Posts Tagged ‘Energy

10
Sep
14

Energi : Mafia MiGas dan Bandit Tambang

Mafia tak hanya di migas, ada juga bandit di sektor tambang

MERDEKA.COM. Keberadaan dan eksistensi pergerakan mafia migas di Indonesia makin santer terdengar. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia ikut angkat bicara soal keberadaan mafia migas. Dari penuturannya, mafia migas bergerak memanfaatkan celah pengelolaan migas yang salah urus.

Misalnya di sektor minyak, mafia bergerak memanfaatkan disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi yang tinggi. Masyarakat tidak menduga bahwa kondisi yang dialami saat ini adalah buah dari permainan mafia migas.

“Diakibatkan disparitas harga jadi penyelundupan. Ini dikendalikan oleh organisasi kejahatan terorganisasi, mafia. Disparitas harga migas memicu penyelundupan,” ucap Hendra ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/9).

Tidak hanya sektor minyak, Hendra juga menyebut mafia bergerak di sektor pertambangan semisal batu bara. Indikatornya, perbedaan data ekspor batu bara Indonesia antara data statistik dengan data riil.

“Ada juga batu bara mineral. Buktinya ada perbedaan data ekspor kita dengan data statistik. Ini ditengarai tanpa izin atau ilegal. Pergerakan mafia migas,” tegasnya.

Pergerakan mafia juga membuat harga batu bara dunia anjlok. Sebab, kata dia, dunia mengalami kelebihan suplai batu bara karena derasnya ekspor secara ilegal dari Indonesia. “Harga masih murah dan ditengarai karena ini. Ilegal masih cukup tinggi,” tambahnya.

Namun, dia tidak menyebut pihak-pihak yang ditengarai sebagai mafia migas dan pertambangan di Indonesia.

Baca Berita Selanjutnya:
Origi pecahkan rekor Piala Dunia
Menang 2-0, Belanda raih hasil sempurna
Tragisnya bayi dibuang di kebun,masih hidup meski dirubung semut
Ini hasil pemeriksaan sementara 2 anak perwira TNI yang tewas
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

04
Jun
14

Energi : Defisit Pasokan Gas 20 Tahun Mendatang

Defisit Gas Mengancam RI 20 Tahun Mendatang Karena Rajin Ekspor

Dana Aditiasari – detikfinance

Jumat, 23/05/2014 16:56 WIB

Jakarta -Ketahanan energi menjadi salah satu fokus berbagai negara di
dunia. Salah satu topik utama yang sedang hangat dibicarakan adalah
penyediaan sumber energi di luar fosil.

Senior Vice President Gas and Power PT Pertamina (Persero) Salis S
Apriliani mengatakan, di masa depan, kebutuhan gas di Indonesia bakal naik
pesat, seiring menipisnya ketersediaan energi konvensional seperti minyak.

Saat ini memang konsumsi gas dalam negeri belum sebanyak produksi yang ada,
sehingga banyak yang diekspor. Namun untuk ke depan bila gas terus dikuras,
maka defisit gas mengancam Indonesia.

Menurut Salis, saat ini baru 50,3% gas yang diproduksi dikonsumsi di dalam
negeri. Sedangkan sisanya diekspor.

“Permintaan gas Indonesia akan meningkat hingga 4,8% per tahun dalam
rentang 2015-2025. Jadi 86% konsumsinya ada di Jawa. Indonesia akan defisit
gas terutama di Jawa Barat dan Sulawesi,” kata Salis pada acara The 38th
Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2014, di JCC, Jakarta, Kamis
(22/5/2014).

Untuk itu, kata Salis, diperlukan adanya upaya-upaya lebih awal agar
lonjakan permintaan gas di masa depan tersebut dapat diantisipasi. Kuncinya
adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

“Yang dimaksud aman itu ya, antara permintaan dengan ketersediaannya itu
seimbang. Ya lebih sedikitlah supaya bisa aman. Jadi, bagaimana domestik
terpenuhi, secure dari luar juga harus terpenuhi. Maka harus diambil
langkah untuk mengantisipasi lonjakan permintaan gas dari dalam negeri,”
katanya.

http://finance.detik.com/read/2014/05/23/165652/2591070/1034/2/defisit-gas-mengancam-ri-20-tahun-mendatang-karena-rajin-ekspor

Defisit Gas Mengancam RI 20 Tahun Mendatang Karena Rajin Ekspor

Dana Aditiasari – detikfinance

Jumat, 23/05/2014 16:56 WIB

Langkah nyata yang dapat dilakukan untuk memenuhi ketersediaan gas
tersebut, lanjut dia, adalah dengan terus melakukan eksplorasi-eksplorasi
baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, perlu juga
dipikirkan rencana untuk pemenuhan ketersediaan lewat skema Impor.

Berbagai negara memang tengah serius mengamankan ketersedian energi dalam
negerinya masing-masing. Bahkan, negara tetangga seperti Singapura rela
membeli gas dengan harga tinggi dari dalam negeri.

Untuk itu, Indonesia sebagai negara penghasil gas sebaiknya bijak
mengalokasikan gas hasil produksinya. Untuk itu, perlu adanya perubahan
paradigma, di mana Indonesia harus lebih bijak memanfaatkan sumber daya
gasnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ketimbang untuk melakukan
ekspor.

“Indonesia harus berubah dari LNG Seller (penjual LNG) menjadi LNG Buyer
(Pembeli LNG). Kan tadinya kita ekspor LNG, nah untuk memenuhi kebutuhan
itu maka perlu ada dilakukan impor. Harus ada perubahan paradigma yang
tadinya penjual, jadi pembeli. Itu kan beda. Strategi bisnisnya beda,”
tegasnya.

30
Nov
12

Energi : Kurangi Lalulintas Harian Kota, Hemat Energi

http://jakarta45.files.wordpress.com/2012/03/garuda-1.jpg?w=655

Stiker Berwarna Batasi Lalulintas Mobil Pribadi

Pengalaman empiris pasca hujan lebat sore hari Kamis 22 Nopember 2012 di Jakarta Selatan yang memacetkan lalulintas ke/dari Pasar Jumat dari/ke Pondok Indah, padahal berjarak pendek saja, kurang dari 5 km, memicu ide pembatasan gerak mobil pribadi guna menurunkan jumlah harian lalulintas kendaraan.
Pembatasan itu dengan mewajibkan mobil pribadi berstiker warna menyolok dan berukuran besar, terpasang dikaca depan dan belakang. Ada 2 opsi yaitu sistim 2 warna atau sistim 3 warna. Sistim 2 warna berlaku untuk 3x bergerak per minggu dan sistim 3 warna untuk 2x bergerak per minggu. Sistim 2 warna itu diberlakukan untuk hari2 Senin-Rabu-Jumat dan Selasa- Kamis-Saptu dengan catatan hari Minggu bebas. Sedangkan sistim 3 warna diberlakukan pada hari2 Senin-Kamis, Selasa-Jumat dan Rabu-Saptu. Alhasil sistim 2 warna bisa kurangi minimal 50% lalulintas mobil pribadi dan sistim 3 warna dapat kurangi 67% lalulintas mobil pribadi.
Pola Stiker Berwarna ini layak dengan pertimbangan hanya sedikit pemilik 3 mobil pribadi. Adapun pengaturan teknisnya diperlukan SK Gubernur saja, dikendalikan oleh Dinas Perhubungan PemDa DKI Jakarta bersama PolDa DKI Jakarta.
Pola Stiker Berwarna ini akan memberikan kenyamanan berkendaraan,  penurunan polusi, dan kompatibel dengan Pola Kamar Tiidur Kapsul bagi minimal 50% penghuni gedung2 tinggi perkantoran di lahan2 parkiran indoor gedung2 itu di jalan2 protokol yang sekaligus pengurangan lahan parkiran indoor yang berarti juga pengurangan mobil berparkir di gedung2 itu.
Semoga dengan kombinasi kedua pola ini tercapailah penurunan tingkat kemacetan lalulintas ibukota disertai  pengurangan konsumsi bahan bakar minyak yang berdampak kepada penghematan mata anggaran subsidi di APBN.
Setelah Kartu Sehat, Kampoeng2 Kota dan soal pengendalian banjir, maka kini layaklah bapak Gubernur Jokowi fokus ke upaya2 penurunan jumlah lalulintas harian di ibukota seiring dengan upaya2 penambahan/perbaikan prasarana & sarana transportasi ibukota.
Jakarta Selatan, 22-11-2012
Pandji R Hadinoto
Dewan Pakar PKPI

Mengurangi Kemacetan, Menghadapi Kenyataan

Oleh | Newsroom Blog – Sel, 27 Nov 2012

Mari menghadapi kenyataan. Untuk membangun sistem angkutan umum mumpuni, yang dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan-jalan di Jakarta sehingga sama seperti 20 tahun yang lalu, diperlukan waktu 10 tahun.

Padahal pada saat yang sama, sangat kecil kemungkinan pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengecilkan industri otomotif. Bukan karena ada konspirasi atau semacamnya, melainkan karena memang sulit menolak godaan pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan industri otomotif sebagai jalan pintas.

Meski demikian, angkutan umum tetap harus dibangun. Makin cepat dimulai (dan makin kencang larinya), makin baik. Lalu apa yang dapat kita lakukan sambil menunggu 10 tahun itu? Kita tentu tidak mau cuma marah-marah dan menderita berbagai penyakit akibat macet, polusi dan berbagai ketegangan?

Ada beberapa cara. Yang utama adalah, mengurangi kebutuhan bepergian pada hari kerja.

Dewasa ini, teknologi informasi makin hebat. Perkembangan dunia digital sudah dan terus membantu kita dalam “bertemu” orang. Tatap muka kini dapat dilakukan melalui Skype, Facetime, dan berbagai platform lain.

Beberapa jenis pekerjaan juga lebih bagus dan produktif bila dilakukan tertulis, ketimbang lisan. Mutu pemikiran pun membaik bila kita mengurangi kebiasaan bercakap-cakap dan meningkatkan kebiasaan menulis.

Untuk mendukung berlangsungnya bekerja tanpa perlu ke kantor, pemerintah dan swasta dapat mendorong ketersediaan jaringan internet nirkabel di seluruh kota. Di Jakarta, sebagai contoh, memang sudah banyak titik hotspot. Tetapi jangan lupakan kawasan pinggir, kabupaten-kabupaten sekitar, karena di sinilah pertumbuhan permukiman terbesar — dan sumber bangkitan perjalanan ulang-alik ke pusat kota Jakarta.

Dukungan lain? Makin banyak layanan pengantaran makanan. Bahkan, layanan ini sudah menjalar ke kota-kota “tenang” seperti Yogyakarta. Tak hanya makanan, tapi juga antaran yang lain. Sektor ini bisa meningkat dengan dorongan insentif dan kebijakan lainnya.

Ada satu cara lagi yang agak sulit (tapi bukan tidak mungkin diterapkan). Yakni mengatur ketersediaan permukiman di dekat lokasi pekerjaan.

Sekarang ini, para pengembang gedung kantor dan pusat komersial lain diwajibkan menyediakan tempat parkir dengan jumlah minimal yang diatur rinci. Mengapa mereka tidak sekalian diwajibkan membangun hunian karyawan di dalam kompleks yang sama — atau setidaknya berdekatan? Bayangkan betapa leganya jalanan karena para karyawan hanya perlu menempuh 5-10 menit untuk bisa sampai ke kantor.

Semua ini dapat diatur di dalam Rencana Detail Tata Ruang per kecamatan yang sekarang sedang ditinjau kembali. Ini suatu kesempatan!

Saya yakin ada banyak kecerdasan untuk menghasilkan gagasan dan perubahan signifikan dalam mengatasi kemacetan. Yang saya khawatirkan adalah harapan yang terus-menerus atas akan adanya solusi mudah yang mujarab seketika, yang membuat kita menunggu dan tidak berubah. Selain itu ada juga kemalasan — terutama dari pihak birokrasi — untuk memudahkan perubahan itu. Kata kunci yang sering diungkapan adalah “Sulit!” Tetapi, tidak mungkin lebih sulit daripada keadaan yang sudah kita hadapi sekarang. Ayo, bangun! Hadapi kenyataan!

Apa lagi yang dapat dilakukan demi mengurangi kemacetan? Pembaca punya ide?

Berita Lainnya

Harga Bensin Premium Naik Tahun Depan

TEMPO.COTEMPO.CO 

TEMPO.CO, Yogyakarta – Harga minyak dunia pada tahun depan diperkirakan masih cukup fluktuatif dan tinggi. Agar tidak menambah beban subsidi, pemerintah diperkirakan bakal mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menuturkan ancang-ancang pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi ini tampak dari RAPBN 2013 dimana pasal yang membatasi kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi sudah dihapus.

“Tahun ini kan batal karena ada ganjalan pasal yang harus izin DPR, tahun depan sudah tidak ada. Lagipula, menaikkan harga BBM memang wewenang pemerintah sepenuhnya,” kata Anton, Kamis 29 November 2012. Dengan menghapus pasal tersebut, pemerintah mengambil kembali kewenangannya untuk menaikkan harga BBM secara sepihak sebagaimana pernah dilakukan pada 2005, 2008 dan 2009 lalu.

Jika dirunut dari sejarahnya, alasan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi tak lepas dari selisih harga yang terlalu besar dengan harga BBM non subsidi atau harga keekonomiannya. Harga keekonomian BBM juga tak bisa lepas dari perkembangan harga minyak dunia.

Lonjakan harga minyak dunia pada 2005 membuat selisih harga BBM subsidi dan non subsidi mencapai 120 persen. Pada tahun itu, pemerintah bahkan menaikkan harga hingga dua kali dalam setahun, premium yang diawal tahun hanya seharga Rp 1.810 per liter menjadi Rp 4.500 per liter di bulan Oktober.

Harga minyak dunia yang kembali melonjak dan hampir menyentuh US$ 120 per barel pada 2008, kembali membuat pemerintah menaikkan harga BBM subsidi menjadi Rp 6.000 per liter, atau naik 30 persen ketimbang harga sebelumnya.

Anton memperkirakan, tahun depan harga minyak dunia masih berfluktuasi di angka US$ 100 sampai sekitar 110 per barel. Perkiraan tersebut berdasarkan situasi geo politik timur tengah dan negara- negara barat yang masih menunjukkan tanda ketidakpastian.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjononegoro sebelumnya juga telah menyatakan memiliki beberapa rencana untuk mengurangi subsidi BBM. Diantaranya adalah dengan menaikkan BBM sebesar Rp 500 per liter. Ia yakin usulan kenaikan ini bakal bisa diterima oleh masyarakat, sebab tidak begitu besar dan memberatkan.

Selain menaikkan harga, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan perlindungan nilai atau hedging harga minyak Indonesia. Sayangnya, untuk rencana kebijakan yang kedua ini masih banyak ditentang oleh para ekonom sebab risiko yang ditanggung akan sangat tinggi apabila patokan hedging harga meleset jauh dan berpotensi merugikan keuangan negara.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Berita terpopuler lainnya:

Bakrie Tak Masuk 40 Besar Orang Terkaya Forbes

Anak Taipan Terkaya Indonesia Investasi di Internet 

UMK Mahal, 1.000 Buruh Mebel Surabaya akan Di-PHK

Paceklik, Bulog Akan Impor 700 Ton Beras 

IHSG Dibuka Menguat, Ikuti Kenaikan Regional

Untuk berita terbaru, ikuti Yahoo! Indonesia di Twitter dan Facebook

Berita Lainnya

Ekonomi Nasional

Pemerintah ‘Malas’, 225 Migas Kita Dikelola Asing

Rabu, 28-11-2012 09:45

Dewi Aryani

Dewi Aryani

JAKARTA, PESATNEWS – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI-P Dewi Ariyani menyesalkan ketidakcermatan pemerintah memberdayakan kekayaan sumberdaya alam dan enegi yang kita miliki, sehingga dari 225 sumber minyak dan gas bumi (migas) Indonesia dikuasai/dikelola oleh pihak asing.

“Pemerintah tidak cermat. Memang kita tetap butuh asing untuk teknologi dan modalnya. Kita punya sumber daya alam. Pemerintah yang salah. Mestinya pemerintah harus mengelola migas kita. Tapi pemerintah maunya bekerja dengan mudah (malas, red) dan tidak capek untuk mengeelola migas yang sudah ada,” kata Dewi Aryani dalam dialog di sebuah stasiun TV swasta, Rabu (28/11) pagi.

Mengapa DPR yang befungsi pengawasan diam saja? Menurut Dewi, Fraksi PDIP sudah keras berkali-kali mengritik pemerintah terkait masalah migas termasuk menolak pembatasan dan kenaikan BBM, tetapi delapan fraksi lainnya berlawanan sikap dengan PDIP. “Kita paksa, tapi kalau delapan fraksi menolak, bagaimana?” ucap anak buah Megawati Soekarnoputri ini.

Apalagi, lanjut Dewi, pemerintah cenderung ngotot untuk mempertahankan kebijakannya meski bertentangan dengan pendapat DPR. “Jadi, operasi ketatanegaraan bukan di DPR, endingnya tetap di pemerintah,” tegas vokalis Komisi ESDM DPR ini.

Ia pun mendesak pemerintah harus secara serius membenahi tata kelola energi, terutama sektor migas. Rendahnya angka pencapaian lifting tidak semata-mata karena kesalahan BP Migas lalu, tetapi lebih kepada kurang cermatnya pemerintah melihat secara bijak bahwa ketersediaan energi fosil memang dari tahun ke tahun akan berkurang.

Pengembangan sumber daya energi yang renewable (energi baru terbarukan) justru terbengkalai. Ini titik masalahnya. Soal BP Migas tentu perannya harus diatur secara lebih baik, sehingga sistem dan mekanisme pengelolaan Migas tetap berdasar kepada kepentingan nasional.

Pemerintah harus membahas bersama DPR bagaimana kelanjutan tata kelola Migas setelah BP Migas bubar. Karena menurut Pasal 20 ayat 1 UUD 45, tiap-tiap UU menghendaki persetujuan DPR dan karena UU MIgas adalah produk legislator, maka sebaiknya seluruh aspek komersial, keberlangsungan produksi minyak, semua implikasi termasuk proses transisi fungsi-fungsi BP Migas dibahas bersama dengan DPR.

Apalagi saat ini Komisi VII DPR juga sedang membahas amandemen UU Migas, memperbaiki pasal-pasal tertentu untuk dimaksimalkan lebih mendorong kepada pemenuhan kepentingan nasional. “Soal pembentukan badan baru, saya rasa perlu. Tapi harus dibahas secara serius dan komprehensif, serta terbuka. Jangan sampai BP Migas hanya soal ganti baju saja,” kata Dewi. [asf/tr]

Ekonomi Nasional

 

Birokrasi di Sektor Energi Harus Segera Direformasi!

Kamis, 29-11-2012 13:47

Dewi Aryani

Dewi Aryani

TERKAIT

JAKARTA, PESSATNEWS – Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani pihatin dengan perdebatan soal energi tak ada habisnya, bahkan semakin kisruh. Hal ini menunjukkan bahwa sektor energi memang seharusnya menjadi sektor utama (leading sector) dalam pembuatan berbagai kebijakan di negara ini.

Menurutnya, soal sektor hulu dan hilir energi di Indonesia harus dibedakan antara industri hulu dengan hilir. Tapi, tetap ada sinkronisasinya. “Untuk Hulu, KPS (Kontraktor Production Sharing) hanya kontraktor sebagaimana layaknya, maka tanda tangan kontrak seharusnya memang  tidak dengan Pemerintah secara langsung,” papar Dewi Aryani dalam diskusi ‘Liberalisasi UU MIGAS VS Pasal 33 UUD 1945’ di Jakarta, Kamis (29/11/2012),

Dewi menegaskan, di sektor hulu perlu agen atau badan atau BMUN yang mendapatkan  kewenangan Pemerintah. Dalam hal BUMN harus yang tidak ada conflict of interest, harusnya yang non profit tapi independent dalam arti tidak direcoki kebijakan siapa pun dan kepentingan politik apa pun.

“Inilah sebenarnya refleksi dari pasal 33 UUD kita, dikuasai oleh negara. Dalam arti KPS hanya sebagai kontraktor, tidak memiliki, dan semua aset nanti kembali kepada Pemerintah (cost recovery),” ungkap vokalis Komisi Energi DPR dari Fraksi PDIP ini.

Ia pun menilai, ada hal yang rancu saat ini dalam kasus pembubaran BP Migas, yakni ada yang tidak beres dioperasional. Dewi mendukung penuh reformasi birokrasi dan kebijakan di sektor energi dengan cara yang tepat sesuai konstitusi dan mempertimbangkan keberlangsungan dan kedaulatan negara. Bukan dengan cara politisasi tanpa dasar bagi kepentingan rakyat.

“Untuk sektor Hilir lain lagi, struktur pasar BBM kita saat ini adalah oligopoli bukan liberal, karena kendali ada di pemerintah yaitu kementrian ESDM/BPH. Pertamina masih dominan. Oligopoli disini artinya satu dominan yaitu Pertamina dan yang lain fringe yaitu yang ada terbatas misalkan Total, Petronas, Shell dan lain lain, jadi tidak tiba-tiba dinamakan liberal dalam arti tidak kompetitif penuh,” bebernya. [*/sr]

26
Nov
12

Energi : Perlu Dibentuk BUMN Pengelola Migas

Energy Watch: Perlu Dibentuk BUMN Pengelola Migas

AntaraAntara 

Jakarta (ANTARA) – Dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah diharapkan membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang bertugas untuk mengelola sumber minyak dan gas (migas).

Dikeluarkannya Peraturan Presiden No 95 Tahun 2012 dan pembentukan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Migas (SKPH Migas) untuk menggantikan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) sudah tepat.

“Namun, pemerintah dapat membuat sebuah BUMN yang tugasnya mengelola energi yang sesuai amanat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), sehingga pengolahan migas menuju kedaulatan energi dapat tercapai,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, di Jakarta, Senin.

BUMN baru ini, menurut Mamit, harus berpihak pada kepentingan nasional dalam hal ini Pertamina.

Jika melihat kembali ke belakang, BP Migas sebenarnya didirikan berdasarkan UU Migas dengan tujuan agar tidak terjadi `conflict of interest` dalam tubuh Pertamina.

“Jangan sampai pembentukan badan yang baru ini sebagai pengganti BP Migas hanya berganti nama saja, akan tetapi fungsi dan tata kelolanya sama saja,” paparnya.

BUMN baru tersebut, lanjut Mamit, harus memenuhi beberapa persyaratan seperti regulator atau kebijakan tetap berada di bawah dan dikendalikan pemerintah dan dibentuknya badan usaha tersebut maka regulator dan operator dalam tata kelola pengolahan migas berpisah. Selain itu, BUMN baru tersebut dapat membuat Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan semua kontraktor migas dan tetap bertanggung jawab penuh pada pemerintah.

“Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan terkait KKS jika dalam pelaksanaan tidak menguntungkan untuk kemakmuran rakyat. Untuk cadangan migas, bisa dipergunakan sebagai modal BUMN dan dalam distribusi produk harus dikoordinasikan dari dalam negeri, sehingga tidak hanya hulu saja yang pengelolaannya di bawah badan baru itu, tapi hilir juga untuk mencegah liberalisasi oleh asing,” ujarnya.

Mamit menambahkan, urgensi pembentukan badan baru ini harus segera terlaksana karena jika terlalu lama SKSH Migas ini bekerja jika terjadi konflik dengan KKS, maka negara akan terlibat dalam konflik tersebut yang akan berdampak terhadap kerugian negara.

“Di samping itu, jangan sampai SKSH Migas ini bisa menjadi komoditi politik menjelang 2014 yang menguntungkan pihak-pihak tertentu,” tandasnya.(rr)

Berita Lainnya

  • alt

    JAKARTA–Keputusan pemerintah yang memindahkan fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada unit pelaksana di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikritik sejumlah kalangan. Keputusan tersebut dinilai justru bakal menimbulkan ketidakpastian baru.
    ’’Kalau BP Migas dicabut terus di bawah menteri, ini sama juga government to business lagi, hanya beda jaket dan jasnya. Kan ini nanti digiring ke menteri mempunyai unit sendiri, di situ saja sudah menimbulkan ketidakpastian,’’ kata kata pengamat ekonomi Dirgo D. Purbo di Jakarta kemarin.

    Semestinya, menurut Dirgo, pemerintah mengalihkan fungsi dan tugas BP Migas kepada PT Pertamina, yakni dengan memberlakukan UU Migas No 8/1971 untuk mengambalikan kewenangan pengendalian industri hulu migas ke Pertamina. ’’Menurut hemat saya, yang dalam waktu cepat, singkat, mengingat produksi kita makin turun, apa tidak salah kalau semua ini dikembalikan lagi ke UU No 8/1971,’’ katanya.

    Usulan pengembalian ke Pertamina itu didasarkan pada pengalaman perusahaan migas pelat merah itu yang sudah pernah menangani produksi industri hulu migas hingga 1,7 juta barrel pada era 1970-an. ’’Pertamina kan pernah punya pengalaman meng-handle produksi minyak sampai 1,7 juta barrel. Nah, sekarang cuma setengahnya, kan nggak masalah dong,’’ ucapnya.

    Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Salis Aprilian menyarankan kepada pemerintah untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggantikan peran BP Migas sebagai pelaksana kegiatan sektor migas di tanah air. ’’Pemerintah sebaiknya membentuk BUMN baru pengganti BP Migas, yang bisa menjalankan fungsi bisnis,’’ ujarnya.

    Kendati menjalankan bisnis, Salis menegaskan BUMN baru itu strukturnya tetap berada di bawah kendali pemerintah. ’’Jadi BUMN ini bisa membuat kontrak kerja sama (KKS) dengan semua kontraktor migas namun bertanggung jawab penuh kepada pemerintah,’’ papar Salis yang juga Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

    Salis menegaskan, pendapatnya tersebut bukan berarti ia ingin pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pengganti BP Migas. Namun, Pertamina siap saja jika ditunjuk menggantikan peran BP Migas mengingat selama ini PT PHE sudah menjalankan fungsi yang mirip dengan BP Migas.

    ’’Memang kegiatan PT PHE bisa dibilang seperti BP Migas kecil karena kami mempunyai unit-unit bisnis yang mengelola dan mengawasi aset-aset migas Pertamina. Tetapi tidak kontrak langsung dengan BP Migas,’’ ujar dia.  Saat ini ada sekitar 40-an aset migas Pertamina yang dikelola di bawah naungan PT PHE dengan nilai mencapai USD 700 juta.

    Pengamat industri minyak bumi dan gas, Pandji R. Hadinoto menyatakan, pemerintah sebaiknya mulai merintis pembentukan satu BUMN sebagai pengganti BP Migas. Ia mengusulkan, BUMN itu bisa berbentuk PT Migas Indonesia. Nantinya, BUMN ini 100 persen sahamnya digenggam pemerintah, sehingga sumber daya alam minyak dan gas tidak dapat ditransaksikan dengan pihak asing di kemudian hari.

    Pengamat Ekonomi Ikhsan Modjo mengemukakan, permasalahan BP Migas sebenarnya ada pada struktur penguasaan dan pengelolaan yang buruk oleh domestik. “Persoalannya kan kayak tambang yang 60-70 persen yang sebenarnya dikuasakan kepada bupati, provinsi baru pemerintah pusat, tidak dilakukan secara optimal,” jelasnya kemarin.

    Audit Menyeluruh

    Audit menyeluruh harus dilakukan terhadap Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) setelah dibubarkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan UU Migas.

    Apalagi memang, sebetulnya banyak sekali laporan Badan Pemeriksa Keuangan menyangkut potensi kerugian negara yang ada di cost recovery.

    Demikian dikatakan salah seorang pengusul uji materi UU Migas yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara kepada RM Online (INDOPOS group), kemarin.

    “Lembaga ini mengelola uang raturan triliun tiap tahun. Dan itu dana APBN yang mereka kelola dalam bentuk cost recovery. Masalahnya BP Migas itu tidak punya komisaris untuk melakukan pengawasan. Sehingga ya memang harus diperiksa,” tegasnya.

    Tak hanya itu, menurut mantan senator asal DKI Jakarta ini, para eks pejabat BP Migas harus dicegah bepergian ke luar negeri. “Kalau perlu dicekal saja dari sekarang pejabat-pejabat BP Migas. Kita minta KPK masuk dan BPK melakukan audit investigasi khusus terhadap BP Migas,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sudah mengatakan, lembaganya akan mengusut dugaan kasus korupsi di BP Migas, meski lembaga itu sudah bubar. (lum)

    Ekonomi Nasional

    Meski Gagal, Pembubaran BP Migas Terburu-buru

    Minggu, 25-11-2012 19:35

    Toni Prasetiantono

    Toni Prasetiantono

    YOGYAKARTA, PESATNEWS – Pasca Pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tetap saja menuai pro dan kontra. Tidak terkecuali para ekonom yang memandang pembubaran tersebut terkesan buru-buru. Kendati BP Migas dinilai gagal menaikan produksi minyak RI dalam dua dekade terakhir. Bahkan pengelolaan dan eksplorasi sumberdaya migas lebih banyak diserahkan kepada asing.

    Salah satunya Ekonom UGM, Toni Prasetiantono, menyesalkan pembubaran BP Migas tersebut yang menurutnya terkesan buru-buru tanpa melibatkan pendapat dan diskursus di masyarakat. “Kok begitu mudahnya dibubarkan istitusi penting, dibubarkan dalam satu malam. Kok bias keputusan besar seperti tidak ada diskursus dan debat publik. Ini operasi diam-diam,” kata Toni  di Yogyakarta, Minggu (25/11/2012).

    Toni menilai, Ketua MK Mahfud MD, sedikit bersikap arogan dalam memutuskan pembubaran BP Migas. Padahal, keberadaan BP Migas sangat vital. “BP Migas itu mewakili negara dan pemerintah. Jika diaggap pro asing hanya pembuat kebijakannya yang salah bukan lembaganya,” imbuhnya.

    Kendati pembubaran BP Migas tersebut memberikan dampak positif dalam pembenahan pengeloalaan sumberdaya migas dari produksi hulu hingga hilir namun menurutnya harus dipikirkan langkah selanjutnya karena tidak akan serta merta meningkatkan produksi minyak di masa mendatang.

    Apalagi, menurutnya, saat ini Indonesia menjadi net importer minyak hingga 400 barrel per hari. Sedangkan produksi minyak Indonesia hanya mampu memproduksi 870 barrel per hari untuk memnuhi kebutuhan penduduk lebih dari 234 juta jiwa.

    “Kalo dikatakan gagal, iya. Tapi melanggar UUD tidak, karena liftingnya saja rendah. Itu menandakan kekuasananya besar (BP Migas) tidak berhasil menguatkan lifting,” ungkapnya. [yit/pn]

    Ekonomi Nasional

    Pemerintah Kaji Pembentukan Pengganti BP Migas

    Rabu, 21-11-2012 12:37

    BP Migas

    BP Migas

    TERKAIT

    JAKARTA, PESATNEWS- Pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi bentuk institusi yang akan menggantikan secara permanen peran Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi.

    Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo di Jakarta, Rabu mengatakan, opsi-opsi tersebut nantinya akan dibicarakan dengan DPR.

    “Pemerintah akan menjalankan amanat MK yang menyebutkan pengalihan BP Migas ke Kementerian ESDM dilakukan sampai adanya UU baru,” katanya.

    Menurut dia, opsi-opsi tersebut antara lain institusi berbentuk satuan kerja khusus, BUMN baru di bawah Kementerian ESDM, atau PT Pertamina (Persero).

    “Masih banyak opsinya,” ujarnya.

    Kepentingan pemerintah, lanjutnya, adalah opsi yang dipilih bisa memberikan manfaat migas sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

    Pascapembubaran BP Migas, pemerintah membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas).

    Satuan kerja itu sebagai pengganti sementara BP Migas sampai terbitnya UU baru.

    Mengacu putusan MK Sementara, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa meminta pemerintah tetap harus mengacu amanat putusan MK yang menyebutkan kedaulatan energi sepenuhnya di tangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Jangan melenceng dari itu,” katanya.

    BPK melakukan audit pada BP Migas sejak berdiri tahun 2002 hingga dibubarkan 13 November 2012. Audit dengan tujuan tertentu itu ditargetkan selesai Maret 2013.

    BPK juga akan melakukan pemeriksan pada pengganti sementara BP Migas yakni SKSP Migas. Pada 13 November 2012, MK memutuskan keberadaan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945. MK mengalihkan fungsi dan tugas BP Migas ke Kementerian ESDM sampai ada UU yang baru.

    Atas putusan MK itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 95 dan dua keputusan menteri yakni Kepmen ESDM No 3135 dan 3136 pada hari yang sama.[rvn/jim]

    Berita Lainnya

    foto

    BP Migas dinilai hanya mengendalikan dan mengawasi pengelolaan migas. Sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara atau perusahaan lain melalui kontrak kerja sama. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Jum”at, 23 November 2012 | 19:04 WIB

    Revisi UU Migas Diminta Fokus pada Bentuk Lembaga

    TEMPO.COJakarta - Bentuk lembaga yang mewakili negara dalam kontrak pengelolaan minyak dan gas bumi perlu menjadi salah satu poin dalam revisi UU Migas. Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan pemegang kuasa pertambangan menjadi satu hal penting yang bisa mempengaruhi kelanjutan pengelolaan migas.

    Marwan menuturkan idealnya pemerintah diwakili oleh badan usaha milik negara (BUMN) saat meneken kontrak dengan kontraktor migas. Dengan demikian, negara masih memiliki hak pengusahaan lewat BUMN, yang selama ini tidak bisa dilakukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

    “Aset cadangan minyak dan gas bumi ini kalau dipegang BUMN bisa untuk mendongkrak kemampuan ekonomi Pertamina,” kata Marwan ketika dihubungi Tempo, Jumat, 23 November 2012.

    Marwan mencontohkan kasus Freeport McMoran, yang mendapatkan dana dari penawaran saham perdana. Padahal, aset yang ditawarkan dalam penawaran saham itu adalah cadangan emas yang berada di Indonesia dan seharusnya menjadi kekayaan alam Indonesia.

    Dengan demikian, ujar Marwan, Pertamina atau BUMN yang ditugasi sebagai pengelola hulu bisa mencari modal untuk mengembangkan industri migas di Indonesia. Kondisi ini, menurut Marwan bukan berarti menutup investasi asing. “Bisa saja mencari rekanan kontraktor asing, tetapi hak ekonomi tetap ada di tangan BUMN,” kata dia. Model ini sudah dilakukan di beberapa negara, seperti Saudi Arabia dan Iran. Selain itu, penguasaan kepada BUMN menyebabkan negara terlibat dalam pengelolaan migas di Indonesia.

    Adapun selama ini, badan pelaksana hanya berfungsi sebagai pengawas dan pengendali produksi migas tapi tidak terlibat langsung dalam mengelola. Jika dilakukan oleh badan usaha, negara ikut mengelola sumber daya lewat BUMN. “Misalnya pada kasus Lapindo, ketika itu BP Migas tidak punya kemampuan teknis. Sedangkan jika di bawah Pertamina, mereka punya kemampuan teknis. Sehingga jika ada kesalahan atau gangguan bisa langsung ikut turun tangan mengatasi,” kata Marwan.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini mengatakan, jika pengelolaan lewat BHMN, pendapatan negara dari sektor migas langsung masuk ke kas negara. Sedangkan jika lewat BUMN, pendapatan negara dari migas dipotong dulu untuk membayar jasa Pertamina dan mendapat dividen dari pendapatan BUMN. “Memang bisa memajukan BUMN-nya, tetapi negara ini bagaimana?” ujarnya.

    Ketua Komisi Energi DPR RI Sutan Bhatoegana mengatakan saat ini DPR masih membahas rancangan revisi UU Migas. Sudah ada usulan untuk membentuk badan usaha hulu migas di bawah Kementerian ESDM. “Ada yang mengusulkan dibentuk badan usaha hulu migas spesifik, tapi di bawah Menteri ESDM. Seperti Kemenkeu dengan PIP itu. Tapi belum final,” katanya.

    BERNADETTE CHRISTINA

    Penguasaan Migas Asing Rugikan Sulsel

    Ditulis Oleh Akbar on November 19th, 2012 Rating 9.0 —Outstanding

    Indonesia Hanya Kuasai Migas 15%

    MAKASSAR, UPEKS–Kebijakan pemerintah pusat memberi keleluasaan perusahaan asing menguasai migas Indonesia berdampak ke sejumlah daerah yang ada di Provinsi Sulsel. Hal itu disebabkan karena pengusaha minyak Indonesia yakni PT Pertamina tidak mampu berbuat banyak. Berdasarkan data yang dihimpun Serikat Migas Indonesia, bahwa Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia berupa minyak dan gas dikuasi asing sekira 85% selebihnya 15% dikelola PT Pertamina.

    Demikian diungkapkan, President Serikat Migas Indonesia, Ir Faisal Yusra SH MM kepada Upeks, usai menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional Solusi Strategik Permasalahan Minyak dan Gas di Indonesia yang digelar Asosiasi Doktor Ekonomi Indonesia (ADEI) Kerjasama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), akhir pekan kemarin di Gedung Penelitian Universitas Hasanuddin (Unhas). Menurutnya, daerah termasuk Sulsel itu sendiri pasti akan merasakan dampaknya.

    Dimana minyak dan gas masih dimainkan perusahaan asing. Sejumlah perusahaan asing beroperasi di Indonesia diantaranya, Shell, Petronas, serta konco-konconya telah menggali atau mengambil potensi SDA yang ada di Indonesia. Hal lain menjadi sorotan yakni, kewenangan yang diberikan Pertamina. Menurutnya, Pertamina merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilematis. Di sisi lain, diminta mengejar keuntungan, sedangkan tidak bisa melakukan inovasi atau dengan kata lain harus tunduk pada peraturan pemerintah.

    Sementara itu, Ketua ADEI, Prof Dr Muh Asdar mengatakan, permasalahan migas harus dicarikan solusi. Menurut dosen ekonomi Pasca Sarjana Unhas ini, ADEI siap memberi solusi terkait permasalahan migas. “Kita harapkan dengan adanya diskusi semacam ini, bisa mencari solusi terbaik buat bangsa Indonesia termasuk Sulsel,” ujarnya. Seminar yang dihadiri ratusan peserta ini juga dihadiri dosen Universitas Gadja Mada yang juga Econit Advisory Group, Dr Hj Hendri Dr Hj Hendri Soparini Ph D.

    Secara terpisah, Pengamat Migas Indonesia, Pandji R Hadinoto dalam rilisnya diterima Upeks mengatakan, bisnis energi miGas libatkan dana besar, resiko tinggi dan teknologi canggih serta kemampuan sumber daya manusia kualitatif. Oleh sebab itu waktu jeda (down time)siklus bisnis MiGas pasca 13 Nopember 2012 (akibat Putusan MKRI tentang Pembubaran BP MiGas) jelas berdampak resiko turunan berupa keuangan yang mubazir berjumlah besar dan kelak mempengaruhi negosiasi cost recovery.

    Guna mengurangi dampak negatif ini memang baiknya pemerintah cepat tanggap yaitu selain segera membentuk Tim Khusus RUU MiGas Pancasila juga sudah mulai mewujudkan alternatif BUMN apa yang tepat. “Saran kami adalah PT MiGas Indonesia sebagai wujud metamorfosa BP MiGas, artinya mesin organisasi BP MiGas ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas BUMN bernama MiGas Indonesia, namun dengan syarat saham-sahamnya milik rakyat Indonesia sepenuhnya sehingga tidak dapat ditransaksikan dengan pihak Asing di kemudian hari, mengacu Pasal-33 UUD45, Pembukaan UUD45 dan Pancasila,” ujarnya. (mg03)

14
Nov
12

Energi : Migas Indonesia Bawa Kontroversi Hukum

Ekonomi Nasional

Migas Indonesia Bawa Kontroversi Hukum

Rabu, 14-11-2012 21:38

Arief

Pandji R Hadinoto

JAKARTA, PESATNEWS – Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (mk) yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), bagaimanapun memunculkan dilema tersendiri yang pelik.

Pasalnya, kata Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, sebanyak 353 KKS (Kontrak Kerjasama) yang telah banyak melibatkan pihak swasta asing meningkatkan ketidakpastian walaupun sudah diredam dengan terbitnya peraturan presiden.

”Ketidakpastian itu lebih menghantui karena pola Government To Business masih terjadi, bergeser dari ranah kewenangan entitas Badan Teknis kepada entitas Lembaga Kebijakan yaitu ESDM,” papar Dewan Pakar PKPI yang juga Pimpinan DHN 45 ini kepada pesatnews.com, Rabu (14/11/2012).

”Artinya budaya kerja berbeda yang kalau dipaksakan dapat munculkan komplikasi turunan lain. Hal ini memang perlu antisipasi kajian politik kelola strategik khusus yang harus segera diadakan oleh pemerintah,” tandas Pandji yang juga Pemohon VI Uji Material UU Migas 2001 ke MK 2003-2004.

Terlepas dari soal diatas, menurut dia, patut dipertanyakan mengapa UU Migas yang sama tidak dibatalkan oleh Keputusan MKRI tanggal 21 Desember 2004, sebagaimana dimohon oleh 6 pihak saat itu?

”Karena kalau saja permohonan diterima baik oleh Majelis Hakim Konstitusi maka kontroversi dilematis keberadaan 353 KKS itu tidak akan terjadi, bukan?” ungkap Pandji mempertanyakan. [asf/tr]

Kontroversi BP Migas

Menteri ESDM Tetap Beri Ruang Asing di Migas

Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 14 November 2012 | 20:51 WIB
:
Menteri ESDM Tetap Beri Ruang Asing di Migas KOMPAS/RIZA FATHONIMenteri ESDM Jero Wacik

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri ESDM Jero Wacik meminta kepada seluruh pengusaha yang menanamkan investasi di bidang minyak dan gas bumi (migas) tidak perlu cemas dengan pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Ke depan, kata Jero, para pengusaha bisa berhubungan dengan dirinya.

“Organisasi BP Migas seluruhnya akan kita pindah ke Kementerian ESDM. Full semuanya (pindah) kecuali Kepala BP Migas menjadi gugur. Saya menjadi pejabat sementara. Belum ada namanya (organisasi),” kata Jero di Istana Negara, Rabu (14/11/2012).

Jero mengatakan, pihaknya tetap terbuka kepada perusahaan asing yang ingin berinvestasi di sektor migas. Pasalnya, untuk kegiatan eksplorasi, kata dia, membutuhkan dana yang cukup besar.

Adapun mengenai kontrak-kontrak migas yang sudah ada, tambah Jero, tetap berjalan seperti biasa. Agar ada kepastian di masa depan, pemerintah segera membuat rancangan undang-undang baru. Menurut dia, sudah ada gambaran pengelolaan hulu migas kedepannya.

“Tetap ada di bawah pemerintah, asalkan pemerintahnya harus kredibel. Jangan mentang-mentang, pemerintah lalu mendominasi. Swasta nasional diberikan kesempatan seluas-luasnya. Kemungkinan kedua berada di Pertamina atau BUMN lain. Atau ketiga, independen seperti BP Migas,” pungkas Jero.

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi memutuskan BP Migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan.

Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 95 Tahun 2012 untuk mengisi kevakuman pascaputusan MK. Dalam perpres, organisasi pengganti BP Migas kedudukannya berada di bawah Kementerian ESDM dan di bawah kendali Menteri ESDM.

__._,_.___
Ekonomi Nasional

Presiden: Kontrak BP Migas Tetap Berlaku

Kamis, 15-11-2012 08:55

Presiden SBY

Presiden SBY

JAKARTA, PESATNEWS- Pemerintah menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dibubarkannya Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Usaha Minyak dan Gas (BP Migas). Presiden sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 tahun 2012 untuk mencegah kevakuman terhadap usaha hulu migas. Investor tak perlu cemas, semua perjanjian dan kontrak kerja sama yang telah dibuat BP Migas tetap berlaku.

Demikian penjelasan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu sore (14/11). “Saya tidak punya tafsiran, pendapat, atau analisis apapun kecuali menjalankan dengan sepenuh hati apa yang telah menjadi putusan MK,” ujar Presiden.

Sejak ada putusan MK tersebut, sambung Kepala Negara, sudah berkembang sejumlah isu, termasuk keresahan dari berbagai kalangan. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangapi putusan MK dan meredakan kecemasan yang berkembang dengan mengeluarkan Perpres No. 95 tahun 2012. Perpres tersebut dimaksudkan untuk mencegah kevakuman aturan sekaligus memberikan kepastian bagi usaha hulu minyak dan gas bumi.

“Dalam Perpres yang telah saya terbitkan, pada prinsipnya kita tentukan bahwa eks BP Migas pada masa transisi ini, sesuai pula dengan putusan MK, kedudukannya berada di bawah Menteri ESDM.”

Presiden mengatakan dirinya juga sudah memerintahkan Menteri ESDM untuk melakukan audit, sebelum sepenuhnya menjalankan apa yang dilakukan BP Migas.

Mengenai mantan karyawan BP Migas, Presiden menyatakan mereka tetap berada di posisinya, “Kecuali yang posisinya terkait dengan dibubarkannya BP Migas. Pegawai dan karyawan lainnya tetap pada posisi dan tetap menjalankan fungsi, tidak boleh terhenti,” ujar SBY.

Presiden mengatakan, tidak perlu ada ketidaknyamanan. Kegiatan akan terus berlangsung merujuk putusan MK. “Pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, terutama di masa transisi ini, sampai segala sesuatunya ada diposisi lebih baik,” ujar Presiden.

Kontrak Tetap Berlaku

Dibagian lain penjelasannya, Presiden mengimbau mereka yang mengadakan perjanjian  dengan BP Migas untuk tidak cemas. Semua perjanjian dan kontrak kerja sama yang telah dibuat BP Migas tetap berlaku.

“Semua pekerjaan dan kegiatan oprasional sebagai bentuk kerja sama BP Migas dengan pihak investor tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tidak perlu membuat kecemasan,” ujar SBY.

Dalam putusannya pada 13 November pukul 11.00 WIB, MK menilai keberadaan BP Migas tidak memiliki ketetapan hukum. Presiden melihat putusan tersebut telah menciptakan implikasi, yaitu menimbulkan kecemasan dari berbagai kalangan mengenai kepastian hukum dan predictability dari kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Indonesia.

“Kalau tidak ada itu hampir pasti para pelaku dunia usaha apapun tidak berani untuk melakukan investasinya. Kalau ini tidak segera saya ambil alih, maka isu tentang ketidakpastian bisa mengganggu iklim investasi, yang sebenarnya sekarang ini ada dalam keadaan yang makin baik,” ujar SBY.

Kata Presiden, isu ini sangat sensitif, rawan, dan mudah menimbulkan ketidakpastian di negeri ini. “Sehingga pemerintah yang taat menjalankan keputusan MK harus melaksanakan tindakan cepat, lalu diterbitkanlah Perpres karena tidak boleh sehari pun ada kevakuman,” ujar Presiden.

Kata SBY, permintaan atas produksi minyak dan gas bumi domestik terus meningkat. Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas, utamanya gas. “Solusinya, pemerintah akan meningkatkan ekspolrasi minyak dan gas bumi. Maka investasi harus baik, harus jelas aturan dan siapa yang mengelola,” Presiden menambahkan.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengundang para investor dari dalam negeri untuk berinvestasi di berbagai bidang, dalam hal ini minyak dan gas bumi, “Ikutlah berinvestasi di negeri kita sendiri, sebab kalau tidak, tentu kekuatan ekonomi tidak akan tumbuh dengan baik,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan, saatnya telah tiba untuk meningkatkan investasi di negeri ini. Kita sudah punya MP3EI. “Saya mengundang BUMN dan swasta, pusat dan daerah, ikutlah membangun ekonomi dalam negeri ini,” ajak Presiden.

Pada akhir pidatonya, Presiden SBY kembali menegaskan tidak perlu ada kecemasan atas dibubarkannya BP Migas. “Saya berharap semua pihak yang cemas dan mengangap tidak ada lagi kepastian dalam iklim investasi di negeri ini, saya katakan tidak seperti itu,” tandas Presiden.

Sebelumnya, Presiden menggelar rapat terbatas dengan jajaran menteri terkait membahas putusan MK yang membubarkan BP Migas. Ikut hadir dalam jumpa pers Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.[rvn/jim]

Din Syamsudin Serang Amien Rais Soal UU Migas

TEMPO.COTEMPO.CO 

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyayangkan andil Amien Rais dalam pengesahan Undang-Undang Minyak dan Gas pada tahun 2001. Amien Rais merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1995-1998 sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat saat UU Migas disahkan.

“Siapa pun Ketua MPR atau DPR, kalau ada undang-undang yang merugikan rakyat, itu perlu disesalkan,” kata Din Syamsuddin di kantor PP Muhammadiyah, Kamis, 15 November 2012. Banyak undang-undang yang disahkan pemerintah.

Muhammadiyah, kata dia, tak bisa mempelajari satu per satu aturan tadi yang potensial merugikan rakyat. Namun, saat mempelajarinya, Muhammadiyah menemukan ada yang salah di sejumlah aturan, salah satunya Undang-Undang Migas.

Din mengatakan, tak tahu alasan Amien Rais ikut menyetujui undang-undang itu. “Coba tanya ke Pak Amien Rais, mengapa beliau mendukung?” kata Din.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Migas. BP Migas pun ‘dibubarkan’. Di akun jejaring sosial, analis keuangan Lin Che Wei merasa geli dengan dikabulkannya uji materi tentang UU Migas. Berdasarkan sejarahnya, tulis Lin Che Wei, UU Migas disahkan oleh Ketua MPR Amien Rais (Partai Amanat Nasional), Ketua Komisi Energi Irwan Prayitno (Partai Keadilan Sejahtera), dan Ketua DPR Akbar Tanjung (Golkar). Semua fraksi kecuali Partai Demokrasi Kasih Bangsa sepakat dengan UU itu.

Pada masa-masa itu, kata Che Wei, semua yang menolak UU Migas disingkirkan. Direktur Utama Pertamina, Martiono, yang menentang RUU Migas, diganti Baihaki Hakim atas rekomendasi Menteri Koodinator Perekonomian Kwik Kian Gie.

Tapi sekarang semua berubah. Di Pengadilan Mahkamah Konstitusi 2012, tulis Lin Che Wei, tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, beberapa organisasi Islam lain, bahkan Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, ikut menggugat UU Migas.

Lie Che Wei merasa gugatan tersebut sebagai upaya para tokoh Islam mencuri perhatian masyarakat setelah kehilangan pengaruh. “They only raise concern and object after they lost their influence and power,” tulis Lin Che Wei di Facebook.

SUNDARI

Berita Terpopuler

Dua Opsi Gantikan BP Migas

Awas! Ada ”Bom Waktu” Norgas di Merak

Perpres untuk Eks-BP Migas Sudah Ditandatangani

SBY: Eks Pegawai BP Migas Tetap pada Posisinya

Setelah BP Migas, BPH Migas Juga Terancam Bubar

Ini Muatan Kapal Tanker Norgas yang Berbahaya

Top News

Hikmahanto: MK Usir Tikus, Bakar Lumbung

Rabu, 14-11-2012 09:43

ist

ist

JAKARTA, PESATNEWS- Pro -  kontra keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) terus bergulir. Guru Besar Ilmu Hukum UI Hikmahanto Juwana sangat menyayangkan keputusam itu. Ibarat mengusir tikus dengan cara membakar lumbung.

Menurut  Hikmahanto, keputusan itu tidak akan mengeluarkan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “MK telah memutuskan bahwa BP Migas tidak konstitusional. Putusan ini tentu harus dihormati namun patut disayangkan,” tegasnya, Selasa (13/11) malam.

Hikmahanto memaparkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa keputusan itu patut disayangkan, yaitu pertama, MK diibaratkan telah membakar lumbung, dan bukan tikus, ketika menganggap BP Migas inefisien dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Atas dasar tersebut MK memutuskan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah.

“Ini yang kemudian menjadi alasan kedua mengapa putusan tersebut disayangkan mengingat aneh bila ukuran inefisiensi dan potensi penyalahgunaan suatu lembaga dianggap sebagai tidak konstitusional,” jelas Hikmahanto.

Saat ini menurut Hikmahanto, di Indonesia banyak lembaga yang tidak efisien dan apakah berdasarkan inefisiensi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut lembaga yang ada serta merta dianggap tidak konstitusional. “Bukankah konstitusional tidaknya suatu lembaga harus dirujuk pada pasal dalam UUD?,” tandasnya.

Alasan ketiga yang disayangkan Hikmahanto karena MK menganggap BP Migas sebagai suatu lembaga yang benar-benar terpisah dari negara yang seolah-olah BP Migas mendapat `outsource` dari negara untuk menjalankan kewenangannya.

Sebagaimana diketahui, dalam putusan MK No 36/PUU-X/2012. menyatakan pasal-pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

Terkait keputusan itu, kini fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan pemerintah cq Kementerian terkait, sampai ada undang-undang baru yang mengatur hal tersebut. Negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja.

BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau BUT tetapi antara Badan Usaha dengan BU atau BUT.

“Kalau memang demikian maka BUMN yang ditunjuk akan mempunyai fungsi yang sama dengan BP Migas. Kondisi ini yang hendak mengembalikan posisi masa lalu dimana Pertamina bertindak sebagai regulator,” ujar Hikmahanto.

Padahal berdasarkan UU Migas saat ini fungsi regulasi dan kewenangan untuk memberi Wilayah Kerja berada di Direktorat Jenderal Migas. Sementara BP Migas hanya berperan sebagai pihak yang mewakili negara ketika mengadakan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap.

Penunjukan BUMN akan tetap `merendahkan` posisi negara karena konstelasinya tidak berbeda dengan BP Migas.

Nantinya jika BUMN berperan sebagai regulator, maka mereka juga mencari keuntungan, bila dalam bentuk perseroan terbatas, atau berhak mendapatkan subsisdi bila dalam bentuk perusahaan umum. [ant/fu]

BP Migas Bubar, SBY: Seluruh Kontrak Migas Tetap Berlaku

Mega Putra Ratya – detikfinance
Rabu, 14/11/2012 19:40 WIB

Jakarta - Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SBY menegaskan seluruh kontrak migas tetap berlaku.Hal ini disampaikan SBY dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (14/11/2012).”Saya katakan semua perjanjian tetap berlaku (dan kontrak kerja sama). Semua pekerjaan operasional yang sedang dijalankan sebagai bentuk kerja sama BP Migas dan dunia usaha tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ini pasti dan tidak perlu membuat kecemasan, kebingungan, ataupun ketidakpastian,” tutur SBY.Perpres ini dikeluarkan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, yang menyatakan pembubaran BP Migas. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Dalam Perpres itu disebutkan, segala Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani antara BP Migas dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.“Seluruh Proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang ditangani oleh BP Migas, dilanjutkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 Perpres tersebut.SBY menjelaskan Perpres tersebut mengatur tugas lembaga yang menangani hulu migas setelah BP Migas dibubarkan MK. Lembaga eks BP Migas langsung berada di bawah Menteri ESDM, sehingga organisasinya berada di bawah komando menteri ESDM, organisasi itu tetap menjalankan fungsi dan tugasnya.(dnl/hen)
Share:

Blog

SBY: BP Migas Dibentuk Pada Era Megawati

Mega Putra Ratya – detikfinance
Rabu, 14/11/2012 18:53 WIB

Jakarta - Presiden SBY memaparkan latar belakang pembentukan Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas yang lahir pada era Presiden Megawati, mengamanatkan pembentukan BP Migas.”Saudara tahu UUD 2001 pada era megawati memberi amanah dibentuknya bp migas, dasar dan tujuan pembentukan dulu yang mengalir merujuk UU , adalah kita ingin menghindari conflict of interest, dulu usaha hulu dilakukan pada Pertamina, sementara Pertamina pelaku,” kata SBY dalam acara konperensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/11/12)SBY juga mengatakan kelahiran BP Migas pada waktu itu berbekal semangat memisahkan antara tugas wewenang atara tugas pemerintah sebagai regulator dalam sektor hulu migas. Ia menegaskan bahwa UU 22 tahun 2001 memiliki dasar tujuan yang jelas waktu itu.”Dengan dibentuknya BP Migas waktu itu pemerintah tidak dilibatkan dengan kontrak dunia usaha, demikian ada posisi baik kerjasama itu berjalan baik tanpa melibatkan usaha hulu migas, kenapa diperlukan lembaga independen, investasi tiap tahun migas capai Rp 150-250 triliun,” katanya.Menurutnya rata-rata investasi dari sektor minyak dan gas Rp 300 triliun per tahun. Sektor ini sangat penting, sehingga jika ada guncangan sekecil pun akan rawan dan sensitif terhadap investasi di Indonesia. Pemerintah menegaskan bergerak cepat dan menghindari kevakuman seperti kasus pembubaran BP Migas.”Ini (sektor migas) aset negara kekuatan ekonomi kita masa depan kita kita akan bvuat aturan, agar masy tenang ini dikelola baikm tanpa penyimpangan,” katanya.SBY berjanji ke depannya pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas sektor migas khususnya sektor gas. Pemerintah berkomitmen terhadap kepastian hukum agar investasi datang.”Saya berharap semua pihak dari tadi malam, pagi siang tidak was-was cemas, pemerintah akan mengelola dengan penuh tanggungjawab tidak perlu ada ketidaknyamanan, pemerintah akan menjalankan segala sesuatunya,” katanya.(hen/dnl)
Share:

Blog

Jero Wacik: Saya Sementara Gantikan Kepala BP Migas

Mega Putra Ratya – detikfinance
Rabu, 14/11/2012 18:33 WIB

Jakarta - Presiden SBY telah menetapkan tugas dan kewenangan BP Migas dialihkan ke Kementerian ESDM di bawah menteri ESDM. Untuk sementara waktu unit atau lembaga pengganti BP Migas belum punya nama dan posisi Kepala BP Migas sementara waktu dipegang oleh Menteri ESDM Jero Wacik.”Isinya adalah sesuai dengan keputusan MK BP Migas dibubarkan kemudian seluruh fungsi dan tugasnya BP Migas dialihkan kepada kementerian ESDM, tanggungjawab pengelolaan dan pengalihan program ada di bawah kendali ESDM, organisasi BP Migas seluruhnya akan kita pindahkan ke organisasi di bawah kementerian ESDM kecuali Kepala BP Migas yang secara definitif gugur, saya sementara yang menggantikan. Namanya belum ada,” kata Jero Wacik di kantor presiden, Jakarta, Rabu (14/11/12)Jero Wacik menegaskan seluruh kontrak yang sudah terjadi selama ini berjalan seperti biasa, alias tak ada kevakuman. Ia mengimbau kepada seluruh pengusaha investor dalam negeri dan asing migas tidak perlu cemas.”Karena bisa berhubungan dengan saya sebagai pengendalinya dan semua pekerja di bawahnya adalah karyawan bekas pekerja BP Migas,” katanya.Jero juga meminta kepada pegawai dan karyawan BP Migas tak perlu cemas. Semua kegiatan akan berjalan seperti biasa, yang berubah hanya kelembagaanya saja yang pindah ke kementerian ESDM.”Semua karyawan akan pindah di bawah saya. Dalam waktu singkat kita akan buat aturan, yang penting sekarang ada kepastian hukum,” katanya.(hen/dnl)
Share:

Blog

SBY Ngaku Tulus Patuhi Keputusan MK Bubarkan BP Migas

Mega Putra Ratya – detikfinance
Rabu, 14/11/2012 17:57 WIB

Jakarta - Hari ini Presiden SBY merespons resmi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas). Menurut SBY, pemerintah patuh menjalankan keputusan MK membubarkan BP Migas.”Pertama-tama, saya selaku presiden dan pemerintah akan mentaati dan mengindahkan putusan MK itu. Saya seorang konstitusionalis, oleh karena MK diberi kewenangan oleh UUD, maka wajib bagi saya menjalaninya, saya tidak punya tafsiran, pandangan, selain hanya menjalani setulus hati,” kata SBY dalam jumpa pers di Kantor Rabu (14/11/2012)Hadir dalam jumpa pers antaralain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Jero Wacik, Menkum HAM Amir Syamsuddin, Wapres Boediono, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam dan Wamen ESDM.Ia mengakui pasca keputusan MK tersebut, kemarin berkembang isu mengenai keresahan, kecemasan dan tanda tanya dari berbagai kalangan, menyusul keputusan MK membubarkan BP Migas. SBY menegaskan pemerintah langsung bekerja sampai tengah malam untuk menindaklanjuti keputusan MK.”Masih juga saya terima pandangan kekhawatiran, menyangkut impilikasi dan konsekuensi, bukan hanya dari kalanghan dunia usaha, investor mingas, termasuk jajaran investasi dunia usaha dalam negeri, jangan juga dilupakan ratusan pegawai BP Migas yang pertanyakan keberadaannya,” jelas SBY.(hen/ang)
Share:

Blog

Teken Perpres, SBY Tetapkan Eks BP Migas di Bawah Kementerian ESDM

Mega Putra Ratya – detikfinance
Rabu, 14/11/2012 18:12 WIB

Jakarta - Presiden SBY menyatakan telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mencegah kevakuman kekuasaan di sektor hulu migas pasca pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Perpres itu diputuskan badan eks BP Migas ada di bawah Kementerian ESDM.
SBY mengharapkan semua pihak tak perlu khawatir karena pemerintah sudah cepat melakukan keputusan.”Peraturan presiden untuk mencegah kevakuman untuk kepastian bagi usaha migas telah saya terbitkan, tentu jiwa perpres itu disatu sisi adalah pemerintah lakukan satelah BP Migas dibubarkan, selain itu merujuk mengalir pada apa putusan MK itu,” tegas SBY dalam acara konperensi pers di Kantor Presiden, Rabu (14/11/12)SBY menjelaskan perpres tersebut mengatur tugas lembaga yang menangani hulu migas pasca BP Migas pada masa transisi sudah sesuai dengan putusan MK. Lembaga eks BP Migas langsung berada di bawah Menteri ESDM, sehingga organisasinya berada dibawah komando menteri ESDM, organisasi itu tetap menjalankan fungsi dan tugasnya,”Saya perintahkan untuk melakukan audit sebelum menjalankan tugasnya, sama minta dijelaskan kepada rakyat posisi BP Migas saat ini, ini kesempatan baik bagi para pelaku investor baik dalam maupun luar negeri semua perjanjian kontrak kerjasama tetap berlaku, semua kegiatan operasional yang sedang berjalan tetap berjalan sebagaiamana mestinya,” katanya.Sehingga ia menegaskan semua pihak terkait tidak perlu cemas atau bingung soal keputusan MK. “Kepada pegawai dan karyawan BP Migas saya nyatakan saudara tetap pada posisinya, minus tidak adanya BP Migas, pegawai tetap pada tugasnya,” katanya.(hen/dru)
Share:

Blog

BP Migas Klaim Tak Pernah Berpihak ke Asing

Rista Rama Dhany – detikfinance
Rabu, 14/11/2012 18:01 WIB

Jakarta - Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R. Priyono menegaskan selama BP Migas berdiri tidak pernah sedikitpun berpihak ke perusahaan-perusahaan asing. Justru Priyono menganggap BP Migas memberikan ‘keistimewaan’ kepada PT Pertamina (persero).”Berpihak asing bagaimana,” kata Priyono ketika ditemui di Gedung Wisma Mulia, Rabu (14/11/2012).Menurut Priyono BP Migas memberikan ‘keistimewaan’ kepada PT Pertamina, contohnya BP Migas memberikan tiga blok Migas kepada Pertamina.”BP Migas memberikan tiga boleh produksi kepada Pertamina, ingat produksi, kita tidak pernah beri blok yang tidak produksi jadi dari mana berpihak ke asingnya,” ucap Priyono.Salah satu contoh ketika BP Migas masih di dalam Pertamina, waktu itu Pertamina salah hitung cadangan, akibatnya terjadi shortage 80 kargo LNG di Bontang.”Akibat sertifikasi salah itu, tidak bisa disalurkan ke pembeli, akirnya pembeli komplain, nah tuntutannya dilarikan ke Pemerintah, jadi terpaksa pemerintah yang nanggung. Nah setelah BP Migas ada kasus seperti tidak mungkin terjadi, karena seperti contoh BP Migas menunjuk BP kirim LNG, jadi kalau BP gagal kirim, risiko mereka yang tanggung bukan negara,” ungkapnya.”Jadi kalau kewenangan BP Migas balik ke Pertamina, ya saya terserah pemerintah saja, saya kan sekarang pengamat migas saja, dan apa mau kita mau kembali ke jaman sebelum reformasi, sementara sekarang ini sudah kita kelola dengan baik,” tandasnya.(rrd/dru)
Share:

Blog

Mantan Bos BP Migas Pertanyakan Kepastian Hukum UU Migas

Rista Rama Dhany – detikfinance
Rabu, 14/11/2012 16:57 WIB

Jakarta - Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R.Priyono heran terhadap langkah Mahkamah Konstitusi (MK) bisa melakukan uji materil Undang-Undang Migas nomor 22 Tahun 2001 sebanyak dua kali.”Saya juga mau tanya, pertanyaan tidak konstitusi itu (Posisi BP Migas tidak konstitusional) kenapa juga Judicial Review dilakukan dua kali untuk satu produk undang-undang,” kata Priyono ketika ditemui di Gedung Wisma Mulia, Rabu (14/11/2012).Pasalnya kata Priyono, Undang-Undang Migas ini pernah diuji materil pada saat Mahkamah Konstitusi diketuai oleh Jimly Asshiddiqie, terkait masalah Domestik Market Obligation (DMO) dan pengaturan harga gas.”Kok bisa Judicial review kedua kali untuk satu produk yang sama (Undang-Undang Migas), kan katanya Mahkamah Konstitusi ini hanya boleh melakukan itu sekali saja untuk satu produk, tapi kok ternyata bisa di Judicial Review dua kali ya, waktu zamannya Jimly dan sekarang zamannya Mahfud MD, dimana yang sekarang inkonstitusional,” tanya Priyono.Menurutnya jika konstitusi di Indonesia seperti terjadi seperti ini terus menerus, maka investor pasti akan menganggap Indonesia tidak memiliki kepastian hukum.”Ini jelas membuat investor jadi gamang, contohnya lagi seperti kasus bioremediasi, bagaimana kontrak perdata kok bisa dijadikan pidana, kan uangnya juga bukan uang APBN, uang itu uang operasi yang mereka bawa dari luar kok ada kesalahan dibawa ke penegakan hukum pidana, dimana letak kepastian hukumnya,” ucap Priyono.Bahkan akibat keputusan tersebut, sebanyak 303 proposal work program and budget disetop semua. “Saat ini ada 303 proposal work program and budget perusahaan Migas tidak bisa disetujui, ya ini karena kita dibubarkan kita tidak bisa sentuh pekerjaan, jadi permintaan perusahaan minyak 303 tadi berhenti, ya dilapangan pasti tidak ada kepastian,” tandasnya.(rrd/hen)
Share:

Blog

5 Prinsip Pengelolaan Migas Pasca Bubarnya BP Migas Versi Persatuan Insinyur

Wahyu Daniel – detikfinance
Sabtu, 17/11/2012 14:43 WIB

Jakarta - Pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi perhatian banyak pihak tentang kondisi pengelolaan migas ke depan.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Said Didu menyatakan, ada 5 prinsip pengelolaan migas yang harus menjadi perhatian semua pihak pasca pembubaran BP Migas.

“Kelima prinsip ini agar tidak melanggar konstitusi, tapi tetap dikelola secara profesional,” kata Said kepada detikFinance, Sabtu (17/11/2012).

Adapun kelima prinsip tersebut adalah:

  • Migas harus tetap dikuasai oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah
  • Regulator dan operator migas harus terpisah
  • Kontrak migas dengan swasta/asing dilakukan dengan BUMN, bukan dengan pemerintah
  • Cadangan migas seharusnya menjadi cadangan BUMN yang bisa dikapitalisasi
  • Pemasaran produk dikoordinasikan dari dalam negeri

Dalam kesempatan tersebut Said menyatakan, Pertamina sebagai BUMN migas seharusnya tidak boleh kembali mengambil tugas dan fungsi BP Migas, karena Pertamina adalah operator di bisnis migas. “Tapi bisa jika ditugaskan. Idealnya regulator tetap di pemerintah, tapi yang berkontrak adalah korporasi,” jelas Said.

(dnl/dnl)

Share:

ENERGI

22
Oct
12

Energi : Pertamina Kelola Mahakam 51-70 Persen

Wamen: Pertamina Kelola Mahakam 51-70 Persen

AntaraAntara

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini memastikan, PT Pertamina (Persero) akan memperoleh hak partisipasi (participating interest) mayoritas dalam pengelolaan Blok Mahakam, Kaltim dengan porsi antara 51-70 persen.

“Dari dulu Mahakam itu untuk Pertamina. Nanti, Pertamina ikut kelola dengan porsi minimal 51 persen hingga maksimal 70 persen,” katanya usai rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin.

Menurut dia, porsi hak partisipasi hingga 70 persen tersebut sudah termasuk bagian untuk daerah.

“Jadi, Pertamina minimal 51 persen dan bersama daerah akan kelola Mahakam maksimal 70 persen,” ujarnya.

Sementara, sisa hak partisipasi Mahakam sebesar 30 persen tetap akan dikelola Total E&P yang bisa dilakukan sendiri atau bersama kontraktor lain.

Keberadaan Total, lanjutnya, diperlukan sebagai sumber pendanaan dan juga teknologi.

Ia juga mengatakan, untuk menjamin kelangsungan produksi, Total tetap bisa menjadi operator Mahakam selama lima tahun pertama.

“Sisanya, dioperatori Pertamina,” katanya.

Pertamina sudah mengajukan secara resmi pengelolaan Mahakam pascaberakhirnya kontrak dengan Total E&P Indonesie pada 2017.

Total menekan kontrak pengelolaan Mahakam pertama kalinya pada 31 Maret 1967 dengan jangka waktu selama 30 tahun.

Pada 31 Maret 1997, kontrak Total diperpanjang lagi selama 20 tahun dan akan berakhir 30 Maret 2017.

Selain Total yang menguasai 50 persen dan sekaligus bertindak sebagai operator, hak partisipasi Mahakam juga dimiliki Inpex Corporation sebesar 50 persen.

Sepanjang 2012 hingga 11 Oktober, Total memproduksikan Mahakam sebesar 1.915 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) dan minyak 67.478 barel per hari.

Blok Mahakam juga diperkirakan masih memiliki sebanyak 11,7 persen cadangan terbukti gas nasional atau 12,7 triliun kaki kubik (TCF). (tp)

 

Untuk berita terbaru, ikuti Yahoo! Indonesia di Twitter dan Facebook
21
Oct
12

Energi : Subsidi BBM Dikelola Asing, Penjajahan Baru

Subsidi BBM Dikelola Asing > PENJAJAHAN BARU

 
masih segar dalam ingatan kita, rencana pemerintah beberapa bulan lalu untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi. Alasan pada waktu itu adalah, karena naiknya harga minyak mentah dunia, sebagai bahan baku utama BBM. Gelombang kontra, baik berupa aksi damai hingga aksi anarkis, terjadi di seluruh pelosok negeri.0

Saat itu muncul pertanyaan, kenapa negara penghasil minyak seperti Indonesia, ikut terpengaruh dengan kenaikan harga minyak mentah dunia? Dari berbagai diskusi di media, baik televisi dan media cetak, terungkap bahwa negara ini sudah bukan negara kaya minyak, bahkan

sudah menjadi net importir minyak mentah dan produk BBM.Yang lebih mengejutkan, terungkap fakta yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui, bahwa

produksi sektor hulu migas terus turun, dan lebih banyak dikuasai oleh swasta/asing. Pertamina yang kita anggap BUMN migas besar, hanya memproduksi sekitar 20% minyak mentah di Indonesia. Itupun bukan sebagai penghasil terbesar. Penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia, ternyata adalah sebuah perusahaan asing, bersama dengan 80% minyak mentah yang bukan dihasilkan Pertamina. (http://www.bpmigas.go.id/blog/2012/0…-tahunan-2011/).0

Namun tampaknya, Pemerintah tidak bisa, atau tidak mau belajar dari apa yang terjadi di sisi hulu bisnis minyak tersebut. Di sisi hilir, khususnya pemasaran BBM, sedikit demi sedikit pemerintah membuka peluang perusahaan asing untuk masuk. Ironisnya, selain di sektor BBM untuk industri, hal ini juga terjadi pada sektor BBM untuk masyarakat kecil.

Hal ini dibuktikan dengan diadakannya tender, untuk distribusi BBM Bersubsidi. Menurut Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas), ada empat perusahaan berminat untuk tahun 2013 nanti, yakni PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR), dan PT Surya Parna Niaga (SPN).

Yang mengejutkan,

jumlah alokasi volume tender yang akan diberikan ke perusahaan swasta/asing pada tahun 2013, meningkat hingga 700% (tujuh kali lipat) dibandingkan alokasi tahun 2012. Berdasarkan informasi yang diperoleh, alokasi volume tender yang akan diberikan ke perusahaan non-Pertamina sebesar 1,1 juta kiloliter, atau 2,4% dari alokasi BBM subsidi tahun 2013 sebanyak 46 juta kiloliter. Padahal pada tahun 2012 hanya 160.000 kiloliter atau 0,4% dari 40 juta kiloliter (http://www.antaranews.com/berita/336…er-bbm-subsidi).Jika keledai saja tidak pernah jatuh ke lubang yang sama dua kali, apakah yang dilakukan pemerintah tersebut bukannya lebih bodoh dari keledai?

Wajarlah jika beberapa ahli dan pengamat perminyakan menyatakan pemerintah harus membatalkan proses tender distribusi BBM bersubsidi tersebut. Menurut pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, pemerintah terlalu longgar memberikan kesempatan perusahaan asing mendistribusikan BBM subsidi.

Apalagi, ada

dugaan bahwa BPH Migas selaku pemegang regulasi, tidak fair dalam pelaksanaan tender distribusi BBM Bersubsidi ini. Mulai dari memberikan pernyataan yang wewakili salah satu perusahaan asing, juga mendampingi perusahaan asing tersebut melakukan survey ke beberapa SPBU milik Pertamina (http://m.mediaindonesia.com/index.ph…r_BBM_Subsidi_).Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto menyatakan bahwa PT Shell Indonesia mengikuti tender penyaluran BBM bersubsidi khusus sepeda motor dengan mengikuti tender distribusi BBM bersubsidi untuk 2013. Bahkan beliau menceritakan kesuksesan perusahaan tersebut mengoperasikan SPBU khusus sepeda motor pertama di Indonesia sejak 20 Desember 2011. SPBU yang menjual BBM non subsidi yang disebut Shell Motor Express berlokasi di area Alfamidi Cikupa, Tangerang.

Di Jawa Timur, dua pegawai BPH Migas mendampingi staff PT Shell Indonesia untuk survey kandidat lokasi SPBU di sekitar Surabaya.

Mereka meminta data omset penjualan BBM bersubsidi dan informasi lainnya ke pihak SPBU. Padahal seharusnya BPH Migas bersikap netral.Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, meminta paling tidak adanya persamaan perlakuan dalam distribusi BBM Bersubsidi ini

. Menurutnya, jika pihak asing atau swasta ikut menyalurkan, lanjutnya, maka juga harus membangun infrastrukturnya. Tidak hanya depot penyimpanan BBM, tapi juga kilang untuk mengolah minyak mentah menjadi produk BBM. Dia mencontohkan di negeri jiran Malaysia, perusahaan minyak yang masuk di sisi hilir diwajibkan membangun kilang.Hal tersebut cukup beralasan, untuk mendukung kedaulatan energi di negara ini. Bayangkan, jika perusahaan swasta/asing tersebut hanya mengandalkan BBM import saja, maka Indonesia akan menjadi lebih bergantung pada negara pengekspor minyak.

Sedikit saja terjadi ketidakharmonisan, atau sampai terjadi embargo, maka Indonesia bisa kembali ke jaman dimana kuda dan sapi masih menjadi alat transportasi utama.0

Selain diwajibkan membangun kilang dan infrastruktur pendukungnya, menurut Komaidi, pemerintah juga tidak memberikan kuota BBM subsidi di wilayah Jawa kepada perusahaan swasta/asing. Menurutnya,

perusahaan tersebut diberikan saja alokasi di daerah Indonesia bagian timuryang memang biaya pendistribusiannya lebih mahal.Selain dari sisi fairness, Direktur Eksekutif Indonesian Resourses Studies (Iress), Marwan Batubara,juga melihatnya dari sisi nasionalisme.

I Love Indonesia (S)I Love Indonesia (S)Menurutnya pelaksanaan tender yang berjalan sejak 2008 itu cenderung dipaksakan. Selain meminta, pemerintah tidak bermain-main dengan urusan BBM subsidi yang terkait dengan kebutuhan utama rakyat, beliau berpendapat sebaiknya urusan BBM subsidi, diserahkan saja ke BUMN yang 100 persen sahamnya dimiliki negara

Hal senada disampaikan Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi. Menurutnya, pemerintah harus memberikan keberpihakkan kepada BUMN. Ia juga mengatakan, selama ini, Pertamina sebagai BUMN bisa diperintahkan pemerintah untuk menjamin dan mengamankan pendistribusian BBM di seluruh pelosok negeri.

Eri melanjutkan, Pertamina sebagai BUMN selama ini mendistribusikan BBM subsidi dahulu, baru kemudian meminta pembayarannya. Pun saat kuota/alokasi BBM Bersubsidi habis, pemerintah bisa meminta BUMN untuk tetap menyalurkannya, walau anggaran subsidi belum dipastikan tersedia.

Tentu perintah untuk hal-hal tersebut lebih sulit dipatuhi jika diberikan kepada pelaku asing, dimana pemerintah tidak memiliki saham terhadap hal tersebut.Dengan berbagai pertimbangan tersebut, jelaslah bahwa pemberian Subsidi BBM melalui perusahaan swasta/asing adalah sesuatu yang pantas dihapuskan.

Kalaupun ada keuntungan dari subsidi BBM yang dibayarkan, hal tersebut hanya akan dinikmati perusahaan swasta/asing, dan pemegang sahamnya di negaranya. Berbeda dengan BUMN, yang keuntungannya disetorkan ke negara, karena 100% sahamnya masih milik Indonesia. Jika memang selama ini ada kekurangan dalam pelaksanaan oleh BUMN tersebut, maka yang harus dilakukan adalah memperbaikinya.Namun, tampaknya telinga pemerintah sudah benar-benar tertutup, dan tak peduli dengan masukan-masukan tersebut. Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengatakan, para pengamat yang mengkritik kebijakan tersebut tidak mengerti tentang industri hilir migas.


Mereka itu tidak mengerti, Kurtubi tuh nggak mengerti. Pri Agung dari Refominer juga nggak mengerti. Apalagi si Komaidi (Refominer) dan siapa lagi itu dari Hiswana Migas (pengusaha SPBU). Mereka tidak mengerti industri minyak di hilir,” ujar Andy (http://finance.detik..com/read/2012/…-tahu?f9911033).
Sebagai penutup, mari kita belajar dari sejarah penjajahan di negara kita.

Pada awalnya, para pendatang dari Eropa yang datang ke nusantara ini, hanya berniat untuk berdagang, khususnya komoditas pokok saat itu, yaitu rempah-rempah.Namun dalam perkembangannya, kemudian mereka menggunakan kekerasan untuk merebut lahan, dan melakukan penjajahan terhadap penduduk bangsa ini.0

Jangan sampai kejadian tersebut terulang di masa sekarang, saat swasta/asing masuk dengan berdagang pada komoditas pokok seperti BBM, dan pada akhirnya Indonesia kehilangan kedaulatan energi, dan terjajah secara ekonomi.

Surabaya Kota Pahlawan, Gan. Di kota inilah, pejuang kita merobek bendera merah-putih-biru, menjadi Sang Saka Merah Putih. Di sini, Bung Tomo mengobarkan semangat arek-arek Suroboyo melawan Sekutu stelah kemerdekaan.

Apa sekarang kita hanya tinggal diam???

Hiswana Migas Tolak keras penyaluran BBM subsidi oleh asing

SURABAYA, kabarbisnis.com: Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menolak keras rencana pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk membuka pasar penyaluran BBM Bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) kepada perusahaan swasta asing di wilayah Jawa dan Bali.

Ketua II DPP Hiswana Migas Mohamad Ismeth mengatakan, BBM bersubsidi selayaknya hanya dikelola hanya oleh BUMN dalam negeri karena mengandung subsidi yang berasal dari uang negara. “Masak barang bersubsidi kita berikan asing. Apalagi yang akan diberikan adalah distribusi di daerah Jawa dan Bali yang jelas-jelas menguntungkan. Lain ceritanya jika yang diberikan adalah jatah distribusi yang diberikan di luar Jawa. Meski demikian tetap kita menolak dengan tegas upaya membuka pasar BBM bersubsidi untuk asing di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/10/2012).

Seperti diketahui, untuk tahun depan, akan ada penyaluran 1,1 juta kiloliter BBM bersubsidi (BBM PSO) yang akan ditenderkan ke swasta murni, termasuk untuk wilayah distribusi Jawa dan Bali. Angka tersebut naik dari jatah swasta murni yang pada tahun ini sebesar 65.000 kiloliter yang dikhususkan untuk wilayah luar Jawa.

Ia mengatakan, Hiswana Migas sudah berkirim surat penolakan yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan ditembuskan kepada stakeholders lainnya seperti Menko Perekonomian, Pertamina, DPR RI dan BPH Migas. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi itu, Hiswana Migas menyebut penyaluran BBM PSO di wilayah Jawa dan Bali selama ini sudah dilakukan dengan baik oleh Pertamina dan pengusaha SPBU dalam negeri.

“Buktinya selama ini jarang sekali terjadi kelangkaan dalam distribusi BBM nersubsidi di Jawa dan Bali, namun kenapa BPH Migas tetap ngotot memberikan jatah kepada perusahaan asing. Saya ngga tahu ada maksud apa di balik ini semua,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Hiswana Migas Jatim, Hari Kristanto mengatakan, khusus di Jatim ada sedikitnya 70 titik yang siap dibangun SPBU Mini milik perusahaan asing, Shell. Ia mengatakan, 70 titik ini bekerja sama dengan peritel Alfamidi. “Jadi nantinya Shell akan membangun 70 titik SPBU mini di Jatim bekerjasama dengan Alfamidi. Lahan yang dibutuhkan hanya 200-400 meter persegi dengan 2 tangki dan 1 dispenser. SPBU ini nantinya disiapkan untuk menjual BBM bersibsidi,” kata Hari.

Ia mengatakan, dengan spesifikasi seperti demikian, sebetulnya pengusaha SPBU sangat siap untuk membangunnya, bahkan tanpa kerjasama dengan pihak lain. “Kita tidak perlu kerja sama dengan Alfamidi, kalau kita ditunjuk untuk menyediakan di daerah terpencil kita pasti mampu. Kalau pun selama ini Pertamina dituduh banyak penyelewengan dan lain sebagainya, apakah dengan menambah SPBU asing, penyelewengan akan bisa hilang, toh juga tidak,” ujarnya.

Sebelumnya Shell membuat pilot project SPBU khusus untuk sepeda motor di Tangerang, Banten. SPBU khusus sepeda motor yang diberi nama Shell Motor Express itu saat ini hanya menjual bensin Shell beroktan 92 atau Super yang notabene merupakan BBM non-subsidi.

Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Agustiawan menolak berkomentar mengenai penunjukan perusahaan asing dalam distribusi BBM Bersubsidi. “Masalah ini belum dibahas di rapat DEN. Lebih baik masalah ini ditanyakan ke BPH Migas,” tuturnya. Kbc8

http://www.kabarbisnis.com/read/2834023#.UH568ibWX54.twitter

berita terkait :
Pertamina ogah berbagi kelola BBM bersubsidi ==> http://www.kabarbisnis.com/read/2833801

BPH Migas : Asing diajak salurkan BBM subsidi guna hapus monopoli ==> http://www.kabarbisnis.com/read/2833773

Pemerintah kaji tambahan marjin distribusi BBM bersubsidi ==> http://www.kabarbisnis.com/read/2833750




Blog Stats

  • 2,301,682 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 129 other followers