Posts Tagged ‘Humanity

03
Jul
13

Kemanusiaan : Anak Wajib Kunjungi Orangtua

China: Anak Wajib Kunjungi Orangtua

Dina Damayanti | Selasa, 02 Juli 2013 – 16:43:08 WIB


(Foto:dok/cnn.com)
Ada seorang petani yang menaruh ibunya yang berusia 100 tahun di sebuah kandang babi.

HONG KONG – Lola Wang, pegawai pemasaran berusia 28 tahun di Shanghai, melalui perjalanan selama enam jam untuk mengunjungi orangtuanya di Shangdong dua kali setahun. Sekali saat Tahun Baru China dan sekali lagi saat libur Hari Nasional bulan Oktober.

“Saya merasa seperti saya harus lebih sering mengunjungi orang tua saya tapi memiliki pekerjaan di industri keuangan membuat saya harus bekerja dengan jam kerja panjang dan mengorbankan beberapa waktu pribadi saya untuk bekerja,” kata Wang, yang merupakan anak tunggal, kepada CNN.

Dilema yang dialami Wang ini juga dihadapi oleh banyak anak muda China lainnya, di mana kebijakan satu anak dan reformasi ekonomi yang berjalan selama 30 tahun mempercepat terkikisnya nilai-nilai keluarga tradisional.

Hal ini juga menjadi kekhawatiran para pemimpin baru China di tengah perjuangan mereka untuk membiayai orang lanjut usia (lansia) yang jumlahnya terus bertambah.

UU Baru
Pekan ini mulai berlaku Undang-Undang (UU) baru yang mewajibkan anak-anak dari orangtua yang berusia lebih dari 60 tahun untuk “sering” mengunjungi orang tua mereka dan memastikan bahwa kebutuhan keuangan dan rohani mereka terpenuhi.

“Orang-orang menuding anak muda tidak cukup sering mengunjungi orangtua mereka,” sahut Wang, sambil menambahkan bahwa ia setuju dengan tujuan UU ini.

“Sejujurnya, beberapa di antara mereka menggunakan karir mereka dan jam kerja yang panjang sebagai alasan. Masalah yang saya hadapi adalah bahwa saya peduli dengan orang tua saya, tapi saya hanya punya sedikit waktu libur dan orang tua saya tinggal sangat jauh.”

Menurut Xinhua, akhir tahun 2011 lalu China memiliki sekitar 185 juta orang berusia di atas 60 tahun. Angka ini diprediksi meningkat menjadi 221 juta tahun 2015, dan tahun 2050 sepertiga populasi China akan dikategorikan sebagai lansia.

Ditelantarkan
UU Perlindungan Hak dan Kepentingan Lansia diubah oleh lembaga legislatif China bulan Desember setelah adanya serangkaian laporan tentang orang tua berusia lanjut yang ditelantarkan oleh anak-anak mereka.

Salah satu kasus yang sangat mengerikan terjadi di provinsi Jiangsu, di mana sebuah stasiun televisi lokal melaporkan bahwa ada seorang petani yang menaruh ibunya yang berusia 100 tahun di sebuah kandang babi.

Chen Shoutian mengatakan kepada stasiun TV tersebut bahwa ibunya merasa senang tinggal di sana. “Ibu ingin tinggal di sana karena menurut Ibu tempat itu nyaman,” katanya.

Sistem pensiun dan kesejahteraan sosial yang apa adanya, terutama di daerah pedesaan, berarti bahwa para lansia biasanya tergantung pada anak-anak mereka untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Lebih dari seperlima lansia hidup di bawah garis kemiskinan, seperti terungkap dari survei yang dilakukan oleh Sekolah Pembangunan Nasional di Universitas Peking.

Perubahan Nilai
Meski hormat kepada orang yang lebih tua masih tertanam kuat dalam masyarakat China, nilai-nilai tradisional seperti berbakti pada orangtua sudah mulai melemah berkat tuntutan untuk hidup modern.

“Sistem dukungan keluarga tradisional sudah mulai terkikis dengan berbagai alasan dan saya pikir pemerintah ingin memperlambat proses ini,” kata Albert Park, direktur Emerging Markets Institute di Hong Kong University of Science and Technology.

UU ini menetapkan bahwa anak-anak tidak bisa menyerahkan hak waris mereka sebagai upaya untuk menghindari kewajiban mereka untuk merawat orang tua mereka. UU juga mengatur bahwa anak-anak harus memberikan tunjangan bulanan kepada orangtua mereka jika menolak untuk mengurus orangtua mereka.

UU juga memungkinkan orangtua untuk menuntut anak-anak mereka, tetapi tidak spesifik menentukan proses atau hukuman apa yang mungkin mereka jatuhkan.

UU ini juga terbukti sulit untuk ditegakkan, kata Ding Yiyuan dari Kantor Pengacara Beijing Yingke. Kepada surat kabar Guangzhou Daily ia mengatakan bahwa UU itu gagal untuk memenuhi persyaratan kata “sering.” Dia menambahkan bahwa beberapa orangtua cenderung menuntut anak-anak mereka sendiri.

Kontroversi
Pengantar UU yang baru ini menimbulkan kontroversi. Ada yang mengatakan UU ini memberikan terlalu banyak tekanan pada mereka yang pindah jauh dari rumah untuk bekerja, belajar atau alasan lainnya.

Cheng Zhegang (50) yang anak satu-satunya sedang menimba ilmu untuk meraih gelar master di Amerika Serikat, mengatakan UU tersebut “mendistorsi hubungan orang tua-anak.”

Ia berharap putrinya akan pindah ke kota besar seperti Shanghai atau Beijing untuk mencari pekerjaan setelah diwisuda nanti dan tidak kembali ke kota kecil tempat ia dibesarkan.

“Saya tidak ingin anak saya memiliki beban baik secara fisik maupun rohani,” katanya kepada CNN.

“Bagi saya, karir putri saya adalah hal yang terpenting. Sebagai orangtua dari anak tunggal, saya telah menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk pendidikan anak saya dan sekarang saya ingin dia menjadi sukses.”

Sumber : CNN
03
Feb
13

Kemanusiaan : 5 Salah Kaprah Hak Asasi

Moh.Haris Srengseng Indramayu

Lima Salah Kaprah Hak Asasi

Oleh | Newsroom Blog – Rab, 30 Jan 2013

Di tingkat konstitusional, Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah mengalami perbaikan selama 12 tahun. Tetapi pada kenyataan, kondisi HAM masih tidak memuaskan. Kekerasan baru cenderung dibiarkan terjadi, sementara kekerasan lama tak pernah terselesaikan (seperti kasus Munir). Tak heran ketika pejabat tinggi kantor HAM PBB Navi Pillay datang ke Indonesia, dia memberi catatan keras kepada pemerintah.

Salah satu penyebab kemandekan penegakan HAM adalah salah kaprah yang terjadi di kalangan pejabat, petugas hukum, serta masyarakat Indonesia. Apa saja salah kaprah itu?

1. ‘HAM bertentangan dengan nasionalisme dan budaya lokal.’

Hak asasi dianggap sebagai budaya Barat yang memuja individualisme dan mengganggu kesatuan Indonesia. Padahal, rasa kritis setiap orang datang dari ketiadaan pelayan negara. Atau hilangnya faktor penopang keberadaan setiap manusia.

Daya kritis ini bisa muncul dari setiap orang yang berada di tengah komunitas dan bisa meluas hingga menjadi daya kritis bersama. HAM harus dipahami sebagai sebuah nalar kritis dari tiap insan, dapat muncul secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan ditujukan kepada penguasa. Baik penguasa di rumah, lingkungan, pemerintah (termasuk lokal) atau di mana saja selama terdapat pembagian tugas.

Nasionalisme tidak boleh jadi pembenaran setiap orang boleh disiksa, dihilangkan, ditangkap semena-mena atau bahkan dibunuh. Nasionalisme dan budaya seharusnya menjadi instrumen penjamin HAM, bukan mengurangi apalagi mengancam. Aktivis hak asasi dan aktivis politik di Aceh dan Papua adalah contoh korban dari salah kaprah seperti ini.

2. ‘Reformasi di Indonesia sudah kebablasan.’
Kebebasan di Indonesia dianggap sudah tanpa batas, sehingga orang bisa dan boleh melakukan apa saja — termasuk menghina atau mengecam satu kelompok. Tetapi kebebasan yang diperjuangkan bersama HAM sebenarnya tidak tanpa batas. Kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melanggar atau mengganggu kebebasan mendasar orang atau kelompok lainnya.

HAM juga mengisyaratkan bahwa pertentangan hak harus diatur lewat kebijakan tegas dan diuji di jalur hukum. Masalahnya di Indonesia, tidak ada pengadilan yang pernah menguji pertentangan kebebasan yang mendasar ini. Yang terjadi adalah “pasar bebas” — pertentangan definisi kebebasan dan klaim dari masing-masing pihak.

Kasus kekerasan terhadap minoritas merupakan bukti otentik dari salah kaprah ini. Para pelaku kekerasan menikmati kebebasan berekspresi yang disalahgunakan sedangkan polisi, dalam berbagai kesempatan, selalu berdalih “khawatir dianggap melakukan pelanggaran hak asasi”. Pihak minoritas selalu dianggap menghina identitas kelompok mayoritas, atau keberadaannya tidak diinginkan komunitas setempat.

3. ‘Kejahatan kemanusiaan boleh dilakukan bila perlu.’
Anggapan yang salah ini muncul karena banyak kalangan tidak mengetahui ukuran hak-hak fundamental. Dalam HAM dikenal konsep “hak-hak yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun,” contohnya penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konsep ini terkait dengan konsep hostis humanis generis, yaitu kejahatan terhadap hak-hak di atas merupakan musuh bagi seluruh umat manusia.

Salah kaprah ini berakibat serius pada sejumlah hal, misalnya menteri koordinator keamanan Djoko Suyanto pernah mengatakan, kekerasan yang terjadi pada 1965 dan seterusnya, terhadap sejumlah orang yang dituduh PKI merupakan hal wajar demi menyelamatkan negara.

Pernyataan senada juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, yang mengatakan peristiwa 1965 tidak perlu diungkap kembali. Nah, model pernyataan-pernyataan seperti ini menunjukkan ketidakberpihakan para pejabat negara pada ukuran kewajiban negara di bidang HAM.

4. ‘HAM adalah hasil konsensus dan komitmen politik.’

Cara berpikir seperti ini perlu dibedah lebih jauh. Bahwa pelaksanaannya juga merupakan sebuah konsensus dan membutuhkan komitmen. Tetapi sampai sejauh ini, instrumen pemerintah dan instrumen hukum masih menunjukkan kinerja buruk dan rentan dipolitisasi.

Lihat saja, bagaimana polisi berjanji dengan pin yang ditempel di baju dinas kepolisian tentang “Anti Kekerasan dan Anti Korupsi”. Namun kenyataannya banyak aparat polisi masih melakukan kekerasan.

Keanehan lain, bisa dilihat dari tingkat regional di mana ASEAN baru saja mengesahkan Deklarasi HAM. Sejumlah kalangan seperti Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN Rafendi Djamin menyatakan bahwa deklarasi ini sebagai sebuah kemajuan dan kristalisasi hasil dari sebuah konsensus politik di ASEAN.

Tapi bagaimana deklarasi ini akan berjalan bila setiap negara ASEAN memiliki komitmen dan implementasi yang rendah pada HAM? Terlebih deklarasi HAM ASEAN juga masih memberikan ruang penyelewengan dengan ukuran lokalitas masing-masing negara dan konteks keamanan nasionalnya.

Atau lihat juga dengan janji Kementerian Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik dengan adanya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional karena tidak akan digunakan sebagai alat represi di masa depan. Tapi di sisi lain, TNI AU justru melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

5. ‘HAM hanyalah wacana bukan substansi penegakan hukum apalagi perumusan kebijakan.’
Hasil ketidakpahaman dan ketiadaan komitmen dalam penanganan persoalan HAM, akhirnya hanya berujung pada saling lempar wacana dan tanggung jawab. Perdebatan HAM hanya melahirkan nama-nama populis dan antogonis tanpa sebuah kemajuan pada kasus, isu dan masa depan yang ingin dibangun. Suciwati tetap hampa menunggu keadilan atas kasus suaminya, Munir. Demikian juga Sumarsih, Widodo, dan banyak nama keluarga korban lainnya. Bahkan mereka menjadi renta satu per satu dimakan semangat dan penantian keadilan dan kebenaran.

Jika suatu saat Navi Pillay datang kembali ke Indonesia, mudah-mudahan situasi bisa lebih baik.

Haris Azhar adalah Koordinator KontraS. Ia memperoleh gelar Master of Arts untuk bidang HAM dari University of Essex UK
.

21
Nov
12

Kepemimpinan : Jokowi Berbagi

Rabu, 21/11/2012 08:20 WIB

Indahnya 4 Momen Berbagi Ala Jokowi

Hestiana Dharmastuti – detikNews
Index Artikel Ini   Klik “Next” untuk membaca artikel selanjutnya 1 dari 5 Next »

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak kenal lelah menampung keluh kesah warga Ibu kota. Ia berupaya memotivasi, menghibur dan selalu ringan tangan membantu warga Jakarta yang tertimpa musibah. Seperti 4 momen ini.

Berikut 4 aksi Jokowi saat berbagi dengan warganya:

(aan/mad)

Next page :
Bonus Rp 65 Juta
Browser anda tidak mendukung iFrame
12
Feb
12

Rawagede : Banjir Darah, Balongsari Mandi Kredit Mikro dan Proyek Fasilitas

Beranda Radio Video Sajian Dosir Interaktif

Rawagede

Avatar Joss Wibisono
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Belanda & Balongsari

Diterbitkan : 10 Februari 2012 – 12:46pm | Oleh Joss Wibisono (Foto: KontraS)

Belanda Masih Jauh dari Balongsari

Selain kredit mikro, untuk Rawagede yang pernah dilanda banjir darah tahun 1947, Belanda juga menghibahkan dana bantuan pembangunan proyek fasilitas. Bedanya kalau kredit mikro ini sudah berjalan lancar, pembangunan fasilitas belum juga dimulai.

Tiga fasilitas di Balongsari yang dibiayai oleh Belanda adalah sekolah, pasar dan pusat kesehatan. Ketiganya melanjutkan fasilitas yang sudah ada atau sudah pernah ada di Balongsari yang dulu bernama Rawagede.

Gedung SMA yang ingin didirikan melanjutkan SMP yang sekarang sudah ada, pusat kesehatan meningkatkan pusat kesehatan yang sudah ada dengan menambah fasilitas rawat inap, sedangkan fasilitas pasar membangun kembali pasar yang pernah tutup pada tahun 1950an.

Pembebasan tanah
Sekarang SMA terdekat berjarak 25 kilometer dari Balongsari, pasar 30 kilometer dan untuk bisa ke rumah sakit, seorang warga Balongsari harus terlebih dahulu menempuh jarak 35 kilometer. Direncanakan tiga fasilitas itu dibangun pada tempat-tempat yang sudah ada, “Jadi tidak perlu melakukan pembebasan tanah,” kata Suparta, seorang tokoh masyarakat Balongsari.

Menurut Kedutaan Besar Belanda di Jakarta kehendak masyarakat itu disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Maxime Verhagen dan Menteri Kerjasama Pembangunan Bert Koenders. Ketika berkunjung ke Balongsari pada bulan Januari 2009, Menlu Verhagen juga mengadakan perundingan panjang lebar dengan beberapa orang janda korban banjir darah 1947.

Dari sinilah pihak Belanda berkesempatan untuk memahami apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Maka terungkap tiga proyek itu, selain tentunya proyek kredit mikro yang ditangani oleh LSM Belanda Hivos.

Tiga proyek ini merupakan hasil musyawarah masyarakat Balongsari Maret 2009. Menurut Suparta kesepakatan ini kemudian diajukan ke kedutaan besar Belanda, “Mereka berjanji memfasilitasi, mengajukannya ke pihak Den Haag”. 19 November 2009, Kedubes Belanda mengirimkan rancangan kesepakatan sebagai konsep awal yang harus ditandatangani bupati, yang waktu itu dijabat oleh Dadang Muchtar.

Sampai setahun berlangsung negosiasi terus termasuk rakor dengan pemda. Memorandum itu tidak juga ditandatangani. “Itulah awal keterlambatan,” tutur Suparta.

Peran dua faktor
Yang menjadi keprihatinan masyarakat Balongsari adalah kapan pembangunan proyek ini akan mulai. Sudah tiga tahun setelah musyawarah ternyata fasilitas itu tidak juga muncul. Pihak kedutaan besar Belanda di Jakarta paling sedikit menunjuk dua faktor yang berperan pada keterlambatan ini.

Pertama prosedur administrasi di kementerian dalam negeri. Kedua, pembicaraan mengenai perincian proyek ini ternyata lebih lama dari yang diperkirakan. Demikian kedutaan besar Belanda di Jakarta.

Dengan kata lain, tak kunjung terlaksananya proyek ini bukan karena Belanda. Hal ini juga ditegaskan oleh Suparta, pemuka masyarakat Balongsari. “Program ini sudah dilimpahkan ke kementerian dalam negeri,” tegasnya.

Kedutaan Besar Belanda di Jakarta bahkan menegaskan akhir tahun lalu aliran dana pertama sudah ditransfer kepada rekening kementerian dalam negeri. Dengan begitu, demikian kedutaan Belanda lebih lanjut, proyek ini sudah bisa dimulai pembangunannya.

Suparta, tokoh masyarakat Balongsari, menunjuk sekarang tinggal koordinasi di tingkat pemda saja, dengan pemerintah desa. Katanya, “Kalau memang segala sesuatunya sudah beres, di tingkat desa dan tingkat pemda, kementerian dalam negeri siap mentransfer uang tersebut ke rekening pemerintah desa Balongsari. Itu yang didapat dari rakor dengan kementerian dalam negeri bersama kita, kecamatan, desa dan pemda.”

Akhir bulan
Camat Balongsari Yasin Nasrudin kepada Radio Nederland menegaskan sekarang proyek ini masih dalam tahapan menyelesaikan memorandum kesepakatan yang disebut MoU. Ia menegaskan kementerian dalam negeri memang sudah meneruskan ke bupati, tapi dari bupati masih harus ke pemerintah desa. “Informasi terakhir,” demikian Yasin, “pada akhir bulan ini MoUnya akan ditandatangani”.

Yasin Nasrudin mengaku tidak tahu mengapa prosesnya bisa begitu lama. “Mungkin ada pernyataan-pernyataan atau kata-kata MoUnya yang harus dikoordinasikan dulu dengan bagian hukum”, jelasnya.

Sementara itu Kedutaan Besar Belanda di Jakarta menyatakan transfer pertama dana pembangunan fasilitas tiga bangunan Balongsari sudah ditransfer ke rekening kementerian dalam negeri. Bagaimana kalau pembangunan tidak juga dilaksanakan?

Kedubes menegaskan secara teratur menerima laporan perkembangan proyek ini. Dan itu sesuai dengan kesepakatan yang ada dengan kementerian dalam negeri. Kalau dari laporan dan kunjungan ke Balongsari ada hal-hal yang aneh, maka itu akan dibicarakan dengan para mitra.

“Kalau perlu juga akan diambil tindakan,” demikian terbaca pada surat elektronik Kedubes Belanda. Mereka juga bisa melakukan pemeriksaan keuangan oleh lembaga akuntan mandiri.

31
Dec
11

Tragedi : Kekerasan Kemanusiaan, Sape, Bima, Sumbawa

Kejujuran Polri

AntaraAntara
Masyarakat Mengharapkan Kejujuran PolRI dalam Tragedi Sape

Konten Terkait

  • Masyarakat Mengharapkan Kejujuran Polri dalam Tragedi SapePerbesar Foto
  • Masyarakat Mengharapkan Kejujuran Polri dalam Tragedi Sape

Mataram (ANTARA) – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Nusa Tenggara Barat mengharapkan kejujuran Polri dalam mempertanggungjawabkan tragedi berdarah di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, 24 Desember 2011.

Juru bicara tim advokasi Koalisi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) Ali Usman Al Khairi, di Mataram, Sabtu, mengatakan kejujuran Polri dalam mempertanggungjawabkan tindakan represif saat pembubaran paksa unjuk rasa di Pelabuhan Sape, sangat diharapkan berbagai pihak.

Tindakan represif itu menewaskan dua warga pengunjuk rasa yakni Arif Rahman (18) dan Syaiful (17), keduanya warga Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

“Bukannya memutarbalikkan fakta soal tragedi berdarah di Sape itu, dengan menyebut ada provokator dibalik kasus itu,” ujar Ali yang juga Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu.

Ali mengatakan, pernyataan juru bicara polri yang menuding ada lima provokator yang menyulut terjadinya kerusuhan saat aksi protes tolak tambang dengan memblokade Pelabuhan Sape, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama warga Kecamatan Lambu yang terlibat aksi tersebut.

“Tidak ada provokator. Aksi `show of force` polisi di lapangan, justru memperlihatkan bahwa polisi yang memprovokasi warga. Sikap Pemda yang tidak peduli dengan protes warga juga semakin memprovokasi warga,” ujarnya.

Menurut Ali, pernyataan juru bicara Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein, bahwa Polri tengah mengejar lima orang provokator yang dianggap menjadi dalang aksi protes tambang warga Lambu, malah bernada provokasi.

Pernyataan bernada provokasi, kata Ali, juga dikemukakan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution, juga menuding aksi yang dilakukan warga memang ditujukan untuk membuat kekacauan, bahkan ada pemaksaan demonstrasi menolak tambang bagi warga yang sebenarnya setuju.

“Kalau mereka menolak dianggap penghianat dan mengalami kekerasan. Bahkan ada yang rumahnya dirusak,” ujar Ali mengutip pernyataan Saud seperti diberitakan sejumlah media massa.

Pernyataan juru bicara Polri itu memunculkan sikap terprovokasi untuk terus melawan aparat kepolisian, sehingga upaya pemulihan keamanan di Kabupaten Bima, terutama di Kecamatan Lambu, menjadi semakin sulit.

Bahkan Ali menilai pernyataan Polri yang disampaikan ke publik yang mengatakan ada lima provokator dibalik tragedi Lambu justru menjungkir balikkan fakta yang sebenarnya terjadi.

Dengan pernyataan tersebut, polisi berupaya membangun legitimasi untuk menutupi kesalahan yang dilakukan dalam tragedi berdarah di Pelabuhan Sape itu.

Karena itu, Polri diminta untuk tidak memfokuskan persoalan pada keberadaan lima provokator.

“Yang seharusnya segera dilakukan dan dituntaskan adalah mengusut tragedi yang menewaskan dua pemuda Lambu yang ditembak aparat di Pelabuhan Sape,” ujarnya.

Pengusutan itu untuk memastikan apakah langkah polisi dalam pembubaran paksa massa aksi telah sesuai protap Polri atau tidak.

“Polisi jangan main-main dengan mengangkat isu yang macam-macam, dan cari kambing hitam. Polisi harus fokus lakukan penyelidikan dan memberitahukan kepada publik anggota polisi yang terlibat dalam tragedi ini,” ujar Ali.

Hal senada diungkapkan Ketua Serikat Tani Nasional (STN) NTB Ahmad Rifai yang juga bagian dari tim advokasi Koalisi Rakyat NTB untuk tragedi Sape.

Menurut Rivai, pihak kepolisian ingin mengaburkan kesalahannya dengan kesimpulan sepihak yang menyatakan lima provokator yang disebut inisialnya, yang memicu tragedi berdarah di Sape.

Polisi kemudian mempersempit substansi persoalannya dengan hanya menetapkan tiga anggotanya yang berstatus terperiksa terkait tindakan memukul, menendang dan menghamtam warga pengunjuk rasa dengan popor senjata, seperti tampak dalam berita televisi.

“Bagi kami dan masyarakat Lambu, provokator pemicu konflik sebenarnya adalah Bupati Bima yang menerbitkan SK 188 yang membuat masyarakat resah. Berkali-kali warga berunjuk rasa pun tidak digubrisnya,” ujar Rivai.

Selain itu, Rivai juga membantah pernyataan Polri bahwa aksi yang dilakukan sengaja untuk membuat kekacauan dan adanya intimidasi hingga pengrusakan rumah warga yang tidak mau melakukan demonstrasi tolak tambang.

“`Polri berbohong, warga tidak melakukan perlawanan terhadap polisi. Warga beraksi untuk menolak tambang, bukan membuat kekacauan. Dan tidak ada yang dipaksa hingga dirusak rumahnya untuk melakukan demo tolak tambang. Adanya rumah yang dilempar massa terhadap kantor kepala desa dan tokoh masyarakat yang dianggap protambang dilakukan setelah Polri menembak warga, ini hanya reaksi warga atas tindakan represif Polri terhadap rekan-rekannya di pelabuhan Sape,” ujar Rivai.

Ia menambahkan, data dan fakta yang sesungguhnya terkait tragedi Sape itu, sudah dihimpun tim investigasi dan advokasi sejumlah lembaga kompeten seperti DPR, Komnas HAM, dan tim Koalisi Rakyat NTB.

Koalisi Rakyat NTB juga akan melanjutkan data dan fakta lapangan itu kepada pihak terkait di Jakarta.

“Kami akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti, agar kebohongan pihak tertentu semakin terang benderang,” ujarnya.

Berita Lainnya

Bima, Bawang dan Tambang

Bawang merah alasan kuat orang Bima menolak tambang emas. Di kabupaten Bima luas lahan bawang merah mencapai 13.663 hektare. Mereka menyebutnya bawang Keta Monca. Hasil panen Keta Monca itu bahkan sampai ke daerah lain, dalam maupun luar negeri. Anehnya, pemerintah justru memilih tambang emas. Usaha ekonomi yang hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek, tak terbarukan, dan memiliki daya rusak luar biasa. Itulah sebabnya, sejak tahun lalu tambang emas ini ditolak warga.

Pada 24 Desember 2011 lalu, sudah hari keempat warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) melakukan aksi penolakan, menduduki pelabuhan Sape (Occupy PortSape).. Aksi ini bukan yang pertama menanggapi pemerintah mereka yang tuli, dan tak menghiraukan suara penolakan kehadiran tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN).  Perusahaan yang mendapat Izin Usaha Penambangan (IUP) pada  2008 selama 25 tahun, yang diperbaharui menjadi  IUP bernomor 188/45/357/004/2010. Tak tanggung-tanggung  luasanyan 24.980 Ha di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu. Sekitar 95 persen saham PT SMN sebagian besar dimiliki PT Arc Exploration Ltd dari Australia.

Warga sudah berkali-kali menyampaikan penolakan, mulai kepada Camat, Bupati, Gubenur hingga DPRD setempat.  Bima. Tahun ini saja, aksi penolakan sudah dilakukan  lebih tiga kali. Mereka percaya, tambang emas asal Australia di sekitar area dam Diwu Moro dandam Pela Parado akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah, mata pencaharian mereka. Selain melindung sumber air, mereka belajar dari potret buruk tambang emas raksasa di Batu Hijau milik Newmont, tetangga di pulau yang sama.

Itulah sebabnya warga menolak, meninggalkan industri pertambangan menjadi pilihan ekonomi (make mining history) pemerintah. Namun pemerintah justru melawan para petani bawang itu. Pemerintah juatru mengerahkan pasukan, intimidasi bahkan berondongan peluru. Ada 4 orang meninggal, dan 9 lainnya kritis serta sekitar 40-an lebih ditangkap pada pagi hari saat pendudukan pelabuhan Sape.

Kasus Bima melengkapi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan oleh tentara, polisi dan perusahaan di sekitar pertambangan perkebunan sawit tahun ini,  mulai kasus Freeport  di Papua, Tiaka, Bangai dan Bombana di Sulawesi Tengah, Meranti dan Suluk Bongkal di Riau, Ongan Komering Ilir di Sumatera Selatan, Kebumen di Jawa Tengah, Mesuji di Lampung.

Sumber Konflik

Kasus Bima merupakan bukti berulang bahwa industri pertambangan merupakan sumber malapetaka bagi keberlanjutan hidup warga sekitarnya. Industri yang dianggap sebagai primadona dan mesin devisa Negara ini justru momok bagi keselamatan warga dan daya pulih produktifitas mereka, serta keberlanjutan fungsi-fungsi alam sekitarnya.

Pertambangan kerap menjadi sumber konflik antara masyarakat di satu sisi, dan perusahaan bersama pemerintah di sisi lainnya. Pendekatan represif selalu dipilih pemerintah menanggapi penolakan warga sekitar pertambangan. Itu juga terjadi pada aksi-aksi penolakan sebelumnya di Bima. Salah satunya, saat aksi 10 Februari 2011, warga melakukan long march dari lapangan Sura desa Rato yang jaraknya sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu. Setiba di sana, warga menyampaikan tuntutan Bupati harus mencabut IUP SMN. Mereka  di kawal ketat, ada  250 personil aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda NTB. Namun Camat Muhaimin, menolak menyampaikan aspirasi warga.

Pertemuan pun berakhir ricuh. Seketika itu pula disikapi tembakan oleh polisi menggunakan gas air mata, peluru karet bahkan diduga ada juga yang menggunakan peluru tajam. Saat itu pun tampak ratusan preman yang diorganisir aparat kecamatan berdiri di samping kantor yang mencoba memprovokasi keadaan. Konflik horisontal pun mengintip. Aksi  paling terakhir, aspirasi dan tuntutan mereka  bahkan dibalas serbuan dan penembakan terhadap warga yang sedang terlelap tidur di pelabuhan Sape (24/12).

Kasus Bima adalah salah satu potret yang muncul dari maraknya investasi tambang di Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mengumumkan ada 5171 IUP (Izin Usaha Pertambangan) per November 2011. Daftar IUP yang diumumkan ini hanya untuk kategori clear and clean, katagori yang dianggap pemerintah telah memenuhi peraturan perijinan. Dalam catatan JATAM, hingga 2011 pemerintah telah mengeluarkan sedikitnya 8263 izin pertambangan. Seluruh izin diberikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga, yang tinggal disekitar lokasi tambang. Inilah salah satu penyebab utama konflik dan kejahatan kemanusiaan terjadi di sekitar tambang.

Keta Monca

Bawang Keta monca saat ini menjadi komoditi unggul nasional, dan bersama bidang usaha pertanian lainnya telah memberikan sumbangan cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain produksi yang besar, bawang Keta monca dikenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri, serta banyak diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sejak 2009 lalu, Kabupaten Bima dijadikan sentra benih bawang merah nasional. Sumbangan perekonomian lainnya berasal dari peternakan terutama sapi dan kambing, serta perikanan.

Produksi bawang merah Kabupaten Bima pada 2009 mencapai 113.542 ton, meningkat 49,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian produksi bawang merah Kabupaten Bima merupakan komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan daerah lainnya utamanya Pulau Lombok (BPS, 2009). Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 ha tersebar di Sape, Lambu,Wera, Ambalawi, Belo dan Monta.

Kabupaten Bima bukanlah kabupaten miskin. Data BPS yang dirilis baru-baru ini menyebutkan angka kemiskinan kabupaten Bima pada 2008 turun menjadi 21,79%. Ini artinya jumlah penduduk miskin mengalami pengurangan sebanyak 3,3% dari tahun 2007 sebesar 25,12%, jauh lebih rendah dari angka kemiskinan Propinsi NTB yang mencapai 23,40%. Itu semua berkat pertanian bawang, pertenakan dan pertanian sebagai basis ekonomi, bukan tambang.

Harusnya pemerintah Bima mendukung pilihan warganya, mengembangkan pertanian, dan model ekonomi lainnya yang lebih berkelanjutan. Bukankah itu juga menjadi seruan SBY  saat penyerahan penghargaan ketahanan pangan Adhikarya Pangan Nusantara 2011, awal Desember lalu. Ia tak hanya melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya. Ia juga menyampaikan perlunya perhatian pada penyediaan bibit yang baik, ketersediaan pupuk, dan peningkatan kemampuan teknis petani serta distribusinya.

Apakah pemerintahan SBY dan jajarannya mau menjilat ludah sendiri? Atau, mungkin sudah waktunya kita mencari pemimpin baru yang berani memilih bawang dan usaha pertanian lainnya menjadi penopang utama ekonomi bangsa ini.

Andrie S Wijaya

Koordinator JATAM

Sumber : http://indo.jatam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37:bima-bawang-dan-tambang&catid=2:jatam&Itemid=10

——————————-

Luluk Uliyah

Knowledge Officer SatuDunia

Jl. Tebet Utara II No. 6 Jakarta Selatan

Telp : +62-21-83705520

HP: 0815 9480 246

Email: lulukuliyah@gmail.com, luluk@satudunia.net

Membuka Tambang

Oleh Isyana Artharini | Newsroom Blog – Jum, 30 Des 2011
Membuka Tambang Semurah Rp 50 Juta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa ia akan mendedikasikan dua tahun terakhir masa kepemimpinannya untuk melindungi hutan. Ternyata, menjelang 2011 berakhir, muncul kasus-kasus kekerasan menonjol terhadap masyarakat yang melibatkan penggunaan hutan (atau lahan) akibat konflik dengan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam.

Kita tentu masih ingat kasus Mesuji yang langsung mendapat perhatian nasional serta penanganan berupa pembentukan tim pencari fakta. Beberapa hari berikutnya, muncul juga kasus penembakan oleh polisi terhadap dua orang pemrotes yang menduduki pelabuhan Sape, di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam peristiwa tersebut, selain dua orang tewas, terdapat 31 korban luka-luka.

Di Riau, warga Pulau Padang melakukan aksi jahit mulut di DPRD Riau sebagai aksi protes terhadap aksi intimidasi menjelang dibukanya hutan tanaman industri oleh perusahaan besar PT Riau Andalan Pulp and Paper di wilayah mereka. Kasus ini juga terjadi pada Desember 2011.

Pada bulan yang sama juga, Mahkamah Agung membatalkan status Taman Nasional untuk Batang Gadis, Sumatera Utara. Status Taman Nasional Batang Gadis gugur akibat uji materi yang diajukan oleh PT Sorik Mining–perusahaan pertambangan patungan antara PT Aneka Tambang dengan Australia.

Dengan beberapa kasus ini, tentu wajar jika kita bertanya, di mana perlindungan yang dijanjikan oleh Presiden tersebut?

Memang, hutan-hutan di Indonesia punya kategori penggunaan yang berbeda-beda. Ada yang tak boleh disentuh, ada yang boleh dikelola untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tetapi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL/Pusat Hukum Lingkungan Indonesia) melihat contoh-contoh kasus tersebut sebagai penanda bahwa pemerintah kita tak serius dengan perlindungan hutan.

“Masyarakat kita dikungkung oleh ketidaktahuan akan investasi kehutanan di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo di Jakarta, Kamis (29/11).

Selain transparansi dari soal pemberian izin pengelolaan hutan, ICEL juga menilai pemerintah belum mengakui bahwa lingkungan punya daya dukung yang terbatas. Sebagai contoh, sekitar 65% wilayah Kota Samarinda di Kalimantan Timur sudah diberikan untuk izin pengelolaan pertambangan.

Data itu diperoleh dari Dinas Pertambangan Kota Samarinda. Sementara data Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur malah menemukan 70,66% wilayah Kota Samarinda akan digunakan untuk usaha pertambangan. Itu baru pertambangan, belum lagi untuk perkebunan atau permukiman.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sudah pernah merilis data pelanggaran izin pemanfaatan hutan untuk pertambangan dan perkebunan. Di Kalimantan Tengah saja, ada 606 unit tambang (68%) serta 285 unit perkebunan (32%) dengan izin bermasalah. Jumlah lahan yang bermasalah tersebut mencapai 3,67 juta hektar untuk pertambangan dan 3,8 juta hektar untuk perkebunan.

Untuk mempercepat penanganan kasus, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menginstruksikan agar Kementerian Kehutanan memprioritaskan 63 izin bermasalah, terdiri atas 54 perkebunan kelapa sawit dan 9 pertambangan. Lahan seluas 855 ribu hektar ini diprioritaskan karena cakupannya yang sangat luas.

Perusahaan pemilik izin juga sudah jelas melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan konservasi tinggi. Ternyata, sampai sekarang, Kementerian Kehutanan pun belum melakukan apa-apa terhadap 63 izin ini. Sanksi pidana terhadap pejabat negara yang memberi izin pun tidak ada.

Kadang memang Kementerian bisa berdalih bahwa wewenang pengelolaan hutan ada di tingkat daerah, tapi, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sudah memastikan bahwa kawasan hutan untuk 63 izin ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan. Sehingga seharusnya Kementerian tak bisa lagi berdalih.

Kalimantan Tengah menjadi pusat prioritas Satgas Mafia Hukum karena kawasan ini akan menjadi proyek percontohan buat skema mengurangi emisi akibat penebangan dan kerusakan hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+).

Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Durban pada akhir November lalu, pemerintah Indonesia bolak-balik memamerkan pada dunia internasional bahwa Kalimantan Tengah siap menjadi wilayah percontohan pelaksanaan REDD+.

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sekaligus Kepala Satgas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto juga menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan menjadi semacam laboratorium untuk pembangunan ekonomi Indonesia selanjutnya.

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, menurut Kuntoro, harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Dan Kalimantan Tengahlah yang akan jadi pionirnya untuk menentukan bagaimana keseimbangan itu bisa diraih.

Hanya saja, ICEL menemukan bahwa meski komitmen-komitmen serta status wilayah percontohan REDD+ itu sudah disematkan di Kalimantan Tengah dan diakui dunia sejak 2009, tetap saja izin-izin pengelolaan hutan untuk pertambangan dan perkebunan masih tetap keluar di tingkat bupati. Dan tidak ada sanksi pula atas pejabat yang memberi izin tersebut.

Masih ada daerah-daerah selain Kalimantan Tengah yang, menurut ICEL, memiliki tingkat keruwetan sama dari segi pemberian izin kelola hutan, yaitu Riau dan Papua.

Selain itu, ICEL juga belum melihat adanya penegakan hukum yang berarti dari pelanggaran-pelanggaran peraturan lingkungan ini. Dari pengkajian ulang izin-izin pengelolaan hutan yang sudah dikeluarkan, Satgas Mafia Hukum sudah menemukan berbagai macam pelanggaran dengan bukti jelas. Itu pun belum ditindaklanjuti. “Jika masalah perizinannya ada di tata ruang, maka pejabat yang memberi izin seharusnya bisa kena,” kata Henri.

Dia juga berharap 2012 menjadi awal diberlakukannya terapi kejut, bahwa bukan hanya pengusaha penyalahguna izin yang bisa kena hukuman, tapi juga pejabat pemberi izin.

ICEL mengindikasikan perizinan sebagai sektor yang paling rawan korupsi dengan nilai kerugian yang jauh lebih fantastis daripada korupsi pengadaan barang dan jasa di APBN.

“Masyarakat kan kangen dengan penegakan hukum di kasus pencemaran lingkungan misalnya. Mungkin bukan kangen juga sih, tapi memang tidak pernah terjadi (penegakan hukum di bidang lingkungan itu),” tambah Henri.

Selain itu, kerusakan lingkungan akibat tambang batubara pun belum bisa dibendung karena izinnya yang sangat mudah. Menurut Dyah Paramita, peneliti ICEL untuk pertambangan, untuk mendapat izin membuka tambang, hanya butuh modal Rp 50 juta. Status perusahaannya pun tak butuh PT yang pemodalannya ratusan juta, cukup CV yang didaftarkan pada notaris dan dengan dua nama terdaftar di bawahnya.

CV yang akan meminta izin ini juga tak perlu melampirkan pengetahuan khusus di bidang pertambangan. “Padahal untuk membuka tambang kan perlu pengetahuan teknik menggali, teknik reklamasi (perbaikan lahan sesudah menambang). Syarat awalnya saja sudah sangat longgar. Dan standar-standar ini tidak ditingkatkan,” kata Dyah.

Dengan berbagai kemudahan izin yang diberikan pada investor yang merusak lingkungan, ketiadaan penegakan hukum yang berpihak pada hutan, serta minimnya informasi yang diberikan pada warga, sangat mungkin tren konflik lahan seperti yang terjadi pada akhir 2011 ini akan makin sering terjadi di 2012.

Apakah kita bisa menerima munculnya konflik-konflik Mesuji lainnya?

Istana Tengah Galau

InilahOleh R Ferdian Andi R | Inilah.com
Istana Kepresidenan Tengah Galau ?

Konten Terkait

INILAH.COM, Jakarta – Di penghujung 2012, Istana Kepresidenan memberi sinyal tengah mengalami kegalauan yang tinggi. Ini bisa dimaklumi, persoalan kebangsaan dan kenegaraan justru menumpuk di sisa akhir tahun ini. Sebagai konsekwensi sistem presidensial, Presiden SBY pun yang jadi sasarannya.

Tak ada petir dan hujan, Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Dipo Alam menyoroti kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Ini terkait dengan pemberitaan miring tentang presiden.

“Ketika presidennya sekarang beritanya dimiringkan, ia tidak bersedia meluruskan berita itu. Jadi menteri mau, tapi dalam kebersamaan kabinet ini, ketika ada berita-berita yang miring, ia enggan meluruskan,” kata Dipo Alam di Sekretariat Negara (Setneg), Kamis (29/12/2011).

Pernyataan Dipo Alam ini sejatinya merupakan refleksi atas situasi mutakhir yang terjadi di pemerintahan. Setidaknya beberapa isu krusial kini menerjang pemerintahan SBY. Seperti hasil audit forensik BPK yang tetap mengaitkan dengan lingkar dalam Istana seperti  aliran dana dari SS anak dari BS (ex. pemilik pabrik rokok 234 di Surabaya) dan SL ke PT MNP (perusahaan penerbit media) sebesar Rp100,95 miliar.

Selain itu audit forensik BPK itu juga menyebutkan terdapat transaksi valas fiktif yang diterima HEW masing-masing pada 25 Januari 2007 berjumlah US$45,000, 30 Juli 2007 berjumlah US$35,000, dan 22 November 2007 berjumlah US$45,000. Totalnya mencapai US$125,000.

Persoalan krusial lainnya yang belakangan muncul di publik terkait kasus Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan, kasus bentrok Bima yang menewaskan dua orang, serta peristiwa di GKI Yasmin Bogor yang dalam perayaan Natal lalu masih menyisakan masalah.

Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menilai pernyataan Dipo Alam cenderung berlebihan dan menunjukkan komunikasi Istana yang intimidatif. “Pernyataan tersebut menunjukkan kegalauan Istana yang berlebihan,” ucapnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (30/12/2011).

Romi menyebutkan pernyataan Menseskab tersebut justru menunjukkan kepada publik kebuntuan komunikasi baik di pemerintahan dan Polri. Oleh karenanya, sebaiknya Istana melakukan komunikasi yang produktif dengan para menteri dan partai koalisi. “Seharusnya memanfaatkan para menteri dari partai dan fraksi di DPR,” imbuhnya.

Terkait isu yang belakangan mencuat, Romi mengatakan isu tersebut terkait dengan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Bagi dia, tidak elok jika kementerian lainnya turut mengomentari persoalan yang bukan bidangnya.

Entahlah, apa yang membuat Istana galau atas pemberitaan miring yang ditujukan kepada Presiden SBY. Bagaimanapun, sistem presidensial meniscayakan tampuk kekuasaan berada penuh di tangan Presiden.

Konsekuensinya, persoalan yang muncul di dalam pemerintahan juga ditanggung Presiden. Jika ada masalah, tinggal presiden memanage di internal pemerintahan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Istana galau? [mdr]

Berita Lainnya

 

Refl: Apakah rakyat cinta SBY?
Demo Tolak SBY Dibubarkan Massa Anonim
Penulis : Liliek Dharmawan
Kamis, 29 Desember 2011 05:46 WIB
 Demo Tolak SBY Dibubarkan Massa Anonim
MI/Rully Firdaus/ip

CILACAP–MICOM: Massa tidak dikenal yang mengaku warga Cilacap, Jawa Tengah membubarkan aksi mahasiswa di Alun-alun setempat. Aksi tersebut digelar sesaat sebelum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam aksi penolakan terhadap kedatangan SBY tersebut, mahasiswa yang terdiri dari aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banyumas dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memulai orasi di Alun-alun tersebut.

Aksi tersebut sempat memanas ketika Kapolres Cilacap Ajun Komisaris Besar Rudi Darmoko meminta mahasiswa untuk berpindah tempat, karena lokasi tersebut akan digunakan sebagai rute rombongan presiden. Namun, mahasiswa bergeming dan tetap bertahan.

Pada saat negosiasi antara korlap aksi Irfan Agam Pratama dan Kapolres Cilacap, tiba-tiba datang sekelompok massa. Mereka mengatasnamakan warga Cilacap untuk membubarkan aksi.

Sempat terjadi kericuhan, bahkan terjadi saling dorong dan saling pukul. Massa tidak dikenal itu menyatakan kalau warga Cilacap tidak menginginkan adanya demo. (OL-11)

13
Dec
11

Kemanusiaan : Rimba Indonesia ?

Rimba Itu Bernama Indonesia
NYAWA manusia tak ada harganya di negeri ini
.
Seorang penganggur yang tergiur telepon pintar BlackBerry bisa dengan enteng menusuk remaja di tepi jalan raya. Sekelompok mahasiswa yang merasa helmnya diambil tanpa izin bisa dengan ringan mengeroyok sesamanya di tengah lapangan sepak bola kampus. Dunia kita seakan-akan berubah jadi rimba: tak ada hukum, tak ada polisi–tak ada negara! Kedua tragedi itu terjadi di ibu kota republik ini belum terlalu lama. Di Pluit, Jakarta Utara, seorang remaja 16 tahun, Christopher Melky Tanujaya, tewas ditusuk di dekat halte bus Transjakarta. Selang sehari, Ahmad Yoga Fudholi, mahasiswa 19 tahun, meninggal setelah dipukuli habis-habisan oleh rekan-rekan sekampusnya di Universitas Al-Azhar Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dua peristiwa kekerasan itu memutarbalikkan akal sehat kita. Hanya karena perkara sepele, jiwa melayang. Terlebih lagi, kedua pembunuhan itu terjadi di tempat umum. Ketika kejahatan menampakkan muka dengan leluasa, dan para begundal tak punya lagi rasa takut, berlebihankah jika kita bertanya: di mana tanggung jawab negara? Pembunuhan Christopher dan Yoga merupakan klimaks dari masa-masa penuh kecemasan di negeri ini. Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya mencatat, setiap tahun rata-rata terjadi 70 kasus pembunuhan di Ibu Kota saja.
Korbannya beragam: mulai penjaga kuburan sampai bos pemilik pabrik. Kita belum lupa, Agustus lalu, seorang mahasiswi Universitas Bina Nusantara, Livia Pavita Soelistio, 21 tahun, tewas setelah dirampok dan diperkosa di dalam angkutan kota. Kejadian itu membuat banyak orang waswas menggunakan transportasi publik.
Mudah dipahami jika sedikit demi sedikit kita mulai kehilangan kepercayaan pada sistem keamanan yang diselenggarakan negara. Setelah kasus pembunuhan Livia, angka penjualan pistol kejut listrik (stun gun) dan penyemprot merica (pepper spray) di pusat pertokoan Glodok meningkat tajam. Publik ragu terhadap kemampuan pemerintah memberikan rasa aman dan, karena itu, harus “mengamankan“serta mempersenjatai diri sendiri.
Perkara ini bukan cuma soal sistem keamanan yang gagal.Tak perlu repot-repot menggelar seminar untuk meninjau kembali sistem kepolisian kita.Toh, sudah lama aparatur keamanan memperkenalkan model polisi masyarakat atau community oriented policing. Cuma, tampaknya rencana itu baru bergaung sebatas cita-cita.
Hal yang lebih mendasar adalah alpanya kesadaran para penyelenggara negara bahwa keamanan merupakan bagian dari hak asasi warga negara. Keamanan bukan hanya untuk mereka yang sanggup membayar. Pada saat kita ketakutan untuk sekadar keluar malam atau naik angkutan umum, dan harus bepergian dengan stun gun di dalam tas, ketika itulah peran negara hilang dari tata kehidupan sosial kita yang paling sederhana.
Tentu kerja cepat polisi menangkap pembunuh Christopher,Yoga, Livia, dan korban pembunuhan lain patut diacungi jempol. Tapi, lebih dari itu, tindakan pencegahan pasti jauh lebih mustahak. Tindakan itu tentu membutuhkan perencanaan yang menyeluruh dan melibatkan para pemangku keamanan. Jangan pula ada alasan kekurangan dana sebagai kendala, karena nyawa warga negara sesungguhnya merupakan sesuatu yang tak bisa disetarakan dengan harga apa pun.
Powered by Pressmart Media Ltd
10
Jul
11

Kemanusiaan : Sejarah Perbudakan di Indonesia

Avatar hendrawan
Utrecht, Belanda
Utrecht, Belanda

Sejarah Perbudakan

Diterbitkan : 8 Juli 2011 – 2:35pm | Oleh Bram Hendrawan (RNW)
Menguak Sejarah Perbudakan di Indonesia

Untuk kita warga Indonesia, sejarah perbudakan mungkin terdengar asing. Banyak yang berpikir perbudakan hanya terjadi terhadap orang-orang dari Afrika saja yang dibawa ke Benua Amerika. Namun, sejarah perbudakan ternyata sangatlah dekat dengan sejarah Bangsa Indonesia.

Pada 1 Juli 1863 Belanda yang pada masa itu menjadi salah satu pedagang budak terbesar di dunia,  secara resmi menghapuskan perbudakan di semua wilayah jajahannya. Tanggal 1 Juli menjadi tonggak sejarah bagi para budak Afrika yang dibawa Belanda terutama ke Suriname, bekas jajahan Belanda di Benua Amerika.

Lizzy van Leeuwen, sejarawan dari Universitas van Amsterdam menjelaskan penghapusan perbudakan di Oost Indië, atau Indonesia, secara resmi baru 100 tahun lalu. Pada waktu itu, Belanda menghapus praktek perbudakan yang diterapkan di Kepulauan Sumbawa.

Belum terkuak

‘Ini adalah sejarah yang belum terungkap dan ada kaitannya dengan sejarah perbudakan di Timur, tidak hanya di Indonesia tapi lebih luas lagi di wilayah Asia Tenggara. Sejarah perbudakan di sana mencakup jangka waktu yang sangat panjang dan meliputi berbagai bentuk perbudakan. Mengingat cakupan ini masalah perbudakan di wilayah sekitar Samudura Hindia ini sulit sekali untuk diungkap. Sedikit sekali penelitian tentang masalah ini,’ jelas van Leeuwen.

Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejarawan Amerika Serikat, Marcus Vink, Belanda juga menjalankan praktek perbudakan di Indonesia. Van Leeuw menjelaskan, ‘Jan Pieterszoon Coen membunuh semua penduduk asli Pulau Banda untuk membuka perkebunan pala. Ia kemudian membeli budak-budak dari wilayah Pulau Banda. Dari situlah dimulai praktek perdagangan budak di Indonesia.’

Jelas bahwa praktek perbudakan juga terjadi di Indonesia. Menurut van Leeuwen, perbudakan sudah menjadi bagian dari sistem kemasyarakatan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Sumbawa, Bali dan Toraja. Penjajah Belanda membiarkan praktek perbudakan itu terus berlangsung karena itu menguntungkan posisi mereka di wilayah jajahan.

Terlupakan

Berbeda dengan masyarakat Suriname yang sampai sekarang terus memperingati sejarah kelam perbudakan, di Indonesia hal itu sama sekali tidak terjadi. Bagaimana ini bisa dijelaskan?

Menurut van Leeuw ada beberapa penjelasan. ‘Alasan utama menurut saya karena orang tidak lagi merasakan dampak perbudakan di wilayah Indonesia itu secara nyata. Ini berbeda dengan situasi di Barat di mana orang bisa melihat hubungan perbudakan dengan masa kini secara jelas.’

‘Selain itu’, lanjut van Leeuwen, ‘di wilayah timur perbudakan tidak terjadi dalam skala industrial seperti yang terjadi di Suriname. Kebanyakan budak dipakai untuk keperluan rumah tangga. Tapi, bukan berarti budak di sana hidupnya lebih nyaman. Terjadi berbagai hal mengerikan, bagaimana budak-budak rumah tangga itu dihukum dengan sangat kejam. Hal itu bahkan masih terus saja terjadi sampai abad ke-20 di beberapa rumah tangga di Oost Indië.’

Budak masa kini

Praktek perbudakan di dunia sayangnya sampai sekarang masih saja terjadi. Ironisnya, saat kita merayakan hari penghapusan perbudakan pada 1 Juli di Belanda pada saat yang sama di berbagai belahan dunia masih terjadi praktek-praktek perbudakan.

Anak-anak  yang dipaksa bekerja dengan kondisi yang memprihatinkan; wanita yang diperdagangkan sebagai budak seks; nasib para TKW Indonesia di Arab Saudi juga mengingatkan kita pada kejamnya praktek perbudakan. Oleh karena itu, hari penghapusan perbudakan bukan hanya untuk memperingati masa lalu tapi lebih penting untuk menjadi motivasi guna memerangi praktek-praktek perbudakan di masa kini

20
Jun
11

HAM : Kejahatan Perang Tentara Belanda Di Rawagede

16 June, 2011 – 13:53

Didukung Jakarta

Korban Rawagede  data/files/rawagede_1000.jpg

Didukung Jakarta, Korban Rawagede Lanjutkan Perjuangan

Tujuh orang saksi mata korban pembantaian pasukan Belanda di Rawagede pada tahun 1947, datang ke Belanda untuk bertemu berbagai kalangan dari parlemen dan pemerintah Belanda.

Mereka juga akan menghadiri pembacaan pleidoi di Gedung Pengadilan Den Haag 20 Juni ini. Pleidoi Komite Utang Kehormatan Belanda ini menuntut tanggung jawab pemerintah Belanda terhadap pembantaian dan penculikan penduduk Rawagede(sekarang bernama desa Balongsari), Karawang, Jawa Barat, 1947.

Upaya menuntut hak korban Rawagede ini tampaknya juga mulai mendapat dukungan pemerintah Indonesia. Tujuh saksi mata Rawagede itu mendapat fasilitas penginapan, konsumsi di Wisma Tamu di Wassenaar, penginapan tamu milik Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Bagi Jeffry Pondaag, ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, fasilitas dukungan semacam ini baru pertama kalinya diperoleh. Ini menggembirakan dan bisa dibaca sebagai isyarat dukungan moril dari pemerintah Indonesia. “Saya itu gembira sekali. Saya tidak pernah memimpikan. Tapi akhirnya kan bisa kita lihat sendiri,” kata ketua KUKB.

KBRI Den Haag selalu menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda ditekankan pada masa depan, dan bukan masa lalu.

Munafik
Upaya-upaya diplomasi Belanda dalam kasus Rawagede, seperti ungkapan penyesalan yang disampaikan Dubes Belanda, Nikolaos van Dam serta Menlu Belanda Ben Bot sebelumnya, bagi Pondaag masih tidak mencukupi dan munafik.

“Itu ungkapan-ungkapan penyesalan itu munafik yang hanya sekedar menggembirakan pejabat-pejabat Indonesia.”

Pondaag tidak peduli dengan anggapan bahwa gugatan soal kasus Rawagede ini bisa mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Baginya hak-hak azasi manusia lebih penting. “Hubungan ekonomi silakan jalan. Kerjasama silakah antara Indonesia dan Belanda. Tapi ini (kasus Rawagede) harus tetap diselesaikan.”

Perjuangan panjang
Menurut Rudy Arifin, sekretaris KUKB di Jakarta yang juga ikut mendampingi para saksi, fasilitas KBRI ini adalah hasil dari perjuangan panjang. “Kami mengirimkan surat ke DPR, MPR, DPD. Akhirnya DPR merespon dan mendukung.”

Bahkan surat itu berlanjut ke Komisi I DPR. “Saya akhirnya menghadap Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. Dia mempersilakan kami berangkat dan berjuang. Ini adalah dukungan resmi agar kami mendapat penginapan,” ungkap Rudy Arifin.

Ibu Wanti, Pak Tasmin, Pak Kadun dan Pak Mustawajo, Pak Sukarman, Sri dan Rudy Arifin dijadwalkan bertemu Liesbeth Zegveld, pengacara yang mewakili para korban Rawagede. Liesbeth seorang ahli hukum yang aktif dalam berbagai kasus hak-hak azasi manusia internasional seperti kejahatan kemanusiaan di Srebrenica, Bosnia.

Rombongan KUKB akan mengunjungi Parlemen Belanda dan sedang diupayakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Uri Rosenthal.

KBRI Ragu
Ketika dikonfirmasi Umar Hadi, Kuasa Usaha KBRI di Den Haag menolak menyampaikan sikap KBRI mengenai gugatan kasus Rawagede yang diperjuangkan KUKB. “Kami menyediakan fasilitas kepada warga Indonesia yang membutuhkannya. Namun kami tidak bisa langsung memberikan komentar mengenai kasus Rawagede,” ungkap Diplomat asal Serang itu.

Korban Pembantaian Rawagede Gugat Belanda

Metro Pagi / Internasional / Selasa, 21 Juni 2011 05:08 WIB

VIDEO TERKAIT

Selasa, 21 Juni 2011

Metrotvnews.com, Den Haag: Pengadilan Negeri Den Haag menggelar protes akhir persidangan gugatan terhadap negara Belanda yang diajukan oleh para korban pembantaian Rawa Gede, Jawa Barat. Keluarga korban mengajukan gugatan kepada pemerintah Belanda agar mengakui peristiwa pembataian 400 warga Rawa Gede.

Sidang tersebut memasuki agenda nota pembelaan atau pledoi. Sidang itu digelar atas gugatan keluarga korban yang diajukan bulan September 2008 yang menggugat pemerintah Belanda. Selain itu pemerintah Belanda juga didesak untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan bantuan keuangan.

Jurnalis RNW Eka Tanjung dan Junito Drias melaporkan pengacara pemerintah Belanda telah menilai gugatan itu kadaluarsa setelah dilakukannya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda tahun 1966.

Peristiwa pembantaian Rawa Gede terjadi pada tanggal 9 September 1947. Saat itu tentara Belanda membantai sekitar 400 laki-laki warga Rawa Gede. Pembantaian dilakukan Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.

Advokat keluarga korban Rawa Gede menyadari kasus ini sangat sulit dan sarat nuansa politik. Hakim PN Den Haag akan mempelajari pledoi yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak dan anak memberikan keputusannya satu setengah bulan ke depan.(DNI)

Sabtu, 18 Juni di EenVandaag:

Pembantaian tentara Belanda

Pembantaian tentara Belanda

Laporan: timpani Cook Editor: Januari Punches
Kepuasan mereka menuntut. Para korban pembantaian dari Rawagede, Indonesia. Yang memaksa pasukan Belanda pada Desember 1947 desa dan membawa keluar 433 orang. Para penduduk desa laki-laki dieksekusi. Baca artikel

Ganti Rugi Rawagede

Pembantaian tentara Belanda

GANTI RUGI ATAS KEJAHATAN PERANG DI RAWAGEDE

Pembantaian tentara Belanda

Laporan: timpani Cook Editor: Januari Punches

Kepuasan mereka menuntut. Para korban pembantaian dari Rawagede, Indonesia. Yang memaksa pasukan Belanda pada Desember 1947 desa dan membawa keluar 433 orang. Para penduduk desa laki-laki dieksekusi.
Sekelompok janda dan anak korban hanya laki-laki dari pembantaian dari negara Belanda untuk mengakui kerugian yang mereka derita. Mereka ingin untuk akhirnya meminta maaf atas kejahatan perang. Senin depan, kasus sebelum pengadilan di Den Haag, sidang terakhir dalam proses yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Dari Rawagede, Menggugat Kejahatan Belanda
Pembantaian Belanda di Rawagede itu digugat Deen Haag. Sidang digelar Senin, 20 Juni 2011.
Rabu, 15 Juni 2011, 06:06 WIB

Elin Yunita Kristanti

Pembantian Rawagede (www.eenvandaag.nl)

VIVAnews — Ini yang terjadi pada 9 Desember 1947: derap sepatu serdadu Belanda memasuki Desa Rawagede. Para serdadu itu datang untuk mencari gerombolan pengacau. Namun, yang kemudian terjadi adalah pembantaian. Sebanyak 430 penduduk desa tewas, semuanya laki-laki.

Hujan yang mengguyur di hari nahas itu membuat suasana makin menyayat. Cairan merah, air bercampur darah menggenangi desa. Perempuan dan anak-anak — hanya itu yang tersisa — mengubur mayat dengan tenaga dan alat seadanya. Bau mayat dari kubur yang tak begitu dalam tercium selama berhari-hari. Ini tindakan kriminal paling kejam, paling brutal, dan paling berdarah yang dilakukan Belanda dalam kurun waktu 1945 sampai 1949.

Rawagede telah hilang, namanya diganti menjadi Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Letaknya  di antara Karawang dan Bekasi. Kini, 64 tahun berlalu, persoalan hukum Rawagede belum juga selesai.

Keluarga korban pembantaian mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Den Haag pada Rabu 9 Desember 2009. Diwakili oleh Liesbeth Zegveld, para keluarga korban meminta pemerintah Belanda mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Rawagede. Mereka juga menuntut kompensasi.

Persidangan kasus Rawagede belum lagi rampung. Pada Senin 20 Juni 2011 pukul 09.30 waktu setempat, pengacara dijadwalkan akan membacakan pledoi atau pledooi administratie. “Rombongan korban yang menjadi saksi akan berangkat ke Belanda pada Rabu 15 Juni 2011 dari Bandara Soekarno-Hatta,” demikian rilis Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda yang diterima VIVAnews, Selasa 14 Juni 2011 malam.

Diserukan kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Uni Eropa, menyimak persidangan Senin depan. Apalagi, acara ini ternyata digelar sehari menjelang menjelang peringatan hari wafatnya Bung Karno 21 Juni 2011.”

Sebelumnya, melalui Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Nikolaos van Dam, Pemerintah Belanda telah menyampaikan penyesalan yang mendalam atas pembantaian di Rawagede.

Penyesalan itu disampaikan saat  Nikolaos menghadiri peringatan 61 tahun “Tragedi Rawagede” di Monumen Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa 9 Desember 2008.

“Diperkirakan jumlah rakyat Indonesia yang tewas akibat aksi Belanda itu sangat besar. Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan yang dalam atas segala penderitaan yang harus dialami,” kata van Dam.

• VIVAnews

Korban Pembantaian Rawagede Gugat Belanda
Pada 9 Desember 1947, pasukan Belanda membantai 413 penduduk pria Rawagede.
Kamis, 10 Desember 2009, 00:43 WIB

Elin Yunita Kristanti

Pembantaian Rawagede (www.eenvandaag.nl)

VIVAnews – Keluarga korban pembantaian Rawagede mengajukan gugatan kepada pemerintah Belanda.

Gugatan didaftarkan di Pengadilan Distrik The Hague pada Rabu 9 Desember 2009, tepat 62 tahun peringatan pembantaian Rawagede, yang kini bernama Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Letaknya  di antara Karawang dan Bekasi

Seperti dimuat laman Earth Times, kuasa hukum penggugat, Liesbeth Zegveld mengatakan keluarga korban juga meminta pemerintah Belanda mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Rawagede. Mereka juga menuntut kompensasi.

Pada 9 Desember 1947, di hari nahas itu, pasukan kolonial Belanda dengan dalih mencari gerombolan pengacau memasuki Desa Rawagede. Berdasarkan hasil investigasi pada 1969, pasukan kolonial membunuh 150 penduduk desa laki-laki.

Namun, menurut versi saksi mata dan Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) delapan korban. Pembantaian itu menewaskan 430 penduduk pria Rawagede.

Pembantaian Rawagede diyakini merupakan tindakan kriminal paling kejam, paling brutal, dan paling berdarah yang dilakukan Belanda dalam kurun waktu 1945 sampai 1949

Namun, di Belanda, selama beberapa dekade, pembantaian Rawagede hanya dianggap konsekuensi dari aksi polisi yang mengejar para pengacau.

Pemerintah Belanda, melalui Menteri Luar Negeri, Maxime Verhagen menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi Rawagede. Namun, pemerintah Belanda secara resmi tak pernah meminta maaf pada keluarga korban dan menawarkan kompensasi.

****
Dikisahkan, pasca pembantaian Rawagede, hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut.

Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya.

Seorang ibu menguburkan suami dan dua orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu, mereka terpaksa menggunakan daun pintu, dan kemudian diurug tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Tahun 1969 atas desakan Parlemen Belanda, Pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh tentara tentara kerajaan Belanda antara tahun 1945 – 1950.

Dalam laporan itu, dinyatakan 150 orang tewas di Rawagede. Namun, mayor yang bertanggungjawab atas pembantaian tersebut, demi kepentingan yang lebih tinggi, tidak dituntut ke pengadilan militer.

• VIVAnews

UPAYA PERJUANGKAN MARTABAT BANGSA

(Melalui Gugatan Janda/Korban Tragedi Rawagede)

undefined

 Jakarta,AktualitaIndonesiaWordPress

Perjuangan Martabat Bangsa perlu ditegakan, melalui Gugatan Janda/Korban tragedi Rawagede, Karawang Jawa Barat. Akan diberangkatkan ke Negeri Belanda, tepatnya ke Deen Hag dan Amsterdam pada tanggal 15 Juni 2011 sampai 28 Juni 2011  terkait perkembangan proses peradilan di Pengadilan di Negeri Belanda saat ini hampir pada tahap akhir dan menurut surat yang dilayangkan resmi oleh Pengadilan di Belanda tertanggal 6 April 2011 bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 akan dilakukan sesi Pledoi (pembacaan pembelaan) kepada para Penggugat bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya.

Keberangkatan para penggugat yaitu Janda/Korban Tragedi Rawagede telah didukung dan disupport oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Garuda Indonesia Airways. Dan diketahui oleh Komite Utang Kehormatan Belanda atau KUKB.  

Kepada generasi penerus Bangsa pengisi kemerdekaan ini marilah selalu berusaha mengenang akan jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan para Pahlawan Kusuma Bangsa dengan mengisinya dengan penghargaan dan penghormatan yang selayaknya dan setinggi-tingginya dan dengan selalu meneruskan perjuangannya oleh karena mereka telah berkorban jiwa, raga dan pikiran bahkan harta demi merebut dan mempertahankan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sehingga kita dapat menikmati hasil pengorbanan mereka itu hingga saat ini. Atas jasa-jasa itu kita menjadi sebuah negara besar berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan internasional. Tentu keberlanjutan dan kebesarannya menjadi warisan dan dititipkan kepada kita dengan selayaknya generasi penerus dapat memupuk dan membangun jiwa dan raga demi tetap tegaknya NKRI hingga masa-masa yang akan datang.

Perwujudan jiwa dan semangat generasi penerus dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai hal dapat dilakukan sesuai perspektif keahlian dan ilmu pengetahuan yang ada pada masa kini. Perjuangan kemerdekaan hanyalah sebatas jembatan menuju cita-cita kemerdekaan itu sendiri yang banyak digariskan dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan berbagai aturan yang ada dibawahnya. Dalam masa kekinian dan di alam demokrasi berbangsa dan bernegara saat ini, nilai-nilai kejuangan tersebut serasa makin diperlukan untuk bekal dalam mengambil keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-Nilai kejuangan itupun sesungguhnya bersifat universal karena Pancasila dan UUD 1945 pada masa itu telah banyak memberi pengaruh kepada pergerakan perjuangan menentang kolonialisasi dan imperialisasi yang dilakukan bangsa lain atas bangsa lain di dunia dan terbukti nilai-nilai Proklamasi, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 menjadi model dan spirit bangsa-bangsa lain pula berjuang membebaskan bahkan memerdekakan bangsanya dari penjajagan diseluruh dunia.

Penjajahan akan selalu meninggalkan bekas-bekasnya baik dari sisi moral, mentalitas, ideologi, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan termasuk permasalahan-permasalahan lain mengingat situasi yang memang pada kenyataannya kolonialisasi dan imperialisasi adalah sebuah perebutan kekuasaan, pengaruh, ekonomi dan politik. Bekas-bekas tersebut bagi kita bangsa Indonesia pun dapat terlihat mengingat Negara kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun ditambah dengan agresi militer yang pertama dan kedua yang terjadi tahun 1946 sampai dengan 1949. Agresi militer Belanda I dan II lebih bernuansa kekerasan yang sangat luasnya dengan berbagai korban kekerasan dimana-mana baik yang berkonfrontasi secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan-kekerasan tersebut pada masa itu oleh bangsa kita dianggap sebuah masa revolusi dari Proklamasi kemerdekaan kepada masa mempertahankan Proklamasi tersebut. Tidak bisa dihindari walau tidak satu pihak pun yang berkonfrontasi pada masa itu menginginkan kekerasan-kekerasan namun  sebagai sejarah perjuangan bangsa kita banyak mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkannya sampai kepada berbagai macam korban yang dikategorikan korban perang dan dalam banyak pula masa itu banyak terjadi kejahatan-kejahatan perang atau kejahatan HAM yang dilakukan oleh pihak yang mengagresi bangsa kita.

Salah satu yang sangat fenomenal dalam kaitaanya dengan korban akibat perang yang bahkan telah dinyatakan sebuah kejahatan perang adalah peristiwa yang terjadi di Desa Rawagede yang sekarang disebut Desa Balongsari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 dimana tentara kerajaan Belanda telah melakukan pembataian atas warga sipil dan telah menewaskan 431 jiwa.  Kejadian tersebut dikenal dengan sebutan “Tragedi Rawagede”  yang dengan hasil pemeriksaan Dewan Keamanan PBB pada masa itu telah dengan resmi dinyatakan tindakan tentara Belanda tersebut “deliberate and ruthless” atau sengaja dan zalim/kejam dengan telah mengeksekusi atau membantai tanpa alasan yang sah penduduk sipil Kusuma Bangsa dalam 3 (tiga) jam oleh karena korban-korban itu mendukung Proklamasi kemerdekaan. Pembantaian tersebut dibawah pimpinan Letjend Spoor dan Mayor Weyne dan kejadian ini termasuk tragedi kemanusiaan yang memilukan dan bila kita resapi akan membuat bulu kuduk kita merinding dan membuat darah kita mendidih. Disamping kejadian tersebut telah menggetarkan hati nurani bangsa-bangsa dibelahan dunia lain, kejadian ini juga merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa kita dan kejadian ini telah memicu perlawanan rakyat semakin menggelora mengusir Belanda dari tanah air pada masa itu. Kejadian ini pula lah yang membuat Belanda semakin terpojok dalam pergaulan internasional dan akhirnya hengkang dari Indonesia.

Sebagai generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya terlebih-lebih harkat dan martabat  para Pahlawan Kusuma Bangsanya, kejadian tersebut sangat sangat layak kita dalami dan kita minta penjelasan oleh karena selama berpuluh-puluh tahun kita hanya mendengar cerita sejarah kejadian-kejadian memilukan dan menggetarkan hati nurani kebangsan kita termasuk tragedi Rawagede tersebut. Memang adalah kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa bahkan kita punya hak untuk mempertanyakan dan meminta kejelasan tentang tragedi tersebut termasuk dalam hal ini meminta pertanggungjawaba dari pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian itu dan bagaimana penyelesaiannya. Pertanggung jawaban dan penyelesaian ini bukan saja sebagai kewajiban moral generasi muda kepada pahlawan-pahlawannya namun juga berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah pergaulan internasional yang berlaku masa itu dan masa kini tetap relevan untuk dilakukan mengingat hingga saat ini tidak ada penyelesaian atas tragedi tersebut. Perjuangan ini dilakukan karena yang bersangkutan berpuluh-puluh tahun sengaja melupakan dan lari dari tanggung jawab memenuhi kewajibannya atas tindakan dan perbuatannya yang menurut etika dalam lingkup moral, lingkup sosial, lingkup hukum, dan lingkup pergaulan internasional seharusnya sudah selesai dan menuntuntaskan kewajibannya. Hingga saat ini  diperjuangkan pun pemenuhan kewajiban moral dan etika tersebut belum dipenuhi dan dilaksanakan oleh mereka yang mengaku Negara dengan tingkat kebudayaan yang tinggi dan bahkan menolak memenuhi kewajibannya.

Terpanggil oleh nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan, nilai-nilai hati nurani, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hukum, didirikanlah yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B) yang didirikan pada 5 Mei 2005 di negeri Belanda mencoba usaha-usaha penyelesaian terkait tragedi Rawagede tersebut. Sejak tahun 2005 yayasan telah berusaha dengan berbagai cara dan upaya untuk meminta kejelasan dan pertanggung jawaban pihak Belanda atas penyelesaian masalah tersebut. Usaha-usaha tersebut melalui diskusi-diskusi panjang, debat-debat sosial melalui berbagai media cetak dan elektronik di Indonesia maupun di negeri Belanda berujung kepada inti permasalahan menyangkut rehabilitasi dan kompensasi atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kejahatan perang yang dilakukan pihak Belanda pada masa itu. Berbagai dasar argumen, dalil-dalil dimajukan  untuk penyelesaian atas kerugian-kerugian yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh kejahatan perang tersebut. Korban langsung atas kejadian tersebut ratusan orang telah menjadi janda dan kerugian akibat kejahatan perang tersebut telah lah nyata-nyata dialami oleh pihak-pihak yang tidak terbantahkan.

Sebagai suatu perjuangan melalui jalur hukum telah dilakukan gugatan yang relevan, elegan dan bermartabat mengingat lamanya kejadian tersebut berbagai kendala hukum, bukti dan fakta-fakta bahkan kendala politik ditemui. Namun pada kesimpulannya 1,5 (satu tahun 6 bulan) tahun yang lalu tepatnya 9 Desember 2009 telah dilakukan suatu gugatan hukum dengan mengajukan ke Pengadilan di Belanda dengan dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Negara Belanda terhadap beberapa orang rakyat Indonesia. Gugatan tersebut relevan dan sangat layak diajukan sebagai pintu penyelesaian hukum yang berlatar belakang kejahatan perang  oleh karena hingga saat yayasan melakukan gugatan pun tidak pernah ada upaya hukum yang relevan dan realistis bagi korban-korbannya.

Barangkali adalah juga anugerah bagi kita sebagai generasi penerus bangsa utamanya pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan kejahatan perang tersebut masih dapat kita meminta pertanggung jawaban yang realistis atas penyelesaian permasalah tersebut kepada pihak-pihak terkait. Hal ini kami katakan oleh karena kami sebagai yayasan dan kita sebagai generasi penerus bangsa sepertinya harus bersyukur menimbang dan mengingat masih adanya 9 (Sembilan) janda dan 1 (satu) korban langsung masih hidup. Kejadian tersebut sebetulnya menyisakan sangat banyak korban dan janda-janda korban namun seiring berjalannya waktu dan kejadian yang lebih 60 tahun yang lalu saat ini hanya tersisa 9 orang dan 1 korban  saja. Bagi kita hal ini penting di syukuri oleh karena jikalau lah saat ini tidak ada lagi korban-korban itu satupun tersisa (meninggal) sudah barang tentu upaya-upaya hukum akibat kejadian yang menjadi tonggak sejarah dan selalu kita temui dalam pelaran sejarah kita di sekolah masa dulu bahkan tertulis dalam buku-buku sejarah yang dipelajari oleh putra-putri kita masing-masing tidak akan dapat kita minta pertanggung jawabannya lagi kepada pihak Belanda. Disamping itu Wallohu Akhlam barangkali dengan hanya tersisa satu-satunya korban yang masih hidup saat ini (Saih bin Sakam) merupakan anugerah dan peringatan Allah SWT kepada kita bangsa Indonesia dan peringatan kepada Bangsa Belanda itu bahwa dengan itu Allah SWT menunjukkan ke-Maha Kuasan-NYA dan ke-Maha Adil-NYA (semoga hal terakhir ini tidak kita salah artikan).

Hal tersebut diataslah harus dan tentu dapat kita jadikan semangat dalam bertindak mewujudkan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kebangsaan dan Semangat 45. Disamping itu kita sebagai generasi masa kini melalui usaha penyelesaian dapat kita jadikan sebagai wahana pertanggung jawaban moral dan hati nurani kita kepada para Pahlawan Kusuma Bangsa. Bukankah kita sepakat dengan motto “ Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya”. Tentu kita sepakat dan akan terus sepakat tentang itu. Untuk itu mari kita berjuang bersama-sama menyelesaikan permasalan ini dengan sebaik-baiknya atas nama keadilan dan kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai yang bersifat universal itu oleh karena hanya kebetulan yayasan K.U.K.B melakukan sedikit usaha dengan melakukan gugatan hukum “bertempur di kandang lawan” bak pepatah “genderang perang telah ditabuh”, “sekali layar terkembang pantang surut ke belakang”. Kita akan tuntut penuntasan dan penyelesaian sepenuhnya agar kelak tidak menjadi bebas psikologis dan beban sejarah bagi generasi penerus bangsa Indonesia dan generasi penerus Bangsa Belanda. Keseluruhan usaha ini adalah merupakan utang martabat dan harga diri bangsa Indonesia dan dalam semangat yang sama juga merupakan penyelesaian utang kehormatan Belanda. Pemahaman dan semangat sangat penting adanya bagi penyelesaian tuntas permasalahan ini mengingat kepentingan hubungan bilateral kedua negara sahabat dan juga penyelesaian tuntas akan berimbas kepada nuansa kebaikan-kebaikan dan nuansa perbaikan-perbaikan hubungan bilateral kedua negara kelak.

Dengan segala konsekuensi yang melekat dalam  upaya   hukum  ini  telah berproses di persidangan dan jawab-menjawab (Replik-Duplik) secara sengit dilakukan dengan dalil masing-masing. Pihak Indonesia dalam hal ini diwakili dan didampingi secara suka rela oleh seorang pengacara Warga Negara Belanda Prof. DR. Liesbeth Zegveld bersama Saudara Jeffry M. Pondaag selaku Ketua yayasan KUKB di Belanda dan pihak Belanda diwakili oleh pengacara resmi yang di tunjuk oleh Pemerintah Belanda.

Dalam perjalanan jawab-menjawab itu berbagai bukti-bukti dan fakta-fakta semakin banyak terungkap di persidangan dan sesuai jawaban terakhir dari pihak Pengacara resmi Belanda menyatakan “mengakui” bahwa kejadian di Rawagede adalah sebuah “kejahatan perang” namun mendalilkan menolak gugatan dengan alasan gugatan telah “kadaluarsa”. Akan jawaban tersebut telah pula dibantah oleh pihak Indonesia dengan dalil kejahatan perang tidak mengenal daluarsa. Demikian kiranya konteks hukumnya, namun pada nilai-nilai kejuangan dan nilai kebangsaannya terlihat bahwa 9 (sembilan) orang Warga Negara Indonesia dan ahli warisnya yang tua renta, tak berpendidikan, lugu, buta huruf, hidup dan penghidupan ekonomi yang sangat sangat memperihatinkan berhadapan dengan Negara Kerajaan Pemerintah Belanda yang mapan dan serba berlebihan (ibarat jarak bumi dan langit). Namun dengan semangat kejuangan dan kebangsaan kita tidak mundur dan tidak goyah sedikitpun walau melawan kekuatan yang sedemikian besar itu disamping secara moral dengan fakta akan keluguan, kesederhanaan, kebersahayaan, dan kehidupan ekonomi yang sangat memprihatinkan dari para janda/korban dan ahli warisnya semakin menambah keteguhan hati kita untuk terus mendukung perjuangan mereka itu. Dengan nilai, tekad dan moral tersebut kami terus berjuang menegakkan harkat martabat bangsa dan tentunya harus dengan dukungan, bantuan dan partisipasi semua pihak dari negeri ini. Dengan itu kita semua yakin Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa beserta kita. Amien…Merdeka…!

Dalam perjuangan ini kami pun sadar tidak boleh “takabur” dan dituntut sadar akan realitas karena secara logika dan kemampuan segala sesuatu ada batas-batas kemampuan. Dalam pada itu lah kami menyampaikan hal ini kehadapan Bapak/Ibu. Dengan membandingkan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada masa dulu keluar dari penindasan penjajahan dengan tekad saja tidak lah cukup dan dengan itu rakyat menghunus “bambu runcing” sebagai alat dan simbol tekad dan perjuangan dan dengan mengatur strategi gerilya dan atas berkat dan rahmat Allah SWT Tuhan YME kita merdeka. Seperti itulah juga kami mewujudkan nilai-nilai Kejuangan 45 dan nilai-nilai kebangsaan dalam perjuangan ini. Dengan segala keterbatasan yang ada pada yayasan tidak selayaknya kami tutup-tutupi dan dengan surat ini kami ingin menyampaikannya karena kami yakin bahwa seluruh komponen bangsa memandang perjuangan janda-janda/korban Tragedi Rawagede bukanlah sebatas perjuangan yayasan namun lebih daripada itu adalah juga perjuangan seluruh komponen bangsa dan sekali lagi hanya kebetulan yayasan K.U.K.B melakukan sedikit usaha dengan melakukan gugatan hukum “bertempur di kandang lawan” bak pepatah “genderang perang telah ditabuh”, “sekali layar terkembang pantang surut ke belakang”.

Bahwa dengan kerendahan hati dan harapan yang yang tinggi akan dukungan-dukungan segenap elemen bangsa sesungguhnya harus kami sebarluaskan dan galang dukungan/bantuan. Menimbang dan mengingat usaha ini terkait erat dengan beban meneguhkan martabat bangsa tentu harus dipikul bersama-sama oleh bangsa ini. Adalah pula salah jika kami tidak menyampaikannya kepada segenap komponen bangsa walau saat ini pihak-pihak yang dapat kami sampaikan surat masih terbatas namun dengan itu kami yakin akan memperoleh dukungan dan bantuan. Dalam kesempatan ini juga mohon kiranya dimaklumi bahwa realisasi penghadiran saksi-saksi dan korban di hadapan pengadilan itu sangat penting diinformasikan dan digalang dukungan agar kelak kami pun tak salah tidak mengimformasikan dan menggalangnya walau ternyata kelak daya kami ternyata tak mencukupi merealisasikannya dan kami dengan sekuat kemampuan yang ada akan tetap teguh dan semangat untuk merealisasikannya. Dan dalam pada itu pula semoga yayasan dipermaklumkan saat ini baru sebatas upaya-upaya dan mohon kiranya kami dijadikan jembatan informasi dan jembatan penggalangan dukungan untuk keperluan kita menegakkan martabat dihadapan bangsa lain. Sungguh dengan kerendahan hati kami diberi memohon permakluman dan kekuatan oleh seluruh elemen bangsa.

Dalam semangat, nilai-nilai, dan pertimbangan tersebutlah dengan kerendahan hati kami menyampaikan hal ini. Dan bersama surat ini juga kami lampirkan surat-surat dan tulisan yang dianggap perlu yang memuat hal-hal yang terkait dengan permasalahan ini semoga wawasan pemahaman kita terhadap permasalahan ini sedikit banyaknya dapat membantu Bapak/Ibu memberi dukungan dan bantuan mendukung perjuangan janda-janda dan korban Tragedi  Rawagede.

Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan informasi terakhir terkait perkembangan proses peradilan di Pengadilan di Negeri Belanda saat ini hampir pada tahap akhir dan menurut surat yang dilayangkan resmi oleh Pengadilan di Belanda tertanggal 6 April 2011 bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 akan dilakukan sesi Pledoi (pembacaan pembelaan) kepada para Penggugat bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya. Dalam keperluan Pledoi tersebut sesuai permintaan Pengadilan melalui suratnya dimaksud meminta agar saksi-saksi dihadirkan di depan sidang Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Menurut pengalaman kami sebelum-sebelumnya terhadap penghadiran saksi-saksi seperti ini sangat memerlukan persiapan yang sangat matang mengingat kondisi fisik dan psikologis para saksi-saksinya sendiri yang rata-rata telah berusia lanjut (usia 80 tahun lebih) dan situasi dan kemampuan atau kondisi yayasan sendiri. Hal ini semakin bertambah berat mengingat waktu yang sangat pendek yakni paling tidak harus diperoleh kepastian penghadiran saksi-saksi tersebut tanggal 15 Juni 2011. Segala administrasi, akomodasi dan hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan dan kelancaran sesi Pledoi tersebut pun harus telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan pengadilan. Bahwa pentingnya sesi Pledoi ini kami sampaikan oleh  karena sesi ini boleh dikatakan sesi akhir dalam rangka Majelis Hakim memberi keputusan terhadap penyelesaian permasalahan ini sehingga momentum penting ini sangat penting dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk menyampaikan pembelaan-pembelaan yang lengkap dan komprehensif dengan dalil-dalil pembelaan yang lebih luas lagi. Pemanfaatan sesi ini dengan maksimal dan sebaik-baiknya mudah-mudahan menghasilkan perspektif baru dan penting bagi Majelis Hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya untuk kepentingan para Penggugat (janda-janda dan korban tragedi Rawagede).

Dalam kesempatan ini juga kami menginformasikan bahwa permasalahan penculikan 5 (lima) orang warga Negara Indonesia bersamaan dengan kejadian tersebut setelah dipertanyakan melalui surat yayasan K.U.K.B kepada pihak terkait melalui Kementerian Luar Negeri Belanda dan Kementerian Pertahanan Belanda maka sesuai suratnya telah dijawab mengakui telah adanya penawanan terhadap 8 (delapan) orang dengan dibawa tentara Belanda ke Cikampek pada masa itu dan menuliskan ke-8 orang tersebut telah dilepas kembali pada masa itu juga namun pihak Belanda tidak menyebut nama-nama ke-8 orang tersebut dan tidak mempunyai informasi lagi dimana keberadaan mereka. Atas jawaban tersebut pihak yayasan berdasarkan fakta-fakta bahwa 5 (lima) orang tidak pernah kembali dan tidak ditemukan jasad dan kuburannya dan oleh keluarga yang ke-5 orang tersebut juga menyatakan tidak pernah ketemu kembali atau tidak pulang ke rumah pada masa itu. Atas jawaban pihak Belanda tersebut yayasan menyatakan tidak puas dan akan terus menuntut pertanggung jawaban sembari kembali akan mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta (terhadap hal-hal ini kami lampirkan bersama surat ini).

Informasi lain terkait hal tersebut adalah berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) tertanggal 14 April 2011 tentang aspirasi dan dukungan terhadap usaha-usaha yayasan KUKB dengan penilaian bahwa gugatan tersebut sudah tepat karena sudah sesuai dengan Konvensi Genewa tahun 1949 dimana Indonesia telah meratifikasinya. Surat tersebut oleh Pimpinan DPR RI melalui Sekjen DPR RI telah diteruskan pula kepada Komisi I DPR RI untuk dibahas dan didukung. Dalam waktu dekat segera kami susulkan surat menyangkut hal tersebut kepada Komisi I DPR termasuk juga meminta dukungan dalam rencana menghadirkan saksi-saksi janda dan korban di Pengadilan Den Haag. (surat terkait juga kami lampirkan bersama surat ini)

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan barangkali mohon maaf bilamana terlalu panjang lebar mengingat pemahaman kita terhadap permasalahan tersebut sangat diperlukan dalam rangka kita mendukung dan membantu usaha-usaha perjuangan dalam semangat nilai-nilai sebagaimana kami paparkan diatas. Untuk mendukung usaha-usaha perjuangan tersebut dengan surat ini kami memohon kebersamaan dalam semangat “gotong-royong” mendukung dan membantu kelancaran-kelancaran proses pengadilan utamanya saat ini kelancaran dalam usaha menghadirkan saksi-saksi janda/korban di Pengadilan Den Haag. Hal-hal terkait dengan usaha menghadirkan saksi/korban tersebut berikutnya akan kami sampaikan lebih lanjut dan semoga berkenan mendukung dan bergotong royong membantu.

I.           Rencana Sidang Pledoi

Berdasarkan jadwal resmi dari Pengadilan Den Haag bahwa sesi adminitrasi Pledoi dilaksanakan pada 20 Juni 2011. Untuk keperluan menghadirkan saksi-saksi/ korban dari Indonesia telah dikordinasikan dengan yayasan Rawagede yang berkedudukan di Desa Balongsari Kabupaten Karawang yang diketuai Bapak Sukarman dan juga telah dibicarakan dengan pihak-pihak keluarga korban/janda dan saksi-saksi.

Dalam rencana tersebut telah disepakati sesuai permintaan dari Pengadilan Amsterdam yakni menghadirkan 2 (dua) Janda/Korban dan 2 (dua) saksi-saksi penculikan. Selain itu diperlukan pendamping 1 (satu) orang dari unsur kerabat dekat janda/korban dan saksi-saksi. Pendamping ini sangat diperlukan dalam rangka mendampingi dan merawat saksi-saksi/korban tersebut selama berada di Belanda 14 (empat belas) hari. Dalam rangka pemanduan dan kelancaran proses tersebut diperlukan pula pendamping rombongan sebanyak 3 (tiga) orang dalam hal ini terdiri dari 1 (satu) orang dari Yayasan Rawagede dan 1 (satu) orang dari perwakilan yayasan KUKB di Jakarta dan Jawa Barat. Jadi keseluruhan rombongan terdiri dari 7 (Tujuh) orang tentatif untuk diberangkatkan ke Belanda.

II.        Penutup

Demikian kiranya kami sampaikan dan atas perkenanan, permakluman, dukungan, bantuan dan partisipasi melalui kemurahan hati Bapak/Ibu yang kami hormati sungguh kami atas nama seluruh jajaran yayasan mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT Tuhan YME memberi balasan dari sisi-NYA. Dalam pada ini juga semoga berkenan kami diberi informasi dan petunjuk akan maksud dan tujuan surat ini. Akhirnya kembali kami memanjatkan doa semoga perjuangan ini diridhoi dan dirakhmati-NYA dan kepada kita semua semoga diberi Hidayah, dan Kekuatan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amien…Merdeka…!.#

(Team Redaksi: Kemalsyah, Rudi Arifin dan Irwan Lubis)

RawagedeKadaluarsa

Pengacara Belanda : Kasus Rawagede Kadaluarsa

Cipularang.com, instrumen hukum Belanda untuk menilai mengklaim bahwa pada pembantaian pasukan Indonesia kolonial Belanda di Rawagede, Jawa Barat, pada 64 tahun yang lalu dianggap kedaluwarsa. Sudah saatnya kedua negara melihat hubungan ke depan.

Menurut Radio Nederland Tekan Indonesia (Ranesi), telah melayani tuan Belanda dalam menanggapi korban Rawagede pleidoi pendukung.

Kerabat korban pembantaian Rawagede dapat menuntut ganti rugi dari Belanda oleh pengadilan di Den Haag. Konferensi diadakan pada Senin waktu setempat, 20 Juni 2011. Dewan adalah bentuk baru atau lain sesi pleidoi memberikan kesan penggugat dan tergugat.

Pembantaian Rawagede (sekarang Balongsari) membuat tentara kolonial Belanda di tahun 1947. Apa insiden adalah pembantaian penduduk desa Rawagede kemudian waktu atau tidak, esensi dari konferensi final melawan Belanda gugatan yang diajukan oleh korban Rawagede.

Tapi Pengacara Belanda selama terdakwa, GJH Houtzagers, mengatakan bahwa tentara melakukan pembunuhan massa Belanda ke Indonesia pada tahun 1947 yang telah kadaluarsa. Selain itu, Indonesia dan Belanda ingin melihat masa depan, “kata Houtzagers, seperti dikutip Ranesi.

Pemerintah di Den Haag kejahatan perang memang terjadi diakui pada waktu itu, tapi itu telah berakhir, katanya. Yang selamat terakhir meninggal bulan lalu.

Menurut Ranesi, Pengacara Belanda pernyataan itu ditolak oleh para pembela korban Rawagede, Liesbeth Zegveld. Kasus ini belum berakhir karena pengadilan Belanda masih berurusan dengan klaim untuk korban Perang Dunia Kedua.

“Ya, itu terjadi sekitar 60 tahun lalu dan bisa berakhir. Tapi apa yang adil bagi para korban? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk perawatan masalah ini? Belanda terlibat dalam diam-diam,” kata Zegveld.

Menurut dia, ketika keluarga korban Rawagede kerabat menang, maka itu juga bisa berdampak positif bagi para korban aksi militer Belanda di Indonesia. Kemungkinan bahwa mereka juga akan mencari kompensasi.

Hakim pengadilan Den Haag studi lebih lanjut sebelum pleidoi kedua belah pihak dan akan memberikan putusan dalam setidaknya 90 hari.

Ratusan Proper Test

Pada tanggal 9 Desember 1947 tentara Belanda menyerbu desa Rawagede, Jawa Barat, sekitar 100 mil sebelah timur ibukota Jakarta. Dengan pembantaian, yang disebut koloni politionele actie, Belanda mampu mengakhiri Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945. Desakan masyarakat internasional, pemerintah Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan akhir tahun 1949.

Menurut Komite Utang Kehormatan Belanda, organisasi ini mengklaim ganti rugi atas korban dan kerabat Rawagede, jumlah orang yang tewas 431 orang, sedangkan Belanda lebih dari 1969 catatan mengatakan jumlah korban adalah 150.

Para kerabat korban pembantaian Rawagede akhirnya mengancam Belanda. Mereka adalah dua janda dan dua pengorbanan putra. Mereka menuntut permintaan maaf dan kerusakan. Tahun lalu tentara Belanda mengakui mereka telah melakukan kejahatan perang di Rawagede, tetapi tindakan itu dianggap telah berakhir. (Http://j.mp/iz99uA)

Rabu, 09/12/2009 23:43 WIB
Laporan dari Den Haag
Gugatan Pembantaian Rawagede Masuk Pengadilan Den Haag 
Eddi Santosa – detikNews

Gugatan Pembantaian Rawagede Masuk Pengadilan Den Haag

Den Haag – Para janda korban Pembantaian Rawagede dan Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) resmi menggugat pemerintah Belanda hari ini. Gugatan dimasukkan advokat Zegveld dan Beduin dari kantor Böhler Franken Koppe Wijngaarden.

Mereka menggugat agar pemerintah Belanda mengakui bahwa tindakan tentara Belanda pada 9 Desember 1947 di Rawagede adalah ilegal dan menuntut kompensasi finansial, demikian salinan surat gugatan yang diterima detikcom dari Jeffrey Pondaag (KUKB) hari ini, Rabu (9/12/2009) atau bertepatan dengan hari pembantaian 62 tahun lalu.

Langkah para janda korban Pembantaiaan Rawagede (kini Balonsari) menggugat pemerintah Belanda ini merupakan yang pertama atas tindakan kejahatan Belanda di Indonesia pada rentang 1945-1949.

Mereka, dibantu KUKB, menggugat pemerintah Belanda tidak hanya pada peristiwa pembantaiannya, tetapi juga atas fakta bahwa pemerintah Belanda tidak pernah melakukan investigasi pidana atas pembantaian tersebut.

“Perwira militer yang memimpin pembantaian, Mayor Wynen, tidak dituntut setelah pembicaraan antara komandan militer dan Kejagung saat itu atas pertimbangan oportunitas,” ujar advokat Liesbeth Zegveld.

Menurut Zegveld, pihak Belanda meskipun berulangkali mengungkapkan penyesalan, namun tidak mau bertanggung jawab atas pembantaian itu.

“Argumen terpenting Belanda adalah bahwa kejahatan tersebut dianggap telah kadaluarsa,” jelas Zegveld.

Namun para janda korban Rawagede berpendapat bahwa Belanda tidak bisa berpegang pada argumen tersebut, sebab tuntutan-tuntutan dari para korban Perang Duni II masih terus diterima dan ditangani oleh pengadilan (di Belanda dan Eropa, red).

Atas dasar kesamaan hak hukum, para janda korban Pembantaian Rawagede berpendapat bahwa tidak bisa lain kecuali tuntutan mereka juga harus diterima dan diperlakukan sama dengan tuntutan para korban Perang Dunia II.

“Selain itu, tidak bisa mendasarkan pada kekadaluarsaan atas investigasi pidana yang tidak pernah dilakukan, sebab kejahatan perang juga tidak pernah kadaluarsa,” tandas Zegveld.

Pasukan tentara Belanda menyerbu desa Rawagede (Jawa Barat) pada 9 Desember 1947. Mereka ketika itu membantai ratusan penduduk laki-laki desa tersebut. Juga para tawanan dan pelarian semuanya ditembak mati di tempat.

Laporan PBB (1948) menyebutkan bahwa tindakan tentara Belanda di Rawagede itu sebagai “terencana dan kejam.” Para tentara yang bertanggung jawab atas pembantaian itu tidak pernah dituntut secara pidana. Belanda juga tidak pernah menyampaikan permintaan maaf atau memberikan kompensasi kepada para ahli waris yang dibunuh. (es/es)

(Info) Kejahatan Penjajah Belanda di Rawagede

Di Jawa Barat, sebelum Perjanjian Renville ditandatangani, tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi 7 Desember melancarkan pembersihan unit pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda.

Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, pasukan para (1e para compagnie) dan 12 Genie veld compagnie, yaitu brigade cadangan dari pasukan para dan DST (Depot Speciaale Troepen).

Dalam operasinya di daerah Karawang, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario, komandan kompi Siliwangi – kemudian menjadi Komandan Batalyon Tajimalela/Brigade II Divisi Siliwangi – yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Di wilayah Rawagede juga berkeliaran berbagai laskar, bukan hanya pejuang Indonesia namun juga gerombolan pengacau dan perampok.

Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung Dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun.

Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun tidak satu pun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut.

Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.

Saih, kini berusia 83 tahun menuturkan bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya sekitar 20 orang jumlahnya disuruh berdiri berjejer. Ketika tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin –istilah penduduk setempat: “didrèdèt”- ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan, dia juga jatuh kena tembak di tangan, namun dia pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri.

Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawagede. Tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede juga melakukan eksekusi di tempat (standrechtelijke excecuties), sebuah tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang.

Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa, karena banyak yang hanyut dibawa sungai yang banjir karena hujan deras. Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak.

Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan dua orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun.

Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu, mereka terpaksa menggunakan daun pintu, dan kemudian diurug tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Nota Protes Pemerintah Indonesia

Pimpinan Republik kemudian mengadukan peristiwa pembantaian ini kepada Committee of Good Offices for Indonesia (Komisi Jasa Baik untuk Indonesia) dari PBB. Namun tindakan Komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai “deliberate and ruthless”, tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak bedosa sebagai kejahatan perang (war crimes).

Tahun 1969 atas desakan Parlemen Belanda, Pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh tentara tentara kerajaan Belanda (KL, Koninklijke Landmacht dan KNIL, Koninklijke Nederlands-Indische Leger) antara tahun 1945 – 1950.

Hasil penelitian disusun dalam laporan berjudul “Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesiė begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950”, disingkat menjadi De Excessennota. Laporan resmi ini disampaikan oleh Perdana Menteri de Jong pada 2 Juni 1969. Pada bulan Januari 1995 laporan tersebut diterbitkan menjadi buku dengan format besar (A-3) setebal 282 halaman. Di dalamnya terdapat sekitar 140 kasus pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Dalam laporan De Excessen Nota yang hampir 50 tahun setelah agresi militer mereka- tercatat bahwa yang dibantai oleh tentara Belanda di Rawagede hanya sekitar 150 jiwa. Juga dilaporkan, bahwa Mayor yang bertanggungjawab atas pembantaian tersebut, demi kepentingan yang lebih tinggi, tidak dituntut ke pengadilan militer.

Di Belanda sendiri, beberapa kalangan dengan tegas menyebutkan, bahwa yang dilakukan oleh tentara Belanda pada waktu itu adalah kejahatan perang (oorlogs-misdaden) dan hingga sekarang masih tetap menjadi bahan pembicaraan, bahkan film dokumenter mengenai pembantaian di Rawagede ditunjukkan di Australia. Anehnya, di Indonesia sendiri film dokumenter ini belum pernah ditunjukkan.

Pembantaian di Sulawesi Selatan dan di Rawagede serta berbagai pelanggaran HAM berat lain, hanya sebagian kecil bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda, dalam upaya Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun hingga kini,

Pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan RI adalah 17.8.1945. Pemerintah Belanda tetap menyatakan, bahwa pengakuan kemerdekaan RI telah diberikan pada 27 Desember 1949, dan hanya menerima 17.8.1945 secara politis dan moral –de facto- dan tidak secara yuridis –de jure- sebagaimana disampaikan oleh Menlu Belanda Ben Bot di Jakarta pada 16 Agustus 2005.

Pada 15 Desember 2005, Batara R. Hutagalung, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda dan Laksamana Pertama TNI (Purn.) Mulyo Wibisono, Ketua Dewan Penasihat KUKB bersama aktifis KUKB di Belanda diterima oleh Bert Koenders, juru bicara Fraksi Partij van de Arbeit (PvdA) di gedung parlemen Belanda di Den Haag.

KUKB menyampaikan petisi yang ditujukan kepada Pemerintah Belanda. Selain itu, KUKB juga mewakili para janda korban pembantaian di Rawagede untuk menyampaikan tuntutan para janda dan keluarga korban pembantaian atas kompensasi dari Pemerintah Belanda. Pada 15 Agustus 2006, KUKB bersama beberapa janda dan korban yang selamat dari pembantaian di Rawagede melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Belanda di Jakarta, dan menyampaikan lagi tuntutan kepada Pemerintah Belanda.

Parlemen Belanda cukup responsif dan cukup terbuka mengenai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh tentara Belanda antara 1945 – 1950, walaupun kemudian belum ada sanksi atau tindakan hukum selanjutnya. Juga tidak pernah dibahas, mengenai kompensasi bagi para korban dan keluarga korban yang tewas dalam pembantaian akibat agresi militer, yang baru pada 16.8.2005 diakui oleh Menlu Belanda, bahwa agresi militer tersebut telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah.

Sumber : Wikipedia

Sungguh memilukan masa itu, semoga kedepannya kejadian di Indonesia tidak akan terjadi lagi.

Belanda Tolak Beri Kompensasi Korban Rawagede
Tri Mulyono | Selasa, 25 November 2008 | 10:35 WIB

DEN HAAG,SELASA-Pemerintah Belanda menolak memberikan ganti rugi kepada keluarga korban Rawagede, Jawa Barat.

Pada 9 Desember 1947, militer Belanda menembak mati ratusan warga Indonesia di Desa Rawagede. Para keluarga 431 korban kebengisan penjajah Belanda itu kemudian menuntut kompensasi. Namun,  Menurut pengacara pemerintah Belanda, klaim penuntut sudah kedaluwarsa. Pemerintah Belanda hanya menawarkan untuk berdialog dengan keluarga korban demi mengurangi penderitaan.

Salah satu pengacara korban Rawagede, Liesbeth Zegveld, Senin (24/11), mengaku terkejut dengan aturan itu. Ia menyatakan tuntutan yang dianggap kedaluwarsa itu tidak berdasar. Padahal, pengembalian harta benda seni yang dirampok pada Perang Dunia II, tidak dinyatakan kedaluwarsa.

Namun, para pengacara kelompok Rawagede menyambut positif tawaran pemerintah Belanda untuk berdialog dengan keluarga korban.

Deep Minta Maaf

Diterbitkan di: Desember 9, 2008 03:08 | Updated: 10 Desember 2008 09:11

Deep Meminta Maaf Atas Pembantaian Rawagede

Dengan koresponden kami Elske Schouten

Duta Besar Van Dam saat ditawarkan “permintaan maaf yang mendalam” atas pembantaian yang diderita Belanda pada tahun 1947, Jawa Barat.
Balongsari mencuci gambar menunjukkan tindakan kekerasan tentara Belanda pada 9 Desember 1947. Gambar Ahmad 'deny' Salman

Balongsari mencuci gambar menunjukkan tindakan kekerasan tentara Belanda pada 9 Desember 1947.
Gambar Ahmad ‘deny’ Salman

Balongsari, 9 Desember Apakah itu alasan atau tidak? Duta besar Belanda di Indonesia pagi ini menghadiri peringatan pertama pembantaian di Rawagede desa di Jawa Barat. Tentara Belanda telah membunuh 61 tahun yang lalu hampir seluruh penduduk laki-laki. Rumah kehadiran duta besar bertanya.

Dalam sambutannya, seperti biasa di Indonesia, Duta Besar Nikolaos van Dam disebut sebelumnya “permintaan maaf yang mendalam dari pemerintah Belanda.”

Hal demikian akan menjadi pertama kalinya bahwa pemerintah meminta maaf atas kejahatan perang selama perang kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Sampai sekarang itu selalu tentang ‘menyesal’. Van Dam juga mengakhiri pidatonya dengan sebuah kutipan tentang “penyesalan”. Tapi setelah ia mengatakan kepada pers: “Anda dapat merasakan panggilan menyesal. Bagi saya yang sama. “

Jika menyesal, mereka berada dalam masyarakat Indonesia, setidaknya tidak datang. Untuk janda desa dibunuh – semua sekarang di tahun delapan puluhan mereka – tidak pula. “Aku tahu dia ada di sana,” kata janda wanti setelah duta besar. “Tapi aku tidak mengerti apa yang dikatakannya.”

Juga Batara Huta galung, pendiri utang Belanda kehormatan Komite Indonesia (KUKB), tidak ada rasa itu. Organisasinya meminta tahun untuk permintaan maaf dari pemerintah Belanda. Huta galung: “Ini adalah sebuah pesan dicampur, karena dia berbicara tentang permintaan maaf atau penyesalan? Dia secara alami diplomat, jadi dia mengatakan hal yang sama. Tapi itu tidak. “

Langkah terbesar dalam proses rekonsiliasi Belanda-Indonesia dilanjutkan kemudian Menteri Luar Negeri Ben Bot, ketika pada tahun 2005 sebagai anggota pertama dari pemerintah Belanda untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia hadir. Dia mengatakan bahwa Belanda oleh tindakan polisi “pada sisi sejarah yang salah telah datang untuk menjadi,” dan menyatakan “penyesalan” atas penderitaan yang demikian. Pidato yang diterima dengan sangat baik di Indonesia.

Setelah pidatonya, Duta Besar Van Dam bahwa Belanda harus dilakukan jauh lebih awal. “Ini telah berlangsung enam puluh tahun, yang untuk waktu yang lama. Veteran selalu berhenti. “Jadi dia sudah dalam transfer kedaulatan pada tahun 1949 bisa saja.

Kunjungan duta besar untuk Rawagede, Balongsari sekarang disebut, terutama biaya karena sembilan janda dan bertahan hidup negara Belanda pada bulan September disarankan bertanggung jawab atas kematian kerabat mereka. Melalui sebuah firma hukum Belanda dan mereka menuntut kompensasi “kepuasan”. Dua minggu lalu, mengatakan bahwa kasus ini adalah dilarang, sehingga tidak ada kerusakan yang disebabkan. Pengacara menuduh akan segera memutuskan apakah mereka pergi ke pengadilan.

Untuk korban di Rawagede kompensasi lebih penting daripada menyesal. Janda CAWI berharap bahwa kunjungan uang Duta Besar. “Itu penting bagi orang-orang dari desa, seperti yang kita lakukan.”

Hari ini sepuluh kerabat langsung diberitahu bahwa yayasan Belanda Bagian Fair masing menerima 500 euro. Tapi juga bahwa mereka telah setengah jam setelah upacara belum sepenuhnya karena mereka tidak memahami pidato dan juga tidak ada yang memberitahu mereka. “Bisakah Anda menulis kepada saya,” kata janda Tijeng. “Aku takut aku ingat berbeda.”

Tepat apa yang dikatakan Van Dam di Rawagede

Duta Besar Nikolaos van Dam mengatakan di Rawagede: “Pemerintah Belanda telah berulang kali menyatakan permintaan maaf yang mendalam (menyampaikan Permintaan maaf) kepada orang-orang Indonesia untuk peristiwa tahun 1947 sebagai tahun 2005 oleh Menteri Luar Negeri, Bernard Bot. “

Ben Bot pada tahun 2005 tidak digunakan istilah ‘maaf’, tetapi ‘menyesal’ (menyesal).

Dalam kalimat berikutnya pidatonya, Van Dam pada pernyataan maaf dari pemerintah Belanda, yang diterjemahkan sebagai “pernyataan maaf”. Bagian terakhir dari pidato Van Dam datang harfiah dari pidato Bots tahun 2005. Kalimat terakhir yang adalah: “Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin mengekspresikan rasa penyesalan yang mendalam (rasa penyesalan) bersaksi kepada orang yang menderita telah menjalani.”

Dalam terjemahan Belanda pidato Van Dam, Kedutaan Besar memberikan kepada pers, tidak menyebutkan permintaan maaf atau alasan, hanya ‘menyesal’. Van Dam, bukan pada apakah ada perbedaan dalam versi Bahasa Indonesia: “Anda dapat merasa bebas untuk menelepon alasan. Bagi saya itu adalah sama. Anda hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin untuk meminta maaf atas nama generasi sebelumnya. “

08
Jun
11

Kenegarawanan : Kader2 Pembudaya Pancasila Tentang Rawagede

Kader2 Pembudaya Pancasila Tentang Rawagede

Pandji R Hadinoto / Komite Nasionalis Pancasila

undefined

Peringatan 110 tahun Hari Kelahiran Bung Karno pada 6 Juni 2011 oleh kelompok Benteng Penegak Pancasila (BPP) bertempat di Gedung DHN45, Jalan Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, adalah dapat disimpulkan sebagai cerminan jiwa, semangat dan nilai2 Kader Pembudaya Pancasila, seperti munculnya usulan tentang Badan Pembudayaan Pancasila (BPP), Pancasila Award, Revolusi Pancasila / Merdeka, Dwitunggal sebagai Bapak Bangsa Indonesia, dlsb.

Selain itu juga diperoleh informasi tentang aktualisasi nyata berciri kejuangan Kader2 Pembudaya Pancasila dari penggiat Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta yaitu Irwan Lubis SH dan Ray Sahetapy, bahwa Pengadilan Negeri Den Haag, Belanda, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 pukul 9.30 waktu setempat akan sidangkan pembacaan Pledooi Pembelaan Janda2 Korban Pembantaian Rawagede oleh Pengacara Ibu Prof Segveld atas gugatan Kejahatan Perang Tentara Belanda tanggal 9 Desember 1947.

Sebenarnya agenda KUKB ini telah dibawa ke KomNasHAM pada bulan Desember 2006 oleh penulis, saat itu selaku Ketua Departemen Politik dan Hukum, Dewan Harian Nasional 45, bersama pengurus KUKB Jakarta, a.l. Laksamana Pertama TNI (Purn) Mulyo Wibisono SH dan Bapak Abdul Irsan SH, diterima oleh komisioner KomNasHAM, Bapak BrigJen TNI (Purn) DR Sjafroedin Bahar, selain mengadakan gelar perkara di Gedung Joang 45, Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat dan bertandang ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Tidak berkelebihan, bahwa semacam keserentakan telah memutar roda tentang Pembudayaan Kebangkitan Pancasila Indonesia yang bergulir semakin cepat di tahun 2011 ini semenjak Petisi-17 tentang Monumen Nasional Pancasila (13 Januari 2011), diikuti a.l. Sarasehan Nasional Pancasila 2-3 Mei 2011 di UGM, Pidato Megawati Tawarkan Pancasila Kepada Dunia di World Cultural Forum 18 Mei 2011, Pidato Kebangsaan 1 Juni 2011 di Gedung Nusantara MPR RI, dlsb.

Keserentakan tentang semangat Pembudayaan Pancasila ini juga akan memuncak di Pengadilan Negeri Den Haag tanggal 20 Juni 2011, dan oleh karena itu kepada teman2 Persatuan Pelajar Indonesia di Eropah kiranya berkenan turut semangati upaya hukum KUKB tentang Pembantaian 431 Warga Rawagede itu demi prinsip Kemanusiaan (Pidato Bung Karno tentang Kelahiran Pancasila 1 Juni 2011) dan amanat Kemanusiaan Yang Adil Beradab (Pembukaan UUD 1945, 18 Agustus 1945) yang kedua peristiwa hukum itu jelas dan tegas telah mendahului kehadiran Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 10 Desember 1948.

Jakarta, 8 Juni 2011

Sabtu, 02/04/2011 14:31 WIB
Laporan dari Den Haag
Mantan Menhan Belanda: Bhinneka Tunggal Ika Dipakai Uni Eropa 
Eddi Santosa – detikNews

Mantan Menhan Belanda: Bhinneka Tunggal Ika Dipakai Uni Eropa

Den Haag – Pendekatan Bhinneka Tunggal Ika itu juga menjadi semboyan Uni Eropa (UE), Unity in Diversity (kesatuan dalam keragaman, red).

Hal itu disampaikan oleh mantan Menteri Pertahanan Belanda Dr. Willem Frederik van Eekelen (80 tahun) dalam pidato pembukaan Pasar Malam Indonesia (PMI) 2011 di alun-alun Malieveld, Den Haag, Jumat petang (1/4/2011) waktu setempat.

“Kami masih harus menempuh jalan panjang, tetapi fakta bahwa kami sekarang memiliki Uni Eropa dengan 27 negara anggota itu sudah kontribusi luarbiasa untuk stabilitas dan kemakmuran Eropa,” terang Van Eekelen.

Menyinggung pergolakan yang saat ini terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, Van Eekelen mengatakan bahwa dasar negara Indonesia yakni Pancasila dapat menjadi model untuk perubahan yang bertanggung jawab.

“Karena mencakup ketuhanan, humanitarianisme, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial,” tandas doktor ilmu hukum Universitas Utrecht ini.

Eropa yang berbeda-beda bangsa dan agama serta sejarahnya diwarnai perpecahan dan peperangan mulai melihat perlunya persatuan dan perdamaian demi kemakmuran bersama. Seusai Perdang Dunia II jalan menuju kesatuan-persatuan mulai dirintis, hingga terwujud Uni Eropa.

Van Eekelen adalah Menteri Pertahanan dalam Kabinet Lubbers II (1986-1988). Sebelumnya dia menjabat sebagai Deputi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Van Agt (1978-1981).
(es/es)

Refl: Apa komentar ahli-ahli Pancasila terhadap artikel ini  bahwa Panca Sila bukan karya Soekarno?
Kamis, 02 Jun 2011

Pelajaran Pancasila Dihapus? Ini Jawaban Anggota DPR

Adian Husaini:

Pancasila Bukan karya Soekarno, Tapi Muhammad Yamin

Jakarta (voa-Islam) – Peringatan hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni, dan mengidentikkannya dengan Soekarno masih perlu penelaahan sejarah yang lebih serius. Bukti-bukti sejarah justru menunjukkan, bahwa rumusan Pancasila resmi lahir pada 18 Agustus 1945. Oleh sebab itu, lebih tepat jika hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 18 Agustus 1945.

“Tidak benar, jika hari kelahiran Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni, seperti yang diyakini sebagia kalangan pendukung Pancasila. Juga tidak sepenuhnya Pancasila merupakan gagasan Soekarno,” kata Ketua Program Studi Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Dr. Adian Husaini dalam Seminar  Sehari “Menelusuri Liku-liku Pancasila di Gedung Menara Dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, Senin (30 Mei 2011).

Ternyata ada banyak pendapat seputar peringatan hari kelahiran Pancasilam.  Ada yang menyebut tanggal 22 Juni.  Alasannya, pada 22 Juni 1945, untuk pertama kalinya dikeluarkan rumusan Pancasila secara rsmi yang disepakati semua faksi dalam Badan Penyelidik Usaha , Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Tetapi ada juga yang menyebutkan, bahwa kelahiran Pancasila justru  pada tanggal 18 Agustus. Karena, pada tanggal tersebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyepakati rumusan Pancasila.

Sedangkan yang meyakini hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni, alasannya, pada tanggal tersebut adalah untuk pertama kalinya istilah   disebutkan oleh Soekarni dalam Sidang BPUPK.

Tidak ada perbedaan fundamental antara lima asas Yamin dengan lima dasar Soekarno. Mengutip bukunya B.J Boland yang berjudul “The Struggle of Islam ini Modern Indonesia, menyimpulkan: Pancasila faktanya adalah karya Yamin dan bukan karya Soekarno.

Bahkan tentang nama Pancasila itu sendiri, diakui oleh Soekarno setelah ia mengkonsultasikan nama itu kepada seorang ahli bahasa, yang tidak lain adalah Muhammad Yamin.

Dalam buku “Sejarah Lahirnya Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila” disebutkan bahwa Soekarno pada tahun 1966 mengakui, kata “sila”” adalah sumbangan Yamin, sedangkan kata “Panca” berasal dari dirinya (Soekarno). Desastian

PancasilaJanganMitos

Kamis, 9 Juni 2011 19:20 WIB |

Pengamat : Pancasila Jangan Jadikan Mitos

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat Politik Universitas Paramadina Jakarta Yudi Latif meminta negara tidak menjadikan Pancasila hanya sebagai mitos.

“Pancasila jangan hanya dijadikan mitos saja, namun juga perlu di objektifikasi, didekatkan dengan realitas,” katanya seusai dikusi `Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara` di Wisma LDII, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Pancasila sebagai pandangan hidup selama ini telah dicampakan oleh elit negara dan tidak lagi menjadi dasar dalam mengambil kebijakan.

“Ada ketidak konsistenan, para elit selalu mengumbar kata pancasila sementara kebijakannya tidak berdasarkan falsafah Pancasila,” katanya dalam acara yang digelar DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) itu.

Ia mencontohkan kebijakan ekonomi yang seharusnya sesuai konstitusi dan Pancasila, namun semakin lama justru semakin melenceng.

“Pelaksanaan pasal 33 yang seharusnya menjadikan sumber daya alam sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial, namun justru kini dikuasai asing,” katanya.

Ia menengarai sekitar 75 kebijakan dan undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah justru bertentangan dengan konstitusi.

Ia menambahkan, Pancasila sebagai falsafah bernegara, berbangsa dan bermasyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

“Bahkan cocok dengan nilai-nilai agama, karena memang digali dari kehidupan masyarakt Indonesia yang beragama,” katanya.

Selain itu, Pancasila merupakan hasil dari perenungan semua tokoh, baik dari tokoh Islam maupun tokoh nasionalis guna menjadi dasar negara.

Sementara itu, Redaktur Senior Harian Kompas Budiarto Shambazy mengatakan, Pancasila perlu diperkenalkan kepada generasi muda dengan menggunakan kemasan sesuai perkembangan zaman.

Hal ini dibutuhkan, karena selama ini Pancasila semakin tidak dikenal oleh generasi muda dan dalam perkembangannya pengenalan Pancasila juga tidak berkembang.

“Perkembangan teknologi dan informasi saat ini memerlukan adaptasi, ini juga diperlukan dalam mengemas Pancasila,” katanya.

Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo menilai, Pancasila seharusnya justru diajarkan kepada elit politik.

Menurut dia, perilaku elit mencontohkan penyimpangan terhadap Pancasila.(*)

(T.M041/R007)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011

Selamat Hari Lahir Pancasila!
Oleh : Yoseph T Taher
Pada 29 Mei-1 Juni 1945,  beberapa bulan sebelum pencetusan proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin, para founding-father yang tergabung dalam organisasi Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melangsungkan sidangnya untuk merumuskan falsafah negara bagi Negara Indonesia.

Selama tiga hari, 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno sama-sama mengemukakan 5 azas bagi negara Indonesia merdeka. Pada  hari ketiga, Soekarno yang juga mengusulkan dan memberikan 5 azas, dengan menambahkan bahwa kelima azaz yang adalah tata-cara tatanan hidup, prinsip hidup bangsa sejak turun temurun, merupakan satu kesatuan utuh yang disimpulkan dan disebut dengan nama Pancasila. Dan pidato atau uraian atau sambutannya ini diterima baik oleh sidang. Karenanya, tanggal 1 Juni 1945, tanggal dimana Soekarno memberikan uraiannya mengenai falsafah negara yang disebut Pancasila ini, diketahui dan dicatat dan diterima oleh para anggota sidang BPUPKI sebagai Hari Lahirnya Pancasila!

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, beberapa orang utusan dari daerah, antaranya: Sam Ratulangi (Sulawesi), Tadjoedin Noor dan Ir. Pangeran Noor (Kalimantan), I. Ktut Pudja (Nusatenggara) dan Latu Harhary (Maluku), menyatakan keberatan akan bagian kalimat rancangan Pembukaan UUD yang juga sila pertama Pancasila sebelumnya yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”.

 

Pada 18 Agustus 1945, setelah berkonsultasi dengan 4 orang tokoh Islam yaitu Kasman Singodimedjo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan Teuku M.Hasan, maka demi persatuan dan kesatuan bangsa, Mohammad Hatta mengusulkan agar kalimat yang menjadi keberatan utusan daerah itu diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, rancangan UUD 1945 diterima, dan Pancasila yang digali, dicetuskan, dan dilahirkan pada 1 Juni 45 itu, ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

 

Setelah Pancasila diakui sebagai Dasar Negara Indonesia , apa yang mesti kita ketahui? Apakah hanya sekedar tahu bahwa Pancasila itu adalah 5 Dasar, Palsafah dan Idiologi Negara dan kita hafal luar kepala akan sila-silanya, sehingga kita bisa bebas atau terlepas dari sweeping organisasi pemuda yang sok Pancasilais, seperti yang terjadi di Jember pada Agustus 2007 yang lalu? Apakah kita hanya akan seperti burung beo yang pandai berkata dan berucap tetapi tidak memahami dan menghayati  apalagi melaksanakan arti dan maknanya? Untuk bisa memahami, mendalami dan menghayati Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagai ideologi, sebagai falsafah negara dan rakyat,  kita mesti dan harus memahami secara jelas akan makna setiap sila dari Pancasila itu!

Pelajaran Pancasila Dihapus? Ini Jawaban Anggota DPR

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari sila ini adalah: Percaya dan taqwa   kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  1. Kemanusaan yang Adil dan Beradab. Makna dari sila ini adalah: Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  1. Persatuan Indonesia . Makna dari sila ini adalah: Menjaga persatuan dan KesatuanNegara Kesatuan Republik Indonesia , memajukan pergaulan demi

      persatuan dan kesatuan bangsa yang ber Bhinneka Tunggal Ika.

  1. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Kebijaksanaan Dalam

      Permusyawatan/Perwakilan, yang  bermakna: mengutamakan kepentingannegara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,

      mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.                                   

 5.  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia . Ini bermakna: Bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama dan

     menghargai orang lain

 

Begitu antara lain sedikit cuplikan secara singkat, sejarah dan uraian arti dan makna Pancasila, dari Wikipedia Ensiklopedia.

 

Semenjak lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, banyak sekali gandalan dan hambatan yang ingin merobah dan menggantikan Pancasila sebagai idiologi rakyat dan negara Indonesia. Setelah berhasilnya dengan baik Pemilihan Umum tahun 1955, pada tahun berikutnya, kaum agama yang menjadi wakil-wakil rakyat di dewan perwakilan, menghendaki agar dasar Negara Indonesia bukan Pancasila, tetapi agar Indonesia menjadikan agama. sebagai falsafah bangsa dan dasar negara. Akan tetapi wakil-wakil rakyat yang duduk di Konstituante, yaitu anggota-anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia ( PKI ) berjuang mati-matian mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan falsafah bangsa.

Dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Letkol. Untung, Kol. A. Latief dan Brigjen Suparjo yang semuanya adalah bawahan dan orang-orang dekatnya Jenderal Soeharto (alm), yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para Jenderal ABRI , maka Pancasila mendapatkan sorotan kembali.

Dikatakan bahwa penculikan dan pembunuhan para jenderal yang diluar Perikemanusiaan dan Ketuhanan oleh G30S itu sebagai melanggar Pancasila, karenanya G30S yang dengan licik oleh Soeharto diembel-embeli PKI dibelakngnya, yang dituduh mau merobah Pancasila, dibabat habis.  Kaum militer katanya berhasil “menyelamatkan” Pancasila dari kaum Komunis, dan Pancasila itu sendiri dianggap sakti karena katanya ” PKI tidak berhasil merobahnya ataupun melenyapkannya”. Dan dijadikanlah 1 Oktober sebagai “Hari Kesaktian Pancasila”. Setiap tahunnya 1 Oktober dirayakan secara meriah dan besar-besaran dengan  pameran kekuasaan militer Ordebaru/Soeharto, sebagai hari “kesaktian” Pancasila,

 

“Keberadaan Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup mengundang tanda tanya besar ketika 1 Oktober dijadikan sebagai hari Kesaktian Pancasila. Sebagian orang memandang keinginan untuk mempertahankan peninggalan kebijakan orde baru itu justru melemahkan esensi Pancasila sebagai falsafah, penuntun manusia untuk hidup sebagai layaknya manusia beradab. Betapa tidak, bila Kesaktian Pancasila itu lahir atas dasar peristiwa berdarah, yang merupakan lembaran hitam bangsa ini. Logika mana yang dapat membenarkan bahwa Pancasila dianggap sakti ketika militer dan rakyat berhasil “menyelamatkannya” dengan melenyapkan jutaan nyawa manusia Indonesia yang notabene mengakui Pancasila sebagai miliknya juga? Jika pun yang dibunuh itu adalah kaum komunis, adakah Pancasila menuntun bangsa ini untuk menghabisi nyawa mereka? Bukan hasrat ingin mengecilkan arti gugurnya beberapa jenderal di Lubang Buaya, namun apakah Pancasila mengajarkan untuk membunuhi orang lain (baca: rakyat) sebagai bayaran bagi tujuh jenderal itu? Tidaklah salah jika ada kalangan yang berpandangan bahwa pembunuhan besar-besaran pasca peristiwa 30 September 1965 itu bukan atas arahan atau tuntunan Pancasila, tetapi dilakukan oleh “oknum” pemerintah transisi saat itu. Artinya, Pancasila tidak harus menjadi kambing hitam sebagai “terdakwa” dalam diskursus ini. Jika logika tersebut boleh kita adopsi bersama sebagai sebuah kebenaran, maka sesungguhnya yang sakti itu bukan Pancasila, tetapi “oknum” pemerintah transisi masa itu alias pemerintah orde baru. Jadi seharusnya bukan hari Kesaktian Pancasila, tetapi hari Kesaktian Orde Baru. (Wilson Lalengke  S.Pd, M.Sc, M.A:

“Menggugat Kesaktian Pancasila”, Hoki-30 Sep 2007)

Jadi, nampak sekali bahwa Orde Baru tidak menggunakan Pancasila untuk kesejahtraan rakyat dan bangsa, namun hanya untuk kepentingan penguasa dan golongannya. Sesungguhnya, melalui praktek-prakteknya, justru Orde Baru/Soeharto sebenarnya membunuh Pancasila itu sendiri. Selama 32 tahun berkuasa secara otoriter, Soeharto melupakan, bahkan menahan dan membunuh pelan-pelan penggali dan perumus falsafah Pancasila itu sendiri yaitu Bung Karno. Bahkan Soeharto tidak mengakui 1 Juni sebagai hari dilahirkannya rumusan falsafah Pansasila itu oleh Bung Karno, sebaliknya Soeharto “menetapkan” tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila! (dan sampai hari ini dikumandangkan terus oleh pengikut-pengikut Suharto-pen).

 

Untuk bisa dilihat seolah-olah sebagai pengemban Pancasila, sebagai Pancasilais sejati, selama kekuasaannya, Soeharto dan pengikutnya mengumandangkan dan mengobral  kata-kata “melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen”, namun pada prakteknya mengingkari isi dan makna setiap sila:  Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan bahkan Keadilan Sosial. Tegasnya, mengingkari Pancasila itu sendiri!

Selama berkuasa, dengan menggunakan orang-orangnya, seperti Jenderal Sarwo Edhi Wibowo, Jenderal Soemitro, Jenderal Soedomo, Jenderal Kemal Idris, Kolonel Yasir Hadibroto dan banyak lagi lainnya, Jenderal Soeharto telah melakukan kejahatan kemanusian yang terbesar di abad modern ini dengan memerintahkan (pengakuan Sarwo Edhi, Kemal Idris dan Yasir Hadibroto) untuk melakukan pembunuhan atas jutaan manusia rakyat Indonesia, memenjarakan ratusan ribu rakyat yang juga memiliki, mengakui dan mempertahankan Pancasila sebagai milik dan falsafah hidup mereka.

Rakyat dikelabui dan diperbodoh dengan “pelaksanaan” sila-sila dari Pancasila versi Orde Baru, hingga membuat rakyat menjadi apatis dan bermasa-bodoh. Karena praktek-praktek kekejamanan kemanusiaan  yang dilakukan Orde Baru yang menggunakan Pancasila sebagai perisai, sebagai permainan lidah, maka falsafah hidup Pancasila  itu menjadi kurang popular dan tidak merata di kalangan rakyat. Nampaknya, Pancasila lebih banyak hanya sebagai kebanggaan lahiriah, daripada pelaksanaan sebagai dasar negara dan falsafah hidup. Lebih dari itu, Pancasila digunakan oleh Orde Baru sebagai tameng untuk mendiskreditkan bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya digunakan untuk kepentingan Ordebaru/Soeharto dan kliknya.


Hal ini bisa kita lihat, dengan tidak banyaknya lagi ceramah-ceramah umum tentang Pancasila, penyebaran ajaran-ajarannya dan tidak meresapnya falsafah itu kelubuk hati setiap manusia Indonesia , atau dengan kata lain sebagai tidak me-rakyat. Satu dan lain hal karena perbuatan Orde Baru/Soeharto yang telah mendiskreditkan dan membunuh badan dan jiwa, tubuh dan ajaran-ajaran. Soekarno, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Bapak Bangsa, penggali, dan perumus Pancasila!

 

Siswono Yudo Husodo Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, menulis: “Pancasila sebagai ideologi negara kebangsaan Indonesia, akhir-akhir ini, terasa pamornya sedang menurun. Tampaknya, sejak awal reformasi hingga saat ini sedang terjadi declining (kemunduran) pamor ideologi Pancasila seiring meningkatnya liberalisasi dan demokratisasi dunia.

Sosialisasi Pancasila di masa lalu (masa diktator Soeharto-pen), di mana yang mengikuti penataran memperoleh sertifikat dan menjadi persyaratan dalam promosi jabatan, telah menjadikan Pancasila hafalan, dan tidak mewujud secara substansial pada perikehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sebagai ideologi nasional, ia harus diperjuangkan untuk diterima kebenarannya melewati batas-batas negara bangsa kita sendiri. Keberhasilan Pancasila sebagai suatu ideologi akan diukur dari terwujudnya kemajuan yang pesat, kesejahteraan yang tinggi, dan persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia . Tugas kaum terpelajarlah untuk mengartikulasikan keinginan rakyat untuk maju dengan mewarnai Pancasila yang memiliki rumusan tajam di segala bidang untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara kita. Konsepsi dan praktik kehidupan yang Pancasilais terutama harus diwujudkan dalam keseharian kaum elite, para pemimpin, para penguasa, para pengusaha, dan kaum terpelajar Indonesia untuk menjadi pelajaran masyarakat luas.”

Selamat Hari Lahir Pancasila!
1 Juni 2008

Catatan: Tulisan ini, pada 1 Juni 2008 dimuat dalam
Blog:
http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/

Menghidupkan Pancasila

Pelajaran Pancasila Dihapus? Ini Jawaban Anggota DPR

Tiga belas tahun setelah reformasi digulirkan, banyak orang mulai sangsi dengan janji demokrasi di negeri ini. Dari penjelajahan hampir setiap pekan mengarungi cakrawala Nusantara, dari jarak dekat dengan bau keringat dan kaki kebangsaan, dengan mudah kupergoki retakan-retakan pada arsitektur kenegaraan kita. Tiga belas tahun setelah reformasi demokratis digulirkan, Indonesia adalah tenunan yang robek karena simpul yang rapuh.

Dari Danau Sentani di Papua hingga Danau Toba di Sumatera Utara, kebeningan air kearifan memang masih tersisa, tetapi polusi yang ditimbulkan oleh limbah politik kian mendekat mengancam ketahanan ekosistem kebudayaan. Tentu merisaukan, karena Indonesia adalah pertautan politik dari keragaman budaya. Jika politik sebagai simpul pertautan itu rapuh, kekayaan warisan budaya Nusantara itu tidak bisa diikat menjadi sapu lidi yang kuat, tetapi sekadar serpihan lidi yang berserak, mudah patah.

Indonesia lebih merupakan state-nation ketimbang nation-state. Bangsa Indonesia dipersatukan bukan karena kesamaan budaya, agama, dan etnisitas, melainkan karena adanya negara persatuan, yang menampung cita-cita politik bersama, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Jika negara merupakan faktor pemersatu bangsa, negara pula yang menjadi faktor pemecah belah bangsa. Dengan demikian, lebih dari negara mana pun di muka bumi ini, politik kenegaraan bagi Indonesia sangatlah vital untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa.

Arsitektur politik kenegaraan yang secara tepat guna sanggup mempertautkan kemajemukan Indonesia sebagai nations-in-nation adalah desain negara kekeluargaan. Secara bertepatan, pendiri bangsa, dengan keragaman garis ideologisnya, memiliki pertautan dalam idealisasi terhadap nilai kekeluargaan.

Dengan demikian, semangat gotong royong merupakan cetakan dasar (archetype) dan karakter ideal keindonesiaan. Ia bukan saja dasar statis yang mempersatukan, melainkan juga dasar dinamis yang menuntun ke arah mana bangsa ini harus berjalan. Dalam istilah Soekarno, kekeluargaan adalah “meja statis” dan “leitstar dinamis” yang mempersatukan dan memandukan.

Karena kekeluargaan merupakan jantung keindonesiaan, kehilangan semangat kekeluargaan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia merupakan kehilangan segala-galanya. Kehilangan yang membuat biduk kebangsaan limbung, terombang-ambing gelombang perubahan tanpa jangkar dan arah tujuan.

Jika demokrasi Indonesia kian diragukan kemaslahatannya, tak lain karena perkembangan demokrasi itu cenderung tercerabut dari jiwa kekeluargaan. Peraturan daerah berbasis eksklusivisme keagamaan bersitumbuh menikam jiwa ketuhanan yang berkebudayaan. Lembaga-lembaga finansial dan korporasi internasional dibiarkan mengintervensi perundang-undangan dengan mengorbankan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Tribalisme, nepotisme, dan pemujaan putra daerah yang menguat dalam pemilu kepala daerah melemahkan persatuan kebangsaan. Anggota parlemen bergotong royong menjarah keuangan rakyat, memperjuangkan “dana aspirasi” seraya mengabaikan aspirasi rakyat, melupakan kegotongroyongan berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Ekspansi neoliberalisme, kesenjangan sosial, dan tindak korupsi melebar, menjegal keadilan sosial.

Demokrasi yang dijalankan justru memutar jarum jam ke belakang, membawa kembali rakyat pada periode prapolitik, ketika terkungkung dalam hukum besi sejarah survival of the fittest dan idol of the tribe. Ada jarak yang lebar antara voices dan choices, antara apa yang diargumentasikan dengan pilihan institusi dan kebijakan yang diambil. Demokrasi yang diidealkan sebagai wahana untuk memperjuangkan kesetaraan dan persaudaraan lewat pengorganisasian kepentingan kolektif justru menjadi instrumen bagi kepentingan privat.

Demokrasi yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan sistem pencernaan kebudayaan dan karakter keindonesiaan seperti biduk yang limbung. Dalam satu dekade terakhir, kita seakan-akan telah mengalami begitu banyak perubahan. Namun perubahan yang terjadi tidak membawa kita ke mana pun.

Ibarat pohon, sejarah perkembangan bangsa yang sehat tidak bisa tercerabut dari tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial-budaya, sistem pemaknaan, dan pandangan dunianya tersendiri. Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai dasar dan tuntutan bernegara dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu, lewat usaha penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasinya dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa.

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar ketidakmampuan kita memecahkan masalah hari ini disebabkan ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu. Adapun warisan termahal para pendiri bangsa yang merosot pada saat ini adalah karakter. Karena itu, marilah kita hidupkan kembali karakter Pancasila, sebagai jalan kemaslahatan dan kemajuan Indonesia!

Yudi Latif
Cendekiawan muslim
[Perspektif, Gatra Nomor 30 Beredar Kamis, 2 Juni 2011]

Rebut Kedaulatan Bangsa di Sektor Kekayaan Alam

Institute Hijau Indonesia (IHI) meminta presiden melakukan renegosiasi kontrak sumber daya alam dengan pihak asing. Direktur Eksekutif IHI, Chalid Muhamad mengatakan, kontrak dengan pihak asing telah mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

kontrak tersebut juga melanggar Undang Undang Dasar 45 yang menyebutkan kekayaan alam sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Pasalnya selama ini kepentingan rakyat telah terabaikan. Untuk itu pemerintah harus segera mengeluarkan Dekrit Presiden atau Peraturan pemerintah untuk menyelamatkan sumber daya alam yang tersisa.

“Minimal harus renegosiasi kontrak-kontrak dengan asing yang merugikan kita. Nasionalisasi dan renegosiasi sudah dilakukan Evo Morales dan Hugo Chaves, dan mereka mendapat dukungan rakyat dan tetap eksis menjabat, namun saya tidak yakin SBY punya keberanian itu,” kata Chalid.

Sementara kordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Andre Wijaya mengatakan, masyarakat lokal menjadi korban dari kontrak sumber daya alam dengan pihak asing. Perusahaan tambang telah mengeruk kekayaan alam tanpa memerhatikan masalah kelestarian lingkungan.

“Jangan-jangan isu Renegosiasi kontrak SDA ini sudah tidak laku dikalangan masyarakat, karena masyarakat ternyata sudah jelas menolak keberadaan perusahaan tambang asing ini. Saya pikir isu nasionalisasi lebih tepat digunakan,” tegasnya.

Kepala Departemen Keadilan Iklim Walhi, Teguh Surya mengatakan, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menyelamatkan sumber daya alam. ini terbukti dari izin-izin eksploitasi yang banyak dikeluarkan oleh rezim ini.

Menurut Teguh, perlu ada gerakan masyarakat sipil untuk merebut kedaulatan bangsa di sektor sumber daya alam, terutama di sektor kehutanan, pertambangan dan migas.

http://www.greenradio.fm/news/latest…kekayaan-alam-

14
Mar
11

Kenegarawanan : Ben Ali – Hosni Mubarak – Khadafi Funds

Ben Ali, Hosni Mubarak, Khadafi Funds

Terbetik berita bahwa Kerugian Akibat Gempa Jepang Capai Rp 306 Triliun [detikNews, 13 Maret 2011] yang diperkirakan oleh perusahaan analis resiko dari Amerika Serikat, AIR Worldwide terkait perkiraan pertanggungan Asuransi Kerugian sebagai dampak langsung daripada gempa 9 SR dan tsunami 4 – 10 meteran tanpa hitungan dampak ekonomi.

Besaran awal yang diperkirakan itu jelas masih dalam ranah besaran harta Ben Ali, Hosni Mubarak dan Khadafi secara ber-sama2 yang dikabarkan dibekukan di Amerika dan Eropa, artinya mereka bertiga seharusnya tidak keberatan bilamana masing2 dibebani Rp 100 Triliun hibah ke pemerintah Jepang sebagai Bantuan Kemanusiaan daripada dibekukan tidak produktif.

Dalam pengertian inilah, pemerintah Indonesia seharusnya dapat berperan memprakarsai diplomasi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab merujuk pidato Presiden Soekarno pada tanggal 30 September 1960 di PBB berjudul To Build The World A New demi Pancasila dapat merebak menjadi Mercusuar Dunia di masa depan, dan ketiga Tokoh tersebut kelak dikenang sebagai warga dunia peduli penderitaan sesama umat lintas Negara sekaligus berhak memperoleh keistimewaan internasional tertentu yang diatur oleh PBB.

Inilah kesempatan dan momentum emas bagi Indonesia kini guna menunjukkan kepada Dunia bahwa pembangunan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat menjadi jembatan emas bagi upaya2 Ketertiban Dunia berdasarkan Perdamaian Abadi sebagaimana diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945, sekaligus bertujuan meredam sentimen2 destruktif dari berbagai sumber di Dunia terhadap Indonesia akhir2 ini.

Semoga tulisan ini berkenan sebagai saran konstruktif bagi gerak dinamika Politik Luar Negeri Indonesia yang amanah, ramah dan manfaat bagi pembangunan keumatan yang bernuansa kasih sayang sesamanya di seluruh dunia dalam kerangka aktualisasi Pancasila sebagai way of life.

Jakarta, 14 Maret 2011

Komite Nasionalis Pancasila,

Pandji R Hadinoto / eMail : komnaspan45@yahoo.com / HP : 08179834545

Gempa Jepang

RepublikaRepublika – Min, 13 Mar 2011 17.44 WIB

Gempa Jepang Ternyata Sudah Diprediksi Sebelumnya

Konten Terkait

  • Rumah-rumah yang ditelan tsunami dan terbakar di Sendai, JepangPerbesar FotoRumah-rumah yang ditelan tsunami dan terbakar di Sendai, Jepang

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO–Gempa yang memorak-porandakan Jepang, Jumat lalu,  ternyata sudah diramalkan sebelumnya. Namun, para peneliti tidak tahu kalau kekuatan gempa itu sangat dahsyat.

Sadayuki Kitagawa, peneliti di divisi Penelitian Seismik mengatakan bahwa sebetulnya mereka sudah meramal akan terjadi gempa bumi di sekitar pantai Fukushima dan Ibaraki.

Yang mereka tidak tahu adalah besaran kekuatan gempa itu dan akan terjadi tsunami. “Kami memang sudah memprediksi akan ada gempa dengan kekuatan 8 atau lebih kecil, tapi tidak yang sebesar ini,” katanya.

Ia menambahkan, kekuatan gempa Jumat akan membuat rentetan gempa susulan yang diperkirakan berlangsung untuk sementara waktu. Kitagawa mengatakan, gempa dahsyat itu menyerupai gempa di Aceh 2004 yang juga menimbulkan tsunami besar Samudera Hindia.

Sementara Bloomberg News melaporkan, lembaga geologi Italia mengklaim gempa Jepang menggeser poros bumi sekitar 10 cm.

Senin, 14/03/2011 07:42 WIB
Bursa Tokyo Jatuh Parah Hingga 5%
Nurul Qomariyah – detikFinance


Kerusakan gempa Jepang (Foto: Reuters)
Tokyo – Bursa Saham Tokyo langsung mengalami kejatuhan terparah hingga 5% pada awal perdagangan Senin ini, atau tepat tiga hari setelah terjadinya tsunami yang diperkirakan menelan kerugian ratusan triliun di Jepang. Indeks Nikkei-225 jatuh di bawah level 10.000. 

Mengawali perdagangan Senin (14/3/2011), indeks Nikkei-225 langsung merosot hingga 556 poin (5,42%) ke level 9.698,37. Kejatuhan bursa saham yang merupakan terburuk dalam sejarah Jepang itu terjadi setelah gempa dan tsunami yang terburuk melanda negara tersebut.

Bursa Australia juga mengawali perdagangan Senin ini dengan penurunan cukup besar. Indeks S&P/ASX200 dibuka anjlok 71,9 poin (1,54%) ke level 4.572,9.

“Jepang adalah fokus berita-berita. Mood sekarang cukup tertahan, namun jelas bukan pada sisi yang panik,” ujar Andrew Sekely, direktur Intersuisse seperti dikutip dari AFP.

Bank Sentral Jepang (Bank of Japan) menginjeksikan 7 triliun yen (US$ 85,7 miliar) ke pasar uang jangka pendek, dalam rangka membangun kepercayaan setelah gempa dan tsunami yang sudah menelan banyak korban tewas itu.

Intervensi tersebut merupakan operasi tunggal terbesar yang dilakukan BoJ.

“Kami akan mengambil semua kebijakan yang memungkinkan, termasuk memberikan likuiditas, menjamin stabilitas pasar finansial dan menjaga setelmen kesepakatan bisnis,” ujar juru bicara BoJ.

Sementara Reuters melaporkan, gempa dan tsunami di Jepang diperkirakan menelan kerugian asuransi hingga US$ 35 miliar. Angka tersebut menjadikan bencana tersebut sebagai ‘bencana termahal’ dalam sejarah, mengalahkan bencana Katrina.

Angka kerugian hingga US$ 35 miliar itu sekaligus hampir menyamai kerugian bencana yang ditutup oleh industri asuransi selama tahun 2010.

(qom/qom)

Baca juga :

Senin, 14/03/2011 07:34 WIB
LAPAN: Pergeseran Sumbu Bumi Tak Akan Terasa Apa-apa
Rachmadin Ismail – detikNews

LAPAN: Pergeseran Sumbu Bumi Tak Akan Terasa Apa-apa

Jakarta – Akibat gempa berkekuatan 9 skala richter (SR) di Jepang, sumbu bumi bergeser sejauh 25 cm. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pergeseran tersebut meski ada percepatan rotasi bumi.

“Tidak akan terasa sekali karena itu sangat kecil. Tidak perlu khawatir, sepanjang sejarah manusia, efeknya tidak akan terasa, tak berpengaruh,” kata peneliti senior LAPAN, Thomas Djamaludin kepada detikcom, Senin (14/3/2011).

Thomas menjelaskan, efek pergeseran sumbu bumi sepanjang 25 cm memang terjadi akibat gempa Jepang. Hal yang sama pernah terjadi saat gempa di Chile dan Aceh.

“Perlu dijelaskan karena gempa disebabkan pergeseran lempeng. Lalu membuat distribusi massa bumi berubah. Perubahan distribusi itu membuat sumbu rotasi bumi sedikit bergeser,” jelasnya.

Menurut Thomas, ada pergeseran titik kutub utara dan kutub selatan karena perubahan sumbu tersebut. Namun angka 25 cm terlalu kecil untuk membuat perubahan signifikan.

“25 cm tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan diameter bumi yang 1.200 km. Sangat kecil, oleh manusia tidak akan terasa, oleh peralatan juga kurang sensitif, cuman nol koma sekian-sekian detik,” paparnya.

(mad/mei)

Baca Juga :

Senin, 14/03/2011 07:01 WIB
Gempa Jepang Geser Sumbu Bumi 25 Cm, Percepat Rotasi
Rachmadin Ismail – detikNews

Gempa Jepang Geser Sumbu Bumi 25 Cm, Percepat Rotasi

Tokyo – Gempa berkekuatan 9 skala richter (SR) yang mengguncang Jepang membuat sumbu bumi bergeser hingga 25 cm. Akibatnya, proses rotasi bumi pun berlangsung lebih cepat.

Berdasarkan penelitian Lembaga Nasional Geofisika dan Vulkanologi Italia, gempa dengan magnitude 9 SR tersebut sangat kuat. Kekuatannya bahkan meningkatkan perputaran poros bumi.

USGS juga sebelumnya mencatat, Gempa 9 SR yang berpusat di 373 km timur laut Tokyo, membuat pulau yang terdekat dengan pusat gempa, Pulau Honshu, bergeser 8 kaki atau 2,4 meter. Hal tersebut terlihat dari pencitraan bergesernya garis pantai.

Namun, perubahan ini menurut peneliti Kanada tidak akan berpengaruh banyak. Efeknya disebutkan sangat kecil, bahkan tak akan terasa hingga berabad-abad.

“25 cm terdengar banyak jika kita melihatnya dengan penggaris. Namun jika Anda bandingkan itu dengan keseluruhan bumi, itu sangat kecil. Hanya semenit,” ucap profesor Andrew Miall.

“Itu akan membuat perubahan tentang lamanya hari. Itu juga akan membuat perubahan sangat, sangat, sangat kecil pada perputaran bumi, yang akan mempengaruhi musim, tapi efeknya sangat kecil,” sambungnya.

(mad/mei)

Senin, 14/03/2011 04:58 WIB
Demi Kemanusiaan, China Lupakan Sejenak ‘Perang’ dengan Jepang
Rachmadin Ismail – detikNews

Demi Kemanusiaan, China Lupakan Sejenak 'Perang' dengan Jepang

Beijing – Hubungan China dan Jepang dalam hal politik bisa dibilang kurang harmonis. Namun, demi alasan kemanusiaan dan simpati bagi para korban gempa-tsunami di Jepang, kisah lama tersebut dikesampingkan.

Dilansir reuters, Minggu (13/3/2011), sekelompok tim penyelamat sudah datang dari China untuk membantu proses evakuasi di Jepang. Negeri tirai bambu bahkan tak berlama-lama untuk memberikan simpati.

Bahkan menteri pertahanan China Liang Guanglie langsung menelepon beberapa rekannya di Jepang untuk menawarkan bantuan. Langkah yang cukup ‘aneh’ karena selama ini Guanglie dikenal sebagai orang yang kerap berbicara soal kisah heroik perlawanan China terhadap penjajahan Jepang saat perang.

“Disamping gempa bumi di Provinsi Yunnan pada 10 Maret, dimana pemerintah China disibukkan untuk proses pembangunan kembali, mereka juga berusaha untuk membantu Jepang yang tengah dilanda bencana,” ucap akademisi China, Liu Jiangyong di kolom koran setempat. Saat itu gempa Yunnan menewaskan 25 orang.

“Kita tidak akan pernah melupakan bantuan Jepang pada saat gempa bumi di Wenchuan pada tahun 2008 di provinsi Sichuan,” ucap Liu lagi.

Rencananya, akan ada pernyataan resmi dari pemerintah China menyikapi apa yang terjadi di Jepang Senin besok.

Hubungan China dan Jepang kurang harmonis sejak Perang Dunia ke II. Saat itu, tentara negeri Sakura menginvasi China di tahun 1931-1945. Luka saat era penjajahan itu masih berbekas.

Kondisi juga sempat memanas saat September 2010. Saat itu, kapal penangkap ikan China bertabrakann dengan kapal patroli Jepang. Persaingan ekonomi juga membuat kedua negara kerap tidak akur.

“Saya berharap Jepang akan menjadi partner tetangga yang baik dan mau mengurusi bisnis tanpa harus melakukan provokasi yang tidak perlu” pesan salah seorang warga China di situs people.com.

(mad/mei)

Baca Juga :

Sabtu, 12/03/2011 17:08 WIB

fotoNews

Reaktor Nuklir Bocor

Fotografer – Pool
Reaktor Nuklir Fukushima Bocor
 

Reaktor Nuklir Fukushima Bocor
Diberitakan bahwa akibat kebocoran ‘kecil’ tersebut, zat caesium radioaktif mulai terdeteksi di lingkungan sekitar reaktor Fukushima. Semua warga yang berada pada radius 10 km dari Fukushima telah dievakuasi ke tempat yang aman. Reuters/NTV via Reuters TV.
icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_full

Foto Lain

Reaktor nuklir Fukushima mengalami kebocoran ‘kecil’. Asap terlihat mengepul keluar dari reaktor tersebut, Sabtu (12/3).

Sabtu, 12/03/2011 17:08 WIB

Senin, 14/03/2011 07:50 WIB
Jepang cegah bencana nuklir
BBCIndonesia.com – detikNews

Reaktor Fukushima Reaktor Nuklir di Fukushima mengalami kerusakan serius akibat gempa.

Sejumlah teknisi terus berupaya mencegah dampak akibat kerusakan pembangkit listrik tenaga nuklir pasca bencana gempa akhir pekan lalu di Fukushima.

Untuk mendinginkan suhu dan mencegah terjadinya lelehan akibat panasnya reaktor, para ahli menggunakan air laut yang dipompa ke sejumlah reaktor yang rusak.

Petugas yang berada di sana menyebutkan pada waktu tertentu tingkat radiasi yang berada di sekitar kawasan reaktor itu memang telah melebihi ambang batas yang yelah ditetapkan.

Sebelumnya pada Sabtu lalu atau sehari setelah gempa dan tsunami melanda kawasan itu, sempat terjadi ledakan gas hidrogen yang merusak atap reaktor tersebut.

Kejadian ini menurut petugas yang berada disana kemungkinan bisa kembali terulang, namun dia mengatakan hal itu tidak akan memicu terjadinya bahaya akibat radiasi yang yang lebih besar dan serius.

Selain Fukushima, sejumlah reaktor nuklir lain di Onagawa dan Tokai juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa kemarin namun kerusakannya tidak seserius seperti yang terjadi pada reaktor di kawasan yang terletak di timur laut Tokyo itu.

Sementara itu pihak berwenang Jepang juga telah meningkatkan kawasan tertutup di sekitar reaktor Fukushima dua kali lebih luas menjadi 20 kilometer.

(bbc/bbc)

Lebih Banyak Lagi dari BBC Indonesia:

Gempa Jepang – Berita Terkini


berita Gempa Jepang lainnya…

Hasil Pencarian

  1. Gempa bumi besar Hanshin-Awaji adalah gempa bumi yang terjadi di Jepang pada tanggal 17 Januari 1995 pukul 5:46:42 pagi dengan episentrum di sebelah utara Pulau Awaji yang terletak di…
    id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_besar_Hanshin – Salinan
  2. HSI Ditutup Rendah; GempaJepang dan Keprihatinan Pengetatan China Wall Street Naik Walau Gempa Besar Di Jepang Minyak Turun Pasca Gempa Besar Jepang

    www.mahadananews.com76kSalinan

  3. Reporter New Scientist Andy Coghlan berkirim surat elektronik dengan seismolog Brian Baptie dari badan meteorologi dan geofisika Inggris di Edinburg, Inggris Raya.

    antaranews.com/berita/249695/gempa-jepang-berkaitan-dengan-gempa-aceh – Salinan

  4. Jepang ) adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan…
    id.wikipedia.org/wiki/Jepang309kSalinan
  5. Gempa berkekuatan 6,3 skala richter mengguncang wilayah utara Jepang hari ini. Jepang selama ini memang dikenal dengan negara yang tingkat bencana gempa bumi

    international.okezone.com/read//344212/gempa-6-3-sr-guncang-jepangSalinan

  6. Gempa 8,9 SR dan tsunami dahsyat telah menewaskan lebih dari 1000 warga Jepang. Pagi di Jepang, Pasca Gempa dan Tsunami. Durasi: 0.72

    tv.detik.com/index.php?fa=home.main&k=061009681 – Salinan

  7. GempaJepang Mempercepat Rotasi Bumi. Reaktor Nuklir Jepang Meledak. Inilah Efek Radiasi Nuklir Ekor Tsunami Jepang Terjang Jayapura. 3 Pot Tanaman Ganja

    www.tempointeraktif.com/hg/citizen/2011/03/11/160.html – Salinan

  8. Kekuatan gempa ini berkisar antara 7,9 hingga 8,4 skala richter. Penyebab gempa bumi Jepang adalah letak negara tersebut yang berada di wilayah

    www.anneahira.com/gempa-bumi-jepang.htm – Salinan

  9. PADANG (Berita SuaraMedia) – Ahli gempa dari Jepang, Goto Yozo membenarkan prediksi gempa yang akan terjadi di Sumatera. Prediksi ini sempat ramai…

    suaramedia.com/berita-nasional/16315-ahli-jepang-benarkan-prediksi-gempa53kSalinan

  10. [12 Maret 2011 15:07] Jepang Mulai Kerahkan Helikopter Untuk Evakuasi Korban. Jayapura Digoyang GempaGempaJepang, Belum Ada Jatuh Korban dari Warga Indonesia
    tempointeraktif.com/hg/sains/2011/03/12/brk,20110312-319540,id.html – Salinan

 

Tsunami Jepang – Berita Terkini


berita Tsunami Jepang lainnya…

Hasil Pencarian

  1. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi…
    id.wikipedia.org/wiki/Tsunami75kSalinan
  2. Jepang ) adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan…
    id.wikipedia.org/wiki/Jepang309kSalinan
  3. PMI Siap Berangkatkan Tujuh Personil Ke Lokasi Bencana Tsunami Jepang. Tsunami Dahsyat Di Jepang, PMI Siagakan Ratusan Personil

    www.pmi.or.idSalinan

  4. Tsunami Jepang benar-benar mengagetkan saya. Tsunami Jepang” Liputan Khusus WNI di … ” “Yang Gaul” Raih Apple MacBook di iB …

    luar-negeri.kompasiana.com/2011/03/11/tsunami-jepang56kSalinan

  5. yang Dihantam Tsunami Jepang. Sore Nanti, Tsunami Diprediksi Hantam Indonesia MudaH2an TdK baNyak KorBan Yg BerjatuHan Akibat GeMpA DaN TsuNami Di JepanG.

    www.tempointeraktif.com/hg/fokus/2011/03/11/fks,20110311-1778,id.html – Salinan

  6. [12 Maret 2011 07:19] TEMPO Interaktif, Jakarta – Ancaman gelombang tsunami Jepang batal menghantam kawasan Indonesia. Peringatan tsunami dikeluarkan untuk Jepang, Rusia, Marcus ( 1 Komentar )
    www.tempointeraktif.com/hg/asia/2011/03/12/brk,20110312-319486,id.html – Salinan
  7. gempa 8,9 skala Richter yang disusul tsunami hebat di Jepang terus bertambah. BENCANA tsunami yang melanda Jepang dikhawatirkan berpengaruh langsung pada

    www.balipost.co.id61kSalinan

  8. Jepang digulung gelombang tsunami setinggi antara 10 sampai 20 meter, menyusul gempa bumi berkekuatan 8,9 Skala Richter. Korban Gempa-Tsunami Jepang Hampir 900

    www.antaranews.com/berita/249509/jepang-digulung-tsunami-ala-aceh – Salinan

  9. Liputan6.com merupakan situs berita aktual, tajam, terpercaya yang dimiliki SCTV Jepang Dilanda Tsunami. Angin Kencang, Puluhan Lapak Pedagang Rusak

    berita.liputan6.comSalinan

  10. Gempa 8,9 SR dan tsunami dahsyat telah menewaskan lebih dari 1000 warga Jepang. Tsunami juga melanda Kota Kamaichi yang berada di sebelah utara Jepang.

    tv.detik.com/index.php?fa=home.main&k=061009681 – Salinan




Blog Stats

  • 2,005,610 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers