maka keistimewaan Yogyakarta sesungguhnya tidak ada.

Jadi, benarkah pendapat SBY bahwa sistem monarki di Yogyakarta harus dihapuskan, karena dianggap bertentangan dengan konstitusi? Atau penetapan Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualaman sebagai gubernur dan wakil gubernur tetap dipertahankan, karena konstitusi juga menghargai kekhususan dan keistimewaan suatu daerah?

Di sinilah masalahnya, sebab perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah DIY, antara beberapa elit Jakarta dengan rakyat Yogyakarta, sesungguhnya tidak lepas dari masalah pribadi antara SBY dan HB X. Mereka sering berbeda dalam banyak hal, juga terlibat persaingan politik sengit.

Jadi, kontroversi penyusunan RUU Keistimewaan Yogyakarta kali ini bukan sekadar soal bagaimana mengatur keisitimewaan Yogyakarta, tetapi juga soal persaingan atau perselisihan peribadi antara SBY dengan Sultan. Perselisihan pribadi elit yang akut ini sebetulnya bukan barang baru, seperti halnya terjadi antara Mega dengan SBY. Inilah kenyataan politik yang harus diterima: kedewasaan politik elit politik memang baru sampai di situ!
(diks/fay)

Senin, 06/12/2010 13:33 WIB
Perselisihan Pribadi SBY-HB X (2)
Merunut Ketegangan Dua Raja Jawa
Deden Gunawan – detikNews


Jakarta – SBY sempat berkantor di Gedung Agung Yogyakarta saat terjadi bencana gempa bumi dan letusan Merapi, tidak jauh dari Keraton Sultan Hamengku Buwono X. Tapi keduanya tidak mau saling berkunjung. Mereka saling bermanuver mempertahankan pandangannya masing-masing. Jika tidak berhenti, rakyat yang mendapat dampaknya.

Sultan Hamengku Buwono X (HB X) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya kesamaan. Sultan HB X adalah Raja Jawa yang masih eksis sekaligus pemimpin politik di tanah Yogyakarta. Sementara SBY adalah seorang Presiden Indonesia dengan gaya kepemimpinan ala Raja Jawa. Cara bertutur SBY, berpenampilan, dan memainkan kekuasaannya, khas Raja Jawa. Jangan heran bila SBY disebut sebagai “Raja Jawa”.

Kedua tokoh itu mulai saling berkenalan pada 1995, yakni ketika SBY bertugas di Yogyakarta sebagai Komandan Korem 073/Pamungkas yang berkedudukan di daerah tersebut. “Saat bertugas di Yogyakarta, HB X dan SBY mulai bersahabat,” ujar kerabat Keraton Ngayogyakarta kepada detikcom.

Tapi belakangan hubungan HB X dan SBY pelan-pelan merenggang. Sejak SBY menjadi presiden pada Oktober 2004, kedua tokoh jarang berkomunikasi. Hubungan tidak harmonis ini mulai terlihat ketika SBY  berkantor di Gedung Agung, Yogyakarta, saat wilayah tersebut digoyang gempa 2006 silam.

SBY saat itu beralasan ngantor di Gedung Agung supaya bisa menangani secara langsung penanganan tanggap darurat di wilayah tersebut. SBY kala itu juga tidak meminta pelayanan dari aparat pemda setempat dengan alasan sudah punya perangkat sendiri yang dibawa dari Jakarta. Beberapa kalangan menduga, SBY ngantor di Yogyakarta lantaran ada hambatan komunikasi antara orang nomor satu di RI dengan orang nomor satu di Yogyakarta.

Dugaan itu semakin menguat ketika terjadi bencana letusan Merapi. Sejak Merapi memuntahkan awan dan debu panas, 26 Oktober 2010 lalu, SBY kembali berkantor di Gedung Agung, Yogyakarta. Padahal saat bencana banjir bandang di Wasior, Papua, dan gempa dan tsunami di Mentawai, Sumatera Barat, SBY tidak memindahkan aktifitas pemerintahan ke dua wilayah tersebut.

Saat berkantor di Yogyakarta, HB X pun tidak pernah mampir ke Gedung Agung. Begitu juga sebaliknya, SBY tidak pernah berkunjung ke Keraton. Padahal jarak Gedung Agung dan Keraton hanya beberapa meter saja. Keduanya hanya terlihat bersama di barak pengungsian di Desa Purwobinagun, Pakem, Sleman, 5 November 2010.

Mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung menduga, ketidakharmonisan itu mungkin saja disebabkan tugas-tugas pemerintahan DIY yang kurang sejalan dengan pemerintah pusat. “Mungkin itu juga mempengaruhi hubungan antara presiden dengan sultan,” ujar Akbar. Menurutnya, terlihat ada masalah komunikasi Presiden dengan Sultan.

Bukan hanya tidak harmonis, di antara SBY dan HB X juga terjadi perbedaan pandangan dan bahkan perselisihan. Pernyataan SBY tentang sistem monarki yang bertentangan dengan konstitusi, diangap banyak kalangan sebagai serangan terbuka terhadap pribadi HB X.

Bila dirunut ke belakang perbedaan pandangan dan perselisihan SBY dan HB X, muncul beberapa waktu setelah SBY dilantik menjadi Presiden pada Okotber 2004. Saat itu, pemerintahan SBY mengeluarkan draf RUU Keistimewaan Yogyakarta (RUUK DIY) bikinan Depdagri.

Salah satu isi penting dari draf ini adalah ketentuan bahwa gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung. Sementara Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualam hanya ditempatkan sebagai Parardhya, petinggi adat.

Draf RUU DIY tersebut mendapat tentangan dari Keraton Yogyakarta dengan membentuk Tim 9, yang diketuai adik kandung Sultan, KGPH Joyokusumo. Tim ini bertugas membuat draf RUUK DIY versi Keraton. Isi draf tersebut intinya meminta bentuk pemerintahan dan suksesi di DIY selaras dengan UU No 3/1950, yang menempatkan Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam secara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur di DIY.

Nah, penentangan dari pihak Keraton ini mungkin dianggap sebagai tindakan perlawanan Keraton terhadap pemerintah pusat. Dan sayangnya sampai sekarang kedua belah pihak saling berkeras dengan pendapatnya masing-masing. Akibat masalah itu hubungan SBY dan HB X dinilai menjadi buruk.

Protes terhadap pemerintah pusat secara halus pernah dilakukan Sultan sewaktu Wiyosan Dalem atau HUT ke-61 pada 7 April 2007. Sultan dalam orasi budayanya menegaskan tidak bersedia lagi menjabat gubernur, setelah selesai masa jabatannya pada tanggal 9 Oktober 2008. Saat itu banyak kalangan memprediksi Sultan akan terjun ke kancah politik nasional, menjadi calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2009.

Setelah orasi budaya itu, sekitar satu juta rakyat Yogyakarta langsung mengadakan pisowanan agung (rapat akbar) pada 18 April 2007. Mereka mendesak agar Sultan Ygoyakarta dan Adipati Pakualam tetap sebagai dwitunggal gubernur-wagub DIY.

Rupanya SBY tidak mau kalah dengan manuver yang dilakukan Sultan. Setahun kemudian, 29 November 2008, SBY mengumpulkan raja-raja di Nusantara yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN), di Istana. Saat itu SBY hanya mengundang 57 raja se-Indonesia. Sementara HB X selaku Sultan Yogyakarta tidak diundang.

Kini, dua tokoh itu kembali bersitegang. SBY menganggap pemerintahan Yogyakarta yang dipimpin HB X sebagi bentuk monarki. Sementara HB X menganggap apa yang dijalankannya selama ini sesuai konstitusi dan undang-undang.

Bagi RH Heru Wahyukismoyo, salah seorang kerabat keraton, pertarungan dua elit ini mengingatkan pada cerita tentang Aji Saka, sebagai simbol pusaka bernilai tinggi atau tiang kebenaran.

Dalam kisahnya, Aji Saka mempunyai dua orang abdi bernama Dora dan Sembada. Suatu ketika Sang Aji Saka mengutus salah satu abdinya untuk mengambil pusaka yang dititipkan pada salah satu abdinya. Padahal pada abdi yang dititipi pusaka dia berpesan agar pusaka tadi tidak boleh diberikan kepada siapapun.

Akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara kedua abdi tadi: yang satu bersikeras menjaga pusaka karena itu atas perintah Aji Saka, yang satu lagi bersikeras mengambil pusaka karena itu juga perintah Aji Saka. Karena kedua abdi ini punya kesaktian yang seimbang keduanya akhirnya mati dalam pertarungan tersebut.

Peristiwa itu, kata Wahyukismoyo, kemudian diabadian oleh Aji Saka dalam tulisan Jawa Kuno yang berbunyi: ha-na-ca-ra-ka (ada utusan), da-ta-sa-wa-la (saling bertikai berebut benar), pa-da ja-ya-nya (masing-masing sama kuatnya), ma-ga-ba-tha-nga (akhirnya masing-masing menjadi bangkai).

Nah, dalam konteks kontroversi RUUK DIY, Wahyukismoyo mengatakan, apabila abdi negara (presiden) melawan abdi budaya (raja) sama-sama mempertahankan kebenaran menurut versinya masing-masing, tanpa mau memahami filosofi ajaran Aji Saka sebagai amanat tiang kebenaran, berupa Undang-undang Dasar, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal maupun vertikal.

“Karena konflik tersebut keduanya (HB X dan SBY) bisa menjadi korban. Jadi sebaiknya soal Keistimewaan DIY kembalikan saja seperti semula. Jangan diusik-usik lagi,” tegasnya.

(ddg/diks)

Senin, 06/12/2010 14:14 WIB
Perselisihan Pribadi SBY-HB X (3)
Menghidupkan Kembali Model Kolonial di Yogya
Deden Gunawan – detikNews


Jakarta – Pemerintah ingin agar gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung, sementara Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualaman ditempatkan pada lembaga yang punya hak-hak khusus, termasuk hak untuk memberhentikan gubernur. Usulan itu dianggap menjiplak model pemerintahan kolonial Belanda.

Penyusunan RUU Keistimewan Yogyakarta (RUU KY) memang benar-benar istimewa. Sejak dibahas pada 1999, beragam masukan dan gagasan bermunculan dari kalangan akademisi, keraton, Kemendagri, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun hingga kini RUU yang akan dibahas Komisi II DPR belum juga menemukan kata sepakat.

Menurut RH Heru Wahyukismoyo, kerabat Keraton Ngayogyakarta, munculnya prokontra RUUKY akibat pemerintah pusat dalam menyusun RUU keluar dari substansi. Itu pula yang menjadi alasan Keraton membentuk Tim 9. “Tim ini bertugas menyusun draf RUU versi Keraton,” ujar Wahyukismoyo, salah satu anggota Tim 9

Dalam draf RUU KY versi Kemendagri, Pasal 11 ayat (1) menjelaskan, Provinsi DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Pada ayat (2) disebutkan, Pemerintahan Provinsi DIY terdiri atas Parardhya, Pemerintah Daerah Provinsi, dan DPRD Provinsi DIY.

Dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan, Parardhya adalah Sri Sultan Hamengku Buwono dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Pakualam dari Kadipaten Pakualaman yang bertahta secara sah.

Sementara dalam Pasal 21 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi di sebutkan, Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh Gubernur dan dibantu seorang Wakil Gubernur. Gubernur atau Wakil Gubernur mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di Pasal 22 ayat (2) RUU KY versi Kemendagri dijelaskan, Parardhya dapat mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Isi RUU itulah yang tidak diterima Keraton. Keraton kemudian membentuk tim 9 yang dipimpin GBPH Joyokusumo, adik kandung HB X. Tim ini kemudian diberi tugas membuat draf RUUK DIY sebagai masukan bagi pemerintah pusat.

Isi draf versi Keraton, kata Wakyukismoyo, intinya meminta pemerintah pusat dalam menyusun RUUK KY tidak menghilangkan tiga substansi tentang keistimewaan Yogyakarta. Ketiga substansi itu, pertama adalah sejarah pembentukan DIY telah diamanatkan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kedua, soal pembentukan DIY yang sudah diatur dalam UU No 3/1950, serta amanat Sultan HB IX tertanggal 5 September 1945 dan amanat Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945. Sedangkan, substansi ketiga terkait kepala pemerintahan yang tercantum dalam piagam kedudukan 19 Agustus 1945. Piagam ini diberikan Presiden Indonesia Soekarno kepada Kepala Negara di daerah Yogyakarta yakni Sultan HB IX dan Pangeran PA VIII.

Dengan kata lain pihak Keraton mengajukan tiga keistimewaan DIY, yakni sejarah pembentukan pemerintahan DIY dalam NKRI, bentuk pemerintahan DIY setingkat provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Keistimewaan ketiga, kepala pemerintahan DIY dijabat Hamengku Buwono dan Paku Alam.

Hal lain yang membuat Keraton menentang RUU KY versi Kemendagri lantaran ada pembentukan lembaga baru, yakni Parardhya yang akan diisi Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam. Sebab lembaga ini tidak ubahnya seperti lembaga kepatihan pada masa kolonial Belanda.

Lembaga Patih ini, jelas Wahyukismoyo, pernah dihapuskan semasa kepemimpinan HB IX karena memiliki loyalitas ganda, baik terhadap pemerintahan kerajaan Mataram maupun terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Lembaga patih pada waktu itu dimanfaatkan pemerintah kolonial sebagai pemicu potensi konflik serta agen untuk melancarkan sistem adu domba (devide et impera) agar kekuasaan raja terbelah.

“Dengan dibentuknya Parardhya sama saja akan menghidupkan kembali lembaga Kepatihan. Dan hal ini sangat berpotensi menjadi ajang adu domba,” tegas Wahyukismoyo saat berbincang-bincang dengan detikcom.

Tapi draf versi Keraton yang dikirim Tim 9 ternyata tidak digubris oleh Kemendagri. Pihak Keraton sendiri tidak mengetahui secara pasti dasar penolakan terhadap draf tersebut.

Yang pasti, perbedaan pandangan antara Kemendagri dan Keraton terkait RUUK KY ini membuat masalahnya semakin berlarut-larut. Perbedaan yang paling tajam yakni terkait soal bagaimana menetapkan kepala daerah atau gubernur. Pemerintah pusat tetap ngotot pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DIY dilakukan secara langsung. Sementara Keraton meminta gubernur dan wakilnya cukup ditetapkan saja sesuai UU no 3/1950 dan keinginan mayoritas masyarakat DIY.

Sementara itu, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gajah Mada (JIP UGM) juga membuat draf RUU KY pada 2007. Namun draf yang dibuat JIP UGM tidak jauh berbeda dengan versi Kemendagri. Bahkan ada tudingan kalau draf versi JIP UGM itu merupakan pesanan Kemendagri.

Dalam draf RUU KY versi JIP UGM, Pasal 3 ayat (2) butir a menyebutkan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan secara langsung. Dan dalam butr c disebutkan, adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga penyelenggara politik dan pemerintahan dengan Kesultanan dan Pakualaman.

Soal pemisahan kekuasaan ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1): Sri Sultan Hamengku Buwono dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam dari Kadipaten Pakualaman disebut Pengangeng. Selain itu, di Pasal 20 ayat (1) dituliskan, Pengageng dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Namun tudingan kalau draf JIP UGM merupakan pesanan Kemendagri ditolak anggota Tim Penyusun RUU KY versi JIP UGM, AAGN Ari Dwipayana. “JIP membuat draf itu bukan pesanan Depdagri, tetapi hasil riset lembaga yang proses penyusunannya tidak dikendalikan oleh lembaga lain dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik,” terangnya.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga tidak mau tinggal diam. DPD bahkan mengklaim sudah menyampaikan draf RUU KY versinya ke dalam sidang paripurna DPD 26 Oktober 2010. Dalam draf itu, DPD menegaskan dukungannya bahwa mekanisme kepemimpinan DIY tidak melalui proses pemilihan, tapi penetapan, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Adipati Paku Alam ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

Dalam naskah akademik RUUK DIY versi DPD disebutkan, Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu perangkat daerah Provinsi DIY. Gubernur bertanggung jawab terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DIY di semua sektor pemerintahan, termasuk keistimewaan DIY serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Munculnya perbedaan dan perdebatan ini membuat RUU tersebut tidak kunjung selesai. Apalagi di kalangan DPR juga terjadi perbedaan pandangan. Beberapa partai, seperti PPP, Golkar dan PDIP, ingin  supaya Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam secara otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur. Sementara Partai Demokrat tetap bersikeras agar diadakan pemilihan langsung.

(ddg/diks)

Senin, 06/12/2010 15:27 WIB
Perselisihan Pribadi SBY-HB X (4)
Dr Purwo Santoso: Keistimewaan Yogya dalam Bahasa Pemerintahan
M. Rizal – detikNews


Jakarta – Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Fisipol UGM ikut menyampaikan usulan draf RUU Keistimewaan Yogyakarta. Hal itu dilakukann semata sebagai bentuk tanggung jawab akademis untuk ikut serta menyelesaikan kontroversi keistimewaan Yogyakarta. Bagaimanapun, keistimewaan ini harus dibahasakan dalam pemerintahan.

JIP berusaha mendengarkan dan mengakomodasi berbagai suara yang berbeda. Konsultasi dengan Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualam, juga dilakukan. Tidak semua usulan JIP diadopsi Kemendagri. Namun usulan untuk membentuk lembaga khusus di atas gubernur dan wakil gubernur, diambil istilahnya, tetapi tidak diambil keseluruhan konsepnya.

Itulah yang menjadi salah satu sebab, kenapa JIP dianggap sebagai hanya menjalankan pesanan Kemendagri dalam penyusunan draf RUU Keistimewaan Yogyakarta? Bagaimana yang sebenarnya terjadi?

Berikut wawancara detikcom dengan Dr Purwo Santoso, salah seorang pengajar di JIP UGM dan juga menjadi anggota Tim Penyusun Draf RUU Keistimewaan Yogyakarta vers JIP Fisip UGM, Sabtu (4/12/2010) lalu:

Bagaimana sebenarnya tentang duduk masalah Keistimewaan Yogyakarta ini?

Masalah keistimewaan ini seolah seperti jalan buntu, karena masing-masing pihak yang berdebat hanya melihat sisi yang menjadi kepeduliannya.

Tapi begini, status resmi Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa telah lama disepakati. Namun, tidak ada rumusan yang komprehensif dan operasional yang dibakukan. Tidak ada satupun yang keberatan, namun penjabarannya ke dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan belum pernah dirumuskan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah nasional (pusat).

Perdebatan muncul ke permukaan, ketika gagasan keistimewaan DIY ini hendak dijabarkan ke dalam ‘bahasa’ pemerintahan. Bagaimana peran pemerintahan yang diwariskan oleh Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman.

Bagaimana status pemilikan dan pengelolaan tanah yang dulu dikelola oleh Paniti Kismo (lembaga agraria) yang dimiliki Keraton. Bagaimana kearifan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam dalam perumusan kebijakan pembangunan, pemerintahan dan pengembangan budaya dan sebagainya.

Benarkah persoalan ini akibat perbedaan penafsiran konstitusi semata atau ada perbedaan kepentingan politik?

Ada dua ketentuan konstitusional yang memerlukan sinkronisasi. Di satu sisi, ada ketentuan yang tidak bisa ditawar bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, namun ada juga ketentuan yang menjamin keistimewaan dan hak asal-usul DIY.

Bagi kami, yang mempelajari ilmu pemerintahan, pokok persoalannya adalah penjabaran dari gagasan desentralisasi asimetris. Pemerintahan daerah tidak harus sama, namun perbedaan masing-masing harus dirumuskan secara tegas dan jelas. Apa sih hal yang sama untuk seluruh Indonesia, dan apa yang tidak sama, namun tetap konstitusional boleh ada.

Selain itu, pada dasarnya kekuatan istimewa yang harus dibingkai sebagai kekuatan Indonesia. Bagaimana keistimewaan yang telah menyejarah di Yogyakarta ini bisa menjadi kekuatan nasional? Dalam RUU yang kami usulkan ada tanggung jawab nasional yang diikuti dengan alokasi dana dari pemerintah nasional untuk merawat dan memperkuat kekuatan budaya yang telah ada.

Bagaimana dengan kesan adanya perseteruan antara Presiden SBY dan Sri Sultan HB X dalam masalah ini?

Itu bisa saja terjadi. Bisa jadi ada kendala komunikasi politik di antara beliau. Namun, perumusan tentang keistimewaan DIY terlalu mahal kalau dibiarkan sebagai muara konflik kepentingan para tokoh.

Dalam perumusan kebijakan yang bersifat mendasar seperti ini, benturan kepentingan adalah hal yang niscaya. Justru mengherankan kalau tidak ada perbedaan pendapat. Proses perdebatan yang selama ini terjadi, menurut saya justru peragaan bahwa demokrasi telah berjalan dalam praktek. Hanya saja, pembingkaian oleh teman-teman di media massa bisa menjadikan proses perdebatan seakan hanya sekedar benturan kepentingan para tokoh.

Terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta, seperti apa usulan dari FISIPOl UGM dalam menempatkan Sultan Yogyakarta dalam pemerintahan ke depan?

Dalam naskah akademik yang kami susun, Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam memiliki kedudukan sangat penting. Dari waktu ke waktu, beliau telah menunjukkan peran dwi tunggal dalam memimpin DIY. Kami mengusulkan adanya lembaga baru untuk mengukuhkan dwi tunggal ini. Namanya terserah. Hanya saja, beliau tidak kita biarkan berkutat dalam politik praktis. Beliau adalah pemimpinnya orang dari semua partai, pemimpinnya rakyat dari berbagai strata sosial.

Dengan begitu kearifan beliau tetap terjaga, kedekatannya dengan rakyat tidak tersekat oleh intrik politik kepartaian, dan kekhilafannya secara teknis administratif sekiranya suatu saat terjadi, tidak memungkinkan beliau diadili. Poinnya, tanggung jawab administrasi pemerintahan justru kita pindahkan kepada pejabat lain dalam penyelenggaraan pememrintah.

Pejabat yang menjadi penjaga keluhuran dan kebijaksanaan dwi tunggal yang memimpin DIY ini adalah Kepala Daerah. Karena itulah kepala daerah, dalam usulan kami, setara dengan kepala daerah di propinsi lain. Pengisian jabatan kepala daerah bisa melalui pemilihan. Hanya saja ada sejumlah ketentuan tambahan mengigat kepala daerah menjalankan pemerintahan dalam bingkai arahan dan kearifan sang Dwi Tunggal tadi.

Terus sebenarnya seperti apa keinginan rakyat atau masyarakat di Yogyakarta sendiri? Apakah ini juga menjadi masukan dalam pembuatan draf RUU itu?

Sejak dari dulu ada kontroversi. Kedua kubu kami hadirkan, bahkan kami konfrontir dalam serangkaian diskusi untuk merumuskan naskah akademik dan rumusan pasal per pasal. Yang kami lakukan dalam perumusan adalah mempertemukan kepentingan bersama yang tentu saja tidak akan memuaskan penganut garis keras dari kedua kubu.

Apakah sudah ada komunikasi dengan kalangan Kasultanan atau Pakualaman soal ini? Kalau memang sudah ada, apa sebenarnya yang mereka inginkan?

Dalam tahapan-tahapan perumusan naskah akademik yang kemudian menjadi basis untuk menyusun legal draft, kami melakukan konsultasi. Sebutan Parardhya untuk dwi tunggal yang saya sebutkan tadi, berasal dari respon Sri Sultan Hamengku Buwono X setelah kami memaparkan rumusan setengah jadi. Kami juga memaparkan hasil kajian dan rumusan kami ke Sri Paduka Paku Alam IX. Beliau tidak pernah melakukan penolakan terhadap usulan kami, meskipun juga tidak pernah memberikan dukungan terbuka.

Apakah tidak akan membuat kegoncangan di Keraton dan Puro nantinya, kalau hak Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualaman menjadi gubernur dan wakil gubernur dicabut?

Problematika dalam mengimplementasi sejauh mungkin kami antisipasi. Oleh karena, itu kami mengusulkan ada masa transisi yang cukup. Setidaknya satu periode masa jabatan gubernur atau lima tahun. Ada banyak sekali hal yang sudah kami antisipasi untuk dilakukan sekiranya usulan yang kami siapkan bisa dipakai.

Bagaimana pandangan para tokoh masyarakat, agama dan lainnya juga soal ini?

Dari rangkaian diskusi dan komunikasi dengan berbagai fihak, ada pandangan yang beragam. Sebagian sangat lantang untuk tidak melupakan sejarah, sebagian lainnya mengajak menatap masa depan, tidak ingin terbelenggu oleh sejarah. Bagi mereka DIY bukanlah museum. Ada juga tokoh yang membikin penilaian menarik.

Prof Ichlasul Amal, dalam suatu diskusi mengajak untuk menjernihkan pandangan, mendudukkan Hamengku Buwono tidak sekedar sebagai Raja dari Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat tetapi juga sebagai politisi. Yang mengejutkan adalah pernyataan professor senior ini, yang istimewa bukan hanya pemimpinnya melainkan, dan terlebih lagi, adalah rakyatnya.

(zal/diks)

Sabtu, 11/12/2010 08:55 WIB
Arie Sudjito: Jika Gubernur DIY Dipilih DPRD, Mahal Risiko Politiknya
Nurvita Indarini – detikNews


Arie Sudjito (ireyogya.org)

Jakarta – Draf RUU Pilkada yang tengah berada di tangan Kemendagri memiliki tiga opsi, salah satunya membuka kemungkinan gubernur dipilih oleh DPRD. Konsep ini bisa dipikirkan lebih lanjut. Yang penting, bila gubernur dipilih oleh DPRD harus ada jaminan tidak adanya transaksi politik yang bisa membawa konsekuensi kongkalikong.

“Ini memang lebih murah, murah secara operasional, tapi mahal risiko politik jika parlemen tidak berubah,” kata pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito.

Parlemen sebagai lembaga representatif, menurut Arie, harus mereformasi diri. Jika masih didominasi kepentingan parpol dalam memilih gubernur dan wakilnya, maka tidak akan membawa demokrasi substantif yang baik. Berikut ini wawancara detikcom dengan pria yang juga peneliti di Institute for Research and Empowerment ini, Jumat (10/12/2010):

Salah satu opsi dalam RUU Pilkada adalah walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan Gubernur dan bupati dipilih oleh DPRD. Menurut Anda?

Ini tidak cukup fair. Mengapa walikota dipilih langsung sedangkan bupati tidak. Kalau diasumsikan masyarakat kota lebih terdidik dan lebih cerdas, pertimbangan itu tidak kuat. Secara sosiologi, pembedaan kota dan desa tidak bisa dibedakan sekadar administrasi. Kalau masyarakat kota diasumsikan lebih cerdas, itu memiliki kelemahan secara sosiologi dan instrumen.

Di desa sekarang banyak kemajuan. Bahkan di kota yang mungkin memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap, ada pramgmatisme yang kencang. Kalau itu pertimbangannya, tidak memiliki dasar yang kuat. Opsi ini bermasalah menurut saya.

Bagaimana dengan opsi gubernur yang dipilih DPRD?

Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Bisa dipikirkan. Yang paling penting kalau dipilih DPRD harus ada jaminan tidak ada transaksi politik yang bisa membawa konsekuensi pada kongkalingkong, sekongkolan saat menjalankan pemerintahan.

Ini memang lebih murah, murah secara operasional, tapi mahal risiko politik jika parlemen tidak berubah. Parlemen sebagai lembaga representasi dari parpol yang duduk karena mewakili rakyat, harus bisa mereformasi diri. Kalau parlemen hanya sekadar representasikan diri dari partai, maka itu persis Orba. Kalau mau mereform, kemudian lembaga seperti DPR cukup kredibel dan memiliki akuntabilitas yang baik, maka itu bisa memiliki legitimasi.

Orang kan bukan hanya melihat efisien secara buget. Bukan berarti juga di sini tidak ada transaksi ekonomi. Barier atau penyimpangan harus diantisipasi.

Bagaimana dengan opsi dipilih langsung seperti yang sekarang dilakukan?

Memang ada kelemahannya. Seperti rekrutmen politik saat pencalonan sangat lemah karena ditandai persekongkolan partai pengaju calon dengan calon itu sendiri. Rentan tawar-tawaran duit. Lalu pada tahap pelaksanaan rawan money politik. Kemudian saat penghitungan dan penentuan rawan jual beli suara. Belum lagi soal konflik dan kekerasan antar massa karena provokasi.

Pemilihan semacam ini sering kali cidera. Itu beberapa hal yang harus dievaluasi.

Meninjau ulang mekanisme pilkada tidak merusak tatanan?

Meninjau ulang tidak apa-apa. Asalkan meninjau ulang dari evaluasi dan meninjau ulang untuk membenahi, bukan mengutak-atik agar jadi proyek UU. Harus ada evaluasi komprehensif. Bagaimanapun pilkada masuk dalam rezim pemilu.

Pemilihan oleh DPRD lebih cocok untuk kondisi Indonesia kini?

Yang jadi pertanyaan adalah apa sudah buat evaluasi belum. Dari tantangan yang dihadapi sebelumnya, apakah sudah ada pendalaman. Demokrasi bukan sekadar merayakan demokrasi atau mempersempit demokrasi, yang artinya demokrasi tidak sekadar pilkada. Tidak sekadar pemilihan terbatas, tapi harus lebih punya makna.

Mampu nggak menjawab problem itu? Apapun prosesnya, yang penting substansinya. Saran Anda?

Menurut saya, gubernur dipilih DPRD baik. Gubernur mungkin harus masa transisi untuk disiapkan dulu. Dipilih oleh DPRD tapi pemilihannya terbuka, disaksikan publik. Jangan gunakan voting tertutup supaya tahu kualitas dan publik bisa menonton. Ini sekaligus juga menantang reformasi partai. Kalau partai tidak juga mereformasi diri, parlemen juga tidak mereformasi diri ya bisa jadi akan payah.

(vta/irw)

Rabu, 08/12/2010 16:48 WIB
RUU Keistimewaan DIY
Jika Tetapkan Gubernur Utama, Yogya Kembali ke Zaman Belanda
Nurvita Indarini – detikNews


Jakarta – Dalam draf RUU Keistimewaan DIY yang diajukan Kemendagri ke Presiden, disebutkan Sultan dan Paku Alam menempati gubernur utama dan wakil gubernur utama. Bila usulan ini disepakati, Yogyakarta dinilai kembali ke zaman Belanda.

“Kalau menyepakati gubernur utama, kembali ke zaman Belanda sebelum merdeka. Karena ada gubernur jenderal dan gubernur. Argumentasi yang sangat naif,” ujar Sekjen Forum Komunikasi Seniman se-DIY, Bondan Nusantara, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (8/12/2010).

Bondan juga mengomentari poin dalam draf yang menyatakan Sultan dan Paku Alam bisa maju sebagai gubernur dan wagub. Jika hal itu dilakukan, Sultan dan Paku Alam akan dituduh serakah dan haus kekuasaan pada keduanya.

Terkait pihak keluarga Kesultanan maupun Paku Alaman yang tidak dibolehkan maju dalam pilgub, hal itu dinilai tidak demokratis. Hal ini tentunya berseberangan dengan keinginan awal pemerintah yang menginginkan pemerintahan demokratis.

“Ini jadi naif argumennya. Padahal di keraton itu ada mekanisme sendiri yang tidak diketahui,” sambung Bondan.

Dia menuturkan, ketika presiden berhalangan hadir, maka yang menjalankan pemerintahan adalah wapres. Jika keduanya berhalangan, maka secara otomatis bisa dijalankan oleh Mendagri, Menlu dan Menhan. Tata cara serupa juga dikenal di keraton.

“Kalau sultan berhalangan, maka akan dijalankan oleh Prabukusumo, Joyokusumo dan Yudaningrat. Nama pangeran mengacu pada tugas dan tanggungjawab,” terang Bondan.

Nama Prabukusumo mengacu pada keraton atau urusan internal, nama Joyokusumo mengacu kepada diplomasi dan nama Yudaningrat mengacu pada jenderal perang yang mengurusi pertahanan keamanan. Dijelaskannya, Sultan Hamengku Buwono V naik tahta pada umur 3 tahun. Namun karena belum mampu menjalankan roda pemerintahan, maka dijalankan oleh orang lain yang telah disepakati.

“Saat itu ada Patih Danurejo yang mengurusi masalah dalam negeri, Pangeran Mangkubumi untuk urusan luar negeri dan Pangeran Diponegoro yang seperti semacam panglima perang. Sebelum HB IX ada tim yang khusus merembuk pemerintahan kerajaan,” jelas Bondan.

Dia menambahkan, sebelum berargumentasi maupun memasukkan poin-poin dalam aturan, sebaiknya pemerintah bertanya dan survei dulu ke keraton dan masyarakat Yogya. Kalau tidak, maka aturannya menjadi tidak sesuai dengan aturan yang selama ini sudah dilakukan dan dijalankan di keraton.

Selama sekian lama, imbuh Bondan, ketika Sultan HB IX menjadi raja dan gubernur, tidak ada masalah yang muncul. Semua baik-baik saja.

“Kalau nggak tanya ya tidak gathuk (sesuai) dengan paugeran atau hukum di keraton, sehingga jalan keluarnya nggak akan muncul karena cuma sepihak. Ini terlalu kesusu (terburu-buru) dan sembrono, menganggap Yogya hanya daerah kecil sehingga dianggap gampang,” ucap Bondan.

Pada siang tadi, Bondan bersama 29 seniman dari 4 kabupaten dan 1 kotamadya di Yogya telah menemui Ketua DPD Partai Demokrat Yogya, Prabukusumo, yang juga adik Sultan HB X. Mereka meminta PD mendukung penetapan bagi gubernur dan wagub DIY.

“Kami juga minta DPRD segera bersidang untuk soal keistimewaan. Kalau diam saja kan juga nggak benar, wong mereka dipilih rakyat,” tutup Bondan.

(vit/fay)

Baca Juga :

Keraton Solo

By Arry AnggadhaSabtu, 11 Desember
Keraton Solo : Tidak Bijak Jika Ubah Sejarah
Keraton Kasunanan Surakarta

VIVAnews – Terkait dengan polemik keistimewaan Yogyakarta, pihak Keraton Kasunanan Surakarta atau Solo menyarankan agar pemerintah dalam mengambil kebijakan harus memperhatikan aspek sejarah.

Keraton Solo yang notabenenya akar dari keraton Yogyakarta melihat pentingnya pengambil kebijakan untuk tidak mengindahkan asal muasal dari NKRI, yaitu keberadaan dari keraton-keraton di Nusantara.

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Benowo mengingatkan kepada pemerintah yang sekarang, pada zaman kemerdekaan, kita dan keraton-keraton lainnya diajak untuk menyatukan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh Presiden Soekarno.

“Keraton-keraton di Nusantara itu bisa menjadi daerah istimewa. Karena mereka menyatakan diri sebagai bagian dari NKRI,” kata KGPH Benowo saat berbincang dengan VIVAnews, Sabtu 11 Desember 2010.

“Dan perlu diingat pengakuan dan bergabungnya keraton-keraton ke NKRI sangatlah penting. Karena tidak mungkin ada negara di dalam negara. Dan keraton memiliki andil besar dalam menyelematkan NKRI,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, kalau memang itu bagian dari sejarah, putra PB XII ini justru mengharapkan agar kebiajakan pada zaman dahulu yang menjadi tonggak dari kemerdekaann dan berdirinya NKRI jangan diubah.

“Adalah kebijakan yang tidak bijak kalau kemudian muncul kebijakan yang tak sesuai dengan sejarah. Dan pentingnya juga jangan sampai mengubah sejarah. Negara dan pemerintah penting untuk membijaki sejarah,” ujarnya.

“Biarkan daerah-daerah istimewa itu ada dengan konsep keistimewaannya. Lagipula keberadaan sebagai daerah istimewa juga ada dasar hukumnya,” tuturnya.

Laporan: Fajar Sodiq | Solo

07
Dec
10

Ekonomi Rakyat : WarTeg Dipajakin Mengundang Revolusi

Permadi: Pemerintah Undang Rakyat Lakukan Revolusi 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 05/12/2010 | 19:53 WIB Permadi: Pemerintah Undang Rakyat Lakukan Revolusi

Jakarta – Dengan membebankan pajak pada pedagang warteg, pemerintah berusaha mengembalikan sistem perekonomian seperti pada zaman penjajahan. Demikian disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi SH, dalam diskusi dengan tema Pajak Rakyat Miskin Vs Bailout Century dan Pengemplangan Pajak Perusahaan Besar yang digelar Petisi 28 di Doekoen Coffee, Jl. Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan (Minggu, 5/12).

”Pemerintah mem-VOC-kan Indonedia. Di zaman VOC sama seperti ini,” ujar Permadi sembari menyesalkan sikap pemerintah yang membebaskan pajak perusahaan besar namun justru membebankannya pada pedagang warteg. Sehingga, lanjutnya, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

“Kalau sudah di-VOC-kan, tidak ada kata lain harus kembali dengan perjuangan Bung Karno. Lakukan pembangkangan pajak. Kalau warteg tidak jualan, maka berapa banyak rakyat kelaparan. Mereka (pemerintah) mengundang kita melakukan revolusi,” tantang Permadi seperti dilansir RM Online.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo untuk memungut pajak 10 persen bagi warung makan, termasuk warung Tegal, yang beromset rata-rata Rp 167 ribu per hari atau sekitar Rp 5 juta per bulan (Rp 60 juta per tahun).

Jangan Samakan Warteg dengan McD dan KFC
Di satu sisi pemerintah hendak mengambil upeti dari usaha rakyat, seperti warteg, sementara di sisi lain pengalokasikan pajak tidak pernah jelas.  Demikian disampaikan Koordinator International Global Justice, Salamudin Daeng,  dalam diskusi dengan tema Pajak Rakyat Miskin Vs Bailout Century dan Pengemplangan Pajak Perusahaan Besar di Doekoen Coffee, Minggu (5/12).

“Lihat saja kebijakan free trade area yang menghapuskan pajak bea masuk. Ini artinya pemerintah memporakporandakan sistem perekonomian kita,” kata Salamudin. Menurutnya, dengan sikap dan kebijakan pemerintah seperti ini maka pajak tidak berfungsi lagi untuk melindungi sistem perekonomian nasional.

”Contoh lain, pemerintah memberikan stimulus fiskal, namun stimulus fiskal hanya dinikmati oleh pengusaha asing dan besar, bukan rakyat kecil. Kalau pajak juga diberikan kepada warteg, berarti ada ketidakberpihakan rezim kepada rakyat. Berarti ada penyamarataan antara warteg dengan MC Donald atau KFC. Sehingga terjadi pembunuhan warteg. Dan membiarkan rumah makan asing berkuasa di negeri ini,” paparnya. (RMOL)

Senin, 06/12/2010 13:56 WIB
Prof Andrinof: Pajak Warteg Tanda Pemda Malas
Nurvita Indarini – detikNews


Jakarta – Rencananya pada 2012 mendatang, pengusaha jasa boga yang mendirikan warung, semisal warteg, dengan omzet Rp 60 juta per tahun akan dikenakan pajak 10 persen. Rencana ini mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan.

“Ini karena pejabat yang malas dan ingin mencari pendapatan dengan mudah, tidak mau memperbaiki,” cetus pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago dalam perbincangan dengan detikcom.

Padahal, ada potensi pendapatan pajak yang lebih besar dari sebelumnya, tanpa harus menerapkan pajak warteg. Caranya adalah dengan memperbaiki administrasi pajak lain yang telah diterapkan sebelumnya. Berikut ini wawancara dengan staf pengajar Universitas Indonesia ini, Senin (6/12/2010):

Untuk azas keadilan warung semacam warteg tepat dipajaki?

Saya nggak melihat landasan keadilannya. Pemerintah DKI ingin mengejar pemasukan dengan cara mudah. Cara mudahnya itu ya dengan bikin peraturan, menggunakannya sebagai alat untuk mengambil pungutan.

Padahal dari sumber yang ada kalau administrasi pemungutan pajaknya dibenahi, bisa lebih besar. Dari pajak yang sudah ada misalnya hotel, restoran, reklame. Kalau diperbaiki administrasinya bisa lebih dari Rp 50 miliar sampai 100 miliar.

Kalau yang dari warung ini kan yang ditargetkan lebih kecil, Rp 50 miliar. Karena ingin mencari segala macam sumber, maka itulah cara mudah. Itu mau diburu. Ini karena pejabat yang malas dan ingin mencari pendapatan dengan mudah, tidak mau memperbaiki.

Mekanisme pemungutan self assesment tidak memberatkan?

Di warung seperti warteg itu kan administrasinya manual. Nggak mungkin tercatat serapi di restoran. Kalau begini transparan dari mana. Kalau orang di cafe ada struknya. Kalau kita survei acak cafe, sudah menggunakan alat untuk pencatatan.

Nah ini di warteg, mereka menghitung saja pakai kalkulator. Kebanyakan malah menggerak-gerakkan jarinya untuk menghitung. Ini sulit. Pencatatannya sulit.

Pemda berargumen, azas keadilan dikedepankan karena yang kena pajak adalah warung yang omzetnya Rp 60 juta?

Sebenarnya ukuran Rp 60 juta setahun itu kecil. Karena pendapatan bersih seharinya nggak sampai Rp 200 ribu. Pajak ini kan sebenarnya dampaknya ke konsumen. Konsumen warteg itu kan kelompok masyarakat yang penghasilannya pas-pasan.

Ini lain kalau restoran. Yang datang ke restoran ya harus siap kena pajak. Nah kalau warung kecil? Datang ke warung kecil karena uangnya pas-pasan, yang penting bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, makan.

Bagaimana dengan warteg yang besar, yang omzetnya di atas Rp 60 juta?

Pemerintah sebaiknya melihat kalau yang dikenai pajak yang omzetnya Rp 60 juta per tahun. Seharusnya ini dinaikkan lagi. Kalau angkanya dinaikkan lagi, maka warteg yang besar yang kena pajak. Kalau Rp 60 juta, itu masih kecil.

Rp 60 juta per tahun itu harus dilihat lagi berapa omzet per bulan dan per harinya. Kalau batasannya lebih dari Rp 60 juta, warteg yang besar bisa kena (pajak). Tapi administrasinya harus bagus, jangan asal memungut. Kasihan yang kecil, penghasilan nggak sampai Rp 200 ribu, dipajakin.

Pintu terakhir di Gubernur Fauzi Bowo karena mengaku belum mendapat laporan?

Ini agak aneh, kenapa anak buah menyatakan siap diberlakukan tahun depan, tetapi kepalanya kok bisa belum mendapat laporan. Padahal ini sudah disampaikan ke publik. Kok bisa begitu? Kalau (kebijkan) tidak berpihak ke publik, bisa dibatalkan. Lebih lihatlah dampaknya dari kebijakan itu. (vit/fay)

29
Oct
10

28 Oktober 2010 : Marak Aksi Demo Kecam SBY

28 Oktober Marak Aksi Demo Kecam SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 28/10/2010 | 19:58 WIB 28 Oktober Marak Aksi Demo Kecam SBY

Jakarta – Ada yang unik dalam aksi demo memeringati 82 tahun Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2010, demonstrasi menyembelih kambing bernama SeBeYe. Bahkan berusaha menyantet Presiden SBY. Sejak pagi tadi, puluhan aktivis yang menamakan dirinya Pemuda Cinta Tanah Air (PECAT) sudah berkumpul di Tugu Proklamasi dengan rencana akan menyembelih kambing bernama SeBeYe.

Menurut Koordinator PECAT Yosef Rizal, tindakannya itu dipicu karena ketidakpuasannya pada pemerintahan SBY-Boediono. Yosef bahkan mengait-ngaitkan maraknya bencana yang terjadi akhir-akhir ini dengan kepemimpinan SBY.

“Berbagai bencana diyakini disebabkan karna ketidakseimbangan dunia makro dan mikrokosmos. Disharmoni tersebut karena perilaku pemimpin yang menentang. Maka bebagai bencana sosial dan alam yang menima bangsa Indonesia selama SBY berkuasa mengindikasikan bahwa SBY telah banyak menyimpang dan mengkhianati rakyat,” kata Yosef Rizal sat berorasi.

Awalnya kambing jantan yang punggungnya ditulisi dengan nama SeBeYe dibiarkan merumput di taman dekat gerbang Tugu Proklamasi. Tindakan mencolok itu kemudian direspon secara cepat oleh polisi yang berjaga di situ.

Polisi pun memeritahkan agar kambing itu dibawa masuk ke dalam taman Tugu Proklamasi. Namun massa PECAT tidak terima permintaan polisi itu. Akibatnya saat berorasi sempat terjadi dorong-dorongan antara massa dengan polisi.

Sebelum rencana penyembelihan itu terlaksana, akhirnya polisi segera mengamankan kambing itu. Polisi membawa paksa kambing dengan menggunakan mobil patroli.

Akhirnya, batal menyembelih kambing, para aktivis itu kemudian berorasi sambil membakar kemenyan. Menurut mereka ritual pembakaran kemenyan dan sesajen itu ditujukan untuk menyantet SBY. ” Para dukun sepakat menyantet dan menolak SBY,” jelas Adi Bunardi, aktivis PECAT yang lain.

Sambil berorasi, mereka juga pembakaran bendera partai Golkar dan Demokrat, serta memasang beberapa spanduk yang menyudutkan SBY. Hadir juga dalam aksi ini politisi Sri Bintang Pamungkas.

Menyembelih Kambing ‘SeBeYe’
Unjuk rasa memprotes kinerja pemerintah oleh massa yang menamakan dirinya Pemuda Cinta Tanah Air (Pecat) beralih ke sekitar Istana Merdeka, Kamis (28/10/2010). Kali ini mereka berencana momotong kambing putih yang mereka beri nama “SebeYe“.

Sebelumnya, saat berunjuk rasa di Taman Proklamator, kambing tersebut disita polisi saat hendak disembelih. “Sekarang kata polisi kambingnya ada di Istana. Kita akan ke sana dan langsung disembelih di Istana,” ujar koordinator Pecat, Yosep Rizal. Menurut Josep, ‘SeBeYe‘ rencananya akan dipotong dan diberikan ke rakyat miskin.

Sempat terjadi aksi tarik-menarik dan berujung pada adu mulut antara pihak kepolisian dengan Josep maupun anggota Pecat yang lainnya. Hingga kemudian, pihak keamanan berhasil mengamankan ‘SeBeYe‘ ke sebuah mobil yang diduga kuat milik polisi. “Ternyata bukan hanya aktivis yang ditangkap, tapi kambing pun ikut ditangkap,” ujar Adi Bunardi, Presidium Pecat.

Sekelompak massa yang menamai diri Pemuda Cinta Tahan Air tersebut menggelar upacara ruwatan dengan membakar kemenyan dan bunga tujuh rupa di depan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/10). Upacara ini dimaksudkan untuk menolak segala bencana yang terjadi di Indonesia selama ini. Yosep Rizal, koordinator aksi, mengatakan, ruwatan ini ditujukan untuk menolak bala atas kepemimpinan SBY.

“SBY adalah bala. Bencana dimana-mana di negeri ini disebabkan SBY. Oleh karenanya kita ruwat di sini. Sebagai bala, sudah sepantasnya SBY kita enyahkan,” ujar Yosep yang sebelumnya juga pernah berdemo dengan membawa kerbau bertuliskan ‘Si BuYa‘.

Awalnya, dalam aksi ruwatan ini mereka akan menyembelih kambing yang bertuliskan SBY. Namun, hal itu urung dilakukan karena kambing yang mereka bawa ditahan pihak Polsek Menteng. Sempat terjadi keributan sebelum aksi. Pasalnya, aksi ini tidak mendapat izin dari pihak kepolisian.

Protes Penembakan Mahasiswa
Ratusan mahasiswa menggelar aksi pemblokiran di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2010), bertepatan dengan HUT ke-82 Sumpah Pemuda. Mereka membentuk barisan, membakar ban bekas, dan membawa spanduk yang berisikan protes terhadap aksi penembakan mahasiswa oleh polisi. “Mengecam tindakan represif dan arogansi polisi tehadap mahasiswa,” demikian yang tertulis di spanduk mereka.

Selain itu, kelompok mahasiswa dari sejumlah universitas Jabodetabek itu membagikan sekuntum mawar putih kepada pengguna Jalan Diponegoro. “Mawar putih sebagai bentuk duka kami terhadap teman kami yang tertembak,” kata seorang pengunjuk rasa.

Akibat aksi pembakaran ban tersebut, arus lalu lintas Jalan Diponegoro terhambat. Sejumlah petugas kepolisian tampak mengatur arus lalu lintas dan mengamankan aksi tersebut. Asap pembakaran ban tampak menghitam dan menimbulkan bau yang menyesakkan pernapasan. “Kami pemuda-pemudi, Indonesia. Lengan bajumu singsingkan, untuk negara,” seru mereka.

Ketika ditanya mengapa mereka tidak menggelar aksi simpatik atas bencana alam yang terjadi di Mentawai dan Yogyakarta , juru bicara aksi, Alan, menjawab, “Nanti, kami belum terkonsentrasi itu. Kami masih fokus sama isu setahun SBY dan penembakan.”

Sementara itu kelompok aktivis pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Oposisi Nasional menilai SBY-Boediono telah gagal, sehingga dalam aksi 82 tahun Sumpah Pemuda menyerukan empat tuntutan, yakni (1) Usir Penjajahan Asing, (2) Turunkan Harga, (3) Tangkap dan Sita Harta Koruptor, (4) Tegakkan Demokrasi.

Aksi unjuk rasa di Jakarta dilakukan LSM Bendera, Repdem, Kelompok Mahasiswa UBK, Gerakan Mahasiswa Jakarta, Komunitas /Pemuda Indonesia , dan BEM seluruh Nusantara, turun ke jalan dan melakujkan demo di beberapa tempat strategis. Lokasi unjuk rasa, antara lain Gedung Wakil Rakyat DPR/MPR, Bundaran Hotel Indonesia, Tugu Proklamtor, dan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimulai Kamis (28/10/10) pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

“Dulu sumpah pemuda digerakan untuk melawan penjajah. Kini kami mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk bangkit melawan ketidakadilan, melawan pemerintah yang korup, melawan diskriminasi gab kaya miskin, melawan wakil rakyat yang menghabiskan dana untuk pelesir ke luar negeri, melawan janji-janji yang hanya lip service,” ungkap Robert, juru bicara dari Gerakan Mahasiswa Jakarta.

Bendera Golkar dan Demokrat Dibakar
Beberapa elemen masyarakat yang menamakan dirinya Pemuda Cinta Tanah Air (Pecat) membakar bendera Partai Demokrat dan Golkar, saat melakukan aksinya di Taman Proklamator, Jakarta (28/10/2010).

Adi Bunardi, Presidium Pecat dalam orasinya mengatakan bahwa pembakaran bendera ini sebagai wujud dari ketidakberpihakan partai politik itu kepada rakyat. “Partai-partai ini harus dibubarkan,” teriaknya yang diikuti dengan pembakaran bendera partai Golkar dan Demokrat. Dalam waktu sekejap, bendera kedua parpol tersebut ludes.

Sri Bintang pamungkas, yang turut hadir dalam aksi tersebut mengatakan mestinya ada sembilan bendera. “Mestinya ada sembilan partai di parlemen yang merampok uang rakyat,” ujar Sri Bintang dalam orasinya.

Menurutnya, sembilan Parpol tersebut sudah tidak lagi berpihak pada rakyat, sehingga perlu dibubarkan. Parpol-parpol sekarang, menurut Sri Bintang, adalah buatan Orde baru. “Bagian dari Orba yang sama sekali memalukan Republik,” tegasnya.

Puluhan peserta aksi, sekitar jam 13.30 langsung menuju Bundaran HI dan Istana Negara. Sebelumnya, sempat terjadi kisruh saat kambing yang diberi nama “SeBeYe” hendak dipotong di Taman Proklamator. Namun, beberapa pihak keamanan langsung mengamankan “SeBeYe” tersebut.

PRD Serukan Anti-Kolonialisme
Saatnya bagi para pemuda-pemudi Indonesia untuk bangkit dan bersatu menghadapi penjajahan baru, yaitu sebuah bentuk penjajahan yang menggunakan jubah baru bernama neoliberalisme. Pernyataan ini disampaikan oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) melalui siaran pers di Jakarta (28/10), bertepatan dengan peringatan 82 tahun Hari Sumpah Pemuda.

Pada 82 tahun silam, para pemuda-pemudi bersepakat untuk membebaskan dirinya dari percekcokan mengenai kesukuan dan keagamaan. Mereka menyudahi semua perbedaan dan menyatakan dirinya satu: “Satu Bangsa, Satu Tanah Air, Satu Bahasa”.

Menurut Ketua Umum PRD, gagasan-gagasan para pemuda saat sumpah pemuda telah menjadi dasar pembentukan “nation” Indonesia. “Para pemuda dan pemudi itu telah merumuskan soal gagasan mengenai Indonesia merdeka secepat-cepatnya,” kata Agus Jabo kepada Berdikari Online.

Akan tetapi, Agus Jabo menjelaskan, bahwa semangat sumpah pemuda sedang berhadapan dengan situasi bangsa yang makin terpuruk. “Indonesia sekarang ini sudah keluar dari track bangsa yang dicita-citakan oleh para pemuda 82 tahun silam,” tegasnya.

Tantangan Pemuda
“Para pemuda Indonesia, seperti juga massa rakyat yang lain, telah menjadi korban dari sistim neoliberalisme. Tidak ada lapangan pekerjaan, pendidikan mahal, dan krisis mentalitas,” tambah Gede Sandra, selaku Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD). Ia pun menyoroti menguatnya sentimen kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan sebagai sebuah tantangan baru pemuda-pemudi Indonesia sekarang.

Kejadian beberapa saat terakhir, seperti kasus tekanan terhadap jemaat HKBP dan penyerbuan Jemaah ahmadiyah, telah mengkonfirmasi adanya bahaya terhadap keutuhan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa.

Dan, lanjut Gede, telah tercipta kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat lebar, baik di kalangan rakyat maupun antar daerah. “Pemerintah masih gagal memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Pola pembangunan juga belum berjalan merata dan adil,” ujarnya.

PRD adalah salah satu partai yang lahir saat perjuangan melawan kediktatoran rejim orde baru, yang sebagian besar pendiri dan anggotanya adalah kaum muda. (*/inc/kcm)

30
Sep
10

Pertanahan : Rakyat hanya kuasai 13,41 persen atau 25,8 Ha

Cegah Revolusi Sosial, Pemerintah Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 28/09/2010 | 16:42 WIB Cegah Revolusi Sosial, Pemerintah Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

Jakarta – Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengatakan, untuk mencegah kemungkinan munculnya gerakan revolusi sosial ataupun berupa krisis yang hebat di masyarakat miskin, pemerintah agar segera melakukan upaya nyata dalam memartabatkan kehidupan rakyat, baik dengan menyediakan kepemilikan tanah maupun mengembalikan hak-hak rakyat terhadap tanah.

“Tingkat ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah saat ini semakin tinggi. Problem utama selain banyaknya kebijaksanaan pemerintah yang tidak pro rakyat, juga merosotnya akses rakyat untuk terlibat dalam proses produksi di sektor tanah,’ jelas Syahganda di Jakarta, Selasa (28/9), menyikapi setengah abad berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960.

Salah satu penyebabnya, katanya, karena sangat rendahnya rasio kepemilikan tanah oleh rakyat. “Ini membuat kehidupan rakyat kian parah secara ekonomi,” tegas mantan Dirketur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) ini.

Syahganda menyebutkan, di daerah perkotaan sebenarnya masih banyak tanah-tanah bisa diberdayakan, namun sebaliknya telah dikuasai para pengembang besar. Sementara di daerah pedesaan, utamanya di luar Jawa, puluhan bahkan ratusan juta hektar tanah saat ini dikuasai pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Perkebunan Negara, atau bahkan pemegang kontrak karya mineral.

Menurutnya, berdasarkan data struktur agaria, dari seluruh luas daratan tanah air sebesar 192,26 juta Ha, lahan yang dapat digunakan rakyat hanya seluas 25,8 juta Ha atau 13,41 persen. Itu pun di dalamnya sudah digunakan untuk macam-macam kegiatan produksi seperti pertanian, permukiman, perkantoran, atau industri.

Sedangkan sisanya seluas 87,06 persen dikelola Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan perkebunan swasta. Bahkan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto beberapa waktu lalu mengungkapkan, saat ini 56 persen aset nasional dikuasai sekitar 6,2 persen penduduk Indonesia. Dari data itu, sebanyak 62-87 persen dalam bentuk tanah.

“Petani gurem yang mempunyai tanah kurang dari 0,5 Ha berjumlah 56,5 persen. Jadi, timpang sekali. Di Jawa Tengah, rata-rata kepemilikan penduduk hanya 0,25 Ha,” ungkap Syahganda.

Rendahnya akses rakyat dalam kepemilikan tanah itu, lanjutnya, menjadi biang kemiskinan di tanah air, disamping banyaknya kebijakan pemerintah yang sangat berbau neo liberal. Pemerintah juga terjebak mengikuti agenda neokolonialisme di tingkat internasional, sehingga rakyat miskin yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap tanah sekadar dikirim menjadi TKI sektor informal/domestik (PRT), untuk menggambarkan bangsa Indonesia benar-benar mengalami kemiskinan akibat kehidupannya tidak berdaulat lagi dalam penguasaan tanah.

Sementara itu, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1999, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 47,97 juta jiwa, dan turun pada 2003 menjadi 35,68 juta jiwa. Dari jumlah 35,68 juta jiwa itu, 22,69 juta orang berada di pedesaan.

“Karena sebagian besar warga pedesaan bermata pencaharian petani, maka artinya sebagian besar rakyat miskin di negeri ini adalah petani,” ucap Syahganda, sembari menyebutkan pada 2001, 55 persen dari penduduk miskin di Indonesia adalah petani.

Revolusi Tinggal Tunggu Waktu
Syahganda mengingatkan, dengan menumpuknya penguasaan tanah oleh hanya 6 persen penduduk Indonesia, ditambah semakin putus asanya rakyat menghadapi beban kehidupan sehari-hari karena tiadanya kebijakan pemerintah yang pro rakyat, revolusi sosial hanya tinggal menunggu waktu.

“Revolusi bukan penyelesaian terbaik yang bisa memuaskan semua kelompok di masyarakat, tetapi tanpa adanya kebijakan yang populis, rakyat punya hak untuk menyelesaikan sendiri masalahnya, termasuk dengan jalan revolusi,” paparnya.

Karena itu Syahganda mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah nyata mengembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat sebagaimana amanat undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

“Pasal 7, 10 dan 17 UUPA No. 5 Tahun 1960 sudah jelas-jelas mengarahkan penguasaan dan penggunaan tanah secara adil. Tapi, realitas yang terjadi justru sebaliknya, negara lebih mengutamakan kepentingan segolongan elit dan swasta pemilik modal,” ujarnya.

Mengenai model pengembalian kepemilikan tanah kepada rakyat, Syahganda mengaku bisa saja kita meniru model yang dilakukan Presiden Hugo Chaves di Venezuela, dengan menyerahkan lahan-lahan terlantar untuk rakyat dan mengambilalih tanah-tanah produktif yang dikuasai segelintir elit yang status legalitas kepemilikannya diragukan.

Namun ia lebih setuju dengan model pengalihan kepemilikan secara bertahap, dimulai dengan merealisasikan janji pemerintah untuk membagikan 8 juta Ha tanah terlantar kepada rakyat.

Berikutnya, baru diupayakan penataan ulang agar rakyat memiliki akses penguasaan terhadap tanah di sekitarnya, termasuk mengambil kembali tanah-tanah yang dikuasai kepemilikannya oleh segelintir elit secara ilegal untuk dibagikan kepada rakyat. (ira)

Prabowo: Tanah dan Laut Hanya Untuk Rakyat!

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 29/09/2010 | 12:16 WIB Prabowo: Tanah dan Laut Hanya Untuk Rakyat!

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto, menegaskan kekayaan nasional Indonesia yang berpotensi besar membangun kesejahteraan rakyat bukan cuma di sektor tanah, namun juga di sepanjang 81.000 kilometer garis pantai laut yang ada di tanah air.

Demikian disampaikan Prabowo saat berpidato pada diskusi “Tanah untuk Rakyat” yang digelar Sabang-Merauke Circke (SMC) di Jakarta, Rabu (29/9).

Diskusi itu dalam rangka mengenang 50 tahun Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960. Selain Prabowo, tampil juga sebagai pembicara di antaranya Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, pakar permukiman ITB Jehansyah Siregar, dan aktivis/penggiat pertanahan SMC Arwin Lubis. Diskusi tersebut dibuka Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Menurut Prabowo, UUD 1945 serta peraturan perundangan lainnya secara terang mengamanatkan baik tanah dan laut hanya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dengan demikian, Indonesia memiliki pegangan dasar sekaligus payung hukum sangat lengkap guna merealisasikan keberadaan potensi tersebut, sebagai sumber utama pemenuhan hak maupun penggunaannya semata-mata bagi rakyat.

“Jadi, kalau kekayaan keduanya itu kini terbalik kemudian dinikmati oleh segelintir pihak tanpa memberi peluang menyejahterakan rakyat, hal itu sama artinya mengkhianati UUD 1945 sekaligus memberangus  berbagai peraturan yang kita buat lainnya, termasuk merusak harapan dan moral rakyat untuk dapat hidup lebih baik,” ujar Prabowo.

Dikatakan, dengan garis pantai sekitar 81.000 itu, semestinya tidak ada sama sekali nelayan yang hidup miskin, mengingat nilai kekayaan laut terutama ikannya yang luar biasa. Namun demikian, Prabowo menilai terjadi salah pengelolaan dalam mengurus kehidupan nelayan, pantai, serta kekayaan laut oleh pemerintah.

Sehingga, katanya, pantai ataupun laut yang terbentang mengagumkan itu, tidak bisa menghidupi kaum nelayan dan pada sisi lain hasil laut Indonesia justru banyak dikonsumsi oleh berbagai negara lain, di samping sering dicuri para nelayan negara tetangga.

Sementara dalam bidang pertanahan, Prabowo mengaku potensinya juga dikuasi oleh sedikit pihak yang tidak peduli memberi akses pada penciptaan kesejahteraan rakyat. “Rakyat hanya memiliki sedikit sekali tanah, terus kerap terusir dari tanahnya yang hanya sedikit itu, dan dibiarkan hidup menderita di tengah-tengah banyak tanah terlantar yang salah urus oleh pemerintah ataupun pengusaha pemegang konsesi pertanahan,” katanya. “Inilah ironisnya negeri kita yang kaya raya,” tegas Prabowo.

Ditambahkan, untuk menjamin agar rakyat tersejahterakan dalam waktu cepat, tidak ada pilihan kecuali menyediakan akses hak pengelolaan tanah terhadap rakyat secara bermartabat dan berkeadilan, di samping mengupayakan sepenuhnya agenda kesejahteraan rakyat nelayan melalui pemanfaatan laut yang benar dan pro rakyat,” ungkapnya. (ira)

20
Sep
10

PePoRa : Peringatan Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945

Senin, 20/09/2010 09:33 WIB
Foke Pimpin Peringatan Rapat Raksasa Ikada di Monas
Laurencius Simanjuntak – detikNews


(foto: laurencius simanjuntak/detikcom)

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) memperingati rapat raksasa Ikada 19 September 1945. Peringatan ini dihadiri pula sejumlah mantan pejuang yang merupakan saksi hidup rapat Ikada.

Peringatan ini digelar dengan upacara pagi di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, di bagian selatan, Senin (20/9/2010). Di tengah lapangan nampak sebuah panggung. Upacara dimulai sekitar pukul 08.00 WIB, dan dipimpin langsung oleh Foke.

Di kursi kehormatan, sejumlah mantan pejuang nampak hadir. Sebagian nampak menggunakan kursi roda, karena usia yang sudah lanjut. Sementara beberapa di antara mereka memakai tongkat.

Upacara diikuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta. Juga hadir Satpol PP dan perwakilan pelajar di Jakarta.

Dalam sambutannya, Foke meminta agar peringatan rapat Ikada dijadikan momentum untuk membangun kota Jakarta.

“Rapat raksasa Ikada adalah untuk meneguhkan sikap Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan sebulan sebelumnya bahwa Indonesia bukan negara boneka. Rapat ini hendaknya dijadikan momentum untuk membangun kota Jakarta,” jelas Foke.

(gun/asy)

Baca juga :

19
Sep
10

PePoRa : Pembakaran Al Quran di Springfield, Amerika Serikat

Bakar Alquran

Liputan 6

Liputan 6 – Jumat, 17 September
Pembakaran Alquran Ternyata Jadi Dilakukan

Liputan6.com, Springfiled: Pembakaran Alquran yang sebelumnya akan dilakukan oleh pendeta dari Florida Terry Jones, pada peringatan tragedi 11 September, urung dilaksanakan karena mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Namun ternyata oleh pendeta Bob Old dan Danny Allen. Mereka membakar Alquran di halaman belakang sebuah rumah di Springfileld, Amerika Serikat, Sabtu (11/9) silam.

Bob Old dan rekannya Danny Allen berdiri bersama di halaman belakang rumah tua. Mereka menyebut tindakan itu sebagai panggilan dari Tuhan. Mereka membakar dua salinan Quran dan satu teks Islam lainnya di depan segelintir orang, yang sebagian besar dari media.

Seperti dilansir Detroit News, ternyata pembakaran Alquran juga terjadi di Michigan. Sebuah Alquran dibakar di depan pusat ajaran Islam di kota tersebut.

Ryanne Nason, seorang cendekiawan Amerika Serikat, seperti dilansir sebuah koran lokal Mainecampus, Kamis (15/9), menyebut bahwa pembakaran yang dilakukan oleh sejumlah orang sangat menyedihkan dan memalukan. Di AS, negara yang dibentuk pada keyakinan kebebasan beragama, setiap orang diberikan hak untuk mempraktikkan agama yang mereka yakini, seperti Yudaisme, Islam, Kristen, atau tidak menganut agama sama sekali. Dengan membakar Alquran atau kitab suci agama lain, bayangan seluruh bangsa lain membuat AS adalah negara tanpa kelas dan tidak etis.

Sungguh ironis bahwa Terry Jones atau Bob Old merasa memiliki perlindungan berdasarkan amandemen pertama untuk membakar kitab suci agama lain yang ia tidak percaya. Padahal semua muslim di AS dilindungi oleh undang-undang konstitusional yang sama. Hal ini akan memeberikan cela pada reputasi Amerika.

Menurut Ryanne, orang beragama menggunakan moral yang kuat dan nilai-nilai, namun sekarang orang mendiskreditkan keyakinan mereka karena bersifat menghakimi dan intoleransi. Salah satu dari banyak alasan mengapa kita memiliki pasukan di Irak dan Afghanistan adalah untuk melawan penindasan dan penganiayaan agama terhadap penduduk negara di negara tersebut. Namun, saat ini ternyata warga negara Amerika sendiri yang melecehkan agama lain.

Di Chicago, Mohammed Kaiseruddin, Dewan Direksi Pusat Ajaran Islam memberikan gambaran terhadap pembakaran Alquran yang sangat berbeda dengan nilai-nilai yang dianutnya. Ia mengatakan kepada Huffington Post hari ini, “Kami merasa seperti kita sudah menjadi korban. Ketika kami memegang Alquran, kami memperlakukannya dengan sangat hormat. Kami tidak pernah menaruh salinan Alquran di lantai. Sejak kecil, kami selalu mengingatkan anak-anak untuk menghormati kitab suci ini. Kami juga mengajarkan kepada mereka ketika selesai membaca Alquran, mereka menutup dan menciumnya, lalu menyimpannya”. (Huffington Post/Mainecampus/Detroitnews/DES/IAN)

13
Sep
10

Kenegarawanan : Kepemimpinan, Kerakyatan, Kebangsaan

KENEGARAWANAN

Kenegarawanan dapat diartikan sebagai berjiwa darma bakti demi kepentingan Negara yang dapat dikenali berdasarkan kinerja kasat lahir dan bathin terkait unsur2 kepemimpinan, kerakyatan dan kebangsaan yang melekat pada diri yang bersangkutan.

Tolok ukur kepemimpinan salah satunya dapat diturunkan dari sifat2 kepemimpinan dari Mahapatih Gajah Mada dalam Negara Kertagama yang dikodefikasi oleh Mpu Tantular yakni : (1) YA WIJINA (bijaksana penuh hikmah dalam menghadapi berbagai macam kesukaran, sehingga akhirnya selalu berhasil menciptakan ketenteraman); (2) YA MATRIWIRA (pembela Negara yang berani tiada taranya, bela diri – bela bangsa – bela negara); (3) WICAKSARENG KARSA (bijaksana dalam segala tindakan, kebijaksanaannya senantiasa terpancar dalam setiap perhitungan dan tindakan, baik ketika menghadapi lawan maupun kawan, bangsawan ataupun rakyat jelata atau wong cilik); (4) NATANGWAN (memperoleh kepercayaan karena rasa tanggung jawabnya yang besar sekali dan selalu menjunjung tinggi kepercayaan yang dilimpahkan); (5) SATYA BHAKTY APRABHU (bersifat setia dengan hati yang tulus-ikhlas kepada Negara, setia dan bakti telah mendarah daging dalam hidupnya, sehingga segenap pikiran dan tenaganya dilimpahkan buat mewujudkan kebesaran Negara); (6) WAGNI WAK (pandai berpidato dan berdiplomasi mempertahankan atau meyakinkan sesuatu); (7) SARJAWOPASAMA (murah hati, berbudi pekerti baik, berhati emas, bermuka manis dan penyabar, sifat ini pada umumnya hanya ditemukan pada ahli2 politik serta diplomat ulung); (8) TAN HALANA (selalu tampak gembira walaupun didalam dirinya sedang gundah ataupun terluka); (9) DHIROTSAKA (terus menerus bekerja rajin dan sungguh2); (10) DWIYACITTA (mau mendengarkan pendapat orang lain dan mau bermusyawarah); (11) TAN SATRISNA (tidak mempunyai pamrih pribadi untuk menikmati kesenangan yang bersifat gairah dan birahi); (12) SIH SAMSTABHUANA (menyayangi seluruh dunia serta alam semesta); (13) GINONG PRADITIRA (selalu mengerjakan yang baik dan membuang yang buruk serta selalu mawas diri); (14) SUMANTRI (menjadi pegawai yang jujur, baik dan sempurna, serta berkelakuan santun); (15) ANARSAKEN MUSUH (bertindak memusnahkan lawan, tetapi senantiasa menjalankan politik kasih sayang, namun tak gentar menghadapi musuh yang mengganggu kedaulatan dan integritas Negara).

Adapun tolok ukur kerakyatan dapat dijabarkan dari sila ke-4 Pancasila yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam konteks ini, peristiwa anggota TNI menyampaikan pendapat di ruang publik seharusnya syah2 saja sebagai urun rembug anak buah kepada bapak buah dalam rangka keberhasilan menggapai sasaran taktis strategis non-kombatan, bukan sebagai kritik kepada komandan kombatan, mempertimbangkan bahwa sejarah TNI adalah anak kandung rakyat bercikal bakal Badan Keamanan Rakyat 23 Agustus 1945.

Sedangkan tolok ukur kebangsaan dapat dirujuk pada sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dalam konteks ini, peristiwa insiden berdarah 12 September 2010 di Bekasi, misalnya, perlu didalami lanjut akar permasalahan sosiologisnya, karena pemicunya belum tentu akibat ketidakrukunan antar umat beragama tapi boleh jadi akibat disharmoni kehidupan bemasyarakat antar unsur2 pembentuk setempat (faktor2 lokalitas).

Bagaimanapun, kepemimpinan, kerakyatan dan kebangsaan adalah dasar2 kenegarawanan bagi setiap warga yang berkehendak ataupun diamanatkan menjadi pimpinan/pejabat Negara termasuk yang bergeser dengan berdalih sebagai pekerja politik di parlemen.

Jakarta, 13 September 2010

Pandji R Hadinoto / Dewan Pakar PKPI / www.jakarta45.wordpress.com

Kolonel Adjie

Republika

Kolonel Adjie : Dipensiunkan ? Nggak Masalah

Republika – Rabu, 8 September
Kolonel Adjie: Dipensiunkan? Nggak Masalah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Kolonel Penerbang Adjie Suradji menyerahkan sepenuhnya kebijakan kontroversi tulisannya di sebuah harian nasional kepada TNI Angkatan Udara, termasuk sanksi pemecatan.Dihubungi di Jakarta, Selasa, ia mengatakan, “Saya serahkan kepada institusi Angkatan Udara. Mau dipensiunkan pun saya enggak masalah.”

Adjie dalam perbincangan sangat singkat, juga mengakui, dirinya tengah tersangkut masalah hukum dengan institusi tempatnya bernaung selama ini. Ia mengaku sudah mendapat teguran dari TNI Angkatan Udara. Namun, ia tidak mengurai lebih jauh soal teguran yang diterimanya.

Sebelumnya, tulisan Adjie di sebuah harian nasional bertajuk “Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan”, pada 6 September 2010 membuat institusi TNI berang.Tindakan perwira menengah itu dinilai melanggar kode etik karena melakukan kritik terbuka terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene adalah Panglima Tertinggi TNI.

Mabes TNI Angkatan Udara menegaskan, ide, pemikiran Kolonel Pnb Adjie Suradji tentang kritikan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan opini institusi melainkan pribadi yang bersangkutan.

Juru Bicara TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, menyatakan bahwa TNI Angkatan Udara memegang teguh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.”Khususnya Pasal 2 yang memuat tentang jati diri, dimana salah satu klausulnya menyatakan bahwa TNI dilarang berpolitik praktis,” katanya.

Malaysia Dikte

Antara

Antara
Anggota DPR: Malaysia Dikte Indonesia Soal Perbatasan

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi menilai Malaysia kini semakin mendikte Indonesia dalam penyelesaian koordinat perbatasan kedua negara dengan cara melakukan diplomasi yang memerlukan waktu yang lama.

“Penyelesaian titik koordinat batas wilayah RI-Malaysia melalui jalur diplomasi akan memakan waktu lama dan membutuhkan kemampuan diplomasi yang kuat,” kata salah satu anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) ini kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Sayangnya, menurut Fayakhun Andriadi, kekuatan diplomasi Indonesia tidak tergambar atau tercermin dengan baik saat pertemuan di Kota Kinabalu, Malaysia, 6 September lalu.

“Padahal, yang dinantikan oleh jutaan warga Indonesia yang sudah geram dengan `insiden Tanjung Berakit` (penangkapan tiga petugas KKP di perairan dekat Pulau Bintan, Provinsi Kepri), adalah, kejelasan soal pengakuan Malaysia atas wilayah arsipelago Indonesia berdasarkan Hukum Internasional atau UNCLOS,” katanya.

Mengacu kepada UNCLOS yang merupakan salah satu produk PBB, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia secara langsung mendapat pengakuan atas 12 mil laut dari batas landas kontinennya, serta 200 mil laut zona ekonomi ekslusif (ZEE).

Anehnya, Malaysia yang sebagian besar daratannya tersambung dengan benua Asia, mau menyatakan diri pula sebagai negara kepulauan secara sepihak, sehingga mengklaim batas-batas wilayah buatan sendiri.

Tidak Jelas

Fayakhun Andriadi mengatakan, hasil yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Martiy Natalegawa hanyalah lahirnya kesepakatan kedua pihak untuk sepakat menghindari peristiwa seperti insiden 13 Agustus 2010 tersebut.

Juga, lanjutnya, Marty Natalegawa dengan bangga mengungkapkan akan ada tiga pertemuan lagi selang empat bulan ke depan, tanpa target yang jelas soal penuntasan titik koordinat tapal batas kedua negara.

“Pertemuan bernama `joint commission for bilateral cooperation` (JCBC) RI-Malaysia di Kinabalu itu tidak mampu membuat tetangga yang melecehkan tiga petugas Kemeneritan Kelautan Perikanan (KKP) kita minta maaf.

Fayakhun Andriadi berpendapat, diplomasi kita semakin lemah di mata Malaysia.




Blog Stats

  • 2,300,130 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 128 other followers