Pengantar:
Buku ini akan dibedah pada 13 April 2012 oleh,pukul 13.00-selesai , diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah (LKD-KT)bekerjasama dengan Harian Kalteng Pos di Aula Harian Kalteng Pos, Jln. Tjilik Riwut Km.2.Para pembedah :Dr. Sidik R.Usop (dari Universitas Negeri Palangka Raya) dan Drs. Sylvanus Subandi dari Keukuskupan Palangka Raya. Sedangkan DR.Muhammad dan Abubakar ,HM, dari bagian Penelitian Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya. Terbuka untuk umum .
LKD-KT
BUDAYA PASCA-TRADISIONAL
Catatan Kusni Sulang*
Judul buku:
“Falsafah Hidup Budaya:
Huma Betang dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Kota Palangka Raya”
Penulis: Dr. Muhammad & Abubakar, H. M.
Tebal: 106 hlm + v-viii
Penerbit: Aditya Media Publishing, Malang & Yogyakarta, Agustus 2010
Istilah Budaya Betang, terkadang disebut Falsafah Budaya Huma Betang atau Budaya Huma Betang, terkadang disebut juga Falsafah Hidup Budaya Huma Betang, pertama kali muncul ke permukaan pada tahun 1995 di Kongres I Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) pada 1995 yang berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Tambun-Bungai, Palangka Raya. Wacana ini dikemukakan oleh Prof. H.KMA. M.Usop, M.A dalam makalahnya selaku Ketua Presidium LMMDD-KT. Secara politik Kalteng pada waktu itu tengah menjelang pemilihan Gubernur baru. Sejak berakhirnya masa jabatan W.A. Gara sebagai gubernur, Kalteng digubernuri oleh orang-orang non Dayak, terutama asal etnik Dayak. Dengan latarbelakang ini maka isu dan polemik tentang “putera daerah” muncul ke permukaan. Wacana falsafah budaya betang dilontarkan tidak lepas dari latarbelakang politik demikian, apalagi Prof. H. KMA. M.Usop, M.A. kemudian turut tampil sebagai salah seorang calon yang berlaga dalam pemilu untuk memenangi kedudukan sebagai gubernur Kalteng. Hal ini dikonfirmasi oleh Dr Sidik R. Usop ketika menjelaskan tujuan Kongres LMMDD-KT 1995 adalah untuk “memperjuangkan Gubernur Putra Dayak; Otonomi Daerah; dan Hak-hak adat masyarakat Dayak ( Sidik R. Usop, et.al, 2012:46).
Isi wacana falsafah budaya betang pada waktu itu, tidak lebih tidak kurang dari “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”, konsep yang dipinjam oleh Prof. H.KMA. M.Usop, M.A dari budaya Melayu. Wacana ini dilontarkan untuk menjawab pandangan santer pada waktu itu bahwa “Orang Dayak tidak mempunyai kepasitas untuk menduduki kursi gubernur”. Sehingga wacana falsafat budaya betang berfungsi sebagai dasar teori politik bagi “putera daerah” , dalam hal ini Orang Dayak untuk menjadi gubernur Tanah Dayak yaitu Kalteng. Logika ini pun sampai sekarang masih bertahan sebagaimana diungkapkan oleh Dagut H.Junas dari Barisan Pertahanan Dayak/Gerakan Pemuda Dayak Indonesia (Kalteng) dalam diskusi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Tengah , pada 30 Maret 2012 lalu di Aula REDD +, Jalan Yos sudarso No.08 Palangka Raya. Dalam diskusi ini Dagut H. Junas antara lain mengatakan bahwa “secara nalar bahwa kepala betang adalah pemilik betang, bukan tamu betang”. Yang dimaksudkan dengan betang di sini adalah Kalteng, sedangkan kepala betang adalah kepala daerah. Pernyataan begini pun tidak lepas dari makin dekatnya pemilihan bupati kepala daerah berbagai kabupaten pada 2013 dan kemudian pemilihan gubernur pada 2015. Artinya konsep budaya betang mempunyai nuansa politik yang kuat, bahkan utama, dibandingkan sebagai konsepo kebudayaan, sejak ia dicanangkan sampai sekarang.
Istilah Yang Simpang Siur
Pada kesempatan yang sama Dagut H.Junas juga mengkoreksi istilah “falsafah huma betang” yang sering digunakan, termasuk di dalam diskusi FKDM, 30 Maret 2012, yang dihadiri oleh Kepala Birio Inteljien Daerah (KABINDA) Provinsi Kalteng, Brigjen Anjar Pramono dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantann Tengah Kesatuan, Drs. Salengkat Pardosi. Menurut Dagut H. Junas, huma dalam bahasa Ngaju berarti rumah. Sedangkan betang adalah rumah panjang. Jadi pada istilah betang itu sendiri, sudah terkandung pengertian rumah. Oleh karena itu lebih tepat jika falsafah huma betang disebut falsafah betang. Untuk maksud yang sama sering juga digunakan istilah falsafah budaya huma betang, budaya betang dan falsafah hidup budaya huma betang atau belum bahadat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan TengahNo.16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat Perda No.16 Th.2008) menggunakan istilah “Falsafah Hidup Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat”. Istilah Perda No.16 Th. 2008 adalah istilah resmi maksud yang serupa. Dr. Muhammad dan Abubakar, H.M. dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, dalam buku ini menggunakan istilah resmi atau istilah Perda No.16 Th.2008.
Sekali pun sudah terdapat istilah resmi, namun kesimpang-siuran penggunaan istilah, seperti belum terstandarisasinya otografi Bahasa Dayak Ngaju, masih saja berlangsung, seperti yang dikritik oleh Dagut H.Junas dalam diskusi FKDM di atas.
Apakah istilah resmi ini tepat? Jawaban pertanyaan ini antara lain sudah diberikan oleh Dagut H.Junas. Jawaban lain bisa dicari dengan melihat perkembangan isi wacana dari waktu ke waktu.
Isi Budaya Betang Sekarang
Pada mula dicetuskannya konsep budaya betang ini di tahun 1995, isinya seperti yang sudah diuraikan di atas adalah “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Bagian pertama dari pepatah Melayu yang dipinjam oleh Prof. H.KMA. M.Usop, M.A untuk menjelaskan budaya betang, dengan latar belakang politik pada 1995, ingin mengatakan bahwa Orang Dayak mempunyai kemampuan serupa dengan siapa pun untuk mengelola kekuasaan, terutama di Kalteng. Bertolak belakang dengan anggapa pihak luar yang meremehkan mereka. Sedangkan bagian kedua yaitu “Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”,merupakan tuntutan terhadap para penduduk pendatang agar menyesuaikjan diri dengan tempat baru, mematuhi ketentuan-ketentuan dan adat-istiadat tempat yang mereka tamui . Bukan berbuat, tamu memerintah tuan rumah. Tamu niscayanya berulah senicayanya seorang tamu yang beradat dan berkeadaban. Rumusan pertama ini Nampak menjadi rumusan teori politik yang mendasari upaya merebut kekuasaan politik dari tangan pengelolaq kekuasaan non Dayak yang menguasai Kalteng selama berdasawarsa.
Kemudian pada tahun 2008, tiga tahun setelah A. Teras Narang, SH menjabat sebagai orang pertama Kalteng dan mengeluarkan Perda No.16 Tahun 2008, isi budaya betang berkembang. Menurut Perda No. 16 Tahun 2008 “Yang dimaksud dengan falsafah hidup “Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat” adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu mnelaksanakan perilaku hidup “Belom Bahadat”, maka akan teraktualisasi akan wujud “Belom Penyang Hinje Simpei” yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama”. (hlm. 49).
Dibandingkan dengan isi budaya betang rumusan pertama, konsep Perda No.16 Tahun. 2008, agaknya sudah memperhitungkan perubahan demografi di Kalteng, di mana Orang Dayak sudah tidak lagi menjadi warga mayoritas. Hal ini ditunjukkan oleh dimasukkannya unsure kesetaraan, kebersamaan dan toleransi , hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama sebagai isi filosofi betang.
Apabila kedua rumusan itu dibandingkan maka Nampak rumusan pertama lebih agresif untuk merebut hak-hak orang lokal, sedangkan rumusan Perda No.16 Tahun 2008 lebih bersifat kompromistis dan defensif. Tapi corak politis pada keduanya merupakan ciri utama.
Hal menonjol lain pada rumusan Perda No.16 Tahun 2008 adalah tuntutan untuk patuh. Patuh pada tiga jenis hukum. Pertama-tama dan utama patuh pada hukum Negara. Dengan kata lain, patuh pada pengelola kekuasaan, sebagai mandataris negara, tanpa mempertimbangkan apakah hokum dan perilaku pengelola kekuasaan itu benar dalam arti sesuai dengan kepentingan rakyat atau tidak. Dengan kepatuhan membuta begini, tanpa mengembangkan budaya kritis, Negara diperlakukan sebagai lambang kebenaran, setara dengan Tuhan di bumi. Sehingga menjurus ke tindakan l’Etat c’est moi (Negara adalah saya) yang otoriter dan kultus perorangan.
Kepatuhan kedua yaitu kepatuhan kepada adat dengan menggarisbawahi kesantunan sebagai unsur utama adat. Y.Nathan Ilon, dalam tulisannya “Batang Garing dan Dandang Tingang Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah”, antara lain menulis: “Belom Bahadat (tata karma kesopanan) ini jika diterjemahkan dalam pola pikir yang mencerminkan tiga citra, yaitu citra sikap sopan, citra sikap hormat dan citra sikap sembah. Citra sikap sopan berlaku terhadap semua unsur, citra sikap hormat berlaku tedrhadap semua jenjang ke atas dan citra sembah hanya diberlakukan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” (Ilon, 1997: 54, in , Muhammad dan Abubakar, H.M, 2010: 70). Kepatuhan pada adat akhirnya berujung pada kepatuhan mutlak juga, terutama pada orang yang lebih tua. Sehingga melahirkan uluhbakas-isme , padahal kenyataan banyak kali memperlihatkan bahwa uluh bakas bukan serta-merta arif-bijaksana, tahu semua dan benar. Secara psikhologis, uluhbakas sering menjadi bocah kembali. Bocah lucu dan menertawakan ulah dan kata-katanya apalagi yang pikun alias ngalilu. Sehingga menghormati dan kebenaran serta kebijaksanaan adalah hal-hal berbeda.
Dari kepatuhan kepada hukum negara dan adat, nampak ada kesejajaran pandangan yaitu bahwa konsep ini menghendaki manusia yang mutlak tunduk tanpa mementingkan pengembangan budaya kritis sebagai unsur mutlak pemanusiawian diri manusia. Kepatuhan mutlak begini dengan istilah lain adalah budakisme, konsep asing bagi masyarakat Dayak dahoeloe. Berbeda dengan konsep manusia ideal : “Mamut menteng, pintar-harati, mameh-ureh, andal dia batimpal (gagah-berani, pintar-berbudipekerti, urakan-tekun, piawai tiada bertanding). Patut dicatat bahwa mameh berbeda dengan paleng, sikap dan tindakan yang merugikan orang lain.
Kepatuhan mutlak yang dituntut oleh rumusan budaya betang Perda No.16 Tahun 2008 juga sejalan dengan pencaplokan lembaga adat oleh pengelola Negara. Lembaga Adat melalui aneksi ini, berada di bawah kontrol kekuasaan , tidak lagi independen sebagaimana halnya dahoeloe. Budakisme menjadikan anak manusia sebagai alat jinak (docile tool), suaranya tidak lain dari “his master’s voice”.
Sabran Achmad (sekarang Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah) menyebut budaya betang atau belum bahadat sebagai suatu ideologi (in: Dr. Muhammad dan Abubakar H.M, 2010:64). Tentunya yang dimaksud adalah Ideologi Dayak.
Mengenai patuh pada hukum alam, Perda No. 16 Tahun 2008 tidak memberi uraian apa pun. Hukum alam bisa diketahui dengan melakukan penelitian. Dengan mengetahui hukum alam itu, orang bisa memperoleh kemerdekaan, dalam arti tahu bagaimana bertindak dan melakukan perubahan maju. Sebab mengetahui hanyalah salah satu langkah saja dari penelitian. Demikian pula kebiasaan yang berulang-ulang berkembang menjadi adat kemudian menjadi hukum adat. seperti halnya mengetahui hukum alam, dimaksudkan untuk memanusiawikan manusia, kehidupan dan masyarakat. Jadi hukum negara, hukum adat dan mengenal hukum alam melalui penelitian, tujuannya bukan untuk membelenggu manusia dan masyarakat tapi sebaliknya untuk membebaskan manusia dan tenaga-tenaga produksi. Apabila hukum negara dan hukum adat tidak membebaskan, tapi justru membelenggu, hukum-hukum demikian berarti tidak tanggap zaman dan dengan mamut-menteng tidak patut dipatuhi. Mematuhinya sama dengan bureng (bodoh), tidak pintar-harati. Karena kurangnya penelitian untuk mengenal hukum alam, barangkali di antara ketiga hukum yang paling tidak dipatuhi adalah hukum alam.
Barangkali wacana beginilah bisa disebut wacana betang, (kalau mau tetap memakai istilah budaya betang karena sudah terlanjur umum dipakai), sebagai wacana budaya , yang tentu saja kemudian bisa dijadikan landasan oleh bidang-bidang lain.
Cakupan Filosofi
Apakah isi yang sekarang disebut budaya betang, baik rumusan Prof. H.KMA. M.Usop, M.A atau pun Perda No.16 Tahun 2008 memenuhi cakupan suatu filosofi atau ideologi atau kebudayaan?
Kosakata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta buddayah , ialah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Sehingga ke-budaya-an dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal dalam upaya memanusiawikan diri serta menjawab tantangan zaman. Dalam kata-kata P.J.Zoetmulder, kebudayaan adalah “daya dari budi, kekuatan dari akal” (P.J.Zoetmulder, 1951).
Bidang-bidang dan hasil-hasil kegiatan “daya dari budi, kekuatan dari akal ini” di mana pun di dunia ini, menurut Koentjaraningrat, mencakup tujuh unsur, yaitu: (1). Sistem religi dan upacara keagamaan; (2). Sistem dan organisasi kemasyarakatan; (3). Sistem pengetahuan; (4). Bahasa; (5). Kesenian; (6). Sistem matapencaharian; (7). Sistem tekhnologi dan peralatan. (Kontjaraningrat, 2004:2).
Tujuh unsur universal kebudayaan itu, masih menurut Koentjaraningrat, “paling sedikit mempunyai tiga wujud”, yaitu (1). Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan–peraturan , dan sebagainya. (2). Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. (3). Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (ibid).
Dari penjelasan di atas, nampak bahwa betang tidak lain hanyalah salah satu bentuk kongkret dari tiga wujud kebudayaan, yaitu “sebagai benda-benda hasil karya manusia”. Bukan suatu keseluruhan kebudayaan dengan tujuh unsur universalnya.
Seperti dikatakan oleh Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M, dalam buku ini, betang muncul dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu untuk menghindari banjir, menghindari musuh yang datang menyerang tiba-tiba, serangan binatang buas (hlm. 50). Dengan kata lain , betang dibangun untuk menjawab desakan lingkungan dan keadaan. Bangunan begini, dalam dunia aristektur disebut bangunan vernakuler untuk membedakannya dari bangunan tradisional, seperti tongkonan di Tana Toraja Sulawesi. Bangunan tradisional dibangun berdasarkan suatu pandangan kosmis tertentu, bukan guna menjawab tuntutan lingkungan dan keadaan. Adalah tidak salah dan tidak terelakkan, ketika bersama dalam sebuah betang, lahir rasa kebersamaan, saling bantu pada batas tertentu, apalagi warga betang adalah orang-orang yang mempunyai hubungan pertalian darah satu dengan yang lain. Mempunyai pandangan dan kepercayaan yang tak jauh berbeda. Tapi secara bangunan atau arsitektur, pertama-pertama tidak dibangun berdasarkan suatu filosofi. Dari segi ini, sulit dipertanggungungjawabkan akurasinya untuk menyebut filosofi betang. Di sinilah bedanya betang dengan tongkonan atau rumah-rumah di Kota Gede, Jawa Tengah yang selalu menghadap ke selatan, ke arah Lautan Hindia di mana dipercayai berdiam Nyai Loro Kidul yang didirikan mengikuti suatu filosofi atau sistedm nilai tertentu.
Apakah gerangan yang disebut sistem nilai itu?
Guna menjawab pertanyaan ini, saya lagi-lagi meminjam uraian antropolog Indonesia Prof. Dr.Koentjaraningrat (yang juga adalah guru saya ketika di Universitas Gajah Mada). Koentjaraningrat juga meminjam konsep antropolog suami-istri Clyde Kluckhohn dan Florence Kluckhohn, yang menurut Kontjaraningrat konsep suami-istri Kluckhohn ini bersifat universal. Menurut kerangka Kluckhohn, semua sistem nilai budaya di semua kebudayaan di dunia ini, mengenai lima masalah pokok kehidupan manusia, yaitu: (1). Hakekat hidup manusia; 92). Hakekat dari karya manusia; (3). Hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu; (4). Hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar; (5). Hakekat hubungan manusia dengan sesama (in:Koentjaraningrat, 2004: 27-28).
Jadi sistem nilai itu berbicara tentang hakekat, dan soal hakekat ini adalah masalah filosofi.
Apakah rumusan Prof. H.KMA. M.Usop, M.A atau pun Perda No.16 Tahun 2008 atau pun rumusan Y . Nathan Ilon tentang Belum Bahadat (lihat: Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M, 2010:64) memenuhi syarat lima unsur universal untuk disebut filosofi, sistem nilai , ideologi atau kebudayaan? Dengan segala penghargaan atas jerih payah mereka berpikir dan mengajukan wacana, saya tidak turut mengangguk mengiyakannya. Jawaban saya pasti dengan gelengan. Dilihat dari segi apa pun betang tidak bisa disebut suatu sistem nilai atau filosofi. Betang tidak lebih tidak kurang dari salah satu wujud kebendaan karya manusia. Filosofi betang itu tidak ada. Yang ada ialah filosofi Kaharingan atau Filosofi Dayak. Karena itu filosofi betang yang digunakan sekarang dan sudah menjadi common sense adalah suatu salah kaprah. Common sense itu patut diubah menjadi good sense atau correct sense. Karena common sense belum tentu benar dan akurat. Istilah yang lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan.
Dalam menyusun buku “Falsafah Hidup Budaya Huma Betang Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Kota Palangka Raya”, Dr. Muhammad dan Abubakar , H.M, mendasarkan diri pada tafsiran-tafsiran subyektif salah kaprah , menggunakan narasumber-narasumber dan literatur-literatur terbatas, sehingga kesimpulan dan rekomendasi mereka pun tidak jauh dari common sense yang ada di masyarakat hingga hari ini.
Akurasi, barangkali akan di dapat apabila penelitian in depth, baik dari lingkup wilayah, narasumber maupun bacaan dan kemudian dianalisa dengan kemerdekaan akademi. Dari hasil penelitian yang menjawab lima masalah hakiki universal di atas, kita akan bisa mengenal apa-siapa Manusia Dayak sesungguhnya, kemudian atas dasar pengetahuan yang relatif akurat itu, kita bisa menjawab mau apa, kemana dan bagaimana. Hal begini masih suatu kemewahan luar biasa di Kalteng. Karena masih penelitian demikian masih merupakan hal sangat mewah maka apa siapa dan bagaimana Manusia Dayak dan Tanah Dayak itu dahoeloe dan sekarang masih berupa wajah yang samar-samar bagi ilmu pengetahuan. Keadaan begini, memberi ruang manuvre yang lapang bagi berbagai bentuk subyektivisme. Sedangkan subyektivisme tidak pernah menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan. Sebaliknya membuat tanda tanya menjadi kian besar saja.
Meneliti tentang lima soal hakiki yang disebutkan oleh suami-istri Kluckhohn di atas , tidak lain meneliti tentang konsep-konsep atau filosofi Dayak yang kemudian mengungkapkan diri dalam “paling sedikit mempunyai tiga wujud”, yaitu (1). Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan–peraturan , dan sebagainya. (2). Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. (3). Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia di berbagai bidang.Lima hakekat universal inilah yang patut diketahui saat kita berbicara tentang filosofi, bukan terhenti wujud di permukaan. Wujud permukaan bersifat sebagai pengantar ke pintu masuk masalah hakiki. Nama dari hakekat, niscayanya tidak menggunakan nama pintu masuk. Pintu masuk bersifat khusus, sedangkan hakekat merangkum semua kekhususan. Dengan menggunakan pendekatan induksi-deduksi atau deduksi-induksi ini pun, akan ganjil menamakan hakekat dengan gejala. Betang adalah suatu gejala indrawi. Upacara perkawinan, handep, habaring hurung, upacara tiwah, juga gejala-gejala indrawi demikian. Handep bukanlah bentuk solidaritas murni tapi adalah bentuk dari barter, bentuk primer perdagangan atau paling tidak sejenis janin dari arisan. Seperti halnya dengan ma’ badong, upacara kematian di Toraja, sumbangan-sumbangan yang diterima pada upacara tiwah pun dicatat untuk dibayar dengan cara serupa saat penyumbang menyelenggarakan upacara tiwahnya kelak. Gejala luar tidak memberikan ajaran. Ajaran didapatkan pada filosofi. Karena budaya Dayak didominasi oleh budaya oral atau budaya lisan, maka filosofi Dayak itu terekam di budaya lisan itu seperti sastra dan seni. Dari sansana-kayau misalnya diketahui lima soal hakiki yang dikemukakan oleh suami-istri Kluckhohn di atas. Tapi sansana-kayau, legenda atau cerita rakyat sebagai bentuk penyimpan hakekat, menjadi tidak akurat jika disebut filsafat sansana, filsafat folklore, filosofi Tangkiling, filosofi Burut Ules, Darung Bawan, filosofi tiwah, ma’badong, misalnya. Lima soal hakiki dan universal yang dikatakan oleh Kluckhohn ada dalam masyarakat Dayak dahoeloe. Niscayanya Filosofi Dayak inilah yang harus dicari dan diteliti dengan antara lain melalui betang sebagai pintu masuk. Isi dari yang disebut budaya betang sekarang jauh dari lima soal hakiki Kluckhohn, nuansa politik praktisnya sangat kuat.
Toleransi Atau Hidup Berdampingan Secara Damai?
Jauh sebelum Republik Indonesia (RI) berdiri, Orang Dayak mempunyai kepercayaan sendiri. Kolonialis Belanda menyebut kepercayaan Orang Dayak ini dengan sebutan Agama Helu, atau Heiden, lalu kemudian bernama Kaharingan. Dr. Muhammad dan Abubakar, H.M menamakannya Agama Dayak Kaharingan (2010:54). Sedangkan para antropolog-indonesianis sekarang, menyebut jenis kepercayaan ini sebagai “Kepercayaan Nusantara” atau “Agama Nusantara”.
Sebelum kedatangan agama Islam ke Tanah Dayak (The Heartland of Dayak, istilah Prof.Dr.Mubyarto dan Revrisond) pada abad ke-16, Agama Kristen Protestan abad ke-19, Katolik pada 1894 ( Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M, 2010:54), Agama Nusantara menempati posisi dominan. Masalah toleransi belum muncul. Soal toleransi muncul seiring dengan perubahan komposisi demografi dan perkembangan agama-agama baru di Tanah Dayak yang sekaligus mengubah keadaan masyarakat di berbagai bidang. Bahkan dalam satu keluarga inti, paqra anggotanya memeluk berbagai agama, tapi mereka tetap hidup di bawah satu atap tanpa persoalan. Makam para warga pemeluk berbagai agama pun berada di satu komplek yang sama. Saling susup dan pengaruh antar agama dan kepercayaan ini melahirkan sebuah wacana baru sebagai penegasan wacana hidup-mati Dayak seperti yang terdapat dalam sansana-kayau, “rengan tingang nyanak jata” (anak enggang putera-puteri naga), wacana hatamuei lingu nalata (saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama) untuk berlomba-lomba menjadi anak manusia terbaik (hatindih kambang nyahun menteng mantang lawang langit). Konsep baru ini adalah “agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Adat (baca: soal kemasyarakatan / politik) adalah urusan bersama’’.(Bandingkan dengan ajaran Islam dan konsep Christianisme). Konsep-konsep inilah yang mendasari kehidupan berdampingan secara rukun dan damai antar pemeluk berbagai agama dan kepercayaan seiring dengan perkembangan komposisi demografis dan berkembangnya agama-agama yang baru tiba di The Heartland of Dayak. Hal ini diberi syarat awal karena Orang-Orang Dayak yang pindah agama, tadinya tumbuh dan dewasa oleh asuhan budaya Kaharingan atau Budaya Dayak yang sama. “Fanatisme Agama Secara Rigid”, meminjam istilah Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M. muncul oleh adanya politik desivilisasi Belanda “ragi usang” dan politik budaya la mission sacree, serta persaingan bahkan bentrokan kepentingan politik kolonial dan kekuatan-kekuatan politik lain. Oleh sebab-sebab ini maka “Fanatisme Agama Secara Rigid” berkembang menjadi ghetto-ghetto budaya yang bersifat agresif dan anekstatif (penaklukan) berdalihkan klaim kebenaran (truth claim).lalu mengkafir-kafirkan pihak lain. Hal begini didapatkan oleh penelitian Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M, di Palangka Raya “kecenderungan penguatan politik identitas berbasis agama sebagai embrio kemunculan konflik kehidupan masyarakat multicultural dan multireligius” (hlm.104). Dengan kata lain menguatnya kecenderungan ghettoisme budaya.
Di hadapan keadaan beginilah maka masalah toleransi dalam pengertian “sikap saling menenggang , saling menghargai, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, selama tidak mengganggu dan mengancam kepentingan bersama (umum), menjadi muncul.(lihat juga:Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999:1066), Kalau ia mengganggu dan mengancam kepentingan umum, tentu saja tidak bisa dibiarkan, tidak bisa ditoleransi. Kemerdekaan seseorang berhenti ketika menyentuh kemerdekaan orang lain. Dr. Muhammad dan Abubakar ,H.M, melihat “Falsafah Hidup Budaya Huma Betang” sebagai salah satu penangkal kecenderungan menguatnya “Fanatisme Agama Secara Rigid”. Tapi penonjolan toleransi pada yang disebut ““Falsafah Hidup Budaya Huma Betang” oleh para pihak “Fanatisme Agama Secara Rigid” , toleransi ini bisa disalahgunakan untuk bermanuvre. Yang tidak sadar , pada suatu ketika tiba-tiba mendapatkan dirinya berada di pojok buntu tanpa berdaya. Pada saat begini maka konflik besar hampir tak terelakkan.
Penguatan “Fanatisme Agama Secara Rigid” jika diusut lebih jauh, bukanlah berangkat dari filosofi agama mana pun, tapi bermula dari ketidakadilan. Gejala ini tidak hanya terjadi di Palangka Raya atau Kalteng tapi terjadi di seluruh negeri pada saat “agama dijadikan industri”.
Menurut Luqman Hakim, Ph. D, hal ini berlangsung “Karena terjadi transaksi “gaya hidup beragama”, sebagai jawaban instan atas peluang-peluang material di celah-celah spiritual yang kosong. Hasilnya adalah status baru dalam kehidupan sosial modern, sosok manusia dengan gaya hidup modern, namun tetap religius dengan mainstream agar dipandang sebagai manusia yang dekat dengan Tuhan. Padahal ajaran agama, sama sekali tidak mentolerir cara beragama yang riya’ dan hipokrit seperti itu. Kasus-kasus penyimpangan atas nama agama, atau yang kebetulan dilakukan tokoh yang berlatar agama, mengingatkan kita betapa bahaya bendera-bendera agama dikibarkan untuk kepentingan industri ekonomi dan politik. Lebih-lebih ketika ummat terpedaya oleh kelatahan budaya, bahwa setiap yang didukung oleh mayoritas itu memiliki kebenaran mutlak, dan yang minoritas itu tidak lebih dari buih sampah yang batil. Padahal kebenaran bisa didukung mayoritas, dan bisa didukung hanya minoritas. Begitu juga sebaliknya, kebatilan.
Jika kita survey di seluruh negeri ini, merk-merk dagang dan merk “politik” dengan bernuansa serba religius, jumlahnya hampir ratusan. Karena menurut teori marketing, sebuah produk yang bisa melekat secara emosional setara agama, maka produk itu benar-benar sukses di pasar. Inilah yang menarik proyek “berhala bisnis” yang dijadikan lahan industri siapa pun yang ingin memaksa Tuhan menuruti selera nafsunya.
Karena komoditas manusia modern telah melampaui takarannya, maka perkembangan industri muncul dengan eksploitasi apa pun yang untuk membangun kapitalisasi dengan segala cara. Bahkan, konsumsi-konsumsi psikhologis yang maniak terhadap kekerasan, bisa dijadikan lahan bisnis kekerasan, dan berujung industri perang. Konsumsi hedonikal, bisa menyeret maniak kebinatangan manusia untuk dijadikan obyek potensial untuk industri syahwat, pemuasan perut, dan emosi status sosial, maupun mimpi semunya.
Kekerasan, kebuasan dan kebinatangan, akan terus tumpang tindih saling berkelindan dalam gerakan peradaban yang destruktif. Agama dan simbol spititual menjadi sasaran paling potensial untuk dijadikan legitimator atas usaha-usaha syahwatiah tersebut, dan sangat berbahaya jika masuk dalam bursa pasar, sebagai spirit dari satu sisi dua mata uang globalisasi” (Majalah GATRA edisi 16 / XVIII 29 Peb 2012).
Penguatannya lebih terdapat pada masalah ketidakadilan ekonomi dan sosial yang terpusat pada pilihan politik yang menjurus ke neo-liberalisme mengingkari ketetapan UUD ’45 Pasal 33 dan peran Negara sebagaimana tertera dalam Preambule UUD ’45 yang secara ringkas dirumuskan pada Pancasila (dengan segala kelemah perumusannya!). Penguatan “Fanatisme Agama Secara Rigid” tidak lepas dari diabaikannya keadilan seperti yang diamanatkan oleh UUD ’45 Pasal 33 yang memisahkan Negara dari warganegara sehingga bangsa ini menjadi bangsa otopilot. Rakyat sebagai poros digantikan oleh kepentingan egoistik.
Pada saat begini, selain penggunaan agama dan simbol-simbol spiritual, label suku, adat dan lokalitas nampak juga dipakai sebagai legitimator. Perebutan simbol-simbol memperlihatkan bahwa pertarungan sengit di bidang kebudayaan sedang berlangsung. Yang menang akan menentukan wajah negeri hari ini dan esok.
Setelah membaca keadaan demikian dan menoleh perjalanan sejarah, Luqman Hakim, Ph. D, berkesimpulan bahwa “Agama mana pun ketika tampil dalam konstruksi verbal, formal, dan simbolik, selalu berujung keruntuhan historinya, karena kepentingan berebut penguasaan simbol-simbol agama tidak pernah muncul sebagai kekuatan sejarah, kecuali sekadar buih-buih yang hebat yang menghempaskan dirinya sendiri dalam kebudayaan yang hampa, tanpa moral. Sehina mereka yang memperdagangkan akhirat untuk kepentingan dunianya, atau sehina mereka yang berbisnis dengan Tuhan, karena memaksakan nafsunya untuk mengukur kriteria keabsahan Ilahi dibalik sukses dan gagalnya urusan duniawi”. “Dalam kultur “amaliah publik” (awam) di bawah, tentu lebih banyak lagi munculnya instanisme religious untuk mengukur derajat kesucian tokoh atau pemimpin agama. Hal ini ditandai maraknya dunia magic dan hal-hal luar biasa yang dilatari kultur spiritual seseorang, lalu dijadikan ukuran status kesucian, manakala instanisme duniawi bisa diproduksi oleh kekuatan spiritualnya. Inilah bentuk-bentuk pembebasan semu penuh tipudaya (ghurur) yang tidak membebaskan belenggu ketololan bangsa, khususnya umat beragama. Kisah sedih soal manipulasi keagamaan, cabulisme, dan munculnya kepalsuan-kepalsuan spiritual, senantiasa berulang dalam kehidupan kita, terutama ketika depressi ekonomi dan politik menjadi kabut yang tidak menumbuhkan semangat dan harapan, maka spontanitas emosi sosial selalu bersemburat tanpa kendali, bahkan dalam pelarian spiritualnya”, demikian tulis Luqman Hakim yang barangkali bisa dijadikan acuan untuk menelaah yang disebut budaya betang dan keadaan di Kalteng. Masalah agama dan etnik di daerah ini sering ditautkan dan dipolitisir, diperdagangkan serperti halnya dengan perdagangan kekerasan.Sekali pun hakekatnya adalah kebudayaan hampa dan tidak pernah muncul sebagai kekuatan sejarah, namun ia patut diwaspadai karena bersifat destruktif. Luqman wanti-wanti memperingatkan agar jangan sampai agama dijadikan lahan formalisasi, bagi kepentingan ekonomi dan politik, yang berujung perebutan hegemoni konflik.
Adakah kemungkinan etnik dan adat juga dijadikan lahan formalisasi, bagi kepentingan ekonomi dan politik, yang berujung perebutan hegemoni konflik”? Sejarah memperlihatkan bahwa yang nampak tidak mungkin, sering mewujudkan diri sebagai kenyataan. Di sini kejujuran akademi hadir mememperlihatkan diri sebagai sangat penting di antara obyektivitas yang selalu juga terbatas..
Rekomendasi
“Berdasarkan temuan dan analisis data hasil penelitian” maka Dr. Muhammad dan Abubakar , H.M merumuskan empat titik rekomendasi,yaitu: (1). Perlunya pemerintah memberikan dorongan pelestarian budaya dan adat istiadat yang memberikan kontribusi positif bagi terciptanya persatuan dan kesatuan umat beragama. (2). Pemerintah bersama para damang dan tokoh agama saling bermitra dalam melestarikan dan mensosialisasikan dan mengembangkan falsafah hidup budaya betang kepada masyarakat luas (lokal dan etnis pendatang). (3). Pentingya etnis pendatang mengetahui dan memahami serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat, keyakinan, budaya dan tradisi masyarakat lokal. Bersinergi secara kreatif dalam membangun kehidupan yang harmonis rukun dan damai dalam bingkai falsafah hidup budaya huma betang serta menerapkan prinsip “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. (4). Bagi para peneliti /akademisi yang berminat mengkaji local wisdom disarankan untuk mengkaji titip temu konsep transcendental agama-agama seperti Ranying Hatalla Langit dalam membangun kerukunan hidup umat beragama di Kota Palangka Raya (hlm.104).
Pemerintah sebagai pengelola kekuasaan dan pengambil keputusan memang mempunyai peran menentukan, termasuk di bidang kebudayaan yang bersarikan pada pola pikir dan mentalitas atau tatanan nilai. Tapi apabila berhenti pada pelestarian, bukan tidak mungkin kita hidup dengan patokan-patokan yang kadaluwarsa. Karena itu pertanyaannya: Apakah kita mesti hidup secara tradisional untuk hari ini ataukah mengembangkan tumbuhkan budaya pasca-tradisional guna menjawab zaman. Budaya pasca-tradisional menyerap hal-hal baik pada tradisi sekaligus menyerap unsur-unsur baik dan cocok dari keragaman budaya berbagai daerah dan internasional. Budaya pasca-tradisional tidak lain dari budaya kekinian yang tidak lepas akar tapi tidak kadaluwarsa. Barangkali budaya pasca-tradisional beginilah yang menjadi budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng. Uluh Kalteng yang demikian akan keluar dari ghettoisme, memandang Kalteng sebagai kampung-halamannya yang sungguh. Berbaur satu dengan yang lain untuk bersama-sama memberdayakan dan membangun lewu-huma bernama Kalteng.Pembauran akan diperlancar, Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng akan tumbuh berkembang apabila saling belajar antar etnik terjadi, terutama yang pendatang belajar bahasa dan budaya Dayak sebagai budaya dan bahasa lokal. Pandangan dan sikap ini juga dianut oleh Perda No.16 Tahun 2008, yang melalui Pasal 39 ayat (1) yang menginstruksikan agar : ‘’Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat’’. Kemudian ayat (2) Pasal Perda yang sama mengatakan: ‘’Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1),bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya (hlm.28). Saya kira tujuan Pasal ini tidak lain dari memberi petunjuk perihal apa orientasi pembauran itu, bagaimana Budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng itu diwujudkan.
Hasil dan hal ini secara baik diungkapkan oleh Drs.Salengkat Pardosi, Kepala Kesbanglinmas Provinsi Kalteng: “Saya Uluh Kalteng Kelahiran Sumatera Utara”. Uluh Kalteng begini akan bersikap dan melaksanakan prinsip “di mana bumi dipijak, di sana langit dibangun” sebab jika ia hanya “menjunjung” ia tidak merasa sebagai Uluh Kalteng. Lima puluh tahun pun ia di Kalteng, ia hanya menjadikan Kalteng sebagai daerah usaha atau eksploitasi, bukan kampunghalaman yang harus dibangun dan menjadi tanggungjawabnya.Secara budaya ia akan tetap asing dari Kalteng. Tetap menjadi wisatawan secara spiritualitas. Perubahan komposisi demografi Kalteng serta rangkaian nilai dan berkeindonesiaan, membuat prinsip “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” menjadi kadaluwarsa, bahkan kaduk. Budaya pasca-tradisional menyarankan Uluh Kalteng bukan hanya mengenal baik bahasa dan budaya lokal (Dayak) tapi juga mengenal hal-hal positif dari budaya lain non Dayak dari mana pun datangnya. Budaya pasca-teradisional menuntut kreativitas. Kreativitas akan terdorong maju oleh berlangsungnya pembauran.
Ketika berbicara tentang pengelola kekuasaan dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga adat (Dayak), niscayanya pengelola kekuasaan mencegah berlangsungnya aneksi yang merampas posisi independen lembaga-lembaga adat. Niscayanya pengelola kekuasaan memperkuat lembaga-lembaga adat, yang secara sumber daya manusia sangat lemah.Tidak sedikit damang dan pimpinan Dewan Adat Dayak (DAD) yang tidak mengenal budaya Dayak dan hukum adatnya. Pelatihan periodik, bahkan adanya Institut Sekolah Damang sangat kontekstual untuk hari ini . Peran pemimpin lembaga-lembaga adat ini akan efektif jika mutu mereka meningkat. Kritik dari masyarakat pada DAD berbagai tingkat (seperti yang disampaikan dalam interaksi pada acara Keba siaran TVRI Kalteng, untuk menyebut satu contoh saja) bahwa DAD ‘hanya menjual adat, tapi warga adat tidak dipedulikan”. Damang dan DAD akan diperlemah, ketika agresi hedonism tidak bisa mereka tangkis.
Disamping itu, perlu dipertanyakan apakah hukum adat 96 pasal yang disepakati di Tumbang Anoi 1894 masih tetap mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian ataukah sudah tertinggal perkembangan? Adakah pasal, jika ada pasal yang mana dari hukum adat, yang menyangkut perselisihan pandang di dunia akademi? Jika tertinggal perkembangan, atas dasar apa DAD menyidangkan persoalan-persoalan yang dibawakan kepadanya? Pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut SDM DAD dan zamani tidaknya hukum adat.
Pemerintah bermitra dengan lembaga-lembaga adat yang dianeksi oleh pengelolaan kekuasaan sebagaimana direkomendasikan oleh kedua penulis buku, sesungguhnya yang berlangsung bukan suatu kemitraan melainkan hubungan patron-client. Bukan hubungan kemitraan yang dianjurkan Dr. Muhammad dan Abubakar, H.M.
Rekomendasi titik ketiga kedua penulis buku agar tentang “pentingya etnis pendatang mengetahui dan memahami serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat, keyakinan, budaya dan tradisi masyarakat lokal. Bersinergi secara kreatif dalam membangun kehidupan yang harmonis rukun dan damai dalam bingkai falsafah hidup budaya huma betang serta menerapkan prinsip “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Rekomendasi ini, saya kira patut digarisbawahi dan bisa segera dimulai melalui pengadaan kursus belajar bahasa dan budaya Dayak Ngaju yang terorganisasi dan terarah oleh komunitas-komunitas pendatang, oleh satuan-satuan tentara dan polisi, PNS-PNS serta semua universitas/perguruan tinggi. Belajar bahasa sekaligus belajar budaya. Keduanya bertautan tak terpisah. Belajar bahasa dan budaya merupakan pintu masuk ke pembauran menuju terwujudnya wacana Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng. Wacana Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng” jauh lebih kontekstual daripada wacana warga pelancong tanpa rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap daerah yang hanya “menjunjung langit” dari “bumi yang dipijak”. Wacana Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Drs.Salengkat Pardosi “Saya Uluh Kalteng Kelahiran Sumatera Utara dan tentu saja bisa berahasa Dayak”. Dalam ucapan ini terkandung rasa memiliki, tanggungjawab dan kohesif. Adakah hal-hal ini pada yang sekarang disebut budaya betang? Adanya balai, tempat tamu di depan betang saja menunjukkan tamu tetap tamu, bukan warga betang. Dari sudut pandang konsepsi warganegara, dari sudut pandang republik dan berkeindonesiaan sebagai rangkaian nilai, wacana budaya betang agaknya tidak rasuk. Karena yang patut ditumbuh-kembangkan adalah konsep Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng, bukan budaya betang yang samar. Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng akan melokalkan budaya global tapi bersamaan dengan itu Uluh Kalteng akan mengglobalkan budaya lokal mereka. Dengan demikian, orang lokal , anak bangsa dan anak manusia menjadi manusia tidak mempunyai kontradiksi prinsipiil, tapi justru berada di satu alur. Orientasi dan mimpi begini sebenarnya sudah lama terdapat di dalam filosofi manusia Dayak. Ia tidak dikenal karena tidak digali, tidak diteliti dan tidak dikaji.
Tapi saya memahami bahwa munculnya konsep budaya betang yang tidak didahului oleh penelitian serius, selain didorong oleh kepentingan politik praktis pada 1995 hingga sekarang, di sisi lain merupakan upaya Orang Dayak mencari identitas diri dan melakukan bela diri . Di pihak lain upaya yang belum tunai ini, mengisyaratkan bahwa Orang Dayak mulai melihat kedudukan dan peran mereka mulai terdesak. Lahirnya Perda No. 16 Tahun 2008 agaknya tidak lepas dari upaya ini pula. Kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam proses kebangkitan diri, adalaqh proses trial and error untuk menemukan. Karena itu sebaiknya yang mencari sebagai laiknya seorang pencari atau penanya mempunyai sikap terbuka. Fanatisme rigid hanya mempersulit langkah dan pencarian. Buku Dr.Muhammad dan Abubakar, H.M ini adalah salah bentuk upaya mencari itu, bentuk dari rasa memiliki dan tanggungjawab seorang manusia pembangun. Sebuah buku setebal 106 halaman tidak mungkin menjawab masalah dan apalagi menjawab semua masalah. Dari membacanya, ia lalu merentangkan barisan panjang pertanyaan yang menagih jawab.
Beberapa Pertanyaan Sisa
Sebagai Uluh Kalteng asal Bima, Sumbawa, sekaligus akademisi/.peneliti, Dr. Muhammad tidak hanya member rekomendasi, tapi langsung melaksanakan apa yang rekomendasikan. Buku ini adalah wujud kongkretnya.
Beberapa pertanyaan yang disisakan oleh buku ini angtara lain: Di mana dan apa akar klasifikasi keluarga dekat dan keluarga jauh? Mengapa istri digolongkan ke kelompok keluarga jauh (hlm. 65-67). Kemudian, mengapa antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat Dayak dahoeloe relatif terdapat kesetaraan? Adakah sekarang pergeseran yang tidak menguntungkan perempuan? Kalau ada mengapa? Bagaimana bentuk-bentuknya? Pernyataan sementara tokoh yang digunakan oleh dua penulis tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan-pertanyaan ini karena tidak melakukan analisa apa pun atas gejala kesetaraan itu (hlm.61).Dengan ini saya sedang berbicara tentang kualitas dan validitas narasumber dan keterangan-keterangan mereka.
Lalu mengenai kebersamaan dan solidaritas. Apakah ada solidaritas murni dalam masyarakat Dayak? Benarkah handep, penyelenggaraan acara tiwah dan lain-lain bentuk dari solidaritas atau bentuk dari sistem barter? Dalam masyarakat yang mau memasuki masyarakat perbudakan kelanjutan dari terbentuknya masyarakat sedenter, terpotong oleh masuknya kolonialisme, apakah dengan basis sosial-ekonomi demikian , ada suatu kebersamaan yang kuat? Kalau iya, bagaimana menjelaskan kebiasaan hakayau kulae hingga hari ini, adanya sikap semua merasa pangkalima, besei kambe, dan lain-lain hal sejenis? Tidakkah pada dasarnya manusia Dayak itu cenderung individualistik? Semangat heroism individualis ini pada dasarnya merasa dirinya mampu, tidak kalah mampu dengan siapa pun. Hanya saja heroisme perorangan ini menjadi perintang kemajuan kolektif ketika individu-individu tidak sanggup melihat dan mengakui keunggulan orang lain dan belajar dari keunggulan tersebut. Ketidaksanggupan mengakui kekurangan diri, mengakui kebolehan pihak lain, menjelma jadi tabiat hakayau kulae yang merusak kemajuan bersama atau kolektif. Lebih baik perahu tenggelam dan terbenam bersama-sama daripada mencapai tujuan bersama sebagaimana ditunjukkan oleh cerita rakyat “Tamanggung dan Maharaja Tenggelam Bersama”. Bukankah mode berproduksi ladang berpindah menjadi dasar ekonomi lahirnya pola pikir dan mentalitas kerdil begini yang masih memperlihatkan pengaruhnya hingga hari ini?
Apakah benar Pertemuan Tumbang Anoi 1894 adalah “fajar peradaban” bagi masyarakat Dayak ataukah justru merupakan titik hitam, lebih-lebih jika dilihat dari latar sejarah berlangsungnya Pertemuan itu? Apakah bukan ‘fajar peradaban dan kebangkitan kembali Dayak’ dilakukan oleh Hausmann Baboe dan angkatannya dengan Sarikat Dajak-nya pada 1919, 25 tahun setelah Pertemuan Tumbang Anoi yang sukarela menerima status diri sebagai anak jajahan? Masuk akalkah status anak jajahan dipandang sebagai “fajar peradaban”? Kalau demikian maka benarlah teori para antropolog primer Barat yang mengatakan bahwa kedatangan kolonialisme Barat ke Tanah Dayak untuk menunaikan Misi Suci (la mission sacree) di Tanah Tak Dikenal (terra in cognita). Benar pulalah bahwa Orang Dayak adalah Dajakers , nama dari segala kejahatan, keterbelakangan, kebodohan dan kebiadaban. Lebih lanjut , benar pulalah tesis para pembela penjajahan bahwa “penjajahan itu berjasa”. Politik desivilisasi Belanda “ragi usang” yang intens dilaksanakan setelah Pertemuan Tumbang Anoi 1894, juga benar adanya.
Mengapa Sarikat Dajak, Pakat Dajak dan Hausmann Baboe, Bapak Kebangkitan Dayak kurang diangkat dan hampir dilupakan?
Hanya agaknya di daerah dengan 31 universitas dan perguruan tinggi ini, kesadaran sejarah dan budaya serta kegiatan penelitian masih merupakan kegiatan sangat mewah , belum dipandang kensicayaan. Akibatnya, hampir setiap mulut menyebut nama Tambun Bungai, betang dan budaya betang, misalnya. Tapi adakah , seberapa dalam penelitian terhadap hal ini dilakukan? Pengangkatan soal dilakukan atas dasar tafsiran subyektif kira-kira tapi dipandang sebagai kebenaran tunggal – bentuk lain dari pola pikir-mentalitas “semua adalah pangkalima”, tapi juga membuktikan betapa masih dominannya budaya lisan di Kalteng. Kritik dipandang sebagai tidak beradat (dia bahadat) , pandangan yang membuat debat idea atau debat akademi tidak berkembang. Perbedaan pendapat dihadapi dengan kekerasan verbal dan fisik serta ancaman, didekati dengan metode kekuatan dan kekuasaan sambil mengucapkan slogan “manggatang utus”, “ filosofi hidup budaya huma betang” atau belum bahadat”. Benarkah penglihatan demikian? Jika benar, maka ia menunjukan tempat Kalteng di dunia akademi masih tidak berada di depan, masih tergolong yang disebut oleh sekretaris PP Muhammadiyah Dosen IAIN Walisongo, Semarang, Abdul Mu’ti, sebagai “bangsa pelempar batu” (http://www.seputar-indonesia.com/edisic … ew/482858/). Kekerasan, kebuasan dan kebinatangan, akan terus tumpang tindih saling berkelindan dalam gerakan peradaban yang destruktif. Agama dan simbol spiritual menjadi sasaran paling potensial untuk dijadikan legitimator atas usaha-usaha syahwatiah tersebut, dan sangat berbahaya jika masuk dalam bursa pasar, sebagai spirit dari satu sisi dua mata uang globalisasi.
Dan tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar lain, yang menjadikan tanda tanya sisa membaca buku ini kian besar dan kian panjang. Bahkan sampai hari ini konsep yang disebut “falsafah hidup budaya huma betang” itu masih sebuah tanda tanya yang belum tunai dijawab.Teemasuk oleh buku ini. Oleh karena itu, buku ini sebenarnya bukan memberikan jawaban pertanyaan, bahkan tidak sedikit pertanyaan tidak sempat diangkat dan luput dari perhatian, tetapi ajakan untuk meneliti lebih jauh dan menuliskan hasil-hasil kerja ilmiah itu dalam upaya mendudukkan good sense di tempatnya yang niscaya dan dominan serta meninggalkan evaluasi kira-kira . Peringatan kepada mereka yang bersekolah untuk memungut kembali peran sebagai cendekiawan tunjung nyahu. Ajakan dan teladan memulai pelaksanaan ajak ini , jauh lebih berarti daripada kelalaian-kelalaian kecil seperti penulisan belum bahadat menjadi “belom bahandat”, jipen menjadi “zipen”. Di samping itu akurasi istilah barangkali memang patut diindahkan. Misal, adanya istilah-istilah agama Helu, ‘Kaharingan’, ‘Dayak Kaharingan’, ‘Hindu Kaharingan’, ‘Hindu’. Dalam tulisan serius, istilah tentu sangat berarti. Apakah lima istilah ini mempunyai pengertian serupa atau berbeda? Kalau berbeda , bagaimana perbedaannya? Apa hubungan kelima istilah itu dengan yang disebut budaya betang?
Untuk menulis buku ini Dr. Muhammad dan Abubakar , H.M menggunakan pendekatan CRS (community respons card) (hlm.104). Tentu boleh dan sah. Tapi seandainya kedua penulis menggunakan pendekatan multi disiplin, dan terutama pendekatan sejarah, apakah tidak akan lebih membantu menjelaskan tema yang dibahas, dalam hal betang dan yang disebut budaya betang? Pendekatan sejarah, barangkali bisa memperlihatkan proses menjadinya hal-ikhwal, dalam hal ini betang dan yang disebut budaya betang. Terhadap ruang dan waktu, kelompok sejarawan Annale, tidak memenggal-misahkan mereka tapi justru melihat saling hubu ngan di antara masa silam, hari ini dan esok. Oleh karena itu disebut “sejarah hidup di hari ini”. “sejarah tidak sama dengan masa silam”.Tapi tentu saja, kita nyata hidup di hari ini. Karena itu pasca tradisional tampil mencoba menjawab hari, sambil membangun landasan bagi esok. Sedangkan penggunaan disiplin-displin ilmu lain barangkali bisa memperlihatkan keutuhan relatif wujud dari tema, dan pada saat yang sama menyaring informasi-informasi yang masih mentah yang diterima.
Dr. Muhammad dan Abubakar, H.M melalui buku kecil ini berseru mengajak cendekiawan Kalteng untuk bangun mewujudkan konsep kecendekiawanan Dayak, Tunjung Nyahu, di penjuru-penjuru Kalteng yang seluas 1,5 kali Pulau Jawa, tapi masih merupakan keluasan sunyi meninabobokan. Kalteng tentu bukan tempat bertapa, bukan kuil tempat bersemedi, tapi sebuah laboratorium kerja untuk pemanusiawian manusia, melalui reform-reform pemanusiawian (re-humanisasi) yang membebaskan. Apabila sepakat, maka Kalteng merupakan laboraturium kerja tempat menumbuhkembangkan budaya pasca-tradisional bagi esok yang menunggu nun di sana.
Wajah esok itu seperti digambarkan oleh Kopla Cinta Andalusia dalam kata-kata:
“Hari kau dilahirkan
Matahari tentu akan berduka
Oleh munculnya tandingan
Dari dirinya lebih bercahaya”
Untuk esok yang demikian, jalan bersidekap dan atau berguling-guling di atas kasur lama masa silam sambil berseru-seru narsistik tanpa dasar, tidak memberikan apa-apa untuk rehumanisasi masyarakat dan kehidupan. Seruan-seruan demikian tidak jauh berbeda dari gelepar ketidak- berdayaan orang terpinggir. Berbeda sekali jika kita berani menjadi Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng, “kapten atas nasib diri sendiri” guna mewujudkan kehidupan pasca-tradisional, Kalteng Bermutu. Benarkah demikian?***
10 April 2012.
Kusni Sulang, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah (LKD-KT).
larangan google adsense
Panjang Jimat (foto; Faiq Resha/detikcom)
Perbesar Foto
Recent Comments