Posts Tagged ‘Election

13
Feb
13

Politik : Kontroversi KPU vs Bawaslu

Soal PKPI, KPU-Bawaslu Bersikeras pada Putusan Masing-Masing

Rabu, 13 Februari 2013 | 22:57
 Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso. (sumber: Antara)

“Kami telah melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan pelaksana. Kontruksi hukum sudah dilakukan secara benar. Karena itu kami ingin mengatakan bahwa keputusan Bawaslu tinggal dilaksanakan pihak di dalamnya.”

Politik

Jakarta - Pertemuan terpisah antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso, soal nasib PKPI dalam Pemilu 2014, hambar. Pasalya, Bawaslu dan KPU tetap bersikeras dengan keputusan masing. Bawaslu tetap menyatakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. Sementara KPU tetap menolak keikutsertaan PKPI.

“Kami telah melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan pelaksana. Kontruksi hukum sudah dilakukan secara benar. Karena itu kami ingin mengatakan bahwa keputusan Bawaslu tinggal dilaksanakan pihak di dalamnya,” kata Anggota Bawaslu Nasrulla di Media Center Bawaslu, Jakarta, Rabu (13/2).

Dengan pernyataan tersebut, Nasrullah menegaskan bahwa Bawaslu merasa sudah menjalankan kewenangannya sesuai undang-undang terkait sengketa yang dihadapi PKPI.

“Prinsipnya setelah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak (KPU dan PKPI), Bawaslu tentu punya sikap dari hasil pertemuan itu bahwa kami menyatakan kami telah melaksanakan amanat undang-undang baik UU Nomor 15 tahun 2011 dan UU Nomor 8 tahun 2012,” tambahnya.

Nasrullah menegaskan, sebagai lembaga negara yang diakui keberadaannya, Bawaslu memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus permohonan PKPI, dan KPU sebagai termohon dalam sidang sengketa menolak SK KPU No 5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang 10 perserta pemilu.

Bawaslu bersikeras putusannya konstitusional dan sesuai dengan wewenangnya. Begitupula KPU bersikeras pada argumentasinya bahwa putusan Bawaslu tidak final dan mengikat dalam hal verifikasi parpol sehinga tidak bisa menetapkan PKPI peserta pemilu.

Nasrullah pun mengharapkan adanya saling menghargai putusan tiap lembaga penyelenggara pemilu. Ia mengakui memang ada tafsir berbeda antara Bawaslu dengan KPU terhadap Pasal 259 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Bawaslu tegas putusannya yang menerima permohonan PKPI sebagai peserta pemilu final dan mengikat. Sementara, bagi KPU, keputusan Bawaslu tidak demikian, dan karenanya lembaga penyelenggara pemilu ini tidak memiliki kewajiban melaksanakan keputusan tersebut.

Nasrullah menjelaskan sikap KPU yang tidak mau menjankan putusan Bawaslu itu sudah bukan kewenangan pihaknya melainkan sudah kewenangan lembaga negara lainnya seperti PTTUN dan MA. Ketika ditanya apakah KPU memang berhak menolak putusan yang meloloskan PKPI menjadi peserta pemilu, dirinya mengatakan itu harusnya tetap dijalankan.

“Itu kan anggapan mereka jika mereka berhak menolak, kami sudah menjalankan apa yang menjadi kewenangan kami,” ucapnya.

Nasrullah juga menyatakan bahwa Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan apabila sampai batas waktu tertentu, KPU masih bertahan pada sikapnya. Ia tidak menjelaskan apa langkah yang akan diambil Bawaslu dan berharap media bisa menunggu dan melihat sendiri langkah Bawaslu ke depan.

“Seperti apa bentuknya nanti kita tunggu,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Bawaslu, Daniel Zuchron menambahkan, pihaknya tetap tak akan mencabut putusannya berdasar sidang sengketa pemilu atas nasib PKPI. Karenanya, dalam konteks putusan Bawaslu, kewenangan untuk melaksanakannya ada di tangan KPU.

“Jadi otoritasnya ada pada KPU. Dalam hal pelaksanaan KPU tidak mau menerima, kami Bawaslu tidak mau mencabut keputusan tersebut. Perbedaan tafsir membuat adanya perbedaan keputusan,” tegas Daniel.

Daniel meyakini, Bawaslu sudah menjalankan kewenangan seperti termaktub dalam undang-undang.

Tak Loloskan PKPI, KPU Bisa Dipecat dan Dipidana

Selasa, 12-02-2013 09:53

spr-201302121123511

Habiburokhman

JAKARTA, PESATNEWS – Penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengabulkan permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah salah satu  tragedi pencederaan demokrasi terbesar sepanjang sejarah reformasi.

“Hak PKPI  untuk dapat menjadi peserta dalam Pemilu 2014, dicabut secara sewenang-wenang  oleh KPU dengan melakukan penolakan untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu yang sudah berkekuatan hukum,” tegas Jurubiacara Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Habiburokhman SH MH dalam keterangannya kepada pesatnews.com, Selasa (12/2/2013).

Dalam kasus ini, menurutnya, yang dirugikan oleh sikap KPU bukan hanya PKPI, namun seluruh bangsa Indonesia karena rangkaian pelaksanaan Pemilu 2014 menjadi tidak demokratis. “Sikap KPU ini jelas merupakan pelanggaran dan bahkan cenderung pelecehan hukum dan peraturan perundang-undangan,” tandas Habiburokhman.

Ia memaparkan, Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara tegas mengatur bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu. Lalu Pasal 259 ayat 2 mengatur bahwa sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.

Konsekwensi dari kedua pasal tersebut, jelasnya,  suka atau tidak suka, KPU harus menindaklanjuti keputusan Bawaslu tentang sengketa Pemilu. Bahkan UU tidak memperkenankan KPU mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terhadap keputusan Bawaslu tersebut karena  Pasal 259 ayat (3) mengatur hanya pihak yang merasa dirugikan oleh KPU saja yang bisa mengajukan gugatan ke PTTUN.

“Yang aneh, Ketua KPU mempersilahkan PKPI mengajukan banding ke PTTUN jika tidak puas dengan sikap KPU. Menurut kami ini adalah lawakan yang sangat tidak lucu. Bagaimana mungkin PKPI mengajukan banding karena putusan Bawaslu justru memenanggkan PKPI dan mengabulkan permohonan PKPI secara keseluruhan,” ungkap Habiburokhman.

“Di seluruh dunia, pihak yang melakukan upaya hukum banding adalah pihak yang kalah dan bukan pihak yang menang secara mutlak. Sebagai  pihak dalam sengketa di Bawaslu, KPU harus patuh pada putusan karena dalam persidangan di Bawaslu KPU sudah diberi keleluasaan untuk melakukan pembelaan diri dan menyampaikan pendapat, bukti-bukti dan menghadirkan  saksi-saksi serta ahli,” tambahnya.

Ia menilai, pembangkangan KPU terhadap putusan Bawaslu tersebut dapat berakibat sanksi pemecatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena sikap tersebut melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

“Selain itu sikap KPU tersebut dapat berakibat sanksi pidana terhadap anggota KPU karena patut diduga telah menghalangi hak pilih orang lain yang berdasarkan Pasal 292 UU Nomor 8 Tahun 2012 dapat dipidana paling lama dua tahun penjara,” tegas Jurubicara SPR.

Dalam kasus PKPI, menurut dia, orang yang berpotensi terhalangi hak pilihnya adalah anggota dan konstituen PKPI yang tidak bisa memilih PKPI pada Pemilu 2014 mendatang karena sikap KPU tersebut. Di sisi lain, lanjutnya, Bawaslu sebagai institusi yang mengeluarkan putusan tersebut  tidak boleh lepas tangan begitu saja. Bawaslu harus memastikan putusan yang mereka buat  dilaksanakan oleh KPU.

“Perlu digaris-bawahi bahwa lembaga penyelesaian sengketa Pemilu di tingkat Bawaslu sengaja diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 agar dapat mengakomodir seluruh protes dan ketidakpuasan terkait penyelenggaraan Pemilu dalam rezim hukum Pemilu. Protes dan ketidakpuasan yang tidak tersalurkan secara hukum adalah pemicu konflik sosial dan politik,” bebernya.

Ia pun mengingatkan, sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu 2014 tergantung pada selesai atau tidaknya kasus PKPI ini dengan baik dan demokratis. “Jika KPU sebagai penyelenggara pemilu saja tidak patuh pada hukum, maka pihak lain mungkin juga akan melakukan hal yang sama,” tutur Habiburokhman. [asf/pn]

Peserta Pemilu

Cari Kemungkinan Pulihkan Hak Politik PKPI

Penulis : Sidik Pramono | Jumat, 15 Februari 2013 | 07:42 WIB
|
Cari Kemungkinan Pulihkan Hak Politik PKPIPKPI

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Komisi Pemilihan Umum menolak menjalankan keputusan Badan Pengawas Pemilu, dapat diartikan sebagai upaya memupus peluang keikutsertaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta Pemilu 2014. Dengan mekanisme gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara mungkin saja gagal karena dinilai kedaluwarsa, harus ada upaya untuk memulihkan hak politik PKPI.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ahmad Fauzi Ray Rangkuti secara terpisah berpendapat, opsi PKPI ke PT TUN bisa tertutup karena batas waktu gugatan maksimal tiga hari sejak keputusan Bawaslu sudah terlewati.

Hal itu dipicu respons yang terlambat dari KPU sehingga PKPI pun kehilangan hak melanjutkan proses hukum. “Soal PKPI ini akan menjadi luka demokrasi kita tatkala semua orang berlomba-lomba mengatakan ‘tidak’ untuk suatu yang menjadi hak warga negara,” sebut Ray, Kamis (14/2/2013).

Seperti diberitakan, pada Senin (11/2/2013) siang, KPU memutuskan untuk tidak bisa menerima keputusan Bawaslu yang memerintahkan KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. Padahal pada Selasa (5/2/2013) malam, Bawaslu memutuskan mengabulkan permohonan PKPI untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Jeirry menyebut dua pilihan yang paling mungkin dilakukan untuk memberikan keadilan bagi PKPI. Pertama, KPU menarik keputusannya yang menolak keputusannya yang keliru. Sementara, langkah kedua yang bisa diambil adalah Bawaslu melaporkan anggota KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sembari berharap bahwa DKPP akan memberi keputusan seperti yang dilakukan terhadap 18 parpol yang pernah dinyatakan oleh KPU tak lolos verifikasi administrasi.

“Artinya, meski di DKPP adalah proses etik yang muaranya pada pemberian sanksi kepada anggota KPU secara pribadi, tapi masih terbuka kemungkinan DKPP memulihkan posisi PKPI dengan meminta KPU mencabut keputusan penolakannya terhadap keputusan Bawaslu,” sebut Jeirry.

Ray menekankan, mestinya KPU melaksanakan putusan Bawaslu sambil mencari, memperbaiki, dan mengoreksi model sengketa atau bahkan hak bersengketa di Bawaslu. Menjalankan putusan itu menunjukkan niat untuk menegakkan hukum. Tidak ada putusan hukum yang tidak memiliki celah untuk dimentahkan atau dikoreksi atau bahkan salah sama sekali. “Sesalah-salahnya putusan hukum, ia wajib dilaksanakan karena ia tetap hukum,” tandas Ray.

Editor :
Robert Adhi Ksp

Sutiyoso: PKPI Dipermalukan KPU-Bawaslu

Selasa, 12 Februari 2013, 15:40 WIB

Komentar : 0
antara
Sutijoso

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merasa “dipermainkan” oleh dua lembaga penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu dan KPU, terkait upayanya menjadi peserta Pemilu 2014.

“Kami sudah menjadi ‘korban’ keduAnya dan kami yang harus menanggung beban moril dan materiil dengan dipermalukan seperti ini,” kata Ketua Umum DPP PKPI Sutiyoso.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyesalkan adanya salah tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

“Satu UU kok ada dua interpretasi berbeda, mereka (KPU dan Bawaslu) seharusnya bekerja sama dengan baik,” tegasnya.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu, Senin malam (11/2), keduanya diberi waktu selama dua hari untuk mencapai kesepakatan atas kasus PKPI. “(Harapan) tinggal besok (Rabu) saja. Saya berharap akan ada kesepakatan antara KPU dan Bawaslu,” harapnya.

Jika hingga Rabu (13/2) belum ada kepastian dari KPU maupun Bawaslu, maka Sutiyoso akan mengajukan keberatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Tidak hanya Sutiyoso dan pengurus partai di tingkat pusat yang kecewa, namun jutaan kader PKPI di daerah juga harus menelan “pil pahit” setelah KPU menolak untuk menjalankan keputusan Bawaslu guna mengikutsertakan PKPI menjadi peserta tambahan Pemilu 2014.

“Mereka kecewa luar biasa, padahal mereka sudah konsolidasi dan merekrut caleg (calon anggota legislatif), lalu tiba-tiba keputusannya seperti ini,” tambahnya.

KPU akhirnya memutuskan untuk tidak memasukkan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014, meskipun Bawaslu menyatakan partai yang dideklarasikan pada 15 Januari 1999 itu memenuhi syarat.

Redaktur : Taufik Rachman
Sumber : antara
Berita Terkait:

Episode “KPU vs Bawaslu” jelang pemilu

Selasa, 12 Februari 2013 09:33 WIB | 1095 Views

Fransiska Ninditya

Jakarta (ANTARA News) – Perbedaan pendapat terus terjadi antara dua lembaga penyelenggara pemilihan umum, KPU dan Bawaslu, bahkan perang undang-undang dan peraturan pun terjadi, terutama dalam penetapan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014.

Sejak ditetapkannya parpol peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kebanjiran laporan pengaduan dugaan pelanggaran selama proses verifikasi paprol.

Sebanyak 13 dari 24 parpol, yang gagal verifikasi, mengajukan permohonan gugatan mereka karena tidak diloloskan menjadi peserta Pemilu 2014.

Ke-13 parpol tersebut yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDB), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) dan Partai Kongres.

Namun, dari semua parpol tersebut hanya satu yang menurut Bawaslu dapat dikabulkan permohonannya, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), salah satu parpol peserta Pemilu 2009.

“Bawaslu menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia,” kata Ketua Bawaslu Muhammad dalam pembacaan sidang keputusan, Selasa (5/2).

Dalam Keputusan Sengketa Bawaslu Nomor Permohonan 012/SP-2/Set.Bawaslu tersebut, KPU dianggap tidak menjalankan tugasnya secara optimal dalam tahap verifikasi di sejumlah daerah terpencil.

KPU dinilai tidak melakukan verifikasi faktual hingga ke kecamatan yang secara geografis sangat sulit dijangkau, antara lain di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Di Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok, verifikasi faktual tidak dilakukan secara maksimal karena kondisi geografis wilayah tersebut yang melalui perbukitan terjal dan jalan setapak.

“Padahal apabila melakukan verifikasi faktual sampai kecamatan tersebut tentu saja dapat memahami permasalahan geografis yang menyebabkan Pemohon tidak dapat menghadirkan anggota PKP Indonesia yang berada di kecamatan tersebut tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan,” menurut putusan Bawaslu.

Selain itu, terkait hal keterwakilan perempuan di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Tengah dianggap tidak harus dipenuhi di daerah, karena itu hanya bersifat wajib di tingkat pusat.

“Berdasarkan penilaian Bawaslu, ditegaskan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif DPR, DPD, dan DPRD pasal 8 ayat 2 huruf (e), bahwa keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Sedangkan klausa `memperhatikan` keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak bersifat wajib,” tegas Bawaslu.

Oleh karena itu, dalam Keputusan Sengketa, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu 2014. “Memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan ini,” tambah Muhammad.

Putusan Bawaslu Ditolak

KPU pun tidak ingin menerima begitu saja menerima putusan Bawaslu, butuh waktu hingga enam hari sejak pengeluaran putusan Bawaslu untuk mengambil sikap terkait keikutsertaan PKPI.

“Kami menyepakati tidak dapat melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tersebut,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi sejumlah komisioner di Kantor KPU Pusat Jakarta, Senin (11/2).

KPU berdalih bahwa Bawaslu telah melampaui wewenangnya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu dalam putusan itu.

Dalam Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dijelaskan bahwa keputusan Bawaslu mengenai sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Bawaslu tidak berhak menetapkan parpol sebagai peserta pemilu, karena itu adalah wewenang KPU.

“Logika hukumnya peraturan KPU masih berlaku dan belum dibatalkan. Bagaimana mungkin dapat dilakukan koreksi terhadap hasil keputusan verifikasi faktual tersebut,” tegas Komisioner KPU Bidang Hukum Ida Budhiati.

Menurut KPU ada beberapa hal yang bermasalah dalam pertimbangan hukum Bawaslu yang meminta KPU mengoreksi Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan meloloskan PKPI menjadi peserta pemilu tahun 2014.

Bawaslu tidak konsisten dalam memberikan penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh KPU selama proses persidangan ajudikasi.

Di sejumlah kasus verifikasi daerah, KPU provinsi dijadikan sebagai alat bukti karena dianggap sebagai bagian dari KPU Pusat secara insitiusional.

Namun di sejumlah kasus lain, KPU provinsi justru dinyatakan bersalah karena keterangannya selama persidangan dianggap tidak memiliki nilai pembuktian.

Untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah, keterangan KPU Provinsi dapat diterima dan menjadi alat bukti di Kabupaten Klaten. Tapi di Kabupaten Grobokan, keterangan KPU Provinsi tidak dapat diterima, dengan alasan KPU tidak mengalami, mendengar dan melihat sendiri proses verifikasi.

“Jadi ada inkonsistensi Bawaslu dalam menilai keterangan KPU,” tandas Ida Budhiati.

Selain itu, KPU menuding Bawaslu tidak berimbang dalam menggunakan alat bukti sebagai pertimbangan Putusan.

Sejumlah alat bukti yang sudah diserahkan KPU tidak digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Bawaslu, sementara bukti yang tidak pernah dihadirkan PKPI, sebagai penggugat, selama persidangan justru dimasukkan dalam Putusan.

“Padahal dalam bekerja Badan Pengawas Pemilu juga harus transparan dan akuntabel sebagai ukuran profesionalisme yang dituntut oleh undang-undang,” menurut KPU.

(F013/M009)
Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2013

12 Februari 2013 | BP

KPU Tolak Putusan Bawaslu

Jakarta (Bali Post) -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menolak putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan agar KPU menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai salah satu parpol peserta Pemilu 2014. Putusan Bawaslu bernomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tersebut dinilai KPU tidak final dan mengikat.

Dengan demikian, KPU menyarankan kepada PKPI yang dianggap merasa dirugikan atas sikap KPU ini untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN). ”KPU menghormati putusan yang dikeluarkan Bawaslu, tetapi tidak dapat menjalankan keputusan Bawaslu tersebut,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, Senin (11/2) kemarin.

Dalam persoalan ini, menurut Husni, KPU memiliki pemahaman berbeda dengan Bawaslu, khususnya pasal 259 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, yang secara terang benderang menyatakan bahwa keputusan Bawaslu mengenai sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Penolakan KPU mendapat dukungan dari DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan sudah semestinya bagi pihak yang berkeberatan (PKPI) mengajukannya ke PT-TUN. ”Jika pemohon tidak menerima atas putusan KPU ruang bandingnya ada di PT-TUN,” kata Ganjar.

Oleh karena itu, dengan penolakan tersebut, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan tidak ada aturan hukum yang dilanggar KPU. ”KPU juga punya tempat menolak, dan tempat berikutnya di ada PT-TUN,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Bawaslu memutuskan mengabulkan permohonan PKPI untuk menjadi peserta Pemilu 2014 pada sidang ajudikasi yang diselenggarakan 5 Februari lalu. PKPI beserta 24 parpol lain mengajukan banding ke Bawaslu atas putusan KPU No.5/2013, karena tidak diloloskan KPU sebagai peserta pemilu melalui proses verifikasi faktual. KPU hanya meloloskan 10 parpol untuk ikut dalam Pemilu 2014. (kmb4)

Bahas PKPI, KPU, Bawaslu dan Bang Yos gelar pertemuan

Reporter : Muhammad Mirza Harera

Rabu, 13 Februari 2013 14:32:57

Partai PKPI ke KPU. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

0

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor Bawaslu. Pertemuan tersebut terkait penolakan KPU menjadikan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014.

“Sekitar pukul 15.00 WIB ketua KPU akan datang ke Bawaslu,” kata Humas KPU, Arif kepada merdeka.com, Rabu (13/2).

Menurut rencana, usai pertemuan akan dilanjutkan dengan jumpa pers di media center Bawaslu. “Nanti setelah pertemuan lanjut konpers,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU menolak putusan Bawaslu yang meloloskan PKPI menjadi peserta pemilu usai menjalankan sidang ajudikasi. Dalam sidang tersebut KPU terbukti bersalah dalam memverifikasi PKPI.

Karena terancam tidak lolos menjadi peserta pemilu, PKPI juga akan melaporkan sikap KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

BERITA TERKAIT

KPU Siap Ladeni PKPI di DKPP

Penulis : Aditya Revianur | Rabu, 13 Februari 2013 | 15:38 WIB
KPU Siap Ladeni PKPI di DKPPSandro GatraKetua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik saat acara penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilu 2014 di Kantor Kementerian Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan tidak gentar jika Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). PKPI berencana melaporkan KPU ke DKPP karena tidak meloloskan partai itu menjadi peserta Pemilu legislatif 2014.

“Silakan saja PKPI melaporkan, itu sudah haknya,” kata Husni di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/2/2013). KPU, ujar dia, sudah menyiapkan alat bukti dan saksi jika PKPI benar-benar mengadukan lembaganya ke DKPP. Bukti dan saksi yang disiapkan adalah penguat alasan putusan KPU tak meloloskan PKPI.

“Sikap kami harus siap dengan pengujian hasil kinerja, posisi kami bersiap diri untuk itu,” tegas Husni. Sebelumnya KPU memutuskan tidak menjalankan putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memenangkan sengketa PKPI. Menurut Bawaslu, PKPI memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014.

Setelah KPU memastikan tidak akan menjalankan putusan sidang ajudikasi Bawaslu, PKPI berencana mengadukan KPU ke DKPP, Ombudsman, dan Mahkamah Konstitusi. Sengketa atas verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014 pun akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :
Palupi Annisa Auliani
Selasa, 12 Februari 2013 , 15:55:00

PKPI Desak Bawaslu Adukan KPU ke DKPP

JAKARTA - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera mengambil langkah-langkah konstitusional, menyusul penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan keputusan Bawaslu.”Kita harapkan Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah konstitusional dan konkrit dalam waktu dekat. Ini untuk mengukuhkan keputusan Bawaslu yang menerima permohonan PKPI untuk disertakan jadi peserta Pemilu 2014,” ujar Ketua Umum PKPI, Sutiyoso,  di Jakarta, Selasa (12/2).Menurutnya, Bawaslu harus segera melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena  dalam putusan KPU dimaksud, benar-benar tidak mengindahkan prinsip dasar dan etika prilaku penyelenggara Pemilu. Dan nyata-nyata menentang Peraturan Bersama KPU,  Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012.”KPU tidak mengindahkan norma penyelenggara dan tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang didasarkan UUD45. KPU juga tidak mampu menciptakan adanya kepastian hukum Pemilu,” katanya.Karena itu berdasarkan fakta-fakta yang ada, Sutiyoso yakin Bawaslu akan segera melaporkan KPU ke DKPP. Apalagi sebelumnya, langkah yang sama pernah ditempuh terkait permohonan sejumlah partai politik untuk disertakan dalam verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014.”Dengan keputusan KPU ini, kita juga  merasa dipermalukan dan sangat dirugikan. Sebab setelah keputusan Bawaslu, kita telah melakukan konsolidasi karena putusan itu kita anggap final dan mengikat sebagaimana UU Pemilu Nomor 8 tahun 2012. Jadi PKPI yang jadi korbannya. Tidak saja dipermalukan tapi juga mengalami kerugian materil maupun moril,” katanya yang memastikan, dalam dua hari ke depan PKPI kemungkinan juga akan membawa kasus penolakan KPU ke DKPP, Komisi Ombudsman RI dan ke Mahkamah Konstitusi.Sebagaimana diketahui, Senin (11/2) kemarin, KPU memutuskan tidak melaksanakan putusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, untuk mengikutsertakan PKPI sebagai peserta Pemilu tahun 2014 mendatang.(gir/jpnn)

KPU Siap Ladeni PKPI

Rabu, 13-02-2013 17:04

PKPI

PKPI

JAKARTA, PESATNEWS- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan siap meladeni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bila melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). PKPI berencana melaporkan KPU ke DKPP karena tidak meloloskan partai itu menjadi peserta Pemilu legislatif 2014.

“Silakan saja PKPI melaporkan, itu sudah haknya,” kata Husni di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/2). KPU, ujar dia, sudah menyiapkan alat bukti dan saksi jika PKPI benar-benar mengadukan lembaganya ke DKPP. Bukti dan saksi yang disiapkan adalah penguat alasan putusan KPU tak meloloskan PKPI.

“Sikap kami harus siap dengan pengujian hasil kinerja, posisi kami bersiap diri untuk itu,” tegas Husni. Sebelumnya KPU memutuskan tidak menjalankan putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memenangkan sengketa PKPI. Menurut Bawaslu, PKPI memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014.

Setelah KPU memastikan tidak akan menjalankan putusan sidang ajudikasi Bawaslu, PKPI berencana mengadukan KPU ke DKPP, Ombudsman, dan Mahkamah Konstitusi. Sengketa atas verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014 pun akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.[rvn/jik]

Tidak Loloskan PKPI, KPU Dinilai Langgar Kode Etik

Tribun Manado – Rabu, 13 Februari 2013 11:44 WITA
TRIBUNMANADO.CO.ID- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jeirry Sumampow menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan pelanggaran kode etik.Hal tersebut menyusul keputusan KPU yang menolak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014.”KPU melakukan pelanggaran etik ketika dia tak menindaklanjuti putusan Bawaslu soal lolosnya PKPI. Sebab KPU tak boleh menilai putusan atau rekomendasi Bawaslu dalam hal ini, hanya melaksanakan putusan itu,” ujar Jeirry kepada Tribunnews, Rabu (13/2/2013).Dikatakan Jeirry, KPU sesuai dengan pasal 259 Undang-undang Nomor 8 thun 2012 ayat 1 memiliki kewajiban melaksanakan keputusan Bawaslu karena sifatnya yang mengikat.Putusan tersebut hanya bersifat tidak mengikat kepada partai politik yang merasa dirugikan.Sehingga kalau ada parpol yang merasa dirugikan oleh putusan Bawaslu khusus untuk verifikasi dan daftar calon tetap, bisa melakukan langkah hukum lain ke PTUN.”Tak elok juga jika KPU yang ikutan dalam sidang penyelesaian sengketa itu sebagai tergugat lalu meniai putusan itu dan tak mau melaksanakannya. Itu juga masuk kategori pelanggaran etis,” tegasnya.
Editor : Andrew_Pattymahu
Sumber : Tribunnews

POLHUKAM

PKPI Ditolak KPU, Bawaslu Akan Gelar Rapat Pleno

Tegar Arief Fadly – Okezone
Selasa, 12 Februari 2013 00:02 wib
Browser anda tidak mendukung iFrame
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar sidang pleno untuk membahas penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait rekomendasi Bawaslu untuk meloloskan Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI) sebagai salah satu peserta dalam Pemilu 2014 mendatang.

“Kami pleno dulu. Kami belum cermati katanya baru sore ini juga ke Bawaslu, karena suratnya belum dicermati harus dilihat alasan yang digunakan KPU,” kata Komisioner Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2013).

Sementara itu, Komisioner Bawaslu lainya Nelson Simanjuntak enggan untuk memberikan komentar lebih dalam terkait penolakan KPU tersebut. Yang pasti, kata dia, pemohon (partai politik) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) maksimal tiga hari setelah ada keputusan Bawaslu.

“Bawaslu tidak akan melihat secara spesifik terhadap substansi putusan. Kami tak akan ikut campur ke sana (substansi putusan), cuma ada persoalan hukum. Jadi secara umum soal sikap KPU hari ini Bawaslu tidak akan ikut mencampuri, silakan saja,” kata Nelson.

Sebelumnya, KPU menolak keputusan sidang ajudikasi Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. KPU beralasan mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan peserta pemilu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan, Pasal 259 ayat 1, disebutkan secara terang keputusan Bawaslu itu terakhir dan mengikat, kecuali keputusan berkaitan dengan verifikasi peserta pemilu.

Atas ayat tersebut KPU menyimpulkan dan menyepakati putusan Bawaslu tidak terakhir dan mengikat. Dan pada Pasal 259 itu tidak disebutkan bahwa KPU boleh melakukan banding terhadap keputusan Bawaslu.

Karena dalam pengertian sengketa negara pemilu merupakan sengketa KPU dan parpol yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat tentang penetapan peserta politik peserta pemilu yang diatur Pasal 268 ayat 2 huruf A, UU 2002.

Oleh sebab itu, KPU memiliki pemahaman bahwa dengan tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut bisa menempuh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

(put)

Senin, 11 Februari 2013 , 22:00:00

Soal PKPI, KPU Tuding Bawaslu Tak Profesional

JAKARTA – Anggota KPU RI, Ida Budhiarti menilai Bawaslu telah bertindak tidak profesional dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Hal ini menjadi salah satu alasan KPU menolak keputusan hasil sidang ajudikasi terkait verifikasi Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI).
“Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, ada salah satu ayat yang wajibkan kepada Bawaslu selesaikan sengketa pemilu dengan akuntabel. Akuntabel itu profesionalisme,” kata Ida saat ditemui di kantor KPU, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (11/2).Menurut Ida, Bawaslu menolak memasukkan sebagian alat bukti yang diajukan KPU ke dalam sidang ajudikasi. Sementara PKPI dapat menggunakan seluruh alat buktinya. “Padahal alat bukti PKPI itu tidak pernah diajukan sebelumnya,” ujar Ida.Selain itu Bawaslu juga dinilai tidak konsisten dalam menilai keterangan dari KPU. Ida menuturkan, beberapa keterangan dari komisinya diacuhkan begitu saja oleh Bawaslu karena dianggap tidak punya nilai pembuktian.”Seperti kasus di Kabupaten Klaten, keterangan KPU Provinsi dapat diterima dan menjadi alat bukti. Tapi di Kabupaten Grobogan, keterangan KPU Provinsi tidak dapat diterima dengan alasan KPU Provinsi tidak mengalami, mendengar dan melihat sendiri proses verifikasi,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan keputusan Bawaslu yang memerintahkan KPU meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 tidak pada tempatnya. “Bawaslu itu fungsinya mengawasi, bukan menyatakan satu parpol lolos atau tidak sebagai peserta Pemilu,” kata Agun Gunandjar Sudarsa, dalam rapat Komisi II dengan Bawaslu dan KPU di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (11/2).

Pengawasan oleh Bawaslu, lanjut Agun, bisa saja sumbernya dari laporan atau temuan Bawaslu sendiri. “Kalau laporan itu Bawaslu sependapat, maka Bawaslu panggil pemohon dan pertemukan dengan KPU,” kata politisi Partai Golkar itu.Namun jika pemohon dan KPU tak mau musyawarah, Bawaslu bisa menyarankan kedua belah pihak untuk membawanya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). “Tapi bukan Bawaslu yang menggugat,” tegasnya.(dil/girfas/jpnn)

Selasa, 12/02/2013 15:23 WIB

KPU Persilakan Bawaslu Mengadu ke DKPP Terkait PKPI Bang Yos

Mulya Nurbilkis – detikNews

Jakarta – – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengadukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dipimpin Sutiyoso ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU tidak akan mempermasalahkan tindakan Bawaslu tersebut.

“Silakan diproses saja untuk pihak-pihak yang merasa punya hak untuk itu,” ujar komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, komisioner di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2013).

Meski demikian Hadar prihatin Bawaslu mengadukan hal itu. “Kita sesama penyelenggara harusnya tidak saling mengadukan,” kata dia.

Hadar mengakui, UU Pemilu saat ini membuat KPU dan Bawaslu berbenturan. “Disayangkan kita selalu meribut-ributkan,” tutur Hadar.

KPU menolak menjalankan putusan Bawaslu untuk meloloskan PKPI ke Pemilu 2014. Alasannya keputusan Bawaslu itu tidak final dan tidak mengikat. Selain itu dari substansi keputusan Bawaslu, setelah KPU melakukan kajian dan telaah, ada sejumlah masalah yang dilihat KPU sebetulnya pertimbangan hukum Bawaslu tidak cukup untuk meloloskan PKPI.

(nik/nrl)

Browser anda tidak mendukung iFrame
Baca Juga
  1. PKPI Akan Laporkan KPU ke DKPP, Ombudsman, dan MK

    http://www.ombudsman.go.id/…/419-pkpi-akan-laporkan-kpu-ke-dkpp-…

    15 jam yang lalu – Putusan Bawaslu juga telah memerintahkan KPU untuk membuat surat keputusan baru dan memasukkan PKPI sebagai perserta pemilu 2014.

  2. Tak Loloskan PKPI, KPU: Keputusan Bawaslu Tidak Mengikat

    jaringnews.com/…/tak-loloskan-pkpi-kpu-keputusan-bawaslu-tidak-…

    2 hari yang lalu – Ralian Jawalsen Manurung. Ketua Umum PKPI Sutiyoso (Jaringnews/Dwi Sulistyo). KPU menyimpulkan dan menyepakati putusan Bawaslu

  3. Tolak PKPI Jadi Peserta Pemilu, KPU Dinilai Cederai Demokrasi – m

    index.okezone.com › NewsPolhukam

    15 jam yang lalu – Sebab hak berpolitik dalam berorganisasi rakyat yang tergabung di dalam PKPI sudah diputus oleh KPU. “Itu menunjukan KPU dan Bawaslu

  4. Bawaslu belum Sikapi Penolakan KPU terhadap PKPI

    http://www.metrotvnews.com/…/Bawaslu-belum-Sikapi-Penolakan-KPU-ter…

    Bawaslu belum Sikapi Penolakan KPU terhadap PKPI. Senin, 11 February 2013 | 21:31 WIB. Antara/Reno Esnir/cs. TERKAIT. Ini Alasan KPU Tetap Tolak PKPI

  5. Soal PKPI, KPU Tuding Bawaslu Tak Profesional – Kanal Berita

    berita.plasa.msn.com/…/soal-pkpi-kpu-tuding-bawaslu-tak-profesion…

    2 hari yang lalu – Menurut Ida, Bawaslu menolak memasukkan sebagian alat bukti yang diajukan KPU ke dalam sidang ajudikasi. Sementara PKPI dapat

  6. KPU Tolak PKPI, Bawaslu Lepas Tangan – INILAH.com

    nasional.inilah.com/read/detail/…/kpu-tolak-pkpi-bawaslu-lepas-tang…

    2 hari yang lalu – Badan Pangawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merespon rekomendasi dari

  7. PKPI Minta KPU dan Bawaslu Berkomunikasi – Tribunnews.com

    1 hari yang lalu – Sutiyoso menegaskan, Bawaslu dan KPU seharusnya kompak dan tak berselisih tafsir.

  8. Ketua PKPI Heran, KPU Tak Jalankan Putusan Bawaslu – Batam Pos

    2 hari yang lalu – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso, mengaku tak habis pikir melihat sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU)

  9. Tolak PKPI, KPU Patut Dicurigai | Nasional | Beritasatu.com

    http://www.beritasatu.com/…/96533-tolak-pkpi-kpu-patut-dicurigai.html

    16 jam yang lalu – Berita NASIONAL: Pertanyaannya ada apa dengan KPU? Verifikasi Parpol, KPU Anggap Bawaslu Tidak Cermat · KPU Persilakan PKPI

  10. Sutiyoso: PKPI Korban KPU-Bawaslu Tidak Kompak – Liputan6

    news.liputan6.com/…/sutiyoso-pkpi-korban-kpu-bawaslu-tidak-kom…

    1 hari yang lalu – Ketua Umum PKPI Sutiyoso menilai KPU dan Bawaslu tidak kompak dalam menginterpretasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

    1. BeritaSatu.Com – Nasional – KPU Tolak Putusan Bawaslu Terkait PKPI

      http://www.beritasatu.com/…/96630-kpu-tolak-putusan-bawaslu-terkait-pk

      54 menit yang lalu – KPU akhirnya menolak menjalankan putusan Bawaslu, terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta

    2. Bawaslu Tunggu Pleno Respons KPU Soal PKPI | Berita-utama

      http://www.beritasatu.com/…/96262-bawaslu-tunggu-pleno-respons-kpu-so…

      2 hari yang lalu – Berita BERITA-UTAMA: Sebenarnya KPU harus mengikuti dan melaksanakan putusan Bawaslu meloloskan PKPI ke pemilu 2014.

    3. Ketua Umum PKPI Kecewa dengan Sikap KPU | Pikiran Rakyat Online

      1 hari yang lalu – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) “Lima Indonesia meminta Bawaslu segera mengadukan KPU kepada DKPP

    4. PKPI Merasa “Dipermainkan” Bawaslu-KPU | Berita Terkini Nasional

      http://www.antarasumbar.com/…/pkpi-merasa-dipermainkan-bawaslu-kpu….
      1 hari yang lalu – Berita Nasional Jakarta, (Antara) – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merasa dipermainkan oleh dua lembaga penyelenggara
    5. Ini Alasan KPU Tetap Tolak PKPI

      Ini Alasan KPU Tetap Tolak PKPI. Senin, 11 February 2013 | 21:22 WIB. MI/Rommy Pujianto/BD. TERKAIT. Bawaslu belum Sikapi Penolakan KPU terhadap

    6. PKPI Minta KPU dan Bawaslu Berkomunikasi – Tribunnews.com

      1 hari yang lalu – Sutiyoso menegaskan, Bawaslu dan KPU seharusnya kompak dan tak berselisih tafsir.

    7. Bawaslu Rapat Pleno Cermati Keputusan KPU Soal PKPI

      2 hari yang lalu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mencermati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal PKPI. KPU menyatakan menolak.

    8. KPU Tolak Putusan Bawaslu Loloskan PKPI – KOMPAS.com

      nasional.kompas.com/…/KPU.Tolak.Putusan.Bawaslu.Loloskan.PKPI

      2 hari yang lalu – KPU akhirnya menolak menjalankan putusan Bawaslu, terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI sebagai peserta

    9. KPU Putuskan Tolak Rekomendasi Bawaslu Soal PKPI – INILAH.com

      nasional.inilah.com/…/kpu-putuskan-tolak-rekomendasi-bawaslu-soal…

      2 hari yang lalu – KPU menolak rekomendasi Bawaslu No 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 terkait keikutsertaan PKPI sebagai peserta pemilihan umum tahun 2014.

    10. JPNN.COM : Soal PKPI, PPP Minta Bawaslu Tak Paksa KPU

      http://www.jpnn.com/…/Soal-PKPI,-PPP-Minta-Bawaslu-Tak-Paksa-KPU-

      2 hari yang lalu – JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Muqowam menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dapat

09
Feb
13

Politik : Kontroversi KPU tentang BAWASLU/PKPI

Pakar: KPU Terhalang UU Ketatanegaraan

AntaraAntara 

Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum pemilu Refly Harun mengatakan KPU terhalang peraturan perundang-undangan yang tidak memberi kesempatan untuk menggugat putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang menjadi peserta Pemilu 2014.

“Tidak ada, secara formal ya menurut hukum yang berlaku saat ini. Jika KPU tetap mau melakukan upaya itu, ya silakan saja dengan mengajak pihak-pihak yang lolos (10 parpol),” kata Refly di Jakarta, Sabtu.

Refly juga menegaskan pengajuan banding tersebut akan diuji terlebih dahulu oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait pijakan hukum yang digunakan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Tapi akan dibuktikan di pengadilan (PTTUN), apakah dia memiliki `legal standing` atau tidak mengajukan gugatan itu,” katanya.

 

Menurut dia, jika KPU mengajukan banding ke PTTUN maka diperkirakan prosesnya akan lama karena tidak mengikuti waktu yang ditentukan untuk penyelenggaraan pemilu.

“PTTUN tidak mengikuti `sequence` (urutan) waktu pemilu, bisa jadi prosesnya dua tahun. Selain itu, yang seharusnya menjadi objek sengketa adalah putusan KPU, kalau permasalahannya sengketa ini tidak mungkin,” katanya.

Dia juga menyebutkan usul lain yang bisa diupayakan oleh KPU, seperti menerima putusan Bawaslu dengan beberapa catatan.

“Seharusnya KPU menerima putusan Bawaslu dengan beberapa catatan, misalnya akan mengkaji dulu substansi-substansi fakta persidangan,” katanya.

Refly juga menyebutkan rekomendasi lainnya yaitu KPU mengabaikan putusan Bawaslu.

“Tapi, ini berdampak PKPI akan mempidanakan KPU dan membawa KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP). Hukum tidak berhenti di suatu titik dan bisa diambil alih.,” katanya.

Hal sama juga disampaikan Deputi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi yang menilai KPU seharusnya mematuhi putusan Bawaslu.

“Jika tetap melakukan banding, KPU tidak menghormati mekanisme hukum. Tidak elok kalau tidak dijalankan putusan Bawaslu ini,” katanya.(rr)

 

 

Berita Lainnya

21
Nov
12

Pemilu : Lembaga Asing Dibalik Verifikasi Partai

LEMBAGA ASING DIBALIK VERIFIKASI PARTAI. (Bagian dari Persiapan Rekayasa Pemilu Curang?) Oleh : M.Hatta Taliwang

Dlm buku yg kami tulis dg judul PERUBAHAN LEWAT PEMILU ATAU REVOLUSI, trdapat indikator bahwa Pemilu/Pilpres 2009 ada faktor pengaruh asing :

1. Bantuan asing (Bank Dunia) yg direalisasi pd saat jelang Pemilu / Pilpres seperti dana raskin,BLT,PNPM dll

2.TIM SBY yg belajar dari AS

3.Konspirasi dan Bandit Politik dlm Pemenangan Pilpres 2009 (Selengkapnya bisa dibaca dlm buku tsb).

Sekarang ternyata faktor asing diduga lbh awal mengintervensi tahapan PEMILU yaitu sejak saat Verifikasi Partai. Seorang teman tokoh partai menulis lk sbb:

“Sidang DKPP, pada siang hari Selasa 13 Nov 12, telah mengungkapkan banyak hal yang selama ini dianggap hanya rumor. Ternyata dikonfirmasi oleh para pihak yang terlibat dalam proses verifikasi parpol. Semua informasi itu hanya memperkuat persepsi publik selama ini bhw KPU hanya menjalankan sebuah skenario untuk mematikan proses demokrasi, mempersiapkan suatu kondisi agar negara di’ambil’ oleh suatu kelompok yang ingin megkapitalisasi kekuasaan tanpa perlu mendapat dukungan rakyat dalam suatu Pemilu yang adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pihak KPU telah mengatakan bahwa mereka tidak dibantu oleh pihak kesekjenan dalam melakukan verifikasi. Kesekjenan melakukan pemboikotan. Kalau telah terjadi seperti itu, lantas dengan dasar apa KPU bisa memutuskan nasib partai2 lengkap atau tidak administrasinya ? Sementara yang menerima data partai sejak awal, yang memberikan raport kekuranglengkapan dokumen adalah kesekjenan dan kemudian bersama petugas dari parpol mereka periksa satu persatu dokumen tersebut dan kemudian bila lengkap mereka berikan tanda terima.

Sbagai contoh salah satu partai, selama lima hari petugas KPU memeriksa 24 boks kontainer data yang diajukan untuk melengkapi kekurangan tersebut dan setelah selesai diberikan tanda terima yang menyatakan kekurangan tersebut telah dipenuhi.

Kalau pihak verifikator tersebut tidak disertakan dalam proses penilaian oleh KPU maka siapa yang melakukannya ? Kenapa tidak dilibatkan, lantas kenapa parpol yang memiliki data tidak disertakan ketika dilakukan pemeriksaan di hotel itu ? Dari mana KPU tahu bahwa yang diperiksa itulah yang diserahkan ? Kenapa verifikator itu tdk dilibatkan, tentunya adalah pertanyaan kita semua.

Karena hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator tidak dipercaya oleh Komisioner KPU pada saat-saat terakhir. Ini sebagai alasan yang digunakan KPU untuk menyerahkan data hasil verifikasi tersebut diformat ulang oleh sebuah LEMBAGA ASING yang memiliki akses khusus melakukan ‘tafsir’ lengkap dan tidak lengkap atas dokumen parpol sesuai dengan selera penjajahan dan penghinaannya. Maka diundurlah pengumuman itu menjadi tanggal 28 oktober, yang mestinya sudah selesai disiapkan verifikator pada tanggal 23 oktober, untuk memberi kesempatan kerja ‘tafsir’ penghinaan itu disempurnakan. Pengambilaihan yang menghinakan, itulah yang membuat terjadinya ‘semangat’ pemboikotan oleh para verifikator produk dalam negeri alias kesekjenan KPU.

Terus KPU bilang bhw keputusan yang dilatarbelakangi oleh pelecehan thd harkat dan martabat bangsa itu hanya masalah administrasi. Ya memang masalah administrasi, administrasi menyerahkan nasib bangsa ini ke pihak asing yang tidak ada satu katapun disebut dalam undang-undang.

Bahwa cara cara ingin berkuasa yang tidak elegan, mengabaikan realitas sosial, itu hanyalah menunda kekalahan dan kehancuran diri sendiri. Beberapa orang mengatakan bhw itu terjadi karena ada rencana besar , ada rencana nanti parpol-parpol ini dan itu dimatikan, ada rencana KPU hanya dijadikan alat utk memboikot Pemilu nasional agar terjadi kekacauan, supaya orang ini dan itu akan bertahan dalam atau mengambil alih kekuasaan.

Mereka berekayasa, Allah juga berekayasa, dan Dia-lah sebaik-baiknya Perekayasa untuk membela orang-orang tertindas dari kekuasaan yang zhalim “.(Selesai)

baca juga:
Kisah SBY dan Indro Tjahjono: Kecurangan Dalam Dua Pemilihan Umum Presiden ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/07/medianusantara-kisah-sby-dan-indro.html

01
Dec
10

Kenegarawanan : Demokrasi Tidak Harus Seragam Bagi Daerah Istimewa

Rabu, 01/12/2010 09:40 WIB
RUU Keistimewaan DIY
Prof Djoko Suryo: Demokrasi Tidak Harus Seragam, Apalagi di Daerah Istimewa
Ramadhian Fadillah – detikNews


Jakarta – Presiden SBY menyatakan, tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi. Namun menurut guru besar sejarah UGM, Prof Djoko Suryo, demokrasi tidak harus seragam.

“Mestinya di dalam demokrasi tidak semua seragam. Apalagi kalau daerah istimewa,” kata serajawan ini terkait kontroversi RUU Keistimewaan DIY.

Berikut ini wawancara detikcom, dengan pria yang menyelesaikan pendidikan S3-nya di Monash University, Australia, ini:

Bagaimana sejarah keistimewaan Yogya?

Secara historis muncul dari sejarah ketika Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung dengan republik. Menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang baru berdiri. Saat itu Sultan Hamengku Buwono IX banyak membantu republik yang masih baru berdiri.

Soekarno menjawab dengan mengukuhkan Hamengku Buwono IX sebagai Sultan dan sebagai gubernur. Hal ini sebagai penghargaan kerajaan dengan cepat merespons Republik yang baru didirikan. Presiden Soekarno mengangkat Sultan HB IX menjadi kepala daerah dan kepala wilayah sesuai dengan kedudukannya.

Jasa lainnya, saat RI yang baru itu terancam saat kehadiran Belanda akan mengambil jajahannya, atas tawaran HB IX, Ibukota pindah ke Yogyakarta. DIY memiliki sumbangan besar pada Republik. Menyelamatkan Republik yang baru berdiri.

Tahun 1950 ditetapkan keistimewaan HB IX sebagai Gubernur dan Pakualam VIII sebagai Wakil Gubernur. Hal ini terus berlangsung, berjalan secara lancar dan demokratis.

Tidak absolut?

Sultan HB IX mempraktikkan demokratisasi, membentuk DPR kabupaten sampai desa. Hal ini dilakukan sebelum RI melakukannya tahun 1950. Justru di daerah istimewa lebih mendahului proses demokratisasi. Kinerja dari pemerintahan, menjadi keistimewaan tersendiri.

Bagaimana kalau gubernur dipilih langsung? Apakah akan menghilangkan keistimewaan Yogya?

Sebetulnya keistimewaan itu historis dan keistimewaan dalam bentuk kepemimpinannya sendiri berjalan lancar dengan republik.

Kalau dipilih berarti memecah, belum tentu yang jadi gubernur Sultan. Siapa saja bisa jadi gubernur. Sebetulnya begini, mestinya di dalam demokrasi tidak semua seragam. Apalagi kalau daerah istimewa. Daerah otonomi, memberi kebebasan melakukan pemilihan kepalanya. Otonomi daerah, otoritas bukan seragam. Dalam satu hal perlu seragam, tapi dalam satu hal perlu kebebasan untuk melakukan cara yang tepat.

Seperti penerapan syariah Islam di Aceh. Daerah lain jangan iri. Istimewanya ada. Istimewanya ketatamasyarakatannya. DKI Jakarta daerah kekhususan walikota tidak dipilih. Daerah lain tidak perlu iri. Memberi keleluasaan daerah otonomi ini memilih pemimpin.

Jadi penetapan kepala daerah tidak perlu diubah?

Bagi saya tidak ada hambatan. Tahun 1999, masalah kerusuhan aman. Berkat kepemimpinannya rakyat Yogyakarta tidak ikut onar. Ini positif. Lihat di Solo, di tempat lain, Yogyakarta aman. Masyarakatnya masih tunduk pada pimpinananya. Pemilihan membuang uang. Bisa memecah masyarakat. Ini Yogyakarta tidak usah pemilihan. Bisa terpecah-pecah.

Yogya punya integritas yang tinggi kepada NKRI. Tidak pernah melakukan aksi pemberontakan. Mengapa itu tidak dihargai. Justru itu menjadi pendukung. Aspek ini positif. Jangan sebaliknya nanti pemilihan nanti terpecah belah. Tidak loyal. Ini lain, angel (sulit) itu.

Ini wujud kearifan lokal?

Kearifan lokal. Tidak usah diubah-ubah. Ditetapkan. Gubernur itu di bawah presiden. Dalam hubungan presiden – gubernur, dia itu di bawah presiden. Waktu jadi gubernur, dia menurut pada presiden. Kalau di Keraton posisinya memang Sultan, tapi sebagai gubernur dia bawahan presiden.

Kalau sultan wafat atau meninggal, bagaimana penggantinya? Mungkin ada kudeta? Apalagi sultan kan tidak punya anak laki-laki?

Bisa adiknya, kalau tidak punya anak laki-laki. Ada hukum adat. Ada aturan yang dipegang. Bagaimana pun punya etika. Dia pun pasti mempersiapkan orang yang cocok. Pergantian berlangsung smooth.

Bagaimana agar masalah ini tidak berlarut-larut?

Pemerintah melonggarkan proses bermusyawarah dengan DIY supaya terpecahkan dengan baik. Ini kan jadinya ada konflik. Saya kira ini kurang baik. Kenapa tidak dilakukan dengan musyawarah. Itu yang bisa dilakukan.

Mungkin Presiden kelepasan, itu kan tidak baik. Musyawarah lebih baik. Pemerintah pusat harus berlapang dada. Ini kan tidak membahayakan. Saya kira ini tidak terlalu prinsip. Tidak akan merobohkan NKRI. Ini kan adem ayem saja di Yogya. mengapa harus dihebohkan. Tidak perlu diributkan seolah-olah mau lepas.

(vit/nrl)

Rabu, 01/12/2010 15:51 WIB
Warga Yogya Demo Tolak Pemilihan Gubernur foto
Bagus Kurniawan – detikNews


Yogyakarta – Ratusan warga Yogyakarta dari berbagai elemen menggelar demo menolak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DI Yogyakarta. Mereka menuntut Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Aksi tersebut di antaranya diikuti massa dari Paguyuban Dukuh se DIY (Semar Sembogo), Paguyuban Lurah/Kepala Desa se DIY, Gerakan Semesta Rakyat Jogjakarta (Gentaraja) dan Kawula Mataram Indonesia (Komando). Aksi digelar di halaman Gedung DPRD DIY di Jl Malioboro Yogyakarta mulai pukul 12.00 WIB.

Dalam aksi mereka membawa berbagai poster dan spanduk. Tiga spanduk besar dibentangkan di teras gedung DPRD di antaranya bertuliskan ‘Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Harga Mati!, Siap Berkorban Bela Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY’. Sedang poster yang dibawa peserta aksi bertuliskan ‘Tanpamu Kami Bisa, Bersatu Kita Istimewa Bercerai Siapa Takut, Istimewa Atau Merdeka, Hargai Sejarah Wahai SBY, Referendum Untuk harga Diri, Ada Apa Dengan SBY, Hargai Kawula Yogyakarta’.

Koordinator aksi dari Semar Sembogo, Sukiman Hadi Wijoyo dalam orasinya mengatakan pihaknya mendatangi DPRD DIY untuk menyamakan persepsi yakni tidak ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Warga masyarakat Yogya akan segera menggelar sidang paripurna istimewa mengenai pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur.

“Pengisian jabatan cukup ditetapkan bukan pemilihan. Oleh karena itu pemerintah tidak perlu ada penganggaran untuk pemilihan,” katanya.

Sementara itu Ketua Paguyuban Lurah se-DIY Mulyadi meminta SBY untuk mencabut yang menyatakan sistem monarki di Yogyakarta dan sistem itu bertabrakan dengan demokrasi. Sistem itu tidak ada dan tidak benar karena yang dianggap monarki itu ada di lingkungan karton saja.

“Kami menuntut statemen itu dicabut dan mengubah draf RUUK dari pemilihan menjadi penetapan. Tidak ada pemilihan baik langsng maupun lewat DPRD. Sampai kapanpun kami menolak, tidak akan terlibat dan mengakui hasil pemilihan,” tegas Mulyadi.

Usai berorasi, massa meminta anggota dewan untuk ikut berorasi. Esti Wijayati dari FPDIP kemudian ikut berorasi memberikan dukungan terhadap peserta aksi. Setelah itu massa kemudian diterima oleh Ketua DPRD DIY Yoeke, Indra Laksana wakil Ketua DPRD DIY Soekedi, dan sejumlah anggota dewan di antaranya Esti Wijayati (FPDIP), Arif Noor Hartarto (FPAN) dan lain-lain. Aksi yang berlangsung secara tertib dan damai itu juga mendapatkan pengamanan dari aparat Polda DIY.

(bgs/vit)

Baca Juga :

Keistimewaan Yogyakarta, Monarki, dan Demokrasi

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 02/12/2010 | 08:24 WIB Keistimewaan Yogyakarta, Monarki, dan Demokrasi *)

SETELAH dibuat resah oleh wedhus gembel, publik Yogyakarta kini kembali diresahkan dengan masalah keistimewaan Yogyakarta yang RUU-nya sampai kini belum ada penyelesaiannya. Topik tentang keistimewaan Yogyakarta ini kembali mencuat setelah Presiden SBY mengeluarkan pernyataan yang agak sensitif bagi Yogyakarta.

Dalam Sidang Kabinet, 26 Nopember, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi, dimana nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan serta tidak boleh ada sistem monarki yang bisa bertabrakan dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.

Pernyataan tersebut mengganggu Sultan HB X yang adalah juga Gubernur DIY. Sehari setelah pernyataan Presiden SBY tersebut, Sultan HB X pun mengatakan, “DIY bukan monarki. Namun jika jabatan gubernur yang dijabat Sultan Yogyakarta dianggap pemerintah pusat sebagai penghambat proses penataan DIY, saya bersedia meninjau kembali jabatan gubernur tersebut.”

Akibat pernyataan 2 tokoh ini masyarakat dan media kembali memperbincangkan soal keistimewaan Yogyakarta. Benarkah DIY menganut sistem monarki? Benarkah tidak ada demokrasi di Yogyakarta?

Sebelumnya, kita flash back sejenak. Jauh-jauh hari sebelum Republik ini berdiri yakni tahun 1945, di Yogyakarta sudah ada 2 negara yang berdaulat, yakni Negari Ngayogyakarta Hadiningrat yang saat itu diperintah Sultan Hamengku Buwono (HB) IX, dan Kadipaten Paku Alaman dibawah Sri Paku Alam VIII.

Sebagai negara yang berdaulat, keberadaan kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat diakui Pemerintah Kolonial Belanda. Lalu setelah Belanda menyerah kepada Jepang dan bumi nusantara dikuasai Jepang, Sultan HB IX bersikeras agar Yogyakarta tetap dibawahnya dan tidak jatuh dibawah kekuasaan Jepang. Sebagai penjajah baru yang ingin menarik simpati rakyat, maka Jepang melalui Penguasa Militer Dai Nippon di Jakarta mengangkat Sultan HB IX sebagai penguasa tunggal di Yogyakarta.

Setelah Jepang kalah dari Sekutu, Sultan yang berpendidikan Belanda sama sekali tidak mendukung Belanda yang ingin kembali menjajah bumi pertiwi. Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII, malah mendukung RI yang baru saja berdiri.

Tanggal 5 September 1945, Sultan HB IX dan Sri Paku alam VIII mengeluarkan ‘Amanat’ yang merupakan maklumat politik yang ditujukan kepada segenap rakyat Yogyakarta dan dikirimkan kepada Presiden Sukarno, yang berupa penegasan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ya, 2 negara yang telah lama berdaulat itu menggabungkan diri dengan negara yang baru saja terbentuk, yang masih sangat labil dalam segala aspek, baik politik, keamanan, sosial dan ekonomi. Ini adalah sebuah langkah yang sangat berani mengingat wilayah RI saat itu masih sangat terbatas, yakni sebagian Sumatra, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Lalu saat situasi gawat sebagai akibat Perjanjian Linggarjati antara RI dan Belanda, Sultan HB IX memberi tempat perlindungan kepada para pemimpin RI dan memberikan wilayah Yogyakarta sebagi ibukota perjuangan RI.

Saat peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, Sultam HB IX memiliki andil yang sangat besar. Ketika itu kraton dijadikan tempat persembunyian para pejuang RI, dan Belanda mengetahuinya. Tentara-tentara Belanda dengan tank-tank yang mengarah ke kraton mengepung. Namun saat Sultan HB IX keluar, tentara-tantara Belanda itu ciut nyali. Mereka tak berani menginjakkan kaki ke kraton dan mundur.

Karena telah mendukung penuh RI, maka tanggal 15 Agustus 1950, Pemerintah RI memberikan status istimewa kepada Yogyakarta dan Aceh.

Sumbangsih Sultan HB IX sangat besar untuk negeri ini, temasuk di dunia pendidikan. Tanah yang digunakan untuk kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah tanah kesultanan. Juga kampus Universitas Widya Mataram.

Meski seorang Raja, Sultan HB IX adalah seorang yang merakyat. Sebenarnya hal ini sudah mulai terlihat saat beliau dinobatkan menjadi Sultan, yakni dalam pidato yang berjudul Tahta Untuk Rakyat. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap rakyat, bahkan hal itu tercermin dalam kesehariannya.

Dalam sebuah buku, kalau tak salah judulnya Tahta Untuk Rakyat (maaf, saya lupa karena sudah sangat lama… ), sebuah buku tentang biografi Sultan HB IX, terkuak sebuah cerita betapa dekatnya ia dengan rakyat. Pernah suatu ketika Sultan dalam perjalanan dengan kendaraannya. Beliau membantu seorang ibu pedagang pasar dan mengantarkannya sampai ke pasar Beringharjo. Ibu bakul pasar yang tak tahu siapa yang mengantarkannya itu, malah menyuruh-nyuruh Sultan untuk mengangkat-angkat barang seperti kuli, dan Sultan pun menurutinya. Setelah Sultan pergi, ada yang memberi tahu pada si ibu bakul pasar tadi bahwa yang telah mengantar dan mengangkut barang-barangnya itu tak lain adalah Ngarsa Dalem, si ibu itu konon, langsung pingsan…

Lalu saat menjabat sebagai Menteri, Sultan HB IX seringkali bolak-balik Yogyakarta-Jakarta dengan menyetir mobilnya sendiri. Selama dalam perjalanan itulah, mobil Sultan sering distop orang yang mencari tumpangan karena memang saat itu kendaraan sangat jarang. Dan Sultan memberi tumpangan di sepanjang jalan Jakarta-Yogyakarta dengan…, gratis!

Pengabdian Sultan HB XI diteruskan putranya, Sultan HB X. Saat demo besar-besaran menentang Orde Baru dan menuntut Reformasi di tahun 1998, ada kerushan di mana-mana. Tapi keadaan di Yogyakarta relatif kondusif karena sosok Sultan HB X. Dan Sultan HB X adalah salah satu tokoh dalam deklarasi Ciganjur.

Tahun 2008 saat Sultan HB X mengisyaratkan untuk tidak lagi bersedia menjadi Gubernur DIY, ribuan rakyat melakukan sidang rakyat di halaman gedung DPRD DIY, yang intinya tetap mendukung Sultan HB X sebagai Gubernur DIY. Selain itu ribuan rakyat dari berbagai penjuru DIY juga melakukan pisowanan agung, yakni berbondong-bondong datang dan berkumpul di alun-alun utara untuk berdialog dengan Sultan.

Adalah kehendak rakyat Yogyakarta agar tetap dipimpin Sultan. Adalah kehendak rakyat Yogyakarta agar segala sesuatu yang membuat Yogyakarta istimewa tetap dipertahankan, selain faktor sejarah. Adalah kehendak rakyat jika monarki itu tetap ada. Hal itu tak lain karena monarki yang ada di Yogyakarta adalah bukan monarki absolut yang sama sekali tidak melibatkan rakyat. Monarki di Yogyakarta adalah monarki terbatas. Monarki kultural.

Bukti bahwa Yogyakarta tidak menerapkan sistem monarki absolut tapi justru menerapkan sistem demokrasi adalah adanya pilkada di 4 Kabupaten dan 1 Kota. Ada DPRD. Juga adanya pilihan lurah di tingkat desa, yang pelaksanaannya pun secara esensial sama dengan pemilu atau pilkada. Selain itu, di saat-saat yang dianggap urgen, ada pisowanan agung dimana rakyat berdialog dan menyatakan kehendaknya kepada Sultan…. Nah, apakah ini bukan demokrasi?

Dengan demikian, haruskah keistimewaan Yogyakarta diutak-atik atau bahkan dihapus? Haruskah mengabaikan keinganan rakyat Yogyakarta itu sendiri? Padahal keistimewaan Yogyakarta sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pasal 18B UUD 1945 disebutkan bahwa “negara untuk mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Jadi, bisakah dikatakan kalau monarki di Yogyakarta bertabrakan dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi? (***)

*) Diambil dari situsweb: http://www.dwisuka.blogspot.com

Rabu, 01/12/2010 13:48 WIB
Jimly: Sultan DIY Otomatis Gubernur, Tapi Tidak Boleh Berpolitik foto
Mega Putra Ratya – detikNews


Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyatakan dukungannya bila Sri Sultan dan Paku Alam ditetapkan menjadi Gubernur DIY secara otomatis. Sultan dan Paku Alam berdampingan memimpin DIY yang diangkat langsung oleh presiden.

Namun mantan Watimpres ini juga memberi catatan kecil kepada Raja dan Patih Yogyakarta Hadiningrat itu, agar tidak terlibat politik.

“Kalau saya disuruh milih, biarkan saja, tidak ada ada perubahan. Sultan dan Paku Alam otomatis ditetapkan jadi gubernur dan wakil, namun ini harus ditegaskan dalam UU agar Sultan tidak boleh berpolitik,” ujar Jimly usai menghadiri peluncuran buku ‘Statistik Penegakan Hukum 2007-2008′ di Hotel Mulia, Jl Asia Afrika, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2010).

Menurut Jimly, posisi seorang Sultan sangat rentan terhadap konflik kepentingan bila terjun ke dunia politik. Selain itu, hal tersebut juga tidak etis karena atasan gubernur adalah presiden langsung.

“Itu berpotensi menimbulkan masalah politik, lagi pula masa gubernur bersikap oposisi kepada presiden,” terangnya.

Jimly meminta agar pemerintah dan DPR segera merampungkan RUU Keistimewaan DIY agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya di Yogyakarta. Guru besar hukum UI ini juga meminta kepada warga Yogya untuk tidak melakukan referendum seperti yang diserukan selama ini.

“Itu hanya menimbulkan masalah baru, tapi sebetulnya tidak masalah kalau masyarakat mau referendum, tapi kita tidak punya aturan tentang referendum. Sebaiknya lupakanlah ide referendum itu, selesaikan saja persoalan RUU Keistimewaan DIY,” imbuh anggota Dewan Gelar Pahlawan. (her/nrl)

Baca Juga :

Hasyim Muzadi

Liputan 6

Liputan 6

Hasyim Muzadi : SBY Sebaiknya Tak Utak-Atik Sultan

Liputan6.com, Jakarta: Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengutak-atik Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pasalnya dikhawatirkan memancing sentimen negatif masyarakat Yogyakarta.

“Sebaiknya SBY tidak mengutak-atik Sultan melalui proses perundangan, sekalipun sebagai pemerintah punya hak legislasi, karena dampaknya akan memukul balik SBY melalui gelombang emosional warga Yogyakarta,” kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (1/12).

Apalagi, lanjut pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam di Malang dan Depok itu, jika wacana referendum di Yogyakarta semakin meluas. “Kalau sampai referendum berjalan terus, akan berdampak luas terhadap keselamatan republik,” kata Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars tersebut.

Menurut Hasyim, sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya dibiarkan tetap seperti sekarang sebagai wujud keistimewaan daerah itu. Ia menyatakan, tak jadi masalah jika Gubernur Yogyakarta bukan hasil pemilihan, dan hal itu tak lantas berarti di Yogyakarta berlaku sistem monarki.

“Bukan hanya faktor historis dan jasa Kesultanan Yogyakarta kepada RI, tapi fakta yang ada bahwa Sultan memerintah DIY bersama DPRD yang dipilih langsung rakyat dan bersama-sama bertanggung jawab ke pemerintahan pusat, dimana monarkinya,” katanya.

Persoalan menyangkut keistimewaan Yogyakarta kembali mencuat setelah Presiden Yudhoyono dalam rapat kabinet pada 26 November 2010 menyatakan tidak boleh ada sistem monarki di Indonesia karena bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi.

Sultan pun mempertanyakan pernyataan Presiden karena ia merasa sistem pemerintahan yang dijalankan Yogyakarta sama dengan yang dijalankan provinsi lain.

Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan pernyataan Presiden telah ditangkap secara salah oleh sejumlah kalangan. “Saat itu Presiden hanya memberi pengantar soal tiga aspek yang harus diperhatikan dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta, yakni monarki, nilai demokrasi, dan konstitusi,” katanya.(ANT/JUM)

DPD RI

Antara

Antara
DPD RI Tuntaskan RUU DIY

Jakarta (ANTARA) – DPR RI telah menuntaskan penyusunan usul Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai usul inisiatif lembaga perwakilan tersebut.

“RUU tersebut dijadikan keputusan Sidang Paripurna DPD RI 26 Oktober 2010 yang disahkan sebagai RUU inisiatif DPD,” kata Ketua Panitia Kerja RUU DIY Komite I DPD Paulus Sumino (anggota DPD asal Papua) saat konferensi pers di Pressroom DPD Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Komite I DPD menyusun naskah akademik dan draft RUU DIY setelah sidang pleno Komite I DPD pada 30 Agustus 2010 menyepakati jika pemerintah hingga 20 September 2010 tidak atau belum menyampaikan RUU Keistimewaan DIY ke DPR, maka Komite I DPD mempersiapkan draft-nya.

Dia mengatakan, kemudian draft RUU DIY dilaporkan Komite I DPD saat Sidang Paripurna DPD pada 26 Oktober 2010.

“Isu strategis RUU DIY versi DPD RI adalah menyepakati mekanisme kepemimpinan DIY tidak melalui proses pemilihan tapi penetapan, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono yang sedang bertahta (jumeneng) dan Sri Adipati Paku Alam ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,” katanya.

Paulus menegaskan, gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, maka gubernur bertanggungjawab ke Presiden.

Dalam naskah akademik dan draft RUU DIY dinyatakan pemerintah mengukuhkan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Adipati Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Mekanisme penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Adipati Paku Alam sebagai pemimpin budaya tertinggi di Kasultanan dan Sri Adipati Paku Alam sebagai pemimpin budaya tertinggi di Kadipaten, ditentukan sesuai tata cara di kesultanan dan kadipaten.

Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu perangkat daerah Provinsi DIY. Gubernur bertanggungjawab terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DIY di semua sektor pemerintahan, termasuk keistimewaan DIY serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan bupati dan walikota yang memimpin pemerintah kabupaten atau kota juga bertanggung jawab terhadap kebijakan di semua sektor pemerintahan.

Keistimewaan mencakup bidang kepemimpinan, kepemerintahan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta dan tata kelola pertanahan. Semuanya dilandasi nilai-nilai kearifan lokal dan kepemimpinan lokal yang memihak rakyat.

“Sri Sultan Hamengku Buwono selain pemimpin budaya tertinggi di kesultanan juga menjabat sebagai Gubernur DIY, sementara Sri Adipati Paku Alam selain pemimpin budaya tertinggi kadipaten juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DIY,” katanya.

Menurut dia, penyelenggaraan kepemerintahan DIY seperti ini bertujuan mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik didasari prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kesetaraan dan penegakan hukum.

“Pelestarian dan pengembangan kebudayaan bertujuan memelihara dan mengembangkan hasil cipta, karsa dan karya seperti seni, budaya, adat istiadat dan tradisi yang mengakar di masyarakat DIY,” katanya.

Pemerintah pada pekan depan akan menyelesaikan naskah atau draf RUU Keistimewaan DIY untuk dibahas bersama DPR.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pekan lalu, mengatakan bersamaan dengan RUU DIY akan diselesaikan juga tiga RUU lain, yaitu revisi UU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilihan Kepala Daerah dan RUU tentang Desa.

Gamawan menolak menjelaskan draf RUU DIY yang diajukan pemerintah untuk menyandingkan keistimewaan Yogyakarta dengan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan gubernur.

“Minggu depan kita jelaskan secara utuh. Presiden meminta sebelum kita jelaskan minggu depan, jangan dipublikasikan dulu karena ini masalah sensitif,” ujar Gamawan.

SBY Lupa Identitas Budaya Yogya 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 01/12/2010 | 14:59 WIB SBY Lupa Identitas Budaya YogyaYogyakarta – Antropolog Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr Heddy Shri Ahimsa Putra menilai, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal monarki menyangkut keistimewaan DIY mencerminkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melupakan identitas budaya masyarakat Yogyakarta. Padahal identitas tersebut merupakan bagian yang sudah mendarah daging dalam diri warga Yogyakarta dan tak bisa terpisahkan lagi.

“Memang ada perbedaan interpretasi mengenai monarki dan bukan. Tapi, itu kan persoalan politik. Justru ada satu hal yang terlupakan, bagi masyarakat Yogyakarta, keraton merupakan bagian dari identitas Yogyakarta. Begitu identitas itu hilang, lalu mau dikemanakan Yogyakarta ini,” ujarnya, di kampus UGM, Rabu (1/12).

Setiap orang, tidak akan ada yang mau kehilangan identitas. Apalagi kali ini yang menjadi pertaruhan adalah identitas budaya. “Karena itu saya sangat mengerti dengan kegemasan warga Yogya. Ini bukan lagi persoalan politik, melainkan persoalan budaya,” tutur Heddy.

Heddy menilai, sikap presiden dalam memandang persoalan keistimewaan DIY akan menjadi sebuah masalah. Presiden tidak melihat sejarah yang ada di keraton Yogyakarta. Pun, kurang memahami sejarah keraton dengan NKRI dan tidak memahami keraton sebagai bagian dari identitas Yogyakarta serta masyarakatnya.

“Kalau berkaitan dengan identitas budaya itu, orang berani mati. Untuk masalah tari Pendet saja rela demo, apalagi ini masalah identitas yang sagat serius hanya karena kekurangtahuan dan kekurangsensitifan presiden terhadap hubungan antara keraton sebagai simbol budaya dengan masyarakat Yogyakarta yang memiliki simbol tersebut,” katanya.

Secara kuantitatif, kata Heddy, memang tidak bisa diukur. Tetapi kalau secara emosional arti simbol itu sangat besar. Ini seperti hubungan antara Merah Putih dengan Indonesia, sumpah pemuda dengan Indonesia. Kalau dipaksakan ditiadakan, maka orang marah, bisa berontak, demo, atau lebih parahnya lagi ‘mbalelo’, tidak mau patuh,” tandas Heddy
Suara Bawah

Indikasi ketidakpatuhan itu sebenarnya telah diisyaratkan para pamong desa. Melihat Sultan ‘tersinggung’ dengan ucapan Presiden SBY, para kepala dukuh dan kepala desa se DIY pun ikut bersuara. Mereka menilai, pernyataan SBY sangat tidak aspiratif terhadap warga DIY. Ketua Paguyuban Kepala Dukuh Semar Sembogo, Sukiman menyatakan, lontaran pernyataan SBY sangat menyinggung masyarakat Yogyakarta. “Siapa yang bilang kalau DIY itu menganut sistem monarki dan bertentangan dengan UUD 1945. SBY tidak memahami kultur yang ada di sini dan jelas tidak aspiratif,” katanya.

Letak keistimewaan DIY justru berada pada proses penetapan, bukan pemilihan. Jika demokrasi selalu disandarkan dengan sistem yang dianut oleh Amerika Serikat, maka hal itu merupakan suatu pemahaman yang tak proporsional. “Kalau demokrasi yang diinginkan SBY itu standar Amerika, maka DIY tidak bisa seperti itu. Karenanya, kami sudah memutuskan untuk tidak menerima apa yang dilontarkan oleh SBY,” tandas Sukiman. (Py)

DPD Sepakati Kepemimpinan DIY lewat Penetapan 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 01/12/2010 | 17:16 WIB DPD Sepakati Kepemimpinan DIY lewat PenetapanJakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menyusun usul Rancangan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta (RUU DIY). RUU tersebut dijadikan keputusan Sidang Paripurna DPD tanggal 26 Oktober 2010 yang disahkan sebagai RUU inisiatif DPD. Demikian dinyatakan Ketua Panitia Kerja RUU DIY Komite I DPD Paulus Sumino (anggota DPD asal Papua) saat konferensi pers di Pressroom DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2010).

Komite I DPD menyusun naskah akademik dan draft RUU DIY setelah sidang pleno Komite I DPD tanggal 30 Agustus 2010 menyepakati jika Pemerintah hingga tanggal 20 September 2010 tidak/belum menyampaikan RUU Keistimewaan DIY ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka Komite I DPD mempersiapkan draft-nya. Kemudian, draft RUU DIY dilaporkan Komite I DPD saat Sidang Paripurna DPD tanggal 26 Oktober 2010.

“Isu strategis RUU DIY versi DPD adalah menyepakati mekanisme kepemimpinan DIY tidak melalui proses pemilihan tapi penetapan, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono yang sedang bertahta (jumeneng) dan Sri Adipati Paku Alam yang sedang bertahta (jumeneng) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,” Paulus menegaskannya. Gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah maka Gubernur bertanggung jawab ke Presiden.

Dalam naskah akademik dan draft RUU DIY dinyatakan Pemerintah mengukuhkan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Adipati Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Adipati Paku Alam sebagai pemimpin budaya tertinggi di Kasultanan dan Sri Adipati Paku Alam sebagai pemimpin budaya tertinggi di Kadipaten ditentukan sesuai dengan tata cara di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten.

Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu perangkat daerah Provinsi DIY. Gubernur bertanggung jawab terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DIY di semua sektor pemerintahan, termasuk keistimewaan DIY serta ketenteraman dan ketertiban masyarakatnya. Bupati/walikota yang memimpin pemerintah kabupaten/kota juga bertanggung jawab terhadap kebijakan di semua sektor pemerintahan.

Keistimewaan mencakup bidang kepemimpinan; kepemerintahan; pelestarian dan pengembangan kebudayaan; dan tata kelola pertanahan. Semuanya dilandasi nilai-nilai kearifan lokal dan kepemimpinan lokal yang memihak rakyat. Sri Sultan Hamengku Buwono selain pemimpin budaya tertinggi di Kasultanan juga menjabat sebagai Gubernur DIY sementara Sri Adipati Paku Alam selain pemimpin budaya tertinggi Kadipaten juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DIY.

Menurutnya, penyelenggaraan kepemerintahan DIY seperti ini bertujuan mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik didasari prinsip-prinsip partisipatif; transparansi; akuntabilitas; efektivitas; efisiensi; kesetaraan; dan penegakan hukum. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, karsa, dan karya seperti seni, budaya, adat istiadat, dan tradisi yang mengakar di masyarakat DIY.

Tak Ada Yang Dilanggar
Anggota Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta (RUU DIY) Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alirman Sori (anggota DPD asal Sumatera Barat) menyatakan Presiden harus mencermati fakta sejarah keistimewaan Yogyakarta yang komprehensif dan kondisi sosial daerah setempat. “Tidak hanya Yogyakarta, juga daerah lainnya seperti DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat, serta Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).”

“Komentar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai keistimewaan Yogyakarta telah mencederai hati rakyat Yogyakarta,” katanya. Padahal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) mengakui danmenghormati keistimewaan selain kekhususan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

“Selama ini, tidak ada mekanisme yang dilanggar pemerintahan Yogyakarta. Karena Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Adipati Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY setiap tahun memberi laporan pertanggungan jawab ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DIY,” Alirman yang juga Wakil Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD menegaskannya.

Mengenai mekanisme pemilihan gubernur dan wakilnya di DIY, ia merujuk ke UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. “Artinya, kepala daerah hanya dipilih secara demokratis. Tidak dikatakan dipilih rakyat. Bisa saja dipilih DPRD, itu demokratis. Beda dengan Presiden yang dinyatakan langsung dipilih rakyat yang dinyatakan UUD 1945 Pasal 6A ayat (1).

Untuk itu, Alirman menegaskan, DPD menampung keinginan masyarakat Yogyakarta selama pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kami menyemangati apapun yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat Yogyakarta. Agar wacana ini tidak berlanjut, sebaiknya kita mendengar komentar Mendagri (Menteri Dalam Negeri) beberapa hari ini dan menunggu penjelasan Presiden.”

DPD Dukung Sultan
Polemik pernyataan Presiden SBY tentang monarki terhadap Sri Sultan HB X seharusnya tidak terjadi jika RUU Daerah -Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah dikirim ke DPR dan  selesai dibahasdan. Padahal, jabatan Sri Sultan sudah habis pada Januari 2010 ini. Karena itu DPD menggunakan hak inisiatif dengan merumuskan bahwa Gubernur DIY itu melalui mekanisme penetapan.

“Semoga saja pernyataan SBY itu bukan sikap politik, tapi sikap kritis saja. Sebab, kalau sikap politik, itu bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945. Juga tidak perlu referendum. Kalau DPR dan pemerintah memahami aspirasi rakyat Yogya, DPR harus segera menggunakan hak inisiatifnya, tidak perlu menunggu pemerintah,” ujar  anggota Komite I DPD RI Paulus Johanes Sumino pada wartawan di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (1/12).

Dituturkan DPD sudah menyusun naskah akademik RUU DIY tersebut pada 26 Oktober 2010 lalu dan menyepakati mekanisme kepemimpinan DIY tidak melalui proses pemilihan atau pemilukada, tapi dengan menetapkan Sri Sultan sebagai gubernur dan Sri Adipati Paku Alam sebagai wakil gubernur. “Penetapan sebagai pemimpin budaya tertinggi di Kadipaten ini sesuai dengan tata cara di lingkungan Kesultanan dan Kadipaten,” kata  Paulus.

Sementara gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah provinsi DIY, bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintahan DIY di semua sektor. Termasuk keistimewaan DIY serta ketentraman dan ketertiban masyarakatnya. Demikian pula bupati dan walikota.”Jadi, keistimewaan itu mencakup kepemimpinan, pemerintahan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta tata kelola pertanahan,” kata Paulus lagi.

Penyelenggeraan pemerintahan semacam itu lanjut Paulus, bertujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, kesetaraan dan penegakan hukum. (wan/jpc)

03
Jul
10

Pemilu 2014 : Gubernur Jawa Tengah Tolak TNI Nyoblos

Lawan SBY, Gubernur Jateng Tolak TNI Nyoblos

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 26/06/2010 | 11:59 WIB Lawan SBY, Gubernur Jateng TolakTNI Nyoblos

Semarang – Mantan Pangkostrad Letjen TNI Bibit Waluyo yang kini menjabat Gubernur Jateng secara tegas menolak wacana Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki hak pilih dalam Pemilu. Jika TNI boleh nyoblos, maka akan menimbulkan konflik kepentingan politis di dalam tubuh TNI.

“TNI sebagai alat negara tidak dibawa kesana kemari. TNI tidak bisa dibawa ke kanan maupun ke kiri. TNI tetap netral sebagai alat negara” kata Bibit Waluyo, Jum’at (25/6).

Menurut Bibit Waluyo, TNI harus tetap netral dan tidak usah mengikuti pihak-pihak berkepentingan yang membujuk agar mereka bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014 mendatang. “Jangan ikuti orang-orang yang nggak bener. Sampai kapanpun TNI harus netral,” katanya.

Dikatakan Bibit Waluyo, wacana TNI memiliki hak pilih justru membuat TNI terpecah belah. “Bayangkan kalau tidak netral. Misalnya saya masuk PDIP, Wagub masuk Demokrat, lalu asisten masuk Golkar. Nanti kalau diharuskan rapat, asisten ternyata tidak bisa karena ada urusan partai,” ujar Bibit mencontohkan. (Py)

Jika TNI Ikut Pemilu, Bisa Timbul Perpecahan

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 30/06/2010 | 12:12 WIB Jika TNI Ikut Pemilu, Bisa Timbul Perpecahan

Jakarta – Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasiona (Lemhanas) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar tidak setuju dengan wacana pengembalian hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemilu. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan prinsip netralitas TNI.

“Kalau ikut pemilu, dia bisa berpihak dan dimanfaatkan kepentingan politik, dan ini berpotensi menimbulkan perpecahan,” kata Agum Gumelar.

Hal itu dia katakan  di sela-sela acara ‘Seminar Nasional Pembangunan Kawasan Perbatasan’ yang diselenggarakan Lemhanas di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/6/2010).

Agum menjelaskan, prajurit TNI adalah alat negara untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pengaman seluruh masyarakat, sudah selayaknya TNI netral dalam politik. “TNI tidak bisa berpihak,” tegas Agum lagi.

Meski muncul berbagai kritikan, namun pihak Partai Demokrat tetap ngotot agar hak pilih TNI/Polri dipulihkan. Partai Demokrat (PD) termasuk yang mendukung agar TNI dan Polri kembali diberikan hak pilih. PD meminta semua pihak mempercayai TNI/Polri untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu.

“Menurut kami anggota TNI/Polri sudah saatnya dipercaya untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara dewasa dan demokratis,” kata Ketua Umum PD Anas Urbaningrum kepada wartawan pada acara ‘Konsolidasi Kader Demokrat Bali‘ di Hotel Nirmala, Jl Mahendradata, Denpasar, Rabu (30/6/2010).

Menurut Anas, sebetulnya di UU Pemilu 2004 dan 2009 status TNI/Polri sudah dipulihkan. Tapi di ketentuan peralihan, anggota TNI Polri belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004 dan 2009. Artinya ini soal waktu. Hanya saja, menurut Anas, hak pilih TNI/Polri diatur sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda.

“Tentu harus diatur secara spesifik dan detail agar ini betul-betul hak memilih saja, bukan dimaknai yang lain,” ujarnya.

Anas meminta DPR saat membahas UU Pemilu perlu menanyakan, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi pada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan apakah TNI/Polri Sudah siap menggunakan hak pilih pada 2014. “Kalau siap, tentu tidak ada halangan untuk dituangkan dalam ketentuan UU Pemilu,” katanya.

Hanya saja ia mengingatkan, jika TNI/Polri belum siap maka tidak bisa dipaksakan untuk menggunakan hak pilih. “Kalau belum jangan dipaksakan. Kebijakan setiap negara bebeda. Ada yang melarang tentara ikut Pemilu, ada yang biasa saja, ada yang diatur ketat. Indonesia posisinya di  tengah. Ini sekaligus tanda bahwa anggota TNI bekerja di bawah supremasi sipil,” jelasnya.(*/dtc/red)

Dahulukan Reformasi TNI/Polri Ketimbang Hak Pilih

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 27/06/2010 | 22:20 WIB Dahulukan Reformasi TNI/Polri Ketimbang Hak Pilih

Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono menilai, pengembalian hak pilih TNI/Polri belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ia meminta pemerintah lebih dulu mengutamakan hal-hal pokok yang belum dilakukan atau didapat TNI/Polri.

“Hanya tinggal waktu saja, saya setuju. Tapi jangan sekarang. Utamakan yang pokok dulu, reformasi TNI/Polri, anggaran, alutsista, kesejahteraan, baru hak politik,” kata Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/6/2010).

Agung mengatakan pendapatnya itu juga merupakan sikap Partai Golkar. “Jangan dipaksakan, jangan buru-buru, termasuk jangan (di pemilu) 2014 dulu,” kata pentolan Golkar yang menjadi Meko Kesra kabinet SBY ini.

Menurut Agung, butuh waktu 10 sampai 15 tahun untuk mengembalikan hak pilih TNI/Polri. Dalam jangka waktu itu diharapkan hal-hal pokok yang menjadi prioritas TNI/Polri dapat dilakukan, termasuk dalam hal kesejahteraan. “Kalau sudah sejahtera, mereka pasti tidak akan berpihak,” tutur mantan Ketua DPR.

Sebelumnya, sejumlah fraksi besar di DPR mulai menyepakati realisasi pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri untuk Pemilu 2014. Namun sebagian lagi masih meragukan netralitas dan independensi anggota TNI/Polri dari pimpinannya yang mungkin berpihak kepada kontestan tertentu.

“Ketaatan TNI itu terhadap komando sangat kental, apalagi ditengah demokrasi yang belum matang,” ujar anggota Komisi I DPR dari FPDIP Sidharto Danusubroto dalam diskusi “Bila TNI Diberi Hak Pilih” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/6).

Hal lain yang juga dia nilai rawan terhadap independensi anggota TNI/Polri adalah fakta Presiden RI juga atasan tertinggi dari Panglima TNI dan Kapolri. Layaknya jalur komando dari seorang atasan kepada bawahannya, maka sangat patut Presiden RI memberikan ‘perintah yang mengarah ke kontestan tertentu pemilu’ kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk diteruskan kepada jajaran masing-masing. “Kalau di Indonesia seorang pemimpin TNI berbeda dengan pilihan politik Presidennya, kira-kira karirnya akan selesai,” sambung Sidharto.

Potensi kerawanan tersebut dinilainya tidak sebanding dengan konsekwensi penambahan anggaran pengadaan logistik Pemilu terkait bertambahnya jumlah pemilih. Maka salah-salah pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri akan menjadi pemborosan uang negara dibanding pendewasaan politik.

Resiko demikian bahkan sudah menjadi perhatian negara-negara Amerika Latin yang kurang lebih situasinya sama dengan Indonesia. Bahkan banyak negara Eropa yang iklim demokrasinya jauh lebih mapan dibanding Indonesia memilih tidak memberikan hak politik kepada anggota militer mereka.

“Hanya beberapa di Uni Eropa yang memberikan hak pilih kepada tentara mereka. Pemilu di Indonesia masih sangat mahal biayanya dan akan semakin mahal kalau jumlah pemilihnya ditambah tanpa ada jaminan independensi,” ujar Sidharto, mantan Kapolda Jabar yang juga mantan Ajudan Presiden Soekarno.

Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) keberatan terhadap wacana pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri. Hal yang patut dicermati, modus pemulihan hak pilih sebagai bagian  proses jual beli politik menjelang Pemilu 2014. “Saya mencurigai ada transaksi politik antara SBY dengan kekuatan politik militer,” ujar Ketua PBHI Jakarta, Hendrik Sirait.

Menurut dia, lembaga TNI/Polri telah diberikan kewenangan untuk menjaga demokrasi. Di dalam setiap penyelenggaraan pemilu dua institusi tersebut bertugas sebagai unsur pengendali dan pencegah konflik. “Lalu kalau nanti mereka ikut memilih, siapa yang akan mengamankan dan mencegah potensi konflik?” gugat Hendrik.

Pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri juga berpotensi menjadi perpecahan di dalam lembaga TNI dan Polri. Bisa dibayangkan jika antar komandan saling berbeda pandangan haluan politik yang tentu saja bisa berdampak hingga ke prajurit terbawah di lapangan. “Bisa perang saudara nanti,” sambungnya. (*/dtc/jpc)

14
May
10

Politik : Pilkada Serentak Bisa Memicu Masalah

PEMILU KEPALA DAERAH
Pilkada Serentak Bisa Memicu Masalah

Jumat, 14 Mei 2010 | 03:58 WIB

Jakarta, Kompas – Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memang memungkinkan pemilihan umum kepala daerah serentak antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/wali kota.

Namun, UU itu tidak diikuti dengan penjelasan yang rinci tentang uraian kewenangan penentuan jadwal, tahapan, program, serta anggaran pilkada. Hal itu menimbulkan masalah bagi daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo, di Jakarta, Kamis (13/5), mengatakan, masalah yang timbul, salah satunya, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menolak menyelenggarakan pilkada serentak dengan Provinsi Sulawesi Utara. Karena sikap KPU Kota Manado itu, KPU Sulawesi Utara menonaktifkan lima anggota KPU Kota Manado (Kompas, 12/5).

”Sungguh memprihatinkan karena KPU Manado ditekan untuk mengubah surat keputusan yang sudah ditetapkannya sejak jauh hari. Karena itu, sesungguhnya KPU Manado tidak bisa serta-merta dinilai telah melakukan ’pembangkangan’ terhadap undang-undang,” ujar Arif.

Menurut Arif, sikap KPU Manado yang bersikeras untuk mempertahankan SK-nya adalah merupakan amanat Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah yang mewajibkan pilkada dilaksanakan tepat waktu demi menjaga stabilitas politik di daerahnya.

Pekan lalu, anggota KPU, Andi Nurpati, mengatakan, KPU telah mengirimkan surat tentang hari dan tanggal pemungutan suara Pilkada Kota Manado. Dalam suratnya, KPU meminta supaya KPU Sulut meminta kepada KPU Manado untuk menyesuaikan tahapan dan waktu pemungutan suara secara bersamaan.

”Pilkada serentak adalah wajib. Jika tidak, KPU Sulut diberikan kewenangan untuk mengambil alih tahapan dan memproses lewat Dewan Kehormatan karena dinilai telah melanggar kode etik,” kata Andi.

Berdasarkan surat itu, KPU Sulut kemudian menonaktifkan anggota KPU Manado dan mengambil alih pelaksanaan Pilkada Kota Manado. (SIE)

10
May
10

Politik : Pilkada, Sistim Hukum Negara, Koalisi Transaksional, Kanalisasi Istana, Cash and Carry dan Pemimpin Berjiwa Kontraktor

Suara Pembaruan

ZOOM2010-05-10Pilkada Bisa Dibikin Murah

[JAKARTA] Sudah saatnya pemerintah mengatur pengeluaran dana para bakal calon (balon) kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Pengaturan tersebut membuat semua kandidat mendapat kesempatan yang sama dalam proses pemilihan, bahkan untuk balon dengan dana minim sekalipun. Dengan demikian balon yang punya kemampuan dan integritas tak akan begitu saja tersingkir hanya karena tak punya cukup dana dan biaya pilkada menjadi semakin murah.
Demikian rangkuman wawancara SP dengan Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endy Jaweng, Direktur Eksekutif Reform Institut, Yudi Latif, dan pengamat pemilu Jeirry Sumampow di Jakarta, Senin (10/5).
Menurut Robert, sebaiknya pengeluaran balon kepala daerah harus dibatasi agar pelaksanaan pilkada semakin murah dan kandidat terpilih lebih memperhatikan rakyat. “Pembatasan pengeluaran kandidat lebih efektif dibanding pengaturan pemasukan dana kandidat. Karena, pengaturan terhadap pemasukan dana selama ini tidak berjalan maksimal. Masih ada dana-dana tidak jelas yang masuk dan tidak bisa terdeteksi,” ungkapnya.
Pembatasan pengeluaran itu, antara lain terkait biaya kampanye dan pengeluaran lain, seperti biaya tim sukses, pengawas, iklan, dan sebagainya. Tanpa adanya pembatasan pengeluaran, lanjutnya, kandidat gubernur bisa mengeluarkan dana Rp 500 miliar dan kandidat bupati/wali kota bisa menguras dana Rp 5 miliar sampai Rp 50 miliar.
Oleh karena itu, lanjutnya, pembatasan pengeluaran balon kepala daerah menjadi sangat penting dilakukan. “Segera atur pengeluaran kandidat pilkada disertai sanksi apabila melanggarnya,” kata Robert.
Senada dengannya, Yudi Latif meminta pemerintah dan DPR membuat UU yang membatasi dana kampanye peserta pilkada. Pembatasan dilakukan agar para calon tidak mengeluarkan biaya mahal saat kampanye yang menyebabkan calon mencari dana secara ilegal.
Pembatasan juga dilakukan agar memudahkan audit dana kampanye. “Pembatasan dana kampanye hanya bisa dilakukan jika ada UU yang mengaturnya. Karena itu yang penting saat ini adalah bentuk UU yang mengatur hal tersebut,” tegasnya.
Dikatakan, yang ada saat ini hanya UU yang mengatur besar sumbangan dari perusahaan dan perorangan kepada partai politik maupun para calon, sedangkan UU yang mengatur pembatasan dana kampanye, belum ada. “Aturan pembatasan dana kampanye itu bisa dimasukkan dalam salah satu pasal di UU tentang Pemilu dan Pilkada. Dalam aturan itu ditetapkan batas maksimal dana kampanye yang dipakai calon,” ujarnya.
Yudi menegaskan aturan pembatasan dana kampanye sangat penting untuk menghindari para calon menggunakan dana secara berlebihan. “Kalau sumbernya jelas, tidak menjadi soal. Tetapi yang dikhawatirkan adalah dana itu diperoleh dari praktik korupsi, pencucian uang, atau deal-deal tertentu dengan pengusaha yang berujung pada pemberian proyek kalau terpilih.
Dengan praktik-praktik seperti itu, pilkada tidak akan berjalan demokratis dan harapan agar pilkada dilakukan dengan biaya murah juga tidak pernah terwujud,” tutur Yudi.
Sedangkan, Jeirry Sumampow menyatakan balon kepala daerah boleh saja mendapat dana sebanyak mungkin, tetapi pengeluarannya harus dibatasi. Cara tersebut diyakini dapat meminimalkan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau upaya mengembalikan modal ketika kandidat terpilih menjadi kepala daerah.

Disambut
Usulan pembatasan dana kampanye disambut baik politisi Partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Anggota Komisi II DPR ini menyatakan dirinya telah mengusulkan aturan tentang pembatasan dana kampanye dalam pembahasan RUU tentang Pilkada. “RUU itu merupakan bagian dari revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU itu dipecah menjadi tiga, yaitu UU Pilkada, UU Pemerintahan Daerah, dan UU tentang Desa,” katanya.
Ia mengusulkan batas maksimal dana kampanye dari para calon adalah Rp 1 miliar. Dengan biaya sebesar itu, para calon hanya dibolehkan memasang spanduk di tempat-tempat yang ditentukan. Calon yang mengeluarkan biaya kampanye di atas angka tersebut harus dikenakan penalti.
Sedangkan, Ketua Komisi II DPR, Chaeruman Harahap meminta audit komprehensif penggunaan anggaran negara dalam pilkada. Audit selama ini dinilainya belum berjalan dengan baik. “Yang penting adalah audit dana negara. Jangan sampai dana yang dikeluarkan sangat besar, sehingga pilkada murah tidak tercapai,” tuturnya. [NOV/R-14]

Suara Pembaruan

ZOOM2010-05-08Ada Kekacauan Sistem Hukum

foto-foto:dok sp
Achmad Ali Ikrar Nusa Bhakti

[JAKARTA] Saat ini terjadi kekacauan sistem hukum (legal chaos) di Indonesia. Kekacauan terlihat dari melemahnya fungsi-fungsi institusi penegakan hukum, sehingga masyarakat terkesan tidak percaya lagi terhadap mereka.
“Kondisi itu diperparah dengan pembentukan badan-badan ad hoc, seperti Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Ini fenomena yang memprihatinkan. Badan-badan ad hoc seperti itu dibubarkan saja,” kata pakar hukum tata negara Prof Achmad Ali di Jakarta, Jumat (7/5).
Dikatakan, pembentukan badan-badan ad hoc itu justru semakin menunjukkan kalau saat ini terjadi kekacauan hukum di Indonesia. Pemerintah seharusnya lebih memperkuat institusi hukum agar bisa menjalankan fungsi dengan baik.
“Yang terjadi saat ini seperti orang mencari tikus dengan membakar seluruh gedung. Seharusnya, tidak seperti itu. Kalau ada satu-dua polisi yang buruk, bukan institusinya yang dilemahkan,” katanya.
Pakar hukum tata negara HAS Natabaya menambahkan, pembentukan badan-badan ad hoc sering terjadi di era reformasi ini. Selain tidak efektif, pembentukan badan ad hoc itu juga menambah beban keuangan negara.
Menurutnya, badan-badan seperti itu muncul karena sistem hukum sudah tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, kehadiran badan-badan ad hoc, terutama di bidang hukum, tidak terlepas dari kepentingan politik penguasa.
“Dalam sistem hukum itu, ada tiga komponen utama, yakni peraturan, struktur, dan budaya. Fokus pemerintah saat ini seharusnya memperbaiki komponen-komponen utama itu, sehingga sistem hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, pembentukan Forum Koordinasi dan Konsultasi Aparat Hukum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Polri (Mahkumjakpol) menimbulkan pertanyaan. Tanpa forum seperti itu, penegakan hukum bisa berjalan dengan baik.

Tidak Perlu
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, ketika badan-badan penegakan hukum bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, penegakan hukum di Indonesia akan berjalan dengan baik. Jadi, sebetulnya tidak perlu lagi dibentuk forum seperti Mahkumjakpol itu.
“Tidak perlu dibentuk forum-forum semacam itu. Seperti zaman pemerintahan Presiden Soeharto, penegakan hukum lebih ditentukan oleh keinginan penguasa semata. Jadi, jalani saja masing-masing fungsi sesuai tugas pokok dan penegakan hukum akan berjalan baik,” kata Ikrar kepada SP, Kamis (6/5).
Dikatakan, yang biasa terjadi dalam sebuah forum pasti ada pembicaraan. Dia khawatir, dalam forum Mahkumjakpol itu terjadi pembicaraan terkait proses penegakan hukum. Selain itu, hukum juga bisa dijadikan sebagai alat tawar. “Masa tugas Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum belum selesai dan sudah dibentuk lagi sebuah forum. Saya bukan menentang, tapi kita menjadi bertanya-tanya ada apa, sehingga dibuat forum tersebut,” tuturnya.
Menurut Ikrar, pada zaman Orde Baru pernah dibentuk Mahkumjakpol. Saat itu, penegakan hukum sangat bergantung pada keinginan penguasa. Dikatakan, hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah membuat institusi penegakan hukum bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Forum tersebut bukan hanya akan memperlambat kinerja penegakan hukum, namun bisa juga muncul pembahasan dan kesepakatan terkait pengambilan suatu keputusan.
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir kalau akan terjadi pembicaraan tertentu dalam forum Mahkumjakpol terkait pengambilan keputusan. Sebab, ujarnya, Forum Mahkumjakpol tidak akan membahas suatu kebijakan.
“Dalam hal pengambilan keputusan, itu tidak boleh kami bicarakan. Tapi, akses terhadap satu putusan yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan bisa dibicarakan,” ujar Patrialis. Menurutnya, Forum cenderung mengkaji pelaksanaan suatu keputusan yang sudah dibuat.
Misalnya, Forum lebih mengkaji peran Satgas, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial, apakah telah terjadi penegakan hukum yang keluar dari prinsip kebenaran dan keadilan.
“Pembentukan Forum untuk menyinergikan penyelenggaraan sistem hukum ke depan agar terintegrasi dan tidak merugikan masyarakat. Jadi, justru Forum itu untuk menyinkronisasikan yang sudah diatur oleh undang-undang yang selama ini tidak terintegrasi dengan baik,” katanya.
[D-12/O-1]

SMI ke Bank Dunia
Koalisi Transaksional, yang Rugi Rakyat
Minggu, 9 Mei 2010 | 18:37 WIB
KOMPAS/PRIYOMBODO
J Kristiadi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi berpendapat, perubahan konsep koalisi yang ditandai dengan pembentukan sekretariat gabungan partai koalisi hanya menunjukkan suatu konsep koalisi yang penuh transaksi-transaksi politik.

Dikatakan J Kristiadi usai menghadiri pemaparan survei CIRUS, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (9/5/2010), perubahan konsep koalisi yang disepakati dalam pertemuan di Cikeas (6/5/2010) hanya akan menjurus pada bentuk koalisi yang oligarkis sehingga mempersempit dan mereduksi prinsip demokrasi.

“Saya kira kita harus mencermati dan mengawal agar koalisi ini tidak menjadi oligarki yang semakin mempersempit dan mereduksi demokrasi. Republik ini penuh dengan koalisi dugaan-dugaan transaksi politik. Yang rugi jelas masyarakat,” katanya.

Menurut Kristiadi, munculnya sekretariat gabungan partai koalisi dengan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Hariannya menunjukkan kemenangan Golkar dalam menekan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kristiadi juga menilai, penekanan-penekanan terhadap presiden tersebut terbukti dengan keputusan Presiden yang merelakan Menteri Keuangan Sri Mulyani meninggalkan Indonesia dengan menjadi Direktur Operasional Bank Dunia.

“Minggir karena apa? Karena tekanan. Yang menjadi misteri bagi saya, sampai presiden menerima tekanan seperti itu dan mengakomodasi kepentingan transaksional dengan mengorbankan orang yang berani mati untuk reformasi, melawan pengusaha-pengusaha yang tidak jujur soal perpajakan,” paparnya.

Dengan kondisi ini, J Kristiadi memperkirakan, besar kemungkinan pengganti Sri Mulyani adalah orang yang bisa diajak bernegosiasi dan bisa membawa kepentingan Golkar. “Itu sangat bisa (transaksi politik) kalau Ical sudah masuk itu sangat dekat,” katanya.

Konsep koalisi baru yang memungkinkan partai-partai koalisi ikut menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah, menurutnya, tidak akan bertahan lama. “Koalisi ini paling lama sampai 2013 karen tidak ada platform jelas bagi meraka sebelumnya, hanya koalisi transaksional saja,” tambahnnya.

Seperti diberitakan, pascaterpilihnya Sri Mulyani sebagai Direktur Operasional Bank Dunia, Presiden mengumpulkan para ketua umum partai koalisi dan menghasilkan empat kesepakatan forum koalisi. Koalisi sepakat mengawal pemerintahan hingga 2014. Dalam kesepakatan tersebut, partai-partai koalisi membentuk sekretariat gabungan partai koalisi dengan Ketua Presiden, Ketua Harian Aburizal Bakrie, dan Sekretaris Syarif Hasan.
Sender icha

Ref: Kanalisasi mudah tersumbat sampah.
Senin, 10 Mei 2010
BURAS
Era Kanalisasi Kendali Istana!

“ERA kanalisasi kendali istana terhadap praktek politik dan praktek hukum di Tanah Air dimulai!” ujar Umar. “Dalam pertemuan Presiden SBY dengan jajaran penegak hukum, Selasa (4-5), telah dibentuk forum koordinasi dan konsultasi Mahkumjapol- -Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepolisian RI. Lalu dalam pertemuan partai-partai koalisi di kediaman Presiden SBY di Cikeas, Kamis (6-4) malam, dibentuk pula sekretariat bersama (sekber) partai koalisi pendukung pemerintah, diketuai Presiden SBY, Sekretaris Syarif Hasan, dan Ketua Harian Aburizal Bakrie!” (Kompas, [8-5])

“Dengan dua langkah catur brilian itu, jelas istana bisa mengendalikan sepenuhnya praktek hukum dan praktek politik nasional!” timpal Amir. “Forum Mahkumjapol itu identik Mahkejapol di zaman Orde Baru, sebagai forum mengatur putusan suatu kasus sejak penyidikan, penuntutan sampai vonis! Sedang sekber koalisi tentu menjamin praktek politik di parlemen dan pemerintahan sepenuhnya berjalan sesuai garis istana! Jadi, tak akan terulang lagi praktek politik dan hukum yang membuat kaget, apalagi merugikan, kubu istana!”

“Format baru ini jelas punya dampak positif dan negatif!” sambut Umar. “Dampak positifnya, Presiden dan pemerintah tak acap lagi terganggu oleh manuver-manuver politik justru dari kubu koalisi sendiri sehingga bisa lebih fokus dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan! Dampak negatifnya, praktek politik telah menjadi kartel kekuasaan, yang semakin sukar diusik dari orientasinya yang kian eksklusif semata pada kepentingan kekuasaan! Suara-suara di luar itu, baik di forum kelembagaan formal maupun nonformal, mudah dikesampingkan! “

“Itu pada praktek politik! Sedang pada praktek hukum, tak ada dampak positifnya! Yang ada cuma dampak negatif, yakni intervensi secara terbuka terhadap proses hukum!” tegas Amir. “Karena itu, siapa pun pemrakarsanya atau apa pun tujuan indah yang dikibarkan, forum sejenis Mahkumjapol itu harus ditolak dengan tegas! Bubarkan Mahkumjapol! Sedangkan sekber koalisi yang merupakan hak otonom masing-masing parpol, hanya bisa diingatkan, jika eksistensinya hanya untuk membawa bangsa kembali dalam demokrasi terpimpin, rakyat awam pun bisa menilainya untuk kemudian menentukan sikap dalam sebuah peradilan sejarah!”

“Di era keterbukaan informasi kini, setiap proses politik dan hukum selalu disimak secara kritis oleh rakyat!” timpal Umar. “Silakan bermain, rakyat akan menilai dengan logikanya sendiri!” ***

H. Bambang Eka Wijaya

» Tajuk Rencana
10 Mei 2010 | BP
Politik ”Cash and Carry”
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di sejumlah kabupaten dan kota baru saja selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya pun sudah kita ketahui, walau masih sementara dan tingginya angka golput (golongan putih). Di sini lain, protes juga bermunculan di Tabanan dan Bangli. Protes ini dinilai oleh sejumlah kalangan karena KPUD diduga membiarkan adanya penyimpangan termasuk money politics, dugaan penyalahgunaan bansos (bantuan sosial) yang kini dilaporkan ke polisi dan kejaksaan.

Apa yang terjadi ini mengingatkan saya pada wawancara Ketua MK Mahfud MD di sebuah televisi swasta belum lama ini. Ia menyebutkan kesadaran rakyat berpolitik masih sangat rendah dan tidak matang. Menurutnya, yang terjadi cash and carry, suara rakyat dibeli dan pemimpin yang dihasilkannya pun tidak berkualitas.

Di negara yang demokratis, partai politik berfungsi sebagai representasi kepentingan warga negara serta menyalurkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Partai politik memainkan fungsi sebagai komunikator pesan-pesan politik dan (seharusnya) demokratis serta melatih pemimpin masa depan dengan visi yang lebih demokratis. Bukan dengan berbagai cara untuk menghalalkan meraih kekuasaan. Prinsip one man one vote dalam demokrasi sesungguhnya merefleksikan pengakuan kesetaraan bagi setiap individu dan simbol bahwa kekuasaan berasal dari suara rakyat. Kekuasaan oleh rakyat tidak lagi semata soal prosedur, tetapi sejauh apa ia menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kekuasaan oleh dan untuk rakyat mengasumsikan adanya kebaikan bagi semua (common good). Dalam tradisi republik, kebaikan bagi semua tercipta dengan partisipasi warga negara. Korupsi, buta huruf, kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pengangguran, terorisme, kriminalitas adalah kondisi sosial yang berkorelasi negatif dengan kesejahteraan masyarakat.

Menghilangkannya sama dengan mewujudkan common good di masyarakat. Common good berbicara mengenai apa yang membuat masyarakat menjadi lebih baik dan demokrasi adalah instrumen pengantarnya.

Dalam politik, strategi sangat penting untuk meraih kekuasaan, dan hal ini wajar. Namun, menjadi tidak wajar jika kekuasaan itu diraih dengan tidak mempertimbangkan etika dan melanggar berbagai aturan. Demokrasi mendapat makna substansial saat postulat moral tidak dicabut dari proses pelaksanaannya. Itulah roh demokrasi (Larry Diamond, 2008). Tanpa kejujuran, komitmen, dan semangat pengabdian, demokrasi adalah jasad mati. Dalam konteks inilah politik bisa berubah menjadi pasar. Yang ada hanya perdagangan kepentingan dan semua ”manusia politik” menjadi pragmatis. Inilah yang menyuburkan tumbuhnya politik cash and carry.

Lebih dari sepuluh tahun reformasi berjalan, kesejahteraan dan keadilan sosial yang diharapkan rakyat belum sepenuhnya terwujud. Demokrasi dipaksa menghadirkan dua keadaan sekaligus, yakni; kebebasan politik dalam artian persamaan dalam mengakses alat-alat politik dan keadilan ekonomi (kesejahteraan) . Logikanya sederhana; demokrasi akan melahirkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan sosial, dan selanjutnya kebijakan yang dilahirkan akan berpihak kepada semuanya.

Dalam buku ”Poverty and Famines”, Amartya Sen menjelaskan hubungan antara kediktatoran dan kemiskinan. Menurutnya, ketiadaan demokrasi yang sering melahirkan ketidakadilan adalah akar dari semua bentuk kemiskinan. Akan tetapi, kenyataan memperlihatkan bahwa beberapa negara yang menganut demokrasi secara bersemangat justru tidak melahirkan kesejahteraan yang merata.

Kita garis bawahi tugas pimpinan terpilih tak hanya menang, yang lebih penting adalah bagaimana menaburkan dan menyuburkan demokrasi secara utuh, sehat dan mendidik masyarakat berpolitik secara cerdas dan beretika. Demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, itulah seharusnya komitmen bersama partai-partai. Di sini diperlukan keteladanan pemimpin maupun calon pemimpin.

» Dialog Interaktif
10 Mei 2010 | BP
Pemimpin Jangan Berjiwa Kontraktor
Oleh I Gst. Bgs. Rai Utama, S.E., MMA., M.A.

Fakta di lapangan, gebrakan pemimpin justru terjadi sebelum pilkada, bukan setelah pilkada. Sebab, budaya kepemimpinan kita memang telah berubah bukan lagi tulus dan ikhlas namun penuh dengan maksud dan pamrih tertentu.

Hampir sebagian besar pemimpin kita bangga dengan pakaian kebesarannya, empuk kursi kerjanya, dan cenderung tidak peduli pada realita di masyarakat. Jika ada kegagalan yang dibuatnya, selalu melakukan pembelaan yang seharunya dapat diakui secara kesatria.

Jika pemimpin berjiwa kontraktor mereka akan cenderung menuntaskan persoalaan secara matematis, bukan secara holistik. Artinya, pemimpin ala manajer bukan pahlawan, padahal yang kita perlukan bukan pemimpin ala manajer saja namun lebih daripada itu, bila perlu menjadi pahlawan-pahlawan baru.

Kalau dilihat dari persoalan yang ada, hampir merata di setiap kabupaten di Bali, yakni persoalan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, juga persoalan kerohanian hendaknya selalu menjadi agenda pokok setiap pemimpin baru hasil pilkada. Namun persoalan-persoalan tersebut haruslah dituntaskan secara holistik. Misalnya, kenapa masyarakat tidak sejahtera? Mungkin saja karena kesempatan kerja sangat kurang, mungkin saja upah buruh yang sangat rendah, mungkin saja hasil pertanian yang rendah dan tidak stabil. Kenapa masih terjadi banyak penyakit mewabah di masyarakat? Mungkin saja faktor lingkungan yang tidak layak, air yang telah tercemar, lingkungan yang sudah tidak bersahabat. Kenapa masih banyak anak-anak kita yang tidak lulus ujian nasional?

Walaupun harus diakui Bali masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kelulusan tertinggi, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan seperti kesenjangan fasilitas belajar di sekolah perkotaan dengan perdesaan.

Ada program dasar atau inti dan ada juga program opsi yang seharusnya juga menjadi prioritas semua pemimpin, baik pemimpin politik maupun pemimpim karier yang menjabat di semua dinas di lembaga pemerintahan. Masih banyak persoalan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang sangat lambat dan cenderung menunjukkan ketidakpedulian para pemimpin. Seperti, pengurusan KTP yang sangat lambat, pelayanan Puskesmas yang tidak layak, pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak cepat dan tanggap, pelayanan pajak yang seringkali bertolak belakang antara moto yang di iklankan dengan realitas yang sebenarnya di masyarakat. Upah buruh yang tidak cocok lagi dengan realitas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga yang sebenarnya.

Semua yang disebutkan tadi sangat memerlukan regulasi pemerintah setelah pilkada secara berkesinambungan, tersistem serta melembaga dan membudaya sehingga siapa pun yang menjadi pemimpin akan dapat memecahkan permasalahan dengan cepat, tepat serta akurasinya dapat dipertanggungjawabk an.

Akhirnya, untuk dapat mewujudkan pembangunan masyarakat secara holistik atau menyeluruh diperlukan pemimpin yang bukan berjiwa kontraktor agar tidak terjadi habis jabatan habis juga tanggung jawabnya. Kita memerlukan pemimpin yang ‘takut akan Tuhan’ sehingga mereka tidak berani korupsi, tidak berani menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan masyarakat kepadanya, memimpin dengan jiwa melayani secara horizontal atau masyarakat dan melayani secara vertikal, takut berbuat curang karena Tuhan selalu dapat melihat perbuatan kita yang tersembunyi sekalipun.

Penulis, dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura Badung




Blog Stats

  • 2,251,910 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers