Posts Tagged ‘Legislation

27
Mar
13

Politik Hukum : DPD Setara DPR dan Presiden

http://jakarta45.files.wordpress.com/2012/03/garuda-1.jpg?w=655

Uji Materi Dikabulkan MK, Ketua DPD: Ini Hari Bersejarah!

Liputan 6Liputan 6 

Liputan6.com, Jakarta : Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi pasal-pasal dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurut MK, kedudukan DPD setara dengan DPR dan Presiden. Karenanya, wajar jika DPD sebagai lembaga berhak juga untuk menyusun program legislasi nasional.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyambut baik putusan MK. Pasalnya, dengan putusan itu, DPD memiliki kewenangan yang selama ini tidak pernah ada.

“Ini adalah hari  bersejarah dalam sistem ketatanegaraan kita. Sehingga tugas pokok dan fungsi kami sebagai DPD memiliki tempat yang sepantasnya,” kata Irman di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Dalam putusannya, Ketua Majelis MK Mahfud MD  mengatakan kedudukan DPD setara dengan DPR dan Presiden. Karenanya, kini DPD sebagai lembaga berhak juga untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang selama ini kewenangannya berada di tangan DPR dan Presiden.

“Pembahasan RUU harus dibahas dalam prolegnas yang dikoordinasi oleh DPR menggunakan badan kelengkapan yang terkait,” kata Mahfud MD.

Hakim Konstitusi Akil Mochtar menjelaskan, meski setara dengan DPR dan Presiden, namun kewenangan DPD tetap berbeda. Kewenangan DPD hanya pada inisiatif pengajuan, pembahasan, dan penerimaan RUU yang sebatas kedaerahan. Seperti otonomi, perimbangan keuangan serta hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam. Sementara untuk kewenangan memutuskan RUU kedaerahan, DPD tetap tidak bisa terlibat.

Terkait kewenangan soal inisiatif pengajuan, pembahasan, dan penerimaan RUU kedaerahan, anggota DPD dari Bali, I Wayan Sudarta yang juga selaku Ketua Litigasi pengajuan UU P3 dan UU MD3, mengaku sebenarnya DPD tidak meminta tambahan wewenang itu. Melainkan hanya meminta MK untuk menafsirkan mengenai UU MD3 dan UU P3, terutama Pasal 22 D.

08
Apr
12

Legislasi : Dugaan Barter Pasal BBM – Lapindo

Menyorot Dugaan Barter Pasal BBM dengan Lumpur Lapindo


Redaksi Salam-Online – Jum’at, 14 Jumadil Awwal 1433 H / 6 April 2012 20:46:07

Sejak ekonom dari Econit, Hendri Saparini, menyebut (Rabu, 4/4/12) adanya Pasal 18 UU APBN-P 2012 soal pembiayaan lumpur Lapindo, isu ini pun terus bergulir. Dialog MetroTV petang, Jumat (6/4/12) juga menyoroti kasus ini.

Isu adanya deal politik antara Partai Demokrat dan Golkar mengenai barter pasal 7 ayat 6A dengan pasal 18 Undang-Undang APBN-P 2012 soal pembiayaan lumpur Lapindo, sulit disembunyikan. Padahal, saat lobi antarfraksi pada sidang paripurna DPR (30/3/12) tak ada pembahasan pasal lumpur Lapindo ini. Publik tahunya fraksi sedang fokus membahas pasal 7 ayat 6 A.

Lalu, benarkah ada barter pasal 7 ayat 6 A dengan pasal 18 UU APBN-P 2012?  Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, seperti dikutip wartanews.com, Jumat (6/4/12) meminta dugaan ini dibongkar agar jelas apa yang sebenarnya terjadi.

“Kalau itu benar terjadi dibongkar saja. Kami belum masuk ke sana. Biar masyarakat saja yang melakukan,” ujar Mardani.

Mengenai adanya dugaan alokasi dana yang diterima oleh korban hanya sekitar 20 persen, Anggota Komisi VII DPR ini berharap agar dibuka saja ke publik jika benar adanya.

“Biar masyarakat yang menilai karena masyarakat sekarang sudah bisa menilai, tapi silakan tanya ke orang Banggar,” katanya. Wakil Ketum Golkar Agung Laksono jelas membantah. Menurutnya, tak ada deal-deal antara Golkar-Demokrat dengan membarter isu  BBM dengan lumpur Lapindo (detikcom, 5/4/12). “Tak ada, tak ada, itu cuma isu,” bantah politisi Golkar yang juga menjabat Menko Kesra ini.

Sebelumnya, Wasekjen PKS Mahfudz Siddik mempertanyakan pasal 18 yang berada dalam satu paket UU APBN-P 2012 yang disahkan tanggal 31 Maret lalu. Pasal 18 ini tidak dijelaskan ke publik. Padahal isinya soal krusial, yakni anggaran pemerintah untuk mengganti rugi korban lumpur Lapindo di tiga desa wilayah yang berdampak langsung.

“Itu memang tidak muncul dari paripurna dan saya tidak dengar waktu rapat di badan anggaran. Jadi memang yang patut dipertanyakan adalah mengapa pemerintah masih terus terbebani untuk membayar uang ganti rugi terhadap korban Lapindo di tiga desa di luar wilayah berdampak. Kan ini sudah berlangsung sejak 2008 dan 2009,” ungkap Mahfudz di Gedung DPR.

Dia pun meminta BPK untuk melakukan audit terhadap anggaran yang dikucurkan dari pihak pemerintah maupun Lapindo Brantas. Kenyataan di lapangan, menurut Mahfudz, saat dia melakukan kunjungan langsung di tiga desa di wilayah yang terkena semburan lumpur Lapindo, warga hanya mendapatkan bantuan senilai 20 persen dari yang dianggarkan.

Jadi, ke mana raibnya yang 80% lagi? Bagaimana pula nasib dana anggaran jika benar adanya deal dengan membarter pasal 7 ayat 6 A dengan pasal 18 UU APBN-P 2012?  jelas ini sangat memprihatinkan—dimana uang rakyat digelontorkan hanya untuk kepentingan politik segelintir pihak.  Itu belum lagi jika nilai yang diterima warga korban lumpur Lapindo, tak utuh, sebagaimana temuan Mahfudz.

Sampai kapan bangsa dan negeri ini menolerir praktik-praktik seperti diungkap di atas?

Keterangan Foto: Hendri Saparini & Mardani Ali Sera

Di Balik Ngototnya Pemerintah Menaikkan Harga BBM


Redaksi Salam-Online – Jum’at, 29 Rabiul Akhir 1433 H / 23 Maret 2012 04:20:53

Jakarta (salam-online.com): Pemerintah berencana menaikkan harga BBM per 1 April mendatang. Tapi unjuk rasa menentang rencana itu sudah marak sejak hampir sebulan yang lalu. Artinya, sebelum kenaikan itu hari-hari republik ini sudah dijejali berita-berita demo menentang kenaikan harga BBM—baik di Jakarta maupun daerah.

Aneh, memang, kenapa harus memberi tahu jauh-jauh hari? Bukankah dampaknya sangat besar? Pertama, unjuk rasa tak bisa dibendung, karena para pendemo sudah tahu rencana kenaikan. Kedua, harga-harga kebutuhan akan naik lebih dulu. Padahal di era Soeharto rencana kenaikan harga BBM tak dilempar ke publik, tapi langsung diumumkan pada  malam hari—tanpa pemberitahuan sebelumnya. Itu mencegah pihak-pihak yang ingin menimbun minyak, juga meniadakan unjuk rasa sebelumnya. Meskipun setelah pengumuman kenaikan itu muncul demo-demo.  Tapi setidaknya mencegah harga-harga kebutuhan lainnya naik terlebih dahulu.

Era sekarang, seperti biasanya jauh sebelum BBM naik, harga-harga  seperti sembako sudah goodbye lebih dulu untuk meroket. Mereka yang kehidupan ekonominya pas-pasan otomatis budget pengeluarannya bertambah, sementara pemasukan tetap. Nanti, jika harga BBM sudah naik, pengeluaran yang ekonominya pas-pasan tadi praktis lebih banyak lagi, padahal income tak jua  bertambah. Lalu, bagaimana pula mereka yang ekonominya lebih di bawah lagi?

Mereka yang pas-pasan praktis ekonominya menjadi di bawah standar, dan yang tadinya di bawah pas-pasan, makin miskin. Karenanya, logis saja jika disebutkan, kenaikan harga BBM akan menambah jumlah orang miskin.

Policy pemerintah menaikkan harga BBM—dengan alasan naiknya harga minyak dunia—ditentang sejumlah kalangan—pengamat, ekonom, pengusaha. Alasan kenaikan lantaran harga minyak dunia yang terus  melambung tak sepenuhnya dapat diterima. Mengapa?

Indonesia adalah salah satu Negara penghasil minyak. Sayangnya, kekayaan minyak itu tak dikelola serius. Ini negeri menjual minyak mentahnya ke pasar dunia, lalu setelah diolah pihak luar, kita beli lagi dengan harga  yang, tentu saja, jadi berlipat-lipat. Ini agak aneh, memang, punya kekayaan sendiri dijual ke orang lain, dan setelah diolah, kita beli lagi. Kenapa tidak kita sendiri yang mengolahnya?

Dengan cara demikian, terang saja ini republik jadi kelimpungan menghadapi naiknya harga minyak dunia. Padahal kalau kita kelola sendiri minyak mentah yang dihasilkan negeri ini, tak perlulah kita panik karena melambungnya harga minyak dunia. Dan, dengan sendirinya tak perlu menaikkan harga BBM.

Itu satu hal. Hal lainnya, dengan dalih tak mungkin lagi mensubsidi lantaran makin defisitnya anggaran, maka menaikkan harga BBM adalah satu-satunya jalan. Nah, lucunya pemerintah membuat policy mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin yang terkena dampak langsung akibat kenaikan harga BBM itu. Rencananya,  warga miskin akan menerima BLT  Rp 150.000 perbulannya selama 9 bulan.

BLT, selain tak mendidik dan akan membangun mental pengemis, lebih dari itu adalah betapa janggalnya kebijakan ini. Janggalnya, seperti dikatakan Wakil Ketua DPR Anis Matta yang partainya (PKS) menolak kenaikan BBM ini, “Kalau kita menaikkan harga BBM, lalu  membuat kompensasi  (BLT, red), itu artinya hanya pindah dari kantong kanan ke kantong kiri.”

Iya, ini memang boleh dibilang merupakan policy aneh. Bagaimana tidak. KIita menaikkan harga BBM—artinya mencabut subsidi—tapi kemudian hasilnya diberikan kepada warga miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM itu. Lho, jika demikian, buat apa menaikkan harga BBM? Lebih baik tak usah naik, sehingga tak perlu pula mengeluarkan BLT.

Lebih dari itu, harga BBM tak perlu naik, jika, pertama, hasil minyak mentah kita tak dilempar ke luar, lalu kita ‘masak’ sendiri di dalam negeri—sehingga kita tak perlu membeli kembali. Kedua, eksekutif, legislatif dan yudikatif, harus bisa menahan diri, jangan melakukan pemborosan. Selama ini publik menyaksikan, pemerintah, DPR, yudikatif, sama saja, boros. Lihat contohnya, pemerintah membeli pesawat kepresidenan hampir 1 trilyun rupiah. Padahal Malaysia dan Brunei yang kehidupannya makmur saja, pesawat untuk pemimpinnya cukup produk Indonesia (PT Dirgantara Indonesia). Mereka menggunakan pesawat CN-235. Mengapa kita berfoya-foya dan berboros ria dengan memesan pesawat buatan Amerika yang harganya jauh berlipat-lipat dari CN-235? Apakah kita tak malu, Negara lain saja menggunakan produk kita?

Itu contoh borosnya pemerintah. Belum lagi DPR dan yudikatif yang, rasanya seperti tak enak, kalau tak menghambur-hamburkan uang. Padahal negeri ini  banyak memerlukan dana untuk pembangunan gedung sekolah, pembangunan rumah rakyat, perbaikan jembatan, jalan, dan sebagainya untuk kepentingan umum. Tapi, anehnya, pemerintah tak hirau dengan kebutuhan yang berkaitan dengan rakyatnya. Malah mereka hidup dengan anggaran yang dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak mendesak, tidak urgen.

Ketiga, andai tak dikorup, maka anggaran negeri ini bisa lebih dari cukup. Sekolah bisa benar-benar gratis sampai perguruan tinggi. Kesehatan pun demikian. Berobat gratis. Artinya, dengan tidak menghambur-hamburkan uang dan tidak pula mengkorupnya—apalagi  merampoknya secara berjamaah—maka kehidupan rakyat yang sejahtera itu bukan mimpi. Tapi akan jadi kenyataan.

Tapi bagaimana rakyat ini hidupnya nyaman, jika pemerintah, legislatif, yudikatif dan pemimpin-pemimpinnya  gemar menghambur-hamburkan anggaran dan bahkan merampoknya secara berjamaah pula. Keempat, meningkatkan penerimaan pajak–tapi jangan dikorup! Dan, masih banyak lagi cara lain untuk menutupi defisit anggaran, tanpa harus menaikkan harga BBM yang efeknya sangat besar bagi kehidupan rakyat kebanyakan–utamanya rakyat yang hidupnya pas-pasan dan miskin.

Jadi, sebenarnya jika pemerintah, DPR dan yudikatif ini serius mengelola republik ini, tak perlulah menaikkan harga BBM. Toh semua protes, kritikan dan unjuk rasa—baik di Jakarta maupun di berbagai daerah—tak membuat pemerintah menyerah. Pokoknya BBM tetap akan naik 1 April Mendatang. Meskipun upaya “meredam” suara mahasiswa dengan cara mengajak “jalan-jalan” dengan mengikutsertakan BEM UI dan BEM Unpad, misalnya,  dalam kunjungan Presiden SBY dan rombongan ke China tak membuahkan hasil–lantaran mereka menolak ajakan itu.

Di balik ngototnya pemerintah, sejumlah dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (21/3), menduga kebijakan ini disebabkan adanya tekanan asing pada pemerintahan SBY. Tekanan ini bertujuan agar asing menguasai sektor pertambangan di Indonesia dari hulu hingga hilir.

Para dosen yang tergabung dalam Pusat Studi Energi dan Mubyarto Institue ini menilai kebijakan pemerintah tidaklah cerdas. Mereka memandang itu hanya akan menyengsarakan rakyat. Seharusnya, menurut mereka, untuk mengatasi krisis energi pemerintah dapat menghemat subsidi dengan mengambil langkah lebih bijak seperti penghematan energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan sebagainya.

Dari penelitian yang dilakukan, pihak asing menginginkan harga BBM mencapai tingkat keekonomian agar SPBU-SPBU mereka yang sepi pembeli dapat bersaing dengan SPBU lokal.

Melihat realitas di atas, sesungguhnya masih banyak opsi dan solusi, sehingga pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM, kecuali jika pemimpin dan pengelola republik ini tak berpihak pada rakyat dan bangsanya sendiri, tapi lebih tunduk pada kemauan asing!

Rabu, 4 April, 2012 21:13

Dari:

“Al Faqir Ilmi” <alfaqirilmi@yahoo.com>

Inilah Ekspansi Kapitalisme Besar-besaran, 800.000 SPBU Asing akan Kuasai IndonesiaYOGYAKARTA] Hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan baker umum (SPBU). Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU.“Itu artinya, sejumlah 800.000 SPBU milik asing akan menguasai Indonesia. Bayangkan, nantinya seluruh kebutuhan minyak harus dibeli di perusahaan asing dan asing akan menguasai seluruh produksi Indonesia dari hulu ke hilir, termasuk warung-warung,” kata pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir, yang akrab disapa Sony, dalam diskusi publik “Menata Ulang Indonesia” di gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, yang digelar Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Kamis (29/3) siang.Jadi katanya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, didukung atau ditolak, juga merupakan pertarungan antarkelompok kapitalis asing di Indonesia. “Ini pertarungan kapitalis pertambangan dan indsutri otomotif,” katanya.Dikatakan, bebas subsidi BBM artinya bangsa Indonesia dipaksa konversi ke BBM produk asing pertamax. “Maka, SPBU milik Cevron, Shell, Petronas akan merajalela di negeri ini. Dari sini terlihat jelas, jika harga BBM dinaikkan, siapa yang dirugikan dan siapa sebaliknya yang diuntungkan,” katanya.

Dia menegaskan, semua pihak yang berpendapat pro maupun kontra, mewakili kapital industri. “Perusahaan otomotif jelas dirugikan. Namun calon pemilik SPBU asing, akan sangat diuntungkan, apalagi Wapres Boediono sudah menetapkan bahwa tahun 2015, Indonesia harus bebas subsidi BBM,” katanya.

NOTE : Kenapa BBM mesti naik ?

Beribu alasan disiapkan oleh para pendukung kaum Globalis berwajah melayu, Behind the scene nya adalah.. permainan raksasa minyak global untuk masuk ke Indonesia

Konsumsi BBM RI saat ini sekitar 41 juta kiloliter, Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 juta kiloliter (KL) adalah kebutuhan Premium. Produksi kilang Pertamina saat ini adalah Premium 12 juta KL dan Pertamax 500 ribu KL, Sisanya, sebanyak 12 juta KL Premium dan 300 ribu KL pertamax diimpor oleh Pertamina

Nah, Gol dari agenda kenaikan harga Premium bukanlah APBN atau lainnya, Gol dari kenaikan harga Premium adalah menciptakan situasi semu supply and demand BBM Premium versus Pertamax

Bersamaan dengan agenda kenaikan harga Premium, Pertamina mendorong peningkatan supply Pertamax dengan mengurangi pasokan Premium

Tahun 2012, Pertamina berencana mengurangi pasokan Premium menjadi 21 juta KL dari saat ini 24 juta KL, Penurunan pasokan Premium akan mendorong peningkatan demand Pertamax, Sementara produksi Pertamax Pertamina ditargetkan hanya sanggup sebanyak 1 juta KL di 2012. Situasi ini akan menciptakan kondisi “Kekurangan pasokan Pertamax” <= Inilah situasi yang menjadi gol sebenarnya

Situasi “Kekurangan Pasokan Pertamax” akan ‘Memaksa” Pertamina harus membuka pintu masuk besar2an terhadap brand2 BBM global, Maka datanglah Total, Shell dan sebagainya secara massif

Tahukah kamu, saat ini Shell, Total n the gank sudah membeli ratusan lahan untuk membuka SPBU di seluruh Indonesia? Bahkan mereka sudah mengantongi izin2 yang diperlukan untuk membuka ratusan SPBU Shell, Total n the gank di seluruh Indonesia

Lantas, kenapa mereka belum beroperasi massif?

Karena BBM milik Shell, Total n the Gank berkualitas Pertamax ke atas, mereka tidak memiliki BBM kelas Premium, Sementara, masyarakat Indonesia lebih menyukai Premium yang disebabkan murahnya harga, Maka perlu didorong pergeseran budaya penggunaan BBM dari Premium menjadi Pertamax, Dan itu harus terjadi bersamaan dengan tidak mampunyai Pertamina menyediakan Pertamax

Situasi inilah yang diperlukan Shell, Total n the Gank untuk merealisasikan proyek ratusan SPBU di seluruh Indonesia, Kalau mereka buka ratusan SPBU yg jual BBM kelas Pertamax, dipastikan tidak laku. Tapi kalau harga Premium dinaikkan, kebutuhan Pertamax akan meningkat, dimana Pertamina tidak bisa supply sepenuhnya, Yes! Welcome Global Oil Brand! Our Society Need You Guys.. Demikian pemerintah akan berkata, apalagi jika proyek pembatasan premium jadi dilakukan pemerintah, Dan itu niscaya terjadi,  MasakSih?

Kenaikan harga premium yang dibarengi pengurangan produksi Premium akan menciptakan situasi “Cost Production premium terlalu mahal, Nanti akan ada debat2 lagi yang pada akhirnya adalah menggolkan “Pembatasan Premium hanya untuk rakyat miskin”. Itulah situasi yang memang dikehendaki, sehingga masyarakat yg “Tidak” miskin “dipaksa” pakai Pertamax

Sementara, kemampuan produksi Pertamax Pertamina hanya 1 juta KL di 2012. Bayangkan jika setelah pembatasan Premium, konsumsi Premium hanya 10 juta KL, Artinya, sebanyak 14 juta KL (24 juta KL dikurangi 10 juta KL) konsumsi Premium akan beralih ke Pertamax

Akan muncul demand baru terhadap Pertamax sebanyak 14 juta KL plus demand riil Pertamax 1 juta KL = 15 juta KL, Padahal kemampuan produksi Pertamax Pertamina hanya 1 juta KL, lalu darimana supply pertamax 14 juta KL itu?

Nanti akan ada dagelan “Impor Pertamax atau Buka Pintu Untuk Global Oil Brand bikin SPBU di RI, Tentu akan ada debat panjang, usulan impor akan ditentang.

Akhirnya disepakati, “Win-win solutionnya adalah membuka pintu bagi Shell, Total n the Gank, That’s the Agenda teman2, beware..

Buat saya, solusinya bukan seperti yang dikumandangkan kubu globalis. Subsidi tentu sebuah masalah, tapi mencabut subsidi tanpa solusi bakal jadi bumerang seperti penguasaan pasar BBM oleh asing dll. Jawabannya adalah Renegosiasi Blok Migas

Sekarang bayangkan saja, kebutuhan minyak mentah nasional 1,2 juta Barrel/hari. Sedangkan produksi minyak mentah Pertamina 1 juta barrel/hari. Tapi anehnya, negara hanya memperoleh 600 ribu barel/hari, sisanya 400 ribu barrel/hari digondol Asing #GakMasukAkal

Akibatnya, negara harus impor 600 ribu barrel/hari akibat 400ribu barrel/hari digondol Asing #SialanBanget. Jadi buat saya, solusinya cuma satu, renegosiasi kontrak2 migas yang dikuasai asing.

Sekian kiranya sedikit bocoran soal agenda pemain minyak raksasa global terhadap industri BBM di Indonesia

Rabu, 4 April 2012

Inilah Ekspansi Kapitalisme Besar-besaran, 800.000 SPBU Asing akan Kuasai Indonesia
Jumat, 30 Maret 2012 | 9:55


YOGYAKARTA] Hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan baker umum (SPBU). Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU.

“Itu artinya, sejumlah 800.000 SPBU milik asing akan menguasai Indonesia. Bayangkan, nantinya seluruh kebutuhan minyak harus dibeli di perusahaan asing dan asing akan menguasai seluruh produksi Indonesia dari hulu ke hilir, termasuk warung-warung,” kata pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir, yang akrab disapa Sony, dalam diskusi publik “Menata Ulang Indonesia” di gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, yang digelar Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Kamis (29/3) siang.

Jadi katanya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, didukung atau ditolak, juga merupakan pertarungan antarkelompok kapitalis asing di Indonesia. “Ini pertarungan kapitalis pertambangan dan indsutri otomotif,” katanya.

Dikatakan, bebas subsidi BBM artinya bangsa Indonesia dipaksa konversi ke BBM produk asing pertamax. “Maka, SPBU milik Cevron, Shell, Petronas akan merajalela di negeri ini. Dari sini terlihat jelas, jika harga BBM dinaikkan, siapa yang dirugikan dan siapa sebaliknya yang diuntungkan,” katanya.

Dia menegaskan, semua pihak yang berpendapat pro maupun kontra, mewakili kapital industri. “Perusahaan otomotif jelas dirugikan. Namun calon pemilik SPBU asing, akan sangat diuntungkan, apalagi Wapres Boediono sudah menetapkan bahwa tahun 2015, Indonesia harus bebas subsidi BBM,” katanya.

Satrio Arismunandar
Executive Producer, News Division Trans TV, Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 – 14 A, Jakarta 12790
Telp: 7917-7000 ext: 3542;   Fax: 021-79184558
HP: 0819 0819 9163

http://satrioarismunandar6.blogspot.com

http://facebook.com/satrio.arismunandar“If you are neutral on situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.”
Desmond Tutu

Ekonomi

Pemerintah Dituduh Mark-up Subsidi BBM

Kamis, 29 Maret 2012 07:17 WIB

Pemerintah Dituduh Mark up Subsidi BBM

Koordinator ICW Firdaus Ilyas–MI/Grandyos Zafna/sa

TERKAIT

RENCANA pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dituding sarat indikasi mark-up atau penggelembungan anggaran. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan ada kelebihan selisih belanja subsidi pemerintah dalam RAPBN-P 2012 hingga Rp30 triliun.

“Perhitungan kami, belanja subsidi BBM pemerintah seharusnya hanya Rp148,034 triliun, tetapi pemerintah menyatakan Rp178 triliun. Artinya, ada indikasi mark-up karena selisih anggaran tadi hingga Rp30 triliun,” kata Koordinator Program Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, di Jakarta, kemarin.

Patokan ICW dalam kalkulasi itu ialah mean oil platte Singapore (MOPS) yang didapat dari rata-rata tahun sebelumnya untuk BBM bersubsidi, yakni premium, minyak tanah, dan solar. Untuk penghitungan perkiraan subsidi 2012, ICW menggunakan harga rata-rata untuk tiga tahun terakhir (2009/2011).

Menurut ICW, metode itu lazim digunakan dalam penghitungan harga BBM, baik oleh Pertamina maupun BPH Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Asumsinya, 1 barel BBM setara dengan 158,9 liter, nilai ICP (Indonesia crude price) US$105/barel, alpha per liter di kisaran Rp641,94 dan alpha per barel US$11,33, serta kurs rupiah Rp9.000.

Dengan asumsi itu, ICW mendapati beban subsidi BBM untuk bensin premium, yakni Rp71,9 triliun, minyak tanah Rp8,37 triliun, solar Rp46,38 triliun, dan LPG sebesar Rp21,37 triliun atau total Rp148,03 triliun. “Itu jika harga BBM masih Rp4.500 per liter atau tidak dinaikkan. Dengan asumsi itu, pemerintah menyebut beban belanja subsidi BBM hingga Rp178 triliun. Artinya, ada kelebihan Rp30 triliun,” terang Firdaus.

Pengamat ekonomi dan migas dari ECThink, Iman Sugema, juga menilai angka subsidi yang ditulis pemerintah dalam RAPBN-P 2012 terlalu besar. “Angka Rp178 triliun harusnya bisa Rp148 triliun,” kata Iman.

Angka Rp178 triliun, kata Iman, baru didapat jika pemerintah mematok ICP US$115 per barel. “Kalau kesepakatannya hanya US$105 per barel, ada selisih Rp30,6 triliun,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mempersilakan ICW melaporkan pemerintah karena diduga melakukan mark-up dalam penghitungan belanja subsidi energi. Jero menyatakan siap dipenjara jika ada penghitungan yang salah.

“Kalau ada dugaan mark-up silakan laporkan, ini era demokrasi. Kami yakin dengan hitungannya. Kalaupun salah, akan ada konsekuensinya,” kata Jero ketika memberikan keterangan pers di kantornya, tadi malam.

Pembahasan APBN-P 2012, kemarin, sudah memasuki proses pada tim perumus rancangan undang-undang (RUU). Setelah itu, rumusan RUU APBN-P 2012 akan diputuskan di tingkat pertama antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah, baru kemudian dibawa ke sidang paripurna, besok.

Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan pembahasan APBN-P 2012 juga sedang dilakukan pada setiap komisi DPR bersama mitra kerja pemerintah.

Terkait perbedaan pendapat yang masih terjadi pada Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 tentang Larangan Penaikan Harga BBM Subsidi, Melchias menyatakan kemungkinan pembahasan masih bisa dilakukan di tingkat internal Banggar DPR. (ML/X-9)

http://www.gatra.com/terpopuler/46-ekonomi/10485-rieke-beberkan-data-yang-tak-disampaikan-sby

Rieke Beberkan Data

Sunday, 25 March 2012 21:21

Rieke Beberkan Data Yang Tak Disampaikan SBY

Jakarta – Anggota DPR RI dari F-PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah menyampaikan perhitungan jika harga BBM tak dinaikkan terhadap APBN.

“Saya sampaikan data yang tidak pernah SBY sampaikan kepada rakyat. Hitungan sesungguhnya, bahwa tidak mengurangi subsidi dan tidak menaikkan harga BBM, sebetulnya APBN tidak jebol,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/3).

Menurutnya, perhitungan tersebut dikompilasi dari beberapa ekonom, bukan dari mazhab neolib. Perhitungannya, Indonesia menghasilkan 930.000 barel per hari dan harga minyak mentah 105 dolar Amerika per barel. Satu barel sama dengan 159 liter.

Biaya lifting ditambah refining dan transporting (LRT) sebesar 10 dolar Amerika per barel. Maka perhitungannya:
(10/159) x Rp 9000 = Rp 566 per liter.
Biaya LRT untuk 63 miliar liter = 63 milyar x Rp 566 = Rp 35,658 triliun
Lifting = 930.000 barel per hari,
atau = 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun.

Hak Indonesia adalah 70 persen, maka akan didapat 237,615 juta barel per tahun.
Konsumsi BBM Indonesia berjumlah 63 miliar liter per tahun atau dibagi dengan 159 = 396,226 juta barel per tahun.

Pertamina memperoleh dari konsumen :
= Rp 63 Miliar liter x Rp 4500
= Rp 283,5 triliun
Pertamina membeli dari pemerintah sebanyak 237,615 juta barel dengan harga per barelnya 105 dolar Amerika x Rp 9000
= Rp 224,546 triliun.

Kekurangan yang harus dimpor, yakni:
Konsumsi BBM di Indonesia – pembelian Pertamina ke pemerintah sebesar 158,611 juta barel. Perhitungannya = 158,611 juta barel 105 dolar x Rp 9000 = Rp 149,887 triliun

Kesimpulannya, Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebesar 63 miliar liter dengan harga Rp 4.500, hasilnya Rp 283,5 triliun. Pertamina harus impor dari pasar internasional Rp 149,887 triliun.

Pertamina membeli dari pemerintah Rp 224,546 triliun. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 miliar liter dengan harga per liter Rp 566 = Rp 35,658 triliun. Jumlah pengeluaran Pertamina Rp 410,091 triliun.

Pertamina kekurangan uang dan pemerintah membayar kekurangan itu yang disebut subsidi. Kekurangan yang dibayar pemerintah atau subsidi = jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina. Kebutuhan BBM di Indonesia = Rp 410,091 triliun – Rp 283,5 triliun = Rp 126,591 triliun.

Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina karena Pertamina juga membeli dari pemerintah, sebesar Rp 224,546 triliun.

“Hal inilah yang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.

Kesimpulannya, pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke Pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp 224,546 triliun – Rp126,591 triliun
= Rp 97,955 triliun

“Artinya, APBN tidak jebol. Justru saya jadi bertanya, di mana sisa uang keuntungan SBY jual BBM Sebesar Rp 97,955 triliun, itu baru hitungan 1 tahun. Dimana uang rakyat yang merupakan keuntungan SBY jual BBM selama 7 tahun kekuasaannya?” ucapnya mempertanyakan. [IS]

05.04.2012 09:20

Skandal Intelektual

Penulis : Teuku Kemal Fasya*

 

Sejak sebulan lalu, ketika telah muncul skenario menaikkan harga BBM, pemerintah mengeluarkan pelbagai jurus untuk “melumpuhkan” kesadaran publik, di antaranya menggelentorkan iklan di media bahwa pemilik kendaraan sangat berdosa menggunakan “BBM bersubsidi” sebab mengambil jatah rakyat paling miskin.

Iklan terus-menerus meneror publik dengan kata-kata pencabutan subsidi BBM demi kesejahteraan publik agar pelayanan kesehatan dan pendidikan lebih baik.

Yang tak alpa juga digunakan adalah menghadirkan para cendekiawan, akademikus, “orang kampus”, terutama yang berlatar belakang ekonomi untuk memberikan “pembenaran” atas apa yang dilakukan pemerintah.

Hitungan statistik konsumsi BBM tidak tepat sasaran, rasio kenaikan harga minyak mentah dengan ketahanan APBN, dan perlunya modal untuk mengembangkan riset dan teknologi untuk energi terbarukan dibandingkan menggunakan minyak, dan sebagainya.

Namun fatwa cendekiawan yang pro pasar bebas ini tidak sesuai dengan nadi masyarakat yang melihat pemerintah kurang serius mencari solusi selain menaikkan harga BBM sesuai dengan petunjuk “New York”.

Karena itu, tak heran muncul komentar wakil menteri ESDM yang terkesan arogan di telinga publik, kalau negara ini ingin maju seperti Rusia, India, China, dan Korea Selatan, subsidi harus dicabut.

Jangan salahkan kalau mahasiswa pun berontak. Mereka melancarkan demonstrasi dan hanya ditemani kelompok buruh mengepung Senayan agar menolak opsi perubahan APBN yang melegalisasi kenaikan harga BBM. Aksi ini ternyata cukup sukses membuat DPR dan pemerintah menunda kenaikan harga BBM.

Mahasiswa dalam kapasitas intelektualnya bersikap sinis dengan pemerintah karena tega menghisap rakyat melalui “politik penyelamatan APBN” yang secara riil membiarkan masyarakat membelanjakan kebutuhan pokok dengan harga mahal. Mahasiswa menganggap pemerintah tidak memihak masyarakat.

Pada situasi itu, siapakah sesungguhnya yang bisa disebut intelektual? Para akademikus pro pasar besar, teknokrat, dan rezim pendukung liberalisasi migas, ataukah mahasiswa dan intelektual kritis seperti Kwik Kian Gie dan Ikhsanuddin Noorsyi yang anticara berpikir pemerintah?

Menggugat Kekuasaan

Seorang intelektual—seperti diungkap pakar poskolonial Geeta Chowdhry–adalah sosok yang “secara jernih memandang setiap konteks imperialisme, dan punya keinginan kuat memproblematisasi representasi kultural yang terlanjur memperkuat situasi ketidakadilan antara penguasa (the colonizer) dan yang dikuasai (the colonized)” (Chowdhry, Power, Postcolonialism, and International Relations, 2002).

Di tengah situasi “peradaban bisnis” seperti sekarang ini, sikap kritis harus dimiliki semua orang, termasuk kelompok terpelajar. Jika tidak, mereka hanya akan menjustifikasi dan melegitimasi bentuk-bentuk dominasi, dari skala lokal hingga global.

Dengan definisi itu, performa teknokrat dan “cendekiawan negara” itu gagal disebut sebagai intelektual. Mereka gagal menunjukkan kemewahan intelegensianya untuk membongkar problem sosial dan kemanusiaan negeri ini. Mereka hampir tidak bicara status moral kekuasaan.

Momen bicara itu hanya jadi ajang mengampanyekan visi “pembangunanisme” dengan dasar liberalisme agar Indonesia menjadi salah satu negara adidaya di dunia, membangun fondasi ekonomi paling kuat di Asia, dan tak lama lagi akan menuju menjadi negara makmur.

Pernyataan seperti itu penuh debu ketidakcocokan dengan realitas yang diserap mayoritas rakyat.

Pernyataan seperti itu hanya mengulang dogma klasik pengikut neoliberalisme yang mencoba mematut-matutkan diri di tengah agenda pembangunan versi lembaga-lembaga ekonomi dunia dan negara asing untuk Indonesia. Kenyataannya, secara praksis rumah Indonesia ini belum menjadi tempat yang nyaman bagi sebagian besar warganya.

Fenomena kemiskinan absolut, pengangguran yang semakin memuncak, lautan demonstrasi buruh akibat upah murah, demonstrasi mahasiswa hingga berdarah akibat rencana kenaikan harga BBM yang dituntun skenario global, buruknya sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi mayoritas warga, keadilan yang tidak terakses bagi semua, peradilan sesat, mafia pajak, politik uang, dan perusakanan lingkungan adalah lukisan realis Indonesia hari ini. Gambaran surealisme Indonesia 2045 itu sama sekali tidak menjejak di bumi.

Kata untuk Dunia

Kejadian ini menunjukkan tidak semua komunitas bergelar dari universitas dan mendisiplinkan diri pada tradisi akademis dapat disebut intelektual. Edward Said, seorang pakar linguistik sekaligus tokoh poskolonial dari Columbia University, mengatakan seseorang ditahbiskan sebagai intelektual karena memiliki kata-kata yang bisa digunakan untuk menembus dunia.

Intelektual merepresentasikan keyakinannya kepada publik melalui kata-katanya; cermin teguh diri pada kebenaran. Seorang intelektual harus siap terasing.

Ia tidak harus melakukan penyesuaian kepada masyarakat atau memberontak terhadap segala kemapanan. Ia hanya mengabdikan diri pada pencarian kebenaran melalui metodologi yang dimilikinya untuk memproduksi pengetahuan (Edward Said, 2008).

Kaum cendekiawan yang hanya menyalin kata-kata pemerintah tanpa pernah bersikap oposisi sesungguhnya tidak dapat dikatakan intelektual. Tentu tidak disalahkan jika ada di antara barisan akademikus yang menjadi staf khusus presiden, staf ahli gubernur, staf ahli bupati, dan sebagainya.

Namun yang diperlukan, berdasarkan profesinya adalah tetap setia pada “asas keberantaraan”, antara merekonstruksi dan mendekonstruksi. Pada tikungan terakhir, ketika negara/elite gagal merepresentasikan masyarakat dan kemanusiaan, ia harus menghindar agar tidak terjerumus sebagai propagandis atau juru bicara pseudo-borjuis.

Jalan yang jarang ditapaki inilah harus diambil setiap intelektual. Ia tak harus menjadi aktivis yang selalu mengkritik pemerintah, namun harus mampu berposisi untuk membongkar kebohongan-kebohongan, menganalisis masalah/motif/relasi kekuasaan, dan membuat pertanyaan untuk hal yang sering tidak dipertanyakan lagi.

Ia harus menjadi “nabi bagi kebenaran yang tak tersekat waktu”. Ia harus berusaha mempertahankan status moral, kemanusiaan, dan kebudayaan agar lebih tinggi dari kepentingan politik dan ekonomi. Jika tidak ia hanya akan menjadi pengutip data statistik kemudian menggunakannya untuk berdusta.

Tentu bukan itu peran intelektual. Karena jika itu maka lebih tepat disebut sebagai “perselingkuhan yang berhasil”, memakai istilah Paul Ricoeur, seseorang mengaku intelektual tapi melakukan tindakan-tindakan anti-intelektual. Jangan sampai!

*Penulis adalah dosen di FISIP Universitas Malikussaleh.

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=2&id=6383

29 Maret 2012 | BP

Liberalisme Harga BBM Bersubsidi

Kita punya Pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Juga dikatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terakhir dikatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Ironisnya, tiap kali harga BBM internasional naik, maka harga BBM bersubsidi pun harus mengikutinya. Artinya, harga BBM bersubsidi sangat cenderung mengikuti mekanisme pasar bebas yang bersifat liberalisme. Padahal, sistem perekonomian Indonesia lebih bersifat ekonomi kerakyatan. Membandingkan harga BBM bersubsidi Indonesia yang lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi Malaysia dan Singapura juga tidak tepat. Sebab, daya beli masyarakat Malaysia sekitar tiga kali lebih tinggi dan Singapura sekitar lima kali lebih tinggi dibandingkan daya beli masyarakat Indonesia.BBM bersubsidi sebagai jantung perekonomian Indonesia harus dijamin sistem dana cadangan untuk subsidi abadi yang diperoleh dengan cara menaikkan cukai rokok, menaikkan PBB gedung-gedung bertingkat termasuk apartemen, menaikkan pajak kendaraan bermotor, menerapkan cukai untuk batubara, menaikkan tarif dasar listrik untuk rumah-rumah mewah dan usaha-usaha lain. Artinya, pemerintah harus punya pos cadangan untuk subsidi abadi yang bisa digunakan suatu saat apabila harga BBM dunia naik. Dengan adanya sistem dana cadangan untuk subsidi abadi, maka tidak perlu harga BBM bersubsidi selalu naik mengikuti harga liberal.Hariyanto ImadhaBSD Nusaloka Sektor XIV-5Jl.Bintan 2 Blok S-1/11 Tangerang 15318
02
Apr
12

Konstitusi : Gugatan APBN-P 2012 ke MKRI

Gugat APBN-P 2012

Muhammad Iqbal – detikNews

Senin, 02/04/2012 09:27 WIB

Gugat APBNP 2012 ke MK, Yusril Cs Bantah Ditunggangi ParPol Tertentu

Jakarta Undang-undang APBN Perubahan yang baru disahkan pada 31 Maret dini hari lalu, langsung ditanggapi Yusril Ihza Mahendra cs. Mereka berencana mengajukan uji formil dan materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak Yusril membantah ditunggangi partai politik.”Tidak ada pesanan parpol, ini inisiatif dari Pak Yusril yang kemudian saya dukung,” ujar Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara, saat dihubungi detikcom pada Minggu (01/4/2012) malam.Irman merupakan salah satu anggota tim selain Yusril Ihza Mahendra, yang akan mengajukan APBNP 2012 untuk diuji materi di MK.Landasan yang diungkapkan Yusril cs dalam mengajukan uji materi pasal 7 ayat 6a tersebut adalah karena bertentangan dengan UUD pasal 33. Selain itu, pasal 7 ayat 6a juga bertentangan dengan Undang-undang Migas ayat 28.”Pasal ini bertentangan dengan konsep kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, bertentangan juga dengan Undang-undang Migas ayat 28, dan tentu bertentangan dengan ayat 6 di atasnya,” ujar Irman.Walau demikian, pihaknya belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mengajukan uji materi dan formil UU APBN Perubahan 2012 ini ke Mahkamah Konstitusi. “Akan diajukan sesegera mungkin,” kata Irman.Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak berniat meminta MK melakukan judical review atas pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012. Di antaranya adalah Partai Hanura yang menyerukan wacana itu di sela rapat paripurna DPR. (vit/vit)
Baca Juga

SISI POLITIS NAIK TURUNNYA BBM DAN KOMPENSASI KENAIKAN BAGI RAKYAT KECIL

by Yusril Ihza Mahendra

Partai Demokrat (PD) dan Pemerintah mulanya berkeras agar Pasal 7 ayat 6a yang diusulkan untuk ditambahkan dalam UU APBN-P, yang berisi ketentuan apabila terjadi lonjakan harga minyak produksi Indonesia (ICP) rata-rata 10 persen dalam 3 bulan, maka Pemerintah berwenang menaikkan harga bbm untuk menekan subsidi. Sementara Golkar mengusulkan lonjakan rata-rata 15 persen dalam 6 bulan.

Usul PD ini akan kalah dengan usul Golkar yang memang beda. Apalagi jika ditambah dengan usul PDIP, PKS dan Gerindra serta yang lain, yang samasekali tidak mau menambah bunyi Pasal 7 ayat (6) itu dengan ayat (6a) UU APBN-P itu. Kalau ada 3 opsi, maka DPR akan gagal ambil keputusan, karena tidak satu usulpun akan mencapai dukungan mayoritas. Dalam menit terakhir menjelang voting, PD rubah haluan ikut Golkar, sehingga mayoritas anggota DPR memilih opsi Golkar yang didukung PD, PPP, PAN dan PKB. Dengan demikian mereka mampu mengalahkan keinginan PDIP, PKS dan Gerindra yang tidak mau menaikkan BBM. Harga BBM bisa dinaikkan, tapi bukan usul versi PD, melainkan versi Golkar.

Kalau usul PD itu yang menang, maka 1 April pastilah harga BBM naik. Sebab lonjakan harga ICP sudah rata-rata di atas 10 persen. Tapi karena ikut versi Golkar, maka kenaikan tak terjadi, sebab lonjakan harus dihitung rata-rata 15 persen dalam 6 bulan, dan prosentase itu belum tercapai. Tapi, dengan versi Golkar itu, Pemerintah menjadi leluasa untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM, jika dalam waktu 6 bulan ke depan ini lonjakan ICP telah mencapai angka rata-rata 15 persen, tanpa memerlukan persetujuan DPR lagi.

Kalau kemauan PD yang menang, harga BBM naik 1 April, atau suatu ketika naik jika telah sesuai dengan bunyia Pasal 7 ayat (6a), maka program kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM, sejenis BLT dulu) segera berjalan. Masyarakat miskin yang dapat kompensasi itu jumlahnya 18,5 juta kepala keluarga. Besarnya bantuan telah dianggarkan dalam APBN yakni sebesar Rp 150 ribu untuk setiap kepala keluarga setiap bulan selama 6 bulan. Kalau satu keluarga rata-rata terdiri atas 4 orang, maka jumlah rakyat yang menikmati BLSM ini berjumlah 74 juta orang. Angka ini potensial untuk mendukung PD dalam Pemilu mendatang, termasuk mendukung pasangan Capres-Cawapres yang mereka usung. Iklan-iklan nanti akan bermunculan di televisi, berisi ucapan terima kasih rakyat kecil kepada Pak SBY dan PD yang telah bermurah hati memberikan bantuan BLSM. Orang kecil akan mengira, dan akhirnya bukan mustahil akan percaya, bantuan ini memang benar-benar datang dari Pak SBY dan PD sebagai partai berkuasa. Padahal asal uang itu, uang rakyat juga, yang dianggarkan melalui APBN.

Menjelang Pemilu 2014, dengan melihat trend yang terjadi setahun belakangan ini, ada kemungkinan harga minyak dunia akan turun. Bukan mustahil pula, Pak SBY akan muncul di televisi mengumumkan harga BBM turun. Rakyatpun senang. Simpati kian bertambah, citra akan naik, dan berkahpun akan datang. Opini rakyat kecil dengan mudah dapat dipermainkan dan dibentuk melalui iklan-iklan. Semua ini akan membawa berkah yang luar biasa bagi PD untuk meraup suara dalam Pemilu 2014, sama halnya dengan Pemilu 2009, melalui cara yang hampir sama. Maklumlah orang kecil dan miskin, opininya mudah dibentuk untuk kemudian digiring ke satu arah sesuai kemauan orang yang punya hajat, melalui iklan-iklan di televisi dan radio-radio, yang selalu ditonton dan didengar rakyat kecil di seantero negeri.

Analisis saya di atas, mungkin saja didasari su’udzdzan. Namun apa yang saya tulis didasarkan pada pengalaman naik-turunnya harga BBM dalam kurun waktu 2004-2009 dan munculnya iklan-iklan di televisi dan radio berisi ucapan terima kasih rakyat kecil kepada Pak SBY. Banyak di antara kita yang sudah lupa dengan kejadian itu. Bisa saja terulang, tapi bisa juga tidak, tentunya. Namanya saja analisis sosial dan politik, tidaklah bersifat matematis tentunya…

BBM TIDAK NAIK 1 APRIL TIDAK MENYURUTKAN LANGKAH YUSRIL UNTUK MENGUJI UNDANG-UNDANG APBN-P KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Keterangan pers Presiden malam ini yang menyatakan bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi adalah langkah terakhir, tidaklah menyurutkan langkah Yusril Ihza Mahendra untuk melakukan uji formil dan materil UU APBN Perubahan yang baru disahkan tanggal 31 Maret dinihari kemarin. Karena besarnya penolakan masyarakat dan juga penolakan sebagian anggota DPR, Pemerintah akhirnya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi tanggal 1 April sebagaimana direncanakan semula.

“Walaupun tidak jadi naik tanggal 1 April, namun Pasal 7 ayat 6a UU APBN Perubahan telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga eceren BBM bersubsidi kapan saja dalam kurun waktu enam bulan, kalau kenaikan rata-rata harga produksi minyak Indonesia mencapai angka 15 persen” kata Yusril. Pasal UU APBN Perubahan ini dinilainya tidak mengandung kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lagipula, pasal itu memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menaikkan harga BBM tanpa memerlukan persetujuan DPR lagi. “Ini juga menabrak Pasal 33 UUD 1945 seperti ditafsirkan Mahkamah Konstitusi (MK)” tegasnya.

Sebagaimana diketahui di tahun 2003, MK pernah membatalkan salah satu pasal UU No 22 Tahun 2001 tentang MInyak dam Gas Bumi menyerahkan harga jual BBM kepada mekanisme pasar, sehingga harganya naik-turun mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. MK menganggap pasal itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, mengingat minyak dan gas adalah kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berada dalam penguasaan negara. “Jadi harga jualnya harus berada di bawah kendali Pemerintah dengan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat” kata Yusril.

Selain menabrak UUD 1945, Yusril juga mengatakan bahwa Pasal 7 ayat 6 dan 6a setelah perubahan, tidaklah memenuhi syarat-syarat formil pembentukan sebuah undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Kedua ayat itu saling bertabrakan satu sama lain” kata Yusril. Prosedur perubahan UU APBN tersebut, menurut Yusril, juga melanggar ketentuan, sehingga secara formil maupun materil dapat dibatalkan oleh MK

TENTANG PASAL 7 AYAT 6A TABRAK UUD 1945

Saya sudah telaah bahwa Pasal 7 ayat 6a RUU APBN-P yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan siap disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah, menabrak Pasal 33 UUD 1945 seperti ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Saya sedang mempersiapkan draf Uji Formil dan Materil ke MK. Tetapi, belum bisa langsung dilakukan dalam waktu dekat. Belum bisa didaftarkan ke MK karena harus menunggu Perubahan Undang-Undang APBN tersebut disahkan dan diundangkan lebih dulu oleh Presiden.

Pengujian tidak hanya materil, karena bertentangan dengan pasal 33 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tapi juga formil karena menabrak syarat-syarat formil pembentukkan UU sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2011.

Norma Pasal 7 ayat 6a yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal harga rata-rata ICP dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya”, selain mengabaikan kedaulatan rakyat dalam menetapkan APBN juga mengabaikan asas kepastian hukum dan keadilan, sehingga potensial dibatalkan oleh MK.

Mohon dukungan doa.

Sumber : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002470798411&sk=wall

Teatrikal Politik Berlagak Heroik
Oleh : M. Iqbal Iskandar.
Gerakan mahasiswa dan buruh yang mewakili masyarakat kecil kian menggema menghiasi media massa beberapa waktu ini. Semakin lama gerakan ini pun semakin mengarah pada tindakan – tindakan yang brutal dan anarki. Ini jelas sangat tidak diharapkan karena akan merugikan orang – orang yang sebetulnya tidak bersalah dan sama-sama dirugikan akibat rencana kenaikan BBM oleh Pemerintah pada tanggal 1 april nanti. Perjuangan dibawah terik matahari dan perut yang belum terisi tak lantas menyurutkan niat mahasiswa dan buruh melawan kebijakan pemerintah yang dianggap akan semakin menambah beban kaum buruh, petani dan rakyat miskin kota. Mereka tetap lantang berteriak satu suara, suara pembebasan akan penindasan.
Sampai hari ini, semakin santer saja isu-isu mengenai pelumpuhan ekonomi beberapa kota di Indonesia melalui aksi demonstrasi semua elemen masyarakat baik dari Aktivis Mahasiswa, LSM, gerakan gerakan buruh, petani dan himbauan para tokoh-tokoh Nasional.
Namun yang sedikit menarik adalah melihat ‘teatrikal politik berlagak heroik’ yang dipertunjukkan oleh beberapa partai, baik dari partai pendukung pemerintah maupun partai oposisi.
Dari Istana, juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengatakan bahwa kebijakan menaikkan BBM memang tidak populer, namun harus diambil pemerintah sebab keuangan pemerintah tidak mampu menanggung beban subsidi BBM yang melonjak akibat meroketnya kenaikan minyak dunia dari US$90 per barel menjadi US$120 per barel. Bila tidak menaikkan harga BBM maka berbagai program pembangunan akan terancam kelangsungannya. Mulai dari infrastruktrur, pendidikan dan lain sebagainya.
Sementara dari partai oposisi pemerintah PDIP, Arif Budimanta membantah bahwa alasan keuangan Pemerintah, tidak mampu menanggung beban subsidi sehingga harus menaikkan harga BBM tidak seluruhnya benar. Alasannya, dikarenakan Pemerintah selama ini telah memperoleh penghasilan terkait dengan pajak tambahan negara dari Migas senilai Rp40 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp4 triliun. Sehingga PDIP memberikan opsi diantaranya agar pemerintah memberlakukan UU cukai agar dapat menaikkan barang barang tertentu seperti minuman bersoda dan bumbu penyedap serta menyerukan Badan Kebijakan Fiskal dan Pemerintah agar menaikkan bea cukai dan produk batubara.
Tidak hanya itu, PDIP selaku partai yang paling getol menyuarakan ketidak sepakatannya dengan kebijakan Pemerintah bahkan sampai menginstruksikan kepada kadernya untuk ikut aksi bersama masyarakat. Dan terbukti di beberapa aksi, terlihat beberapa kader PDIP yang mengambil momen dengan orasi bersama masyarakat di antaranya Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono.
Mendagri Gerah
Melihat hal tersebut, membuat Mendagri Gamawan Fauzi gerah dan mengatakan bahwa kepala daerah yang menolak keputusan pemerintah pusat seperti kenaikan harga bahan bakar minyak bisa dikenai sanksi pemberhentian karena tak mentaati sistem. Penyebab kepala daerah diberhentikan, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah melanggar sumpah jabatan untuk taat dan patuh. apa yang dikatakan Gamawan Fauzi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukannya ketika masih menjadi Gubernur Sumatera Barat tahun 2005. Ia bersama mahasiswa dan beberapa anggota DPRD Sumbar kala itu juga ikut berdemo menolak kenaikan BBM.
Mungkin sebagian masyarakat menyambut positif, tetapi sebagian lagi bisa beranggapan bahwa ini adalah momen pencitraan agar partai nya terlihat baik dan bisa dijadikan instrumen politik ketika kampanye pemilihan kepala daerah, legislatif ataupun pemilihan presiden.
Mengapa demikian? perlu diingat bahwa bulan Januari Ibu Megawati Soekarno Putri selaku pimpinan tertinggi di PDIP, juga pernah menyerukan kepada pemerintah agar segera menaikkan harga BBM. Mengutip pemberitaan Tempo.co pada 10 Januari 2012, Megawati berpendapat “ketegangan antara Iran dan Amerika di Selat Hormuz berdampak pada harga BBM termasuk di Indonesia. Realitas international itu harus benar-benar diperhatikan. Menaikkan Harga BBM paling realistis”, ucap Mega.
Ucapan Megawati jelas bertolak belakang dengan sikap PDIP saat ini yang menolak habis-habisan kenaikan harga BBM, disaat Pemerintah merealisasikan seruan beliau untuk menaikkan harga BBM.
Di Sekretariat Gabungan (Setgab) pun demikian. PKS selaku partai pendukung pemerintah sempat menolak kenaikan BBM dan memberikan opsi-opsi yang bisa diambil pemerintah sebagai solusi agar dana APBN tidak jebol akibat kenaikan harga minyak dunia. Namun yang terjadi di saat-saat akhir, ternyata PKS takluk setelah diancam akan dikeluarkan dari Setgab sehingga kemudian membatalkan penolakannya atas kebijakan Pemerintah. Bila PKS benar-benar berpihak kepada rakyat, mengapa PKS tidak berani mengambil sikap? Atau jangan-jangan PKS dari awal telah mendukung pemerintah untuk menaikkan BBM?
Cari Solusi
Baik Pemerintah, oposisi, pengamat, ahli dan tokoh-tokoh nasional harusnya bersatu mencari solusi demi menjaga keutuhan bangsa. Bukan malah mengambil keuntungan dari setiap permasalahan yang dihadapi.
Kita harusnya jeli melihat permasalahan yang terjadi. Opsi-opsi yang diberikan oleh PDIP dan PKS adalah opsi yang bisa dijadikan alternatif bagi presiden SBY namun opsi ini adalah opsi jangka panjang yang tidak mungkin direalisasikan dalam jangka waktu setahun atau dua tahun sementara harga minyak dunia yang terus meroket.
Yang harus kita ketahui sebetulnya adalah siapa yang paling ‘tersiksa’ akibat kenaikan BBM ini. Merekalah petani, buruh pabrik, buruh kasar, nelayan, supir angkutan umum dan masyarakat miskin lainnya. Mereka pusing dengan teori-teori ilmiah, mereka tidak mengerti dengan pencitraan, perdebatan-perdebatan terkadang mereka anggap sebagai hiburan. Mereka sangat polos sehingga sangat mudah dipolitisasi oleh pihak – pihak yang ingin mengambil momen di 2014.
Bagi mereka yang terpenting adalah beban hidup mereka tidak bertambah akibat kenaikan harga BBM ini, karena yang terbayang dalam benak mereka adalah bila harga BBM naik maka biaya transportasi akan naik, biaya kebutuhan pokok akan naik, biaya pendidikan akan naik, oleh sebab itu pemerintah harus jeli bagaimana caranya ‘mensiasati’ pengambilan kebijakan agar tidak disalahartikan oleh masyarakat.
Kebijakan menaikkan BBM jangan dijadikan momentum pencitraan yang ditunjukkan lewat aksi teatrikal yang berlagak heroik, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan solusi alternatif yang bisa meredam amarah rakyat dari kegerahan akan situasi ekonomi, hukum dan politik saat ini.***
Penulis Ketua BEM Fakultas Hukum UMSU.

SPR Gugat ke MK

Tim Liputan 6 SCTV

SPR Gugat Pasal Tambahan ke MK

02/04/2012 17:31
Liputan6.com, Jakarta:Keputusan DPR yang mengizinkan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jika harga minyak mentah dunia naik rata-rata 15 persen dalam 6 bulan ke depan, terus mendapat tentangan. Serikat Pengacara Rakyat, Senin (2/4), menggugat keputusan DPR itu ke Mahkamah Konstitusi.Izin terhadap pemerintah itu dari pasal tambahan, yakni pasal 7 ayat 6a Undang-undang APBNP 2012. Juru bicara SPR Habiburochman menilai Pasal tambahan bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Tapi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hukum Albert Hasibuan menegaskan tak ada yang salah dari pasal tambahan itu. “Pasal 7 ayat 6 dan pasal 7 ayat 6a itu tidak bertentangan,” tutur Albert Hasibuan, hari ini.Terbitnya pasal tambahan merupakan keputusan partai-partai politik pendukung pemerintah untuk menyiasati rencana pemerintah menaikan harga BBM [baca: Pemerintah Tetap Akan Naikan BBM].(AIS)

Ada 1 Komentar Untuk Artikel Ini.

Posting komentar Anda

axxx | wahid_axxx@yaxxx.com| 2012-04-02 22:19:06
silahkan para wakil rakayat dan pemimpin pemerintah mengutip semua undang – undang untuk melegalkan kenaikan BBM itulah kenyataan konspirasi. mereka tidak peka permasalahan sesungguhnya atas ketidak mampuan daya beli rakyatnya.

Kenaikan BBM

Minggu, 1 April 2012 22:37 WIB |

Kenaikan BBM, beda Indonesia, beda China

Rini Utami

Beijing (ANTARA News) – Beberapa pekan terakhir masyarakat Indonesia di Beijing, tekun menyimak perkembangan di Tanah Air yang tengah “gonjang-ganjing” akibat kisruh rencana kenaikan harga BBM.

“Kira-kira akan seperti aksi kerusuhan 1998 gak yaa….,” ujar Siswanto, yang tengah serius menyaksikan perkembangan di Tanah Air melalui saluran televisi internet.

Bagaimana tidak, beragam rumor mulai dari adanya mahasiswa yang ditembak aparat hingga adanya tujuh jenderal yang mengundurkan diri, juga diterima sebagian masyarakat Indonesia di Beijing.

Bahkan meski Rapat Paripurna DPR RI memutuskan untuk menolak kenaikan harga BBM, aksi unjuk rasa terus terjadi tidak saja di Jakarta tetapi juga di kota lain di Indonesia.

Berbagai fasilitas umum rusak, mahasiswa, masyarakat dan bahkan aparat ikut menjadi korban.

Dibandingkan di China, khususnya Beijing, yang baru saja menaikkan kembali harga BBM-nya dalam enam pekan terakhir, rencana kenaikan BBM di Indonesia benar-benar merupakan kebijakan yang ditolak dengan cara “keras”.

Kedua Kali

China, negara pemakai BBM terbanyak setelah AS, kembali menaikkan harga premium dan solar kedua kalinya dalam waktu kurang dari enam pekan.

Harga premium naik 6,6 persen atau 0,44 Yuan per liter, solar naik 7,2 persen atau 0,51 Yuan.

Keputusan tersebut diambil menyusul naiknya harga minyak mentah ke Yuan-600 setara 95 dolar AS per metrik ton.

National Development and Reform Commission-China, lembaga sejenis Bappenas di Indonesia, mencatat harga tiga jenis minyak mentah yang disurveinya telah naik rata-rata 10 persen.

“Penting untuk memastikan keamanan pasokan BBM China, dengan menaikan harga di tengah masuknya musim tanam dan stabilitasi di Timur Tengah,” demikian pernyataan resmi NDRC, Senin (19/3).

Pemilik kilang minyak terbesar di China, Sinopec dan PetroChina, telah mendesak pemerintah menaikkan harga BBM agar sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

Akibat kenaikan itu, beberapa hari kemudian harga sayur mayur di Beijing pun merambat naik.

Tak hanya itu, mulai akhir pekan ini warga masyarakat juga harus mulai membayar taksi lebih mahal jika bepergian lebih dari tiga kilometer.

Jika sebelumnya mereka hanya membayar 2 Yuan (satu Yuan setara Rp1450), kini mereka harus membayar sekitar 3 Yuan. Kebijakan itu selain di Beijing akan mulai diberlakukan di kota-kota lain seperti Dalian, Kunming, Xiamen and Shaoxing.

“Kami tahu harga BBM akan naik, seperti yang sering diberitakan menyesuaikan harga minyak dunia. Tetapi tetap saja kami shock…..,” kata Huai, (30).

Pria yang sehari-harinya menjadi sopir taksi itu menambahkan : “pendapatan tidak naik, tetapi kenaikan BBM pasti akan diikuti kenaikan harga lainnya,”.

Meski begitu, kenaikan harga BBM di China yang berlaku 21 Maret 2012 tidak disertai aksi penolakan apalagi unjukrasa besar di Beijing atau beberapa kota lainnya.

Semuanya berjalan seperti biasa tanpa gejolak. Semua memang dikendalikan oleh kewenangan terpusat yang merupakan bagian untuk menjaga stabillitas sosial ekonomi.

Inflasi

Kenaikan ini adalah kedua tahun ini dan datang saat pemerintah memiliki rentang yang lebih untuk menyesuaikan tingkat harga, sementara inflasi mereda dari tiga tahun tertinggi pada pertengahan 2011.

Komisi dapat menyesuaikan harga BBM ketika harga minyak internasional bergerak dengan lebih dari empat persen selama periode 22 hari kerja.

Beijing membatasi kenaikan dalam biaya bahan bakar untuk melindungi konsumen dalam negeri ketika harga internasional terus menanjak.

Inflasi mereda bulan lalu menjadi 3,2 persen — kecepatan yang paling lambat sejak Juni 2010 menyusul serangkaian kenaikan suku bunga dan langkah-langkah pengetatan moneter oleh Beijing.

“Inflasi tampaknya telah mereda, memberikan ruang untuk kenaikan harga minyak kedua (tahun ini),” kata Australia dan New Zealand Banking Group dalam sebuah catatan penelitian Selasa.

“Dampak langsung terhadap CPI (inflasi harga konsumen) akan dapat ditangani pada tahap ini.”

China khawatir lonjakan inflasi membawa potensi untuk memicu kerusuhan sosial.

Mengumumkan kenaikan harga BBM terbaru, pemerintah mengatakan akan menawarkan subsidi untuk sektor-sektor seperti mekanisasi pertanian dan sopir taksi untuk mengurangi dampak.

Inflasi yang melambat selama 20 bulan terakhir hingga Februari silam, membuat pemerintah China percaya diri untuk menaikkan harga BBM tanpa mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat.

Pada Februari lalu, tingkat inflasi China sebesar 3,4 persen. Angka tersebut jauh dibawa target pemerintah sebesar 4 persen.

“Ini langkah berani Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional … kelihatannya inflasi turun cukup tajam akhir-akhir ini, jadi kebijakan ini diambil pada situasi politik yang pas,” kata analis Gordon Kwan dari Mirae Asset Management di Hong Kong.

Harga yang meroket, terutama untuk komoditas bahan makanan dan BBM, sebelumnya telah mengakibatkan terjadinya rusuh di sejumlah kota di China.

Dibawah aturan sistem harga BBM China, harga BBM untuk pasar lokal bisa diubah bila harga minyak mentah dunia berubah lebih dari empat persen selama rentang waktu 22 hari.

Pemerintah Indonesia tentu telah mempunyai perhitungan dan pertimbangan matang, untuk melakukan kenaikan harga BBM, namun bagaimana mengelola itu agar tidak menjadikan situasi bergejolak juga penting untuk dilakukan.

(R018/Z003)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Uji Materi UU APBNP 2012

Langkah Yusril Didukung Banyak Kalangan

Penulis : Thomas Harming Suwarta
Senin, 02 April 2012 20:02 WIB

JAKARTA–MICOM: Langkah pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang akan melakukan uji materi terhadap RUU APBN-P 2012 ke Mahkamah Konstitusi mendapat respons positif dari banyak kalangan, baik mahasiswa, akademisi maupun politisi.

Ketua Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata) Laode Ahmadi menegaskan inisiatif mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Presidean Gus Dur itu patut diapresiasi karena mewakili suara hati rakyat yang secara tegas menolak dimasukkannya ayat siluman Pasal 7 ayat 6a yang dinilai tidak konstitusional karena bertabrakan dengan ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

“Kami mendukung langkah hukum ini dan kami sebagai elemen mahasiswa siap mengkawal proses uji materi di MK,” tegas Laode, dalam kesempatan diskusi bertajuk ‘Quo Vadis Hasil Paripurna DPR: Menyikapi Pelanggaran Konstitusional Pasal 7 ayat 6a’, di Jakarta, Senin (2/4).

Dukungan juga mengalir dari Ketua Umum PB HMI Nur Fajriansah yang menilai Pasal 7 ayat 6a sebagai akal bulus pemerintah dan fraksi pendukung di DPR untuk meloloskan kebijakan menaikkan harga BBM.

“Rakyat tidak lagi bodoh untuk dikelabui oleh taktik politik seperti ini. Kami tegaskan siap mendukung langkah hukum uji materi di MK,” tandas Nur.

Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)I, Parlindungan Simarmata yang juga hadir dalam diskusi yang sama menuturkan pihaknya ikut mendukung langkah Yusril membawa RUU ini untuk diuji di MK.

“Kami menilai ada tumpang tindih perumusan, dengan ditambahkannya pasal 7 ayat 6a itu. Ujung-ujungnya toh akan naik juga hanya saja bukan sekarang. Bagaimana disebutkan tidak naik sementara disebutkan juga pasal yang memberi peluang agar BBM itu naik,” tegas Parlindungan.

Selain elemen mahasiswa, dukungan juga datang dari pakar hukum tata negara Irman putra Sidin yang mengacu pada hasil uji materi UU No 22 tahun 2001 tentang Migas, di mana MK membatalkan pasal 28 ayat 2, karena penentuan harga BBM tidak boleh diserahkan ke dalam mekanisme pasar.

“Soal migas dan juga air prinsipnya jelas dikuasai negara dan bukan kepada mekanisme pasar. Jadi saya siap berada bersama Pak Yusril mengajukan uji materi ini ke MK,” tegas Irman.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka juga secara tegas mendukung langkah Yusril. Menurut dia, rakyat tidak bisa lagi dibohongi.

“Kami dukung langkah uji materi ini, toh rakyat juga sudah pintar dan tidak lagi mudah untuk dibodohi,” tegas Rieke.

Pada tempat yang sama, Yusril meminta kepada siapa pun warga negara sah di Indonesia untuk bersama-sama mengajukan gugatan ke MK.

“Karena pemohon gugatan ini adalah perorangan warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, silahkan saja untuk bergabung. Kita ajukan bersama-sama ke MK,” tandas Yusril.

Menurut dia, pasal 7 ayat 6a yang menyebutkan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika rata-rata harga minya mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan, potensial dibatalkan MK. “Secara substansi ayat ini jelas melanggar Pasal 33 dan pasal 28D ayat 1, ditambah secara formal, ini melanggar ketentuan pada UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi potensial untuk dibatalkan MK,” pungkas Yusril. (SW/OL-10)

Langkah Kuda Golkar dan Politik BBM

Burhanuddin Muhtadi Pengajar FISIP UIN Jakarta dan Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI)
MEDIA INDONESIA :: 02 April 2012 Hasil akhir Sidang Paripurna DPR jelas menjadi kartu truf bagi Golkar untuk makin menancapkan pengaruh di depan SBY sebagai patron utama koalisi.
Pada saat yang sama, posisi tawar PKS makin merosot akibat politik zig-zag yang berubah 180 derajat.”
SEKALI lagi, DPR dan pemerintah baru saja melewatkan momen tum berharga untuk mengedepankan politik akal sehat dalam menanggapi isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selama beberapa pekan terakhir, publik dicekoki pro-kontra tajam seputar penaikan harga BBM.
Politik nirgagasan membuat isu yang jauh lebih substansial dan mencerdaskan mengenai perlu tidaknya mengurangi subsidi BBM menjadi hilang ditelan manuver politik yang penuh intrik, sarat stigmatisasi, hipokrisi, dan insinuasi.

Politisi di DPR sibuk melakukan akrobat politik tanpa didukung argumen rasional dan berisi. Setiap pihak terlihat selektif dalam memilah data yang hanya mendukung predisposisi yang sudah tertanam di kepala mereka. Tak ada kerendahan hati untuk mempertimbangkan argumen kubu lawan mereka. Argumen ekonom yang mendukung pengurangan subsidi BBM karena tak tepat sasaran, tidak produktif, dan tidak ramah lingkungan lang sung dituding proasing, antikerakyatan, dan sarat agenda neolib.

Sebaliknya, kubu kontra pengurangan subsidi langsung dianggap sedang menjalankan agenda politik pencitraan untuk merebut simpati pemilih. Kita baru saja melewatkan kesempatan emas untuk mengadu data, berpikir jernih, sekaligus mengedepankan politik gagasan dalam merespons isu kenaikan harga BBM.
Manuver Golkar Demikianlah diskusi rasional mengenai perlu-tidaknya penaikan harga BBM terjerembab dalam kalkulasi dan manuver politik elite. Itulah yang terjadi jelang Sidang Paripurna DPR, Jumat 30 Maret 2012. Sidang akhirnya memang menyetujui tambahan krusial dalam RUU APBN-P 2012, yakni Pasal 7 ayat 6A yang memberikan diskresi kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dalam kurun enam bulan.

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical), dalam pidato politiknya, Sabtu 31 Maret 2012, mengklaim formula Pasal 7 ayat 6A itu sebagai `produk’ partainya yang `dibeli’ partaipartai koalisi. “Formula baru dari Fraksi Golkar terbukti memberi ruang kompromi bagi parpol koalisi dan fraksi koalisi lainnya akhirnya menerima solusi baru itu,“ pungkas Ical.
Pidato Ical yang disampaikan sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato pascasidang paripurna, secara simbolis, memamerkan peran krusial Golkar dalam membantu pemerintah agar terhindar dari kekalahan yang memalukan dalam voting di parlemen.

Secara tersirat, Ical ingin mengatakan, tanpa bantuan Golkar, pemerintah takkan pernah punya ruang untuk bisa menyesuaikan harga BBM bersubsidi sesuai dengan harga internasional. Posisi tawar Golkar dalam koalisi memang sangat menentukan. Dalam lobi antarfraksi koalisi, terdapat tiga variasi usulan terkait dengan besaran persentase ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan 2012. Fraksi Demokrat, PAN, PPP, dan PKB setuju 10% dari harga ratarata minyak mentah Indonesia yang diasumsikan dalam APBN, Golkar 15%, sedangkan PKS awalnya meng usulkan 20%.
Setiap fraksi koalisi juga berbeda dalam hal kurun waktu berjalan. Kisarannya mulai 3 sampai 6 bulan.

Ketika Golkar dan PKS tak bergeming untuk mengikuti skenario Demokrat, praktis kekuatan pendukung pemerintah terbelah. Opsi 10% yang diusulkan empat partai koalisi jelas tidak mencapai syarat minimal untuk memenangi voting.
Itulah yang menyebabkan lobi antarfraksi molor hingga 5 jam lebih. Pemerintah berkepentingan agar opsi yang ditawarkan hanya dua, yakni setuju penambahan Pasal 7 ayat 6A yang memberikan rasio nalitas atau tiket politik bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM versus opsi menolak yang diusung oposisi. Fraksi Demokrat akhirnya menerima formula Golkar, kemudian diikuti PAN, PPP, dan PKB Mengerucutnya fraksi koalisi ke formula 15% menjadikan kekuatan pendukung pemerintah lebih dari cukup untuk memenangi voting. Tanpa atau dengan dukungan PKS, opsi penambahan Pasal 7 ayat 6A itu akan lolos. PKS yang sempat tak bersikap langsung balik badan ke barisan oposisi yang menolak tambah an apa pun atas Pasal 7 ayat 6. Perubahan sikap PKS pada injury time itu bisa dibaca sebagai langkah diferensiasi untuk merebut simpati publik. PKS kemudian melakukan framing bahwa pilihan menolak penaikan harga BBM tanpa syarat merupakan komitmen untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang mengikuti langgam yang dimaui pemerintah. PKS sadar bahwa bergabung ke opsi 15% sekadar menari di bawah irama genderang yang ditabuh Golkar.
Politik dua muka Langkah kuda Golkar dalam Sidang Paripurna DPR menunjukkan kelicinan partai itu dalam berakrobat politik. Dalam rapat-rapat pembahasan di badan anggaran tentang Perubahan APBN 2012, Golkar dan PKS sebenarnya telah menyetujui postur anggaran yang diajukan pemerintah, termasuk alokasi besaran subsidi BBM yang `hanya’ Rp137 triliun.
Opsi tersebut jelas berbeda dengan PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura yang ngotot agar besaran subsidi BBM sebesar Rp178 triliun sehingga harga BBM tak perlu dinaikkan.

Meski menerima opsi penaikan, sikap akhir Golkar dalam pandangan mini fraksi di badan anggaran menegaskan agar BBM `tidak dinaikkan saat ini’. Golkar juga meminta agar kewenangan mengelola subsidi energi tersebut, termasuk menaikkan dan menurunkan harga BBM, berada di tangan pemerintah. Karena itu, statement Aburizal Bakrie pada Kamis sore 29 Maret 2012 di Bogor dan konferensi pers yang disampaikan Sekjen ng disampaikan Sekjen Golkar Idrus Marham tentang penolakan penaikan harga BBM hanyalah strategi politik guna mening katkan bar gaining position di de pan SBY sekali gus alat pencitraan di depan publik yang mayoritas menolak penaikan harga BBM.

Golkar memanfaatkan `kesalahan kecil’ Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah yang menyebut Ical-lah aktor yang mengusulkan penaikan harga BBM hingga Rp2.000 ke SBY. Kemarahan Golkar terhadap Jafar memang masuk akal karena ia berpretensi menjadi jubir Golkar serta menarik-narik Ical di tengah kemarahan massa yang menolak penaikan harga BBM.
Namun kalau kita perhatikan dengan saksama, pernyataan Ical dan Idrus Marham secara verbatim hanya menegaskan posisi Golkar sebelumnya bahwa pada dasarnya partai itu setuju opsi penaikan harga BBM, tetapi jangan dilakukan pada saat ini dan domain itu berada di pihak pemerintah, bukan DPR. Media massa dan publik terkecoh oleh framing yang diaksentuasikan elite Golkar bahwa mereka menolak penaikan harga BBM.

Padahal, pernyataan Ical dan Idrus masih koma, belum titik. Ada dua kode politik yang menunjukkan Golkar tetap setuju penaikan harga BBM, yakni mereka hanya menolak penaikan harga BBM `saat ini’ (lain waktu mereka bisa setuju) dan perihal penaikan atau penurunan harga BBM di tangan pemerintah. Strategi politik kamuflase Golkar itu memiliki tiga keuntungan sekaligus. Pertama, publik yang tak paham konstelasi politik elite akan bersimpati kepada Golkar karena framing yang dikembangkan ialah partai tersebut menolak penaikan harga BBM. Kedua, di tingkat elite koalisi, Golkar menjadi pelopor yang menerima opsi kenaikan harga BBM. Ketiga, dengan menyerahkan kepada pemerintah, lagi-lagi Golkar juga bisa selamat dari kecaman publik karena remote control penaikan harga BBM bukan di tangan partai tersebut.

Politik dua muka itu kemu dian menjadi password bagi partai-partai koalisi dalam Sidang Paripurna DPR. PKS, PPP, PAN, dan PKB ramai-ra mai menolak opsi pemerintah untuk menaikkan harga BBM, tapi jika harga BBM dinaikkan, itu menjadi kaveling kewenangan pemerintah. Politik `buang bodi’ tersebut manjur untuk mengalihkan sasaran kemarahan publik hanya kepada pemerintah dan Partai Demokrat.
Meski langkah kuda Golkar tersebut ditiru partai-partai koalisi lainnya, `hak cipta’ sudah telanjur dipatenkan Golkar di depan publik. Partai koalisi lainnya terkesan menjadi followers Golkar.

Hasil akhir Sidang Paripurna DPR jelas menjadi kartu truf bagi Golkar untuk makin menancapkan pengaruh di depan SBY sebagai patron utama koalisi. Pada saat yang sama, posisi tawar PKS makin merosot akibat politik zig-zag yang berubah 180 derajat dari men 180 derajat dari men dukung Pasal 7 ayat 6A dengan syarat 20% dari harga ICP ke posisi menolak penaikan harga BBM tanpa syarat.

PKS terkena `jebak an betmen’ yang ditebar Gol kar. Insentif publik terhadap penolakan BBM agaknya bakal dimonopoli PDI Per juangan yang kon sisten menolak dari awal. Pada saat yang sama, PKS justru makin dinilai sebagai duri dalam daging koalisi.

MK Siap Bahas Judicial Review UU APBN-P 2012
Penulis : Ardi
Minggu, 01 April 2012 16:17 WIB

YOGYAKARTA–MICOM: Mahkamah Konstitusi (MK) akan membahasa secara terbuka judicial review Pasal 7 ayat 6A Undang-Undang (UU) APBN-P 2012 yang jika memang ada yang mengajukannya. Hal itu ditegaskan Ketua MK Mahfud MD, Minggu (1/4).

Namun Mahfud mengungkapkan dirinya tidak boleh mengungkapkan tentang prospek judicial review. “Hakim dilarang membicarakan perkara yang sedang ditangani,” ungkapnya di Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Menurutnya, kedua belah pihak tentu mempunyai dalil-dalil pegangan. Dalil-dalil tersebut kemudian akan dihadapkan dengan pasal tertentu. Kalau sama benar, diuji sesuai asas tujuan hukum yang berlaku secara universal yaitu menegakkan kepastian, menegakkan keadilan, dan kemanfaatan.

Selain itu yang terpenting dalam menetapkan putusan adalah integritas. “Silakan saja kalau mau diajukan ke MK tentu akan diproses,” ungkapnya.

Putusan MK, tegasnya, tidak bisa ditekan oleh opini publik, demonstrasi, DPR, ataupun pemerintah. MK akan membuat putusan sesuai dengan kewenangannya dan konstitusi yang pernah diputus. Mahfud berjanji apabila sudah masuk, perkara tersebut akan dibicarakan secara terbuka dengan mendengarkan alasan masing-masing. Lebih lanjut Mahfud mengaku belum jelas betul perkara yang diajukan akan dilakukan uji formal atau uji materi.

Lebih jauh, Mahfud mengatakan proses pengesahan UU APBN-P 2012 melalui mekanisme voting tidak masalah. Yang menurutnya kurang tepat adalah hasil votingnya masih menimbulkan persoalan baru. (AT/OL-04)

Perubahan APBN 2012 hanya Akal-akalan
Selasa, 03 April 2012 07:36 WIB

Yusril Ihza Mahendra mengajak masyarakat bersama-sama mengajukan uji materi atas APBN-P 2012 ke Mahkamah Konstitusi.

Thomas Harming Suwarta
RAPAT Paripurna DPR memutuskan pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan sejumlah syarat. Semua syarat itu tercantum dalam Pasal 7 ayat 6(a) APBN-P Tahun 2012.

Namun, APBN-P 2012 itu segera diuji Mahkamah Konstitusi. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berniat melakukan uji materi Pasal 7 ayat 6(a) yang berbunyi ‘Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) dalam kurun waktu enam bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P sebesar US$105 per barel, pemerintah berwenang melakukan penyesuaian harga BBM’.

Niat Yusril melakukan uji materi APBN-P 2012 ke MK mendapat apresiasi akademisi, mahasiswa, maupun politisi. Apresiasi tersebut muncul dalam diskusi bertajuk Quo Vadis Hasil Paripurna DPR: Menyikapi Pelanggaran Konstitusional Pasal 7 ayat 6(a) di Jakarta, kemarin.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Nur Fajriansah, Ketua Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata) Laode Ahmadi, dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Parlindungan Simarmata mendukung langkah Yusril mengajukan uji materi APBN-P 2012 ke MK.

Fajriansah menilai Pasal 7 ayat 6(a) APBN-P 2012 itu sebagai akal bulus pemerintah dan fraksi-fraksi pendukungnya di DPR untuk meloloskan kebijakan menaikkan harga BBM.

“Rakyat tidak lagi bodoh untuk dikelabui oleh taktik politik seperti itu. Kami siap mendukung langkah hukum uji materi di MK,” tandas Nur.

Dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (30/3) yang berlangsung hingga Sabtu (31/3) dini hari, Pasal 7 ayat 6(a) itu didukung lima fraksi koalisi pendukung pemerintah, yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB. Adapun PKS yang juga anggota koalisi berbalik arah mendukung kelompok oposisi yang terdiri dari PDIP, Gerindra, dan Hanura. Kelompok oposisi mendukung Pasal 7 ayat 6 yang menolak penaikan harga BBM.

Selain elemen mahasiswa, dukungan datang dari pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka, serta mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie.

Dalam diskusi itu Yusril meminta siapa pun warga negara Indonesia untuk bersama-sama mengajukan gugatan ke MK. “Karena pemohon gugatan ini perorangan warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, silakan bergabung. Kita ajukan bersama-sama,” tandas Yusril.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan argumentasi Yusril mengenai Pasal 7 ayat 6(a) dalam APBN-P 2012 sangat logis. “Tapi tergantung si pemohon membangun konstruksi hukum yang logis dan meyakinkan secara konstitusional,” kata Jimly saat dihubungi, kemarin.

Tidak bertentangan
Pada kesempatan terpisah, Istana menganggap lemah alasan permohonan uji materi APBN-P 2012 ke MK. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan mengatakan Pasal 7 ayat 6(a) APBN-P 2012 itu tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Alasannya, pemerintah dapat menyajikan bahwa keberimbangan ICP merupakan jaminan kemakmuran rakyat. Justru jika keberimbangan tidak dijaga, kemakmuran rakyat tidak dapat tercapai. “Jadi, secara konstitusi tidak bertentangan,” tandasnya. (Yoi/OX/X-4)

thomas@mediaindonesia

Giliran Buruh

Muhamad Arif – detikNews

Senin, 02/04/2012 19:26 WIB

Setelah Yusril, Giliran Buruh Daftar Gugatan UU APBN=P 2012 ke MK

Jakarta Masyarakat terus mendaftarkan pengujian UU APBN Perubahan 2012 tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Setelah pengacara Habiburakhman dan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi kuasa hukum warga, kini giliran pengacara Muhammad Asrun untuk membela buruh.”Kami menjadi kuasa Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia meminta pasal 7 ayat 6 huruf a UU APBN-P 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Asrun usai mendaftar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2012).Pengajuan ini terkait adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Yaitu hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin yang didapat dari penggunaan kekayaan alam yang terkandung dan dikuasai negara berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.”Ketentuan pasal 7 ayat 6 huruf a UU APBN-P 2012 sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon secara langsung. Karena buruh terbebani atas segala kenaikan biaya sandang, pangan, papan, dan transportasi atas penyesuaian harga jual BBM kepada rakyat yang dilakukan oeh pemerintah tanpa memerlukan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat,” ujar Asrun.Asrun menilai ketentuan pasal 7 ayat 6 a UU APBN-P 2012 telah melanggar putusan MK No 2/PUU-I/2003 yang membatalkan pasal 28 ayat 1 UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas) karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 akibat menyerahkan harga minyak untuk ditentukan oleh pasar bebas.

“Pembentukan pasal 7 ayat 6 a UU APBN-P 2012 juga melanggar setidaknya asas keadilan dan asas ketertiban dan kepastian hukum yang diintrodusir UU 2011,” beber Asrun.

(asp/rmd)

Baca Juga
Suara Merdeka, 02 April 2012
Hari Ini Uji Materi UU APBN-P Diajukan

JAKARTA- Hari Senin (2/4) ini, Serikat Pengacara Rakyat (SPR) akan menyerahkan draf uji materi Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 ke Mahkamah Konstitusi.

SPR menilai, UU APBN-P 2012 —khususnya Pasal 7 ayat 6a yang isinya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jika nilai Indonesia Crude Oil Price (ICP) melebihi 15% dari asumsi APBN, bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Untuk itu, penentuan harga BBM tidak bisa diserahkan ke mekanisme pasar. Negara harus menentukan sendiri harganya.

Pasal 7 ayat 6a disetujui oleh DPR dalam sidang paripurna yang bertele-tele pada Sabtu (31/3) dini hari.

Sidang paripurna diwarnai walk out oleh FPDIP dan Hanura, serta penolakan oleh Gerindra dan PKS.

SPR kecewa kecewa terhadap DPR yang menyetujui pengesahan penambahan Pasal 7 ayat 6A dalam UU APBN-P tersebut.

”Persetujuan itu mencerminkan watak sebagian besar anggota DPR kita yang tidak pro rakyat. Mereka secara inkonstitusional menyerahkan penentuan harga BBM ke mekanisme pasar,” kata juru bicara SPR, Habiburokhman, Minggu (1/4).

Menurut dia, sejumlah pengacara yang tergabung dalam SPR akan mendaftarkan uji materi Senin (2/4) ini. SPR melihat bahwa hasil sidang paripurna DPR, Sabtu (31/3) lalu, akan semakin menjerumuskan rakyat ke dalam kemiskinan dan kesengsaraan.

SPR telah menerima kuasa dari beberapa orang warga negara Indonesia (WNI) untuk segera mendaftarkan uji materi pembatalan Pasal 7 ayat 6A.

”Kami tidak sependapat dengan beberapa ahli dan juga Ketua MK Mahfud MD yang menyatakan bahwa pengajuan uji materi UU APBN-P 2012 belum bisa dilakukan Senin besok, karena belum disahkan oleh presiden sebagai sebuah UU,” ujar Habiburokhman.

Dia menilai, pasca rapat paripurna DPR, 30-31 Maret lalu, UU APBN-P 2012 sudah bisa diuji ke MK karena telah ada dua kepastian hukum.

Kepastian hukum pertama adalaha, UU APBN-P 2012 pasti akan disahkan dan mengikat sebagai UU, terlepas presiden menandatangani pengesahan atau tidak.

Dikatakannya, Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 secara jelas menyebutkan, ’’Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”

Menurut dia, mengacu pada Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 tersebut, tidak ada kemungkinan lain bagi RUU APBN-P 2012 selain segera sah dan mengikat sebagai UU dalam waktu paling lama 30 hari.

Kepastian hukum kedua adalah, rumusan redaksional Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012 sudah jelas dan tidak mungkin berubah, yaitu: ”Dalam hal harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15%, maka pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.”

Habiburokhman menanbahkan, bagi SPR, pengajuan uji materi UU APBN-P 2012 perlu dilakukan secepat mungkin karena pelanggaran konstitusi adalah masalah yang amat serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

”Selain itu, kami juga tidak ingin kehilangan momentum besarnya penolakan masyarakat terhadap UU APBN-P 2012,” tegasnya.

Yusril Ikut

Selain SPR, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra juga berencana mengajukan uji materi UU tersebut ke MK. Yusril sudah menelaah Pasal 7 ayat 6A yang bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Dia menjelaskan, dengan penambahan ayat ini, pemerintah bisa menaikkan harga eceran BBM sewaktu-waktu bilamana dalam enam bulan kedepan harga minyak mentah Indonesia naik lebih dari 15 persen dari harga asumsi APBN, yaitu 90 dolar AS per barel. Pada Februari ini saja, rata-rata harga ICP mencapai 119 dolar AS per barel. Menurut Yusril, Pasal 7 ayat 6A telah menabrak Pasal 33 UUD 1945 seperti ditafsirkan MK.

Di kalangan partai, Hanura dan Gerindra juga menyatakan siap mengajukan judicial review terhadap Pasal 7 ayat 6a. Wasekjen DPP Hanura, Saleh Husin, mengungkapkan, tim hukum Hanura masih mempelajari substansi yang akan diuji materi agar bisa diterima oleh MK. Sekretaris Fraksi Hanura DPR ini menegaskan, ayat 6a merupakan akal-akalan dari pemerintah dan pendukungnya untuk menaikkan harga BBM.

Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani, menjelaskan, pihaknya juga sepakat menempuh jalur hukum dalam menyikapi putusan rapat paripurna DPR. ’’Saat ini kami masih mempelajari sebelum dibawa ke MK. Sebab, antara pasal 7 ayat 6 dan ayat 6a saling bertentangan, dan juga bertentangan dengan Pasal 33 UUD,’’ imbuhnya.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan, Arif Budimanta mengatakan, pihaknya akan menjaring pendapat masyarakat terlebih dahulu sebelum mengajukan judicial review. Karena, kader PDIP tidak akan menggunakan embel-embel partai jika memutuskan mengajukan gugatan.

Hal senada dikemukakan Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik. Menurutnya, meski PKS tidak akan mengajukan gugatan ke MK, pihaknya mendukung siapapun yang akan melakukan judicial review terkait ayat 6a jika dinilai bertentangan dengan konstitusi. (D3,J22,H28-43)

Dilema Bahan Bakar

KapanlagiOleh Editor KapanLagi.com, Otomotif | Kapanlagi
Bahan Bakar Kendaraan Menjadi Dilema Rakyat Indonesia

Konten Terkait

  • Lihat FotoBahan Bakar Kendaraan Menjadi Dilema Rakyat Indonesia

Seperti yang kemarin Otosia sampaikan, akhir-akhir ini masih banyak di jumpai mobil-mobil mewah mulai memburu dan beralih ke bahan bakar murah atau premium sehingga volume penjualan pertamax di sejumlah SPBU langsung anjlok.

Per 1 April 2012 kemarin, PERTAMINA telah menetapkan harga terbaru untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax ini menjadi sebesar Rp 10.200/liter atau lebih mahal Rp 5.700 ketimbang BBM bersubsidi jenis premium. Disparitas harga itu mempercepat jebolnya kuota BBM bersubsidi saat ini.

Salah satu contoh harga jual pertamax untuk wilayah Jakarta telah naik sebesar Rp 650 dari sebelumnya Rp9.550 per liter. Adapun harga pertamax plus naik dari Rp 8.850 per liter menjadi Rp 10.350 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Harun di Jakarta, kemarin, menjelaskan bahwa penaikan harga pertamax dan pertamax plus itu juga untuk di seluruh Indonesia. Namun, besaran harga pertamax maupun pertamax plus tidak sama di berbagai wilayah.

Perbedaan harga yang mencapai Rp 5.700 antara premium yang disubsidi dan pertamax yang tidak disubsidi itulah yang mendorong pemilik mobil mewah menyerbu premium hari-hari ini. Berdasarkan pemantauan Otosia di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan Malang dan Jawa Timur, kemarin, pertamax mulai sepi pembeli.

Hal ini tentu menjadi dilema bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan di mana awalnya sudah terbiasa menggunakan bahan bakar non-subsidi pertamax ataupun pertamax plus ini. Pasalnya mereka akan dihadapkan dalam dua masalah.

Di satu sisi, dengan kenaikan harga bahan bakar ini, dana yang harus dikeluarkan menjadi sangat membengkak yang juga sudah diikuti oleh kenaikan bahan kebutuhan pokok yang telah naik terlebih dahulu sebelum keputusan jadi tidaknya BBM bersubsidi ini naik harganya.

Sedangkan masalah kedua yang akan dihadapi adalah dampak beralihnya bahan bakar pertamax ke premium yang memiliki RON rendah. Jika hal ini dilakukan oleh pemilik kendaraan maka sama halnya Anda akan menyiksa mesin kendaraan tersebut dan akan berdampak jebolnya silinder dan juga umur mesin yang semakin pendek.

Selain itu juga perawatan mesin akan semakin susah dan bisa jadi lebih mahal dari biasanya karena akan terjadi kerusakan pada beberapa part penting kendaraan. Kedua masalah ini ujung-ujungnya adalah besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan sang pemilik kendaraan. (kpl/vin)

22
Feb
12

Legislasi : RUU Petani

RUU Petani

 RUU Petani 80 Persen Petani Indonesia Miskin

SUKABUMI-Petani memang tulang punggung. Tapi di negara agraris seperti Indonesia, nasib petani justru memprihatinkan. Delapan puluh persen kondisi mereka masih terpinggirkan. Mereka susah mendapatkan pinjaman modal untuk membeli bibit dan pupuk. ’’Karena itu, Komite II DPD RI membahas RUU perlindungan dan pemberdayaan petani untuk keluar dari kemiskinan.

Dengan RUU ini diharapkan pemerintah memiliki perhatian khusus untuk mereka,’’ kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Intsiawati Ayus, SH MH dalam kunjungan kerjanya di Sukabumi, Selasa (21/2). Pemerintah, lanjut dia, harus lebih perhatian kepada petani dalam melindungi dan memberdayakannya. Yang menjadi tujuan RUU ini bukan petani-petani besar, melainkan petani yang tidak memiliki lahan atau lahannya di bawah 2 hektare, serta pupuk dan bibit menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk pengadaannya.

Untuk masalah tengkulak, kata Intsiawati, di dalam undang-undang ada pasal yang menyebutkan bahwa untuk penumpukan atau penimbunan bahan pangan dalam jumlah tertentu harus mendapatkan izin pemerintah. ’’Jadi diharapkan tengkulak itu bisa dikendalikan dan tindakan khusus untuk menangani masalah pangan,’’ kata anggota DPD RI asal Provinsi Riau ini.

Selain masalah tengkulak, kebijakan pemerintah tentang impor pangan juga masalah serius bagi para petani. ’’Seharusnya pemerintah tidak langsung mengambil kebijakan impor, tetapi dia harus menanyakan kepada organisasi atau perwakilan petani tentang kebijakan tersebut,’’ ungkapnya.

Menurut anggota DPD RI Bambang Soeroso asal provinsi Bengkulu, secara faktual dan realitas, ketika kita menuju swasembada pangan petani kondisinya sangat mengkhawatirkan. ’’Dari aspek produktivitasnya, seharusnya petani bisa mengakses keuangannya dengan mudah melalui perbankan.

Sehingga petani bisa mendapatkan modal,’’ ujar dia. Itu sebabnya, Komite II sepakat mendorong pembentukan bank khusus untuk kehidupan petani. Pihaknya juga membahas masalah tengkulak yang menjual beras subsidi dari pemerintah dengan harga jauh lebih mahal dari harga sebelumnya.

’’Sebenarnya ini masalah sistem yang sekarang memungkinkan tengkulak masih menimbun pangan,’’ terang dia. Sistem yang sekarang, lanjut dia, membuka peluang tengkulak bermain. Hampir di setiap daerah petani rugi akibat ulah mereka. Belum lagi masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). ’’KUR tidak jalan, padahal anggarannya sudah Rp 14 triliun pada 2011 yang sangat merugikan petani kita,’’ imbuhnya.

KUR itu seharusnya bunganya rendah. Dan, kebijakannya, pinjaman di bawah Rp 20 juta tidak memerlukan agunan. Tetapi yang harus diagunkan jenis usahanya itu sendiri. ’’Kenyataannya itu tidak terjadi di lapangan.

Makanya petani sekarang ini menjadi subjek yang selalu dikorbankan akibat tengkulak dan KUR,’’ tutur dia. Jadi, tambah dia, Komite II ikut mendorong bank untuk petani karena bank tersebut harus memberikan treatment khusus yang memberikan kemudahan bagi petani yang akan meningkatkan produktivitasnya. (fdi)

12
Feb
12

Legislasi : Ancaman UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat

Setiap Orang’ Diancam Pidana UU Zakat Baru!
Rabu, 08 February 2012 00:10

“JADI pusing membaca UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 38 berbunyi, ‘Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang,” ujar Umar. “Pelanggaran pasal itu diatur dalam Ketentuan Pidana, Pasal 41, ‘Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 juta!”
“Untuk amil zakat tradisional dalam masyarakat di masjid atau guru ngaji, bagaimana?” tanya Amir.
“Secara eksplisit tak disebut UU itu!” jawab Umar. “Berarti masuk ‘setiap orang’ jika jadi amil zakat diancam pidana! Karena Pasal 17 berbunyi ‘Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.”
“Apa pula itu Baznas dan LAZ?” kejar Amir.

“Baznas itu Badan Amil Zakat Nasional, lembaga pemerintah nonstruktural yang mengelola zakat nasional, di daerah Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota! Anggota Baznas diseleksi DPR, diangkat dan bertanggung jawab pada Presiden!” jelas Umar. “LAZ, Lembaga Amil Zakat bentukan masyarakat dengan syarat berat!” Seberat apa syaratnya?” tanya Amir

.
“Syaratnya, Pasal 18, (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri,” jawab Umar. “(2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. berbentuk lembaga berbadan hukum; c. men-dapat rekomendasi dari Baznas; d. memiliki pengawas syariat; e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; f. bersifat nirlaba; g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Lalu Pasal 19, LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala.”

“Berarti selain pajak, zakat juga secara nasional ditangani pemerintah!” timpal Amir. “Kalau pajak penerimaan dan penyalurannya sering kurang beres, apa zakat juga mau diperlakukan serupa?”
“Jangan suuzan!” tegas Umar. “Bahwa amil zakat masjid-masjid pelosok akan sulit memenuhi syarat pembetukan LAZ, bisa jadi! Tapi pemerintah kan lazim, jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah?” ***

23
Jan
12

Kenegarawanan : Konstitusi Republik Indonesia 2002 Cacat Bawaan

KONSTITUSI RI 2002 CACAT BAWAAN

Pandji R Hadinoto / PAKTA45, Jakarta 23 Januari 2012

Dalam Sarasehan Nasional Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta tanggal 21 Januari 2012 bertempat di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, diskursus istilah Cacat Hukum dianggap tidak tepat, demikian pula istilah Cacat Politik ditanggapi tidak pernah ada, walaupun belum tentu yang belum ada dilarang diadakan, apalagi istilah Cacat Konstitusional yang pasti akan banyak mengundang pro dan kontra di khalayak politisi dan masyarakat, terkait dengan keberadaan Konstitusi Republik Indonesia 2002 yang bersampul nama Undang Undang Dasar 1945 itu.

Dari Sarasehan Nasional itu juga diperoleh penegasan bahwa Sistim Hukum Indonesia berkarakter pluralitas yang tinggi sehingga berpembawaan kompleksitas kelola yang jauh dari kesederhanaan mengingat bercampurnya praktek daripada Sistim2 Hukum Adat, Barat (Kontinental dan Anglo Saxon) ditengah Hukum Nasional yang telah terbentuk.

Selain itu, dikenali pula kini oleh para akademisi tentang ilmu konstitusi berlabel the New Constitualism yang mengetengahkan akan pentingnya peran serta pemangku kepentingan Negara terbesar yaitu rakyat semesta dalam proses pembentukan Konstitusi, seperti telah dipraktekkan di Afrika Selatan. Sementara itu praktek pembentukan UUD 1945 [2002] diketahui ternyata adalah hanya dan hanya oleh dan dari para “wakil” rakyat terpilih melalui kontestasi partai2 politik di Senayan, itupun hingga kini masih terdengar rumor tentang keikutsertaan daripada aspirasi diluar sistim kemasyarakatan dan peradaban Indonesia. Artinya, Konstitusi RI 2002 memang bermasalah bawaan antara lain dirasakan kurang optimal memayungi kebutuhan pluralitas sistim hukum Indonesia sekaligus kurang mengakomodasi aspirasi daripada para pemangku kepentingan Negara terbesar yaitu peradaban rakyat semesta Indonesia yang lebih tua daripada Eropa & Amerika.

Oleh karena itulah, kini setelah 10 (sepuluh) tahun berkiprah, Konstitusi RI 2002 itu dirasakan lebih banyak memberikan sumbangan bagi penderitaan lahir & batin ketimbang kesejahteraan lahir & batin bagi rakyat semesta Indonesia. Contohnya a.l. paparan fakta, data dan kajian yang terurai dalam buku Indonesia Tergadai [ISBN 978-602-19102-0-7, Oktober 2011], termasuk merebaknya konflik2 horizontal terkini akibat kelola sistim keagrariaan yang sangat dirasakan menjauhi jiwa, semangat, nilai2 UUPA 1960.

Lebih jauh lagi, hukum “kebiasaan” ketatanegaraan yang telah diberlakukan di Indonesia yaitu pendaftaran2 formal bagi Konstitusi RI berupa Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 Tahun 1946 dan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959 yang dimaksudkan sebagai pengumuman bagi publik, kemudian faktanya justru telah diabaikan oleh para politisi Senayan ketika itu bagi Konstitusi RI 2002 saat dilahirkan dan masih saja terjadi pembiaran dalam praktek kenegaraan sampai dengan sekarang, sehingga lengkaplah sudah penegasan akan kehadiran pendapat penulis tentang Cacat Politik Hukum Konstitusi atas produk politik bernama UUD 1945 [2002] tersebut.

Salah satu solusi kepemimpinan yang direkomendasikan terhadap situasi & kondisi ini adalah upaya Pelurusan Konstitusi RI berdasarkan Politika Adendum UUD 1945 [1959] seperti yang terpapar di www.jakarta45.wordpress.com [2009], bukan saja sekedar amandemen batang tubuh parsial semata seperti yang kini sedang gencar2nya dikampanyekan oleh beberapa politikus Senayan. Pada intinya, pelurusan itu adalah upaya pengentalan jiwa, semangat, nilai2 Pancasila kedalam batang tubuh Konstitusi agar pengejawantahan/aktualisasi/penjabaran amanat Pembukaan UUD 1945 menjadi jauh lebih optimal/paripurna adanya demi capaian Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa).

Konflik Mesuji

TEMPO.COTEMPO.CO – Kam, 19 Jan 2012

Begini Parang Akhirnya Terpasang di Tangan Made

TEMPO.CO, Jakarta – Tim Gabungan Pencari Fakta menemukan fakta yang berbeda mengenai kematian Made Aste, warga Register 45, Mesuji, Lampung, saat penertiban yang dilakukan tim terpadu, 6 November 2011. TGPF menemukan fakta bahwa saat ditembak, Made tidak sedang memegang parang. Hal ini membantah pernyataan resmi polisi yang menyatakan Made ditembak karena menyerang polisi.

Dalam video berdurasi 6 menit 31 detik yang diperoleh TGPF itu terlihat seseorang dari tim gabungan sengaja meletakkan parang ke tangan Made yang tengah sekarat. Peristiwa tragis itu terjadi saat tim terpadu yang dibentuk Gubernur Lampung datang ke Register 45. Tim yang terdiri dari kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, personel TNI, dan pengamanan perusahaan itu masuk ke Desa Pelita Jaya dengan membawa senjata. Tak hanya senjata laras panjang, ada pula yang terlihat membawa parang, bambu runcing, dan kayu pemukul. Dalam keterangan resmi polisi, ada 60 personel yang diturunkan ketika itu.

Saat menuju areal lahan yang ditempati penduduk, rombongan tim terpadu terlihat melakukan serangan. Suara tembakan pun mulai terdengar. Sepanjang jalan mereka merobohkan rumah dan gubuk milik warga. Bahkan tak sedikit pula yang dibakar.

Memasuki menit kedua, tim terpadu mulai menembakkan senjata. Salah satu gambar yang tertangkap kamera video terlihat seorang anggota Brimob melepaskan tembakan ke udara, yang diikuti bunyi tembakan lain. Saat berjalan bergerombol, tim terpadu terus menenteng senjata. Pasukan polisi dan TNI yang ada di situ tak mempersoalkan senjata tajam itu.

Pada menit keempat, seseorang terlihat berlari dari arah desa sambil berujar, “Ada yang kena tembak.” Di tempat yang dimaksud oleh lelaki tadi, terlihat dua warga, Nyoman Sumarde dan Made Aste, terjatuh di tanah. Made tersungkur dengan darah mengalir di bagian pantat. Saat itu Made masih hidup, tangan dan matanya masih terlihat bergerak. Tak ada parang di tangan Made.

Dua langkah di depan Made, Nyoman terlihat meringis kesakitan juga dengan posisi jatuh di tanah. Di depannya, seorang berpakaian TNI tampak menghardik Nyoman yang tak berdaya. “Tiarap!” ujarnya.

Ada beberapa orang yang mengelilingi Nyoman dan Made. Namun tak satu pun yang mencoba memberikan pertolongan. Bahkan, pada menit kelima, seorang anggota tim gabungan berpakaian seragam mirip Satpol PP terlihat mengacak-ngacak baju Made mencari sesuatu. Diduga lelaki itu tengah mencari senjata tajam di tubuh Made.

Beberapa detik berikutnya, tiba-tiba dalam rekaman video itu terlihat sudah ada parang di tangan Made. Tak ada penjelasan siapa yang meletakkan parang itu. Namun, menurut Ketua TGPF Denny Indrayana, parang diletakkan salah seorang anggota tim. Sekitar 46 detik sebelum video berakhir, terekam gambar bahwa parang yang diletakkan tim terpadu terjatuh dari tangan Made. Seseorang pun berteriak, “Pasangkan lagi, pasangkan lagi.”

Tak lama setelah parang terpasang, seseorang berbaju hitam yang diduga pimpinan tim lapangan segera berkomunikasi dengan seseorang melalui telepon seluler. Pria itu mengambil posisi menjauh dari sosok Made dan Nyoman yang tergeletak. Tak lama dia memberi laporan, “Ya, gimana, Pak, saya mau dibacok,” ujarnya.

Setelah itu video langsung mengarah pada peristiwa lain. Saat itu terlihat Made dan Nyoman dimasukkan ke bak belakang mobil Ranger dobel kabin berwarna hijau.

Markas Besar Kepolisian RI siap mengadu rekaman video yang dimilikinya dengan video yang dimiliki Tim Gabungan Pencari Fakta Mesuji. Kepolisian mengaku memiliki rekaman video berisi gambar Made Aste memegang parang dan menyerang Ajun Komisaris Besar Priyo saat terjadi bentrok di Register 45, Mesuji, Lampung.

“Tidak ada masalah (diadu). Nanti kan kita uji di persidangan,” ujar Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di sela-sela Rapat Pimpinan Polri, Kamis, 19 Januari 2012.

IRA GUSLINA

Berita Lainnya

16
Jan
12

Legislasi : RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Doktrin Kebencian

Andi Saputra – detikNews

Senin, 16/01/2012 12:06 WIB

Sebarkan Doktrin Kebencian, Terancam Minimal 5 Tahun Bui
Petugas menjinakkan bahan yang diduga bom (arbi anugrah/detikcom)
Jakarta - Ancaman pidana terorisme tidak hanya berlaku bagi orang yang terkait pengeboman semata. Tetapi juga kepada orang yang mengajarkan doktrin berisi kebencian dan permusuhan.”Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan kebencian atau permusuhan yang menyebabkan terjadinya terorisme, dipidana dengan pidana penjara sedikitnya 5 tahun dan paling lama 12 tahun,” lansir Kemenkum HAM dalam website resminya, seperti dikutip detikcom, Senin, (16/1/2012).

Ancaman minimal penjara juga diberikan kepada orang yang terang-terangan mengaku sebagai pemimpin kelompok terorisme. Yaitu ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Adapun orang yang menyelenggarakan pelatihan militer, ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara.

“Setiap orang yang secara melawan hukum menyelenggarakan, mengikuti pelatihan paramiliter, merekrut, menampung, atau mengirim seseorang untuk mengikuti pelatihan paramiliter. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme dipidana minimal 7 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara,” tambahnya.

Adapun hukuman minimal terendah 3 tahun penjara diberlakukan kepada orang yang menyokong kegiatan terorisme.

“Setiap orang yang sengaja meminta atau meminjam uang, barang, dari organisasi atau kelompok yang diketahui atau patut diduga bertujuan melakukan tindak pidana terorisme, maka diancam pidana minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun penjara,” ungkapnya.

(asp/vta)




Blog Stats

  • 2,154,980 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers