Posts Tagged ‘Oil & Gas

01
Sep
14

MiGas : BBM dan Politik Ekonomi Kerakyatan

http://sinarharapan.co/news/read/140828031/bbm-dan-politik-ekonomi-kerakyatan

Antara / dok

BBM menghidupi hajat hidup orang banyak.

Geger kelangkaan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi membuat gejolak masyarakat. Fakta antrean panjang di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat terjadi akhir pekan lalu.

Ini jelas merisaukan masyarakat, apalagi usai drama pemilu presiden yang dipenuhi sensasi politik. Kini, rakyat kembali berjibaku melawan sistem yang sudah berlangsung lama tanpa memihak kepentingan rakyat kecil.

Di tengah kondisi demikian, rakyat risau dengan nalar politik yang selama ini menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Doktrin Trisakti yang digelorakan Jokowi harus segera direalisasikan.

Ini karena kemandirian ekonomi di ambang keretakan, kedaulatan politik diringkus kepentingan pragmatis, dan kebudayaan yang berkepribadian hanya tinggal slogan. Ke mana rakyat harus mengadu? Sementara elite politik sibuk dengan agenda koalisi dan bagi-bagi kue kekuasaan.

Politik Ekonomi Kerakyatan
Hadirnya pemimpin baru bagi Indonesia adalah saat yang tepat untuk menegakkan kembali etos politik kerakyatan yang sudah melekat dan mengakar kuat dalam budaya Nusantara.

Ketika fakta politik ekonomi melahirkan berbagai persoalan, khususnya terkait kesenjangan sosial ekonomi, negara ini sejatinya telah keluar dari prinsip dan falsafah kenegaraan kita. Ketika bangsa ini mengagung-agungkan modernitas dengan segala globalismenya, bangsa ini sedang kehilangan nilai luhur yang sudah terbukti ampuh dan kuat dan menjaga kedaulatan NKRI.

Nilai luhur itu salah satunya adalah jangan sampai kesenjangan sosial ekonomi berkembang di masyarakat. Prof Mubyarto menggulirkan ide yang namanya Ekonomi Pancasila, atau dikenal dengan manifesto ekonomi kerakyatan. Arus Reformasi bukannya mengakhiri rezim pembangunanisme, tetapi menjebak bangsa ini menuju tatanan kapitalistik-liberal. Keuntungan hanya dinikmati segelintir orang.

Bagi Mubyarto, Indonesia tidak antisistem global. Masuknya sistem global yang kapitalistik itu hendaknya tidak menghancurkan sistem nasional yang merujuk nilai-nilai Pancasila.

Di sinilah pentingnya ketahanan diri, Indonesia tidak harus takluk kepada kepentingan-kepentingan kaptalistik. Ketahanan diri itu bisa ditempuh lewat pengembangan Ekonomi Pancasila, yang berpihak kepada rakyat kecil. Ada lima ciri pokok konsep Ekonomi Pancasila, yakni dikembangkannya koperasi, adanya komitmen pemerataan, lahirnya kebijakan ekonomi nasionalis, perencanaan terpusat, dan pelaksanaannya secara desentralisasi.

Tampak sekali sistem Ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mencolok dengan sistem ekonomi liberal, yang belakangan justru menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Hanvitra Dananjaya (2012) melihat rezim SBY-Boediono lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan. Pemerintahaan ini sesungguhnya masih menggunakan paradigma ekonomi ala Orde Baru. Indonesia masih dilanda kemiskinan cukup akut.

Di beberapa daerah, konflik sosial yang didasari faktor-faktor ekonomi terus terjadi, seperti konflik pertambangan atau konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dan rakyat setempat. Konflik-konflik ini menandakan ada yang tidak beres dengan kebijakan ekonomi politik rezim SBY-Boediono. Pemerintah mengimpor beras dari luar negeri sementara di beberapa daerah justru terjadi surplus produksi padi. Ada apa ini?

Jokowi harus berani hadir menjadikan wajah baru Indonesia. Politik ekonomi kerakyatan yang selalu ia katakana dalam diktum Trisaksi Bung Karno harus berani direalisasikan. Jokowi harus melihat dengan cermat gagasan Mubyarto, sebagai begawan ekonomi Pancasila yang menggali dari rumusan Bung Karno dan Bung Hatta. Manusia Indonesia selama ini tidak dididik menjadi manusia seutuhnya, tetapi sebagai homo economicus atau manusia ekonomi.

Sistem pendidikan ini melahirkan generasi yang hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya bukan kepada kemaslahatan bersama. Prof Mubyarto mengusulkan mengganti istilah “ekonomi” menjadi “sosionomi”. Jika, pada istilah ekonomi masih mengandung unsur keserakahan dan egoisme, pada istilah sosionomi manusia dididik untuk peduli kepada sesama.

Gagasan Prof Mubyarto mungkin terasa agak berlebihan pada era liberasi perdagangan ini. Namun, Jokowi harus berani bergerak. Prof Mubyarto mengajarkan kepada bangsa ini untuk selalu waspada terhadap gagasan dari pihak asing yang tidak mempunyai korelasi langsung dengan kehidupan rakyat Indonesia.

Arus Keseimbangan
Gejolak harga BBM terkait erat dengan realisasi politik ekonomi kerakyatan, yang harus didasari arus keseimbangan masyarakat, baik di desa maupun kota. Dikarenakan merasa di desa tidak mendapatkan pendapatan yang layak dan hidup dalam dunia sempit, iring-iringan mobil saat mudik lalu menjadi pemantik bahwa hidup yang mewah, kaya, dan modern bisa didapatkan di kota. Mobil dan perkakas teknologi modern menjadi juru bicara sangat fasih yang mengabarkan sukses dan simbol kesuksesan kepada masyarakat desa.

Keseimbangan ekonomi desa dan kota, bagi King dan Colledge (1978), bisa dilihat dalam empat proses utama keruangan (four major spatial processes). Pertama, adanya pemusatan kekuasaan pemerintah kota sebagai pengambil keputusan, serta sebagai badan pengawas dalam penyelenggaraan hubungan kota dengan daerah sekitarnya. Kedua, adanya arus modal dan investasi untuk mengatur kemakmuran kota dan wilayah di sekitarnya. Selain itu, pemilihan lokasi untuk kegiatan ekonomi berpengaruh terhadap arus bolak-balik kota-desa.

Ketiga, difusi inovasi dan perubahan yang berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik di kota akan dapat meluas di kota-kota yang lebih kecil bahkan ke daerah pedesaan. Difusi ini dapat mengubah suasana desa menjadi suasana kota. Keempat, migrasi dan permukiman baru dapat terjadi bila pengaruh kota terus-menerus masuk ke daerah pedesaan. Perubahan pola ekonomi dan perubahan pandangan penduduk desa mendorong mereka memperbaiki keadaan sosial ekonomi.

Politik ekonomi kerakyatan harus hadir dalam membangun keseimbangan, sehingga masyarakat bisa selalu tegak dengan berbagai gejolak ekonomi yang terjadi, termasuk terkait harga BBM.

*Penulis adalah analis Program Pascasarjana UIN Yogyakarta.

Sumber : Sinar Harapan

30
Aug
14

MiGas : Transparansi Komponen Harga Jual BBM

Logo PKP 17845 jpeg

Alumni ITB Minta Transparansi Komponen Harga Jual BBM

Saatnya kini Ir Jero Wacik SE yang Menteri ESDM dan Ir Susilo Siswoutomo yang Wakil Menteri ESDM, keduanya sesama Alumni ITB segera secara ber-sama2 terbuka paparkan rincian komponen harga jual BBM kepada khalayak publik pemangku kepentingan BBM sehingga transparansi ini mengundang pemahaman publik terbaik atas situasi dan kondisi terburuk pasokan BBM yang kini berkembang.

Hal ini penting mengingat telaah rekan Nur Lapong SH, deklarator PARRINDO, bahwa kenaikan BBM dilema bagi si Miskin dan si Kaya.

Gila! APBN Indonesia 400 triliun atau seperlimanya ternyata dihabiskan untuk mengisi tangki2 mobil pribadi. Dan habis Begitu saja, DIBAKAR. IJka anggaran tersebut di share maka kira2 menghidupkan 4000 pengusaha; 4 juta keluarga; atau 16 juta orang Indonesia/thn.

Gila! Disisi lain ada 97 juta rakyat Indonesia hidup dengan uang dikantong hanya dengan Rp 15.000 /hari.

Jika BBM dinaikkan si Kaya pada sebahagian tidak terasa dan pada yang lainnya harus mengerutu karena harus irit. Tapi bagi si Miskin dampak kenaikan BBM, yang terpikir jangankan biaya sekolah atau biaya kesehatan yang sudah lama hilang dalam ingatan mereka, untuk makan se-hari2pun bisa jadi sekedar makan apa nggak bagi mereka ?

Anehnya hasil Survei LSI kemaren ada sekitar 73% tidak setuju BBM dinaikkan, artinya baik si kaya dan si miskin kompak tidak setuju BBM dinaikkan. Karena yang satu tidak setuju kenyamanannya berkurang dan yg satu mereka pikir apa masih makan apa nggak ya ?

Hasil survei LSI itu juga membuktikan bahwa benar bahwa BBM itu “hajat hidup orang banyak” sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 sebagai jaminan bagi politik TRISAKTI dapat dikiprahkan yang terbaik demi capaian Kesejahteraan Sosial per Bab XIV UUD 1945.

Jakarta, 30 Agustus 2014

Alumni ITB,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

Sah! RUU Panas Bumi Diketok

  • Print
  • Email
Created on Friday, 29 August 2014 19:25

Jakarta, GATRAnews – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Panas Bumi menjadi Undang-Undang pengganti Undang-Undang No. 27/2003 tentang Panas Bumi. Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Jakarta, Selasa, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

 “Panas bumi akan berkembang lebih besar dan cepat lagi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang memimpin sidang itu. Panas bumi ini akan menjamin kemandirian energi. Kita makin optimis karena ini adalah energi terbarukan yang bisa menggantikan BBM, sehingga energi makin mandiri,” katanya.

 Ia menambahkan, keberadaan undang-undang itu akan mempercepat pelaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap dua yang sebagian di antaranya menggunakan energi panas bumi. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, rancangan undang-undang yang baru memuat setidaknya empat hal yang berbeda dari Undang-Undang 27/2003 tentang Panas Bumi.

 Dalam rancangan undang-undang itu, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi tidak masuk dalam ketegori kegiatan pertambangan. Selama ini, pengategorian sebagai bagian dari pertambangan menjadi kendala pengembangan panas bumi.

 Sebagian besar potensi energi masa depan tersebut berada di hutan yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan pertambangan. Indonesia diperkirakan memiliki potensi panas bumi 29.000 MW namun baru termanfaatkan sekitar 1.300 MW. “Dengan tidak lagi masuk kategori pertambangan, panas bumi bisa dioptimalisasi di wilayah konservasi,” kata Rida.

Perbedaan lainnya, menurut regulasi yang baru pelelangan pengelolaan wilayah kerja panas bumi dikembalikan ke pusat, tidak lagi dilakukan oleh daerah seperti sebelumnya. Pertimbangannya selama ini daerah terkendala mengeluarkan perizinan dan sering kali mesti berkoordinasi dengan pusat terlebih dahulu.

Selain itu, menurut rancangan regulasi yang baru pengembang panas bumi memberikan bonus produksi secara langsung kepada pemerintah daerah dan pemanfaatan langsung panas bumi untuk nonlistrik diserahkan ke pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan asli daerah (PAD).

Rancangan undang-undang yang baru juga memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat. Menurut Rida, RUU Panas Bumi mengamanatkan pembuatan tiga Peraturan Pemerintah (PP) yakni pemanfaatan langsung, pemanfaatan tidak langsung, dan bonus produksi. Pembuatan ketiga PP itu diharapkan selesai dalam dua tahun setelah UU diundangkan. “Paling tidak PP tentang bonus produksi selesai akhir tahun ini,” katanya.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji juga mengatakan, persetujuan RUU akan membuat panas bumi makin berkembang. “Karena kegiatan eksplorasi yang semula terlarang, menjadi boleh,” ujarnya. Ketua Panitia Khusus RUU Panas Bumi DPR Nazarudin Kiemas mengatakan DPR telah melakukan kunjungan kerja ke dalam maupun luar negeri untuk mendapat masukan terkait rancangan undang-undang tersebut.

 “Dengan persetujuan RUU ini akan memberikan kepastian hukum dan peningkatan investasi panas bumi menuju ketahanan energi,” katanya. RUU tentang Panas Bumi merupakan inisiatif pemerintah yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR pada 13 Agustus 2013.


Penulis: JNR

Editor: Nur Hidayat

29
Aug
14

MiGas : Poros Koalisi Proklamasi 17845 dan Poros Maritim

Logo PKP 17845 jpeg

Poros Koalisi Proklamasi 17845

Kamis, 28 Agustus 2014 – 10:32 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Poros Koalisi Proklamasi 17845

Menyambut gebyar tradisi politik baru yaitu dialog Presidensiil di Bali 27 Agustus 2014 antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo di tahap transisi pemerintahan rezim 2009 – 2014 ke rezim 2014 – 2019 terkait RAPBN 2015 dengan isu utama politik bahan bakar minyak (BBM) nasional, sungguh mencerahkan.

Disadari bahwa temu dialog itu dibangun bertumpu pada semangat pengkokohan budaya kemerdekaan berpikir, bersikap, bertindak dalam koridor Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia 18 Agustus 1945.

Oleh karena itulah sungguh bijak bilamana dalam konteks politik BBM nasional tersebut dipertimbangkan selalu pemberlakuan makna dan hakekat “hajat hidup orang banyak” bagi komoditas BBM itu dengan segala konsekuensi dan implikasinya, mengingat Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 berpayung pada Bab XIV Kesejahteraan Sosial, artinya Politik BBM Nasional mutlak ditujukan bagi harmoni Kesejahteraan Sosial nasional, bukan utamakan hitung-hitungan kalkulasi Perekonomian Nasional per judul Bab XIV UUD 2002 sehingga ironis muncul politik “subsidi” bagi komoditas “hajat hidup orang banyak”.

Politik pembatasan konsumsi BBM yang tepat adalah pengurangan mobilitas atau lintasan harian rata-rata (LHR) kendaraan-kendaraan pribadi dengan politik-politik struktural fungsional imbangan seperti alih fungsi gedung-gedung perkantoran swasta dan pemerintah menjadi rumah kantor (RuKan) sehingga kurangi mobilitas komuter di hari-hari kerja Senin – Jumat, penyediaan Parking Area disamping Rest Area di jalan-jalan tol ke kota-kota Metropolitan berlanjut dengan rute Bis Kota, penyediaan Parking Area di stasiun-stasiun kereta api dan terminal bis antar kota di kota-kota penyokong kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya, penyediaan warnet-warnet plat merah di wilayah-wilayah perbatasan kota metropolitan, penyediaan jaringan wifi guna perbanyak intensitas kerja bergerak, penyebaran terpola pusat-pusat pasar modern, dan lain sebagainya, selain perbanyak angkutan bis-bis kota mini, besar, gandeng, tingkat dan trotoar pejalan kaki.

Diyakini dengan berkesadaran Poros Koalisi Proklamasi 17845 ini dapat dikembangkan dua arah, top down dan bottom up sehingga tidak terjadi segregasi antara Koalisi Elit Politik dan Koalisi Rakyat yang dalam prakteknya dapat diametral berpotensi saling berseberangan kepentingan praktis.

Salam Poros Koalisi Proklamasi 17845 demi realisasi politik “hajat hidup orang banyak” !

Jakarta, 28 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA

KSPI Duga Kenaikan Harga BBM Kepentingan Asing

Jakarta (Antara) – Ketua Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur Nandar menduga rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ada kepentingan dari pihak asing.

“Kami menduga kebijakan menaikkan harga BBM ini ada kepentingan broker SPBU asing agar bisa bersaing dengan harga BBM yang dijual Pertamina saat ini,” kata Nandar melalui siaran pers diterima di Jakarta, Jumat.

Nandar berpendapat bahwa efek domino dari kenaikan harga BBM akan lebih menyengsarakan kaum buruh, petani dan nelayan. Karena itu, KSPI menyampaikan sikap tegas menuntut kepada pemerintah menolak rencana kenaikan harga BBM.

Apalagi, kata Nandar, upah buruh masih jauh tertinggal di saat perekonomian Indonesia berhasil menembus masuk 10 besar dunia.

Nandar membandingkan upah buruh di Thailand yang saat ini mencapai Rp3,27 juta, Tiongkok Rp3,4 juta dan Filipina Rp3,74 juta. Apalagi upah buruh di Korea Selatan yang mencapai Rp14,1 juta, Jepang Rp24,8 juta dan Australia Rp42,8 juta.

“Seharusnya pemerintah serius untuk meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,” ucapnya.

Karena itu, KSPI menyatakan akan mengorganisasikan mogok nasional di seluruh kawasan industri pada Oktober-November, bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi, sehingga pasokan ke stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah kota berkurang.

Akibatnya, terjadi antrean panjang untuk membeli BBM di sejumlah kota setelah SPBU menerima pasokan dari Pertamina. Di beberapa SPBU, pasokan tersebut langsung habis hanya dalam hitungan jam.(rr)

Berita Lainnya

 

Megawati Tanggapi Wacana Kenaikan Harga BBM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut menanggapi wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu mengingat selama ini PDI Perjuangan selalu bersikap menolak kenaikkan BBM saat berada di luar kabinet selama 10 tahun.

“Ingat PDIP bukan oposisi, kalian mesti tahu konstitusi, tidak ada oposisi, kami berada diluar kabinet. karena di tingkat provinsi dan kabupaten pemilihan langsung dan kami ada. Kami bersikap tidak pernah oposisi,” kata Megawati mengawali pembicaraan di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ia mengatakan bila masih subsidi masih bisa ditahan maka BBM tidak dinaikkan harganya. “Jangan kami dibilang tidak konsisten, bukan begitu,” ujarnya.

Megawati mencontohkan saat ini terjadi antrean BBM. Apalagi BBM bersubsidi kini dibatasi.

“Rakyat jadi kacau. Sebagai pemerintah yang akan datang, Pak Jokowi sudah bertemu Pak SBY,” kata Megawati.

Presiden RI ke-5 itu mempertanyakan kebijakan SBY yang sudah menjalakan roda pemerintahan selama 10 tahun.

“Realitasnya bagaimana, kenyataan. Ini bukan hal sembarangan, kita berhitung terus, kalau bisa ditahan dan didiskusikan,” imbuhnya.

Ia menuturkan fakta bahwa telah terjadi defisit APBN. “Ini yang harus diketahui, bagaimana mencari pemasukannya, bagaimana?” kata Megawati menutup pembicaraan.

Sementara Presiden Terpilih Joko Widodo belum dapat memutuskan wacana kenaikkan BBM. “Semua harus dievaluasi secara ekonomi dan politik,” kata Jokowi.

Baca Juga:

Stok BBM di Surabaya Aman Untuk 4 Hari Kedepan

Isu Kelangkaan BBM, Rahmad Pribadi: Jangan Hancurkan Nama SBY

Tim Jokowi-JK Siapkan ‘Bantalan Sosial’ Jika Harga BBM Dinaikkan

 

Reformasi Sektor Pertahanan Harus Dilakukan Guna Mewujudkan Poros Maritim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya usulan untuk memperkuat poros maritim dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga harus dipertimbangkan dengan memperkuat sektor keamanan dan pertahanan maritim.

“Kami berharap poros maritim juga diperkuat dengan sistem pertahanan maritim dengan tidak melupakan kekuatan di darat dan udara,” ujar Al A’raf selaku Direktur Program Imparsial di Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (29/8/2014) siang.

Reformasi dalam alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam armada maritim harus diperkuat Jokowi-JK untuk mewujudkan poros maritim.

Strategi pertahanan poros maritim ini diharapkan bisa merubah strategi orientasi untuk memperkuat pertahanan laut. Imparsial mengharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengalihan bisnis militer.

“Jokowi-JK harus membangun good governance di sektor pertahanan dan keamanan dalam pengadaan alutsista sehingga transparansi bisa berjalan,” kata Al A’raf.

Guna mewujudkan reformasi di sektor keamanan, Jokowi-JK diminta untuk menyegerakan pembahasan revisi undang-undang peradilan militer. Revisi undang-undang ini terkait peradilan militer nomor 31 tahun 1997 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kebijakan untuk reksturisasi Komando Teritorial.

Baca Juga:

Imparsial Desak Jokowi Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pansus Pilpres Penting untuk Koreksi Pemilu Selanjutnya

Perempuan Indonesia Menaruh Harapan pada Jokowi-JK

Berita Lainnya

Harga BBM jadi Rp 9.500, ini permintaan pengusaha pada Jokowi

MERDEKA.COM. Pengusaha muda, Erwin Aksa mendesak pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM subsidi. Tak tanggung-tanggung, dia meminta pemerintah menaikkan harga premium sebesar Rp 3.000 per liter, sehingga harga premium menjadi Rp 9.500 per liter.

Apabila BBM subsidi dinaikkan, Jokowi dinilai bisa penghematan anggaran. Anggaran subsidi bisa digunakan untuk pembangunan perekonomian bangsa. “Kalau ada solusi lain Jokowi, perlu dijabarkan. Kalau mengandalkan anggaran negara dan tetap subsidi besar saya kira tidak mungkin,” katanya ketika ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Erwin mempunyai beberapa permintaan ke pemerintah Jokowi, jika BBM jadi dinaikkan. Diantaranya, pemerintahan mendatang Jokowi harus mementingkan transportasi jalan khususnya di Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Sekarang banyak kawasan industri tidak punya akses ke jalan tol. Pelabuhan kan sudah dibenahi Pelindo.”

Selanjutnya Erwin meminta Jokowi untuk fokus menggunakan anggaran subsidi untuk membenahi bandara. Pelayanan bandara Indonesia saat ini masih buruk, di mana masih banyaknya antrean pesawat yang ingin terbang ataupun mendarat.

“Kalau mau ke Singapura biasanya 1,5 sekarang sudah 3 jam karena antre pesawatnya. Pelaku usaha Singapura menghabiskan 1 hari atau dua hari untuk bisnis ke Indonesia. Bisnis kita rugi kalau begini.”

Menurut Erwin harga BBM subsidi memang mendesak untuk dinaikkan saat ini. Hal ini akan mendorong pendapatan negara tidak bisa naik. Kemudian ekspor juga terus turun dan ini membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada komunikasi baik, transparan dan membangun kilang minyak tidak akan apa pa harga minyak naik. Selanjutnya dana subsidi bisa digunakan untuk membangun pelabuhan di beberapa daerah kawasan timur, pelabuhan perintis,” katanya.

Baca Berita Selanjutnya:
Bank Dunia: Ekonomi Indonesia bakal melambat
Semangat Trisakti kini diadopsi hampir seluruh negara
Teknologi informasi dongkrak sektor barang dan jasa
Indonesia masih untung hingga 30 tahun ke depan
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

20
Jun
14

PARRINDO : Ditunggu Komitmen CaPres Revisi UU MiGas

LOGO PARRINDO

Debat CaPres ke-3 tanggal 22 Juni 2014 yad tentang Politik Energi seharusnya juga jadi ajang CaPres peragakan komitmen untuk Revisi UU MiGas per Putusan MKRI tanggal 21 Desember 2004 mengingat sudah 10 tahun terlantar yang berakibat praktek kendali operasional produksi MiGas oleh mayoritas perusahaan Asing (75% menurut Binsar Effendi Hutabarat, pimpinan Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina, 19 Juni 2014 saat membuka Temu “Tekad Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”)
Debat Capres yang akan datang ini juga diharapkan komitmen CaPres kaji ulang dan harmonisasi eksistensi Pasal 33 Konstitusi 2002 per amanat Pembukaan UUD45 mengingat Pasal 33 Konstitusi 2002 inilah yang mendasari puluhan UU Sektoral yang dinilai Pro Kepentingan NeoLib Asing.
Bahkan penegasan CaPres 2014 batalkan Pasal 33 Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI 2002) dan berlakukan Pasal 33 Konstitusi 1959 (Lembaran Negara No 75, 1959) adalah pintu konstitusional wujudkan Ketahanan Energi Nasional sekaligus jalan tol Selamatkan Indonesia.
Jakarta, 20 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

Debat Capres Harus Paparkan Komitmen Revisi UU Migas

Sabtu, 21 Juni 2014 – 01:02 WIB

Pandji R Hadinoto

Jakarta – Debat Calon presiden (Capres) ke-3 pada 22 Juni 2014 tentang Politik Energi seharusnya juga menjadi ajang Capres memperagakan komitmen untuk Revisi UU Migas (Undang-Undang Minyak dan Gas bumi) per Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 21 Desember 2004, yakni sudah 10 tahun terlantar yang berakibat praktek kendali operasional produksi migas oleh mayoritas perusahaan Asing, 75% dikuasai asing.

“Debat Capres yang akan datang ini juga diharapkan komitmen Capres kaji ulang dan harmonisasi eksistensi Pasal 33 Konstitusi 2002 per amanat Pembukaan UUD45 mengingat Pasal 33 Konstitusi 2002 inilah yang mendasari puluhan UU Sektoral yang dinilai Pro Kepentingan Neolib Asing,” tandas Pendiri PARINDO (Parlemen Rakyat Indonesia ) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Jumat (20/4).

Bahkan, menurutnya, penegasan CaPres 2014 membatalkan Pasal 33 Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI 2002) dan memberlakukan Pasal 33 Konstitusi 1959 (Lembaran Negara No 75, 1959) adalah pintu konstitusional wujudkan Ketahanan Energi Nasional sekaligus jalan tol Selamatkan Indonesia.

Sebelumnya, Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) dalam kesimpulan sementara hasil dialog silaturahmi “Tekad Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional” di Jakarta, Kamis (19/6/2014), mencatat UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang dalam Pasal 7 ayat (1) secara eksplisit mengharamkan tindakan nasionalisasi yang juga berdasarkan konsideran sesuai dengan amanat TAP MPR No. 16 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengingat Pasal 33 UUD 1945, sangatlah kontraproduktif.

“UU Penanaman Modal yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007 itu, dan dalam penjelasannya disebut cukup jelas. Khusus untuk investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas). Kekayaan alam seperti migas yang dikuasai oleh negara, terbukti lebih 70 persen dikuasai korporasi asing. Begitu pula yang harusnya hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, justru masih banyak menyisakan angka penduduk miskin yang kian meningkat” ungkap Komandan GNM Binsar Effendi Hutabarat yang juga Ketua Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina. (ira)

BERITA LAINNYA
Home » » Apa Sikap CaPres 2014 Atas Ide Nasionalisasi MiGas ?

Apa Sikap CaPres 2014 Atas Ide Nasionalisasi MiGas ?

Written By mediaputra pendowo on Sabtu, 14 Juni 2014 | 04.30

Suara Pembaca :
Isu Nasionalisasi MiGas sebagaimana rilis Gerakan Nasionalisasi MiGas 13Jun14 yang strategik berkedudukan ketahanan nasional adalah layak ditanggapi oleh Bapak Dr Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja menerima amanah sebagai Profesor di bidang Ketahanan Nasional dari Universitas Pertahanan RI. Demikian pula tanggapan dari kedua pasangan kandidat PilPres 2014 dinantikan, utamanya saat Debat CaPres CaWaPres yang akan datang, agar publik pemilih dapat lebih tercerahkan terhadap politik penegakan konstitusi Pancasila 1945 masing2 pasangan.
Jakarta Selatan, 13 Juni 2014
PARINDO – Parlemen Rakyat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, DeklaratorRujukan : Rilis GNM, 13 Juni 2014.GNM Sanggah Jero Wacik Bedakan Nasionalisme dengan NasionalisasiMenurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam situs Kementerian ESDM, Kamis (12/6/2014), dinyatakan keputusan Blok Mahakam tidak harus di nasionalisasi. Saat ini ada beberapa masukan antara nasionalisasi dan nasionalisme. Menurut Jero, nasionalisasi berbeda dengan nasionalisme karena nasionalisme adalah pemikiran untuk memberikan keuntungan pada negara. Sehingga nasionalisasi dan nasionalisme itu beda.Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) sanggah pernyataan Jero soal beda nasionalisasi dan nasionalisme. Dalam keterangannya kepada pers (13/6/2014), Komandan GNM yang Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat, menolak tegas adanya perbedaan makna antara nasionalisasi dan nasionalisme yang dilontarkan Menteri ESDM.Memang benar jika ada perbedaan definisi menurut Wikipedia, ungkap Binsar Effendi. “Definisi nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sementara definisi nasionalisasi adalah suatu proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya menjadi pegawai negeri. Ini barangkali yang oleh Menteri ESDM dianggap sebagai pembeda, karena niat Jero sejatinya ingin perusahaan nasional dihitung juga dengan menguntungkan negara”.Menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966, justifikasi Jero sebenarnya bermindset neoliberalsime. “Menteri ESDM jelas tidak menghayati makna yang terkandung dari amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Disitu jelas, kekayaan alam seperti migas dikuasai oleh negara. Pada realitanya saat ini perusahaan asing menguasai 70 persen pertambangan migas di Indonesia, sedangkan Pertamina sebagai BUMN migas kita hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara 13 persen lainnya, adalah share perusahaan swasta nasional”.

Berikutnya kata Binsar Effendi, “Migas yang dikuasai oleh negara itu kemudian diamanatkan oleh konstitusi negara wajib untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktanya, jumlah penduduk miskin tahun 2014 malah meningkat menjadi 28,55 juta jiwa, dan jumlah pengangguran tahun 2014diprediksikan masih 7,24 juta orang. Jika asas pembiaran dilakukan terus oleh pemerintah, maka nasionalisme aparatur negara di pemerintahan memang ‘nol besar’ atau patut dipertanyakan”.

Pasal 7 ayat (1) UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007, betul menyebutkan pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. “Tapi apa basis materinya, apakah bersumber konstitusi negara atau sumber lain? Ini kan perlu diperdebatkan secara serius, bukan malah dibiarkan aturan UU Penanaman Modal itu menabrak amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945″, tandasnya.

Menurut Koordinator Eksekutif GNM yang Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) menyatakan bahwa desakan untuk menasionalisasikan perusahaan migas asing di Indonesia pun datang dari berbagai kalangan. “Terlebih lagi pada periode 2012-2017 ada sekitar 10 kontrak Blok Migas yang habis masa kontraknya. Ke­mudian un­tuk periode 2017-2022 ada se­kitar 8-9 kontrak, dan perio­de 2022-2030 sekitar 10 kontrak. Maka memperjuangkan nasionalisasi menjadi suatu keniscayaan”.

Sementara memang ada sejumlah pengamat yang cenderung bermadzhab neolib menyatakan bahwa memberikan kontrak perpanjangan blok migas yang mau habis masa kontraknya kepada perusahaan nasional atau BUMN seperti Pertamina, dinilai dapat mengganggu iklim investasi. Sebab, tidak semua perusahaan nasional memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola industri migas. Bahkan sejumlah pakar migas pun menambahkan, memberi semua kontrak karya migas kepada perusahaan dalam negeri itu hanyalah nasionalisme buta. “Ini jelas melecehkan kemampuan bangsanya sendiri, dan membiarkan kita menjadi bangsa kacung”, tegas Muslim Arbi.

Padahal dari penilaian GNM, aksi nasionalisasi sejatinya adalah implementasi dari jiwa nasionalisme. “Tanpa dijiwai rasa nasionalisme, memang aksi nasionalisasi tidak akan bisa terwujud. Tanpa rasa nasionalisme, maka amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak akan pernah tercapai. Aksi nasionalisasi bisa dilakukan dengan cara renegosiasi atau perundingan kembali atau perjanjian ulang yang intinya migas dikuasai negara, yang hasilnya harus konkret dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tandas Muslim Arbi.

Untuk perpanjangan Blok Mahakam, pemerintah selalu beralasan masih melakukan evaluasi lebih lanjut. PT Total E&P asal Prancis dan Inpex Corporation asal Jepang telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967 untuk 30 tahun. Ketika kontrak pertama berakhir pada 1997, kedua perusahaan tersebut mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017. Sepanjang dua periode kontrak, Pertamina tidak pernah dilibatkan. Apalagi dalam kunjungan ke Jakarta pada 2 Agustus 2013, Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius juga menanyakan mengenai perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada Menteri ESDM Jero Wacik.

“Maka ditangan Presiden SBY yang pernah marah atas bergulirnya isu nasionalisasi aset negara, dan Menteri ESDM yang mengaku dirinya telah mendapat desakan dari berbagai pihak tapi ia enggan mengambil keputusan untuk tahun ini, karena tahun ini bertepatan dengan pemilihan presiden. Menjadi sangat tidak mungkin permintaan Pertamina untuk kelola sekaligus menjadi operator Blok Mahakam dikabulkan. Padahal Menteri BUMN Dahlan Iskan pada 23 Mei lalu pernah mengatakan, Pertamina telah mengajukan surat, dan menyatakan bahwa Pertamina mampu mengelola blok tersebut dari segi manajemen dan pendanaan. Dahlan juga berharap jangan sampai pemerintah tidak memutuskan kemudian jadi beban pemerintah baru. Kecuali enggak sempat, ini kan masih ada kesempatan dan rakyat menuntutnya”, kata Muskim Arbi geram.

Menurut Komandan GNM Binsar Effendi, memang jika Pertamina kelola Blok Mahakam, maka akan terjadi banyak fitnah dalam pengambilalihannya. Hal ini lantaran beberapa kalangan masih menilai Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam. “Padahal keberhasilan Pertamina saat kelola Blok West Madura Offshore (WMO) sudah membuktikan bahwa Pertamina bisa. Begitu WMO diambilalih dan dipegang Pertamina, belum dua tahun WMO mengalami kemajuan besar. Ini memberi keyakinan kepada kita semua, bahwa semuanya bisa dilakukan. Oleh karena itu, GNM meminta agar tidak ada yang mengganggu dalam proses pengambilalihan tersebut,” katanya.

Pihak Pertamina sendiri menilai cadangan migas di Blok Mahakam, masih memiliki potensi sangat besar. Atas dasar inilah, Pertamina ngotot ingin mengambil alih blok tersebut yang sudah dikuasai Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun. Pernyataan Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen pada 15 Mei lalu, sekaligus membantah beberapa pihak yang menyatakan cadangan migas di sana tinggal sedikit. Husen pun menambahkan, dengan perkembangan teknologi yang saat ini dipercayai dapat membuat produksi gas di Blok Mahakam tidak akan menurun. Dirinya pun mencontohkan Blok Cepu yang saat itu hanya dibor sekira 600 meter, namun dengan perkembangan teknologi, Pertamina bisa juga mengebor 4.000 meter kedalamannya.

Masak iya Blok Mahakam yang dipegang 50 tahun oleh asing tidak bisa dikembalikan juga, padahal yang diminta Pertamina adalah bekasnya, tapi anehnya susah sekali. Binsar Effendi malah menegaskan, “Jika Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina akan menjadi kesempatan besar, karena di semua negara, kebutuhan akan energi nasionalnya itu sangat mengandalkan BUMNnya seperti Malaysia yang mengandalkan Petronas. Oleh sebab itu, Pertamina harus punya privillage, karena hasilnya akan 100 persen untuk negara ini”.

Menurut Binsar Effendi, “Keseriusan Pertamina sebenarnya sudah ditunjukkan dengan telah mengirimkan surat pengajuan ke pemerintah sebanyak tiga kali sejak 2008, yang menyatakan kesiapan mengelola Blok Mahakam. Tapi keputusan yang ada di tangan pemerintah, anehnya tidak juga mengabulkan Pertamina sebagai instansi di bawahnya. Meski demikian pihak Pertamina akan terus melayangkan surat, dan apabila belum ada jawaban dari pemerintah dipastikan kirim surat lagi. Ini sangat ironis”, tandasnya.

Di gedung DPR pada 5 Desember 2013, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan pernah mengatakan, jika Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya pada 2017 diserahkan ke Pertamina, maka akan menunjukan kekuatan Pertamina dalam mengelola blok offshore karena selama ini hanya memegang on shore. Bahkan Karen menambahkan, jika Pertamina diamanatkan mengoperasikan blok yang terletak di Kalimantan Timur tersebut, maka Pertamina akan naik tingkat dan bisa mengelola blok besar lainnya.

“Ini kan pernyataan yang mesti di dukung, bukan malah membuat Presiden SBY harus meradang terhadap isu nasionalisasi aset. Dari sini saja menjadi jelas, ada kepentingan Presiden SBY membela investasi asing ketimbang kepentingan untuk kemajuan Pertamina yang sahamnya milik pemerintah sendiri” pungkas Binsar Effendi.

Terima kasih.
Kahumas GNM, Yasri Pasha.

30
Jan
14

MiGas : Kontroversi Korupsi SKK MiGas

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 10:23

Dinilai ‘Biang Kerok’ Korupsi Migas, Tangkap Sutan-Jhonny!

Abdi Tri Laksono

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menangkap dan menjebloskan politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Jhonny Allen Marbun ke penjara karena dinilai sebagai ‘biang kerok’ korupsi migas.

Sebagai penjelasan, Binsar memaparkan bahwa Mantan kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini terungkap pernah meminta uang senilai US$ 150 ribu kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 7 November 2013, Karen menerangkan kepada penyidik KPK, bahwa Rudi meminta uang senilai US$ 150 ribu.

Permintaan tersebut disampaikan Rudi kepada Karen melalui telepon pada 12 Juni 2013. Saat itu, Rudi mengungkapkan, uang tersebut agar diberikan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM) Waryono Karno pada pukul 13.00 WIB. Pasalnya, pada pukul 15.00 WIB, permintaan tersebut akan ditutup, istilahnya ‘tutup kendang’. Rudi menjelaskan kepada Karen, untuk pembuka kendangnya sudah ada dari SKK Migas dan Kementerian ESDM, sehingga Karen selaku Dirut Pertamina yang harus menutup kendangnya berdasarkan perintah dari Waryono.

Karen mengungkapkan dalam BAP-nya, permintaan itu disampaikan dalam rangka pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 untuk Kementerian ESDM. Rudi, menurut Karen, mengungkapkan, jika penutupan akan permintaan tersebut terjadi pada sekitar pukul 15.00 WIB. Oleh karena itu, Karen mengaku diminta untuk segera menyerahkan duit tersebut.  Saat itu Karen mengatakan bahwa Pertamina sudah memberikan kepada DPR, jadi tidak lewat Waryono, dan Karen minta jangan Pertamina ditagih lagi.

Dalam BAP tersebut, Karen menyebutkan, Sutan Bathoegana dan Jhonny Allen Marbun dari Komisi VII, keduanya dari Fraksi Partai Demokrat, meminta Pertamina memenuhi permintaan untuk ‘tutup kendang’ tersebut. Maka Rudi mengatakan, kalau begitu dia akan melaporkan kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Hanya Karen mengungkapkan, tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR seperti yang dia katakan kepada Rudi dalam pengesahan APBN-P Kementerian ESDM tahun 2013.

Kuasa hukum Rudi Rubiandini, Rusydi A Bakar mengakui adanya percakapan antara kliennya dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Menurutnya, Rudi hanya diperalat dan menyampaikan apa yang diminta Waryono ke Karen untuk ikut memberikan yang istilahnya ‘tutup kendang’ itu. Saat ditanya apakah Karen menyetujui atau menolak permintaan Rudi untuk menutup kendang itu, Rusydi mengakui Karen menolaknya.

Karen, kata Rusydi, memang keberatan, dan dia tidak mau memberi apa yang disebut untuk pembukaan dan penutupan rapat antara Kementerian ESDM dan DPR. Dan menurut Karen, itu bukan pertama kali ada aliran dana ke DPR. Dia menyebutkan, Waryono, pernah meminta uang kepada Pertamina melalui Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko Afdal Bahaudin dan Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya untuk tunjangan hari raya (THR) anggota DPR.

Berikutnya dalam BAP KPK per 8 November 2013 Karen menyebutkan, Jhonny Allen Marbun pernah meminta uang kepada Pertamina melalui beberapa anggota direksi perusahaan BUMN tersebut. Pada 2011, kata Karen, Afdal Bahaudin dan Hanung Budya dipanggil oleh Jhonny dan Sutan ke ruangan Komisi VII di Gedung DPR, Senayan. Saat itu tengah berlangung rapat asumsi makro APBN 2012. Kepada Afdel dan Hanung, sebut Karen, Jhonny meminta ‘jatah’ Rp. 1 perliter dari volume bahan bakar minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) atau BBM subsidi.

Menanggapi BAP Karen tersebut, Jhonny menampik informasi yang menyebutkan dirinya pernah memeras sejumlah direksi Pertamina untuk mendapatkan ‘jatah’ dari BBM subsidi dan dia mengatakan tidak mau berkomentar terlalu banyak sebelum membaca langsung dokumen tersebut. Tapi Jhonny juga menantang kalau memang ada, coba bawa BAP itu ke sini biar diluruskan. Senada dengan pernyataan Jhonny, Sutan juga membantah dan menepis keterangan Rudi yang mengatakan Komisi VII meminta THR saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus suap SKK Migas dengan tersangka Komisaris PT Kernel Oil Simon Gunawan, dengan alasan sudah mengklarifikasi saat Sutan dimintai keterangan oleh KPK pada 27 November 2013.

Namun demikian kutipan isi BAP Deviardi yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya, Effendi Saman, kepada wartawan di Jakarta pada 17 Januari 2014, Rudi sebagai Kepala SKK Migas memang tertekan terus karena selalu dimintai uang oleh Komisi VII dan Kementriaan ESDM. Pada saat baru menjabat Kepala SKK saja, Johnny Allen Marbun pernah memanggil Rudi pada waktu rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR di Cipayung, Jhonny mengatakan mau menagih utang, bahwa Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) Raden Priyono berutang sama Komisi VII sebesar US$ 1 juta dan harus ditanggung oleh Kepala SKK sebagai pengganti BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa Hukum Rudi, Rusydi A Bakar membenarkan hal itu, bahwa ada utang janji mantan Kepala BP Migas R Priyono yang akan menyetorkan uang US$ 1 Juta kepada Komisi VII seperti yang diminta Johnny.

Karena utang, kata Saman, maka Rudi harus membayar. Rudi bingung sekali saat itu, apalagi terus ditagih dalam setiap kesempatan yang membuat Rudi makin bingung. Karena belum dibayar juga, maka kemudian pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bulan Mei 2013, Rudi dibantai habis oleh Komisi VII. Termasuk dibilang tidak bermoral karena selingkuh, sampai Rudi pun berlinang airmata di depan RDP. Karena ditagih terus utangnya R Priyono itu, maka Rudi tanya Gerhard Rumeser.

Gerhard bilang bagaimana kalau ditawar saja menjadi US$ 500 ribu, dan diberikan bertahap. Akhirnya pada awal bulan Juni 2013 baru bisa diberikan sebesar US$ 150 ribu melalui Kementerian ESDM. Itulah makanya ada uang US$ 150 ribu dari Gerhard ke Rudi yang kemudian diberikan ke Waryono yang saat ini jadi tersangka. Jadi biang keroknya, menurut Saman, adalah Komisi VII DPR.

Terkait pendekatan kronologisnya tersebut, Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) menyatakan, sangat setuju dengan tudingan Kuasa Hukum Deviardi, Effendi Saman, bahwa Komisi VII DPR adalah biang keroknya.

“Apapun kelit dan tepisan Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana dan anggota Komisi VII Jhonny Allen Marbun, yang sama sama dari satu fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrat,” kata Binsar Effendi kepada wartawan, Kamis (30/1/2014).

Apapun alasan dan bantahannya mereka berdua didepan publik, lanjut Binsar, SKPD mendesak KPK agar Sutan dan Jhonny yang sejatinya menjadi ‘biang kerok’ korupsi migas segera dijebloskan ke penjara. “Kami, pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam SPKP dan yang tidak mau Dirut Pertamina Karen jadi bulan-bulanan isu yang berimbas pada inkredibelitasnya institusi Pertamina sendiri yang pernah kami rintis, kami besarkan ini,” tambahnya.

Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 merangkap Koordinator Presidium Pasukan Khusus Nol Delapan (Passus 08) dengan tegas, dan siap saja menghadapi tantangan Jhonny yang ingin meluruskan BAP Dirut Pertamina Karen Agustiawan jika ia terus menjustifikasi pembenarannya sendiri. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

23
Jan
14

MiGas Indonesia : Sebagian Besar Sudah Terkeruk Habis

Sebagian besar migas Indonesia sudah habis dikeruk

Kamis, 23 Januari 2014 02:38 WIB | 1785 Views

Pewarta: Monalisa

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Gde Pradnyana, mengatakan sumber daya migas di Indonesia relatif kecil karena sebagian besar sudah habis dikeruk sehingga harus segera dikendalikan sementara peningkatan konsumsi tidak cukup diatasi dengan produksi.

“Sebagian besar migas kita sudah habis dikeruk, cadangannya pun sudah sedikit. Selama ini kita Ge-eR punya sumber daya migas banyak,” kata Gde acara diskusi “Apa Kabar Kedaulatan Migas Indonesia di 2014…?” Di Universitas Moestopo, Jakarta, Rabu (22/1).

“Sebenarnya sistem kita sudah sangat nasionalisme, jauh dari sistem liberal. Tapi kondisinya memang negara yang menganut sistem tersebut semuanya berada dalam kondisi ranking terbawah dari urutan negara eksportir migas,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Gde, eksplorasi migas sangat penting bagi penambahan cadangan karena cadangan minyak di Indonesia tersisa 3,6 miliar barel. Maka, untuk menambah cadangan harus dilakukan pengeboran sumur.

“Dari sisi volume kita terbentur cadangan, maka kita kampanye dimana-mana supaya kegiatan eksplorasi ini harus gencar. Tujuannya menambah cadangan,” jelas Gde.

Namun, kegiatan eksplorasi saat ini banyak mengalami kendala. Ia mengungkapkan tiga kendala kegiatan eksplorasi yakni perpajakan, perizinan, dan kepastian hukum.

“Perpajakan belum beres, peralatan yang masuk masih dikenakan pajak. Kalau perizinan, soal birokrasi. Ada 281 jenis izin yang harus dilalui investor,” ujarnya.

Banyaknya berbagai perizinan menjadi halangan bagi para perusahaan migas sehingga membuat proyek pengeboran terus tertunda karena harus memenuhi semua perizinan terutama dari Pemerintah Daerah.

Setiap perusahaan minyak yang akan melakukan eksplorasi hingga produksi harus memenuhi perizinan sebanyak 281 izin seperti izin pemakaian genset, izin pinjam pakai kawasan hutan, izin penggunaan alat berat dan sebaginya. Ditambah lagi proses untuk memenuhi satu izin memerlukan waktu yang cukup lama.

“Saat ini sedang proses pemangkasan izin menjadi 9 cluster (kelompok). Sedangkan soal undang-undang migas, harus cepat disahkan. Memang tidak ada tren penurunan investasi, tetapi akan lebih elok kalau undang-undang cepat disahkan sehingga lebih memberi keyakinan pada investor,” jelas Gde.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LKP Moestopo Didik Triana Hadi mengatakan perlu adanya sosialisasi kondisi migas Indonesia saat ini agar publik tidak terbuai dengan gaung yang selama ini menggambarkan Indonesia kaya akan penghasilan migas.

“Perlu adanya kesadaran dari diri kita bahwa energi itu harus diberdayagunakan secara maksimal dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, tanpa dihambur-hamburkan karena cerita mimpi bahwa negara kita masih kaya akan migas,” kata Didik.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Boby Rizaldi menilai perlu adanya bentuk ideal SKK Migas yang mengutamakan keseimbangan “Check and Balance” antara legislatif dan eksekutif.

“Potensi penyelewengan selama ini bukan pada APBN, tetapi pada niada atau konsesi teknologi, operasi, transportasi, komersial, dan lainnya,” kata Boby. (M047)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2014

06
Jan
14

MiGas : Kisruh Elpiji, Politik Kepentingan Penguasa

Kisruh Elpiji Akibat ‘Intervensi’ Politik & ‘Kepentingan’ Penguasa

 
by @SaididuTwips, jika saya beri penjelasan kenapa harga elpiji naik, ga usah marah2 ke saya krn saya hanya mau bagi pengetahuan – sy bkn org pertaminaAda politisi yg sering muncul sebagai ilmuwan, ada penegak hukum yg selalu muncul dipanggung politik – rakyat jadi sulit bedakan, Klo harga produk nonsubsidi BUMN naik diprotes, sementara kalau produk swasta spt air mineral dll naik kita diam. Klo ga mau naik-ya subsidi, Lucu juga komentar politisi yg lagi carmuk protes kenaikan harga elpiji; pdhl mereka tahu bhw elpiji 12 dan 50 kg itu tdk disubsidi.Kenaikan harga gas yg cukup besar krn sdh 5 thn pemerintah ‘memaksa’ pertamina rugi, saat kerugiab sdh mkn besar tdk mau tanggung jawab, Di Doha, saya ketawa membaca komentar politisi dan bbrp pemimpin ttg kenaikan harga elpiji – terbukti mereka cuma mau enaknya *carmuk, Harusnya harga komoditas spt beras, BBM, gas, pupuk, benih, transportasi publik bebas dari selera politik – harus berbasis pd obyektifitas, Pemimpin yg ‘halangi’ kenaikan harga elpiji slm 5 thn demi kemenangan politik – saat ini harusnya tanggung jawab – bukan buang badan *carmuk, Rekan2 media, tolong tanyakan kpd politisi yg sdg carmuk harga elpiji – cara turunkan gimana dan siapa yg slm ini menahan kenaikan bertahap, Dari Doha, Qatar – saya ucapkan selamat carmuk *kecamtanpasolusi bagi para politisi ttg kenaikan harga elpiji – rakyat tdk bodoh kok

Semua minta harga murah melalui subsidi, tapi jarang sekali yg berpikir dari mana uang subsidi tsb duperoleh dan apkh sbsd tepat sasaran, Coba baca pernyataan normatif yg selalu katakan harga jangan naik dan jangan beratkan rakyat dan tdk ada kata solusi, itu pernyataan *carmuk, Aneh politisi berlomba carmuk bela rakyat thdp kenaikan elpiji pdhl mrk yg putuskan elpiji 12 dan 50 Kg, pdhl mrk setuju itu tdk disubsidi, Wahai politisi, berhentilah carmuk thdp kenaikan harga elpiji krn DPR dan pemerintah mmg sdh setuju bhw yg disubsidi hanya yg Kg

Sangat berbahaya jika BUMN sdh bisa dipaksa melakukan bisnis rugi demi kepentingan politik atas namakan rakyat krn bisa merembet ke yg lain, Jika Direksi BUMN lakukan bisnis yg jelas2 rugi maka dapat dikenakan sanksi pidana merugikan negara berupa laba dan UU pajak (hindari pajak), Wahai MenESDM dan Menko Perekonomian, jangan carmuk krn dlm Permen ESDM jelas2 disebutkan bhw selain elpiji 3 Kg, harganya hanya dilaporkan

Sambil menikmanti jet lag setelah terbang 22 jam dari New York, demi bagi pengetahuan, saya akan mulai kulwit kisruh harga elpiji

Judul kultwit saya adalah kisruh kenaikan harga elpiji adalah salah satu puncak gunung es permasalahan kebijakan energi nasional.. harga elpiji terkait dg sistem produksi, struktur pengguna, mekanisme harga, posisi pertamina dan pemerintah, dan solusi ke depan. Produksi elpiji di Indonesia hanya dilakukan oleh pertamina krn tdk ada yg mau masuk di bisnis ini akibat harga jual tdk untung. “Monopoli” pertamina bukan krn adanya larangan pelaku usaha lain utk masuk tapi murni pertimbangan bisnis. Mereka tdk mau rugi no 3 dobel. Jadi tdk benar jika dikatakan harga naik krn monopoli pertamina. Bahkan bisa dibalik, untung pertamina msh mau rugi.

Bahan baku produksi elpiji sktr 60 – 70% adalah impor sehingga perubahan nilai tukar rupiah sangat berpenharuh pada harga pokok. . banyaknya komponen impor krn : 1) komposisi gas kita tdk cocok, dan 2) sebagian besar gas kita sdh terikat kontrak dg asing. Apakah gas kita tdk bisa digunakan sbg bahan bakar, jelas bida – cuma infrastrukturnya yg berbeda. Kita belum.memilki jatingan pipa gas yg meluas di masyarakat shg belum bisa dijadikan sumber energi yg merata bagi masyarakat. Krn sarana pipa distribusi yg belu tersedia dan meluas, maka sistem tabung elpiji adlh alternatif agar banyak rakyat bisa nikmatiG. Bagi negara yg sistem pemipaan gas sudah baik dan meluas, maka lebih efisien alirkan gas kangsung ke konsumen

Kenapa pertamina masuk ke bisnis elpiji yg sudah merugikan pertamina puluhan trilyun sejak 5 tahun terakhir ?. Kerugian signifikan pertamina di bisnis elpiji mulai terjadi tahun 2008, saat kurs melemah sktr 25 % dan harga bahan baku jg naik. Saat itu, pertamina menyampaikan ke pemerintah ttg kergian tersebut, namun krn alasan dekat pemilu dilarang menaikkan harga. Saat yg sama pertamina ditugaskan pemerintah utk lakukan konversi minyak tanah ke gas 3 Kg yg disubsidi smtr gas lainnya tdk. Karena demi ‘pencitraan’ selama 5 tahun pemerintah tdk ‘restui’ kenaikan elpiji non subsidi maka kerugian makin besar. Karena kerugian makin membesar, audit BPK meminta adanya pertanggungjawaban thdp kerugian tsb krn tdk ada penugasan pemerintah

‘Larangan’ menaikkan harga elpiji oleh pemerintah selama 5 tahun tdk pernah dibuat tertulis – mau enak, tdk mau tanggung jawab. Konsekwensi yg dihadapi Direksi pertamina jika tdk naikkan harga adalah bisa terkena pidana merugikan negara secara sengaja. Sanksi pidana bisa diberikan kpd Direksi pertamina jika tdk naikkan harga krn dlm peraturan yg ada hanya gas 3 Kg yg disubsidi. Sesuai dg UU BUMN, UU PT, dan UU Pajak bhw Direksi tidak diperkenankan membuat perencanaan bisnis yang ‘sengaja’ merugi

Apakah BUMN bisa menjual harga produk di bawah nilai keekonomian ? Bisa saja, dan satu2nya pintu adalah mekanisme subsidi Dlm UU BUMN jelas disebutkan bhw pemerintah dpt menugaskan ke BUMN utk penyedeiaan barang dan jasa dibawah harga wajar dg subsidi. Hal ini sdh berjalan di BBM, pupuk, gas 3 Kg, benih, beras, KA Ekonomi, penerbangan perintis, angkutan laut Pelni dll, Sesuai UU BUMN selain organ korporasi dilarang lakukan intervensi ke BUMN. Organ korporasi adlh RUPS, Dekom, dan Direksi. Pemerintah boleh lakukan intervensi melalui RUPS dan mekanisme penugasan, yaitu sistem subsidi atau penugasan khusus yg dibiayai

Kembali kenapa kenaikan harga skrg terlalu tinggi ? Ini disebabkan karena ‘larangan’ pemerintah yg sdh berlangsung 5 tahun. Akibatnya cost ‘citra politik’ puluhan trilyun ditanggung pertamina dan seakan-akan sekarang pertamina yg salah. Komponen biaya gas memang sdh naik sktr 250-300% sejak 5 tahun lalu, sementara harga jual tidak naik shg rugi makin membesar. Kenaikan tsb berasal dari, kurs sktr 40%, bahan baku sktr 150-200% dan distribusi sktr 50% – itulah penyebab kenaikan.

Apakah elpiji 12 dan 50 Kg boleh dijual murah lewat subsidi ? Boleh, tapi itu murni pertimbangan politik – tapi jelas tdk adil. Kenapa tdk adil ? Dari sktr 6,7 juta pengguna elpiji 12 dan 50 Kg adlh org mampu, bahkan perusahaan asing, hotel/restauran mewah. Jika elpiji 12 dan 50 Kg disubsidi, kita makin menambah ketidakadilan rakyat kita di pelosok2 yg tdk dapat gas, BBM dll kemudahan. Mensubsidi LPG 12 dan 50 Kg sama dengan mensubsidi restauran coffee dan hotel milik asing serta org2 di perumahan mewah #tdkadil

Saya pikir subsidi LPG 3 Kg adalah langkah tepat krn itu memang ditujukan utk orang miskin dan usaha mikro yg membutuhkan. ada badan usaha lain yg mau bisnis elpiji agar ada persaingan. Mekanisme ini sdh terjadi di BBM, pupuk, beras, transportasi udara dan yg terpenting tdk abaikan unsur keadilan. LPG. Maaf, ternyata blm deliv – saya akan membahas juga kenapa saya katakan banyak tokoh dan politisi cari muka thdp kenaikan elpiji. Karena pada dasarnya para pemimpin dan politisi tersebut sangat mengetahui dan menyadari bhw kenaikan hrg tersebut sulit dihindari. Ada beberapa pihak yg kaitkan hal ini dg pasal 33 UUD 1945. Itu tidak salah, tapi ada 3 frasa dlm psl tsb yg multitafsir, yaitu :

Batasan ttg : 1) dikuasai oleh negara, 2) kepentingan rakyat banyak, dan 3) sebesar2nya kemakmuran rakyat. Ini hrs ditafsirkanG. Sbg contoh air yg jelas2 disebutkan, skrg tdk dikuasai negara dan harganya jauh lebih mahal dari bensin – tapi tdk dipersoalkan. Pasti banyak yg protes ttg butir 39, saya hanya ajak berpikir bhw ada agenda penafsiran batasa ketiga frasa tersebut agar aman. Kenapa saya katakan carmuk krn persoalan ini sdh dibahas selama 5 tahun di Kabinet dan di DPR (Komisi VI, VII, XI dan Banggar). Bahkan dlm pembahasan kenaikan 2014 di Pertamina sangat tdk masuk akal kalau unsur2 pemerintah tidak mengetahui krn mrk ada wakil

Saya tahu bhw posisi pertamina sangat khusus – TPAnya pun sangat khusus hanya orang dekat kekuasaan yg bisa lolos – itu saja. Komut Pertamina biasanya langsung dari Bpk Presiden, ada wkl Menkeu, ada Dirjen ESDM dll – tdk fit and proper test seperti DireksiG. Jadi saya sangat heran saat semua angkat tangan seakan2 tdk tahu dan sesalkan keputusan Direksi Pertamina – sesuatu yg tdk wajar. Bahkan dlm UU APBN pun sdh ditetapkan bhw gas yg diatur harganya hanya gas 3 Kg, yg lainnya mekanisme pasar-kok poltisi *carmuk. Ada lagi yg *carmuk dg kata2 harusnya bertahap, pdhl sdh 5 tahun diusulkan naik bertahap tapi selalu ditolak – aneh kan ?

Apakah harga elpiji dan gas harus murah – ya HARUS, bagaimana caranya ? Ini terkait kebijakan energi nasional di pemerintah + DPRG. Mari ambil hikmah dari kenaikan harga elpiji ini utk lakukan konstruksi kebijakan SDA kita agar murni dilaksanakan sesuai UUD 45. Tapi ingat tafsirkan batasan rinci ttg 3 frasa pasal 33 agar tidak dimainkan oleh penguasa – ini baiknya jadi agenda MPR. Salah satu yg saya usulkan thdp penafsiran tesebut adalah yg dimaksud orang banyak adalah rakyat miskin bukan sebaliknya spt BBM Sy yakin tafsiran tersebut sulit, spt larangan ekspor mineral mentah pun ditolak oleh tokoh2 tertentu pdhl jelas2 sesaui UUD45

Kenaikan harga elpiji ini membuktikan bhw SDA strategis harus dikuasai oleh negara. Harga elpiji naik krn gas sdh dikuasai asing. Berbeda dg BBM yang memang produksi dan pengolahan kita sdh kurang shg harus impor – kalau gas produksi kita masih lebih. Yang paling menarik lagi ada yg carmuknya terlalu, seakan2 kaget berat padahal kebijakan jual gas ke LN adalah mereka sendiri

Solusi jangka pendek yg harus diambil pemerintah, jangan ada yg *carmuk, ambil kebijakan yg tegas dalam koridor UU. Masukkan sebagian elpiji 12 Kg utk org miskin dan biayanya sunsidinya di APBN-P 2014. Ingat jangan sbsd org mampu dan asing. Keputusan tersebut cukup melibatkan Menko Perekonomian, Menkeu, MenESDM, dan Men BUMN. Tapi MenESDM hrs mau mikir dan kerja dikit. Sangat berbahaya jika penguasa bisa ‘memaksa’ BUMN berbisnis rugi krn tekanan politik – jika ini dilakukan maka BUMN bisa habis. Sekali ini dilakukan maka tekanan ke BUMN lain utk mensubsidi perusahaan lain, termasuk asing di Indonesian terbuka akan terjadi G. Jangka menengah yg harus dilakukan adalah membuka persaingan bisnis elpiji shg pertamina bebas dari tuduhan monopoli. Persyaratan agar pengusaha lain mau masuk bisnis elpiji adalah layak secara bisnis – dengan harga sekarang jelas tdk layakG. Jangka panjang, segera keluarkan neraca potensi dan kebutuhan gas, seingat saya sdh diminta wapres 2005 @Pak_JK tp tdk pernah ada. Atas dasar neraca itu kita bisa tahu berapa yg masih bisa diekspor – tapi yakinlah ini sulit, ada yg sangat kuat mengahalangi

Hasil audit BPK harus dibaca bhw penguasa tdk boleh seenaknya mencari pencitraan lewat BUMN dg memaksa berbisnis rugi. Audit BPK tersebut merupakan teguran ke penguasa bhw jika membuat persoalan harus bertanggung jawab *menahankenaikanharga. Hasil audit ini sangat penting krn jadi pelajaran thdp BUMN lain juga jangan sampai digunakan oleh penguasa utk citra diri. Mungkin juga jika BPK lakukan audit terhadap BUMD, ada penguasa daerah yg gunakan BUMD utk kepentingan citra pribadi – awasi

Yg paling rawan di daerah adalah penyaluran kredit BPD yg masih sarat intervensi penguasa, ingat kasus BPD Jabar yg sdg disidik. Menjadikan BUMN sebagai wahana membangun citra lewat intervensi sangat mudah dan ini harus diawasi oleh penegak hukum. Kasus kenaikan elpiji adalah bukti nyata menggunanaan BUMN utk bangun pencitraan dengan gampang – tapi Pertamina/negara yg rugi. Atas dasar itu saya sangat kaget semua pihak menyalahkan Pertamina, pdhl yg buat persoalan yg menyalahkan itu demi *carmuk. Terima kasih kpd BPK yg telah menegur pertamina krn berbisnis rugi krn adanya intervensi tdk langsung

Yang harus dibangun dalam pemikiran kita bhw BUMN adalah milik NEGARA – bukan milik pemerintah atau yang sedang berkuasa. Parahnya lagi yg *carmuk hanya selalu keluarkan kata2 normatif *ngecetlangit bhw demi rakyat harga elpiji hrs murah – solusi ?. Kalau hanya pernyataan demikian (maaf) anak TK dan *nenek2hamilpun (klo msh bisa) juga bisa bikin pernyataan demikian. Sama halnya dengan yg nyatakan subsidi aja, tdk pernah ada solusi uang subsidinya dari mana ? Jelas ini hanya pernyataan *carmuk. Anehnya lagi orang yg biasanya minta subsidi naik, saat minta pendapatan negara dinaikkan lewat pajak misalnya – eh protes juga

Sangat menghargai jika ada tokoh yg memikirkan bagaimana rakyat sejahtera secara adil di seluruh Indonesia – bkn yg hanya gnkn gasG. Ada yg berpendapat BUMN milik negara maka sebaiknya bisa diintervensi pemerintah kapan saja – ingat, itulah biang kehancuran BUMN. Tahukah kita semua kenapa Pertamina, Antam, PT BA, Timah dan bbrp BUMN tambang lain kalah dg swasta ? Itu krn intervensi. Sy berharap agar Bpk Preside @SBYudhoyono, Menko @hattarajasa, MenESDM @jerowacik, dan MenBUMN @iskan_dahlan hormati hsl audit BPK. Jika Bapak2 mengabaikan hal tersebut, maka Bpk2 meninggalkan bom waktu kehancuran BUMN krn intervensi demi pencitraan ke depan

Sekali lagi saya ulangi krn penting, audit BPK menegur penguasa lewat pertamina agar tdk intervensi BUMN secara diam2. Agar rakyat dapat menikmati harga murah, itu tugas pemerintah yg bisa menugaskan ke BUMN dg biaya yg disediakan pemerintah

Kepada teman2 politisi janganlah gunakan kenaikan elpiji ini sebagai wahana kampanya dg *carmuk – krn rakyat sdh tahu kok.

Kepada politisi yg sedang berkuasa, kenaikan harga elpiji saat ini adalah hsl karya politik Bpk/Ibu jangan *carmuk – cari solusi!.

Kepada politisi yg sdg tidak berkuasa, jangan juga *carmuk krn kenaikan harga elpiji adlh dampak rangkaian kbjkn sebelumnya.

Kepada para tokoh, jangan beri komentar terlalu jauh kalau hanya mengetahui kulit2 persoalannya, nanti diketawain orang.

Kpd siapa saja yg ingin menyelesaikan persoalan elpiji secara mendasar walau tdk populer, terus lakukan – nanti sejarah yg catat.

Kepada yg termasuk mampu, ingat bhw dikampung2 msh banyak yg tdk pernah nikmati gas – jangan terus cengeng, Tuhan tdk suka.

Kepada @Pertamina agar membuka seluas2nya persoalan struktur harga yg sebenarnya agar rakyat memahami anatomi bisnis elpiji.

Kepada pemerintah, berhentilah saling menyalahkan krn ini kabinet Presidensil – Menteri adlh pembantu Presiden.

Kepada kementerian ESDM, fokuslah merumuskan kebijakan Pertambangan dan Energi, jangan fokus pada proses tender Migas/Tambang.

Kepada rakyat Indonesia, dengan kasus elpiji ini, gunakan menilai orang2 *carmuk, *tdktanggungjawab, *pencitraan, dan yg *solusi

Ada beberapa hikmah dari kasus pembelajaran utk agenda ke depan dari kasus elpiji : 1) penerapan psl 33 UUD 45, 2) pemurnian BUMN dari intervensi utk pencitraan (hsl audit BPK), 3) jangan tanam angin klo ga mau menuai badai, 4) media utk menilai keberanian ambil tanggung jawab, 5) media mengetahui kualitas *carmuk dan *solusi, 5) pembenahan BUMN

Saya ulangi kembali krn penting, bhw kenaikan elpiji cukup besar skrg krn sdh 5 tahun tdk ‘diizinkan’ naik bertahap demi citra

Saya ulangi lagi bhw sangat bahaya jika BUMN bisa disuruh bisnis rugi oleh penguasa dg alasan apapun – juga langgar UU

Saya berharap agar mari bersatu utk jadikan kasus kenaikan harga elpiji ini utk bisa berpikir sistemik dan negarawan – bkn ad hoc

Sebagai nomo asmaul husnah, mari berdoa kepada Allah agar kasus elpiji memberikan kebaikan kdp rakyat Indonesia, trtm yg miskin. Demikian kultwit saya, yg saya yakin banyak yh belum tentu benar – sebagai bahan diskusi dg kepala dingin dan hati yg jernih. Malam

Baca Juga :
Kenaikan Elpiji 12 Kg: Stop Pencitraan dan Hentikan Mafia Migas #PemerintahBohong ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-kenaikan-elpiji-12-kg.html

Kenaikan Elpiji 12 Kg: Stop Pencitraan dan Hentikan Mafia Migas #PemerintahBohong

Pemerintah dan sejumlah menteri terkait patut diduga telah bersandiwara dan melakukan kebohongan publik dalam hal kenaikan harga gas 12 kg. Hal ini didasarkan pada fakta berikut:

1. Melalui mekanisme RUPS, yang seluruh anggota komisarisnya wakil dari pemerintah, pada Desember 2013 yang lalu seluruh komisaris itu sudah setuju atas rencana kenaikan harga gas tersebut.

2. Sebelum menaikkan harga, berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk permen ESDM, mewajibkan Pertamina untuk melaporkan dan minta ijin kepada Menteri ESDM, lalu aproval sudah diperoleh!

Karena dua langkah di atas, maka sebenarnya Pemerintah telah mengetahui dan menyetujui kenaikan harga tersebut.

Sebaliknya, karena keputusan penaikan harga adalah kebijakan tidak populer, pejabat-pejabat itu bersembunyi, tidak mau mengumumkan, bahkan menyebutkan itu sebagai aksi korporasi yang salah.

Sekarang menteri-menteri itu, dan juga sekjen PD, termasuk wakil-wakil dari partai-partai lain, sedang berlomba untuk jadi pahlawan, sambil mengkambinghitamkan Pertamina sebagai biang masalah. Kita khawatir mereka semua sedang beraksi untuk politik pencitraan.

Harap dicatat bahwa sekitar 90%an komsumen LPG 12kg adalah golongan mampu. Sementara LPG dibeli dalam dollar sesuai harga pasar, yang harga belinya 2 kali lebih besar dibanding harga jual ke konsumen. Dalam 4 bulan terakhir, dollar pun sudah naik sekitar 30%!. Artinya konsumen-konsumen mampu itu disubsidi oleh Pertamina. Inilah yang dipermasalahkan dan dibela oleh pejabat-pejabat yang tidak jantan itu.

Padahal kalau subsidi Pertamina itu hilang atau berkurang, deviden perusahaan akan meningkat, dan itu dinikmati oleh seluruh rakyat. Atau kalau tidak rugi dari bisnis LPG 12kg, Pertamina bisa membangun berbagai sarana, konversi ke BBG atau mencari cadangan migas baru, dan itu semua untuk seluruh rakyat.

Satu yang pantas dan harus kita pertanyakan adalah tentang kebenaran dan akurasi harga beli dan biaya pokok produksi yang dihitung Pertamina dan berujung pada klaim kerugian hingga Rp 22 triliun selama 4 tahun. Sudah benarkah perhitungan harga dan klaim kerugian tersebut? Apakah itu sudah bebas dari penyelewengan? Kita minta Pertamina transparan dan pemerintah pun harus mereview serta menguji perhitungan tersebut.

Sejalan dengan itu, kita pun menuntut agar Pertamina, bebas KKN, bebas mafia, dan menjalankan bisnis secara GCG melalui status nonlisted public company. Dengan begitu perusahaan akan semakin berkembang dan berperan untuk ketahanan energi nasional.

Kunci pembersihan Mafia migas itu ada di Presiden, bukan di Pertamina. Jabatan Dirut Pertamina itu lebih rendah dibanding Menteri, apalagi dibanding Presiden, sehingga kalau mafia memang bersumber dan hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat Pertamina, Presiden bisa mengganti dirutnya setiap saat! Tapi kalau mafia dianggap tetap ada dan direksi Pertamina tetap menjabat, berarti mafia dan yang berperan membuat mafia tetap eksis ada diluar Pertamina!

Karena itu, dari mana upaya pembersihan mafia bisa dimulai dan siapa yang paling berkuasa untuk membersihkan? Ya Presiden! Kalau kita mengecam dan mengutuk adanya mafia migas, tapi tidak kunjung ada perbaikan, berarti Presiden belum melakukan apa-apa. Mungkinkan Presiden bagian dari mafia tersebut? Allah dan pentolan mafia migas lah yg tau.

baca juga:
Pertamina yang Teraniaya ==> http://politik.kompasiana.com/2014/01/05/pertamina-yang-teraniaya-624196.html

YANG PLIN PLAN:

Demokrat tolak kenaikan harga elpiji 12 kg ==> http://t.co/aMYbQ6GL6r
Demokrat Nilai Kenaikan Gas 12 kg Wajar ==> http://t.co/HQjiilk6n2
Boediono, Hatta Tidak Setuju Kenaikan Elpiji ==> 12 Kg http://t.co/tmeVYGKgMG
Hatta: Harga elpiji 12 kg kewenangan Pertamina ==> http://ekbis.sindonews.com/read/2014/01/02/34/822847/hatta-harga-elpiji-12-kg-kewenangan-pertamina
Hatta nilai kenaikan harga elpiji 12 kilogram tepat ==> http://www.antaranews.com/berita/361677/hatta-tegaskan-kenaikan-harga-elpiji-12-kilogram-tepat
Hatta: Pertamina Bebas Naikkan Harga LPG 12 Kg ==> http://web.inilah.com/read/detail/2053973/hatta-pertamina-bebas-naikkan-harga-lpg-12-kg#.UsoAaDf1JYg

__._,_.___



Blog Stats

  • 2,154,920 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers