Posts Tagged ‘Banking

12
Mar
14

Perbankan : Cerita Sri Mulyani Soal Bank Century

FOKUS

Cerita Sri Mulyani Soal Bank Century

Bagai cerita berseri, bank yang kini bernama Bank Mutiara belum tamat.

ddd
Senin, 10 Maret 2014, 22:22 Ita Lismawati F. Malau, Nila Chrisna Yulika
Sri Mulyani dan Boediono saat menjabat masing-masing sebagai Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI.

Sri Mulyani dan Boediono saat menjabat masing-masing sebagai Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI. (antara)

VIVAnews – Bagai cerita bersambung, skandal Bank Century belum menyentuh kata ‘tamat’. Setiap lakon punya cerita versi mereka sendiri-sendiri.

Sukses atau tidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap aktor intelektual dalam skandal ini, tergantung bagaimana penyidik meramu setiap cerita dari para lakon dengan barang bukti yang ada.

Dan, salah satu nama yang punya peran strategis dalam proses penyelamatan Bank Century tahun 2008 itu adalah Sri Mulyani Indrawati.

Meski dia sudah berkantor di Amerika Serikat sejak menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia per 1 Juni 2010, hal itu tidak menghalangi niat KPK memeriksanya tahun 2013. Bagaimana cerita Bank Century ini versi Sri Mulyani?
 
Perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 ini menceritakan bahwa dia mendapat laporan pertama kali soal Bank Century yang sekarat pada 13 November 2008.

Sri Mulyani yang sedang berada di Washington, dikontak Sekretaris Komite Stabillitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede. Intinya, Bank Indonesia minta rapat konsultasi.

“Sebelumnya, sudah ada dengan Menteri Keuangan adinterim Sofyan Djalil,” kata Sri Mulyani dalam dokumen yang diperolehVIVAnews. Kala itu, Sri Mulyani menjabat sebagai menteri keuangan sekaligus Ketua KSSK.

Akhirnya, rapat ini digelar melalui teleconference. Pertama, BI melaporkan tentang kronologi masalah, langkah-langkah yang yang sudah dilakukan BI, prudential ratio, analisis dampak sistemik, dan kesimpulan. 

Dalam teleconference itu, Sri Mulyani sempat mengkritisi kinerja BI dalam menangani Bank Century yang ternyata sudah bermasalah sejak 2004. Laporan keuangan Bank Century tahun 2007, sudah menunjukkan bahwa income bank milik Robert Tantular itu tidak disajikan secara benar. Menurutnya, sudah saatnya BI menindak tegas mereka yang mencoba melakukan hal-hal yang merugikan bank mereka sendiri. 

“Kalau Bank Century sudah masuk dalam pengawasan intensif, mestinya BI sudah mengetahui sejak awal. Sekarang dengan kondisi krisis keuangan global (2008), ini semakin memburuk. Poin saya: BI datang ke saya terkait Bank Century, ada kesulitan likuiditas, pemilik saham sudah membuat pernyataan di atas materai (Asset Management Agreement/AMA). Pernyataan dalam AMA tersebut, tidak meyakinkan sehingga saya mempertanyakan apakah ini cukup. Saya hanya mengatakan, mengapa BI tidak melakukan tindakan tegas sesuai kewenangan BI,” kata Sri Mulyani. 

Sri Mulyani pun sempat kecewa pada data yang disodorkan BI tentang Bank Century dalam sebuah rapat konsultasi, 24 November 2008. Sri Mulyani menilai, BI tidak memberi data yang memuaskan. Dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh VIVAnews, Sri menjelaskan bahwa rapat konsultasi KSSK itu digelar di ruang rapat Menkeu.

Selain Sri Mulyani, sejumlah pejabat BI dan instansi terkait hadir dalam pertemuan itu. Antara lain: Gubernur Bidang kala itu dijabat Boediono, Sekretaris KSSK Raden Pardede, Deputi Gubernur BI, Deputi Gubernur BI bidang Pengawasan Perbankan Siti Chalimah Fadjrijah, Deputi Gubernur bidang Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan Muliaman Hadad, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan sebagainya.

Dalam rapat itu, tambah Sri Mulyani, anggota komisioner Rudjito menyampaikan bahwa rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) Bank Century turun drastis dari minus 2 persen menjadi minus 35,93 persen.

“Menurut Rudjito, hal itu karena melakukan perhitungan penyertaan modal kepada Bank Century. Selanjutnya, dalam rapat itu saya menyampaikan kekecewaan terhadap BI, di mana pada tanggal 20 dan 21 November 2008, BI menyampaikan data bahwa CAR Bank Century minus 3,53 persen dan untuk mencapai CAR 8 persen, bank ini butuh tambahan modal sebesar Rp632 miliar, di mana tadinya SSB (surat-surat berharga) valas yang dijamin AMA masih dianggap lancar oleh BI,” demikian pernyataan Sri Mulyani yang dikutip dari dokumen tersebut.

Dalam rapat itu, masih kata Sri Mulyani, Siti Fadjrijah dan Heru Kristiyana menyampaikan, penurunan drastis CAR Bank Century ke minus 35,93 persen itu dikarenakan adanya penjelasan dari manajemen Bank Century sebelumnya.

“Walaupun surat berharga yang senilai US$60 juta itu jatuh tempo Februari 2009, BI menganggap bahwa gelagat pemegang saham, surat berharga itu memiliki risiko gagal bayar sehingga dikategorikan macet. Dan saya tanggapi, apa bedanya antara disampaikan pada 20 dan 21 November 2008. Toh jatuh temponya juga bulan Februari 2009. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa penjelasan BI belum memuaskan dan meminta otoritas pengawasan bank di BI membuat pernyataan pertanggungjawaban profesional atas keputusan-keputusan penanganan Bank Century, termasuk penjelasan lolosnya sejumlah accrual dari pengawasan intensif,” kata Sri Mulyani.

Dalam pengambilan keputusan apakah Bank Century berdampak sistemik atau tidak, menurut Sri Mulyani, KSSK seharusnya diberi informasi data yang benar. Kalau tidak, kata dia, bagaimana KSSK bisa mengambil keputusan yang benar.

“Jangan-jangan, data yang disampaikan BI kepada KSSK pada rapat tanggal 20-21 November 2008, juga data yang tidak benar. Dan dalam rapat itu, saya meminta BI untuk meningkatkan kemampuan assessment-nya. Jangan sampai penjelasan tentang perbankan nasional yang selama ini dinyatakan sehat oleh BI dengan CAR industri rata-rata 16 persen, kemudian anjlok secara tiba-tiba. Kasus Bank Century menjadi pelajaran bagi KSSK untuk memastikan data dan informasi yang masuk KSSK harus benar-benar reliabel,” kata Sri Mulyani.

FPJP versi Sri Mulyani
Sebelum mendapat dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) atau yang lebih terkenal dengan sebutan bailout sebesar Rp6,7 triliun, Bank Century sebelumnya sudah menerima dana Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dengan nilai total Rp689 miliar.

Sri Mulyani mengaku tidak dilapori BI soal penggelontoran FPJP tersebut, dalam rapat konsultasi tanggal 13 November 2008 atau sehari sebelum penggelontoran FPJP. “FPJP itu domain BI,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, dia juga mengaku tak tahu bahwa BI sampai mengubah peraturan mereka (PBI) agar Bank Century memenuhi syarat menerima FPJP tersebut dan siapa pejabat yang paling bertanggung jawab atas kebijakan itu. “Saya tidak tahu karena BI punya aturan sendiri,” ujarnya.

Berdasarkan PBI nomor 10/26/PBI/2008, sebuah bank bisa menerima FPJP jika memiliki rasio kecukupan modal minimal 8 persen. Sedangkan, Bank Century hanya memiliki CAR sebesar 2,35 persen per 30 September 2008.

Dewan Gubernur BI, kemudian mengubah PBI itu pada 14 November 2008 menjadi nomor 10/30/PBI/2008, di mana salah satunya mengatur bahwa CAR sebuah bank bisa mendapatkan FPJP adalah bank dengan angka CAR positif.

“Pada 13 November 2008, tidak pernah dijelaskan atau pun diinformasikan oleh BI bahwa BI akan memberikan FPJP kepada Bank Century guna mengatasi permasalahan likuiditas bank. Adapun upaya BI terhadap permasalahan Bank Century adalah meminta pemenuhan komitmen para PSP (pemegang saham pengendali) dalam LOC tanggal 15 Oktober 2008,” jelas Sri Mulyani.

Anehnya, ada dua versi kesimpulan rapat konsultasi 13 November itu. Perbedaan dua dokumen itu hanya pada pada poin dua.

Versi pertama menyebutkan kesimpulan poin kedua adalah: BI akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank Century akibat penarikan dana oleh nasabah.

Versi kedua menyebutkan kesimpulan poin kedua: BI akan memberikan FPJP untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank Century akibat penarikan dana oleh nasabah sehingga setiap transaksi harus dapat dilakukan.

Sri Mulyani mengaku hanya mengetahui versi pertama. “Saya hanya mengetahui catatan Sekretaris KSSK atas rapat yang diselenggarakan BI tanggal 13 November 2008, dengan agenda rapat konsultasi mengenai permasalahan PT Bank Century di mana kesimpulannya, diantaranya: BI akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank Century akibat penarikan dana oleh nasabah,” jelas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, kedua dokumen itu sama, kecuali di poin nomor dua. Dia tidak tahu ada dokumen versi kedua. “Saya baru mengetahui pada saat diperlihatkan oleh penyidik (KPK),” kata dia.

Sri Mulyani pun mengaku tidak tahu siapa yang membuat dokumen berkop KSSK itu. “Di dalam rapat itu tidak pernah dibahas dengan saya soal pemberian FPJP kepada Bank Century karena itu sepenuhnya kewenangan BI,” jelasnya.

Meski demikian, tanggal 17 November 2008, Sri Mulyani mengakui menerima laporan mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan BI untuk menangani Century.

“Tetapi, fokus saya kan pada aspek pencegahan, kalau ada bank gagal diserahkan ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Kekhawatiran saya tidak hanya pada Bank Century, tetapi juga pada 16 bank yang lain. Kalau Bank Century rontok, apakah LPS mampu mengatasi. Concern saya lebih pada upaya untuk melakukan pencegahan,” kata Sri Mulyani yang kini  menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dana talangan
Selaku Ketua KSSK, Sri Mulyani akhirnya memutuskan Bank Century sebagai bank berdampak sistemik dalam rapat tanggal 21 November 2008. Meskipun kala itu, sejumlah peserta rapat menentang analisis dampak sistemik yang disampaikan BI yang dinilai tidak terukur.

Dalam dokumen yang diperoleh VIVAnews itu, Sri Mulyani berargumen bahwa fokusnya kala itu adalah sistem perbankan Indonesia dalam posisi rapuh dan tidak ada penjaminan.

“Kami tidak berani gambling untuk mengambil keputusan lainnya, kecuali yang dianggap yakin tidak akan mengancam sistem keuangan, melalui jalur apapun,” kata dia dalam dokumen itu.

Dia mengungkapkan, jalur apapun kala itu bisa mempengaruhi sistem keuangan. “Apakah dari size, likuiditas, atau dari sisi psikologis. Dalam suasana seperti itu, insting saya hanya bagaimana menyelamatkan sistem keuangan,” ujarnya.

Dia juga membantah ada kondisi lain yang mempengaruhi keputusan KSSK tersebut.

Selain itu, dalam memutus Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Sri Mulyani pun mengakui tidak mendapat masukan dari analis hukum, keuangan, pasar keuangan dan ekonomi makro, serta analis informasi.

“Saya cek informasi, ternyata saat itu karena struktur KSSK masih baru dan masih dibahas Menpan. Maka struktur tersebut belum diisi oleh pejabat,” kata Mulyani lagi.

Setelah ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik, Bank Century kemudian diserahkan kepada LPS. Badan inilah yang bertanggung jawab mengucurkan dana PMS sejak 24 November 2008. Dana ini dicairkan dalam enam kali tahapan, dengan nilai total Rp6,7 triliun.

Berikut detail pengucuran:
24 November 2008: LPS mulai mengucurkan PMS tahap I sejumlah Rp2,77 triliun kepada Bank Century. Dana ini dikucurkan bertahap sebanyak enam kali, yakni 24-28 November 2008 dan 1 Desember 2008.

9 Desember 2008: LPS mengucurkan dana talangan tahap II sebesar Rp2,2 triliun. Uang ini digelontorkan 13 kali sejak 9 hingga 30 Desember 2008. Dana ini dikucurkan dengan alasan untuk memenuhi likuiditas.
 
4 Februari 2009: LPS mengucurkan lagi dana talangan tahap III sebesar Rp1,15 triliun untuk menutupi kebutuhan CAR berdasarkan hasil assesment BI, yaitu 8 persen. Dana ini disetor tiga kali, sejak 4 Februari 2009.

24 Juli 2009: LPS mengucurkan dana tahap IV sejumlah Rp630 miliar untuk menutupi kebutuhan CAR Bank Century. Penggelontoran ini dilakukan satu kali.

 

Versi Boediono
Melalui juru bicaranya, mantan Gubernur BI Boediono menyatakan data BI yang disampaikan kepada KSSK adalah data termutakhir. 

“Perlu kita perhatikan, data mengenai kualitas aset perbankan pada saat itu sangat dinamis karena situasi pasar keuangan yang tengah mengalami krisis. Kepada Ibu Sri Mulyani sudah disebutkan bahwa kebutuhan dana dapat berubah,” kata Yopie dalam pesan singkatnya, Senin 10 Maret 2014.

Tak hanya itu, Yopie mengatakan perubahan kebutuhan dana itu juga tidak berpengaruh pada keputusan penyelamatan Bank Century.

“Pak Boediono dan Bu Sri Mulyani sama-sama yakin bahwa Bank Century ditutup akan menimbulkan efek berantai yang dapat meruntuhkan sistem perbankan kita pada akhir 2008 itu. Apalagi, situasi perbankan saat itu bukanlah situasi normal, karena ekonomi dunia sedang dibelit krisis, ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Boediono sendiri pernah menegaskan bahwa tindakan mengucurkan FPJP sebesar Rp689,394 miliar dan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun sebagai tindakan mulia untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis ekonomi.

“Saya telah melakukan tanggung jawab saya waktu itu sebagai Gubernur BI. Saya laksanakan itu dengan segala ketulusan hati untuk menyumbangkan yang terbaik bagi bangsa,” kata Boediono usai diperiksa KPK, 23 November 2013.

“Itu tindakan mulia untuk menangani krisis negara kita. Apabila dalam upaya mulia ini ada pihak-pihak yang menyalahgunakannya, ini sangat menyakiti kami,” katanya lagi. [Baca selengkapnya Peran Boediono di Tengah Kemelut Skandal Bank Century]

 

Baca juga:

Boediono dan Dakwaan Terhadap Budi Mulya dalam Kasus Century

(asp)

21
Nov
13

Perbankan : Tragedi Bank Century

JK: Bank Century Bukan Gagal Berdampak Sistemik

 

Jakarta (Antara) – Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa Bank Century saat itu bukan bank gagal berdampak sistemik yang dapat membahayakan perekonomian Indonesia.

“Ibu Sri Mulyani dan Boediono semua sepakat dan menjelaskan bahwa tidak ada krisis ekonomi. Tidak ada itu. Semua aman. Satu persatu. Tapi, beberapa jam kemudian mereka rapat di (kementerian) Keuangan dan subuh (21 November 2008) memutuskan adanya gagal sistemik satu bank yang membahayakan,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Setelah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Bank Century, JK menceritakan dirinya menerima laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang menjabat saat itu pada tanggal 20 November 2008 sore hari dalam sebuah rapat.

“Saya nggak tahu kenapa (rapatnya) malam-malam. Tapi yang aneh sebenarnya bahwa ada bank gagal. Gagalnya Rp630-an miliar tapi lewat tiga hari dibayarnya Rp2,5 triliun. Aneh-lah,” tambahnya.

Kalla menyampaikan bahwa saat itu dia menjadi pihak yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang dalam kunjungan ke luar negeri, tetapi dalam rapat putusan terkait status Bank Century, Kalla tidak diberitahu dan dilibatkan.

Setelah itu, Kalla diberitahu bahwa sudah ada rapat dan pengucuran uang pada 25 November 2008 malam oleh Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono.

Tidak transparannya pengucuran “bailout” Bank Century ini, lanjut Kalla mulai dari penetapan bank gagal berdampak sistemik sampai pengucuran bailout yang membengkak karena yang Kalla tahu Bank Century bermasalah karena dirampok oleh pembeli.

Pada rapat yang terjadi tanggal 20 November 2008, ia memerintahkan agar tangkap pembelinya.

“Nggak ada bank gagal, gagalnya karena dirampok. Dilaporkan ke saya bahwa masalah bank itu (Bank Century karena perampokan),” jelas Kalla yang diperiksa KPK selama hampir dua jam.

Pada rapat KSSK 20-21 November 2008 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 4 Tahun 2008 pada 15 Oktober 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani berperan sebagai Ketua merangkap anggota dan Boediono sebagai anggota. Dari rapat KSSK ditetapkan bahwa Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pada 21 November 2008, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketuai Sri Mulyani Indrawati memutuskan memberikan dana talangan atau “bailout” kepada Bank Century. Atas keputusan itu, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan berubah menjadi Bank Mutiara.

Bank Century mendapatkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun pada 2008 meski pada awalnya tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen, padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen.

Kucuran dana segar kepada Bank Century dilakukan secara bertahap, tahap pertama bank tersebut menerima Rp2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp2,2 triliun, tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp1,1 triliun dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp630 miliar sehingga total dana talangan adalah mencapai Rp6,7 triliun.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif.(tp)

 

Berita Lainnya

  • Presiden Tekankan Efisiensi Penggunaan Dana
    Presiden Panggil Pulang Dubes RI
    KPU Harus Bebas Dari Intervensi
    03
    Oct
    12

    Keuangan : Mega Skandal Perbankan Abad 21

    SKANDAL PERBANKAN

    Mega skandal perbankan abad 21

    Oleh Dyah Megasari, BBC, Bloomberg, Reuters, NY Times, The Wall Street Journal – Kamis, 13 September 2012 | 17:15 WIB
    Mega skandal perbankan abad 21

    JAKARTA. Saat krisis mengancam kekuatan perbankan, ujian tak terduga malah menggemparkan institusi keuangan dunia. Sejumlah skandal besar terkuak dan rupanya sudah melanda sistem perbankan global secara bertahun-tahun.

    Sejumlah bank bertaraf internasional dan dianggap cukup tahan dari guncangan krisis malah tercoreng oleh kelakuan sejumlah bankir nekat. Mereka diduga berkomitmen bersama untuk melakukan pelanggaran. Mulai dari penetapan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di London interbank offered rate (Libor) hingga keterlibatan atas kasus pencucian uang di sejumlah negara yang di black list dari sistem perbankan. Pelanggaran-pelanggaran juga tak hanya terjadi di Eropa dan Amerika Serikat (AS), melainkan di Asia.

    Di sini, KONTAN berusaha merinci beberapa skandal tersebut. Siapa yang dituduh oleh siapa, atas apa yang dilakukan.

    Skandal pertama, Libor

    Mengejutkan! Barclays, bank besar yang sudah memiliki jaringan di banyak negara mengaku telah memanipulasi suku bunga Libor atau bunga pinjaman yang diberikan oleh suatu bank ke bank lainnya. Enam bank dicurigai bersekongkol dan memanipulasi percobaan yang sama.

    Meski peristiwa besar ini berpusat di London, otoritas keuangan Amerika Serikat (AS) juga terlibat dalam penyelidikan. Berikut dijelaskan, siapa yang melakukan investigasi dan pengawasan.

    1. Attorney general of New York, AS

    Progres dan keterlibatan: Tujuh bank telah memenuhi panggilan pengadilan. Mereka adalah HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, UBS. Sanksi: Tengah diproses

    2. Attorney general of Connecticut, AS

    Progres dan keterlibatan: Tujuh bank telah memenuhi panggilan pengadilan. Mereka adalah HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, UBS. Sanksi: Tengah diproses

    3. Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

    Progres dan keterlibatan: Dikenakan denda sebesar US$ 200 juta di Barclays. Sanksi: Barclays harus membayar penalti senilai £128,5 juta atau setara dengan US$ 200 juta.

    4. Department of Justice, AS

    Progres dan keterlibatan: membantu investigasi CFTC di Barclays. Sanksi: Barclays harus membayar penalti senilai £103 juta atau setara dengan US$ 160 juta.

    5. Serious Fraud Office, Inggris

    Progres dan keterlibatan: Meluncurkan penyelidikan kriminal atas skandal Libor yang lebih luas. Sanksi: Masih dalam proses.

    6. Financial Services Authority, Inggris

    Progres dan keterlibatan: Ditugaskan oleh pemerintah dengan meninjau bagaimana Libor diatur. Sanksi : Barclays harus membayar £59,5 juta atau setara dengan US$93 juta.

    *Selengkapnya bisa dibaca pada fokus KONTAN sebelumnya.

     

    Skandal kedua, pencucian uang


    Bank asal Inggris yang fokus mengembangkan bisnis di Asia yakni Standard Chartered (Stanchart), terbukti melakukan pelanggaran. Regulator New York menemukan sejumlah transaksi ilegal yang berasal dari Iran. Negara penghasil minyak tersebut masuk dalam black list Amerika di mana sejumlah bank dilarang menampung transaksi penjualan minyak dari negeri yang diduga mengembangkan senjata nuklir.

    The New York state Department of Financial Services (DFS) memaparkan, bank setidaknya telah melakukan pencucian uang sebanyak US$ 250 miliar dalam kurun lebih dari satu dekade.

    Tak hanya Stanchart, HSBC juga dituduh melakukan hal yang sama oleh senat AS. Entah terdesak karena sumber pemasukan secara legal tergencet krisis, atau memang mental para bankir yang nekat menerobos aturan?

    Berikut dijelaskan, siapa yang melakukan investigasi dan pengawasan, siapa yang diawasi dan bagaimana hasilnya:

    1. New York Department of Financial Services, AS (DFS)

    Progres dan keterlibatan: Stanchart terbukti dengan sembunyi-sembunyi menjalankan unit bisnis bekerja sama dengan pemerintah Iran. Lewat unit itu, Stanchart telah melakukan lebih dari US$ 250 miliar transaksi ilegal selama hampir satu dekade.

    DFS juga menemukan bukti bahwa bank kelas dunia lainnya yakni HSBC gagal memblokir atau diduga dengan sengaja meloloskan transaksi pencucian uang para bandar narkoba asal Meksiko. DFS juga menemukan bukti bahwa bank juga melakukan bisnis serupa dengan negara lain yang berada di bawah sanksi seperti Libia, Myanmar dan Sudan.

    Sanksi: Stanchart harus membayar denda senilai US$ 340 juta.

    2. Senat AS

    HSBC juga dituduh oleh Senat AS gagal mencegah pencucian uang. Unit bisnis HSBC di AS melakukan 28.000 transaksi gelap dan terjadi antara 2001 hingga 2007. Sebagian besar transaksi itu melibatkan Iran. Laporan Senat AS menyimpulkan bahwa sistem keamanan bank sangat buruk dan memungkinkan para penjahat melakukan transaksi pencucian uang kotor dengan mudah.

    Sanksi: HSBC telah menyisihkan £446 juta atau setara dengan US$ 700 juta untuk membayar denda potensial.

    3. Financial Supervisory Service (FSS), Korea Selatan

    Diminta oleh AS untuk memeriksa HSBC cabang Seoul dan Stanchart di Korea Selatan. FSS akan melihat jeroan transaksi kedua bank tersebut, apakah juga melakukan transaksi ilegal pencucian uang dan memastikan bank melakukan verifikasi nasabah sebelum transaksi terjadi.

    Sanksi/hasil: belum ada detail yang diperoleh.

    4. Department of Justice AS, Federal Reserve AS, Financial Services Authority Inggris (FSA), Treasury Department\’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) AS.

    Royal Bank of Scotland (RBS) menyatakan bahwa bisnis bank berada di bawah investigasi sejumlah otoritas untuk memastikan apakah bank terlibat transaksi serupa dengan Iran.

    Laporan sejumlah media AS menunjukkan bahwa OFAC, bersama dengan Federal Reserve, Departemen Kehakiman dan kantor distrik Manhattan, sedang menyelidiki empat bank asal Eropa untuk dugaan pelanggaran sanksi AS terhadap Iran. Penyidikan ini dikabarkan bersifat rahasia dan keberadaannya belum dapat dikonfirmasi secara resmi.

    Sanksi/hasil: Penyidikan masih berjalan dan belum ada detail pasti.

    Ulasan: Bank lain melakukan hal serupa

    Perlu diketahui, kebobrokan standar keamanan HSBC awalnya dilaporkan oleh Senate Permanent Subcommittee on Investigation, sebuah pengawas kongres yang melihat kejanggalan-kejanggalan finansial.

    Laporan tersebut sekaligus melontarkan tudingan bahwa regulator perbankan AS yang disebut Office of the Comptroller of the Currency gagal memantau HSBC.

    Penyidikan sebenarnya sudah berjalan selama satu tahun dan melibatkan 1,4 juta dokumen, wawancara 75 pejabat HSBC serta regulator perbankan. Beberapa eksekutif HSBC sudah memberikan kesaksian. Di antaranya adalah kepala bidang hukum Stuart Levey, yang baru bergabung dengan bank pada Januari silam. Levey merupakan mantan petinggi Departemen Keuangan AS yang membawahi bidang terorisme dan transaksi keuangan.

    Menanggapi peristiwa ini, Senator Carl Levin, ketua sub-komite, menilai perbankan AS sudah tercemar atas transaksi pasar gelap ini.

    Sedangkan Stanchart, DFS menjabarkan tudingannya bahwa “Hampir selama 10 tahun, [Standard Chartered] bersama pemerintah Iran sengaja menyembunyikan kurang lebih 60.000 transaksi rahasia dari regulator, melibatkan sekitar US$ 250 miliar, dan meraup fee jutaan dollar. Aksi Standard Chartered menjadikan sistem keuangan AS rentan terhadap teroris, pedagang senjata, mafia obat-obatan, dan rezim korup, serta menghalangi para investigator untuk mendapatkan informasi penting guna melacak aktivitas kriminal.” DFS menilai Stanchart menjalankan wire-stripping.

    Sebetulnya, selain HSBC dan Stanchart sudah ada peristiwa yang sama. Pada 2010, Wachovia setuju membayar US$ 160 juta sebagai denda atas penyelidikan yang dilakukan departemen kehakiman. Bank terbukti melegalkan transaksi janggal dari Meksiko.

    Bahkan bulan lalu, bank asal Belanda yakni ING harus menerima hukuman dan membayar US$ 619 juta karena terbukti memindahkan dana miliaran dollar dari sistem keuangan AS ke wilayah Kuba dan Iran.

    Agustus 2012, otoritas AS mengumumkan kejadian serupa. Paman Sam mengklaim telah membekukan dana sebesar US$150 juta pada rekening di Bank Lebanon Kanada atau Lebanese Canadian Bank (LCB). Dana yang dibekukan tersebut diduga merupakan bagian dari skema pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah di Lebanon.

    AS menuduh LCB membantu pencucian uang milik kelompok itu yang merupakan hasil dari bisnis penjualan obat terlarang dan kejahatan lainnya.

    Dana tersebut menurut pemerintah AS biasanya diselundupkan keluar dari AS dengan cara dibelikan mobil bekas terlebih dahulu untuk kemudian dijual kembali di Afrika Barat.

     

    Skandal ketiga, manipulasi bunga PUAB di Asia


    Regulator di Korea Selatan tengah menyelidiki dugaan manipulasi penetapan bunga oleh empat bank melalui sertifikat deposito/ certificates of deposit (CD). Hasilnya digunakan untuk menentukan suku bunga PUAB dalam cara yang mirip dengan Libor.

    Regulator di Singapura dan Jepang juga melakukan pemeriksaan serupa pada bank mereka menyusul skandal Libor.

    Berikut siapa yang menginvestigasi, progres dan hasilnya.

    1. Fair Trade Commission (FTC), Korea Selatan

    Memeriksa sembilan bank Korea Selatan. Empat di antaranya yang sudah jelas adalah Kookmin, Shinhan, Woori Bank dan Group Hana Bank. FTC masih mencari bukti kolusi keempatnya dalam menentukan bunga sertifikat deposito dan merevisi penetapan tarif tersebut.

    Sanksi/hasil: Belum ada sanksi atau penalti yang diumumkan ke publik.

    2. Japanese Bankers Association (JBA)

    18 Bank diminta untuk memeriksa prosedur mereka dalam mengirim suku bunga PUAB dalam mata uang yen. Perintah ini menyusul maraknya dugaan kolusi dalam penetapan suku bunga antar bank.

    Sanksi/ hasil: Tidak ditemukan kejanggalan dalam proses pelaporan. Namun JBA akan menganalisis lebih lanjut apakah metode penghitungan yang digunakan antar bank sudah benar atau tidak. Jika terbukti salah, penghitungan tersebut harus diubah.

    3. Singapore Monetary Authority

    Menyelidiki sejumlah bank yang tak disebutkan namanya diduga menjadi kartel dan menentukan besaran benchmark bunga bank.

    Sanksi/hasil: Belum ada sanksi atau penalti yang diumumkan ke publik

    Perlu diketahui, ada perbedaan kecenderungan dalam menetapkan suku bunga. Di Eropa misalkan, perbankan secara rahasia menyepakati pemberian bunga yang rendah untuk memperoleh kepercayaan nasabah. Sedangkan di Asia, banyak dugaan, bank justru berkolusi menetapkan suku bunga yang lebih tinggi untuk menggenjot profitabilitas.

    13
    Oct
    11

    Politik : Aksi Menuntut Penuntasan Kasus Century

    Kamis, 13/10/2011 16:42 WIB

    fotoNews

    Aksi Kasus Century

    Fotografer – Pool
       

    Aksi Menuntut Penuntasan Kasus Century
    Demonstran membawa berbagai poster salah satunya bergambar mantan Menkeu Sri Mulyani bertuliskan “Tangkap Sri Mulyani”. Ramses/detikcom.
    icon_star_off icon_star_off icon_star_off icon_star_off icon_star_off

    Foto Lain

    Ratusan orang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2011). Mereka meminta Jaksa Agung segera menuntaskan kasus Bank Century yang telah merugikan negara triliunan rupiah.

    Rabu, 12/10/2011 15:35 WIB

    Aksi Bakar Ban

    Andri Haryanto – detikNews
    Mahasiswa Aksi Bakar Ban, Jl. DI Panjaitan Arah Cawang Tersendat


    (Foto: Andry/detikcom) Jakarta – Sekitar 50 orang yang mengatasnamakan mahasiswa dari organisasi Jaringan Kampus (Jarkam) berdemo di jalur lambat Jalan DI Panjaitan arah Cawang, Jakarta Timur. Mereka menutup satu lajur jalan dan menggunakannya untuk aksi membakar ban.

    Mereka memakai jaket almamater warna merah, kuning, biru dari berbagai kampus swasta di Jakarta. Para demonstran juga membawa spanduk berukuran 2 meter x 0,5 meter berwarna putih bertuliskan ‘Turunkan SBY-Boed sekarang’ dengan cat semprot warna merah.

    Dalam aksi, mereka juga sempat membakar 2 ban mobil dan menutup satu dari dua lajur di jalur lambat Jalan DI Panjaitan arah Cawang. Ada seorang pengendara Toyota Innova mengklakson panjang agar para demonstran itu membuka jalan, namun salah satu dari demonstran malah menggebrak kap mobil sambil berkata, “Putar saja, putar!”

    Kemudian sekitar 10 personel kepolisian berseragam memadamkan api yang membakar ban tersebut dengan air yang dibawa dalam ember, namun mendapat perlawanan dari para demonstran. Aksi pun ricuh karena saling dorong aparat kepolisian dengan para demonstran. Aksi bakar ban tak berhenti, para demonstran malah semakin banyak membakar ban sepeda dan ban motor.

    Para demonstran lantas didesak mundur oleh aparat kepolisian. Mereka kemudian berlarian ke Jalan Cipinang Besar ke arah kampus Mpu Tantular. Hingga pukul 15.10 WIB, para demonstran sudah tak berada lagi di jalur lambat Jalan DI Panjaitan arah Cawang. Kendaraan sudah mulai lancar.

    (nwk/vit)

    Kamis, 13/10/2011 13:35 WIB

    Lempar Tomat Busuk

    Triono Wahyu Sudibyo – detikNews
    Kecewa pada Pemerintah, Demonstran Lempari Foto SBY dengan Tomat Busuk


    Semarang – Memperingati 2 tahun kepemimpinan SBY-Boediono, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang menggelar unjuk rasa. Mereka melempar tomat busuk ke foto SBY sebagai simbol kekecewaan.

    Aksi dipusatkan di Bundaran Videotron, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (13/10/2011). Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan kecaman terhadap pemerintahan SBY-Boediono.

    Mahasiswa menilai, selama dua tahun terakhir, tidak ada kemajuan berarti dalam pemerintahan SBY-Boediono. Kinerja para menteri buruk, jauh dari sasaran. Terbukti, presiden melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

    Selain itu, isu pencaplokan wilayah NKRI (Camar Bulan dan Tanjung Datu) oleh negara tetangga, diyakini sebagai lemahnya presiden saat berhadapan dengan negara lain. “Kalau begini terus, lama-lama habis wilayah kita,” kata Korlap Aksi, Taufiqurrahman.

    Usai berorasi, beberapa mahasiswa menggelar teatrikal. Kemudian mereka menaruh foto SBY di tengah jalan dan melemparinya dengan tomat busuk. Puas dengan melempar tomat busuk,mahasiswa kemudian menginjak-injak foto tersebut.

    Puluhan polisi yang mengawal aksi tersebut, hanya mengawasi. Mereka berusaha mencegah mahasiswa agar tidak beraksi di tengah jalan karena mengganggu arus lalu lintas. Aksi berakhir tertib, diiringi orasi dan doa.

    (try/nwk)

    Rabu, 12/10/2011 19:09 WIB

    fotoNews

    Mahasiswa Bakar Ban

    Fotografer – Andri Haryanto
    Demo SBY-Boediono, Mahasiswa Bakar Ban
       

    Demo SBY-Boediono, Mahasiswa Bakar Ban
    Para demonstran membawa spanduk berukuran 2 meter x 0,5 meter berwarna putih bertuliskan ‘Turunkan SBY-Boed sekarang’ dengan cat semprot warna merah.
    icon_star_off icon_star_off icon_star_off icon_star_off icon_star_off

    Foto Lain

    Sekitar 50 orang yang mengatasnamakan mahasiswa dari organisasi Jaringan Kampus (Jarkam) berdemo di jalur lambat Jalan DI Panjaitan arah Cawang, Jakarta Timur, Rabu (12/10). Mereka membakar ban dan membuat arus lalu lintas tersendat.

    25
    May
    11

    Perbankan : Sanksi BI Penting bagi Perlindungan Nasabah

    PerlindunganNasabah

    Antara

    Sanksi BI Penting bagi Perlindungan Nasabah

    Jakarta, (ANTARA) – Anggota DPR RI Andi Timo Pangerang menilai sanksi yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank Mega merupakan langkah bagus terutama untuk memberikan perlindungan kepada nasabah.

    “Selain sanksi yang diberikan, langkah BI meminta Bank Mega menyediakan dana senilai dana Elnusa dan Pemkab Batubara dalam escrow account merupakan langkah bagus untuk melindungi dana nasabah,” kata anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat itu di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, dari berbagai kasus perbankan sudah seharusnya ada kebijakan yang menghindarkan nasabah dari kerugian sesuai dengan pilar keenam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengenai upaya mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

    Dalam kasus Bank Mega dengan Elnusa, pihak Bank Mega bahkan terkesan menolak untuk mengganti dana PT Elnusa senilai Rp111 miliar yang digelapkan di bank itu, namun dengan keputusan BI ini maka setidaknya ada jaminan dana PT Elnusa bisa dikembalikan.

    Bagi Andi Timo yang penting adalah dana milik Pemkab Batubara senilai Rp80 miliar, merupakan dana APBD kabupaten itu yang sangat diperlukan untuk pembangunan dan kegiatan administrasi pemda.

    “Saya akan meminta agar mediasi yang dilakukan BI dalam kasus Pemkab Batubara ini ada batas waktunya, sehingga ada jaminan kapan uang itu bisa dikembalikan ke Pemkab,” katanya.

    Sementara pengamat perbankan Mirza Adityaswara mengatakan sanksi yang diberikan BI kepada Bank Mega tidak kalah tegasnya dengan sanksi yang diberikan kepada Citibank.

    “Kalau melihat sanksi kepada Citibank maka sanksi kepada Bank Mega tidak mengejutkan,” kata Mirza.

    Mengenai perintah BI agar Bank Mega menyediakan `escrow account` senilai dana milik Elnusa dan Pemkab Batubara, Mirza mengatakan hal itu layak diminta BI mengingat kasusnya sudah menjadi sengketa hukum.

    “Sehingga apabila keputusan pengadilan menyatakan Bank Mega harus mengganti dana tersebut maka dana diambil dari `escrow account` tersebut. Ini sinyal yang baik untuk lebih mendorong perlindungan nasabah,” katanya.

    Bank Indonesia Selasa (24/5) memberikan sejumlah sanksi kepada Bank Mega sebagai tindak lanjut permasalahan dana PT Elnusa dan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batubara, Sumatera Utara yang terjadi di PT Bank Mega Tbk, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Jababeka.

    Sanksi diberikan setelah Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

    Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan intern bank serta kelemahan pada penerapan manajemen risiko yang tercermin dari kelemahan sistem dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

    Sanksi yang diberikan kepada Bank Mega adalah menghentikan penambahan nasabah Deposit on Call (DoC) baru dan perpanjangan DoC lama, termasuk untuk produk sejenis seperti Negotiable Certificate of Deposit (NCD) selama satu tahun dan menghentikan pembukaan jaringan kantor baru selama satu tahun yang berlaku sejak 24 Mei 2011.

    Bank Indonesia juga akan melakukan Fit and Proper Test terhadap manajemen dan pejabat eksekutif PT Bank Mega Tbk, serta menginstruksikan bank tersebut mereview seluruh kebijakan dan prosedur, khususnya aktivitas pendanaan (funding).

    Aktivitas pendanaan itu termasuk penetapan target, limit dan kewenangan untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan individu, baik nominal maupun suku bunga, pengaturan wilayah kerja kantor serta mekanisme inisiasi nasabah baru.

    Bank Mega juga diminta memperbaiki fungsi pengawasan internal dan managemen risiko termasuk kecukupan jumlah auditor di setiap kantor, “proses check and balance” baik melalui tahapan kewenangan maupun sistem, fungsi pengawasan kantor pusat terhadap kantor-kantor di bawahnya dan prinsip “know your employee.”

    BI mengharuskan Bank Mega memberhentikan pegawai di bawah pejabat eksekutif yang terlibat dalam kasus dana nasabah a/n PT Elnusa dan dana Pemkab Batubara, Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka.

    Selain itu BI juga meminta Bank Mega segera membentuk “escrow account” senilai dana PT Elnusa dan Pemkab Batubara, Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka.

    Pencairan “escrow account” tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dalam hal sudah tidak terdapat sengketa antara bank dengan nasabah, baik yang diselesaikan melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau melalui kesepakatan para pihak.

    08
    May
    11

    Perbankan : Kontroversi Dokumen Bank Century

    Inilah Dokumen Rahasia Kasus Century (1)

    INILAH.COM, Jakarta – Sebuah dokumen beredar di Gedung DPR, Rabu (18/11). Ada tulisan besar Private & Confidential. Isinya adalah notulen rapat KSSK. Disebut-sebut, inilah awal terjadinya masalah Century.

    Belum jelas dari mana dokumen ini berasal. Juga, belum ada keterangan tentang asli atau tidak dokumen ini. Yang jelas, dokumen ini terdiri dari lima halaman, dimana pada lembaran pertama ada lambang burung garuda. Lalu, di kiri atas tertulis huruf kapital tebal: PRIVATE & CONFIDENTIAL. Berikut isi lengkap dokumen:

    NOTULEN RAPAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK)

    Hari/Tanggal: Jumat, 21 November 2008
    Waktu: Pukul 00.11 s.d 05.00 WIB
    Agenda: Pembahasan Permasalahan PT Bank Century, tbk
    Tempat: Ruang Rapat Menteri Keuangan, Gedung Djuanda I Lt 3, Jl DR Wahidin Raya No 1 Jakarta
    Pimpinan Rapat: Menteri Keuangan Selaku Ketua KSSK
    Peserta Rapat:
    1. Gubernur Bank Indonesia, selaku Anggota KSSK
    2. Sekretaris KSSK
    3. Deputi Gubernur Senior
    4. Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengawasan
    5. Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengaturan Perbankan dan Stabilitas Perbankan
    6. Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter
    7. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
    7. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
    8. Direktur Jenderal Anggaran
    9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
    10. Direktur Jenderal Perbendaharaan
    11. Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan
    12. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
    13. Kepala Eksekutif LPS
    14. UKP3R
    15. Dirut Bank Mandiri
    16. Komisaris Utama Bank Mandiri
    (Daftar hadir terlampir)

    PENDAHULUAN
    1. Rapat dibuka oleh Menteri Keuangan pada pukul 00.15
    2. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan presentasi terkait permasalahan PT Bank Century Tbk (Bank Century)
    a. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa Bank Century telah dinyatakan Bank Indonesia sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik. (surat Gubernur Indonesia terlampir)
    b. Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan:
    – kronologis permasalahan Bank Century;
    – tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan Bank Century;
    – analisis dampak sistemik dari permasalahan Bank Century; dan
    – rekomendasi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut
    (lampiran I dan lampiran II surat Gubernur Bank Indonesia). [bersambung/ims]

    http://bit.ly/hHzh4W

    Bank Gagal Sistemik (2)

    INILAH.COM, Jakarta – Inilah lembar kedua dari dokumen yang disebut-sebut menjadi awal terjadinya kasus bail out Bank Century, yang diduga merugikan negara Rp 6,7 triliun.

    Ini adalah isi lengkap di lembar kedua dokumen tersebut:

    c. Kebutuhan penambahan modal untuk menaikkan CAR bank menjadi 8% berdasarkan posisi keuangan per 31 Oktober 2008 adalah sebesar Rp 632 Miliar (enam ratus tiga puluh dua miliar rupiah). Jumlah ini akan bertambah sejalan dengan memburuknya kondisi bank selama bulan November 2008.
    d. Gubernur Bank Indonesia merekomendasikan agar Bank Century ditetapkan KSSK sebagai bank gagal berdampak sistemik, dan menyerahkan penanganan bank tersebut oleh LPS sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

    II. PENDAPAT DAN SARAN
    1. Pendapat dan konfirmasi Menteri Keuangan/Departemen Keuangan
    a. Menteri Keuangan meminta pendapat peserta rapat tentang judgement penetapan bank gagal
    b. Reputasi Bank Century tidak bagus, sehingga perlu diperhatikan latar belakang pengambilan keputusan dalam rangka penyelamatan bank untuk kepentingan yang lebih besar
    c. Perlu diperhatikan apakah keputusan penyelamatan Bank Century dapat menimbulkan sinyal yang dapat menimbulkan moral hazard bagi bank-bank lain.

    2. Pendapat LPS (presentasi LPS terlampir)
    a. Apabila Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal, maka ada 2 pilihan yang dapat dilakukan LPS yaitu melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan. Apabila penyelamatan yang dilakukan, maka akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
    b. Sehubungan dengan mekanisme penyelamatan yang terdapat dalam Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang melibatkan pemegang saham, mengingat Bank Century merupakan perusahaan publik, LPS meminta pendapat Bapepam & LK.
    c. Perkiraan tambahan modal yang diperlukan adalah Rp 632 M
    d. Dalam keadaan normal, Bank Century bukan sistemik
    e. Bank Century telah bermasalah sejak merger 2004, salah satunya adalah permasalahan surat-surat berharga termasuk valas yang tidak bernilai. LPS mempertanyakan kepada BI tentang (i) SOP BI dalam melakukan audit apakah harus menunggu surat-surat berharga jatuh tempo; (ii) adakah tindakan kriminal dari pemilik Bank Century dan apakah ada indikasi tindakan pidana perbankan atau pidana umum; (iii) argumentasi risiko sistemik yang disampaikan BI mengingat pada kondisi saat ini hampir semua bank dapat dikategorikan dapat menimbulkan risiko sitemik, jadi LPS memerlukan justifikasi yang lebih terukur karena apabila menggunakan mekanisme penyelamatan LPS maka akan menggunakan dana bank-bank lain dalam LPS; (iv) penjelasan tentang rencana akuisisi Sinar Mas Mutiartha.

    3. Pendapat BKF
    Analisis risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik, lebih kepada analisis dampak psikologis,

    4. Pertanyaan Menteri Keuangan.[bersambung/ims]

    http://bit.ly/fTw6VK

    Simpanan Nasabah Rp 5,5 T (3)

    INILAH.COM, Jakarta – Pada lembaran ketiga dokumen ini, ada perdebatan tentang diselamatkan atau tidak Bank Century. Pertimbangan moral hazard menjadi faktor penting.

    Inilah lembaran ketiga dari dokumen, yang dimulai dengan pertanyaan dari Menteri Keuangan:

    a. Dalam hal Bank Century diselamatkan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard, apakah LPS mempunyai kapasitas untuk menangani bank-bank lainnya.’
    b. Keputusan untuk menyatakan bahwa apakah ini risiko sistemik atau bukan akan mempengaruhi

    5. Pertanyaan UKP3R
    Sehubungan dengan Pasal 18 Perpu JPSK apakah LPS yang menentukan akan dilakukan upaya penyelesaian atau penyelamatan.

    6. Jawaban LPS
    Apabila KSSK menyatakan sistemik, maka LPS tunduk. Kesimpulan LPS, apabila bank gagal berisiko sistemik maka harus dilakukan upaya penyelamatan, sedangkan bila bank gagal tidak berisiko sistemik, bisa diselamatkan bisa tidak.

    7. Pendapat Bapepam & LK
    Karena size Bank Century tidak besar, secara finansial tidak menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank-bank lain, sehingga risiko sistemik lebih kepada dampat psikhologis. Dari sisi pasar modal tidak sistemik karena saham Bank Century tidak aktif diperdagangkan.

    8 Jawaban dan klarifikasi Bank Indonesia
    a. Sulit untuk mengukur apakah dapat menimbulkan risiko sistemik atau tidak, karena merupakan dampak berantai yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur hanyalah perkiraan cost/biaya yang timbul apabila dilakukan penyelamatan.
    b. Mengingat situasi yang tidak menentu, maka lebih baik mengambil pendekatan kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan namun dengan meminimalisir cost.
    c. Meminimalisir cost (baik materi maupun moral hazard) dengan cara pemegang saham tidak memiliki hak dan kewenangan apapun dan pemegang saham harus bertanggung jawab apabila ada kelalaian.
    d. Proses akusisi oleh Sinar Mas Multiartha masih berjalan, tapi tidak bisa menunggu sampai proses tersebut selesai. Sinar Mas Multiartha untuk menyuntikkan dana memerlukan waktu untuk memeriksa surat-surat berharga Bank Century.
    e. Penanganan sebaiknya jangan diukur dari kemampuan LPS.
    f. Apabila tidak diselamatkan, sudah pasti LPS harus membayar dana simpanan nasabah sesuai jumlah yang dijaminkan (kurang lebih Rp 5,5 trilyun). Sedangkan apabila diselamatkan, LPS harus mengeluarkan dana sebesar yang diperlukan untuk memenuhi giro wajib minimum. Ada kemungkinan apabila diselamatkan, LPS tidak harus mengeluarkan seluruh jumlah Rp 5,5 trilyun tersebut.
    g. BI melakukan pemeriksaan setiap tahun dan berdasarkan pemeriksaan pada tahun 2006 BI meminta Bank Century menyelesaikan masalah surat-surat berharga. Pada pemeriksaan tahun 2008, beberapa surat berharga dinyatakan macet sehingga mempengaruhi provisi dan menurunkan CAR. Sampai saat ini belum ada indikasi pidana, namun apabila masalah surat-surat berharga tersebut tidak terselesaikan tidak menutup kemungkinan dapat dipidana.[bersambung/ims]

    http://bit.ly/dRyNq

    Deadline Dana Jumat Sore (4)
    INILAH.COM, Jakarta – Lembaran keempat dokumen itu, perdebatan sudah mulai mengerucut. Ada deadline yang harus dipenuhi.

    Pada lembaran keempat ini, dimulai dengan penjelasan dari Bank Indonesia, yang ada di lembaran ketiga. Berikut lengkapnya:

    h. Sebagai tambahan analisa risiko sistemik, Bank Century dari sisi aset tidak besar, tapi apabila dibandingkan dengan 18 peer banks yang lain, dana pihak ketiga di Bank Century adalah yang terbesar.

    9. Pertanyaan Menteri Keuangan
    a. Terlepas dari banyaknya dana pihak ketiga dalam Bank Century, pihak-pihak ketiga memang sudah mengalami liquidity problem (masalah likuiditas). Rasa aman nasabah tidak cukup dari penanganan LPS, tapi dapat ditimbulkan dari asosiasi dengan bank lain yang terpecaya, oleh karena itu diminta pendapat Bank Mandiri.
    b. Apa road map BI terhadap 18 peer banks
    c. Saran Sekretaris KSSK untuk parameter menentukan sistemik atau tidak sistemik.

    10. Pendapat Bank Mandiri sebagai narasumber
    a. Berdasarkan pengalaman Bank Mandiri, diperlukan penjelasan tentang latar belakang pemilik Bank Century dan reputasi mereka untuk mengetahui kredibilitas pemilik apabila langkah-langkah penyelamatan dilakukan.
    b. Bila diputuskan untuk diselamatkan, perlu dipertimbangkan apakah akan ada duplikasi audit BI dengan LPS.

    11. Pendapat Menteri Keuangan
    Apapun keputusan yang diambil KSSK harus merupakan putusan yang memunculkan confidence (kepercayaan masyarakat) dan dapat mencegah risiko sistemik.

    12. Pendapat BI
    a. Kepercayaan dapat lebih ditimbulkan apabila diambilalih LPS.
    b. Deposito dan DPK banyak yang pindah dari bank kecil-menengah ke bank pemerintah atau bank asing.

    13. Klarifikasi dari Sekretaris KSSK
    a. Terjadi perubahan yang signifikan dalam perhitungan CAR untuk periode September dan Oktober 2008 menjadi minus.
    b. Apabila penyelamatan dilakukan, apa langkah selanjutnya untuk 18 peer banks.

    14. Jawaban BI
    a. Memang ada lag data sebulan yang menyebabkan perubahan signifikan dalam perhitungan CAR.
    b. LPS dapat turut berpartisipasi dalam audit BI.
    c. Keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda sampai Jumat sore seperti saran LPS karena Bank Century tidak mempunyai cukup dana untuk pre-fund kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu.

    15. Pertanyaan dan pendapat LPS
    Bagaimanakan mekanisme penyelematan yang akan dilakukan LPS, apakah (i) menggunakan Pasal 32 Undang-undang LPS; kemudian (ii) apabila tidak ada penyertaan pemegang saham dalam Pasal 32 Undang-undang LPS, maka menggunakan Pasal 39 Undang-undang LPS yang menggunakan mekanisme RUPS.

    16. Pendapat dan pertanyaan UKP3R
    a. Pasal 39 Undang-undang LPS baru dapat dilakukan apabila Pasal 32 tidak dapat dilakukan, sementara untuk menentukan apakah pemegang saham ikut serta dalam penanganan bank gagal (open assistance), Pasal 32 harus diupayakan dulu.
    b. Selama ini BI telah memanggil dan melakukan korespondensi dengan para pemegang saham, namun apakah panggilan dan korespondensi tersebut dapat dikategorikan sebagai penawaran kepada pemegang saham untuk ikut serta.
    [bersambung/ims]

    Ttd: Boediono-Sri Mulyani (5)

    INILAH.COM, Jakarta – Pada halaman lima dokumen yang masih belum jelas keasliannya ini, ada tanda tangan dua orang penting: Boediono dan Sri Mulyani Indrawati.

    Inilah lembar terakhir dari dokumen yang disebut-sebut sebagai rahasia awal terjadinya kasus Bank Century. Berikut isi lengkapnya:

    17. Pendapat Menkeu
    a. Seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul, termasuk kemungkinan masalah sistemik akibat penarikan dana nasabah, harus dipaparkan dan dibahas.
    b. Ada beberapa legal constraint untuk melaksanakan Pasal 32 dan Pasal 39 melalui mekanisme RUPS.

    18. Pendapat Bank Mandiri
    a. Nasabah sampai dengan Rp 2 milyar akan dijamin LPS, sedangkan deposan diatas Rp 2 miliar akan diajak bicara.
    b. Nasabah sampai dengan Rp 2 moliar dipindahkan ke Bank Mandiri (dengan dijamin LPS)

    19. Pendapat dan pertanyaan BI
    a. Terhadap Bank Gagal yang Berdampak Sistemik harus dilakukan upaya penyelamatan, sementara upaya penyelamatan menghadapi beberapa rintangan hukum. Namun demikian, untuk memutuskan berdampak sistemik atau tidak sistemik jangan dipengaruhi apakah penyelamatan dapat dilakukan atau tidak.
    b. Mempertanyakan apakah LPS dapat mengambilalih secara kondisional. Hal ini dijawab tidak oleh LPS.

    20. Pendapat LPS
    a. LPS menyampaikan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh LPS apabila KSSK/Komite Koordinasi menyerahkan penanganan Bank Century kepada LPS.
    b. Langkah-langkah penanganan Bank Century yang akan dilakukan LPS antara lain:
    – mengambilalih hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS
    – melakukan penyertaan modal sementara
    -mengganti direksi dan komisaris bank
    c. Agar penanganan Bank Century dapat berjalan baik, LPS berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti BI, Depkeu, Meneg BUMN, dll.

    III. KESIMPULAN
    Pengambilan Keputusan hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan selaku Ketua KKSK, Gubernur BI, Ketua Bapepam dan LK, Ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS serta Sekretaris KKSK.
    1. KSSK menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.
    2. KSSK menetapkan penanganan Bank Century kepada LPS.
    3. LPS memerlukan dukungan bank Mandiri untuk pengisian manajemen baru Bank Century pagi ini sebagai bentuk dukungan profesional Bank Mandiri.
    4. Berkenan dengan butir 3, Bank Mandiri telah memiliki calon, namun perlu ada satu pengurus lama guna kesinambungan kepengurusan.

    Di bawah lembaran ini ada stempel bergambar burung garuda dengan tulisan KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN. Di bawahnya ada dua tandatangan. Yaitu: Anggota, Gubernur Bank Indonesia, Boediono dan Ketua KSSK, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.[habis/ims]

    http://bit.ly/f3X6aR

    05
    May
    11

    Perbankan : Debt Collector, Utang Kartu Kredit, Layanan Premium

    Kamis, 05/05/2011 08:48 WIB
    Wawancara Khusus
    Membedah Cara Kerja Debt Collector 
    Herdaru Purnomo – detikFinance


    Wisnu Wibowo (Foto: Herdaru/detikcom)

    JakartaDebt collector kini sedang menjadi sorotan menyusul tewasnya nasabah Citibank, Irzen Octa. Perilaku kasar yang kerap kali ditunjukkan para debt collector itupun menuai kecaman luas.

    Padahal sebenarnya, tak semua jasa penagih atau debt collector tidak demikian. Dan tidak semua kategori utang lantas ditagih oleh para debt collector, melainkan ada tahapan-tahapannya.

    Mereka pun kini sedang gelisah karena ada desakan agar bank dilarang menggunakan jasa debt collector dari pihak ketiga. Jika kebijakan itu benar-benar dibuat, maka dikhawatirkan bisa menimbulkan ribuan pengangguran baru.

    Bagaimana sebenarnya kinerja para debt collector itu? Tepatkah kebijakan untuk menghapuskan penggunaan jasa debt collector?

    Berikut wawancara detikFinance dengan Sekjen Asosiasi Bisnis Alihdaya Indonesia Wisnu Wibisono di Kantornya, Jalan Warung Jati Barat, Mampang, Jakarta, Rabu (4/5/2011).

    Perkembangan bisnis ditengah adanya pemberitaan soal debt collector?

    Debt collector ini kan pada dasarnya bisnis as usual. Terkait pemberitaan ini bisnisnya pasti terpengaruh karena ada beberapa yang jadi takut memberikan bisnis debt collector ke outsourcing. Penurunan itu sudah dirasakan teman-teman di bisnis debt collector.

    Debt collector kan ada dua, desk collector dan field collector di lapangan. Sekarang ini di lapangan sangat terpukul karena agak di rem bisnis ini. Kalau desk collection masih tetap karena dari sisi umur KK itu kan yang baru berapa hari dan maksimal sebulan yang ditangani oleh desk collector, bisnis ini hanya menngingatkan disampaikan lewat telepon bahwa tagihan sudah jatuh tempo ini masih berjalan dan sesuai aturan.

    Nah untuk tagihan diatas satu bulan bahkan sampai 3-6 bulan ini masuk ke wilayah field collector ini kan ada aturannya harus sopan dan harus janjian ketemu dulu dan jam-jamnya harus di atur kapan boleh ketemu. Tapi banyak juga yang punya utang itu pada menghindar maka diperlukan untuk mengunjungi rumah, kantor dan segala macam.

    Sebagai pelaku melihat kasus ini bagaimana? Kan ada kekerasan?

    Sebenarnya itu kan jarang sekali terjadi, mungkin saya melihatnya ini masih diselidiki oleh Polisi bagaimana dan seperti apa tapi mungkin pada saat itu ada bersitegang sehingga memancing emosi kedua belah pihak. Orang lapangan kalau sudah emosi itu kan bisa lost control walaupun kita tidak memperbolehkan dan mengingkan hal itu terjadi. Ini juga sebaliknya bisa juga terjadi debt collector ini yang dianiaya. Kan kemarin ada kasus di Depok debt collector nagih malah tewas dipukuli.

    Banyak nasabah mengeluhkan perlakuan debt collector bagaimana tanggapannya?

    Memang diperlukan usaha dari semua pihak, kita sebagai pelaku akan melakukan training kepada pegawai lapangan kita sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kemudian juga user harus bisa memilih debt collector dan perusahaan debt collector yang punya standar dan prosedur yang baku. Dari sisi regulasi juga saat ini tidak terlalu jelas untuk perusahaan-perusahaan apa saja yang tidak bisa melakukan jasa usaha debt collector. Tidak ada naungannya kan siapa yang bisa melakukan usaha ini.

    Kalau dari skema penagihan debt collector sebenarnya bagaimana? Teror-teror telepon itu bisa memang?

    Kalau dari awalnya itu kan saya bilang pertama itu masuk ke desk collection atas laporan dari bank. Memang dari awal itu kan kerjasama bank dan perusahaan debt collector. Ini lebih bersifat call center kalau yang desk itu meremind mengingatkan fungsinya. Desk collector itu akan mengingatkan nasabah saat tidak dibayar jika melewati jatuh tempo, targetnya ini kan memang reminder saja. Dilihat berdasarkan kolektibilitasnya, kalau sudah dilakukan pembayaran ya sudah.

    Tetapi kemudian jika sudah lebih dari 1 bulan itu belum ada kemajuan pembayaran itu dilihat dari historikal pembayaran nasabahnya biasanya kalau dia kesulitan maka akan disampaikan desk collection ke bank ada sebuah noted itu. Bank itu nanti akan menentukan rescheduling. Jadi jika seperti ini tidak akan masuk ke field collector.

    Nah, yang tidak ada kabar tidak di-follow up nasabah maka desk collection itu akan membawa kasus ini ke bank lagi. Nanti bank akan membawanya ke debt collector. Bank melihat nantinya kenapa ada tagihan diatas satu bulan dan order ke field collector untuk mengecek. Ini bisa saja dilakukan perusahaan yang beda lagi.

    Skema yang digunakan field collector?

    Ada ukuran umur utang ini utang satu bulan dua bulan dan tiga bulan nah ini dilakukan skemanya me reminder terlebih dahulu kemudian menunggu satu-dua minggu atau paling banyak 5 kali telepon tidak ada jawaban baru boleh membuat janji dengan orang yang bisa dihubungi. Kemudian ditindaklanjuti dengan datang ke rumahnya bisa ke kantornya bisa.

    Kalau dengan janji itu susah? Jadi debt collector langsung datang gitu?

    Biasanya itu yang sudah bermasalah diatas 3 bulan itu yang akan didatangi. Tapi kalau nasabah ini mengajukan keluhan tidak bisa bayar ya nasabah bisa adukan ke bank jadi debt collector tidak akan datang. Banyak juga kok yang seperti ini.

    Kalau sudah debt collector field ini datang sudah parah ya?

    Ini sudah masuk paling parah jika tidak bisa dihubungi. Maka ini dianggap akan diputihkan dan data-data ini akan dilempar ke Debt Collector.

    Debt collector datang sendiri atau sama bank?

    Datang sendiri mereka atas nama bank.

    Outsourcing ini ada berapa pak punya perusahaan debt collector?

    Ada member kami menjalankan debt collector dan banyaknya adalah yang desk collection bukan field collecor. Ada 7 – 10 perusahaan yang di desk collection dari 90 perusahaan. Nah sekitar 2-3 perusahan bergerak di field collector. Nah total desk dan field collector ada 20.000 lebih hanya di Jakarta.

    Rata-Rata untuk bank atau jasa keuangan lainnya?

    Lebih banyak di banknya.

    Kasus ini debt collector bisa akan dihapuskan gimana pak?

    Saya kira kalau itu dihapuskan justru akan timbul debt collector liar yang tidak bisa dikoordinir. Sekarang kita lebih mengatur regulasinya dan mengatur perusahaan apa saja yang bisa melakukan usaha debt colector. Harus ada naungannya juga. Kan ada tuh untuk Satpam itu afiliasi ke Polri, Law Firm ke Depkumham nah kalau ini kan debt collector ini belum ada yang membawahi atau terafiliasi harusnya BI. Outsorcing tenaga kerja itu naungannya juga ada ke Depnaker kan jadi ada departemen teknisnya. Debt Collector belum ada jadi agak sulit.

    Jangan dihapuskan lah ini kan bisnis biasa diatur lebih ketat saja.

    Sertifikasi untuk field collector bagaimana menurut bapak?

    Itu bagus mereka jadi punya aturan standar dan bisa terdiversifikasi lebih lanjut. Dia sudah punya pakem dan kode etik jadinya.

    Debt collector identik dengan orang yang seram, berbadan besar, hitam dan mengerikan bagaimana?

    Mungkini ini dilihat lagi dari sejarahnya kita tidak bisa pungkiri bahwa debt collector itu jawara kemudian mereka itu pensiunan TNI. Jadi mereka memang identik dari dulu, kalau debt collector datang nasabah takut dan bayar seperti itu.

    Imej itu akan diubah?

    Iya ini yang harus diubah dan memang sudah ada perusahaan yang saat ini berjalan tidak lagi menggunakan debt collector seperti dahulu tampang serem seperti itu. Dia melihat orang-orang yang lebih sopan lebih mengedepankan bisa ngomong dengan baik secara persuasif. Dan dulu pun aturannya belum ada jadi orang-orangnya lebih ke arah yang keamanan itu.

    Perusahaan-perusahaan debt collector bisa jamin tidak adanya kekerasan kedepan?

    Harusnya itu seperti itu, diusahakan kedepan. Dan memang harusnya ada layanan sendiri di asosiasi jika ada debt collector yang pakai kekerasan jadi bisa di follow up oleh asosiasi. Kita menyiapkan untuk tempat pengaduan jika user bermasalah kedepan.

    Sejauh ini berapa bank sudah melepas jasa pihak ketiga?

    Sudah ada beberapa yang tidak lagi menggunakan jasa pihak ketiga. Tapi direkrut jadi pegawai bank jadi debt collector internal. Karena ada hal lain yang dipertimbangkan. Harusnya bank kan memang minimal ada yang membina kerjasamanya dengan debt collector, belum ada kan dulunya pihak bank yang mengurusi langsung debt collector jadi hanya menyerahkan saja ke pihak ketiga.

    Seperti apa harapan kedepan dengan kasus ini terjadi?

    Pengangguran di Indonesia kan banyak bisa sampai 9-10 juta, nah sebagai tempat penampungan mereka untuk bekerja ini debt collector bagus. Aturan dan regulasi saja yang diperkuat lewat aturan BI dan perusahaan perusahaan mana yang berhak dan bisa melakukan jasa penagih ini. Di list saja di daftarkan. Kalau ada asosiasinya ya itu dipakai sertifikasinya, kemudian terhadap orangnya juga dilakukan pembinaan terhadap debt collector ini agar ada spesifikasi khusus.

    (dru/qom)

    Rabu, 06/04/2011 11:22 WIB
    Menghindari Jeratan Utang Kartu Kredit 
    Herdaru Purnomo – detikFinance


    Sondang Martha Samosir (Foto: Daru)

    Jakarta – Banyak masyarakat masih tak paham tentang cara bijak menggunakan kartu kredit sehingga pada akhirnya terjebak jeratan utang yang besar. Masyarakat juga belum paham mengenai hitungan bunga berbunga kartu kredit sehingga bisa menyebabkan tagihan melonjak.

    Lonjakan tagihan kartu kredit itulah yang akhir-akhir ini mencuat kasusnya karena menyebabkan meninggalnya seorang nasabah kartu kredit.  Adalah Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Octa (50) yang tewas dalam proses pelunasan kredit kepada debt collector Citibank.

    Korban pada Selasa (29/3/2011) pagi mendatangi kantor Citibank untuk mempertanyakan tagihan kartu kreditnya yang membengkak. Menurut korban, tagihan kartu kredit Rp 48 juta. Namun pihak bank menyatakan tagihan kartu kreditnya mencapai Rp 100 juta. Di situ, korban kemudian dibawa ke satu ruangan dan ditanya-tanya oleh 3 orang yang merupakan 2 orang debt collector dan 1 orang karyawan bagian penagihan Citibank. Dalam proses tersebut, Irzen tewas dan polisi kini sedang melakukan investigasi.

    Meninggalnya Irzen itu juga menimbulkan kegalauan masyarakat seputar perilaku jasa penagih utang atau debt collector yang acap kali berlaku kasar. Nasabah umumnya tidak nyaman karena terkadang debt collector berperilaku tidak manusiawi, sementara bank mengaku membutuhkan jasa tersebut untuk menyelesaikan piutangnya.

    Bagaimana menghindari agar tagihan kartu kredit itu tidak membengkak? Dan bagaimana jika ternyata tanpa disadari pemakaian kartu kredit sudah melebihi kemampuan bayar? Berikut penjelasan dari Ketua Tim Mediasi Perbankan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir yang ditemui detikFinance di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (5/4/2011)

    Belajar dari kasus kekerasan debt collector menurut anda mengenai hal ini? Bagaimana sebaiknya nasabah dan bank menyikapi tunggakan tagihan?

    Sesuai dengan ketentuan transparansi produk, bank harus menyampaikan informasi jelas mengenai kewajiban yang akan dibebankan kepada nasabah akibat adanya tunggakan kredit nasabah.

    Sebaiknya nasabah harus paham betul kewajiban yang melekat pada penggunaan kartu kredit sehingga apabila mempunyai tunggakan dan mengalami kesulitan pembayaran maka sebaiknya nasabah segera menghubungi pihak bank untuk menginformasikan hal tersebut dan mengajukan permohonan restrukturisasi misalnya perpanjangan masa pembayaran, pengurangan denda, atau bunga. Hal yang terpenting adalah itikad baik dari nasabah untuk melunasi kewajibannya.

    Bagaimana harusnya nasabah menggunakan kartu kredit agar tidak terjerat tagihan yang tinggi?

    Sebaiknya nasabah menggunakan kartu kredit secara bijak dan dewasa yaitu menggunakan sesuai keperluan dan kemampuan bayarnya dimana kartu kredit hanya berperan sebagai sarana penundaan pembayaran yang harus segera dilunasi pada waktunya.

    Harus dipahami oleh nasabah memiliki kartu kredit bukan berarti memiliki tambahan penghasilan. Disamping itu nasabah juga perlu memperhatikan kelonggaran pendapatan/penghasilan yang digunakan untuk mengcover tagihan yang harus dibayar.

    Setiap kali menggunakan kartu kredit untuk membayar sesuatu maku berarti nasabah telah menambah utang yang jika tidak segera dibayar akan ada penghitungan bunga yang ditanggung sebagai akibat terlambat membayar tagihan atau membayar kurang dari total tagihan.

    Jadi yang perlu diingat adalah setiap kali menggunakan kartu kredit akan ada penambahan utang, usahakan melunasi sebelum jatuh tempo.

    Apakah memiliki kartu kredit banyak itu baik?

    Sebaiknya nasabah lebih dewasa dan bijak dalam memiliki kartu kredit dengan tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kemampuannya untuk melunasi kartu kredit yang telah digunakan. Sehingga nasabah menyadari akan ada konsekuensi dari kepemilikan kartu kredit dibandingkan dengan kemampuan bayarnya.

    Bagaimana BI menanggapi keluhan nasabah terkait debt collector ini?

    Pihak bank dan nasabah harus memerhatikan etika dalam berbisnis dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Didalam aturan kami sudah dijelaskan prinsip yang harus diacu dalam menjalankan kegiatan penagihan utang kartu kredit yaitu tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku antara lain dengan jelas melarang praktek kekerasan, ancaman, dan perlakuan tidak pantas lainnya dalam bernegosiasi. Walaupun bank menyerahkan pelaksanaan penagihan kepada pihak ketiga, namun tanggung jawab bank pemberi amanat.

    Ketika nasabah merasa dirugikan bank apa yang sebaiknya dilakukan nasabah?

    Nasabah perlu melakukan klarifikasi dengan bank terlebih dahulu. Dalam hal upaya penyelesaian di bank tidak memuaskan nasabah maka nasabah dapat mengajukan permohonan mediasi perbankan.

    Jika ada masalah antara bank dengan nasabah bagaimana sebaiknya nasabah bersikap?

    Sesuai PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, nasabah dapat menyampaikan pengaduan permasalahannya kepada bank. Selanjutnya, dalam hal tidak puas dengan penyelesaian di bank, nasabah dapat mengajukan permohonan mediasi perbankan (apabila sengketa memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam PBI No.8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008).

    Apakah betul jika seseorang menggunakan jasa pengacara jalanan atau street lawyer dalam pelunasannya?

    Menggunakan jasa pengacara merupakan hak setiap warga negara, namun demikian perlu dipertimbangkan berbagai aspek sebelum menggunakan jasa pengacara tersebut. Disamping itu, penyelesaian pelunasan antara nasabah dengan bank pada umumnya tergantung dari hasil negosiasi antara nasabah dengan bank dimana pemberian/penolakan restrukturisasi merupakan kewenangan bank sepenuhnya.

    Apa saran-saran anda ketika cebt collector datang ke nasabah?

    Sampaikan permasalahan kesulitan pembayaran yang dihadapi dengan santun, dan tetap menyempaikan adanya itikad baik nasabah untuk melunasi utangnya.

    Dan apa yang harus dilakukan sebelum debt collector datang ke nasabah?

    Nasabah sebaiknya melakukan komunikasi yang baik dengan pihak bank mengenai permasalahan kesulitan pembayaran yang dihadapi dan mengajuka negosiasi pembayaran tagihan.

    Tanggapan anda mengenai kartu kredti, apa yang harus disiapkan nasabah pertama kali sebelum menggunakan kartu kredit?

    Urgensi dari penggunaan kartu kredit tersebut. Artinya, nasabah perlu bersikap bijaksana untuk menentukan apakah transaksi dengan kartu kredit diperlukan atau tidak. Dalam prakteknya, nasabah menggunakan kartu kredit dengan alasan untuk memperoleh diskon atau kemudahan pembayaran cicilan pada suatu produk. Hal tersebut perlu dipertimbangkan lagi oleh nasabah mengingat risiko pembebanan bunga maupun denda yang terus melekat pada setiap transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.

    (dru/qom)

    Kamis, 05/05/2011 07:17 WIB
    PPATK: Banyak PNS dan Pejabat Simpan Dana Besar di Private Banking 
    Herdaru Purnomo – detikFinance


    Yunus Husein (dok)

    Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melihat banyak pegawai negeri, pejabat dan mantan pejabat yang menggunakan fasilitas perbankan untuk orang-orang kaya alias private banking. Layanan itu juga ditengarai ada celah untuk terjadinya money laundering.

    Demikian disampaikan oleh Kepala PPATK Yunus Husein kepada detikFinance di Jakarta, Kamis (5/5/2011).

    “Ya (praktek money laundering). Ada celah di dalam layanan private banking. Kami melihat banyak pegawai negeri, pejabat dan mantan pejabat menyimpan uang dalam jumlah besar di sana,” ujar Yunus.

    Dikatakan Yunus, PPATK melihat layanan tersebut sangat rentan terjadi praktek money laundering karena uang yang disimpan dalam jumlah besar. PPATK, lanjut Yunus meminta BI untuk memperketat aturan dan enforcement terkait praktek priority banking.

    “Sebaiknya BI memperketat aturan dan enforcement. PPATK juga akan lebih menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ini,” jelasnya.

    Dikatakan Yunus, karena tidak sesuai dengan profile nasabah seharusnya transaksi di private banking tergolong transaksi mencurigakan.

    “Simpanan mereka tidak sesuai dengan profil, sehingga seharusnya transaksinya termasuk transaksi keuangan mencurigakan,” ungkap Yunus.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengungkapkan tindakan Bank Indonesia (BI) yang ‘membekukan’ sementara layanan private banking di 23 bank untuk mencari nasabah baru dikarenakan bank-bank tersebut menggunakan pola yang sama seperti Malinda Dee di Citibank.

    Politisi Fraksi Golkar ini menyatakan ada kekhawatiran di bank sentral ketika layanan private banking tidak dibenahi maka dugaan hingga mengarah ke money laundering dapat terjadi.

    “Jadi saya sudah berbicara dengan pejabat BI. Ternyata alasan mereka itu bank-bank besar termasuk BUMN itu menggunakan pola yang sama seperti di Citibank jadi BI khawatir jika tidak dibenahi kasus seperti MD di Citibank bisa terjadi bahkan sampai ke money laundering,” ujar Harry.

    Seperti diketahui, buntut kasus penggelapan dana nasabah Citigold oleh mantan relationship Citibank Malinda Dee, BI meminta bank menghentikan sementara penarikan nasabah baru layanan priority banking selama sebulan.

    Larangan ini berlaku Senin (2/5/2011) hingga 30 hari ke depan. Sementara untuk nasabah lama tak usah khawatir, karena pelayanan priority banking untuk mereka tetap berjalan seperti biasa. Sejumlah bank sudah mengungkapkan potensi kerugiannya dari kebijakannya tersebut, seperti misalnya BNI yang mengaku berpotensi kehilangan pendapatan Rp 200 miliar karena kebijakan BI tersebut.

    (dru/qom)




Blog Stats

  • 2,181,647 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 119 other followers