Perbankan : BPK Audit Bank Century

BPK Harus Jaga Kredibilitas

Usulan Hak Angket Jadi Momentum DPR

Sabtu, 21 November 2009 | 02:56 WIB

Jakarta, Kompas – Badan Pemeriksa Keuangan, Senin (23/11), akan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang hasil audit investigasi kasus Bank Century. Sebagai auditor negara yang bebas dan mandiri, BPK diingatkan untuk benar-benar menjaga kredibilitasnya.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga negara yang ikut memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK, mengingatkan hal tersebut.

”Kalau melakukan audit tidak sesuai kaidah-kaidah yang benar, tidak bebas dari intervensi, atau ada rekayasa, punya konsekuensi besar,” kata Irman Gusman, anggota DPD dari Sumatera Barat, kepada pers, Jumat.

Irman yakin pimpinan BPK yang dilantik 26 Oktober 2009 dan dipimpin Hadi Poernomo dapat menunjukkan kinerja dan kredibilitasnya kepada masyarakat. Ia mengingatkan, kasus Bank Century ini menyangkut pertanggungjawaban uang negara yang sangat besar.

Seperti diberitakan, hasil sementara audit investigasi BPK semasa dipimpin Anwar Nasution yang telah diserahkan kepada DPR 2004-2009 mengindikasikan ada tindak pidana dalam penyaluran dana penyehatan Bank Century. BPK juga menemukan potensi kerugian keuangan negara.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan, hasil audit ini akan menjadi salah satu referensi anggota Dewan dan fraksi dalam menyikapi lebih mendalam kasus Century. ”Tetapi, hasil audit BPK ini tidak boleh digunakan sebagai wacana untuk menghambat hak angket karena persyaratan hak angket sudah memenuhi syarat untuk diajukan dan dalam Bamus telah ditetapkan disampaikan di paripurna 1 Desember,” ujar Pramono.

Momentum DPR

Tommy Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menyatakan, usulan hak angket kasus Bank Century merupakan momentum dan menjadi ukuran penting untuk melihat kualitas lembaga DPR hingga lima tahun ke depan.

Sementara Yudi Latif, Direktur Eksekutif Reform Institute, mengingatkan, kegagalan hak angket kasus Bank Century akan semakin menambah kekecewaan masyarakat terhadap DPR. ”Kekecewaan ini, jika dibiarkan menumpuk seperti yang belakangan terjadi, akan meningkatkan ketidakpatuhan publik,” ucap Yudi.

Karena itu, Yudi berharap anggota DPR 2009-2014, terutama yang sudah menandatangani usulan penggunaan hak angket Bank Century, tetap konsisten pada sikapnya.

Peran fraksi

Namun, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dukungan yang sudah diberikan sejumlah anggota DPR terhadap hak angket masih dapat berubah, terutama jika fraksi sudah menentukan sikap.

”Dukungan yang diberikan anggota Fraksi PPP masih bersifat perseorangan. Sikap fraksi baru ditentukan setelah mendengarkan penjelasan inisiator hak angket pada Sidang Paripurna DPR, 1 Desember 2009,” papar Lukman.

”Siapa yang bilang (usulan hak angket) didukung delapan fraksi? Itu bukan fraksi, namun perorangan. Saya takut nantinya fraksi justru akan mencabut dukungan itu. Jangan sampai ramai nian di permulaan, namun habis sesudahnya,” ujar Ruhut Sitompul, anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD). Bahkan, menurut Ruhut, sudah ada sejumlah unsur fraksi yang sebelumnya mendukung hak angket sekarang berubah menolak.

Sampai sekarang belum ada anggota F-PD yang menandatangani usulan hak angket. ”Kami bukannya tidak mendukung, tetapi kami mau hak angket tidak sembarangan ditempatkan. Kami masih menunggu hasil audit BPK,” ujarnya.

Di Pontianak, Kalimantan Barat, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, Partai Golkar masih menunggu hasil audit dari BPK. Jika hasilnya terdapat indikasi penyelewengan, Partai Golkar akan ikut dalam pengusulan hak angket tersebut.

Depkeu bantah

Departemen Keuangan membantah keterangan yang disampaikan Dradjad H Wibowo dalam diskusi di DPD, 18 November 2009, terkait pengambilan keputusan pemerintah yang menyelamatkan Bank Century.

”Keterangan yang dikutip beberapa media tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, apalagi bersumber dari fotokopi dokumen. Fotokopi yang dibagikan tersebut bukanlah dokumen yang berisi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengingat yang bersangkutan tidak menjelaskan dari mana dokumen tersebut berasal,” ujar Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Z Soeratin melalui siaran pers yang dipublikasikan hari Jumat.

Menurut Harry, sumber informasi yang tak jelas itu mengindikasikan adanya pelanggaran etika dan hukum dalam memperoleh dokumen tersebut maupun pihak yang memberikannya. Sebagai perbandingan, hasil pemeriksaan sementara BPK yang disampaikan oleh Komisi XI DPR pada rapat paripurna 30 September 2009 belum dapat dibuka kepada publik karena bersifat sementara dan rahasia serta masih dalam pendalaman oleh BPK.

Seperti diberitakan, dalam acara Dialog Kenegaraan, Rabu lalu, Dradjad menyebutkan notulensi rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 21 November 2008 yang menunjukkan banyak kejanggalan. Notulensi itu menunjukkan, pada rapat yang dimulai pukul 00.15 (21 November 2008) banyak yang tidak sependapat dengan Gubernur Bank Indonesia Boediono bahwa masalah Century berdampak sistemik (Kompas, 19/11).

Sejumlah elemen yang tergabung dalam Kaum Muda Indonesia, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, menilai sikap Presiden tidak tegas dalam penyelesaian kasus Bank Century. Mereka mendesak Presiden mengusut pencairan dana sebesar Rp 6,7 triliun. (SUT/NWO/NTA/EDN/OIN)

Perbankan : Dana Century Untuk Cuci Uang Dana Politik ?

Dana Century Untuk Cuci Uang Dana Politik?

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 19/11/2009 | 19:49 WIB

Jakarta – Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie mensinyalir bailout Bank Century ditujukan untuk menyelamatkan proses cuci uang (money laundering) dana politik dari luar negeri. Kwik curiga, suntikan dana itu tidak semata-mata ditujukan untuk menyelamatkan ekonomi nasional, tetapi lebih jauh untuk menolong para deposan besar yang menjadi penyumbang dana kampanye Pemilu 2009.

“Bank Century disuntik dana tidak untuk menyelamatkan ekonomi nasional, tapi untuk menelikung aturan yang mengatakan bahwa nasabah bank yang dijamin hanya yang Rp 2 miliar saja,” papar Kwik dalam diskusi “Membongkar Skandal Bank Century” yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, ada aturan bahwa nasabah yang bisa dijamain hanya mereka yang menyimpan uang maksimal Rp 2 miliar. Karena itu dana Rp 6,7 triliun itu dikucurkan agar nasabah yang punya uang Rp 2 miliar ke atas ikut dijamin. Dengan demikian, bailout itu sebenarnya hanya untuk membayar para deposan besar. “Ada blanket guarantee yang berupa penelikungan terhadap aturan tentang Rp 2 miliar. Orang-orang kaya supaya dibayarkan sepenuhnya. Jadi maksudnya, hanya untuk membayar deposan besar supaya tidak kehilangan uang,” tuturnya.

Kwik mempertanyakan alasan mengapa deposan besar harus dijamin. Hal itu mengingat Bank Century merupakan bank yang memiliki reputasi buruk. Jadi tidak masuk akal sebenarnya jika deposan besar menyimpan uangnya di bank tersebut. “Logikanya, kenapa deposan besar mau menanam uang di bank kecil dengan reputasi buruk seperti itu? Mungkinkan lalu lintas uang untuk tujuan politik tertentu? Jadi hanya jadi ajang mencuci uang di luar negeri,” kata dia

Curiga Century Jadi Tempat Cuci Uang
Kwiik  mencurigai, kejahatan perbankan yang dilakukan untuk mengeruk kepentingan politik tertentu. “Mengusut dana dalam jumlah besar yang diduga digunakan untuk kepentingan politik, memang akan sulit jika disalurkan melalui bank,” paparnya dalam diskusi “Membongkar Skandal Bank Century” di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia mengingatkan, sulitnya pelacakan aliran dana yang telah disalurkan ke bank itulah yang menjadi cikal-bakal sejarah digunakannya bank sebagai tempat pencucian uang (money laundring). Modus operandi kejahatan perbankan semacam ini bukannya tidak dapat terbaca.

Pertama, jelas dia, pelaku kejahatan pasti mencari bank yang pemiliknya memang mau bila banknya dijadikan sebagai tempat pencucian uang. “Tinggal beri si pemilik bank fee (bayaran) yang besar,” tandasnya.

Mencari pemilik bank yang berniat nakal pun bahkan tidak terlalu sulit. “Si pemilik bank pasti punya track record buruk, semacam penyalahgunaan di masa lalu,” ungkap Kik sembari menambahkan, perbankan adalah dunia yang dipenuhi perusahaan-perusahaan yang kaku (rigid) dan ketat (strict) terhadap peraturan.

“Hanya bankir-bankir yang nekat dan memiliki track record buruk yang berani melakukan apa saja. Itulah kenapa ada bank kecil yang bisa mendapat nasabah singkat dalam waktu singkat — karena bank itu sejak awal memang berniat mau merampok,” bebernya.

Jadi, menurut Kwik, mudah saja bila hendak melakukan kejahatan perbankan demi kepentingan politik: carilah bank yang tidak bonafid dengan track record pemilik yang diragukan. Selain itu, ada model lain yang lebih sederhana, yakni modus pasang badan karena ada jaminan dari penguasa. “Si penguasa tinggal bilang: lakukan saja, saya akan lindungi,” ungkapnya.

Entah kebetulan atau tidak, Bank Century memiliki karakteristik yang serupa dengan bank di modus operandi pertama. “Sejak awal, Century adalah gabungan (merger) dari tiga bank bereputasi buruk pada tahun 2004,” ungkap Kwik.

Ketiga bank tersebut, Danpac, CIC dan Pikko, sangat terkenal keburukannya di kalangan masyarakat dan dunia bisnis sebagai bank yang memfasilitasi spekulan valas. “Anehnya, dengan reputasi buruk semacam ini, BI memberikan izin kepada mereka untuk melakukan merger dengan alasan agar lebih sehat,” ujar Kwik. Pemilik

Bank Century hasil merger ketiga bank bereputasi buruk itu pun, lanjutnya, langsung disetujui BI tanpa fit and proper test. Di samping itu, Kwik juga mempertanyakan kenapa ada deposan besar yang mau saja menyimpan uang di bank sekecil Century yang bereputasi buruk. Jadi, entah ada di balik Century, yang jelas bank yang kini telah berubah nama menjadi Bank Mutiara itu, secara kebetulan memiliki karakteristik serupa dengan bank yang umum digunakan untuk kejahatan perbankan.

Menduga Boediono Tahu
Nama wakil presiden Boediono disebut-sebut terkait dengan dugaan skandal bailout Rp 6,7 triliun Bank Century. Boediono disebut ikut memberi persetujuan kucuran dana ke Bank tersebut. Mantan menteri ekonomi Kwik Kian Gie menduga wakil presiden Boediono tahu soal ini. “Saya tidak bisa bayangkan bahwa Pak Boediono tidak tahu masalah ini,” kata Kwik.

Menurutnya, Boediono yang saat keputusan pemberian bailout menjabat Gubernur BI, didukung staf yang diisi orang orang yang sangat pandai, administrasinya luar biasa rapi, dengan sistem komputer. Sehingga menurutnya sangat kecil kemungkinan lemah dalam mengawasi kebijakan. “Kalau dibilang pengawasanya lemah itu lucu. Pengawasan tidak mungkin lemah karena semua data sudah tercatat dengan real,” paparnya.

Kwik menduga, ada kekuatan besar yang menekan Boediono untuk memberikan persetujuan pencairan dana bailout. Hanya saja ia enggan membeberkan identias orang itu. “Kalau saya menduga ada. Saya tidak mau katakan nama. Tidak pas,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Kwik, Boediono itu tipikal orang yang sudah terbiasa melakukan tindakan atas desakan yang besar. Lantas, ia pun mencontohkan soal pernyataan Boediono ketika ditanya media tentang alasannya menerima pencalonan sebagai wakil presiden. “Waktu itu dia menjawab dengan harfiah saya menerima pencalonan sebagai wapres karena ada sebuah kekuatan arus besar yang tidak bisa saya tolak,” kata Kwik mengutip pernyataan Boediono. “Itu dugaan saya,” ucap Kwik.

Untuk Selamatkan Deposan Besar
Kwik menganalisis kejanggalan-kejanggalan di balik pengucuran dana talangan Bank Century Rp 6,7 triliun, berdasar pada Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi terhadap Bank Century atau laporan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan ke DPR pada tanggal 26 September 2009 lalu.

Apabila melihat laporan sementara tersebut, kata Kwik, langkah mem-bail out Century hanya untuk menyelamatkan deposan-deposan besar dan bukan sebagai antisipasi untuk dampak sistemik seperti yang disampaikan pemerintah. Dasar pernyataannya adalah track record Century, catatan keuangannya, dan adanya perubahan Peraturan Bank Indonesia yang dilakukan secara tiba-tiba.

Bank Century merupakan merger tiga bank, yaitu Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Piko. Ketiga bank ini, menurutnya, memiliki jejak rekam buruk di dunia perbankan. “Sangat aneh, jika Bank Indonesia memberikan izin merger dengan risiko bangkrut karena ketiga bank ini tidak sehat,” tandas Kwik.

Ia pun melihat kejanggalan adanya perubahan peraturan BI yang mengatur tentang syarat kecukupan modal, dari -8 persen menjadi fleksibel di atas 0 persen. Termasuk pengucuran bertahap dana kucuran yang di awal hanya Rp 632 miliar, tiba-tiba membengkak hingga Rp 6,7 triliun.

“Jadi suntikan dana ini tidak untuk menyelamatkan bank, tapi untuk menelikung peraturan bahwa nasabah bank dijamin hanya sampai Rp 2 miliar. Bail out terhadap Century hanya supaya orang besar yang punya dana lebih dari Rp 2 miliar mendapatkan uangnya kembali dan menyelamatkan deposan-deposan besar itu,” ungkapnya.

Melihat rekam jejak Bank Century, menjadi pertanyaan besar mengapa para deposan besar tersebut mau menyimpan uangnya di bank kecil milik Robert Tantular. “Ini harus ditanyakan oleh panitia angket kepada deposan-deposan itu. Persoalan Century ini menyangkut skandal besar,” serunya.

Penuh Ketidakwajaran
Kwik menilai keputusan penyelamatan atau bailout Bank Century (sekarang Bank Mutiara) senilai Rp 6,7 triliun tidak wajar. Banyak kecurigaan-kecurigaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Ia membeberkan beberapa fakta seputar laporan tertulis hasil audit sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proses bailout Century. “Dugaan kuat century disuntik untuk menelikung peraturan bahwa (blankeet guarantee) nasabah bank hanya sampai Rp 2 miliar saja,” tandas Kwik.

Menurut dia, dari laporan BPK, Bank Century memang memiliki reputasi yang buruk sejak bank tersebut lahir. Century yang merupakan hasil merger 3 bank yakni Bank Pikko, Bank Danpac dan Bank CIC dinilai penuh dengan tindak kejahatan dan kecurangan. “Bank CIC sebelumnya adalah money changer , lalu Bank Danpac merupakan famili CI, dan Bank Pikko yang pemiliknya Benny Tjokro yang melakukan tindakan tidak benar di bursa saham dan dihukum. Jadi kalau reputasi begitu buruk tapi BI beri izin merger bank,” paparnya.

Bahkan nilai bailout Century ini juga menggembung dibandingkan dengan rekomendasi Gubernur Bank Indonesia. “Berdasarkan surat rahasia dari Gubernur BI No.10/232/GBI/Rahasia/20 November 2008, disiapkan dana sebesar Rp 632 miliar untuk masalah ini, tapi ternyata mencapai Rp 6,7 triliun,” katanya.

Ia menambahkan, adanya dugaan kuat bahwa bailout Bank Century dilakukan untuk menelikung aturan besaran dana penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang hanya menjamin dana nasabah maksimal sebesar Rp 2 miliar. “Yang jadi pertanyaan mengapa deposan besar menaruh uang di bank kecil dan memiliki reputasi yang buruk, mungkinkah untuk pencucian uang atau lalu lintas uang dalam jumlah besar untuk kepentingan politik tertentu,” jelasnya.

Alasan penyelamatan Bank Century adalah karena memiliki dampak sistemik juga ditampik oleh Kwik. Menurutnya kejatuhan Bank Century tidak akan berdampak sistemik, karena Bank Century hanyalah bank berskala kecil.

Ada Aktor Intelektual
Kwik menduga adanya pihak-pihak yang berada di balik skandal besar Bank Century. Pasalnya, menurut Kwik, hampir tidak mungkin Boediono tak mengetahui persoalan ini. “Dugaan saya ini ada logikanya. Saya tidak bisa bayangkan bahwa Pak Boediono tidak tahu masalah ini,” tukasnya.

Menurunya, asumsi tersebut merujuk pada dukungan Boediono oleh staf Bank Indonesi (BI) yang diisi oleh orang-orang profesional. “Administrasinya luar biasa rapi dengan sistem komputer. Saya kira musthil kalau Boediono tidak tahu,” akunya.

Kwik membantah dugaan lemahnya pengawasan di BI. “Kalau dibilang lemah, itu lucu. Pengawasan di BI itu tidak mungkin lemah, karena semua tercatat dengan rapi dan riil,” jelas Kwik.

Ia mengemukakan, Boediono memang sudah terbiasa berada di bawah kendali. Dan hal ini dibuktikan saat Boediono diminta sebagai wakil presiden. “Jawaban Pak Boediono saat menerima jabatan sebagai wakil presiden sangat harfiah, bahwa saya (Boediono) menerima jabatan sebagai calon wakil presiden karena ada kekuatan arus besar yang tidak bisa saya tolak,” bongkarnya.

Meski demikian, Kwik enggan menyebut siapa orang yang disebut-sebut memiliki kekuatan tersebut. “Dia terbiasa diperintah orang. Saya tidak menyebutkan orang. Hanya mau bilang bahwa ada dugaan. Bahwa ada yang tidak masuk akal di sini,” tuturnya.

Apakah ada dana yang masuk ke kampanye SBY? “Itu yang saya tidak berani bicara. Nanti kita lihat dulu. karena itu sama sekali tidak tidak bisa dilihat kalau data dari PPATK tidak dibuka,” jawab Kwik.

Dampak Sistemik Bohong
Kwik mencibir alasan bahwa dampak sistemik berkaitan dengan psikologis bank dan nasabah. Menurutnya, hal ini tak ubahnya pernyataan seorang profesor ekonomi yang hanya tahu teori dan abai terhadap realitas. “Alasan pemerintah bahwa bail-out Bank Century karena kekhawatiran dampak sistemik terhadap sistem perbankan itu bohong. Ini hanyalah kamuflase,” ungkap Kwik.

Ia menuturkan, hanya bank-bank tertentu yang jika dibiarkan bangkrut akan berdampak sistemik. Seperti diantaranya bank multinasional. Lembaga keuangan yang memiliki banyak jaringan dengan bank lain itu, jika dibiarkan bangkrut, memang akan meninggalkan utang dalam jumlah besar terhadap bank-bank lain.

“Kalau Bank Century, tidak ada kaitannya dengan bank-bank lain yang menempatkan uangnya di sana sehingga mustahil kalau disebutkan ada dampak sistemik,” tegas mantan Menteri Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Kenyataannya, lanjut Kwik, berdasar data yang ia miliki maka Bank Century justru memiliki tagihan pada bank-bank lain. Menurut dia, modus operandi yang ia yakini terjadi dalam kasus Bank Century adalah adanya uang jumlah besar yang kemudian terpakai untuk kepentingan politik.

“Dengan demikian, jika uang itu harus dipertanggungjawabkan dari mana memperolehnya, akan sulit kalau pengusutan alirannya hanya melalui bank. Itulah mengapa perlu dilibatkannya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantu BPK adalah sebuah keharusan,” tandasnya. (*)

BANK CENTURY

Apa yang Bisa Dibuat dengan Rp 6,7 Triliun?

Jumat, 20 November 2009 | 03:01 WIB

Jika uang itu dibelikan beras dan beras itu kemudian disebarkan ke seluruh Pulau Jawa, wajah pulau ini akan menjadi putih dilihat dari atas.”

Demikian disampaikan Gayus Lumbuun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selasa (17/11), ketika menggambarkan besarnya uang negara Rp 6,7 triliun yang digunakan untuk menalangi Bank Century.

Perkataan Gayus mungkin berlebihan. Namun, yang pasti, jika uang Rp 6,7 triliun itu dibelikan beras yang harga tiap kilogramnya Rp 7.000, akan didapat 957,15 juta kilogram beras.

Uang Rp 6,7 triliun juga akan cukup, bahkan mungkin ada sisa, jika dipakai untuk melakukan pengobatan massal penyakit kaki gajah yang hingga tahun 2008 sudah ada 11.699 kasus kronis di 378 kabupaten/kota.

Dengan uang Rp 6,7 triliun, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Adminduk) Departemen Dalam Negeri juga sanggup melaksanakan

sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di seluruh Indonesia. Hal itu disebabkan, menurut Plt Dirjen Adminduk Irman saat rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Senin lalu, hanya dibutuhkan Rp 6,6 triliun untuk melaksanakan program yang membuat setiap penduduk di Indonesia memiliki satu kartu tanda penduduk elektronik yang dilengkapi dengan nomor induk kependudukan dan sidik jari ini.

Jika SIAK selesai dilakukan dan berhasil, kecil kemungkinan terjadi kisruh daftar pemilih tetap seperti pada Pemilu 2009. Tidak akan ada lagi kegaduhan tentang penduduk yang tidak terdaftar, pemilih ganda, hingga dugaan permainan suara seperti yang terjadi pada pemilu lalu, yang amat menguras energi dan moral kita.

SIAK juga akan mengurangi berbagai praktik korupsi. Harta kekayaan semua pejabat di negeri ini akan dengan mudah diketahui asal-usulnya dan ke mana perginya. Mereka yang membobol bank dan menggunakannya untuk berbagai kepentingan, seperti membeli properti dan membiayai pemilu, akan dengan mudah dilacak jika SIAK telah dipraktikkan.

Uang Rp 6,7 triliun juga cukup untuk membeli ribuan Toyota Crown Majesta, sedan yang kelasnya di atas Toyota Camry, yang dipilih sebagai pengganti sedan menteri yang selama ini memakai Toyota Camry.

Harga salah satu sedan paling mewah Toyota itu hanya sekitar 6 juta yen atau Rp 660 juta. Namun, jika ditambah sejumlah kelengkapan untuk kenyamanan menteri, harganya mungkin sekitar Rp 1 miliar.

Jika harga satu Toyota Crown Majesta yang dipakai menteri itu Rp 1 miliar, dengan Rp 6,7 triliun akan didapat 6.700 buah. Jika sedan sekelas Mercedes S-Class itu dibagi rata ke 560 anggota DPR periode 2009-2014, setiap anggota DPR akan mendapat 11,96 buah.

Jika pengandaian ini dilanjutkan, sebagian besar anggota DPR mungkin harus membuat garasi baru untuk menampung 11,96 Toyota Crown Majesta dan mungkin juga bingung menggunakannya. Hal itu disebabkan satu orang hanya dapat mengendarai satu mobil pada saat yang sama.

Saking besarnya uang Rp 6,7 triliun itu, tidak aneh jika Ahmad Muzani, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengatakan, kasus Bank Century merupakan skandal keuangan terbesar setelah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Sekarang, siapa yang akan menang? Hati nurani atau kekuasaan uang Rp 6,7 triliun?

(M Hernowo)

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kamera dan kartu identitas digantungkan di pagar saat sejumlah wartawan yang tergabung dalam Koalisi Antikriminalisasi Pers berunjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/11). Mereka menentang keras usaha kepolisian untuk memanggil wartawan terkait pemberitaan transkrip percakapan antara Anggodo Widjojo dan sejumlah pihak. Pemanggilan ini dianggap sebagai salah satu bentuk teror dan ancaman bagi kebebasan pers di Indonesia.

Dikecam, Pemanggilan Media oleh Polri

Polri: Kami Tidak Berniat Kriminalisasi Pers

Sabtu, 21 November 2009 | 03:03 WIB

Jakarta, Kompas – Pemanggilan polisi terhadap media berdasar surat pengaduan Anggodo Widjojo dan Bonaran Situmeang mendapatkan kecaman dari sejumlah kalangan.

Selain dinilai sebagai bentuk penekanan terhadap kebebasan pers, pemanggilan itu diduga untuk menyasar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Pers hanya jadi sasaran antara. Tujuannya untuk melemahkan kewenangan penyadapan oleh KPK,” kata Teten Masduki, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Jumat (20/11).

Kecurigaan Teten itu beralasan karena KPK baru-baru ini mendapatkan surat pemberitahuan dari Polri bahwa Polri sedang mengusut kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang dan penyadapan dengan pihak terlapor KPK. Pengusutan itu dilakukan berdasarkan pengaduan Anggodo Widjojo dan Bonaran Situmeang. ”Ada indikasi rekayasa jilid kedua yang disiapkan untuk melemahkan KPK,” katanya.

Juru Bicara KPK Johan Budi yang dikonfirmasi mengatakan, ”Saya memang pernah mendengar surat dari Polri itu. Saya akan cek lagi.”

Surat pemberitahuan Polri ke KPK itu ternyata senada dengan surat panggilan ke Kompas, yang ditandatangani Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Kombes Raja Erizman. Dalam surat ke Kompas disebutkan, pemanggilan itu atas laporan polisi No Pol LP/631/X/2009/Bareskrim tanggal 30 Oktober 2009 dan laporan Polisi LP/637/XI/2009/Bareskrim tanggal 2 November 2009. Laporan itu disampaikan oleh Anggodo dan Bonaran Situmeang.

Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan hal yang bertolak belakang dengan surat pemanggilan itu saat berbicara dalam sidang Komisi III DPR, Kamis malam. ”Pemanggilan pimpinan media dalam rangka proses percepatan pemeriksaan, menjadi saksi untuk terlapor Anggodo,” katanya.

Tidak kriminalisasi

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna memastikan polisi tidak akan mengkriminalisasi pers. ”Tidak ada niat mengkriminalisasikan pers. Kami justru tengah berupaya memproses Anggodo. Kita ingin Anggodo segera jadi tersangka,” katanya.

Harian Kompas diwakili oleh Redaktur Pelaksana Budiman Tanuredjo dan bagian Divisi Hukum Kompas Frans Lakaseru. Sementara Sindo diwakili oleh Redaktur Pelaksana Nevi Hetharia.

”Kami hanya dimintai keterangan, bukan untuk BAP (berita acara pemeriksaan), tetapi dituangkan dalam berita acara interview. Itu bukan proyustisia,” ujar Budiman seusai pertemuan dengan polisi selama 30 menit.

Frans menjelaskan, polisi hanya mengajukan enam pertanyaan, yaitu soal data diri dan satu pertanyaan soal berita. Berita yang ditanyakan adalah soal rekaman sadapan percakapan Anggodo yang diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi (3/11) lalu. ”Ya, kami jawab iya. Beritanya dimuat tanggal 4 November,” kata Budiman.

Pagi harinya, wartawan yang tergabung Koalisi Antikriminalisasi Pers berunjuk rasa di Mabes Polri.

Alihkan perhatian

Anggota Dewan Pers, Leo Batubara, menilai, bukan tidak mungkin pemanggilan sejumlah media massa bertujuan memecah perhatian masyarakat terkait isu rekomendasi Tim Delapan dan kasus Bank Century.

Leo juga melihat ada kemungkinan polisi atau bahkan pemerintah ingin membuat media gentar dengan menerapkan cara-cara seperti dilakukan pada masa Orde Baru. ”Media massa ditakut-takuti, dipanggil untuk diperiksa sehingga mereka untuk sementara ’tiarap’,” ujar Leo. (AIK/WHY/DWA/NAR/WAD/SF)

Perbankan : Nasabah Bank Century Mengadu ke KPK

NasabahBankCentury

By Republika Newsroom
Jumat, 13 November 2009 pukul 13:41:00

Nasabah Bank Century Mengadu ke KPK

JAKARTA–Sekitar 30 nasabah Bank Century yang berdomisili di Jakarta, Jumat (13/11), mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, untuk menyelesaikan dugaan korupsi di bank tersebut.

Para nasabah yang diterima oleh bagian Pengaduan Masyarakat KPK itu, meminta KPK mengusut kasus tersebut. Mereka belum bisa mendapatkan uang mereka kembali meski pemerintah telah mengucurkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun kepada Bank Century.

Salah seorang nasabah, Gunawan Setiadi, mengatakan, setidaknya ada dua kasus besar dalam Bank Century. Dua masalah itu adalah penggelapan dana nasabah oleh manajemen bank dan kasus pencairan dana talangan kepada Bank Century oleh pemerintah.

Setiadi mempertanyakan kejelasan aliran dana talangan pemerintah sebesar Rp6,7 triliun itu. Dia menegaskan, dana para nasabah kecil Bank Century sebesar Rp1,4 triliun belum kembali, meski pemerintah telah mengucurkan dana talangan. “Terus kemana duit itu?” kata Setiadi mempertanyakan.

Setiadi yang juga Ketua Forum Nasabah PT Bank Century itu memberikan dukungan moral kepada KPK untuk mengusut kasus itu hingga tuntas. “KPK harus segera bergerak,” kata pria yang mengaku memiliki simpanan hampir Rp2 miliar dan belum kembali.

Seorang nasabah lain, Esther Nuriadi juga mengungkapkan kekecewaannya. Dia menduga, dana talangan pemerintah itu hanya dinikmati nasabah tertentu yang memiliki hak-hak istimewa. “Pokoknya ini harus diusut tuntas,” kata Esther menegaskan.

Esther menjadi nasabah Bank Century untuk produk tabungan. Pada Agustus 2008, Bank Century menawari produk deposito tanpa pajak namun dengan bunga yang relatif tinggi. Kemudian, dana Esther dalam tabungan sebesar Rp700 juta dialihkan ke bentuk deposito. Namun, setelah tiga bulan, dana tersebut tidak bisa dicairkan.

“Kok tidak bisa dicairkan, katanya ini produk Century? saya kan nasabah Century,” kata Esther. Beberapa waktu kemudian, Esther baru mengetahui bahwa deposito itu adalah produk PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia.

Yanti juga mengalami hal yang sama. Nasabah dengan jumlah simpanan Rp100 juta itu tidak bisa mencairkan dana yang telah dialihkan oleh Bank Century dalam bentuk deposito.

Dia menjelaskan, pihak bank mengalihkan dana simpanannya dalam bentuk deposito pada Juli 2008. Sejak itu, dia tidak bisa mencairkan dana simpanannya itu. “Sampai sekarang satu senpun belum saya terima,” kata Yanti.

Yanti dan para nasabah lainnya meminta kejelasan atas kasus yang telah merugikan mereka tersebut. KPK telah melakukan penyelidikan kasus Bank Cenury. Sampai saat ini, KPK masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menentukan langkah lebih lanjut. ant/itz

Ada Indikasi Pidana

By Republika Newsroom
Jumat, 13 November 2009 pukul 14:02:00

Ada Indikasi Pidana pada Audit Century Jilid II

 

EDWIN/REPUBLIKA

JAKARTA — Proses penyelesaian audit Badan Pemeriksa Keuangan masih terus berlangsung. Sama seperti, hasil yang telah dikemukakan sebelumnya, BPK menilai adanya indikasi pidana dalam audit jilid kedua ini. 

 

“Ya, masih ada indikasi, sekarang kan masih terus berkembang,” ujar Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri ketika ditemui usai Shalat Jumat, di Kantor BPK, Jakarta, (13/11). Sayangnya hasan Bisri belum dapat menjelaskan lebih rinci soal indikasi pidana itu.

“Nanti akan segera kita serahkan auditnya kepada DPR. Kami sudah panas mendengarnya disini,” papar Hasan.

Sebelumnya Hasan pernah menjelaskan bahwa indikasi pidana yakni saat bank itu dikelola, belum sampai pada penyelamatan Bank Century. Indikasi pidana dalam pengelolaan bank ini misalnya ketika ditemukannya L/ C fiktif dan kredit fiktif.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Utomo, yang ditemui mengatakan penyerahan audit Bank Centurya akan dilakukan sebelum masa reses yang jatuh pada 5 Desember. “Insya Alloh sebelum reses lah,” ujar dia

Terkait dengan adanya informasi rekaman yang menyebutkan pengacara berinisial L dan pejabat kepolisian berinisial S, Hasan mengatakan belum mendapatkan hasil rekaman itu. “Ya, saya sendiri ga dapet rekaman itu,” papar Hasan.

Meski demikian, lanjut dia, kemarin BPK sudah menemuinya ke pihak-pihak terkait. “Tapi laporannya kita belum tahu,” ujar dia. thr/itz

Wajib Buka Mulut

By Republika Newsroom
Jumat, 13 November 2009 pukul 17:25:00

Boediono dan Sri Mulyani Wajib Buka Mulut Soal Century

 

ANTARA

JAKARTA–Tokoh-tokoh penting dibalik kebijakan pengucuran dana talangan (bailout) Rp 6,7 triliun untuk Bank Century wajib dimintai keterangan jika Panitia Angket DPR untuk kasus Bank Century terbentuk. Panita Angket DPR juga memiliki hak pemanggilan paksa terhadap tokoh-tokoh tersebut. “Sepanjang tokoh-tokoh kunci ini tidak mau buka mulut, (Panitia Angket) hanya akan jalan di tempat,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/11).

Boni menyebut nama seperti Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Saat pengucuran dana talangan untuk Century, Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) sementara Sri Mulyani masih sebagai Menteri Keuangan. Meski saat ini Boediono menjabat sebagai Wakil Presiden, Boni meminta DPR nantinya tidak ragu meminta keterangan dari Boediono. “Harus dimintai keterangan mengapa BI tidak melakukan pengawasan secara substansial saat itu,” tambah Boni.

Ihwal usulan Hak Angket Century, Boni sendiri masih mengkhawatirkan komitmen DPR. Sudah lazim, kata Boni, DPR selalu cepat memulai tapi tidak serius mengakhiri Hak Angket. Yang menjadi masalah, lanjut Boni, fraksi-fraksi di DPR membawa kepentingan masing-masing yakni kepentingan elit partai. andri/pur

Perbankan : Kasus Bank Century, Istilah Sistemik Yang Bersayap

Suara Pembaruan

2009-11-09Istilah “Sistemik” yang Bersayap

Kasus Bank Century

Kwik Kian Gie

Untuk pertama kalinya, Boediono, yang begitu erat keterkaitannya dengan kasus Bank Century (BC) dan sekarang wakil presiden, memberikan keterangan tentang BC seusai salat Jumat, 6 November yang lalu. Jelas saja dia harus membela bahwa suntikan dana yang demikian besar untuk bank yang demikian kecil memang diperlukan, karena dia dalam kedudukan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) adalah tokoh kunci ketika bail out yang kontroversial dilakukan.

Dikatakan bahwa bail out dilakukan untuk menghindari efek domino yang sistemik, tidak untuk menyelamatkan bank, dan juga tidak untuk menyelamatkan kepentingan deposan besar. Dikatakan juga, harus dibedakan antara tindak kejahatan dan tindakan penyelamatan. Dan penyelamatan itu tidak untuk kepentingan eksistensi bank-nya, tidak untuk kepentingan deposan besar, tetapi untuk menghindari kerusakan dunia perbankan secara sistemik.

Wapres Boediono tidak mengemukakan data dan fakta dalam pernyataannya. Kalau dia boleh membentuk opini publik dengan cara demikian, saya merasa juga boleh mengemukakan data dan fakta yang termuat dalam berbagai media massa dan yang termuat dalam “Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century” yang ditulis oleh BPK dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2009 oleh Suryo Ekawoto Suryadi selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan. Apa semua data dan fakta tersebut? Antara lain sebagai berikut.

Kelahiran BC yang sangat bermasalah beserta keseluruhan proses kerusakannya dibiarkan secara sistemik oleh BI. Laporan Keuangan Bank Pikko dan Bank CIC, yang dinyatakan disclaimer oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dijadikan dasar merger. Pemegang saham pengendali yang tidak memenuhi fit and proper test tetap dipertahankan. Pengurus bank, yaitu direksi dan komisaris, ditunjuk tanpa melalui fit and proper test. Oleh karena kesulitan likuiditas yang dihadapinya, BC mengajukan permohonan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) kepada BI pada tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun. Permohonan tersebut diulangi pada 3 November 2008. Karena pada saat mengajukan permohonan FPJP, posisi CAR BC menurut analisis BI adalah positif 2,35% (posisi 30 September 2008), sedangkan persyaratan untuk memperoleh FPJP sesuai dengan PBI No. 10/26/PB/2008 tentang FPJP Bank Umum, CAR-nya minimal harus 8%, BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Secara sistemik, pada 14 November 2008, BI mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8% menjadi CAR minimal positif (asalkan di atas 0%). Dengan perubahan ketentuan tersebut dan dengan menggunakan posisi CAR per 30 September 2008 sebesar positif 2,35%, BI menyatakan bahwa BC memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Sementara itu, hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa CAR BC pada 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53%, sehingga seharusnya BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Selain itu, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan sebesar Rp. 469,99 miliar ternyata tidak secured.

Berdasarkan perubahan PBI tersebut, pada 14 November 2008, BI menyetujui pemberian FPJP kepada BC. Jumlah FPJP yang telah disalurkan kepada BC adalah Rp 689,39 miliar yang dicairkan pada 14 November 2008 sebesar Rp 356,81 miliar, 17 November 2008 sebesar Rp 145,26 miliar, dan 18 November 2008 sebesar Rp. 187,32 miliar.

Digerogoti Pemilik

Secara sistemik, BC digerogoti oleh pemilik dan atau manajemennya sendiri, yang secara sistemik pula dibiarkan oleh BI. Faktanya sebagai berikut. Setelah BC ditempatkan dalam pengawasan khusus pada 6 November 2008, BI tidak mengizinkan penarikan dana dari pihak terkait yang tersimpan dalam BC. (PBI No. 6/9/PBI/2004 yang diubah dengan PBI No. 7/38/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank). Namun, setelah itu toh ada penarikan dana oleh pihak terkait sebagai berikut.

? Rp. 454,898 miliar

? USD 2,22 juta

? AUD 164,81 ribu

? SGD 41,28 ribu.

Pada 14 November 2008, Robert Tantular (RT) memerintahkan BC Cabang Surabaya memindahkan deposito milik salah satu nasabah BC senilai USD 96 juta dari kantor Cabang Surabaya-Kertajaya ke Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan. Setelah itu, Dewi Tantular (DT) dan RT mencairkan deposito tersebut senilai USD 18 juta tanggal 15 November 2008 yang digunakan oleh DT (Kepala Divisi Bank Notes) untuk menutupi kekurangan bank notes yang telah digunakan untuk keperluan pribadi DT; DT telah menjual bank notes ke luar negeri dengan jumlah yang melebihi jumlah yang tercatat, sehingga secara akumulatif terjadi selisih kurang antara fisik bank notes dan catatan akuntansi. Deposito milik nasabah tersebut kemudian diganti oleh BC dengan dana yang berasal dari FPJP.

Suntikan dana sebesar Rp 6,72 triliun kepada BC, dinyatakan untuk menghindari kerusakan sistem perbankan Indonesia secara sistemik. Mari kita lihat angka-angkanya sebagai berikut. Fungsi BC dalam industri perbankan hanya 0,68 % dalam rasio DPB bank/DPK industri dan rasio kredit bank/kredit industri hanya 0,42 %. Maka, fungsi BC dalam industri perbankan tidak ada artinya sama sekali. Di mana sistemiknya ? Mungkin sangat berarti untuk pihak-pihak tertentu yang menggunakan BC sebagai pencuci uang dan berbagai praktik kotor yang masih harus dibuktikan oleh laporan final oleh BPK.

Aspek psikologis pasar dibuat-buat dengan tameng “tidak bisa diukur”, padahal kalau semua kewajiban kepada bank dibayar sepenuhnya dan dilikuidasi, sedangkan kewajiban kepada deposan lainnya dibayar maksimum Rp 2 miliar per account sesuai peraturan, sama sekali tidak ada dampak sistemiknya. Mengapa? Karena aktiva antarbank BC 24,28 % dan pasiva antarbank 19,34 %, sehingga per saldo BC mempunyai tagihan neto sebesar 4,94 % kepada bank-bank lain dalam hubungan inter bank call money market. Maka, kalau BC dilikuidasi, tidak ada bank yang dirugikan. Yang dirugikan para deposan besar yang menyimpan uangnya dalam BC dan akhirnya dirampok (istilahnya JK) oleh para pemegang sahamnya sendiri.

Kalau mau memasukkan faktor psikologis, mestinya pemerintah dan BI memperhatikan demikian banyaknya uang yang kehilangan tabungan seumur hidupnya, karena penipuan oleh Antaboga ala Madoff yang sangat terkait dengan BC. Pemerintah tidak mempedulikannya sama sekali, apakah sudah ada yang bunuh diri atau tidak, apakah banyak yang menangis atau tidak, apakah ada yang akan mati karena tidak mampu membayar biaya pengobatannya. atau tidak.

Penulis adalah mantan Menko Ekuin

Perbankan : Efek Domino, Alasan Century Diselamatkan

Efek Domino Century

Efek Domino, Alasan Century Diselamatkan

View all articles by Yayat Cipasang

Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa keputusan menyelamatkan Bank Century pada waktu itu bukan untuk menyelamatkan pemiliknya tetapi untuk menghindari efek domino yang mungkin ditimbulkan.

“Kita selamatkan bank itu (Bank Century) bukan untuk menyelamatkan pemiliknya, tetapi murni untuk selamatkan efek domino,” kata Wapres Boediono saat keterangan pers usai sholat Jumat di Istana Wapres Jakarta seperti dilaporkan Antara, Jumat.

Pernyataan Wapres Boediono soal Bank Century diungkap menjawab pertanyaan wartawan. Keterangan pers kali ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Wapres Boediono. Dalam kesempatan itu Wapres menjelaskan soal program 100 hari.

Lebih lanjut Boediono menjelaskan keputusan menyelamatkan Bank Century terjadi pada akhir tahun 2008 dimana terjadi gonjang ganjing yang luar biasa. Menurut Wapres krisis saat itu terjadi di hampir semua negara.

Wapres menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu, sama persis dengan situasi pada 1987/1988.

“Yang kita hadapi saat itu, suatu kerawanan luar biasa, adanya modal asing yang keluar (capital outflow),” kata Wapres.

Pelarian modal asing pada saat itu, tambah Wapres, sangat besar jumlahnya dan terjadi begitu cepat. Menurut Wapres hal yang sama sebenarnya juga terjadi di hampir semua negara saat itu.

“Kita alami kerawanan lebih karena negara-negara tetangga kita terapkan kebijakan `blanket garantie` sementara kita hanya terapkan `partial Garantie`,” kata Wapres.

Selain itu Wapres menambahkan saat itu juga terjadi kemacetan di dalam negeri. Aliran dana antar bank, tambah Wapres, saat itu mandek akibat krisis kepercayaan.

“Dalam keadaan seperti itu bank menengah dan kecilpun akan punya efek domino,” kata Wapres.

Wapres bersyukur dengan kebijakan menyelamatkan Bank Century itu akhirnya tidak terjadi efek domino dan perbankan nasional saat sudah baik kembali.

“Mengenai adanya kemungkinan `fraud` itu masalah lain yang harus diusut,” kata Wapres.

Wapres menjelaskan pula bahwa jika dilakukan penutupan (saat itu) maka akan ada biaya yang dikeluarkan sekitar Rp6,4 triliun. Menurut Wapres dana sebesar itu digunakan untuk membayar dana nasabah simpanan kurang dari Rp2 miliar yang dijamin.

“Dan jaminan itu harus dibayar. Yang kita kawatirkan efek dominonya, kalau perbankan rontok biayanya akan makin besar lagi,” kata Wapres.

Wapres mendungkung penegakkan hukum jika ada tindak pidana khususnya `fraud`.

Ketika ditanyakan soal besarnya dana untuk penyelamatan yang mencapai Rp6,7 trilliun, Wapres mengungkapkan dana itu tidak hilang sama sekali karena banknya tetap ada. Selain itu asetnya juga masih ada.(*)

Wapres: Rp 6,7 T Tak Hilang

Batas Waktu Penyerahan PPATK ke BPK 19 November

Sabtu, 7 November 2009 | 05:34 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden Boediono menyatakan, dana sebesar Rp 6,7 triliun yang ”disuntikkan” ke Bank Century bukan dana pemerintah yang bakal hilang. Dana itu bisa dikembalikan melalui penjualan bank dan pengembalian aset-aset yang dimiliki pemilik bank.

Namun, ia mengakui, untuk ”penyelamatan” bank itu ada biaya-biaya yang ditanggung pemerintah. Namun, biaya untuk penyehatan itu masih bisa dikalkulasi dibandingkan efek domino terhadap bank lain dan perekonomian yang tidak bisa diukur bilamana Bank Century ditutup.

Boediono mengatakan hal itu seusai shalat Jumat (6/11) di kompleks Istana Wapres. Dalam catatan Kompas, ini merupakan penjelasan pertama Wapres Boediono yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia pada saat Century dalam proses penyehatan. ”Harus dibedakan penyelamatan pada situasi krisis dan gonjang-ganjing serta penanganan bank ketika ditemukan ada penyimpangan dan tindak pidana,” kata Boediono.

Saat ditanya biaya penyelamatan yang membengkak menjadi Rp 6,7 triliun, Boediono mengatakan, ”Memang ada hitung-hitungannya menjadi Rp 6,7 triliun. Akan tetapi, saya tidak mau masuk ke situ karena itu juga bukan uang hilang.”

Boediono menjelaskan, ”penyelamatan” dilakukan karena adanya sebuah kebijakan pada saat terjadinya krisis dan gonjang-ganjing ekonomi. ”Waktu itu, selain terjadi pelarian modal ke ’kandang’-nya sendiri, juga tidak adanya jaminan penuh ke perbankan, melainkan hanya jaminan parsial sehingga posisi Bank Indonesia lebih rawan. Sebab itu, deposan memilih tempat yang lebih aman,” katanya.

”Ditambah sulitnya likuiditas dan rumor luar biasa akan ditutupnya sejumlah bank sehingga situasinya seperti tahun 1997-1998. Kita belajar dari tahun itu. Penyelamatan bukan untuk bank semata, apalagi untuk selamatkan pemiliknya atau deposan besar. Bukan. Waktu itu murni selamatkan situasi agar tidak terjadi efek domino seperti dulu,” papar Boediono.

Secara terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, PPATK dan BPK sudah bertemu untuk membicarakan aliran dana Bank Century. ”Batas waktu penyerahannya pada tanggal 19 November mendatang,” ujar Yunus.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis mengatakan, muara kasus Century adalah ke mana aliran dana yang diharapkan dapat diketahui dari audit BPK. Adapun hulunya ada di kebijakan pemerintah yang kurang tepat.

Febri Diansyah dari Indonesia Corruption Watch mengaku masih meragukan kesungguhan DPR untuk mengajukan hak angket kasus Bank Century. ”Belajar dari pengalaman sebelumnya, penggunaan hak angket biasanya hanya semangat di awal,” katanya.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta agar skandal Bank Century diusut tuntas. ”Siapa pun yang terlibat skandal Century harus dikejar sampai ke ujung bumi,” katanya.(HAR/NTA/HLN/NWO)

Perbankan : PanSus Bank Century

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) didampingi pimpinan KPK yang lain hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu ( 4/ 11).

DPR Desak KPK Tuntaskan Century

Pembentukan Panitia Khusus Terus Digalang

Kamis, 5 November 2009 | 03:17 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk serius mengusut skandal Bank Century yang merugikan uang negara senilai Rp 6,7 triliun. Kasus pemberian dana talangan ke Bank Century dinilai sebagai perampokan uang rakyat terbesar pascareformasi 1998.

Desakan itu dilontarkan sejumlah anggota Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/11).

Sarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengatakan, ”Dari awal bank ini bermasalah. Ke mana saja aliran Rp 6,7 triliun itu? Apa kaitannya dengan Susno (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji) yang memberi memo? Ini harus diusut tuntas karena ini perampokan uang negara.”

Desakan juga datang dari anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR, Bambang Soesatyo. Dia juga meminta KPK mengusut tuntas masalah Bank Century. Selain itu, ia juga berharap kewenangan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Tim 8), yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diperluas, termasuk untuk masalah Century. Penyebab awal kisruh KPK dengan Polri berasal dari kasus ini.

Martin Hutabarat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Dimyati Natakusumah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR juga mendesak agar KPK menuntaskan masalah aliran dana ke Bank Century itu.

Bahkan, secara terbuka, Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR mengatakan, ”Menurut saya, Bapak (KPK) itu yang buaya, cicak yang di Trunojoyo (Polri). Tetapi, kenapa Bapak tidak punya nyali? Kenapa tidak tangkap Susno itu?”

Ruhut mengatakan, nama Susno jelas disebut terkait kasus Bank Century yang sedang diperiksa KPK. ”Jelas disebutkan dalam rekaman soal Rp 10 miliar terkait Bank Century. Memang siapa Susno itu. Ia kebal hukum sekali,” katanya.

KPK tunggu BPK

Menanggapi desakan itu, Ketua Sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menuturkan, KPK sudah lama melakukan penyelidikan terkait kasus Bank Century. ”Kami masih menunggu hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tidak perlu didesak-desak, kami akan melakukan hal itu,” kata dia.

Terkait hal itu, secara terpisah, Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan sudah mengirim surat permintaan untuk mendapatkan aliran dana terkait penggunaan dana talangan pada Bank Century ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Sejumlah anggota Komisi III DPR juga mulai menggalang dukungan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank Century. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR, T Gayus Lumbuun, menuturkan, 26 anggota DPR sudah memberikan tanda tangan dukungan pemakaian hak angket terkait Bank Century. Mereka berasal dari empat fraksi.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Abdillah Fauzi Ahmad menjelaskan, fraksinya dukung pemakaian hak angket untuk kasus Bank Century. (NWO/AIK)

PDIP Desak SBY Terbitkan Perppu Century

 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 05/11/2009 | 18:57 WIB

Jakarta – Fraksi PDI-P DPR RI mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penguatan audit Century oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ) untuk memudahkan BPK mengusut aliran dana Bank Century (Bank Mutiara) sekaligus agar audit investigasi BPK bisa diselesaikan lebih cepat.

“Kami meminta agar Presiden SBY segera mengeluarkan Perpu terkait pemberian kewenangan politik supaya BPK bisa secara legal mendapatkan data dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK),” tegas anggota Fraksi PDI-P DPR RI Maruarar Sirait dalam diskusi “Mengungkap Kasus Bank Century” di Gedung DPR, Senayan, Kamis (5/11).

Menurut Maruarar, keluarnya Peppru tersebut penting karena kelancaran audit Bank Century di tangan BPK sangat tergantung suplai data dari PPATK. Dukungan politik sangat dibutuhkan BPK untuk menuntaskan kasus Bank Century.

“Jadi, agar BPK tidak dituduh ilegal ketika meminta data dari PPATK terkait dengan pengucuran dana Century. Kalau tidak bisa jadi kriminalisasi lagi. Agar BPK dapat secara legal mendapatkan data soal aliran dana yang diperlukannya,” tutur anggota Komisi XI (bidang Keuangan dan Perbankan) DPR ini.

Ia menambahkan, Perppu juga dianggap sebagai jawaban SBY atas komitmennya memberantas korupsi. “Sekarang persoalannya kalau memang SBY pejuang anti korupsi, ya harus dikeluarkan Perpu supaya clear,” seru salah satu Ketua DPP PDI-P ini.

Maruarar menyatakan, Perppu tersebut penting karena selama ini data aliran dana tidak dapat dibuka. Padahal, selama data tidak dapat ditelusuri, maka kasus Bank Century yang disinyalir merugikan keuangan negara besar-besaran ini akan sulit untuk menemui titik terang.

Skandal Bank Century mengemuka ketika pemerintah mengucurkan dana talangan besar-besaran untuk menyelamatkan Bank Century. Dana ini jauh di atas jumlah yang telah disepakati pemerintah dan DPR sebelumnya. Padahal berdasarkan aturan, pemerintah tidak dapat mengeluarkan dana tanpa persetujuan DPR. “Jika Presiden memang antikorupsi, maka dia pasti akan membuat Perppu,” tambahnya.

Menurutnya, Fraksi PDIP DPR tetap berkomitmen untuk membongkar skandal Century sejelas-jelasnya. PDIP pun akan terus melakukan langkah-langkah proaktif terkait hal itu. Misalnya, rapat Fraksi PDIP telah memutuskan untuk mengundang ekonom Kwik Kian Gie untuk membahas soal Century ini secara khusus. (*/ika)

Century fiasco & conspiracy theory

lokasi: Home / Berita / ID-TODAY / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 04/11/2009 | 16:51 WIB

All eyes are on the follow-up of yesterday’s decision from National police to suspend the detention of two suspended anti-graft commission leaders. The first question is what will happen next? Will there be a thorough investigation on the “root” of the recent political clout and the alleged plot to incriminate Corruption Eradication Commission (KPK) leaders?

Yesterday’s broadcasted taped conversation between various people and officers at police headquarters and Attorney General’s Office (AGO) may have strengthened public’s belief that there was a conspiracy between various groups to “attack” KPK leaders. The masterminds of the conspiracy have started to been seen somewhat clearer.

Speculations rife on Susno Duadji, head of criminal investigation unit at the national police. Some reports speculated on his suspension, while others speculated about his resignation. Susno Duadji is at the center of the dispute between KPK and police when he made the controversial metaphor of gecko (for KPK) versus crocodile (police).

He made the statement as reaction to KPK’s action in wiretapping his conversations. KPK wiretapped Susno because he was suspected of asking for US$1 million fee in releasing Boedi Sampoerna’s funds from the troubled Bank Century. In what is considered a retaliation, police named two KPK leaders as suspect, initially with bribery allegations, but then moved to new allegation: abuse of power.

At some point, Susno managed to get support from his bosses. Even President SBY issued decrees to suspend KPK leaders temporarily. Constitutional Court’s preliminary ruling, i.e. KPK leaders can’t be suspended if no formal charges been made, is a slap in the face of the president.

The roots of the clout are clearly in unanswered questions relating to Century fiasco itself. They are as follows:
Susno-Sampoerna
1) Did Susno get the US$1 million he reportedly asked from Boedi Sampoerna or his lawyers for releasing the US$18 million funds from Century?
2) Is the release of Sampoerna’s funds considered legal?

Sampoerna-Century
1) How much money Sampoerna actually deposited in Century?
2) How much he already withdrawn after Depositors Insurance Agency (LPS) injected Rp6.7 trillion into the bank?

Century-political parties
1) There were rumors about the flow of funds from Century-related issue to political groups for financing both April legislative and July presidential elections.
2) Which political party got the funds, including from the suspects in the scandal?

The Bailout

The main question is clearly whether the bailout was politically-motivated (under pressures from political groups benefited from the bailout)?

Bank Indonesia:
(1) Did the central bank provide reliable data to government in relation to policy to bailout Century?
(2) Did the central bank deliberately provide a relatively lower cost of bailout?
(3) Has anybody at the central bank been asked for responsibility in the massive fraud?

Government

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati once admitted the data provided by Bank Indonesia was not reliable. If the unreliable data is blamed for the costlier bailout, who shall be held accountable?

The main question is clearly whether there was a conspiracy to bailout Century?
Mahfud MD, chief justice at Constitutional Court was right when he said everybody mentioned in the tapped conversations shall be investigated for their role in the “criminalization” of KPK.

As for KPK, they shall move on with investigation on everybody involved in the Century scandal.

Other than the criminal investigation, politicians could move on with their maneuvers to get clarity on the bailout.

Civil society groups, meanwhile, shall keep their eyes and ears open to ensure the whole process will reveal the truth. The balls are also in the hands of Supreme Audit Agency (BPK). BPK shall acquire money trails from anti-money laundering agency PPATK.

Of course, people can’t expect too much from the political process, especially after the new DPR is more of spokesperson and rubber stamp for government than a check-and-balance power.

Civil society will, if they want, play more important role, pretty much like what’s happened in the past few days where their concerted and cohesive efforts managed to “release” two KPK leaders.

by Ferdy Hasiman, Haryanto Suharman, & Yosef Ardi

Nasabah Mulai Tinggalkan Deposito

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 05/11/2009 | 19:15 WIB

Jakarta – Nasabah besar di sejumlah bank dalam negeri saat ini mulai memindahkan dananya menjadi bentuk surat berharga dibandingkan dengan deposito. Dari data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana nasabah besar bank dengan simpanan diatas Rp 5 miliar turun sebanyak Rp 12,01 triliun (1,72%) pada akhir September 2009 menjadi Rp 688,45 triliun dari posisi per Agustus 2009 yang sebesar Rp 700,47 triliun.

“Itulah sebabnya BI rate tertahan di 6,5%. Bank Indonesia (BI) masih riskan untuk menurunkannya lebih lanjut,” ujar Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), Tony Prasetiantono di Jakarta, Kamis (05/11).

Ia mengatakan, selain bisa menyebabkan capital outflow, perpindahan simpanan ini juga bisa menurunkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan secara umum. Tony mengungkapkan tiga alasan berpindahnya dana deposito ke surat berharga, yakni memang suku bunga deposito yang turun, ditambah instrumen investasi dibursa efek yang kian marak dan rupiah yang tidak stabil akhir-akhir ini.

“Tampaknya tren ini bakal bertahan hingga akhir tahun, kecuali jika nilai tukar rupiah bisa menguat dan stabil, maka DPK pun akan stabil meski suku bunga sedikit menurun,” ungkapnya.

Senada dengan Tony, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhisadewa mengatakan penurunan suku bunga deposito memang membuat deposito menjadi kurang menarik dibandingkan sebelumnya. “Walaupun demikian, bukan berarti deposito akan ramai-ramai ditinggalkan orang, karena ada banyak sekali orang yang takut risiko,” tuturnya.

Penurunan DPK tersebut, lanjut Purbaya, diakibatkan sebagian dari nasabah mencari return yang lebih tinggi (SBI, obligasi, atau pasar modal). “Akan tetapi, dapat juga diakibatkan sebagian dari mereka menggunakannya untuk ekspansi usahanya, karena pinjam dari bank masih mahal bunganya,” pungkasnya. (*/dtc/ika)

SBY di Kasus Century: Antara Politik Citra dan Keadilan

 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 15:41 WIB

DESAKAN masyarakat agar pemerintah mengusut tuntas kasus Bank Century kian menguat, baik di Jakarta maupun di daerah. Berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi mahasiswa sampai organisasi masyarakat dan LSM turun ke jalan menunut penyelesaian kasus Century dan mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menyelesaikan audit investigasinya. Desakan tersebut perlu diperhatikan oleh pasangan SBY-Boediono karena kasus dana talangan tersebut telah merugikan negara sebanyak Rp 6,7 triliun.

Kasus Bank Century ini nampaknya kini menjadi simbol kredibilitas SBY sebagai presiden yang, dalam janjinya, ingin serius memberantas korupsi. Seperti yang diungkapkan SBY, pemberantasan korupsi dan pembersihan mafia peradilan akan menjadi prioritas utama dalam program 100 harinya.

Banyak pengamat politik menyatakan bahwa kasus Century yang kini bergulir di masa awal pemerintahan SBY-Boediono adalah tantangan terbesar dan pertaruhan kredibilitas. Ismet Hasan Putro misalnya, Pengamat politik dari Masyarakat Profesional Madani (MPM), meminta SBY untuk fokus menyelesaikan kasus Polri-KPK dan skandal Bank Century. “SBY harus konsisten membangun pemerintahan bersih berwibawa untuk kasus-kasus itu. KPK dan Century, dalam seratus hari pertama pemerintahannya, diselesaikan dan diperjelas,” ujarnya.

Di dalam skandal Century ini, presiden menjadi kuncinya. Hal tersebut diungkapkan oleh profesor politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, “Presiden menjadi kunci dari semua masalah ini. Kepolisian dan kejaksaan tak mungkin bertindak seperti sekarang jika ada komitmen yang sungguh-sungguh dari Presiden,” ujarnya.

Skandal Bank Century ini tentu bukan hanya mempertaruhkan nama baik SBY, tapi juga sekaligus citra dan kredibilitas SBY di mata publik. Janji SBY untuk memberantas korupsi di awal pemerintahannya ini akan menjadi pepesan kosong belaka bila skandal Century tidak terselesaikan. Publik akan kecewa, marah dan merasa tidak mendapatkan keadilan dari orang yang mereka pilih dalam pemilu 2009 itu. Tetapi apakah SBY akan menuntaskan skandal Century hanya karena politik citra?

Bila SBY mengedepankan politik citra dibandingkan dengan keseriusan memberantas korupsi dan menegakkan keadilan, maka diperkirakan akan nada skenario dimana presiden akan aman walau kasus Century ini tidak terselesaikan. Apakah SBY berani menuntaskan kasus yang diduga melibatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya termasuk wakilnya, Boediono dan Sri Mulyani. (Boy M)

Boediono Buka Mulut Soal Bank Century

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 16:17 WIB

Jakarta – Boediono menjadi tokoh sentral saat Bank Century diambil Lembaga Penjamin Simpanan. Namun setelah mundur dari posisi Gubernur BI dan menjadi calon wakil presiden, Boediono tak pernah bersedia berbicara soal Bank Century.

Dalam berbagai kesempatan, Boediono memang tak pernah bersedia berbicara soal Bank Century. Bahkan ketika kasus membengkaknya bailout menjadi Rp 6,7 triliun mencuat, Boediono menutup rapat mulutnya. Kini Boediono untuk pertama kalinya kembali berbicara soal bailout bank yang kini sudah berganti nama menjadi Bank Mutiara itu.

Dalam pertemuan dengan wartawan di kantornya, Boediono mengatakan kebijakan bailout terhadap Bank Century diambil ketika kondisi ekonomi dunia mengalami gonjang-ganjing pada kuartal IV-2008 akibat krisis ekonomi global. Boediono saat itu menjadi Gubernur BI.

“Waktu itu yang kita hadapi adalah capital outflow, modal kembali ke kandang, nilai tukar melonjak-lonjak yang mengindikasikan capital outflow besar,” kata Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (6/11).

Apalagi, tambah Boediono, saat itu sektor perbankan pada negara-negara tetangga Indonesia menerapkan kebijakan garansi penuh (blanket guarantee) terhadap dana nasabah perbankan, sementara Indonesia hanya menjamin dana nasabah bank maksimal Rp 2 miliar.

“Karena itu investasi tentunya akan lebih memilih negara tetangga. Pada saat itu muncul rumor yang luar biasa, yang mengingatkan tahun 1997/1998, pada waktu itu bank kita tutup dan akibatnya kolaps, serta mengakibatkan efek domino. Hal itu yang kita hindari,” tuturnya.

Kebijakan bailout Bank Century ini diakui Boediono ampuh meredam dampak krisis global terhadap Indonesia. “Sekarang kita bisa melewati krisis ini. Pada saat-saat seperti itu bank kecil pun bisa mengakibatkan efek domino. Bukan berarti saat itu kita tidak bikin apa-apa,” tegasnya.

“Untuk melewati krisis pasti memerlukan biaya, sama dengan sakit pasti memerlukan biaya pengobatan. Bailout itu adalah bentuk penyikapan sesuatu yang bergerak sangat cepat. Kalau kita kaku kita bisa rontok,” tutupnya.

Berikut kisah panjang Bank Mutiara seperti dirangkum detikFinance dari berbagai sumber.

Mei 1989:
Bank CIC Internasional Tbk didirikan

25 Juni 1997:
Bank CIC melakukan Penawaran Umum atau IPO

Maret 1999, Juli 2000, Maret 2003 dan Juni 2003:
Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas atau Right Issues I, II, III dan IV

22 Oktober 2004:
RUPS mengesahkan merger Bank CIC dengan Bank Danpac dan Bank Pikko dan namanya berubah menjadi Bank Century. Penggabungan usaha ini telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 6/87/KEP.GBI/2004 tanggal 6 Desember 2004.

13 November 2008:
Bank Century mengalami gagal kliring karena faktor teknis berupa keterlambatan penyetoran prefund. Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara saham Bank Century karena masalah ini.

14 November 2008:
Bank Century sudah bisa kliring lagi, seluruh kantor dan cabang Bank Century di semua daerah buka dan beroperasi seperti biasa untuk melayani masyarakat. Sementara suspensi saham sudah dibuka.

16 November 2008:
PT Century Mega Investindo dan First Gulf Asia Holdings Ltd selaku pemegang saham PT Bank Century Tbk telah menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk mengakuisisi hingga 70% saham yang telah diterbitkan oleh Bank Century.

24 November 2008:
Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa pemerintah melalui LPS akan mengambilalih Bank Century. Manajemen Bank Century diambil alih, dan pemerintah menempatkan Maryono yang merupakan Grup Head Bank Mandiri sebagai Dirut baru Bank Century.

3 Oktober 2009:
Bank Century berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Bank Century Bisa Dijual
Boediono menegaskan, pengucuran dana talangan (bailout) untuk Bank Century (sekarang Bank Mutiara) tidak akan menjadi uang yang hilang. Sebelumnya, pemerintah mengambil keputusan mengeluarkan dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. “Bank ini masih ada, masih bisa dijual,” jelas Wapres.

Boerdiono, kondisi saat ini Bank Mutiara sudah membaik. “Sekarang bank ini bagus, banyak yang berminat nanti,” katanya. Apalagi, lanjutnya, bank ini memiliki jaringan yang lumayan dan manajemennya cukup bagus. “Ya, kita akan lihat bank ini menjadi baik,” papar mantan Gubenur Bank Indonesia (BI).
Selain itu, menurut dia, pemerintah masih bisa mengejar aset yang di luar negeri masih ada. “Jadi, bukan uang hilang dalam arti itu. Mungkin ada biayanya untuk melewati krisis, mungkin ada, mungkin tidak, kita belum tahu karena belum selesai,” jelasnya.

Boediono mengaku pengambilan kebijakan pengeluaran dana talangan itu bukan untuk menyelamatkan Bank Century namun menghindari terjadinya efek domino. Hal ini mengingatkan kondisi krisis pada tahun 1997-1998, terjadi capital out flow, interbank macet dan dampaknya perbankan mengalami kolaps.
Akibatnya, lanjutnya, biayanya luar biasa waktu itu. “Jadi kita belajar dari pengalaman ini. Menyelamatkan bank ini, bukan menyelamatkan banknya, pemiliknya atau pun deposan besarnya, tapi murni untuk menyelamatkan situasi dan efek domino yang pernah kita alami,” katanya.

Ditanya mengapa Bank Century yang merupakan bank kecil, tetapi kok diselamatkan, Boediono menjawab, dalam kondisi seperti itu bank kecil pun bisa menyebabkan efek domino. “Itu pandangan kami, apakah bank itu sebelumnya mengalami masalah dan kemudian setelah diselamatkan ternyata ada fraud (penyimpangan). Hal itu yang harus ditindak,” kilahnya.

Apablia Bank Century ditutup, lanjut dia, tetap akan keluar biaya, penutupan dengan penjaminan terbatas yg sampai penjaminan tersebut jumlahnya Rp 6,4 Triliun. “Jadi itu bagian yang harus dilihat juga. Bukan berarti kalau ditutup tidak ada biayanya,” ujar Boediono sembari menambahkan, kalau semua rontok maka dikhawatirkan ada efek dominonya. “Kita tidak bisa hitung. biaya untuk menjamin deposan yang ada,” imbuhnya. (*/ti/dtc/ika)

Beda Bailout Century versi Boediono dan JK

 

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 20:48 WIB

Jakarta – Wapres Boediono menilai bailout Bank Century harus diberikan karena ketika itu terjadi capital outflow yang dikhawatirkan bisa memicu krisis jilid II. Tapi versi yang disampaikan mantan Wapres Jusuf Kalla sangat berbeda. JK menilai masalah yang menimpa bank yang kini sudah berganti nama menjadi Bank Mutiara itu disebabkan karena masalah kriminal.

Boediono untuk pertama kalinya sejak menjadi Wapres kini akhirnya berani bicara soal Bank Century. Boediono merupakan salah satu tokoh kunci dalam upaya penyelamatan bank Century yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun itu. Dalam pernyataannya, Boediono menilai salah satu sebab penyelamatan bang dulu dimiliki oleh Robert Tantular itu adalah karena terjadinya krisis.

“Waktu itu yang kita hadapi adalah capital outflow, modal kembali ke kandang, nilai tukar melonjak-lonjak yang mengindikasikan capital outflow besar,” ujarnya di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (6/11/2009).

Menurut Boediono, setelah bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun diberikan, terbukti bahwa dampak krisis global kepada Indonesia bisa diredam. “Sekarang kita bisa melewati krisis ini. Pada saat-saat seperti itu bank kecil pun bisa mengakibatkan efek domino. Bukan berarti saat itu kita tidak bikin apa-apa,” tegasnya.

Seperti diketahui, ketika Bank Century mengalami gagal bayar sebelum akhirnya diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan, Boediono menjabat sebagai Gubernur BI. Meski bank Century tergolong bank kecil, namun BI ketika itu memutuskan menyelamatkan Bank Century harus diselamatkan dengan alasan bisa berakibat sistemik. Kemelut mengenai sistemik atau tidaknya Bank Century inilah yang kini terus diperdebatkan.

Pembeberan Boediono tentang Bank Century ini tentu saja berbeda dengan versi mantan Wapres Jusuf Kalla. JK ketika masih menjabat sebagai Wapres menyatakan, masalah yang membelit Bank Century bukan lah masalah krisis melainkan kriminal, perampokan.

“Saya terima menkeu dan Gubernur BI (ketika itu) pak Boediono melaporkan tentang situasi bank Century (tanggal 25). Dan saya langsung mengatakan masalah Century bukan masalah karena krisis, tapi itu perampokan, kriminal. Karena pengendali bank ini merampok dana bank Century dengan segala cara termasuk obligasi bodong yang dibawa ke luar negeri,” urai JK akhir Agustus lalu.

JK juga menilai kisruh Bank Century tersebut merupakan sebuah bukti lemahnya pengawasan BI. Buktinya bank yang mengalami gagal bayar itu tidak terendus oleh BI sejak awal.

“Saya katakan dalam pertemuan itu, ini kriminal, ini perampokan, kenapa kita tolerir. Itulah kelemahan pengawasan BI di situ. Jadi benar menkeu bahwa ini kelemahan BI sebenarnya, yang terpaksa jadi tanggung jawab semuanya,” ketusnya.

Siapa yang benar, walahu alam. (*/dtc/emi)

Isu Beralih ke Century

Klarifikasi Audit, Komisi XI DPR Panggil Sekjen BPK

Jumat, 6 November 2009 | 04:00 WIB

Jakarta, Kompas – Desakan masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus Bank Century kian menguat, baik di Jakarta maupun di daerah. Pengunjuk rasa meminta Badan Pemeriksa Keuangan segera menyelesaikan audit investigasinya.

Hampir semua pengunjuk rasa yang datang bergantian di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dengan masalah aliran dana ke Bank Century.

Rifki Arsilan, juru bicara Komunitas Mahasiswa Raya yang berunjuk rasa di Gedung KPK, Kamis (5/11), menuntut agar kasus Bank Century diusut tuntas. Kasus itu merupakan salah satu simpul penting yang menyebabkan terjadinya upaya pelemahan terhadap KPK.

Mario Sitompul, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia, juga mendesak supaya KPK membongkar kasus Century. ”Selain mencuri uang rakyat triliunan rupiah, pengusutan tuntas terhadap kasus ini adalah juga untuk membongkar mafia peradilan,” kata dia.

Mario menambahkan, partai politik di DPR harus konsisten mendukung pengungkapan kasus Bank Century. ”Jika mereka tak memenuhi harapan ini, kami tidak akan memilih mereka lagi dalam pemilu. Parpol harus penuhi harapan rakyat,” katanya.

Kelompok Kerja Organisasi Kemasyarakatan Islam melalui ketuanya, Asri Harahap, mendesak agar BPK segera menyelesaikan audit investigasi Bank Centry sehingga kasus ini bisa segera ditangani KPK.

Ismed Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, yang mendatangi KPK bersama sejumlah pengusaha, mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lepas tangan sebelum rakyat menggelar kekuatannya (people power), yang sangat berbahaya bagi stabilitas politik dan ekonomi.

Dari Solo, Jawa Tengah, Kamis, dilaporkan, aktivis 1998 dan beberapa elemen masyarakat lainnya menuntut pengusutan tuntas kasus Bank Century. Aktivis itu berasal, antara lain, dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yaphi Solo dan menyuarakan tuntutannya di Markas Poltabes Surakarta, Kamis.

”Uang negara yang dirugikan dalam kasus Bank Century tidak main-main, Rp 6,7 triliun. Isu penahanan pimpinan KPK hanya untuk mengalihkan dari isu utama, yakni kasus Bank Century,” kata Winarso dari LBH Yaphi.

Di Jember, Jawa Timur, massa dari HMI beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di kabupaten itu berunjuk rasa. Mereka mensinyalir ada ”tangan gaib” yang ingin mengerdilkan institusi KPK. Unjuk rasa itu diikuti sekitar 100 orang di Gedung DPRD Jember, Kamis.

Di Yogyakarta, sekitar seratus orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk KPK, Kamis, berunjuk rasa di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Mereka kian prihatin dengan penegakan hukum yang terjadi saat ini.

Pengunjuk rasa juga meminta Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji mundur dari jabatannya karena dipandang tidak bisa melakukan penegakan hukum sesuai harapan rakyat.

Panggil Sekjen BPK

Secara terpisah, Kamis di Jakarta, Komisi XI DPR Bidang Keuangan dan Perbankan pada pekan depan akan memanggil Sekretaris Jenderal BPK Dharma Bakti untuk meminta klarifikasi terkait penyelesaian laporan audit investigasi dana talangan Bank Century. Setelah itu, Komisi XI DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan BPK untuk memastikan kapan laporan audit investigasi itu selesai.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis menandaskan, sebelum 5 Desember 2009 atau saat dimulainya masa reses, DPR harus mempunyai kesimpulan terkait laporan audit investigasi Bank Century.

Dalam catatan Kompas, BPK di bawah kepemimpinan Anwar Nasution menjanjikan laporan final audit investigasi Bank Century selesai sebelum berakhirnya masa jabatan BPK periode itu, yakni 19-20 Oktober. Namun, BPK baru di bawah pimpinan Hadi Purnomo menyatakan, laporan final audit investigasi Bank Century diupayakan selesai pada Desember 2009.

Di Jakarta, Kamis, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, T Gayus Lumbuun, berjanji akan menyerahkan usulan penggunaan hak angket kasus Bank Century ke Badan Musyawarah DPR, Selasa depan. Persyaratan administrasi usulan itu lengkap sebab 26 anggota DPR dari enam fraksi sudah menandatanganinya. Di DPR saat ini terdapat sembilan fraksi.(EKI/SIR/WER/NWO/HAR/AIK)

Perbankan : Kasus Century Sulit Diurai

/Home/Bisnis & Keuangan/Ekonomi

Drajad: Kasus Century Sulit Diurai

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sejumlah nasabah Bank Century menggelar aksi di depan Bank Century di Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, April lalu. Kasus reksa dana fiktif di Bank Century dan gagal bayar di perusahaan asuransi Bakrie Life hanya sebagian dari kasus sejenis di sektor keuangan.

Artikel Terkait:

 

• Audit Century, Jangan Kriminalisasi BPK
• BPK Kesulitan Kumpulkan Data Aliran Dana Century
• Intervensi Gugatan Class Action Nasabah Century Ditolak
• Mega Instruksikan Fraksi Gunakan Hak Angket
• Kontroversi Kenaikan Gaji Pejabat Pengalihan Isu Bank Century

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 20:19 WIB

SUKABUMI, KOMPAS.com - Kasus Bank Century (kini Bank Mutiara) yang menyedot uang negara sebesar Rp 6,7 triliun akan sulit diurai menyusul buntunya audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengamat Ekonomi Drajad Wibowo mengatakan hingga kini BPK tidak dapat memeriksa data aliran dana Bank Century. Padahal, menurutnya, data ini penting untuk mengurai kasus ini. “Saya sudah memperoleh informasi bahwa BPK tidak bisa masuk (memeriksa) aliran dana, itu sudah positif sehingga tanpa aliran dana itu maka akan sulit untuk menguraikan secara benar apa yang terjadi di Bank Century tersebut,” jelasnya, di sela-sela workshop wartawan, di Lido, Sukabumi, Sabtu (31/10).

Drajad mengatakan sulitnya mengurai masalah ini juga disebabkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tidak bersifat pro aktif untuk membuka data aliran dana ini dengan alasan belum adanya perintah terkait masalah pidana. Padahal, PPATK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk membuka data tersebut.

“Tetapi persoalannya seperti ayam dengan telur. Apakah harus ditetapkan tersangka dulu seperti kasus KPK, baru kemudian dibuka atau kita justru berprinsip pada praduga tak bersalah dibuka dulu aliran dananya. Siapa tahu aliran dananya wajar-wajar saja,” jelasnya.
ANI

Editor: made

HAK ANGKET

Dana Century 67 Kali Dana Darurat Gempa Sumbar

Senin, 2 November 2009 | 03:29 WIB

Jakarta, Kompas – Semua pihak harus tergerak nuraninya untuk mengusut kasus Bank Century. Skandal ini menyedot uang negara sangat besar, yaitu Rp 6,7 triliun atau 67 kali dana darurat yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani 1,5 juta warga yang tertimpa musibah gempa di tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

”Dana sebesar Rp 6,7 triliun itu luar biasa sekali. Untuk tanggap darurat gempa Sumatera Barat (Sumbar) hanya Rp 100 miliar. Artinya, butuh 67 gempa lagi untuk mendapatkan kucuran yang sama dengan skala 7,6 skala Richter yang meliputi tujuh kabupaten/kota,” kata Ketua DPP Partai Golkar Indra J Piliang dalam perbincangan dengan Kompas di Jakarta, Minggu (1/11).

Atas dasar itu, Indra berpandangan, tidak ada alasan bagi 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak, menghambat, atau menjegal penggunaan hak angket atau penyelidikan.

Pengamat perbankan, Yanuar Rizky, juga menegaskan, kasus Bank Century merupakan skandal terbesar setelah reformasi.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo dalam kesempatan terpisah menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dalam kasus Century ini banyak peraturan yang dilanggar.

UU yang dilanggar

Tjahjo mengemukakan, undang-undang (UU) yang dilanggar antara lain, pertama, UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 10/1998 tentang Perbankan Pasal 26-29 dan Pasal 50A. Kedua, UU No 8/1995 tentang Pasar Modal Pasal 5 Butir (a) Ayat 1 dan Butir (g) dan (i). Ketiga, UU N0 23/1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia Pasal 11 dan Pasal 34.

Keempat, UU No 24/2004 yang telah diubah dengan UU No 3/2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 11 Ayat 1. Kelima, UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 35 Ayat 3 dan 4. Keputusan presiden yang dilanggar adalah Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004 terkait Blanket Guarantee. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilanggar adalah Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3. (sut)

Perbankan : Ada Upaya Lokalisasi Century

Ada Upaya Lokalisasi Century

Sikap Partai Golkar Mengendur

Kamis, 29 Oktober 2009 | 03:42 WIB

Jakarta, Kompas – Mulai ada upaya untuk melokalisasi pengawasan kasus Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat hanya dilakukan oleh Komisi XI yang membidangi masalah keuangan dan bukan di Komisi III yang menangani persoalan hukum, terlebih lagi penggunaan hak angket atau penyelidikan.

Demikian informasi yang berkembang di kalangan anggota DPR menyusul adanya keinginan sejumlah anggota Dewan untuk mengadakan Rapat Gabungan Komisi III dan XI, serta menggulirkan hak angket Century.

Ketua Komisi XI Emir Moeis ketika dikonfirmasi soal itu, Rabu (28/10), menganggap logis jika ada upaya-upaya tersebut.

”Sejauh ini saya tidak melihat ada giringan ke sana meskipun logis saja ada pihak-pihak yang menggiring ke Komisi XI,” ucap politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Emir merasa bahwa apabila dalam kasus Century ini tidak terjadi pelanggaran hukum, Komisi XI memang bisa membahasnya. Akan tetapi, jika ada masalah lebih jauh, Komisi XI tidak akan bisa mengurus sendirian.

Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy dari Partai Amanat Nasional menegaskan, Komisi III akan tetap menangani persoalan Century. Rapat Komisi III pun sudah menyepakati untuk mengadakan rapat gabungan dengan Komisi XI. ”Setiap penyelewengan secara ekonomi itu patut diduga ada penyelewengan hukum,” katanya.

Pada hari Selasa lalu, Komisi III bahkan juga sudah mengagendakan mengundang Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Golkar mengendur

Adanya tarik-menarik politik untuk menggulirkan angket di DPR mulai terlihat dari sikap fraksi.

Apabila Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semakin mempertegas sikapnya mendukung angket interpelasi, Fraksi Partai Golkar justru mengendur.

Menurut Sekretaris F-PG Ade Komaruddin, F-PG memutuskan untuk menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan sesuai kesimpulan Komisi XI. Padahal, sehari sebelumnya anggota F-PG, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa F-PG akan mendukung penuh hak angket Century.

Hal ini, katanya, bukan karena adanya tekanan dari pihak lain, melainkan F-PG melihat Komisi XI memang paling memahami persoalan itu.

”Kami tetap menugaskan anggota F-PG di Komisi XI untuk melanjutkan pencarian kebenaran tersebut,” tegasnya.

Rapat Dewan Pimpinan Pusat PDI-P memerintahkan fraksi di DPR agar mengusulkan penggunaan angket paralel dengan audit investigasi BPK. Sekjen PDI-P Pramono Anung berharap fraksi- fraksi lain memberikan dukungan. ”Kami akan sungguh-sungguh menggulirkan ini,” ucapnya.

Menurut Pramono, pengucuran dana talangan pada Bank Century jumlahnya sangat besar, yaitu Rp 6,7 triliun. Padahal, yang disetujui DPR hanya seperlimanya. Dengan digunakannya hak angket, diharapkan duduk perkara sebenarnya bisa diketahui lebih jelas. (SUT)

Perbankan : Skenario Hitam Bank Century

Skenario Hitam Bank Century

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 27/10/2009 | 19:15 WIB

Proses audit investigasi atas kasus Bank Century sampai saat ini masih buram bahkan cenderung berhenti. Kejaksaan Agung (Kejagung) misalnya telah menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dalam masalah Bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara. Pernyataan tersebut sangat berbeda dengan mantan wakil Presiden Jusuf Kalla yang secara tegas mengungkapkan bahwa kasus Bank Century adalah kasus kriminal yang tak layak di bail out hingga 6,7 triliun.

Ada kecenderungan kasus Bank Century ini tak akan pernah diselesaikan. Para pejabat dan instansi yang berkenaan dengan penegakan hukum dan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada indikasi sengaja ‘dilumpuhkan’. Nada pesimisme akan tuntasnya penyelidikan kasus tersebut juga terlihat saat Hadi Poernomo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang baru dilantik kemarin, menyatakan bahwa tidak ada target waktu tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut.

Pernyataan tersebut sangat bersebrangan dengan banyak pengamat yang berpendapat bahwa tugas prioritas utama BPK sekarang ini adalah penyelesaian kasus Skandal Bank Century. Ini berarti BPK harus memiliki target yang jelas kapan kasus ini akan diselesaikan. Kejelasan kasus ini terasa wajib agar masyarakat tidak bingung, bertanya-tanya atau bahkan curiga. Di bawah pimpinan Hadi Poernomo, ketegasan dan nyali BPK diuji dan dinanti masyarakat.

Kasus Bank Century ini juga menguji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keseriusannya memberantas korupsi. Kiprah SBY dalam pemberantasan korupsi memang tak diragukan. Ia terlihat tegas dan tanpa pandang bulu sehingga Aulia Pohan, kerabat dekat SBY, pun masuk penjara. Tetapi di samping itu semua, kredibilas pemerintahan SBY kini diuji dengan kasus Bank Century ini, dan 100 hari kepemimpinan SBY akan dipertaruhkan dalam penyelesaian kasus ini.

Kasus Bank Century tersebut memang dicurigai banyak pihak memiliki muatan politis yang menyeret orang seperti Boediono dan Sri Mulyani. Sebab itu diperlukan keberanian dan nyali yang tidak kecil untuk menyelesaikan masalah ini. Kasus Bank Century ini memang abnormal, bagaimana mungkin Bank yang bangkrut karena dirampok dibail out hingga 6,7 triliun? Dan lebih abnormal lagi kalau menyatakan bahwa kasus ini tidak melanggar hukum.

Desir angin segar datang dari Fraksi PDI-Perjuangan ketika ia menyatakan bahwa Fraksi PDI-Perjuangan akan menggulirkan hak angket terkait kasus Bank Century tersebut. Langkah PDI-Perjuangan tersebut patut didukung dan merupakan harapan semua rakyat. Partai yang tidak masuk dalam Kebinet Indonesia Bersatu II ini diharapkan mampu menjadi partai yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk memonitor kasus Bank Century.

Kecurigaan publik terhadap adanya skenario hitam di balik kasus Bank Century ini akan pudar bila masalah ini terselesaikan. Transparansi dan tuntasnya kasus ini merupakan ujian awal bagi para pihak yang berwenang apakah mereka mengabdi pada rakyat atau mengabdi pada kepentingan golongan tertentu. (Boy M)

Koalisi SBY-Boediono Retak

 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 27/10/2009 | 19:02 WIB

Akhirnya koalisi SBY-Boediono retak akbat isu Bank Century. Pasalnya,  PPP dan PKS yang berkoalisi dengan SBY-Boediono, kini mempersoalkan skandal Century untuk menuntaskannya memalui hak angket DPR.

Kasus bailout Bank Century juga mendapat sorotan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai dakwah ini mengaku siap membela rakyat yang telah dizalimi oleh proses pengucuran dana senilai Rp 6,7 triliun itu.

“Rakyat dan nasabahnya harus dilindungi, orang-orang yang dizalimi akan kita bela,” kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Selasa. “Hak Angket itu adalah pilihan-pilihan politik. Kita menyerahkan pada teman-teman di DPR,” katanya.
Jika nanti mendukung angket, apakah tidak takut akan memecah koalisi? “Tergantung, kita lihat dinamika politik ke depan,” jawabnya.

Di DPR, baru Fraksi PKB dan Fraksi PPP yang secara lantang mendukung penggunaan hak angket untuk kasus Century. Sedangkan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDIP masih menunggu hasil final audit investing. Dalam hal ini, desakan penyelidikan atas kasus bailout Bank Century di DPR kian kencang. Fraksi PPP DPR menyatakan siap meloloskan usul hak angket Century.

Menurut Ketua DPP PPP yang juga Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin di Gedung DPR Jakarta, Selasa (27/10), skandal Century itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena itu, fraksinya akan mendukung pengusutan kasus tersebut di DPR. “Kami mendukung pengusutan kasus Century ini dan upaya itu harus segera dilakukan,” katanya.

BPK selaku auditor telah menyatakan menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pengucuran dana hingga Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan bank itu. Dana penyelamatan yang dikucurkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang sebelumnya disepakati DPR dan pemerintah sebesar Rp 1,3 triliun.

Jadi,  kasus Century itu harus ditindaklanjuti walaupun hingga saat ini BPK masih belum menyelesaikan audit investigasinya. Dalam konteks ini, Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar menambahkan fraksinya juga siap mensponsori hak angket Century di DPR apabila ternyata dalam audit investigasi BPK ditemui bukti-bukti adanya tindak pidana. Ditegaskannya, FPPP akan tetap menjaga independensi dan kekritisannya untuk soal bank Century itu.

Meskipun FPPP merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah, menurutnya, untuk masalah kriminal tidak akan membuat fraksi partai berlambang kabah itu berdiam diri. “Kita harap BPK segera menyerahkan hasil audit ke DPR paling lambat akhir November harus sudah selesai,” ujar Hasrul. (Boy M)

PKS Dukung Hak Angket Kasus Bank Century

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 27/10/2009 | 15:30 WIB

Jakarta – Benar, menurut perkiraan kalangan pengamat, bahwa koalisi partai-partai pendukung SBY bakal pecah dalam menyikapi soal kepentingan rakyat. Meski hampir pasti Partai Demokrat tidak akan mendukung bergulirnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI untuk mengusut skandal Bank Century, ternyata Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai sekutunya mendukung Hak Angket kasus Century tersebut.

Dukungan PKS terjadap dibentuknya Hak Angket DPR RI dutegaskan sendiri oleh Presiden PKS yang baru, Lutfi Hasan Ishaaq, usai acara serah terima jabatan di kantor DPP PKS, Selasa (27/10). Bahkan, Presiden PKS menginginkan semua kader PKS yang ada di DPR agar memberi perhatian pada pengusutan skandal Bank Century yang sangat merugikan negara.

“Sudah tentu kita ingin terlibat aktif dalam penegakkan keadilan dan terlibat aktif dalam pemberantasan bentuk penyimpangan. Dan akan kita dorong PKS untuk aktif dan optimal,” tegas Lutfi Hasan sembari menambahkan, PKS mendukung diadakannya hak angket Century jika memang tidak ada jalan lain untuk mengusut kasus ini. “Biasanya banyak jalan, tapi kalau satu-satunya adalah seperti itu sebuah pilihan. Kita ingin penyelesainnya lebih sistemik ke depan, jangan mengorbankan siapa pun,” tandasnya.

Menurut Presiden PKS, Hak Angket merupakan pilihan politik yang disediakan DPR, maka PKS akan mengikuti langkah tersebut kalau terjadi konsensus di DPR. “Karena rakyat dan nasabah harus dibela haknya. PKS tidak akan membiarkan orang disakiti. Yang pasti kita bela sepenuhnya korban bank Century yang merupakan nasabah dengan jumlah besar,” seru tokoh senior PKS. (*/ira)

PPP Dukung Angket Meski Century Seret Boediono

 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 27/10/2009 | 16:08 WIB

Jakarta – Tak hanya PKS dari partai koalisi yang mendukung Hak Angket DPR RI untuk pengusutan kasus bailout Bank Century, ternyata Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) juga menyatakan mendukung Hak Anget tersebut meski diperirakan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani bisa terseret kasus tersebut.

“Kita menyadari Sri Mulyani dan Boediono bisa terseret kasus Century. Tapi kalau memang terbukti, apa boleh buat,” kata Ketua Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (27/10).

Menurut Hasrul, Fraksi PPP tetap berkomitmen dan kritis dalam menyikapi kasus Bank Century, meski PPP sebagai mitra koalisi Partai Demokrat. Pasalnya, Koalisi dengan pemerintah tidak boleh membungkam PPP dalam membongkar upaya kriminalisasi. “Kita tidak berkoalisi dengan hal-hal yang terkait pidana,” tegas mantan Ketua Komisi VIII DPR RI.

Menurutnya, dalam waktu dekat ini Fraksi PPP DPR akan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menyelesaikan dan melaporkan hasil audit Bank Century. Fraksi PPP juga akan menagih audit BPK tersebut selambatnya akhir November. “Kita berharap BPK tetap menjaga independensinya dalam menyelidiki kasus besar ini. Jika BPK main-main, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini akan hancur, BPK harus jujur,” tegasnya.

Hasrul meminta BPK tidak ragu membeberkan apabila benar skandal Bank Century terbukti, sebab hanya BPK yang saat ini menjadi kunci jawaban dari aliran dana kasus tersebut. “Setelah BPK menyampaikan laporannya, kita mendesak DPR segera membentuk panitia angket. Langkah ini harus dilakukan jika terbukti ada unsur pidana dalam proses pengucuran dana Rp 6,7 triliun,” tegas politisi senior PPP ini.

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin menambahkan, Fraksi PPP siap mendukung Hak Angket DPR karena skandal Bank Century tidak boleh dibiarkan begitu saja. “Kami mendukung pengusutan kasus Century ini dan upaya itu harus segera dilakukan,” tegas anggota Komisi III (bidang Hukum) DPR RI.

Menurut Lukman, BPK selaku auditor telah menyatakan menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pengucuran dana hingga Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan bank itu. Dana penyelamatan yang dikucurkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang sebelumnya disepakati DPR dan pemerintah sebesar Rp 1,3 triliun.

Oleh karena itu, lanjut dia, sudah jelas bahwa permasalahan Bank Century itu harus ditindaklanjuti meskipun hingga saat ini BPK masih belum menyelesaikan audit investigasinya dan mengaku masih kesulitan melacak aliran dana nasabah Bank Century tersebut.

Golkar Takut SBY
Sementara Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR ternyata masih milang-miling meski kalangan DPR RI sdang menggodok usulan Hak Angket terkait bailout Bank Century. F-PG DPR mengaku lebih memilih untuk tidak menjadi inisiator, karena tidak enak dengan SBY. “Posisi Golkar bukan dalam posisi inisiator, kalau baik kita akan pelajari. Ini tidak ada hubungannya dengan koalisi, kan SBY juga sudah pernah bilang kalau perlu diusut ya lakukan secara tuntas. Kalau SBY belum katakan itu, kami Golkar ada rasa tidak enak untuk setuju,” aku Wakil Ketua DPR dari F-PG, Priyo Budi Santoso, Selasa (27/10).

Mantan Ketua F-PG DPR RI ini mengatakan, Fraksi Partai Golkar lebih memilih bersikap menunggu perkembangan selanjutnya. Hal itu dilakukan untuk menjaga perasaan SBY dan Partai Demokrat sebagai mitra koalisinya. “Posisi kami di Golkar masih wait and see, karena kalau perlu diusut secara tuntas maka Golkar akan bersama mendorong dan mendukung. Tapi kami tidak dalam posisi memprakarsai,” kilah Priyo.

Namun demikian, ia memeinta kasus bailout Bank Century ini jangan tergesa-gesa diopinikan untuk menyerang Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. “Jangan diopinikan kasus ini menyangkut Wapres dan Menkeu,” pinta fungsionaris DPP Partai Golkar ini.

Sikap Golkar Kok Beda?
Nampaknya, internal Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI bakal terjadi perpecahan dalam menyikapi dibentuknya Hak Angket kasus Bank Century. Meski kader Golkar Priyo Budi Santoso yang duduk sebagai Wakil Ketua DPR ragu-ragu menyatakan dukungannya terhadap Angket DPR tersebut, namun anggota F-PG DPR Bambang Soesatyo menyatakan, Fraksi Golkar akan habis-habisan mendukung penggunaan hak angket kasus Bank Century.

Ia mengkalim, sebanyak 106 anggota Fraksi Golkar dipastikan akan menandatangani rancangan usulan hak angket. “Kalau angket beredar hari ini anggota fraksi Golkar akan tandatangan,” aku Bambang Soesantyo.

Keputusan mendukung hak angket tersebut, kata Bambang, atas instruksi langsung pimpinan fraksinya. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Bambang melanjutkan, juga menginstruksikan agar fraksi mengutamakan penegakkan hukum. “Untuk memperjelas kasus Bank Century,” tambahnya.

Namun, lanjut Bambang, saat ini draf usulan hak angket Bank Century telah beredar di kalangan anggota dewan. Ia optimistis akan mendapat dukungan dari fraksi lain. Setidaknya, menurut dia, PDIP, Hanura dan Gerindra akan turut menggulirkan hak angket. “Sebagian anggota Fraksi Partai Demokrat juga mendukung,” katanya.

Menurutnya, pembentukan Pansus Angket kemungkinan baru akan disusun setelah BPK menyampaikan laporan akhir atas audit investigasi mereka. Jika laporan akhir BPK tidak memuaskan, maka DPR akan membentuk Pansus. Ia pun menyatakan, Hak Angket perlu digulirkan untuk mendukung BPK guna mencari tahu apakah bailout Rp 6,7 triliun untuk Bank Century tepat, karena dana yang disetujui DPR hanya Rp 1,3 triliun. “Dan kemana saja larinya uang itu?” tanya Bambang. (*/ika/jpc)

Komisi III dan XI DPR Usut Kasus Century

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 26/10/2009 | 23:03 WIB

Jakarta – Gabungan Komisi III (bidang Hukum) dan Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR RI segera mengusut kasus Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun. “Dalam rapat intern Komisi III DPR hari ini, saya mengusulkan agar kasus Bank Century dijadikan agenda pembahasan Komisi III. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi III menyetujui usulan saya ini. Tindak lanjutnya kita akan adakan rapat gabungan dengan Komisi XI untuk membahas kasus Bank Century,” ungkap anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo usai rapat di DPR, Senayan, Senin (26/10).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menegaskan, rapat gabungan antara Komisi III dan XI DPR sangat penting dilakukan karena kasus Bank Century tidak hanya melibatkan masalah ekonomi dan perbankan. Namun juga telah menyangkut masalah hukum. “Komisi III akan melihat kasus Bank Century dari sisi hukum, sementara Komisi XI akan mengkaji dari sisi ekonomi dan perbankan,” jelasnya.

Ia berharap, agar kasus Bank Century dapat segera dituntaskan. Untuk itu, Komisi III dan XI akan meminta BPK segera menyelesaikan audit investigasi kasus Bank Century. “BPK sebelumnya berjanji akan menyelesaikan audit investigasi pada Oktober ini. Namun, sampai sekarang kita ketahui hasil audit itu belum selesai. Kita akan mendesak BPK untuk segera menyelesaikannya,” tandas Bambang.

Hasil audit BPK tersebut, lanjut dia, harus bisa menjelaskan mengenai aliran dana transaksi dan juga pengambil keputusan dalam pemberian pinjaman ke Bank Century.  “Aliran dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century, dan dari Bank Century ke deposan harus tergambar dengan jelas. Kalau perlu 100 nama deposan yang menerima aliran dana Bank Century harus ada,”  paparnya.

Ia juga setuju dengan pembentukan oanitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait kasus Bank Century. Bahkan, Bambang bersama Fraksi Partai Golkar siap untuk mengajukan hak angket bersama Fraksi lain di DPR. “Dari rapat gabungan antara Komisi III dan Komisi XI nanti, bukan tidak mungkin akan melahirkan Pansus Bank Century. Bahkan, jika perlu kita akan mengajukan hak angket,” tuturnya. (*)

Perbankan : DPR Perlu Gelar Hak Angket Bank Century

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Sejumlah pembicara (dari kiri ke kanan), anggota DPR dari Partai Hanura Akbar Faisal, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Harry Azhar Azis dari Fraksi Partai Golkar, Maruarar Sirait dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ekonom Dradjad H Wibowo, dan Yanuar Rizky dari Indonesia Corruption Watch, tampil dalam diskusi Prospek Pembentukan Panitia Khusus DPR untuk Skandal Bank Century di Jakarta, Senin (26/10).

Ada Upaya Penghentian

DPR Perlu Gelar Hak Angket Bank Century

Selasa, 27 Oktober 2009 | 03:44 WIB

Jakarta, Kompas – Ada upaya sistematis untuk menghentikan pengungkapan kasus Century yang telah menyedot uang negara Rp 6,7 triliun. Upaya itu saat ini dilakukan, baik dari sisi politik maupun sisi hukum.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo, upaya itu kian jelas dengan pernyataan pemerintah melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy yang menilai tak ada unsur pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century. Padahal, laporan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR jelas menyebutkan ada potensi pidana. Hal itu senada dengan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Nanti yang akan dikorbankan hanya pegawai Bank Indonesia,” ucap Dradjad dalam diskusi di Ruang Wartawan DPR, Jakarta, Senin (26/10).

Oleh karena ada kondisi itu, Dradjad mendorong DPR menggunakan hak angket atau penyelidikan. Dukungan DPR melalui Panitia Khusus Angket, selain adalah dukungan psikologis dan politis, juga turut menjaga agar anggota BPK tak dikriminalisasikan karena menelusuri aliran dana.

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy berpandangan, pernyataan Marwan, Jumat lalu, jelas menunjukkan keanehan. Sebab, yang meminta BPK menyelidiki kasus aliran dana ke Bank Century adalah KPK dan DPR. ”Pernyataan Marwan menjadi tantangan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya,” ujarnya.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengingatkan, hak angket terkait kasus Bank Century adalah ujian bagi anggota DPR periode 2009-2014 yang 70 persennya adalah anggota baru. Mereka harus membuktikan tak disandera kepentingan politik sekelompok orang.

”Jika hak angket ini berhasil, ini investasi luar biasa DPR. Betul-betul energi baru, harapan baru,” ujarnya.

Rapat Komisi II DPR, Senin, juga menyepakati mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi XI untuk mengungkap kasus aliran dana ke Bank Century.

Secara terpisah di Jakarta, Senin, Ketua DPP PDI-P Firman Jaya Daeli menegaskan, partainya akan mendorong pengusutan tuntas kasus aliran dana ke Bank Century. Sebab, selain ada dugaan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan manajemen Bank Century, juga ada dugaan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan negara atau penyelenggara negara.

”Sebenarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pengucuran dana itu sudah ditolak DPR. Tetapi, mengapa dana talangan itu tetap diberikan. Ini kan menunjukkan ada dugaan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan penyelenggara negara,” kata Firman.

Dia menambahkan, dari kasus aliran dana ke Bank Century, ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengambilan keuangan negara yang dilakukan secara tak sah dan ilegal. ”Jadi, selain dugaan tindak pidana, ada juga dugaan pelanggaran hukum administrasi negara dan tata negara dalam kasus Bank Century,” kata Firman lagi.

Menurut dia, KPK dapat memulai mengusut kasus aliran dana ke Bank Century. PDI-P, dan juga diharapkan partai lain, harus mendukung KPK karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan negara ini.

PPATK kooperatif

Di Jakarta, Senin, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menjelaskan, laporan analisis mengenai dana Bank Century yang dibawa lari pemiliknya sudah dikirimkan ke BPK. ”Tudingan BPK bahwa kami tak kooperatif tidak benar. PPATK sudah mengirimkan laporan analisis itu ke BPK,” katanya.

Namun, Yunus mengakui, untuk data mengenai aliran dana dari pemerintah kepada Bank Century senilai Rp 6,7 triliun masih diproses. ”Ini kerja berat. Jadi, tak bisa cepat jadi. Kami akan terus mengusutnya,” katanya.

Yunus menambahkan, PPATK mendapat banyak tekanan untuk mengusut aliran dana ke Bank Century itu. Ketika ditanya tentang pihak yang menekannya, dia tak mau menjawab. ”Pokoknya ada. Namun, sejauh ini masih aman. Saya juga sudah melapor ke Kepala Polri mengenai ancaman itu,” katanya.

Yunus menambahkan, PPATK berkomitmen bekerja secara independen. KPK pun diharapkan proaktif. (sut/aik/tra)

Suara Pembaruan

2009-10-27DPR Tak Perlu Tunggu Laporan BPK
Kasus Bank Century

SP/Charles Ulag

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait (tengah) berbincang dengan pengamat ekonomi Drajad Wibowo (kanan) dan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Hary Azhar Aziz di sela-sela diskusi tentang “Prospek Pembentukan Pansus Skandal Bank Century” di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10).

[JAKARTA] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak perlu beralasan masih harus menunggu laporan final atau audit investigasi akhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membongkar kasus Bank Century. DPR bisa langsung membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk mengungkap kasus itu.

Kasus Bank Century sudah sangat nyata melanggar peraturan keuangan serta merugikan negara dan rakyat. Siapa saja pelaku yang terlibat dan harus bertanggung jawab juga dapat dengan mudah ditelusuri.

Karena itu, kalau DPR masih saja berkilah hendak menunggu laporan akhir BPK, baru membentuk pansus hak angket atas Bank Century, justru akan muncul kecurigaan kalau para anggota DPR yang baru terpilih itu sudah terjangkit virus Bank Century.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertema Prospek Pembentukan Pansus Skandal Bank Century di Jakarta, Senin (26/10). Mantan anggota Komisi XI DPR Drajat Wibowo mengatakan, para auditor BPK memiliki data tentang kasus Bank Century.

Dari data tersebut, dapat dengan mudah ditelusuri siapa saja yang harus dimintai keterangan dan dari situ dapat diketahui tindakan apa yang harus diambil selanjutnya. Drajat menyebutkan, untuk mengungkap kasus ini, orang-orang yang bisa segera dipanggil DPR adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Gubernur BI Boediono yang sekarang menjadi Wakil Presiden, pemilik Bank Century Robert Tantular, dan para nasabah bank tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Maruarar Sirait mengatakan, fraksinya masih menunggu laporan final BPK yang melakukan audit investigasi atas kasus Bank Century. Sebelumnya, BPK sudah menyerahkan laporan kasus Bank Century ke DPR periode 2004-2009, tapi baru bersifat laporan sementara.

“Kami menunggu laporan akhir BPK. Dari laporan itu, kami akan mengkaji untuk kemudian mengambil sikap,” katanya. Hary Azhar Azis dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, dalam laporan awal BPK disebutkan adanya indikasi pelanggaran pidana dalam kasus Bank Century.

Sudah Jelas

Akbar Faizal dari Fraksi Partai Hanura mengatakan, kasus Bank Century sebenarnya sudah sangat jelas. Disebutkan, DPR 2004-2009 hanya menyetujui pencairan dana talangan (bailout) sebesar Rp 1,3 triliun, tapi dicairkan lebih dari Rp 6,7 triliun. Selain itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, kasus tersebut sebagai perampokan dan audit BPK mengisyaratkan ada dugaan pelanggaran pidana.

“Jadi, fraksi kami sedang mempelajari secara cepat kasus ini dan segera akan mengambil sikap apa yang harus dilakukan DPR untuk mengungkap kebenaran atas kasus ini,” tegasnya.

Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan, dengan anggota DPR sekarang yang 70 persen adalah orang baru, sebenarnya ada harapan dapat mengungkap kasus Bank Century secara jernih dan objektif.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil audit BPK terhadap kasus Bank Century. “BPK saja belum selesai mengaudit. Biarkan proses itu berlangsung. Kita tunggu saja,” kata Hatta.

Sebelumnya, muncul wacana untuk mengajukan hak angket terkait kasus Bank Century. Dua fraksi besar di DPR mendukung rencana ini. Dua fraksi tersebut adalah FPDI-P dan FPG.

Koordinator Republic Corruption Watch (RCW) Sumatera Utara (Sumut) Ratno mengatakan, DPR harus serius untuk menggunakan hak angket dalam kasus ini. Penggunaan hak angket tersebut diharapkan jangan sekadar gertakan, yang nantinya bisa menimbulkan opini miring di tengah masyarakat. “Penggunaan hak angket DPR dalam kasus Bank Century harus didukung. Kasus ini perlu ditelusuri sampai tuntas,” ujarnya. [J-11/M-16/155]

Kriminalisasi

By Republika Newsroom
Selasa, 27 Oktober 2009 pukul 17:08:00

Kriminalisasi Hambat BPK Ungkap Century

JAKARTA–Ekonom dan politisi PAN Dradjat Wibowo mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu suntikan keberanian untuk mengungkap kasus Bank Century. Menurut dia, kekhawatiran kriminalisasi atas kerja mereka menjadi penghalang pengungkapan kasus ini.

Pembentukan pansus kasus ini di DPR, ujar Dradjat, bisa menjadi suntikan keberanian bagi BPK. Dia menegaskan aliran dana dalam kasus ini harus diungkap.”Kasus Century sudah bergeser, padahal harusnya kembali ke aliran dana,” tegas Dradjat seusai menjadi pembicara diskusi politik kartel yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI), Selasa (27/10) petang.

Menurut dia, tanpa pengungkapan aliran dana, kasus ini ibarat gulai tanpa bumbu dan daging.
Menurut Dradjat hasil audit sementara BPK yang sudah diserahkan ke DPR, tidak memuat aliran dana sama sekali. Di situ hanya disebutkan adanya penarikan sekitar Rp 500 miliar, sehari setelah Bank Indonesia mengucurkan bail out. ”Tapi juga tidak disebut siapa pihak yang menarik dana ini dalam laporan tersebut,” ujar dia.

Belajar dari kasus Bank Bali, pengungkapan kasus semacam ini baru bisa dilakukan ketika aliran dana terkuak. Menurut Dradjat kendala BPK untuk masuk ke aliran dana ini adalah kekhawatiran untuk dikriminalisasi dalam menjalankan tugasnya. Terutama setelah diperkarakannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika menjalankan kewenangan. ”BPK khawatir dikriminalisasi, ada trauma kriminalisasi setelah kasus KPK. Apa yang terjadi pada KPK, sulit diterima akal sehat,” ujar dia.

Saat ini, kata Dradjat, menguat kekhawatiran kriminalisasi dalam menjalankan kewenangan di beragam institusi termasuk BPK. Terutama, sebut dia, ketika kasus yang ditangani terkait dengan pihak tertentu. ”Sekarang ini berkembang untouchable politics di Indonesia,” kata dia.

Terobosan yang bisa dilakukan di tengah situasi ini, menurut Dradjat, adalah disegerakannya dibentuk pansus di DPR untuk kasus Bank Century ini. ”Dengan pembentukan pansus akan muncul dukungan politik dan publik akan melihat bahwa ini perlu diungkap,” kata dia. Diharapkan dengan demikian kekhawatiran kriminalisasi yang menghantui BPK bisa surut.

Dradjat optimistis langkah pembentukan pansus ini bisa menjadi terobosan. Apalagi, kata dia, tak hanya PDIP yang mendukung pembentukannya. ”Fraksi-fraksi lain mulai memberikan dukungan juga. Ini bukan soal koalisi atau oposisi. Tapi ini bagian dari menghilangkan kartel politik. Kasus Bank Century ini bisa menjadi ujian pertama untuk itu,” tegas dia.

Sekali lagi Dradjat menegaskan BPK hanya butuh suntikan keberanian dari segala kemungkinan yang tersedia. ”Ini masalah momentum. Pembentukan pansus akan menjadi momentum bagus bagi BPK untuk bekerja,” kata dia.

Jika pansus bisa terbentuk, menurut Dradjat, sebagian data aliran dana akan bisa mulai terkuak pada November 2009. ”Saya sudah mendapat informasi sebagian kecil data itu. Meski baru sebagian yang akan bisa diungkap BPK, itu sudah akan menghebohkan,” kata dia.

Dradjat menegaskan dalam kasus ini, bola ada di BPK. Pusat Pengkajian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hanya bersikap pasif dan menunggu permintaan, termasuk dalam kasus ini. ann/kpo

Politisi Berhenti Saja

By Republika Newsroom
Selasa, 27 Oktober 2009 pukul 18:50:00

Politisi Takut Ungkap Century Berhenti Saja

VIBIZPORTAL.COM

JAKARTA–Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar mengatakan para politisi yang takut mengungkap kasus Bank Century sebaiknya berhenti saja jadi politisi.”DPR punya kebebasan dan tidak perlu takut. Kalau takut berhenti saja jadi politisi,” katanya, Selasa di Jakarta.

Hasrul menambahkan, fraksinya menangkap adanya sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Misalnya, adanya empat kali aliran dana hingga rapat sampai ke Mabes Polri. “PPP sementara ini melihat ada kejanggalan dalam bailout Bank Century. Misalnya, adanya empat kali aliran dana terkait dengan petinggi lain dan mengapa harus ada rapat sampai ke Mabes Polri. Kejanggalan itu terlihat secara kasat mata,” katanya.

Hasrul mengatakan hingga saat ini F-PPP menunggu hasil audit BPK. “Jika memang dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatang ditemukan adanya bukti pidana maka Fraksi PPP akan mensponsori hak angket DPR,” katanya.

Bahkan dia menyadari kemungkinan terseretnya nama Sri Mulyani dan Boediono dalam masalah Bank Century. “PPP sadar kemungkinan nama Sri Mulyani, dan Boediono akan terseret. Kalau memang terbukti mengapa tidak,” katanya.

Namun, kata Hasrul, fraksinya baru menentukan sikap setelah hasil audit BPK resmi diumumkan. “Kita baru bisa bersikap setelah ada pengumuman hasil audit BPK secara resmi. Jadi kita tak mau mengada-ngada,” katanya.

Hasrul berharap BPK dapat mengumumkan hasil auditnya pada akhir November mendatang. “Kita berharap BPK segera mengumumkan, kalau bisa selesai bulan depan, akhir November,” katanya.

BPK, kata mantan Ketua Komisi VIII DPR ini, harus melaporkan ke DPR dan DPR bersikap apakah naik menjadi angket. “BPK harus jelas agar tidak timbul tanda tanya besar untuk meluruskan isu-isu liar untuk kepentingan partai besar tertentu,” katanya.

Hasrul mengingatkan, kasus Bank Century ini merupakan ujian pertama bagi BPK. Jika BPK gagal maka rakyat tidak akan percaya lagi dengan BPK. “BPK harus mandiri, independen dan jujur tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan lain. BPK harus melaporkan apa adanya, kalau memang ada kejanggalan jangan ditutupi dan nyatakan ada kejanggalan hanya untuk kepentingan tertentu,” kata Hasrul. ant/kpo

Ajuan Angket Century

By Republika Newsroom
Selasa, 27 Oktober 2009 pukul 19:05:00

FPKS : Pengajuan Angket Century Tunggu Laporan BPK

JAKARTA–Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mustafa Kamal berpendapat, wacana pengajuan hak angket untuk mengusut kasus pengucuran dana talangan Bank Century, seharusnya dilandaskan pada hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara saat ini, kata Mustafa Kamal kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Selasa, BPK belum selesai melakukan audit investigasi, sebagaimana yang telah diminta oleh DPR.
“Karena itu, kami (PKS) minta lembaga negara sebaiknya tidak banyak berkomentar dulu tentang hal itu,” ujarnya.

Mengenai sikap sebagian kalangan anggota DPR yang telah bersiap mengajukan hak angket Bank Century, Mustafa mengatakan, silahkan saja mereka menggunakan hak politiknya sebagai anggota DPR sejauh atas nama pribadi.  Namun untuk sikap resmi DPR, dia berpendapat, ada mekanisme tersendiri yang harus dilalui sebelum ada keputusan resmi DPR atas kasus itu, seperti harus melalui pembahasan di tingkat badan musyawarah (Bamus) dan rapat paripurna.

Mustafa mengatakan bahwa etikanya semua pihak menunggu bagaimana hasil dari investigasi yang sedang dilakukan BPK tersebut. Nanti setelah ada laporan resmi ke DPR, baru fraksi-fraksi menyatakan sikapnya. “Jadi sekali lagi Fraksi PKS mengimbau agar semua pihak menunggu hasil audit investigatif yang tengah dilakukan BPK itu. Kita sudah perintahkan BPK melakukan audit investigatif dan mari kita beri kesempatan BPK menyelesaikannya,” ujarnya.

Bagaimanapun, menurut dia, DPR belum bisa mengambil sikap politik selanjutnya tanpa mengetahui persis bagaimana persoalan yang sesungguhnya. Mustafa menegaskan keyakinannya bahwa BPK sebagai lembaga yang independen tidak mungkin diintervensi oleh kekuasaan.

BPK, katanya, adalah lembaga yang mandiri dan tidak mudah pihak-pihak tertentu melakukan intervensi terhadap penyelidikan dan audit yang tengah dilakukan terhadap kasus pengucuran dana talangan ke Bank Century yang mencapai lebih dari Rp6 triliun tersebut.ant/kpo

Tim Investigasi PDIP

By Republika Newsroom
Selasa, 27 Oktober 2009 pukul 19:08:00

Tim Investigasi PDIP Gulirkan Usulan Hak Angket Century

 

JAKARTA-–Diam-diam Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan (PDIP) telah membentuk tim investigasi kasus dana talangan (bailout) Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Tim investigasi yang terdiri dari anggota Komisi III, VI, dan XI DPR tersebut bahkan telah bekerja mengumpulkan bahan-bahan guna pengguliran hak angket DPR.

“Bahan hasil investigasi kita harapkan sudah bergulir kalangan  di anggota dewan Senin (2/11), jadi minggu depan bisa kita serahkan ke pimpinan (DPR),” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP, Arya Bima, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/10).

Dengan membentuk tim investigasi ini, menurut Arya, PDIP berharap bsa menjadi inisiator bergulirnya hak angket DPR atas kasus Bank Century. PDIP, kata Arya, semakin optimistis hak angket akan terwujud berdasarkan sinyalemen dukungan dari Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura.

Arya berharap, jika pada Senin (2/11) hasil investigasi sudah dibagikan ke dewan, sehari berikutnya hasil investigasi tersebut bisa dilanjutkan ke Badan Musyawarah (Bamus). Meski semua pihak saat ini menuggu hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus Bank Century, kata Arya, DPR tidak bisa diam saja tanpa sikap.

Sebagai wakil rakyat, DPR hanya akan dinilai sebagai bemper atau bodyguard atas kebijakan salah yang pernah diambil pemerintah, jika DPR diam saja. “Apalagi masyarakat tahu kebijakan bailout untuk Bank Century itu merugikan rakyat, hak angket DPR menjadi langkah yang pas,” tegas Arya.

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 27 huruf c UU no 22 Tahun 2003).

Dalam Tata Tertib DPR Pasal 166 dijelaskan, hak angket dapat diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Pengusul hak angket disertai dengan dokumen yang memuat materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

Jika usulan hak angket disetujui, rapat paripurna DPR kemudian membentuk panitia khusus yang disebut Panitia Angket. Dalam penyelidikannya, Panitia Angket berhak meminta keterangan pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat.

Setelah menyelesaikan penyelidikannya, Panitia Angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR. Sebagai contoh, dalam laporan Panitia Angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) beberapa waktu lalu, Panitia Angket DPT merekomendasikan pemecatan pejabat-pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU). dri/kpo