Posts Tagged ‘Anti Corruption



25
Aug
10

Keadilan Sosial : Remisi Hambat Budaya Anti Korupsi

Remisi vs Anti Korupsi

Antara

Antara
Remisi Hambat Pengembangan Budaya Anti Korupsi

Yogyakarta (ANTARA) – Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Suharman mengatakan pemberian remisi bagi para koruptor merupakan langkah yang akan menghambat pengembangan budaya anti korupsi di masyarakat.

“Pemberian remisi bagi para koruptor merupakan langkah yang kontradiktif dalam pengembangan budaya anti korupsi di masyarakat,” katanya di Yogyakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemberian remisi bagi para koruptor secara tidak langsung akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.

“Pemberian remisi akan memperlemah upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun penegak hukum lainnya,” katanya.

Menurut Suharman pemerintah tidak perlu membebaskan para koruptor meskipun dia sedang sakit karena di dalam rumah tahanan sangat memungkinkan diberikan pelayanan kesehatan secara optimal dan memadai.

“Kalau dengan alasan sakit seharusnya tetap ditahan tetapi dengan pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai,” katanya.

Suharman mengatakan jika pemerintah tidak punya komitmen tegas dalam menindak para koruptor, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

“Jika pemerintah tidak benar-benar menerapkan sanksi hukum secara tegas, akan banyak koruptor yang berpura-pura sakit atau mengaku sakit agar dapat dibebaskan,” katanya.

Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-65, sejumlah narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi antara lain mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan, Arthalyta Suryani alias Ayin, mantan anggota Komisi IV DPR Al Amin Nasution, dan mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais.

04
Aug
10

Anti Korupsi : Jaringan Istana Penuh Borok Besar

“Jaringan Istana Penuh Borok Besar”

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 03/08/2010 | 13:41 WIB "Jaringan Istana Penuh Borok Besar"

Jakarta – Banyak kalangan menilai mundurnya Irjen Herman Effendy dari Satgas menunjukkan pada publik bahwa terjadi gap di lingkaran Istana. Mundurnya Irjen Herman bukan konflik pribadi tetapi keretakan antara lembaga kepresidenan dengan Polri itu sendiri. Lebih jauh, banyak kalangan yang menilai bahwa kelompok yang saat ini berada di sekeliling presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai menampakkan konflik dan kerapuhannya.

Direktur Pusat Stusi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia, Fachrurozi misalnya menilai, konflik dan keretakan lingkaran Istana inilah yang akhirnya membuat SBY tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam penegakan hukum, dalam pemberantasan korupsi, SBY tidak bisa berbuat banyak karena semuanya terkait dengan orang-orang di sekelilingnya.

“Ke depan, proses penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi akan macet. Hal tersebut karena Istana dilingkari oleh orang-orang yang bermasalah tetapi mempunyai kontribusi besar kepada SBY. Misalnya, SBY tidak bisa menindak mafia kasus di Polisi karena SBY juga nampaknya berkepentingan dengan Polisi terutama soal skandal Century. Sebab itulah saat ini SBY hanya bisa diam,” tegasnya kepada Jakartapress.com, Selasa (3/8/2010).

Lebih jauh ia menduga, yang terjadi saat ini adalah bagaimana SBY menjaga kepentingan di lingkaran Istana dan tidak mengusik satu sama lain. Ketika satu pihak diusik, maka hal tersebut akan menjadi bumerang karena akan mengusik balik. Sebab itu, SBY akan mengambil langkah aman dan membiarkan semua bobrok yang terjadi di kalangan internalnya.

Sebelumnya, pengamat hukum tata negara Margarito Kamis juga menyatakan bahwa mundurnya Irjen Herman Effendy dari Satgas, menunjukkan pada publik bahwa satuan yang dibentuk oleh SBY ini punya borok yang cukup besar. Kasus tersebut memberik sinyal kepada publik bahwa mereka tak lagi memandang lembaga kepresidenan, yang saat ini direpresentasikan oleh Denny Indrayana.

Ia pun pesimis pengusutan rekening polri akan tuntas. “Ya sekarang polisi sendiri sudah mengambil sikap seperti itu. Bukan hanya kasus rekening gendut, saya khawatir berbagai kasus juga bisa-bisa tidak tuntas,” tandas Fachrurozi. (boy)

Cegah Korupsi Mulai dari Bangku Sekolah

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 29/07/2010 | 16:13 WIB Cegah Korupsi Mulai dari Bangku Sekolah

Jakarta – Korupsi merupakan momok yang sangat menakutkan bagi masa depan Indonesia. Banyak pengamat yang menilai korupsi merupakan biang kerok mengapa sampai saat ini Indonesia masih terjerumus dalam kemiskinan yang sangat dalam. Bagaimana cara menanggulangi korupsi tersebut?

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswe menyatakan bahwa salah satu pencegahan korupsi mesti dimulai dari bangku sekolah. Sebab itu menurutnya, pendidikan antikorupsi penting diberikan untuk memangkas suplai koruptor. Di Universitas Paramadina sendiri yang kini dipimpinnya, pendidikan anti korupsi telah menjadi mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh para mahasiswanya.

Anies menjelaskan, kurikulum  antikorupsi adalah salah satu usaha untuk memperbaiki bangsa ini. Sebab, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat dan pendidik. “Pemberantasan dan pencegahan korupsi mesti dimulai dari awal, dari bangku kuliah,” ujar Anies dalam sambutannya di acara bertajuk “Dampak Pendidikan dan Agama Terhadap Moral Masyarakat” di Gedung Energi, Kawasan SCBD, Kamis (29/7/2010). “Di Paramadina, kami sudah mewajibkan seluruh mahasiswa tanpa terkecuali semua jurusan wajib mengambil mata kuliah anti korupsi,” ujarnya menambahkan.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Parmadina M. Subhi Ibrahim menambahkan bahwa pencegahan korupsi mesti dimulai dari bagaimana mahasiswa berorganisasi. Ia melihat organisasi mahasiswa yang kini berkembang seringkali dimuati oleh kepentingan-kepentingan politik dan politik uang. Organisasi mahasiswa seringkali hanya menjadi wadah bagi tersedianya politik transaksi yang bersifat pragmatis dan jauh dari sifat idealis.

‘Pencegahan korupsi mesti dimulai dari bagaimana mahasiswa atau kader-kader muda berorganisasi. Kini seringkali kita lihat para mahasiswa tidak lagi ideologis. Mereka seringkali dimuati oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat,” ujarnya.

Hal ini sangat penting mengingat mahasiswa adalah penerus estapet kepemimpinan. Bila sejak mahasiswa dan saat berorganisasi ia seringkali dimuati oleh kepentingan politik dan pragmatis, hal tersebut akan terbawa ketika ia nanti menjadi pemimpin. Sebab itu Subhi pun menyerukan agar mahasiswa memiliki idealisme yang tinggi dan mampu menjaga jarak dari kepentingan sesaat. (boy)


03
Jul
10

GASAKNAS : Modus Suap Aparat Penegak Hukum

Inilah Modus Suap Aparat Penegak Hukum

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 01/07/2010 | 20:38 WIB Inilah Modus Suap Aparat Penegak Hukum

Jakarta – LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) memiliki data praktik suap kepada para aparat penegak hukum. Data tersebut meliputi pola, modus operandi, kepentingan dan pihak yang berpotensi melakukan suap.

“Paling tidak, ada sepuluh pola pemberian suap kepada para aparat penegak hukum,” kata Ketua Divisi Polhukam Kontras, Erwin Partogi, di kantor Tempo, Jl Proklamasi, Jakarta, Kamis (1/7/2010).

Pola pemberian suap tersebut adalah;
1. Setoran/gaji buta setiap bulan.
2. Menanggung biaya kunjungan dinas, fasilitas tranportasi gratis.
3. Pemberian fasilitas pribadi berupa ponsel, pulsa, kartu kredit, asuransi kesehatan/jiwa, biaya kegiatan keagamaan, kendaraan bermotor, pembelian/perbaikan rumah, pernikanan, perjalanan wisata.
4. Pemberian fasilitas kerja berupa pembangunan/renovasi gedung, peralatan kantor dan kendaraan bermotor.
5. Membiayai proses penyelidikan dan penyidikan termasuk success fee penanganan kasus.
6. Menanggung biaya entertainment, misalnya ke tempat mentraktir maka, karaoke, pub, sauna, golf dan penginapan
7. Pemberian hadiah/sovenir atas kenaikan pangkat/jabatan tertentu
8. Menanggung biaya pendidikan dinas pada tiap tingkatan.
9. Pemberian THR
10. Donasi kegiatan instansi, misalnya: kegiatan keagamaan, olahraga, dan lainnya.

Modus penyuapan pun cukup beragam. Yakni melaui cek, pemberian tunai, transfer antar rekening bank dan reimbursement (menagihkan). Kemudian uang panas tersebut ‘dicuci’ oleh si oknum aparat dengan menyalurkan ke bidang usaha, menyimpan di rekening atas nama orang lain atau sekedar menyimpannya di safe deposit box.

“Biasanya mereka yang melakukan suap adalah para pengusaha hitam, pengacara hitam atau pihak yang sedang berperkara” tambah Erwin.

Kelompok tersebut memberikan suap karena mempunya kepentingan hukum tertentu untuk keuntungan mereka. Yaitu;

1. Memegang kendali atas institusi tersebut
2. Menentukan siapa pada jabatan apa pada institusi tersebut
3. Menjamin kelangsungan bisnis ilegal
4. Jaminan keamanan
5. Pemberhentian penanganan suatu kasus
6. Menjadi makelar perkara karena memiliki akses ke aparat penegak hukum
7. Membuat lemah pembuktian suatu perkara
8. Membuat pasal-pasal yang ringan bagi pihak tersangka
9. Menggerakkan polisi untuk melakukan penyelidikan/penyidikan menjerat pihak lawan sebagai pesakitan/tersangka

Agar tujuan tersebut tercapai, tentu bukan sembarang aparat penegak hukum yang disuap. Melainkan oknum aparat yang bunya wewenang dan berpengaruh seperti pemegang komando, pelaksana operasi dan lulusan berprestasi dari setiap jenjang pendidikan sebab berpotensi kelak menjadi pimpinan.

Siap Ungkap Data Suap, Perlu Perlindungan Saksi
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) siap membuka data dan jadi saksi atas kasus praktek suap terhadap perwira tinggi Polri. Namun syaratnya harus ada jaminan perlindungan yang jelas bagi para saksi. “Bila sampai ke persidangan, kami siap membantu dan membeberkan bukti lain. Kami juga punya saksi yang kompeten. Tapi harus dijamin bila kasusnya diungkap, maka saksi dilindungi negara,” ujar Ketua Divisi Polhukam Kontras, Erwin Partogi.

Menurutnya data yang Kontras miliki lebih dahsyat dibanding tulisan berjudul ‘Rekening Gendut Perwira Polisi’ yang dimuat oleh majalah Tempo dan membuat Mabes Polri tersinggung. Bahkan nilai uang dan modus suap yang diberitakan di Tempo dapat dikategorikan masih dalam skala kecil. “Kami punya data lebih besar yang meliputi modus operandi, pola suap, siapa yang berpotensi menerima suap, siapa yang berpotensi memberikan suap dan apa kepentingannya,” tutur Erwin.

Menyinggung jaminan perlindungan bagi saksi, menurutnya merupakan hikmah dari kasus Susno Duadji. Sebagai seorang saksi kasus dugaan mafia hukum, mantan Kabareskrim Mabes Polri itu dikenakan status tersangka dalam kasus pelanggaran displin sehingga LPSK kesulitan memberikan perlindungan. “Jadi jangan sampai kejadiannya seperti Susno. Kami tantang Kapolri mengusut rekening gendut perwira polisi,” tegas Erwin.

Rekening Gendut Harus Dibongkar
Mencuatnya rekening jumbo yang diduga dimiliki sejumlah perwira Polri harus segera diusut tuntas. Pembongkaran rekening miliaran rupiah itu bisa jadi momentum pembersihan Polri. “Saya sebagai bekas polisi, kalau momentum ini tidak dibongkar dengan sungguh-sungguh, saya khawatir di lingkungan kepolisian itu akan turun menurun pada ngumpulin duit yang nggak benar,” kata pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Bambang Widodo Umar.

Hal ini dikemukakan Bambang saat mendampingi Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kasus rekening gendut ke kantor KPK, Jl Rasuna Said, Kamis (1/7/2010). “Kalau begini terus, bagaimana dengan generasi penerus di kepolisian. Saatnya KPK membersihkan korupsi di negara ini,” imbuhnya.

Bambang menilai, dugaan kepemilikan rekening ini juga bisa memberikan pengaruh di lingkungan polisi secara keseluruhan. Sebab, tidak semua polisi yang memiliki rekening mencurigakan. “Ini juga bisa menurunkan pengabdian para polisi dan di sisi lain bisa diikuti junior-juniornya. Semoga dengan momen ini bisa distop,” tambahnya pula. (*/dtc/red)

Inilah 20 Kasus Korupsi yang Mangkrak di Mabes Polri

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 28/06/2010 | 12:34 WIB Inilah 20 Kasus Korupsi yang Mangkrak di Mabes Polri

Jakarta – Mendekati ulang tahun Polri yang jatuh 1 Juli, korps Bhayangkara itu masih menyisakan cela dimana-mana. Menurut anggota Komisi III DPR Nasir Jamil (F-PKS), kinerja polisi dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, yakni terjebak dengan korupsi di berbagai lini.

“Di hari ulang tahunnya nanti, polisi belum memuaskan. Berbagai lini di tubuh kepolisian berpotensi korup. Dari pelayanan masayarakat, penegakan hukum, pengadaan barang hingga urusan kenaikan pangkat selalu berurusan dengan uang,” kata Nasir Jamil pada diskusi terbatas di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2010).

Salah satu panelis lain dari Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan data dari tahun 2002 hingga 2009. Data itu menyebut 20 kasus korupsi kelas kakap yang tengah diurus Mabes Polri tetapi mangkrak begitu saja. Bila ditotal, nilai kerugian dari 20 kasus itu saja tidak kurang dari Rp 1.500 miliar.

“Modusnya kalau bukan dengan membiarkan kasus itu berlanjut, ya dengan tebang pilih,” ucap aktivis ICW, Emerson Yuntho pada kesempatan serupa.

Berikut 20 daftar kasus mangkrak yang berhasil dikumpulkan ICW:

1. Kasus PT Jamsostek (2002). Kerugian mencapai Rp 45 miliar. Mantan Dirut
PT Jamsostek Akmal Husein dan mantan Dirut Keuangan Horas Simatupang telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

2. Proyek fiktif dan manipulasi data di PT Darma Niaga (2003). Kerugian mencapai Rp 70 miliar. Polisi telah telah tetapkan sebagai tersangka Winarto (direktur utama), Wahyu Sarjono (direktur keuangan), dan Sudadi Martodirekso (direktur agrobisnis). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

3. Penyalahgunaan rekening 502 (2003). Kerugian mencapai Rp 20,98 miliar. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom, pernah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Telah ditetapkan sebagai tersangka mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, mantan Ketua BPPN Putu Gede Ary Suta,  mantan Ketua BPPN Cacuk Sudaryanto dan Kepala Divisi Bill of Lading (B/L) Totok Budiarso.  Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

4. Karaha Bodas Company (2004).  Kerugian mencapai Rp 50 miliar. Jumlah tersangka ada 20 orang dari pejabat Panas Bumi Pertamina dan pihak swasta. Beberapa dintaranya Robert D. Mac Chunchen, Suprianto Kepala (Divisi Geotermal Pertamina), Syafei Sulaeman (staf Divisi Geotermal Pertamina). Hanya 2 yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Selebihnya proses hukum selanjutnya tidak jelas.

5. Kepemilikan rumah mantan Jaksa Agung, MA Rachman (2004).  Rumah senilai 800 juta belum dilaporkan ke KPKPN . Beberapa orang dipanggil sebagai saksi. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

6. Pengadaaan genset di NAD (2004). Kerugian mencapai Rp 40 miliar. Mabes telah tetapkan Wiliam Taylor dan Abdullah Puteh sebagai tersangka. Hanya Wiliam yang dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan Abdullah Puteh, proses hukum selanjutnya tidak jelas.  Puteh hanya dijerat dalam kasus korupsi pengadaan Heli dan divonis 10 tahun penjara oleh pengadilan tipikor.

7. Penyewaan crane atau alat bongkar muat kontainer di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tahun 2005.  Kerugian mencapai Rp 83,7 miliar. Direktur PT Jakarta International Container Terminal Wibowo S Wirjawan telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

8. Proyek peningkatan akademik di Departemen Pendidikan Nasional (2005). Kerugian mencapai Rp 6 miliar. Ditetapkan tiga tersangka utama adalah Dedi Abdul Halim, Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademis di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, dan dua stafnya, yakni Elan Suherlan dan Helmin Untung Rintinton. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

9. Proyek pengadaan jaringan radio komunikasi (jarkom) dan alat komunikasi (alkom) Mabes Polri (2005). Kerugian ditaksir mencapai Rp 240 miliar.  Mabes telah memeriksa mantan Kepala Divisi Telematika Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saaf. Mabes juga telah ditetapkan Henri Siahaan sebagai tersangka dan sempat ditahan. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

10. Penyaluran dana fiktif di Perusahaan Umum Percetakkan Uang Republik Indonesia (Peruri) tahun 2005. Kerugian ditaksir mencapai Rp 2,3 miliar.  Tiga orang Direksi Peruri telah ditetapkan sebagai tersangka (M. Koesnan Martono yang menjabat sebagai Direktur Utama, Direktur Logistik Marlan Arif, dan Direktur Pemasaran Suparman). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

11. Dana vaksinasi dan asuransi perjalanan jamaah haji periode 2002-2005 (2005).  Kerugian ditaksir mencapai Rp 12 miliar. Penyidik telah memeriksa 15 orang saksi. Namun proses hukum selanjutnya tidak jelas.

12. Proyek renovasi Hotel Patra Jasa di Bali (2006).  Kerugian ditaksir mencapai Rp 69 miliar. Polda Metro Jaya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi Patra Jasa. Selain menetapkan mantan Direktur Utama, Sri Meitono Purbowo atau Tony Purbowo, enam direksi lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

13. Wesel Ekspor Berjangka (WEB) Unibank yahun 2006.  Kerugian ditaksir mencapai US$  230 juta.  Diduga  melibatkan Komisaris PT Raja Garuda Mas, ST, Proses dilakukan oleh tim gabungan Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses hokum selanjutnya tidak jelas.

14. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp 590 miliar pada tahun 2006.  Mantan Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas. Eddi Widiono juga dijerat dalam kasus korupsi proyek PLTU Borang, namun kasusnya dihentikan oleh Kejaksaan.

15. BPR Tripanca Setiadana Lampung pada tahun 2008.  Mabes telah tetapkan sebagai tersangka pemilik BPR. Sugiarto Wiharjo alias Alay, Laila Fang (sekretaris pribadi Alay), Yanto Yunus (Kabag Perkreditan BPR Tripanca), Pudijono (Direktur Utama BPR), Indra Prasetya dan Fredi Chandra (staf analisis kredit BPR), Nini Maria (Kasi Administrasi BPR), dan Tri hartono (Bagian Legal BPR). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

16. Dana Tak Tersangka (DTT) di Provinsi Maluku Utara (2008) senilai Rp 6,9 miliar.  Diduga melibatkan sejumlah pejabat dan mantan gubernur di lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara (Malut). Sebelumnya ditangani Polda Malut dan telah menetapkan dua tersangka yakni bendahara di Pemprov Malut bernisial RZ dan Karo Keuangan Pemprov Malut berinisial JN. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

17. Pengadaan jasa konsultan di BPIH Migas (2009).  Dugaan korupsi  pengadaan jasa konsultan di BPIH Migas dengan anggaran sebesar Rp 126 miliar untuk tahun anggaran 2008 dan Rp 82 milyar untuk tahun anggaran 2009, yang diduga dilakukan oleh pejabat dilingkungan BPH Migas.

18. Pengelolaan dana PNBP sebesar Rp 2,4 triliun. Dugaan korupsi di BPH Dirjen Postel Kementerian Kominfo atas pengelolaan dana PNBP sebesar Rp 2,4 triliun yang didepositokan pada bank BRI dan Bank Bukopin yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur (Uso) namun justru didepositokan sedangkan proyek diserahkan kepada pihak ketiga (Telkomsel) dengan membayar sewa layanan multimedia.

19. Makelar sejumlah proyek di PT Telkom dan anak perusahaan Telkom (PT telkomsel) (2009). Dugaan korupsi makelar sejumlah proyek di PT Telkom dan anak perusahaan Telkom yaitu PT Telkomsel (sedikitnya 30 proyek) yang bernilai triliunan rupiah sejak tahun 2006-2009 yang mana pekerjaan tersebut banyak tidak diselesaikan tetapi tetap dibayar lunas oleh direksi PT Telkom maupun Telkomsel karena sarat dengan KKN.

20. Pembelian saham perusahaan PT Elnusa di PT infomedia tahun 2009 senilai Rp 300 miliar. Dugaan korupsi atas pembelian saham perusahaan PT Elnusa di PT infomedia yang dimark-up dan diduga dilakukan oleh pejabat di lingkungan PT Telkom sebesar Rp 590 miliar. (*/dtc/din)

Selasa, 29/06/2010 | 08:59 WIB, oleh widjayanto gempar

Tidak ada ALASAN KAPOLDA JATENG untuk tidak segera menetapkan SUKAWI SUTARIP WALIKOTA SEMARANG sbg TERSANGKA KORUPSI………!!!Bagikan
30 Agustus 2009 jam 22:34 | Sunting Catatan | Hapus
Tertuang dalam Laporan Hasil AUDIT INVESTIGASI atas Anggaran Belanja Rutin DPRD dan SEKRETARIAT DPRD Kota semarang. Nomor : S- 4503 /PW11/5/2004 pada tanggal 9 Desember 2004. yang ditandatanganni oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah , SURADJI NIP. 060044963. Berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Kota Besar Semarang tertanggal 28 September 2004.
Di jelaskan dalam KESIMPULAN Hasil AUDIT INVESTIGASI BPKP atas pelaksanaan Dokumen anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2003, Diketahui adanya KERUGIAN KEUANGAN NEGARA sebesar 4.160.417.870,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Premi ASURANSI Rp. 1.836.000.000,00
2. Biaya Pemeliharaan Rumah Kediaman Rp. 234.000.000,00
3. Bantuan Fraksi / Bantuan KOMISI Rp. 450.000.000,00
4. Uang SAKU KUNJUNGAN KERJA Rp. 593.731.250,00
5. Bantuan biaya Langganan ( listrik,Air minum, dan Telpun ) Rp. 789.050.000,00
6. Bantuan biaya Langganan BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM ) Rp. 187.287.620,00
7. Biaya KURSUS KETERAMPILAN dan JOB TRAINING Rp. 23.112.500,00
8. Dana Sosialisasi UNDANG UNDANG Bidang POLITIK&PERATURAN Rp. 47.236.500,00
________________

J U M L A H Seluruhnya Rp. 4.160.417.870,00

Dalam hasil Pemeriksaan tersebut di jelaskan bahwa : KERUGIAN NEGARA terjadi karena KEBIJAKAN WALIKOTA dan PIMPINAN DPRD Kota Semarang yang tidak ada dasar/ ketentuannya .

Apalagi yang akan dijadikan alasan KAPOLDA JATENG sementara tahapan PENYELIDIKAN dan PENYIDIKAN sdh sesuai dgn ketentuan aturan yang berlaku ,yang tertuang dalam UU tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KUHAP….???? pemeriksaan terhadap SAKSI, TERSANGKA , Alat Bukti bahkan Hasil Audit Investigasi BPKP sdh menemukan adanya KERUGIAN NEGARA sebesar Rp. 4 milyar lebih. Bila mmng KAPOLDA dan PENYIDIK mempunyai BEBAN dalam menuntaskan PERKARA Tersebut sesuai ketentuan aturan Hukum yang berlaku, Sudah sepantasnya KAPOLDA JATENG meniru apa yang dilakukan KAPOLDA JATENG sebelumnya dalam menanganni perkara dugaan KORUPSI yang melibatkan BUPATI KENDAL HENDY BUNDORO. dengan cara meminta kepada KPK. RI mengambil alih penanganan perkara Dugaan TINDAK PIDANA KORUPSI yang melibatkan SUKAWI SUTARIP WALIKOTA SEMARANG dalam kasus penggunaan dana APBD Pemkot semarang yang dikenal dengan perkara Dana ASURANSI DPRD Pemkao semarang. karena sudah memakan waktu terlalu lama hampir 5 tahun. trimakasih , salam. Dari Widjayanto koord GEMPAR JAWA TENGAH.

Selasa, 29/06/2010 | 08:22 WIB, oleh widjayanto gempar

Dugaan KORUPSI yang melibatkan salah Seorang MENTRI pd waktu itu. MANGKRAK stlh diambil alih KEJAKSAAN AGUNG…..!!!Bagikan
Kemarin jam 20:34 | Sunting Catatan | Hapus
Berdasarkan Surat Perintah KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Jawa Tengah No : Prinops – 348/0.3/Dek.3/12/2006 tanggal 8 Desember 2005. Dan didukung adanya temuan DATA adanya Dugaan KKN pada KANTOR DINAS PELAYANAN KOPERASI dan UKM PROVINSI JAWA TENGAH.

A. Kesimpulan
Berdasarkan fakta-fakta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A.Kasus Perubahan Status Golongan 9 Rumah Dinas Koperasi.

1. Bahwa untuk kasus ini, dapat disimpulkan penerbitan SK Mentri koprasi dan UKM nomor: 182/KEP/M/1999 tangga 12 oktober 1999 perihal perubahan / penetapan status golongan rumah negeri Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah provinsi Jateng terhadap 8 rumah negeri golongan I lamam menjadi golongan II baru (6 rumah negeri di Jl. Meranti Timur Dalam IV Nomor 1 s/d 6 dan 1 rumah negeri di Jl. Siblat V Nomor 1 Semarang dan 1 rumah negeri di Jl. Protosari Srondol Semarang), kemudian 1 rumah negeri di Jl. Puspowarno IV Nomor 11 Semarang berdasarkan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 182.1/KEP/M/1999 tanggal 12 oktober 1999 adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni PP Nomor 10 Tahun 1994 tentang rumah negara, dalam Pasal 15 Ayat (1) dinyatakan rumah negara golongan I tidak dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan II maupun rumah negara golongan III.

2. Bahwa Tim untuk sementara berpendapat penyelesaian kasus ini menunggu jawaban dari Menteri Koperasi dan UKM terhadap surat Wakil Gubernur Jateng surat Nomor : 356/246 tanggal 15 desember 2005 perihal peninjauan kembali SK Menteri Koperasi dan UKM tentang penurunan status rumah golongan I menjadi golongan II, pada pokoknya surat tersebut berisi tentang peninjauan kembali SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 182/KEP/M/X/1999 tanggal 12 oktober 1999 dan Nomor : 182.1/KEP/M/X/1999 tanggal 12 oktober 1999, yang berisi pada pokoknya SK tersebut bertentangan dengan PP Nomor 40 tahun 1994, dan mohon setoran uang negara tersebut dipindahkan ke kas daerah.

B. Masalah Asset Rumah Dinas yang masih dalam proses sewa beli telah dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Wakidjo kepada Sdr. Herutomo dan Sdr. M.Affan, kemudian Sdr. Bermawi kepada Sdr. Mantono)

1. Bahwa kasus ini dapat disimpulakan, perbuatan yang dilakukan Sdr. Wakidjo dan Sdr. Bermawi yang telah mengalihkan sebagian tanah yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan berdasarkan sewa beli pada tahun 1999, karena pengalihan ini bersifat ikatan perjanjian jual beli yang mendasarkan kepada perjanjian sewa beli antara Dinas PU Provinsi Jateng dengan Sdr. Wakidjo dan Sdr.Bermawi yang berlaku minimal selama 5 tahun dan maksimal selama 20 tahun, maka ikatan jual beli yang dilakukan kedua orang tersebut secara perdata belum beralih haknya, namun secara pidana sudah dapat dikatakan perbuatan pidana itu sudah selesai ketika Sdr. Wakidjo dan Sdr. Bermawi menerima uang dari pihak ketiga.

2. Bahwa peranan dari Sdr. Edi Sutantoselaku Kakanwil pada waktu itu, yang bersangkutan telah memberikan persetujuan kepada Sdr. Wakidjo maupun Sdr. Bermawi untuk mengalihkan sebagian tanah yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak ketiga, sehingga secara pertanggung jawaban pidana maka Sdr. Edi Sutanto pada waktu itu dapat dikategorikan sebagai membantu terlaksananya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sdr. Wakidjo dan Sdr. Bermawi.

C. Masalah Asset milik Dinas Koperasi berupa tanah yang terletak di samping kantor dinas koperasi Jl. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang, yang dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Soekarno kepada Sdr. Hadi Harsono).

1. Bahwa Sdr. Ign. Soekarno tidak berhak atas tanah negara milik Dinas Koperasi Provinsi Jateng tersebut, Sdr. Ign. Soekarno hanya mendapat ijin membangun rumah diatas negara dari Pemkot Semarang tahun 1987, tetapi oleh yang bersangkutan tanah negara tersebut dijual / dioper alihkan haknya kepada Sdr. Hadi Harsono di hadapan Notaris (Sdr. Muhammad Turman).
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Ign. Soekarno (Mantan Kasubbag Umum) Tim penyelidik berpendapat berdasarkan data dan fakta / keterangan yang diperoleh untuk Sdr. Ign. Soekarno dapat dikenakan Pasal 2 UU Nomor 31 Thahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. 10 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. SARAN / TINDAK
Berdasarkan data dan fakta yang ada maka dapat dilakukan saran / tindak sebagai berikut :

1.Masalah Perubahan Status Golongan 9 Rumah Dinas Koperasi :
Bahwa unutk penyelesaian kasus ini, Tim Penyelidik berpendapat menunggu jawaban dari Menteri Koperasi dan UKM terhadap surat Wakil Gubernur Jateng tersebut.

2.Masalah Asset Rumah Dinas yang masih dalam proses sewa beli telah dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Wakidjo kepada Sdr. Herutomo dan Sdr. M.Affan, kemudian Sdr. Bermawi kepada Sdr. Mantono):
Bahwa untuk penyelesaian kasus ini karena ada kaitan dengan status golongan 9 rumah dinas tersebut, Tim Penyelidik masih menunggu jawaban tertulis dari Menteri Koperasi dan UKM, apabila SK Menteri Koperasi tersebut dicabut atau dibatalkan maka sewa beli rumah dinas tersebut batal demi hukum.

3.Masalah Asset milik Dinas Koperasi berupa tanah yang terletak disamping kantor Dinas Koperasi JL. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang, yang dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Soekarno kepada Sdr. Hadi Harsono):
Bahwa untuk kasus ini Tim Penyelidik berpendapat cukup bukti awal untuk ditingkatkan ke tahap penyelidikan dengan calon tersangka Sdr. Ign. Soekarno (Mantan Kasubbag Umum) dengan sangkaan melanggar ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. 10 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selasa, 29/06/2010 | 08:20 WIB, oleh widjayanto gempar

Penangannan DUGAAN KORUPSI Mantan KAPOLRES TEGAL apa di PETIESKAN…..??? Koq lom nyampe ke Jaksa Penuntut Umum….???Bagikan
25 Mei 2010 jam 7:29 | Sunting Catatan | Hapus
Penangannan perkara KORUPSI yang MANGKRAK tidak hanya di MABES POLRI….Di POLDA JATENG pun terjadi dan terkesan telah terjadi PEMBUSUKAN HUKUM….!!!

Di awali dengan dikeluarkannya NOTA DINAS dgn No. Pol. : B/ND- 128.III/2009/Bid Propam. yang ditujukan kepada Karo Pers POLDA JATENG.
Perihal : Perkara yang berkaitan dengan TERPERIKSA Akbp. AGUSTIN HARDIYANTO ,SHMH MM.
1. Rujukan Telegram KAPOLRI No. Pol. : TR/148/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal Kepastian penghadapan AKBP Drs. AGUSTIN … Lihat SelengkapnyaHARDIYANTO, SH MH MM Mantan Kapolres Tegal Polwil Pekalongan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Ka bahwa saat ini AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO, SH MH MM < Mantan Kapolres Tegal Polwil Pekalongan > dugaan pelanggaran Disiplin masih dalam proses PENYIDIKAN Subdit Provos Bid Propam sebagaimana laporan Polisi sebagai berikut :

a. Laporan Polisi No. Pol :LP/29/II/2009/Bid Propam tanggal 25 Frebuari 2009 perihal penyalah gunaan wewenang berkaitan dengan anggaran DIPA dan Non DIPA, sedang ditanganni sesuai surat perintah Kapolda Jateng No. Pol : Sprin /276/II/2009 tanggal 26 Februasi tentang Penyelidikan dan Pemeriksaan dugaan terjadinya perkara pelanggaran disiplin yang melibatkan TERPERIKSA AKBP Drs. A. HARDIYANTO, SH MH MM.
b. Laporan Polisi No. Pol : LP/31/III/2009/Bid Propam tanggal 16 Maret 2009 perihal Membuat opini negatif terhadap rekan kerja, pimpinan dan kesatuan.
c. Laporan Pol. No. Pol : LP/32/III/2009/Bid Propam tanggal 16 maret 2009 perihal menguasai barang dinas yang bukan peruntukan baginya.
3. Demikian harap menjadi maklum.
Semarang , 23 Maret 2009

Kabid Propam Polda Jateng, KOMBES POL Drs. BUDI WASESO.

Perkara tersebut sudah ditangani ketingkat PENYIDIKAN di Reskrim Polda Jateng tertuang dalam Nota Dinas No.Pol. : B/ND-258/V/2009/Reskrim , Perihal : Laporan hasil Pelaksanaan tugas penyelidikan Dugaan Korupsi oleh Mantan Kapolres TEGAL AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO, SH MH MM.

1. rujukan :

a. Nota Dinas Kabid Propam Polda Jateng No. Pol : R/ND-159/IV/2009/ Bid Propam tanggal 20 April 2009, Perihal pelimpahan perkara a.n.TERSANGKA . AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO. SH MH MM.
b. Surat perintah Dir Reskrim Polda Jateng No. Pol : Sprin/35/IV/2009/Reskrim tanggal 21 April 2009.

2. Berdasarkan perihal tersebut diatas, dilaporkan dari hasil penyelidikan dugaan tindak pidana KOROPSI yang dilakukan mantan Kapolres TEGAL AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO. SH MH MM sebagai berikut :

a. Dari hasil pemeriksaan/ klarifikasi terhadap para Kabag, Kasat, Kaposek, Bensat, Baur SIM, Baur STNK , Baur BPKB , dan Cek Fisik Polres TEGAL diperoleh keterangan bahwa jumlah dana yang diduga digunakan secara Pribadi oleh Mantan Kapolres TEGAL Drs. AGUSTIN HARDIYANTO, SH MH MMselama menjabat sejak 4 April 2008 s/d 25 Pebruari 2009 sejumlah Rp. 6.683.645.020.00,00-
adapun rinciannya sebagai berikut :
1. DIPA Rutin < Bag.Sat dan Polres > sebesar Rp. 454.610.089,00-
2. DIPA Opsnal Khusus Kepolisian sebesar Rp. 315.405.500,00-

3. APBD Prov. Jateng dan Pemkab. Tegal sebesar Rp. 418.020.000,00-

4. SSB dan Cek Fisik sebesar Rp. 5.459.020.000,00-
Laporan ini ditanda tanganni oleh DIR RESKRIM POLDA JATENG atas nama KOMBES Drs. S. EDI MULYONO, MH. tertanggal 5 Mei 2009.

catatan : Penangannan perkaranya terkesan MANGKRAK…..!!!

Selasa, 29/06/2010 | 08:19 WIB, oleh widjayanto gempar
Catatan Widjayanto Gempar: Penanganan dugaan perkara KORUPSI BUPATI PEMALANG yang…..MANGKRAAAAK…di KEJATI JATENG…..!!!

Catatan Saya|Catatan tentang Saya|Profil Widjayanto
Penanganan dugaan perkara KORUPSI BUPATI PEMALANG yang…..MANGKRAAAAK…di KEJATI JATENG…..!!!Bagikan
26 Mei 2009 jam 10:42 | Sunting Catatan | Hapus

sdh spntsnya kajati jateng segera melayangkan surat permohonan ijin pemeriksaan BUPATI PEMALANG sbg TERSANGKA perkara KORUPSI berkaitan dengan kasus DUGAAN TINTAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU CETAK WAJIB SD/MI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG tahun 2004 – 2005,kepada PRESIDEN RI melalui KEJAKSAAN AGUNG.kesemua itu guna untuk mencari KEPASTIAN HUKUM. permasalahan tsb terungkap berdasarkan surat 1. Laporan dugaan penyelewengan dana APBD tahun 2004/2005 di pemerintah Daerah kabupaten PEMALANG dari SEKRETARIAT KABINET RI dan SPRIN OPS-)%/0.3.22/Dek.3/04/2004.
Dari fakta fakta yang ada :
pada tahun 2004 di kabupaten PEMALANG Pt. BALAI PUSTAKA menawarkan BUKU BUKU pokok/wajib bagi siswa SD/MI dgn nilai Rp.33 milyar, kemudian Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG,mengadakan REKAPITULASI buku buku bagi siswa SD/MI. setelah itu DPRD kabupaten PEMALANG dgn SK No : 172.5/12/Pimp/2003 tanggal 20 Agustus 2003 membuat persetujuan kerja sama pengadaan buku dgn menggunakan anggaran APBD secara MULTI YEAR <2004 – 2005 > ditindak lanjuti dgn SK No: 172.1/II/DPRD/2003 tanggal 30 september 2003 tentang Persetujuan melakukan MOU dgn PT. BALAI PUSTAKA mendahului APBD tahun 2004 degnan menggunakan anggaran sebesar Rp. 26,6 milyar.
Pada tanggal 8 oktober tahun 2003 kepala dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG membuat surat kepada BUPATI PEMALANG perihal ijin PENUNJUKAN LANGSUNG degan No : 4252/1051/2003. kemudian dengan No surat : 050/4931/BPP tanggal 9 Oktober 2003 BUPATI PEMALANG memberi ijin pengadaan barang dan jasa melalui PENUNJUKAN LANGSUNG.
Pada tanggal 27 Februari dgn surat keputusan No : 050/251.A/DP Kepala Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG telah menunjuk saudara KARTIJAN sbg PIMPINAN KEGIATAN serta membentuk PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG dan JASA.
KARTIJAN selaku Pimpinan Kegiatan dan J. SUNARYO selaku Panitia LELANG tdk melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur KEPPRES 80 tahun 2003 tapi langsung membuat Keputusan PENUNJUKAN LANGSUNG PT.BALAI PUSTAKA sbg PENYEDIA BARANG dan JASA.
Sebelum KONTRAK ditandatangani PT. BALAI PUSTAKA telah mengirim buku sebanyak 1.031.544 eksemplar yaitu yang dilakukan pada bulan januari sampai bulan Pebruari 2004 padahal KONTRAK ditandatangani pada tanggal 2 maret 2004 antara KARTIJAN selaku Pimpinan kegiatan dengan HR. SISWADI selaku Dirut Pt. BALAI PUSTAKA. dengan kebutuhan buku sebanyak 1.512.655 eksemplar.
Setelah surat Perjanjian Pemborongan < Kontrak> ditandatangani sisa buku sebanyak 481.111 eksemplar, oleh PT.BALAI PUSTAKA dikirim pada tanggal 4 Maret sampai dengan bulan Juni 2004.
Kemudian KARTIJAN BA selaku Pimpinan Kegiatan menandatangani BERITA ACARA serah terima barang pada tanggal 8 Maret 2004 sebanyak 378.199 eksemplar dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.6.060.833.000,- dan tanggal 30 April 2004 sebanyak 993.092 eksemplar buku dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.9.901.526.200,- dan tanggal 23 Juni 2004 sebanyak 1.512.655 eksemplar dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.5.000.000.000,- yang disesuaikan dengan yang ada pada surat perjanjian Pemborongan pada pasal 6 dan 7.
Ternyata buku buku yang tercantum didalam Kontrak tersebut bukan termasuk buku buku yang sdh TERAKREDITASI sebagaimana yang ditetapkan oleh PUSAT PERBUKUAN NASIONAL DEPDIKNAS dan buku buku tersebut tdk DIKENAL di PUSAT PERBUKUAN NASIONAL.
Pengadaan barang berupa buku buku pada Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG tanpa melalui PROSEDUR yang benar yaitu :
A. Dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- pengadaan dilakukan dengan cara PENUNJUKAN LANGSUNG.
B. Tidak dibuatkan Harga Pedoman Sendiri <HPS>
C. Terjadi Mark Up harga.
D. Buku sudah dikirim sebelum KONTRAK ditandatangani.
E. Tidak dilakukan NEGOSIASI HARGA.

Permasalahan tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menetapkan BUPATI PEMALANG sbg TERSANGKA, krn adanya PENYIMPANGAN PENYIMPANGAN tersebut patut diduga NEGARA di RUGIKAN sebesar Rp.21.587.269.100,- ( Rp.5.000.000.000,- belum dibayarkan ke Pt. BALAI PUSTAKA) dari temuan data tersebut maka pengadaan buku teks wajib SD/MI oleh DINAS PENDIDIKAN kabupaten PEMALANG patut di kategorikan sbg TINDAK PIDANA KORUPSI. trmksh, salam. dari WIDJAYANTO koord GEMPAR JATENG.

— Pada Ming, 26/4/09, Widjayanto Gempar <koord.gempar_jawatengah@yahoo.co.id> menulis:

RE:Inilah 20 Kasus Korupsi yang Mangkrak di Mabes Polri
Selasa, 29/06/2010 | 08:17 WIB, oleh widjayanto gempar

Contohnya ini :
19 Mei 2009
Mantan Kapolres Tegal Didesak Dipecat
SEMARANG – Kasus dugaan korupsi mantan Kapolres Tegal AKBP Drs Agustin Hardiyanto SH MH MM, rupanya mendapat perhatian luas dari kalangan LSM anti korupsi. KP2KKN Jateng dalam rilisnya mendesak Kapolda serius mengungkap kasus yang memalukan citra kepolisian tersebut dan memecat Agustin. Sedangkan Gempar memilih langsung mengirim surat kepada Kapolri.

Koordinator KP2KKN Jateng, Jabir Alfaruqi mengatakan, untuk memudahkan penyidikan, Kapolda harus menonaktifkan anak buahnya tersebut. Dan jika kemudian terbukti bersalah, oknum polisi tersbeut haruslah dipecat dari kesatuan.

Kapolda juga diharapkan gentle untuk tidak menutup-nutupi kasus tersebut. “Justru kalau ditutupi masyarakat akan semakin mengecam, lebih baik gentle, digelar dijelaskan bagaimana kronologisnya sehingga masyarakat tahu bahwa yang buruk hanya oknum bukan semua polisi,” katanya.
Sedangkan, Koordinator Gempar, Widjayanto mengatakan akan mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Bambang Dahuri dan Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Alex Bambang Riatmodjo. Inti dari surat tersebut adalah meminta Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut.

Widjayanto juga meminta Kapolda untuk membuka ke publik penanganan perkaranya. Ia yakin kapolda mengetahui karena telah mendapatkan telegram langsung dari Kapolri soal tindakan-tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Agustin Hardiyanto yang juga mantan Kapolresta Semarang Timur ini.
Sedangkan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel Ali mengungkapkan, jika ternyata pelanggaran yang dilakukan mantan Kapolres Tegal itu sudah naik dari propam ke tingkat reskrim, dalam hal ini Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrim Polda Jateng, berarti perkara itu bukan cuma masalah serius, melainkan superserius.

Novel memberi apresiasi terhadap Kapolda yang telah serius menangani perkara itu. Ia juga berharap supaya Polda Jateng bersedia mempublikasikan hasil penyidikan yang dilakukan, supaya publik dapat mengetahui perkembangan penindakan yang dilakukan.
“Sudah barang tentu akan ada tindakan sesuai kewenangan Polri. Di Polri kan ada mekanisme internal. Mekanisme ini pasti akan efekif. Sebab memang salah satu prioritas Polri ialah memberantas korupsi di tubuh sendiri. Selain itu merupakan tindak pidana, juga bertentangan dengan grand strategy Polri 2005-2025,” ujarnya.

Rujukan telegram Kapolri tersebut bernomor TR/148/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009 tentang kepastian penghadapan AKBP Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM yang dalam telegram itu menyatakan bahwa saat ini AKBP Drs Agustin Hardiyanto SH MH MM (mantan Kapolres Tegal Polwil Pekalongan) diduga melakukan pelanggaran disiplin dan saat masih dalam proses penyidikan Subbid Provost Bid Propam sebagaimana laporan polisi No. Pol : LP/29/II/2009/Bid Propam tanggal 25 Februari 2009.

Laporan tersebut perihal dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan anggaran DIPA dan non DIPA. Untuk kasus tersebut saat ini sedang ditangani Polda Jateng sesuai Surat Perintah Kapolda Jateng No. Pol. : SPRIN/276/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang penyelidikan dan pemeriksaan dugaan terjadinya perkara pelanggaran disiplin yang melibatkan AKBP Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM.

Selain laporan tersebut, rujukan penanganan kasus tersebut juga berdasarkan laporan polisi dengan nomor : LP/31/III/2009/Bid Propam tertanggal 16 Maret 2009 perihal membuat opini negatif terhadap rekan kerja, pimpinan dan kesatuan. Juga laporan polisi No. Pol. : LP/32/III/2009/Bid Propam tanggal 16 Maret 2009 perihal menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukan baginya. Semua laporan tersebut ditanda tangani oleh Kabid Propam Polda Jateng Kombes Pol Drs.Budi Waseso pada tanggal 23 Maret 2009.
“Dari semua laporan tersebut, Kapolda telah memerintahkan kepada jajaran Reskrim Polda Jateng untuk melakukan penyelidikan. Dan jajaran Reskrim telah melakukan perintah tersebut dan telah melaporkannya kepada Kapolda perihal laporan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dugaan korupsi oleh Mantan Kapolres Tegal AKBP Drs. Agustin Hardiyanto SH, MH, MM,” ujar Wijayanto kepada Koran ini kemarin.

Pelaksaan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan lanjut Wijayanto berdasarkan Surat Perintah Dir Reskrim Polda Jawa Tengah No. Pol. : Sprin/35/IV/2009/Reskrim tanggal 21 April 2009, hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kapolres Tegal ditemukan adanya penyelewengan dana semenjak AKBP Agustin Hardiyanto menjabat sebagai Kapolres Tegal 4 April 2008 hingga 25 Februati 2009.

Temuan penyelewengan itu setelah melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap para Kabag, Kasat, Kapolsek, Bensat, Baur SIM, Baur STNK, Baur BPKB dan Ba Cek Fisik Polres Tegal. Dan penyelewengan dana itu diketahui digunakan secara pribadi oleh mantan Kapolres Tegal Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM tersebut.
Dugaan penyelewengan dana tersebut meliputi DIPA rutin (Bag. Sat dan Polsek) sebesar Rp 454.610.089,-, DIPA Opsnal khusus kepolisian sebesar Rp. 315.405.500,-, APBD Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Tegal sebesar Rp. 418.764.760,-, SSB dan Cek Fisik sebesar Rp. 5.459.020.000,- dan total jumlah keseluruhan yang diduga di selewengkan sebesar Rp. 6.683.645.678,- (Rp 6.6 Milyard). Laporan tersebut ditandatangani langsung oleh Dir Reskrim Kombes Pol Drs. Edi Mulyono.

Dengan temuan penyelewengan dana tersebut, Wijayanto mendesak kepada Kapolri dan Kapolda untuk menindak sesuai hukum yang berlaku dan disosialisasikan ke publik secara transparan karena tindak tersebut dilakukan oleh pejabat publik. Selain itu tindakan dugaan korupsi itu sangat merugikan anggota polisi pada umumnya dan Polres Tegal pada khususnya.
“Karena mereka tidak dapat menerima hak sebagaimana mestinya. Apabila berkelanjutan akan mengakibatkan berkurangnya semangat kerja khususnya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, kami meminta kepada Kapolri dan Kapolda Jateng untuk menyelesaikannya secara tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan diharapkan uang tersebut bisa dikembalikan dan diperuntukkan sebagaimana mestinya,” pungkas Wijayanto.

Sementara itu terpisah, Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Alex Bambang Riatmodjo kepada wartawan mengatakan bahwa setiap warga Negara tidak ada perbedaan di mata hukum, untuk itu setiap pelanggaran baik yang dilakukan oleh masyarakat atau pun anggotanya sendiri akan dicermati dan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan khusus untuk kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Mantan Kapolres Tegal AKBP Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM pihaknya akan serius menanganinya.
“Kami juga akan melakukan koreksi internal ke dalam dengan ketentuan dan aturan Polri, dan kami akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Kapolda kepada wartawan kemarin.
Kapolda menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman dan masih melihat perkembangannya. Wartawan diminta menunggu hasil penyelidikannya. “Kita masih melakukan pendalaman dan melihat hasil pemeriksaan, tunggu saja,” pungkasnya. (Radar Pekalongan)

Yusril Jangan Gertak untuk Barter Kasus

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 02/07/2010 | 11:55 WIB Yusril Jangan Gertak untuk Barter Kasus

Jakarta – Pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata menyarankan, mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang juga mantan Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra tidak sekedar melontarkan gertak sambal dengan mengancam akan membongkar kasus Century dan sebagainya, apabila dirinya dijerat hukum oleh pihak Kejaksaan Agung dalam pemerintahan Presiden SBY.

“Mestinya kalau mau membuka kasus Century, buka saja! Tak perlu berkoar-koar atau ancaman melulu. Jangan-jangan Yusril takut dihukum apabila terbukti bersalah dalam kasus Siminbakum, sehingga dia mengancam duluan agar aparat hukum tidak berani menahan Yusril, akibat SBY takut ancaman kasus Century akan dibongkar. Kalau yang model begini ini namanya Yusril membuka barter kasus. Dia minta ‘selamat’ dan sebagai kompensasinya, rezim penguasa juga selamat,” tegasnya di Unas, Jakarta, Jumat (2/7/2010).

Menurut Tubagus Januar, mestinya Yusril dengan gentlemen berani menantang siapa yang bersalah harus dihukum. Sebab, siapa pun yang menjadi pemimpin atau pernah menjadi pemimpin harus tetap wajib mempertanggungjawabkan jabatannya. “Yusril harus jentel, tak perlu takut dipenjara. Bongkar saja skandal Century, kasus Hilton dan lainnya, apabila mengetahui ada unsure korupsi di situ. Berdosalah dia kalau mengetahui ada perbuatan jahat tetapi dia menyembunyikannya,” tutur mantan aktivis ini.

Januar menambahkan, Yusril yang memiliki latar belakang ahli hukum mestinya harus menjadi pionir penegakan hokum di Indonesia yang kini terkesna tebang pilih dan letoy. “Yusril harus berani mengorbankan diri sendiri untuk kemanfaatan umat. Sebagai pahlawan yang berani menjadi berkorban untuk menegakkan kebenaran, dia akan dikenang sepanjang masa. Sebaliknya, apabila dia barter kasus dan cari selamat bersama rezim penguasa, maka namanya akan tercoreng dalam sejarah,” tutur paranormal asal Banten ini.

Sebagaimana diberitakan, Yusril Ihza Mahendra menangkap sinyal politis dalam penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek Sisminbakum (Sistim Administrasi Badan Hukum) saat dirinya menjabat Menteri Hukumd an HAM. Pentolan Partai Bulan Bintang (PBNB) ini pun dengan lantang mengatakan tak ingin menjadi yang “dikorbankan” dalam kasus tersebut.

Sejumlah kasus, seperti kasus Bank Century dan kasus Hotel Hilton, siap dibukanya. Yusril mengaku punya “kartu truf”. Jaksa Agung Hendarman Supandji pun dilaporkannya ke polisi karena dugaan jabatan yang diembannya sudah kadaluwarsa. Akibatnya, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah meminta, Yusril sebaiknya tak hanya mengeluarkan “ancaman”.

Menurutntya, pernyataan-pernyataan Yusril mengenai sejumlah kasus yang diketahuinya harus segera diungkapkan jika bertujuan demi penegakan hukum. Kasus yang sempat diucapkan Yusril untuk dibongkar adalah kasus Century dan sengketa tanah Hotel Hilton yang kini berubah nama jadi Hotel Sultan. “Yusril jangan hanya bicara. Beberapa hari belakangan, dia kan mengancam akan buka kasus Jaksa Agung. Jangan hanya bicara dan mengancam,” kata Febri, Jumat (2/7/2010), seperti dilansir situs Kompas. “Kalau tidak segera membuka ke publik, sesungguhnya hukum sedang dibajak dengan praktik barter perkara,” imbuhnya.

Febri khawatir, ancaman-ancaman yang dilontarkan mantan Menteri Sekretaris Negara itu hanya membuka peluang barter perkara dengan pihak-pihak yang disebutnya. “Buka saja kalau tahu kasus lain yang berkaitan dengan Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung. Ini kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengetahui skandal-skandal besar,” seru aktivis ICW. (*/jpc/ira)

Yusril Laporkan Jaksa Agung ke Polri

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 01/07/2010 | 13:32 WIB Yusril Laporkan Jaksa Agung ke Polri

Jakarta – Tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Yusril Ihza Mahendra tiba di Mabes Polri. Mantan Mensesneg dan Menkumham ini melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji menyusul insiden satu jam tertahan di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Saya ke sini mau melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Ia melakukan tindakan ilegal dengan memberikan perintah-perintah dengan memanfaatkan jabatannya,” kata Yusril.

Yusril tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (1/7/2010) sekitar pukul 11.50 WIB. Yusril didampingi Ali Muchtar Ngabalin dan M Assegaf.

Menurut dia, Hendarman melakukan kesewenang-wenangan dalam menyidik orang, mencekal dan menuntut orang yang tidak bersalah. “Harusnya jabatan dia habis pada tahun 2009, dan hingga sekarang belum ada masa perpanjangan. Kami tidak terima perlakuan itu,” ujar Yusril.

Yusril Lapor Perbuatan Tak Menyenangkan
Setelah hampir satu jam tertahan di gedung Kejakasaan Agung, Yusril Ihza Mahendra akhirnya diperbolehkan keluar. Tak terima atas perlakuan yang didapat, tersangka kasus dugaan korupsi Sisminbakum ini pun segera melapor ke Mabes Polri. “Perbuatan tidak menyenangkan,” kata Yusril di Kejagung, Jl Sultan Hassanudin, Jaksel, Kamis (1/7/2010).

Sebelumya, saat ingin keluar gerbang Kejagung, Yusril dihadang provost yang bertugas di Kejaksaan. Namun demikian, Yusril belum menjelaskan siapa yang akan ia laporkan. “Anda datang saja sendiri ke Mabes (Polri),” kata Yusril kepada wartawan.

Yusril bersama-sama pengacara dan rekannya langsung menuju Mabes Polri. Sebelumnya, mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini tidak mau diperiksa oleh jaksa penyidik. Ia mengakui sudah memberikan alasan penolakan kepada penyidik.

Yusril Dihadang di Kejagung
Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra tiba-tiba diblokade dan tidak bisa keluar dari Kejaksaan Agung. Yusril marah dan tidak terima dengan perlakuan itu. “Ini apa-apaan! Saya kan tamu, kenapa harus seperti ini? Apa alasan mereka!” kata Yusril geram sambil memegang rokok, di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (1/7/2010).

Mobil Yusril kini terparkir di dekat pos pengamanan pintu belakang Kejagung menuju daerah Bulungan. Yusril masih bersama dengan pengacara Maqdir Ismail, adiknya Yusron Ihza Mahendra dan politisi PBB Ali Muchtar Ngabalin.

Sebelumnya, provost Kejagung menutup paksa gerbang keluar Kejagung dan menggemboknya. Hal ini rupanya dilakukan agar Yusril tidak bisa meninggalkan gedung Kejagung.

Gerbang Kejagung Digembok untuk Halangi Yusril
Setelah mobilnya ditahan. Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra keluar dari mobil dan berjalan menuju gerbang pintu keluar. Provost Kejagung tiba-tiba menutup gerbang untuk memblokade Yusril.

Petugas provost ini tadinya berdiri di depan mobil Volvo Yusril. Melihat Yusril berusaha pergi dengan berjalan kaki, mereka pun berlari menuju gerbang Kejagung, di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/7/2010).

Mereka langsung menarik gerbang sampai tertutup dan menggemboknya. Yusril pun terkejut atas gerakan tiba-tiba para provost ini. Aksi tutup gerbang ini pun menjadi perhatian para fotografer dan kameramen TV. Yusril yang tidak bisa keluar tampak emosi.

Mobil Yusril Ditahan Tak Boleh Tinggalkan Kejagung
Tak lama berada di dalam Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Yusril Ihza Mahendra dan rombongan keluar. Yusril langsung masuk ke mobil Volvo-nya. Namun, saat mobil itu hendak melaju, 2 provost Kejagung menghalangi dengan berdiri di depan mobil mewah itu.

“Jampidsus belum bisa terima karena Yusril tidak mau diperiksa,” kata salah satu provost, di halaman Gedung Bundar, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/7). Mobil yang ditumpangi Yusril pun terpaksa berhenti. Namun mantan Menkum HAM itu tidak keluar dari dalam mobil.

Jampidsus: Yusril Belum Selesai Diperiksa, Wajar Kalau Dicegat
Terkait insiden Yusril Ihza Mahendra dihadang saat akan meninggalkan Kejaksaan Agung (Kejagung), Jampidsus M Amari menilai pencegatan itu wajar karena Yusril belum diperiksa tapi sudah pulang. “Dirdik itu baru mau menghadap saya, tapi dia (Yusril) sudah pergi,” kata Amari di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/7).

Amari mengatakan, Yusril memang dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun penyidik Kejagung sama sekali belum meminta keterangan kepada mantan Menkum HAM itu. “Kalau orang dipanggil untuk diperiksa, belum selesai wajar dong. Jangan pergi dulu, apa maksudnya,” kata Amari.

Namun akhirnya Yusril ‘dilepaskan’ setelah menelepon Amari. “Akhirnya Yusril telepon saya bahwa dia tidak siap diperiksa dan dimohon panggilan kedua,” katanya. “Kalau begitu saya enak, dia tadi pergi bukan melarikan diri,” lanjut Amari. (*/dtc/tt)

Yusril Ancam Buka-bukaan Soal Century

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 01/07/2010 | 13:23 WIB Yusril Ancam Buka-bukaan Soal Century

Jakarta – Kejaksaan Agung menetapkan mantan kuasa pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika, Hartono Tanoesudibyo dan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Tetapi Yusril tidak tinggal diam, ia membantah dirinya terlibat dugaan korupsi Sisminbakum seperti yang dituduhkan jaksa. Lebih jauh ia pun bertekad untuk mengungkap skandal Century dan Hilton.

Menurut sahabat Yusril MS Kaban, kasus yang saat ini menimpa Yusril sebetulnya adalah trik politik untuk mengorbankan Yusril. Ia pun menilai Yusril tidak bersalah dalam kasus ini. “Saya yakin kalau Yusril tidak bersalah dalam kasus ini. Ini mungkin trik politik untuk mengorbankan Pak Yusril,” kata Kaban.

Lebih jauh ia pun heran dan bertanya mengapa kasus Sisminbakum baru dipersoalkan saat ini. Sebab, kebijakan Sisminbakum telah dikeluarkan saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan diresmikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai wapres. Sebab itu Kaban menilai menilai kasus ini janggal. “Ini ada yang aneh, sudah 12 tahun berjalan baru bisa diadili. Kenapa diadili di zaman SBY. Ketika zamannya Gus Dur, Jaksa Agungnya Pak Hendarman Supandji dan tidak ada masalah dengan Sisminbakum, imbuhnya.

Yusril pun tidak tinggal diam. Sebagai orang yang mengerti tata hukum negara, mantan Mensesneg dan Menkumham, ia merasa mengerti persoalan politik yang saat ini menimpa dirinya. Ia pun mengungkapkan kepada media bahwa ia akan membongkar skandal Century dan juga kasus Hilton seperti yang ia ketahui.

“Kita akan habisi. Prinsip saya, mati satu, mati semua. Saya akan bongkar semua yang saya tahu. Sebelum ada kasus Century, saya sudah tahu. Sebelum soal tanah hotel Hilton mencuat, saya sudah tahu,” ujar Yusril saat ditemui wartawan di kantor hukum Yusron Ihza Mahendra, Gedung Citra Graha, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (30/6/2010).

Menurut Yusril, kasus Sisminbakum yang menimpa dirinya lebih bermotif politik. Banyak pihak yang ingin menjatuhkan dan menghabisi karir politiknya. Ia pun menduga, ia dijadikan tersangka usai 5 anggota DPR dari partai besar menghadap Jaksa Agung. Pertemuan itu, menurutnya guna mendesak Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk menetapkan dirinya menjadi tersangka. (boy)

DPR Harus Dorong Yusril Bongkar Kasus Century & Hilton

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 02/07/2010 | 13:39 WIB DPR Harus Dorong Yusril Bongkar Kasus Century & Hilton

Jakarta – Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengancam akan membongkar dugaan kasus korupsi Century dan Hotel Hilton karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sisminbakum. Tindakan Yusril patut didukung oleh DPR.

“Wah bagus sekali (jika Yusril mau bongkar kasus Century dan Hotel Hilton). Masyarakat dan Komisi III tentu harus mendukung Yusril,” ujar pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Rudy Satriyo, Jumat (2/7/2010).

Menurut Rudy, semakin buka-bukaan, itu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Meski demikian, Yusril harus mempunyai bukti kuat jika akan membongkar kasus itu. “Tunjukkan bukti ke publik,” saran Rudy.

Rudy menambahkan, Yusril bisa disebut sebagai whistle blower (peniup peluit), seperti halnya mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji (yang membongkar kasus yang diduga melibatkan pejabat tinggi Kepolisian). Karena itu bisa saja Yusril mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Yusril menolak diperiksa Kejaksaan pada Kamis 1 Juli kemarin dan balik menuding Jaksa Agung Hendarman Supandji sebagai pejabat ilegal karena belum dilantik Presiden SBY. Yusril juga mengancam akan membongkar kasus Century dan Hotel Hilton yang diketahuinya.

“Kita akan habisi. Prinsip saya, mati satu, mati semua. Saya akan bongkar semua yang saya tahu. Sebelum ada kasus Century, saya sudah tahu. Sebelum soal tanah Hotel Hilton mencuat, saya sudah tahu,” ujar Yusril di kantor hukum Yusron Ihza Mahendra, Gedung Citra Graha, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (30/6/2010) lalu. (*/dtc/din)

30
May
10

Kenegaraan : Pimpinan KPK Seperti Apa yang Dicari ?

Pimpinan KPK

VIVAnews

By Umi Kalsum, Anggi KusumadewiMinggu, 30 Mei
KPK

VIVAnews – KPK identik dengan tugas berat pemberantasan korupsi. Risiko kerjanya pun tak main-main. Belum lekang dari ingatan adanya dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Chandra M.Hamzah dan Bibit Samad Ryanto. Kasus itu pun belum lagi tuntas hingga kini. Lantas, pimpinan KPK seperti apa yang kini dicari panitia seleksi (pansel) KPK?

“Yang tidak mencari kekuasaan, yang tidak mencari uang, yang tidak dipusingkan lagi oleh ekonomi keluarga, yang tidak ingin dilayani, yang tidak mencari sarana balas dendam, yang berani melangkah, yang berkarakter, dan yang berjiwa pemimpin,” tandas anggota pansel KPK, Rhenald Kasali, dalam diskusi Polemik Trijaya FM, ‘Mencari Pimpinan KPK’ di Jakarta, Sabtu 29 Mei 2010.

Rhenald mengakui, tugas KPK memang berat. Oleh karena itu, ia tidak mengharapkan calon pelamar yang hanya bisa berwacana, tanpa berani melangkah dengan solusi dan tindakan konkret. Rhenald menegaskan, pansel tidak mencari orang yang berkemampuan teknis, karena yang dipentingkan di sini ialah inisiatif. “Dalam konteks inisiatif itu, karakter dan keberanian lebih utama,” imbuhnya.

Rhenald mengingatkan agar semua pihak tidak tertipu dengan penampilan luar calon. “Don’t judge a book by its cover — jangan lihat orang dari casing-nya,” kata Rhenald. Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika dulu menyeleksi M Jasin dan Haryono Umar — dua pimpinan KPK saat ini.

“Waktu interview dulu, kemampuan Jasin dan Haryono juga belum kelihatan. Dari luar, Jasin seperti orang yang tipikal kelemak-kelemek (lamban). Sementara Haryono saat wawancara, kepalanya malah miring terus,” ujar Rhenald memancing tawa hadirin.

Namun, tutur Rhenald, setelah diseleksi secara cermat, kini terbukti kedua orang tersebut berintegritas dan berkemampuan tinggi. “Kalau sudah kerja, tak ada kata berhenti. Tancap gas,” sahutnya.

Saat ini M Jasin menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Informasi, dan Data. Sedangkan Haryono Umar menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Pengawasan Internal, dan Pengaduan Masyarakat. “Kami jelas tidak memilih malaikat, karena tidak ada manusia yang juga malaikat. Tapi kami memilih yang terbaik, dan itu tidak semata terbaca dari penampilan luar serta hasil psikotes,” tukas Rhenald.

Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, juga mengakui bahwa kerja KPK sangat berat. “Saya bukannya tak terpikir untuk ikut mencalonkan diri. Tapi tantangan pimpinan KPK itu maha berat,” ujarnya dalam forum yang sama. Hal ini, menurutnya, diperparah dengan proteksi yang lemah terhadap pimpinan KPK.

“Begiti dikriminalkan seperti yang kemarin menimpa Chandra dan Bibit, harus berhenti bertugas sementara,” kata Denny. Akibat lemahnya proteksi dan beratnya tugas pimpinan KPK, maka Denny tak hera apabila lowongan pimpinan KPK kini relatif sepi peminat. Orang baik-baik pun, ujarnya, akan berpikir berkali-kali untuk hadir di meja pendaftaran pimpinan KPK.

Hingga hari ini, pansel mencatat sudah ada belasan orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, di antaranya pengacara OC Kaligis dan Farhat Abbas.

(umi)

4 Alasan Orang Bersih Malas Jadi Pimpinan KPK

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 29/05/2010 | 11:42 WIB 4 Alasan Orang Bersih Malas Jadi Pimpinan KPKJakarta – Pendaftaran calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah dibuka sejak Rabu, 25 Mei lalu. Namun belum terlihat aktivis anti korupsi ikut mendaftar. Apa sebabnya? Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menduga ada 4 alasan mengapa orang bersih enggan mendaftar.

Pertama, karena faktor kans yang dipilih hanya satu orang. Kedua, soal kekhawatiran mereka karena tidak punya cantolan politik di DPR.  “Ketiga, karena khawatir dikriminalisasi kalau jadi pimpinan KPK,” ungkap Emerson saat dihubungi, Jumat (28/5/2010) malam.

Faktor lainnya, menurut Emerson, bukan datang dari si calon melainkan dari Pansel. ICW menilai Pansel hanya bersifat pasif menampung calon pimpinan KPK. “Seharusnya menjemput bola, jangan menunggu. Karena kita bisa memilih orang-orang yang bagus dan memiliki rekam jejak yang baik. Sehingga kriterianya jelas,” imbuhnya.

Emerson juga mengingatkan agar Pansel tidak memaksakan untuk meloloskan calon yang tidak kredibel. Sebab, resiko meloloskan orang yang tidak kredibel bisa menghancurkan KPK. “Jika tidak memenuhi syarat jangan dipaksakan,” seru aktivis ICW.

Tes di DPR Jadi Hambatan Calon Berintegritas Daftar KPK
Jabatan pimpinan KPK harus dijabat calon yang berintegritas. Tapi banyak calon yang memiliki rekam jejak seperti itu enggan mendaftar. Alasannya ditengarai fit and profer test di DPR jadi alasan. “Mungkin alasan kewajiban mendaftar atau melamar jadi hambatan, di samping kekhawatiran dan kemalasan menghadapi fit and proper test di DPR,” kata anggota panitia seleksi (Pansel) KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, Sabtu (29/5/2010).

Namun, dengan Pansel menjamin. Seandainya dalam proses seleksi tidak menemukan calon yang berintegritas, Pansel tidak akan memaksakan diri mengajukan calon ke DPR. “Sudah sepakat tidak memaksakan memilih seadanya atau yang pas-pasan,” imbuhnya.

Sebelumnya hal senada juga disampaikan anggota Indonesian Corruption Watch (ICW) Febridiansyah. Dia menilai DPR memiliki kepentingan tertentu atas suatu calon, bukan atas alasan untuk pemberantasan korupsi.

Empat Pantangan Calon Pimpinan KPK
Seleksi calon pimpinan KPK segera dimulai. Panitia seleksi calon pimpinan
KPK mewajibkan calon pimpinan KPK tidak memiliki empat motif negatif. “Kita tidak mencari orang yang motifnya berkuasa, motif of power. Ini bisa merusak kinerja KPK,” kata anggota pansel KPK Rhenald Kasali dalam Polemik Mencari Pimpinan KPK di Warung, Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/5/2010).

Rhenald menyampaikan, calon pimpinan KPK tidak boleh tertarik dengan pekerjaan barunya karena uang. Gaji pimpinan KPK memang cukup besar, orang seperti ini dikhawatirkan akan mengumpulkan uang dengan melawan hukum.

“Motif kedua adalah motif of money. Jangan berpikir bahwa 40 juta rupiah adalah besar dan jangan mencari uang menggunakan wewenangnya,” terangnya.

ICW Minta Pansel Pimpinan KPK Tegas Soal Syarat Usia Pendaftar
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Seleksi Pimpinan KPK tegas soal persyaratan usia pendaftar. Jika tidak, Pansel bisa melanggar ketentuan UU 30 tahun 2002 tentang KPK. “Kita minta Pansel bersifat tegas terhadap pendaftar-pendaftar yang tidak memenuhi kriteria pimpinan KPK. Coret langsung saja,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho saat dihubungi, Jumat (28/5/2010).

Emerson mengatakan, UU KPK sudah jelas mengatur bahwa usia minimun pimpinan KPK yakni 40 tahun sedangkan batas maksimal 65 tahun. “Pendaftaran tetap boleh saja diterima tapi kalau meloloskan dia melanggar UU,” imbuhnya.

Seperti diketahui Farhat Abbas dan OC Kaligis berencana akan mengajukan uji materi Pasal 29 Undang-Undang KPK ini ke Mahkamah Konstitusi. Farhat mengatakan pembatasan usia tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena menghalangi warga negara yang mau mengabdi pada negara.

Pendaftaran calon pimpinan KPK sudah digelar sejak 25 Mei 2010 hingga 14 Juni 2010. Sejumlah calon sudah mendaftar, namun hanya beberapa orang yang sudah memenuhi persyaratan berkas. Di antara para pendaftar ada advokat OC Kaligis, Alamysah Hanafiah, dan Farhat Abbas.

Awas, Titipan Istana di Calon Pimpinan KPK
Proses seleksi calon pimpinan KPK akan mengalami banyak halangan terutama dalam mendapatkan pimpinan KPK yang objektif dan independen. Hambatan tersebut bukan saja terjadi di DPR, seperti yang diperkirakan banyak orang, tetapi juga di panitia seleksi yang diketuai oleh Menkumham Patrialis Akbar.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan bahwa proses seleksi pimpinan KPK ini memang tidak mudah. Proses seleksi di DPR misalnya seringkali banyak dimuati kepentingan politis dan praktek suap seperti misalnya yang terjadi pada saat pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom. Sebab itu Mahfud menyatakan calon pimpinan KPK terkadang mesti banyak uang. “Terkadang si calon pimpinan KPK mesti banyak uang. Ini untuk membagi-bagikan uang (suap) kepada anggota DPR agar memilihnya,” ujarnya Kamis (27 Mei 2010).

Senada dengan Mahfud MD, Koordinator ICW Eemerson Junto juga menyatakan bahwa proses seleksi calon pimpinan KPK di DPR nanti rawan money politic dan kepentingan politik. Ia mengkhawatrikan DPR akan memilih calon pimpinan KPK yang galak dan yang membuat aman bagi anggota DPR. “Biasanya, DPR akan memilih calon pimpinan KPK yang tidak galak dan aman bagi DPR. Proses seleksi ini memang rawan money politic dan kepentingan. Mudah-mudahan DPR sekarang ini tidak,’ ujarnya.

Sebab itu keduanya meminta kepada masyarakat dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus mengawal proses seleksi ini agar transparan dan tidak dimasuki oleh kepentingan segelintir orang tertentu. Hal tersebut penting mengingat KPK dalam beberapa waktu ini mengalami hambatan dan ‘serangan’ dari pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk melemahkan KPK. Sebab itu, upaya pemelahan KPK diproses seleksi calon pimpinan juga bisa saja terjadi.

Sebetulnya, proses seleksi pimpinan KPK ini bukan saja rawan di DPR, tetapi juga rawan di Panitia Seleksi yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Sebagai seorang mentri yang bertanggungjawab soal hukum ia mesti mencari seorang pimpinan KPK yang independen. Tetapi sebagai menteri yang dipilih oleh SBY, maka ia bisa saja diintervensi oleh kepentingan tertentu.

Patrialis Akbar sebetulnya bisa dikatakan sebagai loyalis SBY. Dalam beberapa kesempatan ia membenarkan apa yang diutarakan atau yang dilakukan oleh SBY. Sebagai seorang loyalis kepada atasannya ia diperkirakan akan mengamankan Istana dengan cara memasukkan calon pimpinan KPK titipan Istana. Pengurus KNPI Liyus Oktari misalnya melihat ajang proses seleksi KPK ini bisa saja dijadikan sebagai upaya lebih lanjut untuk melemahkan KPK. Caranya dengan memasukkan orang titipan Istana di kursi pimpinan KPK atau memasukkan orang parpol tertentu.

“Proses seleksi ini bisa jadi ajang pelemahan KPK selanjutnya. Melemahkan KPK dengan cara memasukkan titipan Istana atau parpol tertentu di kursi pimpinan. Agar nanti KPK menjadi macan  ompong,” ujarnya kepada jakartapress.com. Lantas, bagaimana dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan kepentingan penguasa atau kalangan ‘dekat’ Istana. Dan tentu saja pbagaimana penyelesaian skandal Century apabila calon pimpinan KPK berasal dari katabelece atau titipan Istana? (*/dtc/jpc)

30
Dec
09

PEPORA : KPK Melarang Pejabat Urusi Yayasan Swasta

KPK Melarang Pejabat Urusi Yayasan Swasta

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 29/12/2009 | 19:09 WIB KPK Melarang Pejabat Urusi Yayasan Swasta

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti yayasan swasta yang diisi oleh para pejabat publik. Sebaiknya hal itu tidak dilakukan para pejabat karena akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. “Pejabat publik seharusnya jangan terlibat di yayasan swasta karena berpotensi menyalahgunakan wewenang sangat besar,” kata Wakil Ketua KPK bidang pencegahan M Jasin usai memberikan laporan akhir tahun di Gedung KPK, Selasa (29/12).

Menurut Jasin, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki yayasan-yayasan yang dimiliki swasta. Sehingga, aliran dana yang masuk dari pihak swasta tetap dibiarkan. “Kami hanya bisa mengimbau,” lanjutnya.

Sementara untuk yayasan yang berada di naungan pemerintah, KPK sudah lama berusaha untuk menertibkannya. Hanya yayasan yang memberikan profit saja bisa dipertahankan. “Kalau yang merugikan sebaiknya dibubarkan saja,” tegasnya.

Fenomena tentang yayasan yang diisi oleh pejebat negara ini diungkap oleh penulis George Junus Aditjondro dalam bukunya ‘Membongkar Gurita Cikeas’. Disebutkan oleh George, ada sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan SBY dan perlu diaudit independen karena menerima dana dari sumber yang tidak jelas dan dihuni oleh para pejabat BUMN.

Sejumlah pejabat juga disebut aktif di yayasan-yayasan tersebut, antara lain Yayasan Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (KdK), Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia, dan Yayasan Sulam Indonesia. Yayasan-yayasan itu disebut George berafiliasi kepada SBY dan Ibu Ani Yuhoyono.

Sejumlah pejabat dan tokoh disebut-sebut dalam buku George aktif dalam yayasan itu. Antara lain Djoko Suyanto, Soetanto, Purnomo Yusgiantoro, Jero Wacik, MS Hidayat, dan Didi Widayadi. Sejumlah keluarga menteri dan pejabat juga disebut, seperti istri Ginandjar Kartasasmita, isteri Hassan Wirajuda, adik Marty Natalegawa, dan istri Jero Wacik. Sejumlah pimpinan BUMN dan bank juga disebut terlibat dalam yayasan seperti Dirut BNI Gatot Suwondo, Sofyan Basyir dan Anton Sukartono.

Namun, sejumlah nama yang disebut sudah membantah tulisan George. Mereka menegaskan yayasan-yayasan tersebut tak terkait dengan SBY dan Ny Ani Yudhoyono. Hingga saat ini, buku ini beredar di publik, karena tidak ada larangan dari Kejaksaan Agung. Namun, di toko buku besar, seperti Gramedia, buku ini tak ditemukan. (*/dtc/jpc)

21
Nov
09

Anti Korupsi : Drama Cicak vs Buaya

Akhir Sebuah Drama

Sabtu, 21 November 2009 | 03:58 WIB

Soetandyo Wignjosoebroto

Tiada kasus hukum yang menyedot perhatian publik selain kasus ”cicak lawan buaya”.

Sebenarnya, yang menarik perhatian bukanlah perkara hukumnya, tetapi keterlibatan para aktor besar, baik yang sekali-sekali tampil berterang-terangan di depan umum maupun yang bersembunyi di panggung belakang.

Perhatian publik membesar karena liputan media, yang menyuguhkan drama konflik ini sejak awal, kadang diimbuhi paparan faktual dan aktual, juga sering berupa dugaan berbau gosip. Namun, apa pun macam dan kualitas sajiannya, media telah merobohkan dinding-dinding institusi, yang memungkinkan panggung perkara terbuka, disaksikan publik.

Dulu, berbagai konflik hukum—apalagi yang sarat kepentingan politik—berlangsung secara tertutup dan baru terbuka saat konflik masuk sidang pengadilan terbuka. Kini konflik para penegak hukum dapat diikuti sejak awal.

Konflik bermula saat beberapa pihak mulai gerah dengan tindakan dan semangat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menimbulkan rasa waswas. Sang cicak (KPK) bergerak amat aktif menelan puluhan koruptor tanpa pilih-pilih. Dan sosok besar seperti buaya pun seolah tak sanggup menelan si cicak yang bukan sembarang cicak, tetapi superbody yang mempunyai kewenangan luar biasa.

Drama pertunjukan hukum dimulai saat lembaga berlabel buaya ini mencoba menahan cicak agar tidak bertindak terlalu jauh. Ada tudingan, sekaligus kekhawatiran, cicak ”tak tahu diri” dan akan bertindak sedemikian jauh, sampai-sampai terdeteksi kian mendekati ”ring satu”. Beberapa bulan lalu nyelonong lewat akses kasus BLBI dan kali ini (maunya) masuk lebih dalam melalui kasus Bank Century.

Drama ”cicak lawan buaya” mempertontonkan aneka manuver dalam suatu proses hukum yang dimainkan masing-masing pihak untuk saling menyerang dan bertahan. Dan ini baru babak awal. Grandfinal baru akan terjadi nanti jika masalah telah masuk forum pengadilan. Dulu, perhatian khalayak atas konflik semacam ini baru muncul saat permainan masuk babak final, dalam wujud panggung terbuka di ruang pengadilan.

Namun, kali ini semua pihak seolah tak sabar menunggu drama sebenarnya di pengadilan. Masyarakat segera melibatkan perhatian ke perkara yang sedang berlangsung, termasuk keberpihakannya. Media, yang gencar memberitakan perkembangan perkara, mengekspos proses-proses yang semula berlangsung di belakang tembok yang tak gampang dilongok.

Kian terbuka

Kini masalah kian terbuka. Saat fakta perkara terpapar dan tergambar pada ribuan mata pemerhati, masyarakat—yang selama ini sebenarnya sudah acap curiga, tetapi tak pernah bisa beroleh bukti nyata—seolah mendapat kesempatan untuk ikut menelisik dan menyelidik.

Kini, situasi menjadi kian sulit bagi aparat penegak hukum untuk bermain di belakang tembok institusi secara tertutup, atau berahasia-rahasia. Berbagai keputusan yang diambil tanpa argumen segera diketahui khalayak, yang umumnya didasarkan pada kaidah-kaidah legal formal, gampang dicurigai sebagai kolusi di belakang panggung dan punggung.

Di tengah kehidupan politik yang diprasangkai penuh manuver pejabat pemerintah yang kerap dipercaya tak jujur, massa awam di luar kekuasaan umumnya gampang dirasuki rasa tidak percaya akan maksud baik pemerintah. Akibatnya, jika ada pejabat sedikit bertindak di luar prosedur baku, masyarakat segera beroleh alasan untuk meneriakkan kecurigaan dengan kata-kata yang antipatik. Ketidakberdayaan menghadapi struktur kekuasaan yang terkesan angkuh, keberpihakan massa rakyat gampang jatuh kepada siapa saja yang dirasa berani mencabar dan mengkritik penguasa.

Maka, dalam keadaan seperti itu—saat pecah konflik antara Polri dan KPK telanjur terbuka—dapat diduga ke mana arah keberpihakan khalayak awam. Memandang Polri yang teridentifikasi sebagai representasi kekuasaan yang sedang dicurigai korup, empati khalayak yang ada di luar struktur kekuasaan dapat dipastikan tertuju ke KPK. Berbagai pernyataan sejumlah perwira tinggi Polri di hadapan media acap kali dikesankan ketus oleh khalayak. Hal ini telah menyulitkan upaya mengurangkan keberpihakan dan memulihkan keseimbangan.

Masyarakat belum lupa, saat seorang petinggi Polri mengunggulkan diri sebagai buaya yang tak bisa ditaklukkan oleh cicak kecil yang boleh disepelekan. Sementara itu, hampir setiap hari tayangan TV mempertontonkan pemandangan bagaimana polisi sebagai aparat kekuasaan menghadang massa rakyat pengunjuk rasa yang ingin mengadukan nasibnya ke pejabat pemerintahan. Kekerasan acap digunakan di situ dan berujung dalam berbagai bentrokan yang tak imbang. Sementara itu, di layar televisi, tidak sekali pun pernah tertayangkan kerja KPK yang berbuat kekerasan terhadap rakyat, selain menggiring para pejabat korup yang didakwa ”makan uang rakyat”.

Terpuruk

Rekaman yang diputar pada sidang resmi MK juga telah membeberkan bagaimana citra Polri dan aparat kekuasaan kehakiman lainnya menjadi terpuruk. Banyak ulah pejabat yang, meski tak hendak dianggap melanggar undang-undang, sungguh vulgar dan tak pantas.

Dalam perkembangan hingga November ini, konflik tak kunjung surut, bahkan seperti melebar tanpa bisa dilokalisasi di ranahnya yang institusional dan legal formal. Panggung dan arena tempat drama konflik dimainkan sejauh ini sudah tertransfer dari ranah legal-formal ke sosio-psikologik massa.

Opini massa yang berawal dari rasa keberpihakan—dan tidak dari khazanah kognitifnya—tidaklah sekali-kali dapat diabaikan. Meski bukan fakta obyektif, opini massa itu—tanpa bisa dibantah—sesungguhnya realitas intersubyektif yang acap kali tak dapat dibatasi dan dilokalisasi. Karena itu, secara potensial juga akan menggerogoti sendi-sendi kepercayaan kepada pemerintah.

Sehubungan dengan hal itu, rekomendasi Tim Delapan yang mencoba mengambil jalan mediasi dengan memperhitungkan kondisi sosio-psikologik massa patut memperoleh pertimbangan yang arif. Meski upaya menyelesaikan konflik di ranah legal formal guna mengalahkan cicak dan opini massa terus dilakukan—dan mungkin akan memenangkan si buaya—kemenangan di ranah formal itu tidak akan bertahan panjang.

Soetandyo Wignjosoebroto Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga

REKOMENDASI TIM DELAPAN
Penguluran Waktu yang Mengkhawatirkan

Sabtu, 21 November 2009 | 03:03 WIB

Apa manfaat pertemuan ini? Penjelasan yang diberikan hanya berputar-putar. Inilah kualitas Komisi III. Memprihatinkan, tidak dapat menangkap aspirasi rakyat.”

Demikian kata T Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Kamis (19/11) pukul 21.30. Pernyataan itu dia keluarkan sesaat setelah menyatakan keluar dari ruang rapat kerja Komisi III DPR dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gayus memutuskan walkout karena tidak puas dengan sikap sebagian temannya di Komisi III dan keterangan Hendarman terkait perkara yang melibatkan Wakil Ketua (nonaktif) KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Pernyataannya tentang raker yang berputar-putar memang beralasan sebab tidak banyak hal baru dalam acara sejak Rabu pagi itu.

Keterangan Hendarman hampir sama dengan yang diberikan saat raker dengan Komisi III DPR pada 9 November 2009. Penjelasan Kepala Polri juga banyak yang sama dengan yang diberikan saat raker dengan Komisi III pada 5-6 November 2009. Demikian juga dengan keterangan yang diberikan pimpinan KPK.

Sedikit hal baru yang muncul, misalnya hubungan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung yang tampak harmonis. Ini terlihat dari Pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Bambang Hendarso, dan Hendarman yang saling sapa dan tertawa dalam raker. Mereka juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang saling ”menyudutkan”. Tumpak, misalnya, tidak pernah mempersoalkan kasus hukum yang dialami Bibit dan Chandra.

Perbedaan lain diperlihatkan Hendarman yang semakin tegas mengkritik Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum terhadap Bibit dan Chandra (Tim Delapan), yang menurut dia tidak konsisten sebab di satu sisi menyatakan alat bukti untuk kasus Chandra dan Bibit tidak kuat, tetapi di sisi lain meminta deponeering (pengesampingan) kasus itu. Padahal, deponeering hanya dapat dilakukan jika alat bukti kuat.

Kritik itu menambah kritik yang sebelumnya disampaikan sebagian anggota Komisi III DPR, seperti menilai Tim Delapan melampaui kewenangannya. Isi berbagai kritik terhadap Tim Delapan ini juga hampir sama dengan yang disampaikan pengunjuk rasa di sejumlah kota, seperti Jakarta, Bandar Lampung, dan Medan, Rabu lalu. Bahkan, pengunjuk rasa seperti di Lampung mengaku terus terang menjadi pendukung Polri.

Berbagai unjuk rasa itu akhirnya menjadi ”penetralisasi” berbagai sikap yang sebelumnya dilakukan oleh mereka yang peduli dengan gerakan antikorupsi dan Indonesia yang lebih baik. Langkah itu disampaikan melalui aksi turun ke jalan, gerakan seni, ataupun situs jejaring sosial Facebook.

Unjuk rasa yang sampai sekarang masih terjadi di sejumlah kota dan nuansa yang terjadi di ruang Komisi III, Rabu hingga Kamis lalu, akhirnya seperti menjadi jawaban atas rekomendasi Tim Delapan yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa lalu. Salah satu rekomendasi Tim Delapan adalah menghentikan kasus Bibit-Chandra.

”Jawaban” itu juga seperti mendahului Presiden Yudhoyono atas rekomendasi Tim Delapan. Presiden baru akan memberikan tanggapan resmi atas rekomendasi itu Senin.

Namun, menurut pakar komunikasi Effendi Gazali, keputusan Presiden untuk memberikan jawaban pada Senin adalah upaya buying time (mengulur waktu). Padahal, massa di bawah bisa berbenturan. (nwo)

20
Nov
09

Kenegaraan : Aparat Hukum Kotor, SBY Jangan NATO

Aparat Hukum Kotor, SBY Jangan NATO

 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 20/11/2009 | 23:31 WIB Aparat Hukum Kotor, SBY Jangan NATO

Jakarta – Presiden SBY diminta untuk segera mengambil sikap tegas dan berani untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim 8, membersihkan aparat hukum yang kotor. SBY diminta jangan terlalu banyak berwacana namun tanpa aksi nyata. “SBY jangan asal ngomong saja dan NATO (no action talk only). Betul-betul mengejutkan dan kotor sekali aparat hukum ini. Presiden harus mengambil tindakan tegas dan berani,” seru mantan Danpuspom TNI Syamsu Djalal , Jumat (20/11).

Syamsu mengingatkan, sebagai seorang prajurit TNI, SBY harusnya bisa memegang teguh sumpah prajurit dan sapta marga yang pernah diucapkannya. “SBY jangan takut salah sebagai presiden dan prajurit TNI dan SBY bukan prajurit Bhayangkara. Seperti slogan TNI di Batujajar, Bandung, kalau anda ragu-ragu mending pulang saja,” kata mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung ini.

Syamsu menilai, SBY saat bertugas di TNI mempunyai sifat peragu dan terbawa hingga memimpin bangsa Indonesia. “Pak Wiranto, Pak Prabowo tahu karakter SBY. Bagaimana senior-senior itu bekerja dengan SBY, tahu itu,” paparnya.

Ia pun mempertanyakan sikap Presiden SBY yang terkesan lambat dalam menyikapi kasus bailout Bank Century yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun. Jika tidak takut bersalah, SBY sebaiknya tak ragu-ragu membuka kasus bailout Bank Century ini. “Ya kalau orang takut pasti ada salahnya,” ungkapnya.

Syamsu berharap, SBY untuk mengambil tindakan tegas dan berani dalam menuntaskan kasus Bank Century. “Kalau nggak takut salah buka saja. Jangan hiraukan suara sumbang yang mengatakan Wakil Presiden terlibat,” tantangnya.

Selain SBY, Syamsu juga mengkiritik tindakan para wakil rakyat di DPR yang tidak mendukung pengusutan kasus bailout Bank Century. “Kita menghendaki pemimpin jujur dan tegas. DPR itu bukan wakil dari partainya tetapi wakil dari rakyat,” tegasnya. Saat ini angket Century telah disetujui di Badan Musyawarah (Bamus) dan tinggal disetujui di rapat paripurna yang akan digelar 1 Desember 2009 nanti.

Manfaatkan Rekomendasi Tim 8
Agar Tim  8 untuk membongkar fakta kasus Bibit dan Chandra yang dibentuk Presiden tidak mubazir, maka Ketua DPD Irman Gusman meminta agar SBY manfaatkan rekomendasi tim bentukannya itu dan tidak menyia-nyiakannya.

“Dengan hadirnya Tim 8, orang menjadi tenang. Oleh karena itu rekomendasi Tim 8 harus dimanfaatkan. Presiden harus memanfaatkan hasil rekomendasi Tim 8 tersebut,” tutur Irman saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jumat (20/11).

Menurut Irman, SBY sebaiknya memanfaatkan data rekomendasi yang sudah diserahkan Tim 8. Bagaimanapun Tim 8 sudah bekerja keras memverifikasi fakta di lapangan. “Sebaiknya input dimanfaatkan Presiden untuk menyelesaikan masalah ini, masalah Bibit dan Chandra harus dituntaskan. Tim 8 kan juga berisi orang dekat SBY,” tandasnya Irman.

Terlebih, saat ini dipandang Irman sebagai momentum tepat reformasi penegakan hukum Indonesia. “Untuk reformasi di bidang penegakan hukum. Kita juga harus mawas diri dari adanya kelompok yang menunggang. Janganlah terpancing, kita harus bersama,” tuturnya. (*/dtc/jpc)

SBY Harus Tegas, Jangan Merasa Ditekan

 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 20/11/2009 | 07:19 WIB SBY Harus Tegas, Jangan Merasa Ditekan

Jakarta – Desakan berbagai pihak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendengarkan hasil rekomendasi akhir Tim 8 terus berdatangan. Desakan itu seharusnya ditanggapi oleh SBY dengan sikap yang tegas. “Presiden SBY supaya tidak berkelit dan berputar-putar lagi,” kata peneliti PSHK Eryanto Nugroho, Kamis (19/11).

Beberapa pihak terus mendesak SBY agar mengikuti hasil Tim 8. Yang terakhir datang dari mantan Wapres Jusuf Kalla (JK). “Sangat mudah menyelesaikan masalah ini. Yang penting dijalankan pemerintah dengan baik, tegas, dan adil,” tutur JK saat itu.

Eryanto menilai, pernyataan yang disampaikan tokoh-tokoh masyarakat tersebut menambah bobot permintaan agar SBY bisa menunjukan sikapnya untuk mengatasi konflik ini.

Kini, publik masih harus menunggu beberapa hari lagi untuk mengetahui keputusan Presiden SBY terkait rekomendasi akhir Tim 8. SBY diminta untuk bisa bersikap secara tegas dan tepat. “Sikap Presiden harus tepat dan cepat,” kata Ketua Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Jackson Kumaat.

Jackson mendesak SBY dapat segera menunjukkan sikapnya yang tepat dalam kasus Bibit dan Chandra. Kasus yang menimpa dua pimpinan KPK nonaktif tersebut, menurut Jackson, juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan Bank Century.

Ia berharap, masalah ini tidak akan menimbulkan kekacauan politik yang begitu luas. Terlebih lagi persoalan Century sudah memunculkan wacana hak angket di DPR. Ia pun berkaca pada kasus yang menimpa dua mantan Presiden, Soeharto dan Gus Dur. “Negeri ini masih ada traumatis. Soeharto dijatuhkan oleh rakyat, Gus Dur oleh Parlemen. Semoga saja tidak terjadi,” paparnya.

Jangan Merasa Ditekan
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin meminta Presiden SBY agar tidak merasa dirinya tidak ditekan untuk mengambil langkah yang melampaui kewenangannya dalam kasus Bibit-Chandra. SBY jangan merasa tertekan ataupun didesak, melainkan harus responsif dengan rekomendasi Tim 8. “Presiden jangan merasa ditekan, tetapi harus responsif,” serunya.

Menurut Izzul, Presiden SBY memang tidak harus untuk memerintahkan polisi mengeluarkan SP3 kasus Bibit-Chandra. Setidaknya, SBY dapat memenuhi keinginan publik dengan mengganti Kapolri dan Jaksa Agung. “Yang dengan sendirinya bisa dibaca jelas apa makna dari tindakan itu,” tuturnya.

Menurutnya, SBY memiliki wewenang untuk mengganti dua pejabat tersebut. Terlebih mereka berdua sedang habis-habisan dikritik oleh publik. Jika SBY tidak juga melakukan itu, publik akan bertanya-tanya latar belakang mempertahankan kedua orang tersebut.

“Jika Presiden masih ragu-ragu dengan kewenangannya itu, sebaiknya Presiden kembali menginventarisir apa saja kewenangannya supaya tidak gamang mengambil tindakan,” tegas Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. (dtc/din/jpc)

Kini, SBY dalam Posisi Dilematis

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 20/11/2009 | 19:17 WIB Kini, SBY dalam Posisi Dilematis

Yogyakarta – Setelah menerima rekomendasi 31 halaman dari Tim 8,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam posisi dilematis. Menerima atau menolak rekomendasi, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tetap mengandung konsekuensi dan resiko. Dalam posisi seperti itu sebaiknya SBY segera menunjukkan sikap kenegarawannya agar terlepas dari sorotan publik.

Pendapat tersebut didampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tunjung Sulaksono di tempat terpisah, Junmat (20/11). ”Yang paham masalahnya beliau. Maka, kita lihat apa yang akan terjadi,” tutur Sultan.

Pembentukan Tim 8, menurut Tunjung, merupakan langkah penyelamatan citra SBY sebagai presiden untuk menjawab tekanan publik. Masyarakat pun melihat, pembentukan Tim 8 sebagai langkah untuk mencari titik terang kasus hukum ketua pimpinan KPK non aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

Tapi, posisi SBY menjadi dilematis setelah Tim 8 menyerahkan hasil verifikasi. ”SBY dalam posisi nothing to loose. Apakah menerima atau tidak,” kata Tunjung bahwa hal itu bukan masalah bagi SBY. Yang perlu diperhatikan adalah anggapan publik bisa berseberangan.

Masyarakat bisa menilai kontraproduktif ketika rekomendasi Tim-8 tidak diterima. “Tim itu dipercaya profesionalitas dan kredibilitasnya, serta dibentuk sendiri oleh presiden. Namun, hasil kerja mereka tidak dijadikan acuan presiden dalam mengambil keputusan,” kata Tunjung. Padahal, sebelum menentukan, tentu presiden telah menimbang secara matang berbagai konsekuensi dan risiko politik yang harus dihadapi.

Jika rekomendasi Tim-8 tidak diakomodir, menurut Tunjung, tentu akan memancing reaksi publik. “Sangat terbuka kemungkinan muncul gugatan ketika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan harapan publik yang selama ini terbentuk karena pemberitaan media,” tegasnya.

Dia berpendapat, kebobrokan dalam lembaga penegak hukum saat ini merupakan produk kegagalan pemerintahan SBY periode pertama. SBY gagal menciptakan birokrasi yang baik dan reformasi hukum yang menyeluruh. Secara peraturan sudah baik, memang. Tapi, implementasinya masih lemah. “Itu ketidaktuntasan pemerintahan periode lalu,” kata dia.

Bahaya
Setelah aksi dukung KPK, kini giliran aksi dukung Polri digelar di Yogya. Pesertanya sekitar 100 orang dan menamakan dirinya Masyarakat Jogjakarta Peduli Hukum (Majukum). “Kami menuntut keadailan yang bersih ditegakan di Indonesia dengan tetap mengaju pada kinerja Polri untuk benar-bemar menegakkan supremasi hukum yang ada serta mengajukan rekomendasi supaya SBY selaku Presiden RI tetap bersikap netral sebagai Kepala Negara,” ujar Sekretaris Majukum, Amiruddin.

Dalam aksi, mereka mendesak Polri tetap meneruskan penyelidikan dan mengusut tuntas berbagai pelanggaran untuk menegakan keadailan dan supremasi hukum di Indonesia tanpa terintervensi pihak.

Di tempat terpisah, di Maliboro Mall, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kampanye.”’KPK selalu menjalankan aksi pencegahan dan penindakan korupsi. Event kampanye ini merupakan pencegahan bentuk korupsi. Diharapkan masyarakat memahami mengenai seluk beluk aksi antikorupsi, dengan cara yang menyenangkan. Disini kami membagikan secara cuma-cuma berbagai jenis perangkat sosialisasi antikorupsi seperti buku saku antikorupsi, stiker antikorupsi, leaflet antikorupsi, tas antikorupsi, dan lain sebagainya,” ujar Staf Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Dotty Rahmatiasih.

Dosen Ilmu Pemerintahan UMY mengaku prihatin dengan seringnya adu aksi di lapangan. ”Ini sangat berbahaya. Ini perlu dikritisi, mana yang benar-benar untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan mana yang hanya pesanan,” katanya mengingtkan.

SBY kini tidak boleh lagi berpikir tentang kemenangannya sendiri. Ia harus menunjukkan sikapnya sebagai seorang negarawan. “Ia harus mengutamakan masa depan bangsa, meski mungkin akan merugikan dirinya sendiri atau kelompoknya. Yang jelas, ia harus bisa bersikap tegas,” imbuh Tunjung.

Terkait dugaan kasus yang mencuat belakangan ini ibarat gunung es yang menyimpan lebih banyak lagi kasus di dalamnya, menurut Tunjung, memang patut diduga. Apalagi nama RI-1 sempat disebut beberapa kali dalam rekaman yang diputar di MK tempo hari. Tapi untuk mengatakannya secara pasti, belum ada bukti.

“Hati-hati, publik sudah semakin kritis. Mereka bisa menilai diamnya SBY karena ada kepentingan, entah pribadi atau juga kelompok. Dan, dugaan itu makin lama makin menebal jika presiden tetap bersikap pasif. Bisa menimbulkan spekulasi publik. Dalam konteks ini, lebih cepat presiden mengambil sikap, itu lebih baik,” saran Tunjung lebih jauh.

Sultan sendiri ditanya apakah nanti kesimpulan dari presiden akan mampu menghapus atau mengurangi mafia peradilan di Indonesia, dia menyatakan, efek masalah ini tidak sekedar di ranah hukum/peradilan saja “Masalahnya tidak hanya di situ. SBY kan juga punya konsekuensi terhadap masalah ini. Publik belum tentu diam,” katanya. (wok)

IPKI Mengaku Permah Diajak Demo Dukung Polri
Jumat, 20 November 2009 | 23:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) membenarkan pernah ditawari untuk melakukan aksi demo tandingan yang intinya mendukung Polri untuk menyikapi situasi terakhir.

Kantor DPP IPKI Jakarta Utara pernah disambangi sejumlah angota kepolisian yang menawarkan mengikuti aksi demo tandingan. “Kemarin-kemarin itu DPP Jakarta Utara ada anggota kita yang mau dipake. Saat itu dari kepolisian,” ungkap Ketua Umum Garda IPKI Tifa Dililipaly kepada wartawan di Hotel Niko, Jakatra, Jum’at (20/11).

Ia tak tahu menahu berapa uang yang coba disodorkan dalam pertemuan tersebut. “Saya tidak tahu,” jelasnya. Namun, ia menegaskan saat itu pihaknya menolak tawaran tersebut.

Ketua Umum IPKI yang pernah menjabat Jamintel Kejaksaan Agung tahun 1998-1999 Syamsu Djalal mengaku merasa perihatin dengan sistem penegakan hukum yang terjadi akibat perseteruan Polri, Keajagung dan KPK. Ia terheran-heran saat kondisi negara seperti ini, ada sejumlah pihak yang melakukan aksi demo tandingan yang mendukung Polri.

Ia menganggap demo tandingan tersebut adalah sebuah tindakan kampungan. “Yang lucunya, ada yang bentuk demo tandingan,” katanya.

Djalal menduga demo tandingan yang terjadi bermaksud untuk mengangkat kembali citra Polri yang sedang turun. “Untuk mengangkat kembali citranya,” paparnya.

Menurut dia, seharusnya pihak Polri melakukan introspeksi diri jika mengetahui citranya sedang turun. “Itu norak, kampungan, tidak profesional. Seharusnya introspeksi diri, apa kekurangannya. Inilah kelemahan kita, tidak mau mengakui kelemahannya,” pungkasnya. (Persda Network/CR2)


Editor: msh
Sumber : Persda Network

 



11
Nov
09

Anti Korupsi : Komisi III DPR Pecah Tanggapi Tim 8

Komisi III DPR Pecah Tanggapi Tim 8

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]Senin, 09/11/2009 | 23:18 WIB

Jakarta – Nampaknya, ada anggota Komisi III DPR RI yang berbeda dengan pimpinan Komisi III dalam menyikapi rekomendasi Tim 8 pimpinan Adnan Buyung Nasution yang diberikan ke Presiden SBY. Hal ini terkait kesimpulan Tim 8 bahwa penyidikan kasus Chandra dan Bibit, tidak memiliki cukup bukti. Meski anggota Komisi III DPR Nasir Jamil meminta Presiden menindaklanjuti rekomendasi Tim 8, namun pimpinan Komisi III DPR justeru mengecam rekomendasi Tim 8 tersebut.

Menurut Nasir Jamil, apabila SBY tidak menindaklanjutinya, maka dikhawatirkan Presiden akan mengalami krisis kepercayaan dari rakyat dalam pemberantasan korupsi. “Saya pikir presiden harus menghormati dan menindaklanjuti rekomendasi Tim 8. Saya khawatir kalau tidak ditindaklanjuti oleh presiden, maka akan semakin turun kepercayaan publik terhadap presiden terkait pemberantasan korupsi,” tegas Nasir Jamil dari Fraksi PKS, Senin (9/11).

Kader PKS yang reformis ini juga mengkhawatirkan, rakyat akan turun ke jalan jika Presiden tidak mengindahkan rekomendasi Tim 8 tersebut. “Dan bisa jadi nanti dukungan bukan saja lewat facebook, tapi juga akan turun ke jalan kalau presiden tidak hormati dan tindaklanjuti rekomendasi tim 8,” papar kader PKS asal Aceh ini.

Menurut Nasir, Polri dan Kejaksaan harus bertanggung jawab terhadap Presiden. “Kejaksaan dan Kepolisian tanggung jawab pada Presiden. Presiden harus panggil polisi dan kejaksaan untuk meghentikan penuntutan dan sebagainya. Presiden harus ambil alih karena kejaksaan dan kepolisian menunggu presiden. Jadi, bola ada di tangan presiden, serius enggak dia (presiden), hormat nggak dia (presiden) dengan rekomendasi tim 8?” tuturnya.

Pimpinan Komisi III Mengecam
Sebaliknya, pimpinan Komisi III DPR malah mengecam rekomendasi Tim 8 tersebut. Para politisi yang terhormat ini memprotes rekomendasi yang telah dikeluarkan Tim 8 dalam kasus Bibit-Chandra. Rilis pimpinan Komisi III DPR ini dibuat atasnama Ketua Komisi III DPR Benny K Harman (F-PD) dan disebarkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah (F-PKS).

Dalam rilisnya yang disebar, Senin (9/11) malam, ada empat respons dari pimpinan Komisi III DPR terkait rekomendasi Tim 8. Keempat poin itu sebagai berikut:

1. Rekomendasi  Tim 8 agak bias. Tim 8 adalah tim yang bertugas untuk mencari fakta (fact finding), bukan untuk memberikan penafsiran atau memberikan penilaian juridis atas fakta yang ditemukan Tim 8.

2. Tim 8  telah memanfaatkan presiden untuk mendahului dan mengambil alih wewenang lembaga peradilan yang memiliki otoritas absolut untuk menilai dan memutuskan apakah bukti yang dipakai kepolisian secara juridis kuat atau tidak. Sementara kepolian belum menggelar bukti itu di pengadilan. Bukti tersebut belum diuji, tapi disebut lemah dan  masyarakat belum tahu bagaimana penafsiran lembaga peradilan. Dengan demikian, kewenangan kepolisian dan kejaksaan juga telah diamputasi oleh Tim 8.

3. Cara kerja Tim 8 telah membuat presiden dihadapkan pada buah simalakama. Antara mengintervensi kepolisian dan kejaksaan untuk mengeluarkan SP3 atas rekomendasi Tim 8 atau tidak.

4. Rekomendasi Tim 8 tidak dapat menghentikan proses hukum atas Bibit dan Chandra. Rekomendasi Tim 8 untuk  kejaksaan dapat menjadi semacam pembanding hasil penyidikan yang dilakukan kepolisian, dengan demikian hasil penyidikan akuntabel dan legitimate secara hukum. Hasil Tim 8 dapat juga menjadi rujukan pembanding bagi kejaksaan untuk memtuskan apakah kasus Bibit Chandra telah P-21 atau belum untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

Sebelumnya, seusai melaporkan hasil temuannya ke Menko Polhukam, Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution menyampaikan bahwa seluruh fakta dan proses hukum Polri tidak cukup bukti untuk mendakwa penyuapan dan pemerasan kepada dua pimpinan KPK nonaktif, Chandra dan Bibit. Karena itu, sebaiknya kasus itu tidak dibawa ke pengadilan.

Lantas bagaimana dengan sangkaan penyalahgunaan kewenangan? Menurut Buyung yang mewakili Tim 8, sangkaan penyalahgunaan wewenang tidak bisa dilanjutkan, karena pasal yang digunakan adalah pasal karet.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Catur Sapto Edy (F-PAN) menyarankan proses hukum Bibit-Chandra tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan sehingga penilaian terhadap cukup tidaknya bukti dalam kasus tersebut akan ditentukan oleh majelis hakim. Cara ini dianggapnya lebih elegan untuk membersihkan nama Bibit dan Chandra daripada menggunakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Kejaksaan. Sebab, penerbitan SKPP cenderung mencerminkan adanya tekanan politik terhadap kasus Bibit-Chandra.

Menurut Catur, saran tersebut hanya didasarkan pada keinginan agar proses dan sistem hukum bisa berjalan apa adanya. “Biar polisi dan Kejaksaan malu kalau benar-benar tidak cukup bukti. Karena saya yakin Chandra dan Bibit tidak bersalah,” tutur vokalis DPR ini

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden SBY segera mencopot Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji terkait kasus Bibit-Chandra, karena bukti-bukti yang dipakai menjerat Bibit dan Chandra tidak kuat. “Presiden harus mencopot mereka, karena dari awal kasus ini sudah terlihat dipaksakan,” kata Koordinator bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Illian Detha Artasari.

Ia menilai, tuduhan yang berubah-ubah sudah menujukkan ketidakprofesionalan polisi dan kejaksaan dalam memproses kasus Bibit dan Chandra. Termasuk banyak catatan miring dan ketidakberesan di dua institusi tersebut, yang ditemukan setelah rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. “Jadi, Presiden harus konkret kalau benar-benar mau memberantas mafia peradilan,” ujar Illian.

Menurutnya, temuan Tim 8 yang menunjukkan tak cukup bukti dalam proses hukum kasus Bibit-Chandra merupakan bentuk kerja polisi yang tidak hati-hati. “Atau memang ada kesengajaan untuk memaksakan kasus tersebut, dengan tujuan tertentu,” papar aktivis ICW ini. (*/dtc/din/ti)

Rapat Komisi III DPR dan Kompak, Ricuh

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 23:59 WIB Rapat Komisi III DPR dan Kompak, Ricuh

Jakarta – Rapat antara sejumlah LSM, mahasiswa dan beberapa tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) dengan Komisi III DPR RI di gedung DPR, Senayan, Selasa (10/11) malam, ternyata berlangsung ricuh. Kompak mempertanyakan kesimpulan Komisi III DPR yang mendukung Kejaksaan Agung dalam kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

Perdebatan paling sengit terjadi antara Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Dr Thamrin Amal Tamagola dengan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat). Thamrin menilai kesimpulan yang sudah disepakati antara Kejaksaan Agung dan DPR justeru memojokkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dengan kesimpulan seperti itu Komisi III telah mengambil pihak kepada Kejaksaan Agung dan menikam hati nurani rakyat. Dengan moral politik, jika saudara lebih mengacu prosedural berarti saudara menentang nurani rakyat, saudara menentang arus sejarah. Jelas demikian DPR sekarang tidak berbeda dengan DPR yang lalu. Sekarang kita tahu siapa kawan, siapa lawan,” ujar Thamrin dengan nada tinggi.

Mendengar tudingan tersebut, Benny mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Namun belum juga selesai menjelaskan, Thamrin kembali memotong perkataan Benny. “Semua sudah jelas, Anda mendukung Kejaksaan dan Polri bukan KPK,” sindir Thamrin.

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar) mencoba untuk menenangkan situasi. Namun akhirnya dia ikut terbawa emosi dan meminta agar Fadjroel Rachman sebagai ketua rombongan menenangkan situasi. “Pak Fadjroel, anda pemimpin rombongan, kalau anda tidak bisa mendengar kata-kata kami silahkan keluar, kalau mau silahkan duduk,” hardik Azis.

Thamrin kemudian sempat keluar ruangan untuk menenangkan diri. Yang tertinggal di dalam ruangan adalah Ray Rangkuti, Yudi Latief, Effendy Ghazali , Jerry Sumampouw, Johan Silalahi, Franky Sahilatua, Irman Putrasidin, Usman Hamid, Fadjroel Rachman, Sebastian Salang, Faisal Basri, Mahasiswa BEM UI, dan lainnya.

Kompak awalnya mempertanyakan pemahaman Benny tentang Tim Delapan. Di media massa, Benny sempat menuding bahwa Tim Delapan bias. “TPF bukan tim pencari fakta, tapi mengklarifikasi, clarify! Menyedihkan Ketua Komisi III tidak memahami prinsip kerja TPF,” ujar Thamrin.

Situasi pun memanas karena kedua pihak berebut ingin menengahi perdebatan yang terus memanas. Aziz yang hendak menengahi menjadi tersulut ketika pihak Kompak terus-menerus berbicara. Aziz berkali-kali mengetok palu sebagai tanda agar peserta sidang diam. Namun, para anggota Kompak sudah telanjur marah. Beberapa dari mereka memutuskan untuk walk out seraya meneriaki umpatan-umpatan kecewa ke arah pimpinan sidang. Anggota Dewan pun tidak terima dan balik membalas teriakan tersebut. (*/dtc/ira)

BEM Minta DPR Tak Ikut Lemahkan KPK

 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 21:11 WIB BEM Minta DPR Tak Ikut Lemahkan KPK

Jakarta – Rombongan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menemui Komisi III DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka meminta DPR tidak turut serta melemahkan KPK.

“Meminta DPR RI untuk tidak melakukan upaya pelemahan terhadap KPK dan gerakan pemberantasan korupsi Indonesia,” kata Ketua BEM UI Trie Setiatmoko membacakan sikap resmi BEM UI di Gedung DPR, Senayan, Selasa (10/11).

Mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata semester 5 ini mengharap DPR pro aktif dalam usaha penguatan KPK. Demikian mereka juga meminta DPR mendukung pengusutan rekaman KPK. “Stop pelemahan gerakan anti-korupsi, kami meminta DPR untuk turut pro aktif dalam mengusut setiap pihak yang terlibat dalam transkrip rekaman KPK,” seru Trie.

Trie mengungkapkan keinginan teman-temannya agar DPR kerja keras mengawasi proses hukum Bibit dan Chandra. “Meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya kepada lembaga kepresidenan terkait kasus hukum Bibit dan Chandra, Bank Century, dan PT Masaro,” imbuhnya.

“Menggunakan hak interpelasi dan hak angket terkait kasus Bank Century dan kebijakan Presiden terhadap kasus Bibit dan Chandra,” tegas Ketua BEM UI.

Desak DPR Dukung Rekomendasi Tim 8
Pada hari yang sama, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) menghampiri Komisi III DPR meminta agar DPR mendukung rekomendasi Tim 8. Gabungan LSM ini berharap DPR bersikap obyektif, rasional, dan berpihak kepada rakyat.

“Kami minta DPR mendukung tiga rekomendasi Tim 8 terutama rekomendasi bahwa fakta dan proses hukum yang dimiliki penyidik Polri tidak cukup dilanjutkan bagi dilanjutkannya proses hukum tindak pidana penyuapan ataupun pemerasan kepada Chandra M Hamzah maupun Bibit S. Rianto,” ujar Juru Bicara Kompak, Ray Rangkuti, membacakan sikap resmi Kompak di depan anggota Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Selasa (10/11).

Kompak juga meminta agar DPR mendorong keberlangsungan kerja Tim 8. Tim 8 adalah harapan satu-satunya mencari fakta di balik kekisruhan hukum Indonesia. “Menyarankan kepada Komisi III DPR untuk meminta Presiden SBY agar melanjutkan keberadaan Tim 8 sehingga dapat menyelidiki dan memverifikasi semua fakta temuan setuntas-tuntasnya baik. Baik terkait kasus PT Masaro maupun kasus Bank Century,” ujar Ray Rangkuti.

Kompak juga mendorong agar DPR merealisasikan penggunaan hak angket Century. “Meminta komitmen DPR, khususnya Komisi III DPR untuk melanjutkan hak angket Century dan membentuk Tim Khusus Masaro-Century,” imbuhnya.

Selain itu, Kompak juga berharap DPR melakukan tugas legislasi sebagai pengawas kehakiman dengan baik. Mafia hukum yang meresahkan masyarakat harus dibasmi. “Meminta komitmen Komisi III DPR untuk menyiapkan program pengawasan terukur dalam memberantas korupsi dan mafia hukum di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kompak dengan Komisi III DPR, beberapa aktifis Kompak seperti Ray Rangkuti, Yudi Latief, Effendy Ghazali , Jeirry Sumampouw, Johan Silalahi, Franky Sahilatua, Iman Putrasidin, Usman Hamid, Fadjroel Rachman, Sebastian Salang, Faisal Basri, Mahasiswa BEM UI, dan lainnya. (*/dtc/din)

Kesaksian WW Pertebal Dugaan Rekayasa Hancurkan KPK

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 11/11/2009 | 07:59 WIB

Kesaksian WW Pertebal Dugaan Rekayasa Hancurkan KPK
OLEH: ARIEF TURATNO

KESAKSIAN Kombes Pol Williardi Wizard (WW) di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (10/11), dalam kaitan kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran(PRB), Nasruddin Zulkarnaen dengan terdakwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar yang menyebutkan semua ini adalah rekayasa para petinggi Polri. Williardi mengatakan bahwa dirinya didatangi Direskrim dan Wadireskrim Polda Metro Jaya pada waktu itu bersama para Kasat. Para perwira Polri tersebut mengatakan bahwa sasaran mereka adalah Ketua KPK, Antasari Azhar, dan Williardi diminta untuk kompromi dengan para perwira tadi. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah benar semua pernyataan Williardi tersebut? Jika benar apa implikasinya?

Setiap saksi dipersidangan, sebelum dimintai keterangan dalam persidangan, yang bersangkutan terlebih dahulu disumpah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan apa yang dikatakan Williardi dalam persidangan di PN Jaksel tersebut, tentunya sebuah pernyataan yang didasari sumpah. Artinya, bilamana Williardi berbohong, dia tidak hanya akan dilaknat Tuhan, namun dia pun bisa dikenakan tambahan hukuman, karena berbohong di persidangan. Karena itu, maka kita anggap kesaksian Williardi itu dapat dikatagorikan mendekati kebenaran. Pertanyaannya adalah apakah kesaksian Williardi ini dapat dijadikan alasan pembenar tentang dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap KPK?

Ada lima hal yang kerap menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertama adalah keterangan atau kesaksian korban atau para korban. Kedua, bukti tertulis berupa surat-surat dan sebagainya. Ketiga, kesaksian dua orang atau lebih yang mengaku melihat peristiwa berlangsung, atau setidaknya pernah mendengar tentang peristiwa tersebut. Keempat, adalah pengakuan dari si terdakwa, dan Kelima adalah pengamatan dari para hakim. Yang dimaksud pengamatan bisa berasal dari pengamatan selama berlangsungnya persidangan, misalnya apakah si terdakwa koperatif atau tidak. Juga berdasarkan kasus lain yang mengikat (yurisprudensi). Apa yang disampaikan Williardi adalah masuk dalam katagori alasan Kelima tadi.

Meskipun pengamatan hakim berada pada urutan paling buncit, namun tetap saja alasan tersebut kerap menjadi penentu, apakah terdakwa akan dipidana atau tidak. Hanya persoalannya kembali kepada persoalan asumsi publik yang berkembang selama ini. Bahwa public tidak yakin terhadap netralitas lembaga hukum, termasuk para hakim. Publik tetap curiga, jika persoalan dugaan rekayasa kriminalisasi KPK ditindaklanjuti ke meja hijau, mereka—para hakim—tidak akan bersikap netral. Mengapa? Karena pimpinan mereka sendiri, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar sudah dianggap tidak netral dalam kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Sehingga, meskipun Williardi Wizard telah memberikan kesaksian yang semakin memperkuat dugaan rekayasa kriminalisasi KPK. Belum tentu para hakim yang nantinya menyidangkan perkara Bibit-Chandra—jika diteruskan—bakal memakainya untuk digunakan dalam memutuskan perkara mereka.

Lepas dari apa pun hasilnya kelak, juga lepas dari apakah para hakim akan bersikap netral atau tidak. Kesaksian Williardi Wizard di PN Jaksel, semakin mempoertebal keyakinan public bahwa memang benar-benar telah terjadi rekayasa sedemikian sistematis. Persoalannya adalah apakah pemerintah memperhatikan aspirasi public atau tidak? Demikian halnya, apakah para anggota Dewan, terutama dari Komisi III DPR RI yang begitu ngotot mendukung Polri dan menghendaki perkara Bibit-Chandra dilanjutkan, paham atau tidak dengan apa yang terjadi di hadapan mereka? Jika tidak paham atau pura-pura blo’on, maka siap-siap saja, kalian akan berhadapan dengan rakyat.

Wah, Mahasiswa ‘Diadu’ dengan Kontra Demo?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 16:32 WIB Wah, Mahasiswa 'Diadu' dengan Kontra Demo?

Jakkarta – Gawat, ada demo tandingan terhadap aksi unjuk rasa yang mendukung KPK. Kini, mulai digerakkan demo anti Bibit-Chandra, sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrok fisik dan konflik horisontal dengan kaum mahasiswa. Mudah-mudahan ini tidak digerakkan oleh alit yang bertikai sekarang, dan sebaiknya para elit yang bermasalah jentel menghadapinya tanpa ‘mengadu domba’ rakyat.

Akibat khawatir terjadi bentrok, massa pendukung Bibit-Chandra yang semula melakukan aksi demo di depan Istana Negara, Selasa (10/11), para mahasiswa ini pun berpindah tempat dan pergi menuju meninggalkan Istana menuju gedung DPR RI di Senayan. Pasalnya, massa BEM Universitas Indonesia (UI) ini dihadapkan dengan massa anti Bibit-Chandra yang menghadangnya di depan Istana Negara. Menghindari bentrok atau hal-hal yang tidak diinginkan, sekitar 400 aktivis BEM UI memilih hengkang dari Istana Negara ke Gedung DPR.

Sebelumnya para aktivis BEM UI belum sempat menggelar poster atau spanduk di depan Istana Negara. Mereka baru sempat berorasi sebentar ketika massa anti Bibit-Chandra datang. “Misi kita berbeda, takut ditunggangi, kita ke DPR,” ujar salah satu pengurus BEM UI Silvi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Pihak kepolisian sempat membuat pagar betis terpisah saat dua massa yang berbeda tujuan ini bertemu. Tidak ada kontak fisik atau adu mulut, namun beberapa orang BEM UI terlihat panik dan membuat pagar betis untuk mengamankan rekan-rekan wanita mereka.  Lokasi demo di depan Istana Negara pun dikuasai massa anti Bibit-Chandra dan TPF. Mereka berorasi meminta Tim 8 dibubarkan. Lalu lintas sempat tersendat akibat demo ini.

Sebelum berpindah ke DPR, sekitar 1.000 orang mahasiswa UI tersebut menggelar unjuk rasa di Istana Presiden. Mereka memberikan dukungan terhadap KPK dan menuntut pelemahan terhadap lembaga ini dihentikan. Para mahasiswa UI ini, Selasa (10./11), memadati pelatararan Monas yang terletak di depan Istana Presiden, dnegan mengenakan jaket almamater UI berwarna kuning.

Dalam tuntutannya para mahasiswa meminta agar tidak ada pelemahan terhadap KPK dan juga meminta DPR mengusut kasus Bank Century. Demonstrasi ini tidak memimbulkan kemacetan lalu lintas di daerah itu karena para mahasiswa tidak memadati jalan. Mereka hanya berdemonstrasi di seberang Istana Presiden.

Ada Massa Anti KPK
Massa anti KPK yang berdemo di depan Istana Presiden menamakan diri Gerakan Mahasiswa Nusantara. Meski demikian, sejumlah anak kecil dan orang tua menjadi peserta aksi ini. Di antara mereka pun mengaku hanya ikut-ikutan. Dalam aksinya Gerakan Mahasiswa Nusantara itu menuntut pembubaran Tim 8 (Tim Pencari Fakta kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah). Setelah diguyur hujan, massa ini pun kocar kacir mencari tempat berteduh dan akhirnya membubarkan diri.

Massa berjumlah sekitar seribuan orang itu menaiki bus metro mini yang mereka sewa untuk pulang. Para pendemo sebelumnya sempat berteduh di beberapa halte di sekitar Istana Presiden, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10/11/2009). Demo ini terkesan tidak dipersiapkan terlebih dahulu.

Walaupun ada beberapa dari pendemo yang memakai almamater dari sejumlah Universitas seperti UIN Syarif Hidayatullah. Beberapa pendemo bahkan tidak tahu apa isu yang mereka usung dalam berdemo. Hal itu tampak dari tanya jawab antara wartawan dengan sejumlah pendemo. “Nggak tahu mas ikut-ikutan saja,” kata Sardi saat ditanya wartawan kenapa menuntut Tim 8 dibubarkan.

Setelah BEM UI yang mendukung KPK berlalu, demo masih membanjiri Istana Negara. Kini giliran massa kontra yang menuntut Tim 8 dibubarkan. Massa akhirnya lari kocar-kacir setelah diguyur hujan. BEM UI sebelumnya meninggalkan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/11) sekitar pukul 14.30 WIB.

Tidak lama kemudian, 1.000 orang dari Gerakan Mahasiswa Nusantara langsung menggelar aksinya. Peserta aksi ini antara lain mengenakan jas almamater ISIP, UIN Jakarta, dan Gerakan Massa Antikorupsi.

Massa membentangkan poster bertuliskan “Bubarkan TPF”, “TPF bukan lawyer Bibit dan Chandra”.  “Bubarkan TPF karena kewenangannya sudah terlalu jauh. TPF bukan pengacara Bibit dan Chandra. TPF juga bukan hakim yang bisa menghakimi benar atau salah,” kata seorang orator di atas mobil pick up.

Hujan deras pun turun di kawasan Monas. Sementara massa yang semula berkerumun pun lari tunggang langgang mencari tempat berteduh. Sementara itu, massa BEM UI telah berlalu bergerak menuju Gedung DPR.

Demo Pro dan Kontra KPK di Yogya
Dua kubu berbeda, yakni pendukung dan anti-KPK, berunjuk rasa bersama di kawasan Marlioboro, Yogyakarta. Meski berbeda tujuan, aksi demo kedua kubu tersebut berlangsung damai di bawah pengawalan polisi. Para pendukung KPK yang berjumlah ratusan orang menamakan diri Aliansi Masyarakat untuk KPK (AMUK). Mereka terdiri dari aktivis mahasiswa Yogyakarta, LSM dan masyarakat. Selain itu turut bergabung ratusan anggota aguyuban Petani Lahan Pasir Kulonprogo yang datang dengan mencarter tiga buah truk.

Sedangkan mereka yang anti-KPK menamakan diri Forum Masyarakat Cinta NKRI. Massa ini merupakan
gabungan masyarakat di sekitar Malioboro, Stasiun Tugu dan Pasar Kembang. Mereka ada yang berprofesi sebagai buruh, sopir becak, andong, tukang parkir dan lain-lain .

Massa AMUK mengusung berbagai bendera masing-masing organisasi. Mereka juga membawa poster besar bergambar seekor buaya dengan tulisan “Kapolri dan Jaksa Agung Mundur atau SBY Turun” serta dua buah karangan bunga tanda duka cita.

Massa AMUK mendesak pemberantasan mafia peradilan dan makelar kasus (markus). Termasuk juga menuntut kapolri dan Jaksa Agung dicopot dari jabatannya. “Tangkap Anggodo Widjojo yang telah merekayasa kriminalisasi KPK dan bongkar kasus Bangk Century yang telah merampok uang rakyat Rp 6,7 triliun,” kata Wahyu salah seorang peserta aksi.

Sedang massa Forum Masyarakat Cinta NKRI membawa poster dengan warna khas merah putih. Poster itu berisi tulisan “Selamatkan intsitusi penegak hukum, Polri, Kejaksaan dan KPK”. Massa juga meminta agar masyarakat jangan terpengaruh provokasi politik dan adu domba yang akan melemahkan NKRI.

Mereka menyerukan agar polri, Kejaksaan Agung dan KPK tidak terpancing provokasi politik oleh oknum-oknum  yang ingin merusak NKRI. Mereka juga menyeraukan agar kasus Bibit dan Chandra
untuk diselesaikan di pengadilan untuk menentukan benar dan salah.

Dalam aksi itu kedua massa berangkat dari tempat yang sama yakni Taman Parkir Abu Bakar Ali yang ada di dekat pintu KA Stasiun Tugu. Dari tempat itu, mereka kemudian melakukan longmarch di Jalan Malioboro menuju simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta. Kedua massa aksi juga dilengkapi beberapa mobil terbuka yang ada pengeras suara yang dijadikan panggung orasi.

Untuk mencegah bentrokan, puluhan personel Poltabes Yogyakarta menjaga ketat kedua massa aksi itu. Namun sepanjang aksi berlangsung, keduanya tetap akur dan aksi berjalan damai meski sempat berjalan beriringan di Malioboro. Akibat adanya dua aksi itu, arus lalu-lintas kendaraan di Malioboro sempat tersendat dan sedikit macet. (din/dtc/jpc)

Mahasiswa Kirim Petisi ke Presiden, Copot BHD dan HS

 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 20:54 WIB Mahasiswa Kirim Petisi ke Presiden, Copot BHD dan HS

Purwokerto – Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto (Jateng), Selasa (10/11), menggelar aksi unjuk rasa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para mahasiswa mendesak agar Presiden segera menyelesaikan kasus Bank Century. Dalam aksi kali ini, BEM Unsoed mengirimkan petisi kepada Presiden dengan disertai spanduk yang berisi tanda tangan dukungan.

Dalam pernyataan sikap yang dikirimkan ke Presiden, mahasiswa mendesak SBY untuk mereformasi tubuh Polri dan Kejaksaan Agung, dengan cara mengganti Kapolri Bambang Hendarso Danuari (BHD) dan Jaksa Agung Hendarman Supandji (HS). Selain itu, mereka juga mendesak SBY benar-benar membersihkan lembaga penegak hukum dari makelar kasus, serta mendukung KPK dalam upayanya membongkar aliran dana bailout bank Century dan kasus Masaro.

Koordinator aksi, Helmy Shoim mengatakan, pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu programm 100 hari SBY-Budiono dinilai belum serius dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan terbongkarnya kasus kriminalisasi KPK.

“Penegakan hukum yang dijanjikan SBY ternyata hanya omong kosong, terbukti banyak ketidak adilan yang muncul akhir-akhir ini, bahkan hal tersebut juga menimpa KPK,” katanya.

Sementara itu, secara terpisah, puluhan seniman Banyumas juga melakukan aksi serupa. Dalam aksi para seniman, para seniman membawa lima orang anak-anak bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek seragam SD. Mereka mengusung poster bertuliskan kalimat yang intinya antikorupsi.

Aksi para seniman ini berlangsung di alun-alun Purwokerto. Mereka  menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan ulah seorang pejabat saat tertimpa kasus yang mencoba menyuap petugas supaya kasus dihentikan. Koordinator aksi seniman, Titut Adi Pranoto, menyatakan aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian para seniman terhadap kondisi penegakkan hukum yang carut-marut.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi negara ini, dimana kebenaran sudah diputar balikan, keadilan semakin jauh dari jangkauan,” katanya. (Py)

Dua Jenderal Polisi Terseret Kasus Antasari

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 20:28 WIB Dua Jenderal Polisi Terseret Kasus Antasari

Jakarta – Ternyata, dua jenderal bintang dua polisi ikut terseret kasus Antasari Azhar. Irjen Pol Hadiatmoko dan Brigjen Pol Irawan Dahlan akan dihadirkan dalam sidang Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Direktur PT PRB Nasrudin Zulkarnaen. Para perwiwa tinggi Polri ini akan dijadikan saksi dalam pesidangan akibat namanya telah disebut oleh terdakwa pembunuhan Nasrudin, Kombes Pol Williardi Wizar.

“Kita akan hadirkan untuk mengkroscek kebenaran dan kebohongan keterangan Williardi Wizar,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cirus Sinaga usai sidang Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (10/11).

Menurut Cirus, kesaksian Williardi yang menyebutkan ada rekayasa kasus Antasari tidak bisa berdiri sendiri. JPU siap membuktikan dakwaan Antasari terlibat pembunuhan Nasrudin benar adanya. “Boleh-boleh saja mengatakan seperti tadi. Tapi fakta-fakta itu harus berdasarkan bukti,” tutur JPU, yang juga akan mengkroscek kesaksian Williardi dalam sidang Selasa (10/11), dengan kesaksian sebelumnya dan alat bukti yang ada.

Sebelumnya, Williardi Wizar membuat pengakuan mengejutkan dalam sidang dengan terdakwa Antasari Azhar. Williardi menyeret Irjen Pol Hadiatmoko dan Brigjen Pol Iriawan Dahlan yang menekannya dalam proses pemeriksaan. “Jam 10.00 WIB pagi saya didatangi oleh Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko. Dia katakan sudah kamu ngomong saja, kamu dijamin oleh pimpinan Polri tidak ditahan, hanya dikenakan disiplin saja,” ungkap Wiliardi dalam sidang di PN Jaksel, Selasa (10/11).

Kemudian, lanjut Wiliardi, pada pagi dini harinya sekitar pukul 00.30 WIB, dia dibangunkan oleh penyidik kepolisian. Di ruang pemeriksaan, ada istri dan adik iparnya, serta Dirkrimum saat itu Kombes Pol M Iriawan. “Dirkrimun bilang ke istri saya, kamu bilang saja ke suami kamu, semuanya akan dibantu. Jam setengah satu saya diperiksa, dan disuruh buat keterangan agar bisa menjerat Antasari. Jaminannya saya bisa pulang. Ini saya ngomong benar, demi Allah,” bebernya.

Wiliardi bahkan meminta majelis hakim untuk menelepon M Iriawan. “Saya juga mengirim SMS, menagih janjinya. Katanya saya tidak akan ditahan dan saya juga meminta agar segera diklarifikasi, kalau saya juga tidak sebejat seperti yang diberitakan sebagai orang yang mencari eksekutor. Tapi hari itu juga saya mau ditahan,” terangnya.

Tidak lama, 2 hari kemudian karena kecewa tidak ditanggapi, Wiliardi memberanikan diri mencabut BAP. “Sempat ada penyidik yang bilang ke saya, kalau tidak diganti tidak akan bisa menjerat Antasari,” imbuhnya.
Dia mengaku, bila memang ada pertemuan di rumah Sigit, antara dirinya dan Antasari, kemudian ada perintah untuk membunuh, dia mengaku siap dihukum seberat-beratnya. “Jadi itu tidak benar. Silakan cek di CCTV, amplop yang diterima saya, itu diberikan Sigid bukan Antasari,” imbuhnya.

Williardi juga mengaku, pernah suatu waktu dia dijemput oleh Brigjen Pol Iriawan Dahlan, saat itu dia diajak minum kopi di ruangan Hadiatmoko. “Saya ditanya kenal Edo, Antasari, Sigit dan apa pernah menyerahkan Rp 500 juta. Saya memang menyerahkan ke orang untuk menyelidiki suatu kasus di Citos. Tapi saya tidak tahu kemudian dipakai membunuh,” paparnya.

Kemudian, setelah itu Hadiatmoko menahannya atas tuduhan pembunuhan. “Kok saya bingung cuma antar uang ditahan? Sejak itu saya ditahan. Pak Hadiatmoko bilang ini perintah pimpinan, dan saya diminta mengikuti saja penyidikan biar perkara cepat P21.  Bagaimanapun pimpinan saya Kapolri, sehinga saya tertarik. Saya, keluarga, istri dan ortu diimingi kebebasan saya,” tutupnya.

Sementara itu Hadiatmoko saat dikonfirmasi tidak mau memberikan komentar. “Enggak, enggak. Terima kasih,” jelas Hadiatmoko melalui telepon.

Williardi Wizar mengaku, kasus Antasari direkayasa pihak tertentu di Polri. Penahanan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dikondisikan oleh beberapa petinggi kepolisian. “Pukul 00.00 WIB saya diperiksa dengan didatangi oleh Direktur Reserse Polda Metro Jaya yang katanya itu perintah atasan,” kata Wiliardi berapi-api.

Williardi menyatakan saat itulah dikatakan bahwa Antasari adalah sasaran mereka. Wiliardi bersumpah bahwa kejadian itu benar. “Di situ dikatakan — Demi Allah ini saya bersumpah — sasaran kita hanya Antasari. Demi Allah saya bersumpah, biar mati lampu ini, mati saya Pak,” ujarnya.

Williardi mengungkapkan semuanya ini dalam kesaksiannya di sidang dengan terdakwa Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera, Selasa (10/11). Sebelumnya, hakim ketua Herry Swantoro menanyakan kebenaran kesaksiannya yang selalu berubah-ubah. (*/dtc/din)

Kredibilitas Polri Dipertaruhkan

 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 12:24 WIB Kredibilitas Polri Dipertaruhkan

Kredibilitas Polri dipertaruhkan

PENILAIAN sementara Tim Delapan yang diungkapkan kemarin (9/11), menyatakan bahwa fakta dan proses hukum yang dimiliki Kepolisian tidak cukup untuk menjadi bukti bagi kelanjutan proses hukum terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Hal tersebut karena bukti yang dimiliki oleh Polri terputus di Ari Muladi. Aliran dana selanjutnya entah ke Yulianto maupun ke pimpinan KPK tidak ada bukti.

Tetapi nampaknya Polri akan tetap ngotot untuk meneruskan kasus ini walau Kejaksaan Agung (Kejagung) telah dua kali mengembalikan berkas Chandra M Hamzah kepada Mabes Polri, Senin (9/11) malam. Kejaksaan menilai bahwa berkas perkara Chandra atas pasal 12e U No.31 Tahun 1999 tentang pemerasan dinyatakan kurang bukti dan keterangan saksi.

Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Sulistyo Ishak menyatakan bahwa kurang bukti bukan berarti final. “bisa dicari bukti tambahan. Kita akan tindak lanjuti apa yang harus dilengkapi lagi sesuai mekanisme hukum,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji juga bersikukuh tidak ada kriminalisasi dalam perkara Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Ia melihat ada indikasi perbuatan pidana dalam kasus ini. Ia mengakui bukti yang diserahkan penyidik Polri di antaranya enam kali kedatangan Ary Muladi ke kantor KPK. Ada juga hubungan telepon antara Ary dan Ade Raharja, Deputi Bidang Penindakan KPK, sebanyak 64 kali. Hubungan itu dibuktikan berdasarkan telepon seluler keduanya. Jaksa Agung Hendarman Supandji nampaknya juga ingin agar kasus ini tetap diteruskan.

Dalam hal ini, rekomendasi Tim 8 yang menyatakan bahwa kasus Bibit-Chandra ini tidak memiliki cukup bukti bagi kelanjutan proses hukum dan maka itu mestinya dihentikkan tak digubris oleh Polri dan Kejaksaan. Polri nampaknya akan tetap melanjutkan proses tersebut dan akan mencari bukti-bukti yang baru. Pertanyaannya adalah mengapa Polri tetap ngotot bahwa kasus ini harus dilanjutkan?

Upaya Polri untuk terus memproses kasus ini dan mencari bukti-bukti dalam rangka penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi mesti didukung. Tetapi sepertinya ada indikasi bahwa kasus ini bukan soal penegakkan hukum tetapi juga soal kredibilitas dan pertaruhan Polri. Sangat bisa dipastikan, Polri akan kehilangan kredibilitasnya di depan publik Indonesia bila kasus ini dihentikkan. Karena sebelumnya Polri telah menahan Chandra dan Bibit.

Penghentian kasus ini membuktikan bahwa apa yang dituntut oleh publik tentang tuntutan pelepasan Chandra-Bibit mendapatkan kebenarannya. Sementara itu Polri terbukti melakukan kriminalisasi KPK seperti yang didegungkan oleh publik. Nampaknya, Polri tidak mau tertuduh demikian, sebab itu mereka berusaha mencari bukti-bukti baru dan ngotot untuk melanjutkan proses hukum Bibit-Chandra. Kasus Chandra-Bibit yang bergulir sekarang ini memang menjadi ukuran kredibilitas Polri. (Boy M)

Inilah Kesaksian Williardi yang Menghebohkan Itu!
Mantan Kapolres Jaksel Williardi Wizard saat akan memberi kesaksian pada sidang dengan terdakwa mantan Ketua KPK Antasari Azhar di PN Jaksel, Selasa (10/11).

Selasa, 10 November 2009 | 21:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesaksian Williardi Wizard sungguh berani dalam sidang kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Ia menyadari, sebagai saksi mahkota, apa pun pernyataannya sangat memengaruhi nasib mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang duduk sebagai terdakwa dalam sidang tersebut.

Hari Selasa (10/11) ini, ia memutuskan untuk mencabut semua pernyataannya di BAP karena itu semua dibuat atas dasar rekayasa penyidik polisi. “Saya nyatakan semua BAP tidak berlaku. Yang (akan) kami pakai adalah BAP tanggal 29 April 2009 dan 30 April 2009 dan yang (kami) katakan di sini,” kata Williardi mengawali kesaksiannya.

Ia memutuskan mencabut keterangannya di BAP karena apa yang ia katakan telah dibuat oleh penyidik, dan ia tinggal tanda tangan. Alasan lain, pihak penyidik tidak memenuhi janjinya untuk tidak menahannya jika menurut pada penyidik.

Rekayasa itu bermula saat ia dijemput pada satu hari dari rumahnya ke kantor polisi pukul 00.30. Pada dini hari itu Williardi didatangi dan diperiksa Direktur Reserse Kepolisian Daerah Metro Jaya, Wakil Direktur Reserse, dan tiga orang kepala satuan.

Menurut Williardi, para petinggi polri memintanya membuat BAP yang harus menjerat Antasari sebagai pelaku utama pembunuhan Nasrudin. “Waktu itu dikondisikan sasaran kita cuman Antasari. (Lalu BAP saya) disamakan dengan BAP Sigid (Haryo Wibisono), dibacakan kepada saya,” ujar Williardi tanpa wajah takut.

Dalam kesaksian berikutnya, Williardi pun menyebut nama Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Adiatmoko. Menurut dia, Adiatmoko juga memintanya membuat BAP demi kepentingan menjebloskan Antasari.

BAP yang dibuat Williardi pada tanggal 29-30 April ditolak penyidik karena Antasari tidak tersangkut. “Udah bikin apa saja yang terbaik untuk menjerat Pak Antasari. Dijamin besok pulang. Kami dijamin oleh pimpinan Polri tidak akan ditahan. Paling sanksi indisipliner,” kata Williardi mengulang perkataan Adiatmoko.

Karena jaminan itu, lanjut Williardi, ia bersedia menandatangani BAP yang sudah dibuat penyidik. Namun, yang terjadi keesokan harinya dalam berita televisi, Williardi diplot polisi sebagai salah satu pelaku pembunuhan Nasrudin.

Ia pun protes kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iriawan yang turut memeriksanya. “Janji mana? Tolong diklarifikasi. Kami tidak sejahat itu,” ujar Williardi.

Protes Willardi ini menuai reaksi dari teman sejawatnya. Kembali ia dijemput Brigjen (Pol) Irawan Dahlan dan langsung dibawa ke kantor Adiatmoko.

Sambil minum kopi, ia ditanya apakah kenal dengan Edo, Jerry Hermawan Lo, Antasari Azhar, dan Sigid Haryo Wibisono. Ia juga ditanya apakah pernah menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Edo dari Sigid.

Williardi mengiyakan semua pertanyaan, tanpa tahu ia sedang disidik. Mendengar pengakuan Williardi, Adiatmoko meminta bawahannya untuk langsung menahan Williardi.

“Lho kok cuma nyerahin uang ditahan?” ujar Williardi kepada Adiatmoko. Sejak saat itu sampai sekarang Williardi mendekam dalam tahanan.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Herri Swantoro di PN Jakarta Selatan siang tadi, Williardi juga mengaku dicap sebagai pengkhianat oleh teman-teman sejawatnya ketika ia protes kenapa ia akhirnya jadi terlibat dalam kasus pembunuhan dan ditahan.

Protes kerasnya itu malah ditanggapi dingin oleh penyidik. “Itu perintah pimpinan,” begitu jawaban yang dia dapat saat ia mengungkapkan kenapa ia ditahan.

Penasaran siapa yang dimaksud dengan pimpinan, Tim Kuasa Hukum Antasari yang diketuai Juniver Girsang bertanya kepada Williardi siapa yang dimaksud pimpinan. “Kalau bicara pimpinan, pimpinan kami ya Kapolri,” jawab Williardi lantang.

Lebih jauh, rekayasa itu juga terjadi saat rekonstruksi. Dalam suatu pertemuan di kamar kerja Sigid, seolah-olah penyidik membuat adegan Antasari memberikan amplop coklat berisi foto Nasrudin kepada Williardi. Hal ini langsung dibantah oleh Williardi.

“Itu tidak benar. Kami menerima amplop itu langsung dari saudara Sigid. Tanpa ada Pak Antasari,” tutur Williardi. Dari awal memberikan kesaksian, Williardi tidak gentar membeberkan pernyataan yang dianggapnya benar.

Tak ada wajah takut darinya sekalipun beberapa pejabat berbintang ia sebutkan. Terdengar pula ia beberapa kali bersumpah untuk meyakinkan majelis hakim.

Selain nama-nama di atas, ia juga menyebut petinggi Polri, seperti Niko Afinta, Tornagogo Sihombing, dan Daniel. Jaksa penuntut umum yang diketuai Cirus Sinaga meminta nama-nama yang disebut Williardi supaya dihadirkan dalam persidangan.


ONEEditor: jimbon

PERSDANETWORK/BIAN HARNANSA
Terdakw a kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Wiliardi Wizar (kanan), memberikan pengakuan mengejutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (10/11). Pengakuan Wiliardi dalam sidang lanjutan membuat terdakwa Antasari Azhar (kiri) menitikkan air mata karena terharu.

“Skenario” untuk Jerat Antasari

Rabu, 11 November 2009 | 02:44 WIB

Jakarta, Kompas – Mantan Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Wiliardi Wizar mengaku, berita acara pemeriksaan dirinya dikondisikan. Keterangan dalam BAP itu disamakan dengan keterangan dalam BAP tersangka lain, Sigit Haryo Wibisono, dengan sasaran menjerat Antasari Azhar.

Kesaksian itu dipaparkan Wiliardi dengan suara nyaris berteriak histeris, Selasa (10/11), saat hadir dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Kata-kata Wiliardi itu disambut tepuk tangan sebagian pengunjung sidang. Bahkan, Antasari yang mengenakan kemeja batik menangis. Pengunjung di luar ruang sidang pun menyimak keterangan Wiliardi, yang diperdengarkan lewat pengeras suara.

Setelah Wiliardi mengemukakan kesaksiannya itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Herri Swantoro langsung menyatakan sidang dihentikan sementara (skors) selama 30 menit. Wiliardi dan Sigit juga menjadi terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nasrudin. Mereka disidangkan secara terpisah.

Setelah sidang dibuka kembali, penasihat hukum Antasari, antara lain Juniver Girsang, Denny Kailimang, Mohamad Assegaf, Hotma Sitompoel, dan Ari Yusuf Amir, bergantian menanyai Wiliardi soal BAP yang dikondisikan itu. Wiliard mengakui, perubahan BAP itu atas perintah pimpinan Polri. ”Siapa pimpinan yang dimaksud?” kata penasihat hukum.

”Oleh karena yang ngomong bintang dua, ya Kapolri-lah. Pimpinan saya, ya Kapolri-lah,” kata Wiliardi.

Wiliardi menjelaskan, semula ia sudah menandatangani BAP tanggal 29 April 2009. Namun, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri (saat itu) Inspektur Jenderal Hadiatmoko (kini Staf Ahli Kepala Polri) mendatangi dirinya. ”Saya minta kamu ngomong saja. Kamu dijamin pimpinan Polri tidak akan dihukum, didisiplinkan saja,” kata Wiliardi, mengutip Hadiatmoko.

Pukul 00.30, Wiliardi mengaku diminta membuat BAP baru untuk menjerat Antasari. Alasannya, BAP Wiliardi tanggal 29 April 2009 tak bisa untuk menjerat Antasari.

Namun, esok paginya ternyata diberitakan di televisi. Wiliardi mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iriawan (kini Wakil Direktur Keamanan dan Kejahatan Transnasional Bareskrim Polri) tentang klarifikasi dirinya tidak seperti itu. ”Tetapi, hari itu saya malah ditahan. Dua hari kemudian, saya protes, cabut semua. Saya akan cerita semua,” ujarnya.

BAP yang dicabut itu ternyata dijadikan jaksa sebagai dasar membuat dakwaan bagi Antasari.

Menurut Wiliardi, tanda tangannya sebagai persetujuan atas rekonstruksi perkara tak benar. Ia hanya diminta untuk menandatangani. Dengan demikian, tak benar jika ia menerima amplop coklat berisi foto Nasrudin dari Antasari, seperti disebutkan dalam dakwaan jaksa.

Tim jaksa yang diketuai Cirus Sinaga menanyakan soal rekonstruksi, yang disebutkan Wiliardi disetujui karena disuruh. ”Apakah saat rekonstruksi didampingi pengacara?” kata jaksa.

”Tidak! Tidak!” ujar Wiliardi sambil berteriak. Majelis hakim pun menegur Wiliardi agar bersikap sopan di persidangan.

Jaksa juga membacakan BAP Wiliardi tanggal 22 Juli 2009 dan 18 Mei 2009. Namun, Wiliardi menanggapi, ”Semua sudah saya cabut. BAP yang benar tanggal 29 April, yang lainnya bohong.”

Di luar ruang sidang, Juniver mengatakan, penjelasan Wiliardi membuat Antasari sangat kaget. ”Kita dengar dari saksi, terdakwa didudukkan di sini dengan cara diskenariokan,” katanya.

Ari Yusuf menambahkan, saat ditahan pada 4 Mei 2009, satu-satunya saksi yang menyebutkan keterlibatan Antasari adalah Wiliardi.

Antasari di luar sidang mengatakan, baru saat ini ia mendengar bagaimana cara orang menzalimi dirinya. ”Saya tidak mengeluh selama di tahanan. Yang penting kesabaran,” paparnya.

Seusai sidang, istri Wiliardi, Nova, kepada wartawan membenarkan keterangan suaminya mengenai perubahan BAP atas perintah pihak lain, yakni polisi. ”Dikasih tahu, supaya omong ini, omong itu. Saya sudah bilang, jangan. Bilang saja yang papa tahu, papa bicarakan,” katanya.

Wiliardi pertama kali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada 29 April 2009 sebagai saksi. Dalam sidang, ia menjelaskan, di rumah Sigit ada kamera CCTV yang bisa merekam suara dan gambar. ”Jika ada yang ngomong Pak Antasari bicara menghilangkan nyawa orang, tidak benar,” ujarnya lagi.

Kemarin, mantan Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Chairul Anwar juga memberikan kesaksian. Ia memimpin tim yang beranggotakan empat polisi, menyelidiki orang yang diduga meneror Antasari. Penyelidikan itu atas sepengetahuan Wakil Kepala Polri dan Kepala Polri.

Menurut Chairul, pada 3 Januari 2009 ia dipanggil Wakil Kepala Polri, diberi arahan agar penyelidikan dilakukan secara obyektif tanpa rekayasa. Pada 8 Januari 2009, Chairul dipanggil Kepala Polri dan diberi arahan tentang hal yang sama. ”Diminta proporsional, profesional, dan tidak keluar dari koridor hukum,” ujar Chairul.

Dari hasil penyelidikan tim diketahui alamat rumah, kantor, dan kendaraan yang digunakan Nasrudin. ”Dari hasil penyelidikan, tidak ditemukan indikasi tindakan membahayakan dari Nasrudin,” kata Chairul.

Tidak yakin

Secara terpisah, Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Sulistyo Ishak menyatakan tidak yakin dengan pengakuan Wiliardi, yang menyatakan dipaksa membuat BAP untuk menjerat Antasari. Wiliardi adalah komisaris besar dan pernah menjabat Kepala Polres.

”Apa ia tidak tahu peraturan dan proses pembuatan BAP? Saya kira ia tahu aturannya itu. Andai benar ada yang mengarahkan untuk menjerat Antasari, apa kepentingan polisi?” ujarnya.

Ia mengingatkan alat bukti tak hanya pengakuan, tetapi ada unsur lain yang akan dilihat hakim, yakni alibi dan keterangan saksi. Hakim di pengadilan akan mempelajari semua unsur itu.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna menjelaskan, polisi segera memenuhi permintaan kejaksaan untuk melengkapi pemeriksaan tambahan seorang saksi untuk melengkapi berkas perkara Chandra M Hamzah. (idr/sf/tri)

Menunggu Ketegasan Presiden

Rabu, 11 November 2009 | 02:43 WIB

Jakarta, Kompas – Beragam fakta telah terungkap dalam kasus dugaan kriminalisasi unsur pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, yang berujung pada rekomendasi dari Tim Delapan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kini, tinggal ketegasan Presiden untuk membuat keputusan yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Demikian rangkuman pendapat sejumlah kalangan yang ditemui secara terpisah, Selasa (10/11), menanggapi kelanjutan kasus dugaan kriminalisasi KPK.

Juru bicara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Suhandoyo, menilai penyidikan terhadap Bibit dan Chandra harus dihentikan sesuai rekomendasi Tim Delapan. ”Itu langkah terbaik,” katanya.

Seperti diberitakan, Tim Delapan menyatakan, pasal yang digunakan untuk menjerat Bibit-Chandra lemah. Bukti dan keterangan yang dimiliki Kepolisian Negara RI (Polri) tidak cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan.

Selain itu, Presiden juga harus memberikan peringatan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Bahkan, Akbar Faisal, anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, mengatakan, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pascarekomendasi Tim Delapan, Kepala Polri dan Jaksa Agung harus mundur dari jabatannya.

”Telah terjadinya kesalahan yang mendasar itu menunjukkan telah ada konspirasi besar dalam kasus Bibit dan Chandra. Sadapan KPK yang diputar di Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan hal itu. Karena itu, mundur menjadi langkah paling terhormat,” papar Akbar.

Ahmad Muzani, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, menambahkan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan kejaksaan akan meningkat jika penyidikan kasus Bibit dan Chandra tetap diteruskan.

Secara terpisah, Hendarman Supandji mengatakan akan mundur jika terbukti menyuruh anak buahnya atau pihak lain untuk memeras atau menerima suap. ”Saya tidak mengenal Ary Muladi dan Anggodo,” ujarnya.

Bumerang

Pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Ibnu Tricahyo, juga mengatakan, Presiden harus mengindahkan rekomendasi Tim Delapan. Jika tidak, akan menjadi bumerang bagi dirinya, berupa merosotnya kepercayaan masyarakat.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Airlangga, Katjung Maridjan. ”Kalau aparat penegak hukum tidak memedulikan hasil rekomendasi Tim Delapan, kepercayaan publik terhadap mereka, termasuk kepada Yudhoyono, akan menurun,” ujarnya.

Menurut Ibnu, Tim Delapan mendapat kepercayaan besar dari masyarakat karena dari kinerjanya yang independen, berani, dan gigih dalam melakukan upaya verifikasi. ”Tim itu tugasnya membantu Presiden. Jadi jangan diabaikan,” katanya.

Evaluasi kepolisian

Presiden Yudhoyono juga dinilai perlu segera mengevaluasi Kepala Polri sampai jajaran jenderal bintang tiga di kepolisian yang dinilai telah memaksakan proses penyidikan dan penahanan. ”Tanpa mengecilkan jasa Kapolri yang sudah berhasil memberantas terorisme, penyegaran perlu dilakukan. Soalnya, dampak dari persoalan ini meluas,” kata penggagas Tim Penanggulangan Korupsi Dewan Perwakilan Daerah, I Wayan Sudirta, kepada pers, Selasa.

Sebagai bekas advokat, Wayan mengingatkan bahwa kasus ini sesungguhnya merupakan fenomena gunung es karena kasus serupa juga banyak terjadi. Hanya saja, karena yang dirugikan bukan tokoh masyarakat, hal itu tidak terekspos luas.

”Momentum ini jangan dilewatkan, tetapi harus dimanfaatkan Presiden Yudhoyono untuk memberantas makelar kasus dalam program seratus harinya,” ujarnya.

Sudah optimal

Ketua Tim Delapan (Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Pimpinan KPK) Adnan Buyung Nasution kepada Kompas, Selasa malam di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, mengatakan, sikap Presiden yang hanya menyerahkan rekomendasi sementara Tim Delapan kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk masukan dan pertimbangan dinilai sudah cukup optimal.

”Saya kira sudah optimal karena Presiden menghadapi masalah besar. Di satu sisi Polri meyakini ini sudah pemerasan, begitu juga Kejaksaan Agung juga sudah apriori dan menilai kasus tersebut sudah cukup bukti. Padahal, waktu itu belum digelar perkara. Jadi, sikap Presiden itu sudah optimal untuk tidak terlalu jauh mencampuri,” ujarnya.

Menurut Buyung, kini Polri dan Kejaksaan Agung yang justru harus lebih berani mengambil sikap lebih optimal lagi sesuai dengan kewenangannya.

Hal senada disampaikan anggota Tim Delapan, Todung Mulya Lubis. ”Presiden memang tidak mungkin melakukan intervensi lebih jauh. Presiden yang jelas sudah berkomunikasi dengan Polri dan Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agung mengembalikan kasus ini, ini sudah arif,” ujarnya.

”Sekarang bolanya ada di Polri. Polisi yang akan menentukan,” kata Todung.

Menggelitik

Mengenai hasil pertemuan tim dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Todung Mulya mengatakan, ”Kami pertanyakan kok ada inisiatif dari kepolisian untuk ikut memfasilitasi perlindungan saksi yang dilakukan LPSK? Ini pertanyaan yang menggelitik kami dan menimbulkan tanda tanya ada apa di balik ini.”

”Sangat mungkin di balik ini saya melihat adanya makelar kasus, mafia hukum yang justru kita ingin berantas. Jadi, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap lagi dalam menyusun rekomendasi,” ujar Todung. (NTA/ANO/SUT/NWO/HAR)

Tim Delapan Temukan Ada Pelanggaran di KPK

Rabu, 11 November 2009 23:09 WIB     
Penulis : Maya Puspita Sari
JAKARTA–MI: Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atau Tim Delapan mendapatkan informasi mengenai berbagai pelanggaran proses internal di KPK.Hal itu diungkapkan juru bicara Tim Depalan Anies Baswedan di Jakarta, Rabu (11/11). Hal itu diungkapkan setelah meminta keterangan beberapa pihak terkait kasus Bibit dan Chandra. Mereka yang diminta keterangan yakni mantan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga, mantan JAM Intel Wisnu Subroto, Deputi Penindakan KPK Ade Raharja, dan mantan Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo. Pemeriksaan keempat orang tersebut dilakukan secara terpisah dan berlangsung sekitar lima jam.

AH Ritonga mendapat giliran pertama diperiksa. Ia mulai diperiksa sekitar pukul 13.50 dan meninggalkan gedung Dewan Pertimbangan Presiden secara diam-diam.  Begitu pula dengan Wisnu Subroto dan Ade Raharja. Keduanya meninggalkan gedung Wantimpres diam-diam tanpa memberikan keterangan apapun kepada pers.  Hanya Bambang Widaryatmo yang bersedia memberikan keterangan pers usai bertemu Tim Delapan.

Anggota Tim Delapan Anies Baswedan mengungkapkan, pemeriksaan terhadap AH Ritonga dan Wisnu Subroto untuk menelisik adanya dugaan keterlibatan Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan kasus Bibit dan Chandra. Dugaan itu berkaitan dengan rekaman pembicaraan telepon keduanya dengan Anggodo Widjojo, adik tersangka kasus korupsi Anggoro Widjojo. “Mengapa Anggodo berkali-kali bisa menghubungi mereka. Apa konteksnya,” tegas Anies yang juga Rektor Universitas Paramadina itu.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap Ade Raharja dilakukan untuk mengetahui gambaran secara umum soal proses penyadapan dan mekanisme penerbitan surat cekal. “Serta verifikasi lebih jauh soal dugaan keterlibatan Pak Ade karena uang yang diduga berasal dari Anggodo diberikan kepadanya melalui Ary Muladi untuk kemudian disalurkan kepada pejabat KPK,” tutur Anies.

Dari keterangan yang diberikan Bambang Widaryatmo, Tim Delapan mendapatkan informasi mengenai berbagai pelanggaran proses internal di KPK.  “Ada proses-proses yang harus diperbaiki di KPK. Ini penting untuk kami dalam menyusun rekomendasi secara komprehensif dengan menyentuh berbagai faktor internal mengapa kasus ini bisa terjadi,” ujar Anies.

Namun, ia menegaskan, berbagai informasi pelanggaran prosedural yang diungkapkan Bambang tidak secara langsung berkaitan dengan kasus yang menjerat Bibit dan Chandra. “Ini konteksnya KPK secara institusi, bukan spesifik kasus Bibit dan Chandra,” tambah Anies.

Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution berharap, berbagai keterangan dan informasi yang disampaikan bisa menjadi masukan berharga bagi reformasi lembaga penegak hukum di Indonesia.

“Dari keterangan Bambang terungkap dugaan di dalam tubuh KPK, ada hal-hal yang janggal dan dikhawatirkan tidak beres terkuak dalam pemeriksaan hari ini. Artinya, bukan hanya Kepolisian tapi juga memverifikasi proses hukum yang terjadi di KPK. Kita melihat bahwa KPK juga bukan malaikat,” tutur Adnan.

Kendati demikian, Adnan menegaskan, tidak ada perubahan posisi maupun rekomendasi dari Tim Delapan dalam kasus Bibit dan Chandra. “Kita melihat ini secara objektif dan netral. Tapi posisi dan rekomendasi kami tetap tidak berubah, bahwa ada bukti-bukti yang lemah dalam kasus Bibit dan Chandra serta masih ada missing link dalam kasus ini,” tukas Adnan. (MP/OL-03)

Hukum
Jaksa Agung Hendarman Supandji:
Polisi tidak Serahkan BAP Asli Williardi Wizard

 

Rabu, 11 November 2009 22:20 WIB
DPR Akan Terima Laporan Audit Century 20 November

 

Rabu, 11 November 2009 21:21 WIB
Kasus Antasari Tunjukkan Kesewenangan Penyidik

 

Rabu, 11 November 2009 21:14 WIB
DPD Masih Lemah Tanggapi Situasi Politik

 

Rabu, 11 November 2009 19:44 WIB
Keterangan Williardi tidak Pengaruhi Kasus Antasari

 

Rabu, 11 November 2009 19:35 WIB
Gugatan Bibit-Chandra
MK Kemungkinan Keluarkan Putusan Pekan Depan

 

Rabu, 11 November 2009 19:26 WIB
Kasus Dua Pimpinan KPK Bibit dan Chandra
Tim Delapan Mulai Susun Rekomendasi Final

 

Rabu, 11 November 2009 19:23 WIB
Pengamanan MK
Mahfud Banyak Terima Usulan

 

Rabu, 11 November 2009 18:43 WIB
Kapolri Tegaskan tidak Ada Tekanan Kepada Williardi

 

Rabu, 11 November 2009 16:11 WIB
Kisruh KPK-Kepolisian
Presiden Harus Cepat Tanggap

 

Rabu, 11 November 2009 15:31 WIB
Pengakuan Williardi
Tim Delapan Makin Yakin Adanya Upaya Pelemahan KPK

 

Rabu, 11 November 2009 15:18 WIB
Dugaan Korupsi Bank Century Dilaporkan ke KPK

 

Rabu, 11 November 2009 14:40 WIB
MH Ritonga Beri Keterangan kepada Tim Delapan

 

Rabu, 11 November 2009 14:29 WIB
Kasus Sisminbakum
Kejagung Periksa Yusril

 

Rabu, 11 November 2009 14:25 WIB
Komnas HAM Tindak Lanjuti Laporan Kuasa Hukum Antasari

 

Rabu, 11 November 2009 14:16 WIB
Kuasa Hukum Antasari Datangi Komnas HAM

 

Rabu, 11 November 2009 14:14 WIB
Todung Sedih Dengar Kesaksian Williardi

 

Rabu, 11 November 2009 11:39 WIB
Kapolri Ragukan Kesaksian Williardi

 

Rabu, 11 November 2009 11:35 WIB
Keterangan Williardi Wizard Perburuk Citra Polri

 

Rabu, 11 November 2009 10:25 WIB
Artidjo:
Dua dari Tiga Hakim Masuk Neraka

 

Rabu, 11 November 2009 08:40 WIB
Kasus Bank Century
Kejaksaan Agung Periksa Dirut Bank Mutiara

 

Selasa, 10 November 2009 21:25 WIB
Lintas Agama Desak Rekomendasi Tim 8 Dijalankan

 

Selasa, 10 November 2009 20:27 WIB
KPK Panggil Gubernur Sulut

 

Selasa, 10 November 2009 20:03 WIB
Kejaksaan Harus Keluarkan SP3 Kasus Bibit-Chandra

 

Selasa, 10 November 2009 19:49 WIB
Ketut Sudiharsa Berkilah Soal Hubungannya dengan Anggoro

 

Selasa, 10 November 2009 19:28 WIB
Tim Delapan Bertemu LPSK
Ada Indikasi Terjadi Mafia Peradilan

 

Selasa, 10 November 2009 19:25 WIB
Pejabat Publik tidak Boleh Takut Disadap

 

Selasa, 10 November 2009 18:57 WIB
Kasus Pimpinan KPK
Pers Tidak Lakukan Penghakiman

 

Selasa, 10 November 2009 18:54 WIB
Kasus Pimpinan KPK
Polri tidak Akan Lindungi Yulianto

Selasa, 10 November 2009 18:41 WIB
Kasus Pimpinan KPK
LPSK Siap Tindaklanjuti Temuan Tim Delapan

Selasa, 10 November 2009 17:46 WIB
Tim Delapan akan Telusuri Mafia Peradilan di Indonesia

Selasa, 10 November 2009 17:40 WIB
Kasus Pimpinan KPK
Tim Delapan Panggil LPSK

Selasa, 10 November 2009 17:05 WIB
Polisi Sidik Enam Kasus untuk Sangkakan Anggodo

Selasa, 10 November 2009 16:27 WIB
Polri Tetap Lanjutkan Kasus Bibit-Chandra

Selasa, 10 November 2009 16:20 WIB
Proses Hukum Kasus Chandra-Bibit Tetap Berjalan

Selasa, 10 November 2009 14:25 WIB
Rekomendasi Tim Delapan
DPR Minta Presiden Segera Lakukan Kajian

Selasa, 10 November 2009 13:58 WIB
LPSK tidak Bisa Lindungi Tersangka

Selasa, 10 November 2009 13:42 WIB
Presiden Disarankan Terima Rekomendasi Tim Delapan

Selasa, 10 November 2009 13:12 WIB
Kasus Pimpinan KPK
Kejagung Kembalikan Berkas Chandra ke Bareskrim

Selasa, 10 November 2009 07:12 WIB
Kasus Pimpinan KPK
Polri tidak Miliki Cukup Bukti Kuat

Selasa, 10 November 2009 03:59 WIB
Kasus Dua Pimpinan KPK Bibit dan Chandra
Waspadai Hukum Pidana untuk Ganyang Mafia

Selasa, 10 November 2009 00:09 WIB
10
Nov
09

Anti Korupsi : Menata Ulang KPK

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-09Menata Ulang KPK
Oleh: Adrianus Meliala, Kriminolog UI

Pada saat dukungan masyarakat begitu kuat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pimpinannya, penulis berpikir ulang tentang eksistensi lembaga itu bisa dianggap memusuhi publik. Bukan hanya itu, penulis juga bisa dianggap sebagai koruptor, atau sedikitnya pendukung para koruptor.

Masalahnya, di muka bumi ini tidak pernah ada satu hal pun yang hanya menghadirkan satu dimensi pemahaman, atau satu dimensi kegunaan. Selalu minimal terdapat dua dimensi yang kontras: untung-rugi, baik-buruk, keras-lunak, dan sebagainya.

Terkait kekontrasan itu, orang-orang tua kita memiliki filosofi “semua ada hikmahnya”. Ada pula yang menyebutnya sebagai blessing in disguise. Oleh karenanya, tulisan ini berpretensi mengemukakan hikmah atau blessing in disguise tersebut ketimbang menyudutkan KPK

Empat Alasan
Jika benar bahwa awal dari segala masalah ini adalah karena ada pejabat Polri yang sebal dengan KPK dan mulai membalas dengan cara menyidik dua pimpinan KPK (Bibit dan Chandra), sejatinya itu bukan cerita baru. Banyak pejabat Polri maupun Kejaksaan sebal dengan hadirnya KPK karena empat alasan.

Pertama, kehadiran UU KPK (UU 30/2002) menjadikan Polri dan Kejaksaan macan ompong dalam penyidikan kasus korupsi.

Kedua, walau tidak lagi berwenang, Polri dan Kejaksaan harus merelakan penyidik muda terbaik serta jaksa penuntut umum berusia muda dan terbaik bekerja untuk KPK selama beberapa waktu.

Ada kabar pula, ketika kembali, penyidik dan penuntut umum belia itu banyak yang bertingkah karena merasa gajinya kurang besar dibanding saat bertugas di KPK.

Ketiga, tidak hanya secara hukum diberi kewenangan besar, anggaran belanja KPK sendiri juga besar dan membuat iri Polri dan Kejaksaan. Terkait itu, apabila KPK berhasil mengungkap kasus-kasus besar, biasanya muncul ungkapan sinis dari para perwira Polri dan aparat Kejaksaan.

Keempat, ini yang paling membuat geram, adalah KPK bukan organisasi yang bisa dikendalikan atau diajak kongkow-kongkow. Terhadap instansi Polri dan Kejaksaan pun, KPK yang tidak memiliki beban moril ataupun beban sejarah, dengan enteng mengarahkan tombak penyidikannya.

Mengapa selama ini kejengkelan itu hanya tinggal sebagai perasaan dalam hati, tak lain karena adanya sinyal yang jelas dari pimpinan puncak, yakni Presiden RI. Ketika Megawati Soekarnoputri membentuk KPK, tidak ada yang berani melawannya. Demikian pula ketika melihat determinasi Presiden SBY pada masa jabatan pertama.

Namun, ketika Presiden SBY mulai bicara normatif, atau bertindak berbeda dengan yang diucapkan, maka ada kemungkinan itu dilihat sebagai indikasi bahwa pimpinan puncak mulai setengah hati dengan KPK. Kejengkelan dalam hati pun mulai diluapkan.

Lima Cara

Namun demikian, upaya pelemahan KPK tampaknya hanya akan menjadi cerita. Luasnya dukungan rakyat, yang terjelma melalui pendapat-pendapat yang dilontarkan di media massa maupun media online, sungguh suatu indikator terang-benderang perihal masih dibutuhkannya KPK dengan format sekuat sekarang.

Apalagi, jika kita melakukan survei, akan sedikit sekali orang yang berpendapat bahwa praktik korupsi sudah benar-benar hapus, dan orang-orang pun sudah sepenuhnya kapok untuk korupsi. Benar bahwa kehadiran KPK satu dekade terakhir ini sungguh membawa perubahan. Orang yang tadinya melakukan korupsi terang-terangan, sekarang ketakutan luar biasa dan mengubah modus menjadi sembunyi-sembunyi dan dalam jumlah kecil-kecilan. Korupsi dan koruptor memang sudah pingsan, namun akan bangun lagi nanti ketika penjaganya dilemahkan.

Di pihak lain, secara realita kita juga mengharapkan para pimpinan KPK menyadari bahwa mereka tidak muncul dalam ruang vakum. Sudah ada pemain (baca: jagoan) yang menggeluti korupsi sebelum KPK ada, yakni polisi dan jaksa. Posisi dan peran mereka dengan demikian perlu diperhitungkan, perasaan mereka pun perlu dijaga.

Dalam kaitan itu, penulis mengusulkan lima hal guna mencegah intrik atau pergesekan antarlembaga penegak hukum terjadi lagi.

Pertama, tidak lagi memakai metode penyidik cabutan atau jaksa penuntut umum cabutan. Orang-orang cabutan itu dikhawatirkan memiliki loyalitas ganda. Disarankan, KPK dengan tegas mengatakan kepada Kapolri atau Jaksa Agung bahwa selama mereka bekerja untuk KPK, mereka tidak boleh menerima perintah dari pihak lain.

Sebenarnya, yang paling ideal adalah KPK merekrut penyidik dan penuntut umum sendiri. Namun, ini terkendala dengan status KPK sebagai lembaga nonpermanen, yang akan hilang tatkala esensi korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah hilang.

Kedua, tidak perlu sering-sering mengadakan rapat koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Rapat seperti itu mirip dengan buah yang indah dilihat tapi asam rasanya, alias hanya enak dilihat di permukaan. Sudah jelas bahwa Polri dan Kejagung tidak bisa dibandingkan dengan KPK, maka untuk apa rapat koordinasi? Rapat koordinasi hanya cocok yang bisa mengkombinasikan secara apple to apple kewenangan dan limitasinya masing-masing.

Ketiga, walau Polri dan Kejaksaan sudah membuka diri untuk diadakan penyelidikan di dua lembaga tersebut, untuk sementara keduanya tidak perlu disadap atau dijadikan target operasi. Biarlah dua lembaga itu menunaikan janjinya pada bangsa ini untuk melakukan reformasi birokrasi secara tuntas, termasuk membereskan fungsi penegakan hukum.

Keempat, apabila KPK dikecam karena menyatakan akan masuk atau tidak akan masuk ke Polri atau Kejaksaan, pastikan bahwa si kap konsisten itu muncul pada kasus-kasus lain pula. Ini penting agar dugaan “tebang pilih” tidak lagi marak.

Dewasa ini, memang masih terdapat kecurigaan bahwa soal masuk atau tidak masuk ke suatu lembaga itu bukanlah sesuatu yang sudah seharusnya, melainkan by design. Jika dibantah bahwa tidak demikian, lalu bagaimana KPK menjelaskan bahwa mereka tidak pernah aktif di tubuh Departemen Pertahanan dan TNI?

Kelima, KPK perlu bermain cantik agar ikan yang dikejarnya bisa tertangkap tanpa membuat kolam keruh. Untuk itu, KPK tidak perlu menempatkan diri menjadi sesuatu yang mengancam orang lain.

Dengan demikian, sudah waktunya KPK beralih dari sekadar pengungkapan kasus demi kasus, menuju pembenahan yang sistematis, mengedepankan fungsi pencegahan dan mengupayakan suasana antikorupsi sebagai sesuatu yang berkelanjutan dan berdaya tahan. *

10
Nov
09

Anti Korupsi : PolRI tidak Miliki Cukup Bukti Kuat

Kasus Pimpinan KPK
Polri tidak Miliki Cukup Bukti Kuat

Selasa, 10 November 2009 03:59 WIB    
Penulis : Maya Puspita Sari
Polri tidak Miliki Cukup Bukti Kuat ANTARA/Rosa Panggabean

JAKARTA–MI: Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution menegaskan proses hukum dan fakta yang dimiliki Polri tidak cukup untuk dijadikan bukti adannya tindak pemerasan atau penyuapan yang disangkakan kepada dua pimpinan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

Hal tersebut disampaikan Adnan kepada pers di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Senin (9/11). “Kalaupun diteruskan, maka kasus ini akan sangat lemah,” ungkap Adnan.

Namun, ia menolak mengungkapkan secara eksplisit apa isi rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden. “Yang saya sampaikan disini hanya posisi Tim Delapan terhadap kasus ini. Rekomendasi itu tertutup hanya kepada Presiden. Saya no comment soal isinya. Itu tidak etis kalau kami buka,” ujar Adnan ketika ditanya apakah Tim Delapan merekomendasikan penghentian penyidikan kasus Bibit dan Chandra.

Berdasarkan hasil verifikasi sementara yang sudah berlangsung selama delapan hari berupa pemanggilan pihak-pihak terkait serta gelar perkara, Tim Delapan memberikan laporan sementara kepada Menko Polhukam yang kemudian akan diteruskan kepada Presiden. Sementara laporan akhir akan disampaikan Senin mendatang.

“Tim Delapan menyampaikan surat posisi ini melalui Bapak Menko Polhukam karena jadwal Presiden yang padat. Tapi surat itu di-seal, sehingga terjaga kerahasiaannya,” terang Adnan.

Ia menambahkan Tim Delapan juga menilai andaikata ada tindak pidana maka kasus ini terputus pada aliran dana dari Anggodo Widjojo kepada Ary Muladi. Sementara dugaan aliran dana dari Ary Muladi kepada dua pimpinan KPK tidak terbukti.

Adnan juga menegaskan, kalaupun kasus ini dipaksakan untuk dibawa ke pengadilan dalam sangkaan penyalahgunaan wewenang, maka kasus ini sangat lemah karena polisi menggunakan pasal karet.

“Terlebih, apa yang dilakukan Bibit dan Chandra ini adalah hal yang lazim dilakukan pejabat-pejabat KPK sebelumnya. Ini tentu menjadi pertanyaan besar,” cetus Adnan. (MP/OL-06)

Kasus Pimpinan KPK
Kejagung Kembalikan Berkas Chandra ke Bareskrim

 

Selasa, 10 November 2009 00:12 WIB     

JAKARTA–MI: Kejaksaan Agung, Selasa (10/11) dini hari menyatakan perkara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah belum lengkap. Karena itu, Kejagung akan mengembalikan berkas tersebut ke Bareskrim Polri untuk dilengkapi.

Pengembalian berkas ini dinyatakan Kapuspenkum Didik Darmanto dalam keterangan pers, Selasa (10/11). Didik mengatakan tim jaksa selesai memeriksa berkas Chandra pukul 23.00 Senin (9/11). Berkas dikembalikan karena bukti serta keterangan saksi dinilai tim kejaksaan belum lengkap. Bareskrim diberi waktu 14 hari untuk melengkapi berkas tersebut. (OL-06)

Waspadai Hukum Pidana untuk Ganyang Mafia

Selasa, 10 November 2009 00:09 WIB     
Waspadai Hukum Pidana untuk Ganyang MafiaMI/Sumaryanto

PADANG–MI: Pakar Hukum Pidana Universitas Andalas,  Ismansyah mengisyaratkan pemerintah  untuk mewaspadai penggunaan hukum pidana dalam mengatur perbuatan menyimpang khususnya dalam pemberantasan mafia peradilan yang dilontarkan Presiden SBY dengan slogan Ganyang Mafia.

“Jangan sampai perbuatan manusia tersebut yang mengatur hukum pidana,” kata Ismansyah di Padang, Sumatra Barat, Senin (9/11), menanggapi program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II  khususnya terkait pemberantasan mafia peradilan, dengan istilah Presiden Yudhoyono ganyang mafia.

Ia mengatakan, ganyang mafia dapat diartikan sebagai bentuk ketidakberdayaan hukum pidana untuk mengatasi hal itu sehingga presiden terpaksa turun tangan  Ismansyah berharap kewaspadaan terhadap penggunaan hukum pidana itu menjadi pertimbangan pemerintah SBY melalui sistem pengawasan dengan lembaga-lembaganya.

“Sebenarnya lembaga pengawasan itu sudah ada  seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial serta  komisi-komisi lainnya, akan tetapi institusi itu belum berjalan maksimal,” katanya.

Karena itu, ia menyarankan kinerja komisi-komisi tersebut  perlu dievaluasi. “Seandainya ada kekurangan-kekurangan dari komisi itu maka operasional lembaga itu tidak ditambah lagi tapi diganti, melalui sistem yang berlaku,” katanya.

Ia menyontohkan, jika ada kekurangan  pada tataran substansi, harus diganti undang-undangnya, namun jika ada kekurangan pada ranah struktural seperti petugas yang cacat maka harus diganti melalui uji kelayakan dan kepatutan. “Selain itu jika adanya sikap dan penilaian masyarakat yang kurang sejalan maka perlu inspirasi. Itu perlu diambil dengan menggunakan spektrum logika yang objektif,” tambahnya. (Ant/OL-03)

Kasus Bibit-Chandra Tak Layak ke Pengadilan
Adnan Buyung Nasution, Ketua Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Selasa, 10 November 2009 | 04:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Delapan menyimpulkan bahwa fakta dan proses hukum yang dimiliki Kepolisian Negara RI tidak cukup untuk menjadi bukti bagi kelanjutan proses hukum terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Adnan Buyung Nasution, selaku Ketua Tim Delapan (Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah), mengatakan hal itu, Senin (9/11).

Menurut Buyung, andai kata pun ada tindak pidana dalam kasus tersebut, bukti yang dimiliki Polri terputus, hanya dari aliran dana Anggodo Widjojo ke Ary Muladi.

Aliran dana selanjutnya dari Ary, baik melalui orang yang bernama Yulianto maupun langsung ke pimpinan KPK, tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan kepada Tim Delapan.

Rekomendasi Tim Delapan itu untuk sementara menjadi pamungkas gonjang-ganjing dunia penegakan hukum Indonesia selama beberapa pekan terakhir.

Meski demikian, langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk merespons rekomendasi Tim Delapan sangat alot diputuskan.

Sejak pukul 21.00 sampai pukul 23.30, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa bertemu untuk membahasa rekomendasi Tim Delapan di Istana Negara.

Kepada wartawan, Djoko Suyanto semalam mengatakan, surat rekomendasi dipelajari saksama. ”Presiden memahami tugas tim dua minggu. Tadi Presiden merespons dengan memanggil Jaksa Agung dan Kapolri. Presiden menyampaikan isi surat untuk jadi masukan atau pertimbangan. Bukti belum cukup, ada missing link aliran dari Anggodo ke pimpinan KPK. Presiden berharap dua pejabat itu (Kapolri dan Jaksa Agung) merespons penilaian tim,” katanya.

Menurut Menko Polhukam, Presiden tidak punya kewenangan yuridis untuk menghentikan proses hukum. Namun, Presiden meminta Kapolri dan Jaksa Agung menindaklanjuti dengan mempelajari rekomendasi Tim Delapan. ”Presiden tidak memberi batas waktu kapan harus diputuskan. Tim Delapan terus bekerja pekan ini,” kata Djoko.

Berkas Chandra kembali

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didik Darmanto mengadakan jumpa pers pada pukul 00.00, yang intinya kejaksaan mengembalikan berkas penyidikan kasus Chandra ke kepolisian. Ini pengembalian kedua berkas Chandra dari kejaksaan ke kepolisian.

Menurut Didik, hal yang harus dilengkapi kepolisian adalah penambahan keterangan saksi dan penajaman alat bukti.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy di Gedung Bundar mengatakan, jaksa belum menyatakan lengkap terhadap berkas perkara hasil penyidikan atas tersangka Chandra. Masih ada unsur-unsur Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (dugaan pemerasan) yang harus dilengkapi.

”Masih ada hal yang perlu dilengkapi dalam petunjuk jaksa kepada penyidik kepolisian. Masih perlu ada penajaman, di antaranya hubungan antara Ary Muladi dan oknum KPK,” kata Marwan.

Senin malam, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Irjen Dikdik M Arif Mansur bersama sejumlah jaksa menggelar rapat, membahas perkara Chandra.

Dipaksakan

Dalam jumpa pers di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution mengatakan, seandainya kasus Bibit dan Chandra itu dipaksakan untuk diajukan ke pengadilan dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang, kasus itu pun lemah sebab menggunakan pasal karet.

”Terlebih lagi, tindakan Bibit dan Chandra, sebagaimana disangkakan, ternyata merupakan prosedur yang lazim dilakukan oleh pimpinan KPK periode sebelumnya,” katanya.

Dalam membacakan kesimpulannya, Buyung didampingi tujuh anggota, yaitu Koesparmono Irsan, Anies Baswedan, Todung Mulya Lubis, Amir Syamsuddin, Komaruddin Hidayat, Hikmahanto Juwana, dan Denny Indrayana.

”Kami berharap temuan kami malam ini juga dapat didengar dan disimak Presiden. Pada gilirannya, Presiden diharapkan bisa berkomunikasi dengan Jaksa Agung. Tentu saja, terserah Jaksa Agung sebagai penegak hukum tertinggi yang menurut konstitusi mempunyai wewenang untuk menentukan mau terus atau tidak perkara ini,” kata Buyung.

Tentu saja, lanjut Buyung, akan lebih bijaksana jika Presiden memerhatikan apa yang disampaikan Tim Delapan. ”Akan tetapi, ini tidak bermaksud mendikte aparat penegak hukum, melainkan bahan masukan bagi Kejaksaan Agung,” kata Buyung.

Tegang

Senin malam, seusai menerima Tim Delapan di kantornya, Menko Polhukam Djoko Suyanto juga menerima kedatangan koleganya, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Pertemuan ketiganya berlangsung tertutup sekitar 30 menit. Kapolri keluar terlebih dahulu dan langsung pergi.

Wajah Bambang Hendarso terlihat tegang dan menolak menjawab pertanyaan wartawan yang menunggu. Dia hanya mengulurkan tangan kirinya, meminta wartawan tidak mendekat dan mewawancarainya. ”Sudah-sudah. Sudah, ya,” ujarnya singkat dengan air muka serius.

Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat) menilai rekomendasi Tim Delapan agak bias. Tim Delapan bertugas mencari fakta, bukan untuk memberikan penafsiran atau memberikan penilaian yuridis atas fakta yang ditemukan Tim Delapan.

”Tim Delapan telah memanfaatkan Presiden untuk mendahului dan mengambil alih wewenang lembaga peradilan yang memiliki otoritas absolut untuk menilai dan memutuskan apakah bukti yang dipakai secara yuridis kuat atau tidak,” kata Benny.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X berharap Presiden cepat mengambil keputusan terkait perseteruan KPK dan Polri. ”Semakin cepat selesai akan semakin baik,” katanya.

Menurut Sultan, jangan sampai penyelesaian kasus yang memalukan dunia penegakan hukum itu kehilangan momentum. Sultan melihat Presiden Yudhoyono adalah orang yang paling dinanti sikapnya karena kasus tersebut semakin runcing. (HAR/DAY/BDM/PRA/DWA/IDR)

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Ketua Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan) Adnan Buyung Nasution (tengah duduk) bersama anggotanya, (searah jarum jam) Anies Baswedan, Denny Indrayana, Amir Syamsuddin, Hikmahanto Juwana, Todung Mulya Lubis, Komaruddin Hidayat, dan Koesparmono Irsan, memberikan keterangan mengenai laporan sementara penyusunan rekomendasi kepada Presiden dalam kasus dugaan rekayasa pelemahan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Jaksa Agung Bantah Rekayasa Kriminalisasi Bibit dan Chandra

Selasa, 10 November 2009 | 02:34 WIB

Jakarta, Kompas – Jaksa Agung Hendarman Supandji bersikukuh tidak ada kriminalisasi dalam perkara Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Ada indikasi perbuatan pidana, seperti sangkaan Pasal 12 Huruf (e) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hendarman menjelaskan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (9/11) di Jakarta. Pasal 12 Huruf (e) UU No 31/1999 terkait pemerasan. Pasal 23 tentang penyalahgunaan wewenang. ”Bagaimana merekayasa 21 saksi?” ujarnya.

Hendarman mengakui bukti yang diserahkan penyidik Polri di antaranya enam kali kedatangan Ary Muladi ke kantor KPK. Ada juga hubungan telepon antara Ary dan Ade Raharja, Deputi Bidang Penindakan KPK, sebanyak 64 kali. Hubungan itu dibuktikan berdasarkan telepon seluler keduanya.

”Apa isi kontaknya tidak tahu. Kalau tidak pernah kenal, masa ada hubungan? Katanya satu kali ke KPK, tetapi, kok, ada enam kali di buku,” ujar Hendarman.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy menambahkan, saat mengembalikan berkas penyidikan perkara Bibit dan Chandra kepada Polri, jaksa menyertakan petunjuk, di antaranya meminta keterangan terhadap Ade. ”Apakah dilakukan, akan kami lihat,” katanya.

Berkas Chandra sudah dua pekan diserahkan kepolisian kepada kejaksaan sehingga harus ditentukan apakah dinyatakan lengkap atau harus dilengkapi penyidik pada Senin malam. Berkas Bibit baru sepekan di tangan jaksa sehingga masih ada waktu sepekan lagi untuk meneliti.

T Gayus Lumbuun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menanyakan, ”Jika pemerasan, motifnya apa? Kenapa bukan penyuapan? Jika penyuapan, si penyuap juga kena.”

Gayus memuji langkah Mahkamah Konstitusi, Selasa pekan lalu, yang memperdengarkan sadapan KPK terhadap Anggodo Widjojo pula. Percakapan Anggodo, adik pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, dengan sejumlah kalangan itu kian membuka dugaan kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra.

Hendarman menjawab, untuk pemerasan, inisiatifnya dari penerima. PT Masaro digeledah tanpa surat perintah. Dalam pendekatan Anggodo kepada pimpinan KPK, dikatakan perlunya atensi. Anggoro adalah buron KPK dan tersangka korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

”Motifnya saya tidak bisa lihat. Penyalahgunaan wewenang itu dilakukan bersama, tetapi pemerasan dilakukan dalam waktu berbeda. Jadi dipisahkan berkasnya,” kata Jaksa Agung.

Hendarman menyinggung pula perkembangan sangkalan Ary Muladi tentang penyerahan uang ke pimpinan KPK. Ary mengaku semua uang diserahkan kepada Yulianto. ”Apakah Yulianto benar ada atau tidak? Karena tidak ada yang melihat penyerahan uang, jaksa tinggal memercayai Yulianto ada atau fiktif,” katanya.

Jaksa melihat, dua alat bukti cukup sejauh bisa meyakinkan hakim. ”Apabila tersangka hanya dua orang, kurang menurut petunjuk jaksa. Harus lebih dari dua tersangka itu,” kata Hendarman.

Ahmad Rubai dari Partai Amanat Nasional menyarankan perkara Bibit dan Chandra segera disidangkan. Jika tidak, dikhawatirkan terjadi pengadilan jalanan. Sebaliknya, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar menilai, bila tak layak, sebaiknya perkara Bibit dan Chandra dihentikan.

Nudirman Munir dari Partai Golkar minta Jaksa Agung mempertimbangkan pemutaran rekaman percakapan Anggodo dengan sejumlah kalangan, yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. ”Di situ kelihatan ada kriminalisasi,” ujarnya.

Secara terpisah, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR meminta Kejaksaan Agung tak terburu-buru dalam meneliti berkas perkara yang melibatkan Bibit dan Chandra. ”Jika setelah pemeriksaan tambahan ternyata menurut Kejagung kasus ini lemah, tak perlu dipaksakan untuk dilimpahkan ke pengadilan,” kata Ketua F-PD Anas Urbaningrum.

Komisi III berubah

Setelah dikecam terkait sikapnya yang cenderung melawan suara rakyat saat rapat kerja dengan Polri, Komisi III DPR mulai mengubah sikap saat rapat kerja dengan Jaksa Agung, Senin. Mereka mulai agak kritis meski kesungguhan atas sikap itu masih dipertanyakan.

Sikap kritis itu, misalnya, ditunjukkan Azis Syamsuddin dari Partai Golkar, yang menegaskan, masalah Chandra dan Bibit berakar dari kasus Bank Century, yang menurut dia adalah pembobolan. Kasus Bank Century harus diusut tuntas.

Andrinof Chaniago, pengajar politik dari Universitas Indonesia, melihat, perbedaan pandangan di kalangan anggota Komisi III DPR masih wajar karena DPR merupakan lembaga politik. (idr/sut/nwo/aik/mzw/nar)

TOF

 

Editor: tof

Sumber : Kompas Cetak

DPR Agendakan Raker Gabungan KPK, Kepolisian, dan Kejagung

 

Senin, 09 November 2009 23:33 WIB     
DPR Agendakan Raker Gabungan KPK Kepolisian dan KejagungKetua Komisi III DPR Benny K Harman/MI/SUSANTO

JAKARTA–MI: Komisi III DPR berencana melakukan rapat kerja gabungan dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (12/11).

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, di Jakarta, Senin (9/11) mengatakan rapat kerja gabungan untuk membahas kekurang-harmonisan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas antar-lembaga hukum tersebut.

“Kami sebelumnya sudah melakukan rapat kerja dengan pimpinan KPK dan Kapolri serta saat ini dengan Jaksa Agung dan kami sudah mendengar penjelasannya dari pimpinan ketiganya,” kata Benny ketika memimpin rapat kerja dengan Jaksa Agung.

Ia mengatakan, agar pembahasan dan penjelasan dari ketiga pimpinan lembaga hukum tersebut bisa lebih sinkron maka kami menggagendakan untuk melakukan rapat kerja gabungan. Perkiraan jadwal tersebut disampaikan Benny setelah melihat agenda kegiatan di Komisi III yang cukup padat pada pekan ini, antara lain rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah elemen masyarakat serta rapat internal Komisi III.

Menurut dia, rapat kerja gabungan itu untuk membahas adanya tumpang tindah aturan perundangan di antara ketiga lembaga tersebut, misalnya soal penyadapan. Ia mengatakan, kasus dua pimpinan nonaktif KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, merupakan wujud dari buruknya koordinasi antara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung. “Padahal antara ketiga lembaga tersebut seharusnya saling berkoordinasi,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Benny mempertanyakan pelaksanaan tugas dan kewenangan ketiga lembaga tersebut yang justru tumpang tindih dan terkesan tidak ada koordinasi. Menurutnya, raker gabungan itu diharapkan bisa membahas kekurangharmonisan ketiga lembaga hukum tersebut dan ke depan menjadi lembaga hukum yang profesional. (Ant/OL-06)

Mantan Menkeh Sarankan Perkara Bibit-Chandra Di-SP3-kan

 

Senin, 09 November 2009 21:17 WIB     

JAKARTA-MI: Mantan Menteri Kehakiman Muladi menyarankan agar penyidik menghentikan perkara yang melibatkan dua pimpinan nonaktif KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Kita belum tahu apa yang dipunyai polisi untuk dibawa ke pengadilan, tapi kalau polisi tidak mau terseret seharusnya mengajukan SP3,” kata Muladi, Chairman The Habibie Center, di sela Temu Kangen dengan para tokoh pers menyambut Hari Ulang Tahun The Habibie Center ke-10 di Jakarta, senin (9/11).

Muladi menegaskan, jika berkas perkara Bibit dan Chandra belum lengkap untuk dibawa ke pengadilan atau masih P-19, maka perkara itu bisa segera dihentikan dengan SP3.

Ia menyatakan prihatin atas nasib polisi akibat dicabutnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ary Muladi sehingga mereka harus menyusun BAP baru. “Dengan pengakuan baru Ary Muladi tentang Yulianto, perkara yang diajukan polisi dengan melibatkan Bibit dan Chandra itu menjadi suatu tanda tanya besar,” ujarnya.

“Tanpa kehadiran Yulianto, kasus Bibit dan Chandra tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan,” tambah mantan Rektor Universitas Diponegoro itu.

Ditanya apakah Presiden bisa “mengarahkan” langkah kepolisian dan kejaksaan dalam kasus tersebut, menurut dia bisa, karena kedua lembaga tersebut masih merupakan eksekutif, berbeda dengan pengadilan. (Ant/OL-7)

KPK Didesak Segera Tuntaskan Kasus Century

 

Senin, 09 November 2009 20:44 WIB     
Penulis : Dinny Mutiah
KPK Didesak Segera Tuntaskan Kasus CenturyANTARA/Fanny Octavianus

JAKARTA-MI: Komisi Pemberantasan Korupsi didatangi dua kelompok, Senin (9/11), di Jakarta. Kedua kelompok menyuarakan hal yang sama, yakni mendesak KPK segera menguak kasus Bank Century yang diduga merugikan negara Rp6,7 triliun.

Kelompok pertama berasal dari kelompok yang menamakan dirinya Forum 28. Kelompok ini menyampaikan petisi agar KPK berkomitmen membongkar kejahatan korupsi dengan memprioritaskan pembongkaran kejahatan skandal bailout Century sebesar Rp 6,76 triliun, dalam situasi dan kondisi sesulit apapun.

“Kami kesini menyampaikan petisi dari Forum 28 mengingatkan pimpinan KPK bahwa dukungan masyarakat tidak gratis. KPK harus memberikan imbalan pada masyarakat dengan membongkar skandal keuangan terbesar yakni Century-gate sebesar Rp 6,7 triliun,” kata mantan Juru Bicara era Gus Dur, Adhie Massardi saat berorasi di depan Gedung KPK, Jakarta.

Anggota Forum 28, Agus Zaini mengingatkan agar KPK tidak terpengaruh dengan berbagai persoalan dan segera kembali melaksanakan fungsinya dalam memberantas korupsi di Indonesia. “KPK satu-satunya harapan dalam pemberantasan korupsi. KPK maju terus dan jangan takut dengan kendala apapun, karena rakyat ada di belakang KPK,” sahutnya.

Sementara itu, wakil dari Serikat Tani Indonesia Yudi Budi Wibowo menyampaikan agar pimpinan KPK segera mengambil langkah-langkah berani dalam bailout Bank Century dalam waktu satu bulan. Jangan sampai, tukasnya, kasus tersebut dibelokkan menjadi kasus kejahatan bank dimana KPK tidak bisa masuk dalam perkara tersebut.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia juga menyatakan sikap senada. Mereka menuntut Presiden SBY untuk mendukung penuh KPK dengan tindakan nyata membongkar kasus Century dan Masaro sebagai ventuk komitmen seratus hari. Dalam kesempatan tersebut, mereka membawa dua buah roti buaya sebagai simbol perlawanan dan mengenakan boneka hantu di leher sebagai simbol matinya hukum di Indonesia.

“Bibit dan Chandra ini sebagai korban. Tapi, kasus ini lebih mengarah ke institusi KPK yang merupakan satu-satunya institusi yang memberantas korupsi. KPK harus diselamatkan, tapi anehnya mereka (Anggodo, dkk) masih bebas berkeliaran,” ujar Koordinator Pusat Isu Bem SI Qadaruddin.

Atas hal tersebut, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa KPK tetap menunggu hasil audit BPK untuk hal tersebut.
“Kita masih tunggu proses audit dari BPK. Kita tunggu dulu hasil audit ini lah,” jelasnya. (DM/OL-7)

DPR Minta Kejagung tidak Paksakan Kasus Bibit-Chandra ke Pengadilan

Senin, 09 November 2009 20:26 WIB     
Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA-MI: Anggota DPR meminta Kejaksaan Agung tidak memaksakan kasus dua pimpinan KPK non Aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah melimpahkannya ke pengadilan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan anggota Komisi III dari FPG Bambang Soesatyo di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (9/11).

“Tidak perlu dipaksakan untuk dilimpahkan ke pengadilan,” kata Anas. Dikatakannya, Kejagung mempunyai mekanisme yang memungkinkan untuk menghentikan penuntutan di tingkat Kejaksaan. “Ada kewenangan dan mekanisme kejaksaan untuk mengehentikan proses penuntutan,” kata Anas.

Namun, lanjut Anas, semua harus didasarkan pada pertimbangan bukti dan proses hukum, bukan disebabkan tekanan dan pertimbangan politik. “Profesionalitas dan akuntabilitas harus diutamakan,” tandasnya.

Sementara itu, Bambang menyatakan dalam kasus ini dibutuhkan ketegasan Jaksa Agung untuk meneruskan kepengadilan atau mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal penyelesaian kasus Bibit-Chandra.

Ketegasan sikap Kejaksaan Agung ini, tutur Bambang, sangat diperlukan agar kasus Bibit-Chandra ini tidak menjadi bola liar yang akan menusuk jantung kekuasaan.

Ia menilai kasus ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “Untuk itu kami mendesak, jika memang kurang cukup bukti dan tidak layak ke pengadilan sebagaimana pendapat sementara Tim Pencari Fakta karena adanya mata rantai yang hilang, ya hentikan,” tandasnya.

“Tetapi, ika dugaan tersebut didukung data dan fakta yang akurat, lanjutkan hingga pengadilan. Biarlah pengadilan yang akan menentukan siapa yang bersalah,” tukasnya. (*/OL-7)

Kasus Bank Century
Kejaksaan Agung belum Temukan Pelanggaran soal Dana Bantuan

 

Senin, 09 November 2009 12:07 WIB     
Penulis : Maya Puspita Sari

JAKARTA–MI: Jaksa Agung Hendarman Supanji mengatakan, pihaknya belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam penerbitan kebijakan dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

“Berdasarkan kajian terhadap penetapan yang menyatakan bahwa Bank Century adalah bank gagal dan berdampak sistemik dari Bank Indonesia dan keputusan Komisi Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang menyetujui penyetoran modal sementara kepada Bank Century sebesar Rp6,7 triliun, sementara ini belum diketemukan perbuatan melawan hukum,” ujar Hendarman dalam Rapat Dengar Pendapat antara Jaksa Agung dengan Komisi III DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (9/11).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat. Hendarman beralasan, baik penetapan maupun keputusan, adalah bagian dari upaya penanganan krisis keuangan berdasarkan UU 24 tahun 2004 tentang LPS dan Perppu nomor 4 tahun 2008 tentang JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan).

Hendarman menjelaskan, Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan terhadap kasus Bank Century yang kini berubah nama menjadi Bank Mutiara. Penyidikan tersebut terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana Bank Century yang berakhir pada timbulnya dana talangan pemerintah pada Bank Century dengan dua tersangka, yakni Hisyam Al Faraq selaku pemegang saham pengendali Bank Century dan Rafat Al Rizky selaku pemegang saham mayoritas.

DItambahkannya, hingga kini, Kejaksaan telah memeriksa 15 saksi yang berasal dari Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. “Diharapkan, pemeriksaan ini akan selesai dalam program 100 hari Kejaksaan Agung yang harus sudah selesai pada akhir Januari 2010,” kata Hendarman.

Sementara itu, usulan hak angket DPR terhadap kasus Bank Century telah memasuki tahap pembahasan di Badan Musyawarah DPR. Hak angket tersebut diusulkan oleh hampir seluruh fraksi DPR berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksan Keuangan. (MP/OL-04)

“Usut Aliran Dana Polisi ke Komisi III DPR”

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 09/11/2009 | 21:25 WIB "Usut Aliran Dana Polisi ke Komisi III DPR"

Jakarta – Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa para anggota Komisi III DPR RI terkait dugaan adanya aliran dana dari pihak Polri kepada kalangan Komisi bidang Hukum DPR tersebut sehingga secara spektakuler telah mendukung sepihak pada Kapolri terkait perseteruan KPK versus Polri sekarang ini.

Menurut Boni, selama ini ada satu ketidaknyamanan bagi KPK untuk memeriksa korupsi yang melibatkan anggota Komisi III di DPR karena masih menghormati sebagai partner rapat kerja di parlemen. Namun dengan apa yang ditampilkan oleh Komisi III DPR, maka sudah saatnya KPK memeriksa anggota-anggota Komisi III.

“Mungkin saja ada aliran dana dari kepolisian kepada Komisi III DPR itu untuk melakukan show sedemikian rupa. Makanya kalau Komisi III juga sudah menunjukkan keberpihakan mereka kepada polisi, maka periksa saja kemungkinan itu kan tidak sulit bagi KPK. Saya juga yakin pihak-pihak yang bersuara keras kemarin adalah orang-orang yang selama ini punya masalah dengan KPK, coba saja check di mesin pencari,” tegas Boni.

Sebagaimana diketahui, kasus sugaan rekayasa ‘kriminalisasi’ dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah telah berbuntut panjang. Namun, dalam rapat kerja dengan Kapolri di gedung DPR, Kamis (5/11) malam, yang disiarkan langsung melalui TV, kalangan anggota Komisi III DPR terlihat secara sepihak lebih mendukung Polri daripada KPK.

Sementara Direktur Reform Institute Yudi Latief menilai, Komisi III DPR tidak bersikap independen saat meminta klarifikasi Kapolri dan jajarannya. Menurut dia, saat rapat tersebut sangat jelas terjadi penyeimbangan opini publik terhadap Polri dan jajarannya yang sudah mendapat penilaian negatif dari masyarakat.

“Pertemuan dengan Kapolri itu tidak biasa. Wacana secara keseluruhan hanya untuk membantai KPK. Komisi III hanya memanipulasi diri sendiri, padahal seharusnya memiliki fungsi kontrol,” papar pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta ini.

Meskipun demikian, rakyat tetap tidak bisa dibohongi dengan pernyataan-pernyata an Kapolri dan Susno Duadji di Komisi III DPR. Karena, proses hukum yang selama ini berada dalam genggaman Polri sudah dibuka kepada publik. “Ada keburukan dan kejahatan yang berusaha ditutupi-tutupi DPR. Semakin polisi tidak membela rakyat, gelombang rakyat akan meluber dan susah dihentikan,” tandas Yuddy.

Sebelumnya, mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI Agus Tjondro juga tidak mengerti mengapa KPK tidak pernah melanjutkan pengaduan dan pengakuannya. Agus bahkan menduga bahwa ketidakberanian KPK untuk memeriksa itu karena adanya kemungkinan Ketua KPK Antasari Azhar juga pernah memberikan uang kepada anggota Komisi III DPR yang lalu agar terpilih untuk menjadi ketua KPK.

“Saya rasa mungkin saja hal itu terjadi. Selama ini anggota Komisi III selalu dimintai sumbangan yang lebih besar dari anggota lainnya di DPR, mungkin karena partai tahu bahwa pendapatan anggota komisi III memang besar karena itu,” bebernya beberapa waktu lalu.

Seperti terlihat di TV, Komisi III DPR dalam rapat kerja dengan Kapolri, kamis (5/11) malam, menunjukkan keberpihakannya kepada Polri saat rapat di DPR yang dipimpin Ketua Komisi III Benny Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Beberapa kali anggota Komisi III memberikan applaus kepada Komjen Susno Duadji dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Bahkan, perwakilan Fraksi Golkar meminta agar Kapolri tetap mempertahankan Susno sebagai Kabareskrim. Di sisi lain, sikap kritis terhadap penjelasan Kapolri mengenai kasus Bibit dan Chandra terlihat sangat kurang porsinya. (*/KSN)

SBY Pelajari 2 Poin Rekomendasi Tim 8

 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 00:30 WIB SBY Pelajari 2 Poin Rekomendasi Tim 8

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerima hasil rekomendasi sementara Tim 8 soal kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dua rekomendasi tim tersebut mendapat respon baik dari Presiden.

“Malam ini sekitar pukul 21.00 WIB, Presiden menerima surat dari tim 8 melaporkan progres report. Surat tersebut dipelajari seksama dan beliau sangat memahami, mesti kita tahu tugas tim ini belum selesai,” jelas Menko Polhukam Djoko Suyanto di Istana Negara, Senin (9/11) malam.

Menurut Djoko, sebagai tindak lanjutnya Presiden memanggil Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Kemudian SBY menjelaskan substansi hasil tim 8 untuk jadi bahan pertimbangan. “Ada dua substansi surat (rekomendasi),” tandas Menko Polhukam.

Pertama, bukti yang diajukan penyidik dinilai belum memenuhi persyaratan. Kedua, ada missing link terkait dana dari Anggoro Widjojo kepada pimpinan KPK.

Sementara, saat ke luar dari gedung Wisma Negara, Kapolri dan Jaksa Agung enggan memberikan penjelasan kepada wartawan. Keduanya langsung bergegas menuju mobil masing-masing.
Sebelumnya, setelah menerima rekomendasi dari Tim 8, Presiden SBY mendadak langsung menggelar rapat di Istana,  Senin (9/11) malam. Presiden memanggil Menko Polhukam, Kapolri,  Jaksa Agung, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Menko Polhukam datang sekitar pukul 20.45 WIB, kemudian Staf Khusus Kepresidenan bidang Hukum Denny Indrayana yang juga sekretaris Tim Delapan, lalu disusul Jaksa Agung, Kapolri dan Menko Perekonomian.

Sebagaimana diketahui, penilaian Tim 8 dalam rekomendasi yang disampaikan ke Presiden telah menyatakan kasus tersebut tak cukup bukti. Ketua Tim 8 Adnan Buyung menyatakan, jika kasus hukum Chandra-Bibit diteruskan ke pengadilan dengan memakai tuduhan penyalahgunaan wewenang, maka perkara tersebut akan lemah pembuktiannya karena tuduhan menggunakan pasal karet. (*/dtc/din)




Blog Stats

  • 2,005,253 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers