Posts Tagged ‘Constitutional Laws

23
Aug
14

PILPRES : Putusan MKRI Tolak Gugatan Prabowo – Hatta

Phinisi JokoWi-JKIni Penjabaran Lengkap Putusan MK Tolak Gugatan Prabowo-Hatta

Jumat, 22 Agustus 2014 | 11:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Penolakan tersebut tercatat dalam amar putusan setebal 4.390 halaman. Butuh tiga kali skorsing dan sekitar tujuh jam bagi sembilan Majelis Hakim MK untuk membacakan 300 halaman secara bergantian dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014). Sidang pun berlangsung dari siang hingga malam hari.

Secara garis besar, MK mengelompokkan penolakannya menjadi beberapa bagian. Ini penjabarannya:

  1. Klaim Hitungan Kemenangan

Prabowo-Hatta meminta MK agar menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres berdasarkan perhitungan suara yang mereka lakukan sendiri. Pasangan nomor urut 1 itu mengklaim telah mendapatkan 67.139.153 suara sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya mendapatkan 66.435.124 suara.

Mereka menilai, hitung-hitungan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Jokowi-JK tidak sah karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistemais dan masif dalam pilpres. KPU menetapkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 dan Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833.

Namun, menurut Mahkamah, pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci pada tingkat mana dan dimana terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang berakibat berkurangnya perolehan suara pemohon dan bertambahnya perolehan suara pihak terkait. Bukti dan saksi dalam persidangan juga tak mampu menjelaskan hal itu.

“Justru sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dalam proses rekapitulasi mengenai perolehan suara,” kata Hakim MK Muhammad Alim.

  1. Penyusunan dan DPT

Prabowo-Hatta juga menuding KPU melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dengan pengabaian Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebagai sumber penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengabaian itu berujung manipulasi data DPT dan akhirnya berdampak sistemik hingga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam proses pilpres yang menguntungkan Jokowi-JK. Tetapi, berdasarkan bukti dan saksi ketiga pihak, Mahkamah menilai tidak dijelaskan secara detil mengenai pengabaian DP4.

Mahkamah juga berpendapat, penyusunan DPT merupakan proses panjang yang dilakukan KPU dengan tahapan yang sesuai peraturan.

“Maka apabila ada keberatan mengenai DPT, seperti penambahan dan modifikasi jumlah pemlih sebagimana didalilkan pemohon, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh penyelenggara dan peserta dalam kerangka waktu tersebut,” kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

  1. Jumlah DPKTb Tinggi

Prabowo-Hatta juga mecurigai tingginya jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah strategi mobilisasi massa untuk memenangkan Jokowi-JK. Mereka menilai DPKTb tidak sah dan melanggar Undang-Undang. Namun, Mahkamah menilai, DPKTb sah dan justru dapat menyalurkan hak konstitusional warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.

Mahkamah juga menilai saksi yang dihadirkan Prabowo-Hatta tidak bisa membuktikan tuduhannya mengenai mobilisasi massa. Selain itu, Prabowo-Hatta juga tidak bisa menjamin siapa yang dipilih oleh pemilih yang terdaftar dalam DPKTb karena pemilu bersifat rahasia.

“Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan beprapa kepastian perolehan suara yang diperoleh pemohon jika hal tersebut (DPKTb) tidak terjadi,” kata Hakim Aswanto.

  1. Nol Suara di Papua

Prabowo-Hatta merasa telah dicurangi karena sama sekali tidak mendapatkan satu suara pun di 2152 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, kecurangan ini sempat dikeluhkan langsung oleh Prabowo dengan menyebut Indonesia layaknya negara totaliter, fasis, dan komunis saat berorasi dalam sidang perdana MK.

Namun, Mahkamah menilai raihan nol suara di sejumlah TPS bukan berarti terjadi kecurangan. Pasalnya, dalam berbagai sengketa pemilu yang pernah ditangani MK, kerap terjadi salah satu pasangan calon mendapatkan suara nol. Hal itu pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kuat yang praktik pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, seperti di Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku dan Maluku Utara.

“Perolehan suara nol tidak hanya untuk pemohon saja, akan tetapi pihak terkait di suatu TPS juga memperoleh nol suara,” kata Hakim Wahidudin Adams.

  1. Rekomendasi Bawaslu

Prabowo-Hatta mempermasalahkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mereka menilai, KPU telah dengan sengaja mengabaikan rekomendasi tersebut guna memenangkan pasangan Jokowi-JK. Namun, MK juga tidak melihat hal ini sebagai suatu bentuk kecurangan, meskipun ada kesalahan prosedur dan administratif yang dilakukan.

Di DKI Jakarta misalnya, menurut Mahkamah Bawaslu tidak cermat dan tidak mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikannya sehingga KPU merasa telah menyelesaikannya dengan hanya melakukan kroscek.

“Sehingga oleh karena Bawaslu tidak mempersoalkan pelaksanaan rekomendasinya secara keseluruhan oleh termohon, menurut Mahkamah, Bawaslu harus dianggap telah menerima pelaksaan rekomedasi oleh termohon,” ujar Hakim Maria Farida Indriarti.

  1. Rincian di daerah

Terakhir, MK juga merinci kecurangan yang terjadi di berbagai daerah seperti yang didalilkan Prabowo-Hatta. Pasangan yang diusung koalisi merah putih itu sebenarnya mendalilkan seluruh provinsi dalam berkas gugatannya, namun MK memilih lima daerah yang saksinya telah dihadirkan dalam persidangan.

Di Papua misalnya, Prabowo-Hatta menilai sistem noken atau ikat tidak sah menurut hukum. Namun Mahkamah berpendapat penggunaan Noken sah karena sesuai dengan putusan MK sebelumnya dan juga kerap digunakan dalam berbagai pilkada di sana.

“Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945,” ujar Hakim MK Wahidudin Adams.

Di Jawa Tengah, Prabowo-Hatta menuding adanya keterlibatan Gubernur setempat yang juga kader PDI-P, Ganjar Pranowo karena yang bersangkutan mengirimkan surat instruksi kepada seluruh lurah. Namun, dalam salinan surat tersebut, Ganjar hanya meminta lurah untuk bersikap netral dan tidak ada perintah untuk memihak Jokowi-JK.

“Dalam persidangan pemohon tidak bisa membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tilisan adanya tindak lanjut dan pengaruh surat Gubernur Jawa Tengah tersebut terhadap perolehan suara masing-masing calon,” kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

Di provinsi tersebut, Mahkamah juga menilai tudingan pemohon yang menyebut KPU menggunakan tinta yang mudah dihapus agar pemilih bisa mencoblos dua kali, tidak terbukti. Mahkamah menilai, pemohon tidak pernah bisa menunjukkan tinta jenis tersebut di persidangan sehingga menganggap tinta semacam itu tidak pernah ada.

Amar Putusan

Sebelum membuat putusan, Mahkamah terlebih dulu membuat konklusi dari setiap pokok-pokok permohonan yang sudah ditolak. Mahkamah menyimpulkan pokok permohonan yang diajukan Prabowo-Hatta tidak beralasan menurut hukum.

“Mengadili, menyatakan dalam pokok permohonan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva.

Penulis

 Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

 

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/08/22/11025921/Ini.Penjabaran.Lengkap.Putusan.MK.Tolak.Gugatan.Prabowo-Hatta

Logo PKP 45

Inilah Putusan MK yang Mementahkan Gugatan Prabowo
Kamis, 21 Agustus 2014 | 19:12

[JAKARTA] Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014 masih berlangsung hingga Kamis (21/8) malam. Meskipun belum selesai, arah putusan sembilan hakim konstitusi sudah bisa terlihat.

Kemungkinan besar, MK akan menolak permohonan pasangan Prabowo-Hatta yang disidangkan sejak 6 Agustus lalu. Berikut beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi yang mementahkan dalil gugatan Prabowo-Hatta.

1. Pembukaan kotak suara oleh KPU
– pembukaan kotak suara oleh KPU sebelum ada penetapan MK dianggap sah
– pembukaan kotak suara memenuhi aspek transparansi karena mengundang saksi dua calon, Bawaslu, dan Kepolisian, serta dibuat berita acara

2. Prabowo-Hatta memperoleh suara nol
– MK menilai, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara nol di 2.152 TPS dengan DPT sebanyak 665.905 suara adalah hal yang wajar
– dalil pemohon bahwa ada intimidasi yang membuat pemilih tidak berani memilih pasangan nomor urut 1 tidak bisa dibuktikan
– pasangan Jokowi-JK juga memperoleh suara nol di 17 TPS di Kabupaten Sampang, Madura
– dalam perkara yang diputus MK sebelumnya, baik pilkada maupun pileg, juga ada calon yang memperoleh suara nol

3. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)
– DPKTb dianggap implementasi pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih
– aturan MK mengenai DPKTb belum dicabut, sehingga dianggap sah secara hukum, dengan demikian pemilih yang termasuk dalam DPKTb juga harus dianggap sah secara hukum
– tidak ada bukti bahwa DPKTb dimanfaatkan untuk memobilisasi pemilih sehingga merugikan salah satu pasangan

4. Klaim perolehan suara Prabowo-Hatta
– permohonan kubu Prabowo-Hatta agar MK menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres atas dasar klaim mendapatkan 67.139.153 suara, sementara pasangan Jokowi-JK hanya mendapatkan 66.435.124 suara, dianggap tidak beralasan secara hukum
– MK menilai tidak ada bukti yang meyakinkan, demikian juga tidak ada keterangan saksi yang bisa membuktikan klaim penghitungan suara tersebut

5. Sistem “Noken” di Papua
– penggunaan sistem “Noken” di Papua dianggap sah menurut hukum karena dijamin UUD
– sebelumnya ada putusan MK yang mengizinkan penggunaan sistem “Noken” di beberapa daerah di Papua, dan sudah kerap digunakan saat pilkada, sehingga dianggap relevan digunakan dalam pilpres

6. Rekomendasi Bawaslu tak dilaksanakan KPU
– MK menganggap secara umum rekomendasi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi sudah dilakukan KPU
– ada rekomendasi Bawaslu yang tidak jelas sehingga bisa ditafsirkan berbeda oleh KPU
– rekomendasi Bawaslu di Nias Selatan memang tidak dilaksanakan KPU karena waktunya terdesak oleh jadwal rekapitulasi suara, dan meskipun tidak dilaksanakan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara

Logo Kerabat 45

Gugatan Prabowo Ditolak MK Jadi Sorotan Dunia

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014. Hal ini lantas menjadi sorotan dunia.

Media Tiongkok, South China Morning Post menulis “Indonesia’s constitutional court backs Widodo as Prabowo Subianto’s supporters stage protest” atau “Mahkamah Konstitusi Indonesia Mengukuhkan Widodo Saat massa Prabowo Subianto berunjuk rasa.”

“Hakim MK secara bulat menolak permohonan Prabowo Subianto ketika gas air mata polisi dan meriam air ditembakkan ke para pengunjuk rasa,” tulis South Chiha Morning Post, Kamis (21/8/2014).

Dari belahan Australia, media ABC melaporkan kabar bertajuk “Indonesia’s highest court unanimously upholds Widodo’s presidential win” atau “Pengadilan Tertinggi Indonesia secara Bulat Memperkuat Kemenangan Widodo pada Pilpres”.

“Kemenangan ini membuka jalan bagi Presiden terpilih untuk menjalankan proses selanjutnya, yakni pelantikan di Indonesia pada Oktober,” tulis media negeri kanguru itu.

Lewat artikel bertajuk, “Indonesia court upholds Widodo’s presidential victory”, Kantor Berita Inggris Reuters menuliskan bahwa keputusan MK tidak bisa diganggu gugat karena bersifat mengikat.

“Mahkamah Konstitusional menolak semua gugatan yang diajukan pemohon, yang diputuskan sembilan hakim,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva, yang dikutip Reuters.

Koran terkemuka Amerika Serikat, The New York Times memberitakan, mantan Jenderal gagal membuktikan klaimnya bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

“Pak Joko, yang beberapa tahun lalu menjadi Walikota di Jawa Tengah mengalahkan Prabowo dengan perolehan suara 53 persen berbanding 47 persen pada pemilihan ketiga yang digelar secara langsung oleh rakyat,” papar The New  York Times.

Baca juga:

‘Terstruktur, Sistematis, dan Masif’ Kubu Prabowo Ditolak MK

Pendapat MK Terkait Kesaksian Novela Nawipa

Ini Langkah Jokowi-JK Selanjutnya

Berita Lainnya

Yusril: Saya sudah menduga MK bakal tolak gugatan Prabowo

MERDEKA.COM. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sudah menduga sejak awal bahwa gugatan Prabowo-Hatta bakal ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, permohonan ditolak karena keterbatasan waktu mengumpulkan bukti-bukti kecurangan tersebut.

“Sejak awal saya sudah menduga MK akan mengambil putusan demikian. Waktu yang tersedia bagi Prabowo Hatta untuk menyusun permohonan dan mengemukakan alat bukti dalam persidangan, sangatlah terbatas,” kata Yusril menanggapi putusan MK, Jumat (22/8).

Yusril mengatakan, sangat sulit mengumpulkan bukti kecurangan pilpres dengan batas waktu yang singkat. Bahkan waktu yang tersedia disamakan dengan batas waktu pengumpulan bukti Pilkada.

“Dengan demikian, MK tak akan pernah mampu memeriksa perkara dengan mendalam. Jadi sesungguhnya, mungkin saja apa yang didalilkan Prabowo Hatta mengandung kebenaran, tapi masalahnya, waktu untuk membuktikannya sangatlah terbatas,” imbuhnya.

Namun demikian, lanjut dia, putusan MK final dan mengikat. “Maka apa boleh buat, semua pihak harus menerimanya sebagai hasil maksimal yang bisa dicapai,” pungkasnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Yusril ngaku didukung raja dan sultan nyapres di 2014
Yusril diberi keris untuk jalankan amanat raja dan sultan
Yusril dapat gelar bangsawan Sri Narendra Dyah Balitung
Yusril akan terima gelar dari raja dan sultan se-Nusantara
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

Jubir Prabowo-Hatta: Silakan Dicek Unimog Itu Punya Prabowo atau Bukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru bicara Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim, mempersilakan pihak kepolisian dalam mengusut pemilik tiga truk kecil Mercedes-Benz Unimog 1300L yang dibawa massa pendukung Prabowo-Hatta, saat melakukan aksi di Patung Kuda depan gedung Indosat.

“Ya di cek saja. Apa benar itu punya massa Prabowo-Hatta atau bukan,” kata Marwah saat diskusi Konsolidasi Kebangsaan di Galery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).

Dalam aksi damai yang dilakukan pendukung Prabowo-Hatta kemarin, kata Marwah, juga terdapat beberapa orang penyusup yang inggin memperkeruh suasana unjuk rasa.

“Ada yang mengatakan, ada penyusup dan sebagainya, kita kan selalu ingin transparan, sifatnya adil, siapapun itu kalau tidak jelas dan melanggar diperiksa aja,” cetus Marwah.

Marwah pun menilai, tindakan pihak kepolisian pada massa Prabowo-Hatta terlalu berlebihan dan seakan-akan massa akan membuat kericuhan yang membahayakan masyarakat. Padahal kan, selama ini aksi demo dilakukan secara damai.

Saat ini Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan Polda Jabar menyoal kebenaran plat nomor dari tiga truk kecil Mercedes-Benz Unimog 1300L milik massa pendukung Prabowo-Hatta yang disita Polda Metro Jaya.

Adapun, nomor polisi dua Unimog menunjuk daerah Bandung sebagai asal kendaraan, yakni D 8139 DI dan D 8499 TC. Sementara satu Unimog lainnya bernomor polisi Z 8383 BM.

Unimog itu diamankan polisi lantaran saat unjuk rasa siang tadi, tiga Unimog itu diparkir persis di depan pagar kawat berduri yang didirikan polisi di depan Bundaran Patung Kuda, di sekitar kantor Indosat. Pendukung Prabowo-Hatta merangsek melewati kawat berduri menggunakan Unimog tersebut hingga memicu terjadinya kerusuhan.

Baca Juga:

KPU Limpahkan Pengamanan dan Pengawalan Jokowi-JK Kepada Paspampres

Dimyati: PPP Konsisten Ada di Koalisi Merah Putih

Petinggi Demokrat Tepis Recoki Jokowi-JK

03
Nov
09

Mempermainkan Hukum dan Keadilan

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-03Mempermainkan Hukum dan Keadilan
Benny Susetyo

Bila keadilan hukum ditegakkan karena menguntungkan kepentingan penguasa dan sebaliknya diabaikan karena dianggap mengganggu kepentingan politik penguasa, maka pertanyaan mendasar adalah untuk siapa sebenarnya keadilan hukum itu?

Untuk mewujudkan keadilan hukum memang dibutuhkan iktikad politik (political will) yang sangat kuat dari penguasa. Tanpa itu, nyaris tidak mungkin keadilan hukum bisa diwujudkan. Penguasa memiliki kekuasaan yang bisa mengarahkan, memfasilitasi, dan menciptakan suasana yang kondusif guna terwujudnya hukum sebagai panglima, untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

Kendatipun demikian, apa yang diperbuat oleh kekuasaan tidak lebih dan tidak kurang hanya untuk menciptakan suasana yang sehat demi pewujudan hukum yang sehat pula. Di negara demokrasi, semua entitas yang berproses di dalamnya tetap harus tunduk di bawah payung hukum. Karena itulah, Indonesia memilih sebagai negara hukum (rechstaat) dan bukan negara berciri kekuasaan (machstaat). Kekuasaan, seberapa pun besar dan kuatnya, tetap harus tunduk di bawah norma hukum.

Kekuasaan memiliki peran besar melahirkan hukum yang peka terhadap perasaan publik, hukum yang dipercaya sebagai satu-satunya pijakan atas segala perselisihan yang muncul dalam proses berdemokrasi. Tentu berat dan begitu banyak konsekuensi yang harus ditanggung dari kenyataan ini. Bahwa kekuasaan harus tunduk dan berada dalam payung hukum, itu bukan hal mudah untuk dipraktikkan.

Dalam konteks mewujudkan keadilan sosial, cita-cita luhur hukum adalah untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran masyarakat bisa dicapai melalui hukum yang sanggup melahirkan keadilan. Hukum berkeadilan adalah hukum yang dipercayai dan karenanya ditaati. Hukum bisa dipercaya apabila prinsip kesetaraan dalam hukum (tidak peduli ia kaya atau berkuasa semua memiliki derajat yang sama dalam hukum) serta ada ketaatan yang dilandasi oleh komitmen kesederajatan.

Kasus-kasus belakangan setidaknya dapat dibaca dari sini. Hukum menjadi permainan para penguasa. Akibatnya, sisi keadilannya semakin suram. Hukum juga mudah dimanipulasi dan direkayasa, asal ia bisa memenuhi keinginan tertentu. Hukum ditegakkan sekaligus dilecehkan, seringkali mengabaikan sisi utamanya, yakni keadilan.

Kepekaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak seimbang muncul tidak secara tiba-tiba. Masyarakat memiliki perasaan yang tidak bisa dimanipulasi, bahkan dikendalikan. Atas itu semua, apabila jajaran penegak hukum masih sering bertindak di luar batas-batas kepekaan masyarakat, yang terjadi adalah kristalisasi ketidakpuasan dari berbagai penjuru. Bahaya paling besar dari perkara seperti ini adalah kemunduran yang luar biasa dari proses demokrasi yang sudah kita percayai untuk membangun bangsa ini. Demokrasi hanya ada di atas kertas.

Mempermainkan Keadilan

Sudah begitu lama keadilan menjadi barang yang mudah dipermainkan oleh kekuasaan dan uang. Juga sudah begitu banyak orang tahu keadilan susah diwujudkan di negeri ini. Keadilan tidak untuk semua, melainkan untuk sebagian (yang bisa ‘membeli’-nya).

Apakah kalimat di atas merupakan fakta atau sekadar gurauan tak berguna? Kita bisa menjawabnya melalui berbagai pengalaman keseharian kita hidup di bumi bangsa ini. Hukum dan keadilan bukan saja bagaikan saudara tiri yang jauh, melainkan sering seperti musuh. Keadilan di negeri ini amat langka, karena keadilan tak pernah menjadi bagian dari cara berpikir, berperilaku, berelasi para penguasa dan penegak hukum kita. Perilaku mereka lebih mengutamakan kekuasaan dan popularitas.

Hukum seringkali hanya pajangan dan retorika pasal-pasal di depan cengkeraman kekuasaan dan ‘orang kuat’ hukum tak lagi memiliki taring. Hukum mandul karena hanya mampu menginjak ke bawah dan mengangkat yang atas. Hukum gagal ditegakkan di atas prinsip-prinsip keadilan sosial, sebab lebih memandang kekuatan hukum formal dan permainan pasal-pasal. Akibatnya, hukum belum mampu memegang teguh apa yang disebut sebagai kesederajatan (equality) dan menghindarkan diskriminasi.

Ini semua masih soal pelajaran bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Janganlah kita terus-menerus mendidik rakyat bahwa seseorang bisa memiliki kekebalan hukum, karena mereka memiliki jabatan. Di negara yang mengagung-agungkan hukum sebagai payung, imunitas terhadap hukum tidak berlaku. Semua berkewajiban dan berhak sama.

Yang sedang dipertontonkan hari-hari ini adalah bagaimana hukum tumpul menghukum para orang kuat, mantan pejabat dan koruptor, tapi tajam beringas menghukum kelas teri dan mereka yang serius ingin menciptakan bangsa ini bersih. Kesederajatan dalam hukum mulai dipunahkan oleh sikap arogan kekuasaan. Karena kekuasaan yang menjadi acuan, kita tak sanggup untuk melihat hati nurani.

Roh keadilan tak mungkin dipadamkan oleh kata-kata manis dan tipuan politik. Jangan patah hati, yang gelap suatu ketika pasti terang, dan yang terang tidak akan selamanya bisa diubah menjadi gelap. Tinggal langkah konkret penguasa apakah masih “bersedia” membuka tabir kegelapan yang berselimut asap tebal ini. Atau harus menunggu keadilan akan dikais oleh rakyat di jalanan. Kita menantikan fajar keadilan dan kemanusiaan menjadi pilihan dalam kebijakan publik yang benar, dalam menentukan masa depan bangsa ini. Harapan itulah yang dinantikan kita semua sebagai anak bangsa yang merindukan Indonesia masa depan dalam keadaan yang terang.

Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional SETARA

14
Oct
09

Hukum : Pencemaran Nama Baik, Hambat Kebebasan Berbicara

PENCEMARAN NAMA BAIK
Fenomena untuk Hambat Kebebasan Berbicara

Rabu, 14 Oktober 2009 | 03:54 WIB

Jakarta, kompas – Penetapan dua aktivis Indonesia Corruption Watch sebagai tersangka dapat dilihat sebagai fenomena untuk menghambat kebebasan berbicara. Penetapan tersangka itu dimaksudkan untuk ”menakut-nakuti” siapa saja yang berbicara.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi Hukum Nasional JE Sahetapy, Selasa (13/10) di Jakarta. Sebelumnya, polisi melayangkan panggilan kepada dua pegiat antikorupsi dari ICW, Emerson Yuntho dan Illian Deta Arta Sari, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap pejabat Kejaksaan Agung. Mereka dijerat dengan Pasal 311 dan 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kompas, 13/10).

Menurut Sahetapy, pasal pencemaran nama baik sebenarnya sudah tidak relevan lagi dipertahankan. Jika dipertahankan, penerapannya harus memenuhi syarat yang sangat ketat. ”Atau paling tidak, jangan dijadikan itu masalah pidana. Cukup perdata,” ujar dia.

Lagi pula, dalam kasus ICW, tambah dia, apa yang diungkapkan dua aktivis itu bukan termasuk fitnah atau pencemaran nama baik. Pasalnya, ada data yang digunakan.

Seperti diungkapkan peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, data yang digunakan ICW adalah data resmi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu dokumen Hasil Pemeriksaan Audit BPK Nomor 26A/LHP/XV/05/2008 halaman 107, yang menyebutkan, Uang pengganti kerugian negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum diselesaikan Kejaksaan Agung sebesar Rp 5.641.859.689.688 dan 207.604.820.24 dollar Amerika.

Dibawa ke MK

Sahetapy menilai polisi dan jaksa sudah keterlaluan dalam menangani kasus itu. ”Mereka keterlaluan. Tidak cuma jaksa, tetapi juga polisi. Seharusnya, jika memang tidak benar, polisi tidak usah menanggapi laporan jaksa,” kata dia.

Ia juga menyarankan agar pasal terkait pencemaran nama baik itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. ”Kalau mau jalan pintas, bawa ke MK untuk minta pembatalan pasal itu. Saya bersedia memberi penjelasan,” ujarnya.

Mengenai usulan itu, Febri Diansyah membenarkan bahwa pihaknya akan mengajukan uji materi ke MK terkait Pasal 311 dan 316 KUHP. Namun, pihaknya juga masih mematangkan rencana tersebut. (ana)

 

12
Oct
09

Kenegaraan : Bola Liar PerPPU

Bola Liar Perppu

KOMPAS, 12 Oktober 2009

Inflasi peraturan pemerintah pengganti undang-undang tak terhindarkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam lima tahun pemerintahannya, sedikitnya 16 perppu dikeluarkan.

Tidak sedikit pengaturan yang sifatnya teknis dibawa hingga ke tingkat undang-undang. Bahkan pada akhir jabatannya, Presiden menerima kecaman keras dari masyarakat akibat dikeluarkannya Perppu KPK, yang dianggap mengganggu independensi dan imparsialitas KPK.

Konstitusi memenag memberikan wewenang kepada Presiden, selaku kepala pemerintahan tertinggi, untuk mengeluarkan perppu. Artinya, secara formil aturan ini bentuknya peraturan pemerintah, tetapi secara materiil memiliki kekuatan mengikat seperti halnya undang-undang (wet in materiele zin).

Hal ini diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Lahirnya perppu dimaksudkan untuk menjawab permasalahan bilamana terjadi kekosongan hukum, dalam sebuah keadaan genting, yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemerintahan.

Vernon Bogdanor, seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie (2006:84) menyebutkan, setidaknya terdapat tiga kondisi keadaan darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan memaksa, yaitu darurat perang; darurat sipil; dan darurat internal (innere not stand). Darurat yang sifatnya darurat internal dapat timbul berdasar pada penilaian subyektif presiden, yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi presiden untuk mengeluarkan perppu.

Catatannya, perppu hanya dapat dikeluarkan sebatas untuk kepentingan internal pemerintahan, yang memerlukan payung hukum setingkat undang-undang. Sedangkan DPR tak mungkin melakukan proses pembentukan undang-undang itu dalam waktu cepat. Jadi, pengertian kegentingan yang memaksa dapat dimaknai dari segi mendesaknya substansi (materiil) dan mendesak dari segi waktunya (formil).

Wajib diuji MK

Tak adanya peraturan perundang-undangan yang secara detail mengatur batasan-batasan kondisi kegentingan yang memaksa menjadikan perppu sebagai “bola liar” yang sewaktu-waktu dapat dimainkan oleh presiden yang berkuasa untuk kepentingan kekuasaannya. Meski UUD 1945 memberikan penegasan bahwa penilaian obyektif terhadap perppu akan diberikan DPR, namun dengan komposisi DPR yang mayoritas berisikan partai-partai pendukung pemerintah, menjadi berbahaya ketika uji obyektifitas perppu hanya dilakukan DPR. Tidak tertutup kemungkinan DPR justru sekadar menjadi tukang stempel untuk mengesahkan perppu menjadi undang-undang.

Sebagai undang-undang dalam arti materiil, sesungguhnya uji obyektifitas dan konstitutionalitas perppu dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK); Meski prosedur pembentukannya tidak melibatkan DPR (UU dalam arti formil), perppu memiliki kekuatan mengikat yang sejajar dengan undang-undang. Karena itu, seperti ditegaskan Jimly Asshiddiqie (2006:91), tidak ada alas an bagi MK kecuali memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian konstitusionalitas perppu sebagai undang-undang dalam arti materiil. Apalagi jika perppu dimaksud nyata-nyata telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga Negara.

Kendati UU MK hanya secara eksplisit menyebutkan bahwa MK sekadar berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, bukan berarti ketentuan tersebut menutup pintu bagi MK untuk menguji konstitusionalitas perppu terhadap UUD. Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang baru saja disetujui DPR pada akhir September lalu, menyebutkan, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Disini berlaku asas ius curia novit, bahwa hakim mengetahui hukumnya, sehingga pengadilan dianggap memahami bagaimana penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan kepadanya (de rechtbank kent het recht).

Kewenangan absolute presiden untuk mengeluarkan perppu dikhawatirkan akan menjadi boomerang bagi proses demokratisasi di Indonesia. Bilamana tidak ada batasan-batasan obyektif tentang kegentingan memaksa, dengan dalih mengganggu jalannya pemerintahan, presiden dapat dengan mudah mengubah setiap produk legislasi DPR, atau menciptakan aturan-aturan baru untuk mengekang kebebasan warga Negara. Artinya, absolutism perppu akan membuka celah bagi presiden berkuasa totaliter.

Mentradisikan pengujian konstitusionalitas perppu di MK menjadi penting guna mencegah kekhawatiran diatas. Ini demi setidaknya menghindari inflasi perppu dan menyelamatkan demokratisasi Indonesia yang sudah dibangun sekian lama.

WAHYUDI DJAFAR

Peneliti Hukum dan Konstitusi, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

08
Oct
09

Politik Hukum : Cara Berhukum Indonesia

Cara Berhukum Indonesia

KOMPAS, Kamis, 8 Oktober 2009 | 02:42 WIB

Oleh Roch Basoeki Mangoenpoerojo

Kehidupan masyarakat Indonesia 400 tahun terakhir ditata menggunakan hukum kolonial Belanda.

Tatanan hukum sistemik berdasarkan pengalaman panjang di Eropa dikawal perangkat untuk satu tujuan, yaitu mengeruk kekayaan Hindia Belanda demi makmurnya Kerajaan Belanda.

Sistem hukum tetap kendati Indonesia merdeka. Perubahan cuma pada perangkat dan tujuan, tetapi tidak jelas. Jelas bagi sekelompok orang, tetapi tak jelas bagi kelompok lain. Akibatnya memberi peluang bagi penjajah untuk melanjutkan melalui perbaikan hukum (amandemen). Tercium napas kolonialis pemecah belah dalam penataan kehidupan berbangsa.

Aneh, mantan KSAU (Chappy Hakim) bertanya tentang kebijakan area penerbangan di wilayah Indonesia kok dikuasai Singapura. Tidak salah, cuma perlu disadari agar Indonesia tidak dinilai poor dan uneducated oleh orang luar (The Idea About Indonesia oleh Prof Elson, Brisbane University), seperti kemelut di KPK sekarang ini.

Filosofi kekuasaan

Habitat kekuasaan (baca: penjajahan) Belanda masih sangat kental memengaruhi persepsi elite bangsa. Bahwa kehidupan harus ditata dengan kekuasaan. Sementara filosofi kekuasaan Pancasila versi Indonesia Merdeka belum dijabarkan, apalagi membudaya. Namun, karena kehidupan harus jalan, ”keterpaksaan” menuntun bangsa melanggengkan keterjajahan.

Diawali dengan berbagai perjanjian pada masa revolusi, lalu ditimpa habitat berutang yang tak kunjung henti sampai kini. Akibatnya tergantung, harus ikut arus globalisasi sampai takluk kepada Camdessu. Lalu berlanjut dengan kesiapan mengganti undang-undang dasar (tidak sekadar amandemen).

Mental terjajah tetap menjadi mindset elite bangsa, terlihat nyata dalam ”cara berhukum”. Mulai dari pembentukan hukum, persepsi terhadap hukum, perlakuan atas hukum (pasal-pasal), penindakan hukum, hingga tak mampu menegakkan kepastian hukum. Di semua aspek, ternyata selalu dilihat dari sisi kepentingan kelompok. Tak terlihat ”kepentingan nasional”, pemandu terbitnya rasa adil dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Akhirnya hukum menjadi medan laga bagi yang mau berkuasa. Ini dilegalkan UUD. Ringnya pemilu/pilpres/pilkada, sampai bingung, negara presidensial atau parlementer? Kini, SBY menyiasati hukum demokrasi, ingin memastikan bahwa NKRI adalah ”presidensial tanpa oposisi” (rangkul semua pihak). Tarung antarpemandu hukum juga terjadi (belum terkuak), yaitu antara MA, MK, KY, dan beberapa institusi independen lain. Masing-masing berkata demi kebenaran, ternyata bukanlah buat kepentingan anak cucu di kemudian hari (kepentingan nasional).

Di bawahnya, pertempuran sengit terjadi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Bagi warga kebanyakan, pro-kontra tak jelas juntrungannya. Korupsi bukan domain penindakan, tetapi pembentukan hukum. Lihat, dibiarkannya money politics marak dalam berebut kekuasaan. Bukan saja di pemilu/pilpres/pilkada, tetapi juga lebih bebas berkembang saat pilihan pengurus organisasi. Seolah masyarakat membenarkan bahwa pemimpin organisasi harus kaya raya. Padahal, ”orang kaya” tak pernah mau rugi. Sebagai pembanding, PSSI tidak butuh uang melimpah seperti Real Madrid atau Manchester City yang bisnis murni.

Siapa pun dengan ”kekuasaan” (hasil membeli) itu akan mengambil keuntungan. Apalagi parpol dan birokrasi, money politics dan korupsi sudah menjadi mindset.

Antisipasi

Tidak ada yang salah, begitulah bangsa Indonesia, baru sampai di situ. Yang penting sadar, kenyataan jangan ditolak, tetapi diantisipasi untuk tujuan kemerdekaan. Biarkan perilaku demikian berjalan tanpa disalahkan secara politik-hukum. Terima saja apa pun keputusan cara berhukum berbau kolonialis itu (”Kelompok Lima” Perppu Pelaksana Tugas KPK).

Penyelenggara negara salah, tetapi tak boleh disalahkan. Antisipasinya, lewat pendampingan oleh kekuatan sosial (civil society) untuk ”mencari hukum Indonesia” sesuai dengan tujuan negara, yaitu rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (alinea 2 Pembukaan UUD). Institusi kemasyarakatan terpercaya (legitimate, tidak perlu legalitas) harus dibentuk guna ”mendampingi” Pemerintahan SBY, bukan menyaingi (against). Jangan biarkan para pemimpin bangsa ”ditelan” oleh kekuatan luar.

Roch Basoeki Mangoenpoerojo Ketua Masyarakat Musyawarah Mufakat

30
Sep
09

Dimensi Konstitusi Hukum Jinayat

Dimensi Konstitusi Hukum Jinayat

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 04:32 WIB

 

Ismail Hasani

Sejak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengadopsi hukuman cambuk pada 2003 melalui sejumlah qanun tentang syariat Islam, sistem hukum di wilayah itu telah menunjukkan kontradiksi serius dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bahkan dengan konstitusi RI.

Pada saat bersamaan, revitalisasi hukum adat juga mulai diberlakukan dengan segenap pranata, instrumen, serta praktik penghukuman tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Satu kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa tiga sistem hukum telah berlaku di Aceh tanpa pembatas yang tegas, kapan masing-masing sistem hukum itu beroperasi: syariat Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

Secara sistemik dan berlangsung begitu cepat, implementasi syariat Islam di NAD telah mengancam integritas sistem hukum nasional.

Setelah diberlakukan sejak tahun 2005, jenis pidana cambuk telah mengundang kontroversi dan kecaman berbagai pihak, termasuk penolakan oleh elemen kritis-progresif Aceh. Tidak ada dampak signifikan bagi kesejahteraan dan keadilan publik yang lahir dari pemberlakuan syariat Islam di NAD.

Dampak yang dapat dipastikan muncul adalah kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Atas nama otonomi khusus, Aceh telah melembagakan diskriminasi melalui kebijakan yang tidak bijak dan penegakan yang tidak adil.

Klimaks irasionalitas

Hukum cambuk dan praktik adat yang masih mengadopsi hukuman badan telah sejak lama menjadi perhatian dunia internasional untuk dihapuskan. Konvensi Internasional tentang Antipenyiksaan, Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi Pemerintah RI menegaskan, jenis hukuman badan adalah bentuk penghukuman yang melanggar HAM.

Berbagai kritik dan keberatan dari banyak pihak tentang praktik hukuman cambuk kini telah digenapi dengan lahirnya qanun jinayat (hukum pidana materiil ”Islam”) dan hukum acara jinayat yang mengadopsi hukum rajam (dilempari batu hingga meninggal) dan jenis-jenis pidana baru yang keliru.

Pengesahan dua qanun menjelang berakhirnya masa jabatan Parlemen Aceh 2004-2009 adalah klimaks irasionalitas politik perundang-undangan nasional Indonesia dan bertentangan dengan konstitusi RI yang menggenapi praktik positivisasi agama dalam tubuh negara.

Sebagaimana diketahui, sepanjang era otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001, setidaknya terdapat 154 kebijakan daerah dibentuk atas dasar agama dan moralitas yang melembagakan diskriminasi (Komnas Perempuan, 2009).

Selain di tingkat daerah, di tingkat nasional kecenderungan arah politik perundang-undangan nasional juga mengarah pada arus politik penyeragaman atas dasar agama dan moralitas. Sejumlah UU, seperti UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, RUU Jaminan Produk Halal, dan SKB Pembatasan Ahmadiyah, merupakan ekspresi dan manifestasi politik penyeragaman yang mengingkari keberagaman Indonesia (Setara Institute, 2008).

Sementara itu, sejumlah mekanisme nasional yang diharapkan mampu menjadi penjaga integritas sistem hukum nasional dibuat tidak berdaya. MA yang memiliki kewenangan uji materiil atas perda misalnya sama sekali tidak memiliki kepekaan dan keberpihakan memastikan konsistensi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang.

Kecakapan minimum MA telah terlihat saat MA menolak uji materiil Perda Kota Tangerang dan menguatkan sejumlah kasasi perkara jinayat dari Aceh yang mengadopsi hukuman cambuk.

MK secara formal tidak memiliki kewenangan menguji perda. Padahal, kontradiksi itu tidak hanya berdimensi legal, tetapi juga kontradiksi konstitusional yang menuntut penyikapan konstitusional.

Kecenderungan sebagaimana digambarkan itu menampilkan wajah politik penyeragaman sekaligus menegaskan berbagai kontradiksi konstitusional yang diidap politik hukum Indonesia. Sejak 1998, Indonesia tidak memiliki rancangan besar politik hukum yang jelas sehingga setelah 10 tahun berjalan yang muncul adalah berbagai kontradiksi. Padahal, amandemen konstitusi RI telah secara tegas menjamin kebebasan dan hak asasi manusia.

Bukan kebutuhan

Jalan politik penyelesaian konflik Aceh model penerapan syariat Islam sama sekali tidak diharapkan, baik oleh Gerakan Aceh Merdeka maupun masyarakat luas di Aceh.

Setelah berada di bawah represi di tengah konflik, GAM dengan cerdas tidak mencantumkan sama sekali perihal pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu butir kesepakatan.

GAM memilih praktik penegakan hukum yang humanis berlandaskan prinsip-prinsip HAM. Propaganda sebagian elite politik Aceh tentang pilihan politik penegakan syariat Islam di Aceh hanyalah cara mempertahankan pendulum politik pada kelompok mereka.

Mayoritas masyarakat Aceh telah memilih menjadi kelompok besar yang diam akibat politik stigmatisasi yang dikembangkan para pengusung syariat Islam. Mereka yang menolak akan distigma sebagai anti-Islam, antisyariat, dan seterusnya, yang kemudian menjadi sah untuk dikucilkan. Elite politik lain yang tidak mendukung syariat Islam juga gamang untuk bersikap berbeda karena khawatir ”dukungan” politik atas mereka melemah.

Merawat integritas sistem hukum nasional dan memastikan konsistensi penegakan konstitusi RI membutuhkan desain besar komprehensif arah politik hukum nasional, termasuk memastikan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan berjalan efektif dan berpihak, dan revisi atas UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan PUU.

Tidak ada argumen untuk mengelak bagi pemerintahan SBY-Budiono untuk mengambil langkah politik, di luar mekanisme formal, melakukan pembatalan perda/qanun yang diskriminatif dan dengan landasan agama dan moralitas. Langkah ini adalah jalan menyelamatkan integritas sistem hukum nasional yang semakin rapuh dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Ismail Hasani Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta; Analis Hukum dan Konstitusi Setara Institute serta Komnas Perempuan

30
Sep
09

Perundang-undangan : MK punya peluang Uji PerPPU No. 4/2009

PERUNDANG-UNDANGAN
Mahkamah Konstitusi Punya Peluang Uji Perppu No 4/2009

Rabu, 30 September 2009 | 03:25 WIB

Jakarta, Kompas –  Hakim konstitusi Akil Mochtar, Selasa (29/9) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, mengatakan, terbuka peluang bagi MK untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. MK tidak boleh terpaku dengan ketentuan, perppu hanya bisa diuji melalui political review oleh Dewan Perwakilan Rakyat. MK harus mengikuti perkembangan hukum ketatanegaraan.
Sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD menegaskan, MK tidak akan menerima pengujian terhadap Perppu Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diterbitkan 22 September lalu. Alasannya, MK hanya bisa menguji UU dalam arti formil (Kompas, 29/9).
Akil menyatakan, MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara seharusnya dapat menguji perppu. Apalagi, saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengontrol penerbitan perppu.
MK dalam putusannya terdahulu memang menyatakan, penerbitan perppu adalah hak subyektif Presiden. Ini sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden jika ada kegentingan memaksa. Namun, kata Akil, tak ada satu ketentuan pun mengenai kriteria kegentingan memaksa, baik di UUD 1945 maupun UU.
”Perppu memang dibahas oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Bisa diterima atau ditolak. Tetapi, tidak dijelaskan masa sidang mana. Padahal, kemungkinan terjadi kerugian konstitusional warga negara sejak perppu itu diterbitkan. Tugas MK itu melindungi hak konstitusional warga,” kata Akil.
Secara terpisah, ahli hukum tata negara, Taufiqurrohman Syahuri, dan pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai bahwa perppu bisa dibawa ke MK. Secara materiil, perppu sama dengan UU.
Selain itu, kata Taufiqurrohman, sekarang adalah saat tepat untuk membuat kriteria tentang ihwal kegentingan memaksa untuk penerbitan perppu.
Selain putusan MK, kata dia, pengaturan kriteria kegentingan memaksa juga dapat dimuat dalam UU tersendiri atau dimasukkan dalam revisi atas UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Charles juga mendorong hakim konstitusi membuat terobosan hukum terkait pengujian perppu itu. ”MK harus memastikan, apakah perppu bisa diuji di lembaga itu atau tidak. Ini diperlukan demi adanya kepastian hukum,” ujarnya.
Berpotensi komplikasi
Di Bandung, Jawa Barat, Selasa, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menilai, Perppu No 4/2009 prematur. Bahkan, perppu itu dikhawatirkan akan menimbulkan komplikasi hukum di kemudian hari.
Bagir, yang juga guru besar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, menjelaskan, perppu semestinya cuma mengatur ranah eksekutif atau pemerintahan. ”Tidak bisa menyangkut soal kelembagaan negara semacam DPR atau MA. Ini lembaga independen. KPK juga lembaga independen,” tuturnya.
Jika perppu yang dikeluarkan menyangkut langsung keberadaan lembaga negara atau lembaga independen lain, itu akan menghilangkan esensi independensi lembaga itu. ”Istilahnya, constutional dictatorship (kediktatoran konstitusional),” ujarnya.
Di Jakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menilai, penerbitan Perppu No 4/2009 merupakan langkah melemahkan pemberantasan korupsi.

”Perppu itu bentuk intervensi pemerintah sekaligus melemahkan independensi KPK,” katanya. Perppu itu juga menunjukkan, pemerintah masih setengah hati dalam pemberantasan korupsi. (ana/jon/nta) 

 

 

 

PENYUAPAN DI KPK
Masih Ditemukan Celah

Rabu, 30 September 2009 | 03:28 WIB

Jakarta, Kompas – Sejumlah celah masih ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (29/9) di Jakarta. Jadi, sejumlah penggiat gerakan antikorupsi berencana melakukan uji materi terhadap peraturan itu segera setelah resmi diundangkan.
”Aturan ini menciptakan dualisme. Misalnya, Pasal 26 RUU yang menyatakan, komposisi dan jumlah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ditentukan ketua pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung (MA). Ketentuan ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum,” ungkap praktisi hukum Bambang Widjojanto, Selasa (29/9) di Jakarta.
Komposisi dan jumlah hakim, kata Bambang, seharusnya tidak diubah, yaitu lima hakim dengan hakim ad hoc tiga orang. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 Desember 2006 tak mengamanatkan perubahan komposisi itu. ”Kami mengajukan uji materi segera setelah RUU ini diundangkan,” tegasnya.
Sidang Paripurna DPR, Selasa, setuju mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor sebagai UU. Ketua Panitia Khusus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara melaporkan, RUU dibuat sebagai tindak lanjut putusan MK yang memutuskan, dalam tiga tahun perlu dibuat dasar hukum bagi keberadaan Pengadilan Tipikor.
Dalam pembahasan, kata Dewi, sejumlah materi krusial diputuskan dikembalikan ke posisi awal. Misalnya, tentang pengertian penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tetap diberi hak untuk menuntut.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Andi Mattalatta menambahkan, dengan dipertahankannya hak penuntutan, tidak ada anggapan ada usaha melemahkan KPK atau memperkuat institusi penegak hukum tertentu.
Wakil Ketua KPK M Jasin menyambut baik dipertahankannya kewenangan penuntutan itu. Jika kewenangan ini dihilangkan dari KPK, kinerja komisi itu terpengaruh. Bolak-balik pemberkasan penuntutan dari KPK ke kejaksaan amat mungkin terjadi.
Namun, Bambang curiga, sejumlah wacana kontroversial, seperti penghilangan hak KPK untuk menuntut, sengaja dimunculkan untuk menutup materi lain yang lebih penting, seperti jumlah dan komposisi hakim serta kedudukan pengadilan yang dalam waktu dua tahun harus ada di semua ibu kota provinsi.
Secara terpisah, peneliti hukum dan konstitusi Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Wahyudi Djafar, juga menjelaskan, pihaknya siap membawa RUU Pengadilan Tipikor setelah diundangkan ke MK untuk diuji materi. KRHN menengarai, dua pasal berpotensi menimbulkan masalah ke depan, yakni tentang komposisi hakim dan tempat Pengadilan Tipikor.
Menurut Wahyudi, jika komposisi hakim Pengadilan Tipikor tidak diatur jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dualisme putusan kasus korupsi dikhawatirkan juga akan terjadi.
Di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan, MA menyiapkan sekitar 750 hakim karier untuk ditugaskan di Pengadilan Tipikor. ”Kami belum tahu apa saja yang harus kami lakukan, tetapi penyiapan hakim adalah yang utama,” katanya. Hakim yang terpilih akan segera mendapat pembekalan.
Jaksa Agung Hendarman Supandji di Jakarta, Senin, secara terpisah menuturkan, tidak ada masalah bagi institusinya jika KPK diberikan kewenangan penuntutan.
Sejauh ini, kata Hendarman, persoalan baru terjadi bila Pengadilan Tipikor hanya ada di setiap provinsi. Anggaran untuk menggelar sidang akan membengkak.(nwo/ana/idr/den) 

 

 

 

STATUS PIMPINAN KPK
Wapres Desak Polri Lekas Tuntaskan

Selasa, 29 September 2009 | 03:11 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden M Jusuf Kalla mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia secepatnya menuntaskan pemeriksaan terkait status pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yang dituduh menerima dana Rp 5,15 miliar dari PT Masaro Radicom. Keduanya juga disangka menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan pencegahan untuk Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.
Polri diminta menuntaskan kasus itu dalam waktu seminggu. Demikian diungkapkan Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Senin (28/9). Sebelumnya, Wapres memanggil Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Kedatangan Kepala Polri di rumah dinas Wapres dilakukan tanpa pengawalan yang mencolok. Setelah bertemu lebih kurang 40 menit, Bambang yang menggunakan mobil Land Cruiser hitam berpelat nomor B 2632 FS langsung meninggalkan rumah Wapres bersama iringan kendaraan Wapres.
”Polisi sanggup menuntaskan pemeriksaannya sehingga status hukum kedua unsur pimpinan KPK itu bisa diselesaikan dalam seminggu. Tadi saya minta untuk segera diselesaikan. Kepala Polri bisa memenuhinya. Jadi, minggu depanlah status hukumnya jelas,” tutur Wapres.
Menurut Wapres, Kepala Polri menyatakan proses pemeriksaannya akan dilanjutkan apabila unsur tindak pidana terpenuhi dalam penyidikan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, Polri akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan mengembalikan keduanya sebagai unsur pimpinan KPK.
”Soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tentu harus tetap berjalan sampai DPR menerima atau menolaknya. Tetapi, yang utama, Polri harus segera menuntaskan proses pemeriksaannya untuk kejelasan status hukumnya,” kata Wapres.
Seandainya Tim untuk Merekomendasi Calon Anggota Sementara Pimpinan KPK (dikenal sebagai Tim 5) telanjur mengusulkan tiga nama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menetapkannya, Kalla mengatakan, pimpinan sementara itu terus berlanjut jika tindak pidananya ditemukan. Kalau dikeluarkan SP3, pimpinan sementara itu otomatis berhenti dan pimpinan lama bekerja kembali.
Susno, internal Polri
Terkait tuntutan penonaktifan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, Wapres menilai hal itu tergantung Kepala Polri. Namun, dia mengakui, penyidikan kasus terkait pimpinan KPK dan masalah Susno adalah pertaruhan nama baik Polri.
Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta Polri menghentikan penyidikan kasus Chandra dan Bibit. Ia menilai dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap dua unsur pimpinan KPK itu lebih merupakan sengketa administrasi dalam hukum.
Penilaian itu, papar Mahfud, sebagai upaya untuk mengingatkan penegak hukum itu. Sebagai Ketua MK, yang bukan anggota kabinet, ia tidak memiliki forum resmi untuk menyampaikan peringatan itu.
Senin, Susno juga resmi diadukan ke Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit. Pengaduan itu disampaikan setelah keduanya menjalani wajib lapor di Mabes Polri.

Ahmad Rivai, seorang kuasa hukum Chandra dan Bibit, menuturkan, mereka diterima langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani. Laporan juga disampaikan kepada Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Yusuf menuturkan, Itwasum dan Divisi Propam Polri akan memproses laporan itu. Namun, ia enggan berkomentar soal tuntutan penonaktifan Susno Duadji. (HAR/ANA/SF)

“Mati Surikan” Perppu 4/2009
Independensi KPK Dinilai Sudah Terganggu

Selasa, 29 September 2009 | 03:19 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta ”mematisurikan” Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perppu itu tak perlu dilaksanakan.
Permintaan itu dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam diskusi bertemakan ”Selamatkan KPK-Lawan Korupsi!” yang digelar Inside Forum, Senin (28/9) di Jakarta.
Hikmahanto, yang juga mantan anggota Panitia Seleksi Anggota KPK tahun 2007-2011, meminta pula Presiden menunda penyebutan nama pelaksana tugas pimpinan KPK hingga semua masalah di kepolisian menjadi jelas. ”Publik selama ini bertanya, bagaimana bisa sebelumnya polisi mempersoalkan penyalahgunaan wewenang lalu berubah menjadi dugaan suap pada beberapa anggota KPK,” ujarnya.
Menurut dia, perlu ketegasan soal apakah polisi benar menetapkan status tersangka bagi Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah didasari pembuktian dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian itu dibutuhkan untuk menepis kecurigaan yang muncul selama ini.
Salah satu cara membuktikannya, tambah Hikmahanto, adalah dengan mendesak Presiden meminta pimpinan Polri melakukan gelar perkara kasus itu dengan dihadiri pakar terkait yang berkompeten dan independen.
”Terlepas dari ada tidaknya kegentingan memaksa, perppu suka atau tidak sudah dibuat dan tercatat dalam lembar negara. Tak mungkin membatalkannya lagi. Jadi, lebih baik ’dimatisurikan’ saja,” ujar Hikmahanto.
Menurut Hikmahanto, Perppu No 4/2009 diakui sangat mengganggu independensi KPK, seperti diatur dalam Pasal 3 UU No 30/2002. Dalam pasal itu disebutkan, KPK harus independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.
”Langkah penerbitan perppu oleh Presiden kali ini berpotensi mendatangkan fitnah. Presiden, seperti selama ini berkembang di masyarakat, dikatakan berniat melemahkan KPK dan bukannya menyelamatkan,” ujarnya.
Zainal Arifin dari Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyoroti kinerja Polri dalam kasus dugaan suap pimpinan KPK kali ini yang seolah menerapkan cara ”tangkap dahulu, bukti belakangan”. Seharusnya Presiden mampu mencium ”bau tidak sedap” kriminalisasi KPK oleh bawahannya (Polri) sejak awal, apalagi ketika semua tuduhan yang dialamatkan kepada pimpinan KPK dibantah berbagai kalangan.
Korupsi tingkat tinggi
Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam diskusi itu mengakui curiga KPK sengaja diintervensi dan dikriminalisasi lantaran tak lagi menangani kasus korupsi biasa saja, tetapi lebih dari itu.

”Serangan terhadap KPK sebetulnya muncul setelah mampu menangani kasus besar. Kasus yang ditangani KPK semakin ke sini adalah yang terkait atau menyentuh kepentingan lebih besar dan terkait kelompok yang selama ini terbilang berada di atas hukum,” ujar Danang.

Kondisi seperti itulah, kata dia lagi, yang melatarbelakangi upaya melemahkan KPK tanpa harus membubarkannya. ”Dengan begitu bisa disimpulkan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah sangat mendalam. Sudah terkait kepentingan politik, bukan mencari keuntungan lagi,” ujarnya.

Peneliti politik dari Reform Institute, Yudi Latif, menyoroti, pemerintah dalam kasus terkait pimpinan KPK terlihat lebih menggunakan pendekatan kekuatan (might) ketimbang mencari cara yang benar (right) untuk menuntaskan masalah. Selain itu, kepolisian juga tidak akan berani berbuat seperti sekarang tanpa ada ”lampu hijau” dari atasannya, dalam hal ini presiden.

Jika tak mendapatkan ”restu”, Polri setidaknya sengaja dibiarkan mengacak-acak KPK. (dwa) 

 

 

 

 

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (kiri) dan peneliti dari Reform Institute, Yudi Latif (kanan), menjadi pembicara dalam diskusi Selamatkan KPK-Lawan Korupsi! di Jakarta, Senin (28/9). Sejumlah tokoh menolak Perppu No 4/2009 tentang Perubahan Atas UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dinilai masih banyak masalah.

PERUNDANG – UNDANGAN
Dari KPK, Cegah Inflasi Perppu untuk Lima Tahun ke Depan

KOMPAS, Selasa, 29 September 2009 | 03:19 WIB

Hadiah ”Lebaran” dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikeluarkan Selasa (22/9) lalu mengejutkan banyak pihak. Tak cuma penggiat antikorupsi, tokoh masyarakat, akademisi, dan pakar pun tak habis pikir tentang pertimbangan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 itu.
Perppu tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memberikan dasar hukum bagi presiden untuk mengangkat pejabat pelaksana tugas pimpinan KPK ketika jumlah pimpinan KPK kurang dari tiga orang. Meski dihadang gelombang penolakan, perppu tetap tak terbendung.
Banyak alasan menolak perppu itu. Misalnya, syarat ihwal kegentingan memaksa yang dinilai tak terpenuhi hingga kecurigaan dijadikannya perppu sebagai alat untuk memasukkan kalangan dekat presiden ke KPK demi mengontrol lembaga yang seharusnya independen ini. Dalam bahasa kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), KPK ke depan berpotensi menjadi ”alat pukul” presiden untuk menghabisi orang yang tidak disukai, menjadi boneka presiden.
Keluarnya perppu ini menyentakkan kesadaran semua pihak. ”Ini berbahaya. Jadi preseden buruk di masa datang,” kata ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie juga mengingatkan, perppu menjadi fasilitas paling efektif bagi presiden untuk mengubah UU, sesuai dengan kepentingan jangka pendeknya. ”Perppu bisa dipakai semena- mena, semau-maunya presiden. Kapan saja, ia bisa melanggar UU dengan perppu,” ujarnya.
Apalagi, kata Jimly, Presiden terpilih saat ini mendapat dukungan mayoritas parlemen. Partai Demokrat dan partai koalisinya menguasai 314 kursi dari 560 kursi DPR. Kondisi ini diprediksi akan membuat Yudhoyono kian percaya diri untuk kapan pun membuat perppu.
Peneliti hukum dan konstitusi Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Wahyudi Djafar, khawatir bakal terjadi inflasi perppu selama pemerintahan Yudhoyono pada lima tahun mendatang.
”Setiap ada persoalan, akan diselesaikan dengan perppu. Perppu berpotensi jadi alat presiden untuk mengatur hal teknis yang sebenarnya tidak boleh diatur dalam peraturan setingkat UU,” ujar Wahyudi.
Kewenangan presiden
Muncul gagasan untuk membatasi subyektivitas presiden dalam penerbitan perppu. Saran radikal justru datang dari Jimly. ”Cabut Pasal 22 UUD 1945. Itu desain lama yang tidak relevan lagi,” katanya.

Pasal 22 UUD 1945 berbunyi, ”(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”

Menurut Jimly, ada hal mendasar yang menjadi alasan, yaitu terkait pergeseran kuasa pembentuk UU dari presiden (sebelum amandemen) ke DPR (pascaamandemen). Sebelum amandemen, DPR hanya berwenang mengusulkan RUU, sementara penetapannya harus mendapat persetujuan presiden. Kondisi berubah. Pasal 5 Ayat 1 perubahan UUD 1945 menyatakan, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ketentuan ini terkait dengan Pasal 20 Ayat 1, DPR memegang kekuasaan membentuk UU.

Menurut Jimly, Pasal 22 yang memberikan kewenangan kepada presiden mengeluarkan perppu tak sinkron dengan pergeseran ini. Sebab, kuasa pembentukan UU di tangan DPR.

Apalagi, Pasal 22 Ayat 3 mengisyaratkan, perppu tak dapat batal dengan sendirinya meski ditolak DPR. Perppu itu harus dicabut. Ketentuan ini memberi celah bagi presiden untuk memanfaatkan masa/jeda antara penolakan dan pencabutan untuk melakukan tindakan hukum.

Kasus ini terungkap pada Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang menjadi dasar penyelamatan Bank Century. Perppu itu tidak diterima DPR pada 18 Desember 2008 yang artinya harus batal. Namun, pengucuran dana tetap dilakukan meski penolakan disampaikan. Belakangan, muncullah gonjang-ganjing dana Rp 6,7 triliun yang telanjur mengucur ke Bank Century.

Bagi Jimly, ketentuan ini sangat berbahaya. Perppu akhirnya berpotensi disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Misalnya, presiden butuh melakukan sesuatu hal dalam jangka satu bulan ke depan, tetapi UU tak mengizinkan, perppu menjadi jalan paling efektif meski kemudian ditolak DPR. Pascapenolakan pun, perppu masih sah secara yuridis formil dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan jika belum dicabut.

Namun, ide itu tak banyak mendapat persetujuan. Selain karena dinilai terlalu berbahaya mengubah konstitusi saat ini, khawatir ditumpangi kepentingan lain, juga secara teori ketentuan mengenai perppu tidak terkait dengan pergeseran kekuasaan pembentukan UU. Hal itu diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Menurut dia, perppu adalah privilese (keistimewaan) yang melekat pada presiden sebagai pengimbang DPR sebagai pemegang kekuasaan UU.

Perppu adalah hak legislasi atau legislative right presiden untuk menghadapi secara cepat dan tepat situasi genting dan memaksa, seperti terjadi suatu kekosongan hukum/UU.

Irman mengakui, setiap hak keistimewaan memungkinkan terjadinya penggunaan secara otoritarian. Namun, dalam perppu, hal ini akan ditinjau DPR. DPR bisa menolak, bahkan lebih jauh mempertanyakan (interpelasi), menyelidiki (angket), dan menyatakan pendapat. ”Inilah kontrol DPR terhadap perppu,” ujarnya. Namun, laku ideal ini tentu mengandaikan adanya suatu peta kekuatan politik yang imbang dalam DPR.

Perlu pembatasan

Dibandingkan dengan mengamandemen konstitusi, ide untuk membuat pembatasan terhadap ”hak subyektif presiden” dinilai beberapa kalangan lebih realistis. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengupayakan uji materi perppu ke MK atau melalui perubahan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Idenya adalah perlunya definisi atau batasan mengenai ”hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Dari dua pilihan itu, menurut Irman, langkah yang paling efektif adalah melalui uji materi perppu ke MK. Sebab, uji materi dapat dilakukan siapa pun. Berbeda dengan proses pengajuan perubahan UU No 10/2004 yang membutuhkan dukungan dan waktu yang relatif lama.

Hanya, kata Irman, MK pada era kepemimpinan Jimly pernah memberikan pendapat terkait ”hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Itu terlihat dalam perkara Nomor 003/PUU-III/ 2005 mengenai hak uji materiil dan formil atas UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Dalam putusan itu, MK menyatakan tak berhak menguji perppu karena hal itu adalah political review oleh DPR. Namun, tidak tertutup kemungkinan bagi MK untuk menafsir kembali hal itu. Dalam putusan itu pula, MK menegaskan ”hal ihwal kegentingan memaksa” adalah hak subyektif presiden yang menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR. (Susana Rita) 

 

 

 

Kewenangan KPK Tetap
Pemerintah Minta KPK Tetap Berwenang Menuntut

Selasa, 29 September 2009 | 03:26 WIB

Jakarta, Kompas – Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah setuju mempertahankan kewenangan penyadapan dan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
”Seluruh fraksi dan pemerintah sepakat meneruskan pengambilan keputusan pada rapat paripurna. Soal penuntut umum, ketentuan diubah menjadi penuntut umum adalah penuntut umum sebagaimana dimaksud perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ketua Pansus Dewi Asmara, Senin (28/9) malam.
Kesepakatan diambil melalui lobi setelah sebelumnya pemerintah menolak rencana pemangkasan kewenangan penuntutan dan penyadapan pada KPK. Pandangan pemerintah berseberangan dengan delapan fraksi di Pansus RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menginginkan pemangkasan kewenangan KPK. Sikap fraksi itu disampaikan dalam pandangan mini fraksi dalam rapat kerja Pansus, semalam di Jakarta.
”Sistem peradilan pidana mengandung lima struktur, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan, dan pelaksanaan putusan. Kita sekarang di etape keempat, sekuen pemeriksaan di muka persidangan. Kita tidak boleh menyinggung sekuen lain. Jika menyinggung, itu aksesori saja,” ingat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta.
Menurut Andi, ketentuan tentang penuntut umum harus dikembalikan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait. Artinya, jika ingin mengubah kewenangan penuntutan KPK, harus melalui perubahan UU KPK, yang mengatur kewenangan. Demikian pula terkait penyadapan. Pengubahan atas ketentuan itu harus melalui UU yang mengatur penyelidikan dan penyidikan.
Sebelumnya, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Damai Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), dan Fraksi Partai Golkar (F-PG) mendukung pemangkasan kewenangan KPK. Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak pemangkasan.
Khahar Muzakir, juru bicara F-PG, menjelaskan, fraksinya setuju pengesahan RUU itu dengan catatan komposisi hakim pada sidang Pengadilan Tipikor mayoritas hakim karier. Kewenangan penuntutan kembali ke Kejaksaan Agung. Soal penyadapan diatur hanya untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang melebihi Rp 10 miliar, harus izin ketua pengadilan negeri, dan dilakukan dalam waktu 30 hari dan bisa diperpanjang 15 hari.
”Jaksa adalah jaksa penuntut umum. Penyadapan harus sah,” imbuh M Nurdin dari F-PDIP.
Juru bicara F-PD, Bambang Sucipto Syukur, menjelaskan, fraksinya sepakat dengan RUU yang diusulkan pemerintah. Tentang penuntut umum, adalah penuntut umum pada Kejaksaan Agung dan KPK.

Dalam lobi, pemangkasan kewenangan KPK itu dibatalkan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Senin di Jakarta, menilai, jika RUU Pengadilan Tipikor disetujui, itu adalah pilihan politik DPR dan pemerintah. ”MK telah menyatakan kewenangan penuntutan dan penyadapan KPK itu sah dan konstitusional. Ini sudah diakomodasi dalam beberapa putusan MK,” katanya. (ana/edn)

 

 

 

 
PERPPU NO 4/2009
Mahkamah Konstitusi Tak Akan Terima Uji Materi

Selasa, 29 September 2009 | 03:17 WIB

Jakarta, Kompas – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan, MK tidak akan menguji materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasalnya, perppu hanya boleh diuji melalui political review (uji politik) di Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan judicial review atau uji materi di MK.
Hal itu dikemukakan Mahfud seusai menerima perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di ruang kerjanya di Jakarta, Senin (28/9). Hadir menemui Mahfud adalah perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), serta Demos.
Selasa lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perppu itu memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat anggota sementara pimpinan KPK bila terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK sehingga pimpinannya kurang dari tiga orang.
Menurut Mahfud, perppu tak dapat diuji MK. MK hanya menguji UU dalam arti formil. UU dalam arti formil adalah apabila pemerintah dengan DPR mengambil keputusan secara bersamaan membuat UU. MK tak dapat menguji UU dalam arti materiil, yaitu jika suatu lembaga yang memiliki kewenangan peraturan perundangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat masyarakat secara umum. UU dalam arti materiil ini meliputi peraturan pemerintah (PP), peraturan daerah (perda), dan lainnya yang mengikat satu komunitas.
Tetap akan ajukan
Meski tak akan diterima, Febri Diansyah dari ICW dan Wahyudi Djafar dari KRHN bersikeras tetap akan mengajukan uji materi terhadap Perppu No 4/2009. Febri melihat, uji materi terhadap perppu wajib hukumnya, mengingat DPR yang diragukan obyektivitasnya dalam membahas perppu.
”DPR periode 2009-2014 dikhawatirkan hanya akan menjadi stempel bagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” ujar Febri lagi. Hal itu sangat berbahaya pada masa mendatang. Presiden bisa saja mengeluarkan perppu setiap saat. Hal itu berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dalam jangka panjang.
Wahyudi mengatakan, uji materi terhadap perppu memang belum menjadi mekanisme yang dapat diterima. Meski demikian, uji materi perppu ke MK harus ditradisikan, mengingat peta kekuatan politik di DPR yang dikuasai partai pemerintah.

Secara terpisah, menurut Ketua Institut untuk Demokrasi dan Perdamaian Setara Hendardi, Mahfud sebagai hakim konstitusi dinilai teramat aktif memberikan dukungan terhadap perppu terkait kepemimpinan KPK. Padahal, pada fase ini MK belum memiliki kewenangan.

”Sikap politik” MK melalui ketuanya itu, kata Hendardi, akan berimplikasi serius ketika perppu itu diuji di MK. (ana)

 

 

 

KOMPAS/ALIF ICHWAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto (kanan) dan Chandra M Hamzah (kiri), didampingi juru bicara tim kuasa hukum Luhut MP Pangaribuan (tengah), Minggu (27/9) siang di Jakarta, menunjukkan bukti-bukti dokumen ketidakterlibatan kedua unsur pimpinan KPK itu dalam kasus dugaan suap.

DUGAAN PENYUAPAN
Bantah Kepala Polri, Pimpinan KPK Tunjukkan Bukti

Senin, 28 September 2009 | 03:13 WIB

Jakarta, Kompas – Bibit Samad Rianto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Minggu (27/9) dalam jumpa pers di Jakarta, menunjukkan sejumlah barang bukti untuk membantah dugaan penerimaan uang dari Direktur PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo. Bukti itu sekaligus untuk mematahkan tudingan polisi mengenai penerimaan uang senilai Rp 1,5 miliar di Bellagio Residence, Jakarta, antara tanggal 12 Agustus dan 18 Agustus 2008.
”Pada 11-18 Agustus 2008 saya di Peru,” ujar Bibit. Ia juga menunjukkan surat jalan, paspor, tiket, dan surat undangan dari Kedutaan Besar Peru kepada wartawan.
”Bellagio Residence saja saya tak tahu, apalagi pernah ke sana. Jika dikatakan ada yang bertemu saya di Hotel Bellagio Residence, itu mungkin setan atau jin yang mirip dengan saya,” kata Bibit.
Bantahan soal penerimaan uang juga disampaikan Chandra M Hamzah, Wakil Ketua KPK (nonaktif) yang juga disangka menerima uang Rp 1 miliar dari Ari Muladi. Ari disebut-sebut sebagai suruhan Anggoro.
Jumat lalu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri melontarkan dugaan penerimaan uang oleh pimpinan KPK. Disebutkan, terjadi penyerahan uang Rp 5,15 miliar dari Ari untuk pencabutan pencegahan (larangan ke luar negeri) Anggoro, yang menjadi tersangka tindak korupsi proyek sistem radio komunikasi terpadu Departemen Kehutanan. Penyerahan uang itu dilakukan tiga tahap, 11 Agustus 2008, 13 November 2008, dan 13 Februari 2009 (Kompas, 26/9).
Chandra mengaku bingung terhadap penjelasan Kepala Polri. Waktu penerimaan yang ditudingkan berubah terus. Ia memiliki beberapa versi sangkaan.
Dari dokumen yang dimiliki, ia disangka menerima uang pada 27 Februari 2009. Tanggal ini berbeda dengan data yang dilansir media elektronik pada 15 April 2009, yang lalu berubah menjadi sekitar Maret 2009. ”Ini ada tuduhan dan ada dokumen. Yang mana yang benar, saya tidak tahu,” ujarnya.

Tim Kuasa Hukum KPK meminta polisi segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang, dengan tersangka Chandra dan Bibit. Anggota Tim Kuasa Hukum, Luhut MP Pangaribuan, menilai tak ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka. ”Soal penyerahan uang, paling tidak harus ada dua saksi yang melihat langsung, atau bukti lain, surat tanda terima yang betul-betul ditandatangani oleh yang menerima,” ujar Luhut.

Hari Senin ini, Chandra dan Bibit akan menjalani wajib lapor ke polisi.

Dipaksa polisi

Secara terpisah, Minggu di Jakarta, Ari Yusuf Amir, seorang penasihat hukum Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar, mengungkapkan, kliennya mengaku dipaksa polisi untuk membuat laporan polisi pada 6 Juli 2009. Antasari juga menyangkal pernah menyarankan Ari Muladi untuk memberikan uang kepada Chandra, seperti yang dikatakan Kepala Polri dalam jumpa persnya, Jumat.

Ari Muladi, melalui penasihat hukumnya, Sugeng Teguh Santosa, juga menyatakan tak pernah berhubungan dan menyerahkan uang langsung kepada pimpinan KPK, termasuk Chandra.

Ari Yusuf Amir menuturkan, laporan Antasari tertanggal 6 Juli itu, seperti testimoni yang dibuatnya pada 16 Juni 2009, adalah perintah polisi. ”Awalnya Pak Antasari menolak permintaan itu. Namun, ia terus dipaksa dengan alasan untuk kelengkapan administrasi,” katanya.

Saat ditanya kenapa Antasari akhirnya bersedia membuat laporan, Ari menjawab, ”Kita tahu kondisi orang yang ditahan, terutama di tahanan polisi.”

Ari menambahkan, sejak awal memang banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus ini. ”Kejanggalan lain, misalnya saat Antasari pada 4 Mei 2009 datang ke Markas Polda Metro Jaya untuk diperiksa dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Saat itu dia jelas datang sendiri dan tidak karena ditangkap. Namun, sebelum ditahan, ia diminta menandatangani surat penangkapan,” tutur dia lagi.

Antasari tak pernah dan tak mungkin minta Ari Muladi menyerahkan uang ke Chandra. ”Itu tak masuk akal. Saat itu Antasari sedang menyelidiki dugaan suap di KPK. Aneh, jika dia malah menyuruh Ari menyerahkan uang kepada Chandra,” katanya.

Sugeng mengatakan, Ari yang merupakan pengusaha distribusi pupuk di Surabaya dan bergelar insinyur pertanian ini tidak pernah berhubungan dan menyerahkan uang secara langsung kepada pimpinan KPK.

Ari Muladi, lanjut Sugeng, memang pernah dihubungi Anggodo Widjojo (adik Anggoro) yang dikenalnya lebih dari 25 tahun. Anggodo meminta tolong kepada Ari agar dicarikan jalan keluar terkait pengusutan KPK atas kasus yang melibatkan PT Masaro.

”Ari lalu menemui A, pengusaha di Surabaya, yang mengaku dapat berhubungan dengan KPK.

A lalu minta uang yang katanya untuk pimpinan KPK. Ari pun mengatakan hal itu kepada Anggodo. Anggodo menyerahkan uang Rp 5,1 miliar, yang diberikan dalam tiga tahap ke Ari. Uang itu oleh Ari diserahkan ke A. Dalam proses ini, Ari mendapat 30.000 dollar AS dari A,” papar Sugeng.

Menurut Sugeng, A pernah menginformasikan kepada Ari Muladi bahwa Chandra belum diberi uang. Ari bicara kepada Anggodo. Anggodo memberikan lagi Rp 1 miliar dalam bentuk dollar Singapura kepada Ari, yang lalu diserahkan kepada A. ”Keberadaan A sekarang tak jelas. Ari juga tidak tahu apakah A menyerahkan uang itu ke pimpinan KPK atau tidak,” ujarnya.

Saat diperiksa sebagai saksi pada Juli, lanjut Sugeng, Ari mengaku memberikan uang kepada pimpinan KPK. Pengakuan itu untuk menyenangkan Anggodo. Namun, Agustus lalu, keterangan itu dicabut. (ANA/NWO) 

 

 

 

Degradasi Pemberantasan Korupsi

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 04:29 WIB 

Hifdzil Alim

Salah satu alasan mengapa korupsi kurang dipelajari sebagai masalah kebijakan mungkin karena perasaan tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu.

Usia korupsi sama tuanya dengan pemerintah itu sendiri (Robert C Tilman: 1979). Tilman benar. Pasalnya, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi kadang malah menimbulkan efek korupsi yang lebih akut meski kebijakan itu sebelumnya dimaksudkan sebagai tindakan preemtif ataupun preventif terhadap kasus korupsi.

Contoh, kebijakan terbaru pemerintah untuk menyelamatkan uang negara yang diambil anggota DPRD 2004-2009 melalui tunjangan komunikasi intensif (TKI) serta belanja penunjang operasional (BPO) pimpinan dan anggota DPRD dinilai kontraproduktif dengan usaha memberantas korupsi di negara ini.

Penggembosan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan surat edaran (SE) No 555/3032/SJ pada 18 Agustus 2009 (SE 555) yang menjawab surat Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Se-Indonesia bernomor 42/ADPSI/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009.

Petikan isi SE itu menyatakan, jika sampai batas waktu yang ditentukan anggota DPRD belum melunasi pengembalian TKI dan BPO, tidak akan dilimpahkan kepada penegak hukum alias tidak dipidana. Ketentuan SE itu bak penggembosan ban pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, dana TKI dan BPO yang diatur dalam Pasal 10A Peraturan Pemerintah (PP) 37 Tahun 2006 dan diberikan kepada anggota DPRD 2004-2009 dianggap sebagai uang korupsi. Sebab, dana itu tidak sesuai dengan peruntukan, bagian dari penyelewengan anggaran, dan merugikan keuangan negara.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menghitung, dana negara yang digelontorkan untuk memenuhi TKI dan BPO sebesar Rp 1,4 triliun. Potensi kerugian negara di beberapa daerah pun beragam. Di DKI Jakarta sebesar Rp 6,55 miliar, Banten Rp 3,79 miliar, Maluku Utara Rp 4,26 miliar, dan NTB Rp 1,1 miliar.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan pada semester I dan II tahun 2008, kerugian negara yang baru dikembalikan dari 152 daerah adalah Rp 210,8 miliar (Kompas, 31/08/09). Sisanya, 358 daerah, belum mengembalikan.

Korupsi

TKI dan BPO adalah bagian dari penyelewengan anggaran di daerah. Catatan penggiat antikorupsi memetakan, penyelewengan anggaran menjadi modus populer di daerah. Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM mencatat, selama tahun 2008-2009, korupsi merupakan modus teratas penyelewengan anggaran (63 persen).

Sebagai perbandingan, tahun 2000-2001, penyelewengan anggaran hampir terjadi di tiap daerah, dimainkan anggota DPRD. Lihat saja neraca belanja DPRD di delapan daerah yang tidak sesuai standar belanja DPRD dalam PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedelapan daerah itu, DPRD Bengkulu menghabiskan anggaran Rp 5,96 miliar (seharusnya hanya Rp 5,06 miliar), DPRD Lampung Rp 15,02 miliar (seharusnya Rp 8,46 miliar), DPRD DKI Jakarta Rp 90,03 miliar (seharusnya Rp 30,16 miliar), DPRD Jawa Timur Rp 29,80 miliar (seharusnya Rp 9,45 miliar), DPRD Kalimantan Barat Rp 10,32 miliar (seharusnya Rp 5,42 miliar), DPRD NTT Rp 8,09 miliar (seharusnya 4,95 miliar), DPRD NTB Rp 11,89 miliar (seharusnya Rp 4,44 miliar), DPRD Sulawesi Tengah Rp 8,17 miliar (seharusnya Rp 7,27 miliar) (HCB Dharmawan, dkk: 2004).

Kebijakan pemerintah tentang TKI dan BPO dalam PP 37 Tahun 2006 menuai banyak protes. Ketentuan TKI dan BPO lalu dicabut pemerintah. PP 21 Tahun 2007 terbit menggantikan PP 37 Tahun 2006, memidanakan anggota DPRD yang tetap mengonsumsi dana TKI dan BPO.

Bersamaan terbitnya PP 21 Tahun 2007, Mendagri menerbitkan SE 700/08/SJ (SE 700) ihwal tunggakan pengembalian dana TKI dan BPO. SE 700 memerintahkan agar jika sampai batas waktu yang ditentukan pimpinan dan anggota DPRD belum melunasi TKI dan BPO, mereka akan diseret aparat penegak hukum di daerah. Artinya, dengan ketentuan PP 21 Tahun 2007 dan SE 700, tanggal 22 Agustus 2009 adalah batas akhir anggota DPRD mengembalikan uang negara. Namun, kebijakan baru Mendagri (SE 555) telah mendegradasi usaha pengembalian uang negara itu.

Usaha memberantas korupsi harus terus jalan. Degradasi pemberantasan korupsi harus diakhiri. Pertama, Mendagri harus mencabut SE 555. Pencabutan itu penting guna menjaga emosi pemberantasan korupsi agar tidak kendur.

Kedua, aparat penegak hukum harus tetap aktif memeriksa anggota DPRD yang belum mengembalikan dana TKI dan BPO. Berharap kebijakan pemerintah menjadi kebajikan dalam pengembalian harta negara.

 Hifdzil Alim Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Wapres Minta Polri Utamakan Kejelasan Kasus Pimpinan KPK

Sabtu, 26 September 2009 | 03:24 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden M Jusuf Kalla menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait penetapan pimpinan sementara KPK, harus dijalankan. Namun, sejalan dengan itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus segera mengutamakan kejelasan nasib pimpinan KPK.
Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang, terkait pencegahan atas pengusaha Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan (larangan ke luar negeri) atas pengusaha Djoko S Tjandra. Keduanya kini nonaktif.
Bila Bibit dan Chandra bersalah, kata Wapres di Jakarta, Jumat (25/9), proses hukum harus dilanjutkan. Jika tak terbukti, polisi harus membebaskan dan menempatkan keduanya sebagai pimpinan KPK sehingga perppu tak berlaku.
”Ada pandangan, sambil jalan perppu, Polri mengutamakan dulu proses untuk memperjelas status hukum pimpinan KPK,” katanya. Menurut Kalla, hal itu penting agar sistem hukum Indonesia tak rusak karena sekarang berjalan dengan baik.
”Itu keinginan masyarakat dan juga keinginan kita semua agar Polri mengutamakan hal itu. Itu juga saya sampaikan kepada Kepala Polri agar ada kepastian hukum,” kata Wapres.

Wapres mengatakan, sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berangkat ke Amerika Serikat, Presiden juga memberikan instruksi khusus agar Polri menjelaskan hal itu.

Calon dari KPK

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK tersisa, M Jasin dan Haryono Umar, mengharapkan tiga calon anggota sementara pimpinan KPK, yang akan direkomendasikan kepada Presiden, berasal dari dalam KPK atau mantan unsur pimpinan KPK. Harapan itu disampaikan saat keduanya bertemu dengan Tim Rekomendasi Calon Anggota Sementara Pimpinan KPK yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS, Jumat di Jakarta.

Anggota Tim, Adnan Buyung Nasution, menuturkan, pertemuan dilakukan karena pimpinan KPK belum diajak bicara saat Presiden menerbitkan Perppu No 4/2009. Dalam perppu itu antara lain disebutkan, Presiden mengangkat anggota sementara pimpinan KPK jika pimpinan komisi itu kurang dari tiga orang.

Jasin menegaskan, KPK adalah lembaga negara sehingga tak bisa menolak Perppu No 4/2009, apalagi perppu itu dimaksudkan untuk memperkuat KPK.

Jumat lalu, Jasin menyatakan, perppu sebaiknya diterbitkan bila pimpinan KPK yang berstatus tersangka ditetapkan sebagai terdakwa. Tim Pembela KPK menilai, dengan perppu itu, Presiden mudah dipersepsikan mendukung langkah yang dapat dikategorikan sebagai upaya melemahkan KPK (Kompas, 19/9).

Namun, Jasin, mengaku tidak pernah menulis surat dan menandatangani pernyataan menolak perppu. Ia mempersilakan jika ada pihak yang menolak perppu, tetapi jangan memakai nama KPK. (HAR/NWO)

 

 

 

Dugaan Pidana

Liputan 6
DPR Rekomendasikan Adanya Dugaan Pidana Kasus Century

Liputan6.com, Jakarta: Di penghujung masa jabatan, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 mengesahkan banyak rancangan undang-undang dan rekomendasi. Satu di antaranya rekomendasi atas kasus Bank Century.

Dalam sidang paripurna terakhir di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9), DPR merekomendasikan agar kasus Bank Century ditindaklanjuti sebagai kasus pidana oleh aparat hukum. Berdasarkan hasil kesimpulan dan rekomendasi atas audit Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi XI DPR menyatakan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan penilaian dari Bank Indonesia terhadap kucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun.

“Hasil audit BPK menyatakan seperti itu,” ucap Hafiz Zawawi, Ketua Komisi XI. Selain penyelesaian hukum yang tegas, menurut Hafiz, DPR juga meminta BPK menyelesaikan hasil audit akhir terhadap kucuran dana ke Bank Century.

Dua hari silam, Ketua DPR Agung Laksono telah menerima hasil audit Bank Century dari BKP. Kasus Bank Century ini menjadi penting, bahkan sempat dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [baca: DPR Terima Hasil Audit Bank Century].(ANS)

Konflik KPK-Polisi

Antara – Rabu, September 30
MK Berharap Konflik KPK-Polisi Dapat Diselesaikan
MK Berharap Konflik KPK-polisi Dapat Diselesaikan

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) berharap konflik antara polisi dan KPK dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan.

“Kita berharap dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan,” kata Ketua MK, Mahfud MD, seusai acara halal bihalal di lingkungan MK, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Polri menetapkan Wakil Ketua KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.

KPK sendiri sebelumnya juga menyebutkan tengah mengkaji keterlibatan petinggi kepolisian berinisial SD terkait kasus Bank Century.

Ketua MK menyatakan posisi MK sendiri tidak dalam posisi memihak Polri dan KPK. “MK tidak dalam posisi memihak cicak (KPK) dan buaya (Polisi),” katanya.

Ia menyatakan MK sendiri dalam konflik itu, tidak bisa menjadi mediator dan tidak bisa dibawa ke MK.

“Pasalnya konflik itu bukan SKLN (sengketa kewenangan lembaga negara),” katanya.

Dikatakan, MK akan menangani SKLN jika ada lembaga negara yang sama-sama memiliki kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Polri punya UUD 1945 dibidang keamanan, tapi KPK tidak punya. Hingga tidak bisa berperkara di MK,” katanya.

Di bagian lain, ia menyatakan MK tidak bisa memberikan saran kepada presiden untuk menyikapi adanya konflik tersebut.

“MK bukan lembaga penasehat presiden, jadi MK tidak mungkin memberikan saran,” katanya.

Kendati demikian, ia meyakini presiden sudah mengikuti perkembangan dan memiliki orang-orang yang berkualitas untuk memberikan saran.

“Saya yakin presiden sudah ikut perkembangan ia pasti punya orang-orang yang memang berkualitas untuk memberikan saran. Oleh sebab itu, MK tidak akan memberi saran, kita yakin dan presiden tahu apa yang akan dilakukan,” katanya.

KasusPimpinanKPK

Antara – Rabu, September 30
MK: Polisi Tidak Profesional Tangani Kasus Pimpinan KPK

Jakarta (ANTARA) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menyatakan, polisi tidak profesional dalam menangani kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

“Tampaknya tidak pidana belum ada dan baru dicari kemudian, hingga saya katakan (polisi) tidak profesional hingga harus diselesaikan secara baik-baik,” katanya seusai acara halal bilhalal karyawan MK, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Mabes Polri menetapkan Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan dalam penanganan dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan (Dephut) dengan PT Masaro Radiokom.

Mahfud MD menyatakan kalau murni itu tuduhan polisi kepada KPK terkait adanya pelanggaran kewenangan, maka itu bukan wewenang polisi dalam menanganinya.

“Itu wewenang PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atau administrasi internal. Kok tiba-tiba jadi pidana,” katanya.

“Kalau tidak ada bukti awal (menetapkan tersangka) ya tidak boleh,” katanya.

Ia menegaskan sudah menjadi kewenangan polisi kalau ada bukti tindak pidananya dengan bukti awal yang cukup.

“Tapi karena kalau ini tidak pidananya selalu berubah-ubah, tampaknya tindak pidana belum ada dan baru dicari kemudian, hingga saya katakan tidak profesional,” katanya.

Di bagian lain, ia menyatakan (MK) berharap konflik antara polisi dengan KPK dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moral, kejujuran dan sistem ketatanegaraan.

“Kita berharap dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan,” katanya.

Berkaitan dengan kasus antara KPK dengan polisi, maka berbagai kalangan termasuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) telah mendesak Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk menonaktifkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Suara Pembaruan

2009-09-30 Menagih Komitmen Istana

Oce Madril
Satu komitmen penting yang diucapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pidato pertama setelah KPU secara resmi menyatakan dia terpilih sebagai presiden, Oktober 2004, adalah akan memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi. Lima tahun memimpin pemerintahan, komitmen antikorupsi tersebut layak diapresiasi. Namun, komitmen tersebut terlihat pasang-surut.

Pada awal masa pemerintahannya (2004-2005) komitmen antikorupsi menjalar sampai ke beberapa kebijakan hukum. Namun, semangat itu mulai stagnan dan kian memudar ketika memasuki 2006. Bahkan, saat ini komitmen antikorupsi istana mulai dipertanyakan. Apalagi, setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (Plt KPK).

Sejak lima tahun lalu, Presiden SBY telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi. Dimulai dengan program terapi kejut (shock therapy) 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), SBY kemudian melanjutkan langkahnya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres No 5/2004). Instruksi yang ditujukan kepada hampir 500 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertujuan untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Pada 2005, SBY melangkah lagi dengan menerbitkan Keputusan Presiden No 11/2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Tim yang terdiri dari gabungan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP ini bertugas mengusut kasus-kasus korupsi di pemerintahan termasuk di lingkungan istana dan BUMN.

Stagnasi dan memudarnya komitmen antikorupsi istana mulai terlihat ketika SBY memulai tren baru dalam menyelesaikan perseteruan antarlembaga negara terkait dugaan korupsi, sebagaimana terungkap dalam hasil riset Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM yang memberikan catatan khusus terhadap model penyelesaian ‘secara adat’. Model penyelesaian ini mulai dipopulerkan SBY pada 2007, ketika SBY mempertemukan Taufiqurrahman Ruki (mantan Ketua KPK) dan Yusril Ihza Mahendra (mantan Mensesneg) untuk menyelesaikan perseteruan antara mereka terkait dugaan korupsi di Departemen Hukum dan HAM.

Dua kasus hukum lainnya juga diselesaikan secara adat, yakni perseteruan antara SBY dan Amien Rais terkait kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan perseteruan antara Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus audit biaya perkara di MA. Penyelesaian secara adat terbukti telah mengaburkan proses hukum. Kasus dugaan korupsi yang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum menjadi hilang akibat diselesaikan ‘secara adat’.

Pelemahan KPK

Degradasi komitmen antikorupsi istana mencapai puncaknya ketika presiden mulai masuk pada ranah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Dimulai dengan sebuah pernyataan kontroversial yang mempersoalkan besarnya kewenangan KPK. Kemudian diikuti dengan langkah kontroversial BPKP untuk mengaudit KPK. Dan terakhir, langkah Polri yang mempersoalkan kewenangan KPK dan mengkriminalisasikan dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Kesemuanya seperti gayung bersambut yang kemudian berujung pada gagasan untuk menghilangkan beberapa kewenangan KPK, di antaranya kewenangan penuntutan dan penyadapan, pada pembahasan RUU pengadilan tipikor di DPR. Walaupun DPR membatalkan rencana tersebut, tapi publik sudah terlanjur merekam bahwa para politisi Senayan merasa terganggu dengan kehadiran KPK.

Penerbitan Perppu Plt KPK semakin memperkuat sinyal pelemahan terhadap institusi KPK. Produk hukum yang sangat subjektif dan nyaris “tanpa kontrol” ini tentu saja berbahaya jika tidak didasari alasan hukum yang kuat dan data empiris yang jelas. Latar belakang penerbitan perppu untuk menyelamatkan dan mengisi kekosongan kepemimpinan KPK, serta melanjutkan pemberantasan korupsi, dinilai tidak lebih dari pemanis dari ancaman yang sesungguhnya. Hal ini mudah dibaca dari berbagai fenomena adanya kekuatan yang menyerang balik KPK. Alih-alih menyelamatkan KPK, perppu ini justru menambah deretan persoalan baru. Setidaknya ke depan, independensi KPK akan terancam. Padahal, independensi salah satu syarat utama bagi sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang efektif.

Serangkaian peristiwa dan kebijakan hukum kontroversial di atas jelas menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi sedang terancam. Jika hal ini dibiarkan, maka kepada kita akan kembali dipertontonkan dagelan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun mendatang.

Penulis adalah Peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, Master Student Law and Governance Program, Nagoya University, Jepang

 

 




Blog Stats

  • 2,263,016 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers