Posts Tagged ‘Nation & Character Building



24
Jul
12

Wisata Religius : Surya Majapahit di Masjid Agung Demak

23 Juli 2012 | 23:37 wib

Surya Majapahit, Simbol Hindu atau Islam?

Menyusuri Jejak Majapahit di Masjid Agung Demak
 0

63

image

Oleh: Diantika PW

MENYUSURI jalan setapak di area Masjid Agung Demak, serasa memasuki sebuah lorong waktu. Di sejumlah artefak, masih kokoh tertempel simbol-simbol kebesaran Kerajaan Majapahit. Lambang segi delapan serupa gambar matahari itu banyak kami jumpai di sudut-sudut masjid tertua di Indonesia ini.

Simbol Surya Majapahit inilah yang menarik perhatian tim suaramerdeka.com, ketika menyambangi masjid yang terletak di wilayah Kauman, Demak, akhir pekan lalu.

Surya Majapahit atau Matahari Majapahit adalah lambang yang kerap ditemukan di reruntuhan bangunan yang berasal dari masa Majapahit. Lambang ini mengambil bentuk Matahari bersudut delapan dengan bagian lingkaran di tengah menampilkan dewa-dewa Hindu. Simbol tersebut membentuk diagram kosmologi yang disinari jurai Matahari atau lingkaran Matahari dengan bentuk jurai sinar yang khas. Karena itulah, para ahli arkeologi menyebutnya “Surya Majapahit” dan diduguga simbol ini berfungsi sebagai lambang negara Majapahit.

Di Masjid Agung Demak, simbol Surya Majapahit tidak hanya menempel di atas mihrab masjid, atau tempat pengimaman, tetapi juga di pintu utama masjid, hingga di pagar pemakaman. Konon, Surya Majapahit di Masjid Agung Demak dibuat pada tahun 1401 Tahun Saka, atau 1479 Masehi.

Lalu, berdasar simbol Majapahit yang ada di masjid tersebut, adakah hubungan antara Islam dan Hindu?

Sejak duduk di Sekolah Dasar, kita sudah disuguhi pemahaman bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada dalam sejarah masa lampau di kepulauan Nusantra yang kini dikenal sebagai Indonesia. Inilah sesuatu yang terasa aneh manakala kami menemukan simbol-simbol ini. Seolah pemahaman sejarah melupakan beragam bukti arkeologis, sosiologis dan antropologis yang berkaitan dengan Majapahit.

Sebuah buku berjudul “Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah yang Tersembunyi” yang ditulis Tim Kajian Kesultanan Majapahit dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta memberikan jawaban atas kegelisahan ini.

Nukilan dari buku yang masih diterbitkan terbatas tersebut menyatakan, bahwa sejarah Majapahit yang dikenal selama ini di kalangan masyarakat adalah sejarah yang disesuaikan untuk kepentingan penjajah Belanda yang ingin terus bercokol di kepulauan Nusantara. Akibatnya, sejarah masa lampau yang berkaitan dengan kawasan ini dibuat untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan fakta data, arkeologis, sosiologis dan antropolis yang disusun Tim LHKP, beranggapan bahwa Belanda berkepentingan untuk menguasai Nusantara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Untuk itu, diciptakanlah pemahaman bahwa Majapahit yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia adalah kerajaan Hindu. Sementara Islam masuk ke Nusantara belakangan dengan mendobrak tatanan yang sudah berkembang dan ada dalam masyarakat.

Karena itulah, pada lambang Majapahit yang berupa delapan sinar matahari tersebut juga terdapat beberapa tulisan Arab, yaitu shifat, asma, ma’rifat, Adam, Muhammad, Allah, tauhid dan dzat. Kata-kata yang beraksara Arab ini terdapat di antara sinar-sinar matahari yang ada pada lambang Majapahit. Dalam buku tersebut menyimpulkan bahwa Majapahit sesungguhnya adalah Kerajaan Islam atau Kesultanan Islam karena menggunakan logo resmi yang memakai simbol-simbol Islam.

Politik Gajah Mada

Namun pernyataan ini dibantah oleh Earl Drake dalam bukunya yang berjudul “Gayatri Rajapatni: Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit” terbitan Februari 2012. Di halaman 109-117 pada buku tersebut, Drake yang seorang Sejarawan dari University of British Columbia Kanada menduga, bahwa ada peran tak langsung dari politik Gajah Mada di Kerajaan Majapahit yang nota bene bukan kesultanan Islam.

Gajah Mada dianggap memiliki wawasan yang luas, bahkan di luar nalar pejabat Majapahit saat itu. Ada beberapa politik Gajah Mada yang luar biasa, yang akhirnya membawa kejayaan bagi Majapahit di Nusantara. Selain menundukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan tekad Sumpah Palapa, ia juga menyusun kitab hukum “Kutara Manawa Sastra” yang meniru “AL Qanun al Azazi” (kitab Hukum syariat Islam).

Dalam bukunya, Drake menjelaskan, bagi rakyat dan pejabat Majapahit, kaum muslim sangat disegani dan di hormati. Islam sebagai golongan minoritas pada masa itu, mendapat posisi yang strategis dalam struktur masyarakat Majapahit. Dia menduga, Gajah Mada menjadi seorang muslim ketika beliau menjadi bhayangkara, atau mungkin beberapa saat sebelum menjadi Maha Patih.

Meski demikain, Gajah Mada memisahkan antara keyakinan pribadinya dengan tugas Negara. Beliau menghargai Gayatri Rajapatni yang beragama Budha, dan atas desakan Mayoritas Masyarakat Hindu Jawa, maka Gayatri diizinkan oleh Gajah Mada untuk di Hindukan melalui pembuatan patung dan candi.

Terlepas dari lika-liku pembenaran sejarah ini, setidaknya pelajaran menghargai perbedaan inilah yang bisa kita petik dari ulasan tersebut. Kini, lambang Majapahit disematkan pada logo Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan digunakan sebagai logo Muhammadiyah.

( Diantika PW / CN27 )

24
Jul
12

Ideologi : 45 Butir Pengamalan Pancasila

PANCASILA adalah Dasar Negara Kesatun Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia dan tentu saja tidak terlepas dari peran para tokoh perjuangan bangsa yang telah melahirkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.
Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti Lima Prinsip atau Lima Asas atau Lima Dasar atau Lima Sila. Lima Sila tersebut adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masing-masing sila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 36 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada TAP MPR No. II/MPR/1978. Lihat TAP MPR No. II/MPR/1978. 
Menurut TAP MPR No. II/MPR/1978, Pancasila disebut EKAPRASETIA PANCAKARSA. Ekaprasetia Pancakarsa berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya “TEKAD TUNGGAL UNTUK MELAKSANAKAN LIMA KEHENDAK”. Sungguh indah bahasa tersebut. Namun kemudian Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. Lihat TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. Dalam TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 ini terdapat 45 butir pengamalan Pancasila. Berikut ini 45 Butir Pengamalan Pancasila yang patut kita amalkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat:
Ketuhanan Yang Maha Esa
  1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
  1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Persatuan Indonesia
  1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
  7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
  2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  6. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak orang lain.
  5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  9. Suka bekerja keras.
  10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Apabila Bangsa Indonesia benar-benar mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir. Kenyataannya setelah era reformasi, para reformator alergi dengan semua produk yang berbau orde baru termasuk P4 sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi saat ini jati diri Indonesia mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendiri untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu.

TAP MPR Jadi ‘Vocal Point’ Perbaiki Akhlak Bangsa
Senin, 23 Juli 2012 | 18:39

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Jimly Asshiddiqie dan Wakil Ketua MPR-RI, Hajriyanto Y Thohari tampil sebagai pembicara dalam dialog pilar negara dengan thema “Eksistensi Ketetapan MPR RI ” di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR-RI Gedung Nusantara IV Jakarta. Senin (23/7). [SP/Charles Ulag]

[JAKARTA] Setelah 14 tahun reformasi, akhlak bangsa ini semakin merosot. Sistem nilai dan norma bermasalah dan kacau balau. Etika politik tidak dihargai.

“Saya ingin agar Ketetapan (TAP) MPR No 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menjadi vocal point untuk memperbaiki akhlak bangsa dan negara ini,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dalam diskusi pilar negara bertema “Eksistensi Ketetapan MPR RI” di Jakarta, Senin (23/7).

Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto  Y Thohari dan anggota Tim Sosialisasi MPR RI Eva Kusuma Sundari.

Jimly menjelaskan, bangsa ini berada dalam situasi yang memprihatikan. Banyak orang yang mengaku beragama ternyata bermasalah. Ada yang rajin ke masjid, gereja, dan sebagainya, tetapi perilakunya tetap buruk. Korupsi meraja di mana-mana. Penjara pun penuh.

“Ini terjadi karena bangsa ini tidak menghargai norma hukum dan etika berbangsa. Untuk itu, kami akam memulai membenahi semuanya ini dengan bermula dari amanat TAP MPR RI No 6 Tahun 2001,” katanya.

Untuk merealisasikan gagasan ini, Jimly mengajak MPR untuk bekerja sama  mengonkritkan gagasan etika politik untuk perbaikan akhlak bangsa ini.  “Kita sama-sama harus mengontrol, katanya.

Eva Kusuma Sundari mengatakan, memang saat ini etika politik sudah diabaikan.  Tidak ada cara untuk memperbaiki semuanya itu kecuali  kebijakan publik yang akuntabel dan transparan.

Karena itu, Eva mendukung gagasan Jimly untuk memulai membenahi akhlak bangsa dan negara ini. Tetapi Eva lebih menekankan perbaikan sistem di partai politik, terutama menjelang Pemilu 2012. [L-8]

21
Jul
12

Kenegarawanan : Masa Depan Demokrasi Indonesia

http://jakarta45.files.wordpress.com/2012/03/garuda-1.jpg?w=655

Kekisruhan Sistem dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Friday, 20 July 2012

Dalam sejarah politik Indonesia, tak pernah kita mengalami kekisruhan sistem pemerintahan sekentara 14 tahun terakhir ini.

Pandangan ini mungkin tidak populer,sebab dalam gambaran besarnya Indonesia sejak Mei 1998 dianggap sebagai negara yang memberlakukan sistem pemerintahan demokratis. Hal ini tidak hanya diyakini oleh publik dalam negeri,tetapi juga masyarakat internasional. Bahkan, pihak yang terakhir ini sering memuji Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, negeri ini juga senantiasa dipakai sebagai contoh par excellent pertemuan antara Islam dan demokrasi.

Tidak mudah untuk menunjuk secara pasti faktor-faktor yang menyebabkan kekisruhan sistem pemerintahan ini.Akan tetapi, jika melihat pada derivasi empirisnya, salah satu unsur terpentingnya adalah kombinasi yang tidak sesuai antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem politik banyak partai. Akibat langsung dari kenyataan politik ini adalah bahwa tiadanya kekuatan politik dominan––meskipun secara teoretis bisa saja dimunculkan. Siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan harus bersedia berbagi dengan kekuatankekuatan politik yang ada. Ini dimaksudkan agar tentangantentangan politik terhadap kekuasaan bisa dikurangi––kalau tidak sama sekali ditiadakan.

Minimalisasi tentangan terhadap kekuasaan ini dianggap perlu agar kebijakan yang diambil bisa dilaksanakan, undang-undang atau peraturan yang diajukan bisa disahkan tanpa hambatan yang berarti. Lebih penting dari itu adalah agar ancaman politik yang mengarah pada pemakzulan pimpinan nasional bisa dihindari. Di dalam perkembangannya, persoalan yang muncul tak lagi berkisar hanya pada sistem pemerintahan yang bersifat presidensial dan politik kepartaian yang jamak.

Imbasnya juga terasa sampai pada soal hubungan eksekutif dan legislatif, pengaturan parlemen yang tidak efektif sehingga menimbulkan kesenjangan antara struktur dan fungsi di lembaga tersebut, keterkaitan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sesuai dengan realitas politik yang ada bahwa pimpinan daerah dipilih secara langsung––dan karenanya bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih.

Ini semua selain menimbulkan kesemrawutan pemerintahan, juga menyebabkan terjadinya kemandekan-kemandekan kebijakan karena kewenangan yang tidak diatur dengan jelas dan tegas.Yang sering tampak adalah demonstrasi politik kekuasaan (power politics) di mana para pelaku yang terlibat memilih untuk saling mengunci dan bertransaksi–– sadar bahwa masingmasing dari mereka saling bergantung karena tidak memiliki kekuatan politik yang cukup atau dominan.

Adalah kenyataan bahwa kepemimpinan nasional pada masa BJ Habibie (16 bulan), Abdurrahman Wahid (22 bulan),dan Megawati (38 bulan) belum cukup terlembaga dan berdurasi pendek, sementara pada masa Susilo Bambang Yudhoyono bercirikan kehatihatian yang sangat di dalam mengambil keputusan, tidak mampu menutupi kelemahan dan anomali dari sistem yang kita anut. Bahkan, dalam situasi tertentu,realitas kepemimpinan nasional seperti itu justru menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi tidak efektif.Dalam perspektif demikian, Indonesia tumbuh menjadi negara dengan pemerintahan demokratis yang tidak efektif (ineffective democratic government).

Akar Masalah

Tidak mudah mengurai akar masalah dari pembangunan politik demokratis di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa proses transisi ke demokrasi berlangsung relatif cepat––dan tidak meninggalkan kerusakan (rupture) kebangsaan yang parah––tak dapat dimungkiri bahwa perubahan politik yang terjadi belum membawa kita pada situasi yang diinginkan bersama. Bahkan, akhir-akhir ini muncul kekhawatiran bahwa arah kebijakan yang kita tempuh justru menjauhkan kita dari cita-cita demokratis yang diinginkan: terciptanya stabilitas keamanan dan kemakmuran ekonomi bagi kita semua.

Secara khusus, sebenarnya yang sering dikeluhkan adalah soal efektivitas peran dan fungsi negara. Dalam situasi di mana kehadiran pemerintah diperlukan, publik justru merasakan seolah-olah negara tidak ada. Kerusuhan demi kerusuhan, korupsi yang tidak kunjung berkurang, kebijakan yang saling bertolak belakang, peraturan yang bertabrakan, semua itu hanya menunjukkan betapa negara tidak memerankan fungsi sebagaimana mestinya.

Dalam istilah teori pembangunan kelembagaan politik, situasi seperti itu disebut dengan hadirnya “pemerintahan yang tidak memerintah” (government that does not govern). Semua ini adalah buah atau produk dari pembangunan politik yang berjalan tanpa arah, tanpa ideologi, tanpa semangat kenegarawanan. Di pihak lain yang menjadi dasar dari seluruh tindakan praktisi dan pelaku politik kita adalah politik kekuasaan, politik transaksional, politik saling mengunci,dan halhal lain yang bertumpu pada kepentingan mikro (micro- incentive), baik yang bersifat pribadi atau golongan.

Undangundang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, partai politik, yang kita perbaiki lima tahun sekali setelah digunakan untuk satu peristiwa politik, merupakan contoh yang baik mengenai magnet insentif mikro bagi politisi kita. Dengan kata lain, reformasi berjalan tanpa democracy crafting, tanpa gagasan dan konsep yang mendasarinya. Konsolidasi demokrasi terjadi by default, bertumpu pada keniscayaan politik yang berkembang dari waktu ke waktu.

Sifat, karakter, dan struktur kepemerintahan dipengaruhi dan dibentuk oleh situasi riil politik, bukan sebaliknya, di mana gagasan kenegarawanan politisi kita membentuk dan memengaruhi jalannya kepemerintahan untuk sampai pada politik riil yang kita inginkan. Ketika pemerintahan Orde Baru dirasa sudah terlalu lama berkuasa dan kehadirannya sudah tidak diperlukan lagi,kita sebenarnya tidak cukup siap dengan alternatif penggantinya. Yang kita miliki pada Mei 1998 adalah perasaan yang mendalam bahwa Presiden Soeharto harus mundur, bahwa otoritarianisme Orde Baru harus diakhiri dan sistem pemerintahan demokratis harus dimulai.

Bagaimana semua ini dijalankan, dapat kita katakan bahwa tampaknya hal tersebut diserahkan pada “ke mana angin bertiup”. Para reformis yang menjadi ujung tombak pengunduran diri Soeharto tidak memiliki gagasan mengenai reformasi atau democracy crafting seperti apa yang akan ditempuh. Gambaran seperti apa Indonesia akandikembangkanmerupakan sesuatu yang tidak jelas. Meski demikian, kita tidak bisa menyalahkan para reformis, para tokoh yang berhubungan langsung dengan pengakhiran kekuasaan Soeharto.

Bahwa mereka tidak memiliki pemikiran yang jelas mengenai bangunan Indonesia pasca-Soeharto adalah sesuatu yang dapat dimengerti.Amien Rais,Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputeri, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Nurcholish Madjid, dan lain-lain terkonsentrasi pada skenario mundurnya Soeharto.Kebutuhan zaman ketika itu hanya menuntut berhentinya Soeharto, bukan yang lain!

Artinya, situasi ketika itu––- yang ditandai oleh krisis multidimensi, kerusuhan di sana-sini, terdepresiasinya rupiah dengan segala akibat turunannya––- tidak memungkinkan para tokoh reformis berpikir mengenai konstruksi Indonesia pasca- Orde Baru. Seluruh energi mereka terpusat pada upaya bagaimana Soeharto bersedia mundur tanpa menimbulkan akibatakibat yang tidak diinginkan.

Ketika Wakil Presiden BJ Habibie menjadi presiden, ia lebih dituntut untuk menyelesaikan persoalan yang lebih bersifat immediate daripada memikirkan masa depan Indonesia. Bahwa yang ia perbuat mempunyai kaitan dengan masa depan Indonesia adalah benar adanya.

Akan tetapi, hal tersebut tidak secara otomatis merupakan terjemahan dari gagasan-gagasan utuhnya. Habibie lebih dituntut untuk mengatasi persoalan konkret yang berkembang ketika itu: menstabilkan nilai rupiah ke tingkat yang wajar, menyelesaikan ancaman disintegrasi (Timor Timur,Aceh, dan Papua), membebaskan tahanan politik, meliberalkan kehidupan partai politik, menjadikan Bank Indonesia independen, dan sebagainya.

Habibie juga dihadapkan pada situasi riil yang langsung atau tidak langsung merupakan ancaman terhadap kekuasaannya. Termasuk dalam hal ini adalah pergerakan sekelompok tentara di sekitar kediamannya, tuntutan untuk menyelenggarakan pemilihan umum tiga bulan setelah dia berkuasa,dan demonstrasi-demonstrasi yang mendesak agar dirinya juga meletakkan jabatan. Inilah antara lain yang menyebabkan berkembangnya politik kekuasaan ketika Soeharto benar-benar telah mengundurkan diri.

Tampilnya Wakil Presiden BJ Habibie sebagai presiden tidak dilihat sebagai sebuah konsekuensi konstitusional berdasarkan undang-undang yang kita anut. Sebaliknya, kemunculan Habibie justru dipersoalkan keabsahannya hanya karena dia pernah menjadi bagian dari pemerintahan Soeharto.

Dampak Politik Kekuasaan

Barangkali kentalnya warna politik kekuasaan pasca-Soeharto merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari.Kebebasan politik dan kesadaran warga akan hak-hak mereka––yang sayangnya tidak diimbangi dengan kesadaran akan kewajiban–– yang semakin meningkat merupakan pupuk yang menyuburkan lahan politik. Dalam situasi seperti ini, sebagian besar energi dan minat publik tersedot ke ranah politik.

Munculnya partai politik dalam jumlah yang amat besar (pernah mencapai angka 300), berbondong- bondongnya warga untuk menduduki jabatan-jabatan publik, baik melalui mekanisme pemilihan maupun pengangkatan (presiden,menteri, gubernur,bupati,wali kota, hakim, anggota komisi, dan sebagainya) adalah ilustrasi yang tak terbantahkan mengenai hal ini. Dalam kerangka ini, kontestasi politik menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Inilah “arah angin” yang diikuti para pelaku politik sejak 14 tahun yang lalu.

Atas nama kebebasan dan demokrasi,mereka tidak bersedia membuat aturan yang memungkinkan sistem pemerintahan demokratis yang berbasis pada presidensialisme bekerja dengan baik. Pembatasan jumlah partai merupakan hal yang tidak populis, terutama bagi partai-partai kecil.Kendati ada, sebagaimana terbukti dengan diterapkannya ambang batas partai (party threshold) dan kemudian parlemen (parliamentary threshold), hal tersebut tidak dibarengi dengan batasan pembuatan partai politik yang memadai.

Dengan berkembangnya semangat politik kekuasaan, di mana partai dan kekuasaan dipandang sebagai tangga mobilitas vertikal, sistem pemerintahan yang “normal” menjadi tidak populis. Meskipun penuh dengan anomali, sistem presidensialisme dengan banyak partai akan tetap dipertahankan sepanjang hal itu memberikan keuntungan bagi mereka. Kenyataan ini pulalah yang menyebabkan mengapa kita merancang struktur kelembagaan parlemen yang terdiri atas DPR,DPD,dan MPR.

Padahal kita semua tahu bahwa sepanjang menyangkut pembuatan undang-undang dan pengontrolan terhadap pemerintah, hanya DPR-lah yang memiliki fungsi secara cukup berarti. Sementara itu,DPD yang secara demokratis lebih banyak konstituen pemilihnya justru tidak mempunyai kewenangan perundang- undangan secara memadai. Anehnya lagi,MPR yang sering dipersepsi sebagai lembaga tinggi “hanya” memiliki kewenangan membuat atau mengubah UUD.

Cukuplah kiranya kekisruhan atau anomali keparlemenan kita dirumuskan dalam sebuah pertanyaan: apakah sistem parlemen kita menganut prinsip satu, dua, atau tiga kamar? Kenyataan politiknya adalah bahwa parlemen kita memiliki tigalembaga.Masing-masingdengan struktur dan fungsi tersendiri. Akan tetapi,dalam praktik perundang-undangan seharihari, kita semua tahu bahwa DPR-lah yang merupakan lembaga pembuat undang-undang, DPR-lah yang melaksanakan prinsip checks and balances, dan DPR-lah yang berperan sebagai lembaga penyeimbang.

Kekisruhan dan anomali yang lain dapat kita temukan dalam konteks otonomi daerah. Sejak awal tahun 2000-an kita memberlakukan undangundang otonomi daerah. Atas dasar undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola administrasi pemerintahannya kecuali dalam hal moneter, luar negeri, hukum,keamanan,dan agama. Sekilas,yang sedemikian ini adalah wajar adanya.

Akan tetapi, yang sedemikian ini sebenarnya tidak konkor dan dengan bentuk negara kesatuan (unitary state). Pemberian kewenangan kepada daerah lebih cocok dengan bentuk negara yang bersifat federal. Ketidaksesuaian ini akan lebih kentara ketika daerah menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan dipilih secara langsung, kepala daerah bertanggung jawab kepada masyarakat yang memilihnya––dan dengan demikian ia bukan merupakan subordinat Presiden, apalagi Menteri Dalam Negeri.

Dalam kenyataannya, kedua pimpinan pusat ini berfungsi lebih sebagai atasan ketika harus berhubungan dengan kepala daerah. Di atas semua itu, hal yang paling mencolok adalah kenyataan bahwa selama 14 tahun terakhir ini sistem presidensial dengan banyak partai gagal memunculkan kekuatan politik yang dominan. Ini berpengaruh pada efektivitas kinerja pemerintahan karena dinamika politik kekuasaan yang relatif sulit dikendalikan. Secara teoritis, hadirnya kekuatan politik dominan diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif.

Keberadaan kekuatan politik dominan secara serta-merta akan meminimalkan dinamika politik kekuasaan, dan dengan demikian memperpendek jalur transformasi suatu kebijakan menjadi program kegiatan. Sudah lama hal ini disadari dan sudah lama pula jalan keluar yang memungkinkan dirumuskan. Berhimpunnya sejumlah partai politik untuk mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bentuk konkret dari upaya mewujudkan kekuatan politik yang dominan.

Akan tetapi, seolah nasib memang sedang tidak memihak kita,upaya ini pun gagal untuk mewujudkan kekuatan politik dominan yang bisa memerintah secara efektif. Lagi-lagi, yang menjadi akar masalah adalah politik kekuasaan. Kebijakan atau agenda pemerintahan tidak pernah menjadi sesuatu yang digagas, dirumuskan, dan dilaksanakan bersama oleh koalisi. Kebijakan menaikkan harga BBM misalnya, tetap saja hal itu merupakan inisiatif Presiden yang belum tentu disetujui atau didukung oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi.

Kesalahan paling elementer dari penggagas koalisi ini adalah bahwa sistem presidensial tidak mengenal koalisi.Pemerintahan presidensial hanya akan berjalan efektif jika jumlah partai terbatas––syukursyukur hanya dua sebagaimana di Amerika Serikat. Sebetulnya ide untuk membangun koalisi sebagaimana disinggung di atas bukanlah sesuatu yang secara serta-merta jelek. Akan tetapi, koalisi mengesankan sesuatu yang dipaksakan secara maksimal sehingga menjadi sulit dikelola.

Jika saja pemerintahan puas dengan koalisi mayoritas sederhana (50% plus),tidak akan banyak partai yang bakal diajak bergabung. Dapat dipastikan, pilihan ini akan lebih mudah untuk dikelola. Langkah seperti ini,membangun koalisi mayoritas sederhana di dalam sistem presidensialdenganbanyakpartai, mungkin saja bisa mengatasi diskordansi yang ada.Akan tetapi,hal itu harus dianggap sebagai jalan keluar yang bersifat sementara. Pembangunan politik hendaknya tetap diarahkan pada pengurangan jumlah partai––kecuali kita bersedia beralih pada sistem pemerintahan parlementer.

Pekerjaan Rumah

Uraian di atas menegaskan bahwa reformasi demokratis pada tahun 1998 masih menyisakan banyak pekerjaanrumah. Yang mendesak untuk dibenahi adalah sistem pengelolaan pemerintahan. Bisa saja kita tidak harus terpaku secara kaku pada konsep-konsep konvensional yang dirumuskan pemikir politik Barat. Bisa juga, kita tidak usah mengikuti sistem pemerintahan yang berdasarkan trias politika.

Akan tetapi satu hal yang harus kita, upaya kita bereksperimen dengan sistem yang kita gagas sendiri hendaknya bertumpu pada logika-logika yang wajar. Kebetulan saja, sistem presidensial dengan banyak partai tidak mencerminkan logisnya sebuah pemikiran politik. Sistem apa pun selalu memiliki kekurangan.

Dalam konteks inilah pimpinan nasional yang terampil diperlukan.Keberanian, kenekatan, kesungguhan, dan komitmennya untuk memperlakukan jabatan sebagai amanah, sebagai vokasi, sebagai panggilan atau beruf,memungkinkan dirinya untuk menutupi celah-celah kelemahan sebuah sistem.

Masa depan pemerintahan demokratis di Indonesia, yang mudah-mudahan memenuhi kriteria effective democratic government, bergantung pada kesediaan kita untuk membangun sistem yang konkordan yang dijalankan oleh seorang pemimpin yang terampil.

 PROF DR BAHTIAR EFFENDY Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

http://www.seputar-indonesia.com/edisic … ew/512649/

21
Jul
12

Kearifan Muslim : Marhaban Ya Ramadhan

http://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Ramadhan Kareem

Di bawah ini disertakan tulisan Dr M. Quraish Shihab..Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “marhaban” diartikan sebagai “kata seru untuk menyambut atau menghormati tamu (yang berarti selamat datang).” Ia sama dengan ahlan wa sahlan yang juga dalam kamus tersebut diartikan “selamat datang.”

Walaupun keduanya berarti “selamat datang” tetapi penggunaannya berbeda. Para ulama tidak menggunakan ahlan wasahlan untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan, melainkan “marhaban ya Ramadhan”. Ahlan terambil dari kata ahl yang berarti “keluarga”, sedangkan sahlan berasal dari kata sahl yang berarti mudah.Juga berarti “dataran rendah” karena mudah dilalui, tidak seperti “jalan mendaki”. Ahlan wa sahlan, adalah ungkapanselamat datang, yang dicelahnya terdapat kalimat tersirat yaitu, “(Anda berada di tengah) keluarga dan (melangkaLkar1kaki di) dataran rendah yang mudah.” Marhaban terambil dari kata rahb yang berarti “luas” atau lapang”, sehingga marhaban menggambarkan bahwa tamu disambutdan diterima dengan dada lapang, penuh kegembiraan serta dipersiapkan baginya ruang yang luas untuk melakukan apa sajayang diinginkannya.

Dari akar kata yang sama dengan “marhaban”, terbentuk kata rahbat yang antara lain berarti”ruangan luas untuk kendaraan, untuk memperoleh perbaikan atau kebutuhan pengendara guna melanjutkan perjalanan.” Marhaban yaRamadhan berarti “Selamat datang Ramadhan” mengandung arti bahwa kita menyambutnya dengan lapang dada, penuh kegembiraan;tidak dengan menggerutu dan menganggap kehadirannya “mengganggu ketenangan” atau suasana nyaman kita. Marhaban ya Ramadhan, kita ucapkan untuk bulan suci itu, karena kita mengharapkan agar jiwa raga kita diasah dan diasuhguna melanjutkan perjalanan menuju Allah SWT. Ada gunung yang tinggi yang harus ditelusuri guna menemui-Nya, itulah nafsu. Di gunung itu ada lereng yang curam, belukaryang lebat, bahkan banyak perampok yang mengancam, serta iblis yang merayu, agar perjalanan tidak melanjutkan. Bertambahtinggi gunung didaki, bertambah hebat ancaman dan rayuan, semakin curam dan ganas pula perjalanan. Tetapi, bila tekadtetap membaja, sebentar lagi akan tampak cahaya benderang, dan saat itu, akan tampak dengan jelas rambu-rambu jalan, tampaktempat-tempat indah untuk berteduh, serta telaga-telaga jernih untuk melepaskan dahaga. Dan bila perjalanan dilanjutkan akanditemukan kendaraan Ar-Rahman untuk mengantar sang musafir bertemu dengan kekasihnya, Allah Swt. Demikian kurang lebih perjalanan itu dilukiskan dalam buku Madarij As-Salikin.

Tentu kita perlu mempersiapkan bekal guna menelusuri jalan itu. Tahukah Anda apakah bekal itu? Benih-benih kebajikan yang harus kita tabur di lahan jiwa kita. Tekad yang membaja untuk memerangi nafsu, agar kita mampu menghidupkan malam Ramadhan dengan shalat dan tadarus, serta siangnya dengan ibadah kepada Allah melalui pengabdian untuk agama, bangsa dan negara. Semoga kita berhasil, dan untuk itu mari kita buka lembaran Al-Quran mempelajari bagaimana tuntunannya.

PUASA MENURUT AL-QURAN

Al-Quran menggunakan kata shiyam sebanyak delapan kali, kesemuanya dalam arti puasa menurut pengertian hukum syariat.Sekali Al-Quran juga menggunakan kata shaum, tetapi maknanya adalah menahan diri untuk tidak bebicara: Sesungguhnya Aku bernazar puasa (shauman), maka hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun (QS Maryam [19]: 26). Demikian ucapan Maryam a.s. yang diajarkan oleh malaikat Jibril ketika ada yang mempertanyakan tentang kelahiran anaknya (Isa a.s.). Kata ini juga terdapat masing-masing sekali dalam bentuk perintah berpuasa di bulan Ramadhan,sekali dalam bentuk kata kerja yang menyatakan bahwa “berpuasa adalah baik untuk kamu”, dan sekali menunjuk kepada pelaku-pelaku puasa pria dan wanita, yaitu ash-shaimin wash-shaimat. Kata-kata yang beraneka bentuk itu, kesemuanya terambil dari akar kata yang sama yakni sha-wa-ma yang dari segi bahasa maknanya berkisar pada “menahan” dan “berhenti atau “tidak bergerak”. Kuda yang berhenti berjalan dinamai faras shaim.Manusia yang berupaya menahan diri dari satu aktivitas –apa pun aktivitas itu– dinamai shaim (berpuasa). Pengertian kebahasaan ini, dipersempit maknanya oleh hukum syariat, sehingga shiyam hanya digunakan untuk “menahan diri dar makan,minum, dan upaya mengeluarkan sperma dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari”. Kaum sufi, merujuk ke hakikat dan tujuan puasa, menambahkan kegiatan yang harus dibatasi selama melakukan puasa. Ini mencakup pembatasan atas seluruh anggota tubuh bahkan hati dan pikiran dari melakukan segala macam dosa. Betapa pun, shiyam atau shaum –bagi manusia– pada hakikatnya adalah menahan atau mengendalikan diri. Karena itu pula puasa di persamakan dengan sikap sabar, baik dari segi pengertian bahasa (keduanya berarti menahan diri) maupun esensi kesabaran dan puasa. Hadis qudsi yang menyatakan antara lain bahwa, “Puasa untuk-Ku, dan Aku yang memberinya ganjaran” dipersamakan oleh banyak ulama dengan firman-Nya dalam surat Az-Zumar (39): 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Orang sabar yang dimaksud di sini adalah orang yang berpuasa.

Ada beberapa jenis puasa dalam pengertian syariat/hukum sebagaimana disinggung di atas.

1. Puasa wajib sebutan Ramadhan.
2. Puasa kaffarat, akibat pelanggaran, atau semacamnya.
3. Puasa sunnah.

Tulisan ini akan membatasi uraian pada hal-hal yang berkisar pada puasa bulan Ramadhan. PUASA RAMADHAN Uraian Al-Quran tentang puasa Ramadhan, ditemukan dalam surat Al-Baqarah (2): 183, 184, 185, dan 187. Ini berarti bahwa puasa Ramadhan baru diwajibkan setelah Nabi Saw. tiba di Madinah, karena ulama Al-Quran sepakat bahwa surat A1-Baqarah turun di Madinah. Para sejarawan menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan puasa Ramadhan ditetapkan Allah pada 10 Sya’ban tahun kedua Hijrah. Apakah kewajiban itu langsung ditetapkan oleh Al-Quran selama Sebutan penuh, ataukah bertahap? Kalau melihat sikap Al-Quran yang seringkali melakukan penahapan dalam perintah- perintahnya, maka agaknya kewajiban berpuasa pun dapat dikatakan demikian. Ayat 184 yang menyatakan `ayyaman ma’dudat` ( beberapa hari tertentu) difahami oleh sementara ulama sebagai tiga hari dalam sebutan yang merupakan tahap awal dari kewajiban berpuasa. Hari-hari tersebut kemudian diperpanjang dengan turunnya ayat 185: Barangsiapa di antara kamu yang hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu (Ramadhan), maka hendaklah ia berpuasa (selama bulan itu), dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pemahaman semacam ini menjadikan ayat-ayat puasa Ramadhan terputus-putus tidak menjadi satu kesatuan.

Merujuk kepada ketiga ayat puasa Ramadhan sebagai satu kesatuan, penulis lebih cenderung mendukung pendapat ulama yang menyatakan bahwa Al-Quran mewajibkannya tanpa penahapan. Memang, tidak mustahil bahwa Nabi dan sahabatnya telah melakukan puasa sunnah sebelumnya. Namun itu bukan kewajiban dari Al-Quran, apalagi tidak ditemukan satu ayat pun yang berbicara tentang puasa sunnah tertentu. Uraian Al-Quran tentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan, dimulai dengan satu pendahuluan yang mendorong umat isla muntuk melaksanakannya dengan baik, tanpa sedikit kekesalan pun. Perhatikan surat Al-Baqarah (2): 185. ia dimulai dengan panggilan mesra, “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkankepada kamu berpuasa.” Di sini tidak dijelaskan siapa yang mewajibkan, belum juga dijelaskan berapa kewajiban puasa itu,tetapi terlebih dahulu dikemukakan bahwa, “sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu.” Jika demikian,maka wajar pula jika umat Islam melaksanakannya, apalagi tujuan puasa tersebut adalah untuk kepentingan yang berpuasa sendiri yakni “agar kamu bertakwa (terhindar dari siksa).” Kemudian Al-Quran dalam surat A1-Baqarah (2): 186 menjelaskan bahwa kewajiban itu bukannya sepanjang tahun, tetapi hanya”beberapa hari tertentu,” itu pun hanya diwajibkan bagi yang berada di kampung halaman tempat tinggalnya, dan dalam keadaan sehat, sehingga “barangsiapa sakit atau dalam perjalanan,” maka dia (boleh) tidak berpuasa dan menghitung berapa hari iatidak berpuasa untuk digantikannya pada hari-hari yang lain. Sedang yang merasa sangat berat berpuasa, maka (sebagai gantinya) dia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.” Penjelasan di atas ditutup dengan pernyataanbahwa “berpuasa adalah baik.” Setelah itu disusul dengan penjelasan tentang keistimewaan bulan Ramadhan, dan dari sini datang perintah-Nya untuk berpuasa pada bulan tersebut, tetapi kembali diingatkan bahwa orang yang sakit dan dalam perjalanan (boleh) tidak berpuasa dengan memberikan penegasan mengenai peraturan berpuasa sebagaimana disebut sebelumnya. Ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan ditutup dengan “Allah menghendaki kemudahan untuk kamu bukan kesulitan,” lalu diakhiri dengan perintah bertakbir dan bersyukur. Ayat 186 tidak berbicara tentang puasa, tetapi tentang doa.

Penempatan uraian tentang doa atau penyisipannyadalam uraian Al-Quran tentang puasa tentu mempunyai rahsia tersendiri. Agaknya ia mengisyaratkan bahwa berdoa di bulan Ramadhan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, dan karena itu ayat tersebut menegaskan bahwa “Allah dekat kepada hamba-hamba-Nya dan menerima doa siapa yang berdoa.”

20
Jul
12

Prasarana : Negara Kepulauan Tidak Butuh Jembatan AntarSelat

Negara Kepulauan Tidak Butuh Jembatan Antarselat

Ellen Piri | Rabu, 18 Juli 2012 – 14:10:56 WIB


(dok/ist)Harus lebih meningkatkan transportasi kelautan.

JAKARTA – Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) merupakan upaya pengingkaran jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia. Mestinya, sebagai negara kepulauan, moda transportasi laut, terutama feri, merupakan pilihan yang masuk akal.

Negeri ini mestinya bercermin dari Jepang dan Filipina. Kedua negara tersebut tidak mewacanakan membangun jembatan di selat-selat yang mereka miliki, tetapi sangat aktif dalam meremajakan moda transportasi laut.

Pengamat maritim dan industri pelayaran Siswanto Rusdi mengatakan hal ini, Rabu (18/7), menyikapi tarik ulur pembangunan JSS. “Sependek pengetahuan saya, dua negara ini tidak mewacanakan membangun jembatan di selat-selat yang mereka miliki,” tuturnya.

Sementara itu, Indonesia, sebelum JSS, juga telah membangun Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. “Yang terjadi kemudian, bisnis feri menurun cukup signifikan. Karenanya, jika JSS jadi dibangun bisa dibayangkan agregat kerugian yang harus ditanggung pengusaha feri,” ujarnya.

Pemerintah sendiri dalam rapat koordinasi pembangunan JSS di Kantor Kementerian Perekonomian, hari ini, memastikan tidak akan mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 soal pembangunan JSS. Namun, semua usulan baru yang masuk akan ditampung dewan pengawas dan segera diputuskan.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa selaku ketua Dewan Pengarah Kawasan Strategis Jembatan Selat Sunda menuturkan, saat ini dewan sedang membahas usulan dari Menteri Keuangan soal JSS.

Ada dua masukan penting dari Menteri Keuangan yang menjadi materi pembahasan. Pertama, Menkeu mengusulkan pembangunan jembatan dipisahkan dari pembangunan kawasan. Kedua, pelaksanaan studi kelayakan dibiayai melalui APBN dan ditenderkan.

“Terhadap usulan tersebut, rapat menetapkan membentuk tim yang bekerja selama dua minggu dan melaporkan dengan dewan pengawas untuk diputuskan. Jadi tak perlu perubahan perpres,” kata Hatta.

Tim tujuh sendiri yang nantinya akan mengkaji usulan tersebut terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum, Menkeu, Sekretaris Kabinet, Setneg, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Kepala Bappenas. “Apa pun hasil keputusan tim tujuh ke dewan nantinya akan menjadi keputusan,” tuturnya.

Menkeu Agus Martowardojo mengatakan, ia mengusulkan ada sedikit perubahan dalam pembangunan JSS, lantaran melihat proyek ini membutuhkan waktu jangka panjang dan untuk digunakan dalam jangka panjang juga.

“Intinya dewan pengarah membuka diri terhadap masukan. Kalau kelayakan itu sudah diterima dan nanti mau ditenderkan, tentu pemenang tender akan membayar kembali,” tuturnya.

Terlalu Mahal

Wakil Ketua DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Harjo juga menilai megaproyek JSS terlalu mahal. Lagipula, ia mempertanyakan apakah itu akan menjadi solusi yang pasti dalam mengatasi kemacetan maupun penumpukan truk barang di pelabuhan. Lagi pula, katanya, apakah tiap antarpulau harus dibangun jembatan.

Menurutnya, permasalahan utama dalam terhambatnya pendistribusian barang antarpulau melalui lalu lintas penyeberangan ialah hampir di seluruh perlintasan penyeberangan jumlah kapal ferinya masih belum mencukupi. Dermaga sebagai tempat bongkar muat kapal pun terbatas.

Pengiriman barang melalui laut sebenarnya jauh lebih efisien, cepat, dan murah sehingga beban di penyeberangan juga bisa terdistribusi. Hanya saja, harus bisa dipastikan waktu bongkar muat kapal dipercepat dari 75 menit ke 45 menit dan waktu berlayar dipercepat dari rata-rata tiga jam menjadi dua jam.

Selain itu, masalah tarif juga harus mendapat perhatian dalam menumbuhkan industri feri itu sendiri. ”Jujur saja, pengusaha sulit mencetak laba. Bahkan, banyak yang sulit sekadar menutup biaya operasi. Tarifnya terlalu rendah. Bahkan, Januari 2009, tarif pernah turun mengikuti penurunan harga minyak mentah dunia,” kata Bambang.

Kini, tarif feri di Merak-Bakauheni sekitar Rp 550 per mil (jaraknya 16 mil), sementara idealnya Rp 1.200 per mil. Artinya, jika truk membayar Rp 350.000, seharusnya Rp 700.000. “Siapa pun pengusaha baru yang masuk pasti kesulitan karena finansialnya tidak sehat,” ujar Bambang.

Ketua Umum DPP Gapasdap Syarifuddin Malarangan juga berpendapat, sebagai negara kepulauan, industri jasa penyeberangan seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian. Untuk pengembangan industri feri di Pelabuhan Merak, menurut Syarifuddin, investasi yang dibutuhkan tak lebih dari Rp 10 triliun.

Sementara itu, nilai investasi megaproyek JSS mencapai Rp 250 triliun. Sebagai perbandingan, dana megaproyek itu jika digunakan untuk membangun industri pelabuhan penyeberangan, arus logistik bisa terdistribusi lebih banyak dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, saat ini masih terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur antara kawasan barat dengan timur Indonesia.

Proyek Jembatan Selat Sunda sepanjang 30 kilometer diperkirakan menelan biaya sekitar US$ 15 miliar. Proyek tersebut rencananya akan digarap pada 2014 dan selesai 10 tahun ke depan. (Faisal Rachman)

(Sinar Harapan)

BERITA TERKAIT

20
Jul
12

Ideologi : Pancasila Bagi Rakyat Jelata Bangsa Indonesia

Pancasila (1), Praksis Budaya dan Bangsa Bernama Indonesia

Radhar Panca Dahana | Rabu, 18 Juli 2012 – 14:06:15 WIB


(dok/SH)Integrasi kebudayaan adalah dasar yang lebih kokoh dan primordial ketimbang ikatan lainnya.

Dalam sebuah feature tentang kondisi masyarakat di wilayah perbatasan RI dengan negara lain, harian Kompas menceritakan kisah miris yang sudah terbayang dari judulnya, “30 Tahun Dipelihara oleh Malaysia”.

Suatu kenyataan yang tentu membuat kita sedih dan prihatin. Namun sesungguhnya di balik kisah itu terdapat juga bukti yang kuat tentang keteguhan jati diri sejati bangsa Indonesia.

Apakah rakyat di perbatasan Kalimantan itu hendak mengubah status kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Malaysia?

Ketika kenyataan membuktikan lebih dari satu generasi mereka diabaikan oleh pemerintahnya sendiri, ketika akses dan peluang ekonomi mereka tertutup karena pemerintah tidak pernah membangun infrastruktur yang dibutuhkan sehingga mereka kesulitan untuk melakukan komunikasi sosial dan kultural dengan penduduk desa lain, sementara kebutuhan dasar hidup mereka lebih diperhatikan oleh negara tetangga, bukankah cukup semua alasan itu untuk mengganti kewarganegaraan menjadi orang Malaysia?

Ternyata, percayalah, rakyat kita yang diabaikan itu yang mungkin kecewa dan marah pada pemerintah yang sah, akan tetap menolak tawaran menjadi warga negara Malaysia.

Mereka akan tetap percaya diri menjadi warga Indonesia dan menjadi bagian dari sejarahnya, termasuk tetap menganggap Soekarno sebagai presidennya. Hal ini membuktikan bahwa seseorang menjadi bagian integral dari bangsa dan republik ini tidak hanya didasarkan oleh kaitan atau kepentingan ekonomi, politik, militer, bahkan agama belaka.

Terdapat faktor lain yang mampu meliatkan dan mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia, yang bahkan ternyata juga tidak cukup dipenuhi oleh sebuah tema modern yang begitu populer: nasionalisme. Namun mereka—juga kita—tetap bertaut dengan bagian-bagian lain dari bangsa ini karena sebuah ikatan atau tautan yang bernama ikatan kebudayaan.

Ikatan yang kemudian menjadi sebuah integrasi kebudayaan kolektif, yang sesungguhnya adalah dasar yang lebih kokoh, fundamental, historis, dan primordial ketimbang ikatan-ikatan dalam kata sifat lainnya. Kita mengetahui dengan baik bagaimana sejarah masyarakat dan bangsa di dunia ini ternyata begitu rapuh dan mudah putus hanya karena tidak kuat ditopang oleh tautan kebudayaan itu.

Ikatan integratif kebudayaan sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi suku-suku bangsa yang ada di kepulauan yang indah ini. Dari mana dan bagaimana ikatan ini terbentuk melebihi ikatan-ikatan lain bahkan termasuk ikatan yang nasionalistik? Tidak lain ia tercipta dari realitas arkeologis dan primordial dari suku-suku bangsa itu sendiri.

Itulah realitas dari peradaban maritim. Sebuah peradaban yang karena faktor-faktor geografis, demografis, dan faktor natural lainnya membuat suku-suku bangsa itu menjalin hubungan yang mutualistik–interdependensial bahkan sejak awal terbentuknya suku-suku bangsa di Nusantara ini, ribuan tahun sebelum Masehi.

Identitas Adab Maritim

Bentuk hubungan itu meniscayakan sifat utama dari peradaban maritim, yakni keterbukaan, egaliterianisme, kebebasan fakultatif, dan proses akulturasi yang luwes serta dinamis sebagai bahan dasar terbentuknya masyarakat atau bangsa yang plural serta multikultural.

Maka sesungguhnya bila realitas arkeologis dan primordial di atas kita pahami dan jalani secara teguh dan intens, maka problem yang menciptakan konflik abadi di negara-negara dengan peradaban kontinental—seperti masalah multikulturalisme yang masih menjadi beban bagi sebagian besar bangsa dan negara-negara Eropa—seharusnya tidak terjadi di negeri ini.

Semua adat dan tradisi di negeri ini—betapa pun beraneka rupa dan bangsa lain masih kesulitan untuk membaca atau memahaminya—memiliki satu identitas kultural yang sama yang kemudian melahirkan sifat-sifat peradaban.

Identitas kultural yang sama itu bermula dari cara manusia Indonesia melihat realitas dirinya sendiri (aku) dan akhirnya melihat diri orang lain (kamu); diri sebagai sebuah kelompok (komunitas) hingga diri sebagai sebuah bangsa.

Pemahaman—yang dalam pengertian tertentu adalah sebuah filosofi—itu terekspresikan oleh semua adat dan tradisi sebagai peng-aku-an yang identik secara eksistensial dengan orang lain (peng-kamu-an).

Artinya, secara primordial kita adalah manusia yang sangat sadar dan mengakui bahwa “aku ada karena kamu ada”. Aku, sebagai pribadi, komunitas atau bangsa “ada” karena adanya kamu. Inilah dasar integrasi paling asal (primordial) dari bangsa Indonesia. Realitas eksistensial yang kemudian menciptakan kesatuan sosial, naluri bermasyarakat atau insting kegotongroyongan di antara rakyat negeri ini.

Karakteristik itulah yang membuat tidak ada etnik atau suku bangsa mana pun di negeri ini yang bisa mengklaim dirinya sebagai suatu identitas yang unik atau orisinal. Karena ternyata kita semua, entah orang Banjar, Bali, Sunda, Batak, Jawa, atau Ternate dan Papua itu dibentuk oleh sebuah pergaulan yang dilandasi oleh praksis kebudayaan di atas.

Praksis kebudayaan yang sebenarnya juga meniscayakan bangsa kita menjadi bangsa yang demokratis secara substansial. Memberi kita semua sebuah perasaan yang mengikat secara kuat bahwa kita adalah bangsa besar, di dalam keanekarupaan atau kebinekaan etnik, tradisi dan adatnya.

Ikatan yang tidak terlalu kita sadari hingga saat ini, menjadi faktor utama dalam melahirkan sebuah bangsa bernama Indonesia. Maka cobalah periksa sejarah perjuangan republik modern bangsa ini, yang pada mulanya diisi oleh tokoh-tokoh yang masih sangat kental kesadaran etniknya (katakanlah dengan munculnya berbagai organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, dll), tapi ternyata mereka berhasil mengatasi sentimen lokalnya dengan mengutamakan sentimen yang lebih kuat: sentimen kesatuan, sentimen kebangsaan.

Mungkin ada benarnya ketika sentimen itu diformulasi dalam pengertian atau terminologi politik sebagai nasionalisme.

Namun pengertian yang sangat muda itu tidaklah didasari oleh satu spirit yang jauh lebih kuat, luhur, dan primordial, yaitu spirit kemasyarakatan atau kesatuan yang sudah tertanam sekian masa dalam insting dan naluri kebudayaan kita. Insting dan naluri yang telah terbukti tetap mempertahankan rakyat kita menjadi satu bangsa, betapa pun pada saat yang sama rakyat itu mengalami ketertindasan secara ekonomi, militer, agama, hingga politik.

Akar Krisis Bangsa

Saya kira inilah argumen utama dan pertama saya untuk menjelaskan akar muasal dari persoalan-persoalan kritis negeri. Bahkan bisa jadi ini adalah kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Asal muasal dari persoalan itu sebenarnya tidak lain dari sebuah keadaan baru (modern) yang membuat sebagian dari kita terpaksa atau tidak, sadar atau tidak, telah mengkhianati bahkan melawan eksistensi kita (sebagai manusia, suku dan bangsa). Keadaan baru/modern itu tentu saja, kita tahu, berawal dari masa kolonialistik di waktu lalu.

Masa yang secara kultural menjadi proses pertemuan kebudayaan atau akulturasi yang sesungguhnya secara alamiah sudah menjadi karakter pergaulan dari bangsa ini dalam menerima keberadaan dan keikutsertaan budaya-budaya lain dalam proses pengembangan dirinya.

Namun di masa kekuasaan kolonialistik terjadi pergaulan kebudayaan yang sangat tidak sehat bahkan jahat, ketika kebudayaan asing dibawa oleh pemerintah kolonial bersama sekutunya dengan represif menciptakan dominasi sampai memusnahkan adat setempat.

Pola penaklukan kolonialis yang sebelumnya termaktub dalam slogan “gold, gospel, and glory” sebagai dasar moral gerak penjelajahan dan penaklukan bangsa Eropa terhadap bangsa non-Eropa, yang kemudian berkembang menjadi lebih filosofis, politis, dan akhirnya menjadi penaklukan kultural. (Bersambung)

*Penulis adalah budayawan.

(Sinar Harapan)

BERITA TERKAIT

Pancasila (2-Habis), Perubahan Sejati oleh Rakyat Jelata

Radhar Panca Dahana* | Kamis, 19 Juli 2012 – 15:18:03 WIB


(dok/SH)Sejarah kebudayaan suku-suku bangsa Indonesia tidak mudah ditakluk kan kebudayaan asing.

Penaklukan kolonialis pada mulanya tidak berhasil, kecuali dalam pengertian fisikal dan ekonomi, tapi kemudian ia menunjukkan hasil (sekurangnya akhir abad ke-19) pada tingkat intelektual.

Ahli-ahli hukum adat dan tradisi bermunculan di kalangan sarjana yang menjadi penasihat pemerintahan kolonial, tumbuhnya intelektualisme yang berorientasi pada logika Barat/kontinental, ditambah lahirnya kelompok-kelompok intelektual semacam teosofi di Jawa, menjadi kecambah bagi penaklukan intelektual itu.

Pemikiran “baru” dari kebudayaan kontinental yang disokong kekuatan ekonomi, politik, dan militer menindas kerja dan produk intelektual lokal/tradisional.

Pada masa berikutnya perlahan-lahan kekuatan rasionalisme Eropa yang materialistik dan dominatif itu menaklukkan kultural, terutama (pada awalnya) di kalangan masyarakat kota (urban). Ketika kemajuan teknologi informasi dan transportasi terjadi begitu masif dan revolusioner, penaklukan itu seperti mendapatkan momentum desisifnya.

Teknologi itu menjadi wahana ampuh untuk mengangkut ide-ide kultural yang termuat dalam konsep filosofis, demokrasi, kapitalisme, liberalisme, dan lain-lain, yang menjadi penumpang gelap dalam gerakan supermasif bernama globalisme.

Pada masa yang disebut banyak kalangan sebagai “kolonialisme baru” itu, pertahanan kebudayaan kita di tingkat pribadi hingga komunal menjadi rapuh, bahkan hingga pada tingkat terdominasi penuh.

Modus eksistensial yang secara tradisional dan primordial kita bangun selama ribuan tahun terekspresi secara kasar dan ganas oleh globalisme, sebuah topeng kolonial yang geraknya didukung kekuatan politik, ekonomi, hingga praktik militer dan intelijen negara/bangsa kolonial.

Sebagian masyarakat kita saat ini harus diakui telah menempatkan kebudayaan baru, yang postmodern itu, sebagai acuan tunggal dalam menegakkan eksistensi kontemporernya.

Masyarakat itu merasa dirinya eksis bila menggunakan simbol-simbol kebudayaan penakluk itu. Penaklukan simbolik itu semacam representasi dari takluknya pemikiran, ide, tradisi, bahkan ruang imajinasi kita sebagai pribadi dan bangsa.

Dalam kultur baru itu, hal-hal yang sifatnya pragmatik dan hedonistik–sebagai produk adab yang materialistik–menjadi standar bagi status atau simbol sosial pada umumnya. Dalam kultur ini pula bemunculan titik api yang menciptakan konflik di berbagai dimensi dan lapisan masyarakat.

Hidup yang dihela oleh kebutuhan material yang hiper-pragmatik dan hedonistik menciptakan kompetisi yang hanya sehat di atas kertas, tapi jahat dan destruktif di tingkat praktisnya.

Dengan asas yang dijumput dari kapitalisme, liberalisme hingga hak asasi manusia, sebagian dari kita mengejar kebutuhan materialistik itu dengan berbagai cara, termasuk mengkhianati dan membungkam nurani, adat, dan kearifan tradisinya.

Solusi Kebudayaan

Dari argumen singkat di atas, kita sudah bisa menemukan penyebab dari berbagai krisis negeri ini, yakni ketika kita menolak kenyataan eksistensial yang menjadi inti jati diri kita semua.

Maka solusinya pun menjadi jelas, untuk menjadi manusia yang beradab luhur (apa pun bentuk/kemajuan kebudayaannya), kita harus menimbang kembali dengan cara jujur, saksama, dan cerdas kebijaksanaan dan pengetahuan tradisi yang sejak ribuan tahun lalu diproduksi, dipelihara, dan dikembangkan oleh nenek moyang kita.

Sebuah perjalanan kebudayaan yang sama sekali bukan omong kosong dan jauh lebih panjang prosesnya ketimbang bangsa-bangsa yang menganggap dirinya maju, seperti bangsa-bangsa Eropa apalagi Amerika.

Dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang saat ini dianggap kuno, lampau, kaku, mistik, dan beku itu sebenarnya kita dapat menemukan jalan keluar dengan melakukan perubahan sikap (mindset juga attitude). Kita dengan sendirinya akan menemukan acuan hidup yang lebih dekat dengan jati diri kita sendiri, lebih komprehensif dalam melihat persoalan dan lebih praktis dalam pelaksanaan.

Jadi bila–katakanlah–orang Sunda menjadi Sunda yang sejati, dalam arti menggunakan kearifan primordialnya sebagai acuan untuk bereksistensi dan bermasyarakat, bisa dipastikan ia tidak akan tenggelam dalam konflik dengan warga lainnya baik sesama maupun dengan yang berbeda etnik.

Dengan begitu manusia Indonesia tidak akan menjadi korban dari gerak globalisasi kebudayaan saat ini, sekuat apa pun gerak itu.

Bahkan seharusnya dengan kapasitas dan kualitas kultural masing-masing etnik, kita dapat memerah atau “menunggangi” kuda peradaban postmodernisme yang berlari sangat kencang itu, mengambil saripatinya untuk memperkuat dan kian mendewasakan kebudayaan kita sendiri, sebagaimana dilakukan nenek moyang kita di masa lalu.

Kita adalah bangsa yang adaptif dalam arti memiliki kemampuan luar biasa lebih dari bangsa mana pun, dalam menyerap kebudayaan asing menjadi asupan positif bagi perkembangan jati diri dan kebudayaan kita sendiri.

Dalam prosesnya yang normal, sehat, dan egaliter, sejarah kebudayaan suku-suku bangsa Indonesia tidaklah mudah untuk ditaklukkan kebudayaan asing.

Kita adalah bangsa yang ramah, sopan, dan penuh hormat saat menerima kehadiran tamu, walau tentu saja kita bukan bangsa yang lunak dan melempem ketika tamu itu memiliki maksud untuk menguasai, apalagi merendahkan atau menghina martabat kita sebagai tuan rumah. I

tu berlaku untuk semua suku bangsa: rasa hormat dan martabat adalah hal yang bagi siapa pun dari kita siap mengorbankan apa pun, termasuk nyawa, untuk membelanya.

Membutuhkan “Updating”

Sesungguhnya nilai-nilai dan moralitas dasar dari kebudayaan di atas secara jenial telah dirumuskan–walau mungkin belum sempurna–oleh bapak-ibu bangsa (founding fathers-mothers) kita di masa lalu.

Melalui pergumulan ide yang dilandasi oleh visi dan spirit kebangsaan primordial, mereka akhirnya menyepakati nilai-nilai dasar dari keberadaan kita sebagai sebuah bangsa terangkum dalam sebuah rumusan bernama Pancasila. Namun betapa pun luhur dan jenialnya Pancasila, mesti jujur kita akui, itu adalah produk dari kerja manusia yang tidak abadi seperti kitab suci.

Ia membutuhkan updating untuk masalah-masalah baru, data-data, pemahaman, dan tujuan atau bahkan visi baru. Itulah tugas dari generasi baru terutama para anggota pemerintahan baru yang silih datang dan pergi.

Pada tingkat praktis, sebenarnya Pancasila adalah cara dan acuan yang niscaya dalam peri-hidup bangsa Indonesia sejak dulu kala. Apa yang dilakukan pendiri bangsa ini adalah menciptakan kristal-kristal kebudayaan dari praktik Pancasila di kalangan rakyat jelata itu.

Soekarno dkk tidak menciptakan ide baru untuk mengatasi hidup yang baru. Namun itulah tugas dan tanggung jawab generasi baru, generasi kita, untuk terus membuat Pancasila hidup dengan cara melakukan updating tadi.

Semacam panduan yang berakar dari perkembangan kebudayaan dan pengetahuan adat dan tradisi dalam upaya merespons kenyataan baru yang melesat dengan cepat. Panduan dan acuan yang harusnya bermula dari perubahan radikal para penguasa dan pengambil kebijaksanaan secara khusus dan kaum elite pada umumnya.

Rakyat jelata adalah pihak terakhir yang akan menyempurnakan panduan-panduan hidup di atas. Rakyat jelatalah yang sebenarnya menjadi pelaku utama ketika kebudayaan itu berkembang dan memperbarui diri.

Maka bila harus ada perubahan yang substansial, tidak terelakkan ia harus terjadi dan dilaksanakan rakyat jelata pada muaranya. Awal dari semua itu adalah munculnya elite yang memiliki kesadaran bersama untuk mengubah mindset dan attitude-nya sesuai dengan realitas eksistensial kita.

Persoalannya kini menjadi lebih terang: bagaimana elite menjalankan peran dan tanggung jawab historik dan tradisionalnya itu, sementara saat ini mereka dalam keadaan mabuk karena alkohol globalisme, candu liberalisme, nafsu kapitalisme, dan penghambaan pada individualisme. Untuk penjelasan dan jawaban bagi pertanyaan kritis ini, kita membutuhkan kertas yang lebih panjang.

*Penulis adalah budayawan.

(Sinar Harapan)

BERITA TERKAIT

20
Jul
12

Peradaban : Cara China Salip Ekonomi Amerika Serikat

10 Cara China Salip Ekonomi Amerika Serikat

Metta Pranata – detikfinance
Jumat, 20/07/2012 08:14 WIB
img

Jakarta – Berdasarkan survey Pew Research Center pada 2008, sebelum terjadi krisis yang mengguncang Amerika Serikat dan merembet ke ekonomi global itu, mayoritas orang di seluruh dunia memandang AS sebagai penguasa ekonomi dunia.

Saat itu meski sudah ekspansi besar-besaran selama beberapa dekade, China hanya mendapat separuh suara responden dibanding AS. Namun waktu mengubah segalanya. Krisis keuangan yang disusul resesi mengubah persepsi tentang AS.

AS tidak lagi dipandang ‘kebal’. Menurut 26.000 orang dari 21 negara berbeda yang diwawancara Pew Research Center, gelar penguasa ekonomi dunia sekarang direbut oleh China. Memang, masih banyak penduduk China yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sebagian besar ekonomi daerahnya didominasi pertanian.

Meski tidak sesuai dengan karakter tradisional sebuah negara adikuasa ekonomi, China berkembang sangat cepat hingga hampir menyamai AS dalam kerangka kesehatan ekonomi global. Kita tidak bisa meremehkan China lagi. Mengapa?

Berikut ini 10 alasan mengapa China bisa merebut status penguasa ekonomi dunia dari AS, seperti dilansir dari DailyFinance, Jumat (20/7/2012):

1. China adalah manufaktur terbesar di dunia

img

Butuh 160 tahun hingga akhirnya pada 2011 China bisa mengklaim dominasinya sebagai pemimpin output manufaktur di seluruh dunia. Output manufaktur China ke dunia mencapai 19,9%, sementara Amerika 19,4%. Dengan demikian, China telah merebut gelar sebagai manufaktur terbesar di dunia yang selama 110 tahun dipegang oleh AS.

Kesuksesan China bertumpu pada dua keuntungan komparatif yang tidak dimiliki AS. Pertama, China punya jumlah tenaga kerja yang luar biasa besar. Dengan lebih dari 89 juta penduduk yang terlibat di produksi industri, tentu jumlah output yang bisa dihasilkan China jauh lebih besar dibandingkan AS.

Kedua, upah buruh China lebih murah dibanding buruh AS. Pemerintah AS mengatur upah minimum federal sebesar US$ 7,25 (Rp 68.875) per jam. Sementara peraturan upah minimum China berbeda-beda di ke-31 provinsinya. Dari yang terendah 600 yuan (Rp 900.000) per bulan hingga yang tertinggi 1.450 yuan (Rp 2.175.000) per bulan.

 

2. China punya utang AS lebih banyak daripada warga AS sendiri

img

Berutang tidak pernah bagus. Di Eropa, utang jadi subyek yang sensitif. Yunani, Irlandia, Portugal dan Spanyol tersandung tumpukan utang yang amat tinggi. Hal ini membuat warga AS berpikir, apakah negara mereka juga menuju ke arah yang sama?

Ketika pemerintah AS memutuskan untuk menaikkan plafon utang Agustus 2011 untuk yang ke-78 kalinya sejak 1960, total utang AS mencapai US$ 14.3 triliun (Rp 135.850 triliun). Hampir US$ 10 triliun dimiliki oleh individual dan korporasi, juga pemerintah negara bagian, lokal dan asing.

Menurut statistik pemerintahan AS sepanjang pertengahan 2011, China merupakan pemegang utang publik terbesar dengan US$ 1,13 triliun. Sedikit lebih tinggi daripada kepemilikan warga AS dan korporasi yakni US$ 1,11 triliun.

China berada satu peringkat di belakang Social Security Trust dan Federal Reserve dalam rangka kepemilikan utang AS. Seiring makin terjerumusnya AS ke dalam tumpukan utang, China siap terus mengumpulkan bunganya.

 

3. China adalah konsumen energi terbesar di dunia

img

AS mungkin masih jadi negara ekonomi terbesar dari segi GDP. Tapi sejak 2010, AS tidak lagi mengonsumsi minyak sebesar China. Pesatnya industrialisasi China jadi salah satu alasan utama harga minyak naik drastis selama beberapa dekade terakhir.

GDP terkait langsung dengan konsumsi pribadi sementara pertumbuhan China didorong oleh sektor manufaktur dan pembangunan infrastruktur terus menerus. Keduanya sama-sama segmen yang erat dengan energi.

Meski China masih bergantung pada batubara sebagai sumber penghasil energinya, kebutuhan minyak buminya juga meningkat. Arab Saudi sebagai eksportir minyak mentah terbesar sekarang lebih banyak mengapalkan produksinya ke China daripada AS. Saudi juga mempertimbangkan China ketika mengambil keputusan untuk meningkatkan produksinya atau tidak.

Aktivitas China di luar negeri juga berpengaruh. Saat ekspansi perusahaan-perusahaan AS dihambat oleh politik, China sudah menyetujui pembangunan kilang di Iran. Salah satu usaha ekspansi China yang lebih besar adalah ketika perusahaan minyak berbasis di China, CNOOC berusaha masuk ke pasar AS dengan menawar Unocal pada 2005.

Langkah ini berhasil dihadang dan Chevron yang memenangkan tawar menawar perusahaan minyak raksasa milik pemerintah tersebut. Usaha China menguasai pasar energi baru saja dimulai.

 

4. China berada dalam laju untuk jadi ekonomi terbesar dunia dalam kurun 10 tahun (bahkan kurang)

img

Saat ini AS jadi negara ekonomi terbesar berdasarkan GDP, tapi tak lama lagi posisi mereka akan disalip oleh China. Sejak 1980, pertumbuhan ekonomi China setiap tahunnya rata-rata 10,02%.

Bila menggunakan perkiraan tingkat pertumbuhan 7,5% seperti yang diprediksi Perdana Menteri Wen Jiabao pada Maret lalu, pada 2019 China akan menyalip pertumbuhan GDP AS yang rata-rata 2,67% dalam periode yang sama.

Bahkan meskipun ekonomi China melambat jadi 5% (sesuatu yang sangat langka jika dilihat dari perspektif sejarah), mereka masih bisa mengalahkan total GDP AS pada 2011. Inilah performa prima yang amat langka dan tidak bisa dianggap remeh.

5. China siap jadi importir logam berharga terbesar di dunia

img

Seperti yang bisa dibayangkan, karena China menitikberatkan sektor manufaktur maka permintaan logam berharga seperti tembaga, emas dan perak meningkat drastis. Penggunaan logam berharga bisa diaplikasikan dimana-mana, mulai dari konstruksi hingga manufaktur elektronik dan kebutuhan China tak pernah terpenuhi.

China menggeser AS dari segi konsumsi tembaga pada 2002 dan penggunaannya sekarang mencapai empat kali lipat setiap tahunnya. Produsen tembaga seperti Freeport-McMoRan Copper & Gold menganggapa China sebagai konsumen terbesarnya. Freeport bergantung pada tingkat permintaan China untuk menentukan harga tembaga dan inilah cara utama mereka menangguk profit.

Emas juga semakin diminati sebagai produk investasi di China dengan tingkat inflasi tinggi mengancam penurunan nilai pendapatan buruh. Sepanjang 1950 – 2003, pemerintah China melarang rakyatnya memiliki emas batangan. Jadi masyarakat China belum lama menikmati investasi emas. Menurut Wall Street Journal, butuh 8 tahun bagi China untuk melampaui India dalam investasi emas sejak larangan itu dicabut.

 

6. Dua dari 10 perusahaan paling bernilai di dunia berbasis di China

img

PetroChina (migas) dan China Unicom (teknologi) masing-masing berada di peringkat 5 dan 8 perusahaan terbesar dunia per minggu kedua Juli. Mungkin kedengarannya tidak begitu mengesankan.

Tapi jika mempertimbangkan posisi Industrial and Commercial Bank of China dan China Construction Bank yang tidak jauh dari 10 besar, kita mungkin akan menyadari dominasi China sebagai kekuatan ekonomi baru.

Hal ini sangat penting karena mengisyaratkan kemungkinan pergeseran dominasi AS. Dengan tujuh perusahaan AS masuk dalam 10 besar perusahaan terbesar dunia, maka AS tak akan begitu mudahnya ‘mengalah’.

China dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran dan ekspansi internasionalnya akan memberikan keuntungan pertumbuhan sangat tinggi bagi PetroChina dan Unicom dibandingkan perusahaan raksasa AS yang pertumbuhannya mulai seret.

 

7. China adalah investor terdepan dalam energi yang bisa diperbarui

img

Dikarenakan konsumsi batubaranya sangat besar, China memimpin sebagai investor terdepan dalam pemrakarsaan energi yang bisa diperbarui. Setidaknya, itulah yang dikatakan pejabat pemerintah China. Pada 2010, China menginvestasikan US$ 154 miliar untuk pemrakarsaan energi hijau dan berencana menyuntikkan US$ 473 miliar lagi sepanjang 2011 – 2015.

Melalui berbagai program seperti “Top 1000 Enterprises Program” yang fokus pada pengurangan konsumsi energi di perusahaan-perusahaan besar dan “10 Key Projects” yang menawarkan insentif untuk membangun hidroelektrik dan sumber bahan bakar yang bisa diperbarui, China jor-joran berinvestasi pada penemuan sumber energi baru supaya bisa lepas dari ketergantungan batubara.

Tingkat permintaan energi Eropa dan AS mungkin tidak segitu besarnya, tak seperti China. Inilah yang jadi pemicu China untuk mewujudkan dan membawa perusahaan-perusahaan berenergi hijau ke level berikutnya.

 

8. China adalah manufaktur smartphone terbesar di dunia

img

Lagi-lagi China mengalahkan AS sebagai manufaktur smartphone terbesar di dunia pada triwulan pertama 2012. Pertumbuhan unit year-on-year melambung 45% seiring China mengapalkan 146 juta unit smartphone di triwulan pertama 2012. Bandingkan dengan AS yang hanya tumbuh 5% di periode sama.

Salah satu alasan utama mengapa China memimpin 22% pasar manufaktur smartphone AS sementara AS sendiri hanya 16% adalah karena Apple memilih China sebagai pabrik produksi iPhone 4S. Apple yang berhasil menjual 35 juta iPhone triwulan lalu perlahan mengekor Samsung sebagai penguasa pasar area China.

 

9. China merupakan pasar swalayan terbesar di dunia

img

Dengan 13 miliar mulut yang harus diberi makan, ditambah pesatnya ekspansi ekonomi, tingginya inflasi harga makanan dan pertumbuhan populasi, China berada jauh di atas AS dalam segi besaran belanja konsumsi bahan makanan.

Menurut firma riset IGD, pada 2011 konsumen China menghabiskan setidaknya US$ 964 miliar untuk belanja bahan makanan. Sementara konsumsi AS US$ 908 miliar. Pada 2015, diperkirakan angka itu mencapai US$ 1,6 triliun di China dan US$ 1 triliun di AS. Dikarenakan masih banyak daerah pedesaan dan penduduknya hidup dari bertani, impor bahan makanan di China masih relatif kecil.

Namun sampai kapan China sanggup mandiri memenuhi kebutuhan pangan penduduknya? Seiring terus berkembangnya industrialisasi, makin banyak orang meninggalkan bertani dan bekerja sebagai buruh terlatih di pabrik kota besar yang gajinya lebih menjanjikan. Tingkat permintaan bahan pokok seperti jagung dan beras bisa meningkat drastis. Inflasi harga makanan di China akan semakin melambung dalam beberapa tahun lagi seiring pertumbuhan populasi dan infrastruktur.

 

10. China adalah ‘donatur’ utama simbiosis pakta perdagangan dengan AS

img

Peranan penting China sebagai rekanan perdagangan AS terlalu jelas untuk diabaikan. Dari perspektif ekspor, 30 negara bagian AS menghitung China sebagai top 3 pasar ekspor mereka. Sementara 48 negara bagian telah melipatgandakan pertumbuhan ekspornya ke China sejak tahun 2000. Dengan total nilai ekspor mencapai lebih dari US$ 100 miliar, konsumen China dengan cepat menjadi prioritas perusahaan-perusahaan AS.

Krisis Uni Eropa memang membuat tingkat konsumsi menurun drastis pada 2011. Untungnya, surplus perdagangan dari AS berhasil menutupi kekurangan permintaan dari Uni Eropa. Faktanya, surplus perdagangan China dengan AS merupakan alasan utama mereka bisa mencapai surplus US$ 155 miliar sepanjang November 2011.

Sejak 2008, ketergantungan China terhadap AS untuk berkontribusi pada surplus perdagangannya telah meningkat dari 90,1% menjadi 175,6% sepanjang November 2011.

 

 




Blog Stats

  • 2,340,507 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 132 other followers