Posts Tagged ‘Oil & Gas

10
Sep
14

Energi : Mafia MiGas dan Bandit Tambang

Mafia tak hanya di migas, ada juga bandit di sektor tambang

MERDEKA.COM. Keberadaan dan eksistensi pergerakan mafia migas di Indonesia makin santer terdengar. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia ikut angkat bicara soal keberadaan mafia migas. Dari penuturannya, mafia migas bergerak memanfaatkan celah pengelolaan migas yang salah urus.

Misalnya di sektor minyak, mafia bergerak memanfaatkan disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi yang tinggi. Masyarakat tidak menduga bahwa kondisi yang dialami saat ini adalah buah dari permainan mafia migas.

“Diakibatkan disparitas harga jadi penyelundupan. Ini dikendalikan oleh organisasi kejahatan terorganisasi, mafia. Disparitas harga migas memicu penyelundupan,” ucap Hendra ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/9).

Tidak hanya sektor minyak, Hendra juga menyebut mafia bergerak di sektor pertambangan semisal batu bara. Indikatornya, perbedaan data ekspor batu bara Indonesia antara data statistik dengan data riil.

“Ada juga batu bara mineral. Buktinya ada perbedaan data ekspor kita dengan data statistik. Ini ditengarai tanpa izin atau ilegal. Pergerakan mafia migas,” tegasnya.

Pergerakan mafia juga membuat harga batu bara dunia anjlok. Sebab, kata dia, dunia mengalami kelebihan suplai batu bara karena derasnya ekspor secara ilegal dari Indonesia. “Harga masih murah dan ditengarai karena ini. Ilegal masih cukup tinggi,” tambahnya.

Namun, dia tidak menyebut pihak-pihak yang ditengarai sebagai mafia migas dan pertambangan di Indonesia.

Baca Berita Selanjutnya:
Origi pecahkan rekor Piala Dunia
Menang 2-0, Belanda raih hasil sempurna
Tragisnya bayi dibuang di kebun,masih hidup meski dirubung semut
Ini hasil pemeriksaan sementara 2 anak perwira TNI yang tewas
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

04
Sep
14

MiGas : 6 Bukti Bisnis Sektor Energi Sarang Korupsi

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

Reporter : Wisnoe Moerti | Kamis, 4 September 2014 06:03
 6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

kilang minyak pertamina di cilacap. ©2014 merdeka.com/angga yudha pratomo

Merdeka.com – Penetapan status Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memperkuat anggapan kotornya bisnis di sektor mineral dan gas (migas).

Terlebih, sebelum Jero Wacik sudah ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan suap di bisnis sektor migas. Sebut saja mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, hingga anggota DPR Komisi VII yang membidangi sektor migas, Sutan Bhatoegana.

Sudah sejak lama KPK mengendus bau anyir bisnis migas yang sarat penyimpangan. Sejak tahun lalu, lembaga antirasuah itu dikabarkan mulai mengusut dugaan korupsi di sektor industri migas yang terkenal ‘basah’ itu. Tidak hanya KPK, Kejaksaan Agung juga sudah mengendus bahkan mulai mengusut dugaan korupsi di sektor migas.

Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik korupsi dalam proyek pemulihan kondisi tanah dengan bantuan mikroorganisme (bioremediasi) akibat eksplorasi minyak fiktif dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia dan dua perusahaan kontraktor, PT Sumi Gita Jaya dan PT Green Planet Indonesia, di Duri, Provinsi Riau. Chevron merupakan perusahaan minyak dan gas bumi asal Amerika Serikat.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas pernah menyebut, pada era BP Migas, BPK telah menemukan 28 dugaan penyimpangan dalam pengelolaan migas.

“Ada sebayak 28 dengan nilai kerugian Rp 207,112.380.00 atau USD 137.143.740,” ungkap Firdaus.

Kebanyakan, lanjut Firdaus, dari temuan-temuan dugaan penyimpangan tersebut dilakukan dengan modus penggelembungan nilai.

“Yang terbesar itu terjadinya penggelembungan cost recovery atau memarkup,” terangnya.

Merdeka.com mencatat beberapa kasus yang menjadi bukti bisnis sektor energi sarang korupsi. Berikut paparannya.

 

KPK umumkan Jero Wacik sebagai tersangka. ?2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

1.
Jero Wacik lakukan pemerasan

Merdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka pada hari ini. Jero berubah status dari sebelumnya saksi menjadi tersangka terkait indikasi penyimpangan dana di Kementerian ESDM.

Jero ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan di Kementerian ESDM. Pasal yang disangkakan Jero yakni Pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 21/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 421 KUHPidana.

“Pada hari ini kita sampaikan bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan pada 2 September 2014. Peningkatan status yang menjadi penyidikan atas nama JW,” kata Wakil Ketua KPK Zuklarnaen.

Sutan Bhatoegana. ?2012 Merdeka.com

2.
Titip perusahaan saat lelang migas

Merdeka.com – Dugaan keterlibatan politikus Partai Demokrat yang juga anggota Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, dalam permainan tender di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi makin terang. Hal ini terungkap dalam sidang kasus suap SKK Migas.

Saat bersaksi dalam sidang terdakwa Rudi Rubiandini dan Deviardi, Tenaga Ahli Bidang Operasi SKK Migas, Gerhard Marten Rumeser, mengakui ada permintaan dari Sutan supaya perusahaannya, PT Timas, dimenangkan dalam lelang di SKK Migas.

Gerhard mengakui hal itu setelah dicecar oleh Hakim Anggota Purwono Edi Santoso yang membacakan Berita Acara Pemeriksaannya. Awalnya, Gerhard mencoba mengelak saat dicecar soal keterlibatan Sutan.

Menurut Gerhard, saat itu memang SKK Migas sedang membuka lelang pengadaan konstruksi anjungan pengeboran. Yang bersaing ketat saat itu ada dua perusahaan, PT Timas yang dijagokan oleh Sutan dan Sai Peng yang dikawal oleh Direktur PT Rajawali Swiber, Denny Karmaina. Denny juga disebut-sebut sebagai sahabat dekat Edhie Baskoro Yudhoyono atau kerap disapa Ibas.

Gerhard mengatakan, PT Timas saat itu menawarkan harga lebih rendah dari pada Sai Peng. Dalam pelaksanaan lelang, Rudi lantas meminta Gerhard memenangkan PT Timas, dengan menunjukkan pesan singkat yang diteruskan dari Sutan.

“Saya dikirim sms oleh Pak Rudi. Isinya Pak SB (Sutan Bhatoegana) minta supaya PT Timas dimenangkan. Itu sms yang di forward (diteruskan) dari Pak Sutan. Itu permintaan SB ke Pak Rudi, Pak Rudi ke saya,” ujar Gerhard.

Akhirnya, Gerhard mengakui PT Timas mendapat proyek itu. Tetapi, dia mengaku juga menerima protes dari Denny. Denny, lanjut dia, juga menitipkan dokumen yang isinya soal ketidaklayakan PT Timas dalam mengerjakan proyek itu.

“Yang saya tahu Pak Sutan memang komisaris PT Timas,” lanjut Gerhard.

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

 

3.
Petral disebut sarang koruptor

Merdeka.com – Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah mengusulkan untuk membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) karena sering disebut sebagai sarang koruptor dan tidak dapat dikontrol karena berkantor pusat di Singapura. Petral akan memperburuk citra Pertamina yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dahlan akan mencari lembaga audit terbaik untuk mendapatkan penilaian objektif tentang Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Hasil audit ini akan menentukan apakah sistem yang dibangun oleh Petral telah baik, atau diperlukan sistem baru lagi karena Dahlan tidak akan mengembalikan sistem perdagangan Pertamina seperti dahulu yang ditangani oleh dua direktorat Pertamina.

Dahlan Iskan menyatakan jika PT Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) dibubarkan maka PT Pertamina harus menemukan cara untuk melaksanakan kegiatan perdagangan seperti jual-beli minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dahlan mengatakan Petral dapat dibubarkan asal ditemukan formula yang lebih baik dari sekarang. Dan yang paling penting, fungsi Petral sebagai sole trading arm tidak dikembalikan seperti sistem lama yang diatur dua direktorat Pertamina.

Figure terkait

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

Rudi Rubiandini ditahan KPK. ?2013 Merdeka.com/dwi narwoko

4.
Suap ke SKK Migas, ESDM, dan DPR

Merdeka.com – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini diciduk penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap. Cukup mengagetkan memang karena sosok Rudi dikenal sebagai seorang profesional di bidang migas. Di balik penangkapan ini, ada dua ‘rekor’ yang mungkin diciptakan Rudi jika dia terbukti bersalah.

Selasa (13/8) malam, sekitar pukul 22.00 WIB, penyidik KPK mendatangi kediaman yang ditinggali Rudi selama enam bulan terakhir di Jalan Brawijaya VIII Nomor 30, Jakarta Selatan.

Selain Rudi, KPK menangkap dua orang lainnya, salah satunya bernama Simon, orang yang diduga memberi suap kepada mantan Wamen ESDM itu. Diduga Rudi telah menerima suap dengan total USD 700.000 (sekitar Rp 7 miliar) yang diberikan dalam dua tahap. USD 300.000 saat bulan Ramadan, dan USD 400.000 saat penangkapan semalam. Penyidik KPK juga membawa sejumlah dokumen dan sebuah motor BMW klasik sebagai barang bukti. Oleh Jaksa KPK, Rudi dituntut penjara 10 tahun dengan pidana denda Rp 250 juta.

Suap juga terjadi di Kementerian ESDM. Setelah menjerat Rudi Rubiandini , bekas Kepala SKK Migas, KPK juga menjadikan Waryono Karno , eks Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai tersangka.

“Setelah melakukan beberapa kali ekspos, maka penyidikan menemukan dua alat bukti yang cukup terkait tindak pidana korupsi di Kementerian ESDM,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Waryono dijerat dengan Pasal 12 B dan atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Nomor 20 tahun 2001.

Tak lama setelah itu, Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, resmi ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sutan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap SKK Migas.

“Dari penyelidikan yang dilakukan dan ditemukan dua bukti sudah cukup. Dan kemudian disimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Bapak SB dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Komisi VII,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi.

Sutan menjadi tersangka karena diduga menerima hadiah dalam kapasitasnya sebagai ketua Komisi VII.

Saksi Didi Dwi Sutrisno Hadi mengaku sempat menyimpan uang USD 50 ribu kiriman dari mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, yang ditujukan buat Komisi VII DPR. Menurut dia, duit itu disimpan atas perintah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Menurut Didi, duit itu dimaksudkan sebagai penyerahan upeti tahap dua kepada Komisi VII DPR, yakni pada 12 Juli 2013. Pemberian kedua itu terkait dengan kebutuhan rapat.

Tidak lama kemudian, ada utusan Rudi dari SKK yang datang ke kantor Sekjen ESDM bernama Hermawan. Menurut Didi, Hermawan mengantar uang USD 50 ribu buat Sekjen ESDM.

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

 

5.
Ubah pemenang lelang

Merdeka.com – Dalam persidangan akhirnya terungkap jika mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini, pernah meminta imbalan uang untuk memuluskan pengubahan pemenang lelang pengadaan IBT (konstruksi anjungan pengeboran).?

Yang menyerahkan uang permintaan Rudi adalah Direktur PT Rajawali Swiber Cakrawala, Deni Karmaina.

Hal itu terungkap dalam rekaman pembicaraan hasil sadapan antara Rudi dan Tenaga Ahli Bidang Operasi SKK Migas, Gerhard Marten Rumeser. Rekaman hasil sadapan itu diperdengarkan dalam persidangan Rudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (4/2).

“Ini ada yang kurang, nanti lelangnya dibungkus ulang saja. Dua ikat saja,” kata Rudi dalam rekaman itu.

 

Pertamina. ?2014 merdeka.com/arie basuki

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

6.
Korupsi Pertamina era Ibnu Sutowo

Merdeka.com – Ibnu Sutowo pernah membuat heboh negeri ini. Dia menyeret Pertamina nyaris bangkrut dan berhutang sekitar USD 10,5 miliar tahun 1975. Sejumlah pihak mencurigainya terlibat korupsi.

Harian Indonesia Raya tanggal 30 Januari 1970 memberitakan simpanan Ibnu Sutowo pada saat itu mencapai Rp 90,48 milyar (kurs rupiah saat itu Rp 400/dolar) dan melaporkan kerugian negara akibat kerjasama Ibnu Sutowo dengan pihak Jepang mencapai USD 1.554.590,28.

Dalam tajuk-tajuknya, pemimpin redaksi Harian Indonesia Raya, Mochtar Lubis, keras mengkritik Ibnu Sutowo dan penyimpangan-penyimpangan di Pertamina. Mochtar Lubis mempertanyakan asal kekayaan Ibnu Sutowo yang tak jelas asal usulnya. Juga ‘kedermawanan’ Ibnu Sutowo yang bisa membagikan uang hingga USD 500.000 setiap tahunnya. Kontrak-kontrak Pertamina yang janggal, hingga laporan keuangan Pertamina yang sangat tertutup.

“Lebih menarik lagi ialah cerita Ibnu Sutowo bahwa dia punya perusahaan ekspor tembakau yang katanya besar, perkebunan karet dan apotek-apotek. Diakuinya pula ada enam atau tujuh perusahaan, yang semuanya, katanya, diurusnya dalam waktu senggangnya,” tulis Mochtar Lubis 19 Oktober 1970.

Ibnu Sutowo yang diserang media dan sejumlah tokoh intelektual, tak menanggapi. Dia bersikeras tak korupsi. “Jangan layani mereka. Kita buat headline dengan bukti kerja keras dan sukses dalam membangun,” katanya.

Ibnu Sutowo sendiri mungkin tak pernah bermimpi bisa memimpin perusahaan sebesar Pertamina yang tahun 1970an, ibarat negara di dalam negara. Pertamina di era itu adalah sebuah perusahaan raksasa dengan barisan kilang minyak dan armada tanker. Saat itu keuntungan Pertamina melimpah saat harga minyak melambung tahun 1970. Pertamina mulai berinvestasi jor-joran, bahkan di luar bidang perminyakan. Mulai dari pengolahan baja Krakatau Steel, perhotelan, real estate, angkutan udara, dan banyak lagi.

Tapi turunnya harga minyak tahun 1975 dan utang jangka panjang Pertamina yang tidak cair menjadi pukulan telak menghantam Pertamina hingga nyaris rubuh. Ditambah dugaan korupsi para pejabatnya, Pertamina limbung.

Baca juga:
Ini modus pemerasan oleh Jero Wacik hingga jadi tersangka
Aksi-aksi Jero Wacik sebelum jadi tersangka KPK
Siapa pengganti Jero Wacik di DPR jika ditarik Demokrat?
Syarief Hasan: Lagi-lagi Demokrat kena
Ketua Kadin: Jero Wacik tersangka, pejabat kita gitu semua

Pemberian Bintang Mahaputera untuk Jero Wacik akan dievaluasi?

Reporter : Putri Artika R | Kamis, 4 September 2014 15:26
Pemberian Bintang Mahaputera untuk Jero Wacik akan dievaluasi?

Jero Wacik diperiksa KPK. ©2013 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com – Menteri ESDM Jero Wacik menjadi salah satu tokoh yang mendapat Bintang Mahaputera Adipradana pada perayaan HUT ke-68 Kemerdekaan RI. Kini setelah Jero ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh KPK, bagaimana nasib tanda kehormataan yang diberikan Presiden SBY setahun lalu tersebut?

Ditanya soal wacana evaluasi pemberian Bintang Mahaputera Adipradana kepada Jero, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyerahkan hal tersebut kepada Ketua Dewan Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan, Djoko Suyanto.

“Saya kira itu kewenangan dari djoko suyanto karea, karena pemberian gelar penghormatan melalui proses di Dewan Kehormatan dan Tanda Jasa,” kata Julian di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (4/9).

Seperti diketahui, Bintang Mahaputra Adipradana merupakan Tanda Kehormatan tertinggi setelah Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia. Bintang untuk warga sipil ini adalah Bintang Mahaputera Tingkat II.

KPK kemarin akhirnya resmi mengumumkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka. Jero ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan di Kementerian ESDM.

Pasal yang disangkakan Jero yakni Pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 21/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 421 KUHPidana.

“Berdasarkan kesepakatan pimpinan KPK, bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 2 September 2014, peningkatan status menjadi ke penyidikan atas nama tersangka JW (Jero Wacik) dari kementerian ESDM,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/9).

01
Sep
14

MiGas : BBM dan Politik Ekonomi Kerakyatan

http://sinarharapan.co/news/read/140828031/bbm-dan-politik-ekonomi-kerakyatan

Antara / dok

BBM menghidupi hajat hidup orang banyak.

Geger kelangkaan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi membuat gejolak masyarakat. Fakta antrean panjang di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat terjadi akhir pekan lalu.

Ini jelas merisaukan masyarakat, apalagi usai drama pemilu presiden yang dipenuhi sensasi politik. Kini, rakyat kembali berjibaku melawan sistem yang sudah berlangsung lama tanpa memihak kepentingan rakyat kecil.

Di tengah kondisi demikian, rakyat risau dengan nalar politik yang selama ini menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Doktrin Trisakti yang digelorakan Jokowi harus segera direalisasikan.

Ini karena kemandirian ekonomi di ambang keretakan, kedaulatan politik diringkus kepentingan pragmatis, dan kebudayaan yang berkepribadian hanya tinggal slogan. Ke mana rakyat harus mengadu? Sementara elite politik sibuk dengan agenda koalisi dan bagi-bagi kue kekuasaan.

Politik Ekonomi Kerakyatan
Hadirnya pemimpin baru bagi Indonesia adalah saat yang tepat untuk menegakkan kembali etos politik kerakyatan yang sudah melekat dan mengakar kuat dalam budaya Nusantara.

Ketika fakta politik ekonomi melahirkan berbagai persoalan, khususnya terkait kesenjangan sosial ekonomi, negara ini sejatinya telah keluar dari prinsip dan falsafah kenegaraan kita. Ketika bangsa ini mengagung-agungkan modernitas dengan segala globalismenya, bangsa ini sedang kehilangan nilai luhur yang sudah terbukti ampuh dan kuat dan menjaga kedaulatan NKRI.

Nilai luhur itu salah satunya adalah jangan sampai kesenjangan sosial ekonomi berkembang di masyarakat. Prof Mubyarto menggulirkan ide yang namanya Ekonomi Pancasila, atau dikenal dengan manifesto ekonomi kerakyatan. Arus Reformasi bukannya mengakhiri rezim pembangunanisme, tetapi menjebak bangsa ini menuju tatanan kapitalistik-liberal. Keuntungan hanya dinikmati segelintir orang.

Bagi Mubyarto, Indonesia tidak antisistem global. Masuknya sistem global yang kapitalistik itu hendaknya tidak menghancurkan sistem nasional yang merujuk nilai-nilai Pancasila.

Di sinilah pentingnya ketahanan diri, Indonesia tidak harus takluk kepada kepentingan-kepentingan kaptalistik. Ketahanan diri itu bisa ditempuh lewat pengembangan Ekonomi Pancasila, yang berpihak kepada rakyat kecil. Ada lima ciri pokok konsep Ekonomi Pancasila, yakni dikembangkannya koperasi, adanya komitmen pemerataan, lahirnya kebijakan ekonomi nasionalis, perencanaan terpusat, dan pelaksanaannya secara desentralisasi.

Tampak sekali sistem Ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mencolok dengan sistem ekonomi liberal, yang belakangan justru menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Hanvitra Dananjaya (2012) melihat rezim SBY-Boediono lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan. Pemerintahaan ini sesungguhnya masih menggunakan paradigma ekonomi ala Orde Baru. Indonesia masih dilanda kemiskinan cukup akut.

Di beberapa daerah, konflik sosial yang didasari faktor-faktor ekonomi terus terjadi, seperti konflik pertambangan atau konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dan rakyat setempat. Konflik-konflik ini menandakan ada yang tidak beres dengan kebijakan ekonomi politik rezim SBY-Boediono. Pemerintah mengimpor beras dari luar negeri sementara di beberapa daerah justru terjadi surplus produksi padi. Ada apa ini?

Jokowi harus berani hadir menjadikan wajah baru Indonesia. Politik ekonomi kerakyatan yang selalu ia katakana dalam diktum Trisaksi Bung Karno harus berani direalisasikan. Jokowi harus melihat dengan cermat gagasan Mubyarto, sebagai begawan ekonomi Pancasila yang menggali dari rumusan Bung Karno dan Bung Hatta. Manusia Indonesia selama ini tidak dididik menjadi manusia seutuhnya, tetapi sebagai homo economicus atau manusia ekonomi.

Sistem pendidikan ini melahirkan generasi yang hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya bukan kepada kemaslahatan bersama. Prof Mubyarto mengusulkan mengganti istilah “ekonomi” menjadi “sosionomi”. Jika, pada istilah ekonomi masih mengandung unsur keserakahan dan egoisme, pada istilah sosionomi manusia dididik untuk peduli kepada sesama.

Gagasan Prof Mubyarto mungkin terasa agak berlebihan pada era liberasi perdagangan ini. Namun, Jokowi harus berani bergerak. Prof Mubyarto mengajarkan kepada bangsa ini untuk selalu waspada terhadap gagasan dari pihak asing yang tidak mempunyai korelasi langsung dengan kehidupan rakyat Indonesia.

Arus Keseimbangan
Gejolak harga BBM terkait erat dengan realisasi politik ekonomi kerakyatan, yang harus didasari arus keseimbangan masyarakat, baik di desa maupun kota. Dikarenakan merasa di desa tidak mendapatkan pendapatan yang layak dan hidup dalam dunia sempit, iring-iringan mobil saat mudik lalu menjadi pemantik bahwa hidup yang mewah, kaya, dan modern bisa didapatkan di kota. Mobil dan perkakas teknologi modern menjadi juru bicara sangat fasih yang mengabarkan sukses dan simbol kesuksesan kepada masyarakat desa.

Keseimbangan ekonomi desa dan kota, bagi King dan Colledge (1978), bisa dilihat dalam empat proses utama keruangan (four major spatial processes). Pertama, adanya pemusatan kekuasaan pemerintah kota sebagai pengambil keputusan, serta sebagai badan pengawas dalam penyelenggaraan hubungan kota dengan daerah sekitarnya. Kedua, adanya arus modal dan investasi untuk mengatur kemakmuran kota dan wilayah di sekitarnya. Selain itu, pemilihan lokasi untuk kegiatan ekonomi berpengaruh terhadap arus bolak-balik kota-desa.

Ketiga, difusi inovasi dan perubahan yang berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik di kota akan dapat meluas di kota-kota yang lebih kecil bahkan ke daerah pedesaan. Difusi ini dapat mengubah suasana desa menjadi suasana kota. Keempat, migrasi dan permukiman baru dapat terjadi bila pengaruh kota terus-menerus masuk ke daerah pedesaan. Perubahan pola ekonomi dan perubahan pandangan penduduk desa mendorong mereka memperbaiki keadaan sosial ekonomi.

Politik ekonomi kerakyatan harus hadir dalam membangun keseimbangan, sehingga masyarakat bisa selalu tegak dengan berbagai gejolak ekonomi yang terjadi, termasuk terkait harga BBM.

*Penulis adalah analis Program Pascasarjana UIN Yogyakarta.

Sumber : Sinar Harapan

30
Aug
14

MiGas : Transparansi Komponen Harga Jual BBM

Logo PKP 17845 jpeg

Alumni ITB Minta Transparansi Komponen Harga Jual BBM

Saatnya kini Ir Jero Wacik SE yang Menteri ESDM dan Ir Susilo Siswoutomo yang Wakil Menteri ESDM, keduanya sesama Alumni ITB segera secara ber-sama2 terbuka paparkan rincian komponen harga jual BBM kepada khalayak publik pemangku kepentingan BBM sehingga transparansi ini mengundang pemahaman publik terbaik atas situasi dan kondisi terburuk pasokan BBM yang kini berkembang.

Hal ini penting mengingat telaah rekan Nur Lapong SH, deklarator PARRINDO, bahwa kenaikan BBM dilema bagi si Miskin dan si Kaya.

Gila! APBN Indonesia 400 triliun atau seperlimanya ternyata dihabiskan untuk mengisi tangki2 mobil pribadi. Dan habis Begitu saja, DIBAKAR. IJka anggaran tersebut di share maka kira2 menghidupkan 4000 pengusaha; 4 juta keluarga; atau 16 juta orang Indonesia/thn.

Gila! Disisi lain ada 97 juta rakyat Indonesia hidup dengan uang dikantong hanya dengan Rp 15.000 /hari.

Jika BBM dinaikkan si Kaya pada sebahagian tidak terasa dan pada yang lainnya harus mengerutu karena harus irit. Tapi bagi si Miskin dampak kenaikan BBM, yang terpikir jangankan biaya sekolah atau biaya kesehatan yang sudah lama hilang dalam ingatan mereka, untuk makan se-hari2pun bisa jadi sekedar makan apa nggak bagi mereka ?

Anehnya hasil Survei LSI kemaren ada sekitar 73% tidak setuju BBM dinaikkan, artinya baik si kaya dan si miskin kompak tidak setuju BBM dinaikkan. Karena yang satu tidak setuju kenyamanannya berkurang dan yg satu mereka pikir apa masih makan apa nggak ya ?

Hasil survei LSI itu juga membuktikan bahwa benar bahwa BBM itu “hajat hidup orang banyak” sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 sebagai jaminan bagi politik TRISAKTI dapat dikiprahkan yang terbaik demi capaian Kesejahteraan Sosial per Bab XIV UUD 1945.

Jakarta, 30 Agustus 2014

Alumni ITB,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

Sah! RUU Panas Bumi Diketok

  • Print
  • Email
Created on Friday, 29 August 2014 19:25

Jakarta, GATRAnews – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Panas Bumi menjadi Undang-Undang pengganti Undang-Undang No. 27/2003 tentang Panas Bumi. Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Jakarta, Selasa, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

 “Panas bumi akan berkembang lebih besar dan cepat lagi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang memimpin sidang itu. Panas bumi ini akan menjamin kemandirian energi. Kita makin optimis karena ini adalah energi terbarukan yang bisa menggantikan BBM, sehingga energi makin mandiri,” katanya.

 Ia menambahkan, keberadaan undang-undang itu akan mempercepat pelaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap dua yang sebagian di antaranya menggunakan energi panas bumi. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, rancangan undang-undang yang baru memuat setidaknya empat hal yang berbeda dari Undang-Undang 27/2003 tentang Panas Bumi.

 Dalam rancangan undang-undang itu, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi tidak masuk dalam ketegori kegiatan pertambangan. Selama ini, pengategorian sebagai bagian dari pertambangan menjadi kendala pengembangan panas bumi.

 Sebagian besar potensi energi masa depan tersebut berada di hutan yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan pertambangan. Indonesia diperkirakan memiliki potensi panas bumi 29.000 MW namun baru termanfaatkan sekitar 1.300 MW. “Dengan tidak lagi masuk kategori pertambangan, panas bumi bisa dioptimalisasi di wilayah konservasi,” kata Rida.

Perbedaan lainnya, menurut regulasi yang baru pelelangan pengelolaan wilayah kerja panas bumi dikembalikan ke pusat, tidak lagi dilakukan oleh daerah seperti sebelumnya. Pertimbangannya selama ini daerah terkendala mengeluarkan perizinan dan sering kali mesti berkoordinasi dengan pusat terlebih dahulu.

Selain itu, menurut rancangan regulasi yang baru pengembang panas bumi memberikan bonus produksi secara langsung kepada pemerintah daerah dan pemanfaatan langsung panas bumi untuk nonlistrik diserahkan ke pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan asli daerah (PAD).

Rancangan undang-undang yang baru juga memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat. Menurut Rida, RUU Panas Bumi mengamanatkan pembuatan tiga Peraturan Pemerintah (PP) yakni pemanfaatan langsung, pemanfaatan tidak langsung, dan bonus produksi. Pembuatan ketiga PP itu diharapkan selesai dalam dua tahun setelah UU diundangkan. “Paling tidak PP tentang bonus produksi selesai akhir tahun ini,” katanya.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji juga mengatakan, persetujuan RUU akan membuat panas bumi makin berkembang. “Karena kegiatan eksplorasi yang semula terlarang, menjadi boleh,” ujarnya. Ketua Panitia Khusus RUU Panas Bumi DPR Nazarudin Kiemas mengatakan DPR telah melakukan kunjungan kerja ke dalam maupun luar negeri untuk mendapat masukan terkait rancangan undang-undang tersebut.

 “Dengan persetujuan RUU ini akan memberikan kepastian hukum dan peningkatan investasi panas bumi menuju ketahanan energi,” katanya. RUU tentang Panas Bumi merupakan inisiatif pemerintah yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR pada 13 Agustus 2013.


Penulis: JNR

Editor: Nur Hidayat

29
Aug
14

MiGas : Poros Koalisi Proklamasi 17845 dan Poros Maritim

Logo PKP 17845 jpeg

Poros Koalisi Proklamasi 17845

Kamis, 28 Agustus 2014 – 10:32 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Poros Koalisi Proklamasi 17845

Menyambut gebyar tradisi politik baru yaitu dialog Presidensiil di Bali 27 Agustus 2014 antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo di tahap transisi pemerintahan rezim 2009 – 2014 ke rezim 2014 – 2019 terkait RAPBN 2015 dengan isu utama politik bahan bakar minyak (BBM) nasional, sungguh mencerahkan.

Disadari bahwa temu dialog itu dibangun bertumpu pada semangat pengkokohan budaya kemerdekaan berpikir, bersikap, bertindak dalam koridor Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia 18 Agustus 1945.

Oleh karena itulah sungguh bijak bilamana dalam konteks politik BBM nasional tersebut dipertimbangkan selalu pemberlakuan makna dan hakekat “hajat hidup orang banyak” bagi komoditas BBM itu dengan segala konsekuensi dan implikasinya, mengingat Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 berpayung pada Bab XIV Kesejahteraan Sosial, artinya Politik BBM Nasional mutlak ditujukan bagi harmoni Kesejahteraan Sosial nasional, bukan utamakan hitung-hitungan kalkulasi Perekonomian Nasional per judul Bab XIV UUD 2002 sehingga ironis muncul politik “subsidi” bagi komoditas “hajat hidup orang banyak”.

Politik pembatasan konsumsi BBM yang tepat adalah pengurangan mobilitas atau lintasan harian rata-rata (LHR) kendaraan-kendaraan pribadi dengan politik-politik struktural fungsional imbangan seperti alih fungsi gedung-gedung perkantoran swasta dan pemerintah menjadi rumah kantor (RuKan) sehingga kurangi mobilitas komuter di hari-hari kerja Senin – Jumat, penyediaan Parking Area disamping Rest Area di jalan-jalan tol ke kota-kota Metropolitan berlanjut dengan rute Bis Kota, penyediaan Parking Area di stasiun-stasiun kereta api dan terminal bis antar kota di kota-kota penyokong kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya, penyediaan warnet-warnet plat merah di wilayah-wilayah perbatasan kota metropolitan, penyediaan jaringan wifi guna perbanyak intensitas kerja bergerak, penyebaran terpola pusat-pusat pasar modern, dan lain sebagainya, selain perbanyak angkutan bis-bis kota mini, besar, gandeng, tingkat dan trotoar pejalan kaki.

Diyakini dengan berkesadaran Poros Koalisi Proklamasi 17845 ini dapat dikembangkan dua arah, top down dan bottom up sehingga tidak terjadi segregasi antara Koalisi Elit Politik dan Koalisi Rakyat yang dalam prakteknya dapat diametral berpotensi saling berseberangan kepentingan praktis.

Salam Poros Koalisi Proklamasi 17845 demi realisasi politik “hajat hidup orang banyak” !

Jakarta, 28 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA

KSPI Duga Kenaikan Harga BBM Kepentingan Asing

Jakarta (Antara) – Ketua Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur Nandar menduga rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ada kepentingan dari pihak asing.

“Kami menduga kebijakan menaikkan harga BBM ini ada kepentingan broker SPBU asing agar bisa bersaing dengan harga BBM yang dijual Pertamina saat ini,” kata Nandar melalui siaran pers diterima di Jakarta, Jumat.

Nandar berpendapat bahwa efek domino dari kenaikan harga BBM akan lebih menyengsarakan kaum buruh, petani dan nelayan. Karena itu, KSPI menyampaikan sikap tegas menuntut kepada pemerintah menolak rencana kenaikan harga BBM.

Apalagi, kata Nandar, upah buruh masih jauh tertinggal di saat perekonomian Indonesia berhasil menembus masuk 10 besar dunia.

Nandar membandingkan upah buruh di Thailand yang saat ini mencapai Rp3,27 juta, Tiongkok Rp3,4 juta dan Filipina Rp3,74 juta. Apalagi upah buruh di Korea Selatan yang mencapai Rp14,1 juta, Jepang Rp24,8 juta dan Australia Rp42,8 juta.

“Seharusnya pemerintah serius untuk meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,” ucapnya.

Karena itu, KSPI menyatakan akan mengorganisasikan mogok nasional di seluruh kawasan industri pada Oktober-November, bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi, sehingga pasokan ke stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah kota berkurang.

Akibatnya, terjadi antrean panjang untuk membeli BBM di sejumlah kota setelah SPBU menerima pasokan dari Pertamina. Di beberapa SPBU, pasokan tersebut langsung habis hanya dalam hitungan jam.(rr)

Berita Lainnya

 

Megawati Tanggapi Wacana Kenaikan Harga BBM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut menanggapi wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu mengingat selama ini PDI Perjuangan selalu bersikap menolak kenaikkan BBM saat berada di luar kabinet selama 10 tahun.

“Ingat PDIP bukan oposisi, kalian mesti tahu konstitusi, tidak ada oposisi, kami berada diluar kabinet. karena di tingkat provinsi dan kabupaten pemilihan langsung dan kami ada. Kami bersikap tidak pernah oposisi,” kata Megawati mengawali pembicaraan di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ia mengatakan bila masih subsidi masih bisa ditahan maka BBM tidak dinaikkan harganya. “Jangan kami dibilang tidak konsisten, bukan begitu,” ujarnya.

Megawati mencontohkan saat ini terjadi antrean BBM. Apalagi BBM bersubsidi kini dibatasi.

“Rakyat jadi kacau. Sebagai pemerintah yang akan datang, Pak Jokowi sudah bertemu Pak SBY,” kata Megawati.

Presiden RI ke-5 itu mempertanyakan kebijakan SBY yang sudah menjalakan roda pemerintahan selama 10 tahun.

“Realitasnya bagaimana, kenyataan. Ini bukan hal sembarangan, kita berhitung terus, kalau bisa ditahan dan didiskusikan,” imbuhnya.

Ia menuturkan fakta bahwa telah terjadi defisit APBN. “Ini yang harus diketahui, bagaimana mencari pemasukannya, bagaimana?” kata Megawati menutup pembicaraan.

Sementara Presiden Terpilih Joko Widodo belum dapat memutuskan wacana kenaikkan BBM. “Semua harus dievaluasi secara ekonomi dan politik,” kata Jokowi.

Baca Juga:

Stok BBM di Surabaya Aman Untuk 4 Hari Kedepan

Isu Kelangkaan BBM, Rahmad Pribadi: Jangan Hancurkan Nama SBY

Tim Jokowi-JK Siapkan ‘Bantalan Sosial’ Jika Harga BBM Dinaikkan

 

Reformasi Sektor Pertahanan Harus Dilakukan Guna Mewujudkan Poros Maritim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya usulan untuk memperkuat poros maritim dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga harus dipertimbangkan dengan memperkuat sektor keamanan dan pertahanan maritim.

“Kami berharap poros maritim juga diperkuat dengan sistem pertahanan maritim dengan tidak melupakan kekuatan di darat dan udara,” ujar Al A’raf selaku Direktur Program Imparsial di Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (29/8/2014) siang.

Reformasi dalam alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam armada maritim harus diperkuat Jokowi-JK untuk mewujudkan poros maritim.

Strategi pertahanan poros maritim ini diharapkan bisa merubah strategi orientasi untuk memperkuat pertahanan laut. Imparsial mengharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengalihan bisnis militer.

“Jokowi-JK harus membangun good governance di sektor pertahanan dan keamanan dalam pengadaan alutsista sehingga transparansi bisa berjalan,” kata Al A’raf.

Guna mewujudkan reformasi di sektor keamanan, Jokowi-JK diminta untuk menyegerakan pembahasan revisi undang-undang peradilan militer. Revisi undang-undang ini terkait peradilan militer nomor 31 tahun 1997 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kebijakan untuk reksturisasi Komando Teritorial.

Baca Juga:

Imparsial Desak Jokowi Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pansus Pilpres Penting untuk Koreksi Pemilu Selanjutnya

Perempuan Indonesia Menaruh Harapan pada Jokowi-JK

Berita Lainnya

Harga BBM jadi Rp 9.500, ini permintaan pengusaha pada Jokowi

MERDEKA.COM. Pengusaha muda, Erwin Aksa mendesak pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM subsidi. Tak tanggung-tanggung, dia meminta pemerintah menaikkan harga premium sebesar Rp 3.000 per liter, sehingga harga premium menjadi Rp 9.500 per liter.

Apabila BBM subsidi dinaikkan, Jokowi dinilai bisa penghematan anggaran. Anggaran subsidi bisa digunakan untuk pembangunan perekonomian bangsa. “Kalau ada solusi lain Jokowi, perlu dijabarkan. Kalau mengandalkan anggaran negara dan tetap subsidi besar saya kira tidak mungkin,” katanya ketika ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Erwin mempunyai beberapa permintaan ke pemerintah Jokowi, jika BBM jadi dinaikkan. Diantaranya, pemerintahan mendatang Jokowi harus mementingkan transportasi jalan khususnya di Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Sekarang banyak kawasan industri tidak punya akses ke jalan tol. Pelabuhan kan sudah dibenahi Pelindo.”

Selanjutnya Erwin meminta Jokowi untuk fokus menggunakan anggaran subsidi untuk membenahi bandara. Pelayanan bandara Indonesia saat ini masih buruk, di mana masih banyaknya antrean pesawat yang ingin terbang ataupun mendarat.

“Kalau mau ke Singapura biasanya 1,5 sekarang sudah 3 jam karena antre pesawatnya. Pelaku usaha Singapura menghabiskan 1 hari atau dua hari untuk bisnis ke Indonesia. Bisnis kita rugi kalau begini.”

Menurut Erwin harga BBM subsidi memang mendesak untuk dinaikkan saat ini. Hal ini akan mendorong pendapatan negara tidak bisa naik. Kemudian ekspor juga terus turun dan ini membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada komunikasi baik, transparan dan membangun kilang minyak tidak akan apa pa harga minyak naik. Selanjutnya dana subsidi bisa digunakan untuk membangun pelabuhan di beberapa daerah kawasan timur, pelabuhan perintis,” katanya.

Baca Berita Selanjutnya:
Bank Dunia: Ekonomi Indonesia bakal melambat
Semangat Trisakti kini diadopsi hampir seluruh negara
Teknologi informasi dongkrak sektor barang dan jasa
Indonesia masih untung hingga 30 tahun ke depan
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

20
Jun
14

PARRINDO : Ditunggu Komitmen CaPres Revisi UU MiGas

LOGO PARRINDO

Debat CaPres ke-3 tanggal 22 Juni 2014 yad tentang Politik Energi seharusnya juga jadi ajang CaPres peragakan komitmen untuk Revisi UU MiGas per Putusan MKRI tanggal 21 Desember 2004 mengingat sudah 10 tahun terlantar yang berakibat praktek kendali operasional produksi MiGas oleh mayoritas perusahaan Asing (75% menurut Binsar Effendi Hutabarat, pimpinan Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina, 19 Juni 2014 saat membuka Temu “Tekad Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”)
Debat Capres yang akan datang ini juga diharapkan komitmen CaPres kaji ulang dan harmonisasi eksistensi Pasal 33 Konstitusi 2002 per amanat Pembukaan UUD45 mengingat Pasal 33 Konstitusi 2002 inilah yang mendasari puluhan UU Sektoral yang dinilai Pro Kepentingan NeoLib Asing.
Bahkan penegasan CaPres 2014 batalkan Pasal 33 Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI 2002) dan berlakukan Pasal 33 Konstitusi 1959 (Lembaran Negara No 75, 1959) adalah pintu konstitusional wujudkan Ketahanan Energi Nasional sekaligus jalan tol Selamatkan Indonesia.
Jakarta, 20 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

Debat Capres Harus Paparkan Komitmen Revisi UU Migas

Sabtu, 21 Juni 2014 – 01:02 WIB

Pandji R Hadinoto

Jakarta – Debat Calon presiden (Capres) ke-3 pada 22 Juni 2014 tentang Politik Energi seharusnya juga menjadi ajang Capres memperagakan komitmen untuk Revisi UU Migas (Undang-Undang Minyak dan Gas bumi) per Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 21 Desember 2004, yakni sudah 10 tahun terlantar yang berakibat praktek kendali operasional produksi migas oleh mayoritas perusahaan Asing, 75% dikuasai asing.

“Debat Capres yang akan datang ini juga diharapkan komitmen Capres kaji ulang dan harmonisasi eksistensi Pasal 33 Konstitusi 2002 per amanat Pembukaan UUD45 mengingat Pasal 33 Konstitusi 2002 inilah yang mendasari puluhan UU Sektoral yang dinilai Pro Kepentingan Neolib Asing,” tandas Pendiri PARINDO (Parlemen Rakyat Indonesia ) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Jumat (20/4).

Bahkan, menurutnya, penegasan CaPres 2014 membatalkan Pasal 33 Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI 2002) dan memberlakukan Pasal 33 Konstitusi 1959 (Lembaran Negara No 75, 1959) adalah pintu konstitusional wujudkan Ketahanan Energi Nasional sekaligus jalan tol Selamatkan Indonesia.

Sebelumnya, Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) dalam kesimpulan sementara hasil dialog silaturahmi “Tekad Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional” di Jakarta, Kamis (19/6/2014), mencatat UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang dalam Pasal 7 ayat (1) secara eksplisit mengharamkan tindakan nasionalisasi yang juga berdasarkan konsideran sesuai dengan amanat TAP MPR No. 16 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengingat Pasal 33 UUD 1945, sangatlah kontraproduktif.

“UU Penanaman Modal yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007 itu, dan dalam penjelasannya disebut cukup jelas. Khusus untuk investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas). Kekayaan alam seperti migas yang dikuasai oleh negara, terbukti lebih 70 persen dikuasai korporasi asing. Begitu pula yang harusnya hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, justru masih banyak menyisakan angka penduduk miskin yang kian meningkat” ungkap Komandan GNM Binsar Effendi Hutabarat yang juga Ketua Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina. (ira)

BERITA LAINNYA
Home » » Apa Sikap CaPres 2014 Atas Ide Nasionalisasi MiGas ?

Apa Sikap CaPres 2014 Atas Ide Nasionalisasi MiGas ?

Written By mediaputra pendowo on Sabtu, 14 Juni 2014 | 04.30

Suara Pembaca :
Isu Nasionalisasi MiGas sebagaimana rilis Gerakan Nasionalisasi MiGas 13Jun14 yang strategik berkedudukan ketahanan nasional adalah layak ditanggapi oleh Bapak Dr Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja menerima amanah sebagai Profesor di bidang Ketahanan Nasional dari Universitas Pertahanan RI. Demikian pula tanggapan dari kedua pasangan kandidat PilPres 2014 dinantikan, utamanya saat Debat CaPres CaWaPres yang akan datang, agar publik pemilih dapat lebih tercerahkan terhadap politik penegakan konstitusi Pancasila 1945 masing2 pasangan.
Jakarta Selatan, 13 Juni 2014
PARINDO – Parlemen Rakyat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, DeklaratorRujukan : Rilis GNM, 13 Juni 2014.GNM Sanggah Jero Wacik Bedakan Nasionalisme dengan NasionalisasiMenurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam situs Kementerian ESDM, Kamis (12/6/2014), dinyatakan keputusan Blok Mahakam tidak harus di nasionalisasi. Saat ini ada beberapa masukan antara nasionalisasi dan nasionalisme. Menurut Jero, nasionalisasi berbeda dengan nasionalisme karena nasionalisme adalah pemikiran untuk memberikan keuntungan pada negara. Sehingga nasionalisasi dan nasionalisme itu beda.Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) sanggah pernyataan Jero soal beda nasionalisasi dan nasionalisme. Dalam keterangannya kepada pers (13/6/2014), Komandan GNM yang Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat, menolak tegas adanya perbedaan makna antara nasionalisasi dan nasionalisme yang dilontarkan Menteri ESDM.Memang benar jika ada perbedaan definisi menurut Wikipedia, ungkap Binsar Effendi. “Definisi nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sementara definisi nasionalisasi adalah suatu proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya menjadi pegawai negeri. Ini barangkali yang oleh Menteri ESDM dianggap sebagai pembeda, karena niat Jero sejatinya ingin perusahaan nasional dihitung juga dengan menguntungkan negara”.Menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966, justifikasi Jero sebenarnya bermindset neoliberalsime. “Menteri ESDM jelas tidak menghayati makna yang terkandung dari amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Disitu jelas, kekayaan alam seperti migas dikuasai oleh negara. Pada realitanya saat ini perusahaan asing menguasai 70 persen pertambangan migas di Indonesia, sedangkan Pertamina sebagai BUMN migas kita hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara 13 persen lainnya, adalah share perusahaan swasta nasional”.

Berikutnya kata Binsar Effendi, “Migas yang dikuasai oleh negara itu kemudian diamanatkan oleh konstitusi negara wajib untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktanya, jumlah penduduk miskin tahun 2014 malah meningkat menjadi 28,55 juta jiwa, dan jumlah pengangguran tahun 2014diprediksikan masih 7,24 juta orang. Jika asas pembiaran dilakukan terus oleh pemerintah, maka nasionalisme aparatur negara di pemerintahan memang ‘nol besar’ atau patut dipertanyakan”.

Pasal 7 ayat (1) UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007, betul menyebutkan pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. “Tapi apa basis materinya, apakah bersumber konstitusi negara atau sumber lain? Ini kan perlu diperdebatkan secara serius, bukan malah dibiarkan aturan UU Penanaman Modal itu menabrak amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945″, tandasnya.

Menurut Koordinator Eksekutif GNM yang Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) menyatakan bahwa desakan untuk menasionalisasikan perusahaan migas asing di Indonesia pun datang dari berbagai kalangan. “Terlebih lagi pada periode 2012-2017 ada sekitar 10 kontrak Blok Migas yang habis masa kontraknya. Ke­mudian un­tuk periode 2017-2022 ada se­kitar 8-9 kontrak, dan perio­de 2022-2030 sekitar 10 kontrak. Maka memperjuangkan nasionalisasi menjadi suatu keniscayaan”.

Sementara memang ada sejumlah pengamat yang cenderung bermadzhab neolib menyatakan bahwa memberikan kontrak perpanjangan blok migas yang mau habis masa kontraknya kepada perusahaan nasional atau BUMN seperti Pertamina, dinilai dapat mengganggu iklim investasi. Sebab, tidak semua perusahaan nasional memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola industri migas. Bahkan sejumlah pakar migas pun menambahkan, memberi semua kontrak karya migas kepada perusahaan dalam negeri itu hanyalah nasionalisme buta. “Ini jelas melecehkan kemampuan bangsanya sendiri, dan membiarkan kita menjadi bangsa kacung”, tegas Muslim Arbi.

Padahal dari penilaian GNM, aksi nasionalisasi sejatinya adalah implementasi dari jiwa nasionalisme. “Tanpa dijiwai rasa nasionalisme, memang aksi nasionalisasi tidak akan bisa terwujud. Tanpa rasa nasionalisme, maka amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak akan pernah tercapai. Aksi nasionalisasi bisa dilakukan dengan cara renegosiasi atau perundingan kembali atau perjanjian ulang yang intinya migas dikuasai negara, yang hasilnya harus konkret dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tandas Muslim Arbi.

Untuk perpanjangan Blok Mahakam, pemerintah selalu beralasan masih melakukan evaluasi lebih lanjut. PT Total E&P asal Prancis dan Inpex Corporation asal Jepang telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967 untuk 30 tahun. Ketika kontrak pertama berakhir pada 1997, kedua perusahaan tersebut mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017. Sepanjang dua periode kontrak, Pertamina tidak pernah dilibatkan. Apalagi dalam kunjungan ke Jakarta pada 2 Agustus 2013, Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius juga menanyakan mengenai perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada Menteri ESDM Jero Wacik.

“Maka ditangan Presiden SBY yang pernah marah atas bergulirnya isu nasionalisasi aset negara, dan Menteri ESDM yang mengaku dirinya telah mendapat desakan dari berbagai pihak tapi ia enggan mengambil keputusan untuk tahun ini, karena tahun ini bertepatan dengan pemilihan presiden. Menjadi sangat tidak mungkin permintaan Pertamina untuk kelola sekaligus menjadi operator Blok Mahakam dikabulkan. Padahal Menteri BUMN Dahlan Iskan pada 23 Mei lalu pernah mengatakan, Pertamina telah mengajukan surat, dan menyatakan bahwa Pertamina mampu mengelola blok tersebut dari segi manajemen dan pendanaan. Dahlan juga berharap jangan sampai pemerintah tidak memutuskan kemudian jadi beban pemerintah baru. Kecuali enggak sempat, ini kan masih ada kesempatan dan rakyat menuntutnya”, kata Muskim Arbi geram.

Menurut Komandan GNM Binsar Effendi, memang jika Pertamina kelola Blok Mahakam, maka akan terjadi banyak fitnah dalam pengambilalihannya. Hal ini lantaran beberapa kalangan masih menilai Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam. “Padahal keberhasilan Pertamina saat kelola Blok West Madura Offshore (WMO) sudah membuktikan bahwa Pertamina bisa. Begitu WMO diambilalih dan dipegang Pertamina, belum dua tahun WMO mengalami kemajuan besar. Ini memberi keyakinan kepada kita semua, bahwa semuanya bisa dilakukan. Oleh karena itu, GNM meminta agar tidak ada yang mengganggu dalam proses pengambilalihan tersebut,” katanya.

Pihak Pertamina sendiri menilai cadangan migas di Blok Mahakam, masih memiliki potensi sangat besar. Atas dasar inilah, Pertamina ngotot ingin mengambil alih blok tersebut yang sudah dikuasai Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun. Pernyataan Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen pada 15 Mei lalu, sekaligus membantah beberapa pihak yang menyatakan cadangan migas di sana tinggal sedikit. Husen pun menambahkan, dengan perkembangan teknologi yang saat ini dipercayai dapat membuat produksi gas di Blok Mahakam tidak akan menurun. Dirinya pun mencontohkan Blok Cepu yang saat itu hanya dibor sekira 600 meter, namun dengan perkembangan teknologi, Pertamina bisa juga mengebor 4.000 meter kedalamannya.

Masak iya Blok Mahakam yang dipegang 50 tahun oleh asing tidak bisa dikembalikan juga, padahal yang diminta Pertamina adalah bekasnya, tapi anehnya susah sekali. Binsar Effendi malah menegaskan, “Jika Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina akan menjadi kesempatan besar, karena di semua negara, kebutuhan akan energi nasionalnya itu sangat mengandalkan BUMNnya seperti Malaysia yang mengandalkan Petronas. Oleh sebab itu, Pertamina harus punya privillage, karena hasilnya akan 100 persen untuk negara ini”.

Menurut Binsar Effendi, “Keseriusan Pertamina sebenarnya sudah ditunjukkan dengan telah mengirimkan surat pengajuan ke pemerintah sebanyak tiga kali sejak 2008, yang menyatakan kesiapan mengelola Blok Mahakam. Tapi keputusan yang ada di tangan pemerintah, anehnya tidak juga mengabulkan Pertamina sebagai instansi di bawahnya. Meski demikian pihak Pertamina akan terus melayangkan surat, dan apabila belum ada jawaban dari pemerintah dipastikan kirim surat lagi. Ini sangat ironis”, tandasnya.

Di gedung DPR pada 5 Desember 2013, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan pernah mengatakan, jika Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya pada 2017 diserahkan ke Pertamina, maka akan menunjukan kekuatan Pertamina dalam mengelola blok offshore karena selama ini hanya memegang on shore. Bahkan Karen menambahkan, jika Pertamina diamanatkan mengoperasikan blok yang terletak di Kalimantan Timur tersebut, maka Pertamina akan naik tingkat dan bisa mengelola blok besar lainnya.

“Ini kan pernyataan yang mesti di dukung, bukan malah membuat Presiden SBY harus meradang terhadap isu nasionalisasi aset. Dari sini saja menjadi jelas, ada kepentingan Presiden SBY membela investasi asing ketimbang kepentingan untuk kemajuan Pertamina yang sahamnya milik pemerintah sendiri” pungkas Binsar Effendi.

Terima kasih.
Kahumas GNM, Yasri Pasha.

30
Jan
14

MiGas : Kontroversi Korupsi SKK MiGas

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 10:23

Dinilai ‘Biang Kerok’ Korupsi Migas, Tangkap Sutan-Jhonny!

Abdi Tri Laksono

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menangkap dan menjebloskan politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Jhonny Allen Marbun ke penjara karena dinilai sebagai ‘biang kerok’ korupsi migas.

Sebagai penjelasan, Binsar memaparkan bahwa Mantan kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini terungkap pernah meminta uang senilai US$ 150 ribu kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 7 November 2013, Karen menerangkan kepada penyidik KPK, bahwa Rudi meminta uang senilai US$ 150 ribu.

Permintaan tersebut disampaikan Rudi kepada Karen melalui telepon pada 12 Juni 2013. Saat itu, Rudi mengungkapkan, uang tersebut agar diberikan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM) Waryono Karno pada pukul 13.00 WIB. Pasalnya, pada pukul 15.00 WIB, permintaan tersebut akan ditutup, istilahnya ‘tutup kendang’. Rudi menjelaskan kepada Karen, untuk pembuka kendangnya sudah ada dari SKK Migas dan Kementerian ESDM, sehingga Karen selaku Dirut Pertamina yang harus menutup kendangnya berdasarkan perintah dari Waryono.

Karen mengungkapkan dalam BAP-nya, permintaan itu disampaikan dalam rangka pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 untuk Kementerian ESDM. Rudi, menurut Karen, mengungkapkan, jika penutupan akan permintaan tersebut terjadi pada sekitar pukul 15.00 WIB. Oleh karena itu, Karen mengaku diminta untuk segera menyerahkan duit tersebut.  Saat itu Karen mengatakan bahwa Pertamina sudah memberikan kepada DPR, jadi tidak lewat Waryono, dan Karen minta jangan Pertamina ditagih lagi.

Dalam BAP tersebut, Karen menyebutkan, Sutan Bathoegana dan Jhonny Allen Marbun dari Komisi VII, keduanya dari Fraksi Partai Demokrat, meminta Pertamina memenuhi permintaan untuk ‘tutup kendang’ tersebut. Maka Rudi mengatakan, kalau begitu dia akan melaporkan kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Hanya Karen mengungkapkan, tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR seperti yang dia katakan kepada Rudi dalam pengesahan APBN-P Kementerian ESDM tahun 2013.

Kuasa hukum Rudi Rubiandini, Rusydi A Bakar mengakui adanya percakapan antara kliennya dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Menurutnya, Rudi hanya diperalat dan menyampaikan apa yang diminta Waryono ke Karen untuk ikut memberikan yang istilahnya ‘tutup kendang’ itu. Saat ditanya apakah Karen menyetujui atau menolak permintaan Rudi untuk menutup kendang itu, Rusydi mengakui Karen menolaknya.

Karen, kata Rusydi, memang keberatan, dan dia tidak mau memberi apa yang disebut untuk pembukaan dan penutupan rapat antara Kementerian ESDM dan DPR. Dan menurut Karen, itu bukan pertama kali ada aliran dana ke DPR. Dia menyebutkan, Waryono, pernah meminta uang kepada Pertamina melalui Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko Afdal Bahaudin dan Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya untuk tunjangan hari raya (THR) anggota DPR.

Berikutnya dalam BAP KPK per 8 November 2013 Karen menyebutkan, Jhonny Allen Marbun pernah meminta uang kepada Pertamina melalui beberapa anggota direksi perusahaan BUMN tersebut. Pada 2011, kata Karen, Afdal Bahaudin dan Hanung Budya dipanggil oleh Jhonny dan Sutan ke ruangan Komisi VII di Gedung DPR, Senayan. Saat itu tengah berlangung rapat asumsi makro APBN 2012. Kepada Afdel dan Hanung, sebut Karen, Jhonny meminta ‘jatah’ Rp. 1 perliter dari volume bahan bakar minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) atau BBM subsidi.

Menanggapi BAP Karen tersebut, Jhonny menampik informasi yang menyebutkan dirinya pernah memeras sejumlah direksi Pertamina untuk mendapatkan ‘jatah’ dari BBM subsidi dan dia mengatakan tidak mau berkomentar terlalu banyak sebelum membaca langsung dokumen tersebut. Tapi Jhonny juga menantang kalau memang ada, coba bawa BAP itu ke sini biar diluruskan. Senada dengan pernyataan Jhonny, Sutan juga membantah dan menepis keterangan Rudi yang mengatakan Komisi VII meminta THR saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus suap SKK Migas dengan tersangka Komisaris PT Kernel Oil Simon Gunawan, dengan alasan sudah mengklarifikasi saat Sutan dimintai keterangan oleh KPK pada 27 November 2013.

Namun demikian kutipan isi BAP Deviardi yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya, Effendi Saman, kepada wartawan di Jakarta pada 17 Januari 2014, Rudi sebagai Kepala SKK Migas memang tertekan terus karena selalu dimintai uang oleh Komisi VII dan Kementriaan ESDM. Pada saat baru menjabat Kepala SKK saja, Johnny Allen Marbun pernah memanggil Rudi pada waktu rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR di Cipayung, Jhonny mengatakan mau menagih utang, bahwa Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) Raden Priyono berutang sama Komisi VII sebesar US$ 1 juta dan harus ditanggung oleh Kepala SKK sebagai pengganti BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa Hukum Rudi, Rusydi A Bakar membenarkan hal itu, bahwa ada utang janji mantan Kepala BP Migas R Priyono yang akan menyetorkan uang US$ 1 Juta kepada Komisi VII seperti yang diminta Johnny.

Karena utang, kata Saman, maka Rudi harus membayar. Rudi bingung sekali saat itu, apalagi terus ditagih dalam setiap kesempatan yang membuat Rudi makin bingung. Karena belum dibayar juga, maka kemudian pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bulan Mei 2013, Rudi dibantai habis oleh Komisi VII. Termasuk dibilang tidak bermoral karena selingkuh, sampai Rudi pun berlinang airmata di depan RDP. Karena ditagih terus utangnya R Priyono itu, maka Rudi tanya Gerhard Rumeser.

Gerhard bilang bagaimana kalau ditawar saja menjadi US$ 500 ribu, dan diberikan bertahap. Akhirnya pada awal bulan Juni 2013 baru bisa diberikan sebesar US$ 150 ribu melalui Kementerian ESDM. Itulah makanya ada uang US$ 150 ribu dari Gerhard ke Rudi yang kemudian diberikan ke Waryono yang saat ini jadi tersangka. Jadi biang keroknya, menurut Saman, adalah Komisi VII DPR.

Terkait pendekatan kronologisnya tersebut, Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) menyatakan, sangat setuju dengan tudingan Kuasa Hukum Deviardi, Effendi Saman, bahwa Komisi VII DPR adalah biang keroknya.

“Apapun kelit dan tepisan Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana dan anggota Komisi VII Jhonny Allen Marbun, yang sama sama dari satu fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrat,” kata Binsar Effendi kepada wartawan, Kamis (30/1/2014).

Apapun alasan dan bantahannya mereka berdua didepan publik, lanjut Binsar, SKPD mendesak KPK agar Sutan dan Jhonny yang sejatinya menjadi ‘biang kerok’ korupsi migas segera dijebloskan ke penjara. “Kami, pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam SPKP dan yang tidak mau Dirut Pertamina Karen jadi bulan-bulanan isu yang berimbas pada inkredibelitasnya institusi Pertamina sendiri yang pernah kami rintis, kami besarkan ini,” tambahnya.

Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 merangkap Koordinator Presidium Pasukan Khusus Nol Delapan (Passus 08) dengan tegas, dan siap saja menghadapi tantangan Jhonny yang ingin meluruskan BAP Dirut Pertamina Karen Agustiawan jika ia terus menjustifikasi pembenarannya sendiri. [*]

Editor : Arief Sofiyanto




Blog Stats

  • 2,249,974 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers