Posts Tagged ‘Banking Disaster



20
Feb
10

Opini : Kejahatan Internasional Bank Century

Opini, Bisnis Indonesia, 19 February 2010
Kejahatan internasional Century
Lambannya penanganan kasus bisa jadi preseden buruk
Sebentar lagi kerja Pansus Bank Century akan rampung. Masyarakat mengharapkan hasil kerja Panitia Khusus bentukan DPR itu dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di tubuh bank swasta tersebut. Sebab mulai dari isu sistemik sampai siapa yang paling bertanggung jawab atas skandal perbankan yang menghebohkan ini sampai sekarang belum dapat disimpulkan.

Masyarakat terus berspekulasi tentang kesimpulan Pansus Bank Century yang akan berakhir masa kerjanya setelah sidang paripurna DPR pada 4 Maret.

Pada umumnya masyarakat hanya tahu bahwa yang menjadi korban skandal Bank Century adalah nasabah kecil dengan dana yang dijaminkan hingga Rp2 miliar.

Nasabah tersebut yang sebenarnya menjadi tujuan bailout Bank Century oleh Lembaga Penjaminan Simpinan (LPS), tetapi kemudian alokasi dana LPS tadi diduga digunakan untuk membayar nasabah besar Bank Century.

Nama nasabah besar Boedi Sampoerna muncul dipermukaan sebagai penerima uang simpanan dari bailout Bank Century, meski kemudian dibantah oleh Boedi Sampoerna dalam berbagai kesempatan.

Begitu pula Direktur Bank Century Robert Tantular membantah tuduhan ‘merampok’ yang terutama diucapkan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Namun , terdapat suatu fakta tentang skandal Bank Century yang tidak diketahui masyarakat yaitu selain mengorbankan warga negara Indonesia, juga menerpa warga negara asing.

Misalnya, terdapat dua perusahaan investasi dari New York dan London yang menjadi korban Bank Century karena meminjamkan uang sekitar US$40 juta, masing-masing oleh Medley Opportunity Fund Ltd yang berkedudukan di New York, sedikitnya US$20 juta dan Hillside Apex Fund Ltd yang berkedudukan London US$20 juta kepada sebuah perusahaan lokal di Jakarta yang mengaku terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ternyata tidak.

Maksud pinjaman tersebut adalah untuk mendanai penjualan kendaraan roda empat Honda oleh distributor yang sukses dalam bidang penjualan cicilan atau pembiayaan kendaraan bermotor roda dua.

Setelah diperkenalkan kepada distributor yang dimaksud, akhirnya kedua perusahaan investor asing itu percaya kepada sang distributor mengingat prestasi distributor tadi dalam menjual kendaraan roda dua Honda dan melihat prospek pemasaran kendaraan bermotor roda empat di Indonesia.

Dana tersebut akhirnya disalurkan kepada perusahaan (debitur) melalui rekening di Bank Century.

Namun, ternyata uang tersebut tidak pernah digunakan untuk mendanai penjualan kendaraan roda empat Honda oleh distributor, tetapi digunakan untuk membeli saham-saham di perusahaan lain dan ditransfer ke bank-bank lain untuk kepentingan pribadi, termasuk sebesar US$25 juta ke Bank Century.

Kontan saja perbuatan ini dituduh sebagai penggelapan, penipuan dan karena diduga terdapat dana yang ditransfer keluar negeri untuk dibelanjakan barang atau saham, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencucian uang (money laundering). Lengkap sudah skandal Bank Century ini menjadi kejahatan internasional.

Pelaporan

Kedua perusahaan investasi asing tersebut sudah melaporkan kejadian ini kepada Bapepam, PPATK, Menteri Keuangan, UKP3R dan akhirnya kepada Polri.

Namun, sampai sekarang belum ada tindakan konkret berupa pencekalan kepada para tersangka yang diduga mempunyai hubungan bisnis yang sangat dekat dengan Robert Tantular.

Para korban tadi sangat mengharapkan agar dilakukan pembekuan semua rekening bank yang dicurigai dan pencekalan agar para tersangka tidak dapat pergi keluar negeri dan buron.

Tidak kurang Pemerintah Amerika Serikat melalui duta besarnya di Jakarta sudah meminta bantuan Polri untuk menelusuri dana investasi yang raib itu dan di mana sekarang berada.

Akan tetapi, sudah 4 bulan sejak dilaporkan pada September 2009, perkembangan kasus ini dirasakan lamban dan belum dapat ditarik kesimpulan ke mana aliran dana yang digelapkan oleh para tersangka. Ditransfer atau apakah masih ada di bank-bank yang dicurigai menyimpannya?

Peristiwa ini tentu saja kurang baik bagi iklim investasi di Tanah Air karena pemerintah sedang giat untuk mempromosikan Indonesia sebagai tempat yang aman untuk investasi yang didukung kepastian hukum.

Kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang oleh perusahaan investasi ini merupakan preseden buruk dan akan memengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Tidak ada jalan lain para penegak hukum harus menuntaskan kasus ini sampai diketahui nasib uang tersebut. Kalau nanti harapan para korban untuk mengetahui keberadaan uang itu dapat terlaksana, hasil kerja Polri akan menjadi panutan bagi para investor asing dan dalam negeri untuk menanam modal dan berusaha di Indonesia dengan nyaman dan tenteram.

Pendek kata, prestasi Polri menanggulangi dan menangkap pelaku teroris yang sempat menuaikan kepercayaan publik perlu juga diterapkan dalam menanggulangi kejahatan perbankan dan pencucian uang. Semoga!

Oleh Frans Hendra Winarta
Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)

17
Feb
10

Perbankan : Mega Skandal Bank Century

Ada Kesan Ancaman Sistematis Atas Pansus
Republika, Rabu, 17 February 2010, 05:26 WIB

JAKARTA–Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, gelagat politik selang Selasa (16/2) ini mencuatkan suatu suasana kurang bagus, karena terasa ada tekanan bahkan terkesan ancaman terhadap para anggota Pansus Angket Kasus Century. “Tekanan dan tekanan politik, bahkan ancaman kepada para anggota Pansus itu juga terjadi di lingkup pimpinan fraksi yang dilakukan secara terencana dan sistematis,” ungkapnya lagi kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa malam.

Suasana ini, menurutnya, menunjukkan ada pihak yang benar-benar mulai kalap dan panik, karena `megaskandal` Bank Century itu akhirnya terkuak, berdasarkan bukti-bukti di lapangan maupun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kesaksian berbagai dokumen maupun data lainnya menunjukkan, bahwa ada skandal perbankan yang sangat rapi, sistematis dan terencana. Juga modus penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam kebijakan `bailout` uang Negara Rp6,7 Triliun itu melibatkan banyak pihak,” ujarnya.

Mereka yang terlibat dimaksud, demikian Tjahjo Kumolo, mulai dari kalangan Bank Indonesia (BI), oknum pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemilik bank, sampai ke nasabah meskipun sebagian terindikasi fiktif, sebagaimana temuan tim-tim Pansus barusan.

Tantangan Bagi Dewan

Semua ini, menurut Tjahjo Kumolo, merupakan tantangan bagi DPR RI dan seluruh Rakyat Indonesia, terlebih khusus para aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kini kami membutuhkan dukungan moral rakyat Indonesia untuk melawan secara terbuka pelaku kejahatan ini, dan membongkar megaskandal tersebut, sekaligus menghukum siapa pun yang terbukti terindikasi terlibat,” tandasnya.

Karena itu, Tjahjo Kumolo meminta semua anggota Pansus, agar harus berani merekomendasikan hal-hal yang sangat perlu kepada Penegak Hukum dan Rakyat Indonesia untuk ditindaklanjuti. “Sebab, indikasi penyimpangan sudah jelas. Makanya para Penegak Hukum mesti didorong dan diberi keberanian moral untuk mengusut tuntas megaskandal tersebut, jika tidak ingin hal tersebut menjadi ancaman bagi Negara dan menjadi santapan para `penjahat krah putih`,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan, menurut Tjahjo Kumolo, akan dengan tegas mengawal semua anggota Pansus Angket Kasus Century agar bisa secara gagah berani mampu mengartikulasikan segala temuannya, membongkar berbagai penyimpangan akibat `megaskandal` Bank Century, sebagaimana harapan Rakyat Indonesia.
Redaksi – Reporter

Red: krisman
Sumber Berita: ant
Aksi Kecam SBY-Boediono di Makassar
Aksi Kecam SBY-Boediono di Makassar

Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin menggelar aksi teatrikal di depan kampus mereka, di Jl Sultan Alauddin, Makassar. Mereka mengecam pemerintahan SBY-Boediono yang dinilai terlibat dalam kasus skandal Bank Century. Para mahasiswa juga meminta Pansus Century memanggil SBY, yang ditengarai terlibat dalam skandal tersebut.(dtc)

BANK CENTURY
Jika Tak Salah, Mengapa Harus Mengancam?

Kompas, Rabu, 17 Februari 2010 | 02:46 WIB

Saling ancam. Itulah yang terjadi dalam komunikasi politik di Indonesia belakangan ini.

Fenomena ini terlihat, misalnya, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 8 Februari 2010, meminta polisi menindak pengemplang pajak.

Pernyataan itu tak hanya menyentak karena berbeda dari pola komunikasi Presiden sebelumnya yang cenderung mengiba. Namun, juga dengan cepat ditebak arahnya ke sejumlah perusahaan milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Kegelisahan di balik komunikasi itu juga cepat diduga, yaitu terkait sikap Partai Golkar yang cenderung kritis dalam kasus aliran dana talangan (bail out) Bank Century.

Beberapa hari sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsudin juga mengucapkan ”ancaman”, telah mengusulkan perombakan kabinet kepada Presiden. Alasannya, ada partai koalisi yang dinilai tidak mau seiring sejalan dalam kasus Bank Century.

Yang tak kalah mengagetkan, Aburizal menjawab ”ancaman” itu dengan mengumpulkan semua menteri dan kepala daerah yang menjadi kader Golkar bersama pimpinan partai itu. Ia juga mengatakan, jangan ”pernah mengancam”. Golkar tak gentar.

Banyak kasus

Fenomena ancam-mengancam ini juga dirasakan pihak lain. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku, partainya merasa tertekan atas penersangkaan kadernya. Yakni Ketua PPP Endin AJ Sofihara dan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah yang juga Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Penahanan juga dialami Dhudie Makmun Murod, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang menyatakan, penahanan ketiga orang itu tidak ada sangkut pautnya dengan politik. KPK, yang kini oleh sejumlah kalangan dinilai lamban dalam menangani kasus Bank Century, menegaskan, penahanan itu hanya untuk memperlancar proses hukum.

Romahurmuziy menegaskan, PPP percaya dengan kinerja KPK dan tidak melihat adanya unsur politisasi dalam penahanan kader partainya.

Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung mengatakan, dalam peristiwa besar, sering terjadi berbagai ”kebetulan”. Ia juga menegaskan, PDI-P tidak dapat ditekan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham juga mengatakan, tekanan apa pun tak akan memengaruhi hasil Pansus Bank Century. Proses politik yang dilakukan dengan tekanan justru akan kontraproduktif. ”Sekarang seharusnya kita berdebat untuk menata Indonesia agar lebih maju,” katanya.

Danarka Sasangka, pengajar Fakultas Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, melihat, komunikasi ancam-mengancam menunjukkan, sejumlah elite politik mulai merasa terganggu dengan langkah pihak lain. ”Dengan mengancam, penguasa ingin berkata, kamu jangan main-main karena saya punya kuasa,” ucapnya. Namun, politik ancaman juga memunculkan pesan, pihak yang mengancam memiliki persoalan yang berusaha disembunyikan. (NWO)

Update : Selasa, 16/02/2010 | 18:28 WIB
Dana Century dari PT AJP Mengalir ke Demokrat?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 16/02/2010 | 12:33 WIB Dana Century dari PT AJP Mengalir ke Demokrat?Dana Century dari PT AJP Mengalir ke Demokrat?

INVESTIGASI Pansus Angket Century DPR ke lapangan mengungkap berbagai modus transaksi di perbankan yang sangat ganjil dan mencurigakan seperti transaksi rekening fiktif yang tidak bisa dikonfirmasi kepada pemilik, nasabah masuk dalam dalam bentuk warkat, serta terdapat transaksi yang memecah-mecah sampai deposito yang fiktif. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa keganjilan bailout Century tidak hanya terjadi pada proses bailout, tetapi juga pada aliran dana. Apakah kekisruhan aliran dana tersebut memiliki korelasi dengan proses bailout? Apakah aliran dana yang tidak jelas tersebut membuktikan bahwa proses bailout memang memuat kepentingan partai politik tertentu?

Secara khusus sampai saat ini, pansus Century belum menemukan aliran dana bailout Bank Century yang mengalir ke partai politik maupun pasangan calon presiden/wakil presiden dalam Pemilu 2009 lalu. Tetapi faktanya, pansus Century menemukan data bahwa salah satu nasabah Bank Century, PT Asuransi Jaya Proteksi (AJP), menyumbang dana ke pasangan SBY-Boediono setelah perusahaan tersebut menarik dananya dari Century.

Berdasarkan laporan PPATK, PT AJP menarik dana dua kali pada Juni 2009, yakni senilai Rp 4 miliar dan Rp 6 miliar. Kemudian ditemukan data di KPU, pada bulan yang sama, PT AJP menyumbang dana untuk kampanye SBY-Boediono. Bagaimana menilai aliran dana PT AJP ke SBY-Boediono tersebut?

Para anggota pansus nampaknya belum berani menyatakan kasus tersebut merupakan bukti adanya aliran Century ke partai politik. Menurut beberapa anggota pansus hal tersebut masih perlu dibuktikan dan diteliti secara serius. Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan sumbangan yang diperoleh tim kampanye SBY-Boediono dalam pemilihan presiden Juli lalu bisa dipertanggungjawabkan.

Ray Rangkuti, aktivis, menyatakan bahwa bila proses bailout Century sudah dinyatakan bermasalah maka semua aliran dana entah kemanapun itu adalah uang haram dan harus dikembalikan. Ia menilai aliran dana Century tidak bisa dipertanggungjawabkan karena proses bailoutnya sendiri sudah dinyatakan bermasalah. Dalam hal ini bagaimana aliran dana PT AJP ke Demokrat?

Bambang Soesatyo, politisi Partai Golkar dan Anggota pansus Century, menilai walau kasus ini belum bisa membuktikan adanya aliran Century ke Partai Politik tetapi memang terdapat berbagai keganjilan yang perlu ditelusuri lebih jauh. Ia menjelaskan dana yang seharusnya mengucur ke nasabah setelah menerima dana bailout maksimal hanya Rp2 miliar karena seusai aturan, setelah pengucuran bailout itu, yang dijamin hanya maksimal Rp2 miliar. Tetapi faktanya, PT AJP menarik dananya dalam jumlah yang lebih dari 2 milyar, yaitu 12 milyar. Ada apa?

Selain itu, terkait dengan maraknya deposito fiktif yang akhir-akhir ini terjadi. Bambang Soesatyo juga mempertanyakan kebenaran deposito PR AJP. Pansus, lanjut Bambang, akan melihat apakah PT AJP benar tercatat sebagai nasabah Bank Century atau tidak. Sebab itu pansus perlu menelusuri kapan PT AJP membuka rekening dan kapan melakukan penarikan dananya. Hal tersebut perlu didalami agar bisa diketahui apakah dana yang digunakan PT AJP sah saat menyumbang kepada salah seorang capres dalam pemilu 2009 lalu.

Akan tetapi nampaknya deposito PT AJP memang perlu dipertanyakan. Anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Bambang Soesatyo kemarin menyatakan bahwa satu perusahaan yang menyumbang kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden gagal membuktikan isi deposito di Bank Century. Deposito fiktif adalah salah satu modus pembobolan dana bail out Bank Century.

Kasus-kasus deposito fiktif kini sedang marak ditemukan oleh pansus. Bekerjasama dengan orang dalam bank Century, para deposan fiktif tersebut membobol uang rakyat dengan gaya dan teknik yang canggih. Apakah pembobolan deposan fiktif tersebut hanya permainan pebisnis semata tanpa melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan? Apakah gerombolan tersebut memiliki akses ke orang-orang penting pembuat kebijakan? Walau secara hukum perlu fakta yang harus diungkap, tetapi secara akal sehat mustahil untuk menjawab tidak memiliki korelasi. (Boy M)

Pemimpin Harus Siapkan “Peti Mati”
lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]Minggu, 14/02/2010 | 01:00 WIB

Pemimpin Harus Siapkan “Peti Mati”

Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

PEMIRSA tentu kaget ketika melihat acara sebuah stasiun TV swasta yang mewawancarai rakyat miskin kota. Pasalnya, ada orang miskin kota yang bilang, bahwa zaman Soeharto dulu lebih enak dibanding sekarang yang kehidupan serba susah. Yang mengagetkan adalah ketika si miskin tadi bilang, bahwa dia tahu sebenarnya era Soeharto dulu sama dengan zaman sekarang ini banyak koruptor. “Cuma zaman Seoharto dulu koruptor tetapi rakyat bawah ikut kebagian. Tapi kalau sekarang, korupsi dimakan sendiri.” Wah, ternyata orang miskin sekarang sudah kritis?

Memang, sebenarnya kita semua rela untuk prihatin dan mengencangkan ikat pinggang maisng-masing dalam situasi negeri yang krisis ini. Setiap warga bangsa akan rela berjuang dan berkorban, asalkan pemimpinanya juga memberi tauladan. Masyarakat akan mendukung pemimpinnya apabila murni benar-benar berkehendak membersihkan korupsi tanpa pandang bulu. Namun persoalannya adalah, ketika masyarakat terutama kelas menengah yang kritis melihat bahwa pemberantasan korupsi ternyata tebang pilih dengan membiarkan kelompok dan rekanan rezim penguasa melakukan korupsi, maka akan timbul gejolak di masyarakat untuk menentang panguasa. Mengapa yang disikat hanya para koruptor di luar kelompok rezim penguasa, sedangkan koruptor dari jaringan atau yang dekat dengan mereka, dibiarkan saja dan bahkan dipetieskan kasusnya?

Konon di suatu negara, sudah menjadi rahasia umum, bahwa penanganan kasus Bank Century tidak pernah jelas senantiasa diambangkan dan dikaburkan. Modus korupsi lebih canggih lagi karena dilakukan di bawah meja, menerima uang dengan nama orang lain, dan bahkan tidak mau menerima uang dengan bukti tertulis. Dari pucuk pimpinan sampai yang terkecil melakukan perilaku korup, baik korupsi dalam pengertian akhlak, materi, agama dan langkah yang kebanyakan orang berlomba mengejar harta dengan mengorbankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara dengan menghalalkan segala macam cara.

Kekhawatiran kita sekarang terhadap menipisnya pemahaman norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak bisa disangkal. Keruntuhan pendidikan moral, agama, dan dasar-dasar kenegaraan pun dianggapnya sudah terbiasa. Yang lebih celaka lagi, tanpa disadari sekarang kita telah masuk kedalam peradaban kapitalis modern. Sebagai dampaknya, bangsa kita tidak punya harga diri, tidak memiliki rasa malu dan takut berbuat kesalahan, meninggalkan tatakrama kesopaan. Tak heran jika sikap anarkhis sekarang kerapkali muncul di lingkungan masyarakat kita.

Di kala bencana ekonomi datang, sekarang kaum feodal yang jahanan pun datang. Dengan mengail di air keruh, maka berlanjutlah rancangan-rancangan skenario yang tidak kalah modernnya, dengan pura-pura mengeluh mencari simpatik, iming-iming langkah membantu menyelesaikan masalah. Dia akan membawa misinya, dengan seolah-olah berperilaku selalu bersikap saling menjual kata-kata yang memikat. Perilaku penipuan yang dilakukan sekelompok karikatur asing yang terorganisir ini seharusnya menjadi titik nadir yang sangat mengkahwatirkan, sehingga harus kita kritisi dan kita waspadai adanya skenario kejahatan terselubung.

Dengan melihat fenomena di atas maka sudah saatnya kita memiliki pemimpin yang benar-benar memegang sumpahnya untuk membangun negara yang bersih dan berwibawa. Yakni, pemimpin yang tidak munafik, pemimpin yang memegang janji kampanyenya, pemimpin yang tidak berdusta alias satu kata dengan perbuatan, serta pemimpin yang tidak berkhianat apabila diberi amanat. Pemimpin juga harus memberantas korupsi tanpa tebang pilih, bersikap tegas dengan menghukum keluarga dan orang dekatnya yang melakukan korupsi. Ia pun harus menyiapkan peti mati untuk bersedia digantung apabila terbukti terlibat kasus korupsi. Sedangkan untuk menjaga harga diri dan martabat bangsa, sang pemimpin harus berani menolak terhadap intervensi asing dalam mengatur bangsa sendiri agar kita jangan menjadi bangsa jongos atau budak asing. Ada dua cara untuk mengganti pemimpin, yakni pemilu ulang atau revolusi dengan people power. (*)

BANK CENTURY
Penarikan Tunai Putus Aliran Dana

Rabu, 17 Februari 2010 | 03:19 WIB

Jakarta, Kompas – Modus penarikan tunai dengan memakai identitas palsu di Bank Century telah memutus sejumlah mata rantai aliran dari fasilitas pendanaan jangka pendek senilai Rp 689 miliar dan dana talangan Rp 6,7 triliun yang diterima bank itu pada November 2008 hingga Juli 2009.

”Penarikan tunai dengan identitas palsu ini terjadi merata di lima daerah yang kami investigasi pada Jumat pekan lalu,” kata Bambang Soesatyo, anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Bank Century, Selasa (16/2) di Jakarta. Lima kota itu adalah Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar, dan Medan.

Fenomena itu, lanjut Bambang, makin meyakinkan Pansus bahwa pembobolan bank Century dilakukan secara sistematis yang melibatkan manajemen dan nasabah bank tersebut.

Mahfudz Siddiq, Wakil Ketua Pansus dari Partai Keadilan Sejahtera, menambahkan, sejumlah transaksi yang berbeda juga ditemukan di Century. Transaksi itu antara lain terjadi di Makassar atas nama Amirudin Rustan.

”Amirudin Rustan menyatakan, menempatkan deposito Rp 66 miliar di Bank Century pada 3 November 2008. Uang itu berasal dari kredit BCA. Namun, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), uang dari BCA itu keluar pada November 2007. PPATK juga menyebut, ada aliran dana Rp 66 miliar ke rekeningnya di Bank Century dari suatu perusahaan pada 5 November 2008. Namun, data itu ditolak Amirudin Rustan,” papar Mahfudz.

Amirudin juga dapat melakukan tiga kali transaksi senilai Rp 10 miliar dengan memakai rekeningnya di Bank Century selama rekening itu diblokir.

Agun Gunandjar, anggota Pansus dari Partai Golkar, juga curiga, Amirudin memiliki rekening di Bank Century Cabang Bali. Namun, Pansus kesulitan mendapatkan data tersebut karena pimpinan Bank Mutiara Cabang Bali menolak memberikan data nasabah kepada Pansus dengan alasan menjaga kerahasiaan nasabah.

Ada 1.000 laporan

Kepala PPATK Yunus Husein di Jakarta, Selasa, menjelaskan, sejak 2003 sampai saat ini, secara akumulatif PPATK sudah menyampaikan sekitar 1.000 laporan hasil analisis dari transaksi mencurigakan kepada Kapolri dan Jaksa Agung.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi belum mendapatkan 1.000 laporan itu. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, KPK belum menerima data tambahan dari PPATK, termasuk soal daftar 1.000 transaksi mencurigakan di Bank Century.

”Hari ini atau kemarin belum ada lagi tambahan data dari PPATK, tetapi kami memang memerlukan data tambahan itu. Mungkin mereka baru akan sampaikan data tambahan itu ke KPK,” kata Johan, Selasa.

Akan tetapi, Johan mengakui, PPATK sudah beberapa kali memberikan data kepada KPK dalam kasus Bank Century. ”Sudah lebih dari sekali. Terakhir mereka memberikan data sekitar dua minggu lalu,” katanya.

Selain data dari PPATK, menurut Johan, KPK juga membutuhkan data tambahan dari Bank Indonesia dan dari Bank Century. Kemarin, KPK kembali memeriksa mantan pejabat BI Bidang Pengawasan, Pahla Sentosa, dan dua karyawan Bank Century.

”Dalam waktu dekat ini KPK juga menjadwalkan pertemuan dengan penegak hukum lain, Polri dan Kejaksaan, karena ada indikasi kejahatan perbankan dan pencucian uang. KPK hanya bisa menangani korupsi yang terkait pejabat negara dan ada kerugian negara,” kata Johan.

Penegak hukum proaktif

Terkait pengusutan kasus Bank Century, guru besar ilmu hukum pidana Universitas Slamet Riyadi Solo, Teguh Prasetyo, mengatakan, penegak hukum seperti KPK, Polri, atau Kejaksaan seharusnya melangkah proaktif untuk mengungkap pihak yang bersalah. Data yang berasal dari sumber-sumber data resmi, seperti temuan PPATK, sebagaimana terungkap dalam rapat kerja Pansus Bank Century, dinilai sudah cukup bagi penegak hukum untuk menyimpulkan tentang adanya penyimpangan dalam pengucuran dana talangan (bail out) Rp 6,7 triliun kepada Bank Century.

”Data itu sudah cukup akurat, karena itu sudah cukup bagi penegak hukum untuk bertindak. Dari data dan fakta yang terungkap bisa disimpulkan sudah terjadi pelanggaran atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Dalam kebijakan pengucuran dana talangan kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun ini terjadi penyalahgunaan atas asas administrasi yang baik,” papar Teguh di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

Menurut dia, dalam proses penegakan hukum, akan dibuktikan apakah keputusan kebijakan bail out bertentangan dengan hukum, bersifat melawan hukum, atau terjadi unsur kerugian negara. Teguh mengingatkan kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun pada 2004 oleh orang dalam bekerja sama dengan orang luar dalam penerbitan surat kredit (L/C). ”Belajar dari pengalaman kasus BNI itu, seharusnya membuat kita berhati-hati. Jangan sampai muncul berbagai spekulasi sehubungan dengan Pemilu 2009. Karena alasan kebijakan pengucuran dana talangan untuk mencegah krisis ekonomi atau dampak sistemik, tetapi yang terjadi adalah penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Teguh berharap ketiga institusi penegak hukum, yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan, melangkah bersama untuk melakukan penyelidikan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan penalangan Bank Century. ”Jangan hanya saling melempar saja,” katanya.(AIK/ASA/FAJ/NWO)

George Soros Kuatkan Keterangan JK di Pansus Century
Rabu, 10 Februari 2010, 15:36:11 WIB

Laporan: Taufik Damas

Jakarta, RMOL. Ketua Open Society Institute George Soros menemui Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres Jakarta hari ini (Rabu, 10/2).

Usai menemui Wakil Presiden Boediono, George Soros menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers yang diberitakan oleh TV One itu, Soros menegaskan kebijakan bailout tidak perlu dilakukan. Soros mengakui bahwa ketika itu ada krisis besar, tapi yang paling terpukul adalah Amerika dan Eropa.

Indonesia, bagi Soros, tidak terlalu terguncang oleh krisis ketika itu. Maka, yang perlu dilakukan oleh regulator di Indonesia hanya meregulasi perbankan dan tidak perlu ada bailout terhadap bank.

Pandangan Soros ini mengingatkan kita pada keterangan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di depan sidang Pansus Skandal Century pada  14 Januari 2010.

Dalam keterangannya, JK menyatakan bahwa ketika itu Indonesia tidak sedang mengalami krisis yang mengkuatirkan. Krisis yang bakal terjadi hanya dampak krisis di Amerika. Dan itu hanya berbentuk jumlah ekspor Indonesia yang akan berkurang ke Amerika karena krisis Amerika. [fik]

Baca juga:

CENTURYGATE
SBY Bingung Luar Biasa
Selasa, 09 Februari 2010, 17:01:34 WIB

Laporan: Widya Victoria

Jakarta, RMOL. Saat ini Presiden SBY menghadapi kebingungan luar biasa karena dorongan Partai Demokrat untuk reshuffle akan memberi dampak yang tidak kecil.

Demikian dikatakan oleh Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang dalam jumpa pers yang digelar di Jalan Matraman, Jakarta Timur (Selasa, 9/2).

“SBY akan berpikir 1000 kali untuk mengeluarkan Golkar dan PKS dari kabinet. “Kendati demikian, tidak dipungkiri bahwa proses evaluasi mungkin tetap dilakukan,” ujarnya.

Secara hitung-hitungan politis, jika terjadi reshuffle, maka bisa dipastikan hampir separo kebinet yang harus di-reshuffle. Hal ini akan menimbulkan goncangan politik luar biasa. Sementara itu,lanjutnya, koalisi di kabinet hanya akan diisi oleh PKB dan Demokrat. Dua partai ini belum punya pengalaman untuk melakukan konsolidasi politik. Namun hal lain yang perlu dicermati adalah kemungkinan sikap 7 fraksi mengalami perubahan melalui internal fraksi. Akan ada intervensi kuat dari ketua partai.

Dalam PAN ada variabel Amin Rais yang mungkin saja akan mempengaruhi sikap fraksi PAN dalam Pansus. Sebastian mengingatkan hampir selalu ada friksi dalam tubuh partai antara kelompok yang ingin menikmati kekuasaan dan kelompok yang ingin bersikap kritis. [fik]

Baca juga:

15
Feb
10

Perbankan : Gempita Centurygate

CENTURYGATE
SBY Bingung Luar Biasa
Selasa, 09 Februari 2010, 17:01:34 WIB

Laporan: Widya Victoria

Jakarta, RMOL. Saat ini Presiden SBY menghadapi kebingungan luar biasa karena dorongan Partai Demokrat untuk reshuffle akan memberi dampak yang tidak kecil.

Demikian dikatakan oleh Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang dalam jumpa pers yang digelar di Jalan Matraman, Jakarta Timur (Selasa, 9/2).

“SBY akan berpikir 1000 kali untuk mengeluarkan Golkar dan PKS dari kabinet. “Kendati demikian, tidak dipungkiri bahwa proses evaluasi mungkin tetap dilakukan,” ujarnya.

Secara hitung-hitungan politis, jika terjadi reshuffle, maka bisa dipastikan hampir separo kebinet yang harus di-reshuffle. Hal ini akan menimbulkan goncangan politik luar biasa. Sementara itu,lanjutnya, koalisi di kabinet hanya akan diisi oleh PKB dan Demokrat. Dua partai ini belum punya pengalaman untuk melakukan konsolidasi politik. Namun hal lain yang perlu dicermati adalah kemungkinan sikap 7 fraksi mengalami perubahan melalui internal fraksi. Akan ada intervensi kuat dari ketua partai.

Dalam PAN ada variabel Amin Rais yang mungkin saja akan mempengaruhi sikap fraksi PAN dalam Pansus. Sebastian mengingatkan hampir selalu ada friksi dalam tubuh partai antara kelompok yang ingin menikmati kekuasaan dan kelompok yang ingin bersikap kritis. [fik]

Baca juga:

Anggota Pansus Century Diteror Ancaman!

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 15/02/2010 | 09:03 WIB Anggota Pansus Century Diteror Ancaman!

Jakarta – Seiring dengan akan berakhirnya masa kerja Pansus Angket Bank Centruy DPR RI, vokalis Pansus dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faizal yang dikenal kritis, mendapat teror. Peneror mengancam akan memecahkan kepalanya.

“Dia mengancam akan memecahkan kepala saya hari Jumat minggu ini, dia baru pulang dari luar negeri,” ungkap Akbar Faizal, Senin (15/2). Akbar Faizal yang tinggal di rumahnya sendiri di Bogor ini dikenal sebagai sosok yang sederhana dan tidak mau menempati Kompleks DPR RI di Kalibata, Jakarta.

Ancaman itu, menurut Akbar, datang melalui pesan singkat (SMS) dan telepon langsung pada Jumat (12/2) malam. “Dua kali SMS, satu kali telepon langsung,” beber Akbar yang biasa berangkat ke DPR Senayan dengan KRL (kereta api) seperti rakyat biasa ini.

Akbar mengaku khawatir ancaman tersebut akan mengganggu pekerjaannya. Bahkan istrinya pun mengkhawatirkan ancaman tersebut. “Khawatir iyalah, namanya juga manusia biasa,” aku Akbar. Ancaman itu muncul dari nomor GSM. “Belakangnya 55,” imbuhnya.

Teror tersebut tidak hanya disampaikan melalui kata-kata. Rumah Akbar di Depok juga bahkan ditunggui oleh orang-orang yang tidak dia kenal. Sebuah mobil Daihatsu Taruna berwarna merah dengan plat E mengintainya dari kejauhan. “Dari pukul 10.00 pagi sampai pukul 18.00 dijagai,” ungkapnya pula.

Terhadap teror melalui SMS dan telepon, Akbar Faizal mengaku kenal dengan si peneror. “Dia pengusaha sekaligus pejabat negara,” ungkap Akbar, Senin (15/2). Menurut Akbar, teror yang disampaikan pelaku ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai anggota Pansus. “Dia terganggu dengan pemeriksaan Pansus,” ungkap vokalis Pansus ini.

Teror yang mengancam Akbar cukup mengerikan. Melalui SMS dan telepon, peneror mengancam akan memecahkan kepala Akbar. Akbar merasa khawatir ancaman tersebut akan mengganggu pekerjaaannya. “Saya tidak ingin ini mengganggu pekerjaan saya,” tandasnya.

Menurutnya, jika ancaman berlebihan, maka dia akan mengadukannya ke polisi. “Jika semakin berlebihan saya akan laporkan,” ujar Akbar Faizal.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Anggota Pansus Century DPR Akbar Faizal mendapat teror dari pejabat. Vokalis Pansus Century yang terbilang cukup idealis ini diancam karena bersikap kritis dan benar-benar serius mengungkap skandal Bank Century.

Akbar mengatakan suatu ketika akan membuka ke publik siapa pelaku teror tersebut. Teror yang diterima Akbar lewat pesan pendek (SMS) dan telepon. “SMS dan telepon. Pada saatnya saya akan buka, sebab orangnya juga pejabat negara,” kata Akbar, Minggu (14/2), seperti dikutip Media Indonesia.

Akbar mengatakan teror dan intimidasi tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran itu sendiri. “Saya menyerahkan semuanya kepada rakyat Indonesia dan khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia tahu apa yang sedang saya lakukan untuk negeriku, negeri kita Indonesia tercinta ini,” ungkap politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.

Akbar menyayangkan masih ada juga orang apalagi pejabat negara, yang tidak pernah memahami dan menyadari bahwa Indonesia telah jauh melangkah ke depan. “Kok masih ada juga yang memakai cara-cara kotor dan bertingkah premanisme dalam penegakan demokrasi kita,” bebernya.

Bahkan, Akbar mengaku ada ancaman yang akan memotong-motong tubuhnya alias dimutilasi karena kelewat vokal dalam Pansus Bank Century. “Jumat malam saya mendapat ancaman akan dipotong-potong kepala saya jika seperti ini,” ungkap anggota Pansus yang bersumpah akan tetap vokal mengusut Bank Century ini.

Terhadap ancaman yang dilayangkan kepada Akbar berupa pesan singkat (SMS) dan telepon langsung di Makassar tersebut, kader Hanura ini menyatakan tak gentar dan tidak takut menghadapinya. Yang lebih ngeri lagi, Akbar juga beberapa hari terakhir merasa dibuntuti pihak-pihak tak dikenal dengan mengendari mobil hingga kediamannya di Depok. “Awas kamu. Kita ketemu minggu depan,” ujar Akbar menirukan isi SMS ancaman terhadap dirinya. (*/dtc/inc/jpc)

CENTURYGATE
Bank Mutiara Bali Tak Beri Data, Tim Jakarta Pertanyakan ke Pusat
Senin, 15 Februari 2010, 10:13:18 WIB

Laporan: Zul Hidayat Siregar

Jakarta, RMOL. Saat ini (Senin, 15/2) Tim Investigasi Pansus Centurygate untuk Wilayah Jakarta melakukan pertemuan dengan direksi Bank Mutiara pusat di kantor Bank Mutiara Plaza Senayan Jakarta.

Pada kesempatan ini, tim yang dikomandoi Idrus Marham tersebut mempertanyakan sikap Bank Mutiara Bali yang tidak mau memberi data-data yang diminta tim investigasi wilayah Bali kepada Direksi Bank Mutiara Pusat.

Direktur Utama Bank Mutiara Maryono menjelaskan, Bank Mutiara memang tidak boleh memberikan data-data kepada tim investigasi karena terikat undang-undang.

Pada kesempatan yang sama Tim Investigasi Pansus Centurygate untuk wilayah Jakarta juga akan meminta data-data penerimana aliran dana Bank Century.

Setelah itu, tim ini akan menemui penerima dana tersebut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, ada empat orang penerima aliran dana Bank Century yang akan ditemui Tim Investigasi. Yaitu, Lie Ana Pustanasa, M Linus, M Nizar, dan Kasena Pardi. Keempat orang tersebut tinggal di daerah Ciputat Tangerang. [zul]

Baca juga:

Kritisi Century, Akbar Diteror Mau Dibunuh

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 14/02/2010 | 23:48 WIB Kritisi Century, Akbar Diteror Mau Dibunuh

Jakarta – Anggota Pansus Angket Bank Century DPR RI Akbar Faizal mendapat teror dari pejabat. Vokalis Pansus Century yang terbilang cukup idealis ini diancam karena bersikap kritis dan benar-benar serius mengungkap skandal Bank Century.

Akbar mengatakan suatu ketika akan membuka ke publik siapa pelaku teror tersebut. Teror yang diterima Akbar lewat pesan pendek (SMS) dan telepon. “SMS dan telepon. Pada saatnya saya akan buka, sebab orangnya juga pejabat negara,” kata Akbar, Minggu (14/2), seperti dikutip Media Indonesia.

Akbar mengatakan teror dan intimidasi tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran itu sendiri. “Saya menyerahkan semuanya kepada rakyat Indonesia dan khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia tahu apa yang sedang saya lakukan untuk negeriku, negeri kita Indonesia tercinta ini,” ungkap politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.

Akbar menyayangkan masih ada juga orang apalagi pejabat negara, yang tidak pernah memahami dan menyadari bahwa Indonesia telah jauh melangkah ke depan. “Kok masih ada juga yang memakai cara-cara kotor dan bertingkah premanisme dalam penegakan demokrasi kita,” bebernya.

Bahkan, Akbar mengaku ada ancaman yang akan memotong-motong tubuhnya alias dimutilasi karena kelewat vokal dalam Pansus Bank Century. “Jumat malam saya mendapat ancaman akan dipotong-potong kepala saya jika seperti ini,” ungkap anggota Pansus yang bersumpah akan tetap vokal mengusut Bank Century ini.

Terhadap ancaman yang dilayangkan kepada Akbar berupa pesan singkat (SMS) dan telepon langsung di Makassar tersebut, kader Hanura ini menyatakan tak gentar dan tidak takut menghadapinya. Yang lebih ngeri lagi, Akbar juga beberapa hari terakhir merasa dibuntuti pihak-pihak tak dikenal dengan mengendari mobil hingga kediamannya di Depok. “Awas kamu. Kita ketemu minggu depan,” ujar Akbar menirukan isi SMS ancaman terhadap dirinya. (*/inc/wan)

DEMO KEBO
Aksi Kerbau SBY Tersinggung, Aksi Cicak Tidak?
Senin, 15 Februari 2010, 09:24:17 WIB

Laporan: Zul Hidayat Siregar

Baca juga:

Jakarta, RMOL. Aktivis Pemuda Cinta Tanah Air (Pecat) dan masyarakat umum tidak bisa lagi menyampaikan aspirasi lewat simbol hewan.

Pasalnya, kepolisian telah mengeluarkan aturan baru hewan tidak boleh dibawa dalam unjuk rasa.

“Dua hari yang lalu kami mendatangi kepolisian untuk izin unjuk rasa hari ini. Namun  diberitahukan, ada peraturan tidak boleh membawa kerbau lagi dalam unjuk rasa,” kata aktivis Pecat Yoseph Rizal kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 15/2).

Rizal menyayangkan adanya peraturan tersebut. Sepengetahuannya, tidak ada peratuan di dunia ini yang melarang hewan dibawa saat berunjuk rasa kecuali di Indonesia. Menurutnya, polisi telah membuat peraturan hanya berdasarkan pada subjektiifitas SBY semata.

“Karena (SBY) tersinggung, langsung memerintahkan polisi melarang membawa kerbau. Sementara pada kasus cicak versus buaya, SBY sangat lamban,” tegasnya. [zul]

Pansus Kok Baru Kaget Sekarang Ulah “Preman” Ruhut

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 13/02/2010 | 23:17 WIB

Pansus Kok Baru Kaget Sekarang Ulah “Preman” Ruhut
OLEH: ARIEF TURATNO

SEJUMLAH anggota Dewan mengeluh akibat ulah anggota Pansus Hak Angket DPR RI soal Bank Century, Ruhut Sitompul bak “preman” di ruang Pansus. Pertanyaan dan persoalannya adalah  mengapa anggota Dewan baru mengeluh sekarang? Ini mengherankan. Lantas selama ini apa yang sebenarnya dilihat anggota Dewan tentang si Poltak “Raja Minyak” dari Medan tersebut?

Bukan sekali ini saja Ruhut Sitompul membuat ulah di Pansus. Ruhut sebenarnya sudah sejak awal  membuat kinerja Pansus tersendat-sendat. Tidak hanya itu, perkataan dan pernyataan Ruhut pun sudah dinilai kelewat batas. Bahkan sejumlah pengamat menilai, seharusnya Dewan Kehormatan DPR sudah menindak anggota Dewan seperti Ruhut. Namun ternyata semua itu sepertinya dibiarkan berlalu (?) Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dikenal sebagai orang yang sangat santun, membiarkan saja tingkah laku anak buahnya di Partai Demokrat tersebut.

Karena itu, orang lantas menghubungkan antara sikap Ruhut dan kepentingan SBY atau pemerintahan saat ini. Artinya, kita semua melihat pasti ada benang merah yang menghubungkan sikap Ruhut dan kebijakan SBY. Bahkan ada yang berani menuding bahwa perbuatan Ruhut atas perintah atau seijin SBY. Benar tidaknya tudingan tersebut, yang tahu adalah Ruhut dan SBY sendiri. Namun itu fakta rumor yang berkembang di masyarakat. Terlebih, jika kita melihat begitu kuatnya posisi Ruhut di Pansus.

Kalau tidak kuat, pastilah anggota Pansus lainnya dari Partai Demokrat akan menegurnya, karena merasa risih melihat koleganya berkata dan bertingkah di luar batas kewajaran seorang anggota dewan Indonesia. Faktanya, hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan cenderung anggota Dewan dari fraksi yang sama, memberi dukungan kepada Ruhut. Ini sekali lagi membuktikan bahwa Ruhut ada apa-apanya. Kalau bukan orang kuat, pastilah ada orang kuat yang mensupport Ruhut untuk mengacak-acak Pansus.

Semua ciri dan tanda-tanda yang kita ungkapkan di atas sebenarnya semua aggota Dewan, terlebih Pansus sangat mengetahuinya. Pertanyaannya adalah mengapa tidak sejak awal anggota Pansus mengeluhkannya atau mengambil tindakan terhadap Ruhut? Juga mengapa baru sekarang mereka mengeluh? Inilah teka-teki politik yang kemungkinan besar bila ditelisik lebih dalam hampir pasti akan kita temukan pesan yang tersembunyi. Misalnya, situasi politik saat ini berbeda sama sekali dengan situasi politik di awal Pansus bekerja.

Di awal Pansus bekerja, posisi SBY masih sangat kuat. Masalah bail out Bank Century senilai Rp 6,7 Triliun pun masih remang-remang.Situasi politik nasional mulai berbeda, setelah Pansus bergulir. Tokoh-tokoh kunci mulai berbicara, misalnya seperti kesaksian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), sejumlah mantan petinggi Bank Indonesia, temuan BPK, laporan PPATK, termasuk keterangan Komjen Pol Susno Duadji dan lain sebagainya. Dimana semua keterangan para saksi semakin menyudutkan SBY.

Barangkali karena situasi inilah yang menyebabkan para anggota Dewan mulai berani unjuk gigi terhadap SBY, diawali dengan keluhan soal tingkah-laku Ruhut Sitompul, selanjutnya bisa saja ke lain-lain soal. Namun situasi politik saat ini, juga dapat dikaitkan dengan batas akhir deadline kesimpulan Pansus. Mungki mereka tidak siap untuk membuat kesimpulan, atau lemahnya data yang mereka dapatkan, sehingga untuk menutup semua kekurangan tersebut, mereka lebih mudah menumpahkan kesalahan kepada Ruhut. Sekarang tinggal pendapat Anda sendiri apa tentang situasi semacam ini! (*)

12
Feb
10

Perbankan : Gelora Centurygate

KOMPAS/ALIF ICHWAN
Nasabah Bank Century, Sri Gayatri, disaksikan anggota Pansus Bank Century, petinggi Bank Mutiara (dulu Bank Century), dan anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyerahkan dokumen kepada pimpinan rapat Pansus Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/2). Pansus memanggil manajemen Bank Mutiara, LPS, dan nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas untuk mendapatkan laporan keuangan bank tersebut secara lengkap.

PANITIA KHUSUS DPR
Target Keuntungan dari Bank Century Rendah

Kamis, 11 Februari 2010 | 02:56 WIB

Jakarta, Kompas – Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, M Romahurmuziy, menilai, Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan target keuntungan yang rendah untuk Bank Century. Bank Century kini berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Penilaian ini disampaikan Romahurmuziy saat rapat dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), manajemen Bank Mutiara, dan pemimpin sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang pernah menyimpan uangnya di Bank Century, Rabu (10/2) di Jakarta. Pansus juga mendengarkan keterangan nasabah Bank Century yang uangnya belum kembali karena simpanan mereka dialihkan oleh pihak bank ke reksadana Antaboga.

Direktur Utama Bank Mutiara Maryono mengakui, pada 2009 banknya meraih laba Rp 259 miliar setelah tahun sebelumnya rugi triliunan rupiah. Tahun 2010 ditargetkan mendapatkan laba Rp 341 miliar.

Rudjito dari LPS menuturkan, laba Bank Mutiara ditargetkan naik 20 persen setiap tahun. Pada lima tahun ke depan bank itu bisa dijual dengan harga optimum.

Namun, Romahurmuziy menuturkan, jika uang Rp 6,7 triliun untuk talangan (bail out) Bank Century dipakai untuk membeli obligasi atau surat utang negara yang bunganya sekitar 10 persen, setiap tahun akan diperoleh uang sedikitnya Rp 600 miliar. ”Jadi, keuntungan yang diraih itu masih rendah,” katanya.

Bahkan, anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menambahkan, dengan bunga antara 6 dan 8 persen setiap tahun, nilai Rp 6,7 triliun akan menjadi sekitar Rp 11 triliun dalam lima tahun ke depan. ”Apa mungkin (penjualan Bank Century) mencapai Rp 11 triliun?” katanya.

Menurut Rudjito, biaya yang dipakai untuk bail out Bank Century tidak dapat dibandingkan jika uang itu disimpan dalam deposito atau obligasi.

Biaya penutupan

Bambang juga bertanya tentang besar biaya yang harus ditanggung pemerintah jika Century ditutup pada 21 November 2008. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana pihak ketiga yang masuk penjaminan di bank itu pada tanggal itu Rp 4,673 triliun. Bank Indonesia dan pemerintah selalu mengatakan, jika saat itu ditutup, Bank Century butuh Rp 6,3 triliun untuk membayar dana nasabah.

Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani mengaku belum tahu penghitungan BPK tentang besar dana yang masuk program penjaminan di Bank Century pada 21 November 2008.

Ia hanya menuturkan, data BI pada saat Bank Century ditalangi, dana nasabah yang masuk program penjaminan karena nilainya di bawah Rp 2 miliar sebesar Rp 5,3 triliun. Dana nasabah yang tak masuk program penjaminan sebab nilainya di atas Rp 2 miliar sekitar Rp 1 triliun. Semua dana nasabah Rp 6,3 triliun.

”Saat itu Bank Century punya aset sekitar Rp 600 miliar sehingga jika dana nasabah yang masuk program penjaminan dikurangi aset, didapat Rp 4,7 triliun,” tutur Firdaus.

Sejumlah BUMN, seperti PT Telkom, PT Jamsostek, dan PT Wijaya Karya, membenarkan pernah menyimpan dananya dalam bentuk deposito di Bank Century. Ini karena bank itu pernah dinilai sehat dan bunga yang ditawarkan menarik. Namun, kini tak ada BUMN yang menyimpan uangnya di bank itu.

Tak perlu ”bail out”

Mantan spekulan, yang saat ini dikenal sebagai filantropi (dermawan), George Soros, menyatakan, apabila aturan perbankan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dijalankan dengan baik, sebuah bank sebenarnya tak perlu diberikan dana talangan. Pemberian bail out dari pemerintah memiliki kerentanan terhadap sistem perbankan itu sendiri dan perekonomian. Apalagi, Indonesia termasuk negara yang relatif kecil terkena imbas dari krisis keuangan akhir tahun lalu.

Yang penting, kata Soros, bagi regulator adalah pengawasan yang ketat terhadap sistem perbankan itu agar regulasi bisa dijalankan dengan baik dan perbankan dapat bertahan jika terjadi krisis keuangan.

Soros, seusai bertemu Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Rabu, mengakui, bail out bisa menimbulkan persoalan dalam sistem finansial. Bail out tidak perlu dilakukan jika regulasi perbankan berjalan dengan baik.

Soros menuturkan, ia tidak secara khusus menjawab pertanyaan bail out pada Bank Century. Namun, ia menjawab persoalan dana talangan secara umum.

Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dilaporkan, ratusan kader Partai Demokrat dari sejumlah kecamatan, Rabu, berunjuk rasa di depan DPRD Mojokerto. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Mojokerto RM Boedhi menilai, Pansus Bank Century mengganggu pemerintah. (ink/har/nwo)

ICMI : Kasus Bank Century sebagai Penurunan Integritas
Republika, Jumat, 12 February 2010, 18:04 WIB

JAKARTA- Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyatakan keprihatinan nasional akan menurunnya integritas, termasuk didalamnya isu-isu politik. Persoalan integritas ini, juga mencuat dalam kasus Bank Century.

“Sejak dari tingkat pengelolaan bank tersebut yang dilakukan secara tak pruden, aspek akuntabilitas, kehati-hatian, hingga manajemen pengawasan sampai pengucuran dana penyelamatan bank tersebut sangat bermasalah,” kata Azyumardi Azra, ketua presidium ICMI usai bertemu wakil presiden RI, Boediono di kantor wapres, Jumat (12/2).

Sehingga, katanya, dipersoalkan banyak pihak dan pada gilirannya menjadi komoditas politik. Semestinya, kata dia, dalam kehidupan bangsa dengan tingkat demokrasi yang mantap serta mematuhi hukum hal itu tak terjadi.

Persoalan Bank Century dianggap sebagai masalah integritas, sebab jika ada integritas, tak perlu ada pengubahan aturan, tak perlu melakukan penekanan-penekanan. “Seharusnya semua bisa diselesaikan dengan ketentuan hukum,” katanya.

Azyumardi menjelaskan, yang dimaksud dengan integritas ini yakni nilai-nilai prinsip kebangsaan yaitu pancasila, tak dipraktekkan secara menyeluruh. “Tak lagi menjadi wacana,” katanya.

Maka, kini perlu ada penempuhan kembali yang mengacu pada jati diri bangsa yaitu pancasila, yang seharusnya wajib dilaksanakan oleh elite pemerintahan. Memang, diakuinya, hal itu terlihat idealistik, tapi ICMI merasa harus berjuang ke sana. Sebab, pancasila penting dalam membangun integritas bangsa.

Azyumardi pun mengusulkan langkah untuk pemecahan kasus Bank Century yang berlarut-larut ini. Menurut Azyumardi, harus diselesaikan secara berbarengan. Panitia khusus hak angket bank century DPR, katanya, harus mengupayakan lebih baik, pihak terkait lainnya pun harus mengupayakan. Dalam hal ini, yang dimaksudnya yakni komisi pemberantasan korupsi. “Kita berharap pada KPK. Tergantung KPK dan civil society,” katanya.

ICMI, katanya, sebagai civil society menyatakan dukungannya pada KPK, karena ICMI menganggap kasus ini sebagai kasus korupsi. ICMI, menurutnya, tak berandai-andai soal pemakzulan. Sebab, yang jadi keprihatinan ICMI adalah berlarut-larutnya kasus ini dan disertai intrik politik serta tekanan demi tekanan yang mengganggu kinerja pemerintahan.
Redaksi – Reporter

Red: krisman
Reporter: min
Empat Nasabah Fiktif Century Tarik Miliaran Rupiah
Republika, Jumat, 12 February 2010, 18:08 WIB

JAKARTA–Inilah temuan terbaru Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Pansus mengungkapkan temuan empat nasabah fiktif Bank Century di Jakarta.

Anehnya, keempat nasabah tersebut menarik dana pada rentang September 2008 hingga April 2009.
temuan itu terungkap di sela rekonstruksi pengucuran dana untuk Bank Century di Bank Indonesia (BI), Jakarta.

”Ditemukan beberapa nasabah fiktif. Nama dan alamatnya ada tetapi tidak ditemukan orangnya,” kata ketua pansus, Idrus Marham, Jumat (12/2). Empat nasabah fiktif itu masing-masing menarik dana di atas Rp 1 miliar.

Nasabah fiktif pertama adalah Lie Anna Puspasa yang menarik dana Rp 2,4 miliar pada 27 April 2009. Kemudian, M Linus yang menarik dana Rp 1,3 miliar pada 19 September 2008.

Nasabah fiktif ketiga adalah M Nizar. Nasabah ini menarik dana Rp 1,4 miliar pada 15 September 2008. Sedangkan nasabah keempat adalah Kasena Pandi yang menarik dana Rp 2 miliar pada 15 Desember 2008.
Redaksi – Reporter

Red: arif
Reporter: palupi annisa auliani
Awas, ‘Tukar Guling’ Pansus Century
lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]Kamis, 11/02/2010 | 08:55 WIB

Awas, ‘Tukar Guling’ Pansus Century

Oleh  Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

HANYA di negeri bedebah, hukum milik rezim penguasa dan orang berduit saja. Jangan harap rakyat kecil atau orang miskin bisa mendapat keadilan dan kebenaran. Konon, di negeri yang pemimpinnya tak kenal ancaman neraka ini, akan menjadikan politik sebagai panglima di atas mengalahkan hukum. Yang benar disalahkan dan bahkan difitnah, tetapi yang salah bisa direkayasa untuk dibenarkan asalkan loyal kepada rezim penguasa.

Sahdan, menjelang Pansus Angket Century DPR RI mengeluarkan keputusan yang mengarah kepada terbongkarnya ‘borok’ penguasa, maka tokoh-tokoh yang partainya duduk di Pansus mulai diancam dan dikriminalkan. Untuk tokoh PPP, Bachtiar Chamsyah jadi tersangka dan Endin Soefihara ditahan. Untuk Golkar, Presiden SBY di Rapim Polri menginstruksikan penunggak pajak (Aburizal Bakries Cs) ditindak tegas. Untuk PDIP, kasus “Miranda” dugaan suap DPR yang melibatkan PDIP, diusut KPK kembali.

Kita setuju saja kalau mereka diusut tuntas atas kesalahannya melanggar hukum. Tapi pertanyaannya, mengapa kasus-kasus mereka baru diangkat lagi sekarang ketika Pansus DPR mau mengambil keputusan terkait skandal Century? Mengapa tidak dari dulu-dulu, sehingga terkesan seolah lembaga hukum/KPK bekerja hanya terima ‘pesanan’ penguasa. Maklum, anggota KPK juga manusia yang bisa ‘gila’ terhadap materi, finansial dan tahta, harta,wanita.

Akibat pengusutan kasus hukum yang dadakan sesaat ada pesan sponsor ini, menegsankan rezim penguasa menerapkan manajemen ancaman. Contohnya lagi, Muchdi terkait pembunuhan Munir yang sudah berkekuatan hukum tetap mau diungkap lagi, karena yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Partai yang mendudukkan anggotanya di Pansus Century DPR tetapi tidak “berpihak” pada harapan penguasa dalam kasus Bank Century. Demikian juga untuk Partai Hanura yang anggotanya di Pansus Century bersuara keras, tidak tertutup kemungkinan kasus dugaan pelanggaran HAM Wiranto akan dibongkar kembali?

Namun, ada yang mempertanyakan, mengapa SBY menutup rapat kasus Century dan ‘memetieskan’ kasus dugaan suap mantan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Jhonny Allen Marbun yang juga politisi Partai Demokrat? Nampaknya, kasus Jhonny Allen Marbun yang anak buah SBY tersebut, belakangan ini “menghilang” seolah ditelan “buto cakil” alias “dipetieskan”. Timbul pertanyaan, mengapa kebanyakan kasus-kasus yang sudah dikategorikan mempunyai keputusan hukum tetap dan terindikasi hukum sumir dapat diungkit-ungkit kembali. Tapi yang terlihat jelas, dimana kasus pokok yang belum terselesaikan dan masih separuh jalan, justru menjadi alat untuk melanggengkan pembodohan, kebodohan dan membalik dosa menjadi sorga dunia.

Dengan disahkannya peraturan perundangan tentang Penyadapan nanti dan hanya diberlakukan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka diharapkan lembaga hukum ini lebih melangkah responsif terhadap pelaksanaan pembernatasan korupsi yang diberlakukan para bromocorah kejahatan negara. Oleh karena itu, kalangan anti korupsi harus mengawal dan mempelototi siapa pun dan apa pun piranti yang akan melemahkan KPK. KPK harus menjadi lembaga hukum yang tidak memandang bulu alias tebang pilih, apalagi masih banyak persoalan para pejabat negara yang belum terdeteksi agar segera tersentuh kebijakan hukum yang sebenarnya. Saat ini, hanya KPK satu-satunya lembaga hukum ‘reformis’ yang masih diharapkan.

KPK masih dianggap sebagai lembaga yang mengedepankan hukum rasional, hukum yang dipayungi keabsahan, untuk tidak mengenal tukar guling kasus dapat mengawal birokrasi “banci”, dimana kebijakan yang dapat merubah Undang-undang menjadi Perppu “ucluk-ucluk” atau “abal-abal” yang diperlukan tergantung pesanan. Terutama kebijakan yang terkait hukum yang sarat dengan kedekatan terhadap rezim penguasa. Alangkah hinanya bangsa ini dengan kepemimpinan yang tidak legitimate, akan moral, hati nurani dan keimanan yang sudah terjual.

Mengingat kebijakan “banci” birokrasi ini sedang marak dipasarkan dan disosialisasikan, sebagaimana terlansir dalam kasus Bank Century. Untuk itu, KPK yang masih diharapkan belum tercemar dan terpenagruh kebijakan birokrasi “banci”, hendaknya dapat segera responsif mendeteksi segala langkah kasak-kusuk yang dilakukan para bromocorah perbankan dan para pelacur politik. Terlebih kebobrokan birokrasi yang kita rasakan belakangan ini bukan mustahil akan berpengaruh kuat terhadap hasil kerja Pansus Century DPR. Dimana kebuntuan hukum akan malah ditunda pengusutannya dan berusaha untuk ditutupi dengan persoalan yang telah diputuskan dan kurang penting.

Kita khawatir juga dengan ancaman dari Presiden SBY terhadap pengemplang pajak Aburizal Bakrie CS hanya bertujuan untuk melontarkan tawar menawar jual beli kasus ank Century ditukar dengan pidana Pajak. Alhasil, kasus pajak Bakrie tidak diusut atau tidak ditagih, tetapi dengan syarat Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengarahkan anak buahnya di Pansus agar tidak galak menyeret “rezim penguasa” dalam Pansus Century DPR. Wah, bobroklah hukum di negara kita ini kalau terhjadi tukar guling antara hukumd an politik. Bahkan, jauh lebih bobrok dibanding KKN di zaman orde baru. Dengan demikian, langkah-langkah hukum di negara kita sekarang ini masih terpengaruh intervensi kekuasaan.

Rezim kekuasaan bisa menjadikan “birokrasi banci”, birokrasi yang mencla-mencle tak bermoral di bidang hukum. Kini, kasus-kasus korupsi yang menjadikan tukar guling kepentingan dan kebobrokan para penguasa mulai dapat terkuak, sehingga rakyat akan mendapatkan sesuatu ketulusan rasa syukur dari KPK, ketika hendak dikriminalisasikan oleh kelompok kejahatan yang terorganisir dan terencana. Tapi, kita tetap berharap pimpinan KPK jangan mau diperdaya oleh penguasa dengan ditawari jabatan Komisaris BUMn setelah pensiun dari KPK, asalkan mau “selalu pura-pura” saja atau “seolah-olah” mengusut kasus korupsi penguasa. Kita harsu jadikan bangsa ini bermartabat, bermoral, dan beriman. Kita tunggu bangkitnya sumpah yang diemban para pejabat KPK dan dengan ijin Allah kita gantungkan harapan ini. Semoga! (*)

Serangan Balik Istana untuk Pansus Century

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 08/02/2010 | 13:38 WIB Serangan Balik Istana untuk Pansus CenturySerangan Balik Istana untuk Pansus Century

PENGUSUTAN kasus Bank Century kini mulai menampakkan dimensi politik yang vulgar. Setelah dihantam oleh isu pemakzulan, kini pihak Istana nampaknya mulai melancarkan serangan ke pansus Century dengan jurus yang lain, yaitu isu pengempalangan pajak. Hal tersebut misalnya terlihat dari pernyataan Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan KKN. Ia menyatakan bahwa politisasi kasus Century kemungkinan didalangi para pengemplang pajak.

Menurut Denny, ribut-ribut politik terakhir terkait Century merupakan pertarungan lanjutan Pemilu 2009. Lantas, Staf Presiden SBY ini pun berkilah dengan mengatakan bahwa masalah Century dipolitisasi dan dibelokkan menjadi senjata politik untuk menjatuhkan pemerintah. Menurutnya, Kelompok-kelompok yang tidak puas dengan hasil pemilu ataupun kecewa dengan pembagian kekuasaan pasca pemilu, terus mengupayakan peningkatan daya tawar politik untuk mendapatkan posisi dan kekuasaan.

Isu pajak ini muncul setelah sebelumnya juga muncul isu reshuffle kabinet untuk para anggota koalisi SBY yang kritis di pansus Century. Tetapi nampaknya perombakan kabinet tersebut tak membuat gentar para koalisi. Golkar dan PKS secara tegas menyatakan tak takut dengan perombakan kabinet tersebut. Politisi Partai Golkar dan juga anggota pansus Century Bambang Soesatyo misalnya menanggapi dingin “ancaman” Demokrat untuk melakukan reshuffle kabinet tersebut. Senada dengan Golkar, PKS juga nampaknya tidak bergeming dengan sikap Demokrat tersebut. Politisi PKS Fahri Hamzah melihat sikap kritis dalam membongkar skandal Century justru merupakan sikap sejati dari partai koalisi. Mereka pun tak gentar dengan isu perombakan kabinet.

Tetapi isu pengemplangan pajak yang dilontarkan oleh orang Istana tersebut mungkin membuat Golkar sedikit ketar ketir. Hal tersebut terutama berkaitan dengan citra Partai Golkar di masyarakat. Lalu Mara Stariawangsa, Wasekjen Partai Golkar, dalam hal ini meminta kepada Denny untuk tidak mengalihkan isu Century ini kepada isu pengemplangan pajak. Kuat dugaan apa yang diungkapkan oleh Denny adalah serangan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai pemilik Group Bakrie yang namanya tertera sebagai penunggak pajak dalam daftar Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Bagaimana dengan partai lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang mengusut tuntas dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom. Dugaan suap ini telah menyeret politisi PDI-P Dudhie Makmun Murod. Dan hari ini, Politisi senior PDI-P Panda Nababan diperiksa KPK. Diduga kasus tersebut diungkap sebagai serangan untuk PDI-P, karena diperkirakan ada beberapa orang PDI-P yang terlibat. Apakah isu pengemplangan pajak dan pengusutan beberapa kasus yang kini sedang ditangani KPK seperti dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom di atas, adalah permainan Istana untuk membungkam kasus Century? (Boy M)

Dana Century: Beredar Nama Oknum DPR berinisial “ZEM”

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 12/02/2010 | 10:38 WIB Dana Century: Beredar Nama Oknum DPR berinisial "ZEM"Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah mengendus adanya transaksi mencurigakan terkait kasus Bank Century. Namun, PPATK belum menyerahkan nama-nama terkait transaksi yang mencurigakan ke Pansus Hak Angket Bank Century. Sebab, terdapat beberapa nama yang mirip dengan tokoh partai politik.

Sekarang beredar di internet, satu nama anggota DPR berinisial ZEM, yang patut diduga melakukan transaksi mencurigakan. Ada 16 lembar yang membeberkan ZEM ‘bermain-main’ di Bank Century.

Di halaman pertama, tertulis “Confidental For Anis Mata. Transaksi Mencurigakan atas nama ZEM (terkait pengelapan dana kas valas Bank Century). Halaman berikutnya, menyebutkan nasabah Bank Mutiara (d/h Bank Century) atas nama ZEM teridentifikasi pada periode tahun 2007 sampai dengan 2008 secara rutin telah menerima setoran valas.

Setoran valas ini tanpa disertai fisik bank notes ke rekening atas nama yang bersangkutan di Bank Century. ZEM juga diketahui menerima dana valas secara tunai dari Bank Century dalam jumlah yang relatif besar. Namun, tidak dicatat dalam pembukuan bank.

Sumber asal dana valas yang disetorkan ke rekening ZEM ataupun yang diserahkan langsung kepada ZEM diindikasikan berasal dari pengelapan kas valas Bank Century, yang dilakukan oleh mantan pejabat tinggi Bank Century berinisial D.

Sementara, beredarnya anggota DPR berinisial ZEM diduga terlibat kasus Bank Century di internet, memang mengejutkan. Bagaimana ZEM ‘bermain’, dibongkar. Bersasar informasi yang beredar, Jumat (12/2), total setoran dana valas ke rekening giro valas ZEM, tahun 2007 sebesar USD 258.000.

Tahun 2008 USD 78.592. Total penarikan dana valas dari rekening giro valas ZEM, tahun 2007 berjumlah USD 260.825. USD 77.803, 83. Total Penyerahan dana valas ke ZEM pada tangal 5 Maret 2008, USD 50 ribu. Tanggal 16 Mei 2008 berjumlah USD 2.400. Terakhir, 17 Juli 2008, USD 165 ribu.

Selain itu, dibuka pula rincian rekening ZEM di Bank Mutiara. Ada 4 nomor rekening dengan jenis rekening yang berbeda-beda. Pertama, giro mutiara rupiah. Saldo per 21 Desember 2009 dengan jumlah Rp 65 juta. Kedua, giro mutiara valas, dengan saldo USD 192,16. Ketiga, tabungan rupiah dengan saldo per 21 Desember 2009, sekitar Rp 92 juta. Terakhir, deposito mutiara rupiah dengan jumlah Rp 2,25 miliar.

Dilihat dari pola transaksi ZEM ini, ada 4 rincian kasus. Antara lain, transaksi setoran valas ke rekening valas ZEM, penyerahan valas ke ZEM tanpa dilakukan pembukuan, penitipan dana ZEM di khasanah Bank Century, dan transaksi pembayaran kartu kredit ZEM.

Sri Mulyani Umroh
Di tengah berbagai tekanan menyusul kasus bailout Bank Century, Menteri Keuangan Sri Mulyani bertolak ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah Umroh pada Jumat (12/2) ini.

Menurut informasi dari sumber yang dapat dipercaya, Sri Mulyani berangkat umroh bersama dengan keluarganya, suami dan anak-anaknya. “Tidak ada pejabat atau Dirjen yang mendampingi, ini pribadi,” ungkapnya.

Namun, Sri Mulyani sudah akan beraktivitas lagi pada Senin (15/2). Sejumlah rapat sudah menanti Sri Mulyani saat tiba dari ibadah umroh. (jpc/dtc/inilah.com)

Noorsy: Skandal Century Berujung Pidana

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 11/02/2010 | 21:09 WIB Noorsy: Skandal Century Berujung PidanaYogyakarta – Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy berpendapat, skandal Bank Century akan berujung pada ranah pidana. Alasan dia, ada lima jenis pelanggaran pidana seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, pencucian uang, penggelapan dan kejahatan ekonomi.

”Saya mempunyai kalkulasi bahwa skandal Century akan berujung pada pidana. Tapi, apakah nanti KPK menjalankan atau tidak hanya menyangkut pergeseran dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Noorsy, yang meyakini bahwa KPK sebenarnya sudah mempunyai data. Dan, secara etika tak mau mencampuri panggung politik Pansus.

Di sela-sela seminar Penegakan Hukum Indonesia di University Club UGM, Kamis (11/2), Noorsy mengingatkan, jika penegakan hukum atas skandal Century tak dilaksanakan, rakyat akan marah. Dan, menurut dia, peran dalam penegakan hukum, kepolisian akan menangani tindak pidana perbankan, sedang kejaksaan  tentang pencucian uang.

Soal, apakah dalam proses pengadilan nanti terbukti ada pelanggaran tindak pidana atau tidak menurut dia, hal itu menjadi urutan nomor dua. ”Proses hukum memang, harus dijalankan. Pemerintah jangan bermain politik hukum tapi menegakkan hukum,” kata dia.

Noorsy senditi tak yakin akan terjadi pemakzulan presiden dalam skandal Century. ”Proses untuk menuju ke arah itu sangat panjang dan luar biasa sulitnya. Sedang proses pidana akaan berdampak bahwa ada masalah,” kata Noorsy.(wok)

Tangkap Boediono atau Periksa Presiden

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 11/02/2010 | 14:08 WIB Tangkap Boediono atau Periksa PresidenUtrecht – Duduk perkaranya sangat jelas. Pansus Century tinggal menjelaskan dua kemungkinan skenario kepada rakyat, jika memang rakyat masih dianggap punya hak untuk tahu nomena di balik fenomena Skandal Century.

Pertama, presiden SBY tidak diberi tahu oleh Boediono dan atau Sri Mulyani tentang janin bailout dan proses kelahirannya, atau kedua, presiden SBY diberi tahu oleh Boediono dan atau Sri Mulyani perihal janin dan proses lahirnya bailout Century.

Demikian kesimpulan diskusi bulanan ICMI Orwil Eropa di Utrecht, yang membahas kasus Century dari sudut pandang hukum, seperti disampaikan Ketua Dr. Sofjan Siregar, Rabu malam atau Kamis (11/2) WIB.

Menurut Sofjan, jika opsi pertama yang terjadi, maka Pansus wajib merekomendasikan Polri atau KPK untuk menangkap Boediono untuk diperiksa sesuai dengan hukum, karena ini termasuk delik pidana besar, yang mendiskreditkan lembaga presiden dan melecehkan 220 juta rakya Indonesia.

“Dalam hal opsi kedua yang terjadi, maka Polri atau KPK harus segera memanggil presiden SBY untuk diperiksa dengan delik dugaan terlibat dalam kolusi merampok uang negara,” terang Sofjan.

Dikatakan, jika satu di antara dua opsi tidak terjadi, maka secara de facto penegak hukum telah mengamandemen konstitusi NKRI dari rechtstaat (negara hukum) menjadi machtstaat (negara kekuasaan), sebab dalam negara hukum tidak ada tabu untuk memeriksa presiden dan warga negara siapa saja kedudukannya sama. Rakyat bisa semakin apatis atau bahkan anarkis karena hukum tidak ditegakkan.

Akan halnya status Pansus Century setelah itu harus segera dibubarkan, karena tidak lebih dari upaya penyelesaian kasus korupsi via kompromi koalisi, yang hasilnya dijamin akan berkisar pada silat lidah hukum mencari pembenaran dan mempertahankan kejahatan bailout.

“Pansus hanya akan jadi alat mengubur bangkai dinosaurus, bukan bangkai gajah seperti yang diwacanakan sebagian politisi,” tandas Sofjan.

Banyak kasus tidak pernah dituntaskan dan sengaja memang tidak dituntaskan, karena kemungkinan akan bisa dapat berakibat konyol bagi pemerintah. Sekedar contoh kasus BLBI sudah 12 tahun status hukumnya raib dari peredaran, rakyat tidak tahu ujung dan akhir riwayatnya.

Pembentukan dan sidang-sidang Pansus Century juga menunjukkan tidak lebih dari sekedar mengulur-ulur waktu yang akhirnya hanya menghabiskan uang negara. “Berita pengusutan kasusnya juga lama-lama akan lenyap dengan sendirinya,” demikian Sofjan. (*/dtc)

Penyumbang SBY-Boediono Harus Diaudit BPK

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 11/02/2010 | 21:03 WIB Penyumbang SBY-Boediono Harus Diaudit BPKJakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk segera menyelidiki dan mengaudit perusahaan-perusahaan penyumbang dana kampanye kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden SBY-Boediono pada Pilpres 2009 lalu. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rapat Pansus, menunjukkan bahwa pasangan SBY-Boediono menerima aliran dana dari Bank Century.

“Dari laporan PPATK ada satu perusahaan asuransi yang bernama PT Asuransi Jaya Proteksi yang menyumbang pasangan Capres dan Cawapres  SBY-Boediono dalam Pilpres 2009 lalu. Perusahaan ini menerima dua kali aliran dana Bank Century lebih dari Rp 2 miliar,” kata anggota Pansus Hak Angket Century dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (11/2).

Eva menjelaskan, Pansus sudah meminta BPK untuk mengaudit perusahaan tersebut dan BPK juga sudah memberikan lampu hijau. “Yang paling penting dalam penyelidikan ini adalah soal kapan berdirinya perusahaan tersebut, siapa pemiliknya dan bagaimana bisa menerima dana dari Bank Century,” tandasnya.

Ditanya apakah Pansus perlu memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengetahui data-data dan nama perusahaan-perusahaan penyumbang semua calon presiden dalam pemilu 2009. Eva mengatakan, persoalan itu tidak relevan. “Tapi, kalau Pansus minta data-data soal orang atau perusahaan penyumbang dana pasangan capres dan cawapres, bisa dilakukan KPU dalam rangka mendukung penyelidikan skandal Bank Century ini,” kata Eva. (wan)

Pansus Temukan Bukti Perintah Penjualan Antaboga
Republika, Jumat, 12 February 2010, 18:43 WIB

JAKARTA — Tim investigasi Pansus menemukan bukti perintah penjualan produk investigasi reksa dana Antaboga kepada nasabah Bank Century. Bukti itu berupa memo internal dari direksi Bank Mutiara pada kepala cabang bank tersebut di Makassar.

Anggota tim investigasi, Mahfudz Shiddiq, mengatakan bukti tersebut mempertegas fakta bahwa Bank Century tidak bisa dilepaskan dari produk investigasi Antaboga. Dalam rapat dengan direksi Bank Mutiara, beberapa hari lalu, Maryono, direktur utama Bank Mutiara (nama baru Bank Century), mengatakan di hadapan Pansus bahwa produk Antaboga merupakan investasi yang dibeli nasabah secara suka rela. Sejumlah nasabah, seperti Sri Gayatri, membantahnya dan merasa ia hanya menaruh uangnya dalam bentuk deposito bukan di reksa dana.

Di Makassar tim investigasi juga bertemu Amirudin Rustam, pemilik bengkel, dengan deposito terbesar di Bank Century  Makasar. Dana yang dimiliki Amirudin diketahui berdasar dari usaha dan fasilitas kredit BCA. Transaksi Amirudin lalu mencurigakan karena ditemukan bukti upaya Amirudin memecah penarikan depositonya sebesar Rp 66 miliar dalam 33 bilyet dengan nama berbeda-beda.

”Ada lagi transaksi mencurigakan sebesar Rp 10 miliar yang terjadi setelah dananya diblokir,” kata Mahfudz. Keanehan berikutnya muncul karena transaksi itu tidak tercatat di Bank Century namun muncul dalam laporan PPATK.

”Dugaan modus baru lahir, yaitu ada kejahatan perbankan dengan cara mengkloning rekening nasabah,” terang Mahfudz. Setibanya di Jakarta Pansus segera mengklarifikasi data itu. ”Apalagi setelah bailout ternyata ditemukan transaksi mencurigakan.”
Redaksi – Reporter

Red: taufik rachman
Reporter: indira rezkisari

BI sejak awal perkirakan bailout Century Rp6,5 triliun

Bisnis Indonesia, Jumat, 12/02/2010 16:59:18 WIB
Oleh: Hendri T. Asworo/Fajar Sidik

JAKARTA (Bisnis.com): Bank Indonesia mengakui ada perubahan kebutuhan dana penyelamatan Bank Century sebelum diajukan ke rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 20 November 2008. Namun, otoritas itu tetap mencantumkan prakiraan awal kebutuhan dana sebesar Rp6,5 triliun dalam lampiran surat kepada Ketua KSSK.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi membantah bahwa tidak ada perkiraan mengenai kebutuhan dana jangka panjang dalam menyelamatkan Bank Century. Pasalnya dana tersebut sudah dihitung oleh tim teknis.

Menurut dia, di luar kebutuhan pemenuhan permodalan, tim teknis juga menghitung kebutuhan likuiditas jangka panjang sebesar, sehingga total proyeksi dana sebesar Rp6,5 triliun.

“Analisa kami akan diketahui kebutuhan akan datang, tapi pembahasan [kebutuhan] di KSSK sebesar Rp632 miliar tadi, supaya lebih smooth mungkin, tapi di samping itu kebutuhan Rp4,7 triliun masih tetap [dicantumkan BI],” ujarnya dalam rapat investigasi Pansus Hak Angket Bank Century di Jakarta, siang ini.

Pernyataan Budi Rochadi  berkebalikan dengan apa yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada pemeriksaaan Pansu Century sebelumnya. Bahkan, Menkeu hanya mau bertanggung jawab dengan kebutuhan dana penyelamatan sebesar Rp632 miliar.

Budi menjelaskan keputusan untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal dilakukan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 20 November 2008. Rapat itu dilakukan setelah mendapat masukan dari pengawasan mengenai kondisi rasio permodalan bank itu sudah negatif.

Sebelumnya indikasi bank tersebut berdampak sistemik dilakukan oleh Direktorat Penelitian Ban Indonesia. Setelah itu,  RDG menetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

“Setelah diputuskan ditengarai berdampak sistemik diajukan kepada KSSK.  Kemudian mengenai data masalah ini [kebutuhan dana] kami putuskan ini diserahkan ke KSSK,” paparnya.

Dia menuturkan dalam pengajuan surat tersebut mengemukakan ada dua bagian untuk memenuhi kebutuhan rasio permodalan (Capital Adequecy Ratio/CAR) dan pemenuhan likuiditas. Untuk memenuhi kebutuhan CAR diperlukan Rp1,7 triliun dan likuiditas Rp4,7 triliun.

“Itu karena analisa kami sudah di depan mata ada SSB [surat berharga macet] macet. Jadi sejak semula kami dari rapat 20 November [2008] memperkirakan akan mengeluarkan Rp6,5 triliun. Kalau jadinya Rp6,7 triliun jadi meleset Rp200 miliar kan tidak banyak,” tuturnya.

Dia tak mengetahui mengapa dalam perhitungan KKSK hanya membutuhkan dana Rp632 miliar, pasalnya rincian tersebut telah disampaikan kepada KKSK. “Kami sudah mencantumkan itu dalam surat ada dalam lampiran. Tapi tidak mengetahui kenapa KSSK menyarankan Rp632 miliar saja.” (htr)

Pansus Century Turun ke Lima Daerah

Koran Jakarta, Jumat, 12 Februari 2010

Skandal Perbankan I BPK Serahkah 129 Dokumen Audit Investigasi
Badan Pemeriksa Keuangan telah menyerahkan seluruh data yang dibutuhkan oleh Pansus Hak Angket Bank Century untuk pengambilan kesimpulan akhir.

JAKARTA — Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century membentuk lima tim untuk melakukan investigasi lapangan.

Empat tim dikirim ke luar Jakarta, satu tim lagi di Jakarta dan sekitarnya. Tujuannya untuk sinkronisasi data aliran dana yang diperoleh dalam rapat pansus.

“Sewaktu pemeriksaan aliran dana, kami lihat ada beberapa daerah yang perlu dicrosscheck di lapangan untuk mengetahui apakah data-data yang ada itu akurat,” kata Wakil Ketua Pansus Yahya Sacawiria di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/1) Pansus hanya mengambil beberapa sampel daerah. Alasannya, waktu yang tersisa sangat terbatas.

Yahya mengaku Pansus memilih lima tujuan menyesuaikan dengan bobot permasalahan yang ada. “Jadi ini tidak mengada-ada.

Ini sudah direncanakan. Anggaran pun sudah diperas seminimal mungkin,” kata Yahya. Daerah-daerah yang akan dikunjungi adalah Jakarta dan sekitarnya, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bali.

Agenda dan sasaran lain di tiap-tiap daerah sudah ditetapkan. Di tiap daerah, tim akan bertemu dengan BI cabang setempat, direksi Bank Mutiara cabang setempat, dan kepolisian daerah. Masing-masing tim akan didampingi oleh staf BI. Khusus untuk tujuan pertama adalah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Tangerang.

Tim diketuai oleh Idrus Marham. Tim ini akan berkunjung ke Bank Indonesia untuk melakukan rekonstruksi suasana Rapat KSSK. Kemudian tim ini juga akan melacak informasi dugaan aliran dana ke nasabah di Tangerang.

“Seluruh tim berangkat sore atau malam ini, agar malam ini juga semua sampai ke tempat sasaran dan beristirahat. Jumat, seluruh tim diharapkan fresh dan bisa efektif menggunakan waktu seharian penuh untuk melakukan investigasi,” ujarnya.

Data Tambahan Selain merencanakan kunjungan ke daerah, pansus melakukan penyalinan data Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kasus Bank Century.

Dengan tambahan data tersebut, maka keseluruhan data yang dibutuhkan untuk pengambilan kesimpulan akhir telah lengkap.

“Di sini kita mendapatkan data dari pemeriksaan BPK yang dilakukan kepada Bank Indonesia dan KSSK. Dalam dokumen tersebut banyak dokumen yang belum kami miliki, misalnya rapat tertanggal 24 November 2008,” ujar Wakil Ketua Pansus dari Fraksi PDIP Gayus Lumbuun di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (11/2). Kemarin, pansus menyalin sebanyak 129 buah dokumen.

Perincian dokumen yang disalin Pansus adalah 73 buah terkait Departemen Keuangan atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), 37 buah terkait Bank Indonesia (BI), dan 19 buah terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Totalnya 129 dokumen,” kata Gayus.

Menurut Gayus, dari data tersebut banyak hal yang akan dipelajari terkait dengan aliran dana dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap Bank Century.

Dengan tambahan data tersebut, akan tergambar situasi seperti apakah yang terjadi menjelang keputusan bailout diambil. Selain itu, dari dokumen itu dapat diketahui ke mana saja dana tersebut mengalir. “Ini final dari BPK, ini bagian yang kita minta dari KSSK dan BI.

Karena dalam dokumen ini, seluruh kegiatan KSSK ada di sini, termasuk juga dari Rapat Dewan Gubernur,” ungkap Gayus.

Ketua pansus Idrus Marham mengatakan dokumen yang disalin dari BPK tersebut merupakan dokumen yang belum diserahkan oleh BI, KSSK, dan LPS.

Data yang menurutnya penting, antara lain adalah transkrip rapat tanggal 13 November 2008, 17 November 2008, dan 3 Februari 2009, yang terkait dengan tahapan pencairan dana PMS.

Temuan Baru Sementara itu, anggota pansus dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal mengatakan dirinya kembali menemukan keganjilan dalam aliran dana Bank Century.

Kali ini, Akbar menemukan salah satu perusahaan penerima dana Bank Century yang terdaftar sebagai donatur pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Akbar mengatakan penyumbang dana kampanye capres itu adalah Rustan Consulting yang muncul dalam pemaparan PPATK beberapa hari lalu.

Nama ini, diduga berkaitan dengan Amiruddin Rustan, seorang pengusaha bengkel asal Makassar yang dalam audit investigasi BPK disebut menerima aliran dana Bank Century sebesar 30,5 miliar rupiah.

Nama Rustan Consulting sendiri juga telah dicocokkan dengan laporan penyumbang kampanye yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam laporan tersebut, nama ini muncul sebagai penyumbang dana kampanye sebesar 500 juta rupiah. Dia menjelaskan profil dari perusahaan ini masih belum jelas.
yst/har/P-1

Masa Kritis Pansus Century

Kompas, Jumat, 12 Februari 2010 | 04:12 WIB

TA Legowo

Meski semula ditolak, Pansus Bank Century akhirnya membuka forum penyampaian pandangan awal fraksi-fraksi terhadap pemberian dana talangan (bail out) Bank Century pada 8 Februari 2010. Forum ini sendiri pada dasarnya merupakan hasil dari tarik-menarik kepentingan fraksi-fraksi di Pansus. Sekaligus juga, forum ini menandai belum berakhirnya tarik-menarik kepentingan yang akan terus mewarnai kerja Pansus hingga batas akhir kerja 2 Maret 2010.

Karena itu, hari-hari ke depan ini akan menjadi masa kritis kinerja Pansus: apakah Pansus akan menghasilkan keputusan yang ”menghukum” atau sebaliknya ”menyetujui” kebijakan bail out. Oleh sebab itu, bukan tak mungkin pula tekanan-tekanan politik untuk menjinakkan Pansus akan menguat, beriringan dengan usaha keras Pansus menggali bukti-bukti pendukung dari lapangan.

Fraksi Pansus vs koalisi

Forum Pandangan Awal Fraksi memetakan dua kubu kekuatan politik, yang jika dikuantifikasi jadi dua fraksi mendukung, dan tujuh fraksi menolak kebijakan bail out Century. Meski penggunaan hak angket didukung oleh semua fraksi dan anggota DPR, tetapi sejak awal konflik kepentingan yang mengubu pada dua sikap yang diametral seperti itu telah berlangsung, dan tidak akan berhenti, bahkan setelah usai masa kerja Pansus ini atas beberapa pertimbangan.

Pertama, penggunaan hak angket DPR bagaimanapun pasti mengarah pada penyelidikan atas kebijakan pemerintah. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden adalah penanggung jawab utama kebijakan pemerintah. Pansus Century tidak akan bisa lepas perhatiannya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ketika kasus ini terjadi adalah juga Presiden RI. Dibaca terbalik, Presiden SBY sangat berkepentingan Pansus ini membebaskan dirinya dari tanggung jawab langsung ataupun tidak langsung yang telah mengakibatkan tidak jelasnya uang 6,7 triliun rupiah.

Kedua, Presiden SBY dalam masa pemerintahannya yang kedua ini mengikatkan diri dengan koalisi partai-partai politik. Dalam ikatan politik ini tentu saja berlaku hukum ”imbal jasa” politik. Karena itu, SBY akan sangat prihatin dengan kecenderungan mengecilnya kekuatan partai koalisi hingga hanya terdiri dari dua fraksi dari yang seharusnya enam fraksi (Fraksi Partai Demokrat/ F-PD, Fraksi Partai Golkar/F-PG, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/F-PKS, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan/F-PPP, Fraksi Partai Amanat Nasional/F-PAN, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa/F-PKB). Ini bisa jadi dapat merangsang banyak cara harus dilakukan untuk mengembalikan kekuatan partai koalisi di Pansus Century.

Ketiga, fraksi-fraksi nonkoalisi tidak salah jika mendapat keuntungan politik dari Pansus ini. Keuntungan politik itu bukan hanya dalam bentuk dukungan masyarakat yang makin meluas untuk mengungkap skandal Century, tetapi juga investasi jangka panjang berupa menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura kini tengah menikmati apresiasi itu, dan tentu saja dalam kalkulasi politik jangka panjang, partai-partai lain harus waspada terhadap perkembangan semacam ini.

Keempat, keuntungan politik seperti itu wajar jika menarik fraksi-fraksi koalisi untuk mendapatkan peluang yang sama meski tentu saja ini dilakukan dengan pertimbangan rasional yang dapat dibela. Maka, pandangan F-PG, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP yang berseberangan dengan dua fraksi koalisi lainnya pun bisa terjadi.

Kelima, jika pada masa-masa awal ”Fraksi Pansus” tampak berkembang hanya sebagai wacana, dengan tujuh fraksi memberikan penilaian berbeda dari dua fraksi koalisi bukan tidak mungkin Fraksi Pansus ini akan makin menguat meski tidak diformalkan dalam suatu ikatan politik yang solid. Saat inilah, pertarungan antara Fraksi Pansus dan Fraksi Koalisi dimulai.

Penjara Pansus

Peta kekuatan masih dapat berubah. Namun, pertarungan akan berlangsung secara dewasa jika Pansus Century dapat memelihara cara kerjanya yang terbuka. Cara kerja ini harus diapresiasi terutama karena keterbukaan dalam proses penyelidikan telah memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangannya setiap waktu. Kualitas kerja dan konsistensi pendirian terhadap kasus Century dari masing-masing anggota dan fraksi di Pansus telah dan akan tercatat dalam memori, pengetahuan dan penilaian masyarakat.

Anggota Dewan yang kebetulan ditugaskan fraksinya sebagai anggota Pansus tidak akan dengan mudah lari begitu saja dari catatan masyarakat. Karena itu, masa depan anggota Dewan tampaknya juga akan ditentukan dari usahanya untuk tetap konsisten dalam pendirian dan bekerja sungguh-sungguh dalam menggali kasus Century demi membela kepentingan masyarakat.

Tentu menjadi persoalan, apakah anggota Pansus dapat berlaku otonom dalam menjalankan tugas dan menyatakan pendiriannya di Pansus ini? Sulit dimungkiri, kekuasaan fraksi akan mengatasi atau menundukkan otonomi anggota Pansus. Secara sederhana ini ditunjukkan dari kenyataan bahwa forum pandangan awal adalah forum pandangan fraksi, bukan forum pandangan anggota Pansus.

Karena itu, mungkin sekali akan terlihat perubahan sikap dan perilaku anggota Pansus pada hari-hari mendatang ini dari yang selama satu bulan terakhir ini terlihat ”cerdas, cermat, dan teliti” serta sering kali ”garang”, menjadi terkesan ”tidak bersemangat, masa bodoh” dan ”loyo” jika fraksi anggota yang bersangkutan mengharuskan perubahan sikap dan pendirian. Masalahnya, begitu mudahkah fraksi-fraksi mengubah pendirian dan penilaian atas kasus bail out Century ini?

Fraksi sebagai suatu kekuatan politik tentu akan berhitung tentang untung rugi politik. Untung rugi politik ini bisa bersifat jangka pendek, atau investasi untuk masa depan. Fraksi yang mempunyai visi dan misi yang visioner serta untuk kepentingan masyarakat tidak akan dengan mudah berubah-ubah pendirian politik.

Namun, pendirian dan penilaian fraksi atas bail out Century akan didasarkan pada data, informasi, dan bukti yang memadai serta diyakini benar adanya. Karena itu, pendirian serta penilaian fraksi mungkin saja berubah tergantung dari perkembangan penemuan data, informasi, dan bukti tersebut. Meski demikian, tidak akan mudah bagi fraksi berubah pendirian betapapun data, bukti, dan informasi baru mendukungnya, terutama karena ia berada di dalam ranah politik yang mengandalkan kepercayaan masyarakat sebagai bagian utama yang menopang keberadaannya.

Baik anggota maupun fraksi tampaknya harus menerima kenyataan bahwa berubah pendirian di tengah-tengah proses menguatnya dukungan masyarakat atas Pansus Century yang berarti juga dukungan atas DPR dapat mengorbankan roh utama perwakilan politik, yaitu kepercayaan masyarakat. Mereka sudah telanjur berada dalam ”penjara” Pansus Century yang mendakwa kebijakan bail out Century atas raibnya uang Rp 6,7 triliun, baik itu milik negara maupun milik masyarakat. Konsistensi mereka akan diuji pada masa kritis sekarang ini.

Bank Gagal dan Pengawasan Lemah

Kompas, Kamis, 11 Februari 2010 | 05:13 WIB

Viraguna Bagoes Oka

Saat ini, masyarakat masih disibukkan oleh polemik dan perhatian pada bagaimana kesimpulan akhir Pansus DPR dalam kontroversi kasus pemberian dana talangan (bail out) Bank Century Rp 6,7 triliun.

Kontroversi dimulai dari proses merger, kebijakan, penyaluran dana talangan, sampai usulan pencopotan pejabat serta isu pemakzulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penulis tidak ingin membahas polemik dimaksud serta lebih menyoroti isu bank gagal (karena kecurangan) dan kelemahan pengawasan bank, yang ditengarai publik sebagai pemicu terjadinya bail out tersebut. Kita terenyak oleh adanya bank gagal dan betapa lemahnya pengawasan bank. Mengapa ini bisa terus terjadi? Apa yang salah dan siapakah yang patut dipersalahkan?

Bank gagal dalam konteks ini adalah bank yang pengurusnya melakukan kecurangan (fraud). Kecurangan di bank dapat dibedakan dalam empat jenis. Pertama, penyalahgunaan aset/harta perusahaan. Kedua, merekayasa keuangan untuk menutupi kondisi keuangan sebenarnya dalam penyajian laporan agar memperoleh keuntungan (window dressing). Ketiga, melakukan penggelembungan harga, suap, dan korupsi. Dan keempat, cybercrime, yakni kecurangan melalui teknologi informasi atau seperti pembobolan ATM yang marak belakangan ini.

Mengapa bank gagal?

Bank gagal terjadi, antara lain, karena adanya peluang dan kemampuan untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan akibat kurangnya pengawasan atau enforcement di bank, atau kontrol bank tidak berhasil mencegah terjadinya praktik kecurangan, ditambah kurangnya pengawasan manajemen. Selain itu, juga karena ada faktor tekanan (pressure) berkaitan dengan pikiran/pandangan dan kepentingan pegawai yang takut kehilangan pekerjaan atau jabatan sehingga orang jujur pun punya motif untuk melakukan kecurangan.

Albrecht, Wernz & William (1999), dalam penelitiannya, menyebutkan, 95 persen kasus kecurangan terjadi akibat tekanan finansial. Itu karena kebutuhan uang, barang, benda, kedudukan, pengakuan jati diri untuk menunjang lingkungan, gaya hidup, keadaan ekonomi, dan atau perilaku yang berhubungan dengan kebiasaan buruk tersebut yang membutuhkan biaya jauh lebih besar dari yang sewajarnya. Terakhir, karena rationalization, yaitu seseorang melakukan tindakan ”curang” karena pandangan dan moral serta kode etik pribadinya rendah, dan itu berhubungan erat dengan latar belakang keluarga, lingkungan, dan pendidikan yang bersangkutan.

Pengawasan lemah

Pengawasan bank paling sering mendapat sorotan publik dan selalu dianggap lemah setiap kali terjadi bank gagal. Pengawasan bank yang lemah dapat terjadi selain disebabkan oleh hal-hal yang telah disebut dalam bank gagal tadi, juga akibat adanya ”simpul-simpul kerawanan dalam pengawasan bank”.

Pemilihan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui proses politik di DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) adalah simpul kerawanan utama karena sering kali menimbulkan kontroversi dan rawan berbagai ”kepentingan politik” sehingga tidak mustahil hasilnya memengaruhi atau mewarnai kebijakan, kredibilitas, dan kepercayaan (trust) atas kepemimpinan Dewan Gubernur BI yang membawahkan fungsi pengawasan bank.

Pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank, itu tidak hanya luas cakupan tugasnya, tetapi kewenangan pengambilan keputusannya juga berada di satu tangan. Mulai dari pemberian izin sampai pengenaan sanksi. Karena itulah, tugas pengawasan bank jadi rawan penyimpangan.

Dengan demikian, pengawas bank harus mampu secara kokoh membentengi dirinya dari ancaman/intervensi berbagai ”kepentingan” dan ”peluang” yang nonbankable, di samping harus tetap bisa transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan fair, sesuai prinsip perbankan yang sehat dan asas kepatutan (governance).

Akhirnya, mengingat pengendalian intern juga merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen puncak otoritas pengawasan bank secara berkesinambungan—dan yang secara infrastruktur mencakup pengukuran risiko, pengendalian kegiatan, informasi, dan komunikasi, ataupun control environment sebagai landasan hukum—fungsi vital itu sering kali rawan intervensi atau ancaman dari manajemen puncak sehingga fungsi kontrol internal tak bekerja optimal atau bahkan mandul atau lumpuh.

Viraguna Bagoes Oka Pemerhati Perbankan dan UMKM

TA Legowo Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia

10
Feb
10

Perbankan : Gelora Skandal Century

Pansus Minta BPK Audit Penyumbang Capres

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 09/02/2010 | 21:39 WIB Pansus Minta BPK Audit Penyumbang Capres

Jakarta – Pansus angket Century meminta BPK mengaudit perusahaan penyumbang capres yang menerima aliran dana Century. BPK pun menyanggupi dan akan mulai mengaudit PT Asuransi Jaya Proteksi (PT AJP).

“Kami menemukan PT Asuransi Jaya Proteksi yang menyumbang salah satu capres pernah menarik dana di atas 1 M dari Bank Century,” kata anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal dalam rapat Pansus Century DPR di Senayan, Selasa (9/2.

Menurut Akbar, seperti keterangan Roahurmuzi (FPPP) sebelumnya, PT AJP pernah menyumbang dana sebesar 600 juta dan 850 juta kepada salah satu capres peserta pilpres 2009. “Kabarnya juga ada 11 rekening yang selama ini tidak terdaftar di BPK dengan angka rekening Rp 1,9 triliun. Kami minta kedua hal tersebut supaya BPK audit,” paparnya.

Ketua BPK Hadi Purnomo yang hadir memenuhi panggilan pansus bersama anggota BPK Taufiqurahman Ruki dan Saleh Husein pun menanggapi dengan positif.  “Itu karena bukan data dari kami ya akan kami lihat sebagai masukan. Kalau memungkinkan akan kami audit,” jawab Hadi.

Pansus Sita Data 1 Truk dari BPK
Pansus Century DPR akan menyita data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pansus mengkopi ribuan lembar data, kira-kira satu truk pick up. “Kamis besok Pansus akan mulai penyalinan 200 outner data kami. Satu outner sekitar 100 atau 200 halaman Pak,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo dalam rapat konsultasi antara Pansus dengan BPK di Gedung DPR, Selasa (9/2).

Hadi mengingatkan agar Pansus mengamankan data BPK selama proses penyalinan. “Bapak siapkan gudangnya, kalau bapak hilangkan tanggungjawab nanti,” kata Ketua BPK.

Pimpinan sidang wakil ketua Pansus Gayus Lumbuun pun menimpali. Gayus mengakui butuh waktu lama menyalin data BPK. “Kalau kita menyalin bisa jadi dua tahun kalau fotokopi tiga bulan soalnya itu satu truk. Ya itu kita salin yang penting-penting saja,” jelas Gayus.

Pansus Century diperkenankan menyita atau menyalin data BPK setelah PN Pusat memberikan ketetapan sita kepada Pansus Century. (*/dtc/jpc)

PPATK Diminta Periksa 11 Nasabah Mencurigakan

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 09/02/2010 | 21:03 WIB PPATK Diminta Periksa 11 Nasabah Mencurigakan

Jakarta – Ada 11 Nasabah Bank Century dianggap mencurigakan karena total penarikan yang mereka lakukan pada Bank tersebut hingga mencapai Rp 1,9 triliun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta mengusut pemilik rekening yang dianggap mencurigakan tersebut.

“Kami menemukan 11 nasabah dengan total penarikan Rp 1,9 triliun di luar sepengetahuan BI dan Bareskrim. Sebab nasabah ini tidak pernah dilaporkan ke Bank Century. Tetapi anehnya data nasabah-nasabah ini disimpan manajemen Bank Mutiara. Apa Bapak sudah mengendus?” tanya Anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Azis Syamsudin kepada Ketua PPATK Yunus Husein dalam rapat Pansus Angket Century di Gedung DPR, Senayan, Selasa (9/2).

“Kalau boleh tahu namanya siapa saja?” tanya Ketua PPATK. “Kami tidak punya, tidak bisa menyebut namanya,” jawab Azis.

“Kalau begitu susah bagi kami,” timpal Yunus.

Azis pun meminta agar PPATK menyelidiki aliran uang tersebut meskipun dia tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. “Saya mohon untuk diselidiki Pak. Bagaimana pun juga itu transaksi yang aneh dan patut dicurigai,” kata politisi Golkar ini.

Azis menambahkan, pihaknya juga menemukan beberapa nasabah yang menabung di Bank Century cabang senayan antara lain berinisial JH menabung sebesar Rp 95 miliar, AR sebesar Rp 31,5 miliar, HH sebesar Rp 43 miliar, BS sebesar Rp 100 miliar. “Itu baru beberapa Pak. Kami minta diselidiki,” tandasnya.

PPATK Gandeng PwC Selidiki Aliran Dana Bailout Century
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menyewa akuntan publik Pricewaterhouse Cooper (PwC) untuk mendapatkan data yang akurat seputar aliran dana bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan, PPATK meminta PwC untuk melakukan audit kepada Bank Mutiara (dulu Bank Century) dari sejak periode bailout pada November 2008 sampai Desember 2009.

“PwC dapat membantu menghimpun informasi akurat guna membantu PPATK. Audit telah dilakukan kepada Bank Mutiara. Audit itu dimulai periode bailout November 2008 sampai dengan Desember 2009 kemarin. Itu untuk melengkapi verifikasi dan data transaksi keuangan di Bank Mutiara,” tuturnya dalam rapat dengan Panitia Angket Century di Gedung DPR, Selasa (9/2).

Yunus mengatakan, dalam rangka penyelesaian audit aliran dana bailout Century, PPATK juga menyelenggarakan forum group discussion yang akan mengundang narasumber dari BPKP dan dari PwC untuk meneliti dan mengkaji apakah aliran dana bailout Bank Century Rp 6,7 triliun mengandung unsur tindak pidana.

Selain itu, PPATK juga terus menelusuri transaksi yang terjadi di Bank Century pasca bailout. “Selanjutnya dalam memperkuat basis pengelolaan data, PPATK juga bertemu dengan BI dan LPS. Serta tidak lupa untuk menelusuri aset-aset baik di dalam maupun di luar negeri. PPATK berkomitmen untuk membantu pengembalian aset-aset tersebut,” tutupnya. (*/dtc/ika)

Pansus Minta BPK Audit Penyumbang Capres

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 09/02/2010 | 21:39 WIB Pansus Minta BPK Audit Penyumbang Capres

Jakarta – Pansus angket Century meminta BPK mengaudit perusahaan penyumbang capres yang menerima aliran dana Century. BPK pun menyanggupi dan akan mulai mengaudit PT Asuransi Jaya Proteksi (PT AJP).

“Kami menemukan PT Asuransi Jaya Proteksi yang menyumbang salah satu capres pernah menarik dana di atas 1 M dari Bank Century,” kata anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal dalam rapat Pansus Century DPR di Senayan, Selasa (9/2.

Menurut Akbar, seperti keterangan Roahurmuzi (FPPP) sebelumnya, PT AJP pernah menyumbang dana sebesar 600 juta dan 850 juta kepada salah satu capres peserta pilpres 2009. “Kabarnya juga ada 11 rekening yang selama ini tidak terdaftar di BPK dengan angka rekening Rp 1,9 triliun. Kami minta kedua hal tersebut supaya BPK audit,” paparnya.

Ketua BPK Hadi Purnomo yang hadir memenuhi panggilan pansus bersama anggota BPK Taufiqurahman Ruki dan Saleh Husein pun menanggapi dengan positif.  “Itu karena bukan data dari kami ya akan kami lihat sebagai masukan. Kalau memungkinkan akan kami audit,” jawab Hadi.

Pansus Sita Data 1 Truk dari BPK
Pansus Century DPR akan menyita data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pansus mengkopi ribuan lembar data, kira-kira satu truk pick up. “Kamis besok Pansus akan mulai penyalinan 200 outner data kami. Satu outner sekitar 100 atau 200 halaman Pak,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo dalam rapat konsultasi antara Pansus dengan BPK di Gedung DPR, Selasa (9/2).

Hadi mengingatkan agar Pansus mengamankan data BPK selama proses penyalinan. “Bapak siapkan gudangnya, kalau bapak hilangkan tanggungjawab nanti,” kata Ketua BPK.

Pimpinan sidang wakil ketua Pansus Gayus Lumbuun pun menimpali. Gayus mengakui butuh waktu lama menyalin data BPK. “Kalau kita menyalin bisa jadi dua tahun kalau fotokopi tiga bulan soalnya itu satu truk. Ya itu kita salin yang penting-penting saja,” jelas Gayus.

Pansus Century diperkenankan menyita atau menyalin data BPK setelah PN Pusat memberikan ketetapan sita kepada Pansus Century. (*/dtc/jpc)

Dana Century Rp 6,35 Triliun Mengalir ke 63 Bank

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 09/02/2010 | 21:14 WIB Dana Century Rp 6,35 Triliun Mengalir ke 63 Bank

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transfer antar bank secara langsung (Real Time Gross Settlement/RTGS) yang keluar dari Bank Century kepada 63 bank dengan nilai sebesar Rp 6,35 triliun.

Ini terjadi pada 6 November 2008 (Bank Century dalam pengawasan khusus) hingga 10 Agustus 2009 (Bank Century telah mendapatkan Penyertaan Modal Sementara/PMS). Hal ini diungkapkan Kepala PPATK Yunus Husein dalam Rapat dengan Pansus Hak Century DPR di Senayan, Selasa (9/2).

“Antara lain Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mega, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Panin dan Bank OCBC NISP,” papar Kepala PPATK.

Yunus mengatakan sebesar 52% atau sekitar Rp 3,32 triliun dikirimkan kepada pihak yang namanya sama dengan nama pihak pengirim dana di Bank Century. “Ini berarti dana nasabah yang disimpan di Bank Century telah dipindahkan oleh para nasabahnya ke rekening milik nasabah tersebut di bank-bank tersebut,” bebernya.

Sementara itu, jumlah nilai transaksi dari kelompok pihak pengirim dan pihak penerima melalui RTGS yang berbeda sebesar Rp 3,03 triliun antara lain terdapat nama perusahaan BUMN.

“Pihak pengirim dan penerimanya yang beda yakni nasabah perorangan dengan nilai sebesar Rp 1,6 triliun, BUMN dengan nilai sebesar Rp 276 miliar, perusahaan swasta Rp 986,4 miliar dan yayasan, dana pensiun dan koperasi Rp 92 miliar,” ungkapnya sembari menambahkan, selama periode tersebut Bank Century kehilangan 49% nasabahnya.

Rp 13,48 T Keluar dari Century Selama 10 Bulan
PPATK mencatat dana sebesar Rp 13,48 triliun keluar dari Bank Century selama periode bank masuk dalam pengawasan khusus atau special surveilance unit (SSU) pada November 2008 hingga Penyertaan Modal Sementara (PMS) terakhir pada bulan Agustus 2009.

Dana tersebut digunakan untuk para deposan yang menarik dananya atau memindahkan dananya di bank yang telah berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala PPATK Yunus Husein dalam  pertemuan dengan Pansus Bank Century dengan agenda paparan PPATK mengenai aliran dana Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/2/2010).

“Dari seluruh dana yang keluar paling besar dilakukan melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) sebesar Rp 6,3 triliun, kemudian melalui Sistem Kliring Nasional (SKN) sebesar Rp 3,79 triliun dan penarikan tunai sebesar Rp 3,33 triliun,” ujarnya.

Yunus menambahkan PPATK menemukan beberapa kesalahan atas data RTGS dari Bank Century seperti adanya data yang tercatat dua kali, termasuk adanya satu data aliran dana masuk yang tercatat juga dalam data aliran dana keluar.

“Kemudian dalam data SKN pada periode bulan November 2008 sampai dengan Agustus 2009 hanya sebagian yang mencantumkan informasi mengenai nama pihak pengirim dan penerima,” tuturnya.

PPATK juga mengalami kendala yakni beberapa rekening penerima dana pada layer 2 dan layer 3 transaksi rekeningnya sangat aktif dan bercampur dengan sumber dana lainnya sehingga sangat sulit untuk memastikan dana yang keluar selanjutnya dari rekening penerima dana tersebut bersumber dari Bank Century.

Berikut Rekapitulasi Keseluruhan Nilai Transaksi RTGS, SKN dan Tarik Tunai Periode 6 November 2008 hingga 10 Agustus 2009:

Periode I (6 November 08 – 13 November 08) RTGS : Rp 249,6 miliar / SKN : Rp 245, 2 miliar / Penarikan Tunai : Rp 418,5 miliar / Total : Rp 913,4 miliar (Keterangan : talangan dana menggunakan SSU-FPJP)

Periode II (14 November 08 – 23 November 08) RTGS : Rp 35,5 miliar / SKN : Rp 816,2 miliar / Penarikan Tunai : Rp 303,5 miliar / Total : Rp 1,15 triliun  (Keterangan : talangan dana menggunakan FPJP)

Periode III (24 November 08 – 08 Desember 08) RTGS : Rp 1,19 triliun / SKN : Rp 633,1 miliar / Penarikan Tunai : Rp 396,72 miliar / Total : Rp 2,22 triliun (Keterangan : talangan dana menggunakan (PMS 1)

Periode IV (09 Desember 08 – 03 Februari 09) RTGS : Rp 1,81 triliun / SKN : Rp 978,7 miliar / Penarikan Tunai : Rp 520,3 miliar / Total : Rp 3,3 triliun (Keterangan : talangan dana menggunakan PMS 2)

Periode V (04 Februari 09 – 23 Juli 09) RTGS : Rp 2,567 triliun / SKN : Rp 1,035 triliun / Penarikan Tunai : Rp 1,449 triliun / Total : Rp 5,02 triliun (Keterangan : talangan dana menggunakan PMS 3)

Periode VI (24 Juli 09 – 10 Agustus 09) RTGS : Rp 488 miliar / SKN : Rp 83 miliar / Penarikan Tunai : Rp 249 miliar / Total : Rp 3,3 triliun (Keterangan : talangan dana menggunakan PMS 4)

“Pada periode III, IV, V dan VI jumlah total aliran dana yang dikeluarkan Bank Century sebesar 11,4 triliun, sedangkan PMS yang dikucurkan yaitu Rp 6,7 triliun. Perbedaan jumlah ini diindikasikan karena banyak DPK dan sumber lainnya yang masuk ke Bank Century pada periode tersebut,” papar Yunus.

Data aliran dana keluar melalui RTGS periode 6 November 2008 hingga 10 Agustus 2009 diketahui sebesar 52% (Rp 3,3 triliun). Menurut Yunus, dana tersebut dikirimkan kepada pihak yang namanya sama dengan nama pihak pengirim dana di Bank Century.

“Hal ini menunjukkan bahwa dana yang disimpan di Bank Century telah dipindahkan oleh nasabah tersebut ke rekening milik nasabah yang sama di bank lain,” tandasnya. (*/dtc/ika)

PPATK: Ada Transaksi Anggota DPR Mencurigakan

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 09/02/2010 | 20:33 WIB PPATK: Ada Transaksi Anggota DPR Mencurigakan

Jakarta – Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengungkapkan jika lembaganya menemukan transaksi anggota DPR yang mencurigakan. Saat ini PPATK terus menelusuri aliran dana anggota DPR ini.

“Terdapat indikasi transaksi yang memenuhi kriteria transaksi keuangan yang mencurigakan atas nama salah satu anggota nasabah Bank Century yang juga merupakan tokoh parpol dan anggota DPR,” kata Ketua KPK Yunus Husein dalam rapat konsultasi antara Pansus Century DPR dengan PPATK di gedung DPR, Senayan, Selasa (9/2).

Untuk itu, lanjut Yunus, PPATK terus mengumpulkan data lengkapnya. “PPATK tengah melakukan penelitian lebih lanjut atas indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut,” jelas Ketua PPATK.

Namun sebaliknya, Yunus menjelaskan, PPATK tidak menemukan kesamaan profil antara rekening bernama mirip tokoh parpol dengan tokoh sebenanrnya. “Namun hasil penelitian dan hasil klarifikasi dengan Bank menunjukkan profil penerima aliran dana tersebut berbeda dengan profil pejabat negara dan tokoh parpol sebenarnya,” tandasnya.

Ada Aliran Dana Mencurigakan Dari Rekening Anggota DPR

PPATK mengendus adanya transaksi mencurigakan dari anggota DPR terkait aliran dana Bank Century. PPATK justru tidak menemukan adanya kesamaan nama profil tokoh parpol yang terlibat dalam skandal Bank Century.

“Terdapat indikasi transaksi yang memenuhi kriteria transaksi keuangan yang mencurigakan atas nama salah satu nasabah Bank Century yang juga merupakan tokoh parpol dan angota DPR,” kata Ketua PPATK Yunus Husein saat membacakan kesimpulan PPATK dalam rapat konsultasi Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Selasa (9/2).

Yunus mengatakan, PPATK terus mengumpulkan data. Sebagian datanya sudah dilaporkan ke Pansus Century. “PPATK tengah melakukan penelitian lebih lanjut atas indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut,” ungkapnya.

PPATK mengaku justru tidak menemukan kesamaan profil pemilik rekening Bank Century dengan tokoh parpol pejabat negara. “Namun hasil penelitian dan hasil klarifikasi dengan bank, menunjukkan profil penerima aliran dana tersebut berbeda dengan profil pejabat negara dan tokoh parpol sebenarnya,” tegasnya. (*/dtc/jpc)

Ada Penyumbang Capres Terima Dana Century?

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 09/02/2010 | 20:14 WIB Ada Penyumbang Capres Terima Dana Century?

Jakarta – PPP menengarai adanya aliran dana Bank Century masuk ke kantong perusahaan yang menyumbang ke salah satu tim sukses calon presiden (capres) pada Pilpres 2009. PPP meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki aliran dana tersebut.

“Ada indikasi PT berinisial AJPE yang menjadi penyumbang salah satu pasangan capres menerima aliran dana pada periode keempat Penyertaan Modal Sementara. PT AJPE ini memberikan sumbangan sebanyak dua kali Rp 600 juta dan 850 juta kepada salah satu capres. Perusahaan ini juga menerima aliran dana Century dalam aliran besar selama dua periode,” ungkap anggota Pansus Century DPR dari Fraksi PPP Romahurmuzy dalam rapat Pansus dengan PPATK di Gedung DPR, Selasa (9/2).

Pada periode pertama dikucurkan sebanyak Rp 4,28 miliar. Dan pada periode kedua dikucurkan dana sebesar 10,73 miliar. “Nama industri ini terdapat dalam data salah satu tiga tim sukses yang kami miliki,” bebernya.

“Kami ingin tahu perusahaan ini bekerja di bidang apa. Untuk itu kami meminta PPATK menyelidiki detil perusahaan ini, bergerak di bidang apa dan aliran dananya seperti apa. Kami minta supaya data ini dikroscek,” tegas politisi PPP.

“Oke, cukup detil informasinya, kami akan segera selidiki,” jawab Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Yunus Hesein di depan pansus Century DPR RI.

Transaksi Aneh Seorang Berinisial MT di Century
PPATK menemukan adanya transaksi keuangan puluhan milyar yang dilakukan nasabah Bank Century. MT, nama inisialnya, melakukan transaksi dengan nama yang berubah-ubah di akhir kedua periode penyertaan modal sementara (PMS).

“Ada 7 nama, salah satunya saya sebut MT. Kita lagi mencari siapa orang ini, kenapa dia transaksi besar, dan kenapa dia transaksi terjadi ketika pada periode PMS akhir kedua, dan seterusnya,” jelas anggota Pansus Century DPR dari PKS Andi Rahmat saat jeda sidang Pansus di DPR, Selasa (9/2).

Andi mengaku melihat transaksi MT tersebut di dalam laporan PPATK yang diterimanya. “Kita ingin tahu nasabah dengan modus (transaksi) yang unik, tapi profil yang menurut kita menarik itu  buat PPATK tidak menarik, tidak di uji,” keluhnya.

Andi menceritakan, dalam mengirim uang, MT seringkali mengubah-ubah namanya. Misalkan saja namanya Muhammad Tjiptarjo, pertama dia kirim ke rekening dia sendiri di bank lain atas nama Muhammad Tjiptarjo. “Tidak lama di rekening ini ditulis juga Tjiptarjo Tjip Muhammad Tjiptarjo. Jadi nulis namanya nggak konsisten,” tuturnya.

Jika dibandingkan dengan nama nasabah lainnya, maka nasabah lainnya itu konsisten. “Misalkan BS (budi Sampoerna), itu tulisannya benar,” katanya.

Dalam sekali transaksi, MT dapat berubah 3 kali namanya. “Jadi anda bayangkan, dia ke sana membawa 3 slip dan 3 nama berbeda dalam slip itu,” jelasnya.

Berapa jumlah transaksinya? “Puluhan M lah. Kadang-kadang pakai dolar, valas. Transaksinya juga banyak. Kadang dia ke Bank suatu kampung di Jawa Tengah,” ujarnya.

Akan tetapi, Andi mengaku belum tahu pekerjaan MT lebih lanjut. Katanya, MT bukan juga anggota dewan. “Kita belum tahu profil rekeningnya, kata PPATK kalau ada permintaan, itu bisa (dilanjuti),” jelasnya.

Informasi tambahan terkait MT ini datang dari anggota Pansus Aziz Syamsudin. “MT ini merupakan nasabah Bank Century cabang Senayan,” papar Aziz.

PPATK Serahkan Transaksi Mencurigakan ke Polri dan KPK
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) juga menyetor aliran dana mencurigakan ke KPK dan Polri. PPATK berharap kedua instansi tersebut bersama Pansus menuntaskan Skandal Century.

“Kami menemukan 180 transaksi mencurigakan. 22 Kami serahkan untuk pidana ke Polri, 20 ke BPK dan 21 kami serahkan ke KPK,” kata Ketua PPATK Yunus Husein dalam rapat konsultasi antara Pansus Century DPR dengan PPATK, Selasa (9/2).

Yunus mengaku sudah memberikan data dalam bentuk rekap. Saya sudah kasih ke Kapolri termasuk KPK dan sudah Saya berikan ke Pansus dalam bentuk rekap tapi sudah dibaca,” jelas Yunus.

Mendengar  pernyataan PPATK, Pansus pun ingin diberitahu data-data tersebut secara lengkap. Namun PPATK hanya mau membuka data tersebut secara tertutup. “Kami bisa menyampaikan asal secara tertutup di tempat ini atau di sini,” kata Yunus menjawab permintaan anggota pansus dari FPDIP Eva Kusuma Sundari.

PPATK juga akan mencari aliran dana mencurigakan lebih dalam setelah Pansus memberikan detil alamat Bank yang dicurigai oleh Pansus. “Memang agak susah kalau berapa karena karena ada di Padang, ada di Jatim, jadi pokoknya tolong lebih fokus, informasi yang spesifik,” papar Yunus.

Namun Yunus tidak mau PPATK jadi tumbuan. “Jangan bertumpu Kami, ajak kerjasama pihak Kepolisian dan KPK juga,” tandasnya. (*/dtc/din)

Dana Century Juga Mengalir ke Sinar Mas!

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 09/02/2010 | 16:11 WIB Dana Century Juga Mengalir ke Sinar Mas!

Jakarta – Selama ini Sinar Mas tak pernah disebut dalam kasus aliran dana Bank Century. Namun, dalam laporan Pusat Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), ada aliran dana ke perusahaan Sinar Mas Sekuritas. Pansus Century DPR akan menelusurinya.

“Aliran dana ke Sinar Mas jumlahnya siginifikan. Ada di laporan PPATK,” kata anggota Pansus Hak Angket Century DPR RI dari Fraksi PKS Andi Rahmat di Gedung DPR, Senayan, Selasa (9/2).

Namun, Andi menolak berkomentar lebih jauh termasuk saat ditanya berapa jumlah tepatnya dana yang mengalir ke Sinar Mas. Saat ini Pansus masih bekerja dan melakukan pengumpulan data.

Sedangkan Ketua PPATK Yunus Husein saat dimintai komentar enggan memberikan tanggapan mengenai aliran dana Sinar Mas Sekuritas yang merupakan Grup Sinar mas itu. “Saya tidak bisa pastikan,” terangnya.

Berdasarkan dokumen yang beredar di DPR, disebutkan bila PT Sinar Mas Sekuritas diduga merupakan salah satu perusahaan yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana dalam kasus PT Antaboga Delta Sekuritas.

Dalam dokumen itu bahkan disebutkan PT Sinarmas Sekuritas diduga menerima aliran dana dari PT Antaboga Delta Sekuritas melalui seorang berinisial HA.

Sebelum dilakukan bailout Century, Sinar Mas pernah berencana untuk membeli bank ini. Namun, akhirnya pembelian oleh Sinar Mas dibatalkan! (*/dtc/ikc)

Ada 11 Nama Misterius Terima Dana Century?

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 09/02/2010 | 15:50 WIB Ada 11 Nama Misterius Terima Dana Century?

Jakarta – Anggota Pansus Century DPR RI Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar) mengungkapkan, berdasar informasi yang diterimanya terdapat 11 nama misterius yang turut menerima aliran dana bailout Bank Century. Kesebelas nama tersebut tidak terdapat dalam daftar nasabah Bank Century ataupun dalam pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri.

“Kami sedang mendalami 11 nama atau pihak yang tidak terdaftar nasabah Bank Century, tidak ada dalam catatan Bank Indonesia serta data yang ada di Bareskrim,” ungkap Bambang Soesatyo, Selasa (9/2), sebelum rapat Pansus di Gedung DPR, Senayan. Menurutnya, nama-nama tersebut tercantum dalam audit lanjutan BPK. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkonfirmasi nama-nama tersebut rapat Pansus dengan BPK, Selasa (9/2) malam. “Nanti malam, kami akan tanya ke BPK,” tandasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung (Fraksi PDIP) berharap Pansus Century juga menyelidiki aliran dana sebelum dilakukannya bailout oleh Bank Indonesia (BI) kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. “Memang saat ini pansus lebih fokus pada aliran dana pascabailout. Saya harapkan aliran dana sebelum bailout juga diselidiki,” seru Pramono di Gedung DPR, Selasa (9/2).

Menurut Pramono, aliran dana sebelum bailout perlu diketahui terutama mengeni alasan pihak-pihak dengan dana besar meyimpan uangnya di Century. “Dibandingkan dengan bank-bank yang lain, kenapa pilihannya Bank Century?” tanya Wakil Ketua DPR.

Sebelumnya, dalam laporan PPATK tercatat ada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyimpan dananya di Bank Century tetapi ditarik sebelum pemberian bailout. Antara lain PT Jamsostek Rp 212 miliar, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Rp 165 miliar, PT Aneka Tambang Tbk , PT Perkebunan Nasional Rp 10 miliar, PT Wijaya Karya Tbk Rp 20 miliar, PT Asabri Rp 5 miliar dan PT Timah Tbk. (*/kcm/ira)

Boediono Mundur, Sri Mulyani Dipertahankan?

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 09/02/2010 | 08:56 WIB

Boediono Mundur, Sri Mulyani Dipertahankan?
OLEH: ARIEF TURATNO

KABARANYA, belum lama ini sejumlah pengusaha melakukan diskusi di salah satu tempat di Jakarta. Dalam diskusi tersebut, para pengusaha tadi berkesimpulan, bahwa kemungkinan besar Wakil Presiden (Wapres) Boediono akan mengundurkan diri. Sedangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, prediksi mereka akan dipertahankan. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah mungkin prediksi para pengusaha tersebut bakal menjadi kenyataan?

Pertanyaan tersebut dan rumor di atas menjadi sebuah pertanyaan yang rumit untuk dijawab. Sebab rumor lain menyebutkan, bahwa pendiri Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kabarnya telah membuat tiga macam perintah kepada para kadernya . Pertama, kalau ternyata tudingan terhadap Menkeu Sri Mulyani tidak berdasar, atau memiliki bukti yang kuat. Maka kader Partai Demokrat harus membelanya. Kedua,  untuk Wapres dan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), sedapat mungkin kader Partai Demokrat dapat menyelamatkannya. Dan ketiga, kalau tudingan kesalahan ditujukan langsung kepada SBY, maka dia akan melakukan perlawanan.

Maka jika benar rumor tersebut, berarti prediksi para pengusaha tadi belum tentu benar. Meskipun begitu, jangan lupa bahwa yang diprediksi para pengusaha bukanlah Boediono dipecat atau diberhentikan dengan hormat. Namun yang terjadi nanti—menurut prediksi para pengusaha—adalah Boediono mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri masih mungkin karena begitu besarnya desakan untuk memintanya mundur. Dan demi kebaikan Presiden atau pemerintahan, serta untuk menciptakan iklim yang kondusif, bisa saja akhirnya Boediono mundur. Pertanyaannya adalah apakah persoalan akan selesai?

Jawabnya, justeru tidak. Karena mundurnya Boediono bukan berarti terbukanya pintu persoalan. Bahkan dengan Boediono tidak lagi menjabat Wapres, pintu masuk kasus bailout Bank Century semakin tertutup rapat. Pintu lemah justeru ada di Menkeu Sri Mulyani. Namun pata pengusaha justeru memprediksi bahwa Sri Mulyani tidak akan dilepas. Bahkan sangat mungkin untuk dipertahankan. Mengapa? Karena Sri Mulyani adalah saksi kunci, pintu masuk dari kasus Bank Century. Juga karena Sri Mulyani memiliki hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat (AS). Dan ada yang menyebutnya, dia adalah titipan Paman Sam di pemerintahan SBY.

Jika demikian keadaannya, kita semakin yakin bahwa kasus bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun bakal menguap ditelan waktu. Mengapa? Karena tadi, selain pintu masuk kasus sudah ditutup sangat rapat, sehingga nyaris tidak ada celah sedikit pun untuk sinar menerobos ke dalam. AS juga berada di belakang SBY dan Sri Mulyani. Salah satu indikatornya adalah dengan adanya rencana kunjungan Presiden Barack Husein Obama ke Jakarta.pada Maret mendatang. Dan kita semua tahu, bilamana sudah ada AS di belakangnya, maka persoalan menjadi semakin sulit dan rumit. Sebaliknya, jika AS berada di belakang pihak yang mau menelusuri kasus bailout itu, maka pasti akan dengan cepat kasus tersebut terungkap. Pertanyaannya adalah untuk apa AS melakukan semua itu?

Jelas ada kepentingan global yang memerlukan dukungan Indonesia. Seperti kita ketahui, hubungan AS dan Cina belakangan mulai renggang, gara-gara Paman Sam mengirim peralatan tempur ke Taiwan, musuh bebuyutan RRC. Sebelumnya Cina sudah memperingatkan AS untuk tidak campurtangan dalam urusan negara lain, terutama berkaitan dengan pengirman persenjataan tempur ke Taiwan. Namun mana mungkin AS yang merasa telah menjadi policy dunia sudi atau mau diperintah Cina. Maka untuk memperkecil tekanan dari Cina, AS sengaja menjalin hubungan yang lebih erat dengan Indonesia. Lantas apa kompensasi AS untuk Indonesia?

Bisa saja SBY meminta kepada AS untuk tetap memberikan dukungan kepadanya. Dan nampaknya AS pun tidak akan keberatan, asalkan tentu saja Indonesia mau berhitung kembali tentang hubungannya dengan Cina. Sebab seperti diketahui publik, bahwa hubungan perdagangan antara Cina dan Indonesia mengalami masa-masa yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan kondisi semacam inilah yang sangat tidak disukai AS. Karena dengan demikian, produk ekspor AS ke Indonesia bisa anjlok akibat disaingi Cina. Nah, persoalan-persoalan semacam inilah yang pasti akan mengaitkan soal mundur tidaknya Boediono dan Sri Mulyani. (*)

Ongkos Politik Kasus Century Rp14 Triliun per Hari, untuk Apa?

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 07/02/2010 | 16:07 WIB

Ongkos Politik Kasus Century Rp14 Triliun/Hari Untuk Apa?
OLEH ; ARIEF TURATNO

HARI ini, Minggu (7/2) sebuah harian di Ibukota mengutip hasil riset CSIS menyebutkan ongkos politik kasus Bank Century setiap hari menelan Rp 14 triliun. Pertanyaan dan persoalannya adalah uang sebanyak itu untuk apa saja? Dan benarkah hasil riset tersebut? Kalau benar ukurannya apa?

Ada beberapa petuah kuno yang nampaknya cukup relevant kita kemukakan sekarang. Petuah itu antara lain menyebutkan, ono rungu ojo dirungu, ono geger sewu ojo dideleng, gocekono waton sing kenceng (ada suara jangan didengar, ada keributan atau ramai-ramai tidak usah dilihat, lebih baik berpegangan kepada waton).

Waton ada yang menyamakan dengan salah satu tiang penyangga tempat tidur. Namun ada yang menyamakan waton dengan ideology atau pun keyakinan. Lepas dari apa pun arti waton, petuah tersebut setidaknya telah memberi peringatan kepada kita bahwa pada suatu ketika akan muncul massa atau situasi seperti yang kita rasakan sekarang.

Situasi dimana kita dituntut untuk tidak mempercayai dengan apa yang kita lihat, kita dengar, dan bahkan kita saksikan langsung dengan mata kepala senditi. Apalagi hanya kata orang. Misalnya hasil survey, atau hasil suatu penelitian menyebutkan bahwa ongkos politik Bank Century per hari mencapai Rp14 triliun. Dan karena yang mempublis adalah lembaga yang memiliki reputasi internasional, lantas kita diminta untuk percaya begitu saja. Haruskah?

Tentu saja tidak harus. Apalagi bila kita kembalikan kepada petuah kuno tadi. Bahwa meskipun yang membuat pernyataan semacam di atas adalah CSIS, belum tentu pernyataan itu benar semuanya. Lagi pula CSIS bukanlah lembaga independen yang seratus persen berpihak kepada rakyat. Bahkan penelitian maupun  survey yang dilakukan  CSIS lebih cenderung menguntungkan pihak asing, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Dan siapa tahu hasil penelitian CSIS yang dikeluarkan soal Bank Century berkaitan dengan kepentingan AS di Indonesia. Dugaan semacam itu semakin kuat bila dihubungkan dengan rencana kunjungan Presiden AS Barack Husein Obama ke Jakarta, Maret mendatang.Sementara semua orang tahu, bahwa Presiden Susilo Bambang yudhoyono (SBY) memiliki hubungan yang sangat akrab dengan AS. Maka lengkaplah sudah bilamana kita mengaitkan antara pernyataan CSIS dengan kepentingan AS dan SBY di sini.

Pertanyaannya adalah manfaat apa kira-kira yang dapat diambil AS dan SBY dengan publikasi CSIS mengenai biaya politik kasys Bank Century? Jelas banyak sekali, namun yang paling menyolok adalah pesan dari pernyataan tersebut mengenai betapa besarnya biaya politik kasus Bank Century. Dengan kata lain CSIS bermaksud memperingatkan public agar segera menghentikan kasus Bank Century. Sebab bila diteruskan akan menyedot keuangan atau anggaran Negara dan ini sangat tidak menguntungkan bagi kita semua. Benarkah?

Dan bila publik terpengaruh dengan alasan atau publikasi yang dikeluarkan CSIS, maka akan berhentilah kita mempersoalkan Bank Century. Siapa yang untung? Tentu SBY dan AS, karena bila kasus Bank Century dihentikan, maka ancaman pelengseran terhadap SBY dengan sendirinya akan berkurang, dan kunjungan Obama ke Jakarta pada bulan Maret mendatang pun jauh lebih aman. Begitukah? (*)

HAK ANGKET
Sejumlah Transaksi Dipertanyakan DPR

Kompas, Rabu, 10 Februari 2010 | 02:46 WIB

Jakarta, Kompas – Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century mempertanyakan sejumlah transaksi di bank itu pada rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Selasa (9/2) di Jakarta. Karena pertimbangan kerahasiaan membuat sejumlah pertanyaan itu tidak dijawab secara tuntas.

Menurut anggota BPK, Taufiequrachman Ruki, ada sejumlah transaksi yang menggelikan di Bank Century pada periode 14 November 2008 hingga 10 Agustus 2009. ”Kami menelusuri sejumlah rekening. Ada rekening restoran kecil yang orangnya tak diketahui. Juga ada transaksi berkali-kali antara dua pihak dalam waktu singkat. Dana dalam sekali transaksi sekitar Rp 1 miliar, tetapi karena berkali-kali total dana hingga sekitar Rp 10 miliar. Apa kepentingan orang itu?” katanya dalam paparan awal pada rapat konsultasi yang dimulai sekitar pukul 20.30, semalam.

Saat Ruki memberikan paparan, interupsi dilakukan sejumlah anggota Pansus. Akbar Faizal dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menanyakan, ”Dalam rekap nasabah Bank Century periode Desember 2008 ada transaksi senilai Rp 4,054 miliar atas nama PT Asuransi Jaya Proteksi. Dalam laporan dana kampanye, perusahaan ini menyumbang salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 25 Juni 2009 sebesar Rp 600 juta dan Rp 850 juta. Bagaimana ini?”

Akbar juga mempertanyakan 11 rekening sebesar Rp 1,9 triliun di Bank Century yang disembunyikan hingga tak diketahui Bank Indonesia dan Badan Reserse Kriminal Polri.

Andi Rahmat, anggota Pansus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mempertanyakan data BPK tentang dana pihak ketiga di Century yang masuk program penjaminan hingga harus dibayar jika bank itu ditutup pada 21 November 2008, sebesar Rp 4,673 triliun. ”Beberapa kali sejumlah pihak mengatakan, jika saat itu Century ditutup, dana pihak ketiga yang harus dibayar mencapai Rp 6,4 triliun. Apa data (Rp 4,673 triliun) itu sudah dicek?” tanya Andi. Pada tanggal itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketuai Menkeu Sri Mulyani Indrawati memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Keputusan itu membuat Bank Century mendapat dana talangan (bail out) yang jumlahnya Rp 6,7 triliun.

”Silakan, Bapak-bapak di sini yang menilai,” kata Ruki. Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, pertanyaan itu sebagai masukan.

Pertanyaan tentang sejumlah transaksi mencurigakan juga dipertanyakan anggota Pansus saat rapat konsultasi dengan PPATK, Selasa siang. Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan, ada 180 transaksi mencurigakan di Bank Century. Dari jumlah itu, 22 transaksi diadukan kepada polisi, 21 transaksi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 20 transaksi diteruskan ke BPK.

Yunus juga mengatakan, ada transaksi atas nama tokoh partai politik yang juga anggota DPR. Ia juga mengaku pernah minta surat kuasa ke Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa untuk melihat rekening yang bersangkutan berikut anak-istrinya. Namun, Hatta belum bersedia.

Fahri Hamzah dari F-PKS menyatakan, ”Kita jangan terjebak hal yang artifisial sebab tidak mungkin parpol atau orang yang bukan nasabah Bank Century menerima kucuran dana. Kecurigaan kita, bail out Bank Century terkait orang yang menjadi nasabah bank itu yang memberi dukungan pada partai tertentu.”

Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengakui, PPATK tak menemukan indikasi adanya aliran dana dari Bank Century kepada pihak lain yang tidak berhak, sebagaimana dituduhkan pihak tertentu selama ini. Tak ada aliran dana ke Partai Demokrat.

Artinya, secara jelas tak ada pelanggaran hukum yang dilakukan parpol. (nwo/har/tra)

08
Feb
10

Perbankan : Geliat Kasus Century

KPK Petakan Pelaku Kasus Century

JAKARTA (bisnis.com): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memetakan keterlibatan sejumlah pihak dalam skandal dugaan korupsi kebijakan bailout PT Bank Century Tbk dengan melakukan sinkronisasi terhadap pemeriksaan Panitia Khusus hak angket.

Wakil Ketua bidang Penindakan KPK Chandra M. Hamzah mengatakan pihaknya akan memetakan siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam skandal Bank Century. Oleh karena itu, sambungnya, KPK memerlukan rekaman utuh pemeriksaan saksi oleh Pansus hak angket.

“Kami ingin memetakan pihak-pihak yang terlibat. Ini karena KPK ingin melihat pihak A berbicara begini berarti posisinya begini,” ujar Hamzah kepada pers di Jakarta hari ini.

Walaupun demikian, KPK juga mengakui pihaknya melakukan rekaman tayangan media yang menyiarkan secara langsung pemeriksaan Pansus terhadap pihak tertentu. Rekaman itu, kata dia, juga berguna untuk pemanggilan guna penyelidikan.

Chandra mengaku tidak tahu kapan Pansus akan menyerahkan rekaman hasil pemeriksaan terhadap saksi Bank Century sesuai permintaan KPK. Menurut dia, rekaman itu akan membantu KPK untuk mendapatkan gambaran tentang skandal Bank Century.

“Kami tengah mendalami indikasi keuangan negara setelah Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek diberikan. Sebelum fasilitas itu diberikan, seperti merger, tidak ada kaitannya dengan keuangan negara,” ujar dia lagi.

Sebelumnya KPK mengaku mengalami kesulitan memperoleh bukti aliran dana Bank Century. Komisi antikorupsi itu terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis  Transaksi Keuangan terkait bukti tersebut.

Terkait hal itu, KPK telah menelusuri dana pihak terafiliasi (DPT) setelah FPJP maupun PMS (Penyertaan Modal Sementara) mili Lembaga Penjamin Simpanan dikucurkan ke Bank Century.

Hal itu diakui oleh Direktur Direktorat Pengawasan Bank I Bank Indonesia Boedi Armanto setelah diperiksa KPK soal DPT. “Ini masalah DPT itu saja. Tapi saya tidak tahu rinciannya karena itu masalah Badan Pemeriksa Keuangan ke bank [Century],” ujar Boedi.

KPK tidak hanya memeriksa Boedi, tapi juga Pahla Santoso sebagai Ketua Tim 1.7 Pengawas Bank I BI. Sebelumnya pejabat BI lainnya juga diperiksa, yakni Zainal Abidin dan Hisbullah dari Direktorat Pengawasan Bank.

Badan Pemeriksa Keuang (BPK) berpendapat penarikan DPT sebesar Rp939,67 miliar dalam periode Bank Century ditempatkan dalam pengawasan khusus tanggal 6 November 2008-11 Agustus 2009 melanggar ketentuan BI.

Ketentuan yang dimaksud adalah PBI NO.6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana diubah dengan PBI No.7/38/PBI/2005 yaitu bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Ketika dikonfirmasi  mengapa penggunaan FPJP tidak diawasi, Boedi menuturkan bahwa hal itu menjadi tanggung jawab internal manajemen Bank Century. Dia memaparkan pemeriksaan itu juga terkait dengan Mandatory Supervisory Actions atau tindakan perbaikan dari bank yang bersangkutan setelah rasio kecukupan modal tak sesuai ketentuan BI.

Anggota Badan Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW) Yanuar Rizky menuturkan pemeriksaan DPTberguna untuk mengetahui penggunaan uang negara yang berasal dari FPJP dan PMS. Menurut dia, unsur itulah indikasi tindak pidana bisa diberlakukan.

“KPK sudah tepat melakukan hal itu. Ada indikasi korupsi, karena penggunaan FPJP dan PMS tidak digunakan  dengan tepat sasaran. Tentu harus ada  yang bertanggung jawab atas kebijakan itu,” kata Yanuar.

Yanuar juga mempertanyakan mengapa pengawasan BI terhadap penggunaan FPJP tidak dilakukan sehingga uang itu akhirnya diambil oleh DPT, salah satunya adalah Dewi Tantular. Menurut dia, FPJP dan PMS merupakan keuangan negara yang harus diawasi penggunaannya. (ln)

Century, Teka Teki atau Misteri ?

Bisnis Indonesia

Teka-teki ternyata tidak sama dengan misteri. Teka-teki semakin mudah dipecahkan bila makin banyak informasi, sedangkan misteri justru semakin kusut jika terlalu banyak informasi yang membanjir.

Setidaknya, demikianlah cara membedakan teka-teki (puzzle) dengan misteri menurut ahli keamanan AS Gregory Treverton. Menurut kategori Treverton, keberadaan Osama bin Laden adalah teka-teki. Hal itu akan bisa dipecahkan apabila ada informasi yang lengkap, terutama dari orang dekat Osama, tentang posisi musuh besar AS itu.

Adapun hasil dari serbuan AS terhadap Irak dan Afghanistan, masih menurut kategori di atas, adalah misteri. Semua orang bisa saja mengajukan pandangan dan informasi tentang hal ini, tapi itu semua tidak membuat misteri itu semakin jelas.

Mengacu pada kategori di atas, Malcolm Gladwell dalam What The Dog Saw bagian Rahasia Terbuka, berpendapat bahwa kasus Watergate adalah teka-teki, sedangkan skandal Enron adalah misteri.

Teka-teki dipecahkan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi kunci dari pihak yang terlibat, sedangkan misteri diungkapkan terutama dengan mengubah pola pikir penyelidik. Yang satu berorientasi pada sumber informasi, satunya lagi berorientasi pada penerima atau penafsir informasi.

Skandal Watergate yang meruntuhkan Presiden AS Richard Nixon dan melibatkan pengungkapan rekaman dan sadap-menyadap terbongkar melalui kegigihan dan keberanian Woodward dan Bernstein. Di sana ada narasumber kunci informasi yang disamarkan dengan nama Deep Throat. Begitu ada konfirmasi dari Deep Throat, semua menjadi terang.

Adapun dalam kasus Enron, menurut Gladwell, manajemen perusahaan itu tidak benar-benar menyembunyikan informasi. Enron Corporation adalah perusahaan energi yang berbasis di Houston, Texas, AS, dan bangkrut pada 2001. Ini merupakan skandal kebangkrutan terbesar di AS. Semua langkah manajemen Enron dapat ditelusuri dalam apa yang disebut sebagai special-purpose entities (SPE).

Gladwell menggarisbawahi pengungkapan teka-teki seperti Watergate memerlukan kegigihan untuk menemukan narasumber kunci. Maka wajar jika tokoh utamanya adalah Woodward dan Bernstein yang ketika itu berusia muda, cocok dengan tugas mengurai penyembunyian, pembocoran, perekaman, dan pengungkapan yang menjadi unsur utama teka-teki.

Adapun pengungkapan misteri seperti Enron, kata Gladwell, membutuhkan wawasan dan pengalaman. Enron punya sekitar 3.000 SPE dan masing-masing berisi ribuan halaman. Sebenarnya ada semacam pernyataan dalam SPE agar menggali lebih jauh ke manajemen sekiranya ada yang perlu ditanyakan. Masalahnya, tidak ada yang bertanya. Ratusan ribu lembar SPE dari pihak Enron tidak mampu mengungkapkan skandal itu dengan tepat.

Duduk perkaranya lebih mudah dimengerti ketika para penyelidik harus mengubah cara berpikir untuk memahami masalah Enron dengan mempelajari catatan perpajakan.

Banjir informasi

Beberapa bulan belakangan ini publik Indonesia disibukkan dengan kasus pengucuran dana talangan Bank Century. Dewan Perwakilan Rakyat pun membentuk Panitia Khusus Angket Bank Century dengan anggota 30 orang.

Dalam beberapa pekan sidang, ada belasan saksi yang dipanggil ditambah dengan sembilan ahli. Ada ratusan (atau mungkin ribuan) pertanyaan yang diajukan oleh para wakil rakyat anggota Pansus Century serta ratusan atau ribuan jawaban yang disampaikan saksi dan ahli.

Ada ribuan lembar dokumen yang telah diungkapkan. Ada ratusan halaman koran dan majalah yang menulis skandal Bank Century, serta ratusan laman web yang mengulasnya. Di luar itu masih ada testimoni yang terungkap dan bahkan ada rencana untuk menyita dokumen tertentu.

Ada perdebatan, ketegangan, bahkan ‘caci-maki’ selama sidang Pansus itu. Ada ribuan jam kerja yang tersedot, ada jutaan pasang mata yang ikut menonton perdebatan melalui televisi.

Mengacu pada pernyataan Presiden SBY yang ingin agar kasus Bank Century menjadi terang-benderang, maka kesibukan yang terjadi belakangan ini barangkali adalah upaya untuk memecahkan sebuah teka-teki. Artinya, makin banyak informasi yang bisa digali dari pihak-pihak yang terlibat maka diharapkan semuanya akan menjadi semakin jelas dan mudah dimengerti.

Apakah setelah keriuhan selama beberapa bulan ini duduk perkara Century menjadi semakin jelas atau semakin kusut? Publik yang akan menilai. Yang pasti, berbeda dengan kasus ‘cicak-buaya’ yang langsung menjadi terang benderang begitu rekaman hasil penyadapan dipublikasikan, soal Century tidak sejelas itu.

Secara teoritis, mungkin tepat untuk mengatakan bahwa kasus bailout Bank Century adalah teka-teki, sedangkan dampak pengungkapan itu terhadap kondisi politik dan perekonomian adalah misteri.

Akan tetapi, pada kenyataannya, bukan tidak mungkin keduanya sama-sama misteri bagi publik, tidak semakin jelas dengan banjirnya informasi. Wallahu alam. (widodo@bisnis.co.id)

06
Feb
10

Perbankan : Ekor Heboh Skandal Century

Century = Pertarungan Kebohongan vs Kejujuran

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 05/02/2010 | 20:50 WIB Century = Pertarungan Kebohongan vs KejujuranSurabaya – Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menggunakan slogan Jusuf Kalla saat pilpres lalu ketika memberikan kata sambutan menanggapi kasus Bank Century. “Lebih cepat lebih baik,” katanya yang langsung disambut senyuman oleh JK.

Wiranto mengambil kasus Bank Century sebagai contoh permasalahan bangsa yang pelik. Kasus itu seharusnya tidak terjadi kalau pemimpin bangsa ini menggunakan hati nuraninya. “Kasus Century adalah gambaran terkini bangsa ini. Ada pertarungan antara kebohongan dan kejujuran,” kata Wiranto di depan peserta Munas I di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jumat (5/2).

Mantan Menko Polkam ini menjelaskan, bahwa panitia khusus DPR yang mengusut kasus tersebut bekerja untuk mencari fakta dan kebenaran. Sehingga kinerja pansus itu jangan dipolitisasi karena kasus itu adalah kasus rakyat Indonesia.

Kasus Bank Century, lanjut Wiranto, merupakan kasus yang sederhana namun menjadi rumit oleh karena banyaknya perdebatan. Penyelesaian kasus ini harus secepatnya agar bangsa ini menjadi lebih baik. “Lebih cepat lebih baik,” tuturnya yang langsung disambut ger oleh peserta Munas I Hanura

Wiranto menegaskan, pernyataan itu bukan pernyataan titipan. Kehadiran Jusuf Kalla dalam acara pembukaan Munas I Hanura ini karena persahabatan sejati keduanya. (*/dtc/din)

HAK ANGKET CENTURY
Setelah Ada Fasilitas, Ada Keuangan Negara

Sabtu, 6 Februari 2010 | 03:15 WIB

Jakarta, Kompas – Unsur keuangan negara dalam kasus dana talangan atas Bank Century jelas terdapat setelah ada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek. Komisi Pemberantasan Korupsi pun dapat menggunakan pasal-pasal dugaan tindak pidana korupsi.

Sebelum pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) terhadap Bank Century, tidak ada unsur keuangan negara. Dalam fase itu KPK hanya mengusut adanya dugaan suap.

”Sebelum FPJP, tidak ada unsur keuangan negara,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/2). Kasus korupsi harus memenuhi tiga unsur, yakni melanggar hukum, ada kerugian keuangan negara, dan ada yang diuntungkan dalam kasus itu.

Chandra mengakui, sebelum FPJP diberikan, unsur korupsi memang hanya bisa dicari jika ada suap. Itu pun yang bisa dijerat KPK jika ada unsur penyelenggara negara yang menerimanya. Ia melanjutkan, ”Kita masih mendalami tindak pidana apa saja yang ada di fase ini.”

Secara terpisah, Jumat, Wakil Ketua Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century T Gayus Lumbuun mengakui, dalam konsultasi dengan Pansus, pimpinan KPK mengakui baru menemukan dugaan tindak pidana perbankan terkait perkara Bank Century. Namun, KPK menilai, dalam perkara itu memang ada masalah keuangan negara.

”Saya yakin KPK dalam kasus Bank Century akan menemukan keterkaitan dengan tindak pidana korupsi, apalagi sudah ada orang yang dihukum karena dinilai mendapatkan keuntungan dari skandal Bank Century ini,” papar Gayus, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR itu. Selain itu, ada juga orang yang dinyatakan sebagai buron terkait kasus Bank Century.

Tunggu Pansus

Chandra menambahkan, KPK kini masih menunggu data dan hasil rekaman dari Pansus Bank Century. KPK membutuhkan rekaman proses penyelidikan Pansus untuk membantu proses penyelidikan mereka.

”Dari rekaman penyelidikan Pansus, kita bisa memetakan pihak yang terlibat. Dari sana bisa diputuskan apakah strategi penyelidikan kita, perlu dipanggil atau tidak,” katanya.

Sejauh ini KPK hanya memiliki rekaman dari tayangan langsung televisi. ”Kami memang merekam beberapa rapat Pansus yang ditayangkan langsung, cuma ada beberapa yang tidak utuh dan beberapa potongan iklan. Karena itu, kami ingin mendapatkan yang lebih utuh,” ujarnya.

Gayus menambahkan, Pansus menyerahkan 21 risalah rapat pemeriksaan kepada KPK. Selain itu, Pansus menyerahkan salinan tata tertib DPR untuk melengkapi bahan penyelidikan KPK. Rekaman dan transkrip rapat internal Pansus tak termasuk materi yang diminta KPK.

Keseriusan Pansus

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, secara terpisah, Jumat, mempertanyakan keseriusan anggota Pansus. Hal ini menyusul banyaknya anggota Pansus yang absen dalam rapat dengan agenda mendengarkan rekaman rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis lalu.

”Rapat Pansus disoroti publik. Jika tempatnya kosong, publik akan bertanya Pansus itu maunya apa?” katanya.

Pendapat senada disampaikan Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ton Abdillah Has. Menurut Ton, Pansus terkesan hanya bersemangat mencecar pejabat dan mantan pejabat publik yang diperiksa sebagai saksi. Pada saat pemeriksaan fakta lain, sebagian anggota Pansus justru tidak serius. Padahal, rekaman tidak kalah penting dengan data lain terkait pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

Seharusnya, menjelang akhir masa kerja, anggota Pansus harus lebih serius. ”Jangan-jangan sisa sidang Pansus Century ke depan hanya formalitas,” ujar Ton.

Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Stefanus Asat Gusma menambahkan, apabila hasil akhir Pansus tidak sesuai dengan pendapat publik, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpuasan dan gejolak. Masyarakat akan makin apatis dan parlemen jalanan akan semakin kuat.

(AIK/NTA/TRA)

Kasus Century, Aktivis Bendera Tantang Polisi

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 06/02/2010 | 15:59 WIB Kasus Century, Aktivis Bendera Tantang Polisi

Jakarta – Polisi telah melayangkan panggilan kedua atas dua aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera). Namun Bendera bersikukuh tidak akan memenuhi panggilan polisi dan tetap akan mangkir. “Kita tidak pernah untuk menyerahkan diri. Kita lakukan perlawanan apabila mereka mau melakukan penjemputan paksa,” ungkap salah seorang aktivis Bendera, Mastur Bona Ventura, Jumat (5/2) malam.

Bona menjelaskan, pihaknya bersikukuh tidak akan mengikuti permintaan polisi untuk datang ke Polda. Panggilan tersebut dinilai banyak terdapat keganjilan. “Surat itu kita terima Kamis sore. Artinya polisi sangat cepat membuat panggilan kedua. Terus di suratnya hanya ada 2 nama pelapor, padahal kita melaporkan 10 orang yang menerima,” paparnya.

Menurut Bona, tindakan polisi yang menjadikan dirinya tersangka dianggap sangat aneh. Pasalnya, pansus DPR masih terus membahasa terkait hal ini. “Pansus saja belum menyatakan ada penerima atau tidak. Kenapa polisi bisa menjadikan kita tersangka?” sahutnya.

Ibas dan sejumlah politisi yang juga tim sukses SBY-Boediono seperti Hatta Rajasa, Djoko Suyanto, Andi Mallarangeng, Choel Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, Hartati Moerdaya melaporkan 2 aktivis Bendera ke Polda Metro Jaya pada Desember lalu. Ibas cs menganggap Mustar Bona Ventura dan Ferdi Simaun telah mencemarkan nama baik mereka terkait tudingan telah menerima aliran dana Century yang raib

Aliran Dana Century ke Partai Demokrat
Kelompok Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) mengemukakan data terbaru soal aliran dana Century ke rekening Amirudin Rustan, Hartati Murdaya, Choel Malarangeng, Budi Sampoerna serta Partai Demokrat.

Sekjen Bendera, Ferdi Semaun, Jumat (5/2), di Posko Bendera, JL. Diponegoro 58 Jakarta, memaparkan, Amirudin Rustan menerima Rp 33 miliar transaksi via rekening, Senin 15 Desember 2008.

Kemudian, lanjut Ferdi, Amirudin meneruskan dana itu ke Choel Malarangeng sebesar Rp 7 miliar, Selasa 23 Desember 2008. Transaksi dari Amirudin ke Choel diantar dengan mobil bernomor polisi B 8751 HK. “Transaksi dilakukan ini (dalam bentuk) cash di Hotel Borobudur,” bebernya.

Selain dari Amirudin, Ferdi mengatakan, Choel juga mendapat aliran dana dari Hartati Murdaya sebesar Rp 3 Miliar, Senin 16 Februari 2009. Transaksi itu diantar dengan mobil bernomor polisi B8669 MK di Hotel Ambarawa.

Hartati Murdaya sendiri, lanjut Ferdi, menerima aliran dana Century sebanyak dua kali. “Pertama sebesar Rp 45 miliar pada minggu 21 Desember 2008,” kisahnya.

Transaksi itu, menurut Ferdi, terjadi di sekitar Lapangan Banteng dan diantar dengan mobil bernomor polisi B 9743 AF. Transaksi kedua ke Hartati Murdaya, menurut Ferdi, terjadi di dekat Atrium Plaza, 21 Januari 2008. Transaksi itu, Ferdi menyatakan sebesar Rp 30 miliar.

“Terakhir adalah Budi Sampoerna. Dia meneruskan aliran dana dari bank Century ke Partai Demokrat sebesar Rp 60 miliar,” ujar Ferdi. Transaksi itu diantar dengan mobil bernomor polisi B 9757 AF.

Menurut Ferdi, dia dan LSM Bendera meyakini kebenaran dari informasi itu. “Selama ini selain data kami, tidak ada data lain yang bisa dijadikan pembanding apakah kami benar atau salah,” jelasnya.

Ferdi juga menyatakan bahwa informasi itu valid dan ada saksi mata yang pada saatnya nanti bersedia mengungkapkan fakta-faktanya. Tapi ketika ditanya wartawan mengenai sumber Bendera itu, Ferdi menolak menjawab dengan alasan keamanan sumber itu.

Selain itu, Ferdi juga menyatakan tidak memiliki bukti foto atau transaksi apa pun terkait dengan informasi itu. “Pokoknya kita tunggu aja, nanti akan kami bongkar,” tandasnya. (*/dtc/Temp)

KOLOM politik-ekonomi
Hari-hari Century dan Program 100 Hari

Kompas, Sabtu, 6 Februari 2010 | 03:32 WIB

Oleh budiarto shambazy

Ingar-bingar program 100 hari terjadi lagi mengulangi yang pernah dialami presiden-presiden sebelum ini sepanjang era Reformasi. ”Program 100 Hari Pertama” hanya dikenal di Amerika Serikat ketika Presiden Frank D Roosevelt yang terpilih tahun 1932 dihadang oleh Depresi Besar.

Depresi Besar memerlukan penanganan masif dan ekstra cepat. Roosevelt secara intensif selama 100 hari pertama bertemu Kongres untuk mengegolkan berbagai undang-undang (UU) yang bertujuan memulihkan Depresi Besar. Pemulihan itu tercakup dalam New Deal yang antara lain menciptakan UU Jaminan Sosial (Social Security Act) untuk melindungi warga miskin.

Apakah Depresi Besar di AS mirip dengan krisis moneter 1997-1998 di Indonesia? Mungkin saja iya. Oleh sebab itu, Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri termakan oleh kampanye program 100 hari yang didengang-dengungkan baik dari dalam maupun luar istana.

Sebagai perbandingan, Presiden Soekarno pasca-Dekrit 5 Juli 1959 dan Presiden Soeharto pasca-1965 tidak terjebak dengan program 100 hari. Padahal, situasi ekonomi ketika itu jauh lebih remuk redam dibandingkan dengan krisis moneter 1997-1998. Apalagi situasi politik dan keamanan benar-benar kalut.

Apa pun, Soekarno dan Soeharto masing-masing memiliki program-program GBHN dan rencana pembangunan lima dan sembilan tahun yang bersifat langgeng dan terarah. Sekarang pemerintah tak lagi mempunyai GBHN sebagai rujukan utama penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Cukup mengherankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali terjebak ke dalam ingar-bingar program 100 hari. Ia terpilih untuk kedua kalinya dengan slogan ”Lanjutkan!” Secara sederhana, ia melanjutkan yang sudah berhasil dan, sebaliknya, menghentikan semua hal yang bersifat negatif sepanjang periode 2004-2009.

Jujur saja, apa yang mampu dikerjakan sebuah pemerintahan dalam waktu 100 hari? Jangankan 100 hari, terbukti kita gagal menyiapkan diri selama lima tahun untuk menyongsong ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) karena minta penundaan dua tahun untuk 228 tarif pos. Padahal, taruhannya PHK atas minimal 2,5 juta buruh pabrik yang terpaksa ditutup.

Misi dan visi duet SBY-Boediono telanjur dicap kurang prorakyat alias ”neolib”. Tudingan neolib dilontarkan gencar oleh lawan politik SBY-Boediono ataupun sejumlah kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, muncul kebijakan alternatif ekonomi kerakyatan ala Megawati-Prabowo Subianto atau kemandirian bangsa oleh JK-Wiranto.

Harus diakui, ada respons positif terhadap kritik itu dari kubu SBY-Boediono melalui slogan ”ekonomi jalan tengah”. Sayang konsep ini kurang dijabarkan secara rinci atau setidaknya kurang disosialisasikan sebagaimana mestinya. Salah satu penyebabnya, duet SBY-Boediono terlalu terpukau pada kampanye yang mengandalkan pola ”more style than substance”.

Jadi, sudah ada pengakuan moral ataupun politis bahwa misi dan visi SBY-Boediono berkarakter neolib. Terlepas dari debat benar atau tidak, misi dan visi itulah yang dijadikan sebagai kerangka untuk menyusun program 100 hari berikut rencana aksi 100 hari serta program lima tahunan yang diadopsi menjadi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

Sosialisasi mengenai apa yang mau dikerjakan SBY-Boediono sesuai janji kampanye mereka ini yang, jika mengandaikan lalu lintas Jakarta, mengalami ”macet total”. Ia tidak diurai tuntas karena tak ada ”humas pemerintah” yang menjelaskan kepada rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Padahal, di dalam program aksi 100 hari terdapat puluhan butir program yang menjangkau kepentingan rakyat kecil yang mestinya terwujud pada Februari ini. Contohnya beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, ”citizen service” di mancanegara untuk melindungi TKI, internet untuk sekolah, ketersediaan air minum, dan seterusnya.

Ketidakefektifan sosialisasi tersebut makin dipersulit oleh ingar-bingar Century dan demonstrasi 9 Desember 2009 serta 28 Januari 2010 yang lebih tertuju pada penyelesaian skandal Century. Protes terhadap program 100 hari hanya bersifat kamuflase saja, popular demand mengharapkan Century diusut setuntas-tuntasnya.

Alhamdulillah kedua demonstrasi berjalan aman dan tertib berkat kematangan pendemo dan kesabaran aparat keamanan. Gangguan-gangguan kecil tentu terjadi, itu lumrah di mana pun di dunia ini. Apalagi parlemen jalanan di sini menjadi pilihan karena aspirasi rakyat yang berulang kali disampaikan kepada pemerintah ataupun parlemen sudah terlalu lama tersumbat.

Hari-hari demonstrasi Century masih akan terjadi dan pemerintah perlu memprakarsai dialog dengan pendemo, khususnya mahasiswa. Ada baiknya SBY menawarkan pola komunikasi baru yang lebih responsif menanggapi tuntutan demonstran tanpa perlu terjebak ke dalam polemik seperti ingar-bingar ”kerbau” baru-baru ini.

Bung Karno menghadapi pendemo 17 Oktober 1952 di depan Istana Merdeka, Pak Harto mengajak mahasiswa berdialog di Bina Graha menjelang Malari 1974. Gus Dur dan JK pun tak sungkan menerima mahasiswa yang dianggap sebagai anak sendiri. Tak ada orangtua yang tak mau berbagi rasa dengan anak-anaknya.

PKS & Golkar Tak Mau Diajak Tutupi ‘Bangkai Gajah’

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 05/02/2010 | 15:34 WIB PKS & Golkar Tak Mau Diajak Tutupi 'Bangkai Gajah'

Jakarta – PKS dan Golkar makin mempertegas sikapnya soal keputusan penuntasan skandal Bank Century. Di depan Sekjen Partai Demokrat (PD) Amir Syamsudin, PKS dan Golkar menyatakan tak mau menutupi ‘bangkai gajah‘ dalam kasus Century.

“Ini masalah penegakan hukum dan keadilan. Menutupi kasus Century ini menurut saya percuma saja. Ibaratnya, kalau kita disuruh nutup bangkai tikus masih bisa, tapi kalau ngumpetin bangkai gajah, kan susah!,” tegas anggota Pansus Century DPR dari FPKS Achmad Misbakhun yang duduk satu meja dengan Amir Syamsuddin dalam dialog ‘Adakah Solusi Pansus Bagi Partai Koalisi?‘ di Gedung DPR, Senayan, Jumat (5/2).

Dalam kesempatan ini Misbakhun juga mengklarifikasi seputar tudingan PD bahwa PKS menghembuskan isu pemakzulan. “PKS tidak pernah berbicara pemakzulan, yang memulai adalah Bapak Presiden sendiri,” papar Misbakhun.

PKS, lanjut Misbakhun, memang partai koalisi pemerintah bersama PD, PAN, PPP dan PKB. Tetapi PKS tidak mau menurut begitu saja di parlemen. “Ini bukan koalisi parlemen. Koalisi parlemen ada aturannya sendiri,” tandas politisi PKS.

Senada pula, anggota Pansus dari Golkar, Aziz Syamsuddin menyampaikan penolakannya ikut PD dalam konteks keputusan Pansus Century. Aziz menilai penuntasan Century sudah memasuki ranah hukum dan tidak bisa dihentikan begitu saja. “Koalisi bukan untuk menutup pelanggaran hukum. Betul kata Misbakhun, kita tidak mungkin menutupi bangkai gajah,” tegas Aziz.

Diberitakan sebelumnya Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa Golkar tidak akan membebek PD. Golkar, menurut Priyo memiliki sikap sendiri untuk masalah Century.

Golkar Ngaku Ditekan Demokrat
Partai Golkar mengaku ada tekanan dari koalisi terkait kasus Bank Century. Golkar merasa diancam dengan isu reshuffle kabinet yang dimunculkan Partai Demokrat. “Kami dalam tekanan? iya, tapi dalam politik itu hal biasa. Seperti sinyal kuat ancamam koalisi kami hormati,” aku Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jumat (5/2).

Tekanan tersebut, menurut Priyo, adalah dalam bentuk ancaman reshuffle yang dihembuskan akhir-akhir ini. Golkar berpendapat itu sah, tapi belum tentu apa yang disampaikan Demokrat sama dengan suasana kebatinan Presiden. “Tapi silakan saja itu kewenangan presiden. Saya belum yakin itu. Tapi Golkar pasrah hanya kami pendirian politik sendiri itu yang dihormati juga,” kata Wakil Ketua DPR.

Namun, lanjut Priyo, Demokrat tidak perlu takut. “Karena pendirian Golkar tidak akan membeo, dan yang jelas pemakzulan dianggap belum perlu ada dan belum mengarah ke Presiden,” imbuhnya.

(*/dtc/jpc)

Antiklimaks “Centurygate”

Kompas, Kamis, 4 Februari 2010 | 03:03 WIB

Oleh Febri Diansyah

Proses panjang pengusutan kasus Bank Century semakin mengkhawatirkan. Kecemasan adanya politik transaksional di pengujung Pansus sangat rentan memicu gelombang ketidakpercayaan dan antipati publik. Kemungkinan ”penghakiman politik” sebelum putusan hakim juga menjadi ancaman terhadap rasa keadilan.

Namun, kita sadar betul, kerja Pansus merupakan tugas konstitusional DPR yang dijamin UUD 1945. Publik hari ini berada di dua titik tersebut. Di satu sisi, pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen perlu didukung penuh, di sisi lain publik juga harus siap kecewa. Sebab, bukan tidak mungkin, godaan konsensi politik akan menyentuh pegiat Pansus Century.

ICW ingin concern pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPR kepada pemerintah. Di tengah pesimisme publik terhadap fenomena korupsi anggota DPR dan skeptisme karena DPR didominasi oleh partai penguasa, idealnya sikap keras Pansus dilihat sebagai harapan. Karena itulah, wajar jika publik memberikan perhatian sangat besar terhadap Pansus.

Akan tetapi, ujung Pansus ini dinilai justru berpotensi antiklimaks dan berbalik mengecewakan. Atau, hanyalah omong kosong politik. Kecuali, fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan hingga tuntas. Tepatnya, memastikan ujung proses ini tidak berakhir dengan kompromi dan sekadar kebenaran politik mayoritas di DPR. Indikator keberhasilan tugas DPR adalah terungkapnya kebenaran substansial dan kebenaran hukum dibalik skandal ini.

Pintu hukum

Hampir tidak ada tempat yang bisa mengungkap kebenaran hukum Pansus Century selain Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. MK adalah pintu hukum pertama yang harus dilewati jika Pansus dan DPR serius menuntaskan skandal ini. Jika tidak? Proses politik tersebut patut dicurigai.

Memang, membawa hasil penyelidikan Pansus ke MK tidak mudah. Menembus suara minimal 2/3 anggota DPR yang hadir di paripurna, dengan ketentuan tingkat kehadiran minimal 2/3 dari total anggota DPR, bukan perkara gampang. Partai Demokrat dan ”koalisi patuh”, seperti PAN dan PKB, tercatat membenarkan kebijakan tersebut. Dari pandangan awal fraksi di Pansus Century kita bisa membaca kekhawatiran ini. Tiga partai tersebut tercatat sebagai fraksi yang mengatakan kebijakan FPJP ataupun bail out tepat dan dapat dipahami untuk penyelamatan ekonomi Indonesia pada masa kritis (Kompas, 28/1). Pembenaran politik inilah yang patut diwaspadai, ditambah kemungkinan ”berbeloknya” fraksi lain pasca-mendapatkan konsensi politik dari penguasa.

Oleh karena itu, demi penghargaan pada harapan masyarakat agar skandal Century terungkap tuntas, dari aspek politik konstitusional harus dipastikan proses ini sampai di meja MK. Biarlah pembuktian di MK yang menjadi jawaban dari ”debat kusir” antara pihak pro dan kontra di Pansus, terutama upaya pembuktian dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan Wakil Presiden yang sebelumnya menjabat Gubernur Bank Indonesia. Proses panjang dan kerja keras Pansus tidak boleh sia-sia di tangan makelar politik transaksional.

MK tentu saja berwenang memproses perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 7B dan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945, MK merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden. Kita perlu sadar betul bahwa proses ini bukanlah upaya mendongkel kekuasaan.

Akan tetapi, seperti ditegaskan Pasal 7B Ayat (2) UUD 1945, pengajuan ke MK oleh DPR adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Dan, di titik inilah sebenarnya harga diri kelembagaan DPR bisa diukur. Apalagi, dari awal pelaksanaan tugas Pansus merupakan benih dari berjalannya fungsi pengawasan DPR.

Adapun pintu hukum kedua terletak pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berujung pada Pengadilan Tipikor. Harus jujur diakui, kepercayaan tertinggi publik terletak pada institusi ini. Namun, tentu bukan kepercayaan dalam artian ”cek kosong”. Jika tidak ingin kasus ini menjadi bumerang, seharusnya KPK bersikap tegas membongkar hingga ke jantung masalah. Apakah KPK melakukannya? Belum tentu.

Dari catatan ICW, pihak-pihak yang sejauh ini dipanggil barulah dari lingkaran Bank Indonesia. Hal ini bisa memberi harapan. Namun, bukan tidak mungkin mengarah pada ”penyiasatan hukum”. KPK seharusnya mampu membuktikan argumen bahwa sejumlah pelanggaran yang terjadi merupakan ”rangkaian kejahatan” yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan bail out dan FPJP. Di titik inilah, argumen ”kebijakan tidak bisa dipidana” bisa runtuh. Lebih dari itu, KPK diminta tidak terjebak pada polarisasi politik yang ingin memproteksi pihak tertentu dalam skandal ini.

Antiklimaks?

Apakah proses politik di Pansus dan penyelidikan korupsi di KPK akan berujung dengan antiklimaks? Bisa ya, bisa tidak. KPK akan sangat diragukan publik jika tidak mampu berperan signifikan dalam membongkar master-mind kasus Century ini, khususnya kemungkinan adanya kebijakan yang membungkus korupsi seolah terlihat benar.

Demikian juga dengan proses politik di DPR. Pansus dinilai antiklimaks jika hasilnya didistorsi dengan ”jumlah suara” dalam voting pengambilan keputusan. Karena hal itu berarti kemenangan kepentingan politik pragmatis, bukan kemenangan kebenaran substansial.

Sebaliknya, DPR patut diapresiasi jika kasus ini sampai ke meja MK. Proses di MK dinilai sangat penting bukan untuk menjatuhkan penguasa, melainkan untuk mencapai pembuktian hukum dan keadilan pengusutan skandal Century. Semacam penyempurnaan fungsi pengawasan DPR.

Karena itulah, pihak yang menghambat pengajuan ke MK dapat ditempatkan sebagai mereka yang resisten dengan upaya pengungkapan kebenaran dibalik skandal Bank century.

Febri Diansyah Peneliti Hukum, Anggota Badan Pekerja ICW

PKS: Century Kejahatan Kerah Putih

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 04/02/2010 | 21:43 WIB PKS: Century Kejahatan Kerah Putih

Jakarta – Anggota Pansus Century DPR RI dari PKS, Fahri Hamzah mengritik pendapat yang mengatakan skandal Bank Century hanya tindak pidana perbankan. Menurutnya, skandal bailout Bank Century adalah suatu bentuk kejahatan yang canggih.

“Ini white collar crime (kejahatan kerah putih) yang canggih diracang untuk merampok,” ujar Fahri, yang juga dalam rapat konsultasi Pansus dengan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/2).

Menurutnya, kalau hanya disebut sebagai tindak pidana perbankan, deliknya menjadi lebih ringan. Fahri juga menilai, kejahatan yang dilakukan ini berulang terus-menerus dan mendapat dukungan.

Belasan kali pemilik Bank Century melakukan pelanggaran hanya didiamkan saja sampai akhirnya diberikan bailout. “Jadi Robert Tantular lama kelamaan melakukan tindak pidana korupsi,” tegas Wakil Sekjen PKS.

Karena dia melakukan tindak pidana korupsi, lanjut Fahri, berarti ada pejabat yang memelihara Robert Tantular. “Pejabat yang memelihara Robert itu disinyalir masih aktif dan ada yang tidak,” tambahnya.

Dari konstruksi ini, Fahri menilai tidak ada keraguan untuk mengatakan skandal Bank Century sebagai tindak pidana korupsi. “Jadi saya menyebut ini delik korupsi. Saya tidak mengerti kalau ini disebut bukan tindak pidana korupsi,” tandas Fahri sembari membaca UU Tipikor.

10 Nama Bertanggung Jawab
Fraksi Partai Hanura DPR RI menemukan 62 penyimpangan terkait skandal Bank Century. Hanura juga menyebutkan ada 10 pihak yang harus bertanggung jawab. Presiden SBY tidak masuk deretan pihak bertanggung jawab.

“Kami mengungkapkan fakta adanya dugaan korupsi pada kasus Bank Century yaitu upaya perampokan dana bank secara berlanjut dan melibatkan pejabat Bank Indonesia, pejabat institusi moneter, dan pejabat institusi fiskal yang pada akhirnya merugikan keuangan negara,” papar Wakil Sekjen DPP Partai Hanura, Akbar Faizal.

Apa yang diungkapkan Akbar yang juga anggota Pansus Century dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Kamis (4/2), merupakan kesimpulan sementara perkembangan kasus Bank Century dari Fraksi Hanura.

Akbar mengatakan, ada 62 bentuk penyimpangan yang ditemukan. Penyimpangan itu dikelompokkan dalam 4 bagian. Pertama, 16 penyimpangan dalam operasional Bank CIC hingga pada proses marger. Kedua, 25 penyimpangan pasca marger Bank Century.

Ketiga, 8 penyimpangan berkaitan dengan pemberian SPJP pada Bank Century. Keempat, 13 penyimpangan ditemukan saat penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. “Dalam penanganan Bank Century ini sebenarnya sangat terindikasi merugikan keuangan negara,” kata Akbar.

Alasannya, menurut dia, penggunaan SPJP dan LPS dalam penyertaan modal sementara seharusnya tidak boleh dikeluarkan oleh negara karena pada saat itu Bank Century tidak pantas menerima aliran dana tersebut. Akhirnya negara menjadi rugi dengan aliran-aliran itu ke Bank Century.

Akbar menyampaikan Hanura juga menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. 10 Pihak yang harus bertanggung jawab yakni pejabat Bank Indonesia periode akusisi dan marger, pejabat BI pasca merger dan pemberian SPJP, pejabat BI dalam proses pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS), pejabat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), pejabat UKP3R, pejabat Komite Koordinasi, pejabat LPS, dan manajemen Bank CIC, manajemen Century lama, dan manajemen Century.

Siapa saja Pak? “Kita tidak menyebutkan nama. Itu akan kita sampaikan pada saat laporan akhir fraksi pada tanggal 15 Februari,” elak Akbar.

KPK Jadi Alat Penguasa?
Anggota Pansus Century DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Agun Gunanjar siap dipenjara sebagai politisi. Pernyataan itu keluar saat dia sedang memberikan masukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang melakukan pengusutan terhdap kasus Bank Century.

“KPK saya harap tidak dijadikan sebagai alat pemuas atau pemuas kekuasaan rezim yang berkuasa, dan atas pernyataan ini, saya siap dipenjara. Karena itu risiko saya sebagai politisi,” ujar Agun di ruang rapat Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Kamis (4/2).

Hal ini disampaikan Agun setelah sebelumnya ia mengatakan bahwa saat ini baik Pansus maupun KPK sedang diawasi oleh Publik. Jangan sampai keberadaan lembaga ini memunculkan kekhawatiran di masyarakat, terutama KPK menjadi instrumen politik di masa lalu.

KPK melalui wakilnya Chandra M Hamzah merespon balik atas masukan tersebut. KPK tidak akan mundur selangkah pun untuk menyelidiki kasus Bank Century. “Apa yang Pansus inginkan juga menjadi keinginan kita. Maka dari itu buat KPK tidak ada kata-kata mundur untuk menyelidiki kasus ini. Apalagi bukti-bukti juga sudah kita miliki. Hukum harus ditegakkan. Dan ini akan selalu kita pegang,” kilah Chandra. (*/dtc/eta)

Jangan Meniru Amerika

Kompas, Kamis, 4 Februari 2010 | 03:05 WIB

Oleh PLE Priatna

”I hated. You hated. It a was about as popular as a root canal.”

Demikian pernyataan Presiden Obama menyinggung kisruh bail out megakorporasi di AS belakangan ini. Presiden AS Obama kembali berjanji memulihkan krisis ekonomi yang menimpa rakyat AS dengan menggelontorkan 30 miliar dollar AS, fee dari dana talangan, untuk usaha kecil dengan membuka lapangan kerja baru agar angka pengangguran tidak lebih dari 10 persen.

Kisruh dana talangan bergulir kembali ketika Timoty Geithner, Menteri Keuangan AS—sekalipun menyangkal—telah dituding merahasiakan proses pencairan sebagian dana talangan dari Pemerintah AS guna menutup utang perusahaan asuransi American International Group (AIG). Lewat badan baru, menjual surat berharga menyelamatkan kebangrutan mitra AIG dengan menyuntikkan dana segar kepada Societe General Perancis (11,9 miliar dollar AS), Deutche Bank Jerman (11,8 miliar dollar AS), Barclays Bank Inggris (8,5 miliar dollar AS), sementara AIG justru bagikan bonus keuntungan sebesar 170 juta dollar AS kepada perusahaan (Kompas, 28/01/2010).

Sejak krisis keuangan tahun 2009, sekitar 140 bank di AS sudah dinyatakan bangkrut dan, pada tahun ini, kembali 15 bank dinyatakan gagal dan kerugian bisa mencapai 100 miliar dollar AS dalam periode 2009-2013 (Kompas, 30/01/2010).

Gonjang-ganjing dana talangan ”The Troubled Asset Relief Program” (TARP) kepada perusahaan swasta AS yang menguasai Wallstreet telah mengusik rasa keadilan rakyat AS. Becermin dari kasus itu, tulisan pendek ini mencoba membuka satu sisi gelap praktik demokrasi di AS bahwa koneksi politik, uang, dan preferensi kebijakan bergulir merangsek rakyat AS, jauh lebih buruk dari Indonesia.

Koneksi politik dan kapital

Banyak studi dari para pakar di AS membuktikan bahwa koneksi politik menjadi sisi penting dari kekuatan perusahaan raksasa di AS. Perusahaan besar yang memiliki koneksi politik memiliki preferensi akses yang besar mendapat kredit dari Pemerintah AS termasuk dana talangan (Faccio, Masulis, Mc Connell, Political Connections and Corporate Bailouts, 2005). Studi lain mengatakan, kebijakan/keputusan politik ternyata bisa dipengaruhi dan dibelokkan oleh kelompok kepentingan (Figueiredo, The Allocation of Resources by Interests Group, 2002). Pakar lain membuktikan bahwa alokasi kontrak proyek pemerintah diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik ataupun memberikan sumbangan dana kampanye (Goldman, Rocholl et al, Political Connections and the Allocation of Procurement Contracts, Juni 2009).

Bahkan, baru-baru ini dibuktikan lagi bahwa bank yang memiliki koneksi politik kuat, termasuk untuk biaya lobi ataupun sumbangan dana politik, akan mendapat dana segar talangan, sekalipun fundamental perusahaan itu lemah dan berkinerja buruk, demikian studi Dunchin dan Sosyura, September 2009. Bank dengan para eksekutif yang duduk dalam dewan bank sentral akan mendapatkan peluang lebih besar, apalagi jika memiliki koneksi dengan anggota senat di komisi keuangan, akan mendapat peluang sekitar 57 persen, lebih dari setengah, kemungkinan ditalangi. Maka, tidak mengherankan ketika Neil Barofsky, Inspektur Jenderal SIGTARP, dalam investigasinya menemukan bahwa 16 bank dari total 56 mega-perusahaan, di mana tiga dari bank tersebut tidak memenuhi kriteria teknis, tetap saja mendapatkan jatah penalangan.

Congressional Oversight Panel (COP, Februari 2009) melihat dalam kasus bail out ini terjadi pengelembungan nilai aset. Dari taksiran aset total 254 miliar dollar AS, ternyata penilaian harga pasar aset tersebut hanya senilai 176 miliar dollar AS. Artinya ada kelebihan sekitar 78 miliar dollar AS uang rakyat (44 persen) yang digelontorkan untuk menalangi utang perusahaan itu.

Membeli keputusan politik

Keputusan politik sebagai butir kebijkan ternyata bisa dibelokkan dan bahkan ”dibeli” oleh kelompok pemilik modal. Perusahaan besar penerima dana talangan ini menghabiskan total 114,2 juta dollar AS (77 juta dollar AS untuk sumbangan dana kampanye pemilu dan 37 juta dollar AS untuk lobi) guna mendapatkan suntikan dana sebanyak 295 miliar dollar AS. Ada ”keuntungan” dua kali lipat yang bisa dikeruk, sebesar 258 persennya. AIG kucurkan dana kampanye sebanyak 10,4 juta dollar AS untuk mendapatkan talangan sebesar 40 miliar dollar AS, demikian laporan Center for Responsive Politics baru-baru ini.

Sumbangan kampanye dari perysahaan swasta kepada para pembuat undang-undang di DPR ini memiliki korelasi positif dengan disetujuinya paket bail out tersebut. Setiap 100.000 dollar AS angka sumbangan kampanye kepada masing-masing anggota dewan dan senator, ada tambahan nilai 15,4 persen kemungkinan ia setuju dengan program itu, demikian tambah Michael Dorsch (Bailouts for Sales, Oktober 2009).

Para kapitalis, pemilik modal yang menguasai Wallstreet dengan koneksi politik (KKN) yang kuat telah malang melintang membajak gerak preferensi kebijakan AS. Ironisnya, wajah menakutkan di alam demokrasi terbesar ini justru datang dari Amerika. Kita jangan terlalu terpesona, justru kita harus bisa membuat demokrasi berjalan lebih baik di sini.

PLE Priatna Alumnus FISIP Universitas Indonesia dan Monash University, Melbourne

Pansus Minta KPK Bak Kura-Kura Ninja

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 05/02/2010 | 06:52 WIB Pansus Minta KPK Bak Kura-Kura Ninja

KETUA Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century DPR RI meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mampu bertindak cepat dalam melakukan pekerjaannya walaupun tetap memegang prinsip kehati-hatian.

Pansus Century akan menyerahkan data dan berkas yang dibutuhkan KPK hari Jumat ini. Pansus berharap KPK bak “Kura-kura Ninja” menangani skandal Century. “Besok (hari ini-red) data yang diminta KPK akan langsung kita berikan,” kata Ketua Pansus Idrus Marham di Gedung DPR, Senayan, Kamis (4/2) malam.

“Pak Tumpak (Plt Ketua KPK) jelaskan pakai simbol kura-kura untuk wakilkan keberhasilan. Tapi kita minta kura-kura ninja. Karena persoalan ini harus ditangani baik dan cepat,” imbuh politisi Partai ini.

Idrus berharap, KPK tidak pesimis dalam menangani kasus Century yang sekarang dalam penyelidikan. Tapi mereka mencoba menjelaskan keberhati-hatian dan melihat kewenangan mereka dengan menjaga substansi.

“Mereka hanya berhak ke pejabat negara juga. Tapi, persoalaan ini harus ditangani baik dan cepat apalagi respon masyarakat tinggi untuk penyelesaian,” papar Sekjen DPP Partai Golkar ini.

Untuk itu, lanjut Idrus, tidak ada alasan nantinya jika pansus sudah mengeluarkan rekomendasi adanya dugaan korupsi tidak dipercepat KPK. KPK juga akan mempertaruhkan eksistensi dan nama baik lembaga mereka. Untuk data atau dokumen pansus Century yang diminta KPK, Idrus menyatakan akan menyerahkan mulai besok sesuai kebutuhannya.

Menurut Idrus, data yang sudah dikumpulkan Pansus menjadi penting untuk tindak lanjut penuntasan kasus Century. KPK diminta menyelesaiakn secara hukum untuk menjaga kepercayaan publik.

“Ketika Pansus nanti selesai dan ada rekomendasi maka tentunya perhatian publik beralih kepada lembaga penegak hukum, salah satunya ya KPK,” tuturnya.

Dengan dukungan itu, Pansus berharap KPK kembali menunjukan kekuatannya. Idrus berharap, KPK menjadi pendekar penegak hukum seperti kura-kura ninja. “Kita ingin, KPK dalam penyelidikan kasus ini menjadi kura-kura ninja,” desak mantan Tim Sukses SBY pada Pilpres 2004 dan 2009 yang kini jadi “anak buah” Aburizal Bakrie ini. (*)

Kesimpulan Pansus & Ancaman Massa Duduki DPR

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 04/02/2010 | 21:12 WIB

Kesimpulan Pansus & Ancaman Massa Duduki DPR
OLEH: ARIEF TURATNO

SEMUA mata atau orang sekarang tengah menantikan apa hasil kesimpulan Pansus Hak Angket DPR RI soal Bank Century. Sebagian mesyarakat berpendapat, kesimpulan Pnasus kemungkinan kepada pelengseran Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Lainnya berpendapat, bahwa kesimpulan Pansus akan dibuat mengambang alias remang-remang. Dan lainnya lagi berpendapat kesimpulan Pansus akan menguntungkan pemerintah. Pertanyaan dan persoalannya adalah manakah yang paling benar dari semua asumsi itu, dan apa akibatnya bila kesimpulan Pansus tidak sesuai yang diharapkan masyarakat?

Desakan beberapa elemen masyarakat, dan pendapat beberapa macam tokoh masyarakat, serta pengamat politik rata-rata mengatakan kemungkinan besar kesimpulan Pansus akan dibuat mengambang. Dan paling fatal adalah pada upaya pelengseran Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Mengapa bukan pelengseran Presiden? Untuk pertanyaan terakhir, sudah kita uraikan sebelumnya, berikut alasannya. Mengenai pelengseran Boediono dan Sri Mulyani, memang masih menjadi teka-teki, terutama untuk Boediono. Karena tersebar rumor, dengan cara apa pun Boediono, kabarnya akan tetap dipertahankan. Mengenai alasannya mengapa Boediono mesti dipertahankan. Ini pun bagian dari sejumlah misteri yang nampaknya tidak akan pernah terungkap sampai kapan pun.

Akan halnya untuk Sri Mulyani, beredar rumor pula. Jika Menkeu pada posisi yang benar, maka dia pun akan tetap dipertahankan. Hanya yang jadi persoalan kita adalah bagaimana jika ternyata Sri Mulyani salah. Apakah dia akan dilengserkan? Karena berbagai macam persoalan yang sangat dilematis dan penuh misteri ini. Maka wajar, jika kesimpulan Pansus pun nantinya bakal dilematis dan penuh misteri pula. Nah, disinilah kemudian muncul persoalan baru. Persoalan baru itu menyebutkan bahwa sejumlah elemen masyarakat siap-siap menduduki Senayan, bilamana hasil kesimpulan Pansus tidak sesuai harapan. Benarkah? Tidak jelas, apakah rumor ini merupakan “gertakan” ataukah memang bakal terjadi. Namun dari pengalaman selama ini, kita tidak begitu yakin jika akan terulang peristiwa tahun 1998. Mengapa?

Sebagaimana yang sudah sering kita ungkapkan. Kejadian 1998 dapat berlangsung dengan mulus, karena sudah ada calon yang siap menggantikan Pak Harto, jika yang bersangkutan lengser. Sekarang, mungkin saja ada pihak yang menyatakan siap untuk menjadi Presiden RI selanjutnya. Hanya persoalannya pihak yang menyatakan siap itu benar-benar siap lahir batin, ataukah hanya sekedar siap main-main. Juga apakah dapat diterima rakyat atau tidak. Dan yang lebih penting, karena sebuah pergerakan, apa pun bentuknya pastilah memerlukan dana yang tidak sedikit. Pertanyaannya adalah apakah pihak yang mengaku siap menggantikan SBY itu memiliki dana yang cukup atau tidak? Bila ternyata tidak, maka sebagaimana ancaman demo yang terjadi pada 9 Desember 2009, dan  demo yang terjadi 28 Januari 2010, yang ancamannya bakal mengepung Istana. Faktanya, demo tetap berlangsung, tetapi yang datang berdemo tidak seperti yang dikabarkan sebelumnya. Jadi mungkinkah Senayan akan diduduki? (*)

PDIP Tegaskan Bailout Century Langgar Hukum

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 02/02/2010 | 17:04 WIB PDIP Tegaskan Bailout Century Langgar Hukum

Jakarta – Fraksi PDIP DPR RI menegaskan, bailout bank Bank Century Rp 6,7 triliun adalah melanggar hukum dan aturan yang ada. Karena itu ada empat (4) lembaga yang harus bertanggungjawab dalam pengucuran dana Century tersebut, yaitu Bank Indonesia (BI), KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), Komite Koordinasi (KK), dan LPS (Lembaga Penjamin Sementara). Namun, temuan PDIP ini bukan untuk menjatuhkan seseorang, melainkan untuk menegakkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Demikian kesimpulan Fraksi PDIP yang disampaikan Gayus Lumbuun, Hendrawan, Maruarar  Sirait, Ganjar Pranowo dan Eva Kusuma Sundari dalam jumpa pers di Gedung DPR, Selasa (2/2). “Sebagai negara hukum, maka semua perumusan dan pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga bila peraturan (UU) dirubah untuk memfasilitasi, membenarkan kebijakan adalah jelas menyalahi asas dan pelanggaran hukum, terlebih jika kebijakan itu tidak memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan good governance,” tandas Wakil Ketua Pansus Century DPR dari PDIP, Gayus Lumbuun.

Terkait BI, banyak aturan internal BI yang dilanggar dalam proses akuisisi dan merger tiga bank (Bank Pikko, Bank Danpac dan CIC) dengan merubah aturan BI tentang penentuan CAR demi memfasilitasi pemberian FPJP, ketidakkonsistenan BI terhadap PBI tentang CAR dalam pemberian informasi pengucuran penyertanaan modal sementara (PMS) tahap 3 dan 4 untuk mencapai CAR 10 % sementara PBI yang berlaku mensyaratkan agar CAR positif  belum dicabut, tidak memiliki data pendukung yang memadai terhadap kondisi Bank Century ketika ditetapkan sebagai bank gagal, tidak memberikan hitungan pasti untuk biaya penyelamatan century dan hanya bergantung pada asumsi-asumsi serta akad perikatan agunan untuk FPJP tidak akurat dan masih mengacu pada PBI yang telah diubah.

Sementara tentang KSSK, ternyata tidak menggunakan indicator yang jelas dan terukur dalam menentukan Century sebagai bank gagal-hanya pertimbangan factor psikologis yang tidak terukur, tidak melakukan koreksi kebijakan terutama terhadap perubahan biaya penyelamatan Century, dan Ketua KSSK tidak mengadakan pengawasan kinerja LPS terutama menyangkut tidak dilaksanakannya assessment LPS sebelum mengucurkan biaya sebagaimana diperintahkan UU LPS.

Untuk KK menurut FPDIP, status pembentukannya tidak berdasarkan hukum, pengambilan keputusan tidak sesuai prinsip good governance dan pada saat menyerahkan penanganan century ke LPS tidak disertai penentuan angka penyelamatan Century.

Sedangkan LPS adalah merubah peraturan LPS untuk memfasilitasi pengucuran dana Rp 6,7 triliun dengan menyalahi prinsip good governance, tidak melaksanakan assessment (financial dan legal) awal sebelum mengucurkan dana penyelamatan Century sebagaimana diatus perundang-undangan dan tetap memberikan dana talangan ke century Rp 2,8 triliun meski DPR tidak menyetujui-menolak Perppu No.4/2008 tentang JPSK yang diajukan Presiden SBY pada 18 Desember 2008.

Yang pasti kata Hendrawan dari 45 temuan pelanggaran oleh BPK menjadi 9 temuan oleh FPDIP yang terdiri dari proses merger tiga bank menjadi Bank Century, LPJP, KSSK yang menyatakan Century bank gagal berdampak sistemik dan aliran dana. Pansus sudah mendapatkan data-data dari BI dan PPATK (Pusat pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan), namun belum dari Menkeu Sri Mulyani.

Maruarar Sirait, menegaskan pansus masih akan melakukan rapat dengan mengkonfrontir mantan Wapres Jusuf Kalla dengan Menkeu Sri Mulyani khususnya terkait pesan pendek (sms) yang dikirimkan kepada JK dan SBY, dan ternyata dibantah oleh JK jika pihaknya tidak pernah menerima sms bailout century itu. ”Anehnya, Bu Sri Mulyani belum klarifikasi bantahan JK tersebut. Juga konfrontir antara nasabah dengan bank century, kepolisian dengan BI dan LPS dll. Hal itu agar pansus DPR mendengar dari berbagai pihak terkait dan tidak hanya dari salah satu sumber,” paparnya.

Menyinggung pemakzulan kata Marurar, pihaknya belum berkesimpulan kea rah itu. Yang pasti katanya, selama memenuhi syarat dan secara hukum terbukti bersalah, maka prose situ diserahkan pada paripurna DPR, MPR dan Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi, kesimpulan pansus skandal century itu harus jelas hitam di atas putih, bukan abu-abu,” sambungnya. (wan)

HAK ANGKET
Sikap Anggota Pansus Bank Century Terbelah

Rabu, 3 Februari 2010 | 03:53 WIB

Jakarta, Kompas – Anggota Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century terbelah menjadi dua kelompok. Oleh karena itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi memprediksikan ada dua rekomendasi yang akan dikeluarkan Pansus Bank Century.

Rekomendasi pertama menyatakan bahwa Boediono dan Sri Mulyani Indrawati harus bertanggung jawab secara politik dan hukum karena membuat kebijakan yang salah dalam pencairan dana talangan (bail out) Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Rekomendasi lain menyatakan, Boediono dan Sri Mulyani membuat kebijakan yang tepat dan mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis.

”Namun, rekomendasi Pansus harus satu, karena itu kemungkinan diputuskan melalui voting,” ungkap Koordinator Formappi Sebastian Salang di Jakarta, Selasa (2/2).

Formappi memetakan, kelompok yang menyatakan Boediono dan Sri Mulyani bersalah berasal dari lima fraksi dengan anggota Pansus sebanyak 16 orang. Mereka dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Kelompok yang menyatakan tidak ada kesalahan dalam kasus Bank Century sebanyak 14 orang, berasal dari Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Apabila Pansus konsisten, kata Sebastian, mereka akan merekomendasikan kebijakan pemberian dana talangan itu sebagai suatu kesalahan. Boediono dan Sri Mulyani harus bertanggung jawab baik secara politik maupun hukum.

Penetapan pengadilan

Secara terpisah, Ketua Pansus Bank Century Idrus Marham yakin Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat segera mengeluarkan penetapan untuk menyalin berbagai dokumen yang dibutuhkan. Dengan demikian, Pansus tidak akan kesulitan mengungkap persoalan, termasuk aliran dana dari Bank Century.

Idrus dan Wakil Ketua Pansus T Gayus Lumbuun, Selasa, menemui Ketua PN Jakarta Pusat Syahrial Sidik. Dalam pertemuan itu, Pansus menyerahkan permohonan penetapan pengadilan untuk menyita dokumen. ”Ketua PN Jakarta Pusat akan memerhatikan kepentingan dari upaya membongkar kasus Bank Century itu,” tutur Idrus.

Advokat Hotman Paris Hutapea mengingatkan, Pansus bukan penyidik projusticia. Jika Pansus dapat membuka kerahasiaan bank, dengan penetapan pengadilan, industri perbankan akan terancam. Indonesia bukan lagi tempat aman untuk menyimpan uang karena tak ada kerahasiaan.

Ia pun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyidik kasus aliran dana ke Bank Century. (NTA/NWO)

KPK Jadi Alat Pemuas Kekuasaan?

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 04/02/2010 | 22:33 WIB KPK Jadi Alat Pemuas Kekuasaan?

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan dicurigai menjadi alat pemuas bagi rezim penguasa untuk ”merampok” kekuasaan. ”Jangan jadikan KPK sebagai alat pemuas kekuasaan rezim yang berkuasa. Atas pernyataan ini, saya siap dipenjara. Karena itu risiko saya sebagai politisi,” seru anggota Pansus Century DPR RI Agun Gunanjar saat rapat konsultasi Pansus dengan KPK di gedung DPR, Senayan, Kamis (4/2).

Ia mengungkapkan, ada kekhawatiran di masyarakat bahwa KPK dijadikan alat politik dalam meraih kekuasaan. “Jangan terjadi praktek penegakan hukum di masa lalu, hukum dijadikan instrumen politik. Kami khawatir ada pressure (tekanan) dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Agun pun menyerukan agar KPK jangan mau diintervensi dan ditekan rezim penguasa. “Dalam bertugas ada proses lidik sidik yang hasilnya sangat dibutuhkan rakyat,” tutur politisi Partai Golkar ini di depan pimpinan KPK.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah mengaku, sepanjang ada alat bukti, KPK tidak akan mundur dari kasus yang disedang diusutnya. “Ini yang kami pegang. Karena kalau penegakan sudah diintervnsi misalnya membelokkan alat bukti itu hukumannya sangat berat. Jadi harapan pak Agun juga harapan kami, Hukum ditegakkan sepanjang alat bukti ada kami tidak akan mundur,” kata Chandra. (*/ina)

Demo Usut Century Teriak “KPK Banci!”

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 04/02/2010 | 20:53 WIB Demo Usut Century Teriak "KPK Banci!"

Jakarta – Sekitar 200 massa menggelar demo unjukrasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sambil membawa ondel-ondel berwajah Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani massa meneriaki KPK banci.

Massa berkumpul di halaman Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (4/1). Mereka tergabung dalam Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) dan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi-Indonesia mendesak KPK bekerja lebih cepat untuk mengusut skandal bailout Century dengan segera memeriksa Boediono dan Sri Mulyani.

Kedua pejabat negara itu, dinilai massa adalah maling-maling yang sedang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu. Dengan mengatasnamakan penyelamatan agar Bank Century tidak menimbulkan dampak perbankan yang sistemik, keduanya melakukan pengucuran uang negara sebesar Rp 6,7 triliun.

“KPK tak ubahnya seperti ayam yang tidak berani mengusut kasus Century dan bahkan sudah dilindungi oleh para koruptor!” seru seorang demonstran.

Sambil membentangkan bendera berukuran raksasa, para massa juga menyanyikan lagu-lagu bertema kekecewaan karena sikap KPK yang dinilai lambat dalam mengusut Century. Aksi bertambah riuh karena massa membakar ban sehingga asap hitam pun mengepul dan membuat jalanan semakin macet.

Sementara itu ratusan aktivis Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) juga melakukan demo di KPK, Kamis (4/2) siang. Mereka mendesak KPK lebih garang dalam mengusut skandal Century. Selain itu, para aktivis GPK mendesak KPK untuk menangkap siapa saja pejabat yang terlibat, adanya indikasi keterlibatan partai politik yang menerima aliran dana bailout Bank ‘abal-abal’ bermasalah tersebut.

“Kami meminta kepada Pasus Century DPR untuk tidak menjadikan kasus ini sebagai praktek dagang sapi untuk kepentingan dan kekuasaan belaka,” kata Joko Susanto, aktivis GPK dalam orasinya.

GPK menilai pengucuran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century sebagai upaya penyelamatan perbankan nasional adalah bohong belaka. “Lebih tepat kami menyebutnya sebagai pencurian uang negara atau pencurian uang rakyat secara sistematik,” serunya.

Dalam pernyataan sikapnya GPK mengaku terpanggil secara moral untuk mendorong semua pihak serta lembaga negara untuk bersama-sama secara ikhlas dan jujur untuk menyelesaikan kasus itu. Menurut GPK, skandal Century telah menambah noda hitam wajah bangsa Indonesia di mata dunia internasional. “Karena itu sulit menghilangkan predikat Indonesia sebagai negara korup,” seru Joko. (*/inc)

Kasus BC Bukti Ada Tekanan Politis ke KPK

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 02/02/2010 | 21:55 WIB Kasus BC Bukti Ada Tekanan Politis ke KPK

Jakarta – Beberapa kasus di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkesan lambat penanganannya. Kasus dugaan korupsi di Departemen Sosial dengan tersangka Bachtiar Chamsyah memakan waktu hampir 2 tahun. Sedangkan kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI (Bank Indonesia) yang dilaporkan Agus Condro hampir setahun.

Dua contoh penanganan kasus tersebut, menurut peneliti ICW Adnan Topan Husodo, adalah bukti masih ada tekanan politis ke KPK. Terutama bagi kasus-kasus yang menyangkut pejabat terkenal seperti Menteri dan anggota DPR. “Itu artinya ada persoalan politik di dalam tubuh KPK sehingga menjadi tolak ukur apakah kasus-kasus yang ditangani KPK bisa bergerak maju atau malah diam di tempat,” kata Adnan di kantor ICW, Selasa (2/2).

Khusus untuk kasus Agus Condro, tekanan politik tersebut jelas terlihat saat Antasari Azhar masih menjabat. Menurut Adnan, kasus ini mulai semakin terang setelah Antasari mulai tidak aktif setelah terlibat kasus dugaan pembunuhan akhir 2009 lalu. Padahal, pelaporan kasus sudah dilakukan sejak tahun 2008.

“Sebenarnya pengungkapan masalah ini kendalanya ada pada Antasari. Kenapa begitu, itu terlihat dari pernyataannya yang tampak tidak mendukung untuk kasus ini diungkapkan. Pernyataannya saat itu adalah kasus ini sudah lama terjadi sehingga tidak bisa diungkapkan,” papar aktivis ICW.

Selain itu, ada keterlibatan para tokoh politik dan pengusaha yang cukup berpengaruh sehingga membuat KPK goyang. Bahkan, hingga saat ini masih ada 3 tersangka yang belum ditahan, meski berkas pemeriksaannya sudah hampir rampung. “KPK selalu menghadapi persoalan yang berat yaitu banyaknya intervensi politik, sekalipun KPK tidak lagi dipimpin Antasari,” imbuhnya.

Lain halnya dengan kasus Bachtiar. Ada dugaan lambannya kasus tersebut selain karena dipengaruhi praktek mafia peradilan, dipengaruhi pula oleh jabatan Bachtiar yang saat itu masih aktif sebagai menteri sosial.

Padahal, kasus tersebut sudah dilaporkan sejak tahun 2006 dan mulai diselidiki KPK sejak tahun 2007. “Ini kasus lama, jadi apakah ada intervensi politik atau adanya makelar kasus, KPK harus menjelaskan,” kata Koordinator ICW, Danang Widoyoko saat dihubungi lewat telepon.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP, saat dikonfirmasi mengatakan, penanganan kasus Bachtiar Chamsyah lamban karena proses penyelidikan yang cukup lama. Para penyelidik butuh waktu untuk memproses data, terutama untuk pengadaan barang di daerah. “Penyelidik kan sampai melakukan pemeriksaan buat proyek mesin jahit sampai ke daerah-daerah. Ada juga pengumpulan keterangan dari para saksi,” tegas Johan.

Johan pun membantah ada tekanan politik tertentu terhadap kasus Agus Condro. Terlebih jika dikaitkan dengan pemberhentian Antasari. “Tolong jangan dibelokkan ke mana-mana. Kita bekerja sesuai koridor-koridor yang ada,” jelasnya.

Merasa Dikriminalisasi KPK
Bachtiar Chamsyah menolak tudingan bila dirinya melakukan korupsi. Dia merasa kebijakannya terkait sapi impor dan mesin jahit untuk kesejahteraan rakyat. “Kalau toh akhirnya kebijakan mensejahterakan rakyat miskin dikriminalisasi, biarlah publik yg menilai,” tutur Bachtiar, seperti ditirukan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefudin, Selasa (2/2).

Bachtiar yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PPP, mengaku tidak menerima uang sepeser pun, apalagi memperkaya diri. “Ia takkan lempar tanggung jawab atas semua hal yang disangkakannya itu,” terang Lukman.

KPK mengumumkan penetapan Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial. Status tersangka sudah dikenakan kepada Mensos sejak era presiden Megawati Soekarnoputri ini sejak pertengahan Januari 2010, namun KPK belum menahan Bachtiar.

Bachtiar Chamsyah diduga telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam proyek pengadaan sapi potong dan mesin jahit yang diputuskan pada September 2004 . Modusnya kontraktor pelaksana proyek tidak dipilih melalui tender terbuka, melainkan penunjukan langsung.

Diduga Markus Ikut Bermain
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai adanya peran makelar kasus (markus) di kasus sapi impor dengan tersangka mantan Mensos Bachtiar Chamsyah. Indikasinya, pengusutan kasus tersebut di KPK begitu lama. “Ini kasus lama sekali majunya, ICW sudah melaporkan sejak Oktober 2006. Penyidikannya lamban sekali,” ungkap Koordinator ICW, Danang Widoyoko, Selasa (2/2).

Untuk itu, ICW meminta agar KPK mengklarifikasi hal tersebut, mengingat tudingan adanya markus terkait kasus itu pernah santer terdengar. “Ini penting untuk dijelaskan. Dan kemudian harus menjadi bahan penyelidikan internal. Kecurigaan kami karena banyak rumor, ada permainan di kasus ini,” bebernya.

Namun, dugaan lain mungkin saja, KPK berhitung soal jabatan Bachtiar yang memegang posisi Mensos. “Ini kasus lama, jadi apakah ada intervensi politik atau adanya makelar kasus, KPK harus menjelaskan,” paparnya pula. (*/dtc/jpc)

“Kasus Miranda” untuk Deal Century?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 03/02/2010 | 15:47 WIB "Kasus Miranda" untuk Deal Century?

Jakarta – Entah dugaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dicap tak independen atau mendapat tekanan, benar atau tidak, tapi nyatanya kini KPK ‘lelet’ mengusut skandal ‘Miranda Goeltom’ yang melibatkan kalangan politisi PDIP, menyusul kasus Bachtiar Chamsyah yang juga pentolan PPP, sehingga terkesan KPK mengambangkan penuntasan kasusnya.

Apa hal ini mau dijadikan bargaining politis (dagang sapi) menjelang keputusan Pansus Century DPR, yang jelas KPK untuk kesekian kalinya memeriksa Dudhie Makmun Murod (PDIP) tetapi tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom ini belum juga ditahan.

Dudhie mulai diperiksa sekitar pukul 08.30 WIB. Ia keluar meninggalkan KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (3/2), sekitar pukul 11.15 WIB. Meski Dhudhie sudah menjadi tersangka, KPK belum juga menahan mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI dari Fraksi PDIDP tersebut.

Padahal tidak lama lagi, Dudhie akan mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dhudie meninggalkan gedung KPK dengan menumpang taksi Blue Bird. “Untuk melengkapi data,” jawab Dudhie singkat saat dicegat wartawan sebelum masuk ke dalam taksi.

Dudhie diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain Dudhie, KPK juga telah menetapkan Hamka Yandhu, Udju Djuhaeri dan Endin Soefihara sebagai tersangka. “Yang bersangkutan kita periksa sebagai saksi,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi.

Sebagaimana diketahui, kasus tersebut berawal dari adanya pengakuan mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Agus Tjondro Prayitno yang menerima uang dalam bentuk Traveler Cheque (TC) sebesar Rp 500 juta. Duit itu Agus terima setelah Miranda Goeltom terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior BI. KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut yaitu Dudhie Makmun Murod (PDIP), Endin Soefihara (PPP), Hamka Yamdhu (Golkar) dan Udju Juhaeri (TNI/Polri). Keempat tersangka ini adalah mantan anggota Komisi IX (bidang Keuangan dan Perbankan) DPR RI periode 1999-2004.

Keempat tersangka itu diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 5 atau Pasal 11 atai Pasal 12b Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat tindakan mereka, negara diduga dirugikan hingga Rp 24 miliar. Kasus bermula saat Agus Condro mengaku telah menerima 10 lembar cek perjalanan, masing-masing Rp 50 juta. Cek itu dibagikan sesaat setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang dimenangkan  Miranda Swaray Goeltom.

Penyidik menduga masing-masing tersangka menerima Rp 500 juta. “Ada alat bukti berupa cek perjalanan dan pengakuan saksi,” jelas Wakil ketua KPK M Jasin beberapa waktu lalu. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang sekitar 400 cek perjalanan serupa yang diduga beredar di sekitar pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Selama pengusutan kasus tersebut, KPK sudah menerima pengembalian uang dari sejumlah mantan anggota DPR tersebut, diantaranya Dudhie Makmum Murod yang mengembalikan Rp 500 juta pada 15 Oktober 2008.

Inilah daftar anggota Komisi IX DPR saat itu yang diduga menerima aliran dana Bank Indonesia. Data disampaikan Presiden Lumbung Infomasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal di Jakarta berdasarkan kesaksian Hamka Yandhu di Pengadilan Tipikor 28 Juli 2008.

Berikut nama ke-52 anggota DPR yang diduga menerima aliran dana Bank Indonesia.

No Nama Fraksi Uang Diterima
1 Ir. Emis Moeis PDIP Rp 300 juta
2 H.M Pasca Suzetta Golkar Rp 1 miliar
3 H. Faisal Baasir PPP belum diketahui
4 Drs. Ali Maskur Musa PKB Rp 300 juta
5 Drs. T.M Nurlif Golkar Rp 250 juta
6 Drs.Baharuddin Aritonang Golkar Rp 250 juta
7 Drs. Antony ZA Golkar belum diketahui
8 Ir. Achmad Hafiz Zamawi Golkar Rp 250 juta
9 H. Asep Ruchimat Sudjana Golkar Rp 250 juta
10 Bobby S.H Suhardiman Golkar Rp 250 juta
11 H. Azhar Muchlis Golkar Rp 250 juta
12 H. Abdullah Zaine Golkar Rp 250 juta
13 Martin Bria Seran Golkar Rp 250 juta
14 H. Hamka Yandhu Golkar Rp 500 juta
15 Drs. Henky Baramuli Golkar Rp 250 juta
16 Reza Kamarulah Golkar Rp 250 juta
17 Max Moein PDIP Rp 250 juta
18 Drs. Poltak Sitorus PDIP Rp 250 juta
19 Aberson M. Silaloho PDIP Rp 250 juta
20 Dr. Sukowaluyo PDIP Rp 250 juta
21 Tjandra Wijaya PDIP Rp 250 juta
22 Zulfan Lindan PDIP Rp 250 juta
23 Dipl. Oek. Englina Pattiasina PDIP Rp 250 juta
24 Williem Tutuarima PDIP Rp 250 juta
25 Drs. Sutanto Pranoto PDIP Rp 250 juta
26 Sukono PDIP Rp 250 juta
27 Matheos Pormes PDIP Rp 300 juta
28 Daniel Budi Setiawan PDIP Rp 250 juta
29 Agus Condro Prayitno PDIP Rp 250 juta
30 Dudie Murod PDIP Rp 250 juta
31 H. Sofyan Usman PPP Rp 250 juta
32 Drs. Endin AJ Soefihara PPP Rp 250 juta
33 H. Urai Faisal Hamid PPP Rp 250 juta
34 Habil Marati PPP Rp 250 juta
35 Danial Tanjung PPP Rp 500 juta
36 Drs.H. Aly As’ad PKB Rp 250 juta
37 H. Aris Azri Siagian PKB Rp 25 juta
38 HM. Mukhtar Noerjaya PKB Rp 250 juta
39 Drs. H. Amin Said Husni PKB Rp 250 juta
40 H. Amru Al Mu’tashim PKB Rp 400 juta
41 Drs. Hakam Naja F-Reformasi Rp 250 juta
42 Tubagus Soemandjaja SD F-Reformasi Rp 250 juta
43 Herman L. Datuk Rangkayo B F-Reformasi Rp 250 juta
44 Drs. H. Munawar Soleh F-Reformasi Rp 250 juta
45 Rizal Djalil F-Reformasi Rp 250 juta
46 R. Sulistyadi F-TNI/POLRI Rp 250 juta
47 Suyitno F-TNI/POLRI Rp 250 juta
48 Drs. Udju Djuhaeri F-TNI/POLRI Rp 250 juta
49 Drs. Darsup Yusuf F-TNI/POLRI Rp 250 juta
50 Drs. Hamid Mappa F- KKI Rp 250 juta
51 HMS. Kaban PBB Rp 300 juta
52 Drs. Abdullah Al Wahdi PDU Rp 250 juta

(*/dtc/jpc)




Blog Stats

  • 2,263,310 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers