Posts Tagged ‘Banking Disaster

05
May
10

Kepemimpinan : Sri Mulyani Indrawati, Woman of the Century

Sri Mulyani Ngaku Tak ‘Dimanja’ KPK

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 04/05/2010 | 22:22 WIB Sri Mulyani Ngaku Tak 'Dimanja' KPK

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjalani pemeriksaan kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (4/5/2010). Karena pemeriksaan tertutup, maka tak jelas apakah diperiksa beneran atau hanya berbincang santai. Namun, Sri Mulyani mengaku tidak ada perlakukan khusus dari KPK menyangkut tempat pemeriksaan yang dilakukan di kantornya.

“Secara faktual tidak ada keistimewaan terhadap saya dan yang lain,” kilah Sri Mulyani dalam jumpa pers di kantornya usai dimintai keterangan oleh KPK. Menkeu juga mengaku, dirinya memang diundang KPK untuk proses pemeriksaan, namun karena pertimbangan dokumen yang ada terdapat di Kementerian Keuangan, maka pemeriksaan dilakukan di Kementerian Keuangan.

“Saya sebutkan pihak KPK yang mengundang kami namun dengan pertimbangan dokumen yang dimiliki, maka tempat yang memadai di sini. Pada November tanggal 30 mereka juga ke sini, KPK pun melakukan pengecekan ke sekretariat (KSSK/Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang ada di sini, melihat sebagai sumber informasi, jadi bisa dilakukan secara objektif dan faktual,” kelitnya.

Sri Mulyani diperiksa oleh KPK di kantornya sekitar 6 jam, mulai pukul 14.00 WIB dan selseai pukul 20.00 WIB. Sri Mulyani diperiksa oleh 3 orang penyidik KPK. Tidak ada hal-hal yang baru untuk disampaikan Sri Mulyani ke KPK, dan hanya mengulang keterangan yang pernah diberikan ke khalayak umum sebelumnya.

Menurut Sri Mulyani, pemberian keterangan tersebut terkait tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK dari proses penetapan sistemik, penyerahan dari Komite Koordinasi hingga ke LPS, dan latar belakang dari krisis tahun 2008. “Dokumen-dokumen hasil-hasil rapat pada bulan sebelum keputusan mengenai Bank Century,data dari bulan Juli hingga November di mana banyak turbelence gejolak pasar modal,obligasi negara, hingga munculnya 3 perpu,” ujar Menkeu.

Petugas KPK, lanjut dia, juga menyoroti khusus pertemuan tanggal 13 di mana dirinya sedang berada di Washington. Kemudian rapat-rapat konsultasi antara Menteri Keuangan dengan LPS 17-18 November hingga rapat pengambilan keputusan pada 20-21 dan 24 November 2008.

Sri Mulyani menyatakan sebelumnya, pihaknya sudah secara proaktif melaporkan proses tersebut kepada KPK pada tanggal 30 November 2009. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan pemberian dokumen terkait pengambilan keputusan mengenai Bank Century pada tanggal 11 Desember 2009.

“Menteri Keuangan telah mengundang secara langsung dan proaktif bahkan sebelum proses politik terjadi, mengenai penanganan Bank Century kepada para penyelidik KPK. Atas inisiatif sendiri. Pada tanggal 30 tim KPK hadir di sini bahkan ada wawancara seperti hari ini,” kilahnya pula.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyatakan tidak ada penjelasan yang baru terkait pemeriksaan tersebut karena yang dilakukan adalah konfirmasi dan klarifikasi terhadap data-data, pernyataan-pernyataan, serta dokumen-dokumen yang telah diberikan sebelumnya.

“Bukan hal yang baru, tapi interview dalam bentuk interaktif, hanya ingin melihat gambaran konfirmasi terhadap statement,fakta, atau angka, untuk verifikasi terhadap klarifikasi dalam berbagai hal yang terekam di notulis, rekaman,dalam situasi pengambilan keputusan,” ucapnya.

Sri Mulyani mengaku, pada pemeriksaan tersebut dirinya tidak ditemani siapapun. Pemeriksaan dilakukan dari pukul 14.00 hingga 20.00 dengan break shalat ashar dan maghrib sekitar setengah jam. “Saya tidak ada pendamping, sendiri di ruangan Menkeu yang kecil, tidak ada pengacara. Untuk pengecekan dokumen, biro hukum saya yang melakukan,” akunya.

Para penyidik KPK kabarnya menerapkan aturan ketat saat melakukan pemeriksaan.Konon, katanya Sri Mulyani sebagai tuan rumah dilarang memberikan minuman ke penyidik tersebut. “Pas masuk ke ruangan, KPK memberikan formulir tentang apa yang boleh diberikan dan yang tidak boleh diberikan. termasuk dilarang memberikan minum. KPK membawa botol minum sendiri, kami menghargai saja,” ucap Sri Mulyani.

Dalam jumpa pers usai dimintai keterangan oleh KPK di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (4/4/2010), Sri Mulyani mengaku pula, proses pemeriksaan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPK. “Kita tidak ada interaksi karena tidak diperbolehkan. Soal makanan dan minuman kita lakukan sesuai ketentuan, karena tidak diperbolehkan memberikan apapun,” kata Menkeu. (*/dtc/ida)

Suara Pembaruan

2010-05-04Bermain Api Centurygate

Oleh : Febri Diansyah

Dua tokoh sentral dalam kebijakan bailout Bank Century akhirnya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (29/4). Namun, kita perlu kritik keras keputusan pimpinan yang terkesan tidak menerapkan equal treatment dalam permintaan keterangan terhadap Boediono dan Sri Mulyani. Secara prinsip, KPK dinilai rentan tunduk pada kekuatan politik. Dari aspek hukum pun, sangat mungkin ada kesalahpahaman membaca undang-undang. Demikian juga dengan penerapan asas equality before the law. Bukankah semua orang sama di hadapan hukum?
Perdebatan ini memang disambut beragam oleh berbagai kalangan. Selain kritik ataupun teguran dari publik untuk KPK, beberapa pihak juga mempunyai argumentasi, bahwa pemeriksaan tersebut hanyalah soal formalitas belaka. Karena itu, masih dapat ditolerir, asalkan KPK tetap serius mengusut substansi atau materi dari dugaan korupsi dibalik Skandal Bank Century. Bahkan, ada yang menggunakan Pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai legitimasi yuridis terhadap pemeriksaan diluar kantor KPK.
Digunakannya KUHAP sepintas akan menepis semua kritik, bahwa pemeriksaan yang dilakukan KPK melanggar hukum. Benarkah? Belum tentu. Coba simak bunyi pasal 113, “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”. Jika bunyi teks pasal 113 dicermati, seharusnya kita paham, ada sesuatu yang salah. Perhatikan siapa subjek hukum yang terikat dengan pasal ini? Hanya tersangka atau saksi. Cermati juga dimana pemeriksaan dapat dilakukan? Hanya ke tempat kediaman terperiksa. Selain itu, kita juga dapat memperdebatkan apa batasan “alasan yang patut” seperti diatur di KUHAP tersebut.

Tergelincir Teks
Ada dua pertanyaan krusial terkait debat teks undang-undang ini. Pertama, apakah pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono memenuhi kualifikasi subjek hukum Pasal 113? Sepertinya, tidak. Dua tokoh ini jelas bukan tersangka ataupun saksi. Bahkan, KPK dan juru bicara wakil presiden sempat mengatakan, mereka bukan diperiksa, tetapi dimintai keterangan. Belum sebagai saksi. Hanya klarifikasi terkait dengan beberapa kondisi saat kebijakan bailout dilakukan.
Kedua, apakah unsur “jika memberi alasan yang patut dan wajar” terpenuhi? Kita patut hati-hati dengan bagian ini. Karena KUHAP sesungguhnya hendak memfasilitasi hak tersangka atau saksi untuk diperiksa di kediamannya. Dan, penyidik dapat mengabulkannya jika pihak yang hendak diperiksa memberikan alasan yang patut dan wajar.
Artinya, inisiatif untuk diperiksa di luar kantor KPK haruslah datang dari pihak yang akan diperiksa, dengan disertai alasan yang tepat. Nah, apakah KPK pernah menerima permintaan dan alasan tersebut dari Sri Mulyani dan Boediono? Kita tidak pernah mendengarnya sekalipun.
Yang dipahami publik saat ini, inisiatif dan keputusan pemeriksaan terhadap dua tokoh sentral kebijakan Bank Century justru berasal dari KPK. Tepatnya, dari keputusan pimpinan berdasarkan beberapa kali gelar perkara kasus Century. Sehingga, dari analisis teks undang-undang saja, bahkan kita bisa paham bahwa pemeriksaan tersebut punya masalah tersendiri.
Lebih dari itu, coba cermati, di bab apa pasal 113 tersebut berada? KUHAP meletakkannya di Bab XIV tentang Penyidikan. Ingat, penyidikan. Bukan penyelidikan. Dua fase ini sangat berbeda dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia. Sementara kita tahu persis, hingga saat ini KPK masih berada di tahap penyelidikan dalam kasus Bank Century ini. Di titik inilah, KPK rentan tergelincir pada teks-teks hukum yang ada.

Sensitivitas KPK
Persoalan yang lebih mendasar sesungguhnya bukan semata pada debat teks di atas, tetapi justru pada aspek rasa keadilan publik. Jika orang selalu bicara hukum (dengan “h” kecil), yang hanya bertumpu pada teks undang-undang yang mati, selayaknya KPK mementingkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substansial. Sudah waktunya kita memaknai hukum tidak semata teks, tetapi “Hukum” (dengan “H” besar) yang jauh lebih dalam ketimbang undang-undang yang positifis semata. Di sinilah tempatnya kita berbicara tentang seberapa sensitif sebenarnya KPK dengan suara masyarakat yang menghendaki skandal Century ini tuntas secara hukum.
Harus diakui, pimpinan KPK akhir-akhir ini tidak sensitif dengan suara masyarakat. Mulai dari kasus Anggodo, tepatnya saat Direktur Penuntutan KPK justru mengantarkan salah seorang terperiksa melalui jalur khusus, padahal ada larangan tegas untuk itu. Hingga, pertemuan salah satu pimpinan KPK dengan seorang pengacara yang pernah berkontribusi pada kebijakan KSSK. Kesalahan yang sama terulang kembali saat KPK justru memutuskan mendatangi Sri Mulyani dan Boediono ke kantornya masing- masing.
Harapan publik pada KPK sebenarnya sangat sederhana, lembaga ini menuntaskan dugaan skandal korupsi di balik kebijakan bailout Century. Dengan kata lain, tidak pernah ada tuntutan KPK harus menetapkan orang-orang tertentu sebagai tersangka kasus korupsi. Jika ada yang terlibat dan cukup bukti, ia harus diseret ke pengadilan. Dan, KPK tak boleh melindungi atau bahkan mengulur waktu. Demikian juga sebaliknya.
Yang terpenting adalah, KPK melakukan pemeriksaan secara benar, adil, tidak berat-sebelah atau equal treatment, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan ke publik. Apa pun kesimpulannya. Atau dalam bahasa sederhana, KPK dinilai lebih mampu menjadi wasit yang adil di tengah tarik menarik kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif terkait vonis politik kasus Century ini.
Dengan demikian, KPK benar-benar perlu menjaga sensitivitas rasa keadilan publik, dan aturan-aturan hukum yang ada. Pelanggaran-pelanggaran aturan atau bahkan ketidak-beranian sebagian pimpinan KPK untuk melakukan hal sederhana seperti memanggil Sri Mulyani dan Boediono tentu akan membuat KPK terjebak dengan permainannya sendiri.
Ingatlah, Centurygate benar-benar sudah jadi bola api yang besar. Penyebab sekecil apa pun saat ini sangat mudah membakar apa yang ada di sekitarnya. KPK, seharusnya tidak bermain api.

Penulis adalah Peneliti Indonesia Corruption Watch, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Menkeu Sri Mulyani
Ani ke World Bank, Manuver Pencitraan?
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Rabu, 5 Mei 2010 | 10:57 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Sekjen Kemkeu, Mulia P Nasution, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas, Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Kuntoro Mangkusubroto dan Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana (depan ke belakang) memberikan keterangan pers seputar pertemuan meraka di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/4/2010). Pertemuan ini membahas pemberantasan mafia hukum dan mafia peradilan pajak di Kementerian Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar ditunjuknya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Managing Director World Bank terus mengemuka. Jika benar, per 1 Juni mendatang, mantan Ketua KSSK yang tengah disoroti dalam kasus Bank Century itu akan berkantor di Washington DC, Amerika Serikat.

Anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century, Hendrawan Supratikno, mengatakan, publik tak perlu terlalu terlena dengan kabar tersebut. Ada baiknya, menurut dia, menunggu official statement alias pernyataan resmi dari World Bank.

Hendrawan menduga, ada gelagat manuver pencitraan di tengah pemeriksaan gencar yang dilakukan KPK terhadap Sri Mulyani. “Kita tunggu official statement oleh World Bank. Bisa jadi info ini sengaja ditiupkan untuk posisi pencitraan. Bahwa dia di internasional punya reputasi baik. Bisa jadi ini manuver pencitraan,” ujar Hendrawan di sela rapat dengan KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/5/2010).

“Misalnya, saya maling di desa saya, mau jadi anggota DPR. Kemudian, saya meminta kepada kepala desa untuk mengeluarkan surat pernyataan kelakuan baik agar saya tidak dinilai cacat sebagai anggota DPR,” lanjutnya.

Akan tetapi, secara fair, Hendrawan juga mengapresiasi jika kabar tersebut benar. “Kita beri selamat kalau benar karena posisi itu tidak mudah diraih,” ujarnya.

Mengenai kelanjutan proses kasus Bank Century, KPK dinilainya harus memiliki mekanisme sendiri bagaimana menindaklanjutinya jika Sri Mulyani tak lagi di Tanah Air. Dalam rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century, Sri Mulyani diindikasi sebagai salah pejabat yang diduga harus bertanggung jawab dalam pengucuran dana talangan Bank Century. “Sri Mulyani selama ini takut dicap sebagai orang yang bersalah dalam pengambilan kebijakan Bank Century,” ujarnya.

Sri Mulyani ke Bank Dunia, Cara SBY Hilangkan Century?

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 05/05/2010 | 12:23 WIB Sri Mulyani ke Bank Dunia, Cara SBY Hilangkan Century?Jakarta – Terpilihnya Sri Mulyani sebagai Direktur Bank Dunia disinyalir terkait dengan strategi politik tertentu. Presiden dinilai terlibat ‘mengatur’ untuk menghilangkan kasus century.

“Saya kira ini jalan yang dipakai presiden untuk coba menghilangkan kasus ini. Ini cara dia untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri,” tuding anggota Komisi III, Bambang Soesatyo ketika ditanyai wartawan di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

Menurut Bambang, terpilihnya Sri Mulyani juga tidak akan berpengaruh pada pengusutan kasus Bank Century, yang sedang membelitnya. “Inikan sudah masuk ke proses hukum, dan proses hukum ini sedang berjalan. Jadi apapun yang terjadi ini tidak akan terpengaruh,” kata Bambang.

SBY Sudah Ucapkan Selamat
Presiden SBY sudah memberikan ucapan selamat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani atas penunjukannya sebagai Managing Director (MD) Bank Dunia. SBY mengapresiasi kepercayaan Bank Dunia kepada Sri Mulyani.

Menurut Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha, Presiden SBY sudah berbicara dengan Presiden Bank Dunia mengenai posisi baru Sri Mulyani, pada Jumat malam pekan lalu. Pada hari Senin, SBY memberikan ucapan selamat kepada Sri Mulyani.

“Presiden memberikan ucapan selamat pada hari Senin, saat Sri Mulyani melaporkan mengenai posisi MD,” kata Jubir Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

Menurut Julian, SBY memberikan apresiasi karena ada kepercayaan Bank Dunia kepada Sri Mulyani. Ini merupakan hal yang sangat membanggakan. “Itu luar biasa. Sebagai Kepala Negara, ucapan selamat itu wajar,” jelas Julian.

Tunggu Persetujuan SBY
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengkonfirmasi kebenaran penunjukan dirinya sebagai Managing Director Bank Dunia. Saat ini dia masih menunggu surat persetujuan dari Presiden SBY mengenai sikap Presiden terhadap penunjukan tersebut.

“Ya berita itu (penunjukan sebagai Direktur Bank Dunia) benar, dan saat ini saya masih akan tentu saja, bergantung pada persetujuan dan izin Bapak Presiden. Saya masih menjalankan pekerjaan dan proses di Kemenkeu agar bisa melakukan tugas-tugas itu pada minggu transisi. Tapi saya masih tunggu pengumuman Presiden,” tuturnya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (5/4/2010).

Sri Mulyani ditunjuk sebagai Managing Director Bank Dunia mulai 1 Juni 2010. Sri Mulyani kabarnya sudah mengajukan pengunduran diri dari posisinya sebagai Menkeu. Dia akan menggantikan Juan Jose Daboub, yang akan habis masa kerjanya per 30 Juni 2010. Sri Mulyani akan berperan untuk memperkuat dukungan dan implementasi reformasi Bank Dunia.

“Dia memiliki kemampuan yang unik dan pengalaman di Grup Bank Dunia, dari suatu titik yang menguntungkan dari negara berpendapatan menengah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan,” ujar Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick.

Kaget Sri Mulyani Masuk Bank Dunia
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso terkejut saat mendengar kabar Menkeu Sri Mulyani ditunjuk sebagai managing director Bank Dunia. Namun Priyo memberikan apresiasi kepada Sri Mulyani untuk bergabung di Bank Dunia. “Oh ya? Cukup mengejutkan. Bagaimanapun saya memberikan apresiasi terhadap pilihan ibu untuk bergabung di manajemen Bank Dunia,” kata Priyo.

Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini mengatakan, Bank Dunia adalah lembaga kelas dunia yang berpengaruh. Tenaga dan pikiran Sri Mulyani mungkin memang diperlukan oleh Bank Dunia. Priyo pun berharap agar Sri Mulyani bisa membawa misi ke-Indonesiaan. “Bukan membebek kepentingan negeri adidaya,” jelas politisi Golkar ini.

SBY Panggil Mendadak Hatta Rajasa
Presiden SBY mendadak memanggil Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Sedemikian mendadak dan penting agenda dari pemanggilan tersebut, Hatta sampai harus bergegas-gegas memasuki Kantor Presiden. Hatta tiba di Kantor Presiden pada pukul 12.10 WIB, Rabu (5/5/2010).

Wartawan mencoba meminta keterangan mengenai peluang pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menkeu RI. “Nanti, nanti. Saya tahu apa yang kalian mau tanyakan, tapi nanti dulu ya,” sahut Hatta sambil menggoyangkan jari telunjuk kanannya.

Saat itu, Seskab Dipo Alam dan Mensesneg Sudi Silalahi sudah terlebih dahulu masuk Kantor Presiden. Pertemuan mendadak ini kemungkinan terkait rencana penyampaian tanggapan resmi Presiden SBY mengenai Sri Mulyani yang mendapat tawaran mengisi pos Managing Director Bank Dunia per 1 Juni 2010.

Bila Sri Mulyani menerima tawaran tersebut maka dia akan berkantor di Washington DC, Amerika Serikat, dan karenanya harus mengundurkan diri sebagai Menkeu RI. Kini yang paling dinanti adalah apa tanggapan Presiden SBY terhadap peluang pengunduran diri itu dan bila dia menyetujuinya maka harus segera ditunjuk Menkeu baru. (*/dtc/jpc)

SBY Setuju Sri Mulyani Jadi Direktur Bank Dunia

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 05/05/2010 | 14:42 WIB SBY Setuju Sri Mulyani Jadi Direktur Bank DuniaJakarta – Presiden SBY telah memberikan persetujuan bagi pengangkatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Managing Director Bank Dunia. Persetujuan itu diberikan setelah Presiden SBY bertemu dengan Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick.

“Respons saya adalah, saya setujui setelah mendengarkan permohonan dari ibu SMI untuk menjabat sebagai Managing Director di Bank Dunia,” jelas Presiden SBY dalam konferensi pers di kantor presiden, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

Presiden menjelaskan, Bank Dunia telah menyampaikan niat untuk mengangkat Sri Mulyani menjadi orang nomer 2 di Bank Dunia tersebut baik kepada ibu Sri Mulyani dan dirinya.

“Respons saya adalah, saya menunggu permintaan resmi atau surat dari presiden Bank Dunia Robert Zoellick dengan posisi peran dan penugasan apa yang akan diberikan kepada ibu Sri Mulyani Indrawati,” jelasnya.

Setelah kita melaksanakan rapat kerja di Tampak Siring, Bali pada 30 April 2010, Presiden SBY akhirnya merima surat dari presiden Bank Dunia tanggal 25 April yang mencantumkan secara eksplisit niat untuk mengangkat Sri Mulyani sebagai Direktur Bank Dunia tersebut.

Dan setelah mempelajari surat dari Bank Dunia, sekaligus mempertimbangkan posisi Managing Director yang penting dan terhormat tersebut, presiden pun akhirnya memberikan restu kepada Sri Mulyani untuk menjadi Direktur di Bank Dunia.

SBY Sudah Terima Surat Pengunduran Sri Mulyani
Presiden SBY mengakui sudah menerima surat pengunduran diri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani karena telah ditunjuk menjadi Managing Director Bank Dunia. “Hari ini saya telah menerima surat pengunduran diri dari Sri Mulyani terkait dengan penunjukan dirinya sebagai Managing Director dari World Bank (Bank Dunia),” kata SBY dalam pengumuman di kantornya, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

SBY mengatakan dirinya sudah mengetahui niat Bank Dunia untuk menjadikan Sri Mulyani sebagai Managing Director. Namun SBY menunggu adanya surat resmi dari Bank Dunia berkaitan dengan penunjukan Sri Muilyani tersebut. “Setelah rapat di Tampak Siring, Bali pada 30 April 2010, saya menerima surat resmi dari World Bank tertanggal 25 Aparil 2010 yang secara eksplisit berniat mengangkat Ibu Sri Mulyani,” ujarnya.

SBY menyetujui rencana Bank Dunia tersebut karena posisi itu menurut SBY sangat strategis dan penting. “Respons saya, saya setujui setelah mendengar permohonan Sri Mulyani, saya harap Ibu Sri Mulyani merampungkan tugas dan urusannya di dalam negeri,” jelasnya.

Sri Mulyani Punya 72 Jam untuk Jawab Tawaran Bank Dunia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya diberi waktu 72 jam untuk memberikan kepastian atas tawaran Bank Dunia menjadi Managing Director. “Dari yang saya tahu, World Bank memberikan batas waktu 72 jam kepada Indonesia untuk memberikan jawaban, terhitung sejak tanggal 4 (Selasa, 4 April waktu AS),” ungkap Inspektur Jenderal Kementrian Keuangan, Hekinus Manao pada wartawan, Rabu (5/5/2010) siang.

Hekinus menyatakan sejauh ini Sri Mulyani menanggapi secara positif atas tawaran tersebut dan dianggapnya sebagai hal yang lebih baik. “Saya tidak tahu persis kalau ada proses semacam negosiasi. Namun tadi pagi saya bertemu dengan beliau (Menkeu), semuanya dikatakan for better good (untuk yang lebih baik),” ujarnya.

Mengenai pengganti posisi Sri Mulyani, Hekinus mengatakan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan dari Presiden SBY. Hekinus tidak mau berandai-andai dan menebak-nebak siapa yang pantas menggantikan posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah terpilih menjadi Menteri Keuangan terbaik se Asia Tenggara tersebut. “Itu kewenangan RI 1,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Sri Mulyani telah ditunjuk menjadi penasihat Bank Dunia untuk 3 wilayah yakni Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Timur dan Pasifik. Sri Mulyani juga akan mengurusi masalah Information System Group.

Bank Dunia melakukan proses pemilihan secara internasional sebelum akhirnya menunjuk Sri Mulyani untuk menjabat posisi sebagai Managing Director itu. Bank Dunia dalam siaran persnya memuji Sri Mulyani sebagai orang yang berperan penting menggawangi perekonomian Indonesia hingga sukses melewati krisis finansial, termasuk mengimplementasikan reformasi-reformasi kunci. Sri Mulyani juga berhasil mendapatkan respek dari berbagai belahan dunia.(*/dtc/jpc)

KPK Harus Cepat, Cekal Sri Mulyani!

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 05/05/2010 | 12:31 WIB KPK Harus Cepat, Cekal Sri Mulyani!Jakarta – Pandangan mantan vokalis Pansus Angket Centuty DPR RI Akbar Faizal (Fraksi Partai Hanura) terhadap Sri Mulyani tetap saja tidak berubah. Ia pun bersuara miring saat tahu Sri Mulyani akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan karena ditunjuk menjadi Direktur Bank Dunia.

“Kalau bisa dia jangan ke mana-mana dulu. Kalau perlu buat surat cekal biar beliau nggak ke mana-mana dan bisa mengikuti proses hukum (Century) yang berjalan ini!” seru penggagas hak angket Century ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/5/2010.

Sebelumnya, Akbar Faisal mengucapkan selamat kepada Sri Mulyani atas promosi tersebut. Namun, anggota DPR yang dikenal masih idealis ini berharap Sri Mulyani menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Soal kabar Ibu Sri Mulyani, saya sudah dengar tadi pagi. Secara pribadi ini bukan persoalan ia mundur atau tidak dan disetujui Presiden atau tidak. Tapi ini persoalan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” jelas Akbar yang juga Inisiator Hak Menyatakan Pendapat kasus Century ini.

Politisi Hanura ini juga meminta agar Bank Dunia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Kita mengikuti juga omongan Presiden bahwa semua orang itu sama di mata hukum,” tegasnya.

KPK Malu Dibilang Mengalah?

Ketua KPK Chandra M Hamzah membantah pihaknya mengalah terhadap Boediono dan Sri Mulyani karena memeriksa keduanya di luar kantor KPK. Chandra meminta semua pihak menghargai proses hukum yang sedang dilakukan KPK terkait penyelidikan kasus Bank Century.

“Siapa yang bilang kita mengalah, apakah Anda tahu selama ini yang terjadi, saat kita dalam penyelidikan? Kita bisa mencari infromasi kemana saja,” tegas Chandra sebelum rapat dengan Tim Pengawas Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

“Sampai saat ini kita masih terus bekerja, dan hingga saat ini pemeriksaan belum selesai, karena beberapa nama masih kita lakukan penyelidikan,” tandas Wakil Ketua KPK bidang Penindakan ini.

Chandra juga membantah lambatnya proses hukum terhadap kasus Bank Century dikarenakan adanya hambatan tertentu. “Hambatan politik nggak ada karena kita kan independen, dan apapun jabatan orang tersebut untuk KPK tidak akan berpengaruh,” ujarnya.

PKS: Sri Mulyani Harus Tetap Jalani Proses Hukum
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi positif penunjukan Menkeu Sri Mulyani menjadi Managing Director World Bank (WB). Namun PKS tetap menilai Sri Mulyani harus menjalani proses hukum yang terkait dengan dirinya soal skandal Century. “Bagus kan, tapi belum diterima. Kalau saya sih serahkan Bu Sri Mulyani,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddik.

Menurut Mahfudz penunjukan itu adalah apresiasi dunia terhadap penanganan krisis Indonesia. Namun demikian, Sri Mulyani tidak bisa menerima tanpa restu Presiden SBY. “Bu Sri Mulyani dalam posisi nothing to lose, dia ambil posisi yang mana nggak masalah tinggal posisi Presiden, menahan atau melepas,” terang Mahfudz.

Namun politisi PKS ini memberi catatan, sekalipun terpilih menjadi salah satu direktur Bank Dunia, Sri Mulyani tetap harus menjalani pemeriksaan atas kasus Century. “Catatan pentingnya bahwa kalaupun Sri Mulyani menerima tawaran Bank Dunia, itu tidak menghambat proses hukum yang sedang berjalan,” ingatnya. (*/dtc/red)

PDIP: Bank Dunia Tak Hormati Kedaulatan RI

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 05/05/2010 | 12:54 WIB PDIP: Bank Dunia Tak Hormati Kedaulatan RIJakarta – Awas, berita mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani harus diwaspadais ebagai suatu trik di saat dia sedang diperiksa KPK terkait skandal Century. Fraksi PDIP di DPR justru curiga kabar tersebut untuk membuat pencitraan bersih atas Sri Mulyani yang sedang diperiksa KPK.

“Kita harus tunggu official statement World Bank di Washington. Isu ini bisa jadi ditiupkan untuk posisi pencitraan, yang bersangkutan punya reputasi baik di tengah pemeriksaan kasus Century,” kata anggota Fraksi PDIP DPR RI Hendrawan Supratikno kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Rabu (5/5/2010).

Menurut Hendrawan, publik harus berhati-hati menanggapi lontaran isu ini. Apalagi Sri Mulyani sedang dalam sorotan terkait kasus Century. KPK pun diminta untuk waspada dan hati-hati dengan isu mundurnya Sri Mulyani yang diangkat menjadi Managing Director World Bank. “Kita harus hati-hati, harus dipastikan ini tidak untuk mempengaruhi pemeriksaan KPK atas Sri Mulyani dan Boediono,” papar mantan anggota Pansus Century DPR ini.

Politisi PDIP ini masih curiga bahwa isu ini karena untuk menyelamatkan Sri Mulyani yang sedang dirundung kasus hukum dalam soal Century. “Kami tahu, tim di belakang itu terus membuat manuver pencitraan yang bisa mempengaruhi proses hukum. Kita tahu, waktu di Pansus dia bawa bunga, itu maksudnya apa? Dia buat buku putih maksudnya apa? Semua hanya pencitraan, kita jangan sampai terlena,” serunya.

Bank Dunia Tak Hormati Kedaulatan RI
Penunjukan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Direktur Bank Dunia menuai banyak pujian. Namun, ada pula yang menanggapinya sinis. Bank Dunia malah dinilai tidak menghormati kedaulatan Indonesia. “Kalau DPR yang minta Sri Mulyani mundur, tidak boleh. Kalau World Bank yang minta mundur boleh. Ini kan aneh, siapa sebenarnya yang jadi bosnya?” ujar anggota Fraksi PDIP DPR Eva Kusuma Sundari.

Eva bahkan menuding World Bank tidak menghormati Indonesia, karena menunjuk Sri Mulyani yang sedang punya persoalan hukum. “World Bank tidak menghormati kedaulatan negeri kita. Padahal DPR sudah memutuskan yang bertanggungjawab atas bailout itu. World Bank itu sepertinya menantang DPR dengan keputusan itu,” tegas mantan anggota Pansus Century DPR ini.

Lebih lanjut, Eva juga meminta SBY tidak mengizinkan Sri Mulyani jadi Direktur Bank Dunia. Anak buah Megawati Soeklarnoputri yang duduk di Komisi XI (bidang Keuangan dan Perbankan) DPR RI ini juga meminta Presiden Bank Dunia mengoreksi keputusannya.

Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai penunjukan Sri Mulyani Bank Dunia sebagai salah satu direktur merupakan apresiasi dunia internasional. Namun demikian, pengakuan itu harus dipisahkan dari proses hukum Bank Century yang sedang berjalan.

“Saya ingin memisahkan dalam konteks Century. Kalau memang betul Sri Mulyani ditunjuk menjadi managing director, itu pengakuan yang cukup tinggi dari masyarakat internasional terhadap Sri Mulyani,” seru mantan Sekjen DPP PDIP ini.

Pramono menegaskan, proses hukum kasus Bank Century adalah hal yang harus tetap dipertanggungjawabkan oleh menteri keuangan itu. “Karena bagaimana pun ia adalah bagian pengambil keputusan (bailout Century),” tuturnya.

Jika Sri Mulyani akhirnya menerima tawaran posisi baru itu, lanjut Pram, Presiden SBY perlu segera melakukan pergantian. “Tapi belum tentu Sri Mulyani menerima kan, karena posisi Menkeu juga sangat strategis,” jelas politisi PDIP ini. (*/dtc/din)

Mundurnya Sri Mulyani, Bahaya Bagi SBY?

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 05/05/2010 | 12:59 WIB Mungkinkah Menkeu Sri Mulyani Mundur?
OLEH: ARIEF TURATNO

HARI ini muncul berita cukup mengagetkan, bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dikabarkan meminta mundur dari jabatanya, dan dia akan memilih jabatan baru sebagai Direktur World Bank (Bank Dunia). Pihak Bank Dunia sendiri kabarnya sudah setuju dengan keinginan Sri Mulyani. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri akan setuju dan menerima pengunduran dirinya?

Dengan mempertimbangkan kepentingan dirinya, kemungkinan besar SBY tidak akan mengizinkan Sri Mulyani mundur. Sebab, SBY tentu tidak ingin bernasib seperti institusi Polri yang dibongkar habis mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji. SBY pasti berhitung bahwa apa yang dilakukan Sri Mulyani terhadap kebijakan bail out Bank Century tentu atas pertimbangan dirinya. Sebab semua orang juga tahu, bahwa menteri, termasuk Sri Mulyani adalah para pebantu Presiden.

Nampaknya akan sangat janggal seorang menteri melakukan kebijakan yang dapat berakibat luas tanpa sepertujuan Presiden. Itu sebabnya, diakui atau tidak kebijakan bail out Bank Century senilai Rp6,7 triliun adalah atas persetujuan dirinya. Sebaliknya, kalau SBY menyanggah dan tidak mengakui bahwa semua itu adalah atas persetujuannya. Mestinya SBY dapat melakukan tindakan seperlunya, misalnya sudah sejak awal SBY mengenakan sanksi terhadap mantan  Ketua Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sanksi dapat berupa pemecatan, sampai dengan hukuman badan. Faktanya?

Sampai saat ini, atau tulisan kita buat, SBY belum mengenakan sanksi apa pun. Bahkan ada upaya kuat untuk melindunginya, antara lain ditunjukan dengan sikap Presiden yang tidak mau mengambil opsi C, ketika sebagian besar anggota dewan mengambil opsi C dalam rapat paripurna dewan sebagai tindak lanjut hasil Pansus Hak Angket DPR soal Bank Century beberpa waktu lalu. SBY dalam kasus itu mengambil opsi A yang isinya antara lain bahwa kebijakan bail out Bank Century bukanlah bentuk pelanggaran. Karenanya tidak perlu ditindaklanjuti ke ranah hokum.

Bentuk pembelaan lainnya yang dilakukan SBY adalah saat memanggil secara mendadak Menkeu ketika di waktu bersamaan yang bersangkutan diperiksa tim penyidik KPK di Kantor Kementerian Keuangan lantai lima. Dengan dipanggilnya Sri Mulyani ke istana, maka terpaksa penyidikan KPK dihentikan, dan baru dilanjutkan Selasa (4/5) kemarin. Semua itu membuktikan tentang pembelaan dan perlindungan SBY terhadap Menkeu. Dengan alasan itu maka timbul pertanyaan, mungkinkah SBY akan menerima pengunduran dirinya?

Memang sekarang adalah saat yang sangat dilematis buat SBY maupun Sri Mulyani sendiri. Bagi Menkeu kalau tidak mengundurkan diri, maka serangan yang lebih parah dan menyakitkan akan semakin banyak lagi tertuju kepadanya. Dan ini pasti sangat mengganggu kinerja Menkeu, maupun kehidupan keseharian keluarga Sri Mulyani. Maka meskipun pahit, nampaknya jalan terbaik baginya adalah mengundurkan diri. Sementara bagi SBY sendiri sebagaimana saya singgung di atas, mundurnya Sri Mulyani berarti bahaya besar tengah mengancamnya. Mengapa?

Dengan tidak adanya Sri Mulyani, secara otomatis SBY kehilangan benteng terdepan yang dapat digunakan sebagai tameng untuk semua serangan politik yang tertuju kepadanya. Saat ini, memang SBY masih punya dipakai sebagai bemper dalam kasus bail out Bank Century. Namun, kemunduran Sri Mulyani bukan mustahil akan pula mengilhami Wakil Presiden Boediono untuk ikut mundur. Sebab dengan mundurnya Sri Mulyani, Boediono sekarang sendirian dalam membentengi SBY. Dan itu pasti sangat berat dan belum tentu Boediono sanggup menghadapinya. Apalagi beberapa waktu lalu Boediono juga sempat diterpa isu mau mengundurkan diri.

Dengan asumsi itu, maka SBY akan berusaha sekuat tenaga membendung niat mundur Sri Mulyani. Jika perlu dengan taruhan apa pun, asal bisa mencegah niat Mbak Ani tersebut. Sekarang persoalannya tinggal kepada Sri Mulyani sendiri, apakah benar dia berniat mundur dari kabinet, ataukah hanya sekedar gertak sambal belaka. Sebab saat ini kartu truf ada di tangannya, dan SBY sepertinya tinggal menunggu kemurahan hati Sri Mulyani saja. Sungguh kasihan! (*)

SBY Segera Cari Menteri Keuangan Baru

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 05/05/2010 | 15:01 WIB SBY Segera Cari Menteri Keuangan BaruJakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai mencari Menteri Keuangan baru pengganti Sri Mulyani yang akan segera menjadi Managing Director Bank Dunia. Ia berharap, Menkeu baru bisa tetap menjalankan kebijakan pemerintah yang mengedepankan kebijakan pro ekonomi dan kebijakan fiskal yang prudent.

“Pengganti Ibu Sri Mulyani yang baru nanti akan tetap menjalankan kebijakan pemerintah yang mengedepankan kebijakan pro ekonomi dan kebijakan fiskal yang prudent,” kata Presiden SBY di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

Ia mengatakan, dengan kebijakan tetap seperti itu bisa menjadi penyangga dan landasan serta plafon pembangunan perekonomian dan dunia usaha di Indonesia. SBY juga meminta reformasi di bidang keuangan, perpajakan dan bea cukai akan terus dijalankan.

“Peranan Indonesia di pertemuan internasional seperti G20 dan pertemuan dunia lainnya akan tetap dijalankan. Menteri Keuangan baru akan mengemban tugas penting untuk kepentingan bangsa dan negara kita,” ujarnya.

SBY meminta Sri Mulyani untuk malaksanakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk menjadi orang nomor dua di Bank Dunia tersebut.

“Masih ada beberapa waktu lagi untuk selesaikan tugas di dalam negeri dengan baik sebelum berangkat menempati jabatan barunya di Washington DC, Amerika Serikat,” ungkapnya.

Presiden SBY sebelumnya telah memberikan persetujuan bagi pengangkatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Managing Director Bank Dunia. Persetujuan itu diberikan setelah Presiden SBY bertemu dengan Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick.

Anggito Bisa Gantikan Sri Mulyani
Indonesia tidak perlu merasa kehilangan SDM dengan ditunjuknya Sri Mulyani sebagai Managing Director Bank Dunia. Sebab sebenarnya ada cukup banyak SDM berkualitas di lingkungan Kementerian Keuangan RI yang sudah direkrut Sri Mulyani. “Ada Anggito Abimanyu, Mulia Nasution, Darmin Nasution, dan lainnya. Jadi kita tidak perlu kehilangan,” ujar ekonom Dradjat Wibowo, Rabu (5/5/2010).

Politisi asal PAN ini menegaskan Sri Mulyani tidak mungkin merangkap jabatan Managing Director Bank Dunia sekaligus Menteri Keuangan RI. Sebab tugas-tugas di Bank Dunia sangat membutuhkan konsentrasi penuh dan sehari-hari Sri harus berkantor di Washington DC, AS. “Jadi otomatis Bu Sri harus mundur dari kabinet,” ujar mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI ini.

Mengenai prosedur pengangkatan pengganti Sri Mulyani, sepenuhnya menjadi wewenang Presiden SBY. Apakah akan langsung melantik Menkeu baru atau terlebih dahulu menunjuk pejabat pelaksana tugas Menkeu RI mengingat hingga kini Anggito Abimanyu belum juga diangkat sebagai Wakil Menkeu. “Soal itu kita percayakan kepada Presiden. Saya mendukung Bu Sri Mulyani di Bank Dunia karena ini akan meningkatkan peran Indonesia di internasional,” paparnya. (*/jpc/ida)

SBY Tinggal Satu Tangan, Hadapi Lawan Politiknya

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 05/05/2010 | 15:22 WIB SBY Tinggal Satu Tangan, Hadapi Lawan Politiknya
OLEH: ARIEF TURATNO

DENGAN disetujuinya pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, sekarang secara praktis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya tingggal memiliki satu tangan dalam menghadapi serangan lawan-lawan politiknya. Dengan dua tangan saja SBY hampir kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi, sekarang dia hanya memiliki satu tangan saja. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah SBY mampu bertahan dari serangan lawan politiknya yang kita yakin bakal semakin gencar?

Tulisan sebelumnya di rubric ini saya mengatakan bahwa meskipun Sri Mulyani berniat mundur. Namun belum tentu SBY menyetujuinya. Asumsi saya, SBY akan mempertahankan Sri Mulyani, karena dia adalah tokoh kunci dalam kasus bail out Bank Century senilai Rp6,7 triliun. Dan selama ini Sri Mlulayni telah memainkan peranannya dengan cukup baik. Disamping itu, kita anggap Sri Mulyani banyak sekali menyimpan rahasia sekitar bail out. Sehingga kalau dia keluar dari jajaran cabinet, bisa jadi persoalan yang selama ini disimpannya bebas keluar.

Dengan asumsi itulah saya menduga SBY akan mencoba mempertahankan Sri Mulyani. Faktanya? Dalam jumpa pers yang baru saja digelar, SBY mengatakan bahwa dia telah menyetujui pengunduran diri menteri kesayangannya itu. Pertanyaannya adalah ada apa dengan kebijakan SBY yang cukup mengagetkan tersebut? Kalau kita melihat sepak terjang Sri Mulyani selama ini, saya mengasumsikan bahwa ini adalah kebijakan bodoh yang dilakukan SBY. Namun begitu, asumsi saya bisa saja keliru, karena kita menilai dan melihatnya dari luar. Apa yang terjadi di dalam, sama sekali kita tidak tahu.

Misalnya, mungkin saja awalnya SBY mencoba mempertahankan Sri Mulyani agar tidak mundur dari cabinet. Namun, kalau Sri Mulyani kemudian memaksanya, dan World Bank (Bank Dunia) membutuhkannya, mampukah SBY mempertahankannya? Situasi semacam itu bukan mustahil terjadi, dan yang mengatahui pasti orang dalam sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa Sri Mulyani pilih mundur? Karena ini adalah saat yang paling tepat, sebelum dirinya benar-benar jatuh oleh suatu kesalahan yang dilakukan secara kolektif, yang belum tentu berasal dari kebijakannya tetapi dialah yang harus menanggungnya.

Pilihan mundur bagi Sri Mulyani adalah cara yang paling bijak untuk menyelamatkan reputasiya. Lagi pula, meskipun Sri Mulyani mundur, tetapi sebagai gantinya dia bakal diangkat menjadi Direktur Bank Dunia, sebuah jabatan prestisius dengan gaji selangit. Permasalahanya sekarang justeru ada pada SBY sendiri. Dengan tidak adanya Sri Mulyani, maka SBY hanya tinggal mengandalkan Boediono seorang untuk menghadapi serangan lawan politiknya, terutama berkaitan dengan soal bail out Bank Century. Pertanyaannya adalah apakah SBY mampu mengatasinya?

Inilah yang kita belum tahu, dengan dua tangan saja SBY sudah kelabakan menghadapi serangan lawan politik berkaitan dengan bail out Bank Century. Sekarang SBY akan berperang hanya dengan satu tangan. Dan tangan yang tinggal satu pun bisa saja sewaktu-waktu putus, karena Boediono pun pasti tidak akan kuat kalau harus menjadi bemper sendirian. Inilah sebuah kenyataan yang akan memusingkan kepala SBY ke depan. Apalagi bila kelak Boediono mengikuti jejak Sri Mulyani yang nampaknya bakal terjadi. (*)

“Sri Mulyani Berlindung di Ketiak Majikannya”

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 05/05/2010 | 18:00 WIB "Sri Mulyani Berlindung di Ketiak Majikannya"Jakarta – ‘Minggatnya‘ Menteri Keuangan RI Sri Mulyani ‘lari’ ke luar negeri menjadi sorotan kalangan aktivis. Pasalnya, dia mestinya harus menyelesaikan tanggungjawabnya dulu terkait skandal bailout Century hingga tuntas, baru ‘melancong’ ke luar negeri. Pemeriksaan oleh KPK saja belum selesai, Sri Mulyani sudah mau ‘kabur’ ke Amerika Serikat (AS) untuk menjadi Direktur Bank Dunia.

Demikian disampaikan aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Muhammad Hatta Taliwang yang juga Koordinator Group Diskusi Angkatan 77/78 di Jakarta, Rabu (5/5). Menurutnya, dalam masa lima tahun rezim pemerintahan SBY, selama Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) telah menjadikan utang Indonesia bertambah Rp 300-an triliun.

“Antara lain, Rp 49 triliun untuk pemenangan Pemilu/Pilpres (BLT, Raskin, KUR, Gaji ke-13, Jamkesmas, PNPM) dan Rp 14 triliun untuk reformasi birokrasi perpajakan (beternak markus?!),” ungkap mantan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Akibat puluhan triliun rupiah uang negara yang diduga dibuat ‘foya-foya’ dan kampanye pemenangan Pilpres rezim yang sekarang berkuasa ini, menurutnya, membuat rakyat Indonesia menanggung akibatnya . “Hasilnya, rakyat Indonesia yang miskin menjadi 144 juta orang (dengan standar 2 USD income perhari!),” ungkap Hatta Taliwang.

“Sekarang Sri Mulyani mau berlindung di ketiak majikannya (Bank Dunia). Padahal, dia harus bertanggungjawab atas skandal Century dan juga permainan bunga utang (mafia dalam pinjaman utang/mafia Berkeley), Sri Mulyani sebagai Menkeu/Ketua KKSK harus bertanggungjawab dan KPK harus segera menetapkan statusnya. Bila perlu dicekal dia ke luar negeri!” serunya.

Sementara pengamat Universitas Nasional (Unas) Tubagus Januar Soemawinata menilai, Sri mulyani lari dari tanggung jawabnya dalam ikut mencairkan bailout Bank Century. Terlebih lagi, jelasnya, hasil keputusan Pansus Century dan rekomendasi paripurna DPR RI menyatakan kebijakan bailout adalah pelanggaran serta Boediono dan Sri Mulyani dinilai bermasalah.

“Jadi, Sri Mulynai harus menjalani pemeriksaan dulu oleh KPK hingga selesai. Karena ini merupakan rekomendasi dari DPR RI untuk mengusut tindak pidana Century, dimana nama Sri Mulyani dan Boediono disebut pula. Kalau Sri Mulyani pergi ke luar negeri itu namanya tinggal gelanggang colong playu alias minggat. Tapi, Sri Mulyani nampaknya sudah tahu kalau SBY mau korbankan dirinya, sehingga dia ngeles (menghindar) dan pergi,” papar mantan aktivis ini.

Oleh karena itu, Januar meminta tanggung jawab Presiden SBY sebagai bosnya Sri Mulyani untuk ikut bertanggungjawab terhadap pengusutan Sri Mulyani dalam bertanggungjawab kasus Century. “Mestinya memang yang paling bertanggungjawab adalah SBY, tapi selama ini Boedino dan Sri Mulyani yang dibuat ‘bumper’. Karena Sri Mulynai gak mau mati konyol, dia ‘lari’ ke Amerika untuk berlindung ke tuannya. Saya duga, dia jadi antek neolib AS,” tandas pengamat Unas.

Januar menilai, meski Sri Mulyani yang paling menentukan dalam menggelontorkan duit negara (Bank Indonesia) untuk bailout Bank ‘abal-abal’ Century, namun Sri Mulyani hanya pada tataran sebagai wayang. “Yang menjadi dalang bailout Century adalah bos-nya Sri Mulyani. Duit itu diduga untuk pemenangan Pemilu/Pilpres 2009 lalu,” beber paranormal asal Banten ini. (ira)

Kenapa Sri Mulyani Dipilih Bank Dunia?
lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]Rabu, 05/05/2010 | 19:55 WIB

Kenapa Sri Mulyani Dipilih Bank Dunia?

Oleh: Abdulrachim (Aktivis 77/78)

SRI Mulyani Indrawati akan menjadi salah satu dari 3 (tiga) Managing Director World Bank (Bank Dunia) yang bertempat di Washington, Amerika Serikat (AS). Sri Mulyani dipandang oleh Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, dapat mewakili pengetahuan tentang negara yang berpenghasilan menengah yang maju tetapi masih menghadapi masalah kemiskinan yang besar.

Sri Mulyani akan menggantikan posisi Juan Jose Daboub, yang sebelum menjabat Managing Director Bank Dunia adalah mantan Menteri Keuangan El Salvador, Negara terlkecil di benua Amerika, yang luas wilayahnya hanya 2/3 Jawa Barat. Dua orang Managing Director Bank Dunia yang lain adalah Ngozi Okonjo-Iwelda, mantan Menteri Keuangan & Luar Negeri Nigeria serta Graeme Wheeler yang tadinya bekerja di Departemen Keuangan New Zealand.

Yang menarik ialah ternyata tidak ada petinggi-petinggi Bank Dunia berasal dari Negara-negara yang maju seperti Malaysia, Korea, China, India dan sebagainya. Apakah mereka ini tidak dipilih karena menolak Washington/Neo Liberal? Dan yang dipilih adalah yang setia kepada garis NEOLIBERAL? (*/http://www.bloomberg.com)

Suara Pembaruan

2010-05-05Sri Mulyani, Direktur Pelaksana Bank Dunia
Mulai Menjalani Masa Transisi sebagai Menkeu

[JAKARTA] Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana (Managing Director) Bank Dunia, jabatan di bawah Presiden Bank Dunia. Menurut rencana, Sri Mulyani akan menempati pos barunya di Washington mulai 1 Juni 2010, dan saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat ditemui seusai menyampaikan pidato kunci dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (5/5), Sri Mulyani mengakui kebenaran informasi dirinya ditunjuk untuk menjadi salah satu pejabat tinggi di Bank Dunia.
“Berita itu benar dan saat ini masih bergantung persetujuan dan izin Presiden. Untuk sementara saya masih menjalankan tugas di Kementerian Keuangan, agar bisa melaksanakan tugas di minggu transisi ini,” ujarnya singkat.
Menanggapi penunjukan Sri Mulyani tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI). Prof Dr Suahasil Nazara menyambut gembira. “Bagi saya, penunjukan Sri Mulyani sebagai Managing Director Bank Dunia merupakan pengakuan dunia kepada integritas dan kapabilitas beliau. Salah satu posisi top Bank Dunia ini merupakan kehormatan bagi Indonesia. Kami di FE UI sangat bangga dengan pencapaian beliau,” ujarnya.
Dalam pernyataan tertulisnya dari Washington, Selasa (4/5), Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick mengumumkan penunjukan Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Penunjukan Sri Mulyani, melalui proses penjaringan secara internasional.
Direncanakan, Sri Mulyani akan menempati pos barunya mulai 1 Juni 2010, menggantikan pendahulunya Juan Jose Daboub, yang mengakhiri tugasnya pada 30 Juni 2010. Sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani nantinya akan mensupervisi tiga kawasan, yakni Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Asia Timur dan Pasifik. Selain itu, juga bertanggung jawab dalam bidang sistem informasi.
Sejak mengemban tugas sebagai menteri keuangan pada Desember 2005 menggantikan Jusuf Anwar, Sri Mulyani dianggap telah mampu mengarahkan perekonomian Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, juga dinilai mampu mengatasi krisis ekonomi global, mengimplementasikan program reformasi kunci, dan meraih pengakuan dunia.
“Saya mengumumkan penunjukan Sri Mulyani Indrawati. Dia adalah menteri keuangan dengan pengetahuan mendalam, baik dalam persoalan pembangunan, maupun terkait peran Bank Dunia.
Sebagai anggota tim senior (di Bank Dunia), dia akan memainkan peran penting dalam membantu memimpin Bank Dunia, untuk memperkuat bantuan, mengimplementasikan program-program reformasi, dan mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan,” ujar Zoellick.

Sri Mulyani, Direktur Pelaksana
Bank Dunia
dari halaman 1
Dia menambahkan, kehadiran Sri Mulyani akan membawa kemampuan dan pengalaman yang unik ke dalam Bank Dunia, karena berangkat dari negara berpengasilan menengah yang masih bergulat dengan tantangan kemiskinan.
“Dia telah menerima pengakuan dunia atas kemampuannya memerangi korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan,” tambah Zoellick.

Misi Penting
Menanggapi penunjukan tersebut, dalam situs Bank Dunia, Sri Mulyani menyatakan, “Ini merupakan kehormatan besar bagi saya dan bagi Indonesia, memperoleh kesempatan untuk memainkan misi penting di Bank Dunia dalam rangka perubahan dunia.”
Sementara itu, pelaku pasar saham sudah mendengar rumor bakal mundurnya Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan, menyusul tugas barunya di Bank Dunia, meskipun belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Kabar itu disikapi dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga pukul 11.45 WIB, IHSG turun 91,8 poin (3,1 persen) ke posisi 2.867,8.
Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengungkapkan, sampai saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menerima surat pengunduran diri Menkeu Sri Mulyani, menyusul ditunjuknya Sri Mulyani sebagai salah satu Direktur Pelaksana Bank Dunia. “Belum ada,” kata Julian, Rabu pagi.
Julian mengatakan, Presiden mengucapkan selamat atas kepercayaan Bank Dunia kepada Menkeu. “Pada Jumat (30/4) pekan lalu, Presiden Bank Dunia telah berkomunikasi dengan Presiden SBY terkait terpilihnya Menkeu. Dan pada Senin (3/5), Menkeu telah melaporkannya kepada Presiden,” katanya.
Terkait adanya anggapan Sri Mulyani menghindari proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Julian membantahnya. “Tidak benar. Kita justru menghormati proses hukum. Kita tunggu saja hasil dari KPK,” katanya. [O-2/A-17/W-12]

Rabu, 05/05/2010 21:24 WIB
Bara Hasibuan: Hormati Pilihan Sri Mulyani
M. Rizal Maslan – detikNews


Jakarta – Ketua DPP PAN Bara Hasibuan meminta masyarakat menghormati pilihan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berniat mundur dari jabatannya untuk menjadi Managing Director di Bank Dunia. Semua kalangan harus memisahkan antara persoalan penyelesaian kasus Bank Century dan rencana keberangkatan Sri Mulyani ke Amerika Serikat sebagai pejabat Bank Dunia.

“Penunjukkan Sri Mulyani sebagai Managing Director oleh Bank Dunia itu semakin menunjukkan kualitas dan kredibilitas dia di mata dunia. Jika dia memilih untuk menerima tawaran, itu adalah hak pribadi yang bersangkutan, yang harus dihormati,” kata Bara Hasibuan dalam rilisnya yang diterima detikcom, Rabu (5/5/2010).

Menurut Bara, Sri Mulyani tak mungkin berniat lari dari persoalan Bank Century. Apalagi secara hukum, KPK tidak menyatakan bahwa Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono dalam posisi bersalah.

“Jika diperlukan, saya yakin KPK tetap bisa mememeriksa yang bersangkutan di mana pun dia berada. Hal itu pernah dilakukan KPK saat memeriksa salah seorang pejabat BI yang dipindahtugaskan ke Amerika Serikat, beberapa tahun lalu. Jadi, jangan samakan Sri Mulyani dengan para tersangka koruptor yang sengaja kabur atau menghilang ke luar negeri,” jelasnya.

Bara menambahkan, KPK adalah lembaga yang memiliki integritas dan kredibilitas. Pemeriksaan kasus Century juga memiliki tahapan-tahapan hukum, yang harus dihormati oleh semua pihak. “KPK tidak perlu takut jika ingin menyatakan pendapat tentang kasus ini,” ujarnya.
(zal/anw)

Antara

Ichsanuddin: Mundurnya Sri “Ganggu” Proses Hukum Century

Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum perbankan Ichsanuddin Noersy mengatakan proses hukum kasus Bank Century diyakininya akan tertunda dengan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Saya yakin (proses hukum) tertunda,” kata pakar hukum perbankan UGM, Ichsanuddin Noersy, ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Pernyataan Ichasnuddin tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri Menkeu Sri Mulyani. Sri Mulyani mundur karena lebih memilih menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Menurut Ichsan, meskipun tertunda namun proses hukum tersebut bisa saja dilanjutkan. Ichsan menjelaskan bahwa dokumen hukum berbasis politik seperti keputusan Paripurna DPR pada 3 Maret 2010 mempunyai masa kadaluwarsa hingga 25 tahun. Karena itu, setelah menjabat di Bank Dunia pun Sri Mulyani bisa diproses lagi.

Sementara mengenai siapa yang pas menggantikan posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu, Ichsanuddin menilai, sosok yang pas untuk itu adalah orang yang mampu menahan tekanan asing dan bukan kaki tangan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, IMF, serta pemodal asing.

Kriteria lainnya, menurut Ichsanuddin, adalah orang yang mampu menyinerjikan sektor keuangan dengan sektor riil.

“Selain itu, yang bersangkutan pun harus mempunyai harga diri dan setia pada konstitusi UUD 1945 serta mencintai setulus hati rakyat Indonesia yang sedang miskin martabat,” kata Ichsanuddin.

Analis: Sri Mulyani Mundur, Pasar Bereaksi Kecil

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 05/05/2010 | 22:53 WIB Analis: Sri Mulyani Mundur, Pasar Bereaksi KecilJakarta – Pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan hanya berdampak sementara terhadap pasar modal. Saat ini yang ditunggu pelaku pasar adalah figur pengganti Sri Mulyani.

“Pelaku pasar tidak menyukai ketidakpastian. Sehingga diharapkan pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat dilakukan secepatnya dan melihat respon pelaku pasar terhadap pengganti Sri Mulyani,” ujar Vice President PT Valbury Securities Nico Omer J, Rabu (5/5).

Nico mengatakan, pengunduran Sri Mulyani memang memberikan sentimen negatif di pasar modal tapi dalam jangka pendek. Pengunduran Sri Mulyani memberikan ketidakpastian pengganti dirinya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun juga ditutup melemah di kisaran 2.842.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia Ishak Kayoga. Ishak mengatakan, pengunduran Sri Mulyani hanya berdampak sementara. Pengganti Sri Mulyani yang akan menjadi perhatian pelaku pasar modal.

“Respon pelaku pasar modal yang berpengaruh ke pasar modal yaitu pengganti Sri Mulyani. Apakah figur pengganti Sri Mulyani sama seperti Sri Mulyani,” kata Ishak seperti dilansir inilah.com.

Bahkan, buruknya market (pasar) pada hari Rabu (5/5) bukan karena mundurnya Menkeu Sri Mulynai, melainkan karena Shanghai stock sudah rendah. Juga Singapora, Malaysia. “Jadi, bukan karena faktor mundurnya Sri Mulyani, tetapi stock adjusted.”

Kebijakan Ekonomi Tak Berubah
Mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai tidak akan merubah kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-Boediono. Kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan akan terus berjalan sampai 5 tahun ke depan.

“Bapak Wapres (Boediono) menegaskan beliau akan memastikan bahwa kebijakan ekonomi di Indonesia saat ini dan sampai 5 tahun ke depan bersama Presiden tidak akan berubah hanya karena Sri Mulyani mendapat posisi baru di Bank Dunia,” kata Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, Rabu (5/5/2010).

Menurutnya, Presiden dan Wapres akan segera mencari pengganti yang tepat untuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara.

Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan, pengganti Sri Mulyani nanti akan tetap menjalankan kebijakan pemerintah yang mengedepankan kebijakan fiskal yang prudent, tepat, sebagai penyangga landasan dan pra kondisi atas ekonomi kita dan dunia. “Yang jelas reformasi birokrasi pajak, bea cukai, dan birokrasi terus kita lanjutkan. Peran di G-20 dilanjutkan terus sebaik-baiknya demi bangsa dan negara,” kata Presiden. (*/inc)

Pengamat: SBY Jangan ‘Maling Teriak Maling’

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 05/05/2010 | 21:58 WIB Pengamat: SBY Jangan 'Maling Teriak Maling'Jakarta – Pernyataan Presiden SBY yang meminta semua pihak agar jangan melakukan intervensi terhadap aparat hukum, mendapat  tanggapan. Pasalnya, Presiden SBY dianggap justeru yang sering melakukan intervensi terhadap aparat hukum terkait kasus Century dan lainnya.

“Saat Sri Mulyani diperiksa KPK di kantor Kementerian Keuangan, belum selesai diperiksa KPK tetapi tiba-tiba ditelepon SBY yang meminta datang rapat di Istana Presiden. Akibatnya, KPK menghentikan pemeriksaan terkait kasus Century tersebut. Apa ini bukan intervensi Presiden,” seru pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata, Rabu (5/5).

Januar menyesalkan apabila pernyataan SBY hanya merupakan kamulplase atau basa-basi belaka. Bahkan, ia menyayangkan akibat pernyataannya tersebut SBY bisa dicap standar ganda dan mencla-mencle. “Nampaknya, sekarang banyak penguasa yang maling teriak maling. SBY jangan maling teriak maling,” tutur mantan aktivis ini.

Hal lainnya yang mengindikasikan intervensi SBY, lanjutnya, adalah dalam rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) berisi pembicaraan Yuliana Ong secara implisit mengaku/mengatakan bahwa kriminalisasi KPK didukung SBY. Dalam sidangnya, Selasa (3/10), MK memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjojo dengan seseorang yang diduga Yuliana Ong Gunawan, wanita yang mengaku sangat dengan dengan Presiden SBY. Dalam sidang yang juga live di TV Swasta tersebut, dalam Dalam rekaman itu, Yuliana menyebut,” Pak SBY mendukung kita, ngerti?”

Tidak hanya itu, lanjut Januar, mayoritas anggota Dewan dalam rapat paripurna DPR  lalu memutuskan Opsi C yang meminta aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus Century yang dianggap melakukan pelanggaran hukum , tetapi pendukung SBY malah memilih Opsi A. “Ini diduga ada intervensi dari SBY,” bebernya.

Bahkan, menurut dia,  rapat KPK dengan Tim Penagwas Century DPR juga diduga ada gelagat intervensi dari rezim penguasa terhadap KPK. Pasalnya, Tim pengawas Century DPR yang memanggil pimpinan KPK, Rabu (5/5),  guna ditanyai mengenai tindak lanjut rekomendasi DPR terkait skandal Century, namun ternyata KPK menginginkan rapat tersebut berlangsung tertutup.  “Ada usulan dari salah satu pimpinan KPK. Mereka tadi malam menelepon saya. Mereka menyarankan agar pertemuan besok tertutup,” ungkap Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pada Selasa (4/5).

Januar menilai, di masa rezim sekarang banyak pejabat yang terlibat kasus hokum banyak yang menghindar dan mencari pembenaran sendiri dengan menghalkan segala cara. “Lihat saja penyelesaian beberapa kasus yang terkuak selama ini, masing-masing pihak berusaha mencari pembenaran guna menyelamatkan baik dirinya sendiri maupun para petinggi yang memback-up maupun penerima hasil ‘pencurian’ sebagai penadah barang curian,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden SBY menyerukan agar pejabat negara di legislatif, eksekutif dan semua pihak, jangan melakukan intervensi aparat hukum dalam proses penegakan hukum. “Mari, saya ajak para politisi di negeri ini, baik eksekutif, legislatif di pusat dan daerah untuk sungguh menghormati kewenangan dan independensi para penegak hukum. Sekali lagi saya ulangi, politisi jangan masuk ranah hukum, dan penegak hukum jangan masuk ranah politik. Ini untuk menghindari benturan kepentingan,” kata SBY saat membuka Rakor MA Kemenkum HAM, Kejagung dan Polri di Istana Negara, Selasa (4/5/2010).

Lihat saja penyelesaian beberapa kasus yang terkuak selama ini, masing-masing pihak berusaha mencari pembenaran guna menyelamatkan baik dirinya sendiri maupun para petinggi yang memback-up maupun penerima hasil “pencurian”. Sebagai penadah barang curian.

Potensi Intervensi Presiden Perlu Diwaspadai
Presiden SBY menyampaikan 7 isu utama dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penegak Hukum. Terhadap 7 arahan itu, Setara Institute mengapresiasi dan akan turut serta memantau perkembangan 7 isu utama penegakan hukum dimaksud. Namun Setara Institute menyayangkan langkah Presiden SBY membentuk forum koordinasi aparat penegak hukum dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.

Langkah tersebut dapat dinilai sebagai langkah mundur dalam demokratisasi dan penegakan hukum. “Setara Institute berpendapat bahwa perwujudan prinsip pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ketika Presiden membentuk forum semacam ini,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute dalam pernyataan persnya, Rabu (5/5/2010).

Meski tidak ada salahnya melakukan koordinasi lintas institusi, langkah ini menurut Hendardi telah mengesankan (khususnya) Mahkamah Agung RI sebagai institusi subordinat dari Eksekutif. Salah satu arahan Presiden yang menegaskan pentingnya “mecegah campur tangan politik dalam hukum” justru bertolak belakang dengan langkahnya membentuk forum ini. Forum semacam ini, di masa lalu, imbuh Hendardi justru menjadi arena pemupukan kendali penegakan hukum di satu tangan kekuasaan, yaitu Presiden.

“Forum ini di masa Orde Baru telah menjadi alat politik efektif bagi pemerintah untuk mengendalikan penegakan hukum di Indonesia. Jadi, elemen masyarakat sipil perlu mewaspadai potensi intervensi, yang justru datang dari Presiden,” papar mantan Direktur YLBHI dan Ketua PBHI ini.

Hendardi menyarankan, SBY sebaiknya lebih mengoptimalkan reformasi kelembagaan bagi institusi penegak hukum yang berada di bawah lingkup koordinasinya, yaitu Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI yang ternyata masih belum berubah meski telah melalui satu dekade reformasi.

Tujuh arahan SBY tersebut pertama yakni soal korupsi. Kedua, mafia dan kolusi dalam menegakkan hukum. Ketiga, hukum yang terlalu berat dan terlalu ringan. Keempat, keadilan bagi korban. Kelima, campur tangan politik. Keenam, persoalan pemasyarakatan dan reintegrasi sosial bagi mereka yang menjalani hukuman. Dan ketujuh, pencegahan dan penangkalan tindak kejahatan. (*/dtc/jpc)

Antara

Antara – Kamis, 6 Mei
Sri Mulyani Harus Pula Minta Persetujuan KPK

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI yang juga anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century (BC), Gayus Lumbuun, berpendapat, Menkeu Sri Mulyani masih harus mendapat persetujuan KPK sebelum memenuhi tawaran jabatan di Bank Dunia.

“Tentang posisinya (Menkeu Sri Mulyani) yang mendapatkan tawaran menjadi `Managing Director` World Bank, selain harus mendapatkan persetujuan Presiden juga perlu mendapatkan persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu malam.

Sebab, demikian mantan anggota Pansus Angket Kasus Bank Century ini, KPK saat ini sedang menyelidiki skandal Century tersebut yang di dalamnya terkait nama Sri Mulyani.

“Kita tahu bersama bahwa Sri Mulyani itu menjadi salah satu orang yang diperlukan keterangannya,” ujar profesor ilmu hukum berdarah Manado ini.

Ia menambahkan, sesuai hukum positif di Indonesia, terhadap orang-orang yang sedang dimintai keterangannya dan berpotensi menjadi tersangka, tentu diperlukan keberadaannya di tanah air secara jelas.

“Itu penting demi lancarnya proses hukum yang sedang berjalan,” tegas Gayus Lumbuun.

Sebelumnya, Sri Mulyani telah mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya sebagai Menkeu RI untuk memenuhi tawaran sebagai `Managing Director` Bank Dunia tersebut.

“Pintu Istana Jebol”

VIVAnews

By Ismoko Widjaya, Anggi KusumadewiKamis, 6 Mei
Sri Mulyani Mundur, Pintu Istana Jebol
Politisi Golkar, Priyo Budi Santoso

VIVAnews – Mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai konsekuensi  dari pengangkatannya sebagai  petinggi Bank Dunia. Menurut anggota Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso, hilangnya Sri Mulyani berimplikasi terhadap pemerintah.

“Oleh karena Sri Mulyani sudah mundur secara politik, maka jebol sudah palang pintu istana yang pertama,” kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Mei 2010.

Menurut Priyo, Sri Mulyani adalah palang pintu pertama Istana. Sedangkan, Wakil Presiden Boediono dianggap sebagai palang pintu kedua.

Apapun penafsiran yang muncul,  Priyo menilai mundurnya Sri Mulyani sedikit banyak akan menggoyang pemerintahan.

“Intinya, satu katup telah terbuka,” tutur Wakil Ketua DPR ini. Namun Priyo yakin pemerintahan ke depan akan berlangsung dengan baik, dengan sokongan kuat koalisi.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, menyatakan dengan kepergian Sri Mulyani dari kabinet akan sedikit menganggu pemerintah. “Gol (dari lawan-lawan politik) bisa terjadi, dan bola akan masuk gawang istana,” ujar Hendrawan.

Seperti diketahui, selama ini pemerintah cukup terpojok karena kasus Bank Century yang menyeret nama Sri Mulyani dan Boediono.

Pemerintah pun selama ini membela serta mendukung Sri Mulyani dan Boediono secara politik. Walaupun DPR telah mengeluarkan rekomendasi politik yang menyatakan keduanya harus memikul tanggung jawab.

Rekayasa Politik

Antara

Antara – Kamis, 6 Mei
Arbi Sanit: Mundurnya Menkeu Bentuk Rekayasa Politik

Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menduga mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah bentuk rekayasa politik dari pemerintahan saat ini untuk menyelamatkannya dari proses hukum kasus Bank Century.

“Ini adalah satu bentuk kompromi politik antara pemerintah dan anggota koalisinya. Langkah ini utamanya adalah demi mengakomodir Partai Golkar dan PKS yang memang tidak menyukai Sri Mulyani,” katanya.

Menurut Arbi Sanit, hal ini merupakan solusi atas `deadlock` politik yang terjadi di Indonesia akibat dari bergulirnya Pansus Bank Century yang tidak akan berhenti sebelum Sri Mulyani dilengserkan.

Lebih lanjut Arbi menjelaskan ketidaksukaan Partai Golkar dan PKS terhadap Sri Mulyani bisa dibuktikan ketika ada gerakan memboikot Sri Mulyani. Namun ternyata yang justru konsisten memboikot adalah PDIP dan Hanura. Sementara Partai Golkar dan PKS justru tidak memboikot.

“Ini sudah merupakan sinyal bagi saya bahwa ada kompromi yang telah disepakati dengan mengorbankan Sri Mulyani,” kata Arbi.

Dengan cara ini menurut Arbi maka semua elite akan selamat. Keputusan ini menurut dia tentu tanpa mempertimbangkan keinginan rakyat agar kasus Bank Century bisa diselesaikan dan yang bersalah harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

“Memang sejak kapan rakyat menjadi pertimbangan? Langkah ini hanya untuk menyelamatkan semua elite politik. Pemerintahan saat ini telah mengakomodir keinginan partai-partai politik yang ada. Dengan mundurnya Sri Mulyani maka kasus Century pun selesai,” ujarnya.

Selain itu Arbi juga mensinyalir bahwa Pemerintah Amerika Serikat melalui kedutaan besarnya di Indonesia, juga ikut memainkan perannya atas kepindahan Sri Mulyani ke Bank Dunia.

“Amerika Serikat tentunya memiliki kepentingan atas stabilitas di Indonesia dan AS jelas memainkan peranannya di Bank Dunia sebagai salah satu pemegang saham terbesar di sana, dengan meletakkan Sri Mulyani di sana,” katanya.

Menurut pengamat Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin, langkah mundur Sri Mulyani secara hukum tata negara apakah itu rekayasa atau tidak, atau sebagai bentuk penyelamatan politik, tidak ada yang salah.

Langkah Sri Mulyani menurut dia adalah langkah manusiawi daripada dia mempertahankan posisinya, namun terus “dipukuli”.

“Saya pikir dalam sistem seperti saat ini, malaikat pun segan untuk mengelola bangsa ini dan jika tidak dilakukan pembenahan sistem yang bisa menjamin hak dan kewajiban setiap orang, maka hal seperti ini akan terus terjadi,” katanya.

Penyejuk Politik

Antara

Antara – Kamis, 6 Mei
Anas Urbaningrum: Mundurnya Menkeu Sebagai Penyejuk Politik

Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Anas Urbaningrum, menyayangkan mundurnya menteri Keuangan Sri Mulyani, namun patut dihargai karena menjadi penyejuk kondisi politik saat ini.

“Mundurnya Sri Mulyani sebetulnya agak disayangkan. Tetapi sikap itu patut dihargai karena sikap Sri Mulyani yang ksatria dan tidak egosentris,” kata Anas Urbaningrum ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Anas menjelaskan dinamika politik pascapansus Bank Century telah membuat hubungan antara pemerintah dan parlemen “memanas”.

Namun, dengan mundurnya Menkeu Sri Mulyani diyakininya hubungan tersebut kembali akan membaik, karena sebagian kalangan di parlemen kehilangan “sasaran tembak”.

“Mundurnya Menkeu bisa menjadi faktor penyejuk politik nasional,” kata Anas.

Lebih lanjut Anas juga mengatakan kehadiran Sri Mulyani di Bank Dunia juga akan memberikan makna positif bagi kepentingan ekonomi Indonesia.

02
May
10

Perbankan : Politik Istana Century

Petisi 28: Sumber Masalah Century Ada di Istana

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 02/05/2010 | 18:12 WIB Petisi 28: Sumber Masalah Century Ada di Istana

Jakarta – Wakil Presiden Boediono telah menjalani pemeriksaan KPK di Wisma Negara terkait kasus Bank Century. Pemeriksaan Boediono di Wisma Negara kompleks Istana Persiden, adalah semakin menunjukkan kalau masalah Century berujung di Istana.

“Boediono mengarahkan moncong hukum ke Istana Negara,” kata anggota Petisi 28 Adhie Massardi yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dalam diskusi politik di ‘Rumah Perubahan’ Jakarta Selatan, Minggu (2/5/2010).

Adhie mengkritik KPK yang menurut kepada Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani untuk memeriksa mereka di tempat masing-masing. Seharusnya KPK bisa tegas memeriksa mereka berdua di kantor KPK. Bahkan KPK bisa memanggil paksa. “Ini baru sekali dipanggil, langsung didatangi,” paparnya.
Pasca pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono, Adhie menilai ada kemelut di antara instansi hukum. “Kita akan melihat pertarungan kemelut di instansi hukum,” tegas mantan juru bicara mendiang Presiden Gus Dur ini.

Beberapa waktu lalu, Petisi 28 juga menilai Indonesia mengalami empat krisis semenjak Presiden SBY berkuasa. Pertama, krisis kebangsaan. “Saat ini harga diri bangsa Indonesia hilang. Indonesia hanya menjadi persembahan bagi bangsa lain,” papar Koordinator Petisi 28 Haris Rusly.

Kedua, krisis kenegaraan. Saat ini Indonesia bukan mengalami kritis politik, melainkan krisis kenegaraan, akibat amandemen UUD 1945 yang amburadul. Indikasinya, banyak UU yang bertabrakan dengan UUD, sehingga berakibat terjadinya anarkisme kenegaraan. ”Ketiga, krisis kesejahteraan. Faktanya rakyat sengsara, sementara para pejabat negara semakin tidak bermoral dengan terjadinya korupsi di lingkaran SBY. Para pejabat disibukkan dengan mobil dinas yang bagus, seolah bangsa ini tidak mengalami krisis keuangan,” beber aktivis LSM ini.

Dan keempat, lanjutnya, adalah krisis moral. Pejabat tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada masyarakat karena para pejabat tersebut tidak bermoral. Lantaran itu Petisi 28 menilai, SBY tidak perlu diberikan kesempatan lagi. Bahkan mereka menargetkan 28 Januari mendatang merupakan puncak gerakan massa yang akan mendesak SBY mundur dari jabatan presiden. “SBY tidak perlu diberikan kesempatan lagi (untuk memimpih bangsa ini). kekuasaan harus diambil alih,” tegasnya.

Sebelumnya, aktivis sejati dan idealis Dr Ir Sri Bintang Pamungkas pernah menilai rezim penguasa Presiden SBY sekarang tidak bisa menyejahterakan rakyat Indonesia dan sama saja seperti rezim-rezim sebelumnya. “Soeharto adalah rezim totaliter, menindas dan korup. Di tangan Pak Habibie, Timor-Timur lepas. Zaman Gus Dur, tanpa mengurangi rasa hormat kepada almarhum, masih tak bisa berbuat apa-apa. Waktu Megawati, aktivis ditangkap dan aset bangsa dijual sesuka hati. Era SBY kini, selain Orde Baru Jilid II, dia lebih licin, lebih licik, dan lebih menjijikan dari Era Soeharto. Ini yang membuat hati saya tergerak untuk terus berontak,” seru mantan aktivis yang pernah ditahan di era rezim orde baru ini. (*/dtc/red)

Yakinkan Publik, Kasus Century Wajib Diselesaikan

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 02/05/2010 | 14:55 WIB Yakinkan Publik, Kasus Century Wajib Diselesaikan

Jakarta – Pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Moeloek mengatakan, publik perlu diingatkan pentingnya penuntasan skandal Bank Century. Pasalnya, titik jenuh publik sudah terlihat sejak penentuan Opsi C dalam rapat paripurna DPR membahas hasil keputusan/rekomendasi Pansus Century.

“Publik punya cara berpikir dan nurani sendiri. Untuk bisa jadi kekuatan publik yang besar harus ada isu yang pas yang kena di publik, isu yang masuk ke logika publik. Publik kan juga punya banyak urusan, jadi mudah bagi publik untuk menjadi skeptis,” tegas Hamdi dalam diskusi Publik ‘Mencari Arah Penyelesaian Kasus Century’ di Jakarta, Minggu (2/5).

Menurut Hamdi Moeloek, sikap skeptis publik terbentuk dari penilaian publik ada tidaknya kepentingan publik yang diakomodasi dari pebnyelesaian kasus Century. Apalagi, lanjutnya, pada dasarnya, publik kebanyakan yang benar-benar terikat dengan politik hanyalah 5 persen.

“Gampangnya, publik akan bertanya kita dapat apa? Ini harus dijawab oleh para politisi dan penegak hukum, juga aktivis. Yang benar-benar tertarik mengamati politik, membicarakannya, dan melakukan tindakan politik akan mengerucut ke politisi saja, paling publik hanya 5%,” tandas pakar psikologi politik UI ini.

Apalagi, lanjutnya, permainan politik yang dipertontonkan para politisi DPR telah memberikan trauma kekecewaaan kepada publik. Karenanya, jika hukum tak juga memberikan jawaban atas siapa yang paling bertangung jawab atas skandal Century, maka skeptimisme publik akan berada di puncaknya.

“Kalau ini berkepanjangan, tinggal tunggu waktu rakyat marah, rusuh. Dan yang juga berbahaya adalah munculnya emoh politik oleh publik. Publik tak mau lagi ikut segala aktivitas politik,” tuturnya.

Sederhananya, jelas dia, kepentingan publik adalah pada keseriusan penegak hukum dan politisi DPR untuk dapat memberikan jawaban konkret atas kasus Century, tak lagi sekedar wacana dan permainan politik semata.

“Bisa katakan ke publik, kalau ini tak dituntaskan, apa kerugian jangka pendek dan jangka panjang bagi publik. Ini yang bisa menggerakkan publik. Dan yang terpenting jangan sekali-kali mengkhianati kepercayaan publik, ini fatal,” seru Hamdi. (*/MIOL)

Wapres (dan Menkeu) itu Simbol Negara?

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 29/04/2010 | 10:56 WIB

Simbol Negara, Penegakan Hukum dan Rasa Keadilan
OLEH: ARIEF TURATNO

KEPADA pers di Yogyakarta, Rabu (28/4) Ketua MPR RI H Taufik Kiemas (TK) mengatakan bahwa pemeriksaan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang sekarang menjadi Wakil Presiden (Wapres), Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang bakal dilakukan di kantor masing-masing dianggap masih dapat dibenarkan. Karena Boediono maupun Sri Mulyani adalah merupakan symbol-simbol negara. Dan apa yang dilakukan KPK menurut TK masih dapat dipahami sebagai penghargaan terhadap simbol-simbol negara tadi. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah karena alasan simbol negara, sehingga kemandirian hukum harus diabaikan?

Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin menyebut, yang dimaksud dengan simbol negara bukanlah seseorang yang mempunyai kewenangan tertentu dan menjadi pucuk di suatu lembaga negara. Melainkan adalah sesuatu yang padanya identitas sebuah negara terus melekat dan menjadi pembeda dengan negara lain. Yakni, simbol negara itu bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaaan sebagaimana tertuang dalam BAB XV UUD 1945, pasal 35 sampai 36B. Simbol negara ini diatur lebih khusus dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan. Kalau presiden dan wapres bisa berganti. Tapi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaaan tidak akan pernah berganti. Kesimpulannya, presiden dan wapres bukanlah simbol negara, sama juga organ kekuasaan lain seperti DPR, MA, dan MK.

Alasan-alasan kepentingan dari pihak pejabat tinggi pemerintah ‘menolak’ diperiksa di gedung KPK tersebut memang merupakan fenomena yang bikin sulit dan kenyataan hukum yang rumit. Pada satu sisi kita ingin sekali hukum dapat ditegakan dan lebih mandiri, sesuai dengan tuntutan reformasi yang mulai digulirkan tahun 1997. Namun di sisi lain kita menghadapi kenyataan bahwa untuk menegakan hukum dan menjadikan hukum tuan rumah di ranahnya sendiri ternyata tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, terlebih ketika ranah hukum coba dimasuki dimensi politik. Dalam kasus bail out Bank Century senilai Rp6,7 triliun. Jelas DPR RI mengamanahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar meneruskan kasus itu ke ranah hukum. Faktanya?

KPK memang lembaga in dependen, hanya persoalannya orang-orang yang duduk di lembaga tersebut adalah manusia-manusia biasa yang banyak kelemahannya. Dan kelemahan inilah yang menjadikan lembaga itu tidak dapat bergerak secara leluasa. Misalnya seperti tudingan yang sekarang ini ramai dibicarakan publik bahwa salah satu pimpinan KPK, yakni Chandra M Hamzah memiliki kedekatan hubungan dengan pengacara Sri Mulyani Indrawati. Dan masih kata rumor itu, akibat adanya kedekatan hubungan itulah, sehingga Chandra tidak dapat bekerja secara maksimal. Disamping itu, Chandra bersama pimpinan KPK lainnya, yakni Bibit Samad Riyanto sekarang masih menghadapi persoalan hukum setelah gugatan praperadilan Anggodo Widjaya terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

Posisi rumit inilah yang menyebabkan KPK sulit dapat bertundak lebih tegas, berani dan tidak pandang bulu. Dan akhirnya mau atau tidak, KPK harus “memenuhi” keinginan para pihak yang akan mereka terperiksa, seperti Boediono maupun Sri Mulyani. Ini lepas dari apakah mereka adalah merupakan symbol negara atau bukan, sebagaimana dikemukakan Ketua MPR RI itu. Kenyataannya memang KPK agak kedodoran dalam menghadapi fakta-fakta rumit semacam itu. Dalam hal ini memang KPK dapat saja melakukan pemeriksaan di tempat para pihak yang akan diperiksa. Dasarnya adalah Undang-Undang (UU) No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam UU tersebut ada salah satu klausul yang membolehkan KPK melakukan pemeriksaan di tempat pihak yang akan diperiksa. Hanya pertanyaannya adalah mengapa dalam kasus mantan Gubernur BI yang lain, sebut saja Burhanuddin Abdullah KPK tidak melakukan hal yang sama?

Seperti kita ketahui, Burhanuddin Abdullah diperiksa KPK di kantor lembaga tersebut di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Ini semua orang tahu karena pemeriksaan itu diseberluaskan oleh pers. Nah, sekarang kalau KPK mengingkari sendiri apa yang pernah dan sudah dilakukannya, apa kata dunia? Masyarakat bisa menuding KPK telah melakukan diskrimansi dan ketidakadilan hukum dengan berlindung di balik pasal-pasal yang ada di UU No 30 tahun 2002. KPK juga bisa dituding telah melakukan pelecahan hukum, sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa semua orang– tidak terkecuali– mempunyai kedudukan yang sama. Namun faktanya, dengan berdalih UU lain, KPK telah mengingkari aturan yang lain. Jadi KPK macam mana yang kita punyai ini? (*)

01
May
10

Perbankan : Geger Kasus Century dan Peringatan IMF tentang overheating

Demo Penuntasan Kasus Century
Demo Penuntasan Kasus Century

Massa yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat Antikorupsi (Sorak) menggelar aksi menuntut penuntasan kasus Century di depan Gedung Indosat, Jakarta. Dalam aksinya, massa membawa spanduk bergambar Sri Mulyani dan Boediono. Massa juga membentangkan spanduk besar bergambar Sri Mulyani dan Boediono.(dtc)

Update : Kamis, 29/04/2010 | 15:09 WIB
Amien Rais: Kepolisian, KPK, DPR Sami Mawon
lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 29/04/2010 | 20:35 WIB Amien Rais: Kepolisian, KPK, DPR Sami Mawon

MANTAN Ketua MPR Amien Rais sudah memprediksikan bahwa kasus Bank Century tidak akan selesai secara tuntas. Menurut Amien semua lembaga penegak hukum di Indonesia diragukan kredibilitasnya untuk membasmi korupsi.

“Ketika geger (kasus Bank) Century, saya memprediksikan itu tidak bakalan diselesaikan secara seharusnya,” kata Amien Rais di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/4/2010).

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, semua lembaga penegak hukum, seperti KPK, di Indonesia diragukan kredibilitasnya untuk membasmi korupsi. Amien mengibaratkan hal itu sebagai pendosa yang ingin membasmi pendosa. “Seluruh negeri adalah pendosa. Kepolisiannya, KPK, DPR-nya sami mawon,” tutur Amien.

Semua perilaku elit di negeri ini, menurut Amien, ibarat sepenggal kisah Nabi Isa. Dikisahkan Nabi Isa menemukan seorang perempuan yang akan dihukum rajam karena berzina. “Namun, di negeri itu semua orang ternyata adalah pezina,” ujar mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Amien Rais juga menilai pemeriksaan Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak dilakukan di kantor KPK telah menohok rasa keadilan rakyat. KPK ibarat manusia cebol melawan raksasa.

“Dengan ada pilihan pemeriksaan Menkeu di Kantor Kemkeu dan Wapres di Wisma Negara bagi rakyat benar-benar menohok rasa keadilan rakyat,” paparnya.

Menurut Amien, jika ada survei tentang kepercayaan masyarakat terhadap KPK, mungkin hanya di bawah 30 persen yang percaya. Hal itu karena disamping tebang pilih KPK tidak berani masuk kepada kekuasaan. “KPK tidak berani seperti manusia cebol melawan raksasa,” bebernya.

Amien mengatakan sebaiknya KPK tidak perlu dibubarkan melainkan mengganti oknum-oknumnya. “Jadi tidak usah dibakar lumbung tapi dipertahankan. Oknum KPK semua perlu diganti karena pimpinan sudah tidak kredibel,” ungkapnya pula.

Amien menambahkan semua warga negara sama sejajar di depan hukum mulai dari lurah sampai presiden. Tata negara hukum demokrasi tidak bisa
dibeda-bedakan. “Tapi sekali lagi, setelah melihat pekerjaan KPK yang tebang pilih, tidak berani angkat kepala, KPK sudah tidak kredibel lagi,” pungkasnya.

Ultah ke-66 Amien Rais Dikado Buku Putrinya
Di hari ulang tahunnya ke-66 yang jatuh pada hari ini, tokoh nasional Amien Rais mendapat sebuah kado istimewa. Kado istimewa itu datang dari putri kedua Amien, Hanum Salsabiela Rais, berupa sebuah buku otobiografi berjudul Menapak Jejak Amien Rais.

Persembahan kado istimewa tersebut diserahkan kepada sang ayah dalam sebuah acara peluncuran buku di kantor pusat PP Muhammadiyah, Jl Cikini Raya, Jakarta, Kamis (29/4/2010). Dalam acara tersebut, digelar acara potong tumpeng dan para tamu undangan yang hadir spontan menyanyikan lagu selamat ulang tahun yang diserukan oleh Wanda Hamidah sebagai pembawa acara.

“Seumur-umur baru sekarang ulang tahun ditumpengi,” ujar Amien sambil memotong pucuk tumpeng dan menyerahkannya kepada Hanum.

Hanum menceritakan mengapa dirinya membuat buku tentang ayahnya karena ayahnya senang membaca buku. Sebelumnya pada ulang tahun Hanum, Amien Rais memberikan sebuah kado yang sederhana namun sangat berkesan baginya.

“Setahun lalu saat saya ulang tahun dapat kado sepele tapi istimewa dan berkesan. Dalam seumur hidup saya bapak jarang kasih itu kepada saya sejak kecil,” ujar Hanum.

Hanum mengatakan pemberian kado tersebut artinya saat ini sang bapak lebih memiliki waktu luang dan bisa berbagi dengan keluarga.

“Saya berpikir keras bagaimana membalas kado tersebut, akhirnya saya bikin buku memoar. Sejak kecil saya sering ditinggal, banyak pendidikan nilai pengalaman hidup, untuk itulah saya merasa tidak bisa menyimpan sendiri maka saya bagikan ke pembaca. Selamat ultah semoga berkah,” tuturnya sambil terisak tangis.

Ketika ditanya mengapa memberi kado buku kepada ayahnya, Hanum mengatakan karena hanya buku yang paling disukai oleh mantan ketua MPR itu. “Bapak tidak suka selain buku, bapak senang baca, bapak bilang buku sumber ilmu,” kata Hanum yang hanya menghabiskan waktu 4 bulan untuk merampungkan buku itu.

Amien menanggapi positif buku karya putrinya tersebut. “Bagi saya buku ini moving dan touching,” kata Amien. (*/dtc/jpc)

Surat SBY Lindungi Boediono dan Sri Mulyani
lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 28/04/2010 | 14:52 WIB Surat SBY Lindungi Boediono dan Sri Mulyani

Jakarta – Surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tertanggal 7 April 2010 kepada DPR yang meminta supaya ada pembahasan tentang pencabutan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dinilai sebagai usaha pembelaan SBY terhadap Boediono dan Sri Mulyani. Karena implikasi dari JPSK tersebut sangat penting, yaitu menjadikan pejabat otoritas keuangan, misalnya Sri Mulyani dan Boediono, kebal hukum.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR Desmon J Mahesa kepada jakartapress.com. “Jelas surat tersebut adalah sebuah langkah politik SBY untuk membela dan melindungi Sri Mulyani dan Boediono. Karena JPSK akan menjadikan pejabat otoritas keuangan kebal hukum,” ujarnya di Gedung DPR RI, Rabu (28/4/2010).

Lebih jauh menurut politisi dari Partai Gerindra ini, bila akhirnya JPSK disetujui maka otomatis pengungkapan skandal Century yang saat ini dituntut oleh publik akan terkubur karena dengan JPSK maka Sri Mulyani dan Boediono tidak bisa dipersalahkan. “Bila akhirnya JPSK itu disetujui maka skandal Century niscaya akan terkubur. Karena Sri Mulyani dan Boediono tidak bisa dipersalahkan,” ungkapnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai rencana KPK yang akan meminta keterangan Sri Mulyani dikantornya, bukan di KPK, Desmon menilai hal tersebut sebagai bukti KPK tidak independen. “KPK seharusnya bisa menunjukkan kepada public independensi dan kewibawaannya dengan memeriksa Sri Mulyani di KPK, bukan di kantor Menkeu,” bebernya pula. (boy)

114 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 29/04/2010 | 20:17 WIB 114 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat

Jakarta – Sejumlah anggota DPR RI pengusul pengunaan Hak Menyatakan Pendapat terus melakukan misinya mencari dukungan. Mereka berharap, besok jumlah anggota DPR yang mendukung hak ini mencapai 150 orang. “Sudah tambah lagi delapan anggota. Jadi 114 orang,” kata Bambang Soesatyo, Kamis (29/4).

Sepekan yang lalu, Jumat (23/4), mereka mengklaim telah mendapat dukungan sebanyak 106 anggota. Dan pada Jumat (30/4) besok, target 150 diharapkan akan terpenuhi.

Menurut politisi Partai Goilkar yang juga mantan Pemimpin Redaksi Harian Suara Karya ini, belum ada pendukung satu pun dari Fraksi Partai Demokrat. “Kebanyakan dari PDIP dan Golkar,” kata Bambang.

Meski tinggal satu hari lagi, politisi Partai Golkar ini optimistis target itu dapat dicapai. “Insya allah tercapai, tim masih bergerilya,” kata dia. Berapa banyak tim itu? “Itu rahasia,” kata dia sembari tertawa.

Hak Menyatakan Pendapat, kata dia, menjadi penting bagi penuntasan kasus Bank Century. “Kalau (di) KPK dinyatakan tidak bersalah, Hak Menyatakan Pendapat masih bisa dijalankan,” seru mantan vokalis Pansus Century DPR ini.

Disinggung soal upaya uji materiilnya di Mahkamah Konstitusi, Bambang tak terlalu banyak berkomentar. “Katanya legal standing kita dikembalikan. Pak Maqdir (Maqdir Ismail) akan memperbaikinya dan segera kita serahkan,” jelasnya. (Jurnal Parlemen)

Tolak Sri Mulyani, Anggota DPR Walkout Dari Rapat APBN

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 01/05/2010 | 16:54 WIB Tolak Sri Mulyani, Anggota DPR Walkout Dari Rapat APBN

Jakarta – Penolakan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh Anggota DPR ternyata masih terjadi sebagai buntut dari kasus bailout Bank Century. Kali ini Anggota DPR dari Fraksi Hanura melakukan aksi walkout dari rapat pembahasan RAPBN Perubahan 2010 di Badan Anggaran DPR, karena rapat tersebut dihadiri Sri Mulyani sebagai wakil pemerintah.

Anggota DPR tersebut adalah Erik Satrya Wardhana, dia mengatakan aksi walkout tersebut dilakukan sebagai bentuk konsistensi fraksinya terhadap hasil Rapat Paripurna DPR mengenai bailout Bank Century.

“Sebagai bentuk konsistensi hasil paripurna terdahulu (mengenai Century) kami mohon diri untuk meninggalkan tempat,” ujarnya dalam rapat tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/5/2010).

Sebelum meninggalkan ruang rapat, Erik sempat terlebih dahulu menyalami Sri Mulyani, dan memberikan pandangan akhir Fraksi Hanura terhadap RAPBN Perubahan 2010 secara tertulis kepada Ketua Banggar Harry Azhar Azis.

“Kami konsisten dari Partai Hanura bahwa keputusan Paripurna soal Century ada kebijakan yang salah yaitu kebijakan bailout, dan ini harus ada pihak yang bertanggungjawab yaitu Menkeu (Sri Mulyani),” tandasnya.

Selain Erik, 2 anggota Fraksi Hanura lainnya yang terdaftar sebagai anggota Banggar telah terlebih dahulu meninggalkan ruang rapat setelah mengetahui wakil pemerintah dalam rapat tersebut adalah Sri Mulyani.

“Langkah hukum mulai jalan, KPK mulai meriksa. Dengan posisi itu, Menkeu harusnya nonaktif agar ada leluasa dalam pemeriksaan. Presiden harusnya menggantikan, baik menteri ad interim atau yang lain. Kalau tidak melakukan itu artinya Presiden tidak menghargai. Temen-teman (Hanura) yang lain sudah meninggalkan ruangan lebih dahulu. Kami sempat memberikan pandangan tertulis yang artinya menyetujui RAPBN-Perubahan,” tuturnya. (*/dtc/red)

KPK Benar-benar Pengecutkah?

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 01/05/2010 | 16:32 WIB

KPK Benar-benar Pengecutkah?
OLEH: ARIEF TURATNO

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang sekarang menjadi Wakil Presiden (Wapres), Boediono dianggap selesai. Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang sudah dilakukan Kamis (29/4), kabarnya akan diulang kembali Senin (4/5). Tidak dijelaskan dimana dan jam berapa Menkeu tersebut akan diperiksa. Namun pemeriksaan tersebut diduga merupakan kelanjutan pemeriksaan sebelumnya yang sempat terputus karena Sri Mulyani mendadak dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Melihat mekanisme dan jalannya pemeriksaan terhadap kedua pejabat Negara ini memang sempat mengundang polemic dan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Dimanakah letak persoalannya? Kita selama ini memahami hukum untuk semua orang. Artinya, hukum tidak memandang kelas social masyarakat. Hukum harus berdiri di tengah , tidak condong kanan, maupun kiri. Kalau pun dianggap ada keberpihakan hukum. Itu semata karena hukum harus bertindak atas nama rasa keadilan. Pertanyaan dan persoalannya adalah mengapa terjadi polemic di sekitar pemeriksaan Boediono dan Sri Mulyani?

Jawabnya semua orang sudah tahu. Karena nuansa semacam di atas tidak terlihat dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap keduanya berkaitan dengan kasus bail out Bank Century senilai Rp6,7 triliun. Nuansa yang terlihat justeru hokum seolah berada di bawah tekanan politik. Misalnya, pemeriksaan terhadap Menkeu terpaksa dihentikan karena Sri Mulyani tiba-tiba dipanggil Presiden. Jika hukum adalah panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Serta kita mengakui dan meyakini bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum seperti tercermin dalam UUD 1945. Pasti, baik KPK maupun para pihak yang diperiksa tidak akan melanggar kepercayaan yang selama ini diyakini masyakat kita. Faktanya?

Kenyataannya memang sangat menyakitkan. KPK, lembaga yang selama ini kita anggap cukup obyektif dan dapat mengawal pemberantasan korupsi dengan benar dan adil. Kenyataannya dihadapan Sri Mulyani dan Boediono tidak lebih sekedar macan kertas yang tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan apa-apa. Para pemeriksa KPK tidak berani gagah dan tegas dalam melakukan penyidikan. Namun mereka terlihat lebih menyerupai sekelompok kurir yang gampang disuruh kesana-kemari tanpa daya. Apakah ini dampak dari kasus Antasari Azhar, Bibit dan Chandra, ataukah sejatinya KPK memang pengecut? Terus terang masyarakat tidak tahu persis, karena lembaga itu pun tidak mau berterus terang kepada public. Misalnya soal hasil pertemuan antara Bibit-Chandra dengan SBY, sebelum Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Apa isi pembicaraan tersebut sampai saat ini masih misterius.

Namun begitu ada beberapa hal yang menarik dan pantas kita cermati, antara lain sejak keluarnya SKP2, tindakan dan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi dinilai merosot drastic. Ada kesan takut, ragu-ragu untuk melakukan berbagai macam gebrakan seperti sebelumnya. Dan kabar yang paling santer di KPK adalah ekses dari kasus itu, KPK kabarnya sempat terbelah. Dan yang lebih memprihainkan lagi, kabarnya para anak buah dan karyawan di lembaga tersebut tidak lagi hormat kepada para pimpinannya. Situasi dan kondisi itulah yang menyebabkan KPK semakin ompong saja dan masyarakat menilainya pengecut. Pertanyaannya adalah sampai kapan KPK akan tetap menjadi pengecut? (*)

Rapat Komisi III DPR dengan KPK Berakhir Buntu

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 30/04/2010 | 08:07 WIB Rapat Komisi III DPR dengan KPK Berakhir Buntu

Jakarta – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan KPK berakhir dengan kesimpulan buntu. Kesimpulan yang tidak mengerucut diakibatkan Pimpinan Komisi III DPR memaksakan menutup RDP sementara KPK belum tuntas menjawab pertanyaan yang diajukan.

“Kesimpulan rapat kita hanya satu poin yaitu Komisi III DPR RI mendesak KPK untuk merekonstruksi semua hal yang terungkap dalam RDP selama dua hari ini mulai 28-29 April 2010,” kata ketua sidang, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman sambil mengetok palu, menutup RDP lanjutan Komisi III DPR dengan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/4/2010).

Kesimpulan yang tidak jelas ini sebelumnya menuai kritik dari beberapa anggota. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suding misalnya, meminta RDP tidak diambil kesimpulan. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo. “Saya kira tidak usah diambil kesimpulan Ketua karena banyak pertanyaan belum terjawab,” ujar Syarif dalam interupsinya.

Namun demikian ada sejumlah anggota yang minta rapat tetap diambil kesimpulan. Anggota Komisi III DPR dari FPDIP Panda Nababan misalnya, ingin agar rapat ditutup dengan kesimpulan sekaligus rekomendasi. Menutup hujan interupsi, Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah memberi solusi. Kesimpulan dibuat hanya satu paragraf saja yang mencerminkan poin kesepakatan yang ada dalam rapat. “Kita buat juga kesimpulan buntu, cukup satu paragraf saja,” usul Fahri yang kemudian disepakati dalam rapat.

Adapun sejumlah poin yang disampaikan dalam RDP Komisi III dengan KPK antara lain adalah keinginan Komisi III DPR agar KPK segera mengumpulkan biodata untuk selanjutnya akan ditentukan Ketua KPK Plt. Komisi III DPR juga meminta agar KPK mengajak semua penyidiknya dalam rapat-rapat selanjutnya. Komisi III juga mempertanyakan bagaimana standard operational procedure (SOP) Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi.

Selanjutnya, KPK diminta menjelaskan bagaimana pembobotan nilai suatu kasus menjadi prioritas untuk di tangani oleh KPK.  “Saya rasa KPK harus menjelaskan road map (alur) yang jelas saat  menangani kasus-kasus, seperti apa standar penanganan kasus di KPK. Karena ada beberapa kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” kata Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Eddy, dalam RDP dengan Komisi III DPR.

KPK yang diwakili ketuanya Chandra M Hamzah pun coba menjelaskan prioritas KPK dalam penanganan kasus.  “Ada 3 prioritas KPK dalam penanganan kasus. Pertama, apakah kasus (koruspi) tersebut melibatkan aparat penegak hukum yang di dalamnya terkait pula pihak penyelenggara negara. Kedua sejauh mana kasus itu mendapat perhatian publik dan ketiga kasus tersebut telah merugikan negara mencapai Rp 1 miliar,” kata Chandra.

Chandra juga menambahkan, dalam penangananya KPK memproses terlebih dulu kasus yang telah memiliki bukti lengkap. “Semakin lengkap bukti semakin cepat kita proses. Jadi, tidak ada maksud kita untuk tidak mengusut kasus yang kecil dan tebang pilih,” ujarnya.

Mendengar penjelasan itu, Komisi III akhirnya sepakat meminta pada KPK untuk menyerahkan SOP penanganan kasus KPK tersebut. Dengan tujuan sebagai mitra dalam penegakan hukum Komisi III DPR ingin ada kejelasan tentang sistem kerja KPK.

“Kalau begitu kita minta KPK menyampaikan menyerahkan bagaimana SOP yang Anda (KPK) pegang dalam menangani perkara korupsi. Ini penting juga buat kita sebagai mitra, meskipun KPK memang punya wewenang itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika wewenang itu bisa menyimpang,” pungkas Wakil Ketua Komisi III lainnya, Azis Syamsudin.

‘Pemeriksaan’ Boediono Santai, Cuma Tanya Jawab
Secara terpisah, Wakil Presiden Boediono menghadapi penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggali keterangannya seputar kasus Bank Century. Namun, secara umum, jalannya proses ‘pemeriksaan’ itu berlangsung lancar. Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat mengatakan, penyelidik KPK mulai mengambil keterangan Boediono pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 19.45 WIB dengan diselingi jeda untuk salat dan makan malam.

Pemeriksaan itu berlangsung di ruang kerja Boediono di Gedung Wisma Negara lantai 4, Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (29/4/2010). Boediono berhadapan dengan 4 penyelidikan KPK di sebuah meja.

Menurut Yopie, pemeriksaan berjalan sangat cair dan tidak ada ketegangan sedikit pun pada Boediono. Bahkan, pengambilan keterangan itu lebih mirip dengan diskusi antara Wapres dengan para penyelidik. “Berlangsung seperti diskusi saja. Seperti orang tanya jawab. Bukan seperti pertanyaan penyidik, karena bukan penyidikan melainkan forum untuk memberikan keterangan atau klarifikasi,” ujar Yopie dalam jumpa pers di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan.

Sebelum masuk kepada materi, lanjut Yopie, Boediono dan penyelidik KPK menyempatkan diri untuk saling bercakap-cakap. Namun, ia tidak membeberkan apa isi obrolan kedua belah pihak itu. “Prosesnya berjalan cukup baik, lancar dan tidak ada hal-hal yang menghambat, karena memang suasananya cukup nyaman untuk kedua belah pihak,” lanjutnya.

Intensnya diskusi antara Boediono dengan KPK itu dikarenakan pula oleh keprofesionalan penyelidik. Menurut Yopie, mereka telah paham betul dengan permasalahan Bank Century. Sehingga pertanyaan yang diajukan kepada mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu pun langsung ke intinya. “Mereka sangat well inform. KPK tahu persis duduk permasalahan secara detil. Ternyata petugas KPK tidak hanya bertanya hal-hal yang mendasar, namun langsung menukik pada persoalan secara terperinci,” ungkap Yopie.

Karena cuma untuk meminta keterangan, kata Yopie, maka Boediono tidak menandatangani Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, KPK mencatat semua keterangan Boediono, yang sebetulnya hampir sama dengan kesaksian wapres di hadapan Pansus Hak Angket Bank Century. “Tanda tangannya hanya di awal-awal saja. Sebelum dimulai beliau teken (pernyataan) bahwa tidak akan memberikan apa pun kepada KPK,” terang Yopie.

Dikatakannya, sejauh ini belum ada rencana lagi dari penyelidik KPK untuk kembali meminta keterangan Boediono. Meski demikian, bila itu diperlukan, Wapres akan dengan senang hati menuruti pemintaan KPK. “Buat Pak Boediono, sangat penting untuk melihat KPK berfungsi secara optimal. Pak Boediono sejak awal juga ingin dituntaskannya kasus ini sejelas-jelasnya,” pungkas mantan Pemimpin Redaksi Harian Kontan ini. (*/dtc/jpc)

Diperiksa KPK, Sri Mulyani ‘Diselamatkan’ SBY?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 30/04/2010 | 07:40 WIB Diperiksa KPK, Sri Mulyani 'Diselamatkan' SBY?

Diperiksa KPK, Sri Mulyani ‘Diselamatkan’ SBY?

PROSES penyelidikan skandal Bank Century dengan memeriksa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dilakukan Kamis (29/4), nampaknya harus tersendat lagi. Pasalnya, saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sri Mulyani dipanggil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengikuti rapat kabinet. Tak bisa mengelak, KPK pun akhirnya harus memberhentikkan pemeriksaan tersebut.

Seperti dinyatakan oleh wakil Ketua KPK Mumahhad Jasin, pemeriksaan terhadap Sri Mulyani harus diakhiri lantaran Menkeu dipanggil oleh Presiden SBY untuk mengikuti rapat kabinet. Aneh? Sehingga pemeriksaan hanya bisa dilakukan 2 jam. Pertanyaannya, seberapa pentingkah rapat kabinet tersebut hingga Sri Mulyani mesti pergi yang menghampirinya sehingga harus memberhentikan pemeriksaan oleh KPK yang dikenal sebagai lembaga independen dan katanya suprbody itu?

Kabarnya, seperti yang diberitakan oleh berbagai situs.web, Kamis (29/4), Presiden SBY menggelar rapat kabinet terkait pemerintahan, termasuk peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari Sabtu, 1 Mei (May Day). Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Buruh selalu diwarnai aksi unjuk rasa. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di hari buruh ini, SBY mengelar rapat dengan beberapa menterinya untuk membahas masalah itu.

Bila memang Sri Mulyani mesti pergi dari pemeriksaan KPK hanya karena rapat kabinet yang membahas soal Hari Buruh, nampaknya kepergian Sri Mulyani tersebut mesti dipertanyakan. Sebab, sebagai menteri Keuangan tentu rapat tersebut bukanlah kerja utamanya. Apakah ini adalah bentuk dari ‘penyelamatan’ SBY atas Sri Mulyani?

“Tidak rasional bila Sri Mulyani mesti pergi dari pemeriksaan KPK hanya karena persoalan rapat kabinet soal Hari Buruh. Apalagi bila hanya membahas soal bagaimana mengantisipasi hari buruh yang akan banyak aksi. Jangan-jangan ini adalah bentuk dari ‘penyelamatan’ SBY atas Sri Mulyani,” ujar peneliti Freedom Foundation Edi Junaedi, Kamis (29/4/2010).

Lain dengan Sri Mulyani, lain pula dengan cerita Boediono. Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut nampaknya “mengingkari” janjinya dengan KPK. Di saat penyelidik KPK sudah berada di Kantor Wapres untuk memintainya keterangan tentang bailout Bank Century, Boediono masih berada di Wisma Negara. Akhirnya KPK pun harus meninggalkan Kantor Wapres dan pergi ke Wisma Negara untuk memeriksa Boediono. Sebelumnya, Boediono dijadwalkan diperiksa pukul 14.00 di Kantor Wapres. Tetapi sampai jam tersebut Boediono masih di Wisma Negara.

Penyelidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tidak lama berada di Kantor Wakil Presiden. Tak seberapa lama, rombongan KPK yang menumpang Toyota Innova itu meninggalkan Kantor Wapres. Begitu mendapat telpon, para penyelidik tersebut langsung menuju Wisma Negara. Begitu mudahkah lembaga independen seperti KPK mengikuti keinginan Wapres untuk pemeriksaan soal Century? Apa ini memperkuat dugaan tidak adanya independensi KPK dalam pemeriksaan Boediono dan Sri Mulyani? KPK model apa ini?! (Boy M)

Pemeriksaan KPK Malah Untungkan Posisi Menkeu Sri Mulyani

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 30/04/2010 | 07:33 WIB

Pemeriksaan KPK Malah Untungkan Posisi Menkeu Sri Mulyani
OLEH: ARIEF TURATNO

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan janjinya, Kamis (29/4) mendatangi Kementerian Keuangan untuk memeriksa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait dengan kebijakan bail out Bank Century senilai Rp6,7 triliun. Sri Mulyani kabarnya diperiksa penyidik KPK di kantornya lebih dua setengah jam. Usai pemeriksaan Sri Mulyani bergegas ke istana negara untuk mengikuti rapat kabinet. Tidak ada penjelasan apa pun kepada wartawan, demikian juga dengan para penyidik KPK, mereka datang dan pergi secara diam-diam dengan melalui jalur dan jalan khusus. Pertanyaan dan persoalannya adalah mengapa pemeriksaan kasus yang menjadi sorotan masyarakat dilakukan secara diam-diam dan terkesan sembunyi-sembunyi? Ada apa di balik semua itu? Apakah ada perselingkuhan?

Tudingan dalam kondisi semacam itu bisa saja bermacam-macam. Inilah sebuah resiko yang harus disadari KPK maupun Menkeu Sri Mulyani Indrawati sendiri. Setiap sesuatu yang dianggap tidak lazim—meskipun dibenarkan menurut undang-undang—tetap saja menjadikan publik penuh tanda tanya. Memang pemeriksaan yang dilakukan KPK benar—dengan mendatangi pihak yang diperiksa—berdasarkan UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun, bagi kacamata publik tetap saja, sikap dan tindakan KPK semacam itu dipertanyakan. Apalagi tindakan atau kebijakan semacam itu baru diterapkan—paling tidak berdasarkan pengamatan publik—setelah lembaga tersebut memeriksa Menkeu dan Jum’at (30/4) direncanakan memeriksa Wakil Presiden Boediono.

Sebelumnya, atau selama ini, KPK tidak peduli apakah mereka mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) atau bukan, tetap pihak yang diperiksa harus datang ke kantor lembaga tersebut di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel). Bahkan, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Aulia T Pohan sekali pun harus datang ke kantor KPK untuk diperiksa, termasuk sejumlah anggota DPR yang terlibat korupsi dan kasus suap. Belum terhitung para Kepala Daerah, Gubernur, Bupati maupun Walikota. Semuanya digiring dan harus datang ke KPK. Karena lembaga tersebut memiliki payung hakum yang cukup kuat. Lembaga KPK adalah lembaga independent yang tidak boleh diintervensi siapa pun. Namun dengan kejadian sekarang, ketika KPK yang mendatangi Kantor Sri Mulyani untuk memeriksanya. Maka rakyat pun bertanya-tanya, dimanakah keberanian dan kehandalan KPK yang selama ini mereka sanjung-sanjung dan banggakan?

Tidak hanya itu, berdasarkan rumor yang beredar di sekitar pemeriksaan Sri Mulyani. Para penyidik KPK bukan menanyai pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan menjerat Menkeu. Sebaliknya, mereka menyodorkan sejumlah pertanyaan yang bakal menguntungkan Menkeu. Pertanyaan yang bagaimana yang dianggap menguntungkan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tersebut? Yakni soal Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dengan menggiring pertanyaan ke arah Perppu JPSK sama artinya dengan memberitahu kepada Sri Mulyani agar yang bersangkutan tetap berpegangan kepada Perrppu tersebut. Sebab Perppu itulah yang dianggap bakal menyelamatkan sekaligus membenarkan kebijakannya saat mengeluarkan kebijakan dana talangan (bail out) kepada Bank Century.

Tidak hanya itu, dengan mengarahkan kasus bail out kepada Perppu maka akan membenturkan masalah kebijakan itu dengan DPR. Sebab jangan lupa, Perppu selalu dibuat dengan pertimbangan anggota Dewan. Tanpa pertimbangan DPR tidak mungkin akan terbit Perppu. Sekarang tinggal bagaimana Dewan mempertanggungjawabkannya. Artinya, kalau Perppu itu dibuat tanpa sepertujuan DPR, maka dengan kewenangan yang ada Dewan segera atau dapat mengajukan hak menyatakan pendapat. Sebaliknya, jika ternyata benar, bahwa keluarnya Perppu itu atas persetujuan DPR, maka mereka yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Dan ini tidak bisa harus menunggu, karena rakyat sudah geram atas semua sandiwara yang nyaris tidak ada ujung pangkalnya dan sangat melelahkan tersebut. Jadi jujurlah kalian semua! (*)

Boediono Diperiksa di Wisma Negara

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 29/04/2010 | 16:52 WIB Boediono Diperiksa di Wisma Negara

Jakarta – Setelah diombang-ambingkan ketidakjelasan informasi mengenai tempat dan waktu di mana Wapres Boediono akan memberikan keterangan kepada KPK terkait skandal bailout Bank Century, akhirnya Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat memastikan proses itu tengah berlangsung di Wisma Negara, hari ini. Pemberian keterangan oleh Wapres Boediono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menurut Yopie, soal tempat Boediono memberikan keterangan tersebut setelah sebelumnya mengutarakan ada dua alternatif lokasi, yaitu di Wisma Negara yang terletak di Istana Presiden, atau di Istana Wakil Presiden. “Bapak Wapres bertemu KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] di ruang kerja Wapres di Wisma Negara lantai empat,” kilah Yopie ketika dihubungi lewat pesan singkat telepon genggamnya, Kamis (29/4), seperti dilansir bisnis.com.

Kabar bahwa Boediono akan memberikan keterangan di Wisma Negara beredar ketika Wapres sedang melakukan rapat internal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, dugaan lokasi berubah menjadi di Istana Wapres setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi Istana Wapres pada pukul 13.30 WIB siang tadi karena dikabarkan pemberian keterangan kepada KPK akan dilakukan Boediono pukul 14.00 WIB. Namun ternyata penyidik KPK hanya 45 menit berada di Istana Wapres.

Terkait hal ini, pihak Istana Kepresidenan mengaku, lokasi pemeriksaan mantan Gubernur BI Boediono di lingkungan Istana Presiden tersbeut hanya faktor kebetulan yang disetujui oleh KPK. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan pemberian keterangan oleh Boediono di Wisma Negara tidak rencanakan sama sekali, tapi secara kebetulan selaku Wapres, Boediono hari ini berada di Istana Presiden untuk bertemu dengan Presiden SBY.

“Itu [berlokasi di Wisma Negara] hanya sifatnya kebetulan karena pada saat dimana Pak Wapres [Boediono] bertemu dengan Bapak Presiden. Kemudian ditawarkan kepada pihak KPK,  bagaimana kalau dilaksanakan di dalam kompleks Istana. Apakah itu tidak melanggar prosedur atau bermasalah? Ya. Ternyata seperti yang kita ketahui tidak ada keberatan dari pihak KPK,” kilahnya di Istana Presiden, Kamis (29/4) sore.

Menurutnya, pertemuan Boediono dengan KPK sendiri dimulai sejak pukul 12.30 tadi dan masih berlangsung sampai saat berita ini diturunkan. Menurut Julian, pemeriksaan Boediono oleh KPK, tidak menganggu pertemuan Presiden dengan para menteri yang membahas hal-hal lain, termasuk persiapan peringatan hari buruh 1 Mei. Hanya saja, kilah dia pula, Boediono yang semestinya ikut pertemuan, urung bergabung karena harus memberi penjelasan kepada KPK di Wisma Negara yang juga berada di lingkungan Istana Presiden. Kok sembunyi-sembunyi? (*/red)

RR: Boediono-Sri Mulyani Melebihi Soeharto

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 30/04/2010 | 15:59 WIB RR: Boediono-Sri Mulyani Melebihi Soeharto

Jakarta – Pemeriksaan KPK terhadap Boediono dan Sri Mulyani terkait kasus Bank Century terus mendapat kritikan. Sikap keduanya yang meminta diperiksa di kantor masing-masing bahkan dianggap melebihi mantan Presiden Soeharto. “Melebihi Soeharto dong kalau gitu. Soeharto saja datang ke Kejaksaan waktu itu,” kata mantan Menko Ekuin Rizal Ramli sebelum menghadiri diskusi di Gedung DPR, Jumat (30/4/2010).

Seperti diketahui, Soeharto pernah datang ke kantor Kejaksaan Agung pada September 1998 terkait kasus dugaan penyimpangan dana 7 yayasan yang dikelolanya. Jaksa Agung waktu itu Andi M Ghalib. Rizal menambahkan, perlakukan khusus yang diberikan KPK terhadap Boediono-Sri Mulyani akan meningkatkan budaya ‘tak tahu malu’ di kalangan pejabat negara.

Meski belum terbukti secara hukum melanggar, kata dia, budaya tahu malu dengan mengundurkan diri adalah langkah yang tepat bagi pejabat negara yang terindikasi kuat melanggar hukum atau gagal melaksanakan tugas. “Setelah Orde Baru tidak ada lagi rasa malu itu. Kalau diberi privilege, mereka makin tidak memiliki rasa malu,” tegas pria yang pernah mendeklarasikan diri sebagai capres ini.

Ia memberi contoh negara-negara yang masih mempunyai budaya malu itu, yakni Korea Selatan dan Jepang. “Korea saat dilanda wabah sapi gila, pejabatnya mengundurkan diri. Jepang juga mengundurkan diri terkait kasus keuangan,” kata dia. “Ciri negara demokratis yang maju itu ada rasa malu dan penyesalan,” imbuhnya.

Rizal Ramli mengkritik permintaan Boediono dan Sri Mulyani agar KPK memeriksa mereka di kantor masing-masing. Seharusnya jika keduanya merasa tidak bersalah, tak perlu ada permintaan itu. “Orang benar itu kan nggak takut dan nggak sembunyi-sembunyi. Apalagi mereka (Boediono-Sri Mulyani) merasa diri benar,” tegasnya.

Seperti diketahui, baik Boediono dan Sri Mulyani mengatakan,  kebijakan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan PMS kepada Bank Century semata-mata demi menghindari dampak sistemik krisis ekonomi global yang melanda dunia. Keduanya juga menegaskan tidak ada motif pribadi di balik pengambilan kebijakan itu.

Rizal melanjutkan, seharusnya Boediono dan Sri Mulyani diperiksa di Gedung KPK. Apalagi BPK dan DPR sudah menyatakan mereka diduga kuat melakukan pelanggaran hukum. “Dua lembaga tinggi negara sudah memutuskan ada masalah,” kata menteri di Era Gus Dur ini.

Tak hanya itu, Rizal juga berani menantang Boediono dan Sri Mulyani untuk berdebat tentang kebijakan bailout Bank Century. “Mari berdebat dengan Rizal Ramli di televisi. Saya bisa membuktikan bahwa bailout Century tidak benar,” tantang dia. Sebelumnya staf KPK sempat mendatangi Istana Wapres. Namun Boediono ternyata berada di Wisma Negara. Tak lama staf KPK pun memeriksa Boediono di Wisma Negara

KPK Belum Pasti Periksa Lagi Boediono & Sri Mulyani
KPK masih terus menelaah hasil pemeriksaan terhadap Boediono dan Sri Mulyani. Mereka belum dapat memastikan apakah perlu dilakukan pemeriksaan lagi. Plh Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, hingga kini pimpinan KPK belum menerima laporan dari tim penyidik. Padahal, laporan itu akan dijadikan dasar perlu tidaknya memeriksa lagi Boediono dan Sri Mulyani.

“Kemarin kan pemeriksaan sampai malam. Laporan penyidik belum masuk, jadi kami belum bisa memutuskan perlu pemeriksaan tambahan atau tidak,” kata Haryono usai Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di kantor Gubernur Jateng, Jl Pahlawan Semarang, Jumat (30/4/2010).

Haryono menambahkan, setelah memeriksa Boediono dan Sri Mulyani, KPK belum bisa menyimpulkan ada tidaknya unsur korupsi dalam skandal Bank Century. Pasalnya, proses hukum kasus tersebut masih sebatas penyelidikan. “Nanti kita pilah. Kalau ada unsur money laundering dan kejahatan perbankan, kita serahkan hasil pemeriksaannya ke kepolisian dan jaksa. Kita khusus dimasalah korupsi,” jelasnya.

Dalam acara penyerahan LHKPN di Semarang, Haryono didampingi Direktur LHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa dan sejumlah staf KPK. Tim KPK ditemui Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan beberapa walikota dan bupati. (*/dtc/red)

Cara SBY Pasang Badan untuk Sri-Boediono

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 28/04/2010 | 14:39 WIB Cara SBY Pasang Badan untuk Sri-Boediono

Cara SBY Pasang Badan untuk Sri Mulyani-Boediono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memanggil Sri Mulyani dan Boediono. Kedua pejabat penting tersebut akan dimintai keterangan seputar Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (FPJP) dan dana talangan Rp 6,7 triliun yang diberikan ke Bank Century pada 2008. Sri Mulyani dan Boediono diduga sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas bailout 6,7 triliun tersebut.

Selain itu, KPK juga melayangkan surat pemberitahuan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal rencana pemeriksaan ini. Tetapi sayangnya, walau SBY sudah tahu pemanggilan Boediono dan Sri Mulyani tersebut, SBY nampaknya tidak merespon pemanggilan kedua anak emasnya tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Presiden Julian Pasha kepada wartawan, Selasa 27 April 2010. “Presiden tidak memberikan respon terkait rencana pemanggilan Wapres Boediono dan Sri Mulyani oleh KPK meskipun beliau mendengar,” ujar Jubir Presiden tersebut.

Mengapa SBY seakan diam seribu bahasa ketika Boediono dan Sri Mulyani dipanggil KPK. Anak emas SBY yang sering dipuji lewat pidato-pidatonya kini dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan soal bailout Century yang telah diduga oleh DPR terdapat banyak pelanggaran kebijakan.

Pemanggilan Boediono dan Sri Mulyani tersebut tentu mengagetkan SBY. Betapa tidak, SBY dalam beberapa pidatonya seringkali menyebutkan bahwa bailout Century itu sudah benar. Dengan berani dan bertentangan dengan rekomendasi DPR, ia dengan lantang menyatakan bahwa Sri Mulyani dan Boediono telah mengambil langkah yang benar dengan membailout Century.

Tidak hanya itu, SBY pun berani pasang badan untuk Sri Mulyani dan Boediono. Desakan beberapa partai untuk memberhentikkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan tidak membuat SBY bergeming. Bahkan ketika Partai Demokrat kalah dalam pertarungan di paripurna soal Century, dan beberapa partai koalisi membelot, SBY tetap tegas menyatakan bahwa Sri Mulyani adalah putra terbaik bangsa.

Tetapi di balik sikap diamnya SBY atas pemanggilan Boediono dan Sri Mulyani tersebut, SBY mengirimkan surat tertanggal 7 April 2010 kepada DPR meminta supaya ada pembahasan tentang pencabutan RUU tentang JPSK. Dan menurut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) harus dilakukan melalui Undang-undang (UU).

Menurut Patrialis, sikap DPR mencabut Rancangan Undang-undangan (RUU) itu pada rapat Paripurna tidaklah cukup untuk mencabut Perppu. Alasan inilah, yang mendasari pengembalian ulang surat RUU tersebut. Selain itu, DPR tidak secara tegas menyatakan pencabutan Perppu itu. ” Ada persoalan yang belum tuntas,” ujarnya.

Politisi partai Golkar mengaku surat SBY tersebut akan mendatangkan beban berat kepada DPR. Surat tersebut cukup berat dan akan menyita cukup banyak perhatian DPR. Karena menurut Priyo, bila disetujui DPR, implikasi dari JPSK adalah aparat yang berwenang di sektor keuangan akan kebal hukum. Dalam hal skandal Century, terdapat kekebalan hukum bagi pejabat pemegang otoritas keuangan di saat krisis, Sri Mulyani dan Boediono.

Lagi-lagi, Presiden SBY melayangkan strategi untuk kembali melindungi Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono dengan melayangkan surat kepada DPR RI guna membahas kembali JPSK yang akan membuat kedua ‘anak emas’ SBY tersebut kebal hukum. (Boy M)

Sabtu, 01/05/2010 20:04 WIB
Sri Mulyani Waspadai Peringatan IMF
Ramadhian Fadillah – detikFinance

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui peringatan dari lembaga internasional IMF (Internasional Monetary Fund) yang mengatakan perekonomian Indonesia berisiko mengalami overheating atau kepanasan bisa saja terjadi. Faktor utamanya adalah dari derasnya arus dana asing yang masuk.

Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/5/2010).

“Kalau dilihat dari target inflasi kali ini dibanding tahun lalu, itu menggambarkan bahwa kita sudah memahami adanya kemungkinan dampak dari pemulihan ekonomi dan capital inflow yang bisa menciptakan kepada dampak uang beredar, dan bisa menimbulkan ekses dalam bentuk overheating atau tekanan terhadap beberapa harga dari aset baik itu likuid ataupun non likuid seperti properti,” tuturnya.

Jadi, kata Sri Mulyani, risiko overheating yang diperingatkan oleh IMF ini memang disebabkan arus modal asing yang masuk. Seperti terlihat dari posisi cadangan devisa Indonesia yang sampai akhir April mencetak rekor di atas US$ 77 miliar karena derasnya arus modal asing ini. Bahkan nilai tukar rupiah pun mengalami penguatan yang cepat.

Overheating ini bukan disebabkan dari ekspansi permintaan. Overheating kan penyebabnya uang beredar karena capital inflow, itu yang dibilang IMF, bukan dari sisi permintaannya,” jelasnya.

Meskipun begitu, menurut Sri Mulyani, overheating ini tidak akan menimbulkan bubble ekonomi.

(dnl/dnl)

26
Apr
10

Perbankan : Skandal Century di Tangan Parlemen Jalanan

Skandal Century di Tangan Parlemen Jalanan

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 22/04/2010 | 12:32 WIB Skandal Century di Tangan Parlemen Jalanan

Skandal Century di Tangan Parlemen Jalanan

PARLEMEN Jalanan yang terdiri dari elemen mahasiswa, LSM, media dan masyarakat lainnya sangat berperan penting dalam menggolkan proses penyelidikan skandal Century di DPR beberapa waktu lalu. Bahkan sangat berperan penting dalam memenangkan pertarungan yang memenangkan opci C di rapat paripurna DPR soal Century. Tetapi, sayangnya rekomendasi DPR tersebut kini mandul. KPK, Kepolisian dan mayoritas anggota DPR juga terlihat diam seribu bahasa.

Sementara itu perhatian publik terpecah belah. Ada kasus mafia pajak Gayus Tambunan, Susno Duadji yang mengungkap makelar kasus di tubuh kepolisian, dan juga kasus L/C bodong Misbakhun. Berbagai isu yang menghebohkan publik tersebut memecah belah konsentrasi publik. Isu Century yang dulu menjadi raja di media masa kini sedikit tenggelam.

Tetapi parlemen jalanan tidak pernah pesimis. Berbagai gerakan demonstrasi terus-menerus menghiasi jalanan, entah di depan KPK atau di gedung DPR. Mereka berteriak memaki, mencaci dan berseru “Tuntaskan Century Gate”, “Turunkan Sri Mulyani dan Boediono”.

Para aktivis, anggota parlemen dan pengamat menyatakan gerakan parlemen jalanan tersebut bisa terus mencuat menuntut penyelesaian kasus Centurygate. Kejahatan terencana itu, yang melibatkan Boediono (kini wapres) dan Sri Mulyani (menkeu)  sudah sangat menyesakkan dada rakyat dan membuat marah banyak orang.

Gerakan parlemen jalanan tersebut dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu yang lalu mendapat dukungan besar dari para nasabah Century yang sampai saat ini belum jelas nasibnya. Dalam sebuah diskusi di Jakarta Media Center, Minggu (17/4/2010), para nasabah Century dengan semangat mendukung penuntasan Century Gate ini, bahkan untuk sebuah revolusi. “Jika perlu, gunakanlah uang kami yang ada di Bank Century untuk biaya revolusi. Kami lebih rela daripada dirampok seperti ini,” ujar H.A. Rachman, salah satu nasabah Bank Century.

Hari ini pun mereka kembali turun ke jalan. Dalam undangan yang diterima dari Petisi 28 dan Satgas Pandawa tertulis “Deklarasi Menghukum KPK Atas Lumpuhnya Penuntasan Skandal Century”. Seperti aksi-aksi yang lainnya, mereka menuntut agar KPK segera menuntaskan skandal yang telah direkomendasikan oleh DPR.

Kini perhatian publik terhadap isu Century memang tidak seperti dulu. Aksi elemen masyarakat sipil pun terpecah belah, apalagi media. Tetapi ada saat, ada momen, dimana aksi elemen jalanan ini akan menguap ke udara. Karena ia adalah kunci penuntasan Centurygate. Apalagi, Tim Pengawas Century dari DPR dua kali gagal dibentuk akibat fraksi (sengaja) tidak siap setor nama untuk menjadi anggota Tim Pengawas tersebut.

Elemen parlemen jalanan ini penting. Sehingga beberapa kali Maruarar Sirait meminta semua pihak turut mengawal tim pengawas Bank Century secara lebih ketat agar penyelesaian skandal tersebut semakin menemukan titik terang. “Awasi kami. Awasi pergerakan-pergerakan fraksi. Sadap kami. Kontrak apa pun siap,” ujar Ara Sirait. Ungkapan itu isyarat betapa parlemen jalanan adalah kunci keberhasilan penuntasan skandal Century. Hal itu terasa masuk akal karena anggota parlemen yang di gedung DPR seringkali bermain mata dengan kekuasaan. (Boy M)

Rekomendasi Century Tak Jalan, Salah Siapa?

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 24/04/2010 | 19:29 WIB

Rekomendasi Century Tak Jalan, Salah Siapa?
OLEH: ARIEF TURATNO

BEBERAPA pengamat, termasuk sejumlah anggota DPR RI menilai bahwa rekomendasi dewan menyusul kesimpulan akhir Hak Angket DPR soal Bank Century dianggap tidak jalan. Karena itu muncul usulan supaya DPR menggunakan hak menyatakan pendapat. Dan draf usulan itu sedang dinegosiasikan kepada para anggota dewan. Jika yang bertandatangan atau mendukung hak menyatakan pendapat memenuhi syarat, kemungkinan besar dewan segera menggelar rapat dewan dengan agenda hak menyatakan pendapat tersebut. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah hak menyatakan pendapat itu akan jadi terlaksana atau tidak?

Kalau boleh saya memberikan penilaian, sebenarnya usulan hak menyatakan pendapat sudah agak terlambat. Mengapa? Karena momentum itu sebenarnya sudah ada, yakni ketika dewan dalam paripurnanya menyatakan setuju mengambil opsi C. Yakni opsi yang menyatakan bahwa dalam kasus bail out Bank Century senilai  Rp6,7 trilun telah terjadi pelanggaran, atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan alasan itu sebenarnya dewan bisa langsung mengusulkan hak menyatakan pendapat. Pertanyaannya adalah mengapa hal itu tidak dilakukan, dan hanya merekomendasikan agar masalah tersebut dibawa ke ranah hukum?

Ketika rekomendasi itu diputuskan, yakni membawa masalah tersebut ke ranah hokum. Saya sebenarnya senang, namun juga bertanya-tanya, kepada siapa amanah itu nantinya dipercayakan? Saya menanyakan hal itu karena terus terang ada keraguan di diri saya bahwa aparat hokum yang ada dapat menjalankan amanah yang sangat berat tersebut. Dan keraguan saya semakin menjadi, ketika mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Susno Duadji mengungkapkan praktek markus di Polri, termasuk Kejaksaan Agung. Dilanjutkan saat ini,kasus yang melibatkan pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah dibuka kembali. Ini akibat gugatan praperadilan Anggodo Widjaya sol SKP2 dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Semua itu membuat saya ragu bahwa amanat rekomendasi dewan dapat berjalan sebagaimana diinginkan masyarakat. Mengapa? Karena para pihak yang diharapkan menyelesaikan kasus tersebut, sekarang sedang menghadapi masalah sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin mereka dapat focus menyelesaikan persoalan, jika masalah yang mereka hadapi cukup kompleks dan menyita waktu serta perhatian?Karena itulah saya mempertanyakan, mengapa dewan tidak memikirkan kemungkinan semacam ini? Juga mengapa dewan memberikan rekomendasi dan menyerahkan amanat kepada institusi yang kena masalah? Jadi salah siapa?

Sulit untuk menjawabnya, karena banyak kepentingan dan masalah yang bermain-main di sekitar kasus Bank Century. Anggota DPR yang terlibat di dalam Pansus mungkin saja sangat berharap agar masalah itu dibuat tuntas, selain dibawa ke ranah hukum. Juga supaya diajukan hak menyatakan pendapat. Itu keinginan mereka, tetapi bagaimana dengan keinginan elite partai, para pimpinan mereka yang sebagian diantaranya telah dan sedang menikmati kemewahan kekuasaan? Mereka pasti tidak setuju, pasti menentang, sebab kalau itu terjadi berarti ancaman bagi kekuasaan yang sekarang dinikmatinya. Inilah sebenarnya masalah di balik berita mengapa Dewan terkesan ragu-ragu dalam membuat rekomendasi soal kasus bail out Bank Century. Jadi siapa yang salah? (*)

Berbagai Upaya Sistemis untuk Bungkam Century?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 21/04/2010 | 14:22 WIB Berbagai Upaya Sistemis untuk Bungkam Century?

Berbagai Upaya Sistemis untuk Bungkam Century?

SKANDAL Bank Century yang telah diputuskan oleh DPR pada bulan Maret yang lalu kini memasuki babak baru. KPK mulai berani mengusut dan memanggil orang-orang yang bertanggungjawab atas bailout Century yang mencurigakan tersebut. Bahkan rencananya KPK akan segera memanggil Boediono dan Sri Mulyani. DPR juga mulai gerah. Berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus ini ditempuh. Mulai dari upaya menggalang hak menyatakan pendapat sampai membentuk tim pengawas pelaksanaan rekomendasi DPR soal Century.

Tetapi nampaknya usaha untuk menyelesaikan skandal bailout Century yang diduga melibatkan pejabat penting di kekuasaan SBY ini tidak mudah. Banyak pengamat, aktivis dan anggota DPR menduga adanya berbagai upaya sistemis untuk membungkam skandal tersebut. Apakah upaya-upaya tersebut?

Pertama, kemenangan Anggodo dalam sidang pra pradilan. Hanya butuh waktu satu minggu untuk mengetahui kesaktian Anggodo Widjojo. Dalam sidang pra peradilan, pengacara Anggodo, Bonaran Situmeang berhasil meyakinkan hakim untuk menerima permohonan Anggodo yaitu mengadili Bibit-Chandra.

Kemenangan Anggodo tersebut diduga oleh berbagai aktivis sebagai upaya pelemahan KPK. Aktivis Kompak Fadjroel Rachman misalnya melihat bahwa kemenangan Anggodo tersebut diduga terkait dengan upaya pembungkaman KPK atas kasus Century gate. Ia bertanya mengapa Bibit dan Chandra akan ditahan saat KPK akan memanggil Boediono dan Sri Mulyani.

Sementara itu, anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menduga sedari awal surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) yang dikeluarkan Kejaksaan memang didesain lemah sehingga mudah digugat. “Putusan tersebut tidak bisa dipisahkan dari dugaan SKPP yang didesain lemah dari awal. SKPP tersebut memang sudah diperkirakan dapat menyandera KPK sehingga sewaktu-waktu bisa ‘diancam’ oleh siapa pun,” ujarnya.

Kedua adanya dugaan upaya sistemis di DPR untuk menenggelamkan Century dengan menunda pengesahan tim pengawas rekomendasi Century di rapat Paripurna. Tim pengawas yang akan bekerja memantau tindaklanjut aparat penegak hukum terhadap kasus Century sedianya akan disahkan kemarin, Selasa (20/4). Hal ini berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPR Kamis ( 15/4/2010 ). Namun demikian, menurut ketua DPR Marzuki Alie, rapat ditunda karena fraksi belum setor nama.

Sekjen Fraksi Hanura Syarifuddin Suding misalnya menduga Ketua DPR Marzuki Alie sengaja menunda pengesahan tim pengawas tersebut dengan alasan politis tertentu. “Selaku pimpinan, Marzuki Alie seharusnya pro aktif, boleh jadi ada kesengajaan Pak Marzuki Alie tidak melakukan paripurna hari ini,” ujarnya ( 20/4/2010 ).

Ketiga, upaya untuk melemahkan para vokalis Century. Dalam hal ini berbagai anggota partai yang kritis dalam mengungkap skandal Century “dilemahkan” dengan memeriksan berbagai anggota yang terkait dugaan suap atau korupsi. Kasu suap Miranda Goeltom misalnya gencar diperiksan KPK. Banyak pengamat menilai pemeriksaan tersebut sebagai upaya pelemahan PDIP yang vocal dalam mengungkap Century Gate.

Saat ini yang paling hangat adalah kasus Misbakhun. Hari ini politisi PKS tersebut berangkat ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan atas kasus L/C bodong. Para koleganya menilai telah terjadi arogansi kekuasaan terhadap Misbakhun dan pengalihan dari isu Century.

Politisi Hanura Akbar Faisal menyatakan kasus Misbakhun ini adalah bentuk dari arogansi kekuasaan dan pengalihan isu Century. Ia pun mendampingi Misbakhun ke Mabes Polri sebagai upaya support dukungan psikologis. “Ada upaya pengalihan isu Century. Caranya dengan memunculkan kembali kasus Bibit-Chandra dan sekarang pemeriksaan Misbakhun,“ujarnya.

Dan lalu keempat kasus skandal mafia hukum dan pajak dengan aktor Susno Dujadi. Mantan Kabareskrim tersebut kini menjadi sosok fenomenal. Ia berani mengungkap mafia kasus di tubuh Kepolisian yang diduga melibatkan sejumlah jendral. Masyarakat pun memuji dan mendukung sikap Susno tersebut sebagai langkah untuk mereformasi Polri dan Ditjen Pajak.

Tetapi di balik heroisme Susno Duadji tersebut, ada sedikit kejanggalan yang mesti ditelusuri lebih lanjut. Beberapa aktivis dan anggota DPR yang konsern dalam soal Century misalnya mempertanyakan skenario di balik peran Susno yang menggemparkan publik tersebut. Anggota DPR dari Golkar Bambang Soesatyo misalnya mempertanyakan motif dan skenario di balik Susno Duadji tersebut. Dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Susno Duadji beberapa waktu lalu ia bertanya kepada Susno, “Apakah peran ini sebagai upaya menenggelamlam skandal Century, dengan iming-iming Kapolri?”

Semuanya memang perlu dicermati dan diselidiki lebih jauh. Yang mengetahui kebenarannya tentu hanya pemain skenario yang asli. Tetapi dunia politis adalah dunia yang bisa dibaca, dianalisa dan dinilai berdasarkan fakta-fakta yang ada. Mengutip intelektual Ahmad Syafii Maarif, Indonesia tercinta ini sedang diaktori oleh tipe manusia yang mahir ”menanam tebu di bibir, manis di luar busuk di dalam.” (Boy M)

Aneh bila Boediono Diperiksa di Istana

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 24/04/2010 | 22:49 WIB Aneh bila Boediono Diperiksa di Istana

Jakarta – Petisi 28, gabungan organisasi massa di Jakarta, mencurigai sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan gejala takut untuk memeriksa Wakil Presiden Boediono terkait skandal Bank Century.

Menurut salah seorang juru bicara Petisi 28, Masinton Pasaribu, Sabtu (24/4/2010), gejala takut itu terlihat dari pernyataan juru bicara KPK, Johan Budi, yang menyebut KPK tidak akan memeriksa Boediono, tetapi meminta keterangan.

“Apalagi, ini rencananya KPK akan menyambangi kantor Wapres. Ada apa ini? Kami mulai pesimistis dengan cara-cara KPK dalam menuntaskan skandal Bank Century ini,” kata Masinton.

Ia menganggap, KPK seakan makin kehilangan independensinya. Indikasinya, cara mereka mengungkap skandal Bank Century berbeda dengan kasus korupsi lain. “Kalau kasus korupsi lain, KPK sangat bergerak dengan cepat, seakan menjadi superbodi,” ungkap Masinton.

Sebelumnya, Johan Budi menyatakan bahwa KPK akan segera meminta keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono terkait kebijakannya menyelamatkan Bank Century. Namun, waktu dan lokasi belum ditentukan. “Kalau dipanggil, berarti harus datang ke KPK. Tapi, kalau diminta keterangan, bisa di mana saja,” kata Johan.

Seharusnya, kata Masinton, KPK langsung memanggil Boediono dan Sri Mulyani untuk dimintai keterangan di kantor KPK, bukan di Istana Wapres. Alasannya, Boediono tidak sedang sakit atau menjalani perawatan di rumah sakit.

“Sikap KPK ini, kalau jadi dilakukan, mirip dengan cara Kejaksaan Agung tahun 1999 saat memeriksa bekas penguasa Orde Baru, Soeharto, di Cendana,” tandas Masinton seperti dilansir Kompas.

KPK Siapkan Tiga Opsi Panggil Boediono
KPK sedang mempertimbangkan tiga opsi untuk meminta keterangan terhadap Wakil Presiden Boediono. Namun, seharusnya tidak perlu lagi ada pembahasan mekanisme pemanggilan, Boediono selayaknya harus mendatangi gedung KPK ketika diperiksa nantinya.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa sejatinya KPK tidak perlu lagi melakukan pertimbangan, apalagi pembahasan terkait mekanisme pemanggilan Boediono. “Harusnya itu otomatis saja, kalau mau diperiksa harus datang ke gedung KPK, tidak perlu ada mekanisme lainnya,” ungkap Zainal, Sabtu (24/4).

KPK saat ini sedang mempertimbangkan tiga opsi mekanisme pemeriksaan terhadap Boediono. Pertama dihadirkan di Gedung KPK, seperti pada umumnya warga negara lainnya. Kedua KPK akan mendatangi kantor Wakil Presiden untuk melakukan pemeriksaan dan ketiga melalui mekanisme surat-menyurat.

Dikatakannya, jika warga negara lainnya ketika diperiksa KPK harus mendatangi kantor KPK, maka Boediono juga sebagai warga negara juga bersikap sama. “Meskipun wakil Presiden, tetapi Boediono kan warga negara indonesia. Dalam konstitusi jelas, setiap warga negara berhak mendapat perlakuan sama di mata hukum,” tukasnya.

Ia menjelaskan, sebenarnya yang perlu dibicarakan yakni persoalan jadwal. KPK, lanjut Zainal, tinggal mengirimkan surat untuk pemriksaan, sehingga bisa dicocokkan jadwalnya. “Memang bisa dimaklumi sebagai wapres mungkin waktunya terbatas. Namun, tetapi tidak lantas mendapatkan perlakuan berbeda,” tegas Zainal.

Bahkan, lanjut Zainal, sepengetahuannya di luar negeri, semua pejabat negara mendapatkan perlakuan sama dengan warga negara lainnya. Jika referensinya pemriksaan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, kala itu diperiksa di gedung putihj, kasusnya bukan pidana, melainkan persoalan etika. “Kalau yang terkait Boediono kan adanya dugaan pidana korupsi. Ini sudah cukup hebat kasusnya,” lanjut Zainal seperti dilansir MediaIndonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Jamil mengatakan harusnya Boediono memberikan contoh sebagai pemimpin negara kepada rakyat. “Kalau sampai ada perlakuan berbeda, pasti akan menimbulkan kecurigaan terhadap KPK. Bahkan, bisa saja independensi KPK dipertanyakan,” tegas politisi PKS ini.

Disamping itu, lanjut Nasir, transparansi terhadap hasil pemeriksaan Boediono oleh KPK bisa dipertanyakan publik. “Kita juga tidak ingin KPK dicap sebagai lembaga yang patuh pada kekuasaan. Karena KPK merupakan lembaga penegak hukum independen yang berada diluar eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Nasir menyampaikan, jika realisasi mekanisme pemeriksaan terhadap Boediono tidak sama dengan warga negara lainnya tentu akan menyakiti rasa keadilan masyarakat. Bahkan, seharusnya Boediono memberikan contoh bahwa tidak ada paradigma pembedaan status hukum diantara sesama warga negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. (*/kcm/MIOL)

Fraksi Hanura Bulat Teken Hak Menyatakan Pendapat

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 22/04/2010 | 13:03 WIB Fraksi Hanura Bulat Teken Hak Menyatakan Pendapat

Jakarta – Fraksi Partai Hanura DPR RI konsisten mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat DPR atas kasus Bank Century. Semua anggota Fraksi Hanura yang berjumlah 17 orang itu sudah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. “Iya, sudah. Hanura akan tetap konsisten,” tegas Ketua DPP Partai Hanura, Akbar Faisal, Kamis (22/4/2010).

Dengan demikian anggota DPR pendukung penggunaan hak menyatakan pendapat terus bertambah. Hingga hari ini, Kamis (22/4), anggota yang telah menandatangani hak menyatakan pendapat mendekati angka 100 orang.

“Sekarang anggota FPDIP sudah tandatangan 69 anggota, ditambah 16 anggota Hanura selain Akbar. Jadi kami optimis Minggu ini menembus angka 100,” kata salah satu inisiator penandatangan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat dari FPDIP Maruarar Sirait.

Ara menilai menggunakan hak menyatakan pendapat adalah konsekuensi logis bagi anggota DPR yang memilih opsi C dalam kesimpulan akhir Pansus Century. Ara yakin semua anggota fraksi yang memilih opsi C akan memilih menggunakan hak menyatakan pendapat. “Karena itu sesuai dengan pandangan akhir fraksi kami menyatakan, walaupun tidak terakomodir dalam opsi C,” terang Ara.

Ara berharap, semua fraksi konsisten dengan pilihan dan sikapnya sebagaimana dalam paripurna Century beberapa waktu lalu. “Seharusnya kalau mau konsisten ada 382 kalau anggota DPR tetap menyatakan pendapat. Enam fraksi ikut mendukung hak menyatakan pendapat,” tandasnya. (*/dtc/jpc)

5 Anggota Tim Pengawas Century DPR dari PDIP

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 20/04/2010 | 21:15 WIB 5 Anggota Tim Pengawas Century DPR dari PDIP

Jakarta – Fraksi PDIP DPR RI resmi mengajukan lima nama anggota tim pengawas rekomendasi DPR atas kasus Century. Tiga anggota adalah mantan anggota Pansus Century, dua lainnya tokoh senior PDIP.

“Kami sudah putuskan lima nama anggota tim pengawas. Yaitu Sidharto Danusubroto, Gayus Lumbuun, Trimedya Panjaitan, Ganjar Pranowo dan Hendrawan Supratikno,” kata Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Selasa (20/4/2010).

Tiga nama yang menjadi anggota tim pengawas yakni Hendrawan Supratikno, Ganjar Pranowo, dan Gayus Lumbuun adalah mantan Anggota Pansus Angket Century. Gayus bahkan sempat menjabat menjadi wakil ketua Pansus Century.

Tjahjo tidak menjelaskan alasan tidak masuknya dua mantan Anggota Pansus Century lainnya, Maruarar Sirait dan Eva Kusuma sundari dalam tim pengawas. Tjahjo memandang dua tokoh senior yang dijagokan lebih memahami permasalahan penegakan hukum. “Kenapa Trimedya, karena fokusnya kejaksaan dan KPK, kenapa Sidharto, karena dia polisi,” terang Tjahjo.

Tjahjo berharap segera dilakukan rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan tim pengawas Century. Tjahjo berharap tim pengawas dapat segera bekerja mengawasi pelaksanaan rekomendasi DPR atas kasus Century yang sudah dilimpahkan ke penegak hukum. “Saya kira harus cepat dibentuk timnya,” tandas Sekjen DPP PDIP ini. (*/dtc/red)

14
Apr
10

Perbankan : Hak Menyatakan Pendapat DPR tentang Century

Gawat, DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat Century

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 13/04/2010 | 15:54 WIB Gawat, DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat Century

Jakarta – Lima anggota DPR mengawali penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap kasus Bank Century. Hak menyatakan pendapat itu mereka gunakan karena kekecewaan terhadap penegakan hukum atas kasus Century yang tidak kunjung tuntas.

Lima anggota DPR yang membubuhkan tandatangan itu secara berurut yakni Maruarar Sirait (FPDIP), Lily Wahid (FPKB), Bambang Soesatyo (FPG), Akbar Faisal (Fraksi Partai Hanura), dan Desmon Mahesa (Fraksi Partai Gerindra).

Tandatangan kelima anggota DPR itu dilakukan dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (13/4/2010). Tandatangan dibubuhkan di bawah pernyataan yang dibuat oleh aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Ray Rangkuti.

Isi pernyataan itu yakni “Kami anggota DPR yang nama dan tandatangannya tertera di bawah ini. Dengan ini menyatakan menggunakan hak konstitusional kami selaku anggota DPR RI untuk menyatakan pendapat atas jawaban Presiden terhadap Pansus Paripurna DPR tentang Bank Century 4 Maret 2010. Jakarta 13 April 2010.”

“Yang pertama saya (tandatangan). Kelanjutan rekomendasi DPR tentang Century adalah hak menyatakan pendapat,” kata Ara, panggilan akrab Maruarar sambil tandatangan.

Selain 5 anggota DPR ini, ada 2 anggota DPR lain yang memutuskan untuk tidak ikut menandatangani yakni Andi Rahmat dari FPKS dan Tjandra Tirta dari FPAN.

“Saya tidak seberani Bambang Soesatyo dan Maruarar karena ada tradisi di partai saya dan saya belum meminta izin kepada partai untuk menggunakan hak ini. Mudah-mudahan teman-teman memahami dan jangan dianggap sebagai pelemahan. Saya tetap mendorong teman-teman untuk menggunakan hak menyatakan pendapat,” kata Andi.

Hak menyatakan pendapat mereka sampaikan untuk membuat DPR lebih bersikap tegas atas kasus Century pasca menyerahkan rekomendasi ke Presiden. Hak ini sesuai dengan UU No 27/2009 Tentang Susudan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dapat berakibat pemberhentian pejabat yang terlibat kasus Century hingga pemakzulan Presiden.

Apapun hasil hak menyatakan pendapat akan disampaikan ke MK untuk dikembalikan lagi ke DPR. Kemudian, DPR menyerahkan hasil rekomendasi yang telah disepakati MK ke MPR untuk dieksekusi.

Untuk menggunakan hak menyatakan pendapat, diperlukan tandatangan paling tidak 25 anggota DPR. Kemudian Rapat Paripurna DPR harus diadakan dan harus disetujui oleh 3/4 anggota DPR untuk selanjutnya diproses sebagai hak menyatakan pendapat.

Sementara anggota Fraksi PKB DPR Lily Wahid menyatakan tidak gentar mendapat sanksi dari partainya. “Saya tidak takut karena itu merupakan resiko pekerjaan. Saya akan ikut kawal terus kasus Century sampai tuntas,” tantang inisiator Hak Angket Century ini.

Lily mengaku, sebenarnya banyak anggota Fraksi PKB yang mendukung aksinya, tapi mereka tak berani ikut teken usulan hak menyatakan pendapat tersebut. “Banyak anggota partai yang mendukung tindakan saya ini cuma karna mereka tidak berani ini saya tadantang atas nama pribadi,” ujar adik kandung Almarhum Gus Dur ini.

Komisi III Ingatkan Tim Pengawas Kasus Century
Tim pengawas kasus Bank Century masih belum dibentuk. Anggota Komisi III (bidang Hukum) DPR RI mengingatkan agar tim pengawas tersebut bisa secepatnya dibentuk untuk menghindari pikiran negatif yang timbul di masyarakat.

“Sebaiknya tim pengawas Bank Century ini secepatnya dibentuk agar tidak menimbulkan negative thinking. Jangan sampai tertunda-tunda lagi,” ujar anggota Komisi III DPR Nudirman Munir di Gedung DPR, Senayan, Selasa (13/4/2010).

Mendengar saran dari politisi Golkar tersebut, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, tidak ada niat untuk menunda-nunda pembentukan tim pengawas tersebut. Yang terpenting, DPR bisa menjelaskan ke masyarakat kalau semua sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada.

“Kita tidak ada niat menunda dan menutupi. Harusnya bisa dijelaskan ke media jangan sampai kita terbawa opini yang dibentuk masyarakat yang kadang malah menyesatkan,” imbuh Marzuki. (*/dtc/jpc)

Tandatangan Lagi, Lily Tak Takut Dipecat PKB

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 13/04/2010 | 23:49 WIB Tandatangan Lagi, Lily Tak Takut Dipecat PKB

SETELAH namanya ‘harum’ dan popular karena sebagai satu-satunya anggota Fraksi PKB yang memilih opsi C (bailout adalah pelanggaran) dalam sidang paripurna DPR RI yang memutuskan rekomendasi kasus Bank Century beberapa waktu lalu, kini Lily Chodijah Wahid membuat gebrakan baru lagi.

Lily bersama empat rekannya inisiator Hak Angket DPR RI tentang skandal Bank Century, memiliki tekad keberanian menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait kasus Century. Padahal, Hak DPR ini bisa memakzulkan presiden/wapres apabila keterangannya di depan paripurna DPR tidak memuaskan Dewan.

Meski dari 560 anggota DPR RI belum berani (masih takut, red) teken Hak Menyatakan Pendapat, namun lima vokalis Dewan tidak gentar dan sudah mendahului membubuhkan tandatangan permintaan hak menyatakan pendapat tersebut. Mereka adalah Lily Chiodijah Wahid (PKB), Maruarar Sirait (PDIP), Bambang Soesatyo (Golkar), Akbar Faisal (Hanura), dan Desmon J Mahesa (Gerindra).

Lily Chodijah Wahid mengaku siap menerima segala konsekuensi dari tindakannya tersebut, termasuk bilamana dipecat (di-PAW) atau dikeluarkan dari keanggotannya di fraksi maupun di partai. “Bagi saya tetap akan mengawal kasus Century. Saya tidak takut di-PAW-kan,” ujar adik kandung Gus Dur ini di Gedung DPR, Senayan, Selasa (13/4).

Apalagi, tegas Lily, hal tersebut merupakan amanah dari konstitusi. Sebetulnya, lanjut dia, banyak yang sependapat untuk dengannya untuk kemarin memilih opsi C akan tetapi mereka tidak berani. “Banyak anggota partai yang mendukung tindakan saya,” ujar ‘musuh’ Muhaimin Iskandar ini.

Karena itu, menurut Lily, apapun yang terjadi dirinya akan tetap menuntaskan kasus Century ini. Dia juga yakin bahwa hampir seluruh anggota PKB senang dengan langkah yang diambilnya. Ia pun menyatakan tidak gentar  mendapatkan sanksi dari partainya. “Saya tidak takut karena itu merupakan resiko pekerjaan. Saya akan ikut kawal terus kasus Century sampai tuntas,” tegas Lily.

Lily mengaku, banyak anggota anggota Fraksi PKB yang mendukung aksinya. Namun mereka tidak berani ikut menandatangani permintaan hak menyatakan pendapat itu. “Banyak anggota partai yang mendukung tindakan saya ini cuma karena mereka tidak berani, ini saya tandatangani atasnama pribadi,” ungkapnya. (*/ira)

31
Mar
10

Perbankan : Gerhana diatas Century

Gerhana di Atas Century

Kompas, Rabu, 31 Maret 2010 | 02:55 WIB

Saldi Isra

Upaya penyelesaian skandal Bank Century sampai ke akar-akarnya sepertinya akan menjadi utopia. Jamak diketahui, begitu opsi C berhasil meraih dukungan mayoritas di DPR, ”mesin-mesin Istana” bergerak seperti kilat ke segala penjuru mata angin untuk ”mengendalikan” arah penyelesaian skandal Bank Century.

Melihat perkembangan satu bulan terakhir, pergerakan mesin-mesin Istana itu sangat terbantu dengan rangkaian peristiwa yang terjadi. Sebut saja, misalnya, keberhasilan polisi mengungkapkan jaringan terorisme. Masih terkait dengan institusi polisi, muncul pula kontroversi yang terkait dengan pengakuan Susno Duadji soal makelar kasus di tubuh Polri. Pengakuan Susno tidak hanya membuat buncah tubuh kepolisian, tetapi bergetar jauh sampai ke Direktorat Jenderal Pajak. Ibarat magnet, pengakuan Susno mampu mencuri perhatian publik dari desakan untuk menyelesaikan secara tuntas skandal Century.

Melihat perkembangan yang ada, amat mungkin pengakuan Susno dan skandal mafia pajak akan dikapitalisasi secara optimal oleh mesin-mesin Istana untuk mengalihkan penyelesaian skandal Century. Kalau itu terjadi, peristiwa yang muncul belakangan bisa jadi semacam gerhana total dalam upaya menyelesaikan skandal Century hingga ke akar.

Proses hukum

Publik tidak perlu berspekulasi bahwa rangkaian peristiwa yang muncul setelah DPR memilih opsi C merupakan sesuatu yang by design. Yang pasti, sejak awal pembentukan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, kalangan Istana sudah melakukan perlawanan terbuka. Karena itu, tidak aneh jika pidato Presiden di Istana Merdeka, Kamis (4/3), sebagian secara diametral berbeda dengan hasil Rapat Paripurna DPR. Salah satunya, penegasan yang menyatakan kebijakan penyelamatan Century adalah pilihan tepat.

Banyak kalangan menilai pidato yang membenarkan kebijakan penyelamatan Century itu ”isyarat” kepada penegak hukum untuk berpikir ulang menindaklanjuti rekomendasi DPR. Kalau proses hukum diteruskan, jangan menyentuh nama-nama dalam rekomendasi DPR. Setidaknya, proses hukum jangan sampai menyentuh Boediono dan Sri Mulyani Indrawati. Pemaknaan seperti itu muncul dari isi pidato yang menyatakan: Boediono dan Sri Mulyani sebagai dua putra bangsa yang tidak sedikit pun meninggalkan catatan buruk terkait dengan kompetensi, kredibilitas, dan integritas pribadinya.

Bisa jadi, misalnya, proses hukum di KPK tidak kelihatan ada kemajuan karena muncul ketidakberanian melawan logika yang dibangun dalam pidato Yudhoyono. Jangankan untuk menindaklanjuti proses hukum, beberapa waktu lalu tersiar kabar ada perpecahan di kalangan internal KPK untuk menindaklanjuti proses hukum sesuai dengan rekomendasi DPR. Bahkan, bisa jadi, kondisi internal KPK jauh lebih parah dari yang diketahui publik dengan mundurnya dua direktur KPK (Kompas, 26/3).

Masalah dasar yang mungkin tidak disadari KPK, mengabaikan rekomendasi DPR sama saja dapat memperburuk hubungan KPK dengan DPR. Dalam konteks ini, publik tidak dapat mempersalahkan pendapat sejumlah kalangan DPR yang mengancam mengurangi anggaran KPK jika lembaga tersebut tidak menindaklanjuti rekomendasi DPR. Bisa saja ancaman tersebut dapat jadi salah satu cara bagi sejumlah kalangan di DPR (pendukung opsi C) untuk memastikan rekomendasi DPR dilaksanakan KPK. Cara tersebut bisa semakin mendapatkan pembenaran jika DPR mengendus bahwa pidato Yudhoyono memengaruhi KPK.

Menyatakan pendapat

Dalam tulisan ”Koalisi (Bukan) Periuk Nasi” (Kompas, 25/2) dikemukakan, pilihan pada jalur hukum dapat dikatakan sebagai politik ”jalan tengah” untuk tidak masuk wilayah pemakzulan. Namun, ketika proses hukum tidak berjalan, pendukung opsi C dapat saja melangkah ke pilihan pemakzulan, yaitu memulai konsolidasi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat.

Terkait itu, Pasal 77 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan, hak menyatakan pendapat dapat digunakan jika presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Bagaimanapun, pilihan ke arah ini potensial mengancam posisi presiden.

Jalan untuk menyatakan pendapat akan berjalan mulus jika tiga persyaratan berikut dapat dilakukan. Pertama, memastikan ada di antara pendukung opsi C yang memulai mengumpulkan dukungan awal. Pasal 184 Ayat (1) UU No 27/2009 mempersyaratkan, hak menyatakan pendapat diusulkan paling sedikit 25 anggota DPR. Melacak komposisi pendukung opsi C, jumlah 25 orang tak akan menjadi hambatan. Terkait materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan seperti dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (4) huruf c, pendukung opsi C dapat menggunakan hasil yang diperoleh selama Pansus bekerja.

Kedua, pendukung opsi C harus mampu menjaga soliditas. Godaan menjadi bagian dari pemerintah (koalisi) harus dimaknai sebagai cara untuk mematikan opsi C dan melumpuhkan hasil rekomendasi DPR. Bagaimanapun, mayoritas publik berharap kekuatan politik di DPR tak menggadaikan hak-kak konstitusional yang diberikan UUD 1945 hanya untuk mencicipi manisnya anggur kekuasaan. Jika pendukung opsi C mampu bertahan menjaga soliditas, tak tertutup kemungkinan sebagian kekuatan politik yang memilih opsi A akan pindah mendukung opsi C.

Ketiga, sembari membangun dan menjaga kedua persyaratan, sebagian partai politik pendukung opsi C segera mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 184 Ayat (4) UU No 27/2009 yang menyatakan, usul hak menyatakan pendapat menjadi pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit tiga perempat dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit tiga perempat dari jumlah anggota DPR yang hadir.

Menilik persyaratan kehadiran, usul hak menyatakan pendapat akan kandas jika semua anggota DPR dari Partai Demokrat tidak menghadiri Rapat Paripurna DPR. Namun, pengujian syarat tak hanya disebabkan oleh jumlah anggota DPR yang berasal dari Partai Demokrat lebih dari 25 persen, tetapi syarat itu jelas membunuh makna hakiki kehadiran pasal pemakzulan. Bahkan, syarat kehadiran itu jauh lebih berat dari syarat untuk mengubah UUD 1945 yang hanya menghendaki minimal kehadiran dua pertiga anggota MPR.

Banyak kalangan percaya, jika pendukung opsi C bergerak dengan serius dan menggalang kekuatan ke arah menyatakan pendapat, semua rekomendasi DPR akan segera dilaksanakan. Artinya, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tidak akan mampu menghentikan gerak langkah menindaklanjuti semua rekomendasi DPR. Dengan demikian, gerhana (yang mungkin saja by design) tidak akan berlangsung lama menyelimuti penyelesaian skandal Bank Century.

Saldi Isra Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Suara Pembaruan

2010-03-31Mitos Pengunduran Diri Pejabat

Oleh : Tjipta Lesmana

Pascakeputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang skandal Bank Century, muncul diskursus publik seputar perlu tidaknya Boediono dan Sri Mulyani mengundurkan diri, karena kedua petinggi pemerintah ini dinilai paling bertanggung jawab atas skandal itu. Tapi, baik Boediono maupun Sri Mulyani emoh mundur. Bahkan, Presiden Yudhoyono pun membela mereka. “Yang salah dalam kasus Bank Century harus mendapat sanksi. Sebaliknya, mereka yang tidak bersalah tidak boleh menerima hukuman. Itu namanya adil, dan itu yang kita tuju, karena pada akhirnya rakyat kita mendapatkan keadilan,” tandas Presiden SBY tanggal 22 Maret yang lalu.
Ini merupakan tanggapan resmi presiden atas keputusan dan rekomendasi DPR. Sebelumnya, sehari setelah DPR pada 3 Maret 2010 mengeluarkan keputusan yang mengejutkan lewat voting yang menegangkan, presiden secara implisit malah mengatakan Boediono dan Sri Mulyani justru harus diberikan penghargaan, karena tindakan mereka menolong Bank Century telah menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis.
Boediono dan Sri Mulyani tidak boleh mundur, dan “Saya tidak pantas menyuruh mereka mundur, sebab mereka belum bisa dikategorikan bersalah,” begitu rasional presiden. Beberapa hari sebelumnya, Wakil Presiden Boediono menegaskan dirinya tidak akan mundur, sebab mundur berarti lari dari tanggung jawab.
Inilah mitos pertama seputar pengunduran diri pejabat: “Mundur berarti lari dari tanggung jawab”. Tapi, Bung Hatta mundur dari Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta karena merasa tidak lagi bisa bekerja sama dengan Presiden Soekarno. Lalu, bisakah kita menuding Bung Hatta seorang pemimpin pengecut, karena lari dari tanggung jawabnya sebagai Wakil Presiden RI?!
DPR memang bukan lembaga penegak hukum, melainkan lembaga politik. Oleh sebab itu, Pansus DPR tentang Bank Century menegaskan siapa-siapa saja yang diyakini harus bertanggung jawab dalam skandal Bank Century. Dari penyelidikan Pansus selama hampir 3 bulan yang ditayangkan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia, amat naïf kalau masih ada pihak yang percaya “nothing wrong” dengan kebijakan bailout Bank Century. Bukankah Sri Mulyani sendiri di depan Pansus mengakui bahwa “Saya merasa tertipu” ?

Ksatria
Lalu, siapa dong yang harus bertanggung jawab?
Mundur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban secara ksatria. Seorang menteri Korea Selatan tahun lalu bermain golf bersama konco-konco-nya tatkala terjadi aksi mogok yang besar di Seoul. Esok harinya dia minta mundur karena merasa bertanggung jawab atas aksi mogok yang membuat rakyat marah. Jaksa Agung Amerika di bawah pemerintahan George W Bush, Alfonso, meletakkan jabatan karena sepak-terjangnya terus dikecam oleh media massa. Seorang Perdana Menteri Thailand dua tahun yang silam dipaksa mundur karena sepak-terjangnya memang pro-Thaksin, bekas Perdana Menteri yang sudah divonis penjara. Pemerintahannya tatkala itu benar-benar tidak efektif sebab terus didemo oleh rakyat.
Mitos kedua: “Mundur berarti saya mengaku salah”. Ini mitos yang menyesatkan.! Jenderal Polisi Chairuddin Ismail memilih mundur ketika pengangkatannya sebagai Kapolri oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid menimbulkan resistensi dari banyak perwira polisi sendiri, khususnya Jenderal Bimantoro yang waktu itu di-back-up oleh PDI-P. Ia memilih mundur daripada melawan, demi menghindarkan “pertumpahan darah” antara sesama polisi. Ini sebuah sikap ksatria dari Jenderal Chairuddin. Kini setelah hampir 20 tahun, banyak mantan Jenderal Polisi yang pasti memberikan apresiasi kepada sikap dan tindakan gentleman Chairuddin.
Tapi, kenapa dia harus mundur? Pejabat yang mendapat sorotan begitu luas dan tajam dari publik pasti tidak lagi bisa bekerja secara efektif dan efisien. Sebagian perhatian, pikiran dan waktunya, mau tidak mau, diakui atau tidak, pasti tersedot ke masalah yang mengganjal itu, masalah yang menjadi objek kritik dari publik. Boediono, misalnya, ke kota mana saja ia pergi, pasti disambut dengan aksi unjuk rasa panas.
Mitos ketiga, “Mundur bukan budaya bangsa Indonesia”. Salah! Kepala Staf Angkatan Udara pertama, Laksamana Suryadarma, menghadap Presiden Soekarno hanya sehari setelah Istana Merdeka dibom oleh pesawat tempur milik TNI-AU. Ia mengajukan surat pengunduran dirinya, karena merasa bertanggung jawab atas percobaan pembunuhan terhadap Soekarno itu. Jenderal TNI Endriartono Sutarto diam-diam mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama Pertamina karena “tidak betah” melihat tidak bisa berbuat apa-apa atas sejumlah kebijakan yang tidak disetujuinya. Bung Hatta mungkin pemimpin kita pertama yang mendobrak mitos ”Mundur bukan budaya bangsa Indonesia”.
Dalam kasus dugaan korupsi, sikap mundur sesungguhnya untuk memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan pemeriksaan. Mantan Duta Besar Korea Selatan di Amerika Serikat 3 tahun yang lalu. mengundurkan diri, karena namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi yang melibatkan big-boss Samsung. Kenapa mundur? “Supaya polisi bisa bebas memeriksa saya, walaupun saya tetap yakin tidak bersalah dalam kasus ini!” jawabnya dengan wajah serius.
Jika Boediono masih menjabat Wakil Presiden, bagaimana KPK bisa memeriksanya terkait kasus Bank Century? Perasaan kikuk dan sungkan pasti menggunung di sanubari tiap-tiap penyidik KPK. Bagaimana KPK berani memeriksa se- orang Wakil Presiden selama 10 jam, misalnya? Bukankah KPK selama ini punya kebiasaan memeriksa seorang tersangka dari pagi sampai tengah malam?

Penulis adalah mantan anggota Komisi Konstitusi

13
Mar
10

Perbankan : Dana Century US$ 156 Juta di Dresdner

Sabtu, 13/03/2010 17:10 WIB
Klaim Dana Century US$ 156 Juta di Dresdner Tengah Diproses
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Aset PT Bank Mutiara Tbk (sebelumnya Bank Century) di Bank Dresdner senilai US$ 156 juta atau setara dengan Rp 1,5 triliun sudah diajukan klaimnya ke bank asal Swiss tersebut. Aset yang dibawa kabur oleh pemegang saham Century yakni Robert Tantular, Hesham Al Waraq dan Rivat Ali Rijvi itu berbentuk deposito dan telah dibekukan serta masuk tahap likuidasi.

“Aset Mutiara di Bank Dresdner Swiss sebesar US$ 156 juta sudah sampai pada proses likuidasi karena klaim dari bank Mutiara sudah masuk,” ujar Direktur Utama Bank Mutiara, Maryono ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Sabtu (13/03/2010).

Dana di Bank Dresdner Swiss tersebut merupakan hak Bank Mutiara sesuai dengan perjanjian Asset Management Agreement (AMA) Pada 17 Februari 2006. Bank Century melakukan AMA dengan Telltop Holdings Ltd, Singapura, yang berakhir pada 17 Februari 2009, dalam rangka penjualan surat-surat berharga bank sebesar US$ 203,4 juta.

Selanjutnya dalam rangka penjualan surat berharga tersebut, Telltop Holdings Ltd menyerahkan pledge security deposit sebesar US$ 220 juta di Dresdner Bank (Swiss) Ltd. Perjanjian AMA tersebut telah diamendemen pada 2007, dengan penambahan surat-surat berharga yang dikelola Telltop Holding Ltd menjadi US$ 211,4 juta.

Sebelum perjanjian AMA tersebut berakhir pada 28 Januari 2009, Bank Century telah melakukan konfirmasi hasil realisasi penjualan surat-surat berharga tersebut kepada Telltop Holdings Ltd, tapi hingga saat ini belum ada jawaban sehingga bank publik itu melakukan klaim atas pledge security deposit sebesar US$ 220 juta kepada Dresdner.

Dikatakan Maryono, saat ini tim gabungan Pemerintah dan Kepolisian (interdep) telah mulai berangkat untuk mengurus aset-aset bank dengan nilai bailout mencapai Rp 6,7 triliun tersebut. Namun, menurut Maryono, butuh waktu hingga satu tahun agar aset tersebut bisa kembali.

“Sedangkan dana yang berada di Hongkong dan negara lainnya belum ada kabar lebih lanjut. Itu ditangani interdep,” tutur Maryono.

Kepolisian memang tengah mengejar aset -aset milik mantan pemegang saham Bank Century di luar negeri. Nilainya cukup besar yaitu Rp 11,76 triliun.
(dru/ang)

10
Mar
10

Perbankan : Gejolak Centurygate

Presiden Harus Segera Tindaklanjuti Rekomendasi DPR
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Rabu, 10 Maret 2010 | 10:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Surat keputusan DPR mengenai rekomendasi akhir terhadap kasus Bank Century sudah sampai di Istana. Presiden diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi DPR tersebut.

Kalau rekomendasi Pansus soal Century ini diabaikan, maka akan menjadi contoh yang menyimpang

Hal itu dikatakan mantan Wakil Ketua Pansus Angket Kasus Bank Century, Gayus Lumbuun, Rabu (10/3/2010), kepada Kompas.com.

“Rekomendasi Pansus yang disahkan di Paripurna itu milik DPR, bagian dari sikap lembaga legislatif. Oleh karena itu, Presiden harus melaksanakan keputusan yang akan menjadikan hubungan baik antarlembaga negara,” ujar Gayus.

Butir-butir rekomendasi yang salah satunya meminta agar memproses hukum pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dikatakan politisi PDI Perjuangan ini, harus dilaksanakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gayus tak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa rekomendasi DPR hanya sebatas usulan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat. “Rekomendasi DPR itu mengikat. Artinya, pembuatan keputusan ini dilandaskan oleh konstitusi dan sah menurut konstitusi pula,” katanya.

Gayus mencontohkan, rekomendasi DPR seperti Pansus DPT Pemilu maupun kasus VLCC diproses sesuai rekomendasi yang diberikan. “Kalau rekomendasi Pansus soal Century ini diabaikan, maka akan menjadi contoh yang menyimpang. Keseriusan Presiden juga akan menjadi bukti kampanyenya bahwa dia akan menghormati proses penegakan hukum,” ujar Gayus Lumbuun.

ANALISIS POLITIK
Sembilan Ketidak-otentikan Yudhoyono

Kompas, Selasa, 9 Maret 2010 | 03:21 WIB

EEP SAEFULLOH FATAH

Mengapa dalam beberapa bulan terakhir dinamika politik Indonesia berkembang dengan begitu mencemaskan? Beberapa kasus, seperti kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah) serta Bank Century, tak terkelola secara layak.

Ada banyak faktor yang terlibat dan ada banyak kemungkinan jawaban atas pertanyaan itu. Namun, salah satu faktor yang berperan besar adalah absennya kepemimpinan kuat yang mampu menyelesaikan segenap urusan dengan tegas dan lekas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini tampil secara kurang meyakinkan. Sekalipun bukan penentu semua hal, Presiden berperan membuat sejumlah kasus berkembang menjadi meriam liar yang mengancam kita.

Sebagai warga negara yang berhak memiliki harapan kepada pejabat publik setingkat Presiden, saya menyaksikan Yudhoyono terancam oleh krisis kepemimpinan dan krisis otentisitas. Keduanya saling sokong membangun postur politik Presiden yang kurang meyakinkan.

Popularitas dan etika

Ada setidaknya sembilan ketidak-otentikan Yudhoyono. Pertama, pada awal masa kerjanya (2004), Yudhoyono menegaskan, ”Saya tak peduli pada soal popularitas.” Nyatanya, ia amat sangat peduli pada popularitas sepanjang kepemimpinannya. Untuk kebijakan tak populer, sekalipun sangat diperlukan secara teknokratis, ia cenderung membiarkan Wakil Presiden M Jusuf Kalla maju pasang badan. Untuk kebijakan populer, ia lekas-lekas memasang badannya sendiri.

Kedua, di tengah ramainya rapat Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Yudhoyono menyatakan, ”Demokrasi memerlukan kesantunan.” Nyatanya, ia biarkan ketidaksantunan dilakukan secara permanen oleh politisi partainya sendiri, Partai Demokrat, seperti diperlihatkan Ruhut Sitompul. Padahal, kendali atas partai itu hampir sepenuhnya ada di tangan Yudhoyono.

Ketiga, menghadapi berbagai tantangan terhadap pemerintahannya, ia kerap menegaskan bahwa ia tak perlu reaktif terhadap para pengkritiknya. Nyatanya, ia sangat reaktif dalam banyak kasus. Presiden Yudhoyono kerap merespons secara kurang matang berbagai persoalan.

Keempat, Yudhoyono kerap mengajak masyarakat untuk bersandar pada etika. Nyatanya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ia kerap melakukan pelanggaran etika yang sangat elementer, terutama dengan membiarkan pejabat di bawah kewenangannya untuk bertanggung jawab atas kebijakan eksekutif yang pembuatannya jelas-jelas melibatkan kewenangan dan tanggung jawab presiden. Dalam kasus Bank Century, pidato Yudhoyono selepas Rapat Paripurna DPR yang menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab adalah sebuah sikap tegas yang kasip.

Mafia peradilan

Kelima, di tengah maraknya kasus Bibit-Chandra, Presiden menyerukan, ”Ganyang mafia peradilan!” Nyatanya, ia tak melakukan langkah sigap dan tegas selepas terungkapnya mafia peradilan melalui penayangan rekaman percakapan pengusaha Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Bahkan, ketika namanya beberapa kali disebut dalam percakapan itu, ia bergeming, seolah-olah memandang itu bukan persoalan.

Keenam, masih segar dalam ingatan kita, Yudhoyono menangis mendengar laporan wakil korban luapan lumpur Sidoardjo. Nyatanya, ia tak membuat langkah yang tegas dan lekas untuk menyelesaikan kasus luapan lumpur ini.

Ketujuh, Yudhoyono kerap menandaskan bahwa langkah-langkah yang diambilnya adalah langkah yang matang, penuh pertimbangan, terukur, dan saksama. Nyatanya, ia senang berputar-putar seperti orang tersesat serta terkesan ragu-ragu dan lamban. Contoh paling krusial dan aktual soal ketidakmatangan langkahnya adalah ketika kantor kepresidenan mempermalukan Presiden secara tandas dalam kasus batalnya pelantikan dua wakil menteri (Anggito Abimanyu dan Fahmi Idris). Sementara penanganan kasus Bibit-Chandra dan Bank Century menggarisbawahi keragu-raguan dan kelambanannya.

Kedelapan, Yudhoyono kerap menyebut perlunya pemerintahan yang bekerja secara profesional berbasiskan kompetensi. Nyatanya, Kabinet Indonesia Bersatu II—sebagaimana dikritik banyak sekali kalangan—gagal mencerminkan itu.

Kesembilan, Susilo Bambang Yudhoyono kerap menyebutkan bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu agenda kerja yang hendak ia prioritaskan dan segerakan dalam termin kedua pemerintahannya. Nyatanya, ia menjadi Presiden Indonesia Era Reformasi yang paling ”sukses” menambunkan birokrasi pemerintahan. Bagaimana publik bisa berharap lebih jauh jika agenda reformasi birokrasi yang elementer ini saja gagal diwujudkannya?

Itulah catatan saya. Boleh jadi Anda bertanya mengapa saya seperti tukang keluh berhadapan dengan Presiden; mengapa saya senang benar mengkritik Yudhoyono. Saya mengkritik Yudhoyono bukan lantaran membencinya, melainkan lantaran ia Presiden saya.

Yudhoyono adalah seorang pejabat publik. Sebagai bagian dari publik, saya berhak untuk berharap kepadanya. Adalah tugas saya untuk membantunya dengan mengingatkan hal-hal yang belum tercapai. Sebab, di sekeliling Yudhoyono sudah terlampau banyak orang yang terus-menerus mencatat dan melaporkan (hanya) keberhasilannya.

EEP SAEFULLOH FATAH, CEO Polmark Indonesia, Political Marketing Consulting

Poster SBY Dilempari Tomat

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 09/03/2010 | 23:14 WIB Poster SBY Dilempari TomatYogyakarta – Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadlan (AMUK) kembali menggelar aksi unjukrasa di depan pintu masuk Istana Negara, Yogya, Selasa (9/3). Mereka menuntut Susilo Bambang Yudhoyono, Boediono dan Sri Mulyani turun dari jabatannya, dan diadili sebagai penanggung jawab kebijakan bailout Century.

Pelaku aksi memblokade jalan dan melakukan pembakaran ban serta poster presiden sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Sebelumnya, mereka melempari dengan tomat poster SBY yang mengajak rakyat melawan korupsi. Poster tersebut dipasang di pintu utama Istana Negara.

Dalam orasinya, koordinator umum aksi, Elias Idie menyatakan kecewa dengan sikap presiden, yang menurut mereka tidak menunjukkan niat baik menyelesaikan skandal Century.

”Pidato SBY terkait Century pada 4 Maret lalu justru memperlihatkan dengan tegas bahwa Presiden membenarkan kebijakan bailout. Secara gamblang, presiden juga telah pasang badan untuk melindungi bawahannya yaitu Sri Mulyani dan Boediono,” kata dia.

Malah, menurut dia, presiden hanya mencari zona aman dengan berulang kali mengatakan di dalam pidatonya bahwa saat kebijakan tersebut diambil beliau sedang berada di luar negeri dan tidak mengetahui keputusan pengucuran dana talangan Rp 6,7 miliar tersebut.

Hasil proses politik atas kasus Century yang diwujudkan dengan kesimpulan pansus memang, tidak mempunyai kekuatan penekanan sama sekali. Bahkan opsi yang dilontarkan oleh pansus hanya sebatas mengambil kesimpulan ada kesalahan atau tidak dalam kebijakan bailout itu tanpa ada keterangan bagaimana tindak lanjutnya.

Ini mengisyaratkan seharusnya proses hukum yang harus segera berjalan untuk menuntaskan kasus perampokan uang rakyat ini. Lewat hukum inilah keadilan bisa ditegakkan. ”Maka, kami menuntut agar Sri Mulyani, Boediono dan SBY sebagai penanggung jawab kebijakan baillout bank Century untuk segera turun. Dan kami juga mendesak KPK agar segera meningkatkan status para pelaku Century menjadi tersangka,” tandas dia.(wok)

09
Mar
10

Perbankan : Kontroversi Centurygate

‘Perang’ SBY-Boediono vs DPR

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 08/03/2010 | 16:21 WIB 'Perang' SBY-Boediono vs DPR

‘Perang’ SBY-Boediono vs DPR

Empat hari pasca Presiden SBY menyiarkan pidatonya, yang diikuti dengan pidato Wapres Boediono di hari selanjutnya, berbagai reaksi terus diliput oleh kalangan media nasional, cetak maupun elektronik yang berasal dari anggota legislative, pengamat, dan aktivis.

SBY secara terbuka mempertahankan keputusan Century, sementara Boediono menyatakan akan tetap bertahan menjadi Wapres hingga masa kepemerintahannya berakhir. Partai koalisi pro-pemerintah dan non-koalisi melancarkan “perang mulut”. Apa saja reaksi dari pidato SBY? Akan seperti apa hubungan diantara Eksekutif dan Parlemen di masa depan? Apa yang akan terjadi?

Menteri dari Anggota Partai Koalisi: Respon Positif

Menteri dari partai koalisi seperti Menko Kesra dari Golkar Agung Laksono dan Menkominfo dari PKS Tifatul Sembiring merespon positif pidato SBY.

“Saya rasa pidatonya positif. Ia jelas tidak menyalahkan DPR, malah menghargai hasil kerja Pansus. Ia merasa inilah waktu untuk menjadi yang terbaik (bagi negeri),” ujar Agung pada Inilah.com

“Saya pikir Presiden memberikan respon komprehensif terkait permasalahan (Century),” ujar Tifatul. Legislator dari Golkar dan PKS bergabung dengan partai non-koalisi dalam melawan keputusan bailout Century. pernyataannya mengindikasikan mereka masih loyal kepada Presiden walaupun partainya berkata tidak. Beberapa politisi mengatakan mereka bermain “dua kaki” terhadap permainan politik kini.

Politisi dari Partai Non-Koalisi, Pengamat, Analis: Respon Negatif

Respon negative meluncur dari para anggota DPR, pengamat, dan analis terhadap pidato SBY. Beberapa melabel pidato tersebut sebagai “blunder politik” dan hanya akan meruncingkan hubungan antara badan Eksekutif (Pemerintah) dengan Legislatif (DPR). Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo menggambarkan pidato tersebut sebagai “politik pembelaan” dan posisi Presiden di kepemerintahan “sejajar” dengan DPR. Andi Rahmat dari Fraksi PKS mengatakan pidato tersebut menentang keputusan DPR dab kesimpulan BPK.

Berbagai pengamat menyayangkan pernyataan Presiden, yang mengatakan bailout Century dibenarkan. Pengamat ekonomi dan politik dari Universitas Indonesia Syamsul Hadi, dikutip oleh Inilah.com, mencemaskan situasi politik akan rusuh dan ia meyakini aksi dari berbagai mahasiswa akan terus meningkat. “Ini beban berat bagi pemerintahan SBY di masa depan,” ujarnya.

Masinton Pasaribu dari kelompok “Petisi 28”, dikutip oleh kompas.com, mengatakan pidato SBY dan Boediono, terhadap hasil kesimpulan DPR atas bailout Century, merupakan pembelaan terhadap “bailout illegal” Bank Century, yang berarti SBY-Boediono jelas menentang keputusan DPR. Sementara itu, organisasi mahasiswa dari HMP, MPO, GMNI dsb. mengatakan sedang menyiapkan aksi untuk menekan pemerintah.

Apa Gerakan Baru DPR?

DPR, khususnya fraksi partai yang memilih opsi C (bahwa keputusan bailout salah) seperti F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-Hanura, F-Gerindra, F-PPP, sejauh ini tetap menahan diri untuk tidak menggunakan haknya untuk meluncurkan mosi tidak percaya. Mereka masih berharap Presiden memfollow-up rekomendasi DPR (Opsi C). meski demikian, Priyo Budi Santoso, ketua DPP Golkar dan juga deputi ketua DPR, cemas jika rekomendasi DPR tidak ditanggapi, DPR bisa meluncurkan mosi tidak percaya.

Jelasnya, DPR sedang menunggu pemerintah dan pihak berwajib untuk mengambil tindakan. Sementara itu, partai koalisi, F-PG, F-PKS, F-PPP, yang menentang keputusan bailout, sedang menunggu kejelasan seputar kabar yang menyebutkan menteri dari partai mereka akan diganti. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan konstituen Demokrat menginginkan reshuffle. Inilah.com mengutip pernyataan seorang politisi senior Demokrat bahwa adanya “penghargaan dan penghukuman” – ‘penghargaan’ akan diberikan kepada PAN dan PKB atas kesetiaannya, sementara PG, PKS, dan PPP akan ‘dihukum’

Sepertinya pidato SBY-Boediono telah membuka babak baru perang politik antara pemerintah dengan DPR.

Gerakan SBY-Boediono Selanjutnya

Sekjen Demokrat Amir Syamsuddin, dikutip oleh detik.com, pagi ini mengatakan Presiden SBY dan Demokrat sedang membicarakan “keputusan besar” sebagai langkah awal menetapkan keefekifan anggota koalisi.

Di lain pihak, Presiden SBY, ujarnya, meminta partai anggota koalisi untuk tetap tenang. Bagaimanapun, Amir tidak memberikan petunjuk seputar keputusan tersebut. Ia mengatakan Presiden menginginkan situasi yang kondusif sebelum membuat keputusan besar.

Sementara membela bailout Century, SBY terlihat sedang menyiapkan “serangan balasan” kepada oposannya, seperti yang diutarakan pada statement-nya bahwa pemerintah akan menempuh jalur hukum terkait dengan L/C fiktif, yang ditujukan pada anggota PKS.

Sementara itu, media mengabarkan pagi ini tengah mencium kemungkinan “barter kasus hukum”, dimana didalam kasus tersebut, terkait dengan beberapa politisi, bisa saja dimaafkan jika mereka tidak terlalu “berisik”. Namun rumor ini dibantah oleh pihak Demokrat. Jelas, bahwa perang ini belum selesai, jadi kencangkan sabuk pengaman Anda! (Yosefardi.com/002)

Sri Mulyani ‘Diserang’ di UI

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 08/03/2010 | 13:37 WIB Sri Mulyani 'Diserang' di UI

MENTERI Keuangan Dr Sri Mulyani Indrawati kembali ke kampus. Namun kembalinya ‘Women of the Century’ ini ke habitat kampusnya itu disambut oleh ‘serangan‘ mahasiswa UI di dalam dan di luar kampus UI, Depok.

Dalam mata kuliah umumnya bertema dinamika ekonomi, Sri Mulyani diberondong pertanyaan mengenai kebijakan fiskalnya dalam APBN 2008 yang berujung pada kebijakannya mem-bailout Bank Century.

Seperti pertanyaan dari Izul mahasiswa ekonomi UI, yang mempertanyakan masalah koalisi partai yang menyebutkan Sri Mulyani sebagai pihak yang bersalah dalam kasus Bank Century serta apakah dalam mengambil keputusan Sri Mulyani sempat menyerah karena adanya tekanan politik.

Namun, Sri Mulyani hanya menjawab singkat pertanyaan tersebut saat memberikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi UI, Depok, Senin (8/3). “Banyak Zul (kebijakan yang terpengaruh politik), itu political choices. Kita pemerintah hatinya di 2 tempat. Mungkin kalian bisa bilang Menkeu bodoh amat sih ngambil keputusan begitu, kalian sebagai pengamat ngomonglah begitu, tapi sebagai pembuat kebijakan harus memperhatikan semuanya,” jelasnya.

Namun, Sri Mulyani enggan menjawab pertanyaan soal koalisi karena dia menilai bukan pada forum yang seharusnya. “Koalisi tidak saya jawab karena saya tidak sedang membicarakan dinamika politik tapi ekonomi,” pungkasnyaa mengakhiri kuliah di auditorium FE UI yang berlangsung dari jam 8.30 sampai 10.30.

Sedangkan di luar kampus, Sri Mulyani juga ‘diserang’ oleh demo mahasiswa Forum Aksi Mahasiswa (FAM) UI terkait kasus Bank Century. Sekitar 10 orang mahasiswa UI berdemo di depan Gerbang UI. Mereka mencoba memblokade mobil Sri Mulyani namun berhasil digagalkan petugas keamanan kampus.

Seorang mahasiswa mencoba naik ke mobil pengawal Sri Mulyani, sehingga terjadi tarik menarik antara petugas keamanan UI dengan mahasiswa bersangkutan. Namun aksi ribut-ribut ini hanya berlangsung sekitar 10 menit. Sri Mulyani pun tampaknya sudah menyadari kehadirannya akan disambut aksi demo.

“Soal penyelamataan Bank Century, ada yang menyarankan tidak usah diselamatkan nanti dijelaskan secara baik-baik ke masyarakat. Bagaimana bisa, ntar orang SMS dan tersebar soal ada bank yang ditutup. Ini aja sekarang saya kuliah pagi ini udah ada yang SMS, makanya tadi ada demo di depan,” ujarnya.

Biografi
Sri Mulyani Indrawati lahir di Tanjungkarang, Lampung, 26 Agustus 1962. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Ia kemudian dipercaya oleh Presiden SBY untuk menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Pada 5 Desember 2005 ketika Presiden SBY mengumumkan perombakan (Reshuffle) kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.

Sebelum diangkat menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu, Sri Mulyani hijrah ke Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, sebagai konsultan di USAid sejak Agustus 2001 dalam rangka kerjasama untuk memperkuat institusi di daerah. Yaitu, memberikan beasiswa S-2 untuk pengajar universitas di daerah. Disana ia banyak memberikan saran dan nasihat mengenai bagaimana mendesain program S-2 untuk pendidikan universitas di daerah maupun program USAid lainnya di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Di samping itu, ia juga mengajar tentang perekonomian Indonesia dan ekonomi makro di Georgia University serta banyak melakukan riset dan menulis buku.

Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.[1] Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008[2] dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober

Sri Mulyani Indrawati atau akrab dengan panggilan Mbak Ani, adalah seorang ekonom yang sering tampil di panggung-panggung seminar atau dikutip di berbagai media massa. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) ini juga sempat aktif menjadi penasehat pemerintah bersama sejumlah ekonom terkemuka lain dalam wadah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Seperti halnya di Indonesia, di Amerika ia juga sering mengikuti seminar, tetapi lebih banyak masalah internasional daripada di Indonesia.

Pada awal Oktober 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group). Sejak 1 November 2002, ia mewakili 12 negara anggota SEA Group di IMF. Tugasnya sebagai executive director terkait dengan pengambilan keputusan. Untuk menentukan berbagai program dan keputusan yang harus diambil IMF. Jadi ia tidak hanya mewakili kepentingan Indonesia, namun mewakili kepentingan negara-negara anggota di lembaga IMF maupun forum internasional yang relevan.

PENDIDIKAN:
• Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981 – 1986)
• Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988 – 1990)
• Ph. D of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992)

PENGALAMAN KERJA:
• Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 – Sekarang
• Nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.
• Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 15 Mei 1999 – Sekarang
• Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.
• Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 – Sekarang
• Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 – Sekarang
• Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, Juni 1998
• Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 – 2000
• Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-Maret 1999
• Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998
• Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 – Mei 1995
• Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekarang
• Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang
• Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995
• Anggota Kelompak Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan – BKKBN, 1995
• Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei – Desember 1995
• Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 – 1995
• Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA, 1990 – 1992
• Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, 1985 – 1986.

(*/dtc/eni)

06
Mar
10

Perbankan : Pidato Lengkap Boediono tentang Bank Century

Pidato Lengkap Boediono Tanggapi Paripurna DPR Kasus Century

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 05/03/2010 | 18:27 WIB Pidato Lengkap Boediono Tanggapi Paripurna DPR Kasus Century

Jakarta – Mengenakan baju warna biru tanpa jas, Wakil Presiden (Wapres) Boediono menyampaikan pidato menanggapi hasil paripurna DPR kasus Century selama 20 menit. Boediono menjelaskan mengenai bailout Bank Century. Dia menegaskan tidak mengambil keuntungan pribadi sedikit pun.

Boediono menyampaikan pidatonya di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/3). Boediono didampingi Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Menkeu Sri Mulyani.

Seperti biasa, Boediono menyampaikan pidatonya dengan intonasi yang cukup datar. Berikut pidato lengkap Boediono:

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua

Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air.

Sekarang sudah saatnya saya berbicara mengenai persoalan Bank Century.

Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan bahwa dalam Pemilu Presiden April lalu, saya terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasil pemilihan umum itu telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Konstitusi mengamanatkan, presiden dan wakil presiden terpilih menjalankan fungsi eksekutif penyelenggaraan negara. Begitu pula DPR sebagai hasil pemilu yang sah menjalankan fungsi legislatif, termasuk fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pembagian tugas ini adalah untuk menjamin bahwa tidak ada satu pun institusi penyelenggara negara yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Masing-masing menjaga dan dijaga, agar roda penyelenggaraan negara berjalan dengan transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.

Kebijakan penyelamatan Bank Century pada penghujung 2008 yang lalu, adalah langkah untuk menyelamatkan perekonomian nasional dari badai krisis yang melanda seluruh dunia. Sejauh ini, hasilnya sudah terbukti. Kita selamat melalui krisis global tersebut.

Tidak terbersit sedikitpun niat dari saya maupun Ketua KSSK, Sdri. Sri Mulyani Indrawati, untuk mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan itu.  Apalagi berniat  merugikan negara.

Sejauh ini belum ada kerugian negara sebagai akibat dari penyelamatan Bank Century. Seandainya pun kelak kerugian itu terjadi, saya yakin biayanya akan lebih kecil ketimbang kerugian nyata yang pasti terjadi bila Bank Century ditutup pada waktu itu, dalam bentuk pembayaran jaminan simpanan.

Namun, kerugian yang justru jauh lebih membahayakan jika Bank Century ditutup adalah rusaknya sistem keuangan dan perbankan kita karena terseret krisis global. Jika sistem perbankan kita rusak, bukan hanya bankir atau pemiliknya yang menanggung akibatnya. Dampaknya akan memukul seluruh rakyat, baik yang memiliki dana di bank maupun yang tidak.
Kita tentu belum lupa bagaimana krisis keuangan pada 1998 yang lalu sedemikian parahnya mengguncang ekonomi kita, bahkan mengguncangkan sendi-sendi sosial politik negara kita.

Saudara-Saudara Sebangsa dan Setanahair,

Pada saat mengambil keputusan untuk menyelamatkan Bank Century, saya mendapatkan laporan bahwa Bank tersebut dalam keadaan memprihatinkan. Di dalam bank itu sendiri belakangan terungkap banyak terjadi salah urus dan manipulasi oleh manajemen maupun pemiliknya. Pelanggaran hukum itu juga sudah terbukti di pengadilan. Namun demikian, sebuah keputusan harus diambil dengan cepat demi menghindari risiko yang lebih besar.

Pada waktu itu, Bank Century ibarat sebuah rumah yang terbakar di sebuah kampung yang rentan oleh bahaya api. Rumah itu harus kita selamatkan agar api tidak menjalar,  meskipun pemiliknya seorang perampok. Jelas, si perampok harus ditangkap, tetapi kita tak bisa membiarkan kebakaran di rumahnya turut memusnahkan seluruh kampung.

Sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu, saya juga sadar akan berbagai kekurangan di lembaga yang saya pimpin. Kekurangan-kekurangan itu baru mulai saya benahi dalam bulan-bulan awal penugasan saya di tempat baru ini. Tetapi kekurangan ini tidak boleh menjadi penghambat sebuah tindakan yang harus dilakukan dengan cepat. Sebuah pilihan yang sulit harus dijatuhkan demi kepentingan yang lebih besar.

Saya yakin, keputusan yang saya ambil itu benar dan terbaik bagi perekonomian kita pada waktu itu. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa saya siap mempertanggungjawabkannya  di dunia dan akhirat.

Dalam momen-momen yang sulit dan penuh ketegangan itu kita melihat ada pejabat-pejabat di berbagai instansi yang dengan niat tulus bekerja untuk mengatasi keadaan kritis yang kita hadapi pada waktu itu. Kepada mereka saya menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya.

Saudara-Saudara sekalian,

Setelah menguraikan dasar-dasar kebijakan itu, perkenankan saya sekarang menyampaikan pandangan mengenai situasi politik di negara kita.

Dalam upaya bersama membangun demokrasi, saya sangat menghormati DPR RI dan semua unsur masyarakat yang bersungguh-sungguh berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Saya juga memahami dan menghargai dibentuknya Panitia Angket  Bank Century. Ini untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan yang bersih.

Namun demikian,  harus kita akui kontroversi penyelamatan Bank Century ini telah menyita begitu banyak waktu dan energi bangsa ini. Perhatian kita beralih dari berbagai tantangan berat bangsa untuk memperbaiki nasib rakyat banyak. Karenanya saya berharap, bila kemudian langkah-langkah lanjutan perlu diambil, langkah-langkah itu dilaksanakan secara proporsional, berkeadilan, dan dilakukan oleh lembaga hukum yang berwenang.

Saya berpandangan, DPR dan partai politik adalah pilar-pilar penting demokrasi, di samping kebebasan pers dan masyarakat madani. Kiprah masing-masing pilar demokrasi ini perlu dipelihara dengan ketekunan dan kesabaran, dengan menghindarkan diri dari desakan nafsu jangka pendek terhadap kekuasaan.

Kita membangun demokrasi bukan untuk saling menghabisi pesaing atau lawan. Tetapi untuk berlomba-lomba menciptakan kemakmuran yang berkeadilan. Belajar dari sejarah di negeri kita sendiri, dan negara-negara lain, nafsu berpolitik sempit yang berlebihan  dapat menghancurkan cita-cita dan sistem demokrasi itu sendiri. Kita tentu tidak ingin mengulang kesalahan di masa lalu itu.

Saudara-Saudara Sebangsa dan Setanahair,

Apa hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan kontroversi penyelamatan Bank Century ini?

Telah terkuak beberapa kelemahan dalam sistem administrasi kenegaraan kita. Kasus ini antara lain menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya proses pengambilan keputusan eksekutif. Muncul kegamangan para pejabat negara untuk bertindak cepat karena tidak ada kepastian hukum dan tingginya risiko politik. Masalah ini harus kita atasi bersama.

Saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa selama ini saya telah mendapatkan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dalam batas-batas kemampuan saya. Saya berterimakasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mendampingi dan membantu beliau sebagai wakil presiden.

Saya menganggap jabatan itu sebagai amanah.  Saya tidak pernah memandang diri saya sebagai seorang politisi. Saya tidak pernah memperjuangkan sasaran-sasaran politik kelompok maupun partai tertentu. Dalam melaksanakan tugas pedoman saya selalu kepentingan negara.

Harus saya akui, saya tidak pernah memperkirakan sebelumnya bahwa jabatan ini dapat menjadi beban politik bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beban pribadi bagi keluarga saya.

Berlarut-larutnya persoalan Bank Century telah menyita waktu dan pikiran Presiden sehingga sedikit banyak mengganggu konsentrasi beliau dalam melaksanakan mandat rakyat untuk menjalankan pemerintahan.

Saya sadar benar, jabatan saya saat ini adalah jabatan politik dan karenanya saya harus siap setiap saat menghadapi tantangan-tantangan politik, baik dalam bentuk kritik maupun hujatan.

Saya juga mendengar tekanan bertubi-tubi dari beberapa kelompok agar saya sebaiknya mengundurkan diri. Tuntutan sebagian pihak tersebut saya dengar.  Tapi, bila saya memenuhi tuntutan tersebut, saya akan tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang lari dari tanggung jawab, sebagai pemimpin yang melecehkan kehendak rakyat yang telah memberikan suara. Di samping itu, saya tidak akan mengkhianati kepercayaan Presiden dan meninggalkan beliau.

Semua ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa jabatan saya sebagai wakil presiden tidak dapat dihentikan di tengah jalan. Bila mayoritas wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghendaki, dan bila semua ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan lainnya terpenuhi, apapun keputusan akhir  MPR akan saya patuhi.

Marilah kita jaga agar demokrasi kita berkembang dengan leluasa dan mantap. Untuk itu marilah kita jaga salah satu asas utama hak asasi manusia, yaitu asas praduga tak bersalah. Marilah kita tidak menjadikan demokrasi kita sebagai arena adu massa dan adu kekuatan dana.

Hanya dengan itu, kita bisa bekerja bersama untuk masa depan Indonesia yang lebih jaya.

Amin ya robbal alamin.
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Wakil Presiden RI

Boediono

(*/dtc)

Harta Boediono Naik Rp 6 M Gara-gara Investasi & Tabungan

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 05/03/2010 | 16:43 WIB Harta Boediono Naik Rp 6 M Gara-gara Investasi & Tabungan

Jakarta – Harta kekayaan Wakil Presiden Boediono naik hingga Rp 6 miliar dari April hingga September 2009. Kenaikan itu berasal dari investasi surat berharga dan tabungan, giro atau setara kas. Berdasarkan data Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bisa diakses di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (5/3), kenaikan signifikan terlihat dari nilai surat berharga milik mantan Gubernur BI itu.

Pada bulan April 2009 nilai surat berharga milik Boediono adalah Rp 1,2 miliar. Sementara, pada bulan September 2009 naik hingga Rp 3,7 miliar. Kenaikan mencolok lainnya berasal dari giro dan harta setara kas lainnya. Pada bulan April 2009, nilainya Rp 13,5 miliar dan US $ 15 ribu. Lima bulan kemudian, ada perubahan hingga Rp 16,8 milar dan US $ 16 ribu.

Dalam data tersebut, Boediono juga tercatat memiliki sejumlah tanah di Sleman, Yogyakarta. Hal itu masuk dalam data harta tak bergerak yang nilainya mencapai Rp 6,4 miliar. Untuk harta bergerak, Boediono memiliki mobil Honda Accord tahun 2003, lalu Honda City tahun 2000, Toyota Kijang Innova tahun 2008, dan Toyota Camry tahun 2008. Mobil terakhir baru dilaporkan Boediono pada akhir September 2009.

Jika dijumlahkan dengan kepemilikan logam mulia, barang antik dan benda bergerak lainnya, total harta tidak bergerak Boediono mencapai Rp 940 juta. Dengan demikian, total harta Boediono naik sekitar Rp 6 miliar sejak bulan April 2009 hingga September 2009. Nilai sebelumnya pada bulan April mencapai Rp 22 miliar dan US $ 15 ribu, lalu pada bulan September mencapai Rp 28 milar dan US $ 16 ribu.

Kenaikan Harta Boediono dari Tunjangan Akhir Jabatan Gubernur BI
Harta kekayaan Wakil Presiden Boediono naik Rp 6 miliar dan US$ 1.000 sejak ia mengundurkan diri dari Bank Indonesia (BI) enam bulan lalu. Besaran kenaikan itu mayoritas bersumber dari tunjangan akhir masa jabatan Boediono di BI.

Menurut Yopie, sesuai ketentuan di Bank Sentral, gubernur mendapatkan tunjangan akhir jabatan. Tunjangan itu terdiri dari berbagai komponen seperti perumahan, gaji terakhir, dan sebagainya.

Sedangkan penambahan kekayaan Boediono dari jabatannya sebagai wapres, imbuh Yopie, hanya gaji saja. Jumlah gaji tersebut tidak berpengaruh secara signfikan terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Boediono.
“Karena kekayaan beliau itu tambahannya yang terbesar berasal dari BI,” ungkapnya.

Terkait dengan uang US$ 1.000, Yopie merasa tidak perlu dipersoalkan. “Kan, itu cuma Rp 10 juta. Ya, mungkin beliau perlu uang untuk membiayai kalau menengok anak atau apa. Anak beliau kan di Singapura,” ujar eks Pemred Kontan ini.

Harta Boediono per 30 September 2009 senilai Rp 28.082.373.823 dan US $ 16.000. “Pada 30 April 2009, senilai Rp 22.067.815.019 dan US $ 15.000,” kata Boediono saat mengumumkan kekayaannya itu di Istana Negara hari ini.

Pada 30 September 2009 tersebut, harta Boediono tidak bergerak senilai Rp 6.415.320.000 dan harta bergerak senilai Rp 940.200.000. Rinciannya peternakan dan lainnya. Tidak terdapat utang dan piutang. “Logam mulia Rp 183.073.429 dan surat berharga Rp 3,16 M,” tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan data Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bisa diakses di Gedung KPK, kenaikan harta signifikan terlihat dari nilai surat berharga milik mantan Gubernur BI itu.

Pada bulan April 2009 nilai surat berharga milik Boediono adalah Rp 1,2 miliar. Sementara, pada bulan September 2009 naik hingga Rp 3,7 miliar. Kenaikan mencolok lainnya berasal dari giro dan harta setara kas lainnya. Pada bulan April 2009, nilainya Rp 13,5 miliar dan US $ 15 ribu. Lima bulan kemudian, ada perubahan hingga Rp 16,8 milar dan US $ 16 ribu.

Rincian Harta Kekayaan Presiden SBY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki kekayaan senilai Rp 7,6 miliar dan US$ 269.730. Harta ini berupa tanah ribuan meter persegi yang diperoleh dari hibah maupun milik sendiri, barang antik, dan harta kekayaan lainnya.

Data harta kekayaan SBY ini diperoleh dari data laporan kekayaan pejabat negara yang diakses di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/3/2010).

Berikut rincian harta kekayaan SBY per 23 November 2009:

SBY memiliki sejumlah harta tidak bergerak. SBY memiliki tanah di Kabupaten Bogor dari hasil hibah tahun 2007 yang luasnya 9.465 meter persegi dengan nilai Rp 132,5 juta.

SBY punya tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor seluas 3.186 meter persegi dan bangunan 900 meter yang diperoleh tahun 1996 dengan nilai Rp 2,2 miliar.

SBY juga punya tanah seluas 1.000 meter persegi di Kabupaten Bogor dari hasil sendiri yang dibeli tahun 1999 dengan nilai Rp 64 juta.

Selain tanah, SBY punya logam mulia tahun 2006 yang diperoleh dari hasil sendiri harganya Rp 47 juta.

Tahun 1995-1997, SBY mendapat warisan logam mulia senilai Rp 7 juta. SBY mendapat hibah logam mulia tahun 1995-1997 senilai Rp 2,1 juta. Batu mulia dari hasil sendiri tahun 2006 nilainya Rp 26 juta. Ada batu mulia hibah tahun 1995-1997 senilai Rp 10 juta.

Yang menarik, SBY punya barang seni dan barang antik perolehan hasil sendiri tahun 1995-1999 ( penambahan data baru). Pada bulan Mei 2009 nilainnya Rp 25 juta. Namun data November 2009, nilainya menjadi Rp 321 juta.

SBY memiliki sejumlah benda bergerak lainnya yang diperoleh dari hasil sendiri tahun 1976 sampai 2009 (ada penambahan data baru). Data Mei 2009 nilainya Rp 42.000.000. Sedangkan  November nilainya Rp 437.915.000.

SBY punya motor Suzuki Tornado tahun 1997 dari hibah nilainya Rp 2,5 juta. Mobil Range Rover buatan tahun 2002 yang diperoleh tahun 2006 senilai Rp 500 juta.

Selanjutnya, harta Giro dan stara kas lainnya yang dimiliki SBY dan berasal dari hasil sendiri senilai Rp 3.854.135.204 dan US$ 269 730. Total keseluruhan: Rp 7.616 270.204 dan US$ 269.730. Harta ini jumlahnya bertambah jika dibandingkan data bulan Mei 2009 yakni Rp 6.848.049.611 dan US$ 246.389. (*/dtc/eni)

Hindari Intervensi Politik
Boediono Tegaskan Pantang Mundur

Sabtu, 6 Maret 2010 | 03:09 WIB

Jakarta, Kompas – Dengan sudah diambilnya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat terkait kasus Bank Century, perkara itu sekarang memasuki ranah hukum. Agar proses hukum ini dapat berjalan baik, intervensi politik harus dihindari.

Peringatan itu dikatakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam pidato Pengantar Reses Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR, Jumat (5/3) malam, di Jakarta. Pidato itu seperti menanggapi kesimpulan DPR, yang menilai pemberian dana talangan dan penyertaan modal sementara pada Bank Century diduga ada penyimpangan, serta diserahkan ke proses hukum (Kompas, 4/3).

Hadir dalam acara ini, hampir semua petinggi Partai Golkar, seperti Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung, Agung Laksono (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat), Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi, dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto.

Dalam pidatonya selama sekitar 13 menit, Aburizal menegaskan, warga negara yang baik harus menjunjung tinggi supremasi hukum. ”Biarkan proses ini berjalan dengan semestinya, dengan kaidah yang mengedepankan keadilan, fairness, dan asas praduga tak bersalah,” katanya.

Aburizal juga menyambut secara terbuka ajakan untuk bersama mengupayakan Indonesia yang lebih baik, seperti disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya, Kamis malam lalu.

”Dalam dinamika demokrasi yang semakin matang, ada kalanya memang kita harus menempuh jalan yang agak berbeda, tetapi ada kalanya pula kita harus bergandengan tangan, melangkah bersama mencapai tujuan yang besar,” kata Aburizal.

Namun, katanya, jika pun ada perbedaan, itu bukan permusuhan. Namun, sikap mandiri dan bentuk komitmen dalam mencari kebenaran dan kebaikan.

Tak akan mundur

Secara terpisah, Wakil Presiden Boediono, yang saat pemberian dana talangan ke Bank Century menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), menegaskan, tak akan mundur dari jabatannya meskipun ada kelompok masyarakat yang terus menekan dan mendesak pengunduran dirinya. Dia hanya bersedia mundur jika persyaratan konstitusional terpenuhi. Ia juga siap bertanggung jawab atas keputusan penyelamatan Bank Century.

”Saya mendengar tekanan bertubi-tubi dari beberapa kelompok agar saya sebaiknya mengundurkan diri. Tuntutan sebagian pihak itu saya dengar, tetapi bila saya memenuhi tuntutan itu, saya akan tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang lari dari tanggung jawab, sebagai pemimpin yang melecehkan kehendak rakyat yang memberikan suara,” kata Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Jumat.

Pernyataan Boediono itu menjawab kesimpulan DPR terkait kasus Bank Century dan disampaikan sehari setelah Presiden Yudhoyono berpidato untuk persoalan yang sama. Saat menyampaikan pernyataannya, Boediono didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

”Saya tidak akan mengkhianati kepercayaan Presiden dan meninggalkan Beliau,” kata Wapres.

Meski demikian, menurutnya bukan berarti jabatannya sebagai Wapres tidak bisa dihentikan di tengah jalan. ”Bila mayoritas rakyat di MPR menghendaki dan bila ketentuan dalam undang- undang dasar dan peraturan perundangan lainnya terpenuhi, apa pun keputusan akhir MPR akan saya patuhi,” katanya.

Sama seperti dijelaskan Presiden sebelumnya, menurut Boediono, kebijakan penyelamatan Bank Century pada akhir 2008 adalah langkah penyelamatan perekonomian nasional dari badai krisis yang melanda dunia. Sejauh ini hasilnya terbukti dan Indonesia dapat melalui krisis global itu.

Ia mengibaratkan Bank Century adalah sebuah rumah yang terbakar di kampung yang rentan bahaya api. Rumah itu harus diselamatkan agar api tidak menjalar meski ternyata diketahui pemiliknya seorang perampok.

”Perampok itu jelas harus ditangkap, tetapi kita tidak bisa membiarkan kebakaran di rumah perampok itu turut memusnahkan seluruh kampung,” katanya.

Boediono meyakini keputusan penyelamatan Bank Century benar dan terbaik bagi perekonomian waktu itu. ”Saya siap mempertanggungjawabkannya di dunia dan akhirat,” ujarnya.

Boediono mengaku, tidak terbersit sedikit pun niatnya, atau Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan penyelamatan Bank Century. Apalagi niat untuk merugikan negara.

”Sejauh ini belum ada kerugian negara akibat penyelamatan Bank Century. Seandainya kelak kerugian itu terjadi, saya yakin biayanya lebih kecil dibanding kerugian nyata yang terjadi bila Bank Century ditutup waktu itu dalam bentuk jaminan pembayaran simpanan,” katanya.

Ia juga menghargai keputusan DPR terkait Bank Century. ”Saya berharap, bila kemudian langkah lanjutan perlu diambil, langkah itu dilakukan secara proporsional, berkeadilan, dan dilakukan lembaga hukum yang berwenang,” ujar Boediono lagi.

Lebih solid

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbainingrum, Jumat, menuturkan, koalisi partai politik pendukung pemerintahan dipredeksikan akan lebih solid pascapenyelidikan kasus Bank Century melalui hak angket DPR. Perbedaan pandangan dalam kasus Bank Century terlalu sederhana untuk menetapkan masa depan koalisi.

Anas mengakui adanya aspirasi dari kader dan konstituen Partai Demokrat agar Presiden melakukan perombakan kabinet, dengan mengeluarkan menteri yang berasal dari partai yang tak sejalan dengan Demokrat. Namun, aspirasi itu tak dilaksanakan demi kepentingan pemerintah agar bisa bekerja untuk kepentingan rakyat.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga menegaskan, tidak ada niatan untuk meninggalkan koalisi. Golkar masih ingin bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih.

”Perbedaan (pandangan) kemarin mohon dimaklumi sebagai upaya Golkar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,” katanya. Selain itu, koalisi yang dibangun adalah koalisi antara Golkar dan Presiden Yudhoyono. Posisi Golkar adalah mitra Partai Demokrat, bukan bawahan atau yang lainnya.

Di Yogyakarta, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menegaskan, PAN tetap konsisten berkoalisi dengan Partai Demokrat. Ketetapan itu bukan karena takut perombakan kabinet, tetapi sesuai perintah rapat kerja nasional PAN.

Anggota PDI-P, Budiman Sudjatmiko, mengingatkan, koalisi yang harus diperkuat adalah koalisi di parlemen yang menilai pemberian dana talangan kepada Bank Century dan penyalurannya diduga ada penyimpangan. Koalisi itu perlu diperkuat karena DPR, setelah kesimpulan terkait Bank Century, harus menyampaikan hak menyatakan pendapat. (nwo/nta/fer/why/ire/rwn)

“Maling Beneran Saja Sudah Disuruh Mundur, Apalagi Boediono”

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 06/03/2010 | 19:50 WIB "Maling Beneran Saja Sudah Disuruh Mundur, Apalagi Boediono"Jakarta – Meski Wakil Presiden Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) dihujat oleh berbagai kalangan, namun Ketua DPR Marzuki Alie tetap membela bahwa Boediono adalah orang yang jujur, bersih dan tdiak tercela. “Kalau saya melihat yang maling beneran aja susah disuruh mundur,apalagi Pak Boediono yang selama ini dikenal jujur,bersih dan tidak tercela,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/3).

Marzuki menilai, sikap Boediono yang tidak menanggapi adanya desakan mundur terhadap dirinya, adalah merupakan sebagai keputusan dan hak pribadi Boediono. “Jika Pak Boediono tidak mau mundur itu kan hak dia.Pak Boediono mungkin sadar bahwa keputusan DPR hanyalah vonis politik yang dibaliknya juga banyak kepentingan dan sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum,” tandas Sekjen DPP Partai Demokrat.

Ia pun merasa aneh dengan pernyataan elit-elit partai politik yang meminta Wakil Presiden Boediono dan Mentri Keuangan Sri Muyani untuk mundur terkait hasil sidang paripurna tentang Bank Century. Desakan itu, menurut Marzuki, sangat tidak masuk akal dan menggambarkan elit-elit parpol tersebut tidak paham Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

“Memang ini demokrasi bahwa semua orang bebas bicara,namun sebaiknya mereka yang mendesak Wapres untuk mundur juga paham apa yang dibicarakannya.Hasil Paripurna mengenai Century adalah mengeluarkan rekomendasi yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya usulan. Nah, kalau usulan kan bisa diterima atau ditolak oleh orang yang diusulkan,jadi jangan marah kalau usulannya ditolak,” ujar Marzuki.

Anak buah SBY ini menuturkan, partai-partai politik yang mendesak Boediono mundur juga tidak boleh marah apabila permintaan mereka ditolak, karena meski rekomendasi itu adalah keputusan mereka. “Jangan karena sikap mereka yang tidak berani tegas dengan hanya mengeluarkan rekomendasi/usulan,tanpa berani mengeluarkan putusan yang bersikap perintah, terus menuding-nuding pihak lain. Seperti pernyataan Priyo Budi Santoso yang mengatakan rekomendasi harus dijalankan. Kenapa sebelumnya tidak keluarkan putusan perintah?Makanya kalau buat keputusan jangan abu-abu,” tegas Marzuki.

Sementara itu, pengamat politik dari Charta Politika,Yunarto Wijaya mengatakan bahwa wacana desakan mundur terhadap Boediono bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama menurutnya desakan mundur berdasarkan etika itu adalah hal yang lazim digunakan dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini jelasnya memang sikap parlemen selalu punya implikasi kuat di pemerintahan. Ini bisa dilihat di negara-negara seperti Jepang dan Italia.

“Walau desakan ini sah-sah saja diusulkan Parpol,namun Boediono juga punya hak menolaknya dalam sistem dan kondisi politik di Indonesia yang tidak menentu.Boediono tentunya sadar dan berkaca bahwa kondisi saat ini utamanya kasus Century cenderung tidak linear dengan fakta hukum. Semuanya politis dan subjektif dan dinilai hanya dalam hitung-hitungan votting tanpa bisa terlihat jelas apa sebenarnya yang ada dibalik kasus itu. Boediono mungkin berfikir untuk apa saya mundur jika kebenaran hanya ditentukan oleh konstelasi politik semata tanpa terlihat adanya kebenaran yang sesungguhnya,” jelas dia.

Di sisi lainnya, lanjut Yunarto, ada keanehan luar biasa dalam desakan ini.Parpol yang selama ini dalam seluruh survey yang pernah dilakukan sebagai salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya publik dan selalu meninggalkan etika, justru meminta Boediono secara etika untuk mundur. Sebuah lembaga yang selama ini meninggalkan etika dan mendesak pihak lain untuk beretika adalah hal yang tidak masuk akal.

“Tidak bisa ada satu lembaga mengklaim dengan mengatasnamakan rakyat dan kepercayaan publik, memaksa pihak lain untuk beretika dan mundur dari jabatannya, padahal lembaga itu sendiri dari seluruh survey yang ada adalah sebagai salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya publik seperti partai politik,” tuturnya. (wan)




Blog Stats

  • 2,097,004 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers