Posts Tagged ‘Arts & Culture



31
Aug
09

Nasionalisme : Produk Budaya Mendesak Dilindungi

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Terka it dengan kisruh iklan tari pendet, Keluarga Mahasiswa Hindu Universitas Gadjah Mada bersama Keluarga Putra Bali Purantara Yogyakarta menggelar Aksi Damai Tari Pendet Massal di Monumen Tapak Prestasi Kota Yogyakarta, Minggu (30/8). Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mereka untuk menjaga tari pendet sebagai warisan budaya adiluhung bangsa Indonesia

Produk Budaya Mendesak Dilindungi

Senin, 31 Agustus 2009 | 04:22 WIB

Jakarta, Kompas – Peristiwa penggunaan tari pendet dalam iklan pariwisata Malaysia semestinya menggugah pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bergerak melakukan perlindungan dan mengembangkan produk seni dan budaya sebagai salah satu industri kreatif.

Demikian benang merah pendapat yang dikemukakan oleh mantan Rektor Institut Kesenian Jakarta Sardono W Kusumo dan Penjabat Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Prof Dr T Slamet Suparno.

Keduanya sependapat, upaya perlindungan seni budaya di antaranya dilakukan melalui pendidikan kepada generasi muda.

Sardono menyoroti bahwa kebudayaan yang berkembang di kawasan Asia sekarang sebenarnya merupakan warisan bersama (shared heritage) sehingga perlu ada pemahaman bersama agar pada masa mendatang tak terjadi rebutan warisan antarbangsa.

Dia mengatakan, ”Indonesia harus segera memilah-milah dengan jelas kapan produk kebudayaan itu masuk ke ranah identitas nasional, kapan merupakan alat pendidikan, dan kapan masuk ranah industri kreatif.”

Menurut dia, kasus tari pendet bagi Malaysia ada di ranah industri, yaitu iklan pariwisata. Padahal, bagi Indonesia itu merupakan salah satu identitas kebudayaan (cultural identity).

Sementara Slamet menegaskan perlunya produk seni budaya ditanamkan kepada generasi muda saat ini dan mendatang lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal.

”Kalau menuntut murid jadi tahu tentang budaya, gurunya harus mempelajari seni budaya. Tanpa begitu, bagaimana kita mewariskan budaya kepada generasi berikutnya,” paparnya.

Inkubator

Menurut Sardono, Indonesia sudah mendirikan model inkubator inovasi buat industri kreatif dengan sistem yang lengkap.

”Sudah ada Akademi Jakarta, sebuah kumpulan pujangga, semacam dewan para empu,” ujarnya. Anggota Akademi Jakarta adalah pemikir dan budayawan. ”Ketuanya pun bukan seniman, yaitu Taufik Abdullah, dengan anggota-anggota Rosihan Anwar, Syafei Ma’arif, Goenawan Mohamad,” lanjutnya. Sistem itu didirikan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

”Di bawahnya ada Dewan Kesenian Jakarta sebagai forum praktisi seni kreatif dan Taman Ismail Marzuki sebagai pengelola infrastruktur untuk orang pentas, lalu dilengkapi dengan pendidikan seni, yaitu Institut Kesenian Jakarta. Ini sebuah model yang bagus,” katanya.

Slamet menegaskan, salah satu upaya manjur adalah dengan menembus jaringan teknologi informasi. ”Teman-teman yang memiliki kompetensi dan latar belakang sejarah kuat harus menulis artikel tentang seni budaya Indonesia. Upload di situs jaringan dan publikasikan lewat internet sehingga dunia internasional tahu,” ujarnya.

Jika artikel itu didukung dengan data sejarah, penelitian, sumber, dan referensi jelas, Slamet yakin, negara lain tidak akan seenaknya mengklaim itu sebagai karya mereka. (ISW/SON)

31
Aug
09

Seni Budaya : Politik Kebudayaan Kita

Politik Kebudayaan Kita

KOMPAS, Senin, 31 Agustus 2009 | 03:10 WIB

M Alfan Alfian

Ramai-ramai protes klaim tari pendet oleh pihak tertentu Malaysia mengingatkan klaim-klaim atas produk kebudayaan Indonesia lainnya.

Hal ini menyisakan pertanyaan mendasar, sejauh manakah politik kebudayaan kita?

Ini soal yang amat penting dan mendesak untuk dibicarakan ulang. Desain besar apa yang harus dihadirkan setelah polemik kebudayaan tak lagi terdengar?

Munculnya aneka protes sebagai bentuk ketersinggungan atas klaim produk-produk kebudayaan kita oleh Malaysia seharusnya segera memicu perlunya dipikirkan kembali hal-hal mendasar atas politik kebudayaan kita. Hendak diarahkan ke mana kebudayaan bangsa ini?

Berbagai kebudayaan yang sudah sejak dulu dan melekat ke dalam identitas Indonesia tidak lepas dari proses interaksi dengan pengaruh-pengaruh bangsa-bangsa lain. Tidak ada produk budaya yang murni hadir tanpa proses interaksi dengan yang lain. Yang menjadi khas adalah saat ada tafsir yang estetis diwujudkan ke berbagai bentuk produk kebudayaan. Lokalitas itulah yang otentik.

Karena itu, meski pernah didefinisikan bahwa kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah, bukan berarti ditafsirkan sebagai homogenisasi atas produk-produk kebudayaan lokal. Indonesia hanya merangkai suatu mosaik khazanah kebudayaan yang kaya, Bhinneka Tunggal Ika.

Yang diributkan dengan Malaysia saat ini lebih banyak dalam konteks kebudayaan materi. Padahal, kebudayaan banyak yang bersifat abstrak (nonmateri) dan tidak dapat dikuantitatifkan. Karena itu, tugas pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan tak dapat dipaksakan untuk diderivasikan ke dalam angka-angka. Ketika kebudayaan didepartemenkan, harus jujur diakui, banyak hal yang dirasakan justru mempersempit makna kebudayaan itu sendiri.

Reorientasi pola pikir

Satu peninggalan berharga atas Polemik Kebudayaan 1930-an yang melibatkan Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Sutomo, Ki Hadjar Dewantara, Purbatjaraka, dan lainnya adalah mengajarkan kepada kita pentingnya pola pikir kebudayaan yang tepat bagi bangsa kita yang plural ini. Di wilayah gagasan, masalah kebudayaan kita belum selesai.

Polemik kebudayaan perlu dilanjutkan, setidaknya untuk merangsang progresivitas pemikiran kebudayaan kita sebagai bangsa yang harus lebih maju. Bahaya besar akan muncul jika soal-soal gagasan kebudayaan tidak lagi didiskusikan secara terbuka dan merangsang suatu pemikiran terobosan bagi bangsa yang saat ini banyak dirundung masalah ini. Polemik kebudayaan itu jangan hanya disimpan di laci sejarah.

Jika kesadaran kebudayaan (maknanya lebih luas ketimbang kesenian) telah tertanam di benak kita sebagai bangsa yang besar dan punya banyak potensi, setidaknya upaya untuk menemukan kembali orientasi kita sebagai bangsa yang digagas oleh pendirinya berdasarkan falsafah Pancasila tidak sulit.

Kekuatan pemikiran

Kebanggaan sebagai bangsa tak pernah lepas dari kekuatan pemikiran. Jika tidak pernah ada rangsangan dan gairah menyala-nyala atas tradisi berpikir kebudayaan, kita tidak akan pernah menemukan letak kebanggaan itu dan tanpa sadar melarutkan diri ke tengah pusaran negativitas globalisasi, menjadi bangsa inlander kembali.

Kita berada pada abad yang besar, kata Hatta mengutip penyair Jerman, tetapi menemukan orang-orang kerdil. Sindiran itu masih terasa hingga kini. Orang kerdil yang dimaksud ialah yang malas berpikir dan berbuat, menciptakan sesuatu yang besar bagi kejayaan bangsanya.

Kita sudah banyak ketinggalan dalam kompetisi ”di segala bidang” dengan bangsa-bangsa lain dan, lagi-lagi terinspirasi Hatta, harus bergerak cepat. Tinggalkan pepatah ”biar lambat asal selamat”. Ubah menjadi ”harus cepat dan selamat”.

Soal klaim tari pendet dan sebagainya oleh pihak lain, pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah nyata, termasuk mematenkan banyak khazanah kebudayaan kita. Namun, ingat, kebudayaan tak sekadar terkait hal-hal demikian, tetapi terutama cara berpikir dan bertindak kita.

M Alfan AlfianDosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta

31
Aug
09

Nasionalisme : Perlindungan Budaya Lemah

Perlindungan Budaya Lemah

Senin, 31 Agustus 2009 | 03:25 WIB

Jakarta, Kompas – Indonesia hingga saat ini tidak memiliki data lengkap mengenai seni budaya yang tersebar di setiap daerah. Perlindungan hak cipta terhadap seni budaya juga sangat lemah, sedangkan publikasi multimedia secara internasional mengenai produk seni budaya masih sangat minim.

Pemerintah sudah mengimbau pemerintah daerah agar menginventarisasi seni budaya lokal yang ada di daerahnya. Namun, dari 33 provinsi yang ada di Tanah Air, baru tiga provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan DI Yogyakarta, yang melakukan inventarisasi seni budaya mereka. Hasilnya, terdapat sekitar 600 seni budaya yang ada di ketiga provinsi tersebut.

”Sampai saat ini tidak ada sanksi bagi daerah yang tidak melakukan inventarisasi seni budaya lokal mereka,” kata Tjetjep Suparman, Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Budaya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Akibat berbagai kelemahan ini, seni budaya Indonesia sering diklaim negara lain. ”Karena datanya lemah, Indonesia tidak berdaya,” kata guru besar emeritus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Eddy Damian, ahli mengenai hak kekayaan intelektual, Sabtu (29/8).

Padahal, jika memiliki daftar kekayaan intelektual termasuk seni budaya, daftar itu bisa disampaikan kepada Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia di Geneva untuk mendapat pengakuan internasional. Namun, hal itu belum dilakukan Indonesia.

Menurut Eddy, meski inventarisasi seni budaya belum dilakukan, pemerintah bisa lebih proaktif untuk melindungi seni budaya bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pada Pasal 10 Ayat 2 disebutkan, negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang jadi milik bersama, di antaranya cerita, hikayat, dongeng, legenda, tarian, koreografi, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Berdasarkan kewenangan itu, pemerintah bisa melakukan publikasi multimedia secara internasional secara besar-besaran, baik melalui televisi, internet, media luar ruang maupun buku-buku mengenai seni budaya.

”Melalui publikasi dan penyajian data yang baik di lembaga internasional, klaim pihak asing terhadap seni budaya Indonesia bisa dihindarkan,” kata Agus Sarjono, pakar folklor yang juga pengajar hukum dagang dan hak atas kekayaan intelektual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengatakan, untuk mempromosikan seni budaya Indonesia, pemerintah kerap melakukan pementasan seni di dalam negeri serta promosi wisata di luar negeri.

Perlindungan lemah

Selain inventarisasi dan publikasi yang lemah, Indonesia juga menghadapi persoalan buruknya birokrasi pendataan hak cipta.

Meskipun permohonan pendaftaran hak cipta mengenai seni budaya sudah disampaikan, misalnya, belum tentu permohonan tersebut segera diproses dan dipublikasikan.

Sejak 2002 sampai Juni 2009, misalnya, sudah ada 24.603 permohonan pendaftaran hak cipta bidang seni yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephuk dan HAM). Namun, hingga saat ini, permohonan yang disetujui belum dipublikasikan. Hal ini juga terkait dengan belum adanya dasar hukum formal.

”Mestinya pemerintah segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional,” kata Ansori Sinungan, Direktur Kerja Sama dan Pengembangan pada Direktorat Jenderal HKI Dephukham.

Malaysia proaktif

Dalam soal publikasi seni budaya, ternyata Malaysia yang satu rumpun budaya dengan Indonesia sangat proaktif dengan melakukan berbagai cara. Selain melakukan promosi seni budaya melalui televisi, internet, iklan luar ruang, dan media lainnya, Malaysia juga menerbitkan buku-buku seni budaya. Selian buku terbitan pemerintah, swasta dan pemerintah kerajaan di negara bagian juga sangat antusias menerbitkan berbagai buku.

Dalam buku ”Spirit of Wood” The Art Malay Woodcarfing, yang merupakan seni budaya yang berkembang hanya di wilayah Kelantan, Terengganu, dan Pattani, misalnya, diulas berbagai seni ukir kayu, pembuatan keris, gunungan wayang, mebel, hiasan dinding, arsitektur rumah, dan perkakas rumah tangga lainnya.

Hal serupa diulas dalam buku seni lainnya yang diterbitkan Malaysia, baik menyangkut keris, batik, arsitektur, tari, maupun kesenian rakyat. Tak sekadar buku, berbagai dokumentasi seni juga dipublikasikan lewat internet dan video cakram padat (VCD).

Tak dapat dimungkiri, isi buku itu banyak kesamaan dengan buku terbitan Indonesia, seperti Ensiklopedi Wayang Indonesia, Ensiklopedi Keris, Performing Arts Indonesian Heritage, dan Indonesia Indah yang meliputi Teater Tradisional Indonesia, Batik, Tenun Indonesia, Tari Tradisional, Kain-kain Nontenun Indonesia, dan buku lainnya.

”Tidak mengherankan, karena antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif budaya ada warisan bersama atau shared heritage,” kata mantan Rektor Institut Kesenian Jakarta Sardono W Kusumo. Hal ini juga pernah diungkap dalam Seminar Imagining Asia di Universitas Nanyang, Singapura, beberapa tahun lalu. Karena itu, terkait persoalan tari pendet, sebenarnya merupakan peluang bagi Indonesia untuk melakukan introspeksi diri.

Menurut Sardono, sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi global yang kini mengarah pada industri kreatif, Malaysia juga mengembangkan ekonomi berbasis industri kreatif. ”Bahkan secara ekstrem mereka bisa memisahkan hal yang bersifat profan (duniawi) dengan yang transenden (berkaitan dengan komunikasi dengan Tuhan),” ujarnya.

Dia menyarankan agar Indonesia segera berbenah dan mulai memilah-milah mana produk kebudayaan yang merupakan identitas kebudayaan nasional dan mana yang dapat masuk ke dunia industri. (TIM KOMPAS)

31
Aug
09

Seni Budaya : Mahasiswa Tegaskan Tari Pendet Asli Bali

GB
Tari Pendet merupakan tarian sakral yang telah berusia ratusan tahun yang berasal dari wilayah Tabanan, Bali berfungsi untuk menyambut tamu di pura.
Minggu 30/08/2009 18:15 WIB

Foto News

Tari Pendet Asli Bali

Fotografer – Bagus Kurniawan

Mahasiswa Bali dari Putra Bali Purantara di Yogyakarta menggelar aksi menegaskan bila tari Pendet adalah asli Bali-Indonesia. Aksi digelar di simpang Empat Kantor Pos Besar Yogyakarta, Minggu (30/8).

Foto Lain:

  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
30
Aug
09

Seni Budaya : HAKI dan Produk Seni

HAKI DAN PRODUK SENI

Indonesia berbudaya gotong-royong.

Beberapa karya seni -antara lain, tari dan patung- merupakan salah satu bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan religius, misalnya patung/arca dan tarian. Demikian juga halnya dengan makanan dan/atau minuman, misalnya tahu, tempe cendol, apem, rujak cingur, gudeg, gado-gado dan lain-lainnya yang juga merupakan bagian dari kehidupan sosial-budaya bangsa Indonesia.

Dalam budaya gotong-royong tidak dikenal hak cipta atas karya-karya yang menyangkut hal-hal tersebut.

Tidak satupun warga bangsa Indonesia pernah mengaku sebagai pencipta karya-karya tersebut. Yang ada hanyalah, misalnya gudeg bu `X’ ini lebih cocok dengan seleraku; atau gado-gado bu “Y’ ini lebih sedap, karena cocok dengan seleraku.

Budaya ini sangat berbeda dengan faham individualisme yang lebih menonjolkan hak cipta atas karya-karya yang ada, misalnya tarian, makanan, minuman.

Hal ini diperkuat dengan adanya hak berdasarkan hukum dalam bentuk HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atau `Intellectual Property Rights’ (IPR)) atau lebih dikenal sebagai ‘hak paten’.

Sejak tahun 1991 sampai 1993 dilangsungkan tahap akhir perundingan internasional tentang perdagangan internasional. Perundingan tersebut disebut `Putaran Uruguay’ (Uruguay Round), karena disepakati dalam perundingan di Punta del Este, Uruguay.

Pada akhir tahun 1993,-bulan Desember 1993-, rangkaian perundingan `Putaran Uruguay’ berakhir dengan dibentuknya WTO (World Trade Organization) yang menggantikan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) -nama organisasi internasional sekaligus nama kesepakatan tentang tariff dan perdagangan internasional.

Nah, disini Indonesia terlihat tidak siap, bahkan tergagap-gagap dalam proses perundingan internasional tersebut, terutama dalam hal yang menyangkut perdagangan di bidang jasa dan HAKI (IPR).

Karena pada akhir tahun 1993 telah dicapai kesepakatan ttg perdagangan internasional (tatanan dan komoditi/mata dagangan), maka terbuka ‘peluang’ bagi berbagai negara untuk ‘mengklaim’ HAKI atas namanya.

Pemerintah RI telah meratifikasi hasil-hasil perundingan Putaran Uruguay, -yang antara lain mencakupi HAKI dan liberalisasi berbagai bidang, a.l. pendidikan.

Celakanya, tahu, tempe, dll, serta tari-tarian rakyat tidak pernah di-’paten’-kan. Demikian juga halnya dengan karya seni lainnya, misalnya patung.

Karena pada akhir tahun 1993 telah dicapai kesepakatan ttg perdagangan internasional (tatanan dan komoditi/mata dagangan), maka terbuka ‘peluang’ bagi berbagai negara untuk ‘mengklaim’ HAKI atas namanya.

Pemerintah RI telah meratifikasi hasil-hasil perundingan Putaran Uruguay, -yang antara lain mencakupi HAKI dan liberalisasi berbagai bidang, a.l. pendidikan.

Celakanya, tahu, tempe, dll, serta tari-tarian rakyat tidak pernah di-’paten’-kan. Demikian juga halnya dengan karya seni lainnya, misalnya patung.Akibatnya, negara-negara lain dengan seenak perutnya meng-klaim berbagai karya dalam bentuk makanan dan karya seni. Maka, ada patung yang bersifat karya turun-temurun dari Bali, tiba-tiba ditempel `label’ hak paten orang Belgia. Dan pematung/perupa Bali dilarang memproduksinya tanpa izin pemegang HAKI tersebut.

HAKI bagi tempe sudah duluan di-klaim oleh Singapura dan/atau Malaysia.

Para pejabat yang bertanggungjawab di bidang HAKI tidak pernah berpikir secara historis-kultural Indonesia. Dan Indonesia terlanjur meratifikasi semua hasil perundingan Putaran Uruguay yang melahirkat GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) yang mencakupi barang dan jasa serta HAKI dan investasi.

Karena pada akhir tahun 1993 telah dicapai kesepakatan ttg perdagangan internasional (tatanan dan komoditi/mata dagangan) dan Indonesia sudah meratifikasinya dengan Undang-undang nomor  maka terbuka ‘peluang’ bagi berbagai negara untuk ‘mengklaim’ HAKI atas namanya.

Ratifikasi dilakukan oleh Pemerintah RI pada tahun 1994 dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1994 (2 November 1994) tentang Pengesahan  “Agreement Establishing The World Trade Organization” yang mencakupi pengesahan hasil Perundingan Putaran Uruguay yang terdiri dari

  • pembentukan WTO, dan
  • pengesahan dokumen-dokumen

-   GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), serta

-   GATS (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN

SERVICES).
Pemerintah RI telah meratifikasi hasil-hasil perundingan Putaran Uruguay, -yang antara lain mencakupi HAKI dan liberalisasi berbagai bidang, a.l. pendidikan.

Celakanya, tahu, tempe, dll, serta tari-tarian rakyat tidak pernah di-’paten’-kan. Demikian juga halnya dengan karya seni lainnya, misalnya patung.

Sekarang -setelah sekitar 15 tahun kemudian- muncullah dampak negatif dari liberalisasi perdagangan (barang, jasa, HAKI dan penanaman modal) bagi kita semua.

UU tentang Badan Hukum Pendidikan -yang pada hakekatnya adalah liberalisasi serta korporatisasi di bidang layanan jasa pendidikan- juga merupakan salah satu konsekuensi logis dari ratifikasi perjanjian tersebut.

Demikian juga halnya dengan menjamurnya jasa perdagangan `eceran’ (`retail’) yang bermodal asing juga merupakan konsekuensi logis dari ratifikasi perjanjian tersebut.

Sentul Selatan, 23 Agustus 2009

Hinu Endro Sayono

30
Aug
09

Seni Budaya : 52 Ragam Kesenian Tradisional Nyaris Punah

52 Ragam Kesenian Tradisional Nyaris Punah

Minggu, 30 Agustus 2009 | 03:39 WIB

Banyumas, Kompas – Lima puluh dua ragam kesenian tradisional Banyumas, Jawa Tengah, saat ini nyaris punah. Dari 58 ragam kesenian tradisional yang pernah ada, saat ini tinggal enam ragam seni tradisional yang secara rutin masih dikenal dan kerap dimainkan di pertunjukan seni lokal.

Pegiat seni tradisional Banyumas, dari Padepokan Seni Banyubiru, Yusmanto, mengatakan hal itu, Sabtu (29/8). Pekan lalu, Padepokan Seni Banyubiru mendokumentasikan seni tradisional Banyumas, khususnya seni dolanan tradisional.

Enam kesenian tradisional yang masih bertahan itu adalah lengger, calung, ebeg, wayang kulit banyumasan, karawitan, dan salawatan. Sisanya kurang dikenal masyarakat setempat karena jarang dimainkan dan minimnya generasi muda yang bersedia menekuninya.

Ragam seni yang nasibnya kian suram, menurut Yusmanto, sebagian besar berupa dolanan anak khas Banyumas dan seni bernuansa religius magis khas, seperti cowongan, yaitu ritual memanggil hujan.

”Seni semacam brahen, bongkel, rodat, dan gubrak lesung kini nyaris tiada lagi. Hanya di daerah-daerah tertentu yang masih ada, dan umumnya dimainkan para pemain sudah lanjut usia,” kata Yusmanto.

Selain para pemainnya yang sudah lanjut usia, keterbatasan pementasan juga menjadi persoalan utama bagi upaya mengembangkan budaya-budaya tradisional yang nyaris punah itu. Hanya pada peristiwa tertentu, para pemain seni tradisional Banyumas tersebut diundang untuk tampil. (han)

30
Aug
09

Politik : KepPres Perlindungan Seni Budaya Indonesia

Politik Jalur Cepat

KepPres Perlindungan Seni Budaya Indonesia

Ditengah usul Katalog Seni Budaya Indonesia [Majelis Benteng Pancasila, Jakarta Selatan, 24Aug09] dan usul UU Perlindungan Budaya [DepLu, 28Aug09] yang tentunya membutuhkan waktu proses yang tidak cepat, sementara tindak pengalihan kepemilikan kreasi seni budaya Indonesia oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab semakin dirasakan kritis, maka sesungguhnya dapat ditempuh Politik Jalur Cepat melalui Keputusan Presiden tentang Perlindungan Seni Budaya Indonesia atau KepPres PSBI sebagai payung hukum serta merta.

Kedalam PSBI ini dapat diatur konsep dan pola pikir kebijakan publik pihak pemerintah serta pengaturan ikhwal pemberian perlindungan hukum nasional terhadap semua kreasi seni budaya anak bangsa termasuk ketentuan sistim kelola pengarsipan beserta sistim kelembagaan Negara, daerah dan masyarakat kreatif terkait, antara lain melalui pembuatan katalog baik digital maupun cetak yang kelak menjadi panduan praktek perlindungan sekaligus pemanfaatan baik sebagai rujukan kesenian dan kebudayaan maupun bagi dunia kepariwisataan.

Pengumpulan Data dapat segera dilakukan oleh para praktisi kreasi SBI itu sendiri dalam bentuk foto dan teks digital yang siap segera dikirimkan serta merta melalui jaringan teknologi informasi baik ke pemerintah daerah setempat maupun ke pemerintah pusat, sehingga ada bukti pengiriman beserta catatan waktu kirim. Dengan demikian maka tanggung jawab pengarsipan secara hukum sudah ada pada para pihak yang berwenang sekaligus mengurangi rasa kegelisahan dan kecemasan atau menambah rasa aman para praktisi kreasi SBI atas upaya2 klaim dari pihak2 misalnya warganegara asing dalam waktu yang tidak terduga.

KepPres PSBI ini tentunya akan ditindaklanjuti oleh kegiatan legislasi DPR RI 2009-2014 sampai terbentuknya UU Perlindungan Seni Budaya Indonesia itu sendiri, mengingat hukum HAKI warisan budaya barat itu sebenarnya tidak mampu mengakomodasi secara full protection daripada kreasi SBI tradisional selain memang mengidap watak jangka waktu terbatas dan berlaku kewilayahan tertentu serta berorientasi kemanfaatan ekonomis atau lahiriah semata, padahal kreasi tradisional SBI kebanyakan berorientasi kemanfaatan sosial lahiriah batiniah, sesuai jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

KepPres PSBI ini diyakini juga mempertebal keyakinan para anak bangsa kreatif akan peran pemerintah dalam menjaga rasa persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai wujud pengejawantahan sila-3 Pancasila, Persatuan Indonesia.

Jakarta Selatan, 29 Agustus 2009

Majelis Benteng Pancasila,

Pandji R Hadinoto / eMail : majelis45@yahoo.com / HP : 0817 983 4545

30
Aug
09

Seni Budaya : Patung Trowulan Pun Menjadi Patung Bali

Patung Trowulan Pun Menjadi Patung Bali

KOMPAS, Minggu, 30 Agustus 2009 | 03:42 WIB

Sepasang mata Supriyadi menyapu deretan patung terbuat dari kuningan yang disimpan di sebuah rak di rumahnya. Pengusaha dan perajin cor patung kuningan di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, itu resah soal hak kekayaan intelektual ratusan karyanya dan karya temannya.

Sebagai Ketua Koperasi Industri Cor Patung Kuningan (Kopinkra) Ganesha di desanya, yang membina sedikitnya 125 pengusaha, Supriyadi pantas khawatir. Selama ini karya-karya seni dari perajin di Bejijong dilempar ke pasaran tanpa perlindungan hukum apa pun atas karya cipta yang dimiliki.

Akibatnya bisa ditebak, sejumlah desain buatan para perajin dari Bejijong kerap ditiru pihak lain. Supriyadi kerap merasa masygul saat menemukan sejumlah karyanya ditiru perajin dari daerah lain. Selama ini sejumlah karya dilepas dalam keadaan kosong, tanpa label apa pun. Label baru diberikan oleh pembeli atau di lokasi tempat karya-karya itu akan dipasarkan selanjutnya.

Selama ini, selain sejumlah negara, seperti Belanda, Swedia, Belgia, dan Australia, yang menjadi tujuan aneka produk patung dari Bejijong, Pulau Bali adalah pasar yang utama. Setelah berada di sejumlah galeri seni di Bali, patung-patung cor kuningan asal Trowulan itu kemudian dengan atau tanpa klaim dianggap dihasilkan (made in) perajin Pulau Dewata.

”Itu memang strategi pemasaran. Kegelisahan memang saya rasakan, tetapi itu hukum pasar, karena yang penting produk kita laku. Kondisi itu yang selama ini ada di benak para perajin,” kata Supriyadi.

Supriyadi yang pada 7 Januari 2009 mendapat anugerah Upakarti untuk kategori Produk Pelestarian Budaya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lalu bercerita betapa sulitnya untuk mendapatkan pengakuan hak kekayaan intelektual (HKI). Ia beberapa waktu lalu sempat datang ke Jakarta menemui Direktur Jenderal HKI untuk menanyakan perihal itu.

Namun, jawaban yang ia terima cukup mengejutkan. Dibutuhkan dana Rp 10 juta untuk setiap karya atau desain guna mendapatkan pengakuan HKI. ”Sekarang perajin di sini, misalnya, memiliki ratusan desain. Pemerintah mestinya punya kebijakan agar biaya untuk pengurusan HKI bagi perajin digratiskan saja,” kata Supriyadi.

Peraturan desa

Dalam lingkup desanya, Supriyadi sudah mendobrak kesulitan itu. Lewat Peraturan Desa Bejijong Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hak Intelektual, telah ada jaminan soal hak cipta milik perajin. Ia mengatakan, sempat ada salah satu perajin yang didenda Rp 1 juta karena kedapatan menjiplak karya perajin lain. ”Waktu saya menjadi ketua koperasi, saya sudah pikirkan hal itu. Ini masalah dasar yang harus diurus, minimal agar kreativitas para perajin di desa ini tetap ada,” kata Supriyadi.

Namun, peraturan yang hanya setingkat desa itu pun menjadi gugur ketika karya para perajin dari Bejijong berpindah ke wilayah lain dan ditiru. Oleh karena itulah, Supriyadi menilai pemerintah mesti bertindak cepat dan tegas. ”Kalau tidak, kehancuran komunitas perajin tinggal tunggu waktu saja. Kita menunggu janji SBY,” tutur Supriyadi.

Pengakuan

Pematung batu, Ribut Sumiyono, yang sehari-hari berkarya di Dusun Jatisumber, Desa Watesumpak, Trowulan, juga mempunyai keluhan sama, khususnya untuk sejumlah karya kreasinya yang berada di luar pakem cerita Mahabarata atau Ramayana.

Patung tokoh Rama dan Shinta yang didudukkan bersama saling berdempetan adalah karya kreasi Ribut yang di luar pakem itu. Namun, seperti Supriyadi, Ribut merasa kesulitan mendapatkan pengakuan atas hasil karyanya tersebut.

”Mungkin sudah kebiasaan sejak dulu, karena kita juga tidak tahu siapa pematung di candi-candi itu. Namun, bukan berarti kebiasaan itu harus dilanjutkan,” ujar Ribut.

Ia mengatakan, sekalipun terkesan kecil, dari patung-patung itulah keberadaan budaya bangsa bisa dilacak. Ribut juga khawatir, klaim budaya dari pihak lain bisa jadi akan muncul untuk hasil kebudayaan lain, termasuk patung-patung buatannya, jika tidak dilindungi dengan baik. (Ingki Rinaldi)

29
Aug
09

Seni Budaya : Takut Diklaim Pihak Lain, Debus Banten Dipatenkan

Takut Diklaim Pihak Lain, Debus Banten Dipatenkan
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Sabtu, 29 Agustus 2009 | 01:42 WIB

SERANG, KOMPAS.com–Kesenian tradisional debus khas Banten akan segera dipatenkan karena khawatir kesenian tradisional warisan leluhur tersebut diklaim pihak lain seperti beberapa kasus lain, kata Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Serang, Jumat.

“Meskipun debus tidak hanya ada di Banten tetapi pasti ada kekhasan tersendiri, untuk itu akan segera didaftarkan hak patennya,” kata Ratu Atut Chosiyah usai sidang paripurna di DPRD Banten.

Ia mengatakan, saat ini Pemprov Banten tengah menginventarisir kesenian-kesenian tradisional di Banten termasuk debus, rampak bedug, dan berbagai kesenian peninggalan leluhur lainnya untuk segera didaftarkan hak patennya karena banyak yang belum terawat dengan baik.

“Sekarang payung hukumnya sudah ada tinggal didaftarkan saja,” katanya. Menurut Atut, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya tradisional agar tetap terjaga dengan baik serta untuk menghindari klaim oleh pihak atau negara lain seperti beberapa kasus yang terjadi belakangan ini.

Menurut Atut, kesenian debus yang ada di Banten juga kemungkinan ada dan berkembang di daerah atau negara lain, namun demikian pasti ada sesuatu kekhasan atau perbedaan antara kesenian yang berkembang di suatu daerah dengan daerah lainnya walaupun pada intinya ada kesamaan.

Selain itu, Atut juga meminta dewan kesenian daerah Banten agar bisa bekerja dengan efektif dalam menjaga dan melestarikan seni dan budaya daerah supaya terawat dengan baik.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, Ranta Suharta mengatakan, jumlah paguron (perguruan) yang masih mengembangkan kesenian debus dan terdaftar di Disbudpar Banten kurang lebih sekitar 39 paguron tersebar di seluruh wilayah Banten.

“Jumlah paguron yang masih mengembangkan debus lebih dari itu, namun yang terdaftar sekitar 39 paguron,” kata Ranta.

Sumber : Ant

29
Aug
09

Seni Budaya : Jangan Hanya Mengeluh

Jangan Hanya Mengeluh
Sabtu, 29 Agustus 2009 | 16:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus lebih memperhatikan sektor pariwisata sebagai langkah untuk mempromosikan budaya serta pulau-pulau terluar di Indonesia ke manca negara agar tidak terjadi lagi klaim budaya maupun pulau oleh negara lain.

“Jangan hanya mengeluh kepada Malaysia. Mengembangkan pariwisata juga mendatangkan uang,” ucap anggota Komisi I Yusron Ihza Mahendra saat diskusi bertema Menjaga Bumi dan Budaya Indonesia di Jakarta, Sabtu ( 29/8 ).

Ikut hadir Budayawan Sujiwo Tejo, Direktur Pemberdayaan pulau-pulau kecil Departemen Kelautan Tony Ruchimat, serta Penggiat Masyarakat Nusantara Bondan Gunawan.

Menurut Yusron, pemerintah harus mengucurkan anggaran yang lebih untuk mengembangkan sektor pariwisata. Selain itu, sebaiknya dibentuk Departemen Perbatasan yang khusus untuk mengurusi pulau-pulau terluar beserta masyarakat di dalamnya. “Pemerintah harus punya strategi yang pas untuk menjaga perbatasan,” katanya.

Menurut Tony Ruchimat, untuk mengembangkan pulau-pulau di Indonesia sebagai kawasan pariwisata, seharusnya tidak hanya menunggu peran pemerintah saja mengingat anggaran yang dimiliki pemerintah terbatas. Untuk itu, diperlukan peran investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengelola pulau-pulau potensial dengan aturan yang ketat.

“Lihat Maladewa yang hanya terdiri dari sekitar 100 pulau bisa mendatangkan ratusan juta dollar dari pariwisata. Padalah pulau-pulau kita jauh lebih indah. Jika menunggu peran pemerintah cukup lama karena terkendala anggaran,” jelasnya.

Namun, menurut Bondan Gunawan, untuk menjaga perbatasan yang terpenting bukan dengan membangun pariwisata, melainkan terlebih dahulu dengan memperhatikan keadaan masyarakat di pulau-pulau yang terpencil.

“Kenapa tidak nelayan yang diberdayakan? Pariwisata sebaiknya dikembangkan setelah ekonomi masyarakat meningkat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Budayawan Sujiwo Tejo mengatakan, banyaknya klaim budaya oleh negara lain akibat dari rasa kebangsaan masyarakat Indonesia yang semakin tipis sehingga menelantarkan budaya yang ada. “Kita mampu menciptakan budaya tapi tidak merawat. Malaysia mungkin lebih merawat,” tegasnya.
C8-09




Blog Stats

  • 2,097,379 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers