Posts Tagged ‘Oil & Gas

30
Jan
14

MiGas : Kontroversi Korupsi SKK MiGas

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 10:23

Dinilai ‘Biang Kerok’ Korupsi Migas, Tangkap Sutan-Jhonny!

Abdi Tri Laksono

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menangkap dan menjebloskan politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Jhonny Allen Marbun ke penjara karena dinilai sebagai ‘biang kerok’ korupsi migas.

Sebagai penjelasan, Binsar memaparkan bahwa Mantan kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini terungkap pernah meminta uang senilai US$ 150 ribu kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 7 November 2013, Karen menerangkan kepada penyidik KPK, bahwa Rudi meminta uang senilai US$ 150 ribu.

Permintaan tersebut disampaikan Rudi kepada Karen melalui telepon pada 12 Juni 2013. Saat itu, Rudi mengungkapkan, uang tersebut agar diberikan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM) Waryono Karno pada pukul 13.00 WIB. Pasalnya, pada pukul 15.00 WIB, permintaan tersebut akan ditutup, istilahnya ‘tutup kendang’. Rudi menjelaskan kepada Karen, untuk pembuka kendangnya sudah ada dari SKK Migas dan Kementerian ESDM, sehingga Karen selaku Dirut Pertamina yang harus menutup kendangnya berdasarkan perintah dari Waryono.

Karen mengungkapkan dalam BAP-nya, permintaan itu disampaikan dalam rangka pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 untuk Kementerian ESDM. Rudi, menurut Karen, mengungkapkan, jika penutupan akan permintaan tersebut terjadi pada sekitar pukul 15.00 WIB. Oleh karena itu, Karen mengaku diminta untuk segera menyerahkan duit tersebut.  Saat itu Karen mengatakan bahwa Pertamina sudah memberikan kepada DPR, jadi tidak lewat Waryono, dan Karen minta jangan Pertamina ditagih lagi.

Dalam BAP tersebut, Karen menyebutkan, Sutan Bathoegana dan Jhonny Allen Marbun dari Komisi VII, keduanya dari Fraksi Partai Demokrat, meminta Pertamina memenuhi permintaan untuk ‘tutup kendang’ tersebut. Maka Rudi mengatakan, kalau begitu dia akan melaporkan kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Hanya Karen mengungkapkan, tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR seperti yang dia katakan kepada Rudi dalam pengesahan APBN-P Kementerian ESDM tahun 2013.

Kuasa hukum Rudi Rubiandini, Rusydi A Bakar mengakui adanya percakapan antara kliennya dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Menurutnya, Rudi hanya diperalat dan menyampaikan apa yang diminta Waryono ke Karen untuk ikut memberikan yang istilahnya ‘tutup kendang’ itu. Saat ditanya apakah Karen menyetujui atau menolak permintaan Rudi untuk menutup kendang itu, Rusydi mengakui Karen menolaknya.

Karen, kata Rusydi, memang keberatan, dan dia tidak mau memberi apa yang disebut untuk pembukaan dan penutupan rapat antara Kementerian ESDM dan DPR. Dan menurut Karen, itu bukan pertama kali ada aliran dana ke DPR. Dia menyebutkan, Waryono, pernah meminta uang kepada Pertamina melalui Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko Afdal Bahaudin dan Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya untuk tunjangan hari raya (THR) anggota DPR.

Berikutnya dalam BAP KPK per 8 November 2013 Karen menyebutkan, Jhonny Allen Marbun pernah meminta uang kepada Pertamina melalui beberapa anggota direksi perusahaan BUMN tersebut. Pada 2011, kata Karen, Afdal Bahaudin dan Hanung Budya dipanggil oleh Jhonny dan Sutan ke ruangan Komisi VII di Gedung DPR, Senayan. Saat itu tengah berlangung rapat asumsi makro APBN 2012. Kepada Afdel dan Hanung, sebut Karen, Jhonny meminta ‘jatah’ Rp. 1 perliter dari volume bahan bakar minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) atau BBM subsidi.

Menanggapi BAP Karen tersebut, Jhonny menampik informasi yang menyebutkan dirinya pernah memeras sejumlah direksi Pertamina untuk mendapatkan ‘jatah’ dari BBM subsidi dan dia mengatakan tidak mau berkomentar terlalu banyak sebelum membaca langsung dokumen tersebut. Tapi Jhonny juga menantang kalau memang ada, coba bawa BAP itu ke sini biar diluruskan. Senada dengan pernyataan Jhonny, Sutan juga membantah dan menepis keterangan Rudi yang mengatakan Komisi VII meminta THR saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus suap SKK Migas dengan tersangka Komisaris PT Kernel Oil Simon Gunawan, dengan alasan sudah mengklarifikasi saat Sutan dimintai keterangan oleh KPK pada 27 November 2013.

Namun demikian kutipan isi BAP Deviardi yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya, Effendi Saman, kepada wartawan di Jakarta pada 17 Januari 2014, Rudi sebagai Kepala SKK Migas memang tertekan terus karena selalu dimintai uang oleh Komisi VII dan Kementriaan ESDM. Pada saat baru menjabat Kepala SKK saja, Johnny Allen Marbun pernah memanggil Rudi pada waktu rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR di Cipayung, Jhonny mengatakan mau menagih utang, bahwa Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) Raden Priyono berutang sama Komisi VII sebesar US$ 1 juta dan harus ditanggung oleh Kepala SKK sebagai pengganti BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa Hukum Rudi, Rusydi A Bakar membenarkan hal itu, bahwa ada utang janji mantan Kepala BP Migas R Priyono yang akan menyetorkan uang US$ 1 Juta kepada Komisi VII seperti yang diminta Johnny.

Karena utang, kata Saman, maka Rudi harus membayar. Rudi bingung sekali saat itu, apalagi terus ditagih dalam setiap kesempatan yang membuat Rudi makin bingung. Karena belum dibayar juga, maka kemudian pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bulan Mei 2013, Rudi dibantai habis oleh Komisi VII. Termasuk dibilang tidak bermoral karena selingkuh, sampai Rudi pun berlinang airmata di depan RDP. Karena ditagih terus utangnya R Priyono itu, maka Rudi tanya Gerhard Rumeser.

Gerhard bilang bagaimana kalau ditawar saja menjadi US$ 500 ribu, dan diberikan bertahap. Akhirnya pada awal bulan Juni 2013 baru bisa diberikan sebesar US$ 150 ribu melalui Kementerian ESDM. Itulah makanya ada uang US$ 150 ribu dari Gerhard ke Rudi yang kemudian diberikan ke Waryono yang saat ini jadi tersangka. Jadi biang keroknya, menurut Saman, adalah Komisi VII DPR.

Terkait pendekatan kronologisnya tersebut, Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) menyatakan, sangat setuju dengan tudingan Kuasa Hukum Deviardi, Effendi Saman, bahwa Komisi VII DPR adalah biang keroknya.

“Apapun kelit dan tepisan Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana dan anggota Komisi VII Jhonny Allen Marbun, yang sama sama dari satu fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrat,” kata Binsar Effendi kepada wartawan, Kamis (30/1/2014).

Apapun alasan dan bantahannya mereka berdua didepan publik, lanjut Binsar, SKPD mendesak KPK agar Sutan dan Jhonny yang sejatinya menjadi ‘biang kerok’ korupsi migas segera dijebloskan ke penjara. “Kami, pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam SPKP dan yang tidak mau Dirut Pertamina Karen jadi bulan-bulanan isu yang berimbas pada inkredibelitasnya institusi Pertamina sendiri yang pernah kami rintis, kami besarkan ini,” tambahnya.

Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 merangkap Koordinator Presidium Pasukan Khusus Nol Delapan (Passus 08) dengan tegas, dan siap saja menghadapi tantangan Jhonny yang ingin meluruskan BAP Dirut Pertamina Karen Agustiawan jika ia terus menjustifikasi pembenarannya sendiri. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

23
Jan
14

MiGas Indonesia : Sebagian Besar Sudah Terkeruk Habis

Sebagian besar migas Indonesia sudah habis dikeruk

Kamis, 23 Januari 2014 02:38 WIB | 1785 Views

Pewarta: Monalisa

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Gde Pradnyana, mengatakan sumber daya migas di Indonesia relatif kecil karena sebagian besar sudah habis dikeruk sehingga harus segera dikendalikan sementara peningkatan konsumsi tidak cukup diatasi dengan produksi.

“Sebagian besar migas kita sudah habis dikeruk, cadangannya pun sudah sedikit. Selama ini kita Ge-eR punya sumber daya migas banyak,” kata Gde acara diskusi “Apa Kabar Kedaulatan Migas Indonesia di 2014…?” Di Universitas Moestopo, Jakarta, Rabu (22/1).

“Sebenarnya sistem kita sudah sangat nasionalisme, jauh dari sistem liberal. Tapi kondisinya memang negara yang menganut sistem tersebut semuanya berada dalam kondisi ranking terbawah dari urutan negara eksportir migas,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Gde, eksplorasi migas sangat penting bagi penambahan cadangan karena cadangan minyak di Indonesia tersisa 3,6 miliar barel. Maka, untuk menambah cadangan harus dilakukan pengeboran sumur.

“Dari sisi volume kita terbentur cadangan, maka kita kampanye dimana-mana supaya kegiatan eksplorasi ini harus gencar. Tujuannya menambah cadangan,” jelas Gde.

Namun, kegiatan eksplorasi saat ini banyak mengalami kendala. Ia mengungkapkan tiga kendala kegiatan eksplorasi yakni perpajakan, perizinan, dan kepastian hukum.

“Perpajakan belum beres, peralatan yang masuk masih dikenakan pajak. Kalau perizinan, soal birokrasi. Ada 281 jenis izin yang harus dilalui investor,” ujarnya.

Banyaknya berbagai perizinan menjadi halangan bagi para perusahaan migas sehingga membuat proyek pengeboran terus tertunda karena harus memenuhi semua perizinan terutama dari Pemerintah Daerah.

Setiap perusahaan minyak yang akan melakukan eksplorasi hingga produksi harus memenuhi perizinan sebanyak 281 izin seperti izin pemakaian genset, izin pinjam pakai kawasan hutan, izin penggunaan alat berat dan sebaginya. Ditambah lagi proses untuk memenuhi satu izin memerlukan waktu yang cukup lama.

“Saat ini sedang proses pemangkasan izin menjadi 9 cluster (kelompok). Sedangkan soal undang-undang migas, harus cepat disahkan. Memang tidak ada tren penurunan investasi, tetapi akan lebih elok kalau undang-undang cepat disahkan sehingga lebih memberi keyakinan pada investor,” jelas Gde.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LKP Moestopo Didik Triana Hadi mengatakan perlu adanya sosialisasi kondisi migas Indonesia saat ini agar publik tidak terbuai dengan gaung yang selama ini menggambarkan Indonesia kaya akan penghasilan migas.

“Perlu adanya kesadaran dari diri kita bahwa energi itu harus diberdayagunakan secara maksimal dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, tanpa dihambur-hamburkan karena cerita mimpi bahwa negara kita masih kaya akan migas,” kata Didik.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Boby Rizaldi menilai perlu adanya bentuk ideal SKK Migas yang mengutamakan keseimbangan “Check and Balance” antara legislatif dan eksekutif.

“Potensi penyelewengan selama ini bukan pada APBN, tetapi pada niada atau konsesi teknologi, operasi, transportasi, komersial, dan lainnya,” kata Boby. (M047)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2014

06
Jan
14

MiGas : Kisruh Elpiji, Politik Kepentingan Penguasa

Kisruh Elpiji Akibat ‘Intervensi’ Politik & ‘Kepentingan’ Penguasa

 
by @SaididuTwips, jika saya beri penjelasan kenapa harga elpiji naik, ga usah marah2 ke saya krn saya hanya mau bagi pengetahuan – sy bkn org pertaminaAda politisi yg sering muncul sebagai ilmuwan, ada penegak hukum yg selalu muncul dipanggung politik – rakyat jadi sulit bedakan, Klo harga produk nonsubsidi BUMN naik diprotes, sementara kalau produk swasta spt air mineral dll naik kita diam. Klo ga mau naik-ya subsidi, Lucu juga komentar politisi yg lagi carmuk protes kenaikan harga elpiji; pdhl mereka tahu bhw elpiji 12 dan 50 kg itu tdk disubsidi.Kenaikan harga gas yg cukup besar krn sdh 5 thn pemerintah ‘memaksa’ pertamina rugi, saat kerugiab sdh mkn besar tdk mau tanggung jawab, Di Doha, saya ketawa membaca komentar politisi dan bbrp pemimpin ttg kenaikan harga elpiji – terbukti mereka cuma mau enaknya *carmuk, Harusnya harga komoditas spt beras, BBM, gas, pupuk, benih, transportasi publik bebas dari selera politik – harus berbasis pd obyektifitas, Pemimpin yg ‘halangi’ kenaikan harga elpiji slm 5 thn demi kemenangan politik – saat ini harusnya tanggung jawab – bukan buang badan *carmuk, Rekan2 media, tolong tanyakan kpd politisi yg sdg carmuk harga elpiji – cara turunkan gimana dan siapa yg slm ini menahan kenaikan bertahap, Dari Doha, Qatar – saya ucapkan selamat carmuk *kecamtanpasolusi bagi para politisi ttg kenaikan harga elpiji – rakyat tdk bodoh kok

Semua minta harga murah melalui subsidi, tapi jarang sekali yg berpikir dari mana uang subsidi tsb duperoleh dan apkh sbsd tepat sasaran, Coba baca pernyataan normatif yg selalu katakan harga jangan naik dan jangan beratkan rakyat dan tdk ada kata solusi, itu pernyataan *carmuk, Aneh politisi berlomba carmuk bela rakyat thdp kenaikan elpiji pdhl mrk yg putuskan elpiji 12 dan 50 Kg, pdhl mrk setuju itu tdk disubsidi, Wahai politisi, berhentilah carmuk thdp kenaikan harga elpiji krn DPR dan pemerintah mmg sdh setuju bhw yg disubsidi hanya yg Kg

Sangat berbahaya jika BUMN sdh bisa dipaksa melakukan bisnis rugi demi kepentingan politik atas namakan rakyat krn bisa merembet ke yg lain, Jika Direksi BUMN lakukan bisnis yg jelas2 rugi maka dapat dikenakan sanksi pidana merugikan negara berupa laba dan UU pajak (hindari pajak), Wahai MenESDM dan Menko Perekonomian, jangan carmuk krn dlm Permen ESDM jelas2 disebutkan bhw selain elpiji 3 Kg, harganya hanya dilaporkan

Sambil menikmanti jet lag setelah terbang 22 jam dari New York, demi bagi pengetahuan, saya akan mulai kulwit kisruh harga elpiji

Judul kultwit saya adalah kisruh kenaikan harga elpiji adalah salah satu puncak gunung es permasalahan kebijakan energi nasional.. harga elpiji terkait dg sistem produksi, struktur pengguna, mekanisme harga, posisi pertamina dan pemerintah, dan solusi ke depan. Produksi elpiji di Indonesia hanya dilakukan oleh pertamina krn tdk ada yg mau masuk di bisnis ini akibat harga jual tdk untung. “Monopoli” pertamina bukan krn adanya larangan pelaku usaha lain utk masuk tapi murni pertimbangan bisnis. Mereka tdk mau rugi no 3 dobel. Jadi tdk benar jika dikatakan harga naik krn monopoli pertamina. Bahkan bisa dibalik, untung pertamina msh mau rugi.

Bahan baku produksi elpiji sktr 60 – 70% adalah impor sehingga perubahan nilai tukar rupiah sangat berpenharuh pada harga pokok. . banyaknya komponen impor krn : 1) komposisi gas kita tdk cocok, dan 2) sebagian besar gas kita sdh terikat kontrak dg asing. Apakah gas kita tdk bisa digunakan sbg bahan bakar, jelas bida – cuma infrastrukturnya yg berbeda. Kita belum.memilki jatingan pipa gas yg meluas di masyarakat shg belum bisa dijadikan sumber energi yg merata bagi masyarakat. Krn sarana pipa distribusi yg belu tersedia dan meluas, maka sistem tabung elpiji adlh alternatif agar banyak rakyat bisa nikmatiG. Bagi negara yg sistem pemipaan gas sudah baik dan meluas, maka lebih efisien alirkan gas kangsung ke konsumen

Kenapa pertamina masuk ke bisnis elpiji yg sudah merugikan pertamina puluhan trilyun sejak 5 tahun terakhir ?. Kerugian signifikan pertamina di bisnis elpiji mulai terjadi tahun 2008, saat kurs melemah sktr 25 % dan harga bahan baku jg naik. Saat itu, pertamina menyampaikan ke pemerintah ttg kergian tersebut, namun krn alasan dekat pemilu dilarang menaikkan harga. Saat yg sama pertamina ditugaskan pemerintah utk lakukan konversi minyak tanah ke gas 3 Kg yg disubsidi smtr gas lainnya tdk. Karena demi ‘pencitraan’ selama 5 tahun pemerintah tdk ‘restui’ kenaikan elpiji non subsidi maka kerugian makin besar. Karena kerugian makin membesar, audit BPK meminta adanya pertanggungjawaban thdp kerugian tsb krn tdk ada penugasan pemerintah

‘Larangan’ menaikkan harga elpiji oleh pemerintah selama 5 tahun tdk pernah dibuat tertulis – mau enak, tdk mau tanggung jawab. Konsekwensi yg dihadapi Direksi pertamina jika tdk naikkan harga adalah bisa terkena pidana merugikan negara secara sengaja. Sanksi pidana bisa diberikan kpd Direksi pertamina jika tdk naikkan harga krn dlm peraturan yg ada hanya gas 3 Kg yg disubsidi. Sesuai dg UU BUMN, UU PT, dan UU Pajak bhw Direksi tidak diperkenankan membuat perencanaan bisnis yang ‘sengaja’ merugi

Apakah BUMN bisa menjual harga produk di bawah nilai keekonomian ? Bisa saja, dan satu2nya pintu adalah mekanisme subsidi Dlm UU BUMN jelas disebutkan bhw pemerintah dpt menugaskan ke BUMN utk penyedeiaan barang dan jasa dibawah harga wajar dg subsidi. Hal ini sdh berjalan di BBM, pupuk, gas 3 Kg, benih, beras, KA Ekonomi, penerbangan perintis, angkutan laut Pelni dll, Sesuai UU BUMN selain organ korporasi dilarang lakukan intervensi ke BUMN. Organ korporasi adlh RUPS, Dekom, dan Direksi. Pemerintah boleh lakukan intervensi melalui RUPS dan mekanisme penugasan, yaitu sistem subsidi atau penugasan khusus yg dibiayai

Kembali kenapa kenaikan harga skrg terlalu tinggi ? Ini disebabkan karena ‘larangan’ pemerintah yg sdh berlangsung 5 tahun. Akibatnya cost ‘citra politik’ puluhan trilyun ditanggung pertamina dan seakan-akan sekarang pertamina yg salah. Komponen biaya gas memang sdh naik sktr 250-300% sejak 5 tahun lalu, sementara harga jual tidak naik shg rugi makin membesar. Kenaikan tsb berasal dari, kurs sktr 40%, bahan baku sktr 150-200% dan distribusi sktr 50% – itulah penyebab kenaikan.

Apakah elpiji 12 dan 50 Kg boleh dijual murah lewat subsidi ? Boleh, tapi itu murni pertimbangan politik – tapi jelas tdk adil. Kenapa tdk adil ? Dari sktr 6,7 juta pengguna elpiji 12 dan 50 Kg adlh org mampu, bahkan perusahaan asing, hotel/restauran mewah. Jika elpiji 12 dan 50 Kg disubsidi, kita makin menambah ketidakadilan rakyat kita di pelosok2 yg tdk dapat gas, BBM dll kemudahan. Mensubsidi LPG 12 dan 50 Kg sama dengan mensubsidi restauran coffee dan hotel milik asing serta org2 di perumahan mewah #tdkadil

Saya pikir subsidi LPG 3 Kg adalah langkah tepat krn itu memang ditujukan utk orang miskin dan usaha mikro yg membutuhkan. ada badan usaha lain yg mau bisnis elpiji agar ada persaingan. Mekanisme ini sdh terjadi di BBM, pupuk, beras, transportasi udara dan yg terpenting tdk abaikan unsur keadilan. LPG. Maaf, ternyata blm deliv – saya akan membahas juga kenapa saya katakan banyak tokoh dan politisi cari muka thdp kenaikan elpiji. Karena pada dasarnya para pemimpin dan politisi tersebut sangat mengetahui dan menyadari bhw kenaikan hrg tersebut sulit dihindari. Ada beberapa pihak yg kaitkan hal ini dg pasal 33 UUD 1945. Itu tidak salah, tapi ada 3 frasa dlm psl tsb yg multitafsir, yaitu :

Batasan ttg : 1) dikuasai oleh negara, 2) kepentingan rakyat banyak, dan 3) sebesar2nya kemakmuran rakyat. Ini hrs ditafsirkanG. Sbg contoh air yg jelas2 disebutkan, skrg tdk dikuasai negara dan harganya jauh lebih mahal dari bensin – tapi tdk dipersoalkan. Pasti banyak yg protes ttg butir 39, saya hanya ajak berpikir bhw ada agenda penafsiran batasa ketiga frasa tersebut agar aman. Kenapa saya katakan carmuk krn persoalan ini sdh dibahas selama 5 tahun di Kabinet dan di DPR (Komisi VI, VII, XI dan Banggar). Bahkan dlm pembahasan kenaikan 2014 di Pertamina sangat tdk masuk akal kalau unsur2 pemerintah tidak mengetahui krn mrk ada wakil

Saya tahu bhw posisi pertamina sangat khusus – TPAnya pun sangat khusus hanya orang dekat kekuasaan yg bisa lolos – itu saja. Komut Pertamina biasanya langsung dari Bpk Presiden, ada wkl Menkeu, ada Dirjen ESDM dll – tdk fit and proper test seperti DireksiG. Jadi saya sangat heran saat semua angkat tangan seakan2 tdk tahu dan sesalkan keputusan Direksi Pertamina – sesuatu yg tdk wajar. Bahkan dlm UU APBN pun sdh ditetapkan bhw gas yg diatur harganya hanya gas 3 Kg, yg lainnya mekanisme pasar-kok poltisi *carmuk. Ada lagi yg *carmuk dg kata2 harusnya bertahap, pdhl sdh 5 tahun diusulkan naik bertahap tapi selalu ditolak – aneh kan ?

Apakah harga elpiji dan gas harus murah – ya HARUS, bagaimana caranya ? Ini terkait kebijakan energi nasional di pemerintah + DPRG. Mari ambil hikmah dari kenaikan harga elpiji ini utk lakukan konstruksi kebijakan SDA kita agar murni dilaksanakan sesuai UUD 45. Tapi ingat tafsirkan batasan rinci ttg 3 frasa pasal 33 agar tidak dimainkan oleh penguasa – ini baiknya jadi agenda MPR. Salah satu yg saya usulkan thdp penafsiran tesebut adalah yg dimaksud orang banyak adalah rakyat miskin bukan sebaliknya spt BBM Sy yakin tafsiran tersebut sulit, spt larangan ekspor mineral mentah pun ditolak oleh tokoh2 tertentu pdhl jelas2 sesaui UUD45

Kenaikan harga elpiji ini membuktikan bhw SDA strategis harus dikuasai oleh negara. Harga elpiji naik krn gas sdh dikuasai asing. Berbeda dg BBM yang memang produksi dan pengolahan kita sdh kurang shg harus impor – kalau gas produksi kita masih lebih. Yang paling menarik lagi ada yg carmuknya terlalu, seakan2 kaget berat padahal kebijakan jual gas ke LN adalah mereka sendiri

Solusi jangka pendek yg harus diambil pemerintah, jangan ada yg *carmuk, ambil kebijakan yg tegas dalam koridor UU. Masukkan sebagian elpiji 12 Kg utk org miskin dan biayanya sunsidinya di APBN-P 2014. Ingat jangan sbsd org mampu dan asing. Keputusan tersebut cukup melibatkan Menko Perekonomian, Menkeu, MenESDM, dan Men BUMN. Tapi MenESDM hrs mau mikir dan kerja dikit. Sangat berbahaya jika penguasa bisa ‘memaksa’ BUMN berbisnis rugi krn tekanan politik – jika ini dilakukan maka BUMN bisa habis. Sekali ini dilakukan maka tekanan ke BUMN lain utk mensubsidi perusahaan lain, termasuk asing di Indonesian terbuka akan terjadi G. Jangka menengah yg harus dilakukan adalah membuka persaingan bisnis elpiji shg pertamina bebas dari tuduhan monopoli. Persyaratan agar pengusaha lain mau masuk bisnis elpiji adalah layak secara bisnis – dengan harga sekarang jelas tdk layakG. Jangka panjang, segera keluarkan neraca potensi dan kebutuhan gas, seingat saya sdh diminta wapres 2005 @Pak_JK tp tdk pernah ada. Atas dasar neraca itu kita bisa tahu berapa yg masih bisa diekspor – tapi yakinlah ini sulit, ada yg sangat kuat mengahalangi

Hasil audit BPK harus dibaca bhw penguasa tdk boleh seenaknya mencari pencitraan lewat BUMN dg memaksa berbisnis rugi. Audit BPK tersebut merupakan teguran ke penguasa bhw jika membuat persoalan harus bertanggung jawab *menahankenaikanharga. Hasil audit ini sangat penting krn jadi pelajaran thdp BUMN lain juga jangan sampai digunakan oleh penguasa utk citra diri. Mungkin juga jika BPK lakukan audit terhadap BUMD, ada penguasa daerah yg gunakan BUMD utk kepentingan citra pribadi – awasi

Yg paling rawan di daerah adalah penyaluran kredit BPD yg masih sarat intervensi penguasa, ingat kasus BPD Jabar yg sdg disidik. Menjadikan BUMN sebagai wahana membangun citra lewat intervensi sangat mudah dan ini harus diawasi oleh penegak hukum. Kasus kenaikan elpiji adalah bukti nyata menggunanaan BUMN utk bangun pencitraan dengan gampang – tapi Pertamina/negara yg rugi. Atas dasar itu saya sangat kaget semua pihak menyalahkan Pertamina, pdhl yg buat persoalan yg menyalahkan itu demi *carmuk. Terima kasih kpd BPK yg telah menegur pertamina krn berbisnis rugi krn adanya intervensi tdk langsung

Yang harus dibangun dalam pemikiran kita bhw BUMN adalah milik NEGARA – bukan milik pemerintah atau yang sedang berkuasa. Parahnya lagi yg *carmuk hanya selalu keluarkan kata2 normatif *ngecetlangit bhw demi rakyat harga elpiji hrs murah – solusi ?. Kalau hanya pernyataan demikian (maaf) anak TK dan *nenek2hamilpun (klo msh bisa) juga bisa bikin pernyataan demikian. Sama halnya dengan yg nyatakan subsidi aja, tdk pernah ada solusi uang subsidinya dari mana ? Jelas ini hanya pernyataan *carmuk. Anehnya lagi orang yg biasanya minta subsidi naik, saat minta pendapatan negara dinaikkan lewat pajak misalnya – eh protes juga

Sangat menghargai jika ada tokoh yg memikirkan bagaimana rakyat sejahtera secara adil di seluruh Indonesia – bkn yg hanya gnkn gasG. Ada yg berpendapat BUMN milik negara maka sebaiknya bisa diintervensi pemerintah kapan saja – ingat, itulah biang kehancuran BUMN. Tahukah kita semua kenapa Pertamina, Antam, PT BA, Timah dan bbrp BUMN tambang lain kalah dg swasta ? Itu krn intervensi. Sy berharap agar Bpk Preside @SBYudhoyono, Menko @hattarajasa, MenESDM @jerowacik, dan MenBUMN @iskan_dahlan hormati hsl audit BPK. Jika Bapak2 mengabaikan hal tersebut, maka Bpk2 meninggalkan bom waktu kehancuran BUMN krn intervensi demi pencitraan ke depan

Sekali lagi saya ulangi krn penting, audit BPK menegur penguasa lewat pertamina agar tdk intervensi BUMN secara diam2. Agar rakyat dapat menikmati harga murah, itu tugas pemerintah yg bisa menugaskan ke BUMN dg biaya yg disediakan pemerintah

Kepada teman2 politisi janganlah gunakan kenaikan elpiji ini sebagai wahana kampanya dg *carmuk – krn rakyat sdh tahu kok.

Kepada politisi yg sedang berkuasa, kenaikan harga elpiji saat ini adalah hsl karya politik Bpk/Ibu jangan *carmuk – cari solusi!.

Kepada politisi yg sdg tidak berkuasa, jangan juga *carmuk krn kenaikan harga elpiji adlh dampak rangkaian kbjkn sebelumnya.

Kepada para tokoh, jangan beri komentar terlalu jauh kalau hanya mengetahui kulit2 persoalannya, nanti diketawain orang.

Kpd siapa saja yg ingin menyelesaikan persoalan elpiji secara mendasar walau tdk populer, terus lakukan – nanti sejarah yg catat.

Kepada yg termasuk mampu, ingat bhw dikampung2 msh banyak yg tdk pernah nikmati gas – jangan terus cengeng, Tuhan tdk suka.

Kepada @Pertamina agar membuka seluas2nya persoalan struktur harga yg sebenarnya agar rakyat memahami anatomi bisnis elpiji.

Kepada pemerintah, berhentilah saling menyalahkan krn ini kabinet Presidensil – Menteri adlh pembantu Presiden.

Kepada kementerian ESDM, fokuslah merumuskan kebijakan Pertambangan dan Energi, jangan fokus pada proses tender Migas/Tambang.

Kepada rakyat Indonesia, dengan kasus elpiji ini, gunakan menilai orang2 *carmuk, *tdktanggungjawab, *pencitraan, dan yg *solusi

Ada beberapa hikmah dari kasus pembelajaran utk agenda ke depan dari kasus elpiji : 1) penerapan psl 33 UUD 45, 2) pemurnian BUMN dari intervensi utk pencitraan (hsl audit BPK), 3) jangan tanam angin klo ga mau menuai badai, 4) media utk menilai keberanian ambil tanggung jawab, 5) media mengetahui kualitas *carmuk dan *solusi, 5) pembenahan BUMN

Saya ulangi kembali krn penting, bhw kenaikan elpiji cukup besar skrg krn sdh 5 tahun tdk ‘diizinkan’ naik bertahap demi citra

Saya ulangi lagi bhw sangat bahaya jika BUMN bisa disuruh bisnis rugi oleh penguasa dg alasan apapun – juga langgar UU

Saya berharap agar mari bersatu utk jadikan kasus kenaikan harga elpiji ini utk bisa berpikir sistemik dan negarawan – bkn ad hoc

Sebagai nomo asmaul husnah, mari berdoa kepada Allah agar kasus elpiji memberikan kebaikan kdp rakyat Indonesia, trtm yg miskin. Demikian kultwit saya, yg saya yakin banyak yh belum tentu benar – sebagai bahan diskusi dg kepala dingin dan hati yg jernih. Malam

Baca Juga :
Kenaikan Elpiji 12 Kg: Stop Pencitraan dan Hentikan Mafia Migas #PemerintahBohong ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-kenaikan-elpiji-12-kg.html

Kenaikan Elpiji 12 Kg: Stop Pencitraan dan Hentikan Mafia Migas #PemerintahBohong

Pemerintah dan sejumlah menteri terkait patut diduga telah bersandiwara dan melakukan kebohongan publik dalam hal kenaikan harga gas 12 kg. Hal ini didasarkan pada fakta berikut:

1. Melalui mekanisme RUPS, yang seluruh anggota komisarisnya wakil dari pemerintah, pada Desember 2013 yang lalu seluruh komisaris itu sudah setuju atas rencana kenaikan harga gas tersebut.

2. Sebelum menaikkan harga, berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk permen ESDM, mewajibkan Pertamina untuk melaporkan dan minta ijin kepada Menteri ESDM, lalu aproval sudah diperoleh!

Karena dua langkah di atas, maka sebenarnya Pemerintah telah mengetahui dan menyetujui kenaikan harga tersebut.

Sebaliknya, karena keputusan penaikan harga adalah kebijakan tidak populer, pejabat-pejabat itu bersembunyi, tidak mau mengumumkan, bahkan menyebutkan itu sebagai aksi korporasi yang salah.

Sekarang menteri-menteri itu, dan juga sekjen PD, termasuk wakil-wakil dari partai-partai lain, sedang berlomba untuk jadi pahlawan, sambil mengkambinghitamkan Pertamina sebagai biang masalah. Kita khawatir mereka semua sedang beraksi untuk politik pencitraan.

Harap dicatat bahwa sekitar 90%an komsumen LPG 12kg adalah golongan mampu. Sementara LPG dibeli dalam dollar sesuai harga pasar, yang harga belinya 2 kali lebih besar dibanding harga jual ke konsumen. Dalam 4 bulan terakhir, dollar pun sudah naik sekitar 30%!. Artinya konsumen-konsumen mampu itu disubsidi oleh Pertamina. Inilah yang dipermasalahkan dan dibela oleh pejabat-pejabat yang tidak jantan itu.

Padahal kalau subsidi Pertamina itu hilang atau berkurang, deviden perusahaan akan meningkat, dan itu dinikmati oleh seluruh rakyat. Atau kalau tidak rugi dari bisnis LPG 12kg, Pertamina bisa membangun berbagai sarana, konversi ke BBG atau mencari cadangan migas baru, dan itu semua untuk seluruh rakyat.

Satu yang pantas dan harus kita pertanyakan adalah tentang kebenaran dan akurasi harga beli dan biaya pokok produksi yang dihitung Pertamina dan berujung pada klaim kerugian hingga Rp 22 triliun selama 4 tahun. Sudah benarkah perhitungan harga dan klaim kerugian tersebut? Apakah itu sudah bebas dari penyelewengan? Kita minta Pertamina transparan dan pemerintah pun harus mereview serta menguji perhitungan tersebut.

Sejalan dengan itu, kita pun menuntut agar Pertamina, bebas KKN, bebas mafia, dan menjalankan bisnis secara GCG melalui status nonlisted public company. Dengan begitu perusahaan akan semakin berkembang dan berperan untuk ketahanan energi nasional.

Kunci pembersihan Mafia migas itu ada di Presiden, bukan di Pertamina. Jabatan Dirut Pertamina itu lebih rendah dibanding Menteri, apalagi dibanding Presiden, sehingga kalau mafia memang bersumber dan hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat Pertamina, Presiden bisa mengganti dirutnya setiap saat! Tapi kalau mafia dianggap tetap ada dan direksi Pertamina tetap menjabat, berarti mafia dan yang berperan membuat mafia tetap eksis ada diluar Pertamina!

Karena itu, dari mana upaya pembersihan mafia bisa dimulai dan siapa yang paling berkuasa untuk membersihkan? Ya Presiden! Kalau kita mengecam dan mengutuk adanya mafia migas, tapi tidak kunjung ada perbaikan, berarti Presiden belum melakukan apa-apa. Mungkinkan Presiden bagian dari mafia tersebut? Allah dan pentolan mafia migas lah yg tau.

baca juga:
Pertamina yang Teraniaya ==> http://politik.kompasiana.com/2014/01/05/pertamina-yang-teraniaya-624196.html

YANG PLIN PLAN:

Demokrat tolak kenaikan harga elpiji 12 kg ==> http://t.co/aMYbQ6GL6r
Demokrat Nilai Kenaikan Gas 12 kg Wajar ==> http://t.co/HQjiilk6n2
Boediono, Hatta Tidak Setuju Kenaikan Elpiji ==> 12 Kg http://t.co/tmeVYGKgMG
Hatta: Harga elpiji 12 kg kewenangan Pertamina ==> http://ekbis.sindonews.com/read/2014/01/02/34/822847/hatta-harga-elpiji-12-kg-kewenangan-pertamina
Hatta nilai kenaikan harga elpiji 12 kilogram tepat ==> http://www.antaranews.com/berita/361677/hatta-tegaskan-kenaikan-harga-elpiji-12-kilogram-tepat
Hatta: Pertamina Bebas Naikkan Harga LPG 12 Kg ==> http://web.inilah.com/read/detail/2053973/hatta-pertamina-bebas-naikkan-harga-lpg-12-kg#.UsoAaDf1JYg

__._,_.___
20
Dec
13

MiGas : Orang Kaya Nikmati 62% BBM Subsidi

62 Persen BBM Subsidi Dinikmati Orang Kaya

Kendari (Antara) – Sekitar 62 persen dari 47 juta kilo liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinikmati orang kaya yang ada di Pulau Jawa.

Hal itu diungkapkan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ali Maskur Musa saat bertatap muka dengan para nelayan di Pelabuhan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Jum`at.

“Sejatinya, para nelayan dan petani yang harus menikmati BBM bersubsidi ini, karena mereka merupakan komunitas terbesar dari penduduk Indonesia yang rata-rata masih hidup miskin,” katanya.

Menurut dia, jika masyarakat nelayan dan petani di berbagai pelosok Indonesia diberikan akses ekonomi yang baik seperti mendapatkan fasilitas BBM bersubsidi, keluarga para nelayan dan petani bisa hidup sejahtera.

Sebab dengan memperoleh fasilitas BBM bersubsidi secara memadai sesuai kebutuhan, para nelayan dan petani akan berusaha secara maksimal sehingga bisa memperoleh pendapatan dan menghidupi keluarganya secara memadai pula.

“Bagaimana mungkin nelayan atau petani bisa hidup sejahtera yang dalam kegiatan usaha sehari-hari sangat tergantung dari BBM, tapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara wajar, kan tidak mungkin mereka bisa sejahtera,” katanya.

Pada kesempatan tersebut para nelayan Kendari mengungkapkan bahwa dalam sebulan mereka hanya mendapatkan BBM bersubsdi 400 kilo liter per bulan, sedangkan kebutuhan nelayan mencapai 1.400 kilo liter per bulan.

Kondisi tersebut membuat para nelayan tidak maksimal melaut, bahkan harus bergantian karena sebagian tidak mendapatkan BBM yang disuplay dari Pertamina.

Mendapat kenyataan tersebut Ali Maskur berjanji aka merekomendasikan kesulitan para nelayan tersebut kepemerintah pusat terutama kepada kementerian terkait agar bisa menambah kuota BBM bersubsidi untuk nelayan dan petani.

“Informasi dari sudara-sudara ini saya akan sampai ke Kementerian terkait, sehingga bisa menjadi perhatian serius dari pemerintah,” katanya.(rr)

19
Nov
13

MiGas : Kilang Baru Rp 90 Triliun

Pemerintah Siapkan Rp 90 Triliun untuk Kilang Baru

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah telah menyiapkan Rp 90 triliun untuk pembangunan kilang pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak (BBM) berkapasitas 300 ribu barel per hari. “Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mekanisme tahun jamak atau multi-years,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Edi Hermantoro, dalam “Improved Gas Recovery Forum”, Selasa, 19 November 2013.

 

Dia menjelaskan, studi kelaikan atau feasibility study untuk pembangunan kilang masih berlangsung. Studi tersebut dijalankan oleh PT Pertamina. Edi mengungkapkan, pemerintah menganggarkan Rp 250 miliar dari APBN 2013 untuk membiayai studi kelaikan itu.”Pembangunan kilang dengan mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta (KPS) tetap berjalan.”

 

Pemerintah akan membangun kilang pengolahan minyak mentah berkapasitas 300 ribu barel per hari dengan dua skema pendanaan. Skema tersebut, yakni melalui APBN dan skema KPS.

 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswouto mengatakan, pembangunan kilang dengan skenario KPS akan ditenderkan. “Nanti yang menggelar tender Kementerian Keuangan,” kata Susilo saat ditemui di Kementerian Energi, Jumat, 8 November 2013.

 

Skema KPS atau biasa disebut private public partnership (PPP) ini akan mendapat dukungan pemerintah untuk memperkecil risiko. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dukungan dari pemerintah berupa penjaminan, insentif, dan regulasi.

 

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kilang dengan skema KPS ini akan menunjuk Pertamina sebagai contracting agency. “Kriteria lelang nantinya akan dibicarakan antara pemerintah dan Pertamina,” ujarnya.

 

Pemerintah hingga saat ini masih menggodok syarat-syarat dan kriteria pelaksanaan lelang tersebut. “Kami harap tahun depan sudah mulai lelang,” ujarnya.

 

MARIA YUNIAR

Terpopuler

Ups, Muncul Fenomena Tukar Pasangan atau Swinger

Australia Sadap Telepon Presiden SBY 15 Hari

Hakim Vica Diduga Selingkuh dengan ‘Brondong’  

Ini Daftar Pejabat yang Disadap Australia

Konvensi Tak Ramai, Demokrat Salahkan Peserta  

Moammar Emka: Swinger Lahan Bisnis Baru di Jakarta

Menlu Tarik Dubes Indonesia di Australia

 

11
Sep
13

MiGas : Mafia Hulu ke Hilir

Mafia Migas Membentang dari Hulu ke Hilir

Sigit Wibowo | Senin, 09 September 2013 – 15:35:22 WIB


(dok/antara)
Sejumlah penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang dugaan suap terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Gedung KPK Jakarta, Ra
Rakyat Indonesia seperti tikus mati di lumbung padi.

Korupsi di sektor minyak dan gas (migas) memang telah berlangsung selama lebih dari empat dekade atau sejak Soekarno didongkel dari kekuasaan oleh Soeharto yang ditopang Amerika Serikat (AS).

Indonesia lalu dipersembahkan kepada perusahaan-perusahaan multinasional atas jasa-jasanya memberikan kontribusi dalam menggusur pemerintahan nasionalis Soekarno yang dinilai anti-Barat.

Tak mengherankan sejak era Soeharto perusahaan-perusahaan migas asing seperti Chevron, ExxonMobil, Total, British Petroleum (BP), dan lain-lain bisa mengekspolorasi migas Indonesia secara leluasa. Pemerintah Soeharto hanya memungut upeti dalam bentuk kepemilikan saham atau suap kepada keluarga Cendana guna memperlancar bisnisnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad paham akan masalah nyata yang dihadapi bangsa Indonesia. Maka pernyataannya yang secara berani dan terbuka saat memberikan pembekalan mengenai potensi korupsi dalam Rakernas III PDIP di Ecovention, Jakarta, akhir minggu ini menunjukkan Ketua KPK merupakan sosok calon pemimpin yang pro-rakyat dan menjadi harapan bangsa ke depan.

Samad berbicara sekitar 1,5 jam menjelaskan mengenai berbagai potensi korupsi yang sangat mungkin terjadi karena perselingkuhan kekuasaan politik bekerja sama dengan perusahaan migas, baik asing maupun domestik.

Untuk itu perlu perbaikan secara menyeluruh di sektor-sektor strategis yang saat ini masih dikuasai oleh perusahaan asing dan merugikan negara. Samad juga menyatakan berdasarkan hasil kajian KPK, 50 persen perusahaan di sektor migas dan batu bara tidak membayar pajak. “Pembagiannya seharusnya 60 persen untuk Indonesia, 40 persen asing,” ujar Samad.

Indonesia memiliki 45 blok eksplorasi migas dan pertambangan. Hasil dari blok tersebut sangatlah besar. Misalnya eksplorasi minyak di blok Mahakam menghasilkan Rp 120 triliun per tahun, ditambah Rp 145 triliun dari blok Madura tiap tahun maka penduduk Indonesia sebenarnya tidak boleh ada yang miskin.

Jadi amat ironis jika saat ini ada 50 persen penduduk Indonesia hidup dari US$ 2 per hari. “Sebanyak 45 Blok eksplorasi migas kalau beroperasi semua mendapat Rp 7.200 triliun. Dalam catatan migas tahun 2013, minimal pendapatan Rp 20.000 triliun per tahun. Saya mencoba membagi dengan 241 juta penduduk Indonesia. Setiap orang dapat Rp 20 juta, sehingga tak ada yang miskin,” kata Abraham.

Peneliti Institute for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng menyatakan, akibat korupsi yang dilakukan mafia migas, rakyat Indonesia Indonesia ibarat tikus mati di lumbung padi. Konsesi blok migas kian meluas, bagaikan lubang tikus di tengah sawah, mencapai puluhan ribu sumur migas, namun produksi merosot karena tikus-tikus menggerogoti produksi minyak nasional.

Pengamat intelijen John Mempi menyatakan ada pihak yang menikmati untung besar dari impor bahan bakar minyak (BBM), yakni elite penguasa.

Ia mengutip sumber dari Badan Intelijen Negara (BIN), jumlah pembelian BBM dan minyak mentah melalui anak usaha Pertamina di Singapura yakni Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) sebesar Rp 33 triliun per bulan. Jumlah keuntungan Rp 12 triliun masuk ke kas Petral dan Rp 4 triliun masuk ke kantong seorang makelar yang bernama Reza Chalid.

Mempi menjelaskan, Petral merupakan anak perusahaan Pertamina yang berhubungan dengan perusahaan minyak swasta Indonesia yang membeli minyak yang diolah oleh kilang-kilang Pertamina. Dari 840.000 barel per hari produksi nasional, 40 persen diekspor.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan nasional 700.000-800.000 barel per hari diimpor kembali. Kegiatan impor dan ekspor minyak ini menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan bagi jaringan mafia minyak bekerja sama dengan penguasa korup.

Pertamina Diabaikan

Koordinator Eksekutif Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) Muslim Arbi mendesak KPK bertindak secara nyata dalam memberantas mafia migas yang ada dari hulu sampai hilir.

Indikasi adanya kejahatan menggadaikan kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) dilakukan pemerintah saat ini. Dalam catatan GNM, usai Sidang APEC di Santiago Chili pada 20-21 November 2004, setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) George Walker Bush dan Presiden SBY selanjutnya blok Cepu diserahkan kepada ExxonMobil.

Direktur Utama PT Pertamina Widya Purnama yang gigih dan secara tegas mengatakan Pertamina mampu mengelola dan menjadi operator Blok Cepu, pada 8 Maret 2006 dicopot dan diganti oleh Arie Soemarno. Beberapa hari usai persetujuan blok Cepu dikelola ExxonMobil, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice pada 14 Maret 2006 berkunjung ke Indonesia

Selanjutnya, Perdana Menteri Inggris David Cameron menerima kunjungan Presiden SBY ke Downing Street, London, pada 2 November 2012 dan perusahaan Inggris BP dihadiahi proyek pembangunan gas alam cair (LNG) sebesar US$ 12 miliar.

Sebelum penandatangan proyek ini, Ratu Inggris Elezabeth II memberi penghargaan Knight Grand Cross in the Order of Bath atau dikenal sebagai Anugrah Kesatria Salib kepada Presiden SBY di Istana Buckingham, London, pada 31 Oktober 2012. Hal ini berarti menganulir kesiapan Pertamina melaksanakan pembangunan kilang LNG Train-3 Blok Tangguh karena konsesi diserahkan kepada BP Plc lewat anak usahanya BP Indonesia.

Muslim Arbi mengungkapkan isu migas yang sedang memanas adalah akan berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie milik Prancis yang bermitra dengan Inpex Coporation asal Jepang di blok Mahakam pada 31 Maret 2017. Kendati Pertamina sejak Juni 2008 dan tahun 2011 telah menyampaikan proposal pengajuan untuk mengelola sekaligus menjadi operator Blok Mahakam pasca 2017, namun ini dianggap sebelah mata oleh pemerintah.

Pejabat-pejabat Prancis mulai dari Perdana Menteri Prancis Francois Fillon, Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq, dan Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius datang ke Indonesia agar memperpanjang kontrak Total di blok Mahakam.

Namun keberadaan mafia migas dari hulu ke hilir yang ditopang kekuasaan ini dibantah oleh Partai Demokrat yang merupakan partai penguasa. Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, membantah berbagai tuduhan yang menyatakan bahwa pemerintah sengaja membiarkan korupsi dan praktik mafia migas.

Ia juga menolak bahwa korupsi sektor migas menguntungkan Partai Demokrat. “Tidak ada, rakyat Indonesia tidak ada yang diuntungkan oleh korupsi di sektor migas ini. Rakyat Indonesia dirugikan, termasuk Partai Demokrat dan semua. Apalagi Partai Demokrat sangat dirugikan dengan kejadian ini, karena ini kan bagian dari oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaannya,” kata Didi.

Ia juga membantah bahwa pemerintah, dalam hal ini Partai Demokrat yang menguasai pos Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sengaja membiarkan korupsi terjadi karena menguntungkan mereka.

“Pemerintah tidak pernah membiarkan. Itu adalah pihak-pihak tertentu yang membuat masalah, yang tentu harus ditindak. Kalau sistem pengelolaan migas di Indonesia ternyata memberikan peluang korupsi, ya sistemnya harus diperbaiki, ini yang paling utama. Sistem diperbaiki sehingga memperkecil celah terjadinya penyalahgunaan,” kata Didi. (CR-39)

Sumber : Sinar Harapan
Proyek CBM Pertamina-Sugico ‘Bermasalah’

Jakarta, Aktual.co — Proyek gas metana batubara (coalbed methane/CBM) antara Sugico Group dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) diduga bermasalah. Bahkan, PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha PHE sempat meminta agar proyek kerja sama tersebut dihentikan sementara.

Dalam dokumen yang diterima Aktual.co terungkap, pada 5 Desember 2012, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina M Afdal Bahaudin pernah mengeluarkan surat dengan nomor surat 245/R00000/2012-SO perihal penghentian pembahasan kerja sama dengan Sugico Group (kerja sama di bidang CBM).

Dalam suratnya Afdal menulis, “Terkait dengan penawaran kerja sama di bidang CBM dari Sugico Group, maka dengan ini disampaikan bahwa tindak lanjut pengembangan kerja sama di bidang CBM dengan Sugico tersebut akan dilakukan di tingkat korporat. Sehingga pembahasan kerja sama antara PHE dan Sugico Group agar diberhentikan sementara sambil menunggu penyelesaian pembahasan kerja sama tersebut di Direktorat Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko, PT Pertamina.”

Dokumen lain yang diperoleh Aktual.co dengan judul ‘Risalah Rapat Direksi’ No RRD-59/C00000/2013-SO tanggal 25 Maret 2013, mengungkapkan, Sugico Group melalui unit usahanya, PT Sugico Graha, berniat menjadi operator dan melakukan pengalihan participating interest (PI) di Pertamina kepada Sugico Graha di lima blok PSC CBM.

Kelima blok CBM itu adalah, Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, Air Benakat 2, dan Air Benakat 3. Semula, Sugico di kelima blok tersebut ‘hanya’ memiliki eksisting masing-masing 35% saham (Muara Enim 1), 27% (Muara Enim 3), 20,5% (Air Benakat 1), 30,3% (Air Benakat 2), dan 26,5% (Air Benakat 3).

Adapun usulan peningkatan PI yang diminta Sugico adalah meningkat menjadi masing-masing sebesar 49% di kelima blok CBM tersebut. “Sugico akan meng-carry Firm Commitment selama tiga tahun di lima blok CBM yang diusulkan,” tulis dokumen tersebut. Pihak Sugico pun berjanji akan melakukan percepatan pengembangan lapangan CBM dari fase eksplorasi menjadi fase produksi. Anehnya, Sugico tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk menambah PI tersebut.

Ironisnya, semua jajaran direksi Pertamina meneken surat persetujuan pengalihan PI tersebut. Direksi mengeluarkan tiga keputusan. Pertama, menyetujui untuk melakukan kerja sama percepatan pengembangan wilayah kerja (WK) CBM dengan Sugico Graha dengan empat aset WK CBM, yakni Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, dan Air Benakat 2.

Kedua, menyetujui untuk melepas operatorship dan penurunan PI pada empat aset WK CBM, yakni yakni Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, dan Air Benakat 2. Ketiga, menyetujui untuk lanjut ke tahap negosiasi dengan Sugico Graha atas pengalihan operatorship dan pengalihan PI.

Jajaran direksi Pertamina yang meneken keputusan tersebut adalah, Karen Agustiawan (direktur utama), M Afdal Bahaudin (direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko), Muhamad Husen (direktur hulu), Chrisna Damayanto (direktur Pengolahan), Hanung Budya (direktur Pemasaran dan Niaga), Hari Karyuliarto (direktur Gas), Luhur Budi Djatmiko (direktur Umum), Evita M Tagor (direktur SDM), dan Andri T Hidayat (direktur Keuangan).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pihaknya merasa aneh dengan adanya keputusan tersebut. “Ini jelas aneh, PI berkurang tapi kok tidak ada uang yang masuk ke Pertamina? Implementasi yang ditawarkan Sugico dalam bentuk apa? Kalau hanya mempercepat fase dari eksplorasi ke produksi itu hal biasa,” kata Pri Agung di Jakarta, Selasa (10/9).

Pri Agung menilai, pihak Pertamina harus membuat kesepakatan yang jelas dengan Sugico agar dikemudian hari publik tidak menilai bahwa Pertamina memberikan PI keempat WK CBM kepada Sugico secara gratis.

Hingga berita ini diturunkan, Aktual.co belum memperoleh konfirmasi berita tersebut dari pihak Pertamina. Juru bicara Pertamina Ali Mundakir ketika coba dihubungi Aktual.co sedang rapat. “Mas maaf saya sedang rapat, nanti saya hubungi,” kata Ali.

Proyek CBM Pertamina-Sugico Bernilai Rp 62,82 Triliun

Harga gas (gas price) blok gas metana batubara (coalbed methane/CBM) yang dikerja samakan antara PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dengan PT Sugico Graha sekitar USD 5 per Mcf. Hal itu terungkap dalam dokumen ‘Risalah Rapat Direksi’ No RRD 59/C00000/2013-SO tertanggal 25 Maret 2013.

Dalam dokumen itu tertulis berbagai item menyangkut soal latar belakang, risiko, dan mitigasi proyek kerja sama tersebut. Anehnya, meskipun di dalam kerja sama itu Sugico disetujui menambah saham (participating interest/PI) menjadi masing-masing sebesar 49% di empat blok CBM, yakni Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, dan Air Benakat 2, namun di dalam asumsi keekonomian tertulis bagian kontraktor (contractor share) hanya sebesar 45%.

Dokumen itu juga mengungkapkan bahwa belanja modal (capital expenditure/capex) untuk mengelola keempat blok CBM tersebut mencapai USD 5.636.962.855, atau setara Rp 62,82 triliun (kurs Rp 11.145). Itu belum ditambah capex blok Air Benakat 3 sebesar USD 934.721.949, setara Rp 10,42 triliun, yang ‘belum dioperatori’ Sugico. Rinciannya, Muara Enim 1 USD 1.942.040.613, Muara Enim 3 USD 1.931.021.726, Air Benakat 1 USD 882.625.898, Air Benakat 2 USD 881.274.618, dan Air Benakat 3 USD 934.721.949.

Berikut profil lapangan CBM yang dikerja samakan antara PHE dengan Sugico;
Muara Enim 1 :
-    Berlokasi di Muara Enim dan Prabumulih, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy Sandstone,
Claystone, dan Coal.
-    Perhitungan gas in place Muara Enim 1 berada pada volume sebesar 3,95 Tcf dengan rumus Kim’s Formula
(Gas in Place estimation).
Muara Enim 3 :
-    Berlokasi di Muara Enim, Ogan Komering, dan Prabumulih, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy
Sandstone, Claystone, dan Coal.
-    Perhitungan gas in place Muara Enim 3 berada pada volume sebesar 5,20 Tcf dengan rumus Kim’s Formula
(Gas in Place estimation).
Air Benakat 1 :
-    Berlokasi di Muara Kelingi dan Lahat, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy Sandstone, Claystone,
dan Coal.
-    Perhitungan gas in place Air Benakat 1 berada pada volume sebesar 1,54 Tcf dengan rumus Kim’s Formula
(Gas in Place estimation).
Air Benakat 2 :
-    Berlokasi di Muara Kelingi, Musi Banyu Asin, dan Muara Enim, Sumatera Selatan dan berada di
stratigraphy Sandstone, Claystone, dan Coal serta formasi talang akar.
-    Perhitungan gas in place Air Benakat 2 berada pada volume sebesar 1,64 Tcf dengan rumus Kim’s Formula
(Gas in Place estimation).
Air Benakat 3 (Sugico Non-operator, tidak terjadi perubahan PI) :
-    Berlokasi di Muara Enim dan Prabumulih, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy Sandstone,
Claystone, dan Coal.
-    Perhitungan gas in place Air Benakat 3 berada pada volume sebesar 3,98 Tcf dengan rumus Kim’s Formula
(Gas in Place estimation).

09 September 2013 | 02:21 wib

PBNU Ingatkan Potensi Bahaya

atas

Penguasaan Aset Bangsa


WONOSOBO, suaramerdeka.com
– Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2013 di Pondok Pesantren Universitas Sains Al Quran (UNSIQ), Wonosobo, Jawa Tengah, secara resmi ditutup pada Minggu (8/9/2013).

Di sektor ekonomi PBNU mengingatkan adanya potensi bahaya atas penguasaan aset bangsa yang sangat terbatas. Beberapa aspek menjadi penilaian Komisi Rekomendasi Rapat Pleno PBNU 2013 dalam putusannya di sektor ekonomi, antara lain penguasaan aset hanya oleh 20% konglomerat di Indonesia.

“PBNU memiliki kewajiban moral mengingatkan tentang kondisi ini, karena jika dibiarkan akan mempertajam kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin akan terus miskin. Bahaya lebih jauh yang harus diantisipasi adalah kemungkinan adanya kecemburuan berujung anarkisme,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam jumpa pers seusai penutupan Rapat Pleno.

PBNU melihat penguasaan aset bangsa terjadi tidak hanya pada sumber daya alam. Implementasi program liberalisasi di Indonesia berupa perdagangan bebas telah mendorong masuknya retail asing secara langsung. “Jika ini terus dibiarkan, pelaku ekonomi di bawah, yang mayoritas adalah orang-orang NU akan terbunuh. Atas kondisi ini PBNU mendesak Pemerintah segera menata ulang dan menghentikan masuknya retail asing hingga ke desa-desa, serta sesegera mungkin melakukan penguatan perdagangan dan distribusi dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan,” tambah Kiai Said.

Rapat Pleno PBNU 2013 juga merekomendasikan dilakukannya perubahan orientasi pembangunan ekonomi agar sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan ekonomi nasional hendaknya berpijak pada sumberdaya yang ada di tanah air sendiri, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan serta teknologi.

Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, PBNU juga mengingatkan jika seluruh sumber daya alam harus dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh negara secara tegas. Sektor ekonomi strategis yang lain seperti energi, pangan dan hutan, juga harus dikuasai oleh negara dengan mempertahankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada.

Sementara menyikapi ancaman krisin ekonomi, yang mana kondisi ini dinilai terus berulang, PBNU meminta Pemerintah segera membangkitkan usaha nasional, terutama industrialisasi sektor pertanian dan manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, agar terjadi perkembangan ekonomi berkualitas. Bank Indonesia juga tak lepas dari bahasan di Rapat Pleno PBNU 2013.

Sebagai bank sentral yang didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankkan nasional serta pengelola fiskal, diminta berkonsentrasi dan bekerjasama untuk pengembangan sektor riil dan produktif, tidak semata bertugas menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah. PBNU menilai orientasi kebijakan moneter selama ini sangat menguras devisa negara, karena semata hanya digunakan untuk mengatasi nilai tukar dan inflasi.

“Seluruh hasil rekomendasi ini, seperti rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan PBNU di forum lain, akan kami sampaikan ke seluruh lembaga penyelenggara negara. PBNU sebagai civil society hanya bisa member masukan, pelaksanaan kami kembalikan ke negara,” pungkas Kiai Said.

( A Adib / CN34 / SMNetwork )

__._,_.___
__._,_.___
17
Aug
13

MiGas : Kontroversi SKK MiGas

S, Wanita Diduga Selingkuhan Rudi Pejabat Eselon Dua di SKK Migas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Selain terlibat kasus suap dengan jumlah uang 700 ribu US Dolar, Kepala SKK Migas Non Aktif Rudi Rubiandini juga dikabarkan terlibat skandal asmara dengan teman sekantor wanita berinisial S. Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro menyebut S adalah pejabat eselon dua dan menjabat sebagai Kabag Bagian Program dan Pelaporan SKK Migas.

“Awalnya hanya staf Humas, bawahan saya juga, karena dia kan berlatar wartawan. Lalu dia sempat naik Kasubdit di Humas, dan naik lagi ke bagian Sespim hingga sekarang namanya Bagian Program dan Pelaporan sebagai Kabag. Pejabat di bawah deputi, ya eselon dua lah,” ujar Elan kepada Tribunnews, Kamis(15/8/2013).

Ia mengungkapkan, S masih single.Elan mengenal S sebagai sosok perempuan pekerja keras dan bahkan disebut workaholic.

“Kami kenal dia sebagai profesional, pekerja keras, suka pulang malam, kadang kalau saya lihat CCTV, dia jam 11 malam masih di ruang kerjanya,” beber Elan.

Sebelumnya, selain kasus suap 700 ribu US Dolar yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, isu perselingkuhan muncul. Rudi dikabarkan menyimpan asmara dengan teman sekantor berinisial S.

Kabar tersebut muncul saat tiga puluh orang petugas KPK dikerahkan untuk menggeledah lima lantai Gedung Wisma Mulia, kantor SKK Migas di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/8/2013) malam.

Penggeledahan yang menyita waktu sekitar 17 jam, sejak pukul 21.30 WIB. Lamanya proses penggeledahan lantaran banyaknya dokumen dan barang bukti yang perlu disortir terkait barang bukti suap Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

Saat meninggalkan Wisma Mulia, para petugas KPK membawa tiga kardus dan tiga tas berisi barang bukti. Menurut Kepala Humas SKK Migas, Elan Biantoro, tim KPK memfokuskan penggeledahan di lima ruang kerja pejabat SKK Migas.

Kelima ruang kerja itu adalah, ruang Kepala SKK Migas Rudi di lantai 40, ruang Kabag Program dan Pelaporan S di lantai 39, ruang Kepala Divisi Komersialitas Minyak Agus Sapto di lantai 36, ruang Deputi Komersialitas Gas Widyawan di lantai 36, Kepala Divisi Komersialitas/Pemanfaatan Gas berinisial PN di lantai 37.

Namun menurut informasi, Tim KPK sebetulnya hanya memfokuskan penggeledahan di tiga ruangan kerja. Yakni, ruang Rudi, dan dua ruang pejabat perempuan, ruang S dan ruang PN.

Mengapa ruang kerja S dan PN jadi sasaran penggeledahan?

Terbetik rumor, pasca-pembubaran BP Migas tahun lalu, berbagai rumor mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Adalah PT Kernel Oil yang dipegang Widodo Ratanachaitong sudah berbisnis sejak era SKK Migas masih bernama BP Migas dan dipimpin R Prijono. Dan, Menteri ESDM dikabarkan memainkan peranan, sehingga Kernel bisa berbisnis minyak kala itu.

Sang pejabat sengaja menjaga kepentingan Kernel di SKK Migas melalui S yang sempat jadi Sekretaris Pimpinan (Sespim) SKK Migas di bawah R Prijono. S yang disebut-sebut sebagai selingkuhan Rudi Rubiandini merupakan mantan wartawan.

Kernel sendiri terdaftar sebagai perusahaan trader di SKK Migas. Anehnya, sejak era Prijono hingga Rudi, sangat aktif berbisnis hulu sampai hilir. Itu sebabnya, Kernel potensial jadi kartel Migas.

Setelah Prijono tak lagi menjabat, digantikan Rudi, peran S sebagai double agent, yakni sekretaris dan market intelligent, masih tetap dilakukan untuk mengawal kepentingan Kernel.

Karena amat intensnya hubungan kerja Rudi dan S, hubungan tersebut berlanjut ke ranah asmara. Hubungan pribadi Rudi-S akhirnya dimanfaatkan Widodo-Prijono.

Baca Juga:

Wanita Diduga Selingkuhan Rudi Rubiandini Berinisial S, Mantan Wartawan

Selain Suap, Rudi Rubiandini Dikabarkan Selingkuh dengan Teman Sekantor

KPK Temukan Kepingan Emas di Ruang Kerja Rudi Rubiandini

16
Aug
13

MiGas : Pengelolaan Sesat Pikir

Sesat Pikir Pengelolaan Migas

 

by Faisal Basri

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu tak hanya generasi sekarang saja yang berhak menikmatinya, melainkan juga generasi mendatang. Asas keadilan antar-generasi harus ditegakkan.

Oleh karena itu, eksploitasi migas sepatutnya setara dengan tingkat eksplorasinya, sehingga proven reserves tak berkurang. Jumlah yang dikonsumsi setidaknya setara dengan temuan cadangan baru. Jadi berlaku prinsip: bekerja dulu baru menikmati hasilnya.

Tak mengapa jika tingkat eskploitasi lebih kecil dari tingkat eksplorasi, asalkan hasil migas sebagian dimanfaatkan untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif yang terbarukan, sehingga ada yang kita wariskan kepada generasi mendatang.

Asas yang juga harus diberlakukan dalam pengelolaan migas adalah keberlanjutan, kemandirian dan kedaulatan energi.

Tulisan ini khusus membahas minyak bumi, walaupun prinsip-prinsip dasarnya berlaku untuk gas dan sumber daya alam lain yang tak terbarukan (non-renewable natural resources).

Sudah puluhan tahun pemerintah menganut pendekatan lifting minyak. Lifting adalah jumlah produksi yang siap jual, sebagai landasan perhitungan bagian yang merupakan hak pemerintah dari kontrak bagi hasil produksi minyak dengan operator perusahaan minyak.

Pada umumnya bagi hasil yang berlaku adalah 85 persen hak pemerintah dan 15 persen hak operator. Segala ongkos yang dikeluarkan untuk menghasilkan minyak (cost recovery) ditanggung pemerintah. Secara bersih pemerintah memperoleh sekitar 60 persen.

Jika orientasi pemerintah adalah memaksimumkan penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka pemerintah berkepentingan memaksimumkan lifting dan meminimumkan ongkos.

Akibat dari orientasi demikian—yang berwawasan jangka pendek—produksi minyak dipacu terus, sedangkan penemuan cadangan baru terabaikan. Laju eksploitasi lebih cepat dari laju eksplorasi, sehingga tak heran jika cadangan terbukti kita mengalami penurunan persisten.

oil_reserves
 
Cadangan minyak yang kian menipis terus dikuras. Karena ladang-ladang minyak semakin tua dengan cadangan yang menipis, sudah barang tentu ongkos produksinya pun semakin mahal. Tambahan ongkos untuk menyedot satu barrel minyak semakin tinggi. Sementara itu DPR menuntut pemerintah menekan cost recovery. Selanjutnya pemerintah menekan operator. Muncul perdebatan yang tak berkesudahan. Tak tertutup kemungkinan di sini muncul praktik korupsi. Mengapa pemerintah tidak meminta porsi yang tetap saja dalam bentuk minyak, katakanlah 65 persen. Soal ongkos produksi serahkan saja kepada operator. Operator yang lebih efisien bakal memperoleh laba lebih besar. Silang sengketa tak ada lagi.

Karena ladang minyak yang dikeruk itu-itu juga, maka yang terjadi mirip dengan pemerkosaan terhada nenek tua yang sudah renta. Alam kita merintih, kian pilu. Betapa tidak. Pada awal tahun 2010, depletion factor[i] sudah mencapai 86 persen. Artinya, ladang-ladang minyak kita sudah hampir semua tereksploitasi, yang terus dikeruk untuk mencapai target lifting tinggal 14 persen saja.

Akibat kedua dari orientasi lifting adalah pemerintah kurang peduli terhadap pengembangan migas sebagai kekuatan industri nasional. Tak heran jika sampai sekarang industri migas kita sangat tertinggal dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, misalnya.

Sudah puluhan tahun pemerintah gagal menambah kapasitas kilang minyak, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk memproduksi naphta yang merupakan produk ikutan dari proses produksi BBM. Padahal naphta merupakan bahan baku utama untuk industri petrokimia yang merupakan “ibu” dari industri. Lebih parah lagi, naphta yang diproduksi oleh kilang-kilang yang sudah ada justru diekspor, sementara pabrik petrokimia di Indonesia memenuhi kebutuhan naphta dengan mengimpor, antara lain dari Singapura yang tak memiliki minyak bumi sama sekali.

Akibat selanjutnya, daya saing industri manufaktur kita melemah, sehingga sejak tahun 2008 transaksi perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) untuk produk-produk manufaktur telah mengalami defisit. 

 
Produksi minyak dewasa ini tinggal sekitar separuh dari tingkat produksi puncak tahun 1980. Sementara itu konsumsi BBM tak terbendung, naik terus dengan cepat. Pada tahun 1980 konsumsi BBM baru sekitar 400 ribu barrel per hari atau hanya seperempat dari tingkat produksi, sedangkan pada tahun 2012 konsumsi BBM naik hampir empat kali lipat dan telah mencapai 1,7 kali dari tingkat produksi.
Image
 
Walaupun meningkat pesat, konsumsi BBM per kapita khusus untuk kendaraan bermotor di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2010 konsumsi BBM untuk sektor transportasi darat per kapita sebanyak 79 kg setara minyak (oil equivalent). Angka untuk Malaysia adalah 318, Singapura 175 dan Korea 164. Dengan kecepatan kenaikan rata-rata selama 30 tahun konsumsi BBM per kapita di Indonesia dalam waktu tak terlalu lama akan menembus 100 kg setara minyak. Jika kebijakan harga masih seperti sekarang, bisa dibayangkan betapa sangat besar alokasi dana APBN untuk subsidi BBM.
 
Image

APBN-P 2013 mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp 199 triliun, justru naik sebesar Rp 5,2 triliun dibandingkan APBN 2013 walaupun harga BBM bersubsidi sudah dinaikkan. Sejak tahun anggaran 2012, subsidi BBM sudah lebih besar dari penerimaan pemerintah dari bagi hasil minyak dan pajak atas laba perusahaan minyak. Berarti, seluruh penerimaan pemerintah dari minyak sekalipun–yang notabene sebagian merupakan hak generasi mendatang– tak bisa lagi menutup subsidi BBM yang seluruhnya dinikmati generasi sekarang. Dengan perkataan lain, generasi sekarang telah “merampok” sebagian hak generasi mendatang.
 
Image

Karena subsidi BBM terus melonjak, tentu saja mengakibatkan belanja APBN ikut melonjak, sedangkan penerimaan dari pajak justru menurun pada APBN-P 2013 dibandingkan dengan APBN2 2013. Akibarnya defisit APBN membengkak dari Rp 153 triliun pada APBN 2013 menjadi Rp 224 triliun pada APBN-P 2013. Mengingat defisit ditutup dengan utang, maka bertambahlah utang baru. Utang ini niscaya mnambah beban generasi mendatang yang harus melunasinya.

Jadi ada dua “kejahatan” yang dilakukan generasi sekarang terhadap generasi mendatang, yaitu: (1) menguras habis-habisan minyak bumi yang tak terbarukan yang sebagiannya merupakan hak generasi mendatang; dan (2) menambah beban utang generasi mendatang demi memuaskan syahwat konsumsi BBM yang terus naik.

Kita perlu belajar dari Timor Leste. Negeri tetangga kita yang masih amat muda ini tak menghabiskan hasil penjualan minyaknya, melainkan disimpan dalam bentuk petroleum fund di escrow account yang dikelola bank sentralnya. Hasil atau imbalan yang diperoleh dari pengelolaan dana inilah yang boleh dipakai oleh pemerintah. Dana yang sudah terkumpul berdasarkan data terbaru yang penulis dapatkan adalah sebesar 11 miliar dollar AS.

Ini landasan berpikir dari petroleum fund di Timor Leste:

“The intention of the law is that the Petroleum Fund shall contribute to the wise management of the petroleum resources for the benefit of both current and future generations. The Petroleum Fund is a tool that contributes to sound fiscal policy, where appropriate consideration and weight is given to the long-term interests of Timor-Leste’s citizens.”

Sekali lagi, di Indonesia boro-boro disisihkan sebagian untuk generasi mendatang, melainkan dihabiskan seluruhnya dan itu pun masih kurang.
Berikut adalah senarai negara yang memiliki sovereign wealth fund (SWF) dari migas.

swf

[i] Depletion factor adalah cumulative production dibagi ultimate recoverable reserves (URR)
03
Jul
13

MiGas : Dilema Harga BBM


Faisal Basri : Harga BBM Mahal Karena Pemerintah Beli Lewat Calo

Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai bahwa pemerintah tidak terlebih dahulu mengkaji lebih dalam mengenai proses pengadaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan harga beli BBM untuk Indonesia diperoleh dengan harga mahal. Selama ini, ternyata Pertamina membeli minyak lewat calo.Menurut Faisal Basri, Petral atau Pertamina Trading Energy Ltd, perseroan terbatas anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak telah menambah beban belanja pemerintah.“Kenapa BBM kita tidak beli secara langsung? Kenapa kita tidak membeli ke negara penghasil minyak seperti Iran? Kemarin kan Hatta Rajasa sudah ke Iran, kenapa tidak (beli) dari sana? Kenapa harus melalui calo-calo?” ujar Faisal Basri, dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (22/6).”Kenapa mesti kita beli melalui Petral? Kenapa melalui Muhammad Reza? Ini ada mafia yang membuat harga menjadi lebih mahal. Dahlan Iskan sebelumnya pernah ingin membubarkan Petral, namun sekarang malah diam saja, ada apa ini?” lanjut Faisal.

Mafia BBM ini tidak pernah disentuh pemerintah, sambung Faisal, bahkan semua partai politik jika sudah berbicara mengenai peran Petral pada pengadaan BBM tidak ada yang berani bersuara, meskipun di hadapan publik partai tersebut seakan-akan menolak kenaikan harga BBM.

“Bisnis ini banyak bancakannya. Bisnis senilai USD15 miliar lumayan buat dana Pemilu. Anggota DPR yang kritis sekalipun kalau bicara Petral atau Muhammad Reza langsung mental,” ungkap Faisal.

“Muhammad Reza itu calo tata niaga minyak, calo-calo semacam ini yang harus kita basmi untuk efisiensi,” tukas Faisal Basri.

Perlu diketahui, saat ini saham Petral 99.83% dimiliki oleh PT Pertamina dan 0.17% dimiliki oleh Direktur Utama Petral, Nawazir. Tugas utama Petral adalah menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Indonesia dengan cara membeli minyak dari luar negeri. Saat ini Petral memiliki 55 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra usaha terseleksi.

Pengadaan minyak oleh Petral dilakukan secara tender terbuka. Namun Petral juga melakukan pengadaan minyak dengan pembelian langsung. Alasannya, ada jenis minyak tertentu yang tidak dijual bebas atau pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dengan mekanisme tender terbuka.

baca juga :
#MelawanLupa : PETRAL Mafia Minyak RI dan Rezim SBY ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/06/medianusantara-melawanlupa-petral-mafia.html

Rizal Ramli: Sikat Mafia Migas Atau Tolak Kenaikan Harga BBM ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot….kat-mafia.html/

BBM dan Kacaunya Kebijakan Energi Indonesia ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/06/medianusantara-bbm-dan-kacaunya_19.html

Rizal Ramli: Sikat Mafia Migas Atau Tolak Kenaikan Harga BBM ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot….kat-mafia.html/

BPK: SKK Migas tak Gunakan Mekanisme APBN ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot….migas-tak.html/

22 Juni 2013 | 04:31 wib
Program BLSM Dianggap Sebagai Pembodohan Masyarakat

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan kompensasi pemberian Bantuan Langsung Sementara (BLSM), kepada warga miskin ditentang mahasiswa Temanggung yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Mereka lantas mengadakan aksi demonstrasi di perempatan Terminal Induk Madureso, dengan membentangkan spanduk bertuliskan penolakan seperti BLSM (SBY) Bodohi Masyarakat,  BLSM Program tidak mendidik, serta membagikan selebaran pada pengguna jalan.

“Kami menolak BLSM karena itu merupakan pembodohan tidak mendidik dan justru merugikan masyarakat. Masyarakat itu butuhnya lebih dari itu seperti lapangan pekerjaan dan  pendidikan,” kata Korlap Aksi, Rozakulzazid, Jumat (21/6).

Menurutnya, BLSM hanyalah akal-akalan rezim SBY dan lebih condong pragmatis untuk kampanye belaka. BLSM hanya akan mebuat rakyat manja dan merupakan iming-iminng supaya harga BBM tetap bisa naik. BLSM dianggap bukan solusi, sebab bantuan senilai Rp 150 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan bagi warga miskin  jelas tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari.

“Warga miskin Indonsia itu ada sekitar 30 juta kepala keluarga (KK), tapi yang diberi BLSM hanya 15 juta lalu yang 15 juta lagi mau diberi apa. Belum lagi pengalaman serupa tahun-tahun sebelumnya juga kacau dan banyak yang tidak tepat sasaran,”imbuhnya.

Berdasar realitas itu demonstran mengajak masyarakat untuk berpikir lebih jernih atas adanya kenaikan BBM. Antara lain berimplikasi terhadap naiknya harga sembako, serta barang kebutuhan lain. Parahnya, keadaan ini diajadikan komoditas politik, dengan memanfaatkan celah yang ada dan lagi-lagi masyarakat kecil dikorbankan.

( Raditia Yoni Ariya / CN26 / SMNetwork )

Segmentasi BBM demi Keselarasan Bangsa ~ suatu konsep

 

Setelah otoritas Orba berakhir, karena melibatkan berbagai faktor yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, pemerintah perlu berhati-hati dalam pertimbangan revisi susunan harga BBM. Selain berbagai dasar yang menjadi acuan, setiap keputusan pasti mendatangkan dampak signifikan terhadap kepentingan ekonomi mikro dan makro di Indonesia.  

Telah lama saya merancang konsep segmentasi pemasaran BBM DN. Bahkan sejak awal pemerintahan pak SBY, saya beberapa kali mengusulkannya.  Mungkin karena sekilas terkesan rumit, pemerintah cenderung menggunaka sistim kompensasi BLT.  Pada prakteknya, bantuan langsung berbentuk uang tunai yang sekilas kelihatan praktis, sering tidak tepat sasaran dan kurang efektif untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM. Sebaliknya, dari feedback (baik lisan maupun tulisan) teman2 yang sempat membaca/ mendengar penjelasan proposal konsep segmentasi, semua (100%) setuju dan mendukung konsep ini.

Bulan April, saya, bu An bersama Elsha, Dona, Jovan menghadiri pameran lingkungan hidup di JCC (sayang foto-fotonya terhapus). Saat menghampiri stand Pertamina, saya mengajukan pertanyaan kepada petugas stand. Petugas itu kemudian meminta staf kepala yang bertugas untuk menjelaskan alasan mengapa PN Pertamina diganti nama menjadi PT Pertamina serta siapa saja pemegang sahamnya. Bapak itu menjelaskan bahwa Pertamina adalah tetap BUMN sedangkan pemilik sahamnya adalah tetap, 100% milik Pemerintah. Adapun perubahan status dari PN menjadi PT adalah demi profesionalitas dan efektifitas kinerja supaya Pertamina bisa lebih berorientasikan pada keuntungan. Walau saya setuju bahwa profit memang penting, tentunya kepentingan rakyat sebagai owner lebih penting dari profit itu sendiri.

Sebenarnya Pemerintah merencanakan untuk menaikan harga BBM pada tanggal  1 Mei lalu. Tanggal 30 April di RS Siaga Raya (sehari sebelum tulang lengan dioperasi), sambil menahan rasa sakit saya berusaha mengirim pesan kepada bapak Presiden mengenai rencana kenaikan BBM itu. Walau tidak tahu apakah pesan itu sampai atau tidak, saya bersyukur karena pemerintah menunda kenaikan harga BBM.

14 Juni lalu sambil ngobrol, pak Jaenudin menanyakan pendapat saya mengenai rencana kenaikan harga BBM tanggal 17 Juni. Kemudian kembali saya jelaskan pak Jaenudin bahwa penyesuaian harga BBM sebenarnya memang diperlukan. Namun dengan metode segmentasi, bahkan tanpa kenaikan harga, bukan hanya pasti meningkatkan laba Pertamina, namun akan menciptakan keseimbangan baru yang lebih harmonis dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ketika saya tanyakan pendapat beliau mengenai pegawai negri dan TNI yang wajib memakai Pertamax, beliau mengatakan bahwa kewajiban itu memberatkan TNI yang selama 24 jam sehari harus selalu siap untuk berangkat ketempat tugas yang memerlukannya. Saya juga mengatakan, walau menggunakan mobil pribadi, saya juga biasa menggunakan Premium yang Rp 4.500/ liter, karena memang tidak ada kewajiban untuk menggunakan Pertamax.

Untuk menyiapkan posting hasil analisa ini, saya terpaksa menunda dan membatalkan beberapa agenda. Namun karena waktunya sudah sangat mepet, agar tidak membingungkan pemerintah, 17 sore kemarin sementara mata masih kunang-kunang (jangan-jangan perlu beli kacamata ni.. ), saya putuskan untuk tidak memposting analisa yang belum tuntas itu. Namun karena kenyataan tanggal 17 malam belum ada perubahan kebijakan BBM, berarti saya masih ada kesempatan untuk menyempurnakan analisa sebelum memposting makalah ini.

 

Harga Dasar Minyak Mentah

Minyak dunia sempat meroket dan mencapai puncak bulan Juli 2008 dengan harga melewati US$146/barrel (Rp9.060/liter) sebelum kemudian terus jatuh dimana Desember 2008 mencapai titik terendah dimana harga pasar sempat di bawah US$38  (Rp 2350/liter). Pada tahun-tahun kemudian, harga ini kemudian berlanjut dengan relative tenang dan cenderung merangkak naik.

Minggu ini minyak berada pada kisaran = US$98/barrel= 98×9.800/159= Rp6.040,- /liter.  Tahun 2008, Alfan (UnstoppablePowerWithinIndonesia2006) menyampaikan info bahwa pak Kwik Kian Gie mengatakan bahwa biaya eksplorasi (mungkin juga termasuk penyulingan minyak bumi menjadi BBM) hanyalah = US$10/barrel= Rp620,-/Liter. Begitu murahnyakah? Iya. Karena minyak bumi yang masih di dalam tanah adalah gratis, tidak ada harganya. Sama seperti air dalam sumur yang siap kita timba sepuas hati. Perbedaan harga itu bisa saja terjadi demikian mencolok seperti halnya beda harga air pada pancuran mata air di Tomohon – di bandara SamRatulangi – di Arab Saudi.

Harga Premium saat ini (Rp 4.500/liter) sebenarnya 25% lebih murah dibanding harga minyak internasional minggu ini (Rp 6040/liter).  Apakah dengan menjual Premium dengan harga itu kepada rakyat Indonesia, hasilnya akan lebih sedikit jika dibanding menjual secara mentah ke pasar internasional?  Belum tentu begitu, karena dari penyulingan minyak  mentah, akan dihasilkan aneka produk (Thinner – Avtur/PertamaxPlus/Pertamax/Premium – Solar – MinyakTanah – Terpentin – Oli – Gemuk – Lilin – Ter – Aspal – Plastik – dll ) yang umumnya memiliki nilai  jual yang lebih baik lagi. Bahkan pada saat pasar dunia sedang booming, ekspor minyak ke luar negri tentu akan meningkatkan laba Pertamina.

 

Segmentasi Konsumen BBM DN

Konsep ini membagi pengguna BBM dalam 3 segmen berdasarkan taraf/ gaya hidup, efisiensi energi, luas (& berat)kendaraan serta dampak aktifitasnya terhadap lingkungan (kemacetan lalin, kadar polusi, pemanasan lingkungan):  

ØSegmen 1: Hemat dan Efisien

Kelompok ini kebanyakan justru dari kelompok ekonomi kurang kuat yang sangat efisien dalam mengkonsumsi bahan bakar. Segmen ini didominasi oleh buruh, karyawan/ pedagang kecil, serta kelompok yang menghargai efisiensi bahan bakar. Dengan biaya transportasi hampir mencapai 20% dari upah/ penghasilan, kendaraan yang digunakan adalah kendaraan plat kuning (bus, mini bus, mikrolet, angkot, bajaj, pick-up omprengan) dan ditambah sepeda motor (plat hitam) yang sangat efisien menggunakan lahan jalan raya (sekitar 0,5meter persegi/ penumpang yang mengkonsumsi 0,01 liter BBM/km).  Kebalikan dengan populasinya yang mencapai 70% masyarakat kota, segmen ini hanya menyita sekitar 10% lahan jalan dan hanya menghabiskan 10% BBM dari total konsumsi pengguna lalin jalan raya perkotaan. 

 

Sesuai karakter Hemat& Efisien, saya berharap mereka bisa dipertahankan untuk tetap menggunakan BBM dengan harga yang MURAH/ BERSUBSIDI(Premium dan Bio-solar) dengan harga Bio Solar/ Premium pada kisaran Rp. 4.200,- sampai Rp5.000,- . Adapun besarnya subsidi (selisih harga minyak mentah internasional dikurangi harga bagi segmen ini) bisa dianggap sebagai supply modal dalam investasi internal negara untuk meningkatkan taraf hidup dan usaha masyarakat kecil dan peningkatan pelayanan jasa angkutan umum. Untuk memudahkan, sebaiknya kelompok ini disediakan pompa bensin khusus di kompleks terminal/ tempat ngetem ataupun dipinggir kota. Walau berhak menggunakan BBM bersubsidi, segmen ini juga berkesempatan melakukan self-up-grading untuk menggunakan BBM non-subsidi ataupun BBM men-subsidi yang lebih berkwalitas.  

ØSegmen 2: Mampu dan Mandiri

Segmen ini adalah kelompok cukup mampu dan menggunakan mobil pribadi/ taxi yang kecil/ hemat BBM. Dengan anggaran transportasi sekitar 15% dari penghasilan, umumnya mereka menggunakan mobil 5 penumpang dengan silinder bensin maksimum 1500cc, minibus 7 penumpang maksimum 1800 cc,  pick-up/ box/minibus 10 penumpang maksimum 2000cc. Tiap kendaraan mengkonsumsi sekitar 0,1 liter bahan bakar/km atau setiap penumpang mengkonsumsi 0,04 liter/km atau 0,2meter persegi lahan jalan/ penumpang. Walau populasi segmen ini hanya sekitar 20% masyarakat perkotaan, namun segmen ini menyita sekitar 75% lahan lalu lintas jalan umum. Meningkatnya taraf ekonomi/ gaya hidup, murahnya harga BBM, ditambah buruknya pelayanan transpotasi umum, kelompok ini adalah sumber utama kemacetan yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Bagi segmen ini, saya berpendapat agar mereka diwajibkan untuk bisa mandiri dengan menggunakan BBM  non subsidi (setara Pertamax/SolarMurni dengan harga per liter pada kisaran Rp 9.000/ Rp 8.000.  Dengan mewajibkan 75% kendaraan mobil pribadi menggunakan BBM non-subsidi, saya taksir Pertamina akan mendapatkan keuntungan tambahan 60% lebih banyak dari sebelumnya Adapun selisih harga antara BBM non-subsidi dengan harga minyak mentah internasional, bisa dianggap sebagai biaya Pengolahan+ Pemasaran+ Laba Negara+ Cadangan Laba Ditahan (masih mampu mempertahankan harga ini seandainyapun harga minyak melonjak melebihi US$146/barel).

Kendaraan segmen ini tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, namun boleh menggunakan BBM mensubsidi.

ØSegmen 3: Mapan& Eksklusif

Kelompok ini ditujukan bagi pengguna mobil mewah yang boros bahan bakar. Walau mungkin kurang akurat, saya anggap kelompok ini hanya menggunakan 10% dari incomenya untuk biaya transportasi, menggunakan sedan dengan silinder di atas 1800cc,  MPV diatas 2000cc, menyita lahan sekitar 2meter persegi/penumpang, setiap kendaraan mengkonsumsi 0,15 liter BBM/km. Kelompok ini populasinya sekitar 10% masyarakat perkotaan dan menyita sekitar 15% lahan jalan raya.

Segmen Ekslusif ini wajib menggunakan BBM dengan kwalitas terbaik setara Pertamax Plus, yang saya usulkan per liter  Rp 10.000 – Rp 12.000.  Selain memperoleh BBM kwalitas terbaik, segmen ini adalah kelompok yang perlu pelayanan istimewa, cepat dan terbaik. Bahkan jika perlu pada masa mendatang, Pertamina bisa memberikan servis istimewa seperti sistim pengisian BBM super cepat.

Strategi Pelaksanaan

Segmentasi ini adalah mengelompokan para pengguna BBM agar aliran subsidi akan tepat sasaran. Seandainyapun tidak terjadi perubahan harga, berkat pengguna BBM subsidi hanya khusus segmen 1, sebagian besar kelompok menengah dan atas sudah tidak lagi menerima subsidi. Dengan berkurangnya penerima subsidi, saya taksir pembeli Premium akan mengalami penurunan hingga 85% karena mereka diarahkan bergeser menjadi konsumen BBM ke kelas lebih tinggi.  Karena itu, seandainyapun sementara tidak terjadi perubahan harga, Pertamina akan mengalami peningkatan keuntungan total sekitar 65% berkat up-grading itu. Tanpa harga naik, profit pasti meningkat signifikan.

Segmentasi harga BBM sangatlah membantu Pemerintah dalam mengalokasikan dukungan secara tepat sasaran: Bantuan bagi kelompok efisien yang perlu subsidi; Melatih kelompok mampu untuk mandiri dan berhemat agar semakin tangguh; Mengajak dan memberi kesempatan kepada masyarakat mapan ikut prihatin kepada sesama pengguna jalan raya, Pertamina bisa memberikan kwalitas produk dan pelayanan yang lebih istimewa.

Kita memiliki pompa bensin yang terbatas yang mungkin kurang siap menghadapi aturan baru ini. Karena itu segmentasi BBM tidak harus diterapkan secara sekaligus secara serempak. Perubahan harga BBM tanpa kesiapan pelayanan, bisa membingungkan petugas penjual dan masyarakat. Walau demikian, sebagai langkah awal di masa transisi ini, kita sudah harus menerapkan pemisahan yang tegas antara segmen 1(mendapat subsidi) dan segmen 2& 3 (tidak mendapat subsidi).

Saya usulkan agar dalam masa transisi ini Pertamina tidak melakukan perubahan harga. Dengan pedoman Premium tetap seharga Rp4.500 (khusus segmen 1), Pertamax dalam kisaran Rp9.000 dan Pertamax Plus dengan harga sedikit diatas Pertamax pada kisaran Rp10.000. Sementara masa transisi ini, kendaraan pada segmen 3, walau tidak dianjurkan namun masih boleh mendown-grade untuk menggunakan BBM setara Pertamax. Namun sementara masa transisi maksimum 1 tahun ini, Pemerintah akan menetapkan kendaraan apa saja yang masuk segmen 2 dan yang masuk segmen 3 secara baku.. Setelah aturannya jelas, pada tutup tanki kendaraan segmen 3 akan diberi warna kelas (misal strip warna ACI: merah-putih) yang menunjukkan kewajibannya untuk menggunakan BBM mensubsidi.

Seandainya pemisahan transisi ini efektif, maka sebagai progress kebijakan. Tahun depan Pemerintah akan mempertajam pemisahan segmen 2 (non-subsidi) dan segmen 3 (mensubsidi). Untuk ini saya mengusulkan (boleh dikoreksi sesuai situasi ekonomi tahun 2014), Pertamax diarahkan menjadi seharga Rp8.000 sementara PertamaxPlus akan diarahkan menjadi seharga Rp12.000. Selanjutnya baik petugas Pertamina maupun pengemudi/ pemilik kendaraan yang melanggar aturan ini akan mendapat sanksi yang tegas.

Beberapa Pertimbangan Khusus

Baru 2 bulan setelah saya kecelakaan motor, aktor Ari Wibowo, seorang kawan IES yang gemar menggunakan sepeda motor, menabrak seorang kakek. Memang Ari memperlihatkan sikap tanggung jawab dengan membawa korban ke rumah sakit serta melapor kepada polisi. Namun kecelakaan lalu lintas pengguna sepeda motor adalah kejadian yang sering kita saksikan sehari-hari.

Walau pengguna sepeda motor memliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi dibanding pengguna mobil, karena efisiensi luas kerampingan dan hemat BBM, motor plat hitam saya harapkan boleh mengunakan BBM bersubsidi.

Kebalikannya, walau taxi menggunakan plat nomor kuning, saya cenderung memasukkannya sebagai segmen non-subsidi dan segmen mensubsidi. Alasannya, karena taxi boros lahan jalan raya, BBM, pemanasan lingkungan yang setara dengan mobil pribadi yang bersama bergulat dalam kemacetan jalan raya.

Mengenai TNI dan PNS, saya berpendapat sebaiknya disamakan dengan masyarakat umum. Motor dinas tetap segmen disubsidi. Mobil dinas masuk dalam segmen non-subsidi dan segmen mensubsidi sama seperti masyarakat umum. Seandainya dalam tugasnya, TNI (bahkan juga Pegawai Negri Sipil) sering melakukan aktifitas yang harus menggunakan kendaraan dinas (apalagi 24jam seperti pak Jaenudin), sebaiknya instansi berwenang juga menyiapkan anggaran  kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas setiap anggota sesuai wewenang dan jabatannya.

Sebagian masyarakat menengah ke bawah pengguna mobil tua (sudah tidak mewah) bersilinder besar, belum siap mengganti dengan mobil baru namun merasa berat untuk membeli BBM mensubsidi. Apakah ia harus membuang kendaraan yang harganya tidak seberapa itu? Saya berpendapat, sebaiknya kita perlu peraturan transisi selama 5 tahun mendatang ini.

Memang semua kendaraan pribadi berkapasitas besar sudah harus mengenakan warna pada tutup tanki bensin sebagai tanda wajib pengguna BBM mensubsidi. Namun para pemilik mobil tua boros BBM mengajukan dispensasi agar boleh diperpanjang menggunakan Premium. Untuk kasus ini, pada tanki bensinya akan diberi tanda tanggal berakhirnya dispensasi itu. Misal hingga akhir 2016, tutup tanki itu sudah harus diberi warna tanda sebagai wajib menggunakan BBM mensubsidi.  Setiap tahun jumlah izin itu akan dikurangi sampai sehingga tahun 2018 semua kendaraan boros BBM diatas standar, akan disetarakan dengan mobil mewah, pengguna warna tanda wajib menggunakan BBM mensubsidi.

 

Berbagi untuk Meningkatkan Kapasitas

Saya pribadi tidaklah menganggap bahwa penjualan BBM dengan harga bersubsidi akan merugikan Pertamina. Namun segmentasi harga BBM memang diperlukan demi keseimbangan aktivitas perekonomian, ekosistem dan reduksi kemacetan.

Sepulang mengikuti  UPW-Sidney2005 (Anthony Robbins), pak Desvan (LP58/ AW) mengajak saya berlatih meditasi di Sirnagalih . Latihan meditasi relaksasi yang diajarkan pak Haris Suhyar (guru kami) melatih membersihkan hal-hal negatif seperti kecemasan, trauma, karakter negatif serta menyelaraskan pikiran dengan perasaan, yang secara perlahan membersihkan memori negatif subconscious mind, meningkatkan rasa tentram dan percaya diri yang secara bertahap mengurangi kegugupan yang parah.

Selain itu, beliau sering mengajarkan prinsip Terima& Kasih. Teori ini mungkin bisa diterjemahkan sebagai Thanks& Giving (Bersyukur). Beliau menggambarkan bahwa kita masing-masing memiliki ‘wadah’ untuk menampung rejeki yang mampu kita bisa terima. Pada saat ‘wadah’ kita sudah jenuh, kita sudah tidak mampu lagi menampung tambahan rejeki lagi. Untuk memperbesar  wadah/ ukuran, kita perlu berbagi rejeki secara benar kepada pihak yang layak menerima.  Berbagi secara  benar, tepat waktu dan sasaran, bisa meningkatkan aliran rejeki segar untuk masuk dan melimpah.

Banyak agama mengajarkan prinsip berbagi. Seperti halnya berdhana kaum Buddhis kepada para bikhu/ bikhuni, 2,5% zakat atas kekayaan umat Islam sebagai hak kaum duafa,  persembahan wajib perpuluhan dalam agama Yahudi, umat Kristiani juga disarankan menyisihkan 10% dari penghasilannya untuk dipersembahkan bagi Tuhan.  Banyak pemeluk agama percaya bahwa ibadah beramal yang benar secara tulus-ikhlas, akan menghadirkan berkat yang segar dan berkwalitas.  

Dulu ada anggapan bahwa orang yang sering mendonorkan darah akan sakit kurang darah dan kesehatannya menurun. Padahal kenyataan, justru orang yang mendonorkan darah secara teratur, darahnya yang lebih likuid dengan sel-sel sehat dan lebih segar dibanding orang yang tidak pernah mendonor.

Ada pendapat mereka yang hanya menerima dan tidak menyalurkan rejeki, bisa diibaratkan bagai air yang mengalir ke Laut Mati. Karena pasokan air yang masuk hanya digunakan untuk penguapan, temperatur dan kadar garam/ toksin pada air Laut Mati sangatlah tinggi sehingga tidak ada ikan/ biota yang bisa hidup dilaut itu.

Beberapa tahun terakhir ini, tampak pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah mulai bangkit kembali. Saya kira selain stabilitas politik& keamanan Indonesia, faktor murahnya harga BBM itulah yang sangat berperan. Gejala positif itu secara progresif perlu kita tingkatkan dengan tindakan kelanjutan yang diperlukan.

Adalah suatu fenomena umum, menikmati sesuatu yang baik secara berlebih (seperti konsumsi garam bagi pengidap hipertensi, makanan dengan lemak jenuh tinggi bagi penderita kolesterol, atau gula bagi diabetes) bisa menjadi kontra produktif.  BBM yang  murah, pada awalnya akan meningkatkan perekonomian, taraf dan gaya hidup masyarakat adalah benar. Namun jika taraf hidup sudah tinggi, BBM terlalu murah, adalah logis jika kemacetan menjadi semakin parah sementara kendaraan penumpang umum semakin terjepit. Naik mobil pribadi yang seharusnya nyaman, sudah berbeda saat terjebak dalam jam-jam kemacetan.

Inflasi yang terkendali adalah suatu dinamika ekonomi yang sehat. Dari gejala progresif saat ini, sudah saatnya pemerintah mempertajam siapa yang layak mendapat subsidi, yang tidak usah menerima subsidi dan yang wajib memberi subsidi. Aturan yang jelas akan mengarahkan yang belum kuat untuk jadi semakin kuat. Yang cukup kuat, diarahkan supaya makin efisien, berlatih tumbuh mandiri dan menjadi tangguh. Yang sudah mapan, berkesempatan mensyukuri dan berbagi nikmat karunia Tuhan bagi sesama dan bagi negara. Selanjutnya, kita percayakan PT Pertamina untuk makin mengutamakan kepentingan putra-putri bangsa, para owner yang kepada siapa mereka layani dengan hasil profit pengelolaan mas-hitam, kekayaan Ibu Pertiwi, bumi kita bersama.

Teman2,

Kecuali banjir yang menimbulkan kemacetan, seperti kawanua Tomohon, saya menyenangi hujan yang lebat: Membersihkan udara, menyejukkan tanaman dan menyuburkan tanah. Demikian menikmati keindahan pelangi seusai hujan yang lebat. Pelangi tampak indah karena terdapat keserasian antara warna-warni: Merah – Oranye – Kuning – Hijau – Biru – Ungu. Demikian pula, keberadaan dan profesi kita yang saling berdampingan dan mendukung secara serasi, akan menciptakan suasana indah dalam pelangi di masyarakat di bumi Nusantara.

Demikian analisa dan konsep ini saya sampaikan. Semoga wacana ini bermanfaat bagi kita semua.

 

Salam Konstruktif,

Mulyadi Dharmadi

Anggota DEMOKRAT

 

shared with everyone in the world ~ inspiration for goodness

 

https://sites.google.com/site/yohanesmulyadiliu/arsip-dokumen

Terungkap, Istilah Subsidi Ternyata Kebohongan!


PESATNEWS – Direktur Eksekutif Petromine Watch Indonesia, Urai Zulhendri, mengaku mendapat kabar dari salah seorang sumber di Pertamina, yang mengungkapkan bahwa istilah Subsidi ternyata hanya kebohongan Pemerintah dan Pertamina.

“Saya sendiri juga perih menyaksikan kerakusan para pejabat di Pertamina. Harga premium & solar dari Russian oil itu cuma 425 USD per metrik ton atau sekitar kurang dari Rp 4.300,- per liter.

Melalui Petral angka 425 tsb dimark up 300 USD sehingga menjadi 725 USD, dan oleh Pertamina disempurnakan mark up-nya menjadi 950 USD, angka inilah yg kemudian disebut sebagai harga pasar yang mengharuskan adanya istilah subsidi tsb.

Tidak hanya itu, bahkan ada dugaan kuat juga Mark Up yg dilakukan PT Pertamina (Persero) sebesar 125 USD dicurigai sebagai bentuk Upeti/Commitment Fee dari Karen Agustiawan (Dirut Pertamina) yang diduga diberikan kepada Ani Yudhoyono untuk mempertahankan posisinya sebagai Dirut Pertamina,” ungkap sumber tersebut seperti dikutip Zulhendri yang diforward ke pesatnews.com, Kamis (13/6/2013).

Baca Juga :
Ada Dana ‘Suap’ 5 T ke DPR Untuk Amankan BBM Naik? ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/06/medianusantara-ada-dana-suap-5-t-ke-dpr.html

 

27
Jun
13

MiGas : Masalah BBM dan Solusinya

Erwin Djali

Boy Arfi <boy_a@pertamina.com>;

24 Juni 2013

Ass wr wb.

1. Produksi minyak kita 0.8 juta barel dan kebutuhan 1.4 juta barel. Dan kalaupun produksi di cepu mulai … hanya menambah 0.1 an juta .. tetap tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri

Dengan variasi produk yang banyak ( minyak bumi tidak selalu sama untuk setiap lapangan dan ada jenis2nya)

2. Kilang dibangun berdasarkan jenis minyak bumi yang di proses …. Detailnya kenapa seperti itu silahkan Tanya sama ahli kimia

( jadi tidak semua produk minyak bumi hasil kita dapat di olah di kilang dalam negeri karena spesifikasinya berbeda dengan kilang yang ada)

3. Dari peta cadangan minyak bumi di dunia … ternyata cadangan kita termasuk yang kecil …. Jadi harusnya kita jangan sekali2 menganggap kita itu kaya dan herannya pengamat atau siapapun sering tidak melihat fakta ini sebagai dasar berpijak.

Nggak mungkin nyalahkan tuhan .. kok brunei dan Malaysia dikasih cadangan lebih … padahal lokassinya dekat

1. Cadangan Minyak Menipis, Iklim Investasi Harus Dijaga – Metro TV<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=investasi%2Bminyak%2Bbumi%2Bdi%2Bindonesia&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDYQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.metrotvnews.com%2Fmetronews%2Fread%2F2013%2F06%2F12%2F2%2F160664%2FCadangan-Minyak-Menipis-Iklim-Investasi-Harus-Dijaga&ei=l8fHUd-eGaObjAK6n4GwDw&usg=AFQjCNEscMv5f01iejQV5YUVIPblDRJZUg>
http://www.metrotvnews.com/…/Cadangan-Minyak-Menipis…‎
o Cached<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OHU-WjBbMfoJ:www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/12/2/160664/Cadangan-Minyak-Menipis-Iklim-Investasi-Harus-Dijaga+investasi+minyak+bumi+di+indonesia&cd=12&hl=en&ct=clnk>
Translate this page<http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=id&u=http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/12/2/160664/Cadangan-Minyak-Menipis-Iklim-Investasi-Harus-Dijaga&prev=/search%3Fq%3Dinvestasi%2Bminyak%2Bbumi%2Bdi%2Bindonesia%26start%3D10%26safe%3Dstrict%26sa%3DN%26biw%3D1192%26bih%3D547>
Jun 12, 2013 – Dia menegaskan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam menjaga iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi mengingat untuk …

4. Cadangan energy yang kita miliki dan cukup besar adalah panas bumi …. Dan itu pertumbuhannya tidak begitu menggembirakan .. dikarenakan banyak hal antara lain :

- Masalah perizinan …. Karena lokasinya ada didaerah hutan lindung ( jadi izinnya dari beberapa mentri dan beberapa pemda terkait ) … kebayangkann susahnya ..

- Masalah infrastruktur … lokasi trerpencil … boro2 ada jalan untuk sampai kesana … jadi yangke ekspos baru daerah yang infrastrukturna mendukung

- Masalah harga …. Harga yang ditentukan pembeli satu2nya yaitu PLN tidak menarik bagi investor … karena PLN mematok harga sesuai dengan harga jual ( karena listrikna di subsidi) … terus nggak mungkin investorna harus rugi. Kalo PLN membeli lebih dari itu .. ntar pengamat bilang . udah tau di jual harga 1000 kok belinya 1500

salam

From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com [mailto:ekonomi-nasional@yahoogroups.com] On Behalf Of A Nizami
Sent: Wednesday, June 19, 2013 10:39 AM
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com; lisi@yahoogroups.com; ppiindia@yahoogroups.com; indonesiaraya@yahoogroups.com; syiar-islam@yahoogroups.com
Subject: [ekonomi-nasional] Masalah BBM dan Solusinya

Assalamu’alaikum wr wb,

http://infoindonesia.wordpress.com/2013/06/19/masalah-bbm-dan-solusinya/
Masalah BBM dan Solusinya

Saya lihat pemerintah tidak menganalisa masalah BBM dengan tepat dan melakukan solusi yang tepat. Walhasil, rakyat dipaksa berkorban dengan kenaikan harga2 BBM dan harga2 barang lainnya yang otomatis memiskinkan rakyat karena daya beli mereka berkurang. Dengan kenaikan harga barang 20% misalnya. Mereka yang belanja bulanannya Rp 3 juta/bulan, harus mengeluarkan Rp 3,6 juta / bulan. Darimana yang Rp 600 ribu/bulan itu? Sementara BLSM sebesar Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan itu tidak ada artinya.

Ada lagi spanduk “Selamatkan Uang Negara”. Ada uang negara yang dikuasai Negara. Uang ini digunakan untuk gaji Presiden, menteri, pejabat, DPR, PNS, Tentara, Polisi, dsb. Sisanya baru untuk rakyat. Sedikit sekali yg sampai ke rakyat. Apalagi kalau dikorupsi.

Ada juga uang rakyat yang benar2 ada di tangan rakyat yang sebenarnya, misalnya pendapatan Rp 3 juta/bulan. Inilah yang harus diselamatkan. Bagaimana dengan uang sebesar itu tetap cukup membeli barang2 kebutuhan dalam jumlah yang sama. Kalau dengan Rp 4500 bisa beli bensin 1 liter, setelah kenaikan harga BBM, berarti rakyat tambah miskin kan? Ingat, pembeli BBM bukan cuma orang kaya. Ada banyak supir mikrolet dan pengendara sepeda motor yang beli itu. Begitu pula kalau dengan Rp 7000 bisa beli beras 1 kg, kemudian tidak cukup karena harga beras naik jadi Rp 9000/kg, rakyat tambah miskin. Inilah uang rakyat yang harus diselamatkan. Bagaimana agar tidak terjadi inflasi karena kenaikan harga BBM. Daya beli rakyat tidak berkurang.

Ada lagi yang mengutip ayat Al Qur’an:

“…Harta jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..” [Al Hasyr:7]

Ayat tsb dipakai untuk menaikkan harga BBM yang akan menimbulkan kenaikan harga2 barang lainnya. Untuk mencekik rakyat.

Padahal kalau mau, hapus saja subsidi untuk pejabat. Para pejabat jangan dikasih rumah dan mobil dinas. Suruh beli sendiri. Begitu pula berbagai tunjangan lainnya. Kalau Studi banding ke luar negeri, pakai uang sendiri. Jangan uang rakyat. Apalagi dipakai menginap di hotel mewah dgn uang saku berlimpah (Rp 2 juta/hari).

Coba kita lihat masalah yang dijadikan alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM:

Subsidi BBM 80% Tidak Tepat Sasaran

Kalau kita lihat data statistik BPS (1), mobil pribadi itu cuma 9,5 juta. Itu pun mungkin 80% adalah mobil2 tua yg tak layak jalan. Sisanya adalah truk, bis, dan 68 juta Sepeda Motor. Sepeda Motor itu kurang nyaman dan aman. Boleh dikata 90% pemakainya adalah orang2 miskin yg tak mampu naik bis/KRL karena ongkos kendaraan umum mahal. Dibanding jumlah rakyat yg 242 juta jiwa, jelas pemilik mobil pribadi itu kurang dari 5%. Artinya 95% subsidi itu sudah tepat sasaran.

Kalau mau mengambil 5% Subsidi yg salah sasaran, kenakan saja pajak STNK yg tinggi bagi pemilik kendaraan pribadi. Misalnya 10% dari harga yg beli. Misalnya dia beli mobil Rp 1 milyar. Dia harus bayar pajak Rp 100 juta. Artinya itu bisa menutupi 10.000 liter bensin/tahun atau hampir 300 liter bensin/hari. Padahal orang2 kaya itu paling cuma memakai bensin 20 liter/hari. Dengan rasio bensin 1:10, itu cukup untuk perjalanan mobil sejauh 200 km atau sekitar 4 jam di dalam kota. Kalau ada Direktur yang seharian di mobil, itu namanya Supri.

Justru Supir angkutan Umumlah yang memakai BBM paling banyak karena mereka seharian di jalan membawa penumpang. Mereka paling tidak membeli 40 liter bensin/hari. Kenaikan harga BBM misalnya Rp 2000/liter, itu sudah membuat mereka harus keluar uang Rp 80 ribu/hari atau Rp 2,4 juta/bulan. Darimana uang Rp 2,4 juta/bulan tsb? kalau pun dibebankan kepada penumpang yang umumnya menengah ke bawah, lagi2 rakyat miskin tambah sengsara bukan?

Sekarang tarif kendaraan umum yang tidak ber AC Rp 2000 sekali jalan. Rakyat bisa pergi dari rumah ke kantor 3x ganti kendaran. Artinya mereka keluar uang Rp 12.000/pp atau Rp 360.000/bulan. Kalau ongkos naik Rp 1000 jadi Rp 3000, mereka harus keluar Rp 480.000/bulan. Harus mengeluarkan uang Rp 120.000/bulan. Belum dari beras, minyak, susu, dsb.

Jangan sampai pengurangan subsidi menyengsarakan 80% rakyat menengah ke bawah karena kenaikan harga2 lainnya

Kesimpulannya, 95% Subsidi BBM tepat sasaran. 5% yang salah sasaran itu dgn menaikkan pajak STNK jadi sebesar 10% dari harga kendaraan.

Indonesia Sekarang Impor Minyak

Nah ini dianalisa sebabnya. Kenapa Indonesia bisa impor minyak? Padahal Indonesia ini kaya minyak? Malaysia dan Brunei saja bisa kok ekspor minyak. Meski rakyat mereka sedikit, namun tanah mereka juga seupil dibanding Indonesia yang tanahnya luasnya 2 juta km2 sedang lautnya seluas 5 juta km2. Artinya luas Indonesia itu 7 juta km2. Luas Brunei kurang dari 6000 km2. Cuma 1/1000 luas Indonesia. Minyak itu bisa ditemukan di darat dan di laut (off shore).

Solusinya: Nasionalisasi Semua perusahaan minyak di Indonesia. Biar semuanya dikelolah oleh 3 BUMN minyak agar bisa bersaing. Dgn dikuasai oleh perusahaan minyak asing, Produksi minyak di Indonesia di era Soeharto yang 1,5 juta bph sekarang turun jadi 0,8 juta bph setelah kontrol minyak diserahkan dari Pertamina ke BP Migas.

Begitu pula minyak kurang, kok malah ekspor? Itu harus dibenahi dulu. Baru kita bicara tentang pengurangan Subsidi BBM(2).

Produksi Minyak Minim, Tapi Kok RI Ekspor Minyak? “Negara-negara yang membeli produksi minyak Indonesia di antaranya Jepang, Amerika Serikat, Korea, Taiwan, Singapura dan lainnya. Jepang merupakan negara terbesar pembeli minyak Indonesia yakni pada 2010 mencapai 19,3% dari total ekspor minyak atau mencapai 23.407 ribu barel sedangkan pada 2011 sekitar 36.823 ribu barel (36,6%), sementara Amerika pada 2010 membeli minyak Indonesia sebanyak 4.779 ribu barel dan pada 2011 sekitar 5.553 ribu barel,” demikian pernyataan Ditjen Migas (3).

Ada yang bilang produksi minyak kita turun karena cadangan minyak kita berkurang.

Kalau habis niscaya pada hengkang pak perusahaan2 minyak AS tsb. Nyatanya pendapatan mereka naik terus sehingga Exxon dan Chevron masuk 10 perusahaan terkaya di dunia versi Forbes 500
11 hours ago · Like

Lihat kenaikan keuntungan Exxon sampai 35% jadi $41.1 billion (Rp 410 trilyun):

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2012/snapshots/387.html

Mustahil keuntungan mereka naik sampai 35% kalau jumlah produksi minyak menurun. Exxon adalah 1 dari perusahaan minyak yang menguras minyak Indonesia.

Ini 1 contoh kecurangan laporan. Jumlah produksi cuma dilaporkan 1/4 saja: Agus Marto Wardojo: Dia juga mengemukakan, saat ini pemerintah mensinyalir adanya indikasi ekspor ilegal. Dalam catatannya, di salah satu industri pertambangan, dalam satu tahun Indonesia hanya bisa ekspor 5 juta ton pada sebuah kawasan. “Ternyata di luar, impor dari Indonesia mineral itu 20 juta ton per tahun. Kan sayang sekali itu, kalau yang tercatat ekspor 5 juta ton tetapi jumlah yang diimpor dari Indonesia sampai 20 juta ton, artinya jadi ekspor ilegal dong,” tambahnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/22/10264265/Ini.Alasan.Pemerintah.Beli.Saham.Newmont

Exxon saat disuruh Pertamina mengeksplorasi blok Migas Cepu lapor kalau tak ada cadangan migas di sana. Ternyata usai Reformasi, Exxon malah merebut blog Migas Cepu karena cadangannya amat banyak. Pak Marwan Batubara tahu hal ini. Nah di Jawa saja, blok Migas belum dieksplor habis. Lapindo itu jelek2nya banyak gasnya lho. Makanya ada api dan semburannya. Itu Jawa yg padat penduduknya. Belum Natuna, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dsb.

Arab Saudi cukup cerdas menasionalisasi perusahaan Aramco tahun 1974. Tahun 1970-an, Arab Saudi masih termasuk negara miskin. Kekayaan alam mereka berupa minyak tidak dapat mensejahterakan mereka karena dikuasai perusahaan AS, Aramco. Namun sejak raja Faisal menasionalisasi Aramco, maka seluruh hasil minyak dapat dinikmati oleh rakyat Saudi Arabia. Jumlah uang yang masuk untuk pembangunan pun berlimpah sehingga listrik di sana gratis, sementara bensin cuma Rp 1700/liter. Ini jauh lebih murah ketimbang Indonesia yang Rp 4.500/liter saja sudah ribut soal kurangnya subsidi karena 90% migas kita dikuasai perusahaan migas asing.

http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/30/selama-kekayaan-alam-dirampok-asing-indonesia-akan-terus-miskin/

Sebagaimana Arab Saudi, Venezuela juga miskin saat minyak mereka dikelola oleh perusahaan minyak AS. Venezuela banyak hutangnya. Setelah dinasionalisasi oleh Chavez, baru Venezuela makmur bahkan bisa menjual bensin murah kepada rakyatnya sebesar Rp 500/liter.

Perusahaan AS itu selain curang dalam hal laporan produksi juga curang dalam menggelembungkan nilai aset. Contohnya Exxon me-markup asetnya di Venezuela 12x lipat lebih. Exxon minta ganti rugi US$ 12 milyar. Setelah ditaksir Lembaga Arbitrase Internasional, ternyata kurang dari US$ 1 Milyar:

Mahkamah Kamar Dagang Internasional (ICC) memutuskan, Pemerintah Venezuela harus memberi ganti rugi sebesar 907 juta dollar AS kepada ExxonMobil.

Semula ExxonMobil menuntut ganti rugi sekitar 12 miliar dollar AS sambil mengupayakan dua klaim kepada badan arbitrase internasional.

http://internasional.kompas.com/read/2012/01/04/07205958/Venezuela.Menang.Lawan.ExxonMobil

Nasionalisasi Perusahaan Minyak

Mereka mengutip ayat-ayat Al Qur’an untuk menaikkan harga BBM. Tapi mereka melanggengkan penguasaan perusahaan minyak asing/kafir di bumi Indonesia ini. Aneh tidak? Memakai ayat Al Qur’an secara keliru. Tapi tidak mengamalkan ayat Al Qur’an lain secara benar.

Harusnya mereka mengajak rakyat dan pemerintah untuk Menasionalisasi Perusahaan minyak agar Indonesia bisa mandiri. Tidak bergantung dan dibohongi oleh perusahaan minyak asing/kafir:

Kemandirian Ekonomi

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [At Taubah:28]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?” [An Nisaa’:144]

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2009/03/31/sistem-ekonomi-islam-yang-pro-rakyat/

Soekarno dan Mahathir itu meski tidak pernah disebut tokoh Islam. Cuma tokoh Nasionalis Sekuler. Namun mereka justru mengamalkan ajaran Islam dengan cara Menasionalisasi berbagai perusahaan tambang untuk kesejahteraan rakyatnya.

Hugo Chavez pun meski non Muslim, tapi berani menghapus penjajahan Ekonomi AS yang meski seagama dengannya, tapi zalim. Itulah seorang pemimpin. Harus membela kepentingan rakyatnya.

Sementara tokoh2 yang mengaku paling Islam seperti Anwar Ibrahim kenyataannya cuma Neolib. Mendukung Zionis Yahudi seperti IMF dan kroninya untuk menguasai ekonomi Malaysia lewat investasi asing dan perdagangan bebas:

During the 1997 Asian Financial Crisis Anwar, as finance minister, supported the International Monetary Fund (IMF) plan for recovery. He also instituted an austerity package that cut government spending by 18%, cut ministerial salaries and deferred major projects. “Mega projects”, despite being a cornerstone of Mahathir’s development strategy, were greatly curtailed.
Anwar advocated a free-market approach to the crisis, including foreign investment and trade liberalization. Mahathir blamed currency speculators like George Soros and supported currency controls and tighter regulation of foreign investment

http://en.wikipedia.org/wiki/Anwar_Ibrahim

Harga Minyak Mahal

Sebetulnya harga minyak yang berkisar US$ 90/brl tidak terlalu tinggi mengingat dulu sempat mencapa US$ 120/brl. Bahkan kurang sebulan lalu Jero Wacik tanggal 29 Mei diberitakan menyatakan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan jika harga minyak dunia (ICP) kurang dari US$ 108/brl. Nah sekarang kan cuma US$ 90/brl. Kenapa harus naik?

Harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar akan dinaikkan jika harga Indonesian Crude Price (ICP/harga minyak dunia) naik 108 dollar AS bulan ini. Hal itu telah disepakati oleh DPR dan pemerintah melalui kementerian ESDM yang selanjutnya masuk kedalam Rancangan APBN Perubahan 2013.
Jero menjelaskan ICP pernah melewati diangka 114 dollar AS perbarrel sampai 120 dollar per barrel pada tahun lalu saat ingin menaikkan harga BBM. Tetapi akhir-akhir ini ICP menurun dengan kisaran 90 dollar AS sampai 100 dollar AS.

http://id.berita.yahoo.com/harga-bbm-naik-jika-harga-minyak-dunia-108-060103527.html

Kalau harga minyak mahal, kenapa tidak beli minyak dari Iran? Iran menawarkan harga minyak 30% lebih murah daripada negara lain. Apalagi minyak Iran bisa dikilang di Indonesia:

http://www.antaranews.com/berita/367034/iran-tawarkan-minyak-mentah-murah

Iran adalah negara eksportir minyak ke2 terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Negara2 sekutu AS saja seperti Jepang dan Taiwan membeli minyak Iran. Kenapa Indonesia takut?

Penyelundupan Minyak

Masalah penyelundupan minyak sebetulnya mudah. Cuma tanker2 raksasa saja yang berpotensi untuk itu. Sebab kalau kapal2 kecil malah rugi ongkos bensinnya. Ekspor minyak harus dihentikan. Dengan konsumsi minyak 1,4 juta bph dan produksi minyak cuma 0,8 juta bph, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengekspor minyak. Kalau pun itu bagi hasil Chevron misalnya, ya Chevron menjual ke Indonesia. Kalau tidak ada kilangnya, buat kilangnya.

Jadi Kapal Tanker yang terisi penuh hanya boleh masuk ke Indonesia. Tidak boleh keluar. Aparat2 yang jadi anggota Mafia Minyak juga harus dibabat.

Itu solusinya.

Jadi jangan sampai masalah sebenarnya tidak diteliti. Solusi yang tepat tidak dijalankan. Yang ada rakyat dibuat menderita terus dengan kenaikan harga BBM dan kenaikan harga2 barang lainnya.

Referensi:

1. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=12<http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=12>

2. http://infoindonesia.wordpress.com/2012/04/11/mismanagementsalah-urus-minyak-di-indonesia/

3. http://finance.detik.com/read/2012/04/10/123316/1888718/1034/produksi-minyak-minim-tapi-kok-ri-ekspor-minyak

4. http://id.berita.yahoo.com/harga-bbm-naik-jika-harga-minyak-dunia-108-060103527.html

.
===
Belajar Islam sesuai Al Qur’an dan Hadits di http://media-islam.or.id

Buat website mulai 1 Dinar (Rp 2,4 juta) http://media-islam.or.id/2010/07/22/pembuatan-website-seharga-2-dinar

Bagi yg ingin turut membantu http://www.media-islam.or.id<;http://www.media-islam.or.id> DSB, bisa transfer mulai rp 5 ribu ke : Rekening BCA No 0061947069 a/n Agus Nizami dan konfirmasi. Mudah2an bisa jadi sedekah kita sbg ilmu yg bermanfaat.
Milis Syiar Islam: syiar-islam-subscribe@yahoogroups.com<mailto:syiar-islam-subscribe%40yahoogroups.com>

***** This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. PT Pertamina (Persero) is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. *****

Ass wr wb.

1. Produksi minyak kita 0.8 juta barel dan kebutuhan 1.4 juta barel. Dan kalaupun produksi di cepu mulai … hanya menambah 0.1 an juta .. tetap tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri

Dengan variasi produk yang banyak ( minyak bumi tidak selalu sama untuk setiap lapangan dan ada jenis2nya)

2. Kilang dibangun berdasarkan jenis minyak bumi yang di proses …. Detailnya kenapa seperti itu silahkan Tanya sama ahli kimia

( jadi tidak semua produk minyak bumi hasil kita dapat di olah di kilang dalam negeri karena spesifikasinya berbeda dengan kilang yang ada)

3. Dari peta cadangan minyak bumi di dunia … ternyata cadangan kita termasuk yang kecil …. Jadi harusnya kita jangan sekali2 menganggap kita itu kaya dan herannya pengamat atau siapapun sering tidak melihat fakta ini sebagai dasar berpijak.

Nggak mungkin nyalahkan tuhan .. kok brunei dan Malaysia dikasih cadangan lebih … padahal lokassinya dekat

1. Cadangan Minyak Menipis, Iklim Investasi Harus Dijaga – Metro TV<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=investasi%2Bminyak%2Bbumi%2Bdi%2Bindonesia&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDYQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.metrotvnews.com%2Fmetronews%2Fread%2F2013%2F06%2F12%2F2%2F160664%2FCadangan-Minyak-Menipis-Iklim-Investasi-Harus-Dijaga&ei=l8fHUd-eGaObjAK6n4GwDw&usg=AFQjCNEscMv5f01iejQV5YUVIPblDRJZUg>
http://www.metrotvnews.com/…/Cadangan-Minyak-Menipis…‎
o Cached<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OHU-WjBbMfoJ:www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/12/2/160664/Cadangan-Minyak-Menipis-Iklim-Investasi-Harus-Dijaga+investasi+minyak+bumi+di+indonesia&cd=12&hl=en&ct=clnk>
Translate this page<http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=id&u=http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/12/2/160664/Cadangan-Minyak-Menipis-Iklim-Investasi-Harus-Dijaga&prev=/search%3Fq%3Dinvestasi%2Bminyak%2Bbumi%2Bdi%2Bindonesia%26start%3D10%26safe%3Dstrict%26sa%3DN%26biw%3D1192%26bih%3D547>
Jun 12, 2013 – Dia menegaskan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam menjaga iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi mengingat untuk …

4. Cadangan energy yang kita miliki dan cukup besar adalah panas bumi …. Dan itu pertumbuhannya tidak begitu menggembirakan .. dikarenakan banyak hal antara lain :

- Masalah perizinan …. Karena lokasinya ada didaerah hutan lindung ( jadi izinnya dari beberapa mentri dan beberapa pemda terkait ) … kebayangkann susahnya ..

- Masalah infrastruktur … lokasi trerpencil … boro2 ada jalan untuk sampai kesana … jadi yangke ekspos baru daerah yang infrastrukturna mendukung

- Masalah harga …. Harga yang ditentukan pembeli satu2nya yaitu PLN tidak menarik bagi investor … karena PLN mematok harga sesuai dengan harga jual ( karena listrikna di subsidi) … terus nggak mungkin investorna harus rugi. Kalo PLN membeli lebih dari itu .. ntar pengamat bilang . udah tau di jual harga 1000 kok belinya 1500

salam

From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com [mailto:ekonomi-nasional@yahoogroups.com] On Behalf Of A Nizami
Sent: Wednesday, June 19, 2013 10:39 AM
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com; lisi@yahoogroups.com; ppiindia@yahoogroups.com; indonesiaraya@yahoogroups.com; syiar-islam@yahoogroups.com
Subject: [ekonomi-nasional] Masalah BBM dan Solusinya

Assalamu’alaikum wr wb,

http://infoindonesia.wordpress.com/2013/06/19/masalah-bbm-dan-solusinya/
Masalah BBM dan Solusinya

Saya lihat pemerintah tidak menganalisa masalah BBM dengan tepat dan melakukan solusi yang tepat. Walhasil, rakyat dipaksa berkorban dengan kenaikan harga2 BBM dan harga2 barang lainnya yang otomatis memiskinkan rakyat karena daya beli mereka berkurang. Dengan kenaikan harga barang 20% misalnya. Mereka yang belanja bulanannya Rp 3 juta/bulan, harus mengeluarkan Rp 3,6 juta / bulan. Darimana yang Rp 600 ribu/bulan itu? Sementara BLSM sebesar Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan itu tidak ada artinya.

Ada lagi spanduk “Selamatkan Uang Negara”. Ada uang negara yang dikuasai Negara. Uang ini digunakan untuk gaji Presiden, menteri, pejabat, DPR, PNS, Tentara, Polisi, dsb. Sisanya baru untuk rakyat. Sedikit sekali yg sampai ke rakyat. Apalagi kalau dikorupsi.

Ada juga uang rakyat yang benar2 ada di tangan rakyat yang sebenarnya, misalnya pendapatan Rp 3 juta/bulan. Inilah yang harus diselamatkan. Bagaimana dengan uang sebesar itu tetap cukup membeli barang2 kebutuhan dalam jumlah yang sama. Kalau dengan Rp 4500 bisa beli bensin 1 liter, setelah kenaikan harga BBM, berarti rakyat tambah miskin kan? Ingat, pembeli BBM bukan cuma orang kaya. Ada banyak supir mikrolet dan pengendara sepeda motor yang beli itu. Begitu pula kalau dengan Rp 7000 bisa beli beras 1 kg, kemudian tidak cukup karena harga beras naik jadi Rp 9000/kg, rakyat tambah miskin. Inilah uang rakyat yang harus diselamatkan. Bagaimana agar tidak terjadi inflasi karena kenaikan harga BBM. Daya beli rakyat tidak berkurang.

Ada lagi yang mengutip ayat Al Qur’an:

“…Harta jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..” [Al Hasyr:7]

Ayat tsb dipakai untuk menaikkan harga BBM yang akan menimbulkan kenaikan harga2 barang lainnya. Untuk mencekik rakyat.

Padahal kalau mau, hapus saja subsidi untuk pejabat. Para pejabat jangan dikasih rumah dan mobil dinas. Suruh beli sendiri. Begitu pula berbagai tunjangan lainnya. Kalau Studi banding ke luar negeri, pakai uang sendiri. Jangan uang rakyat. Apalagi dipakai menginap di hotel mewah dgn uang saku berlimpah (Rp 2 juta/hari).

Coba kita lihat masalah yang dijadikan alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM:

Subsidi BBM 80% Tidak Tepat Sasaran

Kalau kita lihat data statistik BPS (1), mobil pribadi itu cuma 9,5 juta. Itu pun mungkin 80% adalah mobil2 tua yg tak layak jalan. Sisanya adalah truk, bis, dan 68 juta Sepeda Motor. Sepeda Motor itu kurang nyaman dan aman. Boleh dikata 90% pemakainya adalah orang2 miskin yg tak mampu naik bis/KRL karena ongkos kendaraan umum mahal. Dibanding jumlah rakyat yg 242 juta jiwa, jelas pemilik mobil pribadi itu kurang dari 5%. Artinya 95% subsidi itu sudah tepat sasaran.

Kalau mau mengambil 5% Subsidi yg salah sasaran, kenakan saja pajak STNK yg tinggi bagi pemilik kendaraan pribadi. Misalnya 10% dari harga yg beli. Misalnya dia beli mobil Rp 1 milyar. Dia harus bayar pajak Rp 100 juta. Artinya itu bisa menutupi 10.000 liter bensin/tahun atau hampir 300 liter bensin/hari. Padahal orang2 kaya itu paling cuma memakai bensin 20 liter/hari. Dengan rasio bensin 1:10, itu cukup untuk perjalanan mobil sejauh 200 km atau sekitar 4 jam di dalam kota. Kalau ada Direktur yang seharian di mobil, itu namanya Supri.

Justru Supir angkutan Umumlah yang memakai BBM paling banyak karena mereka seharian di jalan membawa penumpang. Mereka paling tidak membeli 40 liter bensin/hari. Kenaikan harga BBM misalnya Rp 2000/liter, itu sudah membuat mereka harus keluar uang Rp 80 ribu/hari atau Rp 2,4 juta/bulan. Darimana uang Rp 2,4 juta/bulan tsb? kalau pun dibebankan kepada penumpang yang umumnya menengah ke bawah, lagi2 rakyat miskin tambah sengsara bukan?

Sekarang tarif kendaraan umum yang tidak ber AC Rp 2000 sekali jalan. Rakyat bisa pergi dari rumah ke kantor 3x ganti kendaran. Artinya mereka keluar uang Rp 12.000/pp atau Rp 360.000/bulan. Kalau ongkos naik Rp 1000 jadi Rp 3000, mereka harus keluar Rp 480.000/bulan. Harus mengeluarkan uang Rp 120.000/bulan. Belum dari beras, minyak, susu, dsb.

Jangan sampai pengurangan subsidi menyengsarakan 80% rakyat menengah ke bawah karena kenaikan harga2 lainnya

Kesimpulannya, 95% Subsidi BBM tepat sasaran. 5% yang salah sasaran itu dgn menaikkan pajak STNK jadi sebesar 10% dari harga kendaraan.

Indonesia Sekarang Impor Minyak

Nah ini dianalisa sebabnya. Kenapa Indonesia bisa impor minyak? Padahal Indonesia ini kaya minyak? Malaysia dan Brunei saja bisa kok ekspor minyak. Meski rakyat mereka sedikit, namun tanah mereka juga seupil dibanding Indonesia yang tanahnya luasnya 2 juta km2 sedang lautnya seluas 5 juta km2. Artinya luas Indonesia itu 7 juta km2. Luas Brunei kurang dari 6000 km2. Cuma 1/1000 luas Indonesia. Minyak itu bisa ditemukan di darat dan di laut (off shore).

Solusinya: Nasionalisasi Semua perusahaan minyak di Indonesia. Biar semuanya dikelolah oleh 3 BUMN minyak agar bisa bersaing. Dgn dikuasai oleh perusahaan minyak asing, Produksi minyak di Indonesia di era Soeharto yang 1,5 juta bph sekarang turun jadi 0,8 juta bph setelah kontrol minyak diserahkan dari Pertamina ke BP Migas.

Begitu pula minyak kurang, kok malah ekspor? Itu harus dibenahi dulu. Baru kita bicara tentang pengurangan Subsidi BBM(2).

Produksi Minyak Minim, Tapi Kok RI Ekspor Minyak? “Negara-negara yang membeli produksi minyak Indonesia di antaranya Jepang, Amerika Serikat, Korea, Taiwan, Singapura dan lainnya. Jepang merupakan negara terbesar pembeli minyak Indonesia yakni pada 2010 mencapai 19,3% dari total ekspor minyak atau mencapai 23.407 ribu barel sedangkan pada 2011 sekitar 36.823 ribu barel (36,6%), sementara Amerika pada 2010 membeli minyak Indonesia sebanyak 4.779 ribu barel dan pada 2011 sekitar 5.553 ribu barel,” demikian pernyataan Ditjen Migas (3).

Ada yang bilang produksi minyak kita turun karena cadangan minyak kita berkurang.

Kalau habis niscaya pada hengkang pak perusahaan2 minyak AS tsb. Nyatanya pendapatan mereka naik terus sehingga Exxon dan Chevron masuk 10 perusahaan terkaya di dunia versi Forbes 500
11 hours ago · Like

Lihat kenaikan keuntungan Exxon sampai 35% jadi $41.1 billion (Rp 410 trilyun):

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2012/snapshots/387.html

Mustahil keuntungan mereka naik sampai 35% kalau jumlah produksi minyak menurun. Exxon adalah 1 dari perusahaan minyak yang menguras minyak Indonesia.

Ini 1 contoh kecurangan laporan. Jumlah produksi cuma dilaporkan 1/4 saja: Agus Marto Wardojo: Dia juga mengemukakan, saat ini pemerintah mensinyalir adanya indikasi ekspor ilegal. Dalam catatannya, di salah satu industri pertambangan, dalam satu tahun Indonesia hanya bisa ekspor 5 juta ton pada sebuah kawasan. “Ternyata di luar, impor dari Indonesia mineral itu 20 juta ton per tahun. Kan sayang sekali itu, kalau yang tercatat ekspor 5 juta ton tetapi jumlah yang diimpor dari Indonesia sampai 20 juta ton, artinya jadi ekspor ilegal dong,” tambahnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/22/10264265/Ini.Alasan.Pemerintah.Beli.Saham.Newmont

Exxon saat disuruh Pertamina mengeksplorasi blok Migas Cepu lapor kalau tak ada cadangan migas di sana. Ternyata usai Reformasi, Exxon malah merebut blog Migas Cepu karena cadangannya amat banyak. Pak Marwan Batubara tahu hal ini. Nah di Jawa saja, blok Migas belum dieksplor habis. Lapindo itu jelek2nya banyak gasnya lho. Makanya ada api dan semburannya. Itu Jawa yg padat penduduknya. Belum Natuna, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dsb.

Arab Saudi cukup cerdas menasionalisasi perusahaan Aramco tahun 1974. Tahun 1970-an, Arab Saudi masih termasuk negara miskin. Kekayaan alam mereka berupa minyak tidak dapat mensejahterakan mereka karena dikuasai perusahaan AS, Aramco. Namun sejak raja Faisal menasionalisasi Aramco, maka seluruh hasil minyak dapat dinikmati oleh rakyat Saudi Arabia. Jumlah uang yang masuk untuk pembangunan pun berlimpah sehingga listrik di sana gratis, sementara bensin cuma Rp 1700/liter. Ini jauh lebih murah ketimbang Indonesia yang Rp 4.500/liter saja sudah ribut soal kurangnya subsidi karena 90% migas kita dikuasai perusahaan migas asing.

http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/30/selama-kekayaan-alam-dirampok-asing-indonesia-akan-terus-miskin/

Sebagaimana Arab Saudi, Venezuela juga miskin saat minyak mereka dikelola oleh perusahaan minyak AS. Venezuela banyak hutangnya. Setelah dinasionalisasi oleh Chavez, baru Venezuela makmur bahkan bisa menjual bensin murah kepada rakyatnya sebesar Rp 500/liter.

Perusahaan AS itu selain curang dalam hal laporan produksi juga curang dalam menggelembungkan nilai aset. Contohnya Exxon me-markup asetnya di Venezuela 12x lipat lebih. Exxon minta ganti rugi US$ 12 milyar. Setelah ditaksir Lembaga Arbitrase Internasional, ternyata kurang dari US$ 1 Milyar:

Mahkamah Kamar Dagang Internasional (ICC) memutuskan, Pemerintah Venezuela harus memberi ganti rugi sebesar 907 juta dollar AS kepada ExxonMobil.

Semula ExxonMobil menuntut ganti rugi sekitar 12 miliar dollar AS sambil mengupayakan dua klaim kepada badan arbitrase internasional.

http://internasional.kompas.com/read/2012/01/04/07205958/Venezuela.Menang.Lawan.ExxonMobil

Nasionalisasi Perusahaan Minyak

Mereka mengutip ayat-ayat Al Qur’an untuk menaikkan harga BBM. Tapi mereka melanggengkan penguasaan perusahaan minyak asing/kafir di bumi Indonesia ini. Aneh tidak? Memakai ayat Al Qur’an secara keliru. Tapi tidak mengamalkan ayat Al Qur’an lain secara benar.

Harusnya mereka mengajak rakyat dan pemerintah untuk Menasionalisasi Perusahaan minyak agar Indonesia bisa mandiri. Tidak bergantung dan dibohongi oleh perusahaan minyak asing/kafir:

Kemandirian Ekonomi

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [At Taubah:28]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?” [An Nisaa’:144]

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2009/03/31/sistem-ekonomi-islam-yang-pro-rakyat/

Soekarno dan Mahathir itu meski tidak pernah disebut tokoh Islam. Cuma tokoh Nasionalis Sekuler. Namun mereka justru mengamalkan ajaran Islam dengan cara Menasionalisasi berbagai perusahaan tambang untuk kesejahteraan rakyatnya.

Hugo Chavez pun meski non Muslim, tapi berani menghapus penjajahan Ekonomi AS yang meski seagama dengannya, tapi zalim. Itulah seorang pemimpin. Harus membela kepentingan rakyatnya.

Sementara tokoh2 yang mengaku paling Islam seperti Anwar Ibrahim kenyataannya cuma Neolib. Mendukung Zionis Yahudi seperti IMF dan kroninya untuk menguasai ekonomi Malaysia lewat investasi asing dan perdagangan bebas:

During the 1997 Asian Financial Crisis Anwar, as finance minister, supported the International Monetary Fund (IMF) plan for recovery. He also instituted an austerity package that cut government spending by 18%, cut ministerial salaries and deferred major projects. “Mega projects”, despite being a cornerstone of Mahathir’s development strategy, were greatly curtailed.
Anwar advocated a free-market approach to the crisis, including foreign investment and trade liberalization. Mahathir blamed currency speculators like George Soros and supported currency controls and tighter regulation of foreign investment

http://en.wikipedia.org/wiki/Anwar_Ibrahim

Harga Minyak Mahal

Sebetulnya harga minyak yang berkisar US$ 90/brl tidak terlalu tinggi mengingat dulu sempat mencapa US$ 120/brl. Bahkan kurang sebulan lalu Jero Wacik tanggal 29 Mei diberitakan menyatakan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan jika harga minyak dunia (ICP) kurang dari US$ 108/brl. Nah sekarang kan cuma US$ 90/brl. Kenapa harus naik?

Harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar akan dinaikkan jika harga Indonesian Crude Price (ICP/harga minyak dunia) naik 108 dollar AS bulan ini. Hal itu telah disepakati oleh DPR dan pemerintah melalui kementerian ESDM yang selanjutnya masuk kedalam Rancangan APBN Perubahan 2013.
Jero menjelaskan ICP pernah melewati diangka 114 dollar AS perbarrel sampai 120 dollar per barrel pada tahun lalu saat ingin menaikkan harga BBM. Tetapi akhir-akhir ini ICP menurun dengan kisaran 90 dollar AS sampai 100 dollar AS.

http://id.berita.yahoo.com/harga-bbm-naik-jika-harga-minyak-dunia-108-060103527.html

Kalau harga minyak mahal, kenapa tidak beli minyak dari Iran? Iran menawarkan harga minyak 30% lebih murah daripada negara lain. Apalagi minyak Iran bisa dikilang di Indonesia:

http://www.antaranews.com/berita/367034/iran-tawarkan-minyak-mentah-murah

Iran adalah negara eksportir minyak ke2 terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Negara2 sekutu AS saja seperti Jepang dan Taiwan membeli minyak Iran. Kenapa Indonesia takut?

Penyelundupan Minyak

Masalah penyelundupan minyak sebetulnya mudah. Cuma tanker2 raksasa saja yang berpotensi untuk itu. Sebab kalau kapal2 kecil malah rugi ongkos bensinnya. Ekspor minyak harus dihentikan. Dengan konsumsi minyak 1,4 juta bph dan produksi minyak cuma 0,8 juta bph, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengekspor minyak. Kalau pun itu bagi hasil Chevron misalnya, ya Chevron menjual ke Indonesia. Kalau tidak ada kilangnya, buat kilangnya.

Jadi Kapal Tanker yang terisi penuh hanya boleh masuk ke Indonesia. Tidak boleh keluar. Aparat2 yang jadi anggota Mafia Minyak juga harus dibabat.

Itu solusinya.

Jadi jangan sampai masalah sebenarnya tidak diteliti. Solusi yang tepat tidak dijalankan. Yang ada rakyat dibuat menderita terus dengan kenaikan harga BBM dan kenaikan harga2 barang lainnya.

Referensi:

1. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=12<http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=12>

2. http://infoindonesia.wordpress.com/2012/04/11/mismanagementsalah-urus-minyak-di-indonesia/

3. http://finance.detik.com/read/2012/04/10/123316/1888718/1034/produksi-minyak-minim-tapi-kok-ri-ekspor-minyak

4. http://id.berita.yahoo.com/harga-bbm-naik-jika-harga-minyak-dunia-108-060103527.html

.
===
Belajar Islam sesuai Al Qur’an dan Hadits di http://media-islam.or.id

Buat website mulai 1 Dinar (Rp 2,4 juta) http://media-islam.or.id/2010/07/22/pembuatan-website-seharga-2-dinar

Bagi yg ingin turut membantu http://www.media-islam.or.id<;http://www.media-islam.or.id> DSB, bisa transfer mulai rp 5 ribu ke : Rekening BCA No 0061947069 a/n Agus Nizami dan konfirmasi. Mudah2an bisa jadi sedekah kita sbg ilmu yg bermanfaat.
Milis Syiar Islam: syiar-islam-subscribe@yahoogroups.com<mailto:syiar-islam-subscribe%40yahoogroups.com>

***** This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. PT Pertamina (Persero) is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. *****

Ass wr wb.

1. Produksi minyak kita 0.8 juta barel dan kebutuhan 1.4 juta barel. Dan kalaupun produksi di cepu mulai … hanya menambah 0.1 an juta .. tetap tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri

Dengan variasi produk yang banyak ( minyak bumi tidak selalu sama untuk setiap lapangan dan ada jenis2nya)

2. Kilang dibangun berdasarkan jenis minyak bumi yang di proses …. Detailnya kenapa seperti itu silahkan Tanya sama ahli kimia

( jadi tidak semua produk minyak bumi hasil kita dapat di olah di kilang dalam negeri karena spesifikasinya berbeda dengan kilang yang ada)

3. Dari peta cadangan minyak bumi di dunia … ternyata cadangan kita termasuk yang kecil …. Jadi harusnya kita jangan sekali2 menganggap kita itu kaya dan herannya pengamat atau siapapun sering tidak melihat fakta ini sebagai dasar berpijak.

Nggak mungkin nyalahkan tuhan .. kok brunei dan Malaysia dikasih cadangan lebih … padahal lokassinya dekat

1. Cadangan Minyak Menipis, Iklim Investasi Harus Dijaga – Metro TV<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=investasi%2Bminyak%2Bbumi%2Bdi%2Bindonesia&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDYQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.metrotvnews.com%2Fmetronews%2Fread%2F2013%2F06%2F12%2F2%2F160664%2FCadangan-Minyak-Menipis-Iklim-Investasi-Harus-Dijaga&ei=l8fHUd-eGaObjAK6n4GwDw&usg=AFQjCNEscMv5f01iejQV5YUVIPblDRJZUg>
http://www.metrotvnews.com/…/Cadangan-Minyak-Menipis…‎
o Cached<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OHU-WjBbMfoJ:www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/12/2/160664/Cadangan-Minyak-Menipis-Iklim-Investasi-Harus-Dijaga+investasi+minyak+bumi+di+indonesia&cd=12&hl=en&ct=clnk>
Translate this page<http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=id&u=http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/12/2/160664/Cadangan-Minyak-Menipis-Iklim-Investasi-Harus-Dijaga&prev=/search%3Fq%3Dinvestasi%2Bminyak%2Bbumi%2Bdi%2Bindonesia%26start%3D10%26safe%3Dstrict%26sa%3DN%26biw%3D1192%26bih%3D547>
Jun 12, 2013 – Dia menegaskan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam menjaga iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi mengingat untuk …

4. Cadangan energy yang kita miliki dan cukup besar adalah panas bumi …. Dan itu pertumbuhannya tidak begitu menggembirakan .. dikarenakan banyak hal antara lain :

- Masalah perizinan …. Karena lokasinya ada didaerah hutan lindung ( jadi izinnya dari beberapa mentri dan beberapa pemda terkait ) … kebayangkann susahnya ..

- Masalah infrastruktur … lokasi trerpencil … boro2 ada jalan untuk sampai kesana … jadi yangke ekspos baru daerah yang infrastrukturna mendukung

- Masalah harga …. Harga yang ditentukan pembeli satu2nya yaitu PLN tidak menarik bagi investor … karena PLN mematok harga sesuai dengan harga jual ( karena listrikna di subsidi) … terus nggak mungkin investorna harus rugi. Kalo PLN membeli lebih dari itu .. ntar pengamat bilang . udah tau di jual harga 1000 kok belinya 1500

salam

From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com [mailto:ekonomi-nasional@yahoogroups.com] On Behalf Of A Nizami
Sent: Wednesday, June 19, 2013 10:39 AM
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com; lisi@yahoogroups.com; ppiindia@yahoogroups.com; indonesiaraya@yahoogroups.com; syiar-islam@yahoogroups.com
Subject: [ekonomi-nasional] Masalah BBM dan Solusinya

Assalamu’alaikum wr wb,

http://infoindonesia.wordpress.com/2013/06/19/masalah-bbm-dan-solusinya/
Masalah BBM dan Solusinya

Saya lihat pemerintah tidak menganalisa masalah BBM dengan tepat dan melakukan solusi yang tepat. Walhasil, rakyat dipaksa berkorban dengan kenaikan harga2 BBM dan harga2 barang lainnya yang otomatis memiskinkan rakyat karena daya beli mereka berkurang. Dengan kenaikan harga barang 20% misalnya. Mereka yang belanja bulanannya Rp 3 juta/bulan, harus mengeluarkan Rp 3,6 juta / bulan. Darimana yang Rp 600 ribu/bulan itu? Sementara BLSM sebesar Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan itu tidak ada artinya.

Ada lagi spanduk “Selamatkan Uang Negara”. Ada uang negara yang dikuasai Negara. Uang ini digunakan untuk gaji Presiden, menteri, pejabat, DPR, PNS, Tentara, Polisi, dsb. Sisanya baru untuk rakyat. Sedikit sekali yg sampai ke rakyat. Apalagi kalau dikorupsi.

Ada juga uang rakyat yang benar2 ada di tangan rakyat yang sebenarnya, misalnya pendapatan Rp 3 juta/bulan. Inilah yang harus diselamatkan. Bagaimana dengan uang sebesar itu tetap cukup membeli barang2 kebutuhan dalam jumlah yang sama. Kalau dengan Rp 4500 bisa beli bensin 1 liter, setelah kenaikan harga BBM, berarti rakyat tambah miskin kan? Ingat, pembeli BBM bukan cuma orang kaya. Ada banyak supir mikrolet dan pengendara sepeda motor yang beli itu. Begitu pula kalau dengan Rp 7000 bisa beli beras 1 kg, kemudian tidak cukup karena harga beras naik jadi Rp 9000/kg, rakyat tambah miskin. Inilah uang rakyat yang harus diselamatkan. Bagaimana agar tidak terjadi inflasi karena kenaikan harga BBM. Daya beli rakyat tidak berkurang.

Ada lagi yang mengutip ayat Al Qur’an:

“…Harta jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..” [Al Hasyr:7]

Ayat tsb dipakai untuk menaikkan harga BBM yang akan menimbulkan kenaikan harga2 barang lainnya. Untuk mencekik rakyat.

Padahal kalau mau, hapus saja subsidi untuk pejabat. Para pejabat jangan dikasih rumah dan mobil dinas. Suruh beli sendiri. Begitu pula berbagai tunjangan lainnya. Kalau Studi banding ke luar negeri, pakai uang sendiri. Jangan uang rakyat. Apalagi dipakai menginap di hotel mewah dgn uang saku berlimpah (Rp 2 juta/hari).

Coba kita lihat masalah yang dijadikan alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM:

Subsidi BBM 80% Tidak Tepat Sasaran

Kalau kita lihat data statistik BPS (1), mobil pribadi itu cuma 9,5 juta. Itu pun mungkin 80% adalah mobil2 tua yg tak layak jalan. Sisanya adalah truk, bis, dan 68 juta Sepeda Motor. Sepeda Motor itu kurang nyaman dan aman. Boleh dikata 90% pemakainya adalah orang2 miskin yg tak mampu naik bis/KRL karena ongkos kendaraan umum mahal. Dibanding jumlah rakyat yg 242 juta jiwa, jelas pemilik mobil pribadi itu kurang dari 5%. Artinya 95% subsidi itu sudah tepat sasaran.

Kalau mau mengambil 5% Subsidi yg salah sasaran, kenakan saja pajak STNK yg tinggi bagi pemilik kendaraan pribadi. Misalnya 10% dari harga yg beli. Misalnya dia beli mobil Rp 1 milyar. Dia harus bayar pajak Rp 100 juta. Artinya itu bisa menutupi 10.000 liter bensin/tahun atau hampir 300 liter bensin/hari. Padahal orang2 kaya itu paling cuma memakai bensin 20 liter/hari. Dengan rasio bensin 1:10, itu cukup untuk perjalanan mobil sejauh 200 km atau sekitar 4 jam di dalam kota. Kalau ada Direktur yang seharian di mobil, itu namanya Supri.

Justru Supir angkutan Umumlah yang memakai BBM paling banyak karena mereka seharian di jalan membawa penumpang. Mereka paling tidak membeli 40 liter bensin/hari. Kenaikan harga BBM misalnya Rp 2000/liter, itu sudah membuat mereka harus keluar uang Rp 80 ribu/hari atau Rp 2,4 juta/bulan. Darimana uang Rp 2,4 juta/bulan tsb? kalau pun dibebankan kepada penumpang yang umumnya menengah ke bawah, lagi2 rakyat miskin tambah sengsara bukan?

Sekarang tarif kendaraan umum yang tidak ber AC Rp 2000 sekali jalan. Rakyat bisa pergi dari rumah ke kantor 3x ganti kendaran. Artinya mereka keluar uang Rp 12.000/pp atau Rp 360.000/bulan. Kalau ongkos naik Rp 1000 jadi Rp 3000, mereka harus keluar Rp 480.000/bulan. Harus mengeluarkan uang Rp 120.000/bulan. Belum dari beras, minyak, susu, dsb.

Jangan sampai pengurangan subsidi menyengsarakan 80% rakyat menengah ke bawah karena kenaikan harga2 lainnya

Kesimpulannya, 95% Subsidi BBM tepat sasaran. 5% yang salah sasaran itu dgn menaikkan pajak STNK jadi sebesar 10% dari harga kendaraan.

Indonesia Sekarang Impor Minyak

Nah ini dianalisa sebabnya. Kenapa Indonesia bisa impor minyak? Padahal Indonesia ini kaya minyak? Malaysia dan Brunei saja bisa kok ekspor minyak. Meski rakyat mereka sedikit, namun tanah mereka juga seupil dibanding Indonesia yang tanahnya luasnya 2 juta km2 sedang lautnya seluas 5 juta km2. Artinya luas Indonesia itu 7 juta km2. Luas Brunei kurang dari 6000 km2. Cuma 1/1000 luas Indonesia. Minyak itu bisa ditemukan di darat dan di laut (off shore).

Solusinya: Nasionalisasi Semua perusahaan minyak di Indonesia. Biar semuanya dikelolah oleh 3 BUMN minyak agar bisa bersaing. Dgn dikuasai oleh perusahaan minyak asing, Produksi minyak di Indonesia di era Soeharto yang 1,5 juta bph sekarang turun jadi 0,8 juta bph setelah kontrol minyak diserahkan dari Pertamina ke BP Migas.

Begitu pula minyak kurang, kok malah ekspor? Itu harus dibenahi dulu. Baru kita bicara tentang pengurangan Subsidi BBM(2).

Produksi Minyak Minim, Tapi Kok RI Ekspor Minyak? “Negara-negara yang membeli produksi minyak Indonesia di antaranya Jepang, Amerika Serikat, Korea, Taiwan, Singapura dan lainnya. Jepang merupakan negara terbesar pembeli minyak Indonesia yakni pada 2010 mencapai 19,3% dari total ekspor minyak atau mencapai 23.407 ribu barel sedangkan pada 2011 sekitar 36.823 ribu barel (36,6%), sementara Amerika pada 2010 membeli minyak Indonesia sebanyak 4.779 ribu barel dan pada 2011 sekitar 5.553 ribu barel,” demikian pernyataan Ditjen Migas (3).

Ada yang bilang produksi minyak kita turun karena cadangan minyak kita berkurang.

Kalau habis niscaya pada hengkang pak perusahaan2 minyak AS tsb. Nyatanya pendapatan mereka naik terus sehingga Exxon dan Chevron masuk 10 perusahaan terkaya di dunia versi Forbes 500
11 hours ago · Like

Lihat kenaikan keuntungan Exxon sampai 35% jadi $41.1 billion (Rp 410 trilyun):

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2012/snapshots/387.html

Mustahil keuntungan mereka naik sampai 35% kalau jumlah produksi minyak menurun. Exxon adalah 1 dari perusahaan minyak yang menguras minyak Indonesia.

Ini 1 contoh kecurangan laporan. Jumlah produksi cuma dilaporkan 1/4 saja: Agus Marto Wardojo: Dia juga mengemukakan, saat ini pemerintah mensinyalir adanya indikasi ekspor ilegal. Dalam catatannya, di salah satu industri pertambangan, dalam satu tahun Indonesia hanya bisa ekspor 5 juta ton pada sebuah kawasan. “Ternyata di luar, impor dari Indonesia mineral itu 20 juta ton per tahun. Kan sayang sekali itu, kalau yang tercatat ekspor 5 juta ton tetapi jumlah yang diimpor dari Indonesia sampai 20 juta ton, artinya jadi ekspor ilegal dong,” tambahnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/22/10264265/Ini.Alasan.Pemerintah.Beli.Saham.Newmont

Exxon saat disuruh Pertamina mengeksplorasi blok Migas Cepu lapor kalau tak ada cadangan migas di sana. Ternyata usai Reformasi, Exxon malah merebut blog Migas Cepu karena cadangannya amat banyak. Pak Marwan Batubara tahu hal ini. Nah di Jawa saja, blok Migas belum dieksplor habis. Lapindo itu jelek2nya banyak gasnya lho. Makanya ada api dan semburannya. Itu Jawa yg padat penduduknya. Belum Natuna, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dsb.

Arab Saudi cukup cerdas menasionalisasi perusahaan Aramco tahun 1974. Tahun 1970-an, Arab Saudi masih termasuk negara miskin. Kekayaan alam mereka berupa minyak tidak dapat mensejahterakan mereka karena dikuasai perusahaan AS, Aramco. Namun sejak raja Faisal menasionalisasi Aramco, maka seluruh hasil minyak dapat dinikmati oleh rakyat Saudi Arabia. Jumlah uang yang masuk untuk pembangunan pun berlimpah sehingga listrik di sana gratis, sementara bensin cuma Rp 1700/liter. Ini jauh lebih murah ketimbang Indonesia yang Rp 4.500/liter saja sudah ribut soal kurangnya subsidi karena 90% migas kita dikuasai perusahaan migas asing.

http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/30/selama-kekayaan-alam-dirampok-asing-indonesia-akan-terus-miskin/

Sebagaimana Arab Saudi, Venezuela juga miskin saat minyak mereka dikelola oleh perusahaan minyak AS. Venezuela banyak hutangnya. Setelah dinasionalisasi oleh Chavez, baru Venezuela makmur bahkan bisa menjual bensin murah kepada rakyatnya sebesar Rp 500/liter.

Perusahaan AS itu selain curang dalam hal laporan produksi juga curang dalam menggelembungkan nilai aset. Contohnya Exxon me-markup asetnya di Venezuela 12x lipat lebih. Exxon minta ganti rugi US$ 12 milyar. Setelah ditaksir Lembaga Arbitrase Internasional, ternyata kurang dari US$ 1 Milyar:

Mahkamah Kamar Dagang Internasional (ICC) memutuskan, Pemerintah Venezuela harus memberi ganti rugi sebesar 907 juta dollar AS kepada ExxonMobil.

Semula ExxonMobil menuntut ganti rugi sekitar 12 miliar dollar AS sambil mengupayakan dua klaim kepada badan arbitrase internasional.

http://internasional.kompas.com/read/2012/01/04/07205958/Venezuela.Menang.Lawan.ExxonMobil

Nasionalisasi Perusahaan Minyak

Mereka mengutip ayat-ayat Al Qur’an untuk menaikkan harga BBM. Tapi mereka melanggengkan penguasaan perusahaan minyak asing/kafir di bumi Indonesia ini. Aneh tidak? Memakai ayat Al Qur’an secara keliru. Tapi tidak mengamalkan ayat Al Qur’an lain secara benar.

Harusnya mereka mengajak rakyat dan pemerintah untuk Menasionalisasi Perusahaan minyak agar Indonesia bisa mandiri. Tidak bergantung dan dibohongi oleh perusahaan minyak asing/kafir:

Kemandirian Ekonomi

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [At Taubah:28]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?” [An Nisaa’:144]

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2009/03/31/sistem-ekonomi-islam-yang-pro-rakyat/

Soekarno dan Mahathir itu meski tidak pernah disebut tokoh Islam. Cuma tokoh Nasionalis Sekuler. Namun mereka justru mengamalkan ajaran Islam dengan cara Menasionalisasi berbagai perusahaan tambang untuk kesejahteraan rakyatnya.

Hugo Chavez pun meski non Muslim, tapi berani menghapus penjajahan Ekonomi AS yang meski seagama dengannya, tapi zalim. Itulah seorang pemimpin. Harus membela kepentingan rakyatnya.

Sementara tokoh2 yang mengaku paling Islam seperti Anwar Ibrahim kenyataannya cuma Neolib. Mendukung Zionis Yahudi seperti IMF dan kroninya untuk menguasai ekonomi Malaysia lewat investasi asing dan perdagangan bebas:

During the 1997 Asian Financial Crisis Anwar, as finance minister, supported the International Monetary Fund (IMF) plan for recovery. He also instituted an austerity package that cut government spending by 18%, cut ministerial salaries and deferred major projects. “Mega projects”, despite being a cornerstone of Mahathir’s development strategy, were greatly curtailed.
Anwar advocated a free-market approach to the crisis, including foreign investment and trade liberalization. Mahathir blamed currency speculators like George Soros and supported currency controls and tighter regulation of foreign investment

http://en.wikipedia.org/wiki/Anwar_Ibrahim

Harga Minyak Mahal

Sebetulnya harga minyak yang berkisar US$ 90/brl tidak terlalu tinggi mengingat dulu sempat mencapa US$ 120/brl. Bahkan kurang sebulan lalu Jero Wacik tanggal 29 Mei diberitakan menyatakan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan jika harga minyak dunia (ICP) kurang dari US$ 108/brl. Nah sekarang kan cuma US$ 90/brl. Kenapa harus naik?

Harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar akan dinaikkan jika harga Indonesian Crude Price (ICP/harga minyak dunia) naik 108 dollar AS bulan ini. Hal itu telah disepakati oleh DPR dan pemerintah melalui kementerian ESDM yang selanjutnya masuk kedalam Rancangan APBN Perubahan 2013.
Jero menjelaskan ICP pernah melewati diangka 114 dollar AS perbarrel sampai 120 dollar per barrel pada tahun lalu saat ingin menaikkan harga BBM. Tetapi akhir-akhir ini ICP menurun dengan kisaran 90 dollar AS sampai 100 dollar AS.

http://id.berita.yahoo.com/harga-bbm-naik-jika-harga-minyak-dunia-108-060103527.html

Kalau harga minyak mahal, kenapa tidak beli minyak dari Iran? Iran menawarkan harga minyak 30% lebih murah daripada negara lain. Apalagi minyak Iran bisa dikilang di Indonesia:

http://www.antaranews.com/berita/367034/iran-tawarkan-minyak-mentah-murah

Iran adalah negara eksportir minyak ke2 terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Negara2 sekutu AS saja seperti Jepang dan Taiwan membeli minyak Iran. Kenapa Indonesia takut?

Penyelundupan Minyak

Masalah penyelundupan minyak sebetulnya mudah. Cuma tanker2 raksasa saja yang berpotensi untuk itu. Sebab kalau kapal2 kecil malah rugi ongkos bensinnya. Ekspor minyak harus dihentikan. Dengan konsumsi minyak 1,4 juta bph dan produksi minyak cuma 0,8 juta bph, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengekspor minyak. Kalau pun itu bagi hasil Chevron misalnya, ya Chevron menjual ke Indonesia. Kalau tidak ada kilangnya, buat kilangnya.

Jadi Kapal Tanker yang terisi penuh hanya boleh masuk ke Indonesia. Tidak boleh keluar. Aparat2 yang jadi anggota Mafia Minyak juga harus dibabat.

Itu solusinya.

Jadi jangan sampai masalah sebenarnya tidak diteliti. Solusi yang tepat tidak dijalankan. Yang ada rakyat dibuat menderita terus dengan kenaikan harga BBM dan kenaikan harga2 barang lainnya.

Referensi:

1. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=12<http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=12>

2. http://infoindonesia.wordpress.com/2012/04/11/mismanagementsalah-urus-minyak-di-indonesia/

3. http://finance.detik.com/read/2012/04/10/123316/1888718/1034/produksi-minyak-minim-tapi-kok-ri-ekspor-minyak

4. http://id.berita.yahoo.com/harga-bbm-naik-jika-harga-minyak-dunia-108-060103527.html

.
===
Belajar Islam sesuai Al Qur’an dan Hadits di http://media-islam.or.id

Buat website mulai 1 Dinar (Rp 2,4 juta) http://media-islam.or.id/2010/07/22/pembuatan-website-seharga-2-dinar

Bagi yg ingin turut membantu http://www.media-islam.or.id<;http://www.media-islam.or.id> DSB, bisa transfer mulai rp 5 ribu ke : Rekening BCA No 0061947069 a/n Agus Nizami dan konfirmasi. Mudah2an bisa jadi sedekah kita sbg ilmu yg bermanfaat.
Milis Syiar Islam: syiar-islam-subscribe@yahoogroups.com<mailto:syiar-islam-subscribe%40yahoogroups.com>

***** This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. PT Pertamina (Persero) is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. *****




Blog Stats

  • 2,000,487 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers