Posts Tagged ‘Peopleship



19
Sep
10

PePoRa : Pembakaran Al Quran di Springfield, Amerika Serikat

Bakar Alquran

Liputan 6

Liputan 6 – Jumat, 17 September
Pembakaran Alquran Ternyata Jadi Dilakukan

Liputan6.com, Springfiled: Pembakaran Alquran yang sebelumnya akan dilakukan oleh pendeta dari Florida Terry Jones, pada peringatan tragedi 11 September, urung dilaksanakan karena mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Namun ternyata oleh pendeta Bob Old dan Danny Allen. Mereka membakar Alquran di halaman belakang sebuah rumah di Springfileld, Amerika Serikat, Sabtu (11/9) silam.

Bob Old dan rekannya Danny Allen berdiri bersama di halaman belakang rumah tua. Mereka menyebut tindakan itu sebagai panggilan dari Tuhan. Mereka membakar dua salinan Quran dan satu teks Islam lainnya di depan segelintir orang, yang sebagian besar dari media.

Seperti dilansir Detroit News, ternyata pembakaran Alquran juga terjadi di Michigan. Sebuah Alquran dibakar di depan pusat ajaran Islam di kota tersebut.

Ryanne Nason, seorang cendekiawan Amerika Serikat, seperti dilansir sebuah koran lokal Mainecampus, Kamis (15/9), menyebut bahwa pembakaran yang dilakukan oleh sejumlah orang sangat menyedihkan dan memalukan. Di AS, negara yang dibentuk pada keyakinan kebebasan beragama, setiap orang diberikan hak untuk mempraktikkan agama yang mereka yakini, seperti Yudaisme, Islam, Kristen, atau tidak menganut agama sama sekali. Dengan membakar Alquran atau kitab suci agama lain, bayangan seluruh bangsa lain membuat AS adalah negara tanpa kelas dan tidak etis.

Sungguh ironis bahwa Terry Jones atau Bob Old merasa memiliki perlindungan berdasarkan amandemen pertama untuk membakar kitab suci agama lain yang ia tidak percaya. Padahal semua muslim di AS dilindungi oleh undang-undang konstitusional yang sama. Hal ini akan memeberikan cela pada reputasi Amerika.

Menurut Ryanne, orang beragama menggunakan moral yang kuat dan nilai-nilai, namun sekarang orang mendiskreditkan keyakinan mereka karena bersifat menghakimi dan intoleransi. Salah satu dari banyak alasan mengapa kita memiliki pasukan di Irak dan Afghanistan adalah untuk melawan penindasan dan penganiayaan agama terhadap penduduk negara di negara tersebut. Namun, saat ini ternyata warga negara Amerika sendiri yang melecehkan agama lain.

Di Chicago, Mohammed Kaiseruddin, Dewan Direksi Pusat Ajaran Islam memberikan gambaran terhadap pembakaran Alquran yang sangat berbeda dengan nilai-nilai yang dianutnya. Ia mengatakan kepada Huffington Post hari ini, “Kami merasa seperti kita sudah menjadi korban. Ketika kami memegang Alquran, kami memperlakukannya dengan sangat hormat. Kami tidak pernah menaruh salinan Alquran di lantai. Sejak kecil, kami selalu mengingatkan anak-anak untuk menghormati kitab suci ini. Kami juga mengajarkan kepada mereka ketika selesai membaca Alquran, mereka menutup dan menciumnya, lalu menyimpannya”. (Huffington Post/Mainecampus/Detroitnews/DES/IAN)

13
Sep
10

Kenegarawanan : Kepemimpinan, Kerakyatan, Kebangsaan

KENEGARAWANAN

Kenegarawanan dapat diartikan sebagai berjiwa darma bakti demi kepentingan Negara yang dapat dikenali berdasarkan kinerja kasat lahir dan bathin terkait unsur2 kepemimpinan, kerakyatan dan kebangsaan yang melekat pada diri yang bersangkutan.

Tolok ukur kepemimpinan salah satunya dapat diturunkan dari sifat2 kepemimpinan dari Mahapatih Gajah Mada dalam Negara Kertagama yang dikodefikasi oleh Mpu Tantular yakni : (1) YA WIJINA (bijaksana penuh hikmah dalam menghadapi berbagai macam kesukaran, sehingga akhirnya selalu berhasil menciptakan ketenteraman); (2) YA MATRIWIRA (pembela Negara yang berani tiada taranya, bela diri – bela bangsa – bela negara); (3) WICAKSARENG KARSA (bijaksana dalam segala tindakan, kebijaksanaannya senantiasa terpancar dalam setiap perhitungan dan tindakan, baik ketika menghadapi lawan maupun kawan, bangsawan ataupun rakyat jelata atau wong cilik); (4) NATANGWAN (memperoleh kepercayaan karena rasa tanggung jawabnya yang besar sekali dan selalu menjunjung tinggi kepercayaan yang dilimpahkan); (5) SATYA BHAKTY APRABHU (bersifat setia dengan hati yang tulus-ikhlas kepada Negara, setia dan bakti telah mendarah daging dalam hidupnya, sehingga segenap pikiran dan tenaganya dilimpahkan buat mewujudkan kebesaran Negara); (6) WAGNI WAK (pandai berpidato dan berdiplomasi mempertahankan atau meyakinkan sesuatu); (7) SARJAWOPASAMA (murah hati, berbudi pekerti baik, berhati emas, bermuka manis dan penyabar, sifat ini pada umumnya hanya ditemukan pada ahli2 politik serta diplomat ulung); (8) TAN HALANA (selalu tampak gembira walaupun didalam dirinya sedang gundah ataupun terluka); (9) DHIROTSAKA (terus menerus bekerja rajin dan sungguh2); (10) DWIYACITTA (mau mendengarkan pendapat orang lain dan mau bermusyawarah); (11) TAN SATRISNA (tidak mempunyai pamrih pribadi untuk menikmati kesenangan yang bersifat gairah dan birahi); (12) SIH SAMSTABHUANA (menyayangi seluruh dunia serta alam semesta); (13) GINONG PRADITIRA (selalu mengerjakan yang baik dan membuang yang buruk serta selalu mawas diri); (14) SUMANTRI (menjadi pegawai yang jujur, baik dan sempurna, serta berkelakuan santun); (15) ANARSAKEN MUSUH (bertindak memusnahkan lawan, tetapi senantiasa menjalankan politik kasih sayang, namun tak gentar menghadapi musuh yang mengganggu kedaulatan dan integritas Negara).

Adapun tolok ukur kerakyatan dapat dijabarkan dari sila ke-4 Pancasila yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam konteks ini, peristiwa anggota TNI menyampaikan pendapat di ruang publik seharusnya syah2 saja sebagai urun rembug anak buah kepada bapak buah dalam rangka keberhasilan menggapai sasaran taktis strategis non-kombatan, bukan sebagai kritik kepada komandan kombatan, mempertimbangkan bahwa sejarah TNI adalah anak kandung rakyat bercikal bakal Badan Keamanan Rakyat 23 Agustus 1945.

Sedangkan tolok ukur kebangsaan dapat dirujuk pada sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dalam konteks ini, peristiwa insiden berdarah 12 September 2010 di Bekasi, misalnya, perlu didalami lanjut akar permasalahan sosiologisnya, karena pemicunya belum tentu akibat ketidakrukunan antar umat beragama tapi boleh jadi akibat disharmoni kehidupan bemasyarakat antar unsur2 pembentuk setempat (faktor2 lokalitas).

Bagaimanapun, kepemimpinan, kerakyatan dan kebangsaan adalah dasar2 kenegarawanan bagi setiap warga yang berkehendak ataupun diamanatkan menjadi pimpinan/pejabat Negara termasuk yang bergeser dengan berdalih sebagai pekerja politik di parlemen.

Jakarta, 13 September 2010

Pandji R Hadinoto / Dewan Pakar PKPI / www.jakarta45.wordpress.com

Kolonel Adjie

Republika

Kolonel Adjie : Dipensiunkan ? Nggak Masalah

Republika – Rabu, 8 September
Kolonel Adjie: Dipensiunkan? Nggak Masalah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Kolonel Penerbang Adjie Suradji menyerahkan sepenuhnya kebijakan kontroversi tulisannya di sebuah harian nasional kepada TNI Angkatan Udara, termasuk sanksi pemecatan.Dihubungi di Jakarta, Selasa, ia mengatakan, “Saya serahkan kepada institusi Angkatan Udara. Mau dipensiunkan pun saya enggak masalah.”

Adjie dalam perbincangan sangat singkat, juga mengakui, dirinya tengah tersangkut masalah hukum dengan institusi tempatnya bernaung selama ini. Ia mengaku sudah mendapat teguran dari TNI Angkatan Udara. Namun, ia tidak mengurai lebih jauh soal teguran yang diterimanya.

Sebelumnya, tulisan Adjie di sebuah harian nasional bertajuk “Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan”, pada 6 September 2010 membuat institusi TNI berang.Tindakan perwira menengah itu dinilai melanggar kode etik karena melakukan kritik terbuka terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene adalah Panglima Tertinggi TNI.

Mabes TNI Angkatan Udara menegaskan, ide, pemikiran Kolonel Pnb Adjie Suradji tentang kritikan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan opini institusi melainkan pribadi yang bersangkutan.

Juru Bicara TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, menyatakan bahwa TNI Angkatan Udara memegang teguh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.”Khususnya Pasal 2 yang memuat tentang jati diri, dimana salah satu klausulnya menyatakan bahwa TNI dilarang berpolitik praktis,” katanya.

Malaysia Dikte

Antara

Antara
Anggota DPR: Malaysia Dikte Indonesia Soal Perbatasan

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi menilai Malaysia kini semakin mendikte Indonesia dalam penyelesaian koordinat perbatasan kedua negara dengan cara melakukan diplomasi yang memerlukan waktu yang lama.

“Penyelesaian titik koordinat batas wilayah RI-Malaysia melalui jalur diplomasi akan memakan waktu lama dan membutuhkan kemampuan diplomasi yang kuat,” kata salah satu anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) ini kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Sayangnya, menurut Fayakhun Andriadi, kekuatan diplomasi Indonesia tidak tergambar atau tercermin dengan baik saat pertemuan di Kota Kinabalu, Malaysia, 6 September lalu.

“Padahal, yang dinantikan oleh jutaan warga Indonesia yang sudah geram dengan `insiden Tanjung Berakit` (penangkapan tiga petugas KKP di perairan dekat Pulau Bintan, Provinsi Kepri), adalah, kejelasan soal pengakuan Malaysia atas wilayah arsipelago Indonesia berdasarkan Hukum Internasional atau UNCLOS,” katanya.

Mengacu kepada UNCLOS yang merupakan salah satu produk PBB, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia secara langsung mendapat pengakuan atas 12 mil laut dari batas landas kontinennya, serta 200 mil laut zona ekonomi ekslusif (ZEE).

Anehnya, Malaysia yang sebagian besar daratannya tersambung dengan benua Asia, mau menyatakan diri pula sebagai negara kepulauan secara sepihak, sehingga mengklaim batas-batas wilayah buatan sendiri.

Tidak Jelas

Fayakhun Andriadi mengatakan, hasil yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Martiy Natalegawa hanyalah lahirnya kesepakatan kedua pihak untuk sepakat menghindari peristiwa seperti insiden 13 Agustus 2010 tersebut.

Juga, lanjutnya, Marty Natalegawa dengan bangga mengungkapkan akan ada tiga pertemuan lagi selang empat bulan ke depan, tanpa target yang jelas soal penuntasan titik koordinat tapal batas kedua negara.

“Pertemuan bernama `joint commission for bilateral cooperation` (JCBC) RI-Malaysia di Kinabalu itu tidak mampu membuat tetangga yang melecehkan tiga petugas Kemeneritan Kelautan Perikanan (KKP) kita minta maaf.

Fayakhun Andriadi berpendapat, diplomasi kita semakin lemah di mata Malaysia.

13
Jul
10

Politik : Ajaran Bung Karno Perjuangkan Rakyat Miskin, Kaum Marhaen, Proletar

Ajaran-ajaran Bung Karno untuk perjuangan

rakyat miskin, kaum marhaen dan  proletar

Sejak tanggal 8 Juli 2010 di berbagai suratkabar dan televisi di Indonesia diberitakan adanya aksi-aksi unjuk rasa yang diadakan berbagai kalangan masyarakat mengenai nasib rakyat miskin di Indonesia kita ini..

Semua orang yang betul-betul prihatin terhadap situasi bangsa dan negara kita dewasa ini pastilah akan menghargai aksi-aksi yang digelar di banyak kota di Indonesia, yang menuntut kepada semua fihak untuk memperhatikan keadaan puluhan juta rakyat miskin  – dan setengah miskin –yang berjumlah puluhan juta, bahkan mendekati 100 juta jiwa.

Kiranya, kita patut memberi salut setinggi-tingginya kepada semua kalangan dari berbagai golongan masyarakat, tidak peduli dari organisasi kemasyarakatan apapun, dan dari aliran politik yang manapun, atau agama apa pun, yang dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan tulus serta  jujur, sudah melakukan macam-macam kegiatan sosial atau perjuangan politik untuk membela kepentingan  rakyat miskin pada umumnya, termasuk golongan marhaen dan proletar.

Terutama kepada kalangan pemuda,  mahasiswa, penganggur, perempuan miskin, serta golongan rakyat miskin lainnya  yang  dengan susah-payah¸ dan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah serba sulit karena berbagai penderitaan, masih secara sukarela menyediakan tenaga, waktu, dan fikiran untuk bersama-sama berjuang demi kepentingan rakyat miskin umumnya, yang jumlahnya puluhan juta orang.

Mempersoalkan nasib rakyat miskin adalah perlu sekali

Kalau kita ingat bahwa kalangan luas elit bangsa sudah begitu rusak moralnya atau begitu bejat akhlaknya, dan secara beramai-ramai bergelimang dengan harta haram dari hasil korupsi dan  berbagai macam kejahatan dalam merampok atau menjarah harta negara dan rakyat lainnya maka aksi-aksi untuk membela rakyat miskin ini adalah kegiatan yang sungguh penting bagi bangsa secara keseluruhan.

Ketika kalangan atas (pemerintahan, DPR dan partai-partai politik) melakukan kongkalikong soal skandal besar bank Centuty yang menyangkut dana Rp 6, 7 triliun, atau ketika heboh soal pajak perusahaan Aburizal Bakri (Rp2, 4 triliun) tak tentu arahnya,  atau ketika kasus korupsi besar-besaran para petinggi POLRI masih terus diusut, atau ketika kasus-kasus hakim dan jaksa yang menyangkut ratusan milyar rupiah juga masih banyak yang belum terbongkar, maka mempersoalakan penderitaan orang miskin jang puluhan juta jumlahnya itu adalah satu hal yang perlu dan baik sekali.

Sebab, berdasarkan  angka-angka resmi pemerintah (BPS, menurut Kominfo-Newsroom) ) jumlah rakyat miskin dalam bulan Maret  2010 adalah sebesar 31,02 juta jiwa (13,33%). Walaupun ada banyak kalangan yang tidak mempercayai sepenuhya angka-angka BPS ini  (sebab ada yang mengatakan bahwa angka seluruh rakyat miskin yang sebenarnya  adalah mendekati 40 juta jiwa)  namun jumlah 31 juta jiwa orang miskin nyatanya  sudahlah besar sekali !

Menurut angka-angka resmi itu persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan pada Maret 2009 sekitar  63,38 persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan,

Berdasarkan pengalaman selama  berpuluh-puluh tahun sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang jumlah rakyat miskin masih tetap terus tinggi dari tahun ke tahun. Dan sekarang pun tidak bisa diharapkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia akan bisa berkurang dalammasa dekat. Bahkan sebaliknya !!! Dengan adanya berbagai krisis ekonomi atau keuangan di dunia, yang mengakibatkan memburuknya situasi ekonomi Indonesia juga, maka jumlah orang miskin di negeri kita masih akan tetap tinggi, kalau tidak makin meningkat!

Penduduk Indonesia sekarang sudah 238 juta jiwa

Untuk bisa membayangkan betapa besar persoalan  yang dihadapi negara dan bangsa kita baiklah kita ketahui  bahwa Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 238 juta jiwa. Ini berarti bahwa jumlah penduduk negara kita adalah nomor  ke-4 di dunia, sesudah China, India dan Amerika Serikat. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir jumlah anak bangsa bertambah sekitar 35 juta orang. Atau, saban tahun, pertambahan penduduk Indonesia setara dengan jumlah penduduk Singapura. Dalam tahun 2100 bukan tidak mungkin bahwa jumlah orang yang mendiami negeri ini mencapai 1 miliar.

Perlu kita catat bahwa  60% penduduk Indonesia  berada di Pulau Jawa yang luasnya hanya 10% dari total luas Indonesia. Komposisi tersebut tidak akan berubah jika dibandingkan dengan kondisi 40 tahun lalu, bahkan mungkin juga dalam beberapa puluh tahun lagi di masa datang.

Dari sudut pandang ini pulalah  kita perlu melihat pentingnya segala aksi, segala kegiatan atau segala macam perjuangan yang berkaitan dengan tujuan untuk membebaskan rakyat miskin kita yang sekarang berjumlah puluhan juta dari segala macam penderitaan berkepanjangan. Dan lebih penting lagi, kalau kita ingat bahwa masalah rakyat miskin ini akan  masih tetap menjadi persoalan besar bagi bangsa selama beberapa puluh tahun lagi di masa datang.

Rakyat miskin kita yang puluhan juta ini, terdiri dari macam-macam kalangan dan golongan dari berbagai suku, agama, faham politik atau aliran fikiran, yang tersebar di seluruh Indonesia dan terutama sekali di pulau Jawa. Umumnya, mereka itu  merupakan “kelas bawah”  yang menjadi korban segala macam penindasan, pemerasan, perampokan, penjarahan, dari kalangan atas bangsa sendiri, atau juga merupakan korban rejim militer Orde Baru, dan sekarang ini korban dari politik pro neo-liberalisme yang dijalankan oleh berbagai pemerintahan.

Kelas bawah tidak boleh ilusi terhadap kelas atasan

Kelas bawah yang terdiri dari rakyat miskin yang jumlahnya besar itu tidak bisa (dan juga tidak boleh !!!) mengharapkan adanya pembebasan dari segala macam penderitaan, hanya dari “kemauan baik”, atau “murah hati”, atau janji-janji yang muluk-muluk para pemimpîn atau tokoh-tokoh di pemerintahan, DPR, partai-partai politik, yang sudah puluhan tahun digembar-gemborkan terus-menerus dengan berbagai jalan dan cara. Sekarang sudah makin jelas dan banyak  terbukti, bahwa mereka itu sambil berkaok-kaok setinggi langit atas nama “kepentingan rakyat”, atau demi “kesejahteraan rakyat”, sedang mencuri harta rakyat dan negara secara besar-besaran.

Kerusakan moral, atau kebejatan akhlak di kalangan atas, baik di kalangan pemerintahan ataupun di kalangan masyarakat (temasuk di kalangan pemuka-pemuka agama) sudah sedemikian besarnya dan parahnya, sehingga banyak sekali orang dari berbagai kalangan dan golongan yang tidak punya harapan lagi bahwa masalah rakyat miskin dapat merek            a pecahkan dengan baik. Tidak sekarang ini, dan juga tidak di masa datang,  mungkin sampai puluhan tahun lagi !!! Harapan bahwa akan bisa ada perobahan besar-besaran dari atas atau perbaikan fundamenal oleh kalangan atas adalah hanyalah omong-kosong atau hanya ilusi yang harus dicampakkan jauh-jauh.

Perlulah kiranya ditegaskan lagi berulang-ulang bahwa perubahan yang benar-benar menguntungkan kepentingan rakyat tidak bisa diciptakan oleh kalangan atas (baik sipil maupun militer, termasuk swasta) yang memerintah atau menguasai kehidupan negara dan bangsa. Dan keadaan yang demikian itu jugalah yang kita saksikan dewasa ini, dengan apa yang terjadi di masa pemerintahan SBY.

Oleh karena itu,  sekarang makin jelas bahwa perubahan mendasar dan besar-besaran hanya bisa diharapkan dari kalangan bawah, atau bersama-sama kalangan bawah, atau oleh kalangan bawah, yang bersatu dengan dengan kekuatan-kekuatan lainnya yang sungguh-sungguh pro rakyat. Sebab, justru kalangan bawahlah yang paling berkepentingan dengan adanya perubahan-perubahan besar dan fundamental. Bukan kalangan atas, yang sebaliknya, malahan menghambat atau mencegah adanya perubahan-perubahan besar dan fundamenaL

Kelas bawah adalah sumber dan pendorong perubahan

Karena kalangan bawahlah yang paling  memerlukan adanya perubahan besar-besaran dan fundamental demi perbaikan hidup dan pembebasan dari penderitaan, maka mereka bisa merupakan pendorong utama dalam segala aksi atau kegiatan untuk perubahan ini. Dengan kalimat lain bisalah kiranya dikatakan bahwa kalangan bawah (yang sebagian terbesar terdiri dari rakyat miskin) bisa menjadi kekuatan pokok dari perjuangan. Berbagai penderitaan rakyat miskin adalah sumber kekuatan dan sumber inspirasi revolusioner untuk perubahan, baik untuk dewasa ini maupun di masa yang akan datang.

Oleh karena kondisi sosial ekonomis rakyat miskin pada umumnya sangatlah minim, dan banyak yang terpaksa hidup serba kekurangan dalam banyak hal (pendidikan, kesehatan, pangan dll) maka sungguh-sungguh merupakan hal yang patut kita hargai dan juga kita hormati, bahwa mereka masih mau melakukan kegiatan-kegiatan atau berjuang. Sebab, kalau dilihat dari pandangan yang jauh,  aksi-aksi atau kegiatan mereka itu tidaklah hanya untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk negara dan bangsa juga.

Aksi-aksi atau berbagai kegiatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat miskin yang diadakan di berbagai kota di Indonesia baru-baru ini, merupakan  cambuk kepada kita semua, untuk mengingatkan bahwa di tengah-tengah heboh karena banyaknya pejabat-pejabat yang menjadi penjahat, serta bergelimangnya kalangan atas dengan bermacam-macam harta haram, maka masih ada lebih dari 30 juta rakyat kita yang miskin dan hidup sengsara. Aksi-aksi atau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan rakyat miskin ini sebenarnya merupakan sumbangan besar bagi pendidikan politik yang penting dan berharga untuk kita semua. Ini menunjukkan, dan dengan jelas pula, bahwa politik berbagai pemerintahan kita selama ini lebih banyak menguntungkan kalangan atas   — yang umumnya sudah kaya  –  dan berbagai gologan reaksioner yang tidak mempedulikan nasib rakyat.

Perjuangan rakyat miskin perlu kita bantu sebesar-besarnya

Karena itu, adanya berbagai kalangan dari golongan pemuda, mahasiswa, perempuan, pekerja, penganggur, yang ikut menyatukan diri dalam perjuangan rakyat miskin adalah suatu hal yang amat penting bagi tumbuhnya kekuatan rakyat miskin sebagai bagian yang utama dari pendorong perubahan besar dan fundamental di negeri kita. Ikut sertanya berbagai golongan dalam perjuangan rakyat miskin kita patutlah disambut dengan gembira dan dibantu sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang menginginkan juga adanya perubahan-perubahan besar dan fundamental.

Kita semua perlu memberikan bantuan – dengan segala cara dan bentuk -  kepada mereka  (terutama yang dari kalangan muda, mahasiswa, atau perempuan) yang telah terjun berjuang bersama-sama dengan rakyat miskin. Sebab, kita bisa mengetahui bahwa kebanyakan dari mereka itu  sudah hidup dalam kekurangan juga. Karena itu, pengorbanan mereka sungguh besar sekali !  Dari sinilah kelihatan benar besarnya perbedaan  dengan  sikap kebanyakan kelas atas atau orang-orang reaksioner dan kaya, yang masih getol menumpuk kekayaan haram dari pemerasan terhadap rakyat banyak.

Mengingat itu semua, maka makin jelaslah bagi kita  sekarang ini, bahwa nasib rakyat miskin yang jumlahnya lebih dari 30 juta (dan sekitar 100 juta kalau dengan yang setengah miskin) tidak bisa diubah oleh pemerintahan- pemerintahan yang menjalankan berbagai politik type Orde Baru dan penerus-penerusnya sampai sekarang. Sebab, berbagai pemerintahan dengan sistem politik yang seperti  sekarang ini,  akan tetap terus menimbulkan persoalan-persoalan yang membikin sengsaranya rakyat dan hanya menguntungkan kelas penghisap yang reaksioner, yang kebanyakan bejat moralnya dan yang busuk akhlaknya, seperti yang bisa kita saksikan bersama dewasa ini.

Dengan tokoh-tokoh seperti yang sekarang menguasai kehidupan negara dan pemerintahan, — termasuk  DPR dan berbagai lembaga atau partai politik (yang tergabung dalam komplotan Setgab Koalisi)  — maka mustahillah akan adanya perubahan-perubahan besar  dan fundamental yang menguntungkan rakyat banyak. Karena, mereka akan menentang  — dengan segala jalan dan cara — adanya perubahan besar-besaran dan fundamental yang hanya akan merugikan  kepentingan mereka sendiri. Yang banyak mereka lakukan hanyalah rhetorika yang bagus-bagus dan muluk-muluk untuk menutupi segala macam kejahatan mereka terhadap kepentingan bangsa dan rakyat.

Partai-partai politik reaksioner “membeli” suara rakyat miskin

Sekarang makin jelas bagi kita semua, bahwa rakyat miskin dan setengah miskin di negeri kita, yang jumlahnya mendekati 100 juta jiwa itu merupakan salah satu di antara berbagai faktor penting  dalam perjuangan perebutan pengaruh dalam kehidupan politik di negeri kita. Oleh karena itu, berbagai partai politik telah, sedang dan akan terus  mengadakan  segala macam usaha untuk “membeli” suara rakyat (termasuk rakyat miskin)  dalam berbagai pemilu, dengan uang, sembako, pembagian hadiah yang macam-macam, serta janji-janji muluk-muluk yang sering disertai dengan berbagai sumpah dll.

Menurut pengalaman yang sudah-sudah, tidak sedikit dari rakyat miskin yang dapat “dibeli” oleh kekuatan-kekuatan reaksioner ini karena besarnya dana yang bisa mereka gunakan untuk “merebut hati” rakyat, terutama mereka yang  dalam keadaan serba kekurangan. Kita sudah sering mendengar bahwa kebanyakan partai-partai politik yang ikut pemilu harus mengeluarkan beaya yang besar sekali bahkan sampai triliunan rupiah. Kiranya, sudah jelas bahwa dana yang besar-besar itu tidak mungkin mereka peroleh hanya dari iuran anggota atau hanya merupakan sumbangan sukarela dari para simpatisan., melainkan terutama sekali dari segala macam sumber gelap dan  haram.

Tujuan perjuangan rakyat miskin, yang umumnya digerakkan dari bawah oleh dan bersama-sama berbagai aktivis dalam keadaan yang serba sulit, adalah sama sekali berlainan,  bahkan, sangat bertentangan dengan tujuan kebanyakan partai yang ikut pemilu 2009. Kalau partai-partai yang ikut pemilu 2009 itu berusaha dengan segala cara dan jalan (termasuk komplotan yang berbentuk  koalisi atau konfederasi) untuk mengkonsolidasi kekuasaan mereka, maka perjuangan rakyat miskin justru bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan besar dan fundamental dalam kekuasaan ini sehingga bisa menjadi kekuasaan politik yang benar-benar pro-rakyat.

Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno  pedoman penting untuk perjuangan

Untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam kekuasaan politik yang sudah berlangsung puluhan tahun sejak rejim militer Orde Baru tidak ada jalan lain, dan juga tidak ada  cara-cara lain,  kecuali mentrapkan inti ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno pada pokoknya menganjurkan atau mengajak seluruh bangsa untuk terus-menerus menggerakkan dan mengkobarkan revolusi, dan melawan segala macam pemerasan dan penindasan terhadap rakyat oleh segala kekuatan reaksioner dalam negeri maupun  luar negeri.

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia sampai sekarang, ajaran-ajaran Bung Karno adalah satu-satunya fikiran besar untuk dipakai sebagai pedoman perjuangan rakyat, yang sari patinya masih sangat relevan untuk digunakan  menanggulangi masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa dan negara dewasa ini. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah pedoman moral di bidang politik dan petunjuk atau pembimbing dalam perjuangan revolusioner

Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah gudang yang sangat kaya dengan berbagai pedoman besar bagi semua kekuatan yang berjuang untuk kepentingan rakyat miskin, bagi wong cilik, bagi kaum marhaen, bagi kaum proletar dan bagi rakyat banyak lainnnya. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah petunjuk bagi kita semua untuk menyelesaikan revolusi bangsa Indonesia yang belum selesai.

Paris,  11 Juli 2010

A.      Umar Said

* * *

09
Jun
10

PEPORA : Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini

JakartaPress, Sabtu, 29/05/2010 | 15:29 WIB

Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini

Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini *)
Oleh: M Hatta Taliwang (Koordinator Grup Diskusi Aktivis 77-78)


KAMI tak ada masalah pribadi dengan SBY ataupun dengan rezim-rezim sebelumnya, namun hasil kebijakan mereka yang banyak merugikan rakyat/negara menyebabkan kami dari Grup Diskusi Aktivis 77-78 sejak dulu bersikap kritis.

Beberapa data dan fakta dibawah ini menjadi pertimbangan,antara lain:
1.    Di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK Migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing.

2.    Hutang Luar Negeri Indonesia (Pemerintah dan Swasta) sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (Rp 2.500.000.000.000.000) diantaranya dibuat selama 5 tahun pemerintahan SBY sebesar Rp 300-an triliun. Bunga dan cicilan pokok Ro 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4 – 6 % per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri.Sebuah sumber menyebut negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari assets. Kekuatan ekonomi bangsa Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (debt trap) hingga tak ada jalan keluar! Kita akan terus hidup bergantung pada hutang.Sementara itu diduga ada mafia dlm “permainan hutang” ini yg mengambil keuntuangan dari “selisih bunga pinjaman hutang”.makin banyak pinjaman makin menguntungkan mafia ini.Lintah darat terus menghisap darah rakyat.

3.    Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara China tidak mengekspor batubara, Jepang terus menumpuk cadanganbatubaranya. Sekarang kita harus bertarung di pasar bebas dagang dengan China – Asean. Ibarat petinju kelas bulu diadu dengan petinju kelas berat dunia. Pasti Knock-out! Siapa yang melindungi rakyat dan tanah tumpah-darah kita ini?

4.    40 tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US$ 100, bahkan China cuma US$ 50. Kini Malaysia tumbuh 5 kali lipat lebih besar dari pendapatan Indonesia, Taiwan (16 kalilipat), Korea (20 kalilipat), China (1,5 kalilipat) dan telah jadi raksasa ekonomi, politik, dan militer di ASIA. Ke mana hasil sumber daya alam kita yang sudah dikuras selama hampir 40 tahun ini? Ya memperkaya negara Barat, Singapura,ASIA Timur dan tentu saja oknum2 KAPITALIS di INDONESIA.

5.    Ekonomi Indonesia hanya dikendalikan oleh 400-an keluarga yang menguasai ribuan perusahaan. Sejak Orde Baru mereka dapat monopoli kredit murah, perlindungan tarif, kuota, dan sebagainya. Semua itu karena mereka memberi upeti kepada penguasa. Sementara usaha kecil yang puluhan juta dianiya, digusur, dan dipinggirkan.

6.    Akibat dari BLBI 1997, di mana Boediono terlibat dan dipecat oleh Soeharto, maka banyak bank berantakan. Kemudian direkapitalisasi ratusan trilyun. Bunga rekapitalisasi setiap tahunnya ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui APBN sebesar puluhan trilyun untuk jangka 30 tahun ke depan. Yang menikmati BLBI di antaranya Syamsul Nursalim dkk, ongkang-ongkang kaki di Singapura(bahkan melalui Ayin tetap menjalin “persahabatan” dg PENGUASA Ind). Parahnya lagi, sekarang keadaan perbankan 66-70% sudah dikuasai oleh modal asing. Sebagian bank yang dikuasai asing itu menikmati bunga rekapitalisasi yang ditanggung oleh APBN tersebut. Kesimpulannya, negara Indonesia ini sudah berantakan dalam aspek-aspek mendasarnya (teritori, keuangan, hutang).

7.    Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari the World Bank, Undang-Undang Migas harus memuat ayat: Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya. Bayangkan, kita eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur dari luar. Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer, tutup karena kekurangan pasokan gas. Ini tikus mati di lumbung padi! Bahkan sekarang harga gas untuk rakyat mau dinaikkan lagi.

8.    Dengan total anggaran belanja 3.660 trilyun (tahun 2005 s/d 2009), selama 1825 hari kerja, rezim ini hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin dari 36,1 juta (16,6%) menjadi 32,5 juta (14,15%).Sumber lain malah menyebut terjadi penambahan jumlah orang miskin. Sementara pengangguran terbuka makin meningkat dari 7% menjadi lebih-kurang 8,5%. Padahal sebagian rakyatnya sudah rela jadi “kuli” di Arab Saudi,Malaysia,Korea,Hongkong,Singapura dan lain-lain…!!! Mau ke mana rakyat dan negeri ini dibawa…?

9.    Beberapa tahun terakhir ini kita impor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan pernah mengimpor sebanyak 2 juta ton beras. Pastinya ada yang salah dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menyangkut sektor pertanian. Pasti juga ada agen kapitalis yang bermain di balik penindasan yang terjadi terhadap para petani Indonesia ini.

10.    Untuk pemenangan PEMILU dan PILPRES(selain “PROYEK CENTURY”), demi bertahannya rezim ‘anak manis’ ini, maka majikan dari luar ( BANK DUNIA)memberi bantuan pinjaman sekitar 50 trilyun untuk mengambil hati orang desa, masyarakat miskin,dan pegawai negeri (PNPM, BLT, GAJI ke-13, JAMKEMAS, KUR, RASKIN, dll). Utang makin bertambah demi citra rezim di mata rakyat ‘bodoh’. Ditambah lagi dengan UTANG, untuk kesejahteraan pegawai DEPKEU atas nama REFORMASI BIROKRASI, sebesar hampir 15 trilyun, yang menghasilkan GAYUS MARKUS.Makin sempurna kejahatan rezim ini!

11.    Penerimaan negara dari mineral dan batubara (minerba) hanya 3 persen (21 trilyun pada tahun 2006). Padahal kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi sangat dahsyat dan mengerikan!. Devisa remittance dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) saja bisa mencapai 30 trilyun pada tahun sama. Jadi kemanakah larinya hasil emas, tembaga, nikel, perak, batubara, hasil hutan lainnya, dan seterusnya, yang ribuan trilyun itu?…

12.    Dari permainan ekspor-impor minyak mentah, pelaku perburuan rente migas ‘terpelihara’, dan setiap tahun negara dirugikan sampai 4 trilyun. Namun menguntungkan ‘oknum’ tertentu yg dikenal sebagai MR TWO DOLLARS.Inikah penyebab pansus BBM tdk berkutik ? Siapakah dia…?

13.    Disepakati kontrak penjualan gas (LNG) ke luar negeri dengan harga antara tiga hingga 4 dollar Amerika/mmbtu. Padahal saat kontrak disepakati harga pasar internasional US$ 9/mmbtu. Gas dipersembahkan buat siapa? Siapa yang bermain?

14.    Dugaan kekayaan negara yang hilang sia-sia: 1>. Dengan memakai asumsi Prof. Soemitro 30% bocor, maka kalau APBN 2007 sebesar 750 trilyun, maka bocornya lebih kurang 250 trilyun. 2>. Penyelundupan kayu/pencurian hasil laut, pasir, dan lain-lain 100 trilyun. 3>. Potensi pajak yang tidak masuk kas negara tahun 2002 (menurut Kwik Kian Gie) sekitar 240 trilyun kalau sekarang misalnya dua kali lipat, maka angkanya berkisar 500 trilyun. 4>. Subsidi ke bank yang sakit menurut Kwik 40 trilyun tahun 2002. Maka secara kasar potensi pendapatan negara yang hilang sia-sia totalnya 890 trilyun. Itulah salah satu sebab rakyat tetap miskin, segelintir orang mahakaya, dan negara tertentu kecipratan menjadi kaya.

15.    Dengan standar buatan Indonesia orang miskin di negeri ini tahun 2006 berjumlah 39 juta (pendapatan perhari 5.095,-) Tapi kalau memakai standar Bank Dunia/standar internasional US$ 2 per hari, maka orang miskin di Indonesia lebih kurang 144 juta orang (65%). Lalu apa yang kita banggakan dari pemimpin bangsa ini?

16.    Tahun 2005 BPK menemukan 900 rekening gelap senilai 22,4 trilyun milik 18 instansi pemerintah. Pada waktu itu ada 43 instansi yang belum diaudit. Jadi masih banyak uang negara yang gelap yang belum dimanfaatkan. Kenapa mesti menghutang untuk memberi rakyat raskin dan BLT? Kenapa jalan-jalan raya di tengah kota banyak yang bolong-bolong? Kenapa begitu banyak orang yang mengemis di pinggir-pinggir jalan?

17.    Dengan 63 hypermarket, 16 supermarkets di 22 kota (termasuk 29 hypermartket Alfa dan jaringannya di seluruh Indonesia), maka Carefour Indonesia (komisarisnya jenderal-jenderal) total menguasai bisnis ritel. Bagaimana nasib jutaan warung-warung kelontong milik rakyat kecil? Atas nama liberalisme pasar semua digusur?

18.    Sampai sekarang jumlah mall dengan konsep one stop shopping di JKT sekitar 80an dan akan bertambah tahun ini menjadi 90an .Smentara pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya tinggal 150an dlm keadaan”babak belur”.SIAPAKAH PEMILIK MALL ?? Smentara penghuni pasar tradisional mayoritas pribumi yg dengan memelas dan menjerit pendapatannya terus melorot.Siapa peduli mereka?Persaingan atas nama ideologi apa ini ?Atau penindasan rakyat macam apa ini?

19.    Sepuluh tahun kedepan Indonesia akan impor biji gandum lk 10 juta ton(butuh devisa lk 42,5 triliun rupiah).Sekarang masih 5 juta ton/tahun. Itu artinya akan jadi importir terbesar didunia.Kebijakan pertanian dan pangan yg tidak pro petani/rakyat, membuat kita tergantung pada impor gandum dari AS, Kanada dan Australia. Budaya makan mie,roti dll ikut andil(sukses marketing kapitalis juga).Padahal di Meksiko mampu memproduksi mie dari tepung jagung atau di China Selatan dari tepung beras. Indonesia sebenarnya mampu membuat yang seperti itu bahkan tepung sagu melimpahruah, kalau mau. Tapi bisnis impor gandum dan jual beli terigu sudah jadi “kerajaan tersendiri” yang dinikmati kapitalis. Tak peduli kesengsaraan petani Indonesia.

20.    Tahun 2003 BUMN Indosat dijual ke TEMASEK SINGAPURA dengan harga 5 triliun.Selama lk 5 tahun TEMASEK telah meraup keuntungan lk 5 triliun laba dari bisnis telekomunikasi tsb. Artinya secara kasar modal sudah kembali. Tahun 2008 TEMASEK menjual Indosat ke QATAR TELECOM senilai 16 triliun. Itu keuntungan mutlak hanya dalam 5 tahun dari perusahaan Singapura. Siapa yang pintar dan siapa yang “pura-pura bodoh”? Ini salah satu dosa rezim neolib yang tak akan dilupakan rakyat.

21.    Sampai saaat ini kebutuhan daging sapi nasional sekitar 400 ribu ton(1,8 ekor sapi).dari jumlah tsb baru bisa dipenuhi lk 65%. kekurangannya diimpor dari AS,AUSTRALIA,SELANDIA BARU, KANADA, IRLANDIA, BRAZIL. Pemerintah mencanangkan swasembada daging sapi thn 2014. tapi yang terjadi sejak tahun lalu adalah serbuan daging sapi impor, sapi siap potong impor, daging sapi beku impor yang menghantam usaha peternakan rakyat. Tak tergambar bagaimana program utk merealisasikan swasembada daging tsb secara gamblang(sejak zaman Soeharto ada TAPOS tapi tetap swasembada daging tak terwujud).Tak beda dengan impor kedele, jagung, kacang tanah, gula dll berujung pada tdk diberdayakannya secara optimal kemampuan petani/peternak utk mengisi pasar dalam negeri guna menghadapi kebiasaan impor yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha /kapitalis. Rezim ini berpihak ke siapa?

22.    Tahun 2008 adalah tahun monumental bagi industri otomotif di Indonesia. Tercatat penjualan 607.151 unit mobil dan lk 6.000.000 unit sepeda motor.Tentu saja AGEN TUNGGAL PEMEGANG MERK(ATPM)berpesta, apalagi PRINCIPALnya. Apakah Pemerintah dan Rakyat Indonesia mendapat manfaat dari pesta tsb ? Ya tentu. Tapi tidak sebanyak yang diraih bila Indonesia punya merk mobil nasional sendiri lewat pembelian lisensi seperti yang ditempuh Malaysia, India, China, Iran dan Korsel. Sudah puluhan tahun gagasan punya merk mobil nasional tapi kandas. Tommy, Bakri dan Texmaco sdh mencoba tapi kandas. Apakah karena kekuatan kapitalisme pada industri otomotif Indonesia sedemikian mencengkeram sehingga kita tak berdaya atau political will yang lemah? Kenapa Malaysia bisa dengan PROTON-nya?

Itulah beberapa butir yang membuat kita termotivasi untuk mengadakan perlawanan terhadap rezim penghisap, penindas, dan penjajah gaya baru dan antek-anteknya di Indonesia kita yang tercinta ini. (*)

*) Diolah dari berbagai sumber dan tulisan Rizal Ramli, Salamuddin Daeng, Tjatur Sapto Edi, Fuad Bawazier, Kwik Kian Gie.


Komentar

RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Senin, 07/06/2010 | 22:39 WIB, oleh Mahapatih Gajahmada
Kapitalisme dan liberalisme yang kemudian berkembang menjadi Neolib akan sangat sulit dihancurkan, kecuali kita menghancurkan Pilar-Pilar Neoliberalisme itu sendiri, yaitu RIBA, UANG KERTAS, BANK, INFLASI dan PAJAK !!!!!! SATU -SATUNYA JALAN ADALAH KEMBALI KE AL QUR’AN dan SUNNAH RASUL, kembali ke mu’malah yang jujur dan adil, kembali KEPADA PENERAPAN PENGGUNAAN UANG EMAS DINAR dan PERAK DIRHAM…. karena didalamnya ada kejujuran dan keadilan….. jIKA MASYARAKAT KEMBALI KE EKONOMI ISLAM YANG MENGGUNAKAN DINAR EMAS DAN DIRHAM PERAK, maka masyarakat akan makmur, KARENA kekayaan rakyat tidak mungkin dicuri dan dirampas oleh negara melalui instrumen pajak, inflasi, nilai tukar valuta asing dan bunga bank…..
AYO DUKUNG GERAKAN AMIRAT INDONESIA : http://wakalanusantara.com/

RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Minggu, 30/05/2010 | 08:38 WIB, oleh KONDOLINO
KITA DICIPTAKAN TUHAN DI WILAYAH BAGIAN TIMUR,TAPI POLITIK,EKONOMI,GAYA HIDUP,PERGAULAN,TUNTUNAN HIDUP SEMUANYA KIBLATNYA BARAT,MAKA RASAKANLAH HUKUMAN TUHAN INI,YAITU DIBERI TUHAN WILAYAH SEJAHTERA,TAPI TERHINA !!!! RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Minggu, 30/05/2010 | 08:26 WIB, oleh sasamiko
apakah Rezim2 yg lalu lebih baik?? dan rezim yg akan datang akan mampu memuliakan negeri ini???

03
Jun
10

PEPORA : Hari Lingkungan Sedunia 2010 [5 Juni 2010]

Suara Pembaruan

2010-06-03Menyongsong Hari Lingkungan Sedunia 2010

Oleh : Atmonobudi Soebagio

Hari Lingkungan Sedunia 2010, atau lebih dikenal dengan WED 2010, akan diperingati tanggal 5 Juni 2010. Penetapan hari lingkungan hidup sedunia ini tidak terlepas dari peranan United Nations Environment Programmed (UNEP) yang menjadi pembawa suara masalah lingkungan di PBB. Dipilih tanggal 5 Juni adalah untuk mengenang Conference on the Human Environment yang pertama, pada tanggal 5-16 Juni 1973.
UNEP telah menetapkan negara Rwanda sebagai tuan rumah penyelenggara WED 2010. Rwanda dipilih sebagai tuan rumah oleh UNEP sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, Rwanda dipilih sebagai respon dunia atas komitmen negara tersebut terhadap lingkungan dan yang berhubungan dengan keberlanjutan. Kedua, perayaan tahun ini dikaitkan dengan perayaan tahunan Kwita Izina di Rwanda, yang berarti memberikan nama bagi bayi-bayi gorilla yang lahir. Ini adalah sebuah tradisi unik dalam upaya menggugah rakyat Rwanda agar peduli terhadap gorilla gunung yang terancam punah, dan berlangsung setiap tahun sejak tahun 2005. Dengan demikian, Rwanda akan menjadi negara tuan rumah dari World Environment Day 2010 yang bertema: “Many Species, One Planet, One Future”.
Bagi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan spesies fauna dan floranya yang unik, memiliki alasan yang sama kuatnya untuk memperingati hari lingkungan sedunia 2010 tersebut. Negara kita memiliki beberapa jenis hewan yang terancam punah oleh rendahnya kesadaran pimpinan daerah dan masyarakat di mana habitat hewan itu berada. Kita memiliki komodo — yang mendapat julukan the giant lizard serta pernah difilmkan dengan judul the living dragon — yang kini terancam punah karena rusaknya habitat mereka.
Alangkah membanggakannya apabila hari lingkungan sedunia tahun ini juga merupakan hari pencanangan kembali tekad dan komitmen para pimpinan, baik di pusat maupun di daerah, serta seluruh rakyat untuk mengakhiri semua ketidakpeduliannya selama ini dan kembali menjadi bangsa yang sangat peduli terhadap lingkungan.

Pemanasan global
Penemuan mesin uap oleh Thomas Savery tahun 1698 merupakan dimulainya revolusi industri yang dianggap sebagai pemicu terjadinya pemanasan global. Konsentrasi gas CO2 ketika itu masih berkisar 290 parts per million (ppm) dan belakangan ini telah mencapai 350 ppm. Konsentrasi tersebut akan semakin tinggi lagi apabila laju emisi gas CO2 tidak ditekan serta mempertahankan gaya hidup yang boros energi.
Mengembalikan tekad untuk menurunkan konsentrasi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kita juga harus memahami betul tentang akibat dari tidak dilaksanakannya tekad tersebut, serta akibat dari tekad yang dilaksanakan dengan setengah hati. Kita juga harus tahu tentang hal-hal lain apa saja yang harus dilakukan. Pemerintah telah meratifikasi Protokol Kyoto, berarti telah menyatakan tekad untuk secara bersama menekan emisi gas karbon dioksida (CO2) dan gas-gas rumah kaca (GRK) lainnya agar tidak melonjak konsentrasinya di atmosfir. Salah satu (GRK) yang bersifat alami adalah gas metana (CH4). Gas ini mempunyai daya serap energi panas 23 kali lebih besar dari gas CO2. Gas metana terbentuk sebagai produk dari proses pembusukan sampah organik. Jadi, akan sia-sia pencanangan gerakan menanam sejuta pohon, maupun semboyan satu orang satu pohon yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah, apabila kita membiarkan sampah organik tersebut berserakan di tempat terbuka hingga membusuk.
Kelestarian alam tidak mungkin terjaga secara berkelanjutan ketika sebuah generasi umat manusia mengeksploitasi sumber daya alam dan mineralnya secara besar-besaran sehingga merusak lingkungan. Kelestarian flora dan fauna tidak mungkin terjaga ketika hutan alami yang menjadi habitat dari ribuan spesies flora dan fauna berubah menjadi jutaan hektar tanaman monokultur demi keuntungan segelintir orang saja. Ini berarti bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh sebuah generasi tidak boleh menjadi masalah bagi generasi mendatang dalam melaksanakan pembangunan mereka. World Commission on Environment and Development (WCED), dalam laporannya yang dikenal dengan Brundtland Report, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan yaitu:
“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future to meet their own needs”.
Penulis merasa terganggu dengan kata without compromising yang tertulis dalam definisi tersebut. Penulis menduga bahwa lahirnya definisi tersebut tidak lepas dari dominasi pemikiran para pakar anggota komisi yang berasal dari negara-negara maju. Definisi ini kurang pas jika dijadikan referensi oleh negara-negara berkembang yang masih bergulat dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan pendidikan rakyatnya, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Jika definisi tersebut diaplikasikan dalam konteks memenuhi kebutuhan energi sebuah negara, maka kebijakan pemerintah dalam mengeksplorasi minyak bumi dan batubara sebanyak-banyaknya tidak dapat disalahkan. Definisi tersebut seakan-akan mengisyaratkan bahwa biarlah generasi mendatang menggunakan caranya sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Oleh karenanya, definisi pembangunan berkelanjutan harus dipahami tanpa mengabaikan etika dan budaya bangsa, khususnya demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan.

Program “Three in One”
Tantangan di hadapan kita saat ini adalah mengembalikan konsentrasi GRK sekurang-kurangnya 5% dari konsentrasi tahun 1990 dan tercapai sebelum tahun 2012. Caranya adalah dengan menahan kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfir serta memperbaiki lingkungan yang rusak akibat salah kebijakan. Namun, kita juga dihadapkan pada penyediaan energi secara jangka panjang dan berkelanjutan. Ini berarti penggunaan batubara dan minyak bumi harus diakhiri karena terbukti sebagai penyebab utama emisi karbon dan pemanasan global. Energi yang paling ideal adalah energi listrik karena di samping bersih, juga dapat dikonversikan dari dan ke bentuk energi lainnya. Jadi, ada 3 program yang perlu dilaksanakan secara simultan yaitu: (a) melakukan kebijakan yang bermuara pada pengurangan emisi karbon, (b) mengakhiri penggunaan batubara dan minyak bumi, dan beralih ke energi alternatif yang murah dan terbarukan, serta (c) menempatkan energi listrik sebagai energi utama penggerak roda ekonomi menuju masyarakat yang sejahtera.
Pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan akan lebih menguntungkan daripada pembangkit listrik konvensional, apabila biaya eksternal dimasukkan ke dalam perhitungan biaya operasional pembangkit listrik. Biaya eksternal tersebut antara lain adalah: (a) biaya pengoperasian instalasi penangkap gas karbon dan penyimpanannya; (b) pengenaan pajak emisi karbon pada industri, kendaraan bermotor, dan pembangkitan listrik penyebab emisi karbon; serta (c) biaya pengawasan dan pemeliharaan reaktor PLTN pasca operasi yang sangat mahal dan berlangsung puluhan tahun. Penerapan pajak emisi karbon akan mendorong sektor industri dan pembangkitan listrik beralih ke pemanfaatan energi terbarukan. Sudah barang tentu program three in one ini harus berlandaskan pada perencanaan pembangunan yang terpadu, ramah lingkungan, dan berkelan- jutan.

Penulis adalah Guru Besar Energi Listrik dan Terbarukan FT UKI

03
Jun
10

PusKesMas : Resiko Malas Sikat Gigi, Tinggal di Desa, Bau Badan, Asma Burger

corbis

Hiiyy..Malas Sikat Gigi Berisiko Kena Serangan Jantung

ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Waspadalah bagi Anda yang malas menggosok gigi. Pasalnya, selain memperburuk penampilan gigi, individu yang malas menggosok gigi berisiko terkena serangan jantung. Demikian hasil studi yang memastikan keterkaitan kebiasaan menggosok gigi dengan penyakit jantung.

Hasil studi menyebutkan, rata-rata individu yang malas menggosok gigi berisiko 70 persen lebih terkena penyakit jantung. Peneliti juga mengungkap, kesehatan gigi dan gusi yang buruk memungkinkan 700 jenis bakteri masuk ke aliran darah, sehingga meningkatkan risiko serangan jantung tanpa memperhatikan bagaimana kondisi fisik seseorang.

Bakteri ini menurut analisa peneliti memasuki pembuluh darah dan segera merusak sistem kekebalan tubuh, membuat dinding arteri meradang dan menyempit.

Sebelumnya, peneliti dari University College London menganalisa data dari 11.000 partisipan dengan rata-rata usia 50 tahun. Partisipan ditanya  seberapa sering mereka mengunjungi pakar gigi dan seberapa sering pula mereka menggosok gigi. Hasilnya, lebih dari 62 persen partisipan mengunjungi dokter gigi setiap enam bulan sekali. Sementara 71 persen dari partisipan menggosok gigi dua kali sehari.

Pemimpin riset Professor Richard Watt hasil riset membenarkan adanya hubungan antara kesehatan gigi dan mulut dengan resiko penyakit jantung. Tak hanya itu, kesehatan gigi dan mulut juga berkaitan erat dengan gangguan pernafasan.

“Riset lanjut perlu dilakukan guna menggali lebih jauh hubungan antara kesehatan gigi dan mulut dengan resiko penyakit jantung,” tukasnya seperti dikutip dari dailymail, akhir pekan ini.

Secara terpisah, Professor Damien Walmsley, peneliti dari British Dental Association berpendapat terdapat sejumlah riset yang terkait dengan kesehatan mulut yang buruk dan berbagai kondisi kesehatan, seperti penyakit jantung, diabetes dan bahkan demensia, kesehatan mulut yang buruk.

“Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah temuan ini hanya kebetulan atau merupakan penyebab pasti,” tukasnya.

Ia menjelaskan, jika individu rutin menggosok gigi dua kali sehari dengan pasta gigi fluoride, kunjungi dokter gigi secara teratur dan membatasi camilan manis maka kesehatan  gigi dan gusi dapat terjaga.

Red: Ririn Sjafriani

Wah, Tinggal di Desa Bikin Panjang Umur

Senin, 31 Mei 2010, 14:26 WIB

panca/republika

Wah, Tinggal di Desa Bikin Panjang Umur

Pemandangan suasana pedesaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Apakah Anda ingin berumur panjang? Tinggallah di desa. Demikian hasil riset National Statistics di Inggris.

Faktor udara segar dan lebarnya ruang di desa menjadi alasan mengapa individu yang tinggal di pedesaan memiliki harapan hidup dua tahun lebih panjang ketimbang saat berdomisili di daerah perkotaan.

Hasil riset juga mengungkap, sekalipun daerah pedesaan yang ditinggali merupakan kawasan miskin dan jauh dari pusat kota, tingkat harapan hidup seseorang lebih baik ketimbang mendiami kawasan perkotaan. Temuan itu sekaligus membuktikan tingkat harapan hidup individu lebih tinggi ketimbang di kota.

Di Inggris, selama beberapa tahun belakangan, wilayah distrik Doresrt, yang berlokasi di Utara London merupakan kawasan favorit warga Inggris berusia lanjut. Pada tahun lalu, kawasan distrik lainnya, Wimbourne Minister merupakan kawasan pedesan yang menempati urusan teratas untuk tingkat harapan hidup warganya.

Secara umum, laki-laki di pedesaan mampu mencapai usia 78-79 tahun sedangkan laki-laki di kota hanya rata-rata pria hanya mencapai usia 76 tahun. Sedangkan, kaum perempuan mampu mencapai umur rata-rata 76 tahun. Perempuan yang mampu bertahan hidup hingga 81 tahun ketika memutuskan tinggal di pedesaan mampu mencapai umur 82-83 tahun.

“Ketersediaan udara yang bersih, lingkungan asri dan ruang yang luas untuk berolahraga secara signifikan meningkatkan harapan hidup individu,” catat peneliti, seperti dikutip dari dailymail, akhir pekan ini.

Peneliti menjelaskan daerah pedasaan yang minim pembangunan juga banyak terbantu dengan kehadiran orang-orang kota. Peneliti juga menyebut kekurangan di daerah pedesaan tidak berpengaruh terhadap angka harapan hidup pedesaan dan hal itu berbeda dengan kemiskinan di kota-kota.

Sementara itu, hasil survei terbaru yang digagas sekelompok asuransi pertanian, tujuh dari sepuluh desa, penduduknya bermigrasi ke kota atau luar negeri untuk bekerja kemudian kembali lagi ke daerah atau negara asal setelah mereka pensiun.

Hasil survei juga mencatat semakin banyak penduduk desa yang merupakan pensiunan dari kota atau pemilik rumah yang memutuskan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di desa.

Efeknya, tingkat kekayaan di daerah pedesaan kian meningkat. Selain itu, tingkat pengeluaran rumah tangga di pedesaan tahun lalu lebih tinggi di desa (£505.40 atau setara dengan 6.7 juta rupiah) ketimbang  di kota (£ 446.7 atau setara dengan 5.98 juta rupiah).

Mereka yang tinggal di pedesaan, umumnya menghabiskan waktu lebih banyak untuk berlibur, rekreasi, budaya, olahraga dan transportasi.

Red: Ririn Sjafriani
Rep: cr2

Bau Badan Bisa Picu Bunuh Diri?

Selasa, 01 Juni 2010, 16:53 WIB

corbis

Bau Badan Bisa Picu Bunuh Diri?

ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK–Jangan anggap remeh bau badan tak sedap, bahkan untuk diri Anda sendiri. Terutama untuk individu yang bermasalah dengan indera penciuman atau sindrom referensi (delusi) indera penciuman bakal menjadi persoalan serius.

Begitu serius, hingga akhirnya kalangan psikiatri di AS mempertimbangan apakah harus memiliki standar operasi berbeda dalam buku manual diagnostik dan statistik manual dari gangguan mental.

Peneliti dari Brown University, Rhode Island, Dr. Kathrine Philips mengatakan gangguan itu memang sangat rahasia dan tersembunyi, dan kebanyakan pasien cenderung malu pada diri mereka sendiri.  “Saya telah begitu terkejut dengan penderitaan yang dialami pasien saat mendengar pengalaman mereka,” tukasnya seperti dikutip dari reuters, Kamis (16/5).

Phillips menyebut dua pertiga dari pasien berniat bunuh diri. Kebanyakan dari mereka merupakan individu yang tidak pernah keluar dari rumah, mereka menyembunyikan diri, mandi dan membersihkan baju secara berulang. “Mereka malu untuk keluar, mereka khawatir dengan nafas, bau ketiak dan kelaminnya,” ungkap Phillips.

Celakanya, kata Phillips, tidak satupun masyarakat yang mengerti soal penyakit ini. Menurutnya, kebanyakan masyarakat hanya sekedar menebak penyakit itu tapi tidak mengetahuinya. Ia menduga, faktor isolasi dari pasien yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui hal itu.

Philips berasumsi, kelaian indera pendengaran atau delusi terbentuk ketika seseorang beranjak remaja. Kebanyakan dari pasien Philips telah mencoba berbagai terapi baik medis ataupun non medis. sayangnya tidak berhasil.

“Saya pikir, perlu ada riset lebih lanjut untuk mengetahui cara menyembuhkan kelainan ini,” harapnya.

Pada studi sebelumnya, medio tahun 1970, mencatat 5 persen individu yang mengalami kelainan ini melakukan aksi bunuh diri. Angka ini jauh melebihi jumlah individu yang bunuh diri akibat gangguan kejiwaan.

Red: Ririn Sjafriani
Rep: cr2
Sumber: reuters

Mengonsumsi Burger Terlalu Sering Berisiko Asma

Kamis, 03 Juni 2010, 12:58 WIB

.

Mengonsumsi Burger Terlalu Sering Berisiko Asma

ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS–Burger memang nikmat, apalagi dengan isi yang padat dan topping aneka saus yang kental. Namun, sebaiknya jangan terlalu sering. Selain berisiko menyumbat saluran arteri, sebuah penelitian membuktikan, burger dapat meningkatkan risiko asma dan sesak nafas terutama pada anak-anak.

Sebaliknya, dalam penelitian yang sama yang dipimpin Gabriele Nagel dari  Ulm University di Jerman, diet Mediterania — yang sarat buah, sayuran, dan ikan — meski berlemak, dapat membantu menghindari masalah pernapasan terkait asma. Hasil penelitiannya dipublikasi di British Medical Journal yang terbit hari ini.

Asma merupakan penyakit kronis yang paling umum pada anak-anak. Penyakit ini eringkali dipicu oleh debu dan alergi. Gejala meliputi nafas berat dan biasanya berbunyi, nyeri dada, dan saluran pernapasan mengerut. Di seluruh dunia, penyakit ini menimpa sekitar 300 juta orang dan membunuh sekitar 250 ribu setiap tahun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Untuk alasan yang masih kurang dipahami, asma telah mengalami peningkatan selama 25 tahun terakhir, khususnya di negara-negara kaya.

Untuk menilai sejauh mana diet dapat menjadi faktor bagi asma, peneliti dipimpin oleh Gabriele Nagel di Ulm University di Jerman meneliti data kesehatan pada 50. ribu anak usia delapan sampai 12 tahun, yang dikumpulkan antara 1995 dan 2005 dari 20 negara kaya dan miskin di seluruh dunia. Orang tua diminta untuk menggambarkan apa yang anak-anak mereka makan, dan apakah mereka pernah didiagnosa asma atau sesak nafas parah.

Hampir 30 ribu dari anak-anak diuji untuk melihat apakah makanan dan minuman punya peluang untuk mengembangkan alergi pada tubuhnya. Diet tampaknya tidak meningkatkan kepekaan terhadap alergen umum, tapi hal itu berkorelasi dengan prevalensi asma dan bengek.

Dan, ini dia, anak-anakyang makan tiga atau lebih hamburger seminggu bersama dengan minuman bersoda menghadapi risiko yang lebih tinggi secara signifikan. Tapi, kata Nagel, tak bisa menyebut burger sebagai penyebab tunggal dan langsung penyakit itu, karena faktor gaya hidup juga turut mendukung perkembangannya.  “Hal ini akan menjelaskan mengapa burger  di negara miskin tidak berhubungan dengan tingkat risiko yang sama,” ujarnya.

Red: Siwi Tri Puji.B
Sumber: TST

01
Jun
10

PEPORA : Dinamika Ekonomi Kerakyatan

2 Ormas Bentrok, Ketua Forkabi Tewas Dibacok

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/05/2010 | 04:16 WIB 2 Ormas Bentrok, Ketua Forkabi Tewas Dibacok

Jakarta – Bentrokan antara 2 organisasi massa (ormas) terjadi di wilayah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pria tewas akibat luka bacok, yaitu Ketua Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi). “Ya ada yang meninggal karena tawuran,” ujar petugas SPK Polsek Metro Cengkateng, Aiptu Agus, Senin (30/5/2010) pagi dini hari.

Agus menjelaskan saat ini bentrokan masih terjadi. Lapak-lapak di sekitar Jl Ring Road RT 03/02, kelurahan Ring Road ikut dibakar. Diduga yang terlibat bentrok adalah kelompok Forkabi dan kelompok Madura. “Yang ribut Forkabi sama Madura. Saat ini masih berlangsung,” terang dia.

Endit Tewas Dibacok di Leher
Korban tewas di Duri Kosambi, Cengkareng adalah Endit Mawardi, Ketua Forkabi. Endit sempat dibawa ke IGD RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. “Namanya Endit Mawardi kelahiran 1967,” kata salah seorang petugas keamanan Rumah Sakit Cengkareng Sadeli (44), Minggu (30/5/2010) malam.

Sadeli menjelaskan, korban mengalami luka di belakang leher memanjang dari atas ke bawah. “Lukanya lumayan panjang, sekitar 10 centimeter,” ujar Sadeli.

Saat ini jenazah Endit telah dibawa ke RSCM. Endio menjadi korban bentrokan
yang diduga antara Forkabi dan kelompok Madura di Duri Kosambi. Hingga saat ini kerusuhan masih terjadi di Duri Kosambi.

Puluhan Lapak di Duri Kosambi Dibakar
Suasana di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat masih mencekam. Puluhan lapak dibakar saat bentrok dua kelompok masyarakat terjadi.  “Sudah dikerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran,” ujar petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, David, Senin (31/5/2010) dini hari.

David menjelaskan walau belum jelas jumlah kerugian, namun diperkirakan cukup banyak lapak yang terbakar.  “Laporannya merah. Kebanyakan yang terbakar rumah, lapak-lapak,” jelasnya.

Duri Kosambi Jadi Lautan Api
Kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin dini hari, berubah menjadi lautan api. Puluhan lapak masih terbekar. Api hampir mengenai kabel sutet yang berada di tengah-tengah lokasi kebakaran. Api tampak semakin besar. Angin bertiup cukup kencang sehingga menambah kobaran api.

Selain puluhan lapak yang terbakar, dua buah mobil pickup dan dua truk juga digulingkan massa dan dibakar. Lima unit mobil pemadam kebakaran sudah berada di lokasi dan sedang bekerja keras memadamkan api. Kebakaran ini merupakan buntut bentrokan antara dua kelompok massa yang bertikai malam tadi.

100 Polisi Berjaga di Duri Kosambi
Sekitar 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang terdiri dari 100 personel polisi berjaga di kawasan kerusuhan Duri Kosambi. Mereka berjaga agar warga tidak mendekat ke lokasi kerusuhan. Nampak, polisi tersebut dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara seperti tameng dan helm.

Polisi pun menutup akses menuju lokasi kebakaran. Hanya mobil pemadam kebakaran dan mobil polisi yang diizinkan masuk. Ribuan warga sekitar tampak menyemut di lokasi kebakaran. Mereka ingin menyaksikan dari dekat kebakaran yang menghanguskan puluhan lapak di sana.

Warga Sibuk Selamatkan Barang
Api menghanguskan puluhan lapak di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Penduduk di sekitar lokasi pun sibuk menyelamatkan barang mereka. “Apinya besar, diamankan dulu yang penting-penting. Sebagian barang masih di dalam,” ujar seorang warga, M Rodi di lokasi kebakaran.

Selain Rodi, ratusan warga tampak melakukan hal yang sama. Jarak antara rumah mereka dengan lapak-lapak penjual kayu yang terbakar, hanya puluhan meter. Sementara api terus membesar.

Mereka tampak menumpuk barang-barang mereka di sekitar Jl Pondok Randu. warga pun sibuk memadamkan api dengan peralatan apa adanya. Setiap ada mobil pemadam kebakaran yang datang, mereka pun langsung mengarahkannya ke titik-titik pusat kebakaran.

Petugas Damkar Kesulitan Padamkan Api
Petugas pemadam kebakaran masih sulit memadamkan api di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahan-bahan rumah dari kayu yang mudah terbakar dan kesulitan mendapatkan air menjadi kendala petugas. “Tempatnya jauh dan sumber air juga sulit.” ujar Kepala Sesi Operasi Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, Endang Haerudin di lokasi kebakaran, Senin (31/5/2010) dini hari.

Selain itu, angin yang bertiup kencang juga membantu api menyebar sehingga sulit dipadamkan. “Apalagi bahan-bahan ini mudah terbakar,” terang dia.  Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Selain itu personel Brimob juga tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi.

Kapolda Tinjau Lokasi Kerusuhan
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono meninjau lokasi kerusuhan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun jenderal bintang dua ini enggan mengomentari soal bentrokan. “Ini lagi kerja,” ujarnya di lokasi kerusuhan, Senin (31/5/2010).

Wahyono tiba sekitar pukul 2.30 WIB dan berada 15 menit di lokasi. Dia tampak melakukan koordinasi dengan jajaran Polres Jakarta Barat. Namun tidak berkeliling lokasi. Selesai melakukan koordinasi, wahyono yang mengenakan jaket hitam ini langsung meninggalkan lokasi kerusuhan.

Bentrokan Dipicu Serempetan Mobil
Kerusuhan di Duri Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat dipicu persoalan sepele. Hanya karena senggolan kendaraan, ujungnya bentrokan terjadi antara dua kelompok massa. “Informasi awal itu serempetan mobil,” ujar Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Kamil Razak di lokasi kerusuhan, Senin (31/5/2010) dini hari.

Informasi yang dikumpulkan detikcom dari Polsek Cengkareng akibat serempetan tersebut, terjadi keributan antara dua kelompok masyarakat di Duri Kosambi. Seorang pria tewas akibat bentrok tersebut. “Sekarang kita fokus pada evakuasi dan pengamanan. 300 Personel dari Brimob, Polda dan Polres akan disiagakan di sini,” tambah Razak.

Polisi Periksa 3 Warga Terkait
Polisi memeriksa 3 orang terkait kerusuhan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun mereka baru diperiksa sebagai saksi. “Yang diperiksa 3 orang, masih sebagai saksi,” ujar Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Kamil Razak di lokasi kerusuhan, Senin (31/5/2010) pagi.

Razak menjelaskan ketiga orang itu berinisial AA, DS, dan NRA. Ketiganya merupakan warga Duri Kosambi, Cengkareng. “Mereka warga sini,” jelas Razak.

Selain itu, polisi juga menyita berbagai barang bukti antara lain baju korban dan sebuah linggis. (*/dtc/jpc)

01
Jun
10

PEPORA : Pancasila is Welcoming for President Obama

Presiden Dijadwalkan Pidato Peringati Kelahiran Pancasila

PANCASILA IS WELCOMING FOR PRESIDENT OBAMA

The visit of President Obama to Jakarta, Indonesia, next mid of June 2010, will be a road to world history considering that Obama was in Jakarta years ago when attending in an elementary school, and Pancasila itself, the five guidance principles of the way of human-being life, was born in Jakarta in June 1st, 1945 which then appealed by the Presiden Soekarno of the Republic of Indonesia in September 30th, 1960 at the United Nation as prime universal (charter) when giving speech To Build The World A New. Those are Believe in God, Nationalism, Humanity, Democracy and Social Justice.

Today, Pancasila is 65 years old and having great contributions especially to the nation and character building of the people of the Republic of Indonesia since the declaration of independence in 17 August 1945, and respected by some other nations in the world as well.

Next to go, there is greatly understanding that Pancasila will be the light star for the world wide human and nation developments, since substantively Pancasila has been rooted in the daily living of the people since Indonesia as the mother of civilization as stated by Prof Arysio dos Sandos of Brazil in his book Atlantis, the lost continent finally found [2005].

A number of prominent citizens of Pancasila Study Club (PSC) Jakarta in May 20th, 2010 then declare a so-called the Nationalist-Pancasila in order to achieve namely the Holy World 2015 at least for Indonesia itself. However it would be a great deal if all the people in the world will have the similar perspective considering that social justice is the precondition for world peace which then is required to gain the prosperity.

In this respect, the visit of President Obama is recommended to bring political wisdom i.e. Social Justice To Reduce Poverty and To Gain Prosperity.

That declaration above is further stating that the precondition to strengthen the existence of that Nationalist-Pancasila mentioned above especially for Indonesia, by implementing the 7 (seven) National Resiliences Strategy and the 9 (nine) Pilars of Political Civilization, which these genuine local wisdom will be an advantage also to all the people of the world to adopt if considering them specifically in good care for better quality of world life.

In reference with the utmost good faith, it is most suggested that the visit of President Obama is to generate this road to world history for achieving the world poverty free as the milestone of Holy World through a political initiative so-called social security world plan.

Jakarta, June 1st, 2010

Pandji R Hadinoto

Chairman, Alumni Association of IBLAM School of Law

Office : Jalan Kramat Raya No. 27, Jakarta Pusat 10450, Indonesia

eMail : pancasila45@yahoo.com / www.jakarta45.wordpress.com

Gara-gara ulah Israel, yang pasukannya menewaskan belasan aktivis kemanusiaan yang sedang berjuang menembus blokade ke Gaza, Presiden Barack Obama tampaknya akan batal lagi berkunjung ke Indonesia.

Tindakan brutal Israel jelas akan menimbulkan kecaman internasional, dan sangat mungkin demo-demo anti Israel di Indonesia (plus demo anti-pemerintah AS, yang dianggap selalu membela Israel dengan mengorbankan kepentingan rakyat Palestina). Rakyat Palestina di Gaza kini menderita karena diblokade total oleh Israel, yang menghambat masuknya barang-barang kebutuhan pokok.

Secara jujur harus dikatakan, Obama sebetulnya bukannya tidak berbuat apa-apa untuk perdamaian Israel-Palestina. Tekanannya pada PM Israel Netanyahu untuk membekukan permukiman Yahudi ilegal di daerah pendudukan, mengindikasikan Obama cukup serius.

Obama juga mencanangkan dunia dan Timur Tengah tanpa senjata nuklir, yang meskipun diarahkan ke Iran, pada akhirnya juga akan mengarah ke Israel, yang diyakini sudah memiliki sekitar 200 hululedak nuklir (Israel saat ini adalah satu-satunya negara Timur Tengah pemilik senjata nuklir).

Namun, Obama sedang sangat membutuhkan dukungan AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) dan lobby Yahudi di Amerika, ketika posisi Obama dan Partai Demokrat sedang terdesak menghadapi kubu Partai Republik. Jika gagal meraih dukungan, posisi kubu Demokrat akan runtuh dan banyak program Obama akan dimentahkan di Kongres.

Dukungan ini amat dibutuhkan terutama pada bulan-bulan menjelang November 2010. Pada November 2010, akan ada sejumlah pemilu untuk memilih para anggota Kongres di AS. Seluruh kursi di DPR AS dan 34 kursi Senat akan diperebutkan. Skenario terburuk adalah jika Partai Demokrat kehilangan suara mayoritas di Kongres. Sudah sangat beruntung, jika perolehan kursi Demokrat cuma merosot (tetapi masih menguasai mayoritas).

Pertanyaannya, beranikah Obama memberi kecaman keras, atau memberi sanksi pada Israel atas tindakan brutal pemerintah Netanyahu sekarang? Padahal, beberapa bulan mendatang Obama harus meminta dukungan lobby Yahudi untuk kubu Demokrat di dalam negeri AS. Dengan menyesal harus saya katakan: kemungkinan Obama mengambil tindakan tegas dan drastis terhadap Israel saat ini, tampaknya “sangat kecil.”

Terlepas dari soal Obama dengan urusan dalam negerinya, tindakan brutal Israel pastilah akan menimbulkan reaksi keras di Indonesia terhadap Israel (plus AS). Jika Obama berani datang ke Indonesia bulan Juni 2010 ini, sangat mungkin dia akan disambut dengan demo-demo yang mempermalukan posisi AS.

Jadi mimpi Obama untuk bersama keluarganya menikmati “nostalgia” makan bakso atau nasi goreng di Jakarta, tampaknya sulit diwujudkan. Pihak Security AS pastinya juga akan menyarankan, untuk “sekali lagi” (atau lebih tepat: “beberapa kali lagi”?) menunda atau membatalkan kunjunganya ke Indonesia.

Obama tidak takut pada “teroris,” karena para “teroris” itu sudah dihabisi oleh Densus 88 yang dana dan persenjataannya dipasok AS. Obama lebih takut pada demonstran anti-AS.

Jika Obama tidak jadi datang, Presiden SBY pastilah kecewa karena sekali lagi gagal mendatangkan Obama, yang kedatangannya bisa dimanfaatkan untuk pencanangan berbagai program “kerjasama strategis” RI-AS.

Tetapi juga ada rasa lega, karena SBY sebenarnya tidak berani mengambil risiko keamanan, atau mencegah kemungkinan Obama dipermalukan oleh warga RI, ketika sedang dalam kunjungan ke Indonesia.

Satrio Arismunandar
Executive ProducerNews Division, Trans TV, Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 – 14 A, Jakarta 12790
Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 3542,  Fax: 79184558, 79184627

http://satrioarismunandar6.blogspot.comhttp://satrioarismunandar.multiply.com

Verba volant scripta manent…(yang terucap akan lenyap, yang tertulis akan abadi…)

============================================================



Utang

Sri ke AS  Dikaitkan Utang Rp 7,5 Triliun
Minggu, 30 Mei 2010 | 17:03 WIB

KOMPAS
IMAGES/DHONI SETIAWAN
Sri Mulyani Indrawati

TERKAIT:

Kejaksaan Tak Akan ‘Sentuh’ Boed dan SMI
Sri Mulyani Tinggalkan Jakarta
Kejagung Toleransi Praktik Mafia Hukum
ICW: Usut Pembangunan Gedung DPR
ICW: KPK Terpaksa karena Tak Didukung

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia
Corruption Watch (ICW) meyakini, penunjukan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di Amerika Serikat karena Indonesia sebagai salah satu negara pengutang terbesar.

“Ternyata bukan karena murni prestasinya Jeng Sri, tapi karena prestasi negara kita yang mau berutang ke Bank Dunia,” kata Koordinator ICW, J Danang Widoyoko, dalam keterangan persnya soal “Tolak Utang Untuk Perubahan Iklim” di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (30/5/2010).

ICW bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan INFID merilis temuannya soal perjanjian penambahan utang sebesar 800 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,5 triliun yang disepakati pada 25 Mei 2010 untuk biaya menanggulangi dampak perubahan iklim.

Dia menjelaskan, utang Pemerintah Indonesia tersebut dilakukan terhadap Bank Dunia, Japan International Cooperation Agency, dan Agence Francaise de Development.

Untuk mendanai penanggulangan dampak perubahan iklim itu, sejak tahun 2008, pemerintah sudah berutang Rp 18 triliun.

Danang menilai, keberadaan Sri Mulyani di Bank Dunia tak ubahnya menjadi sapi perahan Bank Dunia. “Keberadaan Sri Mulyani untuk menghidupi kantor Bank Dunia di Indonesia. Bank Dunia di Indonesia bisa berjalan karena utang pemerintah kita ke mereka,” sebut Danang.

Tindakan itu pun dinilai oleh Walhi sebagai bentuk kesetiaan pemerintah kepada bankir-bankir di luar negeri. “Betapa besarnya
loyalitas kita kepada World Bank dibanding kepada masyarakatnya sendiri yang telah membayar pajak,” sindir Manager Kampanye Walhi, Teguh Surya.
(Samuel Febriyanto)

Hari Lahir Pancasila
Ada “ATM Pancasila” di DPR
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Senin, 31 Mei 2010 | 11:53 WIB

Inggried Dwi W

Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni besok, digelar “ATM Pancasila”, Senin (31/5/2010), di Gedung DPR, Jakarta. Siapa saja diminta masukannya terkait implementasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2010, DPR menggelar sejumlah kegiatan, Senin (31/5/2010). Salah satunya adalah membuat beberapa “ATM Pancasila” yang masing-masing dijaga dua wanita ayu. Apa itu ATM Pancasila?

Ternyata ATM itu bukan berkaitan dengan urusan uang. Di setiap konter ATM Pancasila ada dua wanita dengan setelan jas dan rok hitam yang siap memandu. Di tempat itu siapa saja diminta mengisi form untuk memberikan masukan implementasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Misalnya, saya pernah diperlakukan enggak adil. Ya begitulah intinya, sila-sila Pancasila itu gimana mengamalkannya,” jelas seorang penjaga, Indah.

Di setiap konter terdapat lima boks yang masing-masing bertuliskan bunyi sila pertama sampai kelima dari Pancasila. Seusai memberi masukan, akan mendapatkan kotak kecil bergambar Burung Garuda yang berisi beberapa buah permen yang dibungkusnya ada tulisan “Pancasila”.

Untuk apa masukan-masukan tersebut? “Ah, saya juga enggak tahu. Pokoknya untuk peringatan Hari Pancasila besok,” kata Indah.

Terlihat juga beberapa artis seperti Pangki Suwito dan istrinya, Yati Octavia, yang turut memberikan masukan. MPR dan DPR akan menggelar peringatan Hari Lahir Pancasila besok dengan mengingat pidato-pidato Presiden RI pertama, Soekarno. Rencananya, acara yang digelar pukul 10.00 besok akan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Menyambut Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni.

PANCASILA

(Harsutejo)

Pancasila merupakan sebuah dokumen politik, suatu kontrak sosial yang mengandung persetujuan atau kompromi antar sesama warganegara Indonesia tentang asas-asas negara. Pancasila dapat disejajarkan dengan Magna Carta di Inggris, Bill of Rights di AS, Droit de l’home di Prancis. Demikian Onghokham (Desember 2001). Republik Indonesia yang baru lahir telah berhasil merumuskan UUD 1945 dengan dasar-dasar negara berupa Pancasila yang mengakomodasi segala macam perbedaan dan keberagaman di antara seluruh rakyat Indonesia dalam motto Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua yang telah tercantum dalam Sumpah Pemuda 1928: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia!

Perbedaan-perbedaan tersebut berupa suku-suku dan ras, kepercayaan dan agama, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, cara berpikir, keyakinan dan pandangan politik, ideologi, latar belakang sejarah dsb, semua mendapatkan tempat secara layak di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Pancasila merupakan dasar bernegara dan berbangsa, suatu persetujuan bersama untuk hidup bersama dalam aneka perbedaan. Pendeknya menurut penggagasnya, Bung Karno, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Betapa bijaknya para founding fathers kita yang telah berhasil merumuskan landasan dan persetujuan bersama dalam kedaaan aneka perbedaan dan telah dapat menghimpun kesatuan dalam menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Mereka telah berhasil gemilang dalam melakukan kompromi sejarah untuk menyatukan seluruh potensi bangsa. Kompromi sejarah ini antara lain telah dilakukan oleh para pemimpin golongan Islam yang juga setuju menerima Pancasila sebagai dasar bernegara dan berbangsa dan merupakan bagian penting dalam pembukaan UUD 1945.

Rezim militer Orba Suharto memperlakukan Pancasila sebagai barang suci, azimat yang dipuja-puji dengan kata-kata mempesona ‘asas tunggal Pancasila’, seolah hendak mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam membangun negara. Puja-puji itu hakekatnya terhadap kekuasaan Orba, yang hendak dilanggengkan dengan membangun institusi negara P4 dan BP7 dengan mengerahkan kaum intel dan intelektual sekaligus dengan terus-menerus melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sarat dengan kekerasan. Rezim Orba melalui sejarawan Nugroho Notosusanto pun mencoba berupaya meniadakan nama Bung Karno sebagai penggali Pancasila dari catatan sejarah. Di tangan rezim penindas ini Pancasila justru dijadikan alat pecah-belah dengan “bersih diri” dan “bersih lingkungan” serta manusia dengan KTP “ET” yang membuat berjuta warga negara didiskriminasikan, dikutuk dan dikuyo-kuyo atas nama “mempancasilakan” mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari yang bak berada di samudra korupsi itu P4 dan BP7 menjadi dagelan yang sarat dengan pemborosan dana, waktu dan sumber daya manusia serta sarat dengan lagak kemunafikan yang mendapat sindiran amat tajam seorang kiai yang penyair KHA Mustofa Bisri yang ditulisnya di masa kejayaan rezim Orba dalam kumpulan puisi “Gelap Berlapis-Lapis,” dengan sajak ‘Kembalikan Makna Pancasila’ dengan amat tajamnya, sekaligus mencerminkan kenyataan sebenarnya, a.l.:

“kesetanan yang maha perkasa

kebinatangan yang degil dan biadab

perseteruan indonesia

kekuasaan yang dipimpin oleh nikmat kepentingan dalam perkerabatan/ perkawanan

kelaliman sosial bagi seluruh rakyat indonesia”

Sejak masa yang disebut reformasi, seiring dengan pelecehan tersembunyi dari rezim Orba, sekelompok orang tidak lagi melongok Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Artinya tidak lagi menghormati kebinekaan bangsa ini yang disatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka memaksakan kehendaknya, sering dengan kelewang dan pentungan, melakukan perusakan tempat ibadah orang lain, kantor dan tempat usaha orang lain dengan semena-mena seperti masyarakat tanpa aturan hukum. Mereka memaksakan aturan-aturannya sendiri menjadi aturan umum, memaksakan tafsirannya sendiri menjadi tafsir umum. Meskipun mereka itu merupakan sekelompok kecil di masyarakat, tetapi suara mereka sering begitu besar dengan tindakan yang berimplikasi luas terhadap tatanan masyarakat yang beradab karena tindakan itu sudah memasuki wilayah teror. Keadaan demikian sering tidak ditindak oleh aparat negara dan dibiarkan berkembang, mengesankan mereka menjadi alat kekuasaan tertentu yang dimainkan pada saat tertentu pula. Keadaan itu kadang mendapatkan apologi dari wakil-wakil terhormat yang mengarah pada legitimasi, bahwa perbuatan yang memaksakan kehendak itu dikatakan sebagai terpaksa dilakukan untuk membela kebenaran [menurut tafsir mereka sendiri].

Dalam kemelut demikian maka Prof Dr Syafii Ma’arif menyatakan Pancasila sekedar dijadikan retorika politik, nilai luhur Pancasila telah dikhianati. Perilaku pemimpin sering tak dapat diteladani, sering berperilaku yang sulit dibedakan dengan penjahat. Sementara itu Prof Dr Azyumardi Azra menyatakan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa perlu revitalisasi dan aktualisasi. Ia tidak melihat ada ide dasar lain selain Pancasila yang cocok untuk Indonesia, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu ada pendekatan integratif agar antara nilai luhur Pancasila dan praksis aktualisasinya sehari-hari tidak berbeda.

Pancasila di bidang ekonomi utamanya mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 (naskah asli): (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jelas sekali penguasaan dan monopoli asing dan swasta nasional yang kini subur berkembang dengan segala dukungan hukum dan kekuasaan dalam bingkai kapitalisme liberal, dengan menjual obral hutan, tambang, sumber air dan laut, menggusur kaum tani dan nelayan serta pedagang kecil dan pasar tradisional, memecat buruh dengan semena-mena, sama sekali tidak sesuai dengan pasal ini, bahkan menginjak-injaknya! Betapa berat tugas kaum muda ke depan. <cakmo9998@yahoo. com>

Hindari Nasionalisme Sempit

Koran Jakarta, Rabu, 02 Juni 2010
Semangat Kebangsaan I Presiden Sanjung Pemikiran Pancasila Bung Karno Meski di dunia saat ini berkembang ikatan solidaritas bersifat global, yang pertama dan utama tetaplah ikatan kebangsaan kita.
JAKARTA—Para pemimpin nasional, daerah, dan tokoh masyarakat harus dapat menjadi contoh dan pelopor dalam mengembangkan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Pemimpin dan tokoh seluruh Indonesia jangan justru ikut-ikutan mengembangkan ikatan-ikatan sempit yang berbeda dengan semangat kebangsaan Indonesia,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung MPR, Selasa (1/6).

Dalam memaknai hari lahir Pancasila, 1 Juni, kata Presiden, esensi utamanya adalah mengembangkan rasa kebangsaan, yakni adanya kehendak untuk bersatu.

Di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, lanjut Kepala Negara, masih ada dampak negatif yang harus dicegah agar tidak membesar, yaitu munculnya primordialisme, agamasentris, kedaerahan, ataupun ikatan identitas serbasempit.

Selain itu, lanjut Yudhoyono, dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada), masih berkembang suasana yang jauh dari semangat kebangsaan, misalnya perkelahian antarsuku dan agama di berbagai tempat.

Karena itu, Presiden mengimbau rakyat untuk memaknai nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana dicetuskan oleh para pendiri bangsa dalam era saat ini.

“Desentralisasi dan otonomi daerah diambil manfaatnya, tujuan utamanya, seraya mencegah ekses dan penyimpangan yang bisa terjadi,” kata dia.

Percaya Diri

Yudhoyono mengatakan saat ini, kejelasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara masih penting karena masih banyak yang mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara.

“Saya ingatkan, dasar negara itu bukanlah visi, grand strategy, bukan juga haluan.

Meski sebuah negara memerlukan visi, grand strategy, dan haluan, di atas segalanya adalah fondasi atau dasar bernegara,” kata Presiden.

Sila dalam Pancasila, kata Yudhoyono, merupakan pemaknaan Bung Karno atas nilai-nilai yang berkembang di Indonesia.

Nilai kebangsaan dalam Pancasila adalah mengembangkan nasionalisme. “Aplikasinya, marilah tidak menjadikan na sionalisme sebagai narrow nasionalisme, dan jangan kita memusuhi bangsa-bangsa lain di dunia atau yang serba-asing.

Dalam globalisasi pun kita harus percaya diri,” kata Kepala Negara. Pancasila secara tegas meno lak adanya kosmopolitanisme atau sebuah paham yang tidak mengakui adanya bangsa.

“Dalam era sekarang ini, saya mengingatkan bahwa meski kita hidup dalam perkampungan dunia, tapi kita harus punya rumah.

Rumah itu adalah Indonesia, kebangsaan kita di tengah bangsa-bangsa di dunia,” kata Yudhoyono.

Oleh karena itu, meski saat ini di dunia berkembang adanya ikatan solidaritas bersifat global, ikatan atau komunitas Islam sedunia, ikatan atau komunitas kristen dan katolik sedunia, “Tetaplah yang pertamatama dan yang utama adalah ikatan kebangsaan kita, dan kita harus menolak yang disebut no state borderless world,” kata dia.

Presiden menyanjungnyan jung pemikiran cerdas Bung Karno dalam merumuskan Pancasila.

Soekarno, kata dia, adalah penggali Pancasila dan telah memikirkan dasar dan falsafah ideologi Indonesia merdeka.

“Selama 27 tahun, sejak tahun 1918, pada saat usia beliau 17 tahun, sampai 1945 ketika pidato 1 Juni disampaikan,” kata Yudhoyono.

Soekarno muda, kata SBY, sudah memikirkan tentang dasar bangsa Indonesia merdeka.

Soekarno pula yang pertama menggunakan istilah Pancasila pada pidato 1 Juni 1945.

“Sejak 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus 1945, Bung Karno memiliki peran sentral dalam merumuskan Pancasila,” kata Presiden.

ito/P-1

PANDANGAN GRI TENTANG PANCASILA 1 JUNI 1945

Revolusiana_dewi@yahoo.co.id

Kawan-kawan sekalian!

Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gerakan Rakyat Indonesia (GRI) disebutkan bahwa azas GRI adalah Panca Sila 1 Juni 1945. Kenapa perlu ditegaskan bahwa Panca Sila ditambah 1 Juni 1945? Hal ini penting untuk membedakan tafsiran Panca Sila ala Orde Baru yang membelokkan Panca Sila menjadi sebuah ideologi dan filsafat bangsa kearah yang mendukung penjajahan model baru dan tetap mempertahankan sisa-sisa feodalisme di Indonesia. Orde Baru mengaburkan esensi Panca Sila 1 Juni 1945 dengan tafsiran P4-nya yang makin membodohkan kaum tertindas dan terlepas dari tujuannya yang hakiki yakni pembebasan Rakyat Indonesia dari belenggu sistem yang menindasnya selama ini.

Untuk memperkuat tafsiran Orde Baru terhadap Panca Sila, para intelektual dan pendukung Orde Baru mengaburkan sejarah lahirnya Panca Sila bukan tanggal 1 Juni 1945 tetapi 18 Agustus 1945. Pembelokan sejarah ini sengaja dilakukan untuk menghancurkan, menjatuhkan, dan melupakan perjuangan Bung Karno selaku pencetus Panca Sila yang dipidatokan beliau pada 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI. Menurut intelektual Orde Baru, Prof. Nugroho Notosusanto dikatakan bahwa pencetusnya adalah bukan Bung Karno tetapi Muhammad Yamin. Tentu saja pendapat itu disanggah oleh orang dungu sekalipun, bahkan Bung Hatta lewat pesannya kepada Guntur Soekarnoputra mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan mengatakan juga bahwa Muhammad Yamin itu orang yang paling licik.

Berulang kali Bung Karno di dalam pidatonya mengatakan bahwa Panca Sila 1 Juni 1945 adalah ideologi dan filsafat bangsa Indonesia yang anti terhadap kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, feodalisme, dan isme (paham/ajaran) lainnya yang menghisap dan menindas bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain, menghisap dan menindas manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi jelaslah bahwa, Panca Sila 1 Juni 1945 itu adalah “Kiri” dan “Revolusioner”. Panca Sila 1 Juni 1945 berpihak kepada klas Buruh, Tani, Nelayan, dan kaum tertindas lainnya.

Bung Karno melakukan penganalisaan terhadap kondisi masyarakat Indonesia, dan ditemukanlah bahwa penderitaan itu merupakan akibat dari dilaksanakannya sistem yang menindas dan memeras, yaitu kolonialisme/imperialisme yang merupakan anak kandung dari kapitalisme serta feodalisme bangsa sendiri. Jadi menurut Bung Karno, bukan karena takdir atau Rakyat Indonesia malas seperti pandangannya kaum konservatif dan liberal sebagai representasi dari klas borjuasi dan tuan tanah.

Kaum kolonial tidak merombak sistem politik feodal tapi mempertahankan sistem itu dengan memberikan kekuasaan kepada para bupati dan raja untuk memungut hasil-hasil yang diminta pihak kolonial seperti tanaman untuk ekspor dan membiarkan kaum tani hidup dalam kemelaratan. Dengan begitu, pola pemerasan pada Rakyat semakin intensif dan dobel, karena kaum tani harus memenuhi permintaan kepentingan bupati (sebagai penguasa feodal) sendiri di satu pihak dan kepentingan kolonial di pihak lainnya.

Oleh karena penderitaan itu dialami oleh seluruh Rakyat yang hidup dalam suatu wilayah geo politik yang erat kaitannya dengan teritori, ekonomi dan struktur klas, maka timbullah kesadaran kolektif atas persamaan nasib sebagai dasar bagi lahirnya rasa kebangsaan atau kesadaran nasional guna merebut haknya yang terampas, membangun negara bangsa guna membebaskan dirinya dari kolonialisme/imperialisme yang menindasnya. Kesadaran tersebut diperkuat dengan pengalaman sejarah yang membuktikan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh daerah, kerajaan, suku atau golongan secara sendiri-sendiri tidak pernah berhasil membebaskannya dari cengkeraman penjajah. Dari proses tersebut jelas bahwa Nasionalisme Indonesia lahir dari antitesa terhadap kolonialisme/imperialisme, untuk mengakhiri pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh kolonialis Belanda terhadap Rakyat Indonesia.

Dengan menyadari bahwa penindasan suatu bangsa atas bangsa lain adalah suatu kekejaman yang melahirkan penderitaan, maka negara bangsa yang akan dibangun bukanlah suatu negara yang akan melakukan penindasan terhadap bangsa lain, melainkan negara kebangsaan untuk mensejahterakan kehidupan umat manusia atas dasar kesederajatan dalam kebersamaan, nasionalisme yang hidup di taman sarinya internasionalisme, nasionalisme yang ingin mengangkat harkat dan derajat hidup manusia, nasionalisme yang berperikemanusiaan yang tidak menginginkan terjadinya I’exploitation de nation par nation (penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain), maupun I’exploitation de l’homme par I’homme (penindasan manusia terhadap manusia lain). Dengan demikian maka dapatlah dipahami bahwa watak dari Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang chauvinistik, melainkan nasionalisme yang berperikemanusiaan, nasionalisme yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan bersama, atau Sosio-Nasionalisme.

Penderitaan Rakyat Indonesia tidak hanya datang dari penindasan bangsa asing, tetapi juga datang dari bangsa sendiri melalui sistem feodalisme yang menistakan hak dan kedaulatan Rakyat. Sebagai antitesa terhadap feodalisme, maka diatas negara bangsa yang merdeka itu harus dibangun demokrasi. Demokrasi yang mengabdi kepada kepentingan Rakyat Pekerja bukan mengabdi kepada klas borjuasi dan kapitalis. Demokrasi bukanlah sekedar kebebasan, melainkan tegaknya keberdayaan dan kedaulatan Rakyat. Rakyatlah yang harus berdaulat, dan kedaulatan itu dipergunakan untuk melahirkan kesejahteraan bagi Massa Rakyat.

Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi yang mendatangkan keadilan sosial. Demokrasi ditegakkan bukan untuk mengabdi kepada kepentingan kaum borjuis dan kapitalis, melainkan sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan Rakyat. Kedaulatan Rakyat yang ingin dibangun adalah kedaulatan yang berkeadilan sosial. Demokrasi yang ingin ditegakkan adalah Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, atau demokrasi yang berkeadilan sosial, Bung Karno menyebut yang demikian itu sebagai Sosio-Demokrasi. Sedangkan berdasarkan pendekatan kultural dan historis masyarakat Indonesia, terbukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Ketuhanan serta sanggup berdampingan secara damai dalam pluralisme beragama.

Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, Sosialisme dan Ketuhanan diperas lagi menjadi Tiga Sila : Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Ketuhanan. Bung Karno menawarkan kembali dengan memerasnya menjadi satu, yaitu “Gotong Royong” atau bahasa lainnya adalah “Kolektivisme”. Inilah watak dan budaya dari klas pekerja, yang berbeda dengan watak dan budaya dari kapitalisme, yakni “Individualisme”. Jadi sudah tepatlah pandangan Bung Karno bahwa, “Apa sebab kita sekarang nasionalis? Justru karena Sosialisme itulah, maka kita sekarang nasionalis”.

Bukankah pandangan Bung Karno ini, sama dengan pandangan dari Pemimpin Besar Revolusi Rakyat Vietnam, Ho Chi Minh. Paman Ho, pernah mengatakan bahwa, “Cinta pada tanah air dan Rakyat haruslah berhubungan erat dengan cinta pada sosialisme, karena hanyalah dengan sosialisme Rakyat dapat mencapai hidup makmur; dan tanah air bisa menjadi sejahtera dan perkasa”.

Panca Sila semenjak jaman Orde Baru sampai sekarang hanya dijadikan legitimasi ideologi dari kebusukan dan kerakusan borjuasi besar (komprador/antek asing) yang akan membawa Indonesia ke arah bangsa yang tidak berdaulat, ketergantungan dan tidak mempunyai karakter dan kepribadian sebagai bangsa merdeka. Sehingga tidak heran kalau Christine Hakim, artis Indonesia, beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa bangsa Indonesia semakin kehilangan akar budayanya, karena cenderung mudah tergerus oleh kebudayaan asing, dan mengakibatkan kehilangan jati diri sebagai satu bangsa. Imperialisme kini sudah mengakar sampai urat nadi kita dan akan menjadi kanker yang akan menggerogoti tubuh bangsa Indonesia sedikit demi sedikit menjadi bangsa budak diantara bangsa-bangsa.

Apakah kita harus berdiam diri berpangku tangan dan tidak melakukan perlawanan dan hancur lebur dimakan jaman? Tentu tidak kawan!

Perjuangan kita saat ini adalah mengembalikan semangat Panca Sila 1 Juni 1945 kearah bandul perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme (penjajahan model baru) dan menghancurkan sisa-sisa feodalisme sampai keakar-akarnya. Inilah wujud patriotisme dan militansi anggota dan kader GRI memaknai asas Panca Sila 1 Juni 1945 dalam perjuangan panjang menuju Revolusi Demokrasi Nasional saat ini. GRI memandang bahwa karakter perjuangan klas sejati hanya muncul ketika diselesaikan kemerdekaan sepenuhnya yaitu, berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan mempunyai karakter serta kepribadian sebagai bangsa merdeka. Inilah Trisakti kita.

Kita harus berani dan mampu mempersiapkan kemenangan atas klas borjuasi besar, tuan tanah, kapitalis birokrat dan kaum reaksioner lainnya dengan melancarkan suatu perjuangan untuk Demokrasi Nasional dalam berbagai segi, konsisten, dan revolusioner. Tugas kita saat ini adalah, untuk dapat mempergunakan kesempatan itu, kita sendiri harus kuat. Kita harus menyusun anasir subyektif untuk dapat mempergunakan kesempatan itu. Kita harus menyusun tenaga-tenaga kita, menebalkan tekad kita, melatih ketangkasan kita, menggembleng barisan-barisan kita, mengkongkritkan kemauan revolusioner kita.

Kita harus menarik diri dari perjuangan yang hanya akan menguntungkan kaum borjuasi dan reaksi. Sebaliknya, harus berani menunjukkan pentingnya merumuskan dan mengajukan semua tuntutan-tuntutan Rakyat, bukan secara reformis, namun revolusioner, bukan berdiam diri dalam kerangka legal borjuis, namun mendobraknya; bukan membatasi diri pada pidato-pidato parlementer dan protes-protes verbal, namun dengan menarik massa ke dalam aksi nyata, dengan memperluas dan membangkitkan perjuangan untuk berbagai tuntutan mendasar, demokratik, hingga menuju Revolusi Sosialis sebagai satu bagian daripada satu Revolusi Besar Internasional, yang akan mengambil alih kepemilikan kaum borjuis. Suatu dunia baru tanpa penghisapan manusia atas manusia, satu dunia tanpa penghisapan bangsa atas bangsa. Ini adalah tujuan daripada Revolusi Indonesia, yang dengan satu perkataan disebut sebagai “Amanat Penderitaan Rakyat”.

Oleh karena itu Buruh dan Tanilah yang harus menjadi sokogurunya, tanpa melupakan peranan penting dari golongan-golongan yang progresif revolusioner lainnya. Inilah tugas suci yang diemban oleh Gerakan Rakyat Indonesia. Percayalah pada benarnya Panca Sila 1 Juni 1945, Trisakti, Demokrasi Nasional, dan Sosialisme ala Indonesia!

Kepalkan lima jari di tangan kiri kita sebagai lambang lima sila. Tanda perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme dan sisa-sisa feodalisme. Pukul sekeras-kerasnya ke arah musuh-musuh Rakyat! Imperialisme harus hancur! Feodalisme harus musnah!

Rakyat pasti menang!

KOMPAS/ALIF ICHWAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seusai menghadiri peringatan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Nusantara IV Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (1/6), berjabat tangan dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, disaksikan mantan Wakil Presiden Hamzah Haz (kiri) dan Try Sutrisno. Hadir pada acara tersebut Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Ketua MPR Taufik Kiemas. Dalam pidato 1 Juni 1945 pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu Soekarno memaparkan alasan-alasan falsafah negara, yaitu Pancasila.

DASAR NEGARA
Pancasila Pertemukan Yudhoyono dan Megawati

Kompas, Rabu, 2 Juni 2010 | 03:35 WIB

Jakarta, Kompas – Peringatan pidato Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945 mempertemukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Lahir Ke-65 Pancasila itu semakin meneguhkan Pancasila 1 Juni sebagai ideologi semua golongan, tidak hanya milik PDI-P.

Pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Megawati itu berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (1/6). Acara tersebut digelar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diketuai Taufiq Kiemas, suami Megawati. Seusai acara, Presiden Yudhoyono sempat menyalami Megawati Soekarnoputri.

Megawati sampai membatalkan acara pidato Pancasila 1 Juni di Kantor DPP PDI-P di Jalan Lenteng Agung, Jakarta. Upacara dipimpin Ribka Tjiptaning, Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja DPP PDI-P. Ribka membacakan pidato tertulis Megawati.

Tentang kehadirannya di Gedung MPR, Megawati menuturkan, ia datang dengan alasan Kongres II PDI-P di Bali pada awal April 2010 mengukuhkan bahwa ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni.

”(Terhadap) undangan dari Ketua MPR sebagai ketua umum partai dan mantan presiden, saya sangat berterima kasih karena pada waktu yang lalu hal tersebut belum tentu dilakukan dengan baik,” tutur Megawati saat membuka Sarasehan Pancasila di Gedung Pola, Jalan Proklamasi, Jakarta, seusai menghadiri acara di Gedung MPR.

Di Gedung Pola, Megawati menyatakan implementasi Pancasila adalah ajaran Soekarno lainnya, yaitu Trisakti. Dalam berdaulat di bidang politik, Indonesia harusnya mendukung kemerdekaan Palestina. ”Dalam kasus Israel, saya mengutuk keras tindakan itu (serangan ke Kapal Mavi Marmara),” ujarnya. Dalam berdikari di bidang ekonomi, seharusnya Indonesia menolak impor. Dalam berkepribadian di bidang budaya, Indonesia dapat meniru budaya India yang tetap eksis di dunia.

Langka

Pertemuan Yudhoyono dan Megawati ini merupakan yang pertama setelah Yudhoyono terpilih kembali sebagai Presiden periode 2009-2014. Sebelumnya, mereka juga pernah bertemu dalam pemilu presiden dan wapres 2009. Keretakan hubungan mereka terjadi menjelang pemilu presiden dan wapres 2004. Saat Megawati masih menjabat Presiden, Yudhoyono yang saat itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mencalonkan diri menjadi presiden. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertemukan mereka.

Dalam acara kemarin itu, Yudhoyono duduk diapit Ny Ani Yudhoyono dan Taufiq Kiemas. Adapun Megawati duduk diapit mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Ketua DPD Irman Gusman. Tampak pula mantan Wakil Presiden Hamzah Haz dan Jusuf Kalla serta mantan Ketua DPR Akbar Tandjung.

Megawati beberapa kali tersenyum saat Yudhoyono pidato, antara lain ketika Yudhoyono menyatakan, Soekarno adalah penggali Pancasila. Presiden Yudhoyono mengangkat sejumlah pemikiran Soekarno pada pidato 1 Juni 1945. Ketika itu, Soekarno mengingatkan bahwa Pancasila bukanlah visi atau haluan negara, melainkan di atas segalanya adalah fondasi atau dasar negara.

Pancasila, ditekankan Yudhoyono, juga perlu dipandang sebagai ideologi yang hidup, antisipatif, adaptif, dan responsif. Pancasila tidak sepatutnya diperlakukan sebagai dogma yang kaku karena hal itu justru akan menghalangi Pancasila untuk merespons berbagai tantangan zaman. ”Itulah nilai terbesar dari Pancasila ketika kita mengaktualisasikan untuk menghadapi tantangan zaman, masa kini, dan masa depan,” tutur Yudhoyono.

Sejumlah tokoh menyambut positif pertemuan itu. AM Fatwa, anggota MPR, mengatakan, ”Semoga saja untuk kepentingan bangsa.” Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa hadirnya para tokoh di peringatan itu sebagai rekonsiliasi simbolik.

Hari lahir Pancasila ini juga diperingati di daerah, antara lain dengan tampilnya Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subiyanto dalam sarasehan Hari Lahir Pancasila di Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa di Yogyakarta, Senin malam. Diskusi Pancasila juga digelar di Kantor Kompas Bandung. Selasa ini, sejumlah partai secara bersama merayakan kelahiran Pancasila di Jakarta. ”Antara lain Partai Pelopor, Partai Demokrasi Pembaruan, PNI Marhaenisme, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia,” kata Ketua Umum Partai Pelopor Eko Santjoyo.(rwn/hei/nwo/day/idr/bur/osd)

TRANSKRIPSI SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA MEMPERINGATI PIDATO BUNG KARNO 1 JUNI 1945
GEDUNG MPR/DPR/DPD RI, JAKARTA
1 JUNI 2010

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima,
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno, Bapak Hamzah Haz, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden yang mengemban tugas pada masa bakti beliau masing-masing;
Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia;
Yang saya hormati saudara Ketua MPR RI dan para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara serta segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
Para Pimpinan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh dan para tokoh nasional;

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Taufik Kiemas Ketua MPR RI yang memiliki prakarsa untuk bersama-sama memperingati Pidato Bersejarah Bung Karno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945.

Saudara-saudara,
Berbicara tentang Pancasila, tentu kita berbicara tentang Bung Karno dan berbicara tentang Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu mari kita jadikan peringatan ini untuk memahami pemikiran-pemikiran besar Bung Karno, mengetahui jejak dan proses sejarah dijadikannya Pancasila sebagai Dasar Negara dan kemudian yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita mengaktualiasikan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masa kini dan masa depan.

Saudara-saudara, hadirin yang saya muliakan,
Saya ingin merespon terlebih dahulu apa yg disampaikan oleh Pimpinan MRI RI tadi, Pak Taufik, saya bersetuju dan saya garisbawahi bahwa rangkaian dokumen sejarah 1 juni 1945 hingga teks final Pancasila yang di Undang Undang Dasarkan, yang menjadi konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah Pancasila.

Saya juga setuju terhadap yang disampaikan oleh Pimpinan MPR tadi bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting saya garisbawahi. Empat-empatnya harus menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini sepanjang masa.

Hadirin sekalian yang saya hormati;
Empat tahun yang lalu 1 juni 2006 kita juga memperingati sesungguhnya Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Sebagian besar yang ada di ruangan ini juga turut hadir dalam acara yang penting itu. Kita mengangkat pemikiran-pemikiran besar Bung Karno dengan tujuan untuk dapat kita aktualisasikan dalam respon perkembangan jaman. Pada saat itu saya juga menyampaikan pidato dan saya mengedepankan sejumlah pemikiran besar Bung Karno yang saya anggap relevan untuk menghadapi tantangan keadaan, baik yang dihadapi bangsa kita maupun oleh dunia.

Secara khusus waktu itu sebagian dari saudara saya kira masih ingat, saya mengangkat pikiran Bung Karno, misalnya hubungan antara nasionalisme dengan internasionalisme, atau kemanusian hubungan demokrasi dengan kesejahteraan dan keadilan sosial, termasuk bagaimana bangsa kita di dalam menjalankan kehidupan beragama sepatutnya dilaksanakan dengan cara-cara yang berkeadaban, dan sejumlah pemikiran beliau yang saya sampaikan pada Peringatan 1 Juni tahun 2006 yang lalu.

Disisi lain pada saat itu, saya juga menyampaikan kalau kita ingin mengaitkan Pancasila dengan tranformasi, dan reformasi yang sedang kita jalankan ini maka marilah kita kaitkan bahwa reformasi itu sejatinya adalah continuity and change. Hal-hal yang masih relevan apalagi warisan dari para pendahulu kita, para founding fathers semacam empat pilar utama yang disampaikan pimpinan MPR tadi tentu harus kita pertahankan menjadi bagian dari continuity.

Hal-hal baru bisa kita lakukan untuk membuat kehidupan bernegara ini menjadi lebih baik tanpa menggoyahkan, tanpa menanggalkan, yang saya sebut dengan fundamental consensus, nilai-nilai dasar, konsensus dasar. Disini Pancasila tentu salah satu pilar penting dan salah satu fundamental consensus yang telah kita sepakati sejak Indonesia merdeka. Dan tidak sepatutnya kita memperdebatkan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara ini penting. Karena MPR RI pada tahun 1998 melalui Ketetapan MPR No.18 MPR 1998, maka Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara.

Saya kira mari kita patrikan dan kita hentikan debat tentang Pancasila sebagai Dasar Negara karena itu kontra produktif dan juga ahistoris. Saya tidak ingin mengulangi lagi saudara-saudara apa yang telah kita bahas pada peringatan 1 juni 2006 lalu kecuali beberapa hal ingin saya garis bawahi karena saya pandang tetap relevan dengan perkembangan keadaan dan tantangan yang kita hadapi dewasa ini.

Hadirin yang saya muliakan,
Dalam pidato yang saya ingin saya sampaikan ini, saya ingin mengangkat dua subtansi utama. Pertama adalah saya ingin mengangkat kembali sejumlah pikiran penting Bung Karno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945, termasuk apa relevansinya terhadap perkembangan jaman sekarang ini. Lantas aktualisasinya juga seperti apa agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi makin kuat dan kokoh. Ketika saya menyampaikan butir-butir pemikiran cemerlang Bung Karno ini, saya ingin meletakan diri saya sebagai salah satu anak bangsa, sebagai sesesorang yang sejak muda telah melihat pikiran cemerlang Bung Karno. Saya kira generasi seumur saya, waktu kita mengikuti pendidikan SMP dan SMA kita sudah mulai membaca Pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Sedangkan substansi yang kedua dalam pidato saya ini, berangkat dari itu apa dan bagaimana yang mesti kita lakukan untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengarah pada arah yang benar sesuai dengan empat pilar kehidupan berbangsa, sesuai dengan jati diri kita dalam menghadapi tantangan globalisasi. Tentu saja meskipun kita memiliki empat pilar yang sangat penting, bangsa kita haruslah tetaplah adaptif, tetap memiliki visi yang jauh, menjangkau jauh ke depan agar di abad ke 21 ini Indonesia benar-benar menjadi negara yang maju, negara yang bermartabat dan negara sejahtera.

Saudara-saudara,
Ijinkan saya untuk memulai dari bagian yang pertama. Dalam peringatan tahun ini saya ingin mengedepankan tujuh pikiran penting Bung Karno dalam pidato 1 Juni. Pertama, sebelum menyampaikan kandungan dari pidato bersejarah beliau, Bung Karno mengingatkan kepada BPUPKI waktu itu pada ketua sidang, bahwa yang hendak dicari, ditemukan dan disepakati adalah dasar Indonesia merdeka. Saya membaca berulang-ulang mengapa Bung Karno dalam mukadimahnya mengatakan seperti itu. Nampaknya pembahasan selama tiga hari itu terkesan melebar, berlarut-larut, dan mungkin juga lepas dari konteks.

Oleh karena itu, justru Bung Karno ingin mengajak sidang waktu itu untuk fokus, bahwa hendak dirumuskan bersama yang hendak disepakati adalah dasar atau asas Indonesia merdeka. Bahkan diberikan contoh Hitler Jerman memilih dasar nasional-sosialistik, Lenin Rusia memilih dasar Marxisme-Historis-Materialistik, Ibnu Saud, Saudi Arabia memilih dasar Islam, Sun Yat Sen, Tiongkok memilih dasar Nasionalisme-Demokrasi-Sosialisme.

Membandingkan negara-negara lain yang memilih dasar dalam kehidupan bernegara itu menurut telaahan saya memudahkan sidang untuk memahami apa yang sedang dicari waktu itu, untuk menjadi benar-benar dasar dan asas Indonesia Merdeka. Bahkan sekarangpun saudara-saudara kejelasan seperti itu masih sangat penting karena di antara kita, di antara rakyat kita masih bertanya apa yang atau dalam makna dan pengertian seperti apa Pancasila menjadi dasar negara kita, menjadi asas negara kita.

Dan saya ingatkan dasar atau asas bukanlah visi, bukanlah grand strategy, bukanlah haluan negara. Meskipun sebuah negara memerlukan visi, grand strategy ada haluan negara tapi di atas segalanya adalah pondasi, atau dasar. Dan di sini yang ingin saya angkat justru kekuatan pidato 1 Juni dimulai dari apa yang hendak dirumuskan, yang akhirnya nanti menjadi Indonesia Merdeka, itu yang pertama.

Yang kedua, mari kita melanjutkan untuk memahami pemikiran essential Bung Karno yang kemudian dalam prosesnya menjadi jiwa dan nafas dari Pancasila, sebagaimana yang akhirnya dirumuskan dalam teks 18 Agustus 1945. Dasar Negara yang ditawarkan oleh Bung Karno dalam pidato itu ada lima, pertama, adalah Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kedua Internasionalisme atau Kemanusiaan, ketiga, Mufakat atau Demokrasi, yang keempat kesejahteraan, sosial dan yang paling penting Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lima butir itulah yang dikedepankan as it is pada Pidato 1 Juni 1945 kalau kita renungkan sejenak gamblang sekali. Bung Karno bicara nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, bicara internasionalisme atau kemanusiaan yang kita kenal sekarang ini. Bicara mufakat atau demokrasi yang menjadi favorit masyarakat global. Bicara kesejahteraan sosial yang menjadi never-ending goals dari setiap pembangunan, dan di atas segalanya Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah melalui proses perdebatan yang seru dan sejarah, kalau kita membaca seluruh risalah sidang-sidang BPUPKI akan paham betul dinamika perdebatan dari para founding fathers, antara Bung Karno, Bung Hatta, Pak Yamin, Pak Soepomo, Ki Bagus banyak sekali tokoh-tokoh yang ikut urun rembuk untuk mencari seperti apa Dasar Negara itu. Yang akhirnya akhirnya consensus building telah tercapai dan Pancasila yang mulai disampaikan pada pidato 1 Juni itulah yang akhirnya dipilih menjadi Dasar Negara kita.

Oleh karena itu, masih dalam konteks pidato 1 Juni, kalau saya diminta untuk memberikan pandangan apa hubungan Pancasila dengan Bung Karno, Bung Karno menurut beliau sendiri bahkan ketika menjadi sudah menjadi Presiden, kita ikuti pidato-pidatonya, beliau mengatakan bahwa, saya kutip “Saya menggali Pancasila dari buminya Indonesia”. Jadi beliau adalah penggali Pancasila, dan Bung Karno saya kutip kata-kata beliau telah memikirkan dasar, asas, falsafah, ideologi Indonesia merdeka itu selama 27 tahun sejak tahun 1918 berarti berusia 17 tahun sampai 1945 ketika pidato 1 Juni disampaikan twenty seven years.

Soekarno muda memikirkan tentang dasar bagi Indonesia Merdeka. Bung Karno lah yang pertama kali menggunakan istilah Pancasila pada pidato 1 Juni. Dan kalau kita letakkan kembali dalam proses sejak 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus ya Bung Karno memiliki peran yang sentral dalam perumusan Pancasila itu. Saya ingin mengedepankan sejarah itu sejarah adalah sejarah, oleh karena itu yang harus kita pahami apa adanya, as it is.

Saudara-saudara;
Yang ketiga, marilah kita bicara sekarang pemikiran besar beliau yang pertama tentang nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Saya tidak ingin menguraikan panjang-lebar, saya akan menggarisbawahi, highlights, mana yang paling relevan untuk masa kini dan masa depan. Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme yang dimaksudkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme tetapi nasionalisme, saya kutip kata-kata beliau, “Menuju persatuan dunia, menuju persaudaraan dunia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa, sehingga tidak perlu ada konflik antara nasionalisme dengan kemanusiaan atau keduniaan.”

Bahkan dalam kalimat yang lain Bung Karno mengatakan, “Nasionalisme bergandengan erat dengan internasionalisme atau kemanusiaan.” Aplikasinya saudara-saudara, marilah tidak kita menjadikan nasionalisme kita ini narrow nasionalism dan janganlah kita harus hostile memusuhi bangsa-bangsa lain di dunia atau serba asing. Dalam globalisasi pun kita harus percaya diri, tidak perlu harus gamang dan melihat sebagai ancaman seluruhnya, karena sejak awal lahirnya Pancasila katakanlah itu sudah disatukan antara nasionalisme dan internasionalisme, itu yang ketiga.

Yang keempat, yang hendak kita dirikan menurut Bung Karno adalah sebuah negara kebangsaan, negara nasional. Nation state, dalam istilah yang modern. Beliau mengatakan mengutip kata-kata Ernest Renan seorang Perancis apa yg disebut bangsa, apa syarat-syaratnya dikatakan disitu dalam bahasa Prancis tolong dikoreksi pronounciation saya kalau salah “Le desir d’etre ensembe, kehendak akan bersatu” . Tidak cukup hanya ada manusia, ada wilayah, ada pemerintahan, dan tidak actually kehendak akan bersatu.

Dalam alam dewasa ini, di era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, kita melihat banyak yang positif dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai koreksi dari sistem pemerintahan yang dulu amat sentralistik dan konsentrik. Tetapi kita melihat juga ada ekses, ada hal-hal yang harus kita cegah untuk tidak makin membesar yaitu yang menjauh dari kehendak dari sebuah bangsa akan bersatu, yaitu kebangsaan Indonesia, yaitu nasionalisme Indonesia muncul, atau harus kita cegah yang namanya sukuisme, primordialisme, kedaerahan, agama-sentris, atau pun ikatan identitas yang serba-sentris.

Dalam konteks ini, pemimpin, tokoh di seluruh Indonesia harus menjadi contoh dan menjadi pelopor. Jangan justru ikut-ikutan untuk mengembangkan ikatan-ikatan yang sempit, yang berbeda dengan kebangsaan Indonesia. Dalam pilkada masih ada nuansa yang jauh dari semangat kebangsaan, berlebihan, masih ada perkelahian antar suku dan agama di beberapa tempat. Mari sekali lagi kita kembali kepada semangat kebangsaan Indonesia kehendak akan bersatu. Desentralisasi dan otonomi daerah dan pilkada, marilah kita ambil manfaat tujuan utama seraya kita cegah ekses dan penyimpangan yang bisa terjadi, itu yang keempat.

Yang Kelima, Bung Karno menolak kosmopolitisme, sebuah paham yang tidak mengakui adanya bangsa. Dalam era sekarang saya ingin mengingatkan bahwa meskipun kita hidup dalam perkampungan dunia, a global village, tetapi kita harus punya rumah, rumah itulah Indonesia, rumah itulah kebangsaan kita. Di tengah-tengah bangsa yang menganut nilai universal yang berinteraksi satu sama lain, round the clock 24 jam, toh kita memerlukan jadi diri, siapa kita, Indonesia, bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, berkaitan dengan pemikiran penting ini, saya ingin mengingatkan dan mengajak saudara semua meskipun sekarang ini ada ikatan atau solidaritas yang bersifat global, ikatan atau komunitas Islam sedunia, komunitas Kristen Katolik sedunia, komunitas Tionghoa sedunia, tetaplah yang pertama-tama dan yang utama adalah Ikatan kebangsaan kita. Bangsa kita, dan kita harus menolak yang disebut no-state-borderless wall. Meskipun dunia seolah-olah sudah borderless, tetap ada rumah, tetap ada bangsa, tetap ada jati diri. Jangan kita lebih setia, lebih dekat dengan ikatan-ikatan lain di luar ikatan kebangsaan kita. Ini perlu saya sampaikan.

Yang keenam, saudara-saudara, Bung Karno menyebut dalam pidato beliau dan diletakkan dalam satu nafas, kata-kata mufakat, permusyawaratan dan perwakilan. Jadi pandangan beliau tentang demokrasi atau mufakat, sekali lagi dengan menjadikan satu nafas antara mufakat, permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang ingin digarisbawahi disitu adalah dalam demokrasi kita yang disebut fair play. Kata-kata fair play itu ada dalam pidato 1 Juni.

Dikatakan kalau kita ingin kepentingan, kita diwadahi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya harus berjuang secara demokratis, fair play, just play. Aktualisasinya yang ingin sampaikan sekarang ini adalah mari terus kita jaga semangat konstitusionalisme kita, mari terus kita jalankan sistem politik yang demokratis, mari terus kita selenggarakan pemilu yang kredibel. Di samping prinsip one man atau one person, one vote adakalanya consensus building atau musyawarah untuk mufakat, itu juga bagian dari demokrasi.

Oleh karena itu, ada pandangan semua harus di voting, one man atau one person, one vote tidak selalu begitu. Ada kalanya musyawarah, consensus building, consensus meeting itu solusi. Asalkan ikhlas dan tidak ada paksaan maupun tekanan. Ini adalah aktualisasi yang barangkali perlu kita pikirkan.

Pemikiran ketujuh, yang akan saya angkat dalam peringatan hari ini, dari pidato 1 Juni adalah konsep negara gotong-royong yang ditawarkan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni. Esensinya adalah semua buat semua, bekerja keras bersama, saling membantu satu sama lain, itu ada kata-kata seperti itu.

Kalau aktualisasikan saudara-saudara, saya ingin mengangkat kembali pidato yang saya sampaikan saat memperingati 100 tahun kebangkitan bangsa. Indonesia di abad 21, insya Allah bisa menjadi negara yang maju, dengan syarat kita bisa meningkatkan kemandirian, daya saing dan peradaban yang unggul. Dan itu bisa dicapai hanya kalau bangsa ini terus meningkatkan persatuan, kebersamaan, dan kerja keras. Kalau bicara persatuan, kebersamaan, dan kerja keras, maka tiada lain konsep gotong-royong yang disampaikan oleh presiden pertama kita, Bung Karno tadi adalah semua buat semua, all for all, bekerja keras bersama. Beliau menyebut keringat begitu, dan saling membantu satu sama lain.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Itulah 7 pikiran penting Bung Karno yang ada dalam pidato 1 Juni. Kalau kita bedah, kita telaah, kita kupas lagi, masih akan ada pikiran-pikiran yang lain, dan tentunya masih ada forum yang lain untuk membedah, mengangkat kembali pikiran-pikiran itu.

Akhirnya bagian terakhir dari pidato saya adalah, sekarang bagaimana kita melihat ke depan. Bagaimana Pancasila bisa kita gunakan sebagai rujukan dalam menjawab tantangan bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Saya ingin dalam kesempatan ini menyampaikan kerisauan saya, karena ada sejumlah sikap dan pandangan yang menurut saya harus kita ubah di antara kita. Ada yang gamang melihat perubahan besar, apakah itu di tingkat global maupun nasional. Ada yang melihat globalisasi dari kacamata ancaman semata. Di sini, saya ingin menambahkan bahwa Pancasila pun oleh kita sering kita letakkan hanya sebagai pedoman untuk melangkah dan melawan ancaman itu. Itu benar, tetapi bukan hanya itu, sebab satu kekuatan, satu power dalam arti luas.

Sesungguhnya Pancasila bisa kita jadikan sesuatu untuk menciptakan peluang, untuk menjawab berbagai persoalan global. Jadi, sesuatu yang defensif kita ubah menjadi sesuatu yang lebih aktif dan pro aktif. Untuk melengkapi penjelasan saya yang terakhir ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memahami perkembangan global yang terjadi 25 tahun terakhir ini, dengan dua realitas penting, yaitu geopolitik di abad 21, dan pergeseran penganutan ideologi besar oleh masyarakat dunia.

Saya ingin langsung pada isu atau visualisasi. Begini, saudara-saudara, isu besar mendasar sekarang ini adalah berkaitan dengan tatanan perekonomian dunia. Prosesnya kalau kita flash back, kilas balik, sejak runtuhnya perang dingin adalah setelah perang dingin berakhir, bangun ekonomi yang bertumpu pada ekonomi marxisme, komunisme dianggap gagal untuk mensejahterakan rakyat. Simak sekarang perubahan pilihan ekonomi yang ada di RRT, Rusia, Vietnam, dan Eropa Timur. Tiongkok mengatakan, ekonomi pasar sosial, tapi sudah mulai memasuki wilayah market economy, seolah dalam kaitan ini yang benar adalah ekonomi kapitalisme. Itu penggal pertama. Right after berakhirnya perang dingin.

Tiba-tiba dunia dicengangkan, dikejutkan ketika tahun 2008-2009 yang lalu, belum lama, 2008-2009, dunia kembali diguncang oleh krisis ekonomi yang besar, yang disebut dengan the great recession. Tadinya yang disalahkan hanya marxisme, komunisme, sosialisme, kini dunia memandang bahwa kapitalisme, apalagi yang fundamental, yang bergaris keras dianggap tidak aman, tidak adil dan gagal mendatangkan kemakmuran bangsa-bangsa. Karenanya hukum dan otoritas pasar mulai digugat dan tengah dilakukan koreksi besar-besaran. Proses ini tengah berlangsung.

Indonesia, saya laporkan ke hadapan saudara-saudara semua, juga aktif mengambil bagian dalam membangun new economic order pada tingkat global, new global economic architecture, baik dalam forum G-20, APEC, ASEAN, dan lain-lain.

Dengan cerita ini, apa yang terpikir, saudara? Apa kaitannya dengan Pancasila? Kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa justice yang itu menjadi elemen utama dari Pancasila, keadilan sosial, atau istilah Bung Karno: kesejahteraan sosial, dalam sistem kapitalisme sering diabaikan. Prinsip semua untuk semua, atau prosperity for all, dalam perekonomian dunia juga gagal diwujudkan. Gap antara negara yang maju dengan terbelakang, gap antara negara yang sangat kaya dengan yang miskin di dunia ini makin menganga.

Berarti capitalism gagal untuk menghadirkan prosperity for all pada tingkat masyarakat global. Masih dalam aliran kapitalisme yang sangat fundamental, campur tangan pemerintah, sekalipun untuk urusan justice atau equity, dalam hukum ekonomi pasar juga sering ditabukan, meskipun tentu Indonesia tidak memilih itu.

Terjawablah, saudara-saudara, bahwa Pancasila sesungguhnya memiliki relevansi dengan semua ini. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah mari kita pastikan bangun ekonomi Indonesia, belajar benar dari pergeseran ideologi yang ada sekarang ini, dari gagalnya sistem ekonomi marxis dan komunis, dan gagalnya sistem ekonomi kapitalis dengan garis kerasnya. Mari kita pastikan bahwa bangun ekonomi kita tiada lain adalah ekonomi terbuka, berkeadilan sosial, yang juga dijiwai dari apa yang menjadi pikiran para pendiri republik.

Satu lagi, saudara-saudara, masih berkaitan dengan perkembangan dunia sekarang ini, saya ingin menambahkan satu lagi. Ini fenomena global yang dramatis, yang fundamental. Ada pergeseran atau shake, ada penyesuaian atau adaptation and adjustment dari negara-negara di dunia dalam menganut ideologi-ideologi besar. Sekarang ini, hampir tidak ada satupun negara di dunia yang secara ekstrim menerapkan ideologi ekonomi yang sudah ada dalam khazanah ideologi dunia, misalnya ideologi ekonomi kapitalisme, neoliberalisme, komunisme, dan sosialisme. Sudah banyak varian dari itu semua, varian dari kapitalisme, varian dari sosialisme. Eropa, ada yang menganut namanya welfare state, ekonomi kesejahteraan.

Negara yang dulunya kapitalis, seperti ajaran Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, sudah bergeser pula mengadopsi nilai-nilai sosialisme. Negara yang dulunya betul-betul marxis, seperti Rusia, Vietnam, Tiongkok, juga telah memahami esensi dari pasar, tapi tetap dalam bingkai keadilan sosial. Oleh karena itu, terhadap semuanya itu, bangsa Indonesia sepatutnya tidak perlu silau, karena kembali kepada apa yang ada dalam Pancasila, ada resep, ada prinsip dasar, dan di situ jawabannya adalah, yang kita pilih: ekonomi kesejahteraan, berkeadilan sosial.

Saudara-saudara,
Itulah dua substansi yang ingin saya sampaikan, dan sebagai penutup akhirnya mari terus kita jadikan Pancasila sebagai living ideology, sebagai working ideology, yang antisipatif, yang adaptif, dan yang responsif. Pancasita tentu tidak patut kita perlakukan sebagai dogma yang kaku, apalagi kita keramatkan, karena justru menghalang-halangi Pancasila untuk merespon berbagai tantangan jaman, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat dunia. Dan itulah nilai terbesar dari Pancasila ketika kita aktualisasikan untuk menghadapi tantangan jaman masa kini dan masa depan.

Demikianlah sekali lagi, selamat untuk memperingati pidato Bung Karno 1 Juni 1945, semoga negara kita terus dibimbing oleh Allah SWT menuju negara yang maju, bermartabat, dan sejahtera di abad 21 ini. Sekian.

Wassalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sumber presidensby.info

Ibu-ibu Sudah Bosan dengan Gaya SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 02/06/2010 | 18:36 WIB Ibu-ibu Sudah Bosan dengan Gaya SBYJakarta – Gaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kalem, penuh kharisma dan menjaga wibawa nampaknya sudah tidak lagi menarik perhatian kalangan wanita terutama ibu-ibu. Meraka nampaknya sudah bosan dengan gaya yang penuh citra tersebut dan lebih melihat tindakan nyata dari pada sekadar berpidato.

“Saat ini nampaknya ibu-ibu sudah bosan dengan gaya SBY yang penuh aura citra dan pesona tersebut,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida dalam diskusi “KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi” di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2010).

Kesimpulan tersebut diraih oleh Laode Ida saat ia beberapa kali naik taksi dan bertanya kepada supir taksi tersebut soal gaya berbicara SBY. Dalam beberapa kali kesempatan ia mendapat jawaban bahwa nampanya ibu-ibu sudah bosan dengan gaya SBY.

“Kalau 5 tahun yang lalu mungkin ibu-ibu suka. Tetapi kalau sekarang nampaknya tidak. Istri saya kalau melihat SBY ditelevisi langsung dipindahkan chanelnya,” ujar Laode menirukan ucapan supir taksi.

Untuk soal pemberantasan korupsi itu sendiri, nampaknya Laode Ida sendiri tidak percaya kepada keseriusan dan komitmen SBY. Karena menurutnya banyak kasus-kasus korupsi yang dibiarkan.

“Saya sebenarnya sudah tidak percaya kepada pemerintah. Tidak percaya kepada SBY. Terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Sebab banyak perkara korupsi yang dibiarkan dan tidak ditangani secara serius,” ujarnya.

Oleh karena itu, Laode Ida sangat berharap kepada masyarakat sipil agar tetap konsisten mengawal proses penegakan hukum terutama terkait dengan persoalan korupsi. “Biarkan saja SBY dengan gayanya sendiri. gaya berpidato yang penuh kharisma dan pesona. Gaya yang nampaknya sudah tidak disukai oleh ibu-ibu tersebut,” imbuhnya. (boy)

Membumikan Pancasila

Kompas, Selasa, 1 Juni 2010 | 03:02 WIB

Oleh Josef M Monteiro

Hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, perlu diperingati oleh bangsa Indonesia untuk menggugah kita: kembali menyadari pentingnya dasar negara Pancasila sebagai filosofi dan ideologi pemersatu bangsa dan negara.

Ini tidak terlepas dari kondisi bangsa yang sejak era reformasi semakin jarang membahas konsep Pancasila, baik dalam konteks ketatanegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan, maupun akademik.

Meskipun pada pasca-Reformasi—dari pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono—Pancasila tetap menjadi dasar dan ideologi negara, hal itu sebatas pernyataan konstitusi.

Karena Pancasila ada dalam konstitusi (UUD 1945), maka berdasarkan stufenbau der rechtstheorie (teori pertingkatan hukum) Hans Kelsen, Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar). Grundnorm adalah kaidah tertinggi, fundamental, dan menjadi inti (kern) setiap tatanan hukum dan negara.

Grundnorm, disebut juga staas grundnorm, berada di atas Undang-Undang Dasar. Dalam ajaran mazhab sejarah hukum yang dipelopori Friedrich Carl von Savigny dan

bertitik tolak pada volksgeist (jiwa bangsa), Pancasila dapat digolongkan sebagai volksgeist bangsa Indonesia.

Meskipun demikian, muncul fenomena di berbagai lapisan masyarakat yang hampir tidak pernah lagi mengutip Pancasila dalam pandangannya. Pancasila seperti tenggelam, tidak perlu dimunculkan lagi di ruang publik.

Pancasila pun terpinggirkan dan terasing dari dinamika kehidupan bangsa. Dasar negara ini seperti tidak dibutuhkan, baik dalam kehidupan formal-kenegaraan maupun masyarakat sehari-hari.

Revitalisasi Pancasila

Ada keinginan sebagian masyarakat untuk merevitalisasi eksistensi Pancasila, tetapi belum mengerucut jadi gerakan. Dalam sejarah ketatanegaraan, revitalisasi Pancasila sebenarnya pernah berlangsung. Gelombang pertama ketika Pancasila lahir saat Soekarno berpidato di depan BPUPKI, 1 Juni 1945. Gelombang kedua, ketika Konstituante, pasca-Pemilu 1955, memperdebatkan apakah Pancasila dipertahankan sebagai dasar negara atau diganti ideologi lain. Gelombang ketiga saat Pancasila dimanipulasi rezim Soeharto.

Selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, Pancasila amat sering dibahas, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Hampir semua pidato Soeharto mengutip Pancasila. Sebagaimana dikatakan Cohen, juga Hallin dan Mancini, pidato Presiden memengaruhi masyarakat terkait realitas sosial politik yang ada.

Pancasila jadi kata kunci pidato Soeharto untuk menunjukkan Orde Lama sebagai masa yang penuh kekacauan karena tidak mengamalkan Pancasila. Dalam wacana khas Orde Baru, berbagai penyelewengan, disintegrasi, pemberontakan, dan komunisme adalah praktik penyimpangan terhadap Pancasila.

Lantas mengapa setelah lengsernya Soeharto Pancasila tak terdengar lagi, bahkan muncul keengganan berbagai kalangan mengakui eksistensi Pancasila? Ini akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyelewengan penguasa Orde Baru yang mengatasnamakan Pancasila. Demi kekuasaan, para penguasa Orde Baru memonopoli penafsiran Pancasila sesuai kepentingannya. Semua yang dinilai tidak sesuai dicap ”anti-Pancasila”.

Pasca-Reformasi muncul kekhawatiran, jika Pancasila kembali berperan, berarti Indonesia kembali ke masa Orde Baru. Pancasila diidentikkan sebagai bagian dari rezim dan ideologi penguasa Orde Baru.

Belajar dari penyelewengan Pancasila oleh pemerintahan Orde Baru, kita hendaknya kembali menyadari pentingnya Pancasila sebagai konsep bernegara. Ini mengingat bangsa kita telah kehilangan arah akibat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan menjadi collapsed state: negara tidak berperforma baik karena fungsi-fungsi negara tidak membawa negara keluar dari berbagai kebobrokan internal. Artinya, negara gagal menjalankan fungsi-fungsi dasarnya terutama saat masyarakat membutuhkan kehadiran negara.

Tanda negara kolaps

Menurut Gregorius Sahdan, collapsed state ditandai antara lain: kegagalan negara menyediakan public goods terutama di luar Jawa. Banyak sekolah seperti kandang sapi, tidak ada jalan raya—kalau ada berlubang-lubang, rumah sakit jauh dari masyarakat miskin pedesaan, air bersih sulit dipenuhi, minyak tanah susah dicari, dan sebagainya.

Collapsed state juga ditandai dengan gagalnya negara menegakkan supremasi hukum. Mafia hukum justru merajalela sehingga hukum hanya berlaku bagi koruptor pinggiran, bukan pada koruptor kelas kakap.

Semua itu memperlihatkan sikap bangsa yang tidak menghayati nilai-nilai Pancasila. Sikap ini juga tampak pada instrumen regulasi dan kebijakan politik yang bisa memicu disintegrasi bangsa.

Peringatan hari Pancasila kiranya melahirkan komitmen menjadikan Pancasila sebagai perekat yang mempersatukan bangsa dan negara. Seluruh komponen bangsa hendaknya berhak sama untuk memaknai Pancasila sehingga Pancasila tak lagi diposisikan sebagai milik satu kelompok saja. Apabila ada perbedaan pemaknaan dan penafsiran, itu konsekuensi demokrasi.

Keberhasilan menempatkan kembali Pancasila sangat tergantung pada keteladanan para elite politik dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Ini berarti lahirnya jiwa negarawan yang memahami tanda-tanda zaman sehingga dapat membawa bangsa melewati masa-masa sulit.

Josef M Monteiro Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Pancasila 1 Juni 1945

Kompas, Selasa, 1 Juni 2010 | 03:50 WIB

Oleh ACHMAD BASARAH

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut agenda Pimpinan MPR, hari Selasa (1/6) ini akan memberikan pidato resminya pada peringatan 65 tahun hari lahirnya Pancasila di Gedung MPR.

Peristiwa tersebut akan menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia meskipun nama peringatan itu diganti menjadi Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Sebelum tahun 1968, setiap 1 Juni selalu diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Di samping itu, berbagai kalangan, baik sipil maupun militer, juga telah mengakui bahwa Penggali Pancasila adalah Bung Karno (AB Kusuma, 2004).

Sejak tahun 1968, telah terjadi praktik de-Soekarnoisasi, lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 tidak lagi diperingati, Bung Karno sebagai Penggali Pancasila juga tidak lagi diakui. Setelah dikeluarkannya Tap MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), sosialisasi Pancasila dilakukan dengan cara-cara indoktrinatif.

Setelah Orde Baru jatuh pada 1998 dan berganti Era Reformasi, Pancasila dalam Tap MPR No II/MPR/1978 dinyatakan dicabut oleh Tap MPR Nomor: XVIII/ MPR/1998. Meskipun UUD 1945 telah diamandemen empat kali, Pancasila tetap diakui sebagai ideologi negara.

Tafsir otentik

Pada era reformasi saat ini, Pancasila hanya ditempatkan sebagai frasemologi politik dan tidak menjiwai praktik ketatanegaraan kita. Fakta-fakta yuridisnya dapat kita lihat dari produk- produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila. Hal itu terjadi karena mayoritas pejabat yang berwenang membuat produk perundang-undangan telah kehilangan pedoman untuk memahami tafsir Pancasila sebagai sumber hukum sebagaimana diatur UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di samping itu, terdapat pemahaman yang berbeda-beda atas tafsir otentik Pancasila. Selain pemahaman Pancasila 1 Juni 1945, Pancasila 22 Juni 1945, dan Pancasila 18 Agustus 1945, bahkan ada juga yang menganggap bahwa Pancasila itu hanyalah deretan kata-kata dalam sila-sila Pancasila yang makna dan penafsirannya bebas diterjemahkan menurut selera masing-masing.

Berbagai pemahaman tersebut seolah-olah menggambarkan pertentangan di antara versi-versi Pancasila di atas. Namun, jika kita telusuri dalam perspektif historis, seluruh tahapan pembahasan Pancasila sebagai dasar negara sejak rapat-rapat BPUPKI 29 Mei-1 Juni 1945, lahirnya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sampai pada saat penetapan Pancasila sebagai ideologi negara secara resmi pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan keseluruhan proses politik dari kesatuan pemikiran, jiwa dan semangat serta kesadaran para Pendiri Bangsa sebagai perumus bersama Pancasila yang telah menjadi konsensus bangsa Indonesia.

Banyak fakta yang dapat dijadikan bukti bahwa Pancasila bersumber dari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Sebagai salah satu referensinya dapat kita pelajari dari Pidato Prof Mr Drs Notonagoro, pada promosi pemberian gelar Honoris Causa kepada Bung Karno di Universitas Gadjah Mada, 19 September 1951. Ia mengatakan, pengakuan terhadap Pancasila 1 Juni 1945 bukan terletak pada bentuk formal yang urut- urutannya berbeda dengan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara.

Yang penting substansinya

Pengakuan Pancasila 1 Juni 1945 bukan pada sifat-sifat formalnya, tetapi pada bentuk material atau substansinya. Penjelasan tersebut telah memberikan penegasan bahwa Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, tafsir otentiknya bersumber dari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Dengan demikian, jika kita memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945, bukan berarti akan mengganti sila-sila Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menjadi rumusan sila-sila seperti yang dipidatokan Bung Karno. Pengakuan Pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 adalah dalam rangka pelurusan sejarah dan untuk memberikan ”roh” atau ”jiwa” bagi Pancasila bangsa Indonesia yang saat ini telah kehilangan makna substansialnya.

Maka, menjadi jelaslah bagi kita bahwa sesungguhnya Pancasila bangsa Indonesia hanya ada satu, yaitu Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya tanggal 1 Juni 1945.

Atas dasar pemikiran itu, pemerintah sudah seharusnya melembagakan peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni setiap tahunnya melalui sebuah Keputusan Presiden yang menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila untuk melengkapi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi.

Achmad Basarah Wakil Ketua Fraksi PDI-P MPR dan Wakil Sekjen DPP PDI-P

TAJUK RENCANA

Kompas, Selasa, 1 Juni 2010 | 02:49 WIB

Pancasila sebagai Gaya Hidup

Semestinya bukan hanya saat dihadapkan pada tekanan sektarian kita ingat Pancasila. Semestinya setiap saat kita ingat Pancasila.

Mengapa demikian? Karena kita menghayati dan mengamalkannya. Itulah butir yang ingin kita wacanakan seiring kita memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni.

Tatkala Bung Karno mencetuskan konsep Pancasila, kita yakin itu bukan semata produk perenungan. Apa yang kemudian disampaikan Bung Karno adalah rekonstruksi atas apa yang hidup di masyarakat Nusantara. Kita juga yakin para bapak pendiri republik selain Bung Karno mengamati dan meyakini realitas tersebut.

Dalam salah satu tulisannya di Kompas, (23/6/2007), sosiolog Ignas Kleden menjelaskan, Pancasila oleh Bung Karno dikonsepkan tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi sekaligus juga sebagai pandangan akan dunia (Weltanschauung). Adapun Weltanschauung menurut filsuf Jerman Karl Jaspers adalah filsafat yang efektif atau wirkende philosophie yang sanggup memberi harapan, kepercayaan, dan membangun komitmen.

Bahwa negara kesatuan RI masih tegak berdiri hingga hari ini, pastilah harapan dan kepercayaan yang dibangun atas dasar Pancasila sudah mewujud. Namun, masih ada retorika Bung Karno (diringkaskan oleh Ignas Kleden) yang kiranya masih aktual dan relevan untuk hari ini, yaitu ”Apakah mungkin tercapai sebuah dasar tempat semua orang dapat berdiri bersama secara politik di atas suatu platform nasional?”

Sekali lagi, dalam konteks berdirinya negara Indonesia, pertanyaan itu terjawab. Namun, kita ingin melihat hal itu mewujud dalam konteks hari ini. Kita ingin melihat sila-sila Pancasila beroperasi dalam kehidupan berbangsa sehari-hari. Seberapa jauh kita telah mengamalkannya.

Misalnya saja, sudah seberapa jauhkah pencapaian kita dalam mewujudkan keadilan sosial setelah 65 tahun merdeka? Kita memang kini telah berdemokrasi, tetapi selaraskah demokrasi yang kita praktikkan dengan apa yang diamanatkan oleh Sila Keempat?

Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan hadir dalam perayaan hari lahir Pancasila yang diadakan oleh MPR. Kita berharap, selain perayaan ini, bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang terus meningkat terhadap nilai-nilai Pancasila.

Harapan itu sendiri sebenarnya tidak sulit dan berlebihan karena realitas keberagaman itu tersebar di sekeliling kita, mulai dari seni budaya hingga etnik. Payung Pancasila dalam perspektif historik telah menaungi kehidupan di bumi Nusantara. Keberagaman amat kaya yang merupakan realitas hidup di sini tidak diragukan lagi merupakan raison d’etre Pancasila.

Kita berharap hari lahir Pancasila dapat kita rayakan dengan pencapaian pengamalan dan tidak lagi dengan pidato reformulasi. Kita ingin merayakannya sambil berbangga karena sila-sila Pancasila menjadi gaya hidup kita.

***

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Sri Wulan, istri mendiang pahlawan nasional Basoeki Rachmat, hadir dalam acara Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) di Jakarta, Senin (31/5). IKPNI menyampaikan pentingnya kembali ke Pancasila.

Peringatan Resmi 1 Juni
Keluarga Pahlawan Minta Kembali ke Pancasila

Selasa, 1 Juni 2010 | 03:11 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan menghadiri peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat, Selasa (1/6) pagi ini.

Untuk berpidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2010 mendatang di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masukan tertulis anggota rombongannya yang mengikuti kunjungan ke Norwegia, Sabtu (29/5).

Mereka diminta menulis tentang aktualisasi Pancasila pada masa sekarang ini dan masa datang untuk penyusunan pidatonya. Permintaan itu disampaikan Presiden Yudhoyono sebelum mendarat di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu lalu, melalui kabin VIP Pesawat Kepresidenan Airbus A 330-300.

Menurut Presiden, pada 1 Juni nanti, ia bersama Ketua MPR Taufiq Kiemas akan berpidato mengenai Hari Lahir Pancasila.

”Saya meminta jasa Saudara untuk menuliskan pandangan tentang Pancasila sekarang ini dan bagaimana aktualisasinya pada masa datang. Apa yang terlintas dalam pikiran Saudara semua kalau kita bicara memperingati pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945,” kata Presiden.

Kemarin, Ketua MPR Taufiq Kiemas ketika ditanya tentang kehadiran Presiden dalam acara Hari Lahir Pancasila di Gedung MPR mengatakan, ”Mestinya (Presiden Yudhoyono) datang.” Tentang kemungkinan kehadiran Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum DPP PDI-P), Taufiq menjawab, ”Insya Allah datang.”

Sementara itu, kemarin di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta, sejumlah anggota keluarga pahlawan nasional yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) menyerukan agar pemerintah kembali dan secara konsekuen menerapkan filosofi dasar Pancasila dalam menjalankan atau membuat setiap kebijakan. Dengan begitu, apa pun yang dilakukan akan selalu mengacu pada terutama kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Seruan itu disampaikan sekaligus merayakan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni.

Hadir, antara lain, Ketua Umum IKPNI Aisyah Hamid Baidlowi (putra KH Wahid Hasyim), Bambang Sulistomo (putra tokoh kemerdekaan Bung Tomo), serta istri pahlawan nasional Basoeki Rachmat.

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengingatkan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan pemerintahan.

Namun, anggota Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional, AM Fatwa, kemarin, menyatakan, jika Pancasila 1 Juni diperingati secara nasional oleh instansi resmi dikhawatirkan akan menimbulkan dampak politik.

Hari ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan berpidato tentang peringatan lahirnya Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta.(dwa/nwo/har)

ANALISIS POLITIK
Renungan 1 Juni

Kompas, Selasa, 1 Juni 2010 | 03:07 WIB

Oleh SUKARDI RINAKIT

Menjelang ajal, lelaki itu menulis ”happiness real, when shared”, kebahagiaan terwujud jika terbagikan. Dia adalah Christopher McCandless dalam film Into The Wild, yang ketika berusia belia melarikan diri ke pedalaman ganas Alaska. Ia tidak bahagia di tengah keluarganya yang sangat kebendaan.

Dalam tataran kebangsaan, Bung Karno, Bung Hatta, dan para bapak bangsa yang lain bergerak dan bergerak terus untuk mengejar kebahagiaan. Bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk bangsanya. Mereka melakukan pertempuran ide untuk melahirkan Pancasila sebagai dasar filsafat (philosophische grondschlag) yang melandasi persatuan bangsa. Dengan ikatan seperti itu, dengan kesadaran bahwa crah agawe bubrah (perpecahan membuat hancur), Pancasila ditegakkan sebagai mata air yang tak pernah kering bagi pencapaian kebahagiaan bangsa Indonesia yang multikultur.

Itulah sebabnya, sebagian bapak bangsa, terutama dari Islam politik, yang awalnya mencantumkan tujuh kata ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan keikhlasan tinggi bersetuju untuk menghapus tujuh kata tersebut. Semua ini demi sebuah cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan seluruh rakyat.

Memori lama

Dengan konstruksi seperti itu, eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara sejatinya sudah final. Perdebatan-perdebatan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan Piagam Jakarta, sudah ditutup saat amandemen UUD 1945 tahun 2002.

Akan tetapi, kenyataannya, beberapa hari terakhir muncul kembali fenomena kontestasi. Bukan perdebatan pada eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, melainkan pada peringatan hari lahirnya. Ranah politik terbelah, katakanlah, antara kubu Taufiq Kiemas dan AM Fatwa. Kubu pertama menginginkan mulai hari ini, 1 Juni, peringatan hari lahir Pancasila dilakukan resmi secara nasional.

Sebaliknya, AM Fatwa, tidak setuju jika peringatan itu diformalkan. Alasannya, Pancasila adalah ideologi partai politik (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sehingga tidak bisa diperingati secara nasional oleh instansi-instansi resmi. Peringatan demikian akan memicu kembali bangkitnya sentimen Piagam Jakarta.

Perdebatan seperti itu muncul, menurut hipotesis saya, karena masing-masing terjebak pada memori masa lalu. Para politisi senior tersebut memang mengalami era kerasnya pertempuran ideologi. Memori itu melekat sampai kini. Jika ada rangsangan sedikit saja menyangkut ”ideologi” yang dijunjungnya, mereka langsung bereaksi.

Padahal, bagi generasi baru pada umumnya, jangankan perdebatan mengenai peringatan hari lahir Pancasila, pertarungan mengenai ideologi politik pun sudah dianggap tidak penting lagi. Itu bukan berarti mereka mempunyai hati jelek dan pikiran jahat. Bagi mereka, pertempuran nyata yang dihadapi bukan lagi Islamisasi ataupun gelora nasionalisme, melainkan pertempuran antarkorporasi besar yang setiap saat bisa mengempaskan mereka.

Di sini, mengikuti Francis Fukuyama, sejarah dari pertempuran ideologi sampai pada ujung perjalanannya. Orang menjadi radikal bukan karena alasan ideologi sebagai variabel signifikan, tetapi marjinalisasi ekstrem yang mereka alami, baik secara ekonomi maupun psikologis. Mereka menjadi déclassé sebagai akibat ganasnya pertempuran antarkorporasi besar, rengkuhan monopoli dan oligopoli, serta penguasa yang korup dan tidak peduli.

Namun, perilaku non-ideologis generasi baru tersebut, menurut hemat penulis, pada saatnya akan berbalik. Jika sudah kebentel (kepepet), kata Bung Karno, bangsa ini akan bergerak mencari roh jati dirinya. Demikian juga apabila kehidupan rakyat makmur, mereka juga akan mencari kebahagiaan di luar kebendaan. Peradaban, pada akhirnya, menjadi tujuan hakiki dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ibu peradaban

Oleh karena Pancasila secara substansial mengandung kebebasan dalam memuja Allah, memanusiakan manusia, menjunjung multikulturalisme, nir-pemaksaan kehendak (musyawarah), dan perikehidupan yang berkeadilan, ia bisa dipandang sebagai rahim peradaban bangsa Indonesia. Ia adalah ibu peradaban kita.

Jika sampai saat ini masih ada pihak yang enggan, bahkan menolak Pancasila, itu lebih disebabkan oleh pengalaman traumatis masa lalu, khususnya kerasnya indoktrinasi ideologi zaman Orde Baru. Selain itu, juga karena perilaku pejabat yang kurang santun, korup, dan hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya.

Untuk mengikis alam bawah sadar ketidakbahagiaan rakyat tersebut, para penggerak Pancasila, terutama yang berada di medan kebijakan publik, harus melahirkan keputusan-keputusan politik yang berpihak kepada wong cilik.

Mereka harus bisa menjamin bahwa seluruh warga negara bisa sama-sama mendapatkan pekerjaan, pendidikan berkualitas, kesehatan, menikmati air bersih, transportasi umum yang murah-aman-nyaman, selokan dan sungai yang bersih, serta fasilitas sosial lain, seperti taman kota untuk menjadi arena berkumpul dan berinteraksi. Dari kepingan-kepingan kebahagiaan rakyat tersebut, peradaban bangsa bisa dibangun pada masa depan.

Dan, salah sekali jika ada orang mengatakan bahwa Pancasila itu buatan Soekarno. ”… saya sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian, dan lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita dengan cara seindah-indahnya …” (Soekarno, 17 Agustus 1954).

Sukardi Rinakit Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

» Berita Nasional/Politik
02 Juni 2010 | BP
Peringati Hari Lahir Pancasila
Presiden Paparkan Tujuh Pemikiran Bung Karno
Jakarta (Bali Post) -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan untuk menjadi bangsa yang maju dan beradab diperlukan visi dan nilai dasar negara. Untuk itu, sangat penting tujuh pemikiran Bung Karno yang tertuang dalam butir-butir Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara ke arah kehidupan lebih baik. Demikian ditegaskan Presiden Yudhoyono dalam peringatan Pidato 1 Juni Bung Karno di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (1/6) kemarin.
Presiden mengatakan setuju dengan pernyataan semua pihak termasuk Ketua MPR Taufiq Kiemas bahwa Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika merupakan empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tujuh pikiran penting dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945 juga sangat penting dalam memberi arah bangsa ini ke arah lebih baik.
Pertama, menurut Presiden, perlunya mencermati mengapa Bung Karno dalam mukadimah pidatonya mengungkapkan perlunya dasar Indonesia merdeka. ”Saya ingatkan dasar negara itu bukanlah visi, grand strategy, bukan juga haluan. Meski sebuah negara memerlukan visi, grand strategy, dan haluan, tetapi di atas segalanya adalah fondasi atau dasar negara ini,” kata Presiden. Kekuatan pidato 1 Juni 1945 itu, menurut Presiden, justru dimulai dari apa yang hendak dirumuskan yang menjadi dasar Indonesia merdeka.
Kedua, Bung Karno menawarkan lima dasar negara Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi. kesejahteraan sosial, dan yang paling penting atau kelima adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini membuktikan bahwa Soekarno muda, menurut SBY, telah menggali Pancasila dari bumi Indonesia.
Ketiga, pemikiran besar Bung Karno tentang nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, mana yang paling relevan untuk masa kini dan masa depan. Bung Karno, menurut SBY, mengatakan nasionalisme yang dimaksud bukanlah kebangsaan menyendiri. Kata-kata Bung Karno mengenai persatuan dunia, persaudaraan dunia, tidak perlu dipertentangkan dengan kemanusiaan atau internasionalisme. Karena nasionalisme bergandengan erat dengan internasionalisme atau kemanusiaan.
Keempat, pemikiran Bung Karno tentang sebuah negara kebangsaan, negara nasional. Pemikiran ini berkaitan erat dengan kehendak bersatu. Aplikasinya, dalam di era masa kini adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Bahwa ternyata, ada eksesnya karena memunculkan primordialisme, agamasentris, kedaerahan, ataupun ikatan identitas serba sempit.
Dalam konteks ini, SBY mencontohkan pelaksanaan pilkada yang masih jauh dari semangat kebangsaan, masih berpihak, dan masih terjadi perkelahian antarsuku dan agama di berbagai tempat. Karena itu, SBY mengajak kepada semua komponen bangsa kembali ke semangat kebangsaan Indonesia dan kehendak bersatu sesuai dengan harapan dalam pemikiran Bung Karno.
Kelima, Bung Karno menolak kosmopolitanisme, sebuah paham yang tidak mengakui adanya bangsa. Dalam konsep pemikiran ini, Bung Karno menekankan bahwa kendati bangsa Indonesia menganut nilai-nilai universal, interaksi satu sama lain, pada akhirnya bangsa Indonesia tetap membutuhkan jati dirinya sebagai Indonesia.
Keenam, Bung Karno menyebut dalam satu napas kata-kata mufakat, permusyawaratan, dan perwakilan. ”Yang ingin digarisbawahi di situ dalam demokrasi kita yang disebut fair play,” kata SBY.

Ketujuh, konsep negara gotong royong yang ditawarkan Bung Karno esensinya adalah semua buat semua, bekerja keras bersama saling membantu satu sama lain.
Itulah tujuh pikiran penting Bung Karno yang ada dalam pidato 1 Juni 1945. Namun masih banyak lagi pemikiran-pemikiran lain Bung Karno yang masih perlu dibahas dalam forum yang lain.
Lalu bagaimana bangsa ini menggunakan Pancasila sebagai rujukan dalam menjawab tantangan bangsa di tengah dunia yang terus berubah? Presiden Yudhoyono mengajak perlunya meletakkan Pancasila untuk menjawab segala kerisauan, kegamangan dan ancaman tentang perubahan besar, baik di tingkat nasional maupun global. Ada yang melihat globalisasi dari kacamata ancaman semata. ”Ingin saya tambahkan bahwa Pancasila oleh kita sering diletakkan sebagai pedoman untuk menangkal ancaman itu,” kata Presiden. (kmb4)

Pidato SBY Soal Pancasila Hanya Kulitnya Saja

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 01/06/2010 | 15:00 WIB Pidato SBY Soal Pancasila Hanya Kulitnya SajaJakarta – Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Bung Karno dan Pancasila nampaknya hanya sebatas kulit belum menyentuh isiya. Selain itu, apa yang diutarakan oleh SBY soal pembangunan ekonomi Pancasila sangat berbeda dengan apa yang dipraktekkan olehnya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Apa yang dikatakan oleh SBY soal Bung Karno dan Pancasila hanya sebatas kulitnya saja, tidak sama sekali menyentuh ide dasar Bung Karno dan Pancasila itu sendiri,” ujar penulis buku Nikmatnya Menjadi Seorang Pancasilais, AP Batubara kepada Jakartapress.com, Selasa (1 Juni 2010).

Menurutnya, SBY hanya menjelaskan berbagai perkembangan ekonomi dunia, kegagalan kapitalisme dan sosialisme, tetapi tidak menyinggung panjang lebar soal ekonomi kerakyatan. Lebih jauh ia melihat apa yang diungkapkan oleh SBY sebetulnya sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada. Faktanya, SBY tidak menerapkan ekonomi Pancasila tetapi lebih mengedepankan kapitalisme dan neo liberalisme.

“Apa yang dilakukan oleh SBY di masa pemerintahannya ini bertentangan dengan ide dan semangat Pancasila. Ia tidak memberdayakan koperasi dan ekonomi kerakyatan. Yang ada SBY malah membuka liberalisme dan kapitalisme global. Misalnya FTA ASEAN-Cina,” ujarnya.

Saat ditanya soal kehadiran Megawati, politisi senior PDIP tersebut menyatakan bahwa kehadiran Megawati tersebut adalah hal yang biasa. Menurutnya, kedatangan Megawati lebih dikarenakan ajaran politik ayahnya Soekarno. Karena seperti diketahui sebelumnya SBY memang akan memperingati pidato Soekarno soal Pancasila, bukan memperingati hari Pancasila itu sendiri.

“Saya pikir kedatangan Mega tersebut karena penghormatan kepada ayahnya Bung Karno. Hal tersebut tidak mengindikasikan adanya sinyal koalisi PDIP dan Demokrat. Karena PDIP masih menganggap secara fundamental apa yang dibangun oleh SBY berbeda entah dalam tataran politik maupun ekonomi,” imbuhnya. (boy)

» Dialog Interaktif
Bali Post, 02 Juni 2010 | BP
Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Esensi Kegotongroyongan
Persoalan pertama yang harus dilihat dari konteks ini, bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara dengan konteks sosial yang cukup abstrak, dirangkai oleh begitu banyak ideologi. Berbagai suku bangsa di Indonesia yang jumlahnya sampai ratusan itu, sesungguhnya adalah kumpulan-kumpulan ideologi yang mempunyai massa tersendiri. Berbagai kesatuan ideologi (suku bangsa) yang ada di Indonesia justru tetap menyatu di tengah gelombang gelobalisasi tersebut. Meski ada upaya pemaksaan dan pengerangkengan di masa Perang Dingin dan Orde Baru, tetapi globalisasi tidak membuat berbagai kesatuan ideologis itu terpelanting membentuk negara baru.

———— -

Oleh Rama Raditya Mahardika

Membicarakan Pancasila masih sangat relevan hingga saat ini, apalagi Indonesia sedang mengalami perubahan sosial yang sangat pesat. Perubahan sosial itu tidak hanya pada bidang politis tetapi juga merembet pada bidang kebudayaan dan ekonomi. Yang tidak bisa dipandang remeh adalah perubahan mendasar pada bidang interaksi sosial-politik.

Jika semasa Orde Baru penguasa begitu dihormati (tepatnya ditakuti) oleh masyarakat, kini hal demikian tidak lagi. Pola interaksi antara rakyat dengan penguasa telah berubah total. Orang sekarang tidak takut menentang penguasa secara terbuka dan mampu menggerakkan demonstrasi untuk memperlihatkan sikap penentangannya itu. Hubungan horizontal yang sifatnya konflik, tidak disembunyikan tetapi kini telah bisa diketahui banyak orang. Konflik antardesa, perang antarsuku, pertentangan antarkelompok pemuda silih berganti diberitakan media massa di Tanah Air. Fenomena ini telah memperlihatkan pola perubahan interaksi yang sangat radikal dalam khazanah sosial di Indonesia.

Bagaimana Pancasila mampu meredam persoalan-persoalan besar seperti itu di negara yang mempunyai konsep berkehidupan Bhineka Tunggal Ika? Persoalan pertama yang harus dilihat dari konteks ini, bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara dengan konteks sosial yang cukup abstrak, dirangkai oleh begitu banyak ideologi. Berbagai suku bangsa di Indonesia yang jumlahnya sampai ratusan itu, sesungguhnya adalah kumpulan-kumpulan ideologi yang mempunyai massa tersendiri. Ideologi dalam batasan sosial tidak lain merupakan kepercayaan sosial yang mempunyai massa pengikut. Maka, ketika ratusan ideologi tersebut mampu membentuk negara kesatuan yang disebut dengan Indonesia, ini merupakan catatan prestasi sejarah yang cemerlang.

Sangat jarang suatu negara berhasil mempersatukan suku bangsa yang begitu banyaknya hingga usia persatuannya mencapai 65 tahun, menembus Perang Dingin dan globalisasi. Uni Soviet dan Yugoslavia adalah contoh dari negara yang gagal mempersatukan visi di tengah terobosan Perang Dingin dan globalisasi.

Harus diberikan catatan, bahwa Parang Dingin dan globalisasi sangat memengaruhi eksistensi sebuah negara. Perang Dingin adalah era di mana ideologi ditekan dan dipaksa dikerangkeng oleh pemerintah agar rakyat negaranya mempercayai ideologi persatuan dari negara yang bersangkutan. Pada sisi lain, setiap suku bangsa adalah suatu kesatuan ideologi dengan praksis budaya dan nilainya tersendiri. Sebagai sebuah kesatuan idelogi yang kebetulan berkarakter subordinat (minoritas), maka kesatuan ini terpaksa tunduk kepada kesatuan ideologi superordinat yang ada di atasnya. Superordinat itu tidak lain adalah negara dengan berbagai perlengkapan kekuasaannya. Itulah yang membuat Yugoslavia dan Uni Soviet bisa tetap berdiri di tengah Perang Dingin.

Sementara globalisasi mempunyai sifat yang berkebalikan dari era Parang Dingin. Kebebasan, identitas, demokrasi, kecepatan dan hak asasi manusia adalah ciri dari globalisasi. Kesatuan ideologis yang minoritas itu bangkit, memperlihatkan identitas mereka ke penjuru dunia dan akhirnya mendapatkan dukungan. Itu pula yang membuat munculnya negara-negara baru seperti Kroasia, Latvia, Bosnia-Herzegovina, Ukraina dan sebagainya.

Ideologi Menyatu

Berbagai kesatuan ideologi (suku bangsa) yang ada di Indonesia justru tetap menyatu di tengah gelombang globalisasi tersebut. Meski ada upaya pemaksaan dan pengerangkengan di masa Perang Dingin dan Orde Baru, tetapi globalisasi tidak membuat berbagai kesatuan ideologis itu terpelanting membentuk negara baru.

Kalau dilihat dari konteks politik internasional, sesungguhnya Indonesia berpotensi menjadi puluhan negara baru dengan berbagai ideologi baru. Indonesia berpotensi menjadi negara persemakmuran atau menjadi perserikatan bangsa-bangsa baru. Tetapi justru itulah yang tidak terjadi.

Di sinilah peran fenomenal dari Pancasila. Sudut sosial dari dasar negara ini terletak pada kemampuannya memberikan sebuah gambaran gotong royong antarkomponen kenegaraan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Keadilan Sosial serta Persatuan Indonesia hanya bisa diwujudkan dalam bentuk sikap kegotongroyongan. Itulah yang terjadi pada Indonesia, baik dari sisi mikro maupun makro. Secara mikro, seorang ahli pertambangan yang berasal dari suku Jawa, tidak akan mungkin mampu meningkatkan keahliannya kalau hanya hidup di Jawa saja. Ia harus datang menuju Kalimantan, Sumatera atau Papua.

Mereka yang mempunyai kemampuan intelektual di Padang akan sangat berkembang kalau berkontak sosial dengan semua rekannya di Jawa. Seni tradisi tidak bisa dilepaskan dari Bali yang menjadi bahan pembelajaran dari berbagai individu. Secara makro, Jawa sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian sangat tergantung suplai dari berbagai daerah di Indonesia. Minyak didatangkan dari Sumatera, batubara dari Kalimantan dan seterusnya. Ini adalah esensi kegotongroyongan yang mempunyai cakupan dari mikro sampai makro. Tanpa bermaksud untuk melihat dari sisi politis apa pun, fenomena berdikarinya Timor Timur yang kelihatan begitu mempunyai tantangan pada awal-awalnya, sangat bisa jadi karena lepasnya kendali gotong royong dari pihak Indonesia.

Sila-sila dari Pancasila itu pun mencerminkan sifat gotong royong karena tidak akan mungkin satu sila berdiri sendiri tanpa ditopang oleh yang lainnya. Mustahil Persatuan Indonesia itu bisa diwujudkan apabila tidak mempunyai dasar kemanusiaan dan keadilan sosial dari rakyat Indonesia yang Berketuhanan. Maka, pesan yang paling baik bagi Indonesia di hari kelahiran Pancasila ini adalah janganlah mempolitisasi Pancasila. Sebab, politisasi terhadap nilai-nilai luhur ini akan bermakna sangat sempit.

———— ——— ——

* Sila-sila dari Pancasila mencerminkan sifat gotong royong karena tidak akan mungkin satu sila berdiri sendiri tanpa ditopang oleh yang lainnya.

* Sudut sosial dari dasar negara ini terletak pada kemampuannya memberikan sebuah gambaran gotong royong antarkomponen kenegaraan.

* Pesan yang paling baik bagi Indonesia di hari kelahiran Pancasila ini adalah janganlah mempolitisasi Pancasila.

TK Hebat, Bisa Temukan Mega-SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 02/06/2010 | 07:55 WIB TK Hebat, Bisa Temukan Mega-SBY Jakarta – Ketua MPR RI Taufiq Kiemas (TK) dinilai ‘hebat‘, karena berhasil mempertemukan Presiden SBY dengan  Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Mega) yang selama ini seperti minyak dan air. Lepas dari cara apapun yangd ilekukan TK, apakah itu membujuk ataupun ‘menipu’ Mega, nyatanya pentolan Partai Demokrat dan orang nomor 1 di PDIP itu bisa bertemu dalam satu forum dan bersalaman.

Hebatnya TK adalah bisa membatalkan Mega yang sedianya akan menyampaikan pidato politik pada hari lahir (harlah) Pancasila 1 Juni di depan kantor DPP PDIP, lantaran putri Bung Karno itu menghadiri acara peringatan Pidato Soekarno tentang Pancasila di gedung DPR. Padahal, 500 kader dan simpatisan PDIP sudah memadati depan kantor PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2010).

Strategi TK hebat, meski Mega mengaku datang ke acara peringatan pidato Bung Karno 1 Juni soal Pancasila tersebut atas undangan Ketua MPR Taufiq Kiemas yang notabene suaminya. “Saya seharusnya jadi inspektur upacara DPP partai untuk sampaikan pidato tentang Pancasila 1 Juni. Tapi karena undangan Ketua MPR, maka saya dengan alasan yang kuat datang ke MPR,” aku Mega.

Mega mengatakan itu saat memberikan sambutan pembukaan sarasehan Pancasila di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (1/6/2010). Acara dihadiri kader PDIP, anggota DPR dari PDIP dan pengurus DPP PDIP. Menurut Mega, berdasarkan kongres beberapa waktu lalu, PDIP telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi partai. “Pada waktu-waktu lalu hal itu (peringatan pidato Bung Karno) belum tentu dilakukan dengan baik,” katanya. Mega berterima kasih atas digelarnya peringatan pidato Bung Karno 1 Juni di gedung DPR/MPR. “Sebagai ketua umum partai dan mantan presiden, saya sangat berterima kasih,” kata Mega.

TK Tersanjung
Atas keberhasilan mempertemukan SBY dan Mega dalam momentum Harlah Kesaktian Pancasila 1 Juni tersebut , Taufiq Kiemas mendapat sanjungan dari para pengikutnya di PDIP. Ketua Majelis Repdem PDIP, Beathor Suryadi menilai, TK sebagai kader Bung Karno yang paham makna ‘semua untuk semua’ bergotong-royong membangun negeri. “Masyarakat Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak bedakan hitam putih, apalagi beroposisi,” seru aktivis LSM/ormas yang berafiliasi di bawah PDIP ini.

Beathor Suryadi menganggap langkah TK ini adalah ‘semua berkarya untuk semua’, mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama loh jinawi, tata tentrem raharja. “TK memainkan peran pentingnya dalam ‘membangun budaya politik’ dengan menampilkan performen yang cantik. TK menghasilkan gol-gol yang spektakuler, dari ucapannya maupun SBY, dari ramah tamah hingga spekulasi perubahan politik yang setiap orang menafsirkannya sendiri-sendiri,” tandas Ketua Majelis Repdem dalam pesan singkatnya yang dikirim ke jakartapress.com.

Secara terpisah, mantan Sekjen PDIP Pramono Anung menilai, pertemuan SBY-Mega dalam acara peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Parlemen tadi pagi setidaknya bisa sedikit mempengaruhi konstelasi partai koalisi. Sebab, pertemuan keduanya diyakini memiliki arti penting karena selama ini dua tokoh besar ini dikenal berseberangan sikap politiknya. “Ibarat kapal tanker, kalau kapal tanker gelombangnya kan masih tinggi. Bisa mempengaruhi tanker-tanker lainnya,” ujarnya di sela Serasehan Pancasila di Gedung Perintis Kemerdekaan, Selasa (1/6).

Namun demikian, lanjut Pramono, pertemuan antara kedua tokoh tersebut tidak akan mempengaruhi sikap politik secara substansial. “Misalnya jadi berubah koalisi atau tidak koalisi,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP ini. Namun, ia tidak sependapat dengan anggapan pertemuan dua seteru politik itu sebagai rekonsiliasi simbolik. “Tidak ada yang perlu direkonsiliasikan, secara ideologi tidak ada perbedaan. Ini komunikasi alamiah yang cukup baik,” tutur Pramono.

Sementara Ketua MPR Taufiq Kiemas (TK) menilai, pertemuan SBY-Mega tersebut menjadi awal positif untuk hubungan baik kedua elit politik dari kubu berbeda tersebut ke depan. “Yang senang kita semua. Sudah bagus lah keduanya datang. Emang kalau orang berdamai nggak boleh?” kata Taufiq sambil tersenyum usai peringatan pidato Bung Karno 1 Juni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/6/2010).

Menurut suami Megawati ini, kedua tokoh nasional yang sempat berseberangan ini sudah menunjukkan iktikad baik untuk berdamai. Keduanya sudah mulai bisa menerima saat terlihat bersalaman. “Saya lihat sudah baguslah. Beliau dua-duanya mau salaman,” jelas Taufiq riang. Ia pun mengaku senang melihat ada isyarat keakraban antara kedua tokoh ini. Taufiq berharap semua ‘kemesraan’ ini menjadi awal perdamaian diantara keduanya. “Insya Allah yang patah-patah sudah damai,” terangnya.

Salaman Mega-SBY
Usai membacakan pidato dalam rangka peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni, Presiden SBY bersalaman dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Hadirin pun bertepuk tangan melihat peristiwa yang jarang terjadi ini. Spontan, seluruh hadirin pun tampak tersenyum saat Mega dan SBY bersalaman. Momen ini tentu tidak disia-siakan seluruh fotografer dan kameramen dari berbagai media yang hadir.

Usai bersalaman, SBY langsung keluar meninggalkan ruangan. Sementara Megawati dan sejumlah menteri masih melayani wawancara para wartawan. Selain SBY dan Mega, acara ini dihadiri oleh para anggota DPR/MPR dan para pejabat dan mantan pejabat di Republik ini. Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga hadir.

Presiden SBY dalam pidatonya sempat memaparkan pemikiran-pemikiran Bung Karno tentang dasar-dasar bernegara yang kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. 7 Pokok pikiran Bung Karno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 tersebut dijelaskan SBY secara runtut.

Pidato SBY Sebut Nama Mega
Tepuk tangan nyaring terdengar saat nama Megawati Soekarnoputri disebut dalam acara peringatan pidato Bung Karno 1 Juni soal Pancasila. Penyebut nama itu adalah Ketua MPR Taufiq Kiemas dan Presiden SBY. Ketika Taufiq Kiemas membuka pidatonya dan menyebut nama Megawati sebagai salah satu yang hadir, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan.

“Dalam acara ini turut hadir mantan Presiden dan Wakil Presiden RI seperti Megawati Soekarnoputri,Try Sutrisno, Hamzah Haz dan Jusuf Kalla,” tuturnya di Gedung Nusantara IV DPR RI, Selasa (1/5/2010). Mega yang duduk diapit Try Sutrisno dan Ketua DPD Irman Gusman tampak cool. Untuk menghadiri acara ini, Mega terpaksa membatalkan kehadirannya dalam acara Harlah Pancasila di DPP PDIP di Lenteng Agung. Ratusan kadernya telah berkumpul di lokasi.

Setelah Taufiq Kiemas, SBY giliran pidato. SBY membuka pidatonya dengan menyebut tamu-tamu yang terhormat seperti Megawati. Megawati disebutnya di urutan pertama. Spontan saja tepuk tangan hadirin terdengar, bahkan lebih keras dibandingkan tepuk tangan sebelumnya. Tepuk tangan ini tentunya bukan tanpa maksud, mengingat Mega jarang menghadiri acara yang di dalamnya terdapat SBY, seteru politiknya sejak 2004. Hadir Wapres Boediono beserta para Menteri KIB jilid II serta keluarga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Presiden SBY menyebut nama Megawati Soekarnoputri saat membacakan pidato dalam peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni. Mantan Wapres Jusuf Kalla menilai hal tesebut merupakan langkah yang positif. “Secara simbolis bagus sekali, ini mencairkan suasana. Bangsa ini memang harus bersatu dan dicairkan suasananya,” kata Jusuf Kalla usai menghadari acara peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/6/2010).

Hal senada diungkapkan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, menurutnya hal itu merupakan langkah yang baik sekali. “Saya pikir itu bagus sebagai pemimpin bangsa. Selama ini komunikasi antara Demokrat dan PDIP juga terus terjalin dengan baik,” katanya.

Megawati hadir di satu forum dengan SBY di gedung DPR/MPR, bahkan bersalaman di akhir acara. Tapi itu bukan berarti Mega-SBY berekonsiliasi politik. “Wah, kita nggak ngomong kayak gitu (rekonsiliasi politik). Ini kan soal ideologi,” kata putri Mega, Puan Maharani, usai menghadiri peringatan pidato Bung Karno di Gedung DPR, Selasa (1/6/2010).

Puan mengatakan, untuk hal-hal yang bersifat ideologis, Mega tentu sependapat dengan yang lain yakni bersikap demi kepentingan bangsa. “Tapi yang berhubungan dengan penyelenggara negara, boleh saja dong kita berbeda,” ujar anggota DPR Komisi I DPR dari Fraksi PDIP ini.

Menurut Puan, jika dalam keputusan politik ada perbedaan, itu merupakan prinsip yang harus diperjuangkan. Namun jika berbicara mengenai menjaga keutuhan NKRI, bangsa dan negara, PDIP tentu sepakat dengan yang lain. “Ya alhamdulillah. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik. Adem ayem,” kata Wakil Ketua FPDIP DPR ini.

Saat ditanya soal SBY yang menyebut nama Megawati pertama kali dalam pidatonya, menurut Puan, hal itu dikarenakan Mega merupakan senior di antara semua undangan yang hadir. “Kalau dilihat dari kapasitasnya, memang beliau yang paling senior. Pak Habibie nggak ada ya jadinya Ibu Mega kan yang senior,” argumennya. (*/dtc/jpc)

Matinya Ideologi Bangsa

Koran Jakarta, Rabu, 02 Juni 2010
Tapi, siapa yang telah membunuh Pancasila? Mereka adalah politisi busuk, kaum libertarian, neolib, borjuis, dan oportunis!.
Sebuah negara dikatakan sukses , tulis Max Weber, manakala mampu mempertahankan monopolinya menggunakan kekuatan fisik terhadap rakyat dalam batas kenegaraannya.

Sebaliknya, negara dikatakan failed state jika monopoli itu patah karena kehadiran, bahkan dominasi, kekuatan-kekuatan fisik lain, seperti laskar, militia, mafia terorganisasi, atau teroris.

Sudan dan Afghanistan sering dikatakan contoh negara gagal.

Pakistan, oleh Washington, juga dinilai sedang menjurus ke failed state.

Nyaris tiada hari tanpa bom meledak di negeri itu dengan korban jiwa yang tak bisa dihitung lagi.

Ketika puluhan ribu pendemo selama lebih dari seminggu menduduki dan melumpuhkan bandar udara Bangkok yang megah dua tahun yang lalu dan pemerintah Thailand tidak berdaya mengusir mereka, Thailand pun digugat sebagai calon negara gagal.

Peristiwa itu memberikan pelajaran berharga bagi Perdana Menteri Abhisit yang memerintah sekarang. Ia emoh negaranya dicap failed state.

Maka, aksi-aksi unjuk rasa kelompok Kaus Merah yang berlangsung lebih dari dua bulan dan cenderung anarkistis akhirnya dibubarkan dengan kekuatan senjata.

Puluhan korban tewas. Ratusan orang terluka. Abhisit tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah mengembalikan perputaran roda pemerintahan.

Maka, kriteria negara gagal Max Weber oleh sejumlah ilmuwan politik kemudian dikembangkan ke ranah politik dan sosial-ekonomi.

Jika pertikaian antara pemerintah dan oposisi berlangsung berbulan-bulan dan tetap mengalami jalan buntu, itulah contoh negara gagal dari perspektif politik.

Jika sebuah negara tidak lagi mampu membayar utang-utangnya karena makin lama makin dililit oleh tumpukan utang, negara itu pantas juga divonis failed state.

Yunani dikhawatirkan bangkrut total manakala tidak diinjeksi 1 triliun euro oleh sesama anggota Eropa Bersama.

Sekitar tujuh tahun yang lalu, harian terkemuka, The International Herald Tribune, dalam sebuah tulisannya, mempertanyakan apakah Indonesia sedang menjurus ke negara gagal.

Ketika itu, konfl ik Ambon masih membara. Dua kelompok etnis berperang selama bertahun-tahun dengan korban ribuan jiwa.

Pemerintah kita tatkala itu terkesan tidak berdaya menghentikannya.

Jika kita mengamati tindak kekerasan yang menjalar dari Sabang sampai Merauke dan menjadi pemandangan keseharian, predikat negara gagal untuk negara kita mungkin tidak berlebihan.

Weber menggunakan istilah the dominant presence of warlods, paramilitary groups, or terrorism ketika mendef nisikan negara gagal.

Bukankah Indonesia pun saat ini memunyai cukup banyak kelompok-kelompok keras dan dominan seperti yang dikemukakan oleh Weber?

Maret yang lalu, sebuah wisma yang terdiri atas tujuh gedung di kawasan Bogor milik sebuah agama dibakar rata oleh kelompok radikal.

Selama dua jam aksi brutal itu berlangsung bebas. Polri menutup mata dan membiarkannya begitu saja.

Takutkah polisi? Di Depok, kelompok waria diserang dengan kekerasan membuat membasmi minuman keras kota kerap dengan kekerasan pembakaran.

Tragisnya, tidak bertindak, mengawal Anarkisme brutalisme merupakan dampak dari reformasi yang kebablasan, reformasi yang sering diindentikkan dengan demokrasi liberal yang bertumpu pada kebebasan.

Para pendiri bangsa kita tidak pernah menggunakan istilah kebebasan dalam meletakkan dasar negara dan hukum dasar, tapi kemerdekaan.

Fatal sekali tatkala para kampiun demokrasi liberal kita mengidentikkan arti kemerdekaan dengan kebebasan.

state yang mengancam saya, terutama disebabkan meninggalkan Pancasila ideologi Barat yang belum bisa diserap oleh ini.

Dulu, Bung Karno telah memperingatkan kita untuk tidak menjalankan demokrasi yang liar.

Berilah satu demokrasi yang gotong royong yang tidak jegal-jegalan. kita demokrasi met keadilan sosial.

demokrasi liberal hanya menghasilkan (1) politik yang kotor, (2) ekonomi yang bergantung pada bantuan (baca: utang) negara-negara kapitalis, (3) hukum yang bertakhta pada uang, dan (4) perilaku kolektif yang anarkistis dan caci maki.

Elite politik Indonesia telah mengkhianati para pendiri bangsa.

Bung Karno wanti-wanti mengingatkan bahwa ita mendirikan bangsa semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu.

Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi?

Haluan pembangunan Indonesia selama ini keliru, bertolak belakang dengan apa yang diletakkan oleh para pendiri bangsa.

Maka, inilah akibatnya: bukan rakyat yang sejahtera, melainkan kaum kapitalis yang pesta pora dan semakin jaya.

Negara menjadi kacau, penuh krisis, nyaris ke status negara gagal .

Penulis adalah Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Pembicara dalam Kongres Pancasila II di Bali.

» Tajuk Rencana
Bali Post, 02 Juni 2010 | BP
Pancasila Memperkuat Eksistensi Indonesia
SILANG sengkarut tentang Hari Lahir Pancasila tampaknya kini telah usai. Artinya, pemerintah tidak bereaksi keras terhadap pendapat yang mengatakan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Di masa lalu, peringatan kelahiran dasar negara ini menimbulkan reaksi pembungkaman dari pemerintah. Perayaan pun dilakukan secara diam-diam oleh berbagai komponen masyarakat. Kita melihat kondisi itu adalah kondisi politisasi. Artinya, pemerintah pada waktu itu mempolitisir Pancasila secara luas. Sebagai sebuah ideologi, ia sangat sakral.

Setiap perilaku harus disesuaikan dengan Pancasila. Sampai-sampai semua warga harus mendapatkan dan memahami Pancasila melalui apa yang disebut dengan Penataran P4. Inilah indokrinasi nilai besar-besaran dari suatu negara kepada warganya. Kita tidak usah menyebutkan berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan penataran tersebut.

Pancasila tentu saja nilai nasional yang harus dipahami oleh setiap warga Indonesia. Tetapi kalau nilai-nilai itu ditanam secara paksa, hasilnya tidak akan bisa dipetik dengan baik. Karena sesungguhnya Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri, cukuplah hal itu menjadi penanaman nilai bagi masyarakat pada tingkat sekolah. Ini sudah cukup untuk menjabarkan Pancasila. Sebab, proses pembelajaran itu terjadi pada masa muda usia dan sudah pasti penanaman pengaruhnya akan lebih mudah dan sistematis.

Penanaman nilai-nilai itu juga tidak harus formal dengan hafalan belaka. Contoh peristiwa Pancasilais atau perilaku Pancasilais akan memudahkan pembelajaran dan peresapan pelajaran itu.

Sebagai sebuah akumulasi berbagai nilai yang ada di Indonesia, sungguh Pancasila mempunyai pandangan yang universal. Artinya sila-sila yang ada di dalamnya dan butiran-butiran yang dimuat, bisa lentur dan menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan dan perkembangan zaman.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengakui hak asasi manusia kebebasan mendasar dalam berperilaku. Karena itu pengontrolan dan pengekangan tidaklah pantas dilakukan. Akan tetapi semua itu kemudian akan berakhir dengan adanya persetujuan bersama yang saling menguntungkan. Inilah esensi musyawarah untuk mufakat. Itu diperlukan demi persatuan Indonesia. Tidak mungkin hal demikian bisa dilakukan jika Indonesia tidak berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Banyak yang mengatakan bahwa globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi Pancasila. Bagi kita ini bukan hanya menjadi tantangan Pancasila, tetapi seluruh komponen masyarakat internasional. Gempuran pengaruh itu sangat besar sehingga menggoyangkan sendi-sendi dasar masyarakat. Tetapi Pancasila juga mempunyai tameng untuk menghadapi gempuran demikian. Secara tradisional ideologi ini digali dari tanah masyarakat Indonesia.

Persoalan tantangan dari globalisasi sebenarnya berada pada sisi keadilan sosial. Misalnya bagaimana mewujudkan keadilan bagi identitas-identitas tertentu yang merasa tidak diperhatikan. Artinya, bagaimana masyarakat yang termarginalkan itu harus mendapat perhatian dengan baik. Maka melalui sila keadilan sosial, pemerintah harus mampu menwujudkan keadilan tersebut sampai ke akar-akarnya. Jika hal ini telah berhasil diwujudkan, tidak akan mungkin ada keinginan untuk, misalnya, melepaskan diri dari negara Indonesia. Jika masyarakat telah merasa tercukupi, baik secara ekonomi maupun sosial dan budaya dengan Indonesia, untuk apa kemudian kita meniru budaya-budaya luar yang bahkan mungkin tidak cocok dengan budaya kita sendiri.

Pancasila mempunyai sikap yang luhur, karena itu haruslah dipahami dengan baik, bukan dipolitisasi. Pancasila akan mampu memperkuat keberadaan Indonesia.

31
May
10

PEPORA : Kapal Century dan Lumpur Lapindo

Tenggelamnya Kapal Century

Senin, 31 Mei 2010 | 02:35 WIB

Oleh Donal Fariz

Sekretariat Bersama Partai Koalisi bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya berhasil membenamkan kasus Bank Century. Lebih dari itu, dalam konteks yang lebih luas keberadaannya amat berpotensi menyandera penegakan hukum jangka panjang.

Melalui Sekretariat Bersama, Aburizal Bakrie diplot oleh SBY sebagai pemecah ombak (breakwater) gelombang politik yang semakin membesar belakangan ini. Arus deras kelompok oposisi telah mengancam kursi kekuasaan SBY. Untuk meredam hal ini, terjadilah tawar-menawar kekuasaan (political bargaining). Alhasil, dengan sangat cepat Golkar berpindah ke lain hati jadi partai koalisi pemerintah. Walau dianggap melanggar fatsun politik, ini realitas. Publik pun jamak mengetahui bahwa dalam politik tak ada musuh yang abadi dan kawan yang sejati. Karena hanya kepentinganlah yang abadi.

Kini, dengan jubah Golkar, Aburizal jadi satu gerbong kereta dengan pemerintah. Jabatan sebagai ketua harian forum koalisi memberikan porsi kekuasaan besar. Bahkan, sebagian kalangan menilai teramat besar. Sebagai ketua, ia berwenang memanggil menteri untuk hadir pada rapat tertentu. Ini jelas telah menyusupi kekuasaan pemerintah.

Di sisi lain, sebagai ketua forum koalisi, Aburizal tentu berperan untuk merapikan barisan koalisi di parlemen. Di belakang layar, Aburizal bertugas sebagai invisible hand (tangan-tangan tak tampak) untuk ”menyeiramakan” suara parlemen yang belakangan bernada sumbang terhadap pemerintah.

Perkawinan kepentingan ini jelas telah menimbulkan politik kartel di negara ini. Secara teori, Meitzer berpendapat, politik kartel muncul dari sebuah koalisi besar di antara elite politik. Sistem ini digunakan untuk meminimalkan kerugian pihak yang kalah, entah dalam pemilu atau dalam koalisi. Kartel lebih mengutamakan mekanisme perangkulan (incorporation) dari elite yang memiliki latar belakang ideologi yang berbeda. Dalam politik kartel, dorongan berpartisipasi dalam kabinet dan struktur kepemimpinan di komisi, misalnya, adalah karena kepentingan partai-partai untuk mengamankan kebutuhan finansial bersama.

Apa yang terjadi saat ini mencerminkan sebuah kepentingan pragmatis yang jauh dari unsur ideologis. Partai oposisi versus partai pemerintah yang sebelumnya begitu sengit berkompetisi di satu hal akan dengan mudah menjadi kooperatif dalam hal lain. Intinya, mereka terlibat di pemerintah atau parlemen bukan demi perjuangan program atau ideologi partai, melainkan patut diduga demi mengamankan sumber-sumber rente.

Semakin meyakinkan kita jika melihat latar belakang para politikus Senayan. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya 44 persen anggota DPR periode 2009-2014 merupakan pengusaha. Dominasi pengusaha di ranah politik semakin menguatkan akan ancaman persekongkolan antara penguasa dan pengusaha.

Dibentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) tidak bisa dilepaskan dari pertautan di atas. Bagaimanapun publik tahu Sekber lahir dari benih megaskandal Century. Tak berlebihan rasanya jika Sekber memang sangat berpotensi menyandera penegakan hukum di negeri ini karena lembaga ini akan menjadi benteng kuat dalam menahan serangan hukum terhadap para politisi hitam.

Kapal Century

Jika kepentingan politik sudah menggumpal antarpihak ”bermasalah”, semua cara tentu bisa dihalalkan. Lihat saja pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang siap memetieskan proses politik kasus Century (7/5). Jelas sangat kontraproduktif dengan semangat berapi-api partai beringin ini pada masa angket Century.

Memori publik masih sangat kuat merekam saat paripurna hak angket Century, dengan lantang 104 kader Golkar memilih opsi C. Pilihan dengan kesimpulan ada penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dalam proses bail out Bank Century. Lompat pagar Golkar ke dalam partai koalisi sudah barang tentu diikuti peralihan sikap politik bahwa tidak ada yang bermasalah dengan Bank Century.

Manuver ini jelas membahayakan penuntasan kasus Bank Century secara keseluruhan. Kasus ini mustahil sampai pada Peradilan Konstitusi karena peta dan kalkulasi politik di parlemen sudah berubah secara drastis. Kondisi sekarang menunjukkan setidaknya 58 persen suara parlemen sudah berada pada opsi A. Jumlah ini jelas tidak memenuhi syarat untuk sampai pada hak menyatakan pendapat dan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Apa yang dilakukan Lily Wahid untuk menguji pasal-pasal hak menyatakan pendapat dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 agaknya tak memiliki daya guna untuk kasus Century saat ini.

Bagitu pula halnya penuntasan kasus Bank Century di KPK. Tidak bisa dimungkiri proses penegakan hukum butuh dukungan politis. Jika melihat kondisi KPK saat ini, lembaga ini jelas sangat membutuhkan dosis besar untuk menyelesaikan kasus Century. Salah satu sumber dosis ini tentu berasal dari kekuatan parlemen.

Amat disayangkan kondisinya sekarang jauh berbeda. Bahkan, kekuatan koalisi tak mustahil justru akan memberikan warning kepada KPK agar kasus ini tak dilanjutkan hingga tahap berikutnya. Forum koalisi sebagai jurus politik Yudhoyono jelas tak ada manfaatnya bagi kepentingan publik. Keberadaannya jelas hanya sebagai ”bilik” kompromi elite politik. Hingga akhirnya hari ini, kita harus menerima kenyataan kasus Bank Century telah sampai pada titik antiklimaks.

Kisah Bank Century ini mengingatkan kita kepada roman Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka. Roman ini mengisahkan kisah cinta tak berbalas Zainuddin terhadap seorang gadis bernama Hayati. Berbeda halnya dengan cerita Bank Century. Tenggelamnya Kapal Century telah melahirkan kisah ”romantis” antara penguasaan dan pengusaha di negeri ini

Donal Fariz Peneliti Hukum Indonesia Corruption WatchDivisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Lumpur Lapindo dan Hukum Usang

Senin, 31 Mei 2010 | 04:26 WIB

Oleh Subagyo

Tanggal 29 Mei 2010 merupakan ulang tahun keempat bubur lumpur Lapindo di Sidoarjo. Data penghancuran ekologi (termasuk manusia di dalamnya) di Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon, Sidoarjo, itu mudah didapatkan di internet. Hingga akhir 2009 sekitar Rp 4 triliun uang negara (APBN) tersedot di situ.

Kasus lumpur itu menjadi salah satu bukti kedigdayaan Grup Bakrie, yang membuat hukum negara ini lumpuh tak berdaya, menjadi barang usang.

Walhi pernah mengajukan gugatan perdata kepada Lapindo Brantas Inc, korporasi terkait, serta pemerintah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Walhi dengan alasan bahwa semburan lumpur Lapindo terjadi karena bencana alam.

Hakim menggunakan keterangan ahli yang diajukan pihak Lapindo sebagai alat bukti, padahal keterangan ahli itu bukan alat bukti dalam hukum acara perdata. Itu melanggar standar hukum pembuktian menurut Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 164 Herzienne Inlandsche Reglement (HIR).

Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 29 Mei 2007, yang mengandung hasil audit kinerja operator Blok Brantas itu, sama sekali tidak digubris. Padahal, audit BPK merupakan alat bukti akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, dalam hukum acara perdata.

Gugatan YLBHI juga kandas. Mulanya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa Lapindo telah lalai (salah) dalam melakukan pengeboran. Namun, putusan itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung (MA).

Setelah itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), pada masa Kapolda Anton Bahrul Alam, mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara pidana Lapindo. Padahal, Kapolda Jatim sebelumnya, Herman S Sumawiredja, amat yakin bahwa Lapindo bersalah sehingga sudah menetapkan 13 tersangka.

Menurut buku hukum acara pidana (KUHAP), tersangka boleh ditetapkan jika alat buktinya cukup. Lalu, mengapa alat bukti yang cukup itu berubah menjadi tidak cukup?

Kejaksaan sukses menjadi penjaga gawang agar perkara pidana Lapindo tidak masuk ke pengadilan. Caranya, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polda Jatim secara berulang-ulang, dengan petunjuk (P 19) yang berubah-ubah, beranak-pinak. Apakah semua itu atas kehendak penguasa kapital? Sudah bukan rahasia lagi hukum Indonesia memang gampang dibeli.

Kini, bola hukum perkara Lapindo tinggal di tangan Komnas HAM. Tim Adhoc Pelanggaran HAM yang Berat dalam Kasus Lumpur Panas Lapindo masih bekerja untuk menemukan alat bukti pelanggaran HAM berat perkara lumpur itu, termasuk adanya unsur ”kesengajaan”.

Dalam perkara Lapindo, Lapindo dan pejabat yang memberi izin pengeboran gas bumi di Sumur Banjar Panji-1 (BJP-1) Porong itu jelas sengaja melanggar hukum. Jarak sumur pengeboran itu dengan permukiman penduduk terlalu dekat (menurut BPK, sekitar lima meter).

Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia Nomor 13-6910-2002 tentang Operasi Pengeboran Darat dan Lepas Pantai di Indonesia, sumur-sumur pengeboran harus berjarak sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, perumahan, atau tempat-tempat lain di mana sumber nyala dapat timbul.

Pengeboran sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo (Perda Nomor 16 Tahun 2003, yang waktu itu belum diubah). Peruntukan lokasi tanah Sumur BJP-1 tersebut adalah untuk kegiatan industri non kawasan, bukan untuk pertambangan.

Ketika hal itu ditanyakan kepada Imam Utomo, Gubernur Jatim waktu itu, apakah itu terkait perubahan RTRW Provinsi Jatim, dia melemparkan pertanyaan kepada Bupati Sidoarjo. Lalu, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso melemparkan tanggung jawab ke pemerintah pusat (BP Migas) yang memberikan rekomendasi izin tersebut.

Pihak Lapindo dan pejabat yang memberikan izin secara hukum dianggap sengaja melakukan pengusiran penduduk sipil karena pengeboran di sumur BJP-1 yang berdekatan dengan permukiman penduduk, akibatnya sudah bisa dipikirkan sejak semula jika terjadi kecelakaan pengeboran.

Penjajahan modern dilakukan korporasi. Senjata nasionalisme jadi tidak mempan, apalagi jika penjajahnya bangsa sendiri, yang menggunakan otak para ahli putra-putri negeri sendiri. Apa kita akan menyerah begitu saja?

Subagyo Advokat; Mantan Anggota Tim Investigasi Komnas HAM dalam Kasus Lumpur Lapindo

30
May
10

Kenegaraan : Pimpinan KPK Seperti Apa yang Dicari ?

Pimpinan KPK

VIVAnews

By Umi Kalsum, Anggi KusumadewiMinggu, 30 Mei
KPK

VIVAnews – KPK identik dengan tugas berat pemberantasan korupsi. Risiko kerjanya pun tak main-main. Belum lekang dari ingatan adanya dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Chandra M.Hamzah dan Bibit Samad Ryanto. Kasus itu pun belum lagi tuntas hingga kini. Lantas, pimpinan KPK seperti apa yang kini dicari panitia seleksi (pansel) KPK?

“Yang tidak mencari kekuasaan, yang tidak mencari uang, yang tidak dipusingkan lagi oleh ekonomi keluarga, yang tidak ingin dilayani, yang tidak mencari sarana balas dendam, yang berani melangkah, yang berkarakter, dan yang berjiwa pemimpin,” tandas anggota pansel KPK, Rhenald Kasali, dalam diskusi Polemik Trijaya FM, ‘Mencari Pimpinan KPK’ di Jakarta, Sabtu 29 Mei 2010.

Rhenald mengakui, tugas KPK memang berat. Oleh karena itu, ia tidak mengharapkan calon pelamar yang hanya bisa berwacana, tanpa berani melangkah dengan solusi dan tindakan konkret. Rhenald menegaskan, pansel tidak mencari orang yang berkemampuan teknis, karena yang dipentingkan di sini ialah inisiatif. “Dalam konteks inisiatif itu, karakter dan keberanian lebih utama,” imbuhnya.

Rhenald mengingatkan agar semua pihak tidak tertipu dengan penampilan luar calon. “Don’t judge a book by its cover — jangan lihat orang dari casing-nya,” kata Rhenald. Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika dulu menyeleksi M Jasin dan Haryono Umar — dua pimpinan KPK saat ini.

“Waktu interview dulu, kemampuan Jasin dan Haryono juga belum kelihatan. Dari luar, Jasin seperti orang yang tipikal kelemak-kelemek (lamban). Sementara Haryono saat wawancara, kepalanya malah miring terus,” ujar Rhenald memancing tawa hadirin.

Namun, tutur Rhenald, setelah diseleksi secara cermat, kini terbukti kedua orang tersebut berintegritas dan berkemampuan tinggi. “Kalau sudah kerja, tak ada kata berhenti. Tancap gas,” sahutnya.

Saat ini M Jasin menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Informasi, dan Data. Sedangkan Haryono Umar menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Pengawasan Internal, dan Pengaduan Masyarakat. “Kami jelas tidak memilih malaikat, karena tidak ada manusia yang juga malaikat. Tapi kami memilih yang terbaik, dan itu tidak semata terbaca dari penampilan luar serta hasil psikotes,” tukas Rhenald.

Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, juga mengakui bahwa kerja KPK sangat berat. “Saya bukannya tak terpikir untuk ikut mencalonkan diri. Tapi tantangan pimpinan KPK itu maha berat,” ujarnya dalam forum yang sama. Hal ini, menurutnya, diperparah dengan proteksi yang lemah terhadap pimpinan KPK.

“Begiti dikriminalkan seperti yang kemarin menimpa Chandra dan Bibit, harus berhenti bertugas sementara,” kata Denny. Akibat lemahnya proteksi dan beratnya tugas pimpinan KPK, maka Denny tak hera apabila lowongan pimpinan KPK kini relatif sepi peminat. Orang baik-baik pun, ujarnya, akan berpikir berkali-kali untuk hadir di meja pendaftaran pimpinan KPK.

Hingga hari ini, pansel mencatat sudah ada belasan orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, di antaranya pengacara OC Kaligis dan Farhat Abbas.

(umi)

4 Alasan Orang Bersih Malas Jadi Pimpinan KPK

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 29/05/2010 | 11:42 WIB 4 Alasan Orang Bersih Malas Jadi Pimpinan KPKJakarta – Pendaftaran calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah dibuka sejak Rabu, 25 Mei lalu. Namun belum terlihat aktivis anti korupsi ikut mendaftar. Apa sebabnya? Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menduga ada 4 alasan mengapa orang bersih enggan mendaftar.

Pertama, karena faktor kans yang dipilih hanya satu orang. Kedua, soal kekhawatiran mereka karena tidak punya cantolan politik di DPR.  “Ketiga, karena khawatir dikriminalisasi kalau jadi pimpinan KPK,” ungkap Emerson saat dihubungi, Jumat (28/5/2010) malam.

Faktor lainnya, menurut Emerson, bukan datang dari si calon melainkan dari Pansel. ICW menilai Pansel hanya bersifat pasif menampung calon pimpinan KPK. “Seharusnya menjemput bola, jangan menunggu. Karena kita bisa memilih orang-orang yang bagus dan memiliki rekam jejak yang baik. Sehingga kriterianya jelas,” imbuhnya.

Emerson juga mengingatkan agar Pansel tidak memaksakan untuk meloloskan calon yang tidak kredibel. Sebab, resiko meloloskan orang yang tidak kredibel bisa menghancurkan KPK. “Jika tidak memenuhi syarat jangan dipaksakan,” seru aktivis ICW.

Tes di DPR Jadi Hambatan Calon Berintegritas Daftar KPK
Jabatan pimpinan KPK harus dijabat calon yang berintegritas. Tapi banyak calon yang memiliki rekam jejak seperti itu enggan mendaftar. Alasannya ditengarai fit and profer test di DPR jadi alasan. “Mungkin alasan kewajiban mendaftar atau melamar jadi hambatan, di samping kekhawatiran dan kemalasan menghadapi fit and proper test di DPR,” kata anggota panitia seleksi (Pansel) KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, Sabtu (29/5/2010).

Namun, dengan Pansel menjamin. Seandainya dalam proses seleksi tidak menemukan calon yang berintegritas, Pansel tidak akan memaksakan diri mengajukan calon ke DPR. “Sudah sepakat tidak memaksakan memilih seadanya atau yang pas-pasan,” imbuhnya.

Sebelumnya hal senada juga disampaikan anggota Indonesian Corruption Watch (ICW) Febridiansyah. Dia menilai DPR memiliki kepentingan tertentu atas suatu calon, bukan atas alasan untuk pemberantasan korupsi.

Empat Pantangan Calon Pimpinan KPK
Seleksi calon pimpinan KPK segera dimulai. Panitia seleksi calon pimpinan
KPK mewajibkan calon pimpinan KPK tidak memiliki empat motif negatif. “Kita tidak mencari orang yang motifnya berkuasa, motif of power. Ini bisa merusak kinerja KPK,” kata anggota pansel KPK Rhenald Kasali dalam Polemik Mencari Pimpinan KPK di Warung, Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/5/2010).

Rhenald menyampaikan, calon pimpinan KPK tidak boleh tertarik dengan pekerjaan barunya karena uang. Gaji pimpinan KPK memang cukup besar, orang seperti ini dikhawatirkan akan mengumpulkan uang dengan melawan hukum.

“Motif kedua adalah motif of money. Jangan berpikir bahwa 40 juta rupiah adalah besar dan jangan mencari uang menggunakan wewenangnya,” terangnya.

ICW Minta Pansel Pimpinan KPK Tegas Soal Syarat Usia Pendaftar
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Seleksi Pimpinan KPK tegas soal persyaratan usia pendaftar. Jika tidak, Pansel bisa melanggar ketentuan UU 30 tahun 2002 tentang KPK. “Kita minta Pansel bersifat tegas terhadap pendaftar-pendaftar yang tidak memenuhi kriteria pimpinan KPK. Coret langsung saja,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho saat dihubungi, Jumat (28/5/2010).

Emerson mengatakan, UU KPK sudah jelas mengatur bahwa usia minimun pimpinan KPK yakni 40 tahun sedangkan batas maksimal 65 tahun. “Pendaftaran tetap boleh saja diterima tapi kalau meloloskan dia melanggar UU,” imbuhnya.

Seperti diketahui Farhat Abbas dan OC Kaligis berencana akan mengajukan uji materi Pasal 29 Undang-Undang KPK ini ke Mahkamah Konstitusi. Farhat mengatakan pembatasan usia tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena menghalangi warga negara yang mau mengabdi pada negara.

Pendaftaran calon pimpinan KPK sudah digelar sejak 25 Mei 2010 hingga 14 Juni 2010. Sejumlah calon sudah mendaftar, namun hanya beberapa orang yang sudah memenuhi persyaratan berkas. Di antara para pendaftar ada advokat OC Kaligis, Alamysah Hanafiah, dan Farhat Abbas.

Awas, Titipan Istana di Calon Pimpinan KPK
Proses seleksi calon pimpinan KPK akan mengalami banyak halangan terutama dalam mendapatkan pimpinan KPK yang objektif dan independen. Hambatan tersebut bukan saja terjadi di DPR, seperti yang diperkirakan banyak orang, tetapi juga di panitia seleksi yang diketuai oleh Menkumham Patrialis Akbar.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan bahwa proses seleksi pimpinan KPK ini memang tidak mudah. Proses seleksi di DPR misalnya seringkali banyak dimuati kepentingan politis dan praktek suap seperti misalnya yang terjadi pada saat pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom. Sebab itu Mahfud menyatakan calon pimpinan KPK terkadang mesti banyak uang. “Terkadang si calon pimpinan KPK mesti banyak uang. Ini untuk membagi-bagikan uang (suap) kepada anggota DPR agar memilihnya,” ujarnya Kamis (27 Mei 2010).

Senada dengan Mahfud MD, Koordinator ICW Eemerson Junto juga menyatakan bahwa proses seleksi calon pimpinan KPK di DPR nanti rawan money politic dan kepentingan politik. Ia mengkhawatrikan DPR akan memilih calon pimpinan KPK yang galak dan yang membuat aman bagi anggota DPR. “Biasanya, DPR akan memilih calon pimpinan KPK yang tidak galak dan aman bagi DPR. Proses seleksi ini memang rawan money politic dan kepentingan. Mudah-mudahan DPR sekarang ini tidak,’ ujarnya.

Sebab itu keduanya meminta kepada masyarakat dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus mengawal proses seleksi ini agar transparan dan tidak dimasuki oleh kepentingan segelintir orang tertentu. Hal tersebut penting mengingat KPK dalam beberapa waktu ini mengalami hambatan dan ‘serangan’ dari pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk melemahkan KPK. Sebab itu, upaya pemelahan KPK diproses seleksi calon pimpinan juga bisa saja terjadi.

Sebetulnya, proses seleksi pimpinan KPK ini bukan saja rawan di DPR, tetapi juga rawan di Panitia Seleksi yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Sebagai seorang mentri yang bertanggungjawab soal hukum ia mesti mencari seorang pimpinan KPK yang independen. Tetapi sebagai menteri yang dipilih oleh SBY, maka ia bisa saja diintervensi oleh kepentingan tertentu.

Patrialis Akbar sebetulnya bisa dikatakan sebagai loyalis SBY. Dalam beberapa kesempatan ia membenarkan apa yang diutarakan atau yang dilakukan oleh SBY. Sebagai seorang loyalis kepada atasannya ia diperkirakan akan mengamankan Istana dengan cara memasukkan calon pimpinan KPK titipan Istana. Pengurus KNPI Liyus Oktari misalnya melihat ajang proses seleksi KPK ini bisa saja dijadikan sebagai upaya lebih lanjut untuk melemahkan KPK. Caranya dengan memasukkan orang titipan Istana di kursi pimpinan KPK atau memasukkan orang parpol tertentu.

“Proses seleksi ini bisa jadi ajang pelemahan KPK selanjutnya. Melemahkan KPK dengan cara memasukkan titipan Istana atau parpol tertentu di kursi pimpinan. Agar nanti KPK menjadi macan  ompong,” ujarnya kepada jakartapress.com. Lantas, bagaimana dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan kepentingan penguasa atau kalangan ‘dekat’ Istana. Dan tentu saja pbagaimana penyelesaian skandal Century apabila calon pimpinan KPK berasal dari katabelece atau titipan Istana? (*/dtc/jpc)




Blog Stats

  • 2,098,718 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers