Posts Tagged ‘Humanity

03
Jul
13

Kemanusiaan : Anak Wajib Kunjungi Orangtua

China: Anak Wajib Kunjungi Orangtua

Dina Damayanti | Selasa, 02 Juli 2013 – 16:43:08 WIB


(Foto:dok/cnn.com)
Ada seorang petani yang menaruh ibunya yang berusia 100 tahun di sebuah kandang babi.

HONG KONG – Lola Wang, pegawai pemasaran berusia 28 tahun di Shanghai, melalui perjalanan selama enam jam untuk mengunjungi orangtuanya di Shangdong dua kali setahun. Sekali saat Tahun Baru China dan sekali lagi saat libur Hari Nasional bulan Oktober.

“Saya merasa seperti saya harus lebih sering mengunjungi orang tua saya tapi memiliki pekerjaan di industri keuangan membuat saya harus bekerja dengan jam kerja panjang dan mengorbankan beberapa waktu pribadi saya untuk bekerja,” kata Wang, yang merupakan anak tunggal, kepada CNN.

Dilema yang dialami Wang ini juga dihadapi oleh banyak anak muda China lainnya, di mana kebijakan satu anak dan reformasi ekonomi yang berjalan selama 30 tahun mempercepat terkikisnya nilai-nilai keluarga tradisional.

Hal ini juga menjadi kekhawatiran para pemimpin baru China di tengah perjuangan mereka untuk membiayai orang lanjut usia (lansia) yang jumlahnya terus bertambah.

UU Baru
Pekan ini mulai berlaku Undang-Undang (UU) baru yang mewajibkan anak-anak dari orangtua yang berusia lebih dari 60 tahun untuk “sering” mengunjungi orang tua mereka dan memastikan bahwa kebutuhan keuangan dan rohani mereka terpenuhi.

“Orang-orang menuding anak muda tidak cukup sering mengunjungi orangtua mereka,” sahut Wang, sambil menambahkan bahwa ia setuju dengan tujuan UU ini.

“Sejujurnya, beberapa di antara mereka menggunakan karir mereka dan jam kerja yang panjang sebagai alasan. Masalah yang saya hadapi adalah bahwa saya peduli dengan orang tua saya, tapi saya hanya punya sedikit waktu libur dan orang tua saya tinggal sangat jauh.”

Menurut Xinhua, akhir tahun 2011 lalu China memiliki sekitar 185 juta orang berusia di atas 60 tahun. Angka ini diprediksi meningkat menjadi 221 juta tahun 2015, dan tahun 2050 sepertiga populasi China akan dikategorikan sebagai lansia.

Ditelantarkan
UU Perlindungan Hak dan Kepentingan Lansia diubah oleh lembaga legislatif China bulan Desember setelah adanya serangkaian laporan tentang orang tua berusia lanjut yang ditelantarkan oleh anak-anak mereka.

Salah satu kasus yang sangat mengerikan terjadi di provinsi Jiangsu, di mana sebuah stasiun televisi lokal melaporkan bahwa ada seorang petani yang menaruh ibunya yang berusia 100 tahun di sebuah kandang babi.

Chen Shoutian mengatakan kepada stasiun TV tersebut bahwa ibunya merasa senang tinggal di sana. “Ibu ingin tinggal di sana karena menurut Ibu tempat itu nyaman,” katanya.

Sistem pensiun dan kesejahteraan sosial yang apa adanya, terutama di daerah pedesaan, berarti bahwa para lansia biasanya tergantung pada anak-anak mereka untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Lebih dari seperlima lansia hidup di bawah garis kemiskinan, seperti terungkap dari survei yang dilakukan oleh Sekolah Pembangunan Nasional di Universitas Peking.

Perubahan Nilai
Meski hormat kepada orang yang lebih tua masih tertanam kuat dalam masyarakat China, nilai-nilai tradisional seperti berbakti pada orangtua sudah mulai melemah berkat tuntutan untuk hidup modern.

“Sistem dukungan keluarga tradisional sudah mulai terkikis dengan berbagai alasan dan saya pikir pemerintah ingin memperlambat proses ini,” kata Albert Park, direktur Emerging Markets Institute di Hong Kong University of Science and Technology.

UU ini menetapkan bahwa anak-anak tidak bisa menyerahkan hak waris mereka sebagai upaya untuk menghindari kewajiban mereka untuk merawat orang tua mereka. UU juga mengatur bahwa anak-anak harus memberikan tunjangan bulanan kepada orangtua mereka jika menolak untuk mengurus orangtua mereka.

UU juga memungkinkan orangtua untuk menuntut anak-anak mereka, tetapi tidak spesifik menentukan proses atau hukuman apa yang mungkin mereka jatuhkan.

UU ini juga terbukti sulit untuk ditegakkan, kata Ding Yiyuan dari Kantor Pengacara Beijing Yingke. Kepada surat kabar Guangzhou Daily ia mengatakan bahwa UU itu gagal untuk memenuhi persyaratan kata “sering.” Dia menambahkan bahwa beberapa orangtua cenderung menuntut anak-anak mereka sendiri.

Kontroversi
Pengantar UU yang baru ini menimbulkan kontroversi. Ada yang mengatakan UU ini memberikan terlalu banyak tekanan pada mereka yang pindah jauh dari rumah untuk bekerja, belajar atau alasan lainnya.

Cheng Zhegang (50) yang anak satu-satunya sedang menimba ilmu untuk meraih gelar master di Amerika Serikat, mengatakan UU tersebut “mendistorsi hubungan orang tua-anak.”

Ia berharap putrinya akan pindah ke kota besar seperti Shanghai atau Beijing untuk mencari pekerjaan setelah diwisuda nanti dan tidak kembali ke kota kecil tempat ia dibesarkan.

“Saya tidak ingin anak saya memiliki beban baik secara fisik maupun rohani,” katanya kepada CNN.

“Bagi saya, karir putri saya adalah hal yang terpenting. Sebagai orangtua dari anak tunggal, saya telah menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk pendidikan anak saya dan sekarang saya ingin dia menjadi sukses.”

Sumber : CNN
03
Feb
13

Kemanusiaan : 5 Salah Kaprah Hak Asasi

Moh.Haris Srengseng Indramayu

Lima Salah Kaprah Hak Asasi

Oleh | Newsroom Blog – Rab, 30 Jan 2013

Di tingkat konstitusional, Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah mengalami perbaikan selama 12 tahun. Tetapi pada kenyataan, kondisi HAM masih tidak memuaskan. Kekerasan baru cenderung dibiarkan terjadi, sementara kekerasan lama tak pernah terselesaikan (seperti kasus Munir). Tak heran ketika pejabat tinggi kantor HAM PBB Navi Pillay datang ke Indonesia, dia memberi catatan keras kepada pemerintah.

Salah satu penyebab kemandekan penegakan HAM adalah salah kaprah yang terjadi di kalangan pejabat, petugas hukum, serta masyarakat Indonesia. Apa saja salah kaprah itu?

1. ‘HAM bertentangan dengan nasionalisme dan budaya lokal.’

Hak asasi dianggap sebagai budaya Barat yang memuja individualisme dan mengganggu kesatuan Indonesia. Padahal, rasa kritis setiap orang datang dari ketiadaan pelayan negara. Atau hilangnya faktor penopang keberadaan setiap manusia.

Daya kritis ini bisa muncul dari setiap orang yang berada di tengah komunitas dan bisa meluas hingga menjadi daya kritis bersama. HAM harus dipahami sebagai sebuah nalar kritis dari tiap insan, dapat muncul secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan ditujukan kepada penguasa. Baik penguasa di rumah, lingkungan, pemerintah (termasuk lokal) atau di mana saja selama terdapat pembagian tugas.

Nasionalisme tidak boleh jadi pembenaran setiap orang boleh disiksa, dihilangkan, ditangkap semena-mena atau bahkan dibunuh. Nasionalisme dan budaya seharusnya menjadi instrumen penjamin HAM, bukan mengurangi apalagi mengancam. Aktivis hak asasi dan aktivis politik di Aceh dan Papua adalah contoh korban dari salah kaprah seperti ini.

2. ‘Reformasi di Indonesia sudah kebablasan.’
Kebebasan di Indonesia dianggap sudah tanpa batas, sehingga orang bisa dan boleh melakukan apa saja — termasuk menghina atau mengecam satu kelompok. Tetapi kebebasan yang diperjuangkan bersama HAM sebenarnya tidak tanpa batas. Kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melanggar atau mengganggu kebebasan mendasar orang atau kelompok lainnya.

HAM juga mengisyaratkan bahwa pertentangan hak harus diatur lewat kebijakan tegas dan diuji di jalur hukum. Masalahnya di Indonesia, tidak ada pengadilan yang pernah menguji pertentangan kebebasan yang mendasar ini. Yang terjadi adalah “pasar bebas” — pertentangan definisi kebebasan dan klaim dari masing-masing pihak.

Kasus kekerasan terhadap minoritas merupakan bukti otentik dari salah kaprah ini. Para pelaku kekerasan menikmati kebebasan berekspresi yang disalahgunakan sedangkan polisi, dalam berbagai kesempatan, selalu berdalih “khawatir dianggap melakukan pelanggaran hak asasi”. Pihak minoritas selalu dianggap menghina identitas kelompok mayoritas, atau keberadaannya tidak diinginkan komunitas setempat.

3. ‘Kejahatan kemanusiaan boleh dilakukan bila perlu.’
Anggapan yang salah ini muncul karena banyak kalangan tidak mengetahui ukuran hak-hak fundamental. Dalam HAM dikenal konsep “hak-hak yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun,” contohnya penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konsep ini terkait dengan konsep hostis humanis generis, yaitu kejahatan terhadap hak-hak di atas merupakan musuh bagi seluruh umat manusia.

Salah kaprah ini berakibat serius pada sejumlah hal, misalnya menteri koordinator keamanan Djoko Suyanto pernah mengatakan, kekerasan yang terjadi pada 1965 dan seterusnya, terhadap sejumlah orang yang dituduh PKI merupakan hal wajar demi menyelamatkan negara.

Pernyataan senada juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, yang mengatakan peristiwa 1965 tidak perlu diungkap kembali. Nah, model pernyataan-pernyataan seperti ini menunjukkan ketidakberpihakan para pejabat negara pada ukuran kewajiban negara di bidang HAM.

4. ‘HAM adalah hasil konsensus dan komitmen politik.’

Cara berpikir seperti ini perlu dibedah lebih jauh. Bahwa pelaksanaannya juga merupakan sebuah konsensus dan membutuhkan komitmen. Tetapi sampai sejauh ini, instrumen pemerintah dan instrumen hukum masih menunjukkan kinerja buruk dan rentan dipolitisasi.

Lihat saja, bagaimana polisi berjanji dengan pin yang ditempel di baju dinas kepolisian tentang “Anti Kekerasan dan Anti Korupsi”. Namun kenyataannya banyak aparat polisi masih melakukan kekerasan.

Keanehan lain, bisa dilihat dari tingkat regional di mana ASEAN baru saja mengesahkan Deklarasi HAM. Sejumlah kalangan seperti Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN Rafendi Djamin menyatakan bahwa deklarasi ini sebagai sebuah kemajuan dan kristalisasi hasil dari sebuah konsensus politik di ASEAN.

Tapi bagaimana deklarasi ini akan berjalan bila setiap negara ASEAN memiliki komitmen dan implementasi yang rendah pada HAM? Terlebih deklarasi HAM ASEAN juga masih memberikan ruang penyelewengan dengan ukuran lokalitas masing-masing negara dan konteks keamanan nasionalnya.

Atau lihat juga dengan janji Kementerian Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik dengan adanya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional karena tidak akan digunakan sebagai alat represi di masa depan. Tapi di sisi lain, TNI AU justru melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

5. ‘HAM hanyalah wacana bukan substansi penegakan hukum apalagi perumusan kebijakan.’
Hasil ketidakpahaman dan ketiadaan komitmen dalam penanganan persoalan HAM, akhirnya hanya berujung pada saling lempar wacana dan tanggung jawab. Perdebatan HAM hanya melahirkan nama-nama populis dan antogonis tanpa sebuah kemajuan pada kasus, isu dan masa depan yang ingin dibangun. Suciwati tetap hampa menunggu keadilan atas kasus suaminya, Munir. Demikian juga Sumarsih, Widodo, dan banyak nama keluarga korban lainnya. Bahkan mereka menjadi renta satu per satu dimakan semangat dan penantian keadilan dan kebenaran.

Jika suatu saat Navi Pillay datang kembali ke Indonesia, mudah-mudahan situasi bisa lebih baik.

Haris Azhar adalah Koordinator KontraS. Ia memperoleh gelar Master of Arts untuk bidang HAM dari University of Essex UK
.

21
Nov
12

Kepemimpinan : Jokowi Berbagi

Rabu, 21/11/2012 08:20 WIB

Indahnya 4 Momen Berbagi Ala Jokowi

Hestiana Dharmastuti – detikNews
Index Artikel Ini   Klik “Next” untuk membaca artikel selanjutnya 1 dari 5 Next »

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak kenal lelah menampung keluh kesah warga Ibu kota. Ia berupaya memotivasi, menghibur dan selalu ringan tangan membantu warga Jakarta yang tertimpa musibah. Seperti 4 momen ini.

Berikut 4 aksi Jokowi saat berbagi dengan warganya:

(aan/mad)

Next page :
Bonus Rp 65 Juta
Browser anda tidak mendukung iFrame
12
Feb
12

Rawagede : Banjir Darah, Balongsari Mandi Kredit Mikro dan Proyek Fasilitas

Beranda Radio Video Sajian Dosir Interaktif

Rawagede

Avatar Joss Wibisono
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Belanda & Balongsari

Diterbitkan : 10 Februari 2012 – 12:46pm | Oleh Joss Wibisono (Foto: KontraS)

Belanda Masih Jauh dari Balongsari

Selain kredit mikro, untuk Rawagede yang pernah dilanda banjir darah tahun 1947, Belanda juga menghibahkan dana bantuan pembangunan proyek fasilitas. Bedanya kalau kredit mikro ini sudah berjalan lancar, pembangunan fasilitas belum juga dimulai.

Tiga fasilitas di Balongsari yang dibiayai oleh Belanda adalah sekolah, pasar dan pusat kesehatan. Ketiganya melanjutkan fasilitas yang sudah ada atau sudah pernah ada di Balongsari yang dulu bernama Rawagede.

Gedung SMA yang ingin didirikan melanjutkan SMP yang sekarang sudah ada, pusat kesehatan meningkatkan pusat kesehatan yang sudah ada dengan menambah fasilitas rawat inap, sedangkan fasilitas pasar membangun kembali pasar yang pernah tutup pada tahun 1950an.

Pembebasan tanah
Sekarang SMA terdekat berjarak 25 kilometer dari Balongsari, pasar 30 kilometer dan untuk bisa ke rumah sakit, seorang warga Balongsari harus terlebih dahulu menempuh jarak 35 kilometer. Direncanakan tiga fasilitas itu dibangun pada tempat-tempat yang sudah ada, “Jadi tidak perlu melakukan pembebasan tanah,” kata Suparta, seorang tokoh masyarakat Balongsari.

Menurut Kedutaan Besar Belanda di Jakarta kehendak masyarakat itu disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Maxime Verhagen dan Menteri Kerjasama Pembangunan Bert Koenders. Ketika berkunjung ke Balongsari pada bulan Januari 2009, Menlu Verhagen juga mengadakan perundingan panjang lebar dengan beberapa orang janda korban banjir darah 1947.

Dari sinilah pihak Belanda berkesempatan untuk memahami apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Maka terungkap tiga proyek itu, selain tentunya proyek kredit mikro yang ditangani oleh LSM Belanda Hivos.

Tiga proyek ini merupakan hasil musyawarah masyarakat Balongsari Maret 2009. Menurut Suparta kesepakatan ini kemudian diajukan ke kedutaan besar Belanda, “Mereka berjanji memfasilitasi, mengajukannya ke pihak Den Haag”. 19 November 2009, Kedubes Belanda mengirimkan rancangan kesepakatan sebagai konsep awal yang harus ditandatangani bupati, yang waktu itu dijabat oleh Dadang Muchtar.

Sampai setahun berlangsung negosiasi terus termasuk rakor dengan pemda. Memorandum itu tidak juga ditandatangani. “Itulah awal keterlambatan,” tutur Suparta.

Peran dua faktor
Yang menjadi keprihatinan masyarakat Balongsari adalah kapan pembangunan proyek ini akan mulai. Sudah tiga tahun setelah musyawarah ternyata fasilitas itu tidak juga muncul. Pihak kedutaan besar Belanda di Jakarta paling sedikit menunjuk dua faktor yang berperan pada keterlambatan ini.

Pertama prosedur administrasi di kementerian dalam negeri. Kedua, pembicaraan mengenai perincian proyek ini ternyata lebih lama dari yang diperkirakan. Demikian kedutaan besar Belanda di Jakarta.

Dengan kata lain, tak kunjung terlaksananya proyek ini bukan karena Belanda. Hal ini juga ditegaskan oleh Suparta, pemuka masyarakat Balongsari. “Program ini sudah dilimpahkan ke kementerian dalam negeri,” tegasnya.

Kedutaan Besar Belanda di Jakarta bahkan menegaskan akhir tahun lalu aliran dana pertama sudah ditransfer kepada rekening kementerian dalam negeri. Dengan begitu, demikian kedutaan Belanda lebih lanjut, proyek ini sudah bisa dimulai pembangunannya.

Suparta, tokoh masyarakat Balongsari, menunjuk sekarang tinggal koordinasi di tingkat pemda saja, dengan pemerintah desa. Katanya, “Kalau memang segala sesuatunya sudah beres, di tingkat desa dan tingkat pemda, kementerian dalam negeri siap mentransfer uang tersebut ke rekening pemerintah desa Balongsari. Itu yang didapat dari rakor dengan kementerian dalam negeri bersama kita, kecamatan, desa dan pemda.”

Akhir bulan
Camat Balongsari Yasin Nasrudin kepada Radio Nederland menegaskan sekarang proyek ini masih dalam tahapan menyelesaikan memorandum kesepakatan yang disebut MoU. Ia menegaskan kementerian dalam negeri memang sudah meneruskan ke bupati, tapi dari bupati masih harus ke pemerintah desa. “Informasi terakhir,” demikian Yasin, “pada akhir bulan ini MoUnya akan ditandatangani”.

Yasin Nasrudin mengaku tidak tahu mengapa prosesnya bisa begitu lama. “Mungkin ada pernyataan-pernyataan atau kata-kata MoUnya yang harus dikoordinasikan dulu dengan bagian hukum”, jelasnya.

Sementara itu Kedutaan Besar Belanda di Jakarta menyatakan transfer pertama dana pembangunan fasilitas tiga bangunan Balongsari sudah ditransfer ke rekening kementerian dalam negeri. Bagaimana kalau pembangunan tidak juga dilaksanakan?

Kedubes menegaskan secara teratur menerima laporan perkembangan proyek ini. Dan itu sesuai dengan kesepakatan yang ada dengan kementerian dalam negeri. Kalau dari laporan dan kunjungan ke Balongsari ada hal-hal yang aneh, maka itu akan dibicarakan dengan para mitra.

“Kalau perlu juga akan diambil tindakan,” demikian terbaca pada surat elektronik Kedubes Belanda. Mereka juga bisa melakukan pemeriksaan keuangan oleh lembaga akuntan mandiri.

31
Dec
11

Tragedi : Kekerasan Kemanusiaan, Sape, Bima, Sumbawa

Kejujuran Polri

AntaraAntara
Masyarakat Mengharapkan Kejujuran PolRI dalam Tragedi Sape

Konten Terkait

  • Masyarakat Mengharapkan Kejujuran Polri dalam Tragedi SapePerbesar Foto
  • Masyarakat Mengharapkan Kejujuran Polri dalam Tragedi Sape

Mataram (ANTARA) – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Nusa Tenggara Barat mengharapkan kejujuran Polri dalam mempertanggungjawabkan tragedi berdarah di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, 24 Desember 2011.

Juru bicara tim advokasi Koalisi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) Ali Usman Al Khairi, di Mataram, Sabtu, mengatakan kejujuran Polri dalam mempertanggungjawabkan tindakan represif saat pembubaran paksa unjuk rasa di Pelabuhan Sape, sangat diharapkan berbagai pihak.

Tindakan represif itu menewaskan dua warga pengunjuk rasa yakni Arif Rahman (18) dan Syaiful (17), keduanya warga Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

“Bukannya memutarbalikkan fakta soal tragedi berdarah di Sape itu, dengan menyebut ada provokator dibalik kasus itu,” ujar Ali yang juga Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu.

Ali mengatakan, pernyataan juru bicara polri yang menuding ada lima provokator yang menyulut terjadinya kerusuhan saat aksi protes tolak tambang dengan memblokade Pelabuhan Sape, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama warga Kecamatan Lambu yang terlibat aksi tersebut.

“Tidak ada provokator. Aksi `show of force` polisi di lapangan, justru memperlihatkan bahwa polisi yang memprovokasi warga. Sikap Pemda yang tidak peduli dengan protes warga juga semakin memprovokasi warga,” ujarnya.

Menurut Ali, pernyataan juru bicara Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein, bahwa Polri tengah mengejar lima orang provokator yang dianggap menjadi dalang aksi protes tambang warga Lambu, malah bernada provokasi.

Pernyataan bernada provokasi, kata Ali, juga dikemukakan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution, juga menuding aksi yang dilakukan warga memang ditujukan untuk membuat kekacauan, bahkan ada pemaksaan demonstrasi menolak tambang bagi warga yang sebenarnya setuju.

“Kalau mereka menolak dianggap penghianat dan mengalami kekerasan. Bahkan ada yang rumahnya dirusak,” ujar Ali mengutip pernyataan Saud seperti diberitakan sejumlah media massa.

Pernyataan juru bicara Polri itu memunculkan sikap terprovokasi untuk terus melawan aparat kepolisian, sehingga upaya pemulihan keamanan di Kabupaten Bima, terutama di Kecamatan Lambu, menjadi semakin sulit.

Bahkan Ali menilai pernyataan Polri yang disampaikan ke publik yang mengatakan ada lima provokator dibalik tragedi Lambu justru menjungkir balikkan fakta yang sebenarnya terjadi.

Dengan pernyataan tersebut, polisi berupaya membangun legitimasi untuk menutupi kesalahan yang dilakukan dalam tragedi berdarah di Pelabuhan Sape itu.

Karena itu, Polri diminta untuk tidak memfokuskan persoalan pada keberadaan lima provokator.

“Yang seharusnya segera dilakukan dan dituntaskan adalah mengusut tragedi yang menewaskan dua pemuda Lambu yang ditembak aparat di Pelabuhan Sape,” ujarnya.

Pengusutan itu untuk memastikan apakah langkah polisi dalam pembubaran paksa massa aksi telah sesuai protap Polri atau tidak.

“Polisi jangan main-main dengan mengangkat isu yang macam-macam, dan cari kambing hitam. Polisi harus fokus lakukan penyelidikan dan memberitahukan kepada publik anggota polisi yang terlibat dalam tragedi ini,” ujar Ali.

Hal senada diungkapkan Ketua Serikat Tani Nasional (STN) NTB Ahmad Rifai yang juga bagian dari tim advokasi Koalisi Rakyat NTB untuk tragedi Sape.

Menurut Rivai, pihak kepolisian ingin mengaburkan kesalahannya dengan kesimpulan sepihak yang menyatakan lima provokator yang disebut inisialnya, yang memicu tragedi berdarah di Sape.

Polisi kemudian mempersempit substansi persoalannya dengan hanya menetapkan tiga anggotanya yang berstatus terperiksa terkait tindakan memukul, menendang dan menghamtam warga pengunjuk rasa dengan popor senjata, seperti tampak dalam berita televisi.

“Bagi kami dan masyarakat Lambu, provokator pemicu konflik sebenarnya adalah Bupati Bima yang menerbitkan SK 188 yang membuat masyarakat resah. Berkali-kali warga berunjuk rasa pun tidak digubrisnya,” ujar Rivai.

Selain itu, Rivai juga membantah pernyataan Polri bahwa aksi yang dilakukan sengaja untuk membuat kekacauan dan adanya intimidasi hingga pengrusakan rumah warga yang tidak mau melakukan demonstrasi tolak tambang.

“`Polri berbohong, warga tidak melakukan perlawanan terhadap polisi. Warga beraksi untuk menolak tambang, bukan membuat kekacauan. Dan tidak ada yang dipaksa hingga dirusak rumahnya untuk melakukan demo tolak tambang. Adanya rumah yang dilempar massa terhadap kantor kepala desa dan tokoh masyarakat yang dianggap protambang dilakukan setelah Polri menembak warga, ini hanya reaksi warga atas tindakan represif Polri terhadap rekan-rekannya di pelabuhan Sape,” ujar Rivai.

Ia menambahkan, data dan fakta yang sesungguhnya terkait tragedi Sape itu, sudah dihimpun tim investigasi dan advokasi sejumlah lembaga kompeten seperti DPR, Komnas HAM, dan tim Koalisi Rakyat NTB.

Koalisi Rakyat NTB juga akan melanjutkan data dan fakta lapangan itu kepada pihak terkait di Jakarta.

“Kami akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti, agar kebohongan pihak tertentu semakin terang benderang,” ujarnya.

Berita Lainnya

Bima, Bawang dan Tambang

Bawang merah alasan kuat orang Bima menolak tambang emas. Di kabupaten Bima luas lahan bawang merah mencapai 13.663 hektare. Mereka menyebutnya bawang Keta Monca. Hasil panen Keta Monca itu bahkan sampai ke daerah lain, dalam maupun luar negeri. Anehnya, pemerintah justru memilih tambang emas. Usaha ekonomi yang hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek, tak terbarukan, dan memiliki daya rusak luar biasa. Itulah sebabnya, sejak tahun lalu tambang emas ini ditolak warga.

Pada 24 Desember 2011 lalu, sudah hari keempat warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) melakukan aksi penolakan, menduduki pelabuhan Sape (Occupy PortSape).. Aksi ini bukan yang pertama menanggapi pemerintah mereka yang tuli, dan tak menghiraukan suara penolakan kehadiran tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN).  Perusahaan yang mendapat Izin Usaha Penambangan (IUP) pada  2008 selama 25 tahun, yang diperbaharui menjadi  IUP bernomor 188/45/357/004/2010. Tak tanggung-tanggung  luasanyan 24.980 Ha di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu. Sekitar 95 persen saham PT SMN sebagian besar dimiliki PT Arc Exploration Ltd dari Australia.

Warga sudah berkali-kali menyampaikan penolakan, mulai kepada Camat, Bupati, Gubenur hingga DPRD setempat.  Bima. Tahun ini saja, aksi penolakan sudah dilakukan  lebih tiga kali. Mereka percaya, tambang emas asal Australia di sekitar area dam Diwu Moro dandam Pela Parado akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah, mata pencaharian mereka. Selain melindung sumber air, mereka belajar dari potret buruk tambang emas raksasa di Batu Hijau milik Newmont, tetangga di pulau yang sama.

Itulah sebabnya warga menolak, meninggalkan industri pertambangan menjadi pilihan ekonomi (make mining history) pemerintah. Namun pemerintah justru melawan para petani bawang itu. Pemerintah juatru mengerahkan pasukan, intimidasi bahkan berondongan peluru. Ada 4 orang meninggal, dan 9 lainnya kritis serta sekitar 40-an lebih ditangkap pada pagi hari saat pendudukan pelabuhan Sape.

Kasus Bima melengkapi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan oleh tentara, polisi dan perusahaan di sekitar pertambangan perkebunan sawit tahun ini,  mulai kasus Freeport  di Papua, Tiaka, Bangai dan Bombana di Sulawesi Tengah, Meranti dan Suluk Bongkal di Riau, Ongan Komering Ilir di Sumatera Selatan, Kebumen di Jawa Tengah, Mesuji di Lampung.

Sumber Konflik

Kasus Bima merupakan bukti berulang bahwa industri pertambangan merupakan sumber malapetaka bagi keberlanjutan hidup warga sekitarnya. Industri yang dianggap sebagai primadona dan mesin devisa Negara ini justru momok bagi keselamatan warga dan daya pulih produktifitas mereka, serta keberlanjutan fungsi-fungsi alam sekitarnya.

Pertambangan kerap menjadi sumber konflik antara masyarakat di satu sisi, dan perusahaan bersama pemerintah di sisi lainnya. Pendekatan represif selalu dipilih pemerintah menanggapi penolakan warga sekitar pertambangan. Itu juga terjadi pada aksi-aksi penolakan sebelumnya di Bima. Salah satunya, saat aksi 10 Februari 2011, warga melakukan long march dari lapangan Sura desa Rato yang jaraknya sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu. Setiba di sana, warga menyampaikan tuntutan Bupati harus mencabut IUP SMN. Mereka  di kawal ketat, ada  250 personil aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda NTB. Namun Camat Muhaimin, menolak menyampaikan aspirasi warga.

Pertemuan pun berakhir ricuh. Seketika itu pula disikapi tembakan oleh polisi menggunakan gas air mata, peluru karet bahkan diduga ada juga yang menggunakan peluru tajam. Saat itu pun tampak ratusan preman yang diorganisir aparat kecamatan berdiri di samping kantor yang mencoba memprovokasi keadaan. Konflik horisontal pun mengintip. Aksi  paling terakhir, aspirasi dan tuntutan mereka  bahkan dibalas serbuan dan penembakan terhadap warga yang sedang terlelap tidur di pelabuhan Sape (24/12).

Kasus Bima adalah salah satu potret yang muncul dari maraknya investasi tambang di Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mengumumkan ada 5171 IUP (Izin Usaha Pertambangan) per November 2011. Daftar IUP yang diumumkan ini hanya untuk kategori clear and clean, katagori yang dianggap pemerintah telah memenuhi peraturan perijinan. Dalam catatan JATAM, hingga 2011 pemerintah telah mengeluarkan sedikitnya 8263 izin pertambangan. Seluruh izin diberikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga, yang tinggal disekitar lokasi tambang. Inilah salah satu penyebab utama konflik dan kejahatan kemanusiaan terjadi di sekitar tambang.

Keta Monca

Bawang Keta monca saat ini menjadi komoditi unggul nasional, dan bersama bidang usaha pertanian lainnya telah memberikan sumbangan cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain produksi yang besar, bawang Keta monca dikenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri, serta banyak diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sejak 2009 lalu, Kabupaten Bima dijadikan sentra benih bawang merah nasional. Sumbangan perekonomian lainnya berasal dari peternakan terutama sapi dan kambing, serta perikanan.

Produksi bawang merah Kabupaten Bima pada 2009 mencapai 113.542 ton, meningkat 49,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian produksi bawang merah Kabupaten Bima merupakan komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan daerah lainnya utamanya Pulau Lombok (BPS, 2009). Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 ha tersebar di Sape, Lambu,Wera, Ambalawi, Belo dan Monta.

Kabupaten Bima bukanlah kabupaten miskin. Data BPS yang dirilis baru-baru ini menyebutkan angka kemiskinan kabupaten Bima pada 2008 turun menjadi 21,79%. Ini artinya jumlah penduduk miskin mengalami pengurangan sebanyak 3,3% dari tahun 2007 sebesar 25,12%, jauh lebih rendah dari angka kemiskinan Propinsi NTB yang mencapai 23,40%. Itu semua berkat pertanian bawang, pertenakan dan pertanian sebagai basis ekonomi, bukan tambang.

Harusnya pemerintah Bima mendukung pilihan warganya, mengembangkan pertanian, dan model ekonomi lainnya yang lebih berkelanjutan. Bukankah itu juga menjadi seruan SBY  saat penyerahan penghargaan ketahanan pangan Adhikarya Pangan Nusantara 2011, awal Desember lalu. Ia tak hanya melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya. Ia juga menyampaikan perlunya perhatian pada penyediaan bibit yang baik, ketersediaan pupuk, dan peningkatan kemampuan teknis petani serta distribusinya.

Apakah pemerintahan SBY dan jajarannya mau menjilat ludah sendiri? Atau, mungkin sudah waktunya kita mencari pemimpin baru yang berani memilih bawang dan usaha pertanian lainnya menjadi penopang utama ekonomi bangsa ini.

Andrie S Wijaya

Koordinator JATAM

Sumber : http://indo.jatam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37:bima-bawang-dan-tambang&catid=2:jatam&Itemid=10

——————————-

Luluk Uliyah

Knowledge Officer SatuDunia

Jl. Tebet Utara II No. 6 Jakarta Selatan

Telp : +62-21-83705520

HP: 0815 9480 246

Email: lulukuliyah@gmail.com, luluk@satudunia.net

Membuka Tambang

Oleh Isyana Artharini | Newsroom Blog – Jum, 30 Des 2011
Membuka Tambang Semurah Rp 50 Juta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa ia akan mendedikasikan dua tahun terakhir masa kepemimpinannya untuk melindungi hutan. Ternyata, menjelang 2011 berakhir, muncul kasus-kasus kekerasan menonjol terhadap masyarakat yang melibatkan penggunaan hutan (atau lahan) akibat konflik dengan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam.

Kita tentu masih ingat kasus Mesuji yang langsung mendapat perhatian nasional serta penanganan berupa pembentukan tim pencari fakta. Beberapa hari berikutnya, muncul juga kasus penembakan oleh polisi terhadap dua orang pemrotes yang menduduki pelabuhan Sape, di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam peristiwa tersebut, selain dua orang tewas, terdapat 31 korban luka-luka.

Di Riau, warga Pulau Padang melakukan aksi jahit mulut di DPRD Riau sebagai aksi protes terhadap aksi intimidasi menjelang dibukanya hutan tanaman industri oleh perusahaan besar PT Riau Andalan Pulp and Paper di wilayah mereka. Kasus ini juga terjadi pada Desember 2011.

Pada bulan yang sama juga, Mahkamah Agung membatalkan status Taman Nasional untuk Batang Gadis, Sumatera Utara. Status Taman Nasional Batang Gadis gugur akibat uji materi yang diajukan oleh PT Sorik Mining–perusahaan pertambangan patungan antara PT Aneka Tambang dengan Australia.

Dengan beberapa kasus ini, tentu wajar jika kita bertanya, di mana perlindungan yang dijanjikan oleh Presiden tersebut?

Memang, hutan-hutan di Indonesia punya kategori penggunaan yang berbeda-beda. Ada yang tak boleh disentuh, ada yang boleh dikelola untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tetapi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL/Pusat Hukum Lingkungan Indonesia) melihat contoh-contoh kasus tersebut sebagai penanda bahwa pemerintah kita tak serius dengan perlindungan hutan.

“Masyarakat kita dikungkung oleh ketidaktahuan akan investasi kehutanan di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo di Jakarta, Kamis (29/11).

Selain transparansi dari soal pemberian izin pengelolaan hutan, ICEL juga menilai pemerintah belum mengakui bahwa lingkungan punya daya dukung yang terbatas. Sebagai contoh, sekitar 65% wilayah Kota Samarinda di Kalimantan Timur sudah diberikan untuk izin pengelolaan pertambangan.

Data itu diperoleh dari Dinas Pertambangan Kota Samarinda. Sementara data Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur malah menemukan 70,66% wilayah Kota Samarinda akan digunakan untuk usaha pertambangan. Itu baru pertambangan, belum lagi untuk perkebunan atau permukiman.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sudah pernah merilis data pelanggaran izin pemanfaatan hutan untuk pertambangan dan perkebunan. Di Kalimantan Tengah saja, ada 606 unit tambang (68%) serta 285 unit perkebunan (32%) dengan izin bermasalah. Jumlah lahan yang bermasalah tersebut mencapai 3,67 juta hektar untuk pertambangan dan 3,8 juta hektar untuk perkebunan.

Untuk mempercepat penanganan kasus, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menginstruksikan agar Kementerian Kehutanan memprioritaskan 63 izin bermasalah, terdiri atas 54 perkebunan kelapa sawit dan 9 pertambangan. Lahan seluas 855 ribu hektar ini diprioritaskan karena cakupannya yang sangat luas.

Perusahaan pemilik izin juga sudah jelas melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan konservasi tinggi. Ternyata, sampai sekarang, Kementerian Kehutanan pun belum melakukan apa-apa terhadap 63 izin ini. Sanksi pidana terhadap pejabat negara yang memberi izin pun tidak ada.

Kadang memang Kementerian bisa berdalih bahwa wewenang pengelolaan hutan ada di tingkat daerah, tapi, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sudah memastikan bahwa kawasan hutan untuk 63 izin ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan. Sehingga seharusnya Kementerian tak bisa lagi berdalih.

Kalimantan Tengah menjadi pusat prioritas Satgas Mafia Hukum karena kawasan ini akan menjadi proyek percontohan buat skema mengurangi emisi akibat penebangan dan kerusakan hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+).

Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Durban pada akhir November lalu, pemerintah Indonesia bolak-balik memamerkan pada dunia internasional bahwa Kalimantan Tengah siap menjadi wilayah percontohan pelaksanaan REDD+.

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sekaligus Kepala Satgas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto juga menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan menjadi semacam laboratorium untuk pembangunan ekonomi Indonesia selanjutnya.

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, menurut Kuntoro, harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Dan Kalimantan Tengahlah yang akan jadi pionirnya untuk menentukan bagaimana keseimbangan itu bisa diraih.

Hanya saja, ICEL menemukan bahwa meski komitmen-komitmen serta status wilayah percontohan REDD+ itu sudah disematkan di Kalimantan Tengah dan diakui dunia sejak 2009, tetap saja izin-izin pengelolaan hutan untuk pertambangan dan perkebunan masih tetap keluar di tingkat bupati. Dan tidak ada sanksi pula atas pejabat yang memberi izin tersebut.

Masih ada daerah-daerah selain Kalimantan Tengah yang, menurut ICEL, memiliki tingkat keruwetan sama dari segi pemberian izin kelola hutan, yaitu Riau dan Papua.

Selain itu, ICEL juga belum melihat adanya penegakan hukum yang berarti dari pelanggaran-pelanggaran peraturan lingkungan ini. Dari pengkajian ulang izin-izin pengelolaan hutan yang sudah dikeluarkan, Satgas Mafia Hukum sudah menemukan berbagai macam pelanggaran dengan bukti jelas. Itu pun belum ditindaklanjuti. “Jika masalah perizinannya ada di tata ruang, maka pejabat yang memberi izin seharusnya bisa kena,” kata Henri.

Dia juga berharap 2012 menjadi awal diberlakukannya terapi kejut, bahwa bukan hanya pengusaha penyalahguna izin yang bisa kena hukuman, tapi juga pejabat pemberi izin.

ICEL mengindikasikan perizinan sebagai sektor yang paling rawan korupsi dengan nilai kerugian yang jauh lebih fantastis daripada korupsi pengadaan barang dan jasa di APBN.

“Masyarakat kan kangen dengan penegakan hukum di kasus pencemaran lingkungan misalnya. Mungkin bukan kangen juga sih, tapi memang tidak pernah terjadi (penegakan hukum di bidang lingkungan itu),” tambah Henri.

Selain itu, kerusakan lingkungan akibat tambang batubara pun belum bisa dibendung karena izinnya yang sangat mudah. Menurut Dyah Paramita, peneliti ICEL untuk pertambangan, untuk mendapat izin membuka tambang, hanya butuh modal Rp 50 juta. Status perusahaannya pun tak butuh PT yang pemodalannya ratusan juta, cukup CV yang didaftarkan pada notaris dan dengan dua nama terdaftar di bawahnya.

CV yang akan meminta izin ini juga tak perlu melampirkan pengetahuan khusus di bidang pertambangan. “Padahal untuk membuka tambang kan perlu pengetahuan teknik menggali, teknik reklamasi (perbaikan lahan sesudah menambang). Syarat awalnya saja sudah sangat longgar. Dan standar-standar ini tidak ditingkatkan,” kata Dyah.

Dengan berbagai kemudahan izin yang diberikan pada investor yang merusak lingkungan, ketiadaan penegakan hukum yang berpihak pada hutan, serta minimnya informasi yang diberikan pada warga, sangat mungkin tren konflik lahan seperti yang terjadi pada akhir 2011 ini akan makin sering terjadi di 2012.

Apakah kita bisa menerima munculnya konflik-konflik Mesuji lainnya?

Istana Tengah Galau

InilahOleh R Ferdian Andi R | Inilah.com
Istana Kepresidenan Tengah Galau ?

Konten Terkait

INILAH.COM, Jakarta – Di penghujung 2012, Istana Kepresidenan memberi sinyal tengah mengalami kegalauan yang tinggi. Ini bisa dimaklumi, persoalan kebangsaan dan kenegaraan justru menumpuk di sisa akhir tahun ini. Sebagai konsekwensi sistem presidensial, Presiden SBY pun yang jadi sasarannya.

Tak ada petir dan hujan, Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Dipo Alam menyoroti kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Ini terkait dengan pemberitaan miring tentang presiden.

“Ketika presidennya sekarang beritanya dimiringkan, ia tidak bersedia meluruskan berita itu. Jadi menteri mau, tapi dalam kebersamaan kabinet ini, ketika ada berita-berita yang miring, ia enggan meluruskan,” kata Dipo Alam di Sekretariat Negara (Setneg), Kamis (29/12/2011).

Pernyataan Dipo Alam ini sejatinya merupakan refleksi atas situasi mutakhir yang terjadi di pemerintahan. Setidaknya beberapa isu krusial kini menerjang pemerintahan SBY. Seperti hasil audit forensik BPK yang tetap mengaitkan dengan lingkar dalam Istana seperti  aliran dana dari SS anak dari BS (ex. pemilik pabrik rokok 234 di Surabaya) dan SL ke PT MNP (perusahaan penerbit media) sebesar Rp100,95 miliar.

Selain itu audit forensik BPK itu juga menyebutkan terdapat transaksi valas fiktif yang diterima HEW masing-masing pada 25 Januari 2007 berjumlah US$45,000, 30 Juli 2007 berjumlah US$35,000, dan 22 November 2007 berjumlah US$45,000. Totalnya mencapai US$125,000.

Persoalan krusial lainnya yang belakangan muncul di publik terkait kasus Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan, kasus bentrok Bima yang menewaskan dua orang, serta peristiwa di GKI Yasmin Bogor yang dalam perayaan Natal lalu masih menyisakan masalah.

Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menilai pernyataan Dipo Alam cenderung berlebihan dan menunjukkan komunikasi Istana yang intimidatif. “Pernyataan tersebut menunjukkan kegalauan Istana yang berlebihan,” ucapnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (30/12/2011).

Romi menyebutkan pernyataan Menseskab tersebut justru menunjukkan kepada publik kebuntuan komunikasi baik di pemerintahan dan Polri. Oleh karenanya, sebaiknya Istana melakukan komunikasi yang produktif dengan para menteri dan partai koalisi. “Seharusnya memanfaatkan para menteri dari partai dan fraksi di DPR,” imbuhnya.

Terkait isu yang belakangan mencuat, Romi mengatakan isu tersebut terkait dengan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Bagi dia, tidak elok jika kementerian lainnya turut mengomentari persoalan yang bukan bidangnya.

Entahlah, apa yang membuat Istana galau atas pemberitaan miring yang ditujukan kepada Presiden SBY. Bagaimanapun, sistem presidensial meniscayakan tampuk kekuasaan berada penuh di tangan Presiden.

Konsekuensinya, persoalan yang muncul di dalam pemerintahan juga ditanggung Presiden. Jika ada masalah, tinggal presiden memanage di internal pemerintahan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Istana galau? [mdr]

Berita Lainnya

 

Refl: Apakah rakyat cinta SBY?
Demo Tolak SBY Dibubarkan Massa Anonim
Penulis : Liliek Dharmawan
Kamis, 29 Desember 2011 05:46 WIB
 Demo Tolak SBY Dibubarkan Massa Anonim
MI/Rully Firdaus/ip

CILACAP–MICOM: Massa tidak dikenal yang mengaku warga Cilacap, Jawa Tengah membubarkan aksi mahasiswa di Alun-alun setempat. Aksi tersebut digelar sesaat sebelum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam aksi penolakan terhadap kedatangan SBY tersebut, mahasiswa yang terdiri dari aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banyumas dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memulai orasi di Alun-alun tersebut.

Aksi tersebut sempat memanas ketika Kapolres Cilacap Ajun Komisaris Besar Rudi Darmoko meminta mahasiswa untuk berpindah tempat, karena lokasi tersebut akan digunakan sebagai rute rombongan presiden. Namun, mahasiswa bergeming dan tetap bertahan.

Pada saat negosiasi antara korlap aksi Irfan Agam Pratama dan Kapolres Cilacap, tiba-tiba datang sekelompok massa. Mereka mengatasnamakan warga Cilacap untuk membubarkan aksi.

Sempat terjadi kericuhan, bahkan terjadi saling dorong dan saling pukul. Massa tidak dikenal itu menyatakan kalau warga Cilacap tidak menginginkan adanya demo. (OL-11)

13
Dec
11

Kemanusiaan : Rimba Indonesia ?

Rimba Itu Bernama Indonesia
NYAWA manusia tak ada harganya di negeri ini
.
Seorang penganggur yang tergiur telepon pintar BlackBerry bisa dengan enteng menusuk remaja di tepi jalan raya. Sekelompok mahasiswa yang merasa helmnya diambil tanpa izin bisa dengan ringan mengeroyok sesamanya di tengah lapangan sepak bola kampus. Dunia kita seakan-akan berubah jadi rimba: tak ada hukum, tak ada polisi–tak ada negara! Kedua tragedi itu terjadi di ibu kota republik ini belum terlalu lama. Di Pluit, Jakarta Utara, seorang remaja 16 tahun, Christopher Melky Tanujaya, tewas ditusuk di dekat halte bus Transjakarta. Selang sehari, Ahmad Yoga Fudholi, mahasiswa 19 tahun, meninggal setelah dipukuli habis-habisan oleh rekan-rekan sekampusnya di Universitas Al-Azhar Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dua peristiwa kekerasan itu memutarbalikkan akal sehat kita. Hanya karena perkara sepele, jiwa melayang. Terlebih lagi, kedua pembunuhan itu terjadi di tempat umum. Ketika kejahatan menampakkan muka dengan leluasa, dan para begundal tak punya lagi rasa takut, berlebihankah jika kita bertanya: di mana tanggung jawab negara? Pembunuhan Christopher dan Yoga merupakan klimaks dari masa-masa penuh kecemasan di negeri ini. Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya mencatat, setiap tahun rata-rata terjadi 70 kasus pembunuhan di Ibu Kota saja.
Korbannya beragam: mulai penjaga kuburan sampai bos pemilik pabrik. Kita belum lupa, Agustus lalu, seorang mahasiswi Universitas Bina Nusantara, Livia Pavita Soelistio, 21 tahun, tewas setelah dirampok dan diperkosa di dalam angkutan kota. Kejadian itu membuat banyak orang waswas menggunakan transportasi publik.
Mudah dipahami jika sedikit demi sedikit kita mulai kehilangan kepercayaan pada sistem keamanan yang diselenggarakan negara. Setelah kasus pembunuhan Livia, angka penjualan pistol kejut listrik (stun gun) dan penyemprot merica (pepper spray) di pusat pertokoan Glodok meningkat tajam. Publik ragu terhadap kemampuan pemerintah memberikan rasa aman dan, karena itu, harus “mengamankan“serta mempersenjatai diri sendiri.
Perkara ini bukan cuma soal sistem keamanan yang gagal.Tak perlu repot-repot menggelar seminar untuk meninjau kembali sistem kepolisian kita.Toh, sudah lama aparatur keamanan memperkenalkan model polisi masyarakat atau community oriented policing. Cuma, tampaknya rencana itu baru bergaung sebatas cita-cita.
Hal yang lebih mendasar adalah alpanya kesadaran para penyelenggara negara bahwa keamanan merupakan bagian dari hak asasi warga negara. Keamanan bukan hanya untuk mereka yang sanggup membayar. Pada saat kita ketakutan untuk sekadar keluar malam atau naik angkutan umum, dan harus bepergian dengan stun gun di dalam tas, ketika itulah peran negara hilang dari tata kehidupan sosial kita yang paling sederhana.
Tentu kerja cepat polisi menangkap pembunuh Christopher,Yoga, Livia, dan korban pembunuhan lain patut diacungi jempol. Tapi, lebih dari itu, tindakan pencegahan pasti jauh lebih mustahak. Tindakan itu tentu membutuhkan perencanaan yang menyeluruh dan melibatkan para pemangku keamanan. Jangan pula ada alasan kekurangan dana sebagai kendala, karena nyawa warga negara sesungguhnya merupakan sesuatu yang tak bisa disetarakan dengan harga apa pun.
Powered by Pressmart Media Ltd
10
Jul
11

Kemanusiaan : Sejarah Perbudakan di Indonesia

Avatar hendrawan
Utrecht, Belanda
Utrecht, Belanda

Sejarah Perbudakan

Diterbitkan : 8 Juli 2011 – 2:35pm | Oleh Bram Hendrawan (RNW)
Menguak Sejarah Perbudakan di Indonesia

Untuk kita warga Indonesia, sejarah perbudakan mungkin terdengar asing. Banyak yang berpikir perbudakan hanya terjadi terhadap orang-orang dari Afrika saja yang dibawa ke Benua Amerika. Namun, sejarah perbudakan ternyata sangatlah dekat dengan sejarah Bangsa Indonesia.

Pada 1 Juli 1863 Belanda yang pada masa itu menjadi salah satu pedagang budak terbesar di dunia,  secara resmi menghapuskan perbudakan di semua wilayah jajahannya. Tanggal 1 Juli menjadi tonggak sejarah bagi para budak Afrika yang dibawa Belanda terutama ke Suriname, bekas jajahan Belanda di Benua Amerika.

Lizzy van Leeuwen, sejarawan dari Universitas van Amsterdam menjelaskan penghapusan perbudakan di Oost Indië, atau Indonesia, secara resmi baru 100 tahun lalu. Pada waktu itu, Belanda menghapus praktek perbudakan yang diterapkan di Kepulauan Sumbawa.

Belum terkuak

‘Ini adalah sejarah yang belum terungkap dan ada kaitannya dengan sejarah perbudakan di Timur, tidak hanya di Indonesia tapi lebih luas lagi di wilayah Asia Tenggara. Sejarah perbudakan di sana mencakup jangka waktu yang sangat panjang dan meliputi berbagai bentuk perbudakan. Mengingat cakupan ini masalah perbudakan di wilayah sekitar Samudura Hindia ini sulit sekali untuk diungkap. Sedikit sekali penelitian tentang masalah ini,’ jelas van Leeuwen.

Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejarawan Amerika Serikat, Marcus Vink, Belanda juga menjalankan praktek perbudakan di Indonesia. Van Leeuw menjelaskan, ‘Jan Pieterszoon Coen membunuh semua penduduk asli Pulau Banda untuk membuka perkebunan pala. Ia kemudian membeli budak-budak dari wilayah Pulau Banda. Dari situlah dimulai praktek perdagangan budak di Indonesia.’

Jelas bahwa praktek perbudakan juga terjadi di Indonesia. Menurut van Leeuwen, perbudakan sudah menjadi bagian dari sistem kemasyarakatan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Sumbawa, Bali dan Toraja. Penjajah Belanda membiarkan praktek perbudakan itu terus berlangsung karena itu menguntungkan posisi mereka di wilayah jajahan.

Terlupakan

Berbeda dengan masyarakat Suriname yang sampai sekarang terus memperingati sejarah kelam perbudakan, di Indonesia hal itu sama sekali tidak terjadi. Bagaimana ini bisa dijelaskan?

Menurut van Leeuw ada beberapa penjelasan. ‘Alasan utama menurut saya karena orang tidak lagi merasakan dampak perbudakan di wilayah Indonesia itu secara nyata. Ini berbeda dengan situasi di Barat di mana orang bisa melihat hubungan perbudakan dengan masa kini secara jelas.’

‘Selain itu’, lanjut van Leeuwen, ‘di wilayah timur perbudakan tidak terjadi dalam skala industrial seperti yang terjadi di Suriname. Kebanyakan budak dipakai untuk keperluan rumah tangga. Tapi, bukan berarti budak di sana hidupnya lebih nyaman. Terjadi berbagai hal mengerikan, bagaimana budak-budak rumah tangga itu dihukum dengan sangat kejam. Hal itu bahkan masih terus saja terjadi sampai abad ke-20 di beberapa rumah tangga di Oost Indië.’

Budak masa kini

Praktek perbudakan di dunia sayangnya sampai sekarang masih saja terjadi. Ironisnya, saat kita merayakan hari penghapusan perbudakan pada 1 Juli di Belanda pada saat yang sama di berbagai belahan dunia masih terjadi praktek-praktek perbudakan.

Anak-anak  yang dipaksa bekerja dengan kondisi yang memprihatinkan; wanita yang diperdagangkan sebagai budak seks; nasib para TKW Indonesia di Arab Saudi juga mengingatkan kita pada kejamnya praktek perbudakan. Oleh karena itu, hari penghapusan perbudakan bukan hanya untuk memperingati masa lalu tapi lebih penting untuk menjadi motivasi guna memerangi praktek-praktek perbudakan di masa kini




Blog Stats

  • 2,342,023 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 133 other followers