Posts Tagged ‘Constitutional Laws

03
Nov
09

Mempermainkan Hukum dan Keadilan

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-03Mempermainkan Hukum dan Keadilan
Benny Susetyo

Bila keadilan hukum ditegakkan karena menguntungkan kepentingan penguasa dan sebaliknya diabaikan karena dianggap mengganggu kepentingan politik penguasa, maka pertanyaan mendasar adalah untuk siapa sebenarnya keadilan hukum itu?

Untuk mewujudkan keadilan hukum memang dibutuhkan iktikad politik (political will) yang sangat kuat dari penguasa. Tanpa itu, nyaris tidak mungkin keadilan hukum bisa diwujudkan. Penguasa memiliki kekuasaan yang bisa mengarahkan, memfasilitasi, dan menciptakan suasana yang kondusif guna terwujudnya hukum sebagai panglima, untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

Kendatipun demikian, apa yang diperbuat oleh kekuasaan tidak lebih dan tidak kurang hanya untuk menciptakan suasana yang sehat demi pewujudan hukum yang sehat pula. Di negara demokrasi, semua entitas yang berproses di dalamnya tetap harus tunduk di bawah payung hukum. Karena itulah, Indonesia memilih sebagai negara hukum (rechstaat) dan bukan negara berciri kekuasaan (machstaat). Kekuasaan, seberapa pun besar dan kuatnya, tetap harus tunduk di bawah norma hukum.

Kekuasaan memiliki peran besar melahirkan hukum yang peka terhadap perasaan publik, hukum yang dipercaya sebagai satu-satunya pijakan atas segala perselisihan yang muncul dalam proses berdemokrasi. Tentu berat dan begitu banyak konsekuensi yang harus ditanggung dari kenyataan ini. Bahwa kekuasaan harus tunduk dan berada dalam payung hukum, itu bukan hal mudah untuk dipraktikkan.

Dalam konteks mewujudkan keadilan sosial, cita-cita luhur hukum adalah untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran masyarakat bisa dicapai melalui hukum yang sanggup melahirkan keadilan. Hukum berkeadilan adalah hukum yang dipercayai dan karenanya ditaati. Hukum bisa dipercaya apabila prinsip kesetaraan dalam hukum (tidak peduli ia kaya atau berkuasa semua memiliki derajat yang sama dalam hukum) serta ada ketaatan yang dilandasi oleh komitmen kesederajatan.

Kasus-kasus belakangan setidaknya dapat dibaca dari sini. Hukum menjadi permainan para penguasa. Akibatnya, sisi keadilannya semakin suram. Hukum juga mudah dimanipulasi dan direkayasa, asal ia bisa memenuhi keinginan tertentu. Hukum ditegakkan sekaligus dilecehkan, seringkali mengabaikan sisi utamanya, yakni keadilan.

Kepekaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak seimbang muncul tidak secara tiba-tiba. Masyarakat memiliki perasaan yang tidak bisa dimanipulasi, bahkan dikendalikan. Atas itu semua, apabila jajaran penegak hukum masih sering bertindak di luar batas-batas kepekaan masyarakat, yang terjadi adalah kristalisasi ketidakpuasan dari berbagai penjuru. Bahaya paling besar dari perkara seperti ini adalah kemunduran yang luar biasa dari proses demokrasi yang sudah kita percayai untuk membangun bangsa ini. Demokrasi hanya ada di atas kertas.

Mempermainkan Keadilan

Sudah begitu lama keadilan menjadi barang yang mudah dipermainkan oleh kekuasaan dan uang. Juga sudah begitu banyak orang tahu keadilan susah diwujudkan di negeri ini. Keadilan tidak untuk semua, melainkan untuk sebagian (yang bisa ‘membeli’-nya).

Apakah kalimat di atas merupakan fakta atau sekadar gurauan tak berguna? Kita bisa menjawabnya melalui berbagai pengalaman keseharian kita hidup di bumi bangsa ini. Hukum dan keadilan bukan saja bagaikan saudara tiri yang jauh, melainkan sering seperti musuh. Keadilan di negeri ini amat langka, karena keadilan tak pernah menjadi bagian dari cara berpikir, berperilaku, berelasi para penguasa dan penegak hukum kita. Perilaku mereka lebih mengutamakan kekuasaan dan popularitas.

Hukum seringkali hanya pajangan dan retorika pasal-pasal di depan cengkeraman kekuasaan dan ‘orang kuat’ hukum tak lagi memiliki taring. Hukum mandul karena hanya mampu menginjak ke bawah dan mengangkat yang atas. Hukum gagal ditegakkan di atas prinsip-prinsip keadilan sosial, sebab lebih memandang kekuatan hukum formal dan permainan pasal-pasal. Akibatnya, hukum belum mampu memegang teguh apa yang disebut sebagai kesederajatan (equality) dan menghindarkan diskriminasi.

Ini semua masih soal pelajaran bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Janganlah kita terus-menerus mendidik rakyat bahwa seseorang bisa memiliki kekebalan hukum, karena mereka memiliki jabatan. Di negara yang mengagung-agungkan hukum sebagai payung, imunitas terhadap hukum tidak berlaku. Semua berkewajiban dan berhak sama.

Yang sedang dipertontonkan hari-hari ini adalah bagaimana hukum tumpul menghukum para orang kuat, mantan pejabat dan koruptor, tapi tajam beringas menghukum kelas teri dan mereka yang serius ingin menciptakan bangsa ini bersih. Kesederajatan dalam hukum mulai dipunahkan oleh sikap arogan kekuasaan. Karena kekuasaan yang menjadi acuan, kita tak sanggup untuk melihat hati nurani.

Roh keadilan tak mungkin dipadamkan oleh kata-kata manis dan tipuan politik. Jangan patah hati, yang gelap suatu ketika pasti terang, dan yang terang tidak akan selamanya bisa diubah menjadi gelap. Tinggal langkah konkret penguasa apakah masih “bersedia” membuka tabir kegelapan yang berselimut asap tebal ini. Atau harus menunggu keadilan akan dikais oleh rakyat di jalanan. Kita menantikan fajar keadilan dan kemanusiaan menjadi pilihan dalam kebijakan publik yang benar, dalam menentukan masa depan bangsa ini. Harapan itulah yang dinantikan kita semua sebagai anak bangsa yang merindukan Indonesia masa depan dalam keadaan yang terang.

Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional SETARA

14
Oct
09

Hukum : Pencemaran Nama Baik, Hambat Kebebasan Berbicara

PENCEMARAN NAMA BAIK
Fenomena untuk Hambat Kebebasan Berbicara

Rabu, 14 Oktober 2009 | 03:54 WIB

Jakarta, kompas – Penetapan dua aktivis Indonesia Corruption Watch sebagai tersangka dapat dilihat sebagai fenomena untuk menghambat kebebasan berbicara. Penetapan tersangka itu dimaksudkan untuk ”menakut-nakuti” siapa saja yang berbicara.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi Hukum Nasional JE Sahetapy, Selasa (13/10) di Jakarta. Sebelumnya, polisi melayangkan panggilan kepada dua pegiat antikorupsi dari ICW, Emerson Yuntho dan Illian Deta Arta Sari, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap pejabat Kejaksaan Agung. Mereka dijerat dengan Pasal 311 dan 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kompas, 13/10).

Menurut Sahetapy, pasal pencemaran nama baik sebenarnya sudah tidak relevan lagi dipertahankan. Jika dipertahankan, penerapannya harus memenuhi syarat yang sangat ketat. ”Atau paling tidak, jangan dijadikan itu masalah pidana. Cukup perdata,” ujar dia.

Lagi pula, dalam kasus ICW, tambah dia, apa yang diungkapkan dua aktivis itu bukan termasuk fitnah atau pencemaran nama baik. Pasalnya, ada data yang digunakan.

Seperti diungkapkan peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, data yang digunakan ICW adalah data resmi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu dokumen Hasil Pemeriksaan Audit BPK Nomor 26A/LHP/XV/05/2008 halaman 107, yang menyebutkan, Uang pengganti kerugian negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum diselesaikan Kejaksaan Agung sebesar Rp 5.641.859.689.688 dan 207.604.820.24 dollar Amerika.

Dibawa ke MK

Sahetapy menilai polisi dan jaksa sudah keterlaluan dalam menangani kasus itu. ”Mereka keterlaluan. Tidak cuma jaksa, tetapi juga polisi. Seharusnya, jika memang tidak benar, polisi tidak usah menanggapi laporan jaksa,” kata dia.

Ia juga menyarankan agar pasal terkait pencemaran nama baik itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. ”Kalau mau jalan pintas, bawa ke MK untuk minta pembatalan pasal itu. Saya bersedia memberi penjelasan,” ujarnya.

Mengenai usulan itu, Febri Diansyah membenarkan bahwa pihaknya akan mengajukan uji materi ke MK terkait Pasal 311 dan 316 KUHP. Namun, pihaknya juga masih mematangkan rencana tersebut. (ana)

 

12
Oct
09

Kenegaraan : Bola Liar PerPPU

Bola Liar Perppu

KOMPAS, 12 Oktober 2009

Inflasi peraturan pemerintah pengganti undang-undang tak terhindarkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam lima tahun pemerintahannya, sedikitnya 16 perppu dikeluarkan.

Tidak sedikit pengaturan yang sifatnya teknis dibawa hingga ke tingkat undang-undang. Bahkan pada akhir jabatannya, Presiden menerima kecaman keras dari masyarakat akibat dikeluarkannya Perppu KPK, yang dianggap mengganggu independensi dan imparsialitas KPK.

Konstitusi memenag memberikan wewenang kepada Presiden, selaku kepala pemerintahan tertinggi, untuk mengeluarkan perppu. Artinya, secara formil aturan ini bentuknya peraturan pemerintah, tetapi secara materiil memiliki kekuatan mengikat seperti halnya undang-undang (wet in materiele zin).

Hal ini diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Lahirnya perppu dimaksudkan untuk menjawab permasalahan bilamana terjadi kekosongan hukum, dalam sebuah keadaan genting, yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemerintahan.

Vernon Bogdanor, seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie (2006:84) menyebutkan, setidaknya terdapat tiga kondisi keadaan darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan memaksa, yaitu darurat perang; darurat sipil; dan darurat internal (innere not stand). Darurat yang sifatnya darurat internal dapat timbul berdasar pada penilaian subyektif presiden, yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi presiden untuk mengeluarkan perppu.

Catatannya, perppu hanya dapat dikeluarkan sebatas untuk kepentingan internal pemerintahan, yang memerlukan payung hukum setingkat undang-undang. Sedangkan DPR tak mungkin melakukan proses pembentukan undang-undang itu dalam waktu cepat. Jadi, pengertian kegentingan yang memaksa dapat dimaknai dari segi mendesaknya substansi (materiil) dan mendesak dari segi waktunya (formil).

Wajib diuji MK

Tak adanya peraturan perundang-undangan yang secara detail mengatur batasan-batasan kondisi kegentingan yang memaksa menjadikan perppu sebagai “bola liar” yang sewaktu-waktu dapat dimainkan oleh presiden yang berkuasa untuk kepentingan kekuasaannya. Meski UUD 1945 memberikan penegasan bahwa penilaian obyektif terhadap perppu akan diberikan DPR, namun dengan komposisi DPR yang mayoritas berisikan partai-partai pendukung pemerintah, menjadi berbahaya ketika uji obyektifitas perppu hanya dilakukan DPR. Tidak tertutup kemungkinan DPR justru sekadar menjadi tukang stempel untuk mengesahkan perppu menjadi undang-undang.

Sebagai undang-undang dalam arti materiil, sesungguhnya uji obyektifitas dan konstitutionalitas perppu dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK); Meski prosedur pembentukannya tidak melibatkan DPR (UU dalam arti formil), perppu memiliki kekuatan mengikat yang sejajar dengan undang-undang. Karena itu, seperti ditegaskan Jimly Asshiddiqie (2006:91), tidak ada alas an bagi MK kecuali memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian konstitusionalitas perppu sebagai undang-undang dalam arti materiil. Apalagi jika perppu dimaksud nyata-nyata telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga Negara.

Kendati UU MK hanya secara eksplisit menyebutkan bahwa MK sekadar berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, bukan berarti ketentuan tersebut menutup pintu bagi MK untuk menguji konstitusionalitas perppu terhadap UUD. Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang baru saja disetujui DPR pada akhir September lalu, menyebutkan, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Disini berlaku asas ius curia novit, bahwa hakim mengetahui hukumnya, sehingga pengadilan dianggap memahami bagaimana penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan kepadanya (de rechtbank kent het recht).

Kewenangan absolute presiden untuk mengeluarkan perppu dikhawatirkan akan menjadi boomerang bagi proses demokratisasi di Indonesia. Bilamana tidak ada batasan-batasan obyektif tentang kegentingan memaksa, dengan dalih mengganggu jalannya pemerintahan, presiden dapat dengan mudah mengubah setiap produk legislasi DPR, atau menciptakan aturan-aturan baru untuk mengekang kebebasan warga Negara. Artinya, absolutism perppu akan membuka celah bagi presiden berkuasa totaliter.

Mentradisikan pengujian konstitusionalitas perppu di MK menjadi penting guna mencegah kekhawatiran diatas. Ini demi setidaknya menghindari inflasi perppu dan menyelamatkan demokratisasi Indonesia yang sudah dibangun sekian lama.

WAHYUDI DJAFAR

Peneliti Hukum dan Konstitusi, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

08
Oct
09

Politik Hukum : Cara Berhukum Indonesia

Cara Berhukum Indonesia

KOMPAS, Kamis, 8 Oktober 2009 | 02:42 WIB

Oleh Roch Basoeki Mangoenpoerojo

Kehidupan masyarakat Indonesia 400 tahun terakhir ditata menggunakan hukum kolonial Belanda.

Tatanan hukum sistemik berdasarkan pengalaman panjang di Eropa dikawal perangkat untuk satu tujuan, yaitu mengeruk kekayaan Hindia Belanda demi makmurnya Kerajaan Belanda.

Sistem hukum tetap kendati Indonesia merdeka. Perubahan cuma pada perangkat dan tujuan, tetapi tidak jelas. Jelas bagi sekelompok orang, tetapi tak jelas bagi kelompok lain. Akibatnya memberi peluang bagi penjajah untuk melanjutkan melalui perbaikan hukum (amandemen). Tercium napas kolonialis pemecah belah dalam penataan kehidupan berbangsa.

Aneh, mantan KSAU (Chappy Hakim) bertanya tentang kebijakan area penerbangan di wilayah Indonesia kok dikuasai Singapura. Tidak salah, cuma perlu disadari agar Indonesia tidak dinilai poor dan uneducated oleh orang luar (The Idea About Indonesia oleh Prof Elson, Brisbane University), seperti kemelut di KPK sekarang ini.

Filosofi kekuasaan

Habitat kekuasaan (baca: penjajahan) Belanda masih sangat kental memengaruhi persepsi elite bangsa. Bahwa kehidupan harus ditata dengan kekuasaan. Sementara filosofi kekuasaan Pancasila versi Indonesia Merdeka belum dijabarkan, apalagi membudaya. Namun, karena kehidupan harus jalan, ”keterpaksaan” menuntun bangsa melanggengkan keterjajahan.

Diawali dengan berbagai perjanjian pada masa revolusi, lalu ditimpa habitat berutang yang tak kunjung henti sampai kini. Akibatnya tergantung, harus ikut arus globalisasi sampai takluk kepada Camdessu. Lalu berlanjut dengan kesiapan mengganti undang-undang dasar (tidak sekadar amandemen).

Mental terjajah tetap menjadi mindset elite bangsa, terlihat nyata dalam ”cara berhukum”. Mulai dari pembentukan hukum, persepsi terhadap hukum, perlakuan atas hukum (pasal-pasal), penindakan hukum, hingga tak mampu menegakkan kepastian hukum. Di semua aspek, ternyata selalu dilihat dari sisi kepentingan kelompok. Tak terlihat ”kepentingan nasional”, pemandu terbitnya rasa adil dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Akhirnya hukum menjadi medan laga bagi yang mau berkuasa. Ini dilegalkan UUD. Ringnya pemilu/pilpres/pilkada, sampai bingung, negara presidensial atau parlementer? Kini, SBY menyiasati hukum demokrasi, ingin memastikan bahwa NKRI adalah ”presidensial tanpa oposisi” (rangkul semua pihak). Tarung antarpemandu hukum juga terjadi (belum terkuak), yaitu antara MA, MK, KY, dan beberapa institusi independen lain. Masing-masing berkata demi kebenaran, ternyata bukanlah buat kepentingan anak cucu di kemudian hari (kepentingan nasional).

Di bawahnya, pertempuran sengit terjadi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Bagi warga kebanyakan, pro-kontra tak jelas juntrungannya. Korupsi bukan domain penindakan, tetapi pembentukan hukum. Lihat, dibiarkannya money politics marak dalam berebut kekuasaan. Bukan saja di pemilu/pilpres/pilkada, tetapi juga lebih bebas berkembang saat pilihan pengurus organisasi. Seolah masyarakat membenarkan bahwa pemimpin organisasi harus kaya raya. Padahal, ”orang kaya” tak pernah mau rugi. Sebagai pembanding, PSSI tidak butuh uang melimpah seperti Real Madrid atau Manchester City yang bisnis murni.

Siapa pun dengan ”kekuasaan” (hasil membeli) itu akan mengambil keuntungan. Apalagi parpol dan birokrasi, money politics dan korupsi sudah menjadi mindset.

Antisipasi

Tidak ada yang salah, begitulah bangsa Indonesia, baru sampai di situ. Yang penting sadar, kenyataan jangan ditolak, tetapi diantisipasi untuk tujuan kemerdekaan. Biarkan perilaku demikian berjalan tanpa disalahkan secara politik-hukum. Terima saja apa pun keputusan cara berhukum berbau kolonialis itu (”Kelompok Lima” Perppu Pelaksana Tugas KPK).

Penyelenggara negara salah, tetapi tak boleh disalahkan. Antisipasinya, lewat pendampingan oleh kekuatan sosial (civil society) untuk ”mencari hukum Indonesia” sesuai dengan tujuan negara, yaitu rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (alinea 2 Pembukaan UUD). Institusi kemasyarakatan terpercaya (legitimate, tidak perlu legalitas) harus dibentuk guna ”mendampingi” Pemerintahan SBY, bukan menyaingi (against). Jangan biarkan para pemimpin bangsa ”ditelan” oleh kekuatan luar.

Roch Basoeki Mangoenpoerojo Ketua Masyarakat Musyawarah Mufakat

30
Sep
09

Dimensi Konstitusi Hukum Jinayat

Dimensi Konstitusi Hukum Jinayat

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 04:32 WIB

 

Ismail Hasani

Sejak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengadopsi hukuman cambuk pada 2003 melalui sejumlah qanun tentang syariat Islam, sistem hukum di wilayah itu telah menunjukkan kontradiksi serius dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bahkan dengan konstitusi RI.

Pada saat bersamaan, revitalisasi hukum adat juga mulai diberlakukan dengan segenap pranata, instrumen, serta praktik penghukuman tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Satu kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa tiga sistem hukum telah berlaku di Aceh tanpa pembatas yang tegas, kapan masing-masing sistem hukum itu beroperasi: syariat Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

Secara sistemik dan berlangsung begitu cepat, implementasi syariat Islam di NAD telah mengancam integritas sistem hukum nasional.

Setelah diberlakukan sejak tahun 2005, jenis pidana cambuk telah mengundang kontroversi dan kecaman berbagai pihak, termasuk penolakan oleh elemen kritis-progresif Aceh. Tidak ada dampak signifikan bagi kesejahteraan dan keadilan publik yang lahir dari pemberlakuan syariat Islam di NAD.

Dampak yang dapat dipastikan muncul adalah kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Atas nama otonomi khusus, Aceh telah melembagakan diskriminasi melalui kebijakan yang tidak bijak dan penegakan yang tidak adil.

Klimaks irasionalitas

Hukum cambuk dan praktik adat yang masih mengadopsi hukuman badan telah sejak lama menjadi perhatian dunia internasional untuk dihapuskan. Konvensi Internasional tentang Antipenyiksaan, Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi Pemerintah RI menegaskan, jenis hukuman badan adalah bentuk penghukuman yang melanggar HAM.

Berbagai kritik dan keberatan dari banyak pihak tentang praktik hukuman cambuk kini telah digenapi dengan lahirnya qanun jinayat (hukum pidana materiil ”Islam”) dan hukum acara jinayat yang mengadopsi hukum rajam (dilempari batu hingga meninggal) dan jenis-jenis pidana baru yang keliru.

Pengesahan dua qanun menjelang berakhirnya masa jabatan Parlemen Aceh 2004-2009 adalah klimaks irasionalitas politik perundang-undangan nasional Indonesia dan bertentangan dengan konstitusi RI yang menggenapi praktik positivisasi agama dalam tubuh negara.

Sebagaimana diketahui, sepanjang era otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001, setidaknya terdapat 154 kebijakan daerah dibentuk atas dasar agama dan moralitas yang melembagakan diskriminasi (Komnas Perempuan, 2009).

Selain di tingkat daerah, di tingkat nasional kecenderungan arah politik perundang-undangan nasional juga mengarah pada arus politik penyeragaman atas dasar agama dan moralitas. Sejumlah UU, seperti UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, RUU Jaminan Produk Halal, dan SKB Pembatasan Ahmadiyah, merupakan ekspresi dan manifestasi politik penyeragaman yang mengingkari keberagaman Indonesia (Setara Institute, 2008).

Sementara itu, sejumlah mekanisme nasional yang diharapkan mampu menjadi penjaga integritas sistem hukum nasional dibuat tidak berdaya. MA yang memiliki kewenangan uji materiil atas perda misalnya sama sekali tidak memiliki kepekaan dan keberpihakan memastikan konsistensi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang.

Kecakapan minimum MA telah terlihat saat MA menolak uji materiil Perda Kota Tangerang dan menguatkan sejumlah kasasi perkara jinayat dari Aceh yang mengadopsi hukuman cambuk.

MK secara formal tidak memiliki kewenangan menguji perda. Padahal, kontradiksi itu tidak hanya berdimensi legal, tetapi juga kontradiksi konstitusional yang menuntut penyikapan konstitusional.

Kecenderungan sebagaimana digambarkan itu menampilkan wajah politik penyeragaman sekaligus menegaskan berbagai kontradiksi konstitusional yang diidap politik hukum Indonesia. Sejak 1998, Indonesia tidak memiliki rancangan besar politik hukum yang jelas sehingga setelah 10 tahun berjalan yang muncul adalah berbagai kontradiksi. Padahal, amandemen konstitusi RI telah secara tegas menjamin kebebasan dan hak asasi manusia.

Bukan kebutuhan

Jalan politik penyelesaian konflik Aceh model penerapan syariat Islam sama sekali tidak diharapkan, baik oleh Gerakan Aceh Merdeka maupun masyarakat luas di Aceh.

Setelah berada di bawah represi di tengah konflik, GAM dengan cerdas tidak mencantumkan sama sekali perihal pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu butir kesepakatan.

GAM memilih praktik penegakan hukum yang humanis berlandaskan prinsip-prinsip HAM. Propaganda sebagian elite politik Aceh tentang pilihan politik penegakan syariat Islam di Aceh hanyalah cara mempertahankan pendulum politik pada kelompok mereka.

Mayoritas masyarakat Aceh telah memilih menjadi kelompok besar yang diam akibat politik stigmatisasi yang dikembangkan para pengusung syariat Islam. Mereka yang menolak akan distigma sebagai anti-Islam, antisyariat, dan seterusnya, yang kemudian menjadi sah untuk dikucilkan. Elite politik lain yang tidak mendukung syariat Islam juga gamang untuk bersikap berbeda karena khawatir ”dukungan” politik atas mereka melemah.

Merawat integritas sistem hukum nasional dan memastikan konsistensi penegakan konstitusi RI membutuhkan desain besar komprehensif arah politik hukum nasional, termasuk memastikan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan berjalan efektif dan berpihak, dan revisi atas UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan PUU.

Tidak ada argumen untuk mengelak bagi pemerintahan SBY-Budiono untuk mengambil langkah politik, di luar mekanisme formal, melakukan pembatalan perda/qanun yang diskriminatif dan dengan landasan agama dan moralitas. Langkah ini adalah jalan menyelamatkan integritas sistem hukum nasional yang semakin rapuh dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Ismail Hasani Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta; Analis Hukum dan Konstitusi Setara Institute serta Komnas Perempuan

30
Sep
09

Perundang-undangan : MK punya peluang Uji PerPPU No. 4/2009

PERUNDANG-UNDANGAN
Mahkamah Konstitusi Punya Peluang Uji Perppu No 4/2009

Rabu, 30 September 2009 | 03:25 WIB

Jakarta, Kompas –  Hakim konstitusi Akil Mochtar, Selasa (29/9) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, mengatakan, terbuka peluang bagi MK untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. MK tidak boleh terpaku dengan ketentuan, perppu hanya bisa diuji melalui political review oleh Dewan Perwakilan Rakyat. MK harus mengikuti perkembangan hukum ketatanegaraan.
Sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD menegaskan, MK tidak akan menerima pengujian terhadap Perppu Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diterbitkan 22 September lalu. Alasannya, MK hanya bisa menguji UU dalam arti formil (Kompas, 29/9).
Akil menyatakan, MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara seharusnya dapat menguji perppu. Apalagi, saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengontrol penerbitan perppu.
MK dalam putusannya terdahulu memang menyatakan, penerbitan perppu adalah hak subyektif Presiden. Ini sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden jika ada kegentingan memaksa. Namun, kata Akil, tak ada satu ketentuan pun mengenai kriteria kegentingan memaksa, baik di UUD 1945 maupun UU.
”Perppu memang dibahas oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Bisa diterima atau ditolak. Tetapi, tidak dijelaskan masa sidang mana. Padahal, kemungkinan terjadi kerugian konstitusional warga negara sejak perppu itu diterbitkan. Tugas MK itu melindungi hak konstitusional warga,” kata Akil.
Secara terpisah, ahli hukum tata negara, Taufiqurrohman Syahuri, dan pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai bahwa perppu bisa dibawa ke MK. Secara materiil, perppu sama dengan UU.
Selain itu, kata Taufiqurrohman, sekarang adalah saat tepat untuk membuat kriteria tentang ihwal kegentingan memaksa untuk penerbitan perppu.
Selain putusan MK, kata dia, pengaturan kriteria kegentingan memaksa juga dapat dimuat dalam UU tersendiri atau dimasukkan dalam revisi atas UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Charles juga mendorong hakim konstitusi membuat terobosan hukum terkait pengujian perppu itu. ”MK harus memastikan, apakah perppu bisa diuji di lembaga itu atau tidak. Ini diperlukan demi adanya kepastian hukum,” ujarnya.
Berpotensi komplikasi
Di Bandung, Jawa Barat, Selasa, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menilai, Perppu No 4/2009 prematur. Bahkan, perppu itu dikhawatirkan akan menimbulkan komplikasi hukum di kemudian hari.
Bagir, yang juga guru besar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, menjelaskan, perppu semestinya cuma mengatur ranah eksekutif atau pemerintahan. ”Tidak bisa menyangkut soal kelembagaan negara semacam DPR atau MA. Ini lembaga independen. KPK juga lembaga independen,” tuturnya.
Jika perppu yang dikeluarkan menyangkut langsung keberadaan lembaga negara atau lembaga independen lain, itu akan menghilangkan esensi independensi lembaga itu. ”Istilahnya, constutional dictatorship (kediktatoran konstitusional),” ujarnya.
Di Jakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menilai, penerbitan Perppu No 4/2009 merupakan langkah melemahkan pemberantasan korupsi.

”Perppu itu bentuk intervensi pemerintah sekaligus melemahkan independensi KPK,” katanya. Perppu itu juga menunjukkan, pemerintah masih setengah hati dalam pemberantasan korupsi. (ana/jon/nta) 

 

 

 

PENYUAPAN DI KPK
Masih Ditemukan Celah

Rabu, 30 September 2009 | 03:28 WIB

Jakarta, Kompas – Sejumlah celah masih ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (29/9) di Jakarta. Jadi, sejumlah penggiat gerakan antikorupsi berencana melakukan uji materi terhadap peraturan itu segera setelah resmi diundangkan.
”Aturan ini menciptakan dualisme. Misalnya, Pasal 26 RUU yang menyatakan, komposisi dan jumlah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ditentukan ketua pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung (MA). Ketentuan ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum,” ungkap praktisi hukum Bambang Widjojanto, Selasa (29/9) di Jakarta.
Komposisi dan jumlah hakim, kata Bambang, seharusnya tidak diubah, yaitu lima hakim dengan hakim ad hoc tiga orang. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 Desember 2006 tak mengamanatkan perubahan komposisi itu. ”Kami mengajukan uji materi segera setelah RUU ini diundangkan,” tegasnya.
Sidang Paripurna DPR, Selasa, setuju mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor sebagai UU. Ketua Panitia Khusus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara melaporkan, RUU dibuat sebagai tindak lanjut putusan MK yang memutuskan, dalam tiga tahun perlu dibuat dasar hukum bagi keberadaan Pengadilan Tipikor.
Dalam pembahasan, kata Dewi, sejumlah materi krusial diputuskan dikembalikan ke posisi awal. Misalnya, tentang pengertian penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tetap diberi hak untuk menuntut.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Andi Mattalatta menambahkan, dengan dipertahankannya hak penuntutan, tidak ada anggapan ada usaha melemahkan KPK atau memperkuat institusi penegak hukum tertentu.
Wakil Ketua KPK M Jasin menyambut baik dipertahankannya kewenangan penuntutan itu. Jika kewenangan ini dihilangkan dari KPK, kinerja komisi itu terpengaruh. Bolak-balik pemberkasan penuntutan dari KPK ke kejaksaan amat mungkin terjadi.
Namun, Bambang curiga, sejumlah wacana kontroversial, seperti penghilangan hak KPK untuk menuntut, sengaja dimunculkan untuk menutup materi lain yang lebih penting, seperti jumlah dan komposisi hakim serta kedudukan pengadilan yang dalam waktu dua tahun harus ada di semua ibu kota provinsi.
Secara terpisah, peneliti hukum dan konstitusi Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Wahyudi Djafar, juga menjelaskan, pihaknya siap membawa RUU Pengadilan Tipikor setelah diundangkan ke MK untuk diuji materi. KRHN menengarai, dua pasal berpotensi menimbulkan masalah ke depan, yakni tentang komposisi hakim dan tempat Pengadilan Tipikor.
Menurut Wahyudi, jika komposisi hakim Pengadilan Tipikor tidak diatur jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dualisme putusan kasus korupsi dikhawatirkan juga akan terjadi.
Di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan, MA menyiapkan sekitar 750 hakim karier untuk ditugaskan di Pengadilan Tipikor. ”Kami belum tahu apa saja yang harus kami lakukan, tetapi penyiapan hakim adalah yang utama,” katanya. Hakim yang terpilih akan segera mendapat pembekalan.
Jaksa Agung Hendarman Supandji di Jakarta, Senin, secara terpisah menuturkan, tidak ada masalah bagi institusinya jika KPK diberikan kewenangan penuntutan.
Sejauh ini, kata Hendarman, persoalan baru terjadi bila Pengadilan Tipikor hanya ada di setiap provinsi. Anggaran untuk menggelar sidang akan membengkak.(nwo/ana/idr/den) 

 

 

 

STATUS PIMPINAN KPK
Wapres Desak Polri Lekas Tuntaskan

Selasa, 29 September 2009 | 03:11 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden M Jusuf Kalla mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia secepatnya menuntaskan pemeriksaan terkait status pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yang dituduh menerima dana Rp 5,15 miliar dari PT Masaro Radicom. Keduanya juga disangka menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan pencegahan untuk Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.
Polri diminta menuntaskan kasus itu dalam waktu seminggu. Demikian diungkapkan Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Senin (28/9). Sebelumnya, Wapres memanggil Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Kedatangan Kepala Polri di rumah dinas Wapres dilakukan tanpa pengawalan yang mencolok. Setelah bertemu lebih kurang 40 menit, Bambang yang menggunakan mobil Land Cruiser hitam berpelat nomor B 2632 FS langsung meninggalkan rumah Wapres bersama iringan kendaraan Wapres.
”Polisi sanggup menuntaskan pemeriksaannya sehingga status hukum kedua unsur pimpinan KPK itu bisa diselesaikan dalam seminggu. Tadi saya minta untuk segera diselesaikan. Kepala Polri bisa memenuhinya. Jadi, minggu depanlah status hukumnya jelas,” tutur Wapres.
Menurut Wapres, Kepala Polri menyatakan proses pemeriksaannya akan dilanjutkan apabila unsur tindak pidana terpenuhi dalam penyidikan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, Polri akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan mengembalikan keduanya sebagai unsur pimpinan KPK.
”Soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tentu harus tetap berjalan sampai DPR menerima atau menolaknya. Tetapi, yang utama, Polri harus segera menuntaskan proses pemeriksaannya untuk kejelasan status hukumnya,” kata Wapres.
Seandainya Tim untuk Merekomendasi Calon Anggota Sementara Pimpinan KPK (dikenal sebagai Tim 5) telanjur mengusulkan tiga nama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menetapkannya, Kalla mengatakan, pimpinan sementara itu terus berlanjut jika tindak pidananya ditemukan. Kalau dikeluarkan SP3, pimpinan sementara itu otomatis berhenti dan pimpinan lama bekerja kembali.
Susno, internal Polri
Terkait tuntutan penonaktifan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, Wapres menilai hal itu tergantung Kepala Polri. Namun, dia mengakui, penyidikan kasus terkait pimpinan KPK dan masalah Susno adalah pertaruhan nama baik Polri.
Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta Polri menghentikan penyidikan kasus Chandra dan Bibit. Ia menilai dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap dua unsur pimpinan KPK itu lebih merupakan sengketa administrasi dalam hukum.
Penilaian itu, papar Mahfud, sebagai upaya untuk mengingatkan penegak hukum itu. Sebagai Ketua MK, yang bukan anggota kabinet, ia tidak memiliki forum resmi untuk menyampaikan peringatan itu.
Senin, Susno juga resmi diadukan ke Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit. Pengaduan itu disampaikan setelah keduanya menjalani wajib lapor di Mabes Polri.

Ahmad Rivai, seorang kuasa hukum Chandra dan Bibit, menuturkan, mereka diterima langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani. Laporan juga disampaikan kepada Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Yusuf menuturkan, Itwasum dan Divisi Propam Polri akan memproses laporan itu. Namun, ia enggan berkomentar soal tuntutan penonaktifan Susno Duadji. (HAR/ANA/SF)

“Mati Surikan” Perppu 4/2009
Independensi KPK Dinilai Sudah Terganggu

Selasa, 29 September 2009 | 03:19 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta ”mematisurikan” Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perppu itu tak perlu dilaksanakan.
Permintaan itu dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam diskusi bertemakan ”Selamatkan KPK-Lawan Korupsi!” yang digelar Inside Forum, Senin (28/9) di Jakarta.
Hikmahanto, yang juga mantan anggota Panitia Seleksi Anggota KPK tahun 2007-2011, meminta pula Presiden menunda penyebutan nama pelaksana tugas pimpinan KPK hingga semua masalah di kepolisian menjadi jelas. ”Publik selama ini bertanya, bagaimana bisa sebelumnya polisi mempersoalkan penyalahgunaan wewenang lalu berubah menjadi dugaan suap pada beberapa anggota KPK,” ujarnya.
Menurut dia, perlu ketegasan soal apakah polisi benar menetapkan status tersangka bagi Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah didasari pembuktian dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian itu dibutuhkan untuk menepis kecurigaan yang muncul selama ini.
Salah satu cara membuktikannya, tambah Hikmahanto, adalah dengan mendesak Presiden meminta pimpinan Polri melakukan gelar perkara kasus itu dengan dihadiri pakar terkait yang berkompeten dan independen.
”Terlepas dari ada tidaknya kegentingan memaksa, perppu suka atau tidak sudah dibuat dan tercatat dalam lembar negara. Tak mungkin membatalkannya lagi. Jadi, lebih baik ’dimatisurikan’ saja,” ujar Hikmahanto.
Menurut Hikmahanto, Perppu No 4/2009 diakui sangat mengganggu independensi KPK, seperti diatur dalam Pasal 3 UU No 30/2002. Dalam pasal itu disebutkan, KPK harus independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.
”Langkah penerbitan perppu oleh Presiden kali ini berpotensi mendatangkan fitnah. Presiden, seperti selama ini berkembang di masyarakat, dikatakan berniat melemahkan KPK dan bukannya menyelamatkan,” ujarnya.
Zainal Arifin dari Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyoroti kinerja Polri dalam kasus dugaan suap pimpinan KPK kali ini yang seolah menerapkan cara ”tangkap dahulu, bukti belakangan”. Seharusnya Presiden mampu mencium ”bau tidak sedap” kriminalisasi KPK oleh bawahannya (Polri) sejak awal, apalagi ketika semua tuduhan yang dialamatkan kepada pimpinan KPK dibantah berbagai kalangan.
Korupsi tingkat tinggi
Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam diskusi itu mengakui curiga KPK sengaja diintervensi dan dikriminalisasi lantaran tak lagi menangani kasus korupsi biasa saja, tetapi lebih dari itu.

”Serangan terhadap KPK sebetulnya muncul setelah mampu menangani kasus besar. Kasus yang ditangani KPK semakin ke sini adalah yang terkait atau menyentuh kepentingan lebih besar dan terkait kelompok yang selama ini terbilang berada di atas hukum,” ujar Danang.

Kondisi seperti itulah, kata dia lagi, yang melatarbelakangi upaya melemahkan KPK tanpa harus membubarkannya. ”Dengan begitu bisa disimpulkan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah sangat mendalam. Sudah terkait kepentingan politik, bukan mencari keuntungan lagi,” ujarnya.

Peneliti politik dari Reform Institute, Yudi Latif, menyoroti, pemerintah dalam kasus terkait pimpinan KPK terlihat lebih menggunakan pendekatan kekuatan (might) ketimbang mencari cara yang benar (right) untuk menuntaskan masalah. Selain itu, kepolisian juga tidak akan berani berbuat seperti sekarang tanpa ada ”lampu hijau” dari atasannya, dalam hal ini presiden.

Jika tak mendapatkan ”restu”, Polri setidaknya sengaja dibiarkan mengacak-acak KPK. (dwa) 

 

 

 

 

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (kiri) dan peneliti dari Reform Institute, Yudi Latif (kanan), menjadi pembicara dalam diskusi Selamatkan KPK-Lawan Korupsi! di Jakarta, Senin (28/9). Sejumlah tokoh menolak Perppu No 4/2009 tentang Perubahan Atas UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dinilai masih banyak masalah.

PERUNDANG – UNDANGAN
Dari KPK, Cegah Inflasi Perppu untuk Lima Tahun ke Depan

KOMPAS, Selasa, 29 September 2009 | 03:19 WIB

Hadiah ”Lebaran” dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikeluarkan Selasa (22/9) lalu mengejutkan banyak pihak. Tak cuma penggiat antikorupsi, tokoh masyarakat, akademisi, dan pakar pun tak habis pikir tentang pertimbangan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 itu.
Perppu tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memberikan dasar hukum bagi presiden untuk mengangkat pejabat pelaksana tugas pimpinan KPK ketika jumlah pimpinan KPK kurang dari tiga orang. Meski dihadang gelombang penolakan, perppu tetap tak terbendung.
Banyak alasan menolak perppu itu. Misalnya, syarat ihwal kegentingan memaksa yang dinilai tak terpenuhi hingga kecurigaan dijadikannya perppu sebagai alat untuk memasukkan kalangan dekat presiden ke KPK demi mengontrol lembaga yang seharusnya independen ini. Dalam bahasa kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), KPK ke depan berpotensi menjadi ”alat pukul” presiden untuk menghabisi orang yang tidak disukai, menjadi boneka presiden.
Keluarnya perppu ini menyentakkan kesadaran semua pihak. ”Ini berbahaya. Jadi preseden buruk di masa datang,” kata ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie juga mengingatkan, perppu menjadi fasilitas paling efektif bagi presiden untuk mengubah UU, sesuai dengan kepentingan jangka pendeknya. ”Perppu bisa dipakai semena- mena, semau-maunya presiden. Kapan saja, ia bisa melanggar UU dengan perppu,” ujarnya.
Apalagi, kata Jimly, Presiden terpilih saat ini mendapat dukungan mayoritas parlemen. Partai Demokrat dan partai koalisinya menguasai 314 kursi dari 560 kursi DPR. Kondisi ini diprediksi akan membuat Yudhoyono kian percaya diri untuk kapan pun membuat perppu.
Peneliti hukum dan konstitusi Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Wahyudi Djafar, khawatir bakal terjadi inflasi perppu selama pemerintahan Yudhoyono pada lima tahun mendatang.
”Setiap ada persoalan, akan diselesaikan dengan perppu. Perppu berpotensi jadi alat presiden untuk mengatur hal teknis yang sebenarnya tidak boleh diatur dalam peraturan setingkat UU,” ujar Wahyudi.
Kewenangan presiden
Muncul gagasan untuk membatasi subyektivitas presiden dalam penerbitan perppu. Saran radikal justru datang dari Jimly. ”Cabut Pasal 22 UUD 1945. Itu desain lama yang tidak relevan lagi,” katanya.

Pasal 22 UUD 1945 berbunyi, ”(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”

Menurut Jimly, ada hal mendasar yang menjadi alasan, yaitu terkait pergeseran kuasa pembentuk UU dari presiden (sebelum amandemen) ke DPR (pascaamandemen). Sebelum amandemen, DPR hanya berwenang mengusulkan RUU, sementara penetapannya harus mendapat persetujuan presiden. Kondisi berubah. Pasal 5 Ayat 1 perubahan UUD 1945 menyatakan, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ketentuan ini terkait dengan Pasal 20 Ayat 1, DPR memegang kekuasaan membentuk UU.

Menurut Jimly, Pasal 22 yang memberikan kewenangan kepada presiden mengeluarkan perppu tak sinkron dengan pergeseran ini. Sebab, kuasa pembentukan UU di tangan DPR.

Apalagi, Pasal 22 Ayat 3 mengisyaratkan, perppu tak dapat batal dengan sendirinya meski ditolak DPR. Perppu itu harus dicabut. Ketentuan ini memberi celah bagi presiden untuk memanfaatkan masa/jeda antara penolakan dan pencabutan untuk melakukan tindakan hukum.

Kasus ini terungkap pada Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang menjadi dasar penyelamatan Bank Century. Perppu itu tidak diterima DPR pada 18 Desember 2008 yang artinya harus batal. Namun, pengucuran dana tetap dilakukan meski penolakan disampaikan. Belakangan, muncullah gonjang-ganjing dana Rp 6,7 triliun yang telanjur mengucur ke Bank Century.

Bagi Jimly, ketentuan ini sangat berbahaya. Perppu akhirnya berpotensi disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Misalnya, presiden butuh melakukan sesuatu hal dalam jangka satu bulan ke depan, tetapi UU tak mengizinkan, perppu menjadi jalan paling efektif meski kemudian ditolak DPR. Pascapenolakan pun, perppu masih sah secara yuridis formil dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan jika belum dicabut.

Namun, ide itu tak banyak mendapat persetujuan. Selain karena dinilai terlalu berbahaya mengubah konstitusi saat ini, khawatir ditumpangi kepentingan lain, juga secara teori ketentuan mengenai perppu tidak terkait dengan pergeseran kekuasaan pembentukan UU. Hal itu diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Menurut dia, perppu adalah privilese (keistimewaan) yang melekat pada presiden sebagai pengimbang DPR sebagai pemegang kekuasaan UU.

Perppu adalah hak legislasi atau legislative right presiden untuk menghadapi secara cepat dan tepat situasi genting dan memaksa, seperti terjadi suatu kekosongan hukum/UU.

Irman mengakui, setiap hak keistimewaan memungkinkan terjadinya penggunaan secara otoritarian. Namun, dalam perppu, hal ini akan ditinjau DPR. DPR bisa menolak, bahkan lebih jauh mempertanyakan (interpelasi), menyelidiki (angket), dan menyatakan pendapat. ”Inilah kontrol DPR terhadap perppu,” ujarnya. Namun, laku ideal ini tentu mengandaikan adanya suatu peta kekuatan politik yang imbang dalam DPR.

Perlu pembatasan

Dibandingkan dengan mengamandemen konstitusi, ide untuk membuat pembatasan terhadap ”hak subyektif presiden” dinilai beberapa kalangan lebih realistis. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengupayakan uji materi perppu ke MK atau melalui perubahan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Idenya adalah perlunya definisi atau batasan mengenai ”hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Dari dua pilihan itu, menurut Irman, langkah yang paling efektif adalah melalui uji materi perppu ke MK. Sebab, uji materi dapat dilakukan siapa pun. Berbeda dengan proses pengajuan perubahan UU No 10/2004 yang membutuhkan dukungan dan waktu yang relatif lama.

Hanya, kata Irman, MK pada era kepemimpinan Jimly pernah memberikan pendapat terkait ”hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Itu terlihat dalam perkara Nomor 003/PUU-III/ 2005 mengenai hak uji materiil dan formil atas UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Dalam putusan itu, MK menyatakan tak berhak menguji perppu karena hal itu adalah political review oleh DPR. Namun, tidak tertutup kemungkinan bagi MK untuk menafsir kembali hal itu. Dalam putusan itu pula, MK menegaskan ”hal ihwal kegentingan memaksa” adalah hak subyektif presiden yang menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR. (Susana Rita) 

 

 

 

Kewenangan KPK Tetap
Pemerintah Minta KPK Tetap Berwenang Menuntut

Selasa, 29 September 2009 | 03:26 WIB

Jakarta, Kompas – Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah setuju mempertahankan kewenangan penyadapan dan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
”Seluruh fraksi dan pemerintah sepakat meneruskan pengambilan keputusan pada rapat paripurna. Soal penuntut umum, ketentuan diubah menjadi penuntut umum adalah penuntut umum sebagaimana dimaksud perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ketua Pansus Dewi Asmara, Senin (28/9) malam.
Kesepakatan diambil melalui lobi setelah sebelumnya pemerintah menolak rencana pemangkasan kewenangan penuntutan dan penyadapan pada KPK. Pandangan pemerintah berseberangan dengan delapan fraksi di Pansus RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menginginkan pemangkasan kewenangan KPK. Sikap fraksi itu disampaikan dalam pandangan mini fraksi dalam rapat kerja Pansus, semalam di Jakarta.
”Sistem peradilan pidana mengandung lima struktur, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan, dan pelaksanaan putusan. Kita sekarang di etape keempat, sekuen pemeriksaan di muka persidangan. Kita tidak boleh menyinggung sekuen lain. Jika menyinggung, itu aksesori saja,” ingat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta.
Menurut Andi, ketentuan tentang penuntut umum harus dikembalikan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait. Artinya, jika ingin mengubah kewenangan penuntutan KPK, harus melalui perubahan UU KPK, yang mengatur kewenangan. Demikian pula terkait penyadapan. Pengubahan atas ketentuan itu harus melalui UU yang mengatur penyelidikan dan penyidikan.
Sebelumnya, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Damai Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), dan Fraksi Partai Golkar (F-PG) mendukung pemangkasan kewenangan KPK. Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak pemangkasan.
Khahar Muzakir, juru bicara F-PG, menjelaskan, fraksinya setuju pengesahan RUU itu dengan catatan komposisi hakim pada sidang Pengadilan Tipikor mayoritas hakim karier. Kewenangan penuntutan kembali ke Kejaksaan Agung. Soal penyadapan diatur hanya untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang melebihi Rp 10 miliar, harus izin ketua pengadilan negeri, dan dilakukan dalam waktu 30 hari dan bisa diperpanjang 15 hari.
”Jaksa adalah jaksa penuntut umum. Penyadapan harus sah,” imbuh M Nurdin dari F-PDIP.
Juru bicara F-PD, Bambang Sucipto Syukur, menjelaskan, fraksinya sepakat dengan RUU yang diusulkan pemerintah. Tentang penuntut umum, adalah penuntut umum pada Kejaksaan Agung dan KPK.

Dalam lobi, pemangkasan kewenangan KPK itu dibatalkan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Senin di Jakarta, menilai, jika RUU Pengadilan Tipikor disetujui, itu adalah pilihan politik DPR dan pemerintah. ”MK telah menyatakan kewenangan penuntutan dan penyadapan KPK itu sah dan konstitusional. Ini sudah diakomodasi dalam beberapa putusan MK,” katanya. (ana/edn)

 

 

 

 
PERPPU NO 4/2009
Mahkamah Konstitusi Tak Akan Terima Uji Materi

Selasa, 29 September 2009 | 03:17 WIB

Jakarta, Kompas – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan, MK tidak akan menguji materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasalnya, perppu hanya boleh diuji melalui political review (uji politik) di Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan judicial review atau uji materi di MK.
Hal itu dikemukakan Mahfud seusai menerima perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di ruang kerjanya di Jakarta, Senin (28/9). Hadir menemui Mahfud adalah perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), serta Demos.
Selasa lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perppu itu memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat anggota sementara pimpinan KPK bila terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK sehingga pimpinannya kurang dari tiga orang.
Menurut Mahfud, perppu tak dapat diuji MK. MK hanya menguji UU dalam arti formil. UU dalam arti formil adalah apabila pemerintah dengan DPR mengambil keputusan secara bersamaan membuat UU. MK tak dapat menguji UU dalam arti materiil, yaitu jika suatu lembaga yang memiliki kewenangan peraturan perundangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat masyarakat secara umum. UU dalam arti materiil ini meliputi peraturan pemerintah (PP), peraturan daerah (perda), dan lainnya yang mengikat satu komunitas.
Tetap akan ajukan
Meski tak akan diterima, Febri Diansyah dari ICW dan Wahyudi Djafar dari KRHN bersikeras tetap akan mengajukan uji materi terhadap Perppu No 4/2009. Febri melihat, uji materi terhadap perppu wajib hukumnya, mengingat DPR yang diragukan obyektivitasnya dalam membahas perppu.
”DPR periode 2009-2014 dikhawatirkan hanya akan menjadi stempel bagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” ujar Febri lagi. Hal itu sangat berbahaya pada masa mendatang. Presiden bisa saja mengeluarkan perppu setiap saat. Hal itu berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dalam jangka panjang.
Wahyudi mengatakan, uji materi terhadap perppu memang belum menjadi mekanisme yang dapat diterima. Meski demikian, uji materi perppu ke MK harus ditradisikan, mengingat peta kekuatan politik di DPR yang dikuasai partai pemerintah.

Secara terpisah, menurut Ketua Institut untuk Demokrasi dan Perdamaian Setara Hendardi, Mahfud sebagai hakim konstitusi dinilai teramat aktif memberikan dukungan terhadap perppu terkait kepemimpinan KPK. Padahal, pada fase ini MK belum memiliki kewenangan.

”Sikap politik” MK melalui ketuanya itu, kata Hendardi, akan berimplikasi serius ketika perppu itu diuji di MK. (ana)

 

 

 

KOMPAS/ALIF ICHWAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto (kanan) dan Chandra M Hamzah (kiri), didampingi juru bicara tim kuasa hukum Luhut MP Pangaribuan (tengah), Minggu (27/9) siang di Jakarta, menunjukkan bukti-bukti dokumen ketidakterlibatan kedua unsur pimpinan KPK itu dalam kasus dugaan suap.

DUGAAN PENYUAPAN
Bantah Kepala Polri, Pimpinan KPK Tunjukkan Bukti

Senin, 28 September 2009 | 03:13 WIB

Jakarta, Kompas – Bibit Samad Rianto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Minggu (27/9) dalam jumpa pers di Jakarta, menunjukkan sejumlah barang bukti untuk membantah dugaan penerimaan uang dari Direktur PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo. Bukti itu sekaligus untuk mematahkan tudingan polisi mengenai penerimaan uang senilai Rp 1,5 miliar di Bellagio Residence, Jakarta, antara tanggal 12 Agustus dan 18 Agustus 2008.
”Pada 11-18 Agustus 2008 saya di Peru,” ujar Bibit. Ia juga menunjukkan surat jalan, paspor, tiket, dan surat undangan dari Kedutaan Besar Peru kepada wartawan.
”Bellagio Residence saja saya tak tahu, apalagi pernah ke sana. Jika dikatakan ada yang bertemu saya di Hotel Bellagio Residence, itu mungkin setan atau jin yang mirip dengan saya,” kata Bibit.
Bantahan soal penerimaan uang juga disampaikan Chandra M Hamzah, Wakil Ketua KPK (nonaktif) yang juga disangka menerima uang Rp 1 miliar dari Ari Muladi. Ari disebut-sebut sebagai suruhan Anggoro.
Jumat lalu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri melontarkan dugaan penerimaan uang oleh pimpinan KPK. Disebutkan, terjadi penyerahan uang Rp 5,15 miliar dari Ari untuk pencabutan pencegahan (larangan ke luar negeri) Anggoro, yang menjadi tersangka tindak korupsi proyek sistem radio komunikasi terpadu Departemen Kehutanan. Penyerahan uang itu dilakukan tiga tahap, 11 Agustus 2008, 13 November 2008, dan 13 Februari 2009 (Kompas, 26/9).
Chandra mengaku bingung terhadap penjelasan Kepala Polri. Waktu penerimaan yang ditudingkan berubah terus. Ia memiliki beberapa versi sangkaan.
Dari dokumen yang dimiliki, ia disangka menerima uang pada 27 Februari 2009. Tanggal ini berbeda dengan data yang dilansir media elektronik pada 15 April 2009, yang lalu berubah menjadi sekitar Maret 2009. ”Ini ada tuduhan dan ada dokumen. Yang mana yang benar, saya tidak tahu,” ujarnya.

Tim Kuasa Hukum KPK meminta polisi segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang, dengan tersangka Chandra dan Bibit. Anggota Tim Kuasa Hukum, Luhut MP Pangaribuan, menilai tak ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka. ”Soal penyerahan uang, paling tidak harus ada dua saksi yang melihat langsung, atau bukti lain, surat tanda terima yang betul-betul ditandatangani oleh yang menerima,” ujar Luhut.

Hari Senin ini, Chandra dan Bibit akan menjalani wajib lapor ke polisi.

Dipaksa polisi

Secara terpisah, Minggu di Jakarta, Ari Yusuf Amir, seorang penasihat hukum Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar, mengungkapkan, kliennya mengaku dipaksa polisi untuk membuat laporan polisi pada 6 Juli 2009. Antasari juga menyangkal pernah menyarankan Ari Muladi untuk memberikan uang kepada Chandra, seperti yang dikatakan Kepala Polri dalam jumpa persnya, Jumat.

Ari Muladi, melalui penasihat hukumnya, Sugeng Teguh Santosa, juga menyatakan tak pernah berhubungan dan menyerahkan uang langsung kepada pimpinan KPK, termasuk Chandra.

Ari Yusuf Amir menuturkan, laporan Antasari tertanggal 6 Juli itu, seperti testimoni yang dibuatnya pada 16 Juni 2009, adalah perintah polisi. ”Awalnya Pak Antasari menolak permintaan itu. Namun, ia terus dipaksa dengan alasan untuk kelengkapan administrasi,” katanya.

Saat ditanya kenapa Antasari akhirnya bersedia membuat laporan, Ari menjawab, ”Kita tahu kondisi orang yang ditahan, terutama di tahanan polisi.”

Ari menambahkan, sejak awal memang banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus ini. ”Kejanggalan lain, misalnya saat Antasari pada 4 Mei 2009 datang ke Markas Polda Metro Jaya untuk diperiksa dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Saat itu dia jelas datang sendiri dan tidak karena ditangkap. Namun, sebelum ditahan, ia diminta menandatangani surat penangkapan,” tutur dia lagi.

Antasari tak pernah dan tak mungkin minta Ari Muladi menyerahkan uang ke Chandra. ”Itu tak masuk akal. Saat itu Antasari sedang menyelidiki dugaan suap di KPK. Aneh, jika dia malah menyuruh Ari menyerahkan uang kepada Chandra,” katanya.

Sugeng mengatakan, Ari yang merupakan pengusaha distribusi pupuk di Surabaya dan bergelar insinyur pertanian ini tidak pernah berhubungan dan menyerahkan uang secara langsung kepada pimpinan KPK.

Ari Muladi, lanjut Sugeng, memang pernah dihubungi Anggodo Widjojo (adik Anggoro) yang dikenalnya lebih dari 25 tahun. Anggodo meminta tolong kepada Ari agar dicarikan jalan keluar terkait pengusutan KPK atas kasus yang melibatkan PT Masaro.

”Ari lalu menemui A, pengusaha di Surabaya, yang mengaku dapat berhubungan dengan KPK.

A lalu minta uang yang katanya untuk pimpinan KPK. Ari pun mengatakan hal itu kepada Anggodo. Anggodo menyerahkan uang Rp 5,1 miliar, yang diberikan dalam tiga tahap ke Ari. Uang itu oleh Ari diserahkan ke A. Dalam proses ini, Ari mendapat 30.000 dollar AS dari A,” papar Sugeng.

Menurut Sugeng, A pernah menginformasikan kepada Ari Muladi bahwa Chandra belum diberi uang. Ari bicara kepada Anggodo. Anggodo memberikan lagi Rp 1 miliar dalam bentuk dollar Singapura kepada Ari, yang lalu diserahkan kepada A. ”Keberadaan A sekarang tak jelas. Ari juga tidak tahu apakah A menyerahkan uang itu ke pimpinan KPK atau tidak,” ujarnya.

Saat diperiksa sebagai saksi pada Juli, lanjut Sugeng, Ari mengaku memberikan uang kepada pimpinan KPK. Pengakuan itu untuk menyenangkan Anggodo. Namun, Agustus lalu, keterangan itu dicabut. (ANA/NWO) 

 

 

 

Degradasi Pemberantasan Korupsi

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 04:29 WIB 

Hifdzil Alim

Salah satu alasan mengapa korupsi kurang dipelajari sebagai masalah kebijakan mungkin karena perasaan tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu.

Usia korupsi sama tuanya dengan pemerintah itu sendiri (Robert C Tilman: 1979). Tilman benar. Pasalnya, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi kadang malah menimbulkan efek korupsi yang lebih akut meski kebijakan itu sebelumnya dimaksudkan sebagai tindakan preemtif ataupun preventif terhadap kasus korupsi.

Contoh, kebijakan terbaru pemerintah untuk menyelamatkan uang negara yang diambil anggota DPRD 2004-2009 melalui tunjangan komunikasi intensif (TKI) serta belanja penunjang operasional (BPO) pimpinan dan anggota DPRD dinilai kontraproduktif dengan usaha memberantas korupsi di negara ini.

Penggembosan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan surat edaran (SE) No 555/3032/SJ pada 18 Agustus 2009 (SE 555) yang menjawab surat Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Se-Indonesia bernomor 42/ADPSI/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009.

Petikan isi SE itu menyatakan, jika sampai batas waktu yang ditentukan anggota DPRD belum melunasi pengembalian TKI dan BPO, tidak akan dilimpahkan kepada penegak hukum alias tidak dipidana. Ketentuan SE itu bak penggembosan ban pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, dana TKI dan BPO yang diatur dalam Pasal 10A Peraturan Pemerintah (PP) 37 Tahun 2006 dan diberikan kepada anggota DPRD 2004-2009 dianggap sebagai uang korupsi. Sebab, dana itu tidak sesuai dengan peruntukan, bagian dari penyelewengan anggaran, dan merugikan keuangan negara.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menghitung, dana negara yang digelontorkan untuk memenuhi TKI dan BPO sebesar Rp 1,4 triliun. Potensi kerugian negara di beberapa daerah pun beragam. Di DKI Jakarta sebesar Rp 6,55 miliar, Banten Rp 3,79 miliar, Maluku Utara Rp 4,26 miliar, dan NTB Rp 1,1 miliar.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan pada semester I dan II tahun 2008, kerugian negara yang baru dikembalikan dari 152 daerah adalah Rp 210,8 miliar (Kompas, 31/08/09). Sisanya, 358 daerah, belum mengembalikan.

Korupsi

TKI dan BPO adalah bagian dari penyelewengan anggaran di daerah. Catatan penggiat antikorupsi memetakan, penyelewengan anggaran menjadi modus populer di daerah. Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM mencatat, selama tahun 2008-2009, korupsi merupakan modus teratas penyelewengan anggaran (63 persen).

Sebagai perbandingan, tahun 2000-2001, penyelewengan anggaran hampir terjadi di tiap daerah, dimainkan anggota DPRD. Lihat saja neraca belanja DPRD di delapan daerah yang tidak sesuai standar belanja DPRD dalam PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedelapan daerah itu, DPRD Bengkulu menghabiskan anggaran Rp 5,96 miliar (seharusnya hanya Rp 5,06 miliar), DPRD Lampung Rp 15,02 miliar (seharusnya Rp 8,46 miliar), DPRD DKI Jakarta Rp 90,03 miliar (seharusnya Rp 30,16 miliar), DPRD Jawa Timur Rp 29,80 miliar (seharusnya Rp 9,45 miliar), DPRD Kalimantan Barat Rp 10,32 miliar (seharusnya Rp 5,42 miliar), DPRD NTT Rp 8,09 miliar (seharusnya 4,95 miliar), DPRD NTB Rp 11,89 miliar (seharusnya Rp 4,44 miliar), DPRD Sulawesi Tengah Rp 8,17 miliar (seharusnya Rp 7,27 miliar) (HCB Dharmawan, dkk: 2004).

Kebijakan pemerintah tentang TKI dan BPO dalam PP 37 Tahun 2006 menuai banyak protes. Ketentuan TKI dan BPO lalu dicabut pemerintah. PP 21 Tahun 2007 terbit menggantikan PP 37 Tahun 2006, memidanakan anggota DPRD yang tetap mengonsumsi dana TKI dan BPO.

Bersamaan terbitnya PP 21 Tahun 2007, Mendagri menerbitkan SE 700/08/SJ (SE 700) ihwal tunggakan pengembalian dana TKI dan BPO. SE 700 memerintahkan agar jika sampai batas waktu yang ditentukan pimpinan dan anggota DPRD belum melunasi TKI dan BPO, mereka akan diseret aparat penegak hukum di daerah. Artinya, dengan ketentuan PP 21 Tahun 2007 dan SE 700, tanggal 22 Agustus 2009 adalah batas akhir anggota DPRD mengembalikan uang negara. Namun, kebijakan baru Mendagri (SE 555) telah mendegradasi usaha pengembalian uang negara itu.

Usaha memberantas korupsi harus terus jalan. Degradasi pemberantasan korupsi harus diakhiri. Pertama, Mendagri harus mencabut SE 555. Pencabutan itu penting guna menjaga emosi pemberantasan korupsi agar tidak kendur.

Kedua, aparat penegak hukum harus tetap aktif memeriksa anggota DPRD yang belum mengembalikan dana TKI dan BPO. Berharap kebijakan pemerintah menjadi kebajikan dalam pengembalian harta negara.

 Hifdzil Alim Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Wapres Minta Polri Utamakan Kejelasan Kasus Pimpinan KPK

Sabtu, 26 September 2009 | 03:24 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden M Jusuf Kalla menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait penetapan pimpinan sementara KPK, harus dijalankan. Namun, sejalan dengan itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus segera mengutamakan kejelasan nasib pimpinan KPK.
Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang, terkait pencegahan atas pengusaha Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan (larangan ke luar negeri) atas pengusaha Djoko S Tjandra. Keduanya kini nonaktif.
Bila Bibit dan Chandra bersalah, kata Wapres di Jakarta, Jumat (25/9), proses hukum harus dilanjutkan. Jika tak terbukti, polisi harus membebaskan dan menempatkan keduanya sebagai pimpinan KPK sehingga perppu tak berlaku.
”Ada pandangan, sambil jalan perppu, Polri mengutamakan dulu proses untuk memperjelas status hukum pimpinan KPK,” katanya. Menurut Kalla, hal itu penting agar sistem hukum Indonesia tak rusak karena sekarang berjalan dengan baik.
”Itu keinginan masyarakat dan juga keinginan kita semua agar Polri mengutamakan hal itu. Itu juga saya sampaikan kepada Kepala Polri agar ada kepastian hukum,” kata Wapres.

Wapres mengatakan, sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berangkat ke Amerika Serikat, Presiden juga memberikan instruksi khusus agar Polri menjelaskan hal itu.

Calon dari KPK

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK tersisa, M Jasin dan Haryono Umar, mengharapkan tiga calon anggota sementara pimpinan KPK, yang akan direkomendasikan kepada Presiden, berasal dari dalam KPK atau mantan unsur pimpinan KPK. Harapan itu disampaikan saat keduanya bertemu dengan Tim Rekomendasi Calon Anggota Sementara Pimpinan KPK yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS, Jumat di Jakarta.

Anggota Tim, Adnan Buyung Nasution, menuturkan, pertemuan dilakukan karena pimpinan KPK belum diajak bicara saat Presiden menerbitkan Perppu No 4/2009. Dalam perppu itu antara lain disebutkan, Presiden mengangkat anggota sementara pimpinan KPK jika pimpinan komisi itu kurang dari tiga orang.

Jasin menegaskan, KPK adalah lembaga negara sehingga tak bisa menolak Perppu No 4/2009, apalagi perppu itu dimaksudkan untuk memperkuat KPK.

Jumat lalu, Jasin menyatakan, perppu sebaiknya diterbitkan bila pimpinan KPK yang berstatus tersangka ditetapkan sebagai terdakwa. Tim Pembela KPK menilai, dengan perppu itu, Presiden mudah dipersepsikan mendukung langkah yang dapat dikategorikan sebagai upaya melemahkan KPK (Kompas, 19/9).

Namun, Jasin, mengaku tidak pernah menulis surat dan menandatangani pernyataan menolak perppu. Ia mempersilakan jika ada pihak yang menolak perppu, tetapi jangan memakai nama KPK. (HAR/NWO)

 

 

 

Dugaan Pidana

Liputan 6
DPR Rekomendasikan Adanya Dugaan Pidana Kasus Century

Liputan6.com, Jakarta: Di penghujung masa jabatan, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 mengesahkan banyak rancangan undang-undang dan rekomendasi. Satu di antaranya rekomendasi atas kasus Bank Century.

Dalam sidang paripurna terakhir di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9), DPR merekomendasikan agar kasus Bank Century ditindaklanjuti sebagai kasus pidana oleh aparat hukum. Berdasarkan hasil kesimpulan dan rekomendasi atas audit Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi XI DPR menyatakan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan penilaian dari Bank Indonesia terhadap kucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun.

“Hasil audit BPK menyatakan seperti itu,” ucap Hafiz Zawawi, Ketua Komisi XI. Selain penyelesaian hukum yang tegas, menurut Hafiz, DPR juga meminta BPK menyelesaikan hasil audit akhir terhadap kucuran dana ke Bank Century.

Dua hari silam, Ketua DPR Agung Laksono telah menerima hasil audit Bank Century dari BKP. Kasus Bank Century ini menjadi penting, bahkan sempat dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [baca: DPR Terima Hasil Audit Bank Century].(ANS)

Konflik KPK-Polisi

Antara – Rabu, September 30
MK Berharap Konflik KPK-Polisi Dapat Diselesaikan
MK Berharap Konflik KPK-polisi Dapat Diselesaikan

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) berharap konflik antara polisi dan KPK dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan.

“Kita berharap dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan,” kata Ketua MK, Mahfud MD, seusai acara halal bihalal di lingkungan MK, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Polri menetapkan Wakil Ketua KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.

KPK sendiri sebelumnya juga menyebutkan tengah mengkaji keterlibatan petinggi kepolisian berinisial SD terkait kasus Bank Century.

Ketua MK menyatakan posisi MK sendiri tidak dalam posisi memihak Polri dan KPK. “MK tidak dalam posisi memihak cicak (KPK) dan buaya (Polisi),” katanya.

Ia menyatakan MK sendiri dalam konflik itu, tidak bisa menjadi mediator dan tidak bisa dibawa ke MK.

“Pasalnya konflik itu bukan SKLN (sengketa kewenangan lembaga negara),” katanya.

Dikatakan, MK akan menangani SKLN jika ada lembaga negara yang sama-sama memiliki kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Polri punya UUD 1945 dibidang keamanan, tapi KPK tidak punya. Hingga tidak bisa berperkara di MK,” katanya.

Di bagian lain, ia menyatakan MK tidak bisa memberikan saran kepada presiden untuk menyikapi adanya konflik tersebut.

“MK bukan lembaga penasehat presiden, jadi MK tidak mungkin memberikan saran,” katanya.

Kendati demikian, ia meyakini presiden sudah mengikuti perkembangan dan memiliki orang-orang yang berkualitas untuk memberikan saran.

“Saya yakin presiden sudah ikut perkembangan ia pasti punya orang-orang yang memang berkualitas untuk memberikan saran. Oleh sebab itu, MK tidak akan memberi saran, kita yakin dan presiden tahu apa yang akan dilakukan,” katanya.

KasusPimpinanKPK

Antara – Rabu, September 30
MK: Polisi Tidak Profesional Tangani Kasus Pimpinan KPK

Jakarta (ANTARA) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menyatakan, polisi tidak profesional dalam menangani kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

“Tampaknya tidak pidana belum ada dan baru dicari kemudian, hingga saya katakan (polisi) tidak profesional hingga harus diselesaikan secara baik-baik,” katanya seusai acara halal bilhalal karyawan MK, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Mabes Polri menetapkan Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan dalam penanganan dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan (Dephut) dengan PT Masaro Radiokom.

Mahfud MD menyatakan kalau murni itu tuduhan polisi kepada KPK terkait adanya pelanggaran kewenangan, maka itu bukan wewenang polisi dalam menanganinya.

“Itu wewenang PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atau administrasi internal. Kok tiba-tiba jadi pidana,” katanya.

“Kalau tidak ada bukti awal (menetapkan tersangka) ya tidak boleh,” katanya.

Ia menegaskan sudah menjadi kewenangan polisi kalau ada bukti tindak pidananya dengan bukti awal yang cukup.

“Tapi karena kalau ini tidak pidananya selalu berubah-ubah, tampaknya tindak pidana belum ada dan baru dicari kemudian, hingga saya katakan tidak profesional,” katanya.

Di bagian lain, ia menyatakan (MK) berharap konflik antara polisi dengan KPK dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moral, kejujuran dan sistem ketatanegaraan.

“Kita berharap dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan,” katanya.

Berkaitan dengan kasus antara KPK dengan polisi, maka berbagai kalangan termasuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) telah mendesak Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk menonaktifkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Suara Pembaruan

2009-09-30 Menagih Komitmen Istana

Oce Madril
Satu komitmen penting yang diucapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pidato pertama setelah KPU secara resmi menyatakan dia terpilih sebagai presiden, Oktober 2004, adalah akan memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi. Lima tahun memimpin pemerintahan, komitmen antikorupsi tersebut layak diapresiasi. Namun, komitmen tersebut terlihat pasang-surut.

Pada awal masa pemerintahannya (2004-2005) komitmen antikorupsi menjalar sampai ke beberapa kebijakan hukum. Namun, semangat itu mulai stagnan dan kian memudar ketika memasuki 2006. Bahkan, saat ini komitmen antikorupsi istana mulai dipertanyakan. Apalagi, setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (Plt KPK).

Sejak lima tahun lalu, Presiden SBY telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi. Dimulai dengan program terapi kejut (shock therapy) 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), SBY kemudian melanjutkan langkahnya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres No 5/2004). Instruksi yang ditujukan kepada hampir 500 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertujuan untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Pada 2005, SBY melangkah lagi dengan menerbitkan Keputusan Presiden No 11/2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Tim yang terdiri dari gabungan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP ini bertugas mengusut kasus-kasus korupsi di pemerintahan termasuk di lingkungan istana dan BUMN.

Stagnasi dan memudarnya komitmen antikorupsi istana mulai terlihat ketika SBY memulai tren baru dalam menyelesaikan perseteruan antarlembaga negara terkait dugaan korupsi, sebagaimana terungkap dalam hasil riset Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM yang memberikan catatan khusus terhadap model penyelesaian ‘secara adat’. Model penyelesaian ini mulai dipopulerkan SBY pada 2007, ketika SBY mempertemukan Taufiqurrahman Ruki (mantan Ketua KPK) dan Yusril Ihza Mahendra (mantan Mensesneg) untuk menyelesaikan perseteruan antara mereka terkait dugaan korupsi di Departemen Hukum dan HAM.

Dua kasus hukum lainnya juga diselesaikan secara adat, yakni perseteruan antara SBY dan Amien Rais terkait kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan perseteruan antara Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus audit biaya perkara di MA. Penyelesaian secara adat terbukti telah mengaburkan proses hukum. Kasus dugaan korupsi yang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum menjadi hilang akibat diselesaikan ‘secara adat’.

Pelemahan KPK

Degradasi komitmen antikorupsi istana mencapai puncaknya ketika presiden mulai masuk pada ranah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Dimulai dengan sebuah pernyataan kontroversial yang mempersoalkan besarnya kewenangan KPK. Kemudian diikuti dengan langkah kontroversial BPKP untuk mengaudit KPK. Dan terakhir, langkah Polri yang mempersoalkan kewenangan KPK dan mengkriminalisasikan dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Kesemuanya seperti gayung bersambut yang kemudian berujung pada gagasan untuk menghilangkan beberapa kewenangan KPK, di antaranya kewenangan penuntutan dan penyadapan, pada pembahasan RUU pengadilan tipikor di DPR. Walaupun DPR membatalkan rencana tersebut, tapi publik sudah terlanjur merekam bahwa para politisi Senayan merasa terganggu dengan kehadiran KPK.

Penerbitan Perppu Plt KPK semakin memperkuat sinyal pelemahan terhadap institusi KPK. Produk hukum yang sangat subjektif dan nyaris “tanpa kontrol” ini tentu saja berbahaya jika tidak didasari alasan hukum yang kuat dan data empiris yang jelas. Latar belakang penerbitan perppu untuk menyelamatkan dan mengisi kekosongan kepemimpinan KPK, serta melanjutkan pemberantasan korupsi, dinilai tidak lebih dari pemanis dari ancaman yang sesungguhnya. Hal ini mudah dibaca dari berbagai fenomena adanya kekuatan yang menyerang balik KPK. Alih-alih menyelamatkan KPK, perppu ini justru menambah deretan persoalan baru. Setidaknya ke depan, independensi KPK akan terancam. Padahal, independensi salah satu syarat utama bagi sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang efektif.

Serangkaian peristiwa dan kebijakan hukum kontroversial di atas jelas menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi sedang terancam. Jika hal ini dibiarkan, maka kepada kita akan kembali dipertontonkan dagelan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun mendatang.

Penulis adalah Peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, Master Student Law and Governance Program, Nagoya University, Jepang

 

 

10
Sep
09

Legislasi : UU Kelistrikan Merugikan Bangsa

UU Kelistrikan Merugikan Bangsa
Rabu, 9 September 2009 | 20:22 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kelistrikan menjadi Undang-Undang, pemerintah dan DPR dinilai telah merugikan kepentingan bangsa. Dalam jangka panjang, UU ini tidak hanya akan membuat tarif listrik menjadi semakin mahal, tetapi juga melemahkan peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Awan Santosa menuturkan, dengan membuka peluang pada swasta untuk menyediakan listrik, UU tersebut akan menimbulkan persoalan di masa depan. “Elektrifikasi seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Keterbatasan modal tidak perlu dijadikan alasan karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam untuk listrik. Penyediaan listrik seharusnya dilakukan secara partisipatif di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan BUMN maupun BUMD. Untuk apa mengundang swasta?” katanya, Rabu (9/9).

Penerapan tarif regional dalam UU tersebut, lanjut dia, juga akan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang kian lebar antara derah kaya dan miskin. Keikutsertaan swasta tidak akan membuat tarif listrik menjadi semakin murah, tetapi sebaliknya menjadi semakin mahal karena perusahaan swatsta akan berupaya mendapat keuntungan lebih dari investasinya di bidang listrik.

Bukan monopoli

Peneliti Mubyarto Institute, Tarli Nugroho, menambahkan, penetapan UU tersebut melemahkan peran Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi sekadar sebagai salah satu pemain di bidang kelistrikan. Hal itu membuat negara tidak lagi punya kuasa untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Sebab, tanpa kepemilikan, negara tidak akan pernah bisa menerapkan regulasi yang mengatur perusahaan swasta.

Pengesahan UU tersebut, menurutnya, telah mengkhianati konstitusi yang menyatakan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Kehadiran PLN tidak bisa disebut sebagai monopoli karena PLN itu bukan milik satu pihak saja,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengesahan UU Kelistrikan merupakan satu paket kebijakan liberalisasi sektor-sektor vital bagi masyarakat setelah diterapkan sebelumnya di sektor minyak dan gas. Jika terus dibiarkan, kebijakan semacam ini akan berlanjut ke sektor-sektor vital yang lain. Undang-undang yang sangat genting sifatnya selalu dibahas setelah masa pemilihan presiden sehingga publik tidak responsif terhadap UU tersebut. “Sekarang pun sorotan terhadap RUU kelistrikan sangat kurang,” tambahnya.
ARA

08
Sep
09

Legislasi : DPR Sahkan Undang-undang

Lingkungan Hidup

By Republika Newsroom
Selasa, 08 September 2009 pukul 13:59:00

JAKARTA–DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (8/9)

Sebanyak sepuluh fraksi secara aklamasi menyetujui RUU PPLH menjadi UU PPLH sebagai pengganti UU Np.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam penyampaian pendapat akhir pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPR yang telah berinisiatif untuk membuat RUU PPLH untuk mengganti UU Lingkungan Hidup sebelumnya.

“UU tersebut (UU No.23/1997) telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, tetapi efektifitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya persoalan pada masalah substansial, struktural maupun kultural,” kata Rachmat.

Dia menyebutkan beberapa hal penting dari UU PPLH yang belum atau masih kurang dalam UU sebelumnya, antara lain kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian itu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan.

UU PPLH juga menyebutkan penguatan AMDAL (analisi mengenai dampak lingkungan) untuk mencegah kerusakan lingkungan dengan meningkatkan akuntablitas, penerapan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen AMDAL, penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang AMDAL, dan AMDAL sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan.

Masalah perijinan juga diperkuat dengan menjadikan izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/kegiatan dan izin usaha/kegiatan dapat dibatalkan apabila izin lingkungan dicabut.

Menlh mengatakan UU PPLH juga memperkuat sistem hukum PPLH dalam hal penegakan hukum lingkungan dengan antara lain pejabat pengawas yang berwenang menghentikan pelanggaran seketika di lapangan, Penyidik PNS dapat melakukan penangkapan dan penahanan serta hasil penyidikan disampaikan ke jaksa penuntut umum, yang berkoordinasi dengan kepolisian.

Bahkan pejabat pemberi izin lingkungan yang tidak sesuai prosedur dan pejabat yang tidak melaksanakan tugas pengawasan lingkungan juga dapat dipidana.

“Selain hukuman maksimun, juga diperkenalkan hukuman minimum bagi pencemar dan perusak lingkungan,” tambah Rachmat Witoelar.  ant/ahi

Ketenagalistrikan

By Republika Newsroom
Selasa, 08 September 2009 pukul 15:51:00

JAKARTA–Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya mensahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan (RUU), Selasa (8/9). Pengesahan dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR dimana dari sepuluh fraksi, sembilan diantaranya menyetujui pengesahan tersebut, sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) memilih tidak berpendapat (abstain).

Dalam pernyataan pandangan Fraksi, rata-rata setiap Fraksi menyetujui disahkannya RUU Kelistrikan tersebut. Fraksi PPP yang diwakili Idiel Suryadi menyatakan fraksinya setuju karena dalam RUU ini diatur bahwa penyediaan tenaga listrik tidak lagi dikuasai oleh kelompok tertentu saja tetapi beberapa pihak dimungkinkan berpartisipasi.

Sementara itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang diwakili Zulkieflimansyah dalam pandangan menyatakan setuju dengan pengesahan RUU Ketenagalistrikan tersebut. “”Dalam RUU ini mengatur secara komprehensif tentang ketenagalistrikan dan memberikan peran kepada Pemerintah daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah (Otda),” kata Zulkieflimansyah.

Selain itu kata Zulkieflimansyah dalam RUU tersebut juga mengatur hal yang baru yakni tentang penyediaan ketenagalistrikan. Namun meski memberikan persetujuan F-PKS menilai dalam RUU tersebut masih terdapat kekuarangannya.”Salah satunya adalah tidak adanya penekanan menghemat listrik untuk dunia usaha,” kata Zulkieflimansyah.

Sementara itu fraksi lainnya yang setuju akan pengesahan RUU ini adalah, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi PBR, Fraksi PDS dan Fraksi Golkar.

Pada kesempatan yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa RUU Ketenagalistrikan tersebut diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI berdasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama tenaga listrik merupakan infrastruktur penting dalam menunjang pembangunan di segala bidang. ”Kedua dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien, cukup, merata, berkelanjutan, andal, aman dan akrab lingkungan untuk kesejahteraan rakyat,” papar Purnomo.

Sementara yang ketiga kata Purnomo adalah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 dalam sidang tanggal 15 desember 2004 yang memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan yang baru.

”RUU Ketenagalistrikan ini telah dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I antara DPR RI dengan Pemerintah,” kata Purnomo. Purnomo menambahkan beberapa konsepsi dan pokok-pokok pengaturan yang terkandung dalam RUU Ketenagalistrikan ini diantaranya: 1. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara. 2. Pemerintah merupakan regulator dan pelaku usaha di bidang ketenaga listrikan. ”Ketiga adanya pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota,”kata Purnomo.

Keempat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi prioritas pertama (first right of refusal) untuk melakukan usaha penyediaan listrik. Kelima badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga istrik guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat.

Selain itu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan atau penjualan tenaga listrik. Di mana kata Purnomo pembagian jenis usaha tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan RUU ini tidak mengatur pemisahan usaha (unbundling) BUMN.

”Terakhir harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan dan tarif tenaga listrik bersifat regulated,” kata Purnomo. Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ini ditetapkan pelaku usaha setelah mendapatkan persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah. ”Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR atau ditetapkan pemda dengan persetujuan DPRD,” tandas Purnomo. cep/kpo

Tolak Isi UU Film

By Republika Newsroom
Selasa, 08 September 2009 pukul 20:07:00

JAKARTA–Koalisi Masyarakat Perfilman (KMP) menyampaikan penolakannya terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Perfilman yang baru saja disahkan di DPR, Selasa (8/9) sore di Jakarta. Unsur KMP terdiri dari Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI), Persatuan Artis Seluruh Indonesia (Parsi), Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), dan lain-lain.

Deddy Mizwar, salah satu anggota koalisi, menyatakan, UU yang baru disahkan DPR ini sebagai langkah mundur ke era otoritarian Orba Baru (Orba). ”Barangkali kita kelihatannya sudah menjadi demokratis (dengan pembuatan RUU), tetapi sebenarnya kita sedang balik ke belakang ke era otoritarian yang mengontrol semua kreativitas orang untuk berkarya,” ujar Deddy.

Dalam penolakan ini hampir semua elemen perfilman hadir. Deddy Mizwar merupakan ketua Badan BP2N. Selanjutnya ada juga Ketua PPFI, Raam Punjabi, Dwi Yan dari perwakilan Parsi, dan Djonny Sjafrudin dari GPBSI. Selain perwakilan lembaga, dalam acara penolakan terhadap UU baru perfilam itu terlihat juga sutradara Riri Riza, Mira Lesmana, Slamet Rahardjo, Manoj Punjabi, Chand Parwez Servia, Camelia Malik, Nia Zulkarnaen bersama Ari Sihasale, serta sejumlah aktor dan aktris.

Raam Punjabi mengatakan akan terus berjuang agar perfilman Indonesia tidak kembali lagi mati akibat adanya UU ini. ”Saya optimistis dengan niat baik kita akan cari solusi dan saya tidak akan pernah hilang harapan. Saya juga berharap dengan adanya sikap seperti ini akan dapat membuka mata wakil-wakil kita di DPR,” tuturnya.

Djonny Syafruddin menilai keberatan dari UU ini terletak pada upaya pemerintah lewat tangan menteri untuk melakukan intervensi. Di antaranya, kata dia, adanya salah satu pasal yang menyebut isi atau konten film yang akan dibuat tidak boleh beragam. ”Ini namanya sama saja membunuh kreativitas. Harusnya biarkan saja melalui seleksi alam.”

Djonny juga menjelaskan, adanya klausul yang mewajibkan film di bioskop itu harus memutar 60 persen film Indonesia juga sangat berbahaya. ”Kata-kata wajib itu sekali lagi dipakai. Ini sangat berbahaya untuk perkembangan ke depan,” ujarnya.

Sementara itu Riri Riza yang turut hadir dalam pengesahan RUU di DPR menceritakan dari sepuluh fraksi, hanya fraksi PDIP saja yang meminta penundaan pengesahan. Sedangkan pada saat hendak disahkan, Riri bersama 19 sineas lainnya langsung keluar sebagai bentuk protes. Menurut Riri, dengan kondisi sekarang seharusnya campur tangan pemerintah itu sudah tidak perlu lagi ada.

”Tapi, lewat undang-undang ini pemerintah malah terlihat begitu dominan. Semua hal yang berkaitan dengan film harus terlebih dahulu dilaporkan. Ini buat kami sebuah kehancuran,” ujarnya.

Sementara itu Mira Lesmana sambil tersenyum menilai kinerja dari wakil rakyat yang duduk di Komisi 10 DPR serta menteri Kebudayaan dan Pariwisata tidak mempunyai kompetensi yang cukup dalam merumuskan UU ini. ”Saya sungguh sedih karena mereka semua sebenarnya tidak melihat film sebagai sebuah produk budaya. Yang mereka lihat lewat undang-undang ini hanya sebatas aspek materilnya saja,” tandas Mira. akb/rif

Protes UU Perfilman

By Republika Newsroom
Selasa, 08 September 2009 pukul 21:31:00

JAKARTA–Komunitas Perfilman Indonesia menyatakan mereka akan tetap melanggar undang-undang perfilman yang baru, sebagai bentuk protes dan ketidaksetujuan terhadap undang-undang yang baru disahkan DPR.

Komunitas film Indonesia seperti Slamet Rahardjo Djarot, Jajang C Noer, Mira Lesmana, Riri Riza dan Nia Dinata datang ke DPR untuk melihat secara langsung Sidang Paripurna ke-6 DPR RI di gedung parlemen, di Jakarta, Rabu, yang mengagendakan pengesahan RUU Perfilman menjadi undang-undang.”Kemarahan teman-teman terhadap UU Perfilman itu dengan tetap melanggar saja. Kami bolehkan marah untuk mengungkapkan ini,” kata sutradara dan aktor senior, Slamet Rahardjo Djarot yang ditemui di sela-sela Sidang Paripurna.

“Kami tidak menolak, karena undang-undang memang perlu. Tetapi sebagian besar RUU perfilman itu berisi soal tata dagang film, dan tidak ada mengenai visi dasar perfilman Indonesia,” katanya.Senada dengan Slamet, Nia Dinata mengatakan mereka akan tetap terus melanggar UU Perfilman yang menggantikan UU No.8/1992 tentang Perfilman sebagai bentuk protes mereka.

Nia mengatakan mereka sendiri sebenarnya terbiasa melanggar UU No.8/1992 karena selama ini tidak pernah meminta izin kepada Depbudpar untuk membuat film.

Dia mengatakan sebenarnya Komunitas Perfilman Indonesia telah memberikan saran tertulis mengenai semua hal dan substansi RUU Perfilman.”Akan tetapi Anggota DPR tidak menggunakan itu. Mereka hanya menggunakan kira-kira 5 persen dari saran tertulis kami dan itu pun hanya mengambil kata-kata yang bukan substansial,” katanya.

Nia mengkhawatirkan pengesahan RUU Perfilman terkesan buru-buru dan hanya untuk memenuhi target pembuatan undang-undang oleh Anggota DPR saat ini menjelang berakhirnya masa bakti mereka.

Sebelumnya, DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perfilman menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna di gedung parlemen, Jakarta, Rabu.Sebanyak delapan dari sembilan fraksi menyetujui RUU Perfilman menjadi undang-undang sebagai pengganti UU No.8/1992 tentang Perfilman dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar.

Sedangkan satu fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan menolak atau tidak menyetujui mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sutomo yang membacakan pendapat akhir fraksinya mengatakan, karena keterbatasan waktu pembahasan RUU Perfilman pada pembahasan tingkat I, maka banyak masukan dan saran dari pemangku kepentingan film yang diakomodir.

“Masih banyak pasal yang kurang sesuai dengan pembentukan awal RUU Perfilman. RUU ini sudah lebih baik dibandingkan UU Perfilman tapi belum jadi RUU yang ideal untuk sepenuhnya diterima oleh fraksi PDI Perjuangan,” kata Deddy.Oleh karena itu, fraksi bergambar banteng itu merekomendasikan RUU Perfilman untuk dibahas oleh anggota DPR masa mendatang.

Sedangkan Ketua Komisi X DPR RI yang membahas RUU Perfilman, Irwan Prayitno mengatakan RUU tersebut telah disepakati dan disetujui pada pembahasan tingkat I untuk dibawa ke Sidang Paripurna. RUU Perfilman itu sendiri telah dibahas sebanyak 12 kali oleh tim panitia kerja (panja), dan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi telah melalui rapat dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan film dan tokoh perfilman, serta uji publik di empat propinsi.

Irwan melanjutkan pihaknya juga telah mengakomodir berbagai masukan dari Persatuan Artis dan Film (Parfi), Komisi Nasional Perlindungan Anak, Badan Pertimbangan Film Nasional, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, dan Masyarakat Perfilman Indonesia.

Hal-hal penting yang terdapat pada RUU Perfilman, ujar Irwan, antara lain mengenai teknologi digital perfilman, masyarakat perfilman nonkomersial, mendorong produksi film nasional, larangan praktik monopoli, penyederhanaan perizinan perfilman dan memperjelas definisi sensor dan swasensor.

Sedangkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Mendudpar) Jero Wacik yang menyampaikan pendapat akhir pemerintah mengatakan RUU Perfilman tersebut telah mengakomodir semua aspek mengenai perfilman. “Bila ada yang tidak puas, itu wajar dalam kehidupan berdemokrasi,” katanya.

Dia membantah bahwa UU Perfilman yang baru ini akan mematikan kreativitas seperti yang ditakutkan oleh masyarakat perfilman.”Kami rasa pasal-pasal yang ditakutkan itu malah merupakan jaminan dan niat tulus kita untuk tidak mengebiri kreativitas. Karena film tanpa kreativitas akan membosankan,” katanya. Justru, katanya, undang-undang perfilman yang baru ini menjadi pondasi bagi pengembangan perfilman Indonesia. ant/kpo

UU Produk Halal

By Republika Newsroom
Selasa, 08 September 2009 pukul 16:11:00

JAKARTA–Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengancam akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang akan disahkan oleh DPR dalam waktu dekat.

“Langkah terakhir kita akan judicial review ke MK. Kemarin kami berpikir masih bisa dipending dan dibahas lagi oleh anggota DPR yang baru,” kata Wakil Ketua Kadin Bidang Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik, Haryadi Sukamdani, di Jakarta, Selasa.

Hal utama yang menjadi keberatan bagi pengusaha adalah kecenderungan akan diwajibkannya sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan dan produk rekayasa genetik (genetically modified organisme/GMO).

“Kalau nantinya tetap voluntary (sukarela) kami akan tetap mengkaji dulu, tapi memang masalah utamanya karena akan dimandatorykan,” ujarnya.

Haryadi menjelaskan saat ini pembahasan RUU JPH masih terus berlangsung. Pada pasal 18 disebutkan bahwa sertifikat halal diberikan melalui permohonan, namun ada penjelasan bahwa sifat sukarela dalam pasal tersebut akan dihilangkan.

“Ini artinya mandatory. Sangat kental nuansa kalimat itu diubah menjadi diwajibkan,” tuturnya.

Menurut Haryadi, jika sertifikasi halal diwajibkan akan merepotkan produsen mengingat laboratorium uji produk halal tidak akan sanggup memproses sertifikasi seluruh produk.

Saat ini terdapat 23.600 jenis produk dari 1.096 perusahaan besar dan menengah yang memiliki sertifikat halal. Perusahaan tersebut memang memiliki target konsumen muslim. Haryadi mengatakan, aturan wajib sertifikasi halal tidak pernah diberlakukan di negara mana pun.  ant/ahi

UU Rahasia Negara

By Republika Newsroom
Selasa, 08 September 2009 pukul 16:03:00

JAKARTA–Sejumlah tokoh pers yang tergabung dalam Masyarakat Pers Indonesia menolak pengesahan RUU tentang Rahasia Negara yang dinilai bisa menghapus berbagai capaian penting dalam UU tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP).

Tokoh-tokoh pers yang menyampaikan sikapnya kepada Komisi I DPR di Gedung DPR Jakarta, Selasa itu di antaranya Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, Ketua Umum PWI Margiono, Ketua Umum AJI Nezar Patria, Ketua Umum IJTI Imam Wahyudi, Direktur Eksekutif SPS Pusat Asmono Wikan, Ketua Forum Pemantau Informasi Publik Wina Armada dan Ketua Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia Kukuh Sanyoto.

Kalangan pers menilai bahwa apabila RUU Rahasia Negara tetap dipaksakan disahkan pada September-Oktober 2009 tanpa sungguh-sungguh memperhatikan harmonisasi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance, maka UU tersebut hanya akan memicu kontroversi nasional yang tidak kondusif bagi citra presiden dan DPR.

“Masyarakat sipil akan menolaknya dan komunitas pers akan melakukan perlawanan,” kata juru bicara masyarakat pers Indonesia, Nezar Patria.

Pemerintahan SBY dan DPR saat ini akan dianggap telah memberi kado buruk kepada bangsa Indonesia pada akhir masa jabatannya apabila RUU akhirnya dipaksakan untuk disahkan saat ini.

Selain itu, di dunia internasional Indonesia juga akan dicatat sebagai negara yang mengesahkan UU Rahasia Negara yang tidak sesuai dengan standar internasional tentang “right to know and state secrecy”.

Namun demikian, masyarakat pers Indonesia berpendapat bahwa apabila RUU itu akan disahkan, maka hal tersebut bisa dilakukan pada DPR periode mendatang dan bukan saat ini.

Sementara itu Ketua Komisi I Theo Sambuaga dalam pertemuan tersebut menjamin tidak akan ada pasal-pasal yang mengekang kebebasan pers yang akan lolos dalam RUU Rahasia Negara. “Tidak ada pasal-pasal dalam RUU Rahasia Negara yang mengancam kebebasan pers, mencederai demokrasi dan tidak menghormati HAM,” katanya.

Dijelaskannya bahwa pembahasan RUU tersebut di tingkat Panja telah berlangsung selama tiga bulan dan DPR telah berprinsip untuk tidak membuat UU secepatnya, tapi sebaik-baiknya.

Di tempat yang sama, anggota Panja RUU Rahasia Negara Djoko Susilo menjelaskan bahwa pembahasan RUU tersebut pada dasarnya bersifat terbuka. Bahkan, dalam tingkat Panja, pembahasan tetap dilakukan terbuka meski tata tertib menyatakan tertutup.

“Dari awal pembahasan RUU Rahasia Negara bersifat terbuka. Panja yang biasanya tertutup, dalam pembahasan RUU Rahasia Negara justru terbuka,” ujarnya.  ant/ahi

UU Perfilman

By Republika Newsroom
Selasa, 08 September 2009 pukul 12:02:00

JAKARTA–Rancangan Undang-undang (RUU) Perfilman akan diparipurnakan Komisi X DPR, Selasa (8/9), ini. Aktor, aktris dan praktisi perfilman yang terlihat datang ke gedung DPR, menilai RUU ini terkesan dipaksakan menjadi undang-undang. “Kami menolak RUU Perfilman disahkan. Ini terlalu terburu-buru,” kata sutradara, Riri Riza, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9).

Riri menilai, anggota DPR mengejar masa bakti yang jelang habis dengan mengebut pengesahan RUU Perfilman. Padahal, bersama praktisi perfilman lain, Riri baru memberikan masukan untuk RUU pada 1 September 2009 lalu. Selain Riri, di gedung DPR hari ini terlihat aktor dan aktris seperti Slamet Rahardjo, Nia Dinata, dan Jajang C Noer.

Para praktisi perfilman keberatan dengan beberapa pasal dalam RUU Perfilman. Seperti pasal 19 yang dinilai terlalu birokratis. Dalam pasal itu disebutkan tiap film Indonesia harus didaftarkan ke negara. Tiap film yang dinilai menimbulkan kebencian akan ditolak peredarannya. “Ngapain jadinya nonton film buruk buatan produser karbitan,” tegas Riri. dri/ahi

07
Sep
09

Hukum : SBY Pakai Hukum Adat Selesaikan Kasus Dugaan Korupsi

Korupsi & HukumAdat

By Republika Newsroom
Senin, 07 September 2009 pukul 13:32:00

YOGYAKARTA–Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai raport Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk memberantas korupsi semakin menurun di akhir masa pemerintahannya, bila tak ingin dikatakan merah.

Di awal pemerintahannya, SBY dinilai memang boleh dikatakan terlihat serius ingin memberantas korupsi, tapi diakhir pemerintahnya pemberantasan korupsi seakan menjadi mandek.

Bahkan terkesan, kata Zainul Arifin Mohtar, SBY akhir-akhir ini terlihat menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan menerapkan ”hukum adat” .

”Contohnya, adalah dalam kasus Amien Rais vs SBY dalam masalah dana non budjeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan terdakwa mantan menteri Rohmin Dahuri, dimana Amien mengaku menerima dana ini sebagai dana kampanye, namun ia juga mengatakan bahwa SBY juga menerimanya,” kata Zainul kemarin.

Zainul berbicara saat memaparkan ”Rapor eksekutif periode 2004-2009”, hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode aspiratif (minilai tingkat harapan).

Kata dia, kasus ini hilang begitu saja   seolah kemudian ada perdamaian antara Amien dan SBY, setelah mereka bertemu 12 menit di Bandara Halim Perdana Kusuma.

Menurut dia, sebenarnya, sengketa Amien dan SBY soal siapa-siapa yang menikmati dana tersebut sudah masuk ranah hukum. Tapi, endingnya (akhirnya) terjadi perdamaian, seakan bisa kasus ini diselesaikan di luar jalur hukum, yakni dengan hukum adat (damai) antara SBY dan Amien, tanpa ada proses pemeriksaan melalui jalur hukum.

Ada lagi contoh kasus dimana SBY menyesaikannya dengan ”hukum adat”, yakni kasus proyek automatic fingerprints indentifiation system tahun 2004 di Departemen Hukum dan HAM, yang disebut-sebut melibatkan nama dimana mantan meteri Yusril Ihza Mahendra. Kasus ini diduga merugikan negara Rp 6 miliar.

Dalam kasus ini, Yusril sempat diperiksa KPK. Tapi Yusril selanjutnya malah menyerang balik KPK dengan mengatakan: ”Kalau kasus penunjukan langsung dipermasalahkan, saya akan jadi saksi pelapor agar ketua KPK (saat itu Taudiequlrahman Ruki) diperiksa juga.”

Menurut Zainul, saling tuding antara Yusril dan Taufieq ini selanjutnya bukan diselesaikan SBY secara hukum. Malah, SBY lalu mempertemukan keduanya untuk mencari jalan damai.

Menyimak dua fakta itu, Zainul mengatakan Pukat menyayangkan tindakan SBY dan merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di negara ini.

”Semuanya bertolak belakang dengan spirit dan janji untuk memberantas korupsi yang dicanangkan SBY di awal masa pemerintahannya,” kata dia.

Dia juga mengatakan apa yang dilakukan SBY ini sudah mencampuri proses hukum yang sedang berjalan, ”Dalam kasus Yusril dan Taufieq, SBY membuat proses hukum berjalan tidak jernih lagi.

Pukat pun lalu meragukan komitmen pemerintah SBY dalam masa jabatan kedua kalinya, setelah ia memenangkan pemilihan presiden 2009, kalau SBY tidak segera sadar dan mau memerbaiki diri.

Masalahnya, mungkin dulu cara damai bisa terjadi karena memang secara politis kekuatan pemerintah SBY tak kuat. Tapi, bukan berarti dengan hasil pemilu 2009 dimana Partai Demokrat muncul sebagai pemenangnya dan SBY pun menang telak dalam pilpres bisa menjamin nantinya SBY akan lebih baik untuk memberantas korupsi.

”Masalahnya kemenangan SBY itu bermata dua. Dengan kekuatan politiknya yang saat ini dominan, SBY bisa saja semakin tak peduli terhadap pandangan-pandangannya yang mengkritiknya, terutama dalam hal pemberantasan korupsi,” kata Zainul. yoe/ahi

07
Sep
09

Hukum : Citra Ke(peng)adilan

Citra Ke(peng)adilan

KOMPAS, Senin, 7 September 2009 | 04:17 WIB

William Chang

Dalam semester pertama 2009, 68,92 persen terdakwa korupsi dinyatakan bebas. Yang lebih tragis, tercatat MA terbanyak menghadiahkan vonis bebas bagi pelaku korupsi (ICW). Teori deterensi, retributivisme, dan moralitas sudah ditinggalkan?

Meningkatnya kesadaran publik akan sistem ke(peng)adilan dalam kasus-kasus kriminal mengundang reaksi sosial. Selain rasa geram, jengkel, tidak puas dan marah, alas kaki pun pernah melayang ke arah hakim. Malah, kantor pengadilan dibakar massa. Contempt of court menjadi protest of justice di ajang pengadilan.

Ketidakadilan dalam vonis hakim, menurut Campanale, bukan hanya melukai hati rakyat, tetapi juga memicu kekacauan sosial. Keadilan menjadi keutamaan interior yang menata hidup sosial melalui nilai konstitutif dan konstruktif. Realisasi keadilan seharusnya tampak dalam relasi antar individu (ordo partium ad partes), antara kelompok sosial dan individu (ordo totius ad partes), antara individu dan semua (ordo totium ad totum) (D Campanale, Saggi sulla giustizia, 1987, 9).

Efek jera keputusan hakim di pengadilan hampir tidak terasa. Masih banyak yang bertanya, mengapa legislator koruptif di Padang dipenjarakan, sedangkan legislator yang korupsi di daerah lain masih berlenggang-lenggok? (Kompas, 28/8/2009, 24). Tak sedikit mantan kepala departemen atau kepala daerah terlibat tindak korupsi besar-besaran. Mungkin dimensi edukatif tidak diprioritaskan dalam keputusan hakim. Seorang residivis berulang kali masuk-keluar penjara. Politisasi dan komersialisasi vonis hakim hanya mencoreng citra ke(peng)adilan kita. Bagaimana SBY-Boediono dapat memperbaiki citra ke(peng)adilan?

Teori deterensi

Kebijakan seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman tetap diperdebatkan secara filosofis. Sumbangan gagasan kritis A Duff, A von Hirsch, dan D Farrell dalam Punishment menonjolkan setidaknya tiga faktor penentu iustifikasi sebuah hukuman di kalangan penegak keadilan (Debates in Contemporary Political Philosophy, 2003).

Pertama, teori deterensi membenarkan hukuman di pengadilan sejauh mengurangi tindak kejahatan. Pandangan ini dikenal sebagai langkah preventif untuk tindak kriminal serupa.

Kedua, penentuan hukuman yang sanggup merehabilitasi si pelanggar hukum. Kadar tindak kejahatan pelaku kurang dipertimbangkan. Terkesan hukum takut pada si pelanggar hukum. Kebijakan ini mencederai nilai keadilan dalam masyarakat.

Ketiga, teori retributivisme membenarkan hukuman setimpal dengan tindakan si pelanggar hukum. Amat memilukan hati jika hukuman seorang maling ayam lebih berat daripada maling duit negara miliaran rupiah.

Penentuan vonis yang adil dan edukatif selalu menghargai teori deterensi dan retributivisme yang menumbuhkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan. Hukuman, menurut A Duff, pada hakikatnya adalah celaan atau kecaman atas tindak kejahatan seseorang. Sebuah hard treatment dibutuhkan dalam langkah mereduksi kejahatan yang tumbuh kian subur di masyarakat.

Menegakkan keadilan

Adagium fiat iustitia ruat coelum (43 SM) menobatkan keadilan sebagai sebuah nilai dan kebajikan moral yang mutlak ditegakkan (di pengadilan). Meski penguasa harus dilengserkan dari takhtanya, keadilan sebagai kekuatan moral tetap dijunjung. Moralitas dalam pengadilan dikhianati saat seorang hakim mengkhianati etika profesinya.

Selain teori-teori penopang keadilan, moralitas seorang penegak keadilan amat menentukan vonis yang adil. Citra pengadilan sebagai penjamin keadilan masih bisa diperbaiki asal perangkat penegak keadilan, seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim, benar-benar memprioritaskan keadilan, bukan kepentingan pribadi. Perpaduan teori keadilan dan moralitas penegak hukum tak terpisahkan.

Penegakan keadilan dalam dunia hukum bermula dari perbaikan moralitas oknum kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan kehakiman. Integritas pribadi hakim yang bermoral akan menjernihkan dan memperbaiki citra ke(peng)adilan di Tanah Air.

Penegak keadilan yang bercitra buruk sudah saatnya diganti oleh mereka yang berjiwa reformatif sehingga tercipta sebuah sistem pengadilan yang adil. Tanpa pembenahan moral sampai kapan pun keadilan di Tanah Air ibarat sebuah mitos di dunia maya.

Memang, tidak sedikit polisi, jaksa, pengacara, dan hakim mengeluarkan banyak duit semasa pendidikan dan ”pembelian” jabatan penting. Namun, pengalaman getir ini tidak dapat menghalalkan semua tindakan yang mengkhianati keadilan di masyarakat. Harga diri, martabat, dan wibawa bangsa bukan terletak pada luas wilayah kedaulatan dan jumlah penduduk, tetapi pada dalam dan luasnya keadilan dalam sebuah negara.

William Chang Ketua Program Pascasarjana STT Pastor Bonus




Blog Stats

  • 2,104,056 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers