Posts Tagged ‘Peopleship



07
Dec
10

Ekonomi Rakyat : WarTeg Dipajakin Mengundang Revolusi

Permadi: Pemerintah Undang Rakyat Lakukan Revolusi 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 05/12/2010 | 19:53 WIB Permadi: Pemerintah Undang Rakyat Lakukan Revolusi

Jakarta – Dengan membebankan pajak pada pedagang warteg, pemerintah berusaha mengembalikan sistem perekonomian seperti pada zaman penjajahan. Demikian disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi SH, dalam diskusi dengan tema Pajak Rakyat Miskin Vs Bailout Century dan Pengemplangan Pajak Perusahaan Besar yang digelar Petisi 28 di Doekoen Coffee, Jl. Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan (Minggu, 5/12).

”Pemerintah mem-VOC-kan Indonedia. Di zaman VOC sama seperti ini,” ujar Permadi sembari menyesalkan sikap pemerintah yang membebaskan pajak perusahaan besar namun justru membebankannya pada pedagang warteg. Sehingga, lanjutnya, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

“Kalau sudah di-VOC-kan, tidak ada kata lain harus kembali dengan perjuangan Bung Karno. Lakukan pembangkangan pajak. Kalau warteg tidak jualan, maka berapa banyak rakyat kelaparan. Mereka (pemerintah) mengundang kita melakukan revolusi,” tantang Permadi seperti dilansir RM Online.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo untuk memungut pajak 10 persen bagi warung makan, termasuk warung Tegal, yang beromset rata-rata Rp 167 ribu per hari atau sekitar Rp 5 juta per bulan (Rp 60 juta per tahun).

Jangan Samakan Warteg dengan McD dan KFC
Di satu sisi pemerintah hendak mengambil upeti dari usaha rakyat, seperti warteg, sementara di sisi lain pengalokasikan pajak tidak pernah jelas.  Demikian disampaikan Koordinator International Global Justice, Salamudin Daeng,  dalam diskusi dengan tema Pajak Rakyat Miskin Vs Bailout Century dan Pengemplangan Pajak Perusahaan Besar di Doekoen Coffee, Minggu (5/12).

“Lihat saja kebijakan free trade area yang menghapuskan pajak bea masuk. Ini artinya pemerintah memporakporandakan sistem perekonomian kita,” kata Salamudin. Menurutnya, dengan sikap dan kebijakan pemerintah seperti ini maka pajak tidak berfungsi lagi untuk melindungi sistem perekonomian nasional.

”Contoh lain, pemerintah memberikan stimulus fiskal, namun stimulus fiskal hanya dinikmati oleh pengusaha asing dan besar, bukan rakyat kecil. Kalau pajak juga diberikan kepada warteg, berarti ada ketidakberpihakan rezim kepada rakyat. Berarti ada penyamarataan antara warteg dengan MC Donald atau KFC. Sehingga terjadi pembunuhan warteg. Dan membiarkan rumah makan asing berkuasa di negeri ini,” paparnya. (RMOL)

Senin, 06/12/2010 13:56 WIB
Prof Andrinof: Pajak Warteg Tanda Pemda Malas
Nurvita Indarini – detikNews


Jakarta – Rencananya pada 2012 mendatang, pengusaha jasa boga yang mendirikan warung, semisal warteg, dengan omzet Rp 60 juta per tahun akan dikenakan pajak 10 persen. Rencana ini mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan.

“Ini karena pejabat yang malas dan ingin mencari pendapatan dengan mudah, tidak mau memperbaiki,” cetus pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago dalam perbincangan dengan detikcom.

Padahal, ada potensi pendapatan pajak yang lebih besar dari sebelumnya, tanpa harus menerapkan pajak warteg. Caranya adalah dengan memperbaiki administrasi pajak lain yang telah diterapkan sebelumnya. Berikut ini wawancara dengan staf pengajar Universitas Indonesia ini, Senin (6/12/2010):

Untuk azas keadilan warung semacam warteg tepat dipajaki?

Saya nggak melihat landasan keadilannya. Pemerintah DKI ingin mengejar pemasukan dengan cara mudah. Cara mudahnya itu ya dengan bikin peraturan, menggunakannya sebagai alat untuk mengambil pungutan.

Padahal dari sumber yang ada kalau administrasi pemungutan pajaknya dibenahi, bisa lebih besar. Dari pajak yang sudah ada misalnya hotel, restoran, reklame. Kalau diperbaiki administrasinya bisa lebih dari Rp 50 miliar sampai 100 miliar.

Kalau yang dari warung ini kan yang ditargetkan lebih kecil, Rp 50 miliar. Karena ingin mencari segala macam sumber, maka itulah cara mudah. Itu mau diburu. Ini karena pejabat yang malas dan ingin mencari pendapatan dengan mudah, tidak mau memperbaiki.

Mekanisme pemungutan self assesment tidak memberatkan?

Di warung seperti warteg itu kan administrasinya manual. Nggak mungkin tercatat serapi di restoran. Kalau begini transparan dari mana. Kalau orang di cafe ada struknya. Kalau kita survei acak cafe, sudah menggunakan alat untuk pencatatan.

Nah ini di warteg, mereka menghitung saja pakai kalkulator. Kebanyakan malah menggerak-gerakkan jarinya untuk menghitung. Ini sulit. Pencatatannya sulit.

Pemda berargumen, azas keadilan dikedepankan karena yang kena pajak adalah warung yang omzetnya Rp 60 juta?

Sebenarnya ukuran Rp 60 juta setahun itu kecil. Karena pendapatan bersih seharinya nggak sampai Rp 200 ribu. Pajak ini kan sebenarnya dampaknya ke konsumen. Konsumen warteg itu kan kelompok masyarakat yang penghasilannya pas-pasan.

Ini lain kalau restoran. Yang datang ke restoran ya harus siap kena pajak. Nah kalau warung kecil? Datang ke warung kecil karena uangnya pas-pasan, yang penting bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, makan.

Bagaimana dengan warteg yang besar, yang omzetnya di atas Rp 60 juta?

Pemerintah sebaiknya melihat kalau yang dikenai pajak yang omzetnya Rp 60 juta per tahun. Seharusnya ini dinaikkan lagi. Kalau angkanya dinaikkan lagi, maka warteg yang besar yang kena pajak. Kalau Rp 60 juta, itu masih kecil.

Rp 60 juta per tahun itu harus dilihat lagi berapa omzet per bulan dan per harinya. Kalau batasannya lebih dari Rp 60 juta, warteg yang besar bisa kena (pajak). Tapi administrasinya harus bagus, jangan asal memungut. Kasihan yang kecil, penghasilan nggak sampai Rp 200 ribu, dipajakin.

Pintu terakhir di Gubernur Fauzi Bowo karena mengaku belum mendapat laporan?

Ini agak aneh, kenapa anak buah menyatakan siap diberlakukan tahun depan, tetapi kepalanya kok bisa belum mendapat laporan. Padahal ini sudah disampaikan ke publik. Kok bisa begitu? Kalau (kebijkan) tidak berpihak ke publik, bisa dibatalkan. Lebih lihatlah dampaknya dari kebijakan itu. (vit/fay)

29
Oct
10

28 Oktober 2010 : Marak Aksi Demo Kecam SBY

28 Oktober Marak Aksi Demo Kecam SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 28/10/2010 | 19:58 WIB 28 Oktober Marak Aksi Demo Kecam SBY

Jakarta – Ada yang unik dalam aksi demo memeringati 82 tahun Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2010, demonstrasi menyembelih kambing bernama SeBeYe. Bahkan berusaha menyantet Presiden SBY. Sejak pagi tadi, puluhan aktivis yang menamakan dirinya Pemuda Cinta Tanah Air (PECAT) sudah berkumpul di Tugu Proklamasi dengan rencana akan menyembelih kambing bernama SeBeYe.

Menurut Koordinator PECAT Yosef Rizal, tindakannya itu dipicu karena ketidakpuasannya pada pemerintahan SBY-Boediono. Yosef bahkan mengait-ngaitkan maraknya bencana yang terjadi akhir-akhir ini dengan kepemimpinan SBY.

“Berbagai bencana diyakini disebabkan karna ketidakseimbangan dunia makro dan mikrokosmos. Disharmoni tersebut karena perilaku pemimpin yang menentang. Maka bebagai bencana sosial dan alam yang menima bangsa Indonesia selama SBY berkuasa mengindikasikan bahwa SBY telah banyak menyimpang dan mengkhianati rakyat,” kata Yosef Rizal sat berorasi.

Awalnya kambing jantan yang punggungnya ditulisi dengan nama SeBeYe dibiarkan merumput di taman dekat gerbang Tugu Proklamasi. Tindakan mencolok itu kemudian direspon secara cepat oleh polisi yang berjaga di situ.

Polisi pun memeritahkan agar kambing itu dibawa masuk ke dalam taman Tugu Proklamasi. Namun massa PECAT tidak terima permintaan polisi itu. Akibatnya saat berorasi sempat terjadi dorong-dorongan antara massa dengan polisi.

Sebelum rencana penyembelihan itu terlaksana, akhirnya polisi segera mengamankan kambing itu. Polisi membawa paksa kambing dengan menggunakan mobil patroli.

Akhirnya, batal menyembelih kambing, para aktivis itu kemudian berorasi sambil membakar kemenyan. Menurut mereka ritual pembakaran kemenyan dan sesajen itu ditujukan untuk menyantet SBY. ” Para dukun sepakat menyantet dan menolak SBY,” jelas Adi Bunardi, aktivis PECAT yang lain.

Sambil berorasi, mereka juga pembakaran bendera partai Golkar dan Demokrat, serta memasang beberapa spanduk yang menyudutkan SBY. Hadir juga dalam aksi ini politisi Sri Bintang Pamungkas.

Menyembelih Kambing ‘SeBeYe’
Unjuk rasa memprotes kinerja pemerintah oleh massa yang menamakan dirinya Pemuda Cinta Tanah Air (Pecat) beralih ke sekitar Istana Merdeka, Kamis (28/10/2010). Kali ini mereka berencana momotong kambing putih yang mereka beri nama “SebeYe“.

Sebelumnya, saat berunjuk rasa di Taman Proklamator, kambing tersebut disita polisi saat hendak disembelih. “Sekarang kata polisi kambingnya ada di Istana. Kita akan ke sana dan langsung disembelih di Istana,” ujar koordinator Pecat, Yosep Rizal. Menurut Josep, ‘SeBeYe‘ rencananya akan dipotong dan diberikan ke rakyat miskin.

Sempat terjadi aksi tarik-menarik dan berujung pada adu mulut antara pihak kepolisian dengan Josep maupun anggota Pecat yang lainnya. Hingga kemudian, pihak keamanan berhasil mengamankan ‘SeBeYe‘ ke sebuah mobil yang diduga kuat milik polisi. “Ternyata bukan hanya aktivis yang ditangkap, tapi kambing pun ikut ditangkap,” ujar Adi Bunardi, Presidium Pecat.

Sekelompak massa yang menamai diri Pemuda Cinta Tahan Air tersebut menggelar upacara ruwatan dengan membakar kemenyan dan bunga tujuh rupa di depan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/10). Upacara ini dimaksudkan untuk menolak segala bencana yang terjadi di Indonesia selama ini. Yosep Rizal, koordinator aksi, mengatakan, ruwatan ini ditujukan untuk menolak bala atas kepemimpinan SBY.

“SBY adalah bala. Bencana dimana-mana di negeri ini disebabkan SBY. Oleh karenanya kita ruwat di sini. Sebagai bala, sudah sepantasnya SBY kita enyahkan,” ujar Yosep yang sebelumnya juga pernah berdemo dengan membawa kerbau bertuliskan ‘Si BuYa‘.

Awalnya, dalam aksi ruwatan ini mereka akan menyembelih kambing yang bertuliskan SBY. Namun, hal itu urung dilakukan karena kambing yang mereka bawa ditahan pihak Polsek Menteng. Sempat terjadi keributan sebelum aksi. Pasalnya, aksi ini tidak mendapat izin dari pihak kepolisian.

Protes Penembakan Mahasiswa
Ratusan mahasiswa menggelar aksi pemblokiran di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2010), bertepatan dengan HUT ke-82 Sumpah Pemuda. Mereka membentuk barisan, membakar ban bekas, dan membawa spanduk yang berisikan protes terhadap aksi penembakan mahasiswa oleh polisi. “Mengecam tindakan represif dan arogansi polisi tehadap mahasiswa,” demikian yang tertulis di spanduk mereka.

Selain itu, kelompok mahasiswa dari sejumlah universitas Jabodetabek itu membagikan sekuntum mawar putih kepada pengguna Jalan Diponegoro. “Mawar putih sebagai bentuk duka kami terhadap teman kami yang tertembak,” kata seorang pengunjuk rasa.

Akibat aksi pembakaran ban tersebut, arus lalu lintas Jalan Diponegoro terhambat. Sejumlah petugas kepolisian tampak mengatur arus lalu lintas dan mengamankan aksi tersebut. Asap pembakaran ban tampak menghitam dan menimbulkan bau yang menyesakkan pernapasan. “Kami pemuda-pemudi, Indonesia. Lengan bajumu singsingkan, untuk negara,” seru mereka.

Ketika ditanya mengapa mereka tidak menggelar aksi simpatik atas bencana alam yang terjadi di Mentawai dan Yogyakarta , juru bicara aksi, Alan, menjawab, “Nanti, kami belum terkonsentrasi itu. Kami masih fokus sama isu setahun SBY dan penembakan.”

Sementara itu kelompok aktivis pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Oposisi Nasional menilai SBY-Boediono telah gagal, sehingga dalam aksi 82 tahun Sumpah Pemuda menyerukan empat tuntutan, yakni (1) Usir Penjajahan Asing, (2) Turunkan Harga, (3) Tangkap dan Sita Harta Koruptor, (4) Tegakkan Demokrasi.

Aksi unjuk rasa di Jakarta dilakukan LSM Bendera, Repdem, Kelompok Mahasiswa UBK, Gerakan Mahasiswa Jakarta, Komunitas /Pemuda Indonesia , dan BEM seluruh Nusantara, turun ke jalan dan melakujkan demo di beberapa tempat strategis. Lokasi unjuk rasa, antara lain Gedung Wakil Rakyat DPR/MPR, Bundaran Hotel Indonesia, Tugu Proklamtor, dan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimulai Kamis (28/10/10) pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

“Dulu sumpah pemuda digerakan untuk melawan penjajah. Kini kami mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk bangkit melawan ketidakadilan, melawan pemerintah yang korup, melawan diskriminasi gab kaya miskin, melawan wakil rakyat yang menghabiskan dana untuk pelesir ke luar negeri, melawan janji-janji yang hanya lip service,” ungkap Robert, juru bicara dari Gerakan Mahasiswa Jakarta.

Bendera Golkar dan Demokrat Dibakar
Beberapa elemen masyarakat yang menamakan dirinya Pemuda Cinta Tanah Air (Pecat) membakar bendera Partai Demokrat dan Golkar, saat melakukan aksinya di Taman Proklamator, Jakarta (28/10/2010).

Adi Bunardi, Presidium Pecat dalam orasinya mengatakan bahwa pembakaran bendera ini sebagai wujud dari ketidakberpihakan partai politik itu kepada rakyat. “Partai-partai ini harus dibubarkan,” teriaknya yang diikuti dengan pembakaran bendera partai Golkar dan Demokrat. Dalam waktu sekejap, bendera kedua parpol tersebut ludes.

Sri Bintang pamungkas, yang turut hadir dalam aksi tersebut mengatakan mestinya ada sembilan bendera. “Mestinya ada sembilan partai di parlemen yang merampok uang rakyat,” ujar Sri Bintang dalam orasinya.

Menurutnya, sembilan Parpol tersebut sudah tidak lagi berpihak pada rakyat, sehingga perlu dibubarkan. Parpol-parpol sekarang, menurut Sri Bintang, adalah buatan Orde baru. “Bagian dari Orba yang sama sekali memalukan Republik,” tegasnya.

Puluhan peserta aksi, sekitar jam 13.30 langsung menuju Bundaran HI dan Istana Negara. Sebelumnya, sempat terjadi kisruh saat kambing yang diberi nama “SeBeYe” hendak dipotong di Taman Proklamator. Namun, beberapa pihak keamanan langsung mengamankan “SeBeYe” tersebut.

PRD Serukan Anti-Kolonialisme
Saatnya bagi para pemuda-pemudi Indonesia untuk bangkit dan bersatu menghadapi penjajahan baru, yaitu sebuah bentuk penjajahan yang menggunakan jubah baru bernama neoliberalisme. Pernyataan ini disampaikan oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) melalui siaran pers di Jakarta (28/10), bertepatan dengan peringatan 82 tahun Hari Sumpah Pemuda.

Pada 82 tahun silam, para pemuda-pemudi bersepakat untuk membebaskan dirinya dari percekcokan mengenai kesukuan dan keagamaan. Mereka menyudahi semua perbedaan dan menyatakan dirinya satu: “Satu Bangsa, Satu Tanah Air, Satu Bahasa”.

Menurut Ketua Umum PRD, gagasan-gagasan para pemuda saat sumpah pemuda telah menjadi dasar pembentukan “nation” Indonesia. “Para pemuda dan pemudi itu telah merumuskan soal gagasan mengenai Indonesia merdeka secepat-cepatnya,” kata Agus Jabo kepada Berdikari Online.

Akan tetapi, Agus Jabo menjelaskan, bahwa semangat sumpah pemuda sedang berhadapan dengan situasi bangsa yang makin terpuruk. “Indonesia sekarang ini sudah keluar dari track bangsa yang dicita-citakan oleh para pemuda 82 tahun silam,” tegasnya.

Tantangan Pemuda
“Para pemuda Indonesia, seperti juga massa rakyat yang lain, telah menjadi korban dari sistim neoliberalisme. Tidak ada lapangan pekerjaan, pendidikan mahal, dan krisis mentalitas,” tambah Gede Sandra, selaku Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD). Ia pun menyoroti menguatnya sentimen kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan sebagai sebuah tantangan baru pemuda-pemudi Indonesia sekarang.

Kejadian beberapa saat terakhir, seperti kasus tekanan terhadap jemaat HKBP dan penyerbuan Jemaah ahmadiyah, telah mengkonfirmasi adanya bahaya terhadap keutuhan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa.

Dan, lanjut Gede, telah tercipta kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat lebar, baik di kalangan rakyat maupun antar daerah. “Pemerintah masih gagal memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Pola pembangunan juga belum berjalan merata dan adil,” ujarnya.

PRD adalah salah satu partai yang lahir saat perjuangan melawan kediktatoran rejim orde baru, yang sebagian besar pendiri dan anggotanya adalah kaum muda. (*/inc/kcm)

30
Sep
10

Pertanahan : Rakyat hanya kuasai 13,41 persen atau 25,8 Ha

Cegah Revolusi Sosial, Pemerintah Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 28/09/2010 | 16:42 WIB Cegah Revolusi Sosial, Pemerintah Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

Jakarta – Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengatakan, untuk mencegah kemungkinan munculnya gerakan revolusi sosial ataupun berupa krisis yang hebat di masyarakat miskin, pemerintah agar segera melakukan upaya nyata dalam memartabatkan kehidupan rakyat, baik dengan menyediakan kepemilikan tanah maupun mengembalikan hak-hak rakyat terhadap tanah.

“Tingkat ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah saat ini semakin tinggi. Problem utama selain banyaknya kebijaksanaan pemerintah yang tidak pro rakyat, juga merosotnya akses rakyat untuk terlibat dalam proses produksi di sektor tanah,’ jelas Syahganda di Jakarta, Selasa (28/9), menyikapi setengah abad berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960.

Salah satu penyebabnya, katanya, karena sangat rendahnya rasio kepemilikan tanah oleh rakyat. “Ini membuat kehidupan rakyat kian parah secara ekonomi,” tegas mantan Dirketur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) ini.

Syahganda menyebutkan, di daerah perkotaan sebenarnya masih banyak tanah-tanah bisa diberdayakan, namun sebaliknya telah dikuasai para pengembang besar. Sementara di daerah pedesaan, utamanya di luar Jawa, puluhan bahkan ratusan juta hektar tanah saat ini dikuasai pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Perkebunan Negara, atau bahkan pemegang kontrak karya mineral.

Menurutnya, berdasarkan data struktur agaria, dari seluruh luas daratan tanah air sebesar 192,26 juta Ha, lahan yang dapat digunakan rakyat hanya seluas 25,8 juta Ha atau 13,41 persen. Itu pun di dalamnya sudah digunakan untuk macam-macam kegiatan produksi seperti pertanian, permukiman, perkantoran, atau industri.

Sedangkan sisanya seluas 87,06 persen dikelola Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan perkebunan swasta. Bahkan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto beberapa waktu lalu mengungkapkan, saat ini 56 persen aset nasional dikuasai sekitar 6,2 persen penduduk Indonesia. Dari data itu, sebanyak 62-87 persen dalam bentuk tanah.

“Petani gurem yang mempunyai tanah kurang dari 0,5 Ha berjumlah 56,5 persen. Jadi, timpang sekali. Di Jawa Tengah, rata-rata kepemilikan penduduk hanya 0,25 Ha,” ungkap Syahganda.

Rendahnya akses rakyat dalam kepemilikan tanah itu, lanjutnya, menjadi biang kemiskinan di tanah air, disamping banyaknya kebijakan pemerintah yang sangat berbau neo liberal. Pemerintah juga terjebak mengikuti agenda neokolonialisme di tingkat internasional, sehingga rakyat miskin yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap tanah sekadar dikirim menjadi TKI sektor informal/domestik (PRT), untuk menggambarkan bangsa Indonesia benar-benar mengalami kemiskinan akibat kehidupannya tidak berdaulat lagi dalam penguasaan tanah.

Sementara itu, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1999, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 47,97 juta jiwa, dan turun pada 2003 menjadi 35,68 juta jiwa. Dari jumlah 35,68 juta jiwa itu, 22,69 juta orang berada di pedesaan.

“Karena sebagian besar warga pedesaan bermata pencaharian petani, maka artinya sebagian besar rakyat miskin di negeri ini adalah petani,” ucap Syahganda, sembari menyebutkan pada 2001, 55 persen dari penduduk miskin di Indonesia adalah petani.

Revolusi Tinggal Tunggu Waktu
Syahganda mengingatkan, dengan menumpuknya penguasaan tanah oleh hanya 6 persen penduduk Indonesia, ditambah semakin putus asanya rakyat menghadapi beban kehidupan sehari-hari karena tiadanya kebijakan pemerintah yang pro rakyat, revolusi sosial hanya tinggal menunggu waktu.

“Revolusi bukan penyelesaian terbaik yang bisa memuaskan semua kelompok di masyarakat, tetapi tanpa adanya kebijakan yang populis, rakyat punya hak untuk menyelesaikan sendiri masalahnya, termasuk dengan jalan revolusi,” paparnya.

Karena itu Syahganda mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah nyata mengembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat sebagaimana amanat undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

“Pasal 7, 10 dan 17 UUPA No. 5 Tahun 1960 sudah jelas-jelas mengarahkan penguasaan dan penggunaan tanah secara adil. Tapi, realitas yang terjadi justru sebaliknya, negara lebih mengutamakan kepentingan segolongan elit dan swasta pemilik modal,” ujarnya.

Mengenai model pengembalian kepemilikan tanah kepada rakyat, Syahganda mengaku bisa saja kita meniru model yang dilakukan Presiden Hugo Chaves di Venezuela, dengan menyerahkan lahan-lahan terlantar untuk rakyat dan mengambilalih tanah-tanah produktif yang dikuasai segelintir elit yang status legalitas kepemilikannya diragukan.

Namun ia lebih setuju dengan model pengalihan kepemilikan secara bertahap, dimulai dengan merealisasikan janji pemerintah untuk membagikan 8 juta Ha tanah terlantar kepada rakyat.

Berikutnya, baru diupayakan penataan ulang agar rakyat memiliki akses penguasaan terhadap tanah di sekitarnya, termasuk mengambil kembali tanah-tanah yang dikuasai kepemilikannya oleh segelintir elit secara ilegal untuk dibagikan kepada rakyat. (ira)

Prabowo: Tanah dan Laut Hanya Untuk Rakyat!

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 29/09/2010 | 12:16 WIB Prabowo: Tanah dan Laut Hanya Untuk Rakyat!

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto, menegaskan kekayaan nasional Indonesia yang berpotensi besar membangun kesejahteraan rakyat bukan cuma di sektor tanah, namun juga di sepanjang 81.000 kilometer garis pantai laut yang ada di tanah air.

Demikian disampaikan Prabowo saat berpidato pada diskusi “Tanah untuk Rakyat” yang digelar Sabang-Merauke Circke (SMC) di Jakarta, Rabu (29/9).

Diskusi itu dalam rangka mengenang 50 tahun Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960. Selain Prabowo, tampil juga sebagai pembicara di antaranya Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, pakar permukiman ITB Jehansyah Siregar, dan aktivis/penggiat pertanahan SMC Arwin Lubis. Diskusi tersebut dibuka Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Menurut Prabowo, UUD 1945 serta peraturan perundangan lainnya secara terang mengamanatkan baik tanah dan laut hanya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dengan demikian, Indonesia memiliki pegangan dasar sekaligus payung hukum sangat lengkap guna merealisasikan keberadaan potensi tersebut, sebagai sumber utama pemenuhan hak maupun penggunaannya semata-mata bagi rakyat.

“Jadi, kalau kekayaan keduanya itu kini terbalik kemudian dinikmati oleh segelintir pihak tanpa memberi peluang menyejahterakan rakyat, hal itu sama artinya mengkhianati UUD 1945 sekaligus memberangus  berbagai peraturan yang kita buat lainnya, termasuk merusak harapan dan moral rakyat untuk dapat hidup lebih baik,” ujar Prabowo.

Dikatakan, dengan garis pantai sekitar 81.000 itu, semestinya tidak ada sama sekali nelayan yang hidup miskin, mengingat nilai kekayaan laut terutama ikannya yang luar biasa. Namun demikian, Prabowo menilai terjadi salah pengelolaan dalam mengurus kehidupan nelayan, pantai, serta kekayaan laut oleh pemerintah.

Sehingga, katanya, pantai ataupun laut yang terbentang mengagumkan itu, tidak bisa menghidupi kaum nelayan dan pada sisi lain hasil laut Indonesia justru banyak dikonsumsi oleh berbagai negara lain, di samping sering dicuri para nelayan negara tetangga.

Sementara dalam bidang pertanahan, Prabowo mengaku potensinya juga dikuasi oleh sedikit pihak yang tidak peduli memberi akses pada penciptaan kesejahteraan rakyat. “Rakyat hanya memiliki sedikit sekali tanah, terus kerap terusir dari tanahnya yang hanya sedikit itu, dan dibiarkan hidup menderita di tengah-tengah banyak tanah terlantar yang salah urus oleh pemerintah ataupun pengusaha pemegang konsesi pertanahan,” katanya. “Inilah ironisnya negeri kita yang kaya raya,” tegas Prabowo.

Ditambahkan, untuk menjamin agar rakyat tersejahterakan dalam waktu cepat, tidak ada pilihan kecuali menyediakan akses hak pengelolaan tanah terhadap rakyat secara bermartabat dan berkeadilan, di samping mengupayakan sepenuhnya agenda kesejahteraan rakyat nelayan melalui pemanfaatan laut yang benar dan pro rakyat,” ungkapnya. (ira)

20
Sep
10

PePoRa : Peringatan Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945

Senin, 20/09/2010 09:33 WIB
Foke Pimpin Peringatan Rapat Raksasa Ikada di Monas
Laurencius Simanjuntak – detikNews


(foto: laurencius simanjuntak/detikcom)

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) memperingati rapat raksasa Ikada 19 September 1945. Peringatan ini dihadiri pula sejumlah mantan pejuang yang merupakan saksi hidup rapat Ikada.

Peringatan ini digelar dengan upacara pagi di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, di bagian selatan, Senin (20/9/2010). Di tengah lapangan nampak sebuah panggung. Upacara dimulai sekitar pukul 08.00 WIB, dan dipimpin langsung oleh Foke.

Di kursi kehormatan, sejumlah mantan pejuang nampak hadir. Sebagian nampak menggunakan kursi roda, karena usia yang sudah lanjut. Sementara beberapa di antara mereka memakai tongkat.

Upacara diikuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta. Juga hadir Satpol PP dan perwakilan pelajar di Jakarta.

Dalam sambutannya, Foke meminta agar peringatan rapat Ikada dijadikan momentum untuk membangun kota Jakarta.

“Rapat raksasa Ikada adalah untuk meneguhkan sikap Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan sebulan sebelumnya bahwa Indonesia bukan negara boneka. Rapat ini hendaknya dijadikan momentum untuk membangun kota Jakarta,” jelas Foke.

(gun/asy)

Baca juga :

19
Sep
10

PePoRa : Pembakaran Al Quran di Springfield, Amerika Serikat

Bakar Alquran

Liputan 6

Liputan 6 – Jumat, 17 September
Pembakaran Alquran Ternyata Jadi Dilakukan

Liputan6.com, Springfiled: Pembakaran Alquran yang sebelumnya akan dilakukan oleh pendeta dari Florida Terry Jones, pada peringatan tragedi 11 September, urung dilaksanakan karena mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Namun ternyata oleh pendeta Bob Old dan Danny Allen. Mereka membakar Alquran di halaman belakang sebuah rumah di Springfileld, Amerika Serikat, Sabtu (11/9) silam.

Bob Old dan rekannya Danny Allen berdiri bersama di halaman belakang rumah tua. Mereka menyebut tindakan itu sebagai panggilan dari Tuhan. Mereka membakar dua salinan Quran dan satu teks Islam lainnya di depan segelintir orang, yang sebagian besar dari media.

Seperti dilansir Detroit News, ternyata pembakaran Alquran juga terjadi di Michigan. Sebuah Alquran dibakar di depan pusat ajaran Islam di kota tersebut.

Ryanne Nason, seorang cendekiawan Amerika Serikat, seperti dilansir sebuah koran lokal Mainecampus, Kamis (15/9), menyebut bahwa pembakaran yang dilakukan oleh sejumlah orang sangat menyedihkan dan memalukan. Di AS, negara yang dibentuk pada keyakinan kebebasan beragama, setiap orang diberikan hak untuk mempraktikkan agama yang mereka yakini, seperti Yudaisme, Islam, Kristen, atau tidak menganut agama sama sekali. Dengan membakar Alquran atau kitab suci agama lain, bayangan seluruh bangsa lain membuat AS adalah negara tanpa kelas dan tidak etis.

Sungguh ironis bahwa Terry Jones atau Bob Old merasa memiliki perlindungan berdasarkan amandemen pertama untuk membakar kitab suci agama lain yang ia tidak percaya. Padahal semua muslim di AS dilindungi oleh undang-undang konstitusional yang sama. Hal ini akan memeberikan cela pada reputasi Amerika.

Menurut Ryanne, orang beragama menggunakan moral yang kuat dan nilai-nilai, namun sekarang orang mendiskreditkan keyakinan mereka karena bersifat menghakimi dan intoleransi. Salah satu dari banyak alasan mengapa kita memiliki pasukan di Irak dan Afghanistan adalah untuk melawan penindasan dan penganiayaan agama terhadap penduduk negara di negara tersebut. Namun, saat ini ternyata warga negara Amerika sendiri yang melecehkan agama lain.

Di Chicago, Mohammed Kaiseruddin, Dewan Direksi Pusat Ajaran Islam memberikan gambaran terhadap pembakaran Alquran yang sangat berbeda dengan nilai-nilai yang dianutnya. Ia mengatakan kepada Huffington Post hari ini, “Kami merasa seperti kita sudah menjadi korban. Ketika kami memegang Alquran, kami memperlakukannya dengan sangat hormat. Kami tidak pernah menaruh salinan Alquran di lantai. Sejak kecil, kami selalu mengingatkan anak-anak untuk menghormati kitab suci ini. Kami juga mengajarkan kepada mereka ketika selesai membaca Alquran, mereka menutup dan menciumnya, lalu menyimpannya”. (Huffington Post/Mainecampus/Detroitnews/DES/IAN)

13
Sep
10

Kenegarawanan : Kepemimpinan, Kerakyatan, Kebangsaan

KENEGARAWANAN

Kenegarawanan dapat diartikan sebagai berjiwa darma bakti demi kepentingan Negara yang dapat dikenali berdasarkan kinerja kasat lahir dan bathin terkait unsur2 kepemimpinan, kerakyatan dan kebangsaan yang melekat pada diri yang bersangkutan.

Tolok ukur kepemimpinan salah satunya dapat diturunkan dari sifat2 kepemimpinan dari Mahapatih Gajah Mada dalam Negara Kertagama yang dikodefikasi oleh Mpu Tantular yakni : (1) YA WIJINA (bijaksana penuh hikmah dalam menghadapi berbagai macam kesukaran, sehingga akhirnya selalu berhasil menciptakan ketenteraman); (2) YA MATRIWIRA (pembela Negara yang berani tiada taranya, bela diri – bela bangsa – bela negara); (3) WICAKSARENG KARSA (bijaksana dalam segala tindakan, kebijaksanaannya senantiasa terpancar dalam setiap perhitungan dan tindakan, baik ketika menghadapi lawan maupun kawan, bangsawan ataupun rakyat jelata atau wong cilik); (4) NATANGWAN (memperoleh kepercayaan karena rasa tanggung jawabnya yang besar sekali dan selalu menjunjung tinggi kepercayaan yang dilimpahkan); (5) SATYA BHAKTY APRABHU (bersifat setia dengan hati yang tulus-ikhlas kepada Negara, setia dan bakti telah mendarah daging dalam hidupnya, sehingga segenap pikiran dan tenaganya dilimpahkan buat mewujudkan kebesaran Negara); (6) WAGNI WAK (pandai berpidato dan berdiplomasi mempertahankan atau meyakinkan sesuatu); (7) SARJAWOPASAMA (murah hati, berbudi pekerti baik, berhati emas, bermuka manis dan penyabar, sifat ini pada umumnya hanya ditemukan pada ahli2 politik serta diplomat ulung); (8) TAN HALANA (selalu tampak gembira walaupun didalam dirinya sedang gundah ataupun terluka); (9) DHIROTSAKA (terus menerus bekerja rajin dan sungguh2); (10) DWIYACITTA (mau mendengarkan pendapat orang lain dan mau bermusyawarah); (11) TAN SATRISNA (tidak mempunyai pamrih pribadi untuk menikmati kesenangan yang bersifat gairah dan birahi); (12) SIH SAMSTABHUANA (menyayangi seluruh dunia serta alam semesta); (13) GINONG PRADITIRA (selalu mengerjakan yang baik dan membuang yang buruk serta selalu mawas diri); (14) SUMANTRI (menjadi pegawai yang jujur, baik dan sempurna, serta berkelakuan santun); (15) ANARSAKEN MUSUH (bertindak memusnahkan lawan, tetapi senantiasa menjalankan politik kasih sayang, namun tak gentar menghadapi musuh yang mengganggu kedaulatan dan integritas Negara).

Adapun tolok ukur kerakyatan dapat dijabarkan dari sila ke-4 Pancasila yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam konteks ini, peristiwa anggota TNI menyampaikan pendapat di ruang publik seharusnya syah2 saja sebagai urun rembug anak buah kepada bapak buah dalam rangka keberhasilan menggapai sasaran taktis strategis non-kombatan, bukan sebagai kritik kepada komandan kombatan, mempertimbangkan bahwa sejarah TNI adalah anak kandung rakyat bercikal bakal Badan Keamanan Rakyat 23 Agustus 1945.

Sedangkan tolok ukur kebangsaan dapat dirujuk pada sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dalam konteks ini, peristiwa insiden berdarah 12 September 2010 di Bekasi, misalnya, perlu didalami lanjut akar permasalahan sosiologisnya, karena pemicunya belum tentu akibat ketidakrukunan antar umat beragama tapi boleh jadi akibat disharmoni kehidupan bemasyarakat antar unsur2 pembentuk setempat (faktor2 lokalitas).

Bagaimanapun, kepemimpinan, kerakyatan dan kebangsaan adalah dasar2 kenegarawanan bagi setiap warga yang berkehendak ataupun diamanatkan menjadi pimpinan/pejabat Negara termasuk yang bergeser dengan berdalih sebagai pekerja politik di parlemen.

Jakarta, 13 September 2010

Pandji R Hadinoto / Dewan Pakar PKPI / www.jakarta45.wordpress.com

Kolonel Adjie

Republika

Kolonel Adjie : Dipensiunkan ? Nggak Masalah

Republika – Rabu, 8 September
Kolonel Adjie: Dipensiunkan? Nggak Masalah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Kolonel Penerbang Adjie Suradji menyerahkan sepenuhnya kebijakan kontroversi tulisannya di sebuah harian nasional kepada TNI Angkatan Udara, termasuk sanksi pemecatan.Dihubungi di Jakarta, Selasa, ia mengatakan, “Saya serahkan kepada institusi Angkatan Udara. Mau dipensiunkan pun saya enggak masalah.”

Adjie dalam perbincangan sangat singkat, juga mengakui, dirinya tengah tersangkut masalah hukum dengan institusi tempatnya bernaung selama ini. Ia mengaku sudah mendapat teguran dari TNI Angkatan Udara. Namun, ia tidak mengurai lebih jauh soal teguran yang diterimanya.

Sebelumnya, tulisan Adjie di sebuah harian nasional bertajuk “Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan”, pada 6 September 2010 membuat institusi TNI berang.Tindakan perwira menengah itu dinilai melanggar kode etik karena melakukan kritik terbuka terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene adalah Panglima Tertinggi TNI.

Mabes TNI Angkatan Udara menegaskan, ide, pemikiran Kolonel Pnb Adjie Suradji tentang kritikan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan opini institusi melainkan pribadi yang bersangkutan.

Juru Bicara TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, menyatakan bahwa TNI Angkatan Udara memegang teguh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.”Khususnya Pasal 2 yang memuat tentang jati diri, dimana salah satu klausulnya menyatakan bahwa TNI dilarang berpolitik praktis,” katanya.

Malaysia Dikte

Antara

Antara
Anggota DPR: Malaysia Dikte Indonesia Soal Perbatasan

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi menilai Malaysia kini semakin mendikte Indonesia dalam penyelesaian koordinat perbatasan kedua negara dengan cara melakukan diplomasi yang memerlukan waktu yang lama.

“Penyelesaian titik koordinat batas wilayah RI-Malaysia melalui jalur diplomasi akan memakan waktu lama dan membutuhkan kemampuan diplomasi yang kuat,” kata salah satu anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) ini kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Sayangnya, menurut Fayakhun Andriadi, kekuatan diplomasi Indonesia tidak tergambar atau tercermin dengan baik saat pertemuan di Kota Kinabalu, Malaysia, 6 September lalu.

“Padahal, yang dinantikan oleh jutaan warga Indonesia yang sudah geram dengan `insiden Tanjung Berakit` (penangkapan tiga petugas KKP di perairan dekat Pulau Bintan, Provinsi Kepri), adalah, kejelasan soal pengakuan Malaysia atas wilayah arsipelago Indonesia berdasarkan Hukum Internasional atau UNCLOS,” katanya.

Mengacu kepada UNCLOS yang merupakan salah satu produk PBB, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia secara langsung mendapat pengakuan atas 12 mil laut dari batas landas kontinennya, serta 200 mil laut zona ekonomi ekslusif (ZEE).

Anehnya, Malaysia yang sebagian besar daratannya tersambung dengan benua Asia, mau menyatakan diri pula sebagai negara kepulauan secara sepihak, sehingga mengklaim batas-batas wilayah buatan sendiri.

Tidak Jelas

Fayakhun Andriadi mengatakan, hasil yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Martiy Natalegawa hanyalah lahirnya kesepakatan kedua pihak untuk sepakat menghindari peristiwa seperti insiden 13 Agustus 2010 tersebut.

Juga, lanjutnya, Marty Natalegawa dengan bangga mengungkapkan akan ada tiga pertemuan lagi selang empat bulan ke depan, tanpa target yang jelas soal penuntasan titik koordinat tapal batas kedua negara.

“Pertemuan bernama `joint commission for bilateral cooperation` (JCBC) RI-Malaysia di Kinabalu itu tidak mampu membuat tetangga yang melecehkan tiga petugas Kemeneritan Kelautan Perikanan (KKP) kita minta maaf.

Fayakhun Andriadi berpendapat, diplomasi kita semakin lemah di mata Malaysia.

13
Jul
10

Politik : Ajaran Bung Karno Perjuangkan Rakyat Miskin, Kaum Marhaen, Proletar

Ajaran-ajaran Bung Karno untuk perjuangan

rakyat miskin, kaum marhaen dan  proletar

Sejak tanggal 8 Juli 2010 di berbagai suratkabar dan televisi di Indonesia diberitakan adanya aksi-aksi unjuk rasa yang diadakan berbagai kalangan masyarakat mengenai nasib rakyat miskin di Indonesia kita ini..

Semua orang yang betul-betul prihatin terhadap situasi bangsa dan negara kita dewasa ini pastilah akan menghargai aksi-aksi yang digelar di banyak kota di Indonesia, yang menuntut kepada semua fihak untuk memperhatikan keadaan puluhan juta rakyat miskin  – dan setengah miskin –yang berjumlah puluhan juta, bahkan mendekati 100 juta jiwa.

Kiranya, kita patut memberi salut setinggi-tingginya kepada semua kalangan dari berbagai golongan masyarakat, tidak peduli dari organisasi kemasyarakatan apapun, dan dari aliran politik yang manapun, atau agama apa pun, yang dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan tulus serta  jujur, sudah melakukan macam-macam kegiatan sosial atau perjuangan politik untuk membela kepentingan  rakyat miskin pada umumnya, termasuk golongan marhaen dan proletar.

Terutama kepada kalangan pemuda,  mahasiswa, penganggur, perempuan miskin, serta golongan rakyat miskin lainnya  yang  dengan susah-payah¸ dan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah serba sulit karena berbagai penderitaan, masih secara sukarela menyediakan tenaga, waktu, dan fikiran untuk bersama-sama berjuang demi kepentingan rakyat miskin umumnya, yang jumlahnya puluhan juta orang.

Mempersoalkan nasib rakyat miskin adalah perlu sekali

Kalau kita ingat bahwa kalangan luas elit bangsa sudah begitu rusak moralnya atau begitu bejat akhlaknya, dan secara beramai-ramai bergelimang dengan harta haram dari hasil korupsi dan  berbagai macam kejahatan dalam merampok atau menjarah harta negara dan rakyat lainnya maka aksi-aksi untuk membela rakyat miskin ini adalah kegiatan yang sungguh penting bagi bangsa secara keseluruhan.

Ketika kalangan atas (pemerintahan, DPR dan partai-partai politik) melakukan kongkalikong soal skandal besar bank Centuty yang menyangkut dana Rp 6, 7 triliun, atau ketika heboh soal pajak perusahaan Aburizal Bakri (Rp2, 4 triliun) tak tentu arahnya,  atau ketika kasus korupsi besar-besaran para petinggi POLRI masih terus diusut, atau ketika kasus-kasus hakim dan jaksa yang menyangkut ratusan milyar rupiah juga masih banyak yang belum terbongkar, maka mempersoalakan penderitaan orang miskin jang puluhan juta jumlahnya itu adalah satu hal yang perlu dan baik sekali.

Sebab, berdasarkan  angka-angka resmi pemerintah (BPS, menurut Kominfo-Newsroom) ) jumlah rakyat miskin dalam bulan Maret  2010 adalah sebesar 31,02 juta jiwa (13,33%). Walaupun ada banyak kalangan yang tidak mempercayai sepenuhya angka-angka BPS ini  (sebab ada yang mengatakan bahwa angka seluruh rakyat miskin yang sebenarnya  adalah mendekati 40 juta jiwa)  namun jumlah 31 juta jiwa orang miskin nyatanya  sudahlah besar sekali !

Menurut angka-angka resmi itu persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan pada Maret 2009 sekitar  63,38 persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan,

Berdasarkan pengalaman selama  berpuluh-puluh tahun sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang jumlah rakyat miskin masih tetap terus tinggi dari tahun ke tahun. Dan sekarang pun tidak bisa diharapkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia akan bisa berkurang dalammasa dekat. Bahkan sebaliknya !!! Dengan adanya berbagai krisis ekonomi atau keuangan di dunia, yang mengakibatkan memburuknya situasi ekonomi Indonesia juga, maka jumlah orang miskin di negeri kita masih akan tetap tinggi, kalau tidak makin meningkat!

Penduduk Indonesia sekarang sudah 238 juta jiwa

Untuk bisa membayangkan betapa besar persoalan  yang dihadapi negara dan bangsa kita baiklah kita ketahui  bahwa Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 238 juta jiwa. Ini berarti bahwa jumlah penduduk negara kita adalah nomor  ke-4 di dunia, sesudah China, India dan Amerika Serikat. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir jumlah anak bangsa bertambah sekitar 35 juta orang. Atau, saban tahun, pertambahan penduduk Indonesia setara dengan jumlah penduduk Singapura. Dalam tahun 2100 bukan tidak mungkin bahwa jumlah orang yang mendiami negeri ini mencapai 1 miliar.

Perlu kita catat bahwa  60% penduduk Indonesia  berada di Pulau Jawa yang luasnya hanya 10% dari total luas Indonesia. Komposisi tersebut tidak akan berubah jika dibandingkan dengan kondisi 40 tahun lalu, bahkan mungkin juga dalam beberapa puluh tahun lagi di masa datang.

Dari sudut pandang ini pulalah  kita perlu melihat pentingnya segala aksi, segala kegiatan atau segala macam perjuangan yang berkaitan dengan tujuan untuk membebaskan rakyat miskin kita yang sekarang berjumlah puluhan juta dari segala macam penderitaan berkepanjangan. Dan lebih penting lagi, kalau kita ingat bahwa masalah rakyat miskin ini akan  masih tetap menjadi persoalan besar bagi bangsa selama beberapa puluh tahun lagi di masa datang.

Rakyat miskin kita yang puluhan juta ini, terdiri dari macam-macam kalangan dan golongan dari berbagai suku, agama, faham politik atau aliran fikiran, yang tersebar di seluruh Indonesia dan terutama sekali di pulau Jawa. Umumnya, mereka itu  merupakan “kelas bawah”  yang menjadi korban segala macam penindasan, pemerasan, perampokan, penjarahan, dari kalangan atas bangsa sendiri, atau juga merupakan korban rejim militer Orde Baru, dan sekarang ini korban dari politik pro neo-liberalisme yang dijalankan oleh berbagai pemerintahan.

Kelas bawah tidak boleh ilusi terhadap kelas atasan

Kelas bawah yang terdiri dari rakyat miskin yang jumlahnya besar itu tidak bisa (dan juga tidak boleh !!!) mengharapkan adanya pembebasan dari segala macam penderitaan, hanya dari “kemauan baik”, atau “murah hati”, atau janji-janji yang muluk-muluk para pemimpîn atau tokoh-tokoh di pemerintahan, DPR, partai-partai politik, yang sudah puluhan tahun digembar-gemborkan terus-menerus dengan berbagai jalan dan cara. Sekarang sudah makin jelas dan banyak  terbukti, bahwa mereka itu sambil berkaok-kaok setinggi langit atas nama “kepentingan rakyat”, atau demi “kesejahteraan rakyat”, sedang mencuri harta rakyat dan negara secara besar-besaran.

Kerusakan moral, atau kebejatan akhlak di kalangan atas, baik di kalangan pemerintahan ataupun di kalangan masyarakat (temasuk di kalangan pemuka-pemuka agama) sudah sedemikian besarnya dan parahnya, sehingga banyak sekali orang dari berbagai kalangan dan golongan yang tidak punya harapan lagi bahwa masalah rakyat miskin dapat merek            a pecahkan dengan baik. Tidak sekarang ini, dan juga tidak di masa datang,  mungkin sampai puluhan tahun lagi !!! Harapan bahwa akan bisa ada perobahan besar-besaran dari atas atau perbaikan fundamenal oleh kalangan atas adalah hanyalah omong-kosong atau hanya ilusi yang harus dicampakkan jauh-jauh.

Perlulah kiranya ditegaskan lagi berulang-ulang bahwa perubahan yang benar-benar menguntungkan kepentingan rakyat tidak bisa diciptakan oleh kalangan atas (baik sipil maupun militer, termasuk swasta) yang memerintah atau menguasai kehidupan negara dan bangsa. Dan keadaan yang demikian itu jugalah yang kita saksikan dewasa ini, dengan apa yang terjadi di masa pemerintahan SBY.

Oleh karena itu,  sekarang makin jelas bahwa perubahan mendasar dan besar-besaran hanya bisa diharapkan dari kalangan bawah, atau bersama-sama kalangan bawah, atau oleh kalangan bawah, yang bersatu dengan dengan kekuatan-kekuatan lainnya yang sungguh-sungguh pro rakyat. Sebab, justru kalangan bawahlah yang paling berkepentingan dengan adanya perubahan-perubahan besar dan fundamental. Bukan kalangan atas, yang sebaliknya, malahan menghambat atau mencegah adanya perubahan-perubahan besar dan fundamenaL

Kelas bawah adalah sumber dan pendorong perubahan

Karena kalangan bawahlah yang paling  memerlukan adanya perubahan besar-besaran dan fundamental demi perbaikan hidup dan pembebasan dari penderitaan, maka mereka bisa merupakan pendorong utama dalam segala aksi atau kegiatan untuk perubahan ini. Dengan kalimat lain bisalah kiranya dikatakan bahwa kalangan bawah (yang sebagian terbesar terdiri dari rakyat miskin) bisa menjadi kekuatan pokok dari perjuangan. Berbagai penderitaan rakyat miskin adalah sumber kekuatan dan sumber inspirasi revolusioner untuk perubahan, baik untuk dewasa ini maupun di masa yang akan datang.

Oleh karena kondisi sosial ekonomis rakyat miskin pada umumnya sangatlah minim, dan banyak yang terpaksa hidup serba kekurangan dalam banyak hal (pendidikan, kesehatan, pangan dll) maka sungguh-sungguh merupakan hal yang patut kita hargai dan juga kita hormati, bahwa mereka masih mau melakukan kegiatan-kegiatan atau berjuang. Sebab, kalau dilihat dari pandangan yang jauh,  aksi-aksi atau kegiatan mereka itu tidaklah hanya untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk negara dan bangsa juga.

Aksi-aksi atau berbagai kegiatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat miskin yang diadakan di berbagai kota di Indonesia baru-baru ini, merupakan  cambuk kepada kita semua, untuk mengingatkan bahwa di tengah-tengah heboh karena banyaknya pejabat-pejabat yang menjadi penjahat, serta bergelimangnya kalangan atas dengan bermacam-macam harta haram, maka masih ada lebih dari 30 juta rakyat kita yang miskin dan hidup sengsara. Aksi-aksi atau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan rakyat miskin ini sebenarnya merupakan sumbangan besar bagi pendidikan politik yang penting dan berharga untuk kita semua. Ini menunjukkan, dan dengan jelas pula, bahwa politik berbagai pemerintahan kita selama ini lebih banyak menguntungkan kalangan atas   — yang umumnya sudah kaya  —  dan berbagai gologan reaksioner yang tidak mempedulikan nasib rakyat.

Perjuangan rakyat miskin perlu kita bantu sebesar-besarnya

Karena itu, adanya berbagai kalangan dari golongan pemuda, mahasiswa, perempuan, pekerja, penganggur, yang ikut menyatukan diri dalam perjuangan rakyat miskin adalah suatu hal yang amat penting bagi tumbuhnya kekuatan rakyat miskin sebagai bagian yang utama dari pendorong perubahan besar dan fundamental di negeri kita. Ikut sertanya berbagai golongan dalam perjuangan rakyat miskin kita patutlah disambut dengan gembira dan dibantu sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang menginginkan juga adanya perubahan-perubahan besar dan fundamental.

Kita semua perlu memberikan bantuan – dengan segala cara dan bentuk –  kepada mereka  (terutama yang dari kalangan muda, mahasiswa, atau perempuan) yang telah terjun berjuang bersama-sama dengan rakyat miskin. Sebab, kita bisa mengetahui bahwa kebanyakan dari mereka itu  sudah hidup dalam kekurangan juga. Karena itu, pengorbanan mereka sungguh besar sekali !  Dari sinilah kelihatan benar besarnya perbedaan  dengan  sikap kebanyakan kelas atas atau orang-orang reaksioner dan kaya, yang masih getol menumpuk kekayaan haram dari pemerasan terhadap rakyat banyak.

Mengingat itu semua, maka makin jelaslah bagi kita  sekarang ini, bahwa nasib rakyat miskin yang jumlahnya lebih dari 30 juta (dan sekitar 100 juta kalau dengan yang setengah miskin) tidak bisa diubah oleh pemerintahan- pemerintahan yang menjalankan berbagai politik type Orde Baru dan penerus-penerusnya sampai sekarang. Sebab, berbagai pemerintahan dengan sistem politik yang seperti  sekarang ini,  akan tetap terus menimbulkan persoalan-persoalan yang membikin sengsaranya rakyat dan hanya menguntungkan kelas penghisap yang reaksioner, yang kebanyakan bejat moralnya dan yang busuk akhlaknya, seperti yang bisa kita saksikan bersama dewasa ini.

Dengan tokoh-tokoh seperti yang sekarang menguasai kehidupan negara dan pemerintahan, — termasuk  DPR dan berbagai lembaga atau partai politik (yang tergabung dalam komplotan Setgab Koalisi)  — maka mustahillah akan adanya perubahan-perubahan besar  dan fundamental yang menguntungkan rakyat banyak. Karena, mereka akan menentang  — dengan segala jalan dan cara — adanya perubahan besar-besaran dan fundamental yang hanya akan merugikan  kepentingan mereka sendiri. Yang banyak mereka lakukan hanyalah rhetorika yang bagus-bagus dan muluk-muluk untuk menutupi segala macam kejahatan mereka terhadap kepentingan bangsa dan rakyat.

Partai-partai politik reaksioner “membeli” suara rakyat miskin

Sekarang makin jelas bagi kita semua, bahwa rakyat miskin dan setengah miskin di negeri kita, yang jumlahnya mendekati 100 juta jiwa itu merupakan salah satu di antara berbagai faktor penting  dalam perjuangan perebutan pengaruh dalam kehidupan politik di negeri kita. Oleh karena itu, berbagai partai politik telah, sedang dan akan terus  mengadakan  segala macam usaha untuk “membeli” suara rakyat (termasuk rakyat miskin)  dalam berbagai pemilu, dengan uang, sembako, pembagian hadiah yang macam-macam, serta janji-janji muluk-muluk yang sering disertai dengan berbagai sumpah dll.

Menurut pengalaman yang sudah-sudah, tidak sedikit dari rakyat miskin yang dapat “dibeli” oleh kekuatan-kekuatan reaksioner ini karena besarnya dana yang bisa mereka gunakan untuk “merebut hati” rakyat, terutama mereka yang  dalam keadaan serba kekurangan. Kita sudah sering mendengar bahwa kebanyakan partai-partai politik yang ikut pemilu harus mengeluarkan beaya yang besar sekali bahkan sampai triliunan rupiah. Kiranya, sudah jelas bahwa dana yang besar-besar itu tidak mungkin mereka peroleh hanya dari iuran anggota atau hanya merupakan sumbangan sukarela dari para simpatisan., melainkan terutama sekali dari segala macam sumber gelap dan  haram.

Tujuan perjuangan rakyat miskin, yang umumnya digerakkan dari bawah oleh dan bersama-sama berbagai aktivis dalam keadaan yang serba sulit, adalah sama sekali berlainan,  bahkan, sangat bertentangan dengan tujuan kebanyakan partai yang ikut pemilu 2009. Kalau partai-partai yang ikut pemilu 2009 itu berusaha dengan segala cara dan jalan (termasuk komplotan yang berbentuk  koalisi atau konfederasi) untuk mengkonsolidasi kekuasaan mereka, maka perjuangan rakyat miskin justru bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan besar dan fundamental dalam kekuasaan ini sehingga bisa menjadi kekuasaan politik yang benar-benar pro-rakyat.

Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno  pedoman penting untuk perjuangan

Untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam kekuasaan politik yang sudah berlangsung puluhan tahun sejak rejim militer Orde Baru tidak ada jalan lain, dan juga tidak ada  cara-cara lain,  kecuali mentrapkan inti ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno pada pokoknya menganjurkan atau mengajak seluruh bangsa untuk terus-menerus menggerakkan dan mengkobarkan revolusi, dan melawan segala macam pemerasan dan penindasan terhadap rakyat oleh segala kekuatan reaksioner dalam negeri maupun  luar negeri.

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia sampai sekarang, ajaran-ajaran Bung Karno adalah satu-satunya fikiran besar untuk dipakai sebagai pedoman perjuangan rakyat, yang sari patinya masih sangat relevan untuk digunakan  menanggulangi masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa dan negara dewasa ini. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah pedoman moral di bidang politik dan petunjuk atau pembimbing dalam perjuangan revolusioner

Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah gudang yang sangat kaya dengan berbagai pedoman besar bagi semua kekuatan yang berjuang untuk kepentingan rakyat miskin, bagi wong cilik, bagi kaum marhaen, bagi kaum proletar dan bagi rakyat banyak lainnnya. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah petunjuk bagi kita semua untuk menyelesaikan revolusi bangsa Indonesia yang belum selesai.

Paris,  11 Juli 2010

A.      Umar Said

* * *




Blog Stats

  • 2,191,988 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers