Posts Tagged ‘Constitutional

23
Apr
14

Kenegarawanan : Kudeta Konstitusional

Senin, 21 April 2014 09:15 WIB

Laksda (Purn) TNI Soleman B. Ponto: TNI Miliki Kewajiban Lakukan Kudeta

Eben Ezer Siadari
Laksda (Purn) TNI Soleman B. Ponto (Foto: Merdeka.com)

Laksda (Purn) TNI Soleman B. Ponto (Foto: Merdeka.com)

Bila pemerintah yang dihasilkan oleh pemilu 2014 tidak berdasarkan UUD 45,  TNI dapat melaksanakan kudeta konstitusional, yaitu kudeta yang diperintahkan oleh UUD.

JAKARTA, Jaringnews.com –  Kekacauan atau chaos dapat saja muncul, apabila ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima kekalahan yang dialami dalam Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres). Apalagi, Mahkamah Konstitusi pada 23 Januari lalu telah memutuskan bahwa Undang-Undang No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dapat digunakan sebagai alasan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kekacauan.

Pada saat demikian, TNI boleh, bahkan harus bertindak melakukan kudeta konstitusional untuk mengembalikan negara kepada UUD 1945. Kalau proses Pemilu bertentangan dgn UUD 45, adalah kewajiban TNI untuk mengembalikannya kepada UUD 45. Karena setiap anggota TNI telah bersumpah bahwa dia hanya akan patuh dan taat kepada negara yang berdasarkan UUD 45. Demikian pula pada pasal 7 ayat 1 UU no 34 thn 2004 tentang TNI sangat jelas tertulis bahwa TNI akan menjaga keselamatan negara RI yang berdasarkan UUD 45.

Ini adalah pendapat Laksda (Purn) TNI Soleman B. Ponto, yang selama beberapa bulan terakhir disampaikan melalui sejumlah tulisan di media massa. Tulisan-tulisan itu telah mendapat tanggapan yang luas termasuk dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie. Jimly bahkan mengakui telah menghubungi Panglima TNI untuk mengetahui sejauh mana relevansi pandangan-pandangan kritis Ponto ini.

Ponto, lahir di Sangir, 6 November 1955. Perwira TNI AL ini menghabiskan sebagian besar kariernya  di dunia intelijen, termasuk dengan menjadi atase pertahanan di sejumlah negara. Sebelum pensiun dari TNI, ia tercatat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) hingga September 2013. Ia termasuk perwira yang rajin menuliskan pemikiran-pemikirannya. Salah satu buku karyanya, TNI dan Perdamaian di Aceh, Catatan 880 Hari Pra dan Pasca-MOU Helsinki, terbit akhir tahun lalu, yang merupakan catatan-catatannya sebagai perwira TNI dalam turut mengelola perdamaian di Serambi Mekkah itu.

Untuk menggali lebih jauh hasil olah pikirnya  di sekitar potensi kekacauan pasca Pemilu, serta untuk mengetahui lebih dalam gagasan pria yang di masa remaja dekat dengan Alm Mohammad Hatta (wapres pertama RI)  di sekitar peran TNI dalam politik di Indonesia,  wartawan Jaringnews Eben Ezer Siadari berkesempatan mewawancarai Ponto di sebuah tempat di Jakarta (19/4). Berikut ini petikan wawancara tersebut.

Jaringnews: Boleh kami tahu mengapa Anda demikian intens dalam menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU No 48 tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945? Apa sesungguhnya yang menjadi concern Anda?

Laksda (Purn) TNI Soleman B. Ponto:  Yang menjadi concern saya adalah akibat dari adanya keputusan MK tersebut. Bila keputusan itu (Pemilu tidak serentak) dijalankan, maka siapapun yang menang dalam pilpres  dapat dianggap inkonstitusionil atau tidak berdasarkan UUD 45.

Maksudnya?

Pada 23 Januari 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memutuskan bahwa Pertama, Undang-Undang No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kedua, amar putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.

Bila kedua putusan itu dihadapkan kepada kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 45, sangat terlihat bahwa keputusan pertama, yaitu Undang-Undang No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, merupakan hasil pengujian Undang-Undang No. 42/2008 terhadap UUD 45. Akan tetapi keputusan kedua, yaitu Amar putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya., yang merupakan penentuan waktu berlakunya sebuah Undang-undang, tidak ditemukan dalam kewenangan MK.

Artinya?

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MK berwenang, pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Ketiga,  memutus pembubaran partai politik, dan keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 10 ayat (1) UU no 24 tahun 2003 tentang MK  menyatakan bahwa MK berwenang, pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketiga,  memutus pembubaran partai politik, dan keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 47 UU no 24 th 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan didalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Artinya keputusannya tentang pemilu serentak harus segera dijalankan, tidak boleh ditunda sampai tahun 2019. Karena MK telah memutuskan bahwa pemilu yg tidak serentak itu bertentangan dengan UUD45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam sejumlah tulisan Anda di media massa, Anda mengemukakan kemungkinan TNI melakukan kudeta konstitusional apabila keputusan MK menimbulkan kevakuman kekuasaan. Dapat Anda jelaskan?

Akibat dari Putusan MK itu bukan karena kevakuman kekuasaan yang menjadi masalahnya, tetapi karena bertentangan dengan UUD 45 yang menjadi masalah utama. Kalau bertentangan dgn UUD 45, adalah kewajiban TNI untuk mengembalikannya kepada UUD 45. Karena setiap anggota TNI telah bersumpah bahwa dia hanya akan patuh dan taat kepada negara yang berdasarkan UUD 45.

Demikian pula pada pasal 7 ayat 1 UU no 34 thn 2004 tentang TNI sangat jelas tertulis bahwa TNI akan menjaga keselamatan negara RI yang berdasarkan UUD 45.

Karena itu bila pemerintah yang dihasilkan oleh pemilu 2014 tidak berdasarkan UUD 45, adalah kewajiban TNI untuk mengembalikannya kepada UUD 45. Itulah maksud saya sehingga TNI dapat melaksanakan kudeta konstitusional, yaitu kudeta yang diperintahkan oleh UUD.

Dalam sumpah prajurit dihadapan Tuhan dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Seberapa besar kemungkinan hal-hal mengkhawatirkan ini dapat muncul?

Setiap saat dapat saja muncul. Apalagi kalau terjadi kekacauan sebagai akibat dari adanya pihak-pihak yang tidak dapat menerima kekalahan yang dialami dalam pileg maupun dalam pilpres.

Boleh kami tahu dari mana saja sumber informasi bapak dalam menganalisis hal ini?

Sumbernya semua berasal dari putusan-putusan MK serta pasal-pasal yang ada dalam UUD45, UU no 34 thn 2004 ttg TNI, UU no 3 tahun 2002 ttg Pertahanan Negara dan UU no 24 tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi.

Boleh kami tahu sudah sejauh mana hal ini ada diskusikan/bicarakan kepada pihak2 yang terkait?

Saya kan sudah purnawirawan, jadi yang bisa saya lakukan hanya menulis disurat kabar saja.

Dalam tulisan Anda yang terakhir di Koran Tempo, Anda menyampaikan sejumlah saran kepada Pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Bisa Anda elaborasi lagi?

Ya seperti yang sudah saya tulis itulah. Detilnya tergantung pemerintah untuk menindak lanjutinya.

Apakah Anda tidak takut dianggap menyebarkan ketakutan dengan analisis-analisis yang suram ini?

Ah, saya tidak merasa menyebar ketakutan, tetapi hanya menyajikan fakta yang terdapat dalam aturan perundang-undangan kita.

Dewasa ini situasi politik Indonesia cukup memanas. Banyak purnawirawan TNI yang berbicara dan menyampaikan aspirasi. Apa pendapat Anda?

Untuk menyampaikan aspirasi itu adalah hak setiap warga negara dan negara sudah menyiapkan saluran untuk menyampaikan aspirasinya. Dukungan purnawirawan terhadap partai tertentu sama saja dengan dukungan warga negara yang lain. Tidak ada hal yang istimewa. Sama saja dengan deklarasi dukungan ILUNI, atau deklarasi dukungan lulusan mahasiswa ITB kepada salah satu capres baru baru ini.

Sejauh mana peran elit militer dalam perpolitikan Indonesia menurut Anda?

Militer aktif dilarang berpolitik, dan tidak menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih. Karena itu militer aktif tidak memiliki pengaruh dalam dunia politik di indonesia.

Dalam Pemilu kali ini, siapa atau koalisi seperti apa yang menurut Anda ideal bagi Indonesia?

Koalisi yang ideal adalah koalisi yang menggambarkan kebhinekaan Indonesia yang indah seperti pelangi.

(Ben / Ben)

21
Mar
14

Politik Hukum : RUU KUHAP Kontroversikan Pemberantasan Korupsi

RUU KUHAP ‘SKAK STER PEMBERANTASAN KORUPSI’

ilustrasiilustrasifoto : wartaharian.co/Bib

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang telah menjadi Hadiah Reformasi, dimana Hukum dan Keadilan bisa terlihat Tegak tanpa ‘Tebang Pilih’. 15 tahun setelah lepas dari sebuah system yang ‘katanya’memasung ‘Demokrasi’, alasan ini sangat bisa dipahami, jika kita bandingkan dengan kondisi saat ini, dimana semua sudah serba terbuka dan ‘transparan’, dari mulai urusan yang benar dan ‘legal’ hingga urusan yang lamur alias ‘ilegal’ pun, sekarang terlihat terang benderang !!

Dunia hukum kita tak lepas dari yang namanya Monitoring ‘Politik’, sebagai sebuah Negara yang baru lepas dari system politik ‘Paternalistik’ menujun ke system ‘Demokrasi’ yang berkeadilan yang bersumber dari hukum yang tegak tanpa pandang bulu.

Hiruk pikuk dunia hukum kita setiap hari diwarnai oleh berbagai kasus-kasus yang tentunya sudah tidak asing bagi telingga dan mata kita, dia lah ‘Korupsi’ ! Sebagai negeri berdaulat kita memiliki saluran ‘Konstitusi’ yang lengkap, bahkan saking lengkapnya harus sampai 4 kali di amandemen.

‘Korupsi’ lahir dari rahim system yang picik dan khianat, dimana secara tertutup dan terbuka telah merasuk ke rongga kehidupan bangsa ini, bayangkan dari yang tabu untuk dilakukan sekarang menjadi hal yang biasa untuk dilihat dan didengar. Ironis !!

‘Korupsi’ tumbuh dan berkembang atas dasar kesempatan dan pemaksaan, yang dilakukan oleh anak kandungnya sang manusia-manusia yang terpercaya, suci bagai malaikat hingga ke manusia-manusia‘Kardus’ dan para bandit yang terang-terangan bersindikat menjadi ‘Tikus Penghisap Darah Rakyat’.

‘Hukum’ kita tentunya ada dan berfungsi ‘Selayaknya’ saja. Hehehe entah kenapa ? atau ini sudah menjadi‘Kutukan’ yang harus ditebus Bangsa ini, atas segala ketidak peduliannya dalam mengelola ‘Sumber Daya, Baik Alam Maupun Manusianya’.

Hadirnya ‘Komisi Pemberantasan Korupsi’ tentunya merupakan anugrah yang membuat semangat Bangsa ini kembali ‘Menggeliat’, ditengah berbagai penyelewengan yang dilakukan para manusia-manusia ‘Kardus’tadi. Tidak sedikit yang telah merasakan tajamnya gerakan Lembaga ini dalam ‘Merobek’ pertahanan para‘Koruptor’, dari yang pasrah hingga yang pasang aksi menantang bagai ‘Gladiator’ pun, ujung-ujungnya‘Terkapar’ jika sudah masuk kandang KPK !! Luar Biasa..

Nah..inilah moment teraneh atau bisa dikatakan saat-saat kritis yang sesungguhnya, dimana ‘KPK kini berhadapan dengan kebutuhan Negara yang mengharuskan kita untuk melakukan ‘Perubahan’ terhadap UU KUHAP dan KUHP yang konon adalah warisan zaman Belanda’.

Dimana anehnya ? dan dimana Kritisnya ? bagi orang awam tentu ini rasanya biasa-biasa saja, namun bagi para ‘Pelaku’ atau kita sebut saja ‘Aktor’ Korupsi, tentunya ini merupakan ‘Celah’ yang gak boleh dilewatkan jika ingin selamat. Wah wah wah…kok bisa ? ya bisa lah, justru ini celah untuk memasukan berbagai ‘Pasal’yang secara langsung akan ‘Melemahkan KPK’, apalagi seperti yang kita ketahui KPK saat ini telah memiliki segudang ‘PR Kasus Korupsi’ yang harus diselesaikan satu per satu, dimana daftar antrian ini yang semakin membuat para ‘Koruptor’ yang belum terjerat, tidak pernah bisa ‘Tidur Pulas’

Lain halnya dengan para ‘Pejuang’ yang menggawangi dan mengawal KPK untuk tetap ‘Eksis’ dijalurnya yang menurut berbagai kalangan sudah ‘On The Track’. Tentunya ini merupakan ujian sekaligus ‘Pertaruhan Integritas Moral’.

KPK sebagai lembaga telah banyak melakukan ‘Amal Sholeh’ bagi Bangsa ini, jujur itu harus kita akui !! terlepas dari berbagai ‘kekurangan’ yang terjadi, namun komitmen kita secara ‘Kebangsaan’ harusnya tidak boleh ternoda dengan ‘Rayuan dan Bisikan’ manusia-manusia ‘Kardus’, yang sekarang mulai ‘Panas Dingin’ alias ‘Meriang’, melihat gebrakan demi gebrakan yang dilakukan oleh Para ‘Pendekar KPK dan Aktifis Anti Korupsi’

Pembahasan ‘RUU KUHAP dan KUHP’ yang sekarang menjadi ‘Polemik’ tentunya semakin ‘Menelanjangi’kita sebagai Bangsa, apakah moment Kritis ini akan berujung pada ‘Teramputasi’ nya berbagai kewenangan KPK, yang selama ini berguna sangat efektif melakukan ‘Pemberantasan Korupsi’??, atau justru akan menjadikan KPK semakin ‘Full Power’ yang dipasang sebagai ‘Panglima Keadilan’ untuk menuju ‘Indonesia yang lebih Bermartabat !!??’

‘Pemerintah dan DPR’ ada di satu Barisan sebagai Pengusul dan Pembahas RUU ini, sementara ‘KPK dan para Penggiat Anti Korupsi’ di Barisan lainnya yang terus ‘Berteriak’ dan mengadu kepada si Pemilik Sah‘Kedaulatan’ Negeri ini, yaitu saya, anda dan kita semua sebagai ‘Rakyat’ yang ‘Berdaulat’. Ibarat permainan Catur, kondisi saat ini bagaikan ‘Skak – Ster Untuk Pemberantasan Korupsi !!’

Sebagai ‘Rakyat’ tentunya kita semua menginginkan yang terbaik untuk KPK, karena apapun yang diperdebatkan saat ini, tentunya sudah bagian dari ‘Sunatullah’ dimana yang ‘Haq dan yang Bathil’ akan terus bertarung hingga akhir zaman !! Hidup ini adalah pilihan, jika kita mau dapat satu paket yang disebut ‘Dunia-Akhirat’ tentunya kemenangan akan berfihak kepada yang Haq. Akan tetapi jika kita ‘Menyerah’ dan ‘Pasrah’oleh virus ‘Ketidakadilan’ tentunya kita pun harus bersiap memasuki zaman yang menyerupai zaman dimana‘Manusia-manusianya dibinasakan oleh Tuhan Yang Maha Adil’, semoga tidak demikian. Wallahu Alam…

Penulis : Yahya Abdul Habib (Pemimpin Redaksi WARTAHARIAN.CO)

 

19
Mar
14

Politik : Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

images

WACANA

PELUANG KUDETA KONSTITUSIONAL PEMILU 2014

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Beredar sebuah analisis di media sosial Facebook, dimana tergambar sebuah ‘Wacana’ yang cukup perlu mendapat perhatian kta semua sebagai Bangsa Indonesia, dimana kita sedang menjalankan agenda Demokrasi lima tahunan Pemilu yang memiliki peluang ‘Dianggap’ tidak Konstitusional oleh tulisan yang beredar di media sosial ini. berikut petikan tulisan tersebut :

Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Akibat inkonstitusional Pemilu 2014, sangat mungkin pihak terkait, baik para pendukung status quo maupun yang kalah, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat para pemenang. Dalam kondisi demikian ini, dapat dipastikan akan terjadi dua kubu yang saling klaim kemenangan dan kebenaran.

Dua kubu ini berada pada jumlah, wilayah, dan kekuatan politik yang hampir seimbang. Maka yang akan terjadi adalah keadaan chaos, yakni sebuah kondisi yang mengarah ke pemberontakan bersenjata. Chaos bisa terjadi karena alamiah atau bisa pula rekayasa oleh pihak yang mau mengambil atau mendapat keuntungan oleh kondisi ini.

Dalam kondisi chaos inilah, apalagi kalau sudah menjurus ke arah pemberontakan bersenjata, posisi TNI menjadi sangat penting. Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Sudah sangat jelas positioning TNI. Pertama, TNI akan dan harus berpihak kepada pihak yang mendukung pelaksanaan UUD45. Kedua, TNI harus tunduk kepada hukum, sehingga ia harus menjaga keutuhan bangsa. Bila keutuhan bangsa Indonesia terancam oleh chaos, TNI wajib melaksanakan Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, seperti yang tertulis pada pasal 7 ayat 2 titik 2 Undang-Undang No. 34/2004.

Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos berada di tangan TNI.

Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana para perwira TNI yang bertugas di Timor-Timur dituduh sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran sehingga menyebabkan perang saudara setelah jajak pendapat. Apalagi saat ini sangat jelas perintah undang-undang kepada TNI agar menegakkan kedaulatan negara yang berdasarkan UUD 1945 serta menjaga keutuhan bangsa. Dan, yang tidak kalah penting, setiap anggota TNI akan dikutuk Tuhan apabila tidak melaksanakan sumpahnya.

Memang, dalam UU TNI Pasal 17 ayat (1) disebutkan, “(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.” Juga dalam Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan tentang operasi militer untuk perang maupun selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pertanyaan besarnya, bagaimana TNI harus tunduk ketika posisi presiden maupun DPR dianggap tidak berdasarkan UUD 1945? Dengan demikian, sangatlah jelas keputusan MK— yang membenarkan penggunaan undang-undang yang bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Pemilu 2014—akan mengakibatkan chaos, baik terjadi secara alamiah maupun memang dengan sengaja direkayasa oleh pihakpihak yang diuntungkan.

Bila chaos terjadi, terbuka peluang TNI melakukan “kudeta” konstitusional atau kudeta yang diperintah oleh undang-undang.

Nah, supaya hal ini tidak terjadi, pelaksanaan pemilu serentak harus dilaksanakan pada Pemilu 2014 ini. Karena itulah yang konstitusional. Lebih baik tertunda daripada tidak legitimated. (WH/Bib)

Sumber : Facebook

12
Mar
14

Ekonomi : UU Perdagangan Langgar Konstitusi

Pelanggaran Konstitusi Dalam UU Perdagangan

Oleh: Indonesia for Global Justice & IKAPPI
Pengantar
Pengesahan Undang-undang Perdagangan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah pada dasarnya tidak mengubah wajah kolonialisme dari undang-undang perdagangan terdahulu. Hal ini karena pasal-pasal yang diatur dalam UU Perdagangan yang baru merupakan pengadopsian dari ketentuan perjanjian perdagangan internasional, yakni WTO. Ketentuan WTO merupakan suatu bentuk aturan neo-kolonialisme yang mendorong liberalisasi perdagangan sehingga mengakibatkan hilangnya kedaulatan Negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya akibat komitmen yang diikatkannya. Oleh karena itu, UU perdagangan berpotensi melanggar Konstitusi. Berikut merupakan analisis IGJ mengenai pelanggaran UU Perdagangan terhadap Konstitusi:
NO
PELANGGARAN KONSTITUSI
PASAL DALAM UU PERDAGANGAN
PENJELASAN
1. UU Perdagangan telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi pelaku usaha kecil (petani, nelayan, dan UMKM).

  • Prinsip non-diskriminasi yang diterapkan dalam UU perdagangan terhadap seluruh pelaku usaha telah merugikan petani, nelayan, dan UMKM ketika harus berhadap-hadapan secara langsung dengan pelaku usaha yang lebih besar. Perbedaan yang sangat besar diantara mereka mengakibatkan petani, nelayan, dan UMKM tidak akan mampu bersaing secara setara dalam medan perdagangan bebas yang berjalan hari ini. Hal ini akan berdampak terhadap kesejahteraan serta kelangsungan atas usaha yang menjadi penghidupan petani, nelayan, dan UMKM.
  • Oleh karena itu, Negara seharusnya memberikan perlindungan bagi petani, nelayan, dan UMKM secara eksklusif dengan perlakuan khusus terhadap mereka. Dan hal ini telah dilindungi dalam Konstitusi.
Pasal 28 H ayat (2) Konstitusi: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 2 huruf c: kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas – adil dan sehat.

Penjelasannya: Yang dimaksud dengan asas adil dan sehat adalah adanyakesetaraan kesempatandan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang bersama.
Dalam penjelasannya disebutkan mengenai makna adil dan sehat ini adalah perwujudan dari kesetaraan kepada setiap pelaku usaha. Hal ini kemudian dapat mendiskriminasi pelaku usaha kecil yang secara kemampuan tidak akan bisa bersaing secara setara dengan pelaku usaha lainnya yang lebih besar.
Pasal 14 ayat (1):Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Sarana Perdagangan, tentang frasa kesetaraan terhadap pasar rakyat. Hal ini sama saja mensejajarkan pasar rakyat dengan pasar-pasar modern yang secara nyata telah menghancurkan keberadaan pasar rakyat.
Pasal 20 ayat (1): Penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasawajib didukung tenaga teknis yang kompetensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan tenaga teknis yang kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan jasa tertentu diwajibkanmemiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdagangan jasa. yang menyebutkan penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten. Maksudnya adalah wajib memiliki sertifikasi. Lalu bagaimana dengan usaha jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dengan keahlian yang didapat dari pengalaman otodidak?
Pasal 57 ayat (1): Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

  1. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  2. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
Pasal 57 ayat (2): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
Standarisasi. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang akan kesulitan memenuhi SNI. Mengingat dukungan yang diberikan pemerintah sangat minim. Hal ini akan semakin mendiskriminasikan pelaku usaha rakyat ketika tidak mampu berhadapan dengan pelaku usaha besar yang diperlakukan sama.
Pasal 113: Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar. Ketentuan Pidana, tentang barang yang diperdagangkan tidak memenuhi SNI. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI.
2. UU Perdagangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kelompok rakyat ekonomi rentan sehingga menghilangkan tanggung jawab Negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melindungi hak-hak dasar kelompok masyarakat rentan yang dirugikan dari praktik perdagangan bebas.

  • Praktek perdagangan bebas yang merugikan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan UMKM, semakin dilanggengkan dengan keberadaan UU Perdagangan. Bahkan aturan perlindungan kepentingan nasional terhadap ancaman perdagangan bebas seakan sengaja dibuat mengambang dan tidak mengikat kuat secara hukum. Sehingga menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.
  • Hal ini akibat pengikatan komitmen terhadap berbagai perjanjian perdagangan internasional yang tidak dapat dilanggar sehingga menghilangkan kedaulatan pemerintah dalam menetapkan isi dari regulasi nasional yang mampu melindungi kepentingan nasional secara tegas, kuat, dan mengikat. Inilah yang akhirnya menyebabkan hilangnya tanggung jawab Negara dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana amanat dari konstitusi.
Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 I ayat (1):Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.
Pasal 13 ayat (2) huruf a: Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

  1. Pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat.
Dalam Pasal ini tidak melibatkan pedagangan pasar tradisional dalam rencana pembangunan/revitalisasi pasar rakyat. Hal ini telah menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi pedagangan tradisional dimana selama ini hak-haknya hilang setelah revitalisasi pasar rakyat dilakukan oleh Pemerintah.Tidak adanya partisipasi pedagang tradisional dalam rencana revitalisasi pasar telah menghilangkan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum dimana pedagang tradisional berhak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya.
Pasal 14 ayat (3):Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Pengaturan zonasi mengenai keberadaan pasar modern selama ini tidak memberikan dampak positif, bahkan pembangunan pasar modern semakin banyak. Hal ini membuktikan pengaturan ke dalam Kepmen ataupun Perpres tidak akan cukup kuat mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga pengaturan zonasi ke dalam peraturan presiden telah menimbulkan hilangnya jaminan kepastian hukum bagi pedagang tradisional.
Pasal 25 ayat (3): barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.Penjelasan: yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi factor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud denganbarang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
Pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Suatu hal yang strategis bagi kesejahteraan rakyat Hanya ditetapkan melalui peraturan presiden yang secara hirarki lebih rendah dari PP. Hal ini mengakibatkan hilangnya jaminan kepastian hukum masyarakat dalam upaya melindungi kepentingan nasional.
Pasal 26 ayat (3): Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistic, serta pengelolaan ekspor dan impor. Ayat (3): pentingnya suatu tindakan penjaminan pasokan dan stabilisasi harga hanya ditetapkan dengan Kepmen. Sehingga jaminan kepastian hukum bagi masyarakat tidak ada.
Pasal 35 ayat (2): Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Larangan dan Pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa. Ayat 2 hanya ditetapkan dengan Perpres. Secara hirarki lebih rendah dari PP. Hal ini menyebabkan hilangnya kepastian hukum masyarakat dalam mendapatkan perlindungan dari praktik perdagangan bebas demi kepentingan nasional. Seharusnya pelarangan dan pembatasan perdagangan tersebut dijelaskan secara memadai dalam undang-undang dan PP.
Pasal 50 ayat (2): Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untukkepentingan nasional dengan alasan:

  1. Untuk melindungi keamanan nasionalatau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat.
b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan/atau Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor. UU ini tidak menjelaskan secara memadai terkait alasan kepentingan naisonal untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum. Sehingga kepastian hukum dalam hal ini menjadi abu-abu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani, nelayan, dan UMKM akibat dampak buruk praktik perdagangan bebas belum terakomodir dalam aturan tersebut.
Pasal 54 ayat (1): Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

  1. Untuk melindungi kepentingan nasional atau kepentingan umum, dan/atau
b. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
Pasal 54 ayat (3): Pemerintah dapat membatasi impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  1. Untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
Untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.
tidak ada penjelasan yang memadai dalam konteks melindungi kepentingan nasional sehingga jaminan kepastian hukum dari pasal ini tidak ada.
Pasal 57 ayat (2): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.Pasal 57 ayat (4): Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

c/ Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional.
Ketentuan ini tidak dibarengi dengan ketentuan yang dapat memberikan fleksibilitas waktu bagi pelaku usaha kecil untuk memenuhi kewajibannya (masa transisi). Sehingga hal ini menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil.
Pasal 66: Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui system elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada dasarnya ketentuan ini telah diatur tersendiri melalui UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Benturan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pasal 83: Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2)dapat berkonsultasidengan DPR. Kerjasama Perdagangan Internasional. Dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum dimana sifat dari konsultasi sangat tidak mengikat. Seharusnya konteksnya adalah memberikan persetujuan dalam perundingan.
Pasal 84 ayat (1): Setiap perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada DPR paling lama 90 hari kerjasetelah penandatanganan perjanjian.Pasal 84 ayat (7): Peraturan presiden mengenai pengesahan perjanjian perdagangan internasional sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukankepada DPR. Penyampaian perjanjian perdagangan internasional setelah penandatanganan perjanjian oleh Pemerintah semakin tidak memberikan jaminan kepastian hukum, dimana kontrol dari DPR menjadi tidak relevan mengingat kemudian ada ketentuan yang secara tersendiri pemerintah dapat mengesahkan melalui Perpres sehingga kewenangannya menjadi amat luas.Pada ayat 7, pengesahan perjanjian perdagangan internasional melalui perpres sifatnya hanya pemberitahuan kepada DPR.
Pasal 85 ayat (2): Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan peraturan presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional. Sangat tidak memberikan kepastian hukum, khususnya mengenai pengesahan melalui Perpres dimana hanya akan menjadi subyektifitas pemerintah dalam menentukan kepentingan nasional. Seharusnya DPR juga memiliki kewenangan untuk dapat membatalkan pengesahan perjanjian perdagangan internasional yang dibuat dengan Perpres. Dan sifatnya mengikat.
Pasal 113: Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar. Ketentuan Pidana, tentang barang yang diperdagangkan tidak memenuhi SNI. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI.
3. UU Perdagangan telah menghilangkan hak-hak petani, nelayan, dan UMKM untuk mendapatkan perlindungan dan melakukan pembelaan untuk mempertahankan kepentingannya.

  • Dalam hal pengambilan kebijakan perdagangan yang akan berdampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyararakat, Negara tidak melibatkan petani, nelayan, dan UMKM sebagai unsur utama. Terlebih lagi pengadopsian mekanisme perlindungan dan pengamanan perdagangan yang diambil dari perjanjian WTO sama sekali tidak mencerminkan suatu mekanisme yang diperuntukan bagi perlindungan pelaku usaha kecil. Hal ini karena mekanisme WTO diperuntukan bagi perusahaan multinasional yang dirugikan dari kebijakan sebuah Negara yang melakukan proteksi terhadap kepentingan nasionalnya.
  • Oleh karena itu, setiap warga Negara mempunyai hak untuk melakukan pembelaan dan memperjuangkan haknya demi mempertahankan kepentingannya. Hal ini telah dilindungi di dalam Konstitusi.
Pasal 28 C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum.
Pasal 67 ayat (3): Kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

  1. Pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional;
  2. Pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh Negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut;
  3. Pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi Negara lain;
  4. Pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat;
  5. Pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor;
  6. Pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh Negara lain.
Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan. Tidak mengatur tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan bagi pelaku usaha kecil yang terkena dampak dari perdagangan bebas. Karena aturan ini mengadopsi dari WTO sehingga aspek-aspek pembelaannya sangat pro terhadap mekanisme pasar dan industri besar.
Pasal 70 ayat (1): Dalam hal terdapat produk impor dengan harga yang lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan anti-dumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut. tidak menjadikan pelaku usaha kecil sebagai salah satu actor utama dalam perdagangan yang juga mengalami kerugian dari praktek perdagangan bebas.
Pasal 97 ayat (3): Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsure:

  1. Pemerintah
b. Lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan.
  1. Lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan.
d. Lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen.
e. Pelaku usaha atau asosiasi usaha di bidang perdagangan
  1. Akademisi atau pakar di bidang perdagangan.
Komite Perdagangan Nasional. Tidak melibatkan unsur kelompok masyarakat rentan seperti kelompok koperasi petani, nelayan, dan UMKM dalam menetapkan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan.
4. UU Perdagangan telah menghilangkan kedaulatan rakyat untuk dapat mempertahankan penghidupannya.

  • Pembukaan pasar telah mendorong lonjakan impor yang akhirnya menyingkirkan keberadaan produk lokal yang kalah bersaing dengan produk impor. Selain itu, pembukaan pasar tidak lagi mewajibkan pemerintah untuk mengutamakan produksi dalam negeri sebagai satu-satunya sumber dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Pengelolaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan strategis menjadi hilang. Sehingga pilihan impor selalu menjadi jalan keluar.
  • Hal ini kemudian berdampak terhadap pelaku usaha kecil lokal yang semakin tersingkir perannya dan pada akhirnya menghilangkan sumber penghidupannya. Kedaulatan rakyat atas ekonominya menjadi hilang.
Pasal 28A ayat (1): Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 26 ayat (1)Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
  • Ayat (1): Pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Dalam hal ini pasal 26 hanya merujuk pada kondisi tertentu, dimana hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian terhadap perlindungan kesejahteraan masyarakat dalam mempertahankan kehidupannya.
  • Ayat (3): tidak ada jaminan dari Negara untuk memastikan ketersediaan barang pokok dari produksi dalam negeri dan menghentikan ketergantungan terhadap impor.
Pasal 57 ayat (4):Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:c/ Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional.

Pasal 57 ayat (7): Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dikenai sanksi administrative berupa penarikan barang dari distribusi.
Pelaku usaha kecil akan sulit mempertahankan keberlangsungan usahanya yang merupakan sumber penghidupannya ketika tidak mampu memenuhi standarisasi yang ditetapkan akibat tidak adanya waktu yang relevan untuk beradaptasi dengan ketentuan standarisasi, akhirnya hanya akan menjadikan pelaku usaha kecil korban dari pelaksanaan pasal tersebut.
5. UU Perdagangan telah menghilangkan jaminan dan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.Berdasarkan Point 5 diatas, ketika kedaulatan rakyat telah hilang dalam mempertahankan kepentinganya, dalam halini adalah sumber-sumber penghidupan ekonominya, maka hal ini sudah tentu juga telah menghilangkan jaminan perlindungan terhadap hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat.

Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (4) dan ayat (7).
6. UU Perdagangan telah melanggar kedaulatan ekonomi nasional. Bahwa esensi dari pengaturan perdagangan dalam uu ini didasari pada semangat liberalisasi ekonomi, bukan kepada semangat ekonomi kerakyatan yang didasari pada Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 33 ayat (1):Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3): bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 13 ayat (1):Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Frasa ‘peningkatan daya saing’ telah mengarahkan perekonomian nasional dilakukan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan yang menganut persaingan bebas. Pemerintah telah mendorong perekonomian nasional masuk ke dalam jebakan kompetisi bebas. Sehingga daya saing tidak sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjadi unsur utama dalam kedaulatan ekonomi rakyat sebagaimana dilindungi dalam Konstitusi.
baca juga :

UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing – Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-uu-perdagangan-karpet_19.html?m=0

05
Mar
14

Kenegarawanan : Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

Rabu, 05-03-2014 18:03

Politik Hukum Adendum UU 42/2008

Penulis :

Surat Pembaca:
Politik Hukum Adendum UU 42/2008

Mencermati tulisan berjudul Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014 [Soleman B Ponto, Kepala BAIS TNI 2011-2013], maka menurut akal sehat, semestinya masih ada waktu bagi Lembaga Tinggi Negara yang berkewenangan sebagai pembentuk Undang Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI 2009-2014 untuk menerbitkan Adendum UU 42/2008 tentang Pemilu 2014 Serentak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 23 Januari 2014 yang lalu guna memberikan kepastian politik hukum konstitusi terbaik sehingga kontroversi dapat diredam dan baik konstituen maupun kontestan Pemilu 2014 dalam suasana bathin berkepastian hukum.

Demikianlah himbauan kami, semoga dapat mendorong terbukanya pintu hati wakil2 rakyat di Senayan untuk bersegera terbitkan Adendum termaksud diatas.

Jakarta, 5 Maret 2014
Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

Tolak Pemilu Cacat Hukum 2014 !

by Ponco Sulaksono, Ketua Front Nasional UNASKOALISI Masyarakat Sipil mengajukan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pokok gugatannya, memohon kepada MK agar mengabulkan permohonannya untuk melakukan pemilihan umum dan pemilihan presiden secara serentak sesuai amanah konstitusi UUD 1945.Pasal 22e ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun, di mana seharusnya pemilu itu mencakup pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Pilpres.

Faktanya, di dalam Pasal 3 ayat 4, Pasal 9, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres semua ketentuan itu dilanggar karena memisahkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pilpres.

Pemilu itu dalam UUD 1945 dijelaskan dilakukan lima tahun sekali, artinya secara sekaligus serentak pada hari yang sama, bukan bulan ini diadakan pemilihan DPR, DPRD dan DPD lalu tiga bulan kemudian baru diadakan pemilihan presiden, karena nanti namanya pemilu dua kali dalam waktu lima tahun.

MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut bahwa UU pilpres memang bertentangan dengan UUD 1945 tetapi pemberlakuan pemilu serentak dilaksanakan pada pemilu 2019 dengan segala pertimbangannya. Ini merupakan keputusan problematik yg menghasilkan masalah baru.

Artinya pemilu 2014 ini masih berlandaskan kepada UU pilpres tahun 2008 yang MK sendiri telah menyatakan bahwasannya UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Artinya anggota parlemen dan presiden yang dihasilkan oleh pemilu 2014 cacat hukum dan inkonstitusional.

Atas dasar itu, saya menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia bergerak dan menolak perhelatan akbar pemilu 2014. Karena akan menghasilkan anggota parlemen dan presiden yang tidak legitimate yang cacat hukum dan inkonstitusional. Karena mereka dihasilkan melalui pemilu yang masih berlandaskan kepada UU pilpres tahun 2008 yang jelas sudah dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945.

baca juga :
Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014 ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/03/medianusantara-peluang-kudeta.html?m=0

Gedung MKRI

Rujukan :

Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

by Soleman B. Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI 2011-2013

Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Akibat inkonstitusional Pemilu 2014, sangat mungkin pihak terkait, baik para pendukung status quo maupun yang kalah, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat para pemenang. Dalam kondisi demikian ini, dapat dipastikan akan terjadi dua kubu yang saling klaim kemenangan dan kebenaran. Dua kubu ini berada pada jumlah, wilayah, dan kekuatan politik yang hampir seimbang. Maka yang akan terjadi adalah keadaan chaos, yakni sebuah kondisi yang mengarah ke pemberontakan bersenjata. Chaos bisa terjadi karena alamiah atau bisa pula rekayasa oleh pihak yang mau mengambil atau mendapat keuntungan oleh kondisi ini.

Dalam kondisi chaos inilah, apalagi kalau sudah menjurus ke arah pemberontakan bersenjata, posisi TNI menjadi sangat penting. Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Sudah sangat jelas positioning TNI. Pertama, TNI akan dan harus berpihak kepada pihak yang mendukung pelaksanaan UUD45. Kedua, TNI harus tunduk kepada hukum, sehingga ia harus menjaga keutuhan bangsa. Bila keutuhan bangsa Indonesia terancam oleh chaos, TNI wajib melaksanakan Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, seperti yang tertulis pada pasal 7 ayat 2 titik 2 Undang-Undang No. 34/2004.

Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos berada di tangan TNI.

Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana para perwira TNI yang bertugas di Timor-Timur dituduh sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran sehingga menyebabkan perang saudara setelah jajak pendapat. Apalagi saat ini sangat jelas perintah undang-undang kepada TNI agar menegakkan kedaulatan negara yang berdasarkan UUD 1945 serta menjaga keutuhan bangsa. Dan, yang tidak kalah penting, setiap anggota TNI akan dikutuk Tuhan apabila tidak melaksanakan sumpahnya.

Memang, dalam UU TNI Pasal 17 ayat (1) disebutkan, “(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.” Juga dalam Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan tentang operasi militer untuk perang maupun selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pertanyaan besarnya, bagaimana TNI harus tunduk ketika posisi presiden maupun DPR dianggap tidak berdasarkan UUD 1945?

Dengan demikian, sangatlah jelas keputusan MK–yang membenarkan penggunaan undang-undang yang bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Pemilu 2014–akan mengakibatkan chaos, baik terjadi secara alamiah maupun memang dengan sengaja direkayasa oleh pihak-pihak yang diuntungkan. Bila chaos terjadi, terbuka peluang TNI melakukan “kudeta” konstitusional atau kudeta yang diperintah oleh undang-undang.

Nah, supaya hal ini tidak terjadi, pelaksanaan pemilu serentak harus dilaksanakan pada Pemilu 2014 ini. Karena itulah yang konstitusional. Lebih baik tertunda daripada tidak legitimated.

baca juga:

Kesengajaan MK Menunda Sidang Pleno Uji Materi UU Pilpres ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-kesengajaan-mk-menunda.html?m=0Potensi Krisis Legitimasi Presiden Terpilih Dari Uji UU Pilpres Versi Efendi Ghazali ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-potensi-krisis.html?m=0Transkrip Lengkap kelanjutan sidang Uji Materi UU Pilpres oleh Prof. Yusril di MK ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-transkrip-lengkap.html?m=0Yusril: MK itu bukan KPU, MK itu Bukan Tuhan, MK itu Hakim! ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-yusril-mk-itu-bukan-kpu.html?m=0Menyoal Legitimasi Presiden & Wakil Terpilih Di Mata Hukum ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-menyoal-legitimasi.html?m=0Putusan MK Adalah Kemenangan Kaum Status Quo & Oligarki Politik ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-putusan-mk-adalah.html?m=0Keputusan Misterius MK, Pemilu 2014 INKONSTITUSIONAL ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-keputusan-misterius-mk.html?m=0

Kesengajaan MK Menunda Sidang Pleno Uji Materi UU Pilpres

by @YusrilIhza_MhdPermohonan Uji UU Pilpres yg saya ajukan usai sidang pendahuluan 22 Januari hingga kini MK blm sidang lagi. Saya tidak tahu kapan MK akan buka sidang pleno bahas Uji UU Pilpres yg saya ajukan. Tidak lazim MK menunda sidang pleno begitu lama. Sudah lebih sebulan sesudah sidang pendahulan, pleno blm juga dimulai

MK nampak sengaja menunda2 sidang pleno, sementara Kampanye Pileg akan dimulai 16 Maret bulan depan. Dari segi waktu, kini hampir tidak mungkin permohonan saya akan diputus MK sebelum Kampanye Pileg dimulai 16 Maret mendatang. Itu berarti Pileg dan Pilpres tetap dilaksanakan terpisah. Penyatuan baru dilaksanakan dlm Pemilu 2019. Putusan terhadap uji UU Pilpres yg diajukan Efendi Ghazali dkk yg nampaknya akan diberlakukan. Itu berarti pula bahwa ambang batas atau presidential treshold dlm pencapresan masih akan tetap berlaku. Kalau seperti itu keadaannya, oligarki politik akan terus bertahan, setidaknya sampai 2019

Saya sdh berusaha lakukan perubahan. Kalaupun gagal, apa boleh buat, saya ambil hikmahnya. Sbg akademisi hkm tatanegara maupun sbg aktivis pergerakan, saya sdh berbuat apa yg saya yakini sbg yg terbaik bagi bangsa dan negara. Kalau terjadi sesuatu yg buruk dlm Pemilu kali ini dan jg dlm perjalanan bangsa 5 thn ke depan, semoga saya tdk dipersalahkan. Tugas saya hanyalah mengingatkan dan kewajiban saya adalah berbuat maksimal sesuai kemampuan saya, tdk lebih daripada itu

Semoga yg terbaik jugalah yg terjadi pada bangsa ini, yang makin hari dlm penilaian saya, makin carut marut. Orang seperti saya, mungkin lahir mendahului zaman, tak sesuai bagi zaman seperti sekarang. Demikian twt saya tentang uji UU Pilpres di MK. Tks banyak

baca juga :
Potensi Krisis Legitimasi Presiden Terpilih Dari Uji UU Pilpres Versi Efendi Ghazali ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-potensi-krisis.html?m=0

28
Feb
14

Konstitusi : Hebatnya Vonis MK

GEDUNG-MKRI-JAKARTA1

Hebatnya Vonis MK

Oleh: Moh Mahfud MD

Baik melalui pertanyaan langsung saat bertemu maupun melalui SMS dan Twitter, saya kerap mendapat pertanyaan, ”Bagaimana jika vonis MK salah?

Bagaimana jika vonis MK dibuat karena penyuapan atau korupsi?” Jumat pagi (14-2-14) kemarin saya mendapat pernyataan dan pertanyaan dari seorang aktivis kondang yang menyatakan bahwa vonis MK tentang UU/ Perppu MK yang diketuk Kamis (13-2-14) terasa janggal dan melanggar etika.

Vonis itu, kata sang aktivis, tidak transparan dan tidak etis, karena saat menguji UU tentang Pemilu Presiden agar diserentakkan dengan Pemilu Legislatif memakan waktu sampai setahun lebih. Tetapi saat menguji UU/Perppu MK hanya diperlukan waktu 37 hari. Kesannya, MK meletakkan kepentingan diri hakim-hakimnya di atas kepentingan segalanya, termasuk kepentingan konstitusional rakyat tentang perlunya pemilu serentak. ”Bisakah MK dituntut untuk mempertanggungjawabkan itu?” tanyanya.

Sebenarnya ada banyak konteks yang harus dipahami untuk menyikapi putusan MK, antara lain konteks konsekuensi hukum dan konteks konsekuensi etis. Secara konstitusional setiap putusan MK mempunyai konsekuensi mengikat, harus diikuti, tak bisa dibatalkan dengan jalan hukum apa pun. Menurut Pasal 24C UUD 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Jika telah diketukkan palu putusan di depan sidang terbuka untuk umum, vonis MK mengikat dan harus dilaksanakan, meski salah sekali pun. Vonis yang salah dan dibuat dengan penyuapan atau korupsi harus diikuti juga? Ya, itulah hebatnya vonis MK. Pokoknya kalau sudah diketukkan palu vonis maka vonis itu langsung berlaku dan mengikat. Kalau ditanya, ”Mengapa begitu? Kok tidak dibuka ruang untuk meninjau, kalau-kalau, ada kesalahan dalam pembuatan vonis itu?”

Secara sederhana dan innocence, hakim-hakim MK tentu bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, ”Tak tahulah kami, ketentuan UUD 1945 yang mengatur begitu; hakim-hakim MK tak pernah membuat sendiri ketentuan seperti itu; kami hanya melaksanakan”. Kalau mau mempersoalkan, ya, persoalkanlah kepada MPR yang membuat isi UUD seperti itu. Tetapi secara yuridis-konstitusional kita pun tahu, MPR membuat ketentuan seperti itu karena alasan yang masuk akal.

Asumsi dasarnya, vonis-vonis MK terkait dengan agenda ketatanegaraan yang kerap harus dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu, sesuai dengan jadwal periodisasi jabatan publik, tak bisa diulur-ulur. Misalnya menyangkut jadwal pelantikan anggota DPR, presiden, atau gubernur dan bupati. Kalau vonis MK masih bisa dilawan dengan upaya hukum lagi, akan banyak jabatan publik yang terkatung- katung tanpa kepastian hukum sampai habis penggalan periodenya.

Itulah alasan MPR mengatur ”final dan mengikatnya” vonis MK dalam sekali ketuk palu. Maka itu, MPR pun menentukan syarat, yang boleh menjadi hakim MK haruslah ”negarawan” yang paham konstitusi. Negarawan, tentulah selalu meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan diri atau kelompoknya, diyakini tidak akan ceroboh atau suka menjual belikan perkara.

Bagaimana kalau hakim-hakim yang semula dianggap negarawan itu ternyata ”bandit” yang membuat vonis secara kolutif dan koruptif. Kalau terpaksa terjadi begitu, vonisnya tetap berlaku dan tak bisa dibatalkan dengan cara hukum apa pun, tetapi hakimnya bisa diproses melalui hukum pidana untuk dijatuhi hukuman pidana.

Sang hakim maupun counter part korupsinya bisa dipidanakan, tanpa harus membatalkan vonis MK yang sudah keluar. Saya sendiri, sebagai warga negara yang cinta MK, merasa tidak puas dan kecewa atas vonis MK tentang UU/Perppu MK yang palunya diketukkan dua hari yang lalu. Tetapi saya pun harus mengatakan, ”tak ada efek hukum apa pun kalau kita mempersoalkan lagi vonis MK itu”. Kalau sudah diketukkan palu untuk itu, ya harus diikuti sebagai vonis hukum yang mengikat, suka atau tidak suka.

Saat memimpin MK dulu saya sering mengatakan, terhadap putusan MK selalu ada yang suka atau tak suka dan ada yang puas atau tak puas. Yang menang memuji, yang kalah memaki. Tetapi apa pun sikap orang luar, MK harus tetap independen, MK harus terus berjalan dengan tegak dan yakin akan kebenaran vonis-vonisnya.

MK tidak boleh takut pada opini dan tekanan publik. Independen bukan berarti hanya bebas dari intervensi penguasa tetapi juga harus berani menghadapi opini pers dan tekanan publik. Sikap seperti itulah yang dulu saya tegakkan. Sekarang pun harus saya katakan bahwa MK dan hakim-hakimnya harus bersikap seperti itu. Kalau memang putusan dianggap salah secara hukum setiap hakim MK harus siap menghadapi proses hukum.

Akan halnya pelanggaran etis, dapat dikatakan, dalam profesi apa pun ada kode etik dan dewan atau majelis etik yang bisa menegakkannya. Cuma, saat ini pembentukan majelis kehormatan hakim MK memang tergantung sepenuhnya pada hakim-hakim MK sendiri. Publik tak bisa berharap terlalu banyak untuk bisa mengawalnya.

Tetapi setiap penodaan terhadap tanggung jawab moral dan etik, meski bisa disembunyikan dan disamarkan dari publik atas nama kewenangan, pastilah hati nurani memberontak, hidup pun akan resah dan gelisah. Dosa-dosa akan terus menghantui. []

KORAN SINDO, 15 Februari 2014

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Soal Pemilu Serentak, Akil Nilai Mahfud Tidak Konsisten

Jumat, 31 Januari 2014 | 06:40 WIB
Kompas/Lucky PransiskaGedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1). Kompas/Lucky Pransiska (UKI)
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menilai pendahulunya, Mahfud MD, tidak konsisten terkait putusan pemilu serentak pada 2019.Menurut Akil, sebelumnya Mahfud pernah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu.

“Mahfud enggak konsisten. Kan dulu dia nolak, sekarangngabulin,” kata Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/1/2014). Akil mengaku mengabulkan permohonan uji materi itu sejak pertama kali diajukan ke MK. Dia mengaku mengabulkan permohonan pemilu serentak digelar mulai 2014.

“Kalau dari pertama saya ngabulkan. Artinya, sejak diuji pertama dulu sudah saya kabulkan itu,” kata Akil. Sementara itu, mengenai putusan yang baru belakangan dibacakan, menurut Akil, bukan hal yang baru terjadi di MK.

Sebelumnya diberitakan, persidangan uji materi atas UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu telah selesai sejak 14 Maret 2013 dan para hakim konstitusi telah memutuskannya dalam rapat permusyawaratan hakim. Namun, putusannya baru dibacakan pada 23 Januari 2014. “Iya bisa. Ada yang lebih dari setahun, kok,” terang Akil.

MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut yang diajukan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Permohonan uji materi atas Pasal 9 tidak dikabulkan.

Namun, MK menyatakan putusan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Uji materi itu diputus oleh sembilan hakim konstitusi saat masih dipimpin Mahfud MD dan Achmad Sodiki sebagai Wakil Ketua MK.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Dian Maharani
Editor : Palupi Annisa Auliani

Berita Pilihan

Personalisasi
  • images

    Kabinet Bayangan Dinilai untuk Redam Kasus Risma yang Merugikan PDI-P

  • images

    Jokowi Merasa “Haters”-nya Semakin Banyak

  • images

    “Raja Bertopeng” Bawa Heat Menang atas Knicks

  • images

    Sony Nasihati Apple soal iPhone

  • images

    Bedah Plastik Pengencangan Bokong Makin Diminati

 

MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Selasa, 28 Januari 2014 23:34 WIB
MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Tribunnews/HERUDIN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (tengah) memimpin sidang putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014). Dalam sidang itu, MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi Ghazali bahwa Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) dilakukan serentak namun dilaksanakan pada tahun 2019 karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menemukan pelanggaran dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang diatur secara serentak dengan PemiluLegislatif.

Pelanggaran itu yakni perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan Effendi Gazali Cs tersebut telah diputus MK pada 26 Maret 2014 saat Mahfud MD masih menjabat sebagai Ketua MK. Namun putusan tersebut baru dibacakan 10 bulan berikutnya oleh majelis hakim  yang diketuai Hamdan Zoelva sekaligus Ketua MK.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menjelaskan, putusan permohonan Effendi Gazali Cs tersebut dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD dengan anggota Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hmdan Zulfan, Muhmad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dn Anwar Usman pada 26 Maret 2013.

“ternyata terdapat 3 orang Hakim MK yang meskipun ikut sebgai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013, pada tanggal 26 Maret 2013 masing-masing Moh Mahfud MD, M Akil Mochtar dan Achmad Sodiki, akan tetapi  tidak ikut menandatangani putusan MK dalam perkara tersebut yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014,” jelas Petrus Selestinus kepada Tribunnews.com ,Selasa (28/1/2013) malam.

Pada saat putusan dibacakan 23 Januari 2014, terdapat hakim konstitusi yang tidak pernah menjadi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,namun justru ikut menandatangani putusan. “Mereka adalah Patrialis Akbar dan Arief Hidayat,” jelas Petrus Selestinus.

Padahal, Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, dan penitera. Dan putusan MK memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian terdapat fakta yuridis bahwa Putusan MK tersebut ternyata tidak
ditandatangani tiga hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu segera setelah diputuskan dalam sidang permusyawaratan tanggal 26 Maret 2013.

Dengan demikian, TPDI menilai bahwa putusan MK tersebut telah melanggar Pasal 46 UU MK tersebut.

Fakta yuridis lain yakni putusan MK itu sendiri tidak menciptakan situasi hukum baru. Namun putusan MK itu malah telah merusak cita-cita hukum yng terkandung di dalam ketentuan pasal 47 UU MK yang memerintahkan berlakunya putusan MK segera setelah putusan itu diucapkan atau dalam bahasa pasal 47  Undang-Undang No. 14 Ttg MK,

“Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian maka Putusan MK yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 kemarin yang memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti pilpres dengan mengacu kepada pasal 2 dari UU Pilres yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 23 Januari 2014,” lanjut Petrus.

jelas hal itu sebagai sebuah kesewenang-wenagan karena tidak terdapt satu aturan hukum pun yang memberi wewenang kepada MK untuk membolehkan berlakunya sebuahj pasal Undang-Undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi untuk dijalankan.

“Inilah sebuah model diktator baru dalam konstusi, tindakan sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Hakim-hakim MK telah menciptakn Bom Waktu bagi hasil pemilu 2014 dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahkan Legislatif terpilih dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum sehingga lahirlah kekacauan baru yang sangat mengganggu,” tambah Petrus.

Untuk itu jalan keluar dari problem yuridis sebagai aakibat Hakim Konstitusi salah dalam memutus perkara ini, adalah Gugatan Yusril terhadap perkara yang sama menjadi solusi untuk dipertimbangkan secara konsekuen, murni kepentingan bangsa dan demi prinsip negara hukum yang kita anut.

Oleh karena itu TPDI meminta agar hakim-Hakim MK harus berjiwa besar menyadari kekeliruannya dan harus menerima pernyataan bahwa Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, harus dinyatakan batal demi hukum, dianggap tidak pernah dan tidak mempunyai sifat kekuatan mengikat apapun lagi.

Dan selanjutnya MK harus melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan Yursil sebagai upaya perbaikan. Jika tidak maka MK harus bersiap digugat atau hasil pemilu Legislatif dan Pilpres akan digugat ramai sehingga akan menjadi problem konstitusi yang luar biasa.

 

17
Feb
14

Konstitusi : Threshold dan Pemilu Serentak

Merah Putih images

Threshold dan Pemilu Serentak

Oleh: Moh Mahfud MD

Penantian yang lama itu akhirnya selesai. Kamis, 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan vonis atas uji materi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terhadap UUD 1945.

MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali dan Aliansi Masyarakat Sipil itu degan vonis, pemilu serentak antara pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) adalah pemilu yang konstitusional, tetapi baru dilaksanakan mulai Pemilu 2019. Secara substantif, menurut saya, permohonan Yusril Ihza Mahendra (YIM) tentang peniadaan threshold dalam pilpres sudah dijawab oleh MK.

Dengan pemilu serentak, sesuai dengan UUD 1945, yang mengajukan pasangan calon presiden/wapres adalah parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Karena pemilunya serentak, setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden/wapres tanpa syarat punya sejumlah kursi tertentu di DPR. Tapi bisa saja lembaga legislatif nanti mencari akal lain untuk tetap menggunakan threshold.

Tentang threshold itu, menurut YIM, Pasal 6A UUD 1945 tidak menentukan adanya threshold dalam pilpres. Yang ada hanya ketentuan, ”pasangan capres/ cawapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu”. Jika sebuah parpol secara hukum menjadi peserta pemilu berarti berhak mengajukan pasangan capres/cawapres, tanpa syarat threshold.

Di dalam risalah perdebatan tentang perumusan Pasal 6A itu di MPR memang ada kecenderungan kuat, pileg dan pilpres diselenggarakan serentak, tetapi perumusan akhirnya MPR mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya di dalam undang-undang. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah dalil-dalil yang dikemukakan YIM itu benar dan apakah mungkin pileg dan pilpres dilaksanakan serentak.

Itu sepenuhnya adalah wewenang majelis hakim MK yang, demi etika, tak boleh saya jawab sebelum vonis diucapkan karena saya termasuk hakim yang ikut membuat vonis itu. Sekarang saya sudah bisa menjawab melalui cerita masa lalu terkait masalah tersebut saat saya menjadi ketua MK. Permintaan yang substansinya sama dengan yang diajukan oleh YIM, menyoal adanya threshold dalam pilpres, sudah berkali-kali disidangkan di MK.

Pada tahun 2008, aktivis Fadjroel Rachman mengajukan perkara ke MK yang meminta dibukanya pengajuan calon perseorangan atau calon independen dengan, tentunya, tidak perlu ada threshold berdasar hasil pileg. Setelah perkara Fadjroel ditolak masih ada pemohon-pemohon lain yang menyusul ke MK, termasuk permohonan agar capres/cawapres diajukan oleh ormas-ormas, organisasi profesi, dan masyarakat adat. Semua permohonan itu ditolak atau tidak diterima oleh MK.

Terakhir, sebelum saya meninggalkan MK, masih ada lagi perkara yang substansinya sama yang diajukan oleh Effendi Gazali bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Atas perkara Effendi Gazali ini, hakim-hakim MK bersepakat untuk cepat memutus karena dua hal. Pertama, permohonan Effendi ini menggunakan alasan dan formulasi petitum yang berbeda dengan permohonan- permohonan sebelumnya sebab Effendi dkk meminta pileg dan pilpres serentak.

Kedua, permohonan ini harus segera diputus agar segera ada kepastian bagi semua stakeholders. Permohonan-permohonan yang diajukan sebelum Effendi Gazali dan YIM tidak dikabulkan oleh MK karena alasan konstitusi. Alasan utamanya, MK tidak boleh membatalkan isi UU yang tidak disukai banyak orang atau, bahkan mungkin, tidak disukai oleh hakim-hakim MK sendiri kalau isi UU itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

Memang banyak isi UU yang tak disukai banyak orang tetapi tak bertentangan dengan konstitusi karena merupakan opened legal policy (pilihan politik hukum yang terbuka), yakni pengaturan yang isinya ditentukan sebagai pilihan bebas politik hukum oleh lembaga legislatif. Contohnya, pilkada langsung atau melalui DPRD adalah sama konstitusionalnya asal ditentukan oleh lembaga legislatif di dalam UU.

MK tak boleh membatalkan pilihan politik hukum terbuka oleh lembaga legislatif itu. Kalau lembaga legislatif menetapkan jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang atau sebanyak 500 orang adalah sama sahnya karena pilihan yang manapun tak ada yang bertentangan dengan konstitusi. MK berpendirian, threshold pileg dan pilpres merupakan pilihan politik hukum terbuka sesuai dengan delegasi pengaturan yang ditentukan oleh UUD 1945.

Dalam perkara-perkara terdahulu ketentuan pengajuan capres/cawapres harus menggunakan threshold atau tidak, serta perlu serentak atau terpisahnya pileg dengan pilpres menurut MK merupakan opened legal policy, terserah pada pilihan hukum lembaga legislatif yang tidak bisa dibatalkan oleh MK.

Sebab meskipun perdebatan di MPR saat merumuskan UUD dulu tak ada ketentuan pasti tentang threshold dan meskipun pernah ada kecenderungan agar pileg dan pilpres dilakukan serentak, tetapi tak ada keputusan final di MPR tentang itu.

Perdebatannya memang seperti itu, tetapi rumusan yang kemudian disepakati secara resmi adalah mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya di dalam undang-undang. Itulah pendirian MK pada perkara-perkara terdahulu terkait threshold. Pendirian ini berubah dengan putusan atas perkara yang diajukan Effendi Gazali kemarin.

Berdasarkan undang-undang perubahan, pendirian MK memang bisa diambil jika ada dalil-dalil dan fakta baru yang diajukan oleh pemohon baru meski objeknya sama. Dalam hal ini, permohonan Effendi Gazali dkk berhasil mengubah pendirian MK. []

KORAN SINDO, 25 Januari 2014

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
Berita Terkini
Minggu, 16-02-2014 20:43

Inilah Dana yang Diduga Jadi Bancakan Rezim SBY


Salamuddin Daeng

Salamuddin Daeng

Pemilu 2014 dan Potensi Dana Bancakan Rezim SBY
Oleh: Salamuddin Daeng (IGJ)

Berikut potensi dana bancakan Rezim SBY ditengah eforia menjelang Pemilu 2014:

1. Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS ketenaga kerjaan Rp. 153,6 Triliun + BPJS Kesehatan Rp. 40 trilun + BPJS Asabri Rp. 21 Triliun + Dana Pensiun PT Taspen 188 trilun + Iuran Pemerintah Rp. 19,9 triliun). Secara keseluruhan dana tersebut mencpai Rp. 422.5 trilun. Rezim dapat memanfaatan kekacauan dalam transformsi dari BUMN Jamsostek, ASKES, ASBRI, TASPEN, dan setoran APBN dalam SJSN. Ditambah dengan hasil keuntungan investasi dana buruh/PNS/ABRI yang tidak jelas pengelolaannya yang angkanya dapat mencapai puluhan trilun setahun. Siapa yang makan dana2 itu selama ini ??

2. Proses Transpormasi dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditengah kemelut sektor perbankkan, tidak tuntasnya penyelesaian kasus BLBI Rp. 650 triliun, Kasus Century Rp. 6,7 triliun dan kasus korupsi sektor perbankkan lainya, yang selama ini jadi bancakan penguasa. Kemelut perbankkan dapat dimanfaatkan oleh rezim untuk menyuntikkan dana ke dalam perbankan yang colaps, atau dibankrutkan dengan alasan krisis, namun dana tersebut ternyata dikorupsi elite politik dan pemilik bank. Beberapa waktu lalu LPS menyalurkan Rp 1,2 triliun kembali kepada bank Century. Padahal kasus bailout Rp 6,7 triliun belum tuntas penyelesaiannya.

3. Penerapan UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang bersifat dikriminatif. Pemberian berbagai kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan asing pemegang kontrak karya (KK) seperti kepada Freeport, Newmont, baik kelonggaran dalam membangun smelter, kelonggaran dalam mengekspor bahan mentah, kelonggaran fiskal lainnya, kesemuanya rawan dijadikan bancakan oleh Rezim SBY. Caranya adalah dengan  mempertukarkan peraturan tersebut dengan sejumlah uang setoran perusahaan asing secara ilegal kepada Rezim SBY.

Waspadalah !

Editor : zafira

News / Nasional

Menurut Yusril, Pemilu Serentak pada 2014 Untungkan KPU

Senin, 3 Februari 2014 | 18:41 WIB
KOMPAS.COM/Sandro GatraYusril Izha Mahendra

Baca juga

ARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jika pemilu serentak digelar tahun 2014, hal itu justru akan menguntungkan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, KPU akan lebih siap bila pemilu legislatif yang sedianya dilakukan bulan April 2014 diundur menjadi bulan Juli 2014.

“Kalau dilaksanakan bulan Juli, KPU lebih siap. Sekarang aja DPT (Daftar Pemilih Tetap) masih berantakan. Sekarang (tinggal) dua bulan lagi, kertas suara aja belum dicetak,” kata Yusril seusai menghadiri sidang kedua perkara uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Yusril mengkritik pertimbangan mahkamah dalam putusan uji materi UU Pilpres bahwa KPU belum siap bila pemilu serentak digelar tahun ini sehingga akan dimulai pada 2019. Padahal, kata dia, KPU menyatakan siap menjalani apa pun yang diputuskan mahkamah.

“Tugas mahkamah adalah menguji UU terhadap UUD. Mahkamah kan bukan KPU. Dan kalau mau fair, KPU dipanggil aja ke Mahkamah Konstitusi. Tanya Anda siap atau tidak,” ucapnya.

Bakal calon presiden dari Partai Bulan Bintang itu juga menampik adanya kekhawatiran terjadi kekisruhan seperti yang menjadi pertimbangan mahkamah. Alasannya, karena anggota Dewan dan pasangan presiden-wakil presiden dilantik pada bulan Oktober.

Hari ini, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kedua perkara uji materi UU Pilpres yang diajukan oleh Yusril. Dalam gugatannya, Yusril meminta mahkamah untuk memberikan tafsir yuridis terhadap Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E terkait syarat dan waktu parpol mengajukan capres dan cawapres.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan pileg dan pilpres tahun 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Hanya saja, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Rahmat Fiansyah
Editor : Sandro Gatra

Berita Terkait

Senin, 3 Februari 2014 15:54 WIB
TRIBUN/DANY PERMANA
Yusril Ihza Mahendra (kanan)

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membeberkan alasan dirinya yang ngotot pemilu serentak dapat dilaksanakan mulai tahun 2014 ini. Ia beranggapan pemilu serentak mulai 2014, tak akan mengganggu kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Yusril menerangkan jika MK menafsirkan bunyi pasal 22E UUD 1945 adalah pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Presiden-Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak, maka pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan pada hari yang sama sudah bisa dilaksanakan mulai tahun 2014.

“Kalau begitu selesai, tidak perlu menunggu ada UU. Laksanakan saja. Yang diundur hanya pemilu legislatif, dari bulan April mundur ke Juli. Anggota DPR dilantik 1 Oktober, Presiden dilantik 20 Oktober. Tidak akan memperpanjang jabatan anggota DPR/MPR, jabatan SBY,” kata Yusril di gedung MK, Senin (3/2/2014).

Menurutnya jika pemilu serentak mulai dilaksanakan tahun 2014, maka KPU bisa lebih siap menyelenggarakan pemilu. Ia menilai saat ini KPU belum begitu siap menyelenggarakan pemilu legislatif yang tinggal dua bulan lagi.

“Kalau (pemilu) bulan Juli, KPU lebih siap. Sekarang saja DPT masih berantakan. Tinggal dua bulan, kertas suara belum dicetak. Dulu saya jadi Menteri Kehakiman, tanya bu Mega, dua kali keluarkan Perppu gara-gara KPU terlambat kirim surat suara ke daerah-daerah,” paparnya.




Blog Stats

  • 2,262,329 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers