Posts Tagged ‘Anti Corruption



25
Nov
10

Pemberantasan Korupsi : Bambang Widjojanto Berpendapat

antara

Ini Dia, 3 Hal yang  Dilakukan Bambang Bila Jadi Pimpinan KPK

Bambang Widjojanto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di hadapan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Calon pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, Kamis (25/11) dinihari, usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI mengatakan, bila ia terpilih menjadi pimpinan KPK, akan menyelesaikan tiga kasus besar. Yaitu, kasus Gayus, kasus Century, dan kasus IPO Krakatau Steel.

“Tiga kasus itu sangat meresahkan, masyarakat ingin supaya kasus itu bisa diselesaikan,” kata Bambang.

Terkait kasus Gayus, Bambang mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah dugaan konspirasi pada instansi penegak hukum, dugaan keterlibatan dirjen pajak, dan buruknya pengawasan pada lembaga pemasyarakatan yang bisa seenaknya membuat Gayus keluar masuk penjara.

Bambang merupakan satu dari dua orang calon pimpinan KPK yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, sejak Rabu (24/11). Selain Bambang, calon pimpinan KPK lainnya adalah Busyro Muqoddas.

Sesuai jadwal, Bambang menjalani uji kelayakan dan kepatutan itu pada pukul 19.30 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Sedangkan Busro telah lebih dulu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB

Red: Endro Yuwanto
Rep: Muhammad Hafil

Busyro Akan ‘Habis’ Jika Plintat-Plintut
lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 25/11/2010 | 23:13 WIB Busyro Akan 'Habis' Jika Plintat-Plintut

Jakarta – Pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata mengingatkan agar ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih, Busyro Muqoddas agar benar-benar menjalankan amanat pemberantasan korupsi sesuai yang diharapkan publik. Jangan terkooptasi penguasa, takut dengan tekanan pihak-pihak tertentu, dan tebang pilih dalam melakukan tugasnya di lembaga anti korupsi.

“Kalau Busyro Muqoddas ternyata mencla-mencle dan tidak tegas memberantas korupsi, dan tidak seusai dengan janjinya dalam fit and proper test di DPR yang sanggup memberantas kasus-kasus besar seperti skandal Century dan kasus mafia pajak Gayus Tambunan, dia akan dihabisi oleh publik yang sekarang ini sudah geram dengan maraknya korupsi di Indonesia dan bejatnya moral aparat hukum,” tutur Januar di kampus Unas, Kamis (25/11/2010).

“Jika ternyata Busyro nanti tidak konsisten dan tak konsekuen dalam pemberantasan korupsi, maka dia bakal diserbu oleh para demonstran dan posternya akan diinjak-injak. Nasibnya tidak berbeda seperti Boediono yang diteriaki maling oleh demo di DPR. Bahkan, nasib Busyro bisa lebih buruk mirip Ariel Peterpan yang semula terhormat tapi akhirnya terhina,” imbuhnya.

Oleh karena itu, menurut Januar, Busyro mestinya tidak usah menajdi pimpinan KPK yang akan mendapat sorotan publik terus menerus. Kalau Busyro selama ini namanya harus sebagai dosen UII dan Ketua Komisi Yudisial (KY), lanjutnya, kini kredibilitasnya bisa jatuh mendadak jika misalnya taktu mengsuut skandal Century dan kasus Gayus. “Ini sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya,” seru mantan aktivis ini.

Jadi, tegas Januar, kalau memang Busyro setengah hati menjadi pimpinan KPK, seharusnya dulu tidak usah maju saja. “Boleh saja Busyro sementara ini dikenal sebagai figur yang bersih, jujur dan tak tercela. Tapi nanti begitu sekali saja tak tegas terhadap kasus besar korupsi, maka publik akan berbalik mengecam, membenci dan mencaci-maki dia,” tegas pakar paranormal asal Banten ini.

Januar menambahkan, sebaiknya Busyro tidak cukup berbekal dengan sikapnya yang kalem atau santun seperti SBY. Karena sebagai sosok pemimpin lembaga hukum anti korupsi, Busyro harus memiliki sikap yang tegas dan berani mati dalam melakukan pemberantasan korupsi. “Makanya begitu terpilih jadi pimpinan KPK, Busyro harus berucap inalillahi, bukan alhamdulillah. Kalau pimpinan KPK takut dikriminalisasi, sebaiknya mundur saja, karena masih banyak figur penggantinya yang mumpuni,” tegas pengamat Unas.

Ia pun menambahkan agar Busyro Muqoddas jangan mau ditekan penguasa ataupun elit partai politik untuk menutup-nutupi atau ‘menghilangkan’ kasus-kasus mereka. “Asal Busyro bersikap jujur dan konsisten, pasti rakyat akan berada di belakang dia untuk membela dirinya dari serangan/tekanan rezim penguasa maupun oknum-oknum politisi,” tegasnya. (ira)

Jumat, 26/11/2010 07:20 WIB
Busyro Dituntut Segera Ungkap Kasus Korupsi Besar
Indra Subagja – detikNews

Jakarta – Harapan besar ada di pundak Ketua KPK yang baru Busyro Muqoddas. Sebagai bukti komitmennya untuk pemberantasan korupsi, Busyro harus segera mengungkap kasus besar.

“Oleh karena itu, KPK di bawah Busyro agar memberi fokus lebih pada kasus-kasus menarik perhatian publik yang kini kesannya lamban tersebut,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor, Edy Suandi Hamid dalam siaran pers, Jumat (26/11/2010).

Dia menjelaskan terpilihnya Busyro diharapkan menjadi era baru bagi bangsa ini dalam pemberantasan korupsi.

“Harapan tersebut bisa dilihat antara lain dari indikator bagaimana KPK menyelesaikan kasus besar yang ada, seperti persoalan cek perjalanan pemilihan deputi senior BI, Bank Century, juga kasus Gayus,” terangnya.

Forum Rektor Indonesia yang ikut mengajukan Busyro tentu berharap banyak agar Busyro betul-betul bisa memenuhi harapan publik.

“Walau kesempatan hanya setahun, masyarakat yang sudah terlanjur punya harapan sangat tinggi pada Busyro, sehingga jangan sampai dikecewakan. Busyro harus bergerak cepat dalam memberantas korupsi untuk menjawab harapan publik yang sangat tinggi pada sosoknya,” jelasnya.

Busyro pada Kamis (25/11) terpilih sebagai pimpinan KPK dengan mengalahkan Bambang Widjojanto dalam voting di Komisi III DPR. Busyro kemudian dipilih menjadi Ketua KPK melalui voting, dengan memenangi suara atas 4 pimpinan KPK yang lain.

(ndr/rdf)

Baca Juga :

 

Kamis, 25 November 2010 | 16:07 WIB
Busyro Muqoddas Ketua KPK

Kompas Images/Dhoni Setiawan

Senayan, Warta Kota

Busyro Muqoddas terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui mekanisme voting dalam rapat pleno Komisi III DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Benny K Harman tersebut, Busyro meraih 34 suara dari 55 anggota Komisi III yang hadir, sedangkan Bambang Widjojanto meraih 20 suara serta satu suara abstain.

Rapat pleno Komisi III DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi III Benny K Harman dan didamping ketiga wakilnya yakni Azis Syamsuddin, Fahri Hamzah, dan Tjatur Sapto Edy.

Benny K Harman yang memimpin rapat memberikan tawaran kepada anggota komisi untuk memilih salah satu dari dua calon pimpinan KPK melalui mekanisme voting, yakni satu anggota memiliki satu suara.

Dari pemilihan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Ketua Komisi Yudisial non-aktif Busyro Muqqodas terpilih sebagai pimpinan KPK, setelah memperoleh suara lebih banyak dari calon lainnya Bambang Widjojanto.

Busyro akan menjadi pimpinan KPK hingga Oktober 2010 melanjutkan masa jabatan pimpinan KPK yang digantikanya, Antasari Azhar.

Menurut Benny, berdasarkan surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pimpinan DPR bahwa calon pimpinan KPK yang akan dipilih untuk menggantikan Antasari Azhar sebagai pimpinan KPK.

Karena itu, Busyro Muqqodas yang baru terpilih akan melanjutkan masa jabatan Antasari Azhar yang tersisa hingga Oktober 2011.

Namun, sebelum dilakukan pemilihan melalui mekanisme voting, sejumlah anggota Komisi III masih mempertanyakan masa jabatan pimpinan KPK.

Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, meminta agar pimpinan rapat menegaskan, jabatan pimpinan KPK yang terpilih apakah satu tahun atau empat tahun.

Forum rapat pleno Komisi III akhirnya menyepakati masa jabatan pimpinan KPK terpilih selama satu tahun, dengan pertimbangan calon pimpinan KPK yang akan dipilih menggantikan Antasari Azhar yang berhalangan tetap. (luc/Ant)

19
Nov
10

Anti Korupsi : KPK Setuju Koruptor Dimiskinkan

KPK Setuju Koruptor Dimiskinkan 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 18/11/2010 | 17:39 WIB KPK Setuju Koruptor Dimiskinkan

Jakarta – Sebagai lembaga yang juga turut ‘menyumbangkan’ tahanan dan narapidana korupsi paling banyak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju jika pelaku korupsi dimiskinkan.

“Setuju. Tahapan itu bahkan sudah lama kita upayakan bahkan saat masih menjadi tersangka,” sebut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/11/2010).

Menurut dia, upaya pemiskinan itu bisa diterapkan bagi pelaku korupsi salah satunya sebagai efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Apalagi korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa.

KPK pun, lanjut dia, sudah melakukan upaya tersebut bahkan ketika kasus berada dalam proses hukum masih penyidikan atau si pelaku masih menjadi tersangka. Salah satunya yaitu penyitaan seluruh aset pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

“Karenanya sejak masih menjadi tersangka, KPK yaitu tim penelusuran aset sudah mulai bekerja menelusuri dan mencari bukti-bukti terhadap kekayaan yang dimilikinya. Bila terbukti hasil korupsi, akan langsung disita,” beber dia.

Wacana memiskinkan koruptor kembali mengemuka. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan sejumlah penggiat anti korupsi setuju jika para pelaku korupsi selain diberi hukuman berat juga dimiskinkan. Menkumham patrialis juga mengaku setuju pemiskinan koruptor karena ada dalam Undang-Undang.

Hal itu menyusul fakta adanya perilaku suap-menyuap yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan dari balik jeruji besi kepada petugas jaga rumah tahanan Mako Brimob untuk mendapatkan fasilitas keluar rutan setiap akhir pekan.

Fakta itu menunjukkan bahwa pelaku korupsi bahkan masih memiliki banyak pundi-pundi kekayaan untuk melakukan lagi korupsi yang dengan menyuap sejumlah pihak. (Inilah.com)

Menkumham Setuju Koruptor Dimiskinkan 

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 17/11/2010 | 22:07 WIB Menkumham Setuju Koruptor Dimiskinkan

Jakarta – Pemerintah segera melakukan pembahasan terkait wacana hukuman memiskinkan koruptor. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar menyatakan, hukuman pemiskinan koruptor diberlakukan dapat memberi efek jera kepada para koruptor.

“Saya dari awal sama pikirannya, memang lebih baik dimiskinkan, karena korupsi berkaitan dengan harta. Saya sangat setuju. Biar kapok,” tegasnya kepada wartawan dalam kegiatan pelepasan Tim Bantuan Korban Bencana Merapi di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (17/11).

Menurut Patrialis, sanksi pemiskinan itu dapat dilakukan melalui tuntutan jaksa dan vonis majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

“Kita tidak hanya bicara Gayus, tetapi semua perkara korupsi sebaiknya putusannya memiskinkan yang bersangkutan. Untuk teknisnya melalui putusan hakim yang memutus berdasar tuntutan dari Kejaksaan. Kejaksaan bisa langsung. Bisa juga dari KPK atau Kepolisian. Karena hakim lebih tahu hartanya (koruptor) di mana,” paparnya.

Harta yang disita adalah seluruh harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. “Kalau memang itu harta negara, kita tidak punya alasan untut tidak mengambil harta itu. Semua harta yang berasal dari korupsi dikikis habis, diambil untuk negara,” tegasnya. (Media Indonesia)

Penyidik Harus Bongkar Keterlibatan Grup Bakrie  

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 18/11/2010 | 19:42 WIB Penyidik Harus Bongkar Keterlibatan Grup Bakrie

Jakarta – Pengacara Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution mengatakan, penyidik harus segera membongkar keterlibatan perusahaan Grup Bakrie dalam kasus mafia perpajakan di tanah air. Meski belum tentu Aburizal Bakrie (Ical) adalah pelakunya, tetapi tidak mustahil terjadi permainan pajak dari perusahaan-perusahaan Grup Bakrie. “Yang ada di berkas dan seharusnya dibuka adalah perkara Bakrie. Itu harus dibuka,” kata Buyung kepada wartawan di kantornya, Kamis (18/11/2010).

Menurut Buyung, orang yang saat ini diduga paling mengetahui sejauh mana keterlibatan perusahaan Grup Bakrie dalam kasus mafia pajak adalah Denny Adrian, perwakilan perusahaan. Sebab, Imam Cahyo Maliki, pemain kunci yang menjadi penghubung antara Gayus dengan perusahaan Grup Bakrie, sekarang telah dihilangkan dan dijadikan DPO (daftar pencarian orang). “Kalau ini tidak dilanjutkan, sama seperti kasus KPK, terputus di tengah,” ujarnya.

Buyung mengatakan, sejak semula mendeklarasikan diri membela Gayus dan mempelajari berkasnya, ia mengetahui perkara Gayus sudah dibonsai, diperkecil sedemikian rupa. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Golongan IIIA, Gayus tidak mungkin memiliki duit Rp 25 miliar. “Dari mana uang Gayus itu? Seharusnya pemeriksaan diarahkan ke sana terlebih dulu,” kata dia.

Penyidik, lanjutnya, juga perlu memeriksa sejauh mana permainan pajak yang dilakukan oleh Gayus dan perusahaan-perusahaan yang terlibat. Tetapi dari berpuluh perusahaan yang diduga terlibat, hanya PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang dimasukkan dakwaan. “Padahal tidak ada satu sen pun uang dari SAT masuk ke dalam rekening Rp 25 miliar milik Gayus. Perusahaan-perusahaan yang besar tidak dibuka,” tegasnya.

Buyung menilai tersangkutnya PT SAT hanya perkara yang dicari-cari sekadar untuk membuktikan ada permainan pajak dalam kasus Gayus. Banyak sekali hal-hal yang janggal, aneh, dan misterius lainnya dalam perkara Gayus ini. “Ada berapa Gayus dalam Direktorat Pajak kita? Bukan saja kantor pajak di Jakarta, tapi juga di daerah. Satgas tahu itu,” kata dia.

Polri Tak Akan Periksa Ical
Pihak Polri menegaskan tidak akan memeriksa Aburizal Bakrie (Ical). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana, menyatakan Polri tak memiliki barang bukti yang kuat untuk memeriksa bos Gurp Bakrie yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

“Saya tegaskan, penyidik tak bisa bekerja tanpa didukung fakta-fakta pembuktian. Segala masukan dari masyarakat yang terkesan ada ini, ada itu, semua tentunya dilakukan oleh penyidik,” ujarnya kemarin.

Yoga menyatakan sampai saat ini Polri baru akan memfokuskan pada tindak pidana yang dilakukan oleh sembilan orang penjaga Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ia menambahkan pertemuan Gayus dengan siapa pun di Bali tidak berkaitan dengan kasus ini.

“Permasalahannya, dia kabur itu merupakan penyimpangan dari prosedur, siapa yg terlibat, itu dicari fakta hukumnya. Kalau ketemu orang di hotel, tentu tidak seluruhnya terlibat dalam masalah ini,” kilah dia.

Mengenai motifasi Gayus pergi ke Bali, Yoga mengatakan tidak bisa membukanya ke publik. “Yang pasti sudah ditanyakan penyidik,” kilahnya pula.

Di Bali, Gayus diduga bertemu dengan salah seorang pengusaha terkaya di Indonesia ini. Indikasi pertemuan antara keduanya menguat lantaran Gayus dan Ical terlihat berada di pertandingan tenis Internasional yang diadakan di Nusa Dua, Bali.

Keterkaitan antara Ical dan Gayus bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Gayus sempat menyebutkan tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, terkait dengan kasus mafia pajak. Gayus mengaku menerima uang sekitar US$ 3 juta dari kelompok Bakrie pada 2008 untuk membantu perkara tiga perusahaan itu.

Besan SBY Juga Keluar Tahanan
Adnan Buyung Nasution mengungkapkan, hampir semua tahanan di Mako Brimob pernah keluar tahanan, termasuk Aulia Pohan yang juga besan Presiden SBY. “Mengapa hanya Gayus yang diperiksa. Padahal hampir semua tahanan pernah keluar, termasuk Susno Duadji dan Aulia Pohan,” protes Buyung dalam keterangan persnya, Kamis (18/11/2010).
Pengacara senior ini meminta agar pemeriksaan berlangsung secara fair. Semua tahanan yang keluar harus diminta keterangannya. “Memang saya tidak mengatakan jika semuanya menyuap. Ada yang keluar karena koneksi atau pertimbangan kemanusiaan. Tapi demi keadilan, semua harus diperiksa,” tandas Buyung. (*/TEMPO)

Benarkah Presiden Tak Bisa ‘Intervensi’ Soal Hukum? 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 18/11/2010 | 15:34 WIB

Benarkah Presiden Tak Bisa Campur Tangan Soal Hukum?
Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

PASCA reformasi sekarang ini memang rakyat bebas melontarkan kritik. Tapi sayangnya, para pemimpin dan elit pejabat kita juga semakin ndableg dan budeg terhadap kritik. Akibatnya, penegakan hukum tetap saja memble bercampur carut marut dan lumpuh, meski sudah banyak kecaman publik dan berita media massa yang menyoroti gagalnya penegakan hukum dan bobroknya aparat hukum di era rezim sekarang ini. Penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan ‘menghalalkan’ segala cara, para elit politik hanya mencari harta kekayaan melalui kekuasaan seakan-akan negara mau bubar, pengusaha ‘hitam’ melakukan kolusi dengan pejabat negara untuk mencari kekayaan dengan mengorbankan sendi-sendi dan aturan negara, aparat hukum sudah mati rasa terhadap kebenaran dan keadilan. Ini pun masih dikangkangi penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Maka, kiamatlah harapan rakyat terhadap perwujudan negara Indonesia yang adil dan makmur seperti diamanatkan konstitusi kita.

Sudah banyak berita yang mengungkapkan oknum hakim gampang disuap. Polisi teler ketika menghadapi duit mafia pajak Gayus Tambunan. Jaksa terbius uang suap miliaran rupiah oleh Artalyta Suryani dan sejumlah tersangka koruptor lainnya. Kalangan pengacara ‘hitam’ membela yang bayar, bukan membela substansi kebenaran yang ada dalam perkara klien yang ditanganinya. Jual beli hukum diduga marak terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan bahkan di Mahkamah Agung (MA). Bahkan, ada oknum anggota Komisi Yudisial (KY) yang mestinya mengawasi para hakim, malah dia sendiri menjadi tersangka kasus korupsi. Kini, harapan rakyat tinggal tertumpu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski lembaga anti korupsi ini sudah ‘dipatahkan’ kakinya dan ‘disandera’ kepalanya.

Wakil rakyat di perlemen pun ternyata tidak maksimal memperjuangkan apsirasi rakyat sesuai harapan rakyat yang diwakilinya. Bahkan, terdengar kabar ada anggota DPR yang menjadi makelar jabatan. Yakni, merasa kenal dekat dengan menteri, oknum DPR dari partai politik itu menjadi calo jabatan karena bisa dengan mudah menempatkan orang-orang pilihannya untuk duduk di kursi jabatan di pusat maupun di daerah-daerah. Mudah-mudahan tidak semua anggota DPR berbuat demikian. Pasalnya, bila tugas DPR yang sudah digaji tinggi oleh uang rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang berkuasa, malah melakukan pekerjasaan ‘sampingan’ sebagai makelar jabatan. Maka jelaslah dia tidak akan serius dalam bersidang soal kepentingan rakyat dan mengkritisi kebobrokan pihak penguasa dan pejabat negara lainnya. Bahkan, untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang pun, DPR ketinggalan. Mungkin waktunya dihabiskan untuk menjadi makelar jabatan? Di sinilah, rakyat yang memberi amanat kepada DPR berhak menegur dan menjewernya.

Kalau rezim pemerintahan yang lalu disorot ketika menjual perusahaan BUMN, penguasa sekarang pun dikabarkan getol melakukan privatisasi dan penjualan aset negara kepada pihak asing sehingga membuat negara terancam tidak mandiri. Setelah geger skandal Cantury menyusul kasus BLBI yang merugian uang negara, kini ramai berita media massa yang menyoroti penjualan saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel (KS) kepada pihak asing. Bahkan, kabarnya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan diprivatisasi juga. Nampaknya, pemimpin kita hanya pandai menjual sumberdaya alam dan aset negara, bukan mengelolanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Adanya kasus Gayus Tambunan yang bisa dengan mudah keluar masuk penjara dan bahkan leluasa ‘plesiran’ ke Bali setelah mengantongi ijin terus menerus dari Rutan Brimob, membuat muka Kapolri terasa ditampar. Banyaknya skandal korupsi di Indonesia juga membuat Presiden SBY mengaku malu. Sayangnya, SBY hanya bilang kecewa terhadap banyaknya kasus korupsi dan kolusi. Mestinya, Presiden bukan menyatakan kecewa, melainkan harus meminta maaf kepada rakyat. Apalagi, dalam janjinya SBY mengatakan akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Nyatanya? Korupsi masih menggila dan menggurita di negeri ini, dan bahkan diduga ada yang ikut melibatkan lingkaran Istana. Kalau SBY bilang kecewa, lantas kemana lagi rakyat harus mengeluh dan berharap kepada Presidennya.

Kontroversi lagi, SBY mengatakan bahwa Presiden tidak bisa intervensi (campur tangan) dalam wilayah pelaksanaan hukum. Kalau Presiden minta agar hukuman Gayus dikurangi dari lima tahun menjadi satu tahun, ini jelas campur tangan. Tapi kalau Presiden menginstruksikan agar aparat hukum bertindak tegas melakukan penegakan hukum, itu bukanlah intervensi. Pasalnya, yang memilih dan mengangkat pejabat lembaga hukum adalah Presiden. Jadi, Presiden harus mengancam kepada Jaksa Agung dan Kapolri misalnya, kalau tidak bisa menuntaskan kasus Gayus atau suatu kasus lainnya dalam waktu satu bulan mislanya, maka akan mencopot pejabat lembaga penegak hukum tersebut. Ini bukan intervensi, melainkan mendorong penegakan hukum berjalan serius dan benar-benar adil. Artinya, kunci dari berjalannya penegakan hukum ada di tangan Presiden. Kapolri dan Jaksa Agung tidak akan berani bertentangan dengan arahan dan perintah Presiden. Kalau Jaksa Agung dan Kapolri dinilai lambat, sebenarnya Presiden bisa langsung mencopot dan menggantinya dengan yang baru.

Dengan demikian, untuk menuntaskan pengusutan kasus Gayus Tambunan, kuncinya ada pada Presiden. Kasus ‘plesiran’ Gayus dan mafia pajak, tidak selesai hanya menyeret Kompol Iwan Siswanto dan Kompol Arafat. Tapi usutlah subtansi mendasar dan persoalan yang sebenarnya di balik kasus tersebut. Kalau memang ada jenderal dan orang kuat serta pengusaha kakap yang terlibat di belakangnya, maka segera seretlah mereka ke pengadilan. Maka, ketika publik kaget dengan terbongkarnya kasus Gayus dan terungkap di depan mata kebobrokan aparat hukum, SBY tidak perlu lagi mengelak dengan berkilah bahwa Presiden tidak bisa mencampuri urusan hukum. Tapi ternyata, di balik itu malah melakukan politik tebang pilih dalam penegakan hukum. Terlebih lagi pemberantasan korupsi hanya sekedar pencitraan dan janji kampanye. Sesungguhnya, rakyat sudah bosan dan muak dengan keadaan demikian, namun tak mampu berbuat apa-apa.

Selama ini publik menilai penegakan hukum terkesan maju mundur. Jaksa Agung  definitif pun hingga kini belum ditetapkan Presiden. Padahal, fungsi Jaksa Agung definitif sangat penting dalam menetapkan kebijakan strategis dan menyeret kasus-kasus besar yang terjadi di negeri ’bedebah’ ini. Janganlah penegakan hukum dilakukan dengan tipu muslihat dan lip service belaka untuk memuaskan sesaat desakan publik. Jangan mencla-mencle mengakali penegakan hukum, dengan menjadikan politik sebagai panglima di atas penegakan hukum. Kalau selagi berkuasa suatu rezim hanya menangkapi dan menyeret lawan-lawan atau musuh politiknya, maka tunggulah pembalasannya kalau sang rezim penguasa sudah lengser. Akan terjadi pembalasan oleh rezim baru yang berkuasa. Akibatnya, balas dendam terus berlanjut dalam penegakan hukum di negeri ini seperti cerita Ken Arok, sehingga tidak ada lagi kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara ini. (*)

Agenda Gayus di Bali

Liputan 6

Liputan 6 – Jumat, 19 November
Ini Agenda Gayus Selama di Bali

Liputan6.com, Jakarta: Agenda plesiran mafia pajak Gayus Tambunan ke Bali kian terkuak. Polisi menyebut, Gayus menginap di kamar 5122 Hotel Westin yang bertarif Rp 5 juta per malam bersama anak dan istrinya.

Tak hanya menginap selama dua hari di Ocean Kids Club, sumber SCTV di kepolisian, Kamis (17/11), juga mengungkapkan, Gayus bertemu dengan seorang politisi partai terkemuka selama di sana. Mereka bertemu di sebuah restoran ikan di pinggir pantai.

Menurut Kapolda Bali Inspektur Jenderal Hadiatmoko, Gayus diketahui menginap tanpa pengawalan orang lain. “Iya, menginap dua malam. Bersama istri dan anaknya,” ujar Hadiatmoko.

Siapa politisi yang dimaksud Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie disebut-sebut sebagai orang yang bertemu dengan Gayus di Bali. Isu ini terkait dengan pernyataan Gayus di pengadilan bahwa Bakrie Grup adalah penyumbang rekening Gayus senilai Rp 100 miliar.

Namun, kepada wartawan, Aburizal Bakrie membantah bertemu Gayus di Pulau Dewata. Namun, dia mengaku berada di Bali untuk menonton pertandingan tenis. “Isu itu. Ini jelas merupakan intrik politik,” kata Aburizal Bakrie.

Ical, panggilan Aburizal Bakrie, boleh saja membantah. Masyarakat pun silakan saja berprasangka bahwa Gayus dan Ical memang bertemu di Bali. Satu hal yang pasti, masyarakat harus tetap menjaga konsistensi polisi dalam mengusut kasus tersebut agar tak dipengaruhi kepentingan politik mana pun.

Berikut informasi yang diperoleh SCTV terkait agenda Gayus selama di Bali:

Rabu, 3 November

Usai sidang, Gayus kembali ke Rutan Brimob Kelapa Dua Depok

Sorenya, dia jemput sopir dan pulang ke rumahnya di Kelapa Gading Park View, Jakarta Utara

Kamis, 4 November

Gayus memulai petualangannya ke Bali. Dia memakai nama palsu Sonny Laksono. Bersama istri dan anaknya, SL naik pesawat Lion Air dan menginap di Hotel Westin, kamar 5122.

Malam harinya, Gayus disebut-sebut makan malam dengan seorang pengusaha kaya yang juga politisi di restoran ikan, 200 meter dari kamar Gayus, persis di tepi pantai. Lokasi restoran ini tak terjangkau kamera CCTV.

Jumat, 5 November

Menonton tenis

Sabtu, 6 November, pukul 14.11-15.30 WIB

Gayus kembali menonton tenis, semifinal antara Ana Ivanovic dan Kimiko Date Krumm

Karutan Brimob Kompol Iwan Siswanto berulang kali menelpon Gayus, namun tak tersambung. Sopirnya bilang, Gayus pergi ke acara undangan di Tanjungpriok, Jakarta Utara

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengetahui Gayus tak berada di rutan. Dia memerintahkan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi menangkap Gayus.

Minggu, 7 November

Gayus pulang ke rumahnya di Kelapa Gading Park View, Jakut

Tim Densus 88 menjemput Gayus dan kembali membawanya ke Rutan Brimob.(ULF)

Gayus ke Bali Ketemu Ical, Atau Rekayasa ‘Orangnya’ SBY?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 20/11/2010 | 09:44 WIB Gayus ke Bali Ketemu Ical, Atau Rekayasa 'Orangnya' SBY?Jakarta – Selama ini rezim pemerintahan sekarang ini, penegakan hukum terkesan banyak tipu muslihat. Setiap terjadi kecaman terhadap kasus besar yang melibatkan penguasa atau elit politik, maka dialihkan dengan isu lainnya yang ada gunanya bagi rakyat. Bahkan, kasus-kasus hukum cenderung diselesaikan dengan cara politik.

“Ini cara-cara tengik dan pembohongan publik. Terakhir kasus Gayus ke Bali tidak jelas muaranya, apakah benar kasus ke Bali untuk menemui Aburizal Bakrie (Ical) Selaku bos perusahaan Group Bakrie, atau direkayasa oleh ‘orangnya’ SBY/Partai Demokrat dengan melepasnya dari Rutan Brimob sehingga jadi berita besar untuk  mengalihkan isu IPO Krakatau Steel,” papar pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata, Sabtu (20/11/2010).

Januar mengingatkan, agar kasus Gayus ini harus cepat diungkap secara jujur dan transparan, apabila tidak ingin publik muak dan apatis dengan penegakan hukum di Indonesia. “Antara penguasa dan elit politik jangan main cara-cara busuk pat gulipat dan kongkalikong, dan menukar kasus-kasus hukum dengan cara bargaining atau dagang sapi. Harus cepat diusut tuntas apakah benar kasus ke Bali dibayar pihak tertentu bertemu Ical, atau Gayus ke Bali diberangkatkan ‘orangnya’ rezim kekuasaan SBY untuk menggulirkan isu kolusi Gayus-Bakrie,” seru mantan aktivis ini.

Jadi, tegas Januar, kasus Ini harus cepat diungkap dan jawabannya segera diumumkan ke publik: Apakah Gayus ke Bali untuk ketemu Ical untuk bicara dugaan pengemplangan pajak perusahaan Group Bakrie, atau Gayus ke Bali direkayasa pihak SBY untuk ‘memojokkan’ Ical dengan harapan agar Golkar berhenti mengkritisi kasus IPO Krakatau Steel (KS). “Bisa jadi trik ini untuk membungkam mulut politisi Golkar agar tidak nyanyap atau ngoceh lagi soal IPO KS,” tandas pengamat Unas.

Jika tidak segera dituntaskan, lanjutnya, maka masyarakat tidak percaya lagi pada penegakan hukum yang diselesaikan dengan cara politik, yakni politik menjadi panglima di atas hukum. “Kalau modus ini diterus-teruskan, kita ganti paksa saja rezim dengan cara revolisi people power. Karena partai politik sudah mati rasa dan elit-elitnya cari kekayaan sendiri melalui kekuasaan, sehingga tumpul dan mandul untuk mengritisi rezim pemerintah yang berkuasa. Apalagi, politisi parpol banyak yang terlibat dugaan suap dan korupsi, sehingga bisa dipakai kartu trup oleh penguasa untuk barter kasus,” ungkap Januar.

Di sisi lain, duga Januar, rezim penguasa berambisi untuk melanggengkan kekuasaannya dengan ‘menghalalkan’ segala cara. Ia mengambil contoh, akibat Misbakhun menjadi inisiator hak angket kasus Century, maka politisi PKS ini diduga dikriminalisasi dengan kasus yang dicari-cari sehingga dijebloskan ke penjara. Hasilnya, sejak Misbakhun ditahan, PKS pun agak hati-hati mengkritisi penguasa dan bahkan terkesan melempem akibat menjadi ‘sandera’ politik,” bebernya.

Demikian juga dengan para kader dan politik parpol lainnya juga tersandera secara politik akibat dicari-cari dugaan kasus korupsinya. Misalnya,  politisi PDIP diseret dalam kasus suap anggota DPR dalam pemilihan DGS BI Miranda Goeltom. Alhasil, parpol takut korupsinya diungkap sehingga tidak berani mengkritisi pemerintah yang berkuasa. Demikian juga dugaan kasus-kasus yang menimpa politisi PPP, PAN, Golkar dan partai lainnya. “Rakyat sendiri sudah muak dengan cara-cara penguasa yang memanfaatkan wilayah hukum untuk bargaining politik. Ini bahaya untuk kelangsungan masa depan bangsa kita ke depan,” tuturnya. (jpc)

25
Oct
10

Anti Korupsi : Presiden SBY Diminta Tak Lagi Obral Janji

Presiden SBY Diminta Tak Lagi Obral Janji 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 24/10/2010 | 14:05 WIB Presiden SBY Diminta Tak Lagi Obral Janji

Jakarta – Indonesia Coruption Watch (ICW) meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi pidatonya yang berisi janji-janji mendukung pemberantasan korupsi. Kecuali, jika janji-janji tersebut memang untuk dilaksanakan secara serius.
Pasalnya, menurut penelitian ICW, 76 persen dari pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi tidak terealisasi.

“SBY sebaiknya perlu mengurangi pidato dan janji politik kecuali pidato dan janji tersebut memang bisa dilaksanakan dan terukur, soal pemberantasan korupsi,” ujar Koordinator Divisi Hukum ICW, Febridiansyah dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Menurut penelitian ICW, selama setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, dari 34 pernyataan SBY terkait pemberantasan korupsi, 50 persennya atau 17 pernyataan, mendukung pemberantasan korupsi.

“21 persen biasa saja dan 29 persen menghawatirkan, meragukan, seperti pernyataan yang bilang jangan mudah menangkap pimpinan daerah karena menganggu pmerintahan daerah,” ujar peneliti ICW, Donal Fariz dalam kesempatan yang sama.

Kemudian, kata Donal, dari 50 persen pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi tersebut, hanya 24 persen yang terealiasi atau sekitar 4 pernyataan. Sisanya, yakni 13 pernyataan atau 76 persennya gagal direalisasikan. “Indah di permukaan, janji-janji biasa, janji manis,” kata Donal.

Karena itulah ICW melihat karakter gaya politik kosmetik pencitraan dalam pemberantasan korupsi masih digunakan presiden dalam setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pemberantasan korupsi dalam setahun KIB II dinilai belum menyeluruh, hanya pada sektor-sektor tertentu untuk memaksimalkan publikasi. “Anomali pemberantasan korupsi terlihat dari gap (kesenjangan) antara pernyataan politik dan realisasinya,” tambah Febridiansyah.

Inilah Rekomendasi ICW untuk SBY
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan sebelas butir rekomendasi untuk perbaikan pemerintahan terkait pemberantasan korupsi terkait setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.

Koordinator Divisi Hukum ICW, Febri Diansyah mengatakan, poin pertama, SBY harus memiliki peta strategi nasional pemberantasan korupsi yang terukur. “Harus punya roadmap yang terukur dan bisa dilaksanakan empat tahun ke depan,” katanya dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (24/10/2010).

Kemudian pemerintah kata Febridiansyah, harus memprioritaskan program pemberantasan korupsi di tiga institusi yakni kepolisian, kejaksaan, dan Ditjen Pajak. “Harus fokus di sektor penegak hukum dan penerimaan negara,” katanya.

Selain itu, ICW merekomendasikan agar presiden mengurangi pidato dan janjinya mengenai pemberantasan korupsi kecuali memang untuk dilaksanakan secara serius. Karena menurut penelitian ICW, sekitar 76 persen dari pernyataan Presiden yang mendukung pemberantasan korupsi tidak terealisasi.

Febridiansyah juga menyampaikan agar pemerintah segera menyelesaikan sejumlah skandal besar yang diduga mengandung tindak pidana korupsi. “Harus memimpin pengungkapan skandal besar seperti rekening gendut, mendorong tim kepolisian untuk fokus di kasus rekening gendut, penganiayaan Tama, serangan terhadap Tempo, Gayus, Bank Century,” paparnya.

“SBY juga harus mengungkap otak pelaku kriminalisasi pimpinan KPK,” tambah Febri.
Selanjutnya ICW meminta Presiden untuk keras, tidak kompromi terhadap kader partai Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, merevisi aturan pemberian remisi bagi koruptor, serta merevisi aturan izin pemeriksaan kepala daerah. “Karena izin ini rentan menjadi komiditas politik,” imbuhnya.

Kemudian SBY diminta untuk memastikan Kapolri yang baru memberantas korupsi dengan membersihkan internal kepolisian dan bekerjasama dengan KPK. “Juga segera memilih jaksa Agung yang antikorupsi dan bisa bekerjasama dengan KPK,” pungkas Febri. (*/Kompas)

Minggu, 24/10/2010 19:41 WIB
Koalisi Kurang Solid, SBY Tersandera Politik Akomodasi
Fajar Pratama – detikNews


Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai kurang leluasa bergerak dalam pemerintahan. SBY masih tersandera politik akomodasi yang salah satunya bersumber pada kurang solidnya koalisi.

“Ya saya menilai SBY itu tersandera oleh politik akomodasi,” kata anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok dalam diskusi Lembaga Penegakan Hukum dan Stratregi Nasional, Enam Tahun Pemerintahan SBY dan Wajah Hukum Negeriku, yang digelar di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Mubarok menerangkan bahwa, politik akomodasi itu pemicunya adalah banyaknya
kekurangan dalam sistem presidensiil di Indonesia. Menurutnya terdapat sistem yang tumpang tindih dan malah tidak tepat saaran.

“Persepsi tersandera oleh politik akomodasi karena sekarang sistem presidensilnya setengah hati,” tandasnya.

Menurut Munarok, salah satu penyebab kuat dari tidak berjalannya sistem presidensiil di Indonesia adalah karena banyaknya partai politik yang ada. Ini sedikit banyak mempengaruhi kekompakan koalisi dari partai-partai yang berkuasa.

“Jadi, sistemnya tumpang tindih, partai terlalu banyak, ideologi partai tidak kuat, koalisinya tidak solid. Karena itu siapa pun presidennya, presiden tidak bisa menghindar dari politik akomodasi.”

Mubarok mengakui bahwa start kabinet yang dipimpin oleh SBY-Boediono sekarang kalah greget dibanding periode sebelumnya ketika SBY berduet dengan Jusuf Kalla. Menurutnya hal itu terjadi karena peristiwa yang kebetulan terjadi dan menyita agenda.

“Kabinet SBY-JK agak lancar karena saat masuk gigi satu dan dua aman. Sekarang ini baru mau start sudah muncul kasus Century yang membuat berita pemerintah menghilang selama berbulan-bulan.”

Mubarok juga mengkritik sikap partai yang hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri. Menurut dia, kepentingan bangsa seharusnya tetap menjadi prioritas.

“Partai itu sekarang kepentingannya hanya kepentingan jabatan. Karena itu terkadang kepentingan  bangsa tersandera untuk  kepentingan partai,” tuntasnya.
(fjr/mad)

Selasa, 26/10/2010 19:33 WIB
KPK Nilai Faktor Ekonomi dan Politik Persulit Pemberantasan Korupsi
Lia Harahap – detikNews


Jakarta – Hasil penelitian yang dilakukan TII, menjelaskan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2010 ini masih stagnan di angka 2,8 dan peringkat 110 sama seperti tahun 2009. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada beberapa faktor yang menyebakan nilai tersebut belum berubah.

“Salah faktornya, saya kira kalau kita melihat dari studi ini, yang paling memberatkan kita lihat adalah Political and Economic Risk Consultacy 2009, dan juga yang dilakukan Hongkong, ujar Wakil Ketua KPK M Yasin.

Hal itu dia katakan  usai diskusi di Kantor Transparancy International Indonesia Jl Senayan Bawah, Jakarta, Selasa (27/10/2010).

Selain faktor tersebut, faktor yang membuat Indonesia belum bisab berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi adalah adanya resiko dan sistem politik. Menurut Yasin, risiko politik saat ini tidak memiliki kepastian hukum.

“Sedangkan dalam sistem politik kita juga masih korup. Anggota DPR, DPRD, kemudian dalam proses Pilkada harus umbar duit. Nah ini yg ditangkap peneliti internasional,” lanjutnya.

Selain itu lanjut Yasin, dari segi ekonomi terutama dalam menangani resiko bisnis juga masih terlihat sangat buruk. Dimana banyak tarik menarik antar pemilik modal dan pengusaha.

“Karena high cost ekonomi, jadi banyak tarikan-tarikan. Dan hal yang memberatkan di sektor perizinan investasi. Sistem politik yang tidak menentu, ketidakpastian hukum, serta masalah perizinan yang lama dan mahal,” jelasnya.

“Dan itu menjadi penilaian juga,” tambahnya.

Dalam lima tahun ini menurut Yasin baru tiga lembaga yang akan dijadikan pionir dalam penerapan reformasi birokrasi, seperti MA, Kemenkeu dan BPK. Dan untuk di KPK sendiri, Yasin mengatakan akan memperketat dibidang pencegahan.

“Kita berharap bagaimana pencegahan penegakan hukum berjalan kedepannya. Kalau pencegahan grand design-nya sudah ada, tapi belum disahkan oleh presiden. Tapi kita juga berharap ada perbaikan dari sisi administrasi negara di lembaga negara maupun di lembaga pemerintah,” harapnya.

Dengan hasil indeks korupsi oleh TII itu, meskipun tidak menunjukan sesuatu yang positif, Yasin tetap mengapresiasinya. Bahkan menurut Yasin, KPK juga tiap tahunnya melakukan studi persepsi yang sama.

“Kami apresiasi itu akan menjadi referensi. KPK juga melakukan studi persepsi tentang korupsi tiap tahun atau studi integritas publik. Dan untuk yang tahun ini nanti tanggal 1 November akan diumumkan,” ujar pria berpeci ini.

Yasin hanya bisa berharap seandai Indonesia ingin bergerak dari angka tersebut, semua ujung tombak yangada dinegara ini harus berani melakukan perubahan. Kalau tidak, harapan Presiden SBY agar IPK Indonesia 5,0 akan sangat berat terwujud.

“Kalau tidak saya bersama-sama, saya rasa nggak mungkin 5,0 paling cuma 3,1 di 2014,” tandasnya.

(lia/ndr)

Selasa, 26/10/2010 16:29 WIB
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jalan di Tempat
Lia Harahap – detikNews


Todung Mulya Lubis (dok detikcom)

Jakarta – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) 2010 di Indonesia tidak berubah dari tahun lalu, yaitu 2,8. Pencapaian ini berada di bawah beberapa negeri tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

“IPK Indonesia tidak berubah dari tahun lalu, yaitu 2,8. Ini artinya, pemberantasan korupsi tidak ada kemajuan, jalan di tempat dan stagnan,” ujar Ketua Transparency International (TI), Todung Mulya Lubis dalam acara Peluncuran CPI 2010 di Kantor TI, Jl Senayan Bawah, Jakarta, Selasa (26/10/2010).

Capaian Indonesia berada di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura 9,3, Malaysia 4,4, Thailand 3,5. Indonesia setara dengan sejumlah negara terbelakang seperti Bolivia, Gabon, Kosovo, dan Solomon Island. Posisi Indonesia hanya unggul dari Vietnam 2,7, Filipina 2,4, Kamboja 2,1, Laos 2,1, dan Myanmar 1,4.

Todung menduga, IPK Indonesia jalan di tempat karena melemahnya kinerja pemberantasan korupsi dalam setahun terakhir. Sejumlah kasus yang menunjukkan itu antara lain pelemahan KPK dan kasus Gayus Tambunan.

“Pada kasus Gayus, betapa menunjukkan pengadilan dan pertanggungjawaban pidana hanya pada orang yang korup dan tidak punya kekuasaan. Sedangkan yang ada di sekelilingnya mempunyai kekebalan hukum. Ini contoh sempurna dari kasus korupsi yang sistematik,” jelas pengacara senior ini.

CPI adalah pengukuran tingkat korupsi berdasarkan persepsi negara-negara di dunia. Korupsi yang diukur adalah sektor publik, yaitu korupsi yang berkaitan dengan pejabat publik, pegawai negeri dan politikus.

CPI adalah indeks gabungan dari beberapa hasil survei yang dilakukan beberapa organisasi yang menggabungkan data berkaitan dengan korupsi. Untuk CPI tahun 2010, data yang digabungkan berasal dari 13 survei yang dilakukan oleh 10 organisasi. Organisasi ini antara lain; Africa Development Bank, Asian Development Bank, World Bank, World Economic Forum, Global Insight, Freedom House, Economic Intelijen Unit, Bertelsmann Foundation Institute for Management Development, serta Political and Economic Risk Consultancy Hongkong.

CPI mengukur tingkat korupsi di 178 negara. CPI menggunakan persepsi karena korupsi dilakukan sembunyi-sembunyi sehingga data susah terukur secara empirik.

(gun/vit)

22
Sep
10

Kenegarawanan : Dilema Korupsi dan Koruptor vs Orang Besar

Era SBY, Orang Besar Tak Dijadikan Tersangka?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 21/09/2010 | 16:19 WIB Era SBY, Orang Besar Tak Dijadikan Tersangka?

Era SBY, Orang Besar Tak Dijadikan Tersangka?

SECARA implisit pengacara kondang Adnan Buyung Nasution menuding di era rezim kekuasaan Presiden SBY sekarang ini, orang-orang besar atau pejabat tidak diseret menjadi tersangka. Hanya orang-orang ‘kecil’ yang dijadikan tersangka seperti Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini (dua penyidik Bareskrim Polri) dalam kasus Gayus Tambunan. Padahal, ungkap Adnan Buyung selaku pengacara Gayus, kliennnya sudah menyebutkan ke mana saja aliran dana puluhan miliar tersebut mengalir termasuk yang diterima para pejabat di Bareskrim Polri.

“Ternyata yang dijadikan terdakwa hanya orang kecil seperti Arafat dan Sri Sumartini yang notabene hanya menerima sebagian kecil dari arus aliran uang itu. Orang-orang besar lainnya tidak pernah diperiksa apalagi dijadikan tersangka,” lontar Buyung saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/9/2010), seperti dilansir berbagai media massa. Demikian juga terkait aliran dana yang Gayus terima dari berbagai perusahaan, menurut Buyung, Gayus telah membeberkan semua hal yang dia ketahui tentang keganjilan dalam beberapa perkara pajak di Direktorat Jenderal Pajak. “Entah mengapa penyidik hanya berani menyidik perkara permohonan keberatan PT Surya Alam Tunggal. Padahal itu hanya perusahaan kecil dibanding perusahaan lain yang telah diuraikan terdakwa,” tegasnya sembari meminta pajak di sejumlah perusahaan grup Aburizal Bakrie diseret karena disebut Gayus juga.

Satu lagi yang dipermasalahkan publik adalah grasi yang diberikan Presiden kepada terpidana kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR dan remisi kepada ipar SBY, terpidana koruptor Aulia Pohan selaku mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Yang aneh, grasi diberikan ke Syaukani dengan alasan kemanusiaan bahwa karena yang bersangkutan sakit ‘berat’ yang tidak bisa disembuhkan.  Padahal, orang ‘terkaya’ di Kaltim itu ternyata kini kesehatannya semakin membaik setelah mendapatkan grasi dari pemerintah. Ini menimbulkan tanda Tanya?

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, hal itu memperkuat dugaan ada yang tak beres dalam pemberian grasi tersebut. ”Itu bukti orang yang diberi grasi tidak tepat,” protes Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo seperti dilansir inilah,com, Selasa (21/9). Menurut ICW, pemberian grasi yang tidak tepat menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang digembar-gemborkan pemerintah belum sepenuhnya berjalan. ”Itu menunjukkan kelemahan pemerintah dalam penegakan hukum kasus korupsi” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, Syaukani yang dibebaskan dari penjara karena sakit parah ternyata sudah sehat. Hal itu terungkap saat Ketua DPRD Kaltim Soehartono Soetjipto menjenguk Syaukani di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). “Pak Kaning (sapaan akrab Syaukani) masih ingat saya kan? Soehartono Pak, yang dulu bersama-sama Bapak membesarkan Golkar,” bisik Soehartono di telinga Kaning. “Oh Soehartono, ingat aku leh”. Aku sekarang ada dimana?” jawab Kaning yang baru terbangun dari tidurnya sekitar pukul 11.00 Wita, Senin (20/9). Soehartono pun kembali bertanya. “Bapak masih ingat kan, bagaimana Bapak meneriakkan hidup Golkar?”. Syaukani pun langsung menirukan perkataan Soehartono. “Hidup Golkar,” kata Syaukani sambil berusaha menggerakkan tanggannya.

Terkait kasus pajak ‘orang besar’ Aburizal Bakrie, sudah dipermasalahkan dalam sidang kasus Gayus Tambunan di persidangan. Tiga perusahaan besar Grup Bakrie sebagai salah satu sumber uang Gayus senilai Rp 28 miliar diungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (20/9/2010). Pihak Gayus membentang layar proyektor di dalam ruang PN Jaksel, memaparkan dua bagan aliran dana yang masuk kepada Gayus dan aliran dana yang keluar ke petugas hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa dan hakim. “Dana Bakrie Group dari PT Kaltim 500 ribu dollar AS terkait pengurusan Surat Ketetapan Pajak PT KPC dari tahun 2001-2005 (minus 2004), dari PT Bumi Resources 500 ribu dollar AS, terkait banding untuk keberatan pajak 2005, dan dari PT Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal,” ujar pengacara Gayus, Indra Nathan Kurniadi di ruang sidang.

Lantas, ia pun membeberkan aliran ke Gayus berasal dari pihak ketiga seperti Roberto Santonius, Bakrie Group dan PT Megah Jaya. Katanya, seharusnya, karena perkara besar ini adalah soal pajak, maka perlu yang diajukan dalam dakwaan. Tetapi dakwaan jaksa penuntut umum hanya menyebutkan perkara Gayus terkait PT Surya Alam Tunggal. Sebelumnya, jaksa penuntut umum keberatan dan meminta ketua majelis hakim Albertina Ho untuk tidak mengizinkan kuasa hukum menjelaskan bagan aliran dana. “Maaf yang mulia menurut kami ini tidak relevan,” kilah jaksa penuntut umum. Sebelumnya, kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution menjelaskan, ada dua bagian dalam eksepsi Gayus. Pertama terkait keseluruhan perkara mengenai pemblokiran Rp 24 miliar oleh penyidik, mengenai aliran dana yang mengalir ke penyidik dan penegak hukum lainnya, dan mengenai keberadaan perkara PT Surya Alam Tunggal.

Kini, pertanyaannya mengapa di era SBY sekarang sulit sekali menyeret ‘orang besar’ yang terlibat kasus korupsi ataupun kasus-kasus hukum lainnya. Apakah sudah terjadi ‘dagang sapi’ atau barter kasus antar para elit atas? Rakyat semakin gregetan dengan perilaku elit  penguasa yang memainkan hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa politik menjadi penglima hukum. Inilah yang harus diperbaiki dan dilakukan perubahan serius dalam penegakan hukum (law enforcement) sekarang ini. Awas, rakyat sudah bertambah tingkat kepintarannya dan daya kritisnya, sulit dibohongi lagi! Lakukan pembenahan terhadap lingkungan aparat penegak hukum yang tidak amanat dan sudahi tebang pilih. Pilihlah Ketua KPK, Jaksa Agung dan Kapolri yang mampu mengemban amanat konstitusi untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Cepat dan bertobatlah! Sebab, hanya ada satu kata: “Lakukan perubahan atau rezim penguasa yang terancam dirubah”. (Ani)

25
Aug
10

Keadilan Sosial : Remisi Hambat Budaya Anti Korupsi

Remisi vs Anti Korupsi

Antara

Antara
Remisi Hambat Pengembangan Budaya Anti Korupsi

Yogyakarta (ANTARA) – Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Suharman mengatakan pemberian remisi bagi para koruptor merupakan langkah yang akan menghambat pengembangan budaya anti korupsi di masyarakat.

“Pemberian remisi bagi para koruptor merupakan langkah yang kontradiktif dalam pengembangan budaya anti korupsi di masyarakat,” katanya di Yogyakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemberian remisi bagi para koruptor secara tidak langsung akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.

“Pemberian remisi akan memperlemah upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun penegak hukum lainnya,” katanya.

Menurut Suharman pemerintah tidak perlu membebaskan para koruptor meskipun dia sedang sakit karena di dalam rumah tahanan sangat memungkinkan diberikan pelayanan kesehatan secara optimal dan memadai.

“Kalau dengan alasan sakit seharusnya tetap ditahan tetapi dengan pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai,” katanya.

Suharman mengatakan jika pemerintah tidak punya komitmen tegas dalam menindak para koruptor, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

“Jika pemerintah tidak benar-benar menerapkan sanksi hukum secara tegas, akan banyak koruptor yang berpura-pura sakit atau mengaku sakit agar dapat dibebaskan,” katanya.

Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-65, sejumlah narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi antara lain mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan, Arthalyta Suryani alias Ayin, mantan anggota Komisi IV DPR Al Amin Nasution, dan mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais.

04
Aug
10

Anti Korupsi : Jaringan Istana Penuh Borok Besar

“Jaringan Istana Penuh Borok Besar”

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 03/08/2010 | 13:41 WIB "Jaringan Istana Penuh Borok Besar"

Jakarta – Banyak kalangan menilai mundurnya Irjen Herman Effendy dari Satgas menunjukkan pada publik bahwa terjadi gap di lingkaran Istana. Mundurnya Irjen Herman bukan konflik pribadi tetapi keretakan antara lembaga kepresidenan dengan Polri itu sendiri. Lebih jauh, banyak kalangan yang menilai bahwa kelompok yang saat ini berada di sekeliling presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai menampakkan konflik dan kerapuhannya.

Direktur Pusat Stusi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia, Fachrurozi misalnya menilai, konflik dan keretakan lingkaran Istana inilah yang akhirnya membuat SBY tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam penegakan hukum, dalam pemberantasan korupsi, SBY tidak bisa berbuat banyak karena semuanya terkait dengan orang-orang di sekelilingnya.

“Ke depan, proses penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi akan macet. Hal tersebut karena Istana dilingkari oleh orang-orang yang bermasalah tetapi mempunyai kontribusi besar kepada SBY. Misalnya, SBY tidak bisa menindak mafia kasus di Polisi karena SBY juga nampaknya berkepentingan dengan Polisi terutama soal skandal Century. Sebab itulah saat ini SBY hanya bisa diam,” tegasnya kepada Jakartapress.com, Selasa (3/8/2010).

Lebih jauh ia menduga, yang terjadi saat ini adalah bagaimana SBY menjaga kepentingan di lingkaran Istana dan tidak mengusik satu sama lain. Ketika satu pihak diusik, maka hal tersebut akan menjadi bumerang karena akan mengusik balik. Sebab itu, SBY akan mengambil langkah aman dan membiarkan semua bobrok yang terjadi di kalangan internalnya.

Sebelumnya, pengamat hukum tata negara Margarito Kamis juga menyatakan bahwa mundurnya Irjen Herman Effendy dari Satgas, menunjukkan pada publik bahwa satuan yang dibentuk oleh SBY ini punya borok yang cukup besar. Kasus tersebut memberik sinyal kepada publik bahwa mereka tak lagi memandang lembaga kepresidenan, yang saat ini direpresentasikan oleh Denny Indrayana.

Ia pun pesimis pengusutan rekening polri akan tuntas. “Ya sekarang polisi sendiri sudah mengambil sikap seperti itu. Bukan hanya kasus rekening gendut, saya khawatir berbagai kasus juga bisa-bisa tidak tuntas,” tandas Fachrurozi. (boy)

Cegah Korupsi Mulai dari Bangku Sekolah

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 29/07/2010 | 16:13 WIB Cegah Korupsi Mulai dari Bangku Sekolah

Jakarta – Korupsi merupakan momok yang sangat menakutkan bagi masa depan Indonesia. Banyak pengamat yang menilai korupsi merupakan biang kerok mengapa sampai saat ini Indonesia masih terjerumus dalam kemiskinan yang sangat dalam. Bagaimana cara menanggulangi korupsi tersebut?

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswe menyatakan bahwa salah satu pencegahan korupsi mesti dimulai dari bangku sekolah. Sebab itu menurutnya, pendidikan antikorupsi penting diberikan untuk memangkas suplai koruptor. Di Universitas Paramadina sendiri yang kini dipimpinnya, pendidikan anti korupsi telah menjadi mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh para mahasiswanya.

Anies menjelaskan, kurikulum  antikorupsi adalah salah satu usaha untuk memperbaiki bangsa ini. Sebab, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat dan pendidik. “Pemberantasan dan pencegahan korupsi mesti dimulai dari awal, dari bangku kuliah,” ujar Anies dalam sambutannya di acara bertajuk “Dampak Pendidikan dan Agama Terhadap Moral Masyarakat” di Gedung Energi, Kawasan SCBD, Kamis (29/7/2010). “Di Paramadina, kami sudah mewajibkan seluruh mahasiswa tanpa terkecuali semua jurusan wajib mengambil mata kuliah anti korupsi,” ujarnya menambahkan.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Parmadina M. Subhi Ibrahim menambahkan bahwa pencegahan korupsi mesti dimulai dari bagaimana mahasiswa berorganisasi. Ia melihat organisasi mahasiswa yang kini berkembang seringkali dimuati oleh kepentingan-kepentingan politik dan politik uang. Organisasi mahasiswa seringkali hanya menjadi wadah bagi tersedianya politik transaksi yang bersifat pragmatis dan jauh dari sifat idealis.

‘Pencegahan korupsi mesti dimulai dari bagaimana mahasiswa atau kader-kader muda berorganisasi. Kini seringkali kita lihat para mahasiswa tidak lagi ideologis. Mereka seringkali dimuati oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat,” ujarnya.

Hal ini sangat penting mengingat mahasiswa adalah penerus estapet kepemimpinan. Bila sejak mahasiswa dan saat berorganisasi ia seringkali dimuati oleh kepentingan politik dan pragmatis, hal tersebut akan terbawa ketika ia nanti menjadi pemimpin. Sebab itu Subhi pun menyerukan agar mahasiswa memiliki idealisme yang tinggi dan mampu menjaga jarak dari kepentingan sesaat. (boy)


03
Jul
10

GASAKNAS : Modus Suap Aparat Penegak Hukum

Inilah Modus Suap Aparat Penegak Hukum

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 01/07/2010 | 20:38 WIB Inilah Modus Suap Aparat Penegak Hukum

Jakarta – LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) memiliki data praktik suap kepada para aparat penegak hukum. Data tersebut meliputi pola, modus operandi, kepentingan dan pihak yang berpotensi melakukan suap.

“Paling tidak, ada sepuluh pola pemberian suap kepada para aparat penegak hukum,” kata Ketua Divisi Polhukam Kontras, Erwin Partogi, di kantor Tempo, Jl Proklamasi, Jakarta, Kamis (1/7/2010).

Pola pemberian suap tersebut adalah;
1. Setoran/gaji buta setiap bulan.
2. Menanggung biaya kunjungan dinas, fasilitas tranportasi gratis.
3. Pemberian fasilitas pribadi berupa ponsel, pulsa, kartu kredit, asuransi kesehatan/jiwa, biaya kegiatan keagamaan, kendaraan bermotor, pembelian/perbaikan rumah, pernikanan, perjalanan wisata.
4. Pemberian fasilitas kerja berupa pembangunan/renovasi gedung, peralatan kantor dan kendaraan bermotor.
5. Membiayai proses penyelidikan dan penyidikan termasuk success fee penanganan kasus.
6. Menanggung biaya entertainment, misalnya ke tempat mentraktir maka, karaoke, pub, sauna, golf dan penginapan
7. Pemberian hadiah/sovenir atas kenaikan pangkat/jabatan tertentu
8. Menanggung biaya pendidikan dinas pada tiap tingkatan.
9. Pemberian THR
10. Donasi kegiatan instansi, misalnya: kegiatan keagamaan, olahraga, dan lainnya.

Modus penyuapan pun cukup beragam. Yakni melaui cek, pemberian tunai, transfer antar rekening bank dan reimbursement (menagihkan). Kemudian uang panas tersebut ‘dicuci’ oleh si oknum aparat dengan menyalurkan ke bidang usaha, menyimpan di rekening atas nama orang lain atau sekedar menyimpannya di safe deposit box.

“Biasanya mereka yang melakukan suap adalah para pengusaha hitam, pengacara hitam atau pihak yang sedang berperkara” tambah Erwin.

Kelompok tersebut memberikan suap karena mempunya kepentingan hukum tertentu untuk keuntungan mereka. Yaitu;

1. Memegang kendali atas institusi tersebut
2. Menentukan siapa pada jabatan apa pada institusi tersebut
3. Menjamin kelangsungan bisnis ilegal
4. Jaminan keamanan
5. Pemberhentian penanganan suatu kasus
6. Menjadi makelar perkara karena memiliki akses ke aparat penegak hukum
7. Membuat lemah pembuktian suatu perkara
8. Membuat pasal-pasal yang ringan bagi pihak tersangka
9. Menggerakkan polisi untuk melakukan penyelidikan/penyidikan menjerat pihak lawan sebagai pesakitan/tersangka

Agar tujuan tersebut tercapai, tentu bukan sembarang aparat penegak hukum yang disuap. Melainkan oknum aparat yang bunya wewenang dan berpengaruh seperti pemegang komando, pelaksana operasi dan lulusan berprestasi dari setiap jenjang pendidikan sebab berpotensi kelak menjadi pimpinan.

Siap Ungkap Data Suap, Perlu Perlindungan Saksi
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) siap membuka data dan jadi saksi atas kasus praktek suap terhadap perwira tinggi Polri. Namun syaratnya harus ada jaminan perlindungan yang jelas bagi para saksi. “Bila sampai ke persidangan, kami siap membantu dan membeberkan bukti lain. Kami juga punya saksi yang kompeten. Tapi harus dijamin bila kasusnya diungkap, maka saksi dilindungi negara,” ujar Ketua Divisi Polhukam Kontras, Erwin Partogi.

Menurutnya data yang Kontras miliki lebih dahsyat dibanding tulisan berjudul ‘Rekening Gendut Perwira Polisi’ yang dimuat oleh majalah Tempo dan membuat Mabes Polri tersinggung. Bahkan nilai uang dan modus suap yang diberitakan di Tempo dapat dikategorikan masih dalam skala kecil. “Kami punya data lebih besar yang meliputi modus operandi, pola suap, siapa yang berpotensi menerima suap, siapa yang berpotensi memberikan suap dan apa kepentingannya,” tutur Erwin.

Menyinggung jaminan perlindungan bagi saksi, menurutnya merupakan hikmah dari kasus Susno Duadji. Sebagai seorang saksi kasus dugaan mafia hukum, mantan Kabareskrim Mabes Polri itu dikenakan status tersangka dalam kasus pelanggaran displin sehingga LPSK kesulitan memberikan perlindungan. “Jadi jangan sampai kejadiannya seperti Susno. Kami tantang Kapolri mengusut rekening gendut perwira polisi,” tegas Erwin.

Rekening Gendut Harus Dibongkar
Mencuatnya rekening jumbo yang diduga dimiliki sejumlah perwira Polri harus segera diusut tuntas. Pembongkaran rekening miliaran rupiah itu bisa jadi momentum pembersihan Polri. “Saya sebagai bekas polisi, kalau momentum ini tidak dibongkar dengan sungguh-sungguh, saya khawatir di lingkungan kepolisian itu akan turun menurun pada ngumpulin duit yang nggak benar,” kata pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Bambang Widodo Umar.

Hal ini dikemukakan Bambang saat mendampingi Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kasus rekening gendut ke kantor KPK, Jl Rasuna Said, Kamis (1/7/2010). “Kalau begini terus, bagaimana dengan generasi penerus di kepolisian. Saatnya KPK membersihkan korupsi di negara ini,” imbuhnya.

Bambang menilai, dugaan kepemilikan rekening ini juga bisa memberikan pengaruh di lingkungan polisi secara keseluruhan. Sebab, tidak semua polisi yang memiliki rekening mencurigakan. “Ini juga bisa menurunkan pengabdian para polisi dan di sisi lain bisa diikuti junior-juniornya. Semoga dengan momen ini bisa distop,” tambahnya pula. (*/dtc/red)

Inilah 20 Kasus Korupsi yang Mangkrak di Mabes Polri

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 28/06/2010 | 12:34 WIB Inilah 20 Kasus Korupsi yang Mangkrak di Mabes Polri

Jakarta – Mendekati ulang tahun Polri yang jatuh 1 Juli, korps Bhayangkara itu masih menyisakan cela dimana-mana. Menurut anggota Komisi III DPR Nasir Jamil (F-PKS), kinerja polisi dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, yakni terjebak dengan korupsi di berbagai lini.

“Di hari ulang tahunnya nanti, polisi belum memuaskan. Berbagai lini di tubuh kepolisian berpotensi korup. Dari pelayanan masayarakat, penegakan hukum, pengadaan barang hingga urusan kenaikan pangkat selalu berurusan dengan uang,” kata Nasir Jamil pada diskusi terbatas di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2010).

Salah satu panelis lain dari Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan data dari tahun 2002 hingga 2009. Data itu menyebut 20 kasus korupsi kelas kakap yang tengah diurus Mabes Polri tetapi mangkrak begitu saja. Bila ditotal, nilai kerugian dari 20 kasus itu saja tidak kurang dari Rp 1.500 miliar.

“Modusnya kalau bukan dengan membiarkan kasus itu berlanjut, ya dengan tebang pilih,” ucap aktivis ICW, Emerson Yuntho pada kesempatan serupa.

Berikut 20 daftar kasus mangkrak yang berhasil dikumpulkan ICW:

1. Kasus PT Jamsostek (2002). Kerugian mencapai Rp 45 miliar. Mantan Dirut
PT Jamsostek Akmal Husein dan mantan Dirut Keuangan Horas Simatupang telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

2. Proyek fiktif dan manipulasi data di PT Darma Niaga (2003). Kerugian mencapai Rp 70 miliar. Polisi telah telah tetapkan sebagai tersangka Winarto (direktur utama), Wahyu Sarjono (direktur keuangan), dan Sudadi Martodirekso (direktur agrobisnis). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

3. Penyalahgunaan rekening 502 (2003). Kerugian mencapai Rp 20,98 miliar. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom, pernah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Telah ditetapkan sebagai tersangka mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, mantan Ketua BPPN Putu Gede Ary Suta,  mantan Ketua BPPN Cacuk Sudaryanto dan Kepala Divisi Bill of Lading (B/L) Totok Budiarso.  Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

4. Karaha Bodas Company (2004).  Kerugian mencapai Rp 50 miliar. Jumlah tersangka ada 20 orang dari pejabat Panas Bumi Pertamina dan pihak swasta. Beberapa dintaranya Robert D. Mac Chunchen, Suprianto Kepala (Divisi Geotermal Pertamina), Syafei Sulaeman (staf Divisi Geotermal Pertamina). Hanya 2 yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Selebihnya proses hukum selanjutnya tidak jelas.

5. Kepemilikan rumah mantan Jaksa Agung, MA Rachman (2004).  Rumah senilai 800 juta belum dilaporkan ke KPKPN . Beberapa orang dipanggil sebagai saksi. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

6. Pengadaaan genset di NAD (2004). Kerugian mencapai Rp 40 miliar. Mabes telah tetapkan Wiliam Taylor dan Abdullah Puteh sebagai tersangka. Hanya Wiliam yang dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan Abdullah Puteh, proses hukum selanjutnya tidak jelas.  Puteh hanya dijerat dalam kasus korupsi pengadaan Heli dan divonis 10 tahun penjara oleh pengadilan tipikor.

7. Penyewaan crane atau alat bongkar muat kontainer di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tahun 2005.  Kerugian mencapai Rp 83,7 miliar. Direktur PT Jakarta International Container Terminal Wibowo S Wirjawan telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

8. Proyek peningkatan akademik di Departemen Pendidikan Nasional (2005). Kerugian mencapai Rp 6 miliar. Ditetapkan tiga tersangka utama adalah Dedi Abdul Halim, Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademis di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, dan dua stafnya, yakni Elan Suherlan dan Helmin Untung Rintinton. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

9. Proyek pengadaan jaringan radio komunikasi (jarkom) dan alat komunikasi (alkom) Mabes Polri (2005). Kerugian ditaksir mencapai Rp 240 miliar.  Mabes telah memeriksa mantan Kepala Divisi Telematika Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saaf. Mabes juga telah ditetapkan Henri Siahaan sebagai tersangka dan sempat ditahan. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

10. Penyaluran dana fiktif di Perusahaan Umum Percetakkan Uang Republik Indonesia (Peruri) tahun 2005. Kerugian ditaksir mencapai Rp 2,3 miliar.  Tiga orang Direksi Peruri telah ditetapkan sebagai tersangka (M. Koesnan Martono yang menjabat sebagai Direktur Utama, Direktur Logistik Marlan Arif, dan Direktur Pemasaran Suparman). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

11. Dana vaksinasi dan asuransi perjalanan jamaah haji periode 2002-2005 (2005).  Kerugian ditaksir mencapai Rp 12 miliar. Penyidik telah memeriksa 15 orang saksi. Namun proses hukum selanjutnya tidak jelas.

12. Proyek renovasi Hotel Patra Jasa di Bali (2006).  Kerugian ditaksir mencapai Rp 69 miliar. Polda Metro Jaya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi Patra Jasa. Selain menetapkan mantan Direktur Utama, Sri Meitono Purbowo atau Tony Purbowo, enam direksi lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

13. Wesel Ekspor Berjangka (WEB) Unibank yahun 2006.  Kerugian ditaksir mencapai US$  230 juta.  Diduga  melibatkan Komisaris PT Raja Garuda Mas, ST, Proses dilakukan oleh tim gabungan Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses hokum selanjutnya tidak jelas.

14. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp 590 miliar pada tahun 2006.  Mantan Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas. Eddi Widiono juga dijerat dalam kasus korupsi proyek PLTU Borang, namun kasusnya dihentikan oleh Kejaksaan.

15. BPR Tripanca Setiadana Lampung pada tahun 2008.  Mabes telah tetapkan sebagai tersangka pemilik BPR. Sugiarto Wiharjo alias Alay, Laila Fang (sekretaris pribadi Alay), Yanto Yunus (Kabag Perkreditan BPR Tripanca), Pudijono (Direktur Utama BPR), Indra Prasetya dan Fredi Chandra (staf analisis kredit BPR), Nini Maria (Kasi Administrasi BPR), dan Tri hartono (Bagian Legal BPR). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

16. Dana Tak Tersangka (DTT) di Provinsi Maluku Utara (2008) senilai Rp 6,9 miliar.  Diduga melibatkan sejumlah pejabat dan mantan gubernur di lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara (Malut). Sebelumnya ditangani Polda Malut dan telah menetapkan dua tersangka yakni bendahara di Pemprov Malut bernisial RZ dan Karo Keuangan Pemprov Malut berinisial JN. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

17. Pengadaan jasa konsultan di BPIH Migas (2009).  Dugaan korupsi  pengadaan jasa konsultan di BPIH Migas dengan anggaran sebesar Rp 126 miliar untuk tahun anggaran 2008 dan Rp 82 milyar untuk tahun anggaran 2009, yang diduga dilakukan oleh pejabat dilingkungan BPH Migas.

18. Pengelolaan dana PNBP sebesar Rp 2,4 triliun. Dugaan korupsi di BPH Dirjen Postel Kementerian Kominfo atas pengelolaan dana PNBP sebesar Rp 2,4 triliun yang didepositokan pada bank BRI dan Bank Bukopin yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur (Uso) namun justru didepositokan sedangkan proyek diserahkan kepada pihak ketiga (Telkomsel) dengan membayar sewa layanan multimedia.

19. Makelar sejumlah proyek di PT Telkom dan anak perusahaan Telkom (PT telkomsel) (2009). Dugaan korupsi makelar sejumlah proyek di PT Telkom dan anak perusahaan Telkom yaitu PT Telkomsel (sedikitnya 30 proyek) yang bernilai triliunan rupiah sejak tahun 2006-2009 yang mana pekerjaan tersebut banyak tidak diselesaikan tetapi tetap dibayar lunas oleh direksi PT Telkom maupun Telkomsel karena sarat dengan KKN.

20. Pembelian saham perusahaan PT Elnusa di PT infomedia tahun 2009 senilai Rp 300 miliar. Dugaan korupsi atas pembelian saham perusahaan PT Elnusa di PT infomedia yang dimark-up dan diduga dilakukan oleh pejabat di lingkungan PT Telkom sebesar Rp 590 miliar. (*/dtc/din)

Selasa, 29/06/2010 | 08:59 WIB, oleh widjayanto gempar

Tidak ada ALASAN KAPOLDA JATENG untuk tidak segera menetapkan SUKAWI SUTARIP WALIKOTA SEMARANG sbg TERSANGKA KORUPSI………!!!Bagikan
30 Agustus 2009 jam 22:34 | Sunting Catatan | Hapus
Tertuang dalam Laporan Hasil AUDIT INVESTIGASI atas Anggaran Belanja Rutin DPRD dan SEKRETARIAT DPRD Kota semarang. Nomor : S- 4503 /PW11/5/2004 pada tanggal 9 Desember 2004. yang ditandatanganni oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah , SURADJI NIP. 060044963. Berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Kota Besar Semarang tertanggal 28 September 2004.
Di jelaskan dalam KESIMPULAN Hasil AUDIT INVESTIGASI BPKP atas pelaksanaan Dokumen anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2003, Diketahui adanya KERUGIAN KEUANGAN NEGARA sebesar 4.160.417.870,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Premi ASURANSI Rp. 1.836.000.000,00
2. Biaya Pemeliharaan Rumah Kediaman Rp. 234.000.000,00
3. Bantuan Fraksi / Bantuan KOMISI Rp. 450.000.000,00
4. Uang SAKU KUNJUNGAN KERJA Rp. 593.731.250,00
5. Bantuan biaya Langganan ( listrik,Air minum, dan Telpun ) Rp. 789.050.000,00
6. Bantuan biaya Langganan BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM ) Rp. 187.287.620,00
7. Biaya KURSUS KETERAMPILAN dan JOB TRAINING Rp. 23.112.500,00
8. Dana Sosialisasi UNDANG UNDANG Bidang POLITIK&PERATURAN Rp. 47.236.500,00
________________

J U M L A H Seluruhnya Rp. 4.160.417.870,00

Dalam hasil Pemeriksaan tersebut di jelaskan bahwa : KERUGIAN NEGARA terjadi karena KEBIJAKAN WALIKOTA dan PIMPINAN DPRD Kota Semarang yang tidak ada dasar/ ketentuannya .

Apalagi yang akan dijadikan alasan KAPOLDA JATENG sementara tahapan PENYELIDIKAN dan PENYIDIKAN sdh sesuai dgn ketentuan aturan yang berlaku ,yang tertuang dalam UU tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KUHAP….???? pemeriksaan terhadap SAKSI, TERSANGKA , Alat Bukti bahkan Hasil Audit Investigasi BPKP sdh menemukan adanya KERUGIAN NEGARA sebesar Rp. 4 milyar lebih. Bila mmng KAPOLDA dan PENYIDIK mempunyai BEBAN dalam menuntaskan PERKARA Tersebut sesuai ketentuan aturan Hukum yang berlaku, Sudah sepantasnya KAPOLDA JATENG meniru apa yang dilakukan KAPOLDA JATENG sebelumnya dalam menanganni perkara dugaan KORUPSI yang melibatkan BUPATI KENDAL HENDY BUNDORO. dengan cara meminta kepada KPK. RI mengambil alih penanganan perkara Dugaan TINDAK PIDANA KORUPSI yang melibatkan SUKAWI SUTARIP WALIKOTA SEMARANG dalam kasus penggunaan dana APBD Pemkot semarang yang dikenal dengan perkara Dana ASURANSI DPRD Pemkao semarang. karena sudah memakan waktu terlalu lama hampir 5 tahun. trimakasih , salam. Dari Widjayanto koord GEMPAR JAWA TENGAH.

Selasa, 29/06/2010 | 08:22 WIB, oleh widjayanto gempar

Dugaan KORUPSI yang melibatkan salah Seorang MENTRI pd waktu itu. MANGKRAK stlh diambil alih KEJAKSAAN AGUNG…..!!!Bagikan
Kemarin jam 20:34 | Sunting Catatan | Hapus
Berdasarkan Surat Perintah KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Jawa Tengah No : Prinops – 348/0.3/Dek.3/12/2006 tanggal 8 Desember 2005. Dan didukung adanya temuan DATA adanya Dugaan KKN pada KANTOR DINAS PELAYANAN KOPERASI dan UKM PROVINSI JAWA TENGAH.

A. Kesimpulan
Berdasarkan fakta-fakta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A.Kasus Perubahan Status Golongan 9 Rumah Dinas Koperasi.

1. Bahwa untuk kasus ini, dapat disimpulkan penerbitan SK Mentri koprasi dan UKM nomor: 182/KEP/M/1999 tangga 12 oktober 1999 perihal perubahan / penetapan status golongan rumah negeri Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah provinsi Jateng terhadap 8 rumah negeri golongan I lamam menjadi golongan II baru (6 rumah negeri di Jl. Meranti Timur Dalam IV Nomor 1 s/d 6 dan 1 rumah negeri di Jl. Siblat V Nomor 1 Semarang dan 1 rumah negeri di Jl. Protosari Srondol Semarang), kemudian 1 rumah negeri di Jl. Puspowarno IV Nomor 11 Semarang berdasarkan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 182.1/KEP/M/1999 tanggal 12 oktober 1999 adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni PP Nomor 10 Tahun 1994 tentang rumah negara, dalam Pasal 15 Ayat (1) dinyatakan rumah negara golongan I tidak dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan II maupun rumah negara golongan III.

2. Bahwa Tim untuk sementara berpendapat penyelesaian kasus ini menunggu jawaban dari Menteri Koperasi dan UKM terhadap surat Wakil Gubernur Jateng surat Nomor : 356/246 tanggal 15 desember 2005 perihal peninjauan kembali SK Menteri Koperasi dan UKM tentang penurunan status rumah golongan I menjadi golongan II, pada pokoknya surat tersebut berisi tentang peninjauan kembali SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 182/KEP/M/X/1999 tanggal 12 oktober 1999 dan Nomor : 182.1/KEP/M/X/1999 tanggal 12 oktober 1999, yang berisi pada pokoknya SK tersebut bertentangan dengan PP Nomor 40 tahun 1994, dan mohon setoran uang negara tersebut dipindahkan ke kas daerah.

B. Masalah Asset Rumah Dinas yang masih dalam proses sewa beli telah dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Wakidjo kepada Sdr. Herutomo dan Sdr. M.Affan, kemudian Sdr. Bermawi kepada Sdr. Mantono)

1. Bahwa kasus ini dapat disimpulakan, perbuatan yang dilakukan Sdr. Wakidjo dan Sdr. Bermawi yang telah mengalihkan sebagian tanah yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan berdasarkan sewa beli pada tahun 1999, karena pengalihan ini bersifat ikatan perjanjian jual beli yang mendasarkan kepada perjanjian sewa beli antara Dinas PU Provinsi Jateng dengan Sdr. Wakidjo dan Sdr.Bermawi yang berlaku minimal selama 5 tahun dan maksimal selama 20 tahun, maka ikatan jual beli yang dilakukan kedua orang tersebut secara perdata belum beralih haknya, namun secara pidana sudah dapat dikatakan perbuatan pidana itu sudah selesai ketika Sdr. Wakidjo dan Sdr. Bermawi menerima uang dari pihak ketiga.

2. Bahwa peranan dari Sdr. Edi Sutantoselaku Kakanwil pada waktu itu, yang bersangkutan telah memberikan persetujuan kepada Sdr. Wakidjo maupun Sdr. Bermawi untuk mengalihkan sebagian tanah yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak ketiga, sehingga secara pertanggung jawaban pidana maka Sdr. Edi Sutanto pada waktu itu dapat dikategorikan sebagai membantu terlaksananya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sdr. Wakidjo dan Sdr. Bermawi.

C. Masalah Asset milik Dinas Koperasi berupa tanah yang terletak di samping kantor dinas koperasi Jl. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang, yang dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Soekarno kepada Sdr. Hadi Harsono).

1. Bahwa Sdr. Ign. Soekarno tidak berhak atas tanah negara milik Dinas Koperasi Provinsi Jateng tersebut, Sdr. Ign. Soekarno hanya mendapat ijin membangun rumah diatas negara dari Pemkot Semarang tahun 1987, tetapi oleh yang bersangkutan tanah negara tersebut dijual / dioper alihkan haknya kepada Sdr. Hadi Harsono di hadapan Notaris (Sdr. Muhammad Turman).
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Ign. Soekarno (Mantan Kasubbag Umum) Tim penyelidik berpendapat berdasarkan data dan fakta / keterangan yang diperoleh untuk Sdr. Ign. Soekarno dapat dikenakan Pasal 2 UU Nomor 31 Thahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. 10 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. SARAN / TINDAK
Berdasarkan data dan fakta yang ada maka dapat dilakukan saran / tindak sebagai berikut :

1.Masalah Perubahan Status Golongan 9 Rumah Dinas Koperasi :
Bahwa unutk penyelesaian kasus ini, Tim Penyelidik berpendapat menunggu jawaban dari Menteri Koperasi dan UKM terhadap surat Wakil Gubernur Jateng tersebut.

2.Masalah Asset Rumah Dinas yang masih dalam proses sewa beli telah dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Wakidjo kepada Sdr. Herutomo dan Sdr. M.Affan, kemudian Sdr. Bermawi kepada Sdr. Mantono):
Bahwa untuk penyelesaian kasus ini karena ada kaitan dengan status golongan 9 rumah dinas tersebut, Tim Penyelidik masih menunggu jawaban tertulis dari Menteri Koperasi dan UKM, apabila SK Menteri Koperasi tersebut dicabut atau dibatalkan maka sewa beli rumah dinas tersebut batal demi hukum.

3.Masalah Asset milik Dinas Koperasi berupa tanah yang terletak disamping kantor Dinas Koperasi JL. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang, yang dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Soekarno kepada Sdr. Hadi Harsono):
Bahwa untuk kasus ini Tim Penyelidik berpendapat cukup bukti awal untuk ditingkatkan ke tahap penyelidikan dengan calon tersangka Sdr. Ign. Soekarno (Mantan Kasubbag Umum) dengan sangkaan melanggar ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. 10 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selasa, 29/06/2010 | 08:20 WIB, oleh widjayanto gempar

Penangannan DUGAAN KORUPSI Mantan KAPOLRES TEGAL apa di PETIESKAN…..??? Koq lom nyampe ke Jaksa Penuntut Umum….???Bagikan
25 Mei 2010 jam 7:29 | Sunting Catatan | Hapus
Penangannan perkara KORUPSI yang MANGKRAK tidak hanya di MABES POLRI….Di POLDA JATENG pun terjadi dan terkesan telah terjadi PEMBUSUKAN HUKUM….!!!

Di awali dengan dikeluarkannya NOTA DINAS dgn No. Pol. : B/ND- 128.III/2009/Bid Propam. yang ditujukan kepada Karo Pers POLDA JATENG.
Perihal : Perkara yang berkaitan dengan TERPERIKSA Akbp. AGUSTIN HARDIYANTO ,SHMH MM.
1. Rujukan Telegram KAPOLRI No. Pol. : TR/148/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal Kepastian penghadapan AKBP Drs. AGUSTIN … Lihat SelengkapnyaHARDIYANTO, SH MH MM Mantan Kapolres Tegal Polwil Pekalongan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Ka bahwa saat ini AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO, SH MH MM < Mantan Kapolres Tegal Polwil Pekalongan > dugaan pelanggaran Disiplin masih dalam proses PENYIDIKAN Subdit Provos Bid Propam sebagaimana laporan Polisi sebagai berikut :

a. Laporan Polisi No. Pol :LP/29/II/2009/Bid Propam tanggal 25 Frebuari 2009 perihal penyalah gunaan wewenang berkaitan dengan anggaran DIPA dan Non DIPA, sedang ditanganni sesuai surat perintah Kapolda Jateng No. Pol : Sprin /276/II/2009 tanggal 26 Februasi tentang Penyelidikan dan Pemeriksaan dugaan terjadinya perkara pelanggaran disiplin yang melibatkan TERPERIKSA AKBP Drs. A. HARDIYANTO, SH MH MM.
b. Laporan Polisi No. Pol : LP/31/III/2009/Bid Propam tanggal 16 Maret 2009 perihal Membuat opini negatif terhadap rekan kerja, pimpinan dan kesatuan.
c. Laporan Pol. No. Pol : LP/32/III/2009/Bid Propam tanggal 16 maret 2009 perihal menguasai barang dinas yang bukan peruntukan baginya.
3. Demikian harap menjadi maklum.
Semarang , 23 Maret 2009

Kabid Propam Polda Jateng, KOMBES POL Drs. BUDI WASESO.

Perkara tersebut sudah ditangani ketingkat PENYIDIKAN di Reskrim Polda Jateng tertuang dalam Nota Dinas No.Pol. : B/ND-258/V/2009/Reskrim , Perihal : Laporan hasil Pelaksanaan tugas penyelidikan Dugaan Korupsi oleh Mantan Kapolres TEGAL AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO, SH MH MM.

1. rujukan :

a. Nota Dinas Kabid Propam Polda Jateng No. Pol : R/ND-159/IV/2009/ Bid Propam tanggal 20 April 2009, Perihal pelimpahan perkara a.n.TERSANGKA . AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO. SH MH MM.
b. Surat perintah Dir Reskrim Polda Jateng No. Pol : Sprin/35/IV/2009/Reskrim tanggal 21 April 2009.

2. Berdasarkan perihal tersebut diatas, dilaporkan dari hasil penyelidikan dugaan tindak pidana KOROPSI yang dilakukan mantan Kapolres TEGAL AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO. SH MH MM sebagai berikut :

a. Dari hasil pemeriksaan/ klarifikasi terhadap para Kabag, Kasat, Kaposek, Bensat, Baur SIM, Baur STNK , Baur BPKB , dan Cek Fisik Polres TEGAL diperoleh keterangan bahwa jumlah dana yang diduga digunakan secara Pribadi oleh Mantan Kapolres TEGAL Drs. AGUSTIN HARDIYANTO, SH MH MMselama menjabat sejak 4 April 2008 s/d 25 Pebruari 2009 sejumlah Rp. 6.683.645.020.00,00-
adapun rinciannya sebagai berikut :
1. DIPA Rutin < Bag.Sat dan Polres > sebesar Rp. 454.610.089,00-
2. DIPA Opsnal Khusus Kepolisian sebesar Rp. 315.405.500,00-

3. APBD Prov. Jateng dan Pemkab. Tegal sebesar Rp. 418.020.000,00-

4. SSB dan Cek Fisik sebesar Rp. 5.459.020.000,00-
Laporan ini ditanda tanganni oleh DIR RESKRIM POLDA JATENG atas nama KOMBES Drs. S. EDI MULYONO, MH. tertanggal 5 Mei 2009.

catatan : Penangannan perkaranya terkesan MANGKRAK…..!!!

Selasa, 29/06/2010 | 08:19 WIB, oleh widjayanto gempar
Catatan Widjayanto Gempar: Penanganan dugaan perkara KORUPSI BUPATI PEMALANG yang…..MANGKRAAAAK…di KEJATI JATENG…..!!!

Catatan Saya|Catatan tentang Saya|Profil Widjayanto
Penanganan dugaan perkara KORUPSI BUPATI PEMALANG yang…..MANGKRAAAAK…di KEJATI JATENG…..!!!Bagikan
26 Mei 2009 jam 10:42 | Sunting Catatan | Hapus

sdh spntsnya kajati jateng segera melayangkan surat permohonan ijin pemeriksaan BUPATI PEMALANG sbg TERSANGKA perkara KORUPSI berkaitan dengan kasus DUGAAN TINTAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU CETAK WAJIB SD/MI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG tahun 2004 – 2005,kepada PRESIDEN RI melalui KEJAKSAAN AGUNG.kesemua itu guna untuk mencari KEPASTIAN HUKUM. permasalahan tsb terungkap berdasarkan surat 1. Laporan dugaan penyelewengan dana APBD tahun 2004/2005 di pemerintah Daerah kabupaten PEMALANG dari SEKRETARIAT KABINET RI dan SPRIN OPS-)%/0.3.22/Dek.3/04/2004.
Dari fakta fakta yang ada :
pada tahun 2004 di kabupaten PEMALANG Pt. BALAI PUSTAKA menawarkan BUKU BUKU pokok/wajib bagi siswa SD/MI dgn nilai Rp.33 milyar, kemudian Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG,mengadakan REKAPITULASI buku buku bagi siswa SD/MI. setelah itu DPRD kabupaten PEMALANG dgn SK No : 172.5/12/Pimp/2003 tanggal 20 Agustus 2003 membuat persetujuan kerja sama pengadaan buku dgn menggunakan anggaran APBD secara MULTI YEAR <2004 – 2005 > ditindak lanjuti dgn SK No: 172.1/II/DPRD/2003 tanggal 30 september 2003 tentang Persetujuan melakukan MOU dgn PT. BALAI PUSTAKA mendahului APBD tahun 2004 degnan menggunakan anggaran sebesar Rp. 26,6 milyar.
Pada tanggal 8 oktober tahun 2003 kepala dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG membuat surat kepada BUPATI PEMALANG perihal ijin PENUNJUKAN LANGSUNG degan No : 4252/1051/2003. kemudian dengan No surat : 050/4931/BPP tanggal 9 Oktober 2003 BUPATI PEMALANG memberi ijin pengadaan barang dan jasa melalui PENUNJUKAN LANGSUNG.
Pada tanggal 27 Februari dgn surat keputusan No : 050/251.A/DP Kepala Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG telah menunjuk saudara KARTIJAN sbg PIMPINAN KEGIATAN serta membentuk PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG dan JASA.
KARTIJAN selaku Pimpinan Kegiatan dan J. SUNARYO selaku Panitia LELANG tdk melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur KEPPRES 80 tahun 2003 tapi langsung membuat Keputusan PENUNJUKAN LANGSUNG PT.BALAI PUSTAKA sbg PENYEDIA BARANG dan JASA.
Sebelum KONTRAK ditandatangani PT. BALAI PUSTAKA telah mengirim buku sebanyak 1.031.544 eksemplar yaitu yang dilakukan pada bulan januari sampai bulan Pebruari 2004 padahal KONTRAK ditandatangani pada tanggal 2 maret 2004 antara KARTIJAN selaku Pimpinan kegiatan dengan HR. SISWADI selaku Dirut Pt. BALAI PUSTAKA. dengan kebutuhan buku sebanyak 1.512.655 eksemplar.
Setelah surat Perjanjian Pemborongan < Kontrak> ditandatangani sisa buku sebanyak 481.111 eksemplar, oleh PT.BALAI PUSTAKA dikirim pada tanggal 4 Maret sampai dengan bulan Juni 2004.
Kemudian KARTIJAN BA selaku Pimpinan Kegiatan menandatangani BERITA ACARA serah terima barang pada tanggal 8 Maret 2004 sebanyak 378.199 eksemplar dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.6.060.833.000,- dan tanggal 30 April 2004 sebanyak 993.092 eksemplar buku dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.9.901.526.200,- dan tanggal 23 Juni 2004 sebanyak 1.512.655 eksemplar dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.5.000.000.000,- yang disesuaikan dengan yang ada pada surat perjanjian Pemborongan pada pasal 6 dan 7.
Ternyata buku buku yang tercantum didalam Kontrak tersebut bukan termasuk buku buku yang sdh TERAKREDITASI sebagaimana yang ditetapkan oleh PUSAT PERBUKUAN NASIONAL DEPDIKNAS dan buku buku tersebut tdk DIKENAL di PUSAT PERBUKUAN NASIONAL.
Pengadaan barang berupa buku buku pada Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG tanpa melalui PROSEDUR yang benar yaitu :
A. Dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- pengadaan dilakukan dengan cara PENUNJUKAN LANGSUNG.
B. Tidak dibuatkan Harga Pedoman Sendiri <HPS>
C. Terjadi Mark Up harga.
D. Buku sudah dikirim sebelum KONTRAK ditandatangani.
E. Tidak dilakukan NEGOSIASI HARGA.

Permasalahan tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menetapkan BUPATI PEMALANG sbg TERSANGKA, krn adanya PENYIMPANGAN PENYIMPANGAN tersebut patut diduga NEGARA di RUGIKAN sebesar Rp.21.587.269.100,- ( Rp.5.000.000.000,- belum dibayarkan ke Pt. BALAI PUSTAKA) dari temuan data tersebut maka pengadaan buku teks wajib SD/MI oleh DINAS PENDIDIKAN kabupaten PEMALANG patut di kategorikan sbg TINDAK PIDANA KORUPSI. trmksh, salam. dari WIDJAYANTO koord GEMPAR JATENG.

— Pada Ming, 26/4/09, Widjayanto Gempar <koord.gempar_jawatengah@yahoo.co.id> menulis:

RE:Inilah 20 Kasus Korupsi yang Mangkrak di Mabes Polri
Selasa, 29/06/2010 | 08:17 WIB, oleh widjayanto gempar

Contohnya ini :
19 Mei 2009
Mantan Kapolres Tegal Didesak Dipecat
SEMARANG – Kasus dugaan korupsi mantan Kapolres Tegal AKBP Drs Agustin Hardiyanto SH MH MM, rupanya mendapat perhatian luas dari kalangan LSM anti korupsi. KP2KKN Jateng dalam rilisnya mendesak Kapolda serius mengungkap kasus yang memalukan citra kepolisian tersebut dan memecat Agustin. Sedangkan Gempar memilih langsung mengirim surat kepada Kapolri.

Koordinator KP2KKN Jateng, Jabir Alfaruqi mengatakan, untuk memudahkan penyidikan, Kapolda harus menonaktifkan anak buahnya tersebut. Dan jika kemudian terbukti bersalah, oknum polisi tersbeut haruslah dipecat dari kesatuan.

Kapolda juga diharapkan gentle untuk tidak menutup-nutupi kasus tersebut. “Justru kalau ditutupi masyarakat akan semakin mengecam, lebih baik gentle, digelar dijelaskan bagaimana kronologisnya sehingga masyarakat tahu bahwa yang buruk hanya oknum bukan semua polisi,” katanya.
Sedangkan, Koordinator Gempar, Widjayanto mengatakan akan mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Bambang Dahuri dan Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Alex Bambang Riatmodjo. Inti dari surat tersebut adalah meminta Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut.

Widjayanto juga meminta Kapolda untuk membuka ke publik penanganan perkaranya. Ia yakin kapolda mengetahui karena telah mendapatkan telegram langsung dari Kapolri soal tindakan-tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Agustin Hardiyanto yang juga mantan Kapolresta Semarang Timur ini.
Sedangkan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel Ali mengungkapkan, jika ternyata pelanggaran yang dilakukan mantan Kapolres Tegal itu sudah naik dari propam ke tingkat reskrim, dalam hal ini Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrim Polda Jateng, berarti perkara itu bukan cuma masalah serius, melainkan superserius.

Novel memberi apresiasi terhadap Kapolda yang telah serius menangani perkara itu. Ia juga berharap supaya Polda Jateng bersedia mempublikasikan hasil penyidikan yang dilakukan, supaya publik dapat mengetahui perkembangan penindakan yang dilakukan.
“Sudah barang tentu akan ada tindakan sesuai kewenangan Polri. Di Polri kan ada mekanisme internal. Mekanisme ini pasti akan efekif. Sebab memang salah satu prioritas Polri ialah memberantas korupsi di tubuh sendiri. Selain itu merupakan tindak pidana, juga bertentangan dengan grand strategy Polri 2005-2025,” ujarnya.

Rujukan telegram Kapolri tersebut bernomor TR/148/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009 tentang kepastian penghadapan AKBP Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM yang dalam telegram itu menyatakan bahwa saat ini AKBP Drs Agustin Hardiyanto SH MH MM (mantan Kapolres Tegal Polwil Pekalongan) diduga melakukan pelanggaran disiplin dan saat masih dalam proses penyidikan Subbid Provost Bid Propam sebagaimana laporan polisi No. Pol : LP/29/II/2009/Bid Propam tanggal 25 Februari 2009.

Laporan tersebut perihal dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan anggaran DIPA dan non DIPA. Untuk kasus tersebut saat ini sedang ditangani Polda Jateng sesuai Surat Perintah Kapolda Jateng No. Pol. : SPRIN/276/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang penyelidikan dan pemeriksaan dugaan terjadinya perkara pelanggaran disiplin yang melibatkan AKBP Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM.

Selain laporan tersebut, rujukan penanganan kasus tersebut juga berdasarkan laporan polisi dengan nomor : LP/31/III/2009/Bid Propam tertanggal 16 Maret 2009 perihal membuat opini negatif terhadap rekan kerja, pimpinan dan kesatuan. Juga laporan polisi No. Pol. : LP/32/III/2009/Bid Propam tanggal 16 Maret 2009 perihal menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukan baginya. Semua laporan tersebut ditanda tangani oleh Kabid Propam Polda Jateng Kombes Pol Drs.Budi Waseso pada tanggal 23 Maret 2009.
“Dari semua laporan tersebut, Kapolda telah memerintahkan kepada jajaran Reskrim Polda Jateng untuk melakukan penyelidikan. Dan jajaran Reskrim telah melakukan perintah tersebut dan telah melaporkannya kepada Kapolda perihal laporan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dugaan korupsi oleh Mantan Kapolres Tegal AKBP Drs. Agustin Hardiyanto SH, MH, MM,” ujar Wijayanto kepada Koran ini kemarin.

Pelaksaan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan lanjut Wijayanto berdasarkan Surat Perintah Dir Reskrim Polda Jawa Tengah No. Pol. : Sprin/35/IV/2009/Reskrim tanggal 21 April 2009, hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kapolres Tegal ditemukan adanya penyelewengan dana semenjak AKBP Agustin Hardiyanto menjabat sebagai Kapolres Tegal 4 April 2008 hingga 25 Februati 2009.

Temuan penyelewengan itu setelah melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap para Kabag, Kasat, Kapolsek, Bensat, Baur SIM, Baur STNK, Baur BPKB dan Ba Cek Fisik Polres Tegal. Dan penyelewengan dana itu diketahui digunakan secara pribadi oleh mantan Kapolres Tegal Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM tersebut.
Dugaan penyelewengan dana tersebut meliputi DIPA rutin (Bag. Sat dan Polsek) sebesar Rp 454.610.089,-, DIPA Opsnal khusus kepolisian sebesar Rp. 315.405.500,-, APBD Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Tegal sebesar Rp. 418.764.760,-, SSB dan Cek Fisik sebesar Rp. 5.459.020.000,- dan total jumlah keseluruhan yang diduga di selewengkan sebesar Rp. 6.683.645.678,- (Rp 6.6 Milyard). Laporan tersebut ditandatangani langsung oleh Dir Reskrim Kombes Pol Drs. Edi Mulyono.

Dengan temuan penyelewengan dana tersebut, Wijayanto mendesak kepada Kapolri dan Kapolda untuk menindak sesuai hukum yang berlaku dan disosialisasikan ke publik secara transparan karena tindak tersebut dilakukan oleh pejabat publik. Selain itu tindakan dugaan korupsi itu sangat merugikan anggota polisi pada umumnya dan Polres Tegal pada khususnya.
“Karena mereka tidak dapat menerima hak sebagaimana mestinya. Apabila berkelanjutan akan mengakibatkan berkurangnya semangat kerja khususnya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, kami meminta kepada Kapolri dan Kapolda Jateng untuk menyelesaikannya secara tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan diharapkan uang tersebut bisa dikembalikan dan diperuntukkan sebagaimana mestinya,” pungkas Wijayanto.

Sementara itu terpisah, Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Alex Bambang Riatmodjo kepada wartawan mengatakan bahwa setiap warga Negara tidak ada perbedaan di mata hukum, untuk itu setiap pelanggaran baik yang dilakukan oleh masyarakat atau pun anggotanya sendiri akan dicermati dan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan khusus untuk kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Mantan Kapolres Tegal AKBP Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM pihaknya akan serius menanganinya.
“Kami juga akan melakukan koreksi internal ke dalam dengan ketentuan dan aturan Polri, dan kami akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Kapolda kepada wartawan kemarin.
Kapolda menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman dan masih melihat perkembangannya. Wartawan diminta menunggu hasil penyelidikannya. “Kita masih melakukan pendalaman dan melihat hasil pemeriksaan, tunggu saja,” pungkasnya. (Radar Pekalongan)

Yusril Jangan Gertak untuk Barter Kasus

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 02/07/2010 | 11:55 WIB Yusril Jangan Gertak untuk Barter Kasus

Jakarta – Pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata menyarankan, mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang juga mantan Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra tidak sekedar melontarkan gertak sambal dengan mengancam akan membongkar kasus Century dan sebagainya, apabila dirinya dijerat hukum oleh pihak Kejaksaan Agung dalam pemerintahan Presiden SBY.

“Mestinya kalau mau membuka kasus Century, buka saja! Tak perlu berkoar-koar atau ancaman melulu. Jangan-jangan Yusril takut dihukum apabila terbukti bersalah dalam kasus Siminbakum, sehingga dia mengancam duluan agar aparat hukum tidak berani menahan Yusril, akibat SBY takut ancaman kasus Century akan dibongkar. Kalau yang model begini ini namanya Yusril membuka barter kasus. Dia minta ‘selamat’ dan sebagai kompensasinya, rezim penguasa juga selamat,” tegasnya di Unas, Jakarta, Jumat (2/7/2010).

Menurut Tubagus Januar, mestinya Yusril dengan gentlemen berani menantang siapa yang bersalah harus dihukum. Sebab, siapa pun yang menjadi pemimpin atau pernah menjadi pemimpin harus tetap wajib mempertanggungjawabkan jabatannya. “Yusril harus jentel, tak perlu takut dipenjara. Bongkar saja skandal Century, kasus Hilton dan lainnya, apabila mengetahui ada unsure korupsi di situ. Berdosalah dia kalau mengetahui ada perbuatan jahat tetapi dia menyembunyikannya,” tutur mantan aktivis ini.

Januar menambahkan, Yusril yang memiliki latar belakang ahli hukum mestinya harus menjadi pionir penegakan hokum di Indonesia yang kini terkesna tebang pilih dan letoy. “Yusril harus berani mengorbankan diri sendiri untuk kemanfaatan umat. Sebagai pahlawan yang berani menjadi berkorban untuk menegakkan kebenaran, dia akan dikenang sepanjang masa. Sebaliknya, apabila dia barter kasus dan cari selamat bersama rezim penguasa, maka namanya akan tercoreng dalam sejarah,” tutur paranormal asal Banten ini.

Sebagaimana diberitakan, Yusril Ihza Mahendra menangkap sinyal politis dalam penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek Sisminbakum (Sistim Administrasi Badan Hukum) saat dirinya menjabat Menteri Hukumd an HAM. Pentolan Partai Bulan Bintang (PBNB) ini pun dengan lantang mengatakan tak ingin menjadi yang “dikorbankan” dalam kasus tersebut.

Sejumlah kasus, seperti kasus Bank Century dan kasus Hotel Hilton, siap dibukanya. Yusril mengaku punya “kartu truf”. Jaksa Agung Hendarman Supandji pun dilaporkannya ke polisi karena dugaan jabatan yang diembannya sudah kadaluwarsa. Akibatnya, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah meminta, Yusril sebaiknya tak hanya mengeluarkan “ancaman”.

Menurutntya, pernyataan-pernyataan Yusril mengenai sejumlah kasus yang diketahuinya harus segera diungkapkan jika bertujuan demi penegakan hukum. Kasus yang sempat diucapkan Yusril untuk dibongkar adalah kasus Century dan sengketa tanah Hotel Hilton yang kini berubah nama jadi Hotel Sultan. “Yusril jangan hanya bicara. Beberapa hari belakangan, dia kan mengancam akan buka kasus Jaksa Agung. Jangan hanya bicara dan mengancam,” kata Febri, Jumat (2/7/2010), seperti dilansir situs Kompas. “Kalau tidak segera membuka ke publik, sesungguhnya hukum sedang dibajak dengan praktik barter perkara,” imbuhnya.

Febri khawatir, ancaman-ancaman yang dilontarkan mantan Menteri Sekretaris Negara itu hanya membuka peluang barter perkara dengan pihak-pihak yang disebutnya. “Buka saja kalau tahu kasus lain yang berkaitan dengan Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung. Ini kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengetahui skandal-skandal besar,” seru aktivis ICW. (*/jpc/ira)

Yusril Laporkan Jaksa Agung ke Polri

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 01/07/2010 | 13:32 WIB Yusril Laporkan Jaksa Agung ke Polri

Jakarta – Tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Yusril Ihza Mahendra tiba di Mabes Polri. Mantan Mensesneg dan Menkumham ini melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji menyusul insiden satu jam tertahan di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Saya ke sini mau melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Ia melakukan tindakan ilegal dengan memberikan perintah-perintah dengan memanfaatkan jabatannya,” kata Yusril.

Yusril tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (1/7/2010) sekitar pukul 11.50 WIB. Yusril didampingi Ali Muchtar Ngabalin dan M Assegaf.

Menurut dia, Hendarman melakukan kesewenang-wenangan dalam menyidik orang, mencekal dan menuntut orang yang tidak bersalah. “Harusnya jabatan dia habis pada tahun 2009, dan hingga sekarang belum ada masa perpanjangan. Kami tidak terima perlakuan itu,” ujar Yusril.

Yusril Lapor Perbuatan Tak Menyenangkan
Setelah hampir satu jam tertahan di gedung Kejakasaan Agung, Yusril Ihza Mahendra akhirnya diperbolehkan keluar. Tak terima atas perlakuan yang didapat, tersangka kasus dugaan korupsi Sisminbakum ini pun segera melapor ke Mabes Polri. “Perbuatan tidak menyenangkan,” kata Yusril di Kejagung, Jl Sultan Hassanudin, Jaksel, Kamis (1/7/2010).

Sebelumya, saat ingin keluar gerbang Kejagung, Yusril dihadang provost yang bertugas di Kejaksaan. Namun demikian, Yusril belum menjelaskan siapa yang akan ia laporkan. “Anda datang saja sendiri ke Mabes (Polri),” kata Yusril kepada wartawan.

Yusril bersama-sama pengacara dan rekannya langsung menuju Mabes Polri. Sebelumnya, mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini tidak mau diperiksa oleh jaksa penyidik. Ia mengakui sudah memberikan alasan penolakan kepada penyidik.

Yusril Dihadang di Kejagung
Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra tiba-tiba diblokade dan tidak bisa keluar dari Kejaksaan Agung. Yusril marah dan tidak terima dengan perlakuan itu. “Ini apa-apaan! Saya kan tamu, kenapa harus seperti ini? Apa alasan mereka!” kata Yusril geram sambil memegang rokok, di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (1/7/2010).

Mobil Yusril kini terparkir di dekat pos pengamanan pintu belakang Kejagung menuju daerah Bulungan. Yusril masih bersama dengan pengacara Maqdir Ismail, adiknya Yusron Ihza Mahendra dan politisi PBB Ali Muchtar Ngabalin.

Sebelumnya, provost Kejagung menutup paksa gerbang keluar Kejagung dan menggemboknya. Hal ini rupanya dilakukan agar Yusril tidak bisa meninggalkan gedung Kejagung.

Gerbang Kejagung Digembok untuk Halangi Yusril
Setelah mobilnya ditahan. Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra keluar dari mobil dan berjalan menuju gerbang pintu keluar. Provost Kejagung tiba-tiba menutup gerbang untuk memblokade Yusril.

Petugas provost ini tadinya berdiri di depan mobil Volvo Yusril. Melihat Yusril berusaha pergi dengan berjalan kaki, mereka pun berlari menuju gerbang Kejagung, di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/7/2010).

Mereka langsung menarik gerbang sampai tertutup dan menggemboknya. Yusril pun terkejut atas gerakan tiba-tiba para provost ini. Aksi tutup gerbang ini pun menjadi perhatian para fotografer dan kameramen TV. Yusril yang tidak bisa keluar tampak emosi.

Mobil Yusril Ditahan Tak Boleh Tinggalkan Kejagung
Tak lama berada di dalam Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Yusril Ihza Mahendra dan rombongan keluar. Yusril langsung masuk ke mobil Volvo-nya. Namun, saat mobil itu hendak melaju, 2 provost Kejagung menghalangi dengan berdiri di depan mobil mewah itu.

“Jampidsus belum bisa terima karena Yusril tidak mau diperiksa,” kata salah satu provost, di halaman Gedung Bundar, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/7). Mobil yang ditumpangi Yusril pun terpaksa berhenti. Namun mantan Menkum HAM itu tidak keluar dari dalam mobil.

Jampidsus: Yusril Belum Selesai Diperiksa, Wajar Kalau Dicegat
Terkait insiden Yusril Ihza Mahendra dihadang saat akan meninggalkan Kejaksaan Agung (Kejagung), Jampidsus M Amari menilai pencegatan itu wajar karena Yusril belum diperiksa tapi sudah pulang. “Dirdik itu baru mau menghadap saya, tapi dia (Yusril) sudah pergi,” kata Amari di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/7).

Amari mengatakan, Yusril memang dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun penyidik Kejagung sama sekali belum meminta keterangan kepada mantan Menkum HAM itu. “Kalau orang dipanggil untuk diperiksa, belum selesai wajar dong. Jangan pergi dulu, apa maksudnya,” kata Amari.

Namun akhirnya Yusril ‘dilepaskan’ setelah menelepon Amari. “Akhirnya Yusril telepon saya bahwa dia tidak siap diperiksa dan dimohon panggilan kedua,” katanya. “Kalau begitu saya enak, dia tadi pergi bukan melarikan diri,” lanjut Amari. (*/dtc/tt)

Yusril Ancam Buka-bukaan Soal Century

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 01/07/2010 | 13:23 WIB Yusril Ancam Buka-bukaan Soal Century

Jakarta – Kejaksaan Agung menetapkan mantan kuasa pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika, Hartono Tanoesudibyo dan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Tetapi Yusril tidak tinggal diam, ia membantah dirinya terlibat dugaan korupsi Sisminbakum seperti yang dituduhkan jaksa. Lebih jauh ia pun bertekad untuk mengungkap skandal Century dan Hilton.

Menurut sahabat Yusril MS Kaban, kasus yang saat ini menimpa Yusril sebetulnya adalah trik politik untuk mengorbankan Yusril. Ia pun menilai Yusril tidak bersalah dalam kasus ini. “Saya yakin kalau Yusril tidak bersalah dalam kasus ini. Ini mungkin trik politik untuk mengorbankan Pak Yusril,” kata Kaban.

Lebih jauh ia pun heran dan bertanya mengapa kasus Sisminbakum baru dipersoalkan saat ini. Sebab, kebijakan Sisminbakum telah dikeluarkan saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan diresmikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai wapres. Sebab itu Kaban menilai menilai kasus ini janggal. “Ini ada yang aneh, sudah 12 tahun berjalan baru bisa diadili. Kenapa diadili di zaman SBY. Ketika zamannya Gus Dur, Jaksa Agungnya Pak Hendarman Supandji dan tidak ada masalah dengan Sisminbakum, imbuhnya.

Yusril pun tidak tinggal diam. Sebagai orang yang mengerti tata hukum negara, mantan Mensesneg dan Menkumham, ia merasa mengerti persoalan politik yang saat ini menimpa dirinya. Ia pun mengungkapkan kepada media bahwa ia akan membongkar skandal Century dan juga kasus Hilton seperti yang ia ketahui.

“Kita akan habisi. Prinsip saya, mati satu, mati semua. Saya akan bongkar semua yang saya tahu. Sebelum ada kasus Century, saya sudah tahu. Sebelum soal tanah hotel Hilton mencuat, saya sudah tahu,” ujar Yusril saat ditemui wartawan di kantor hukum Yusron Ihza Mahendra, Gedung Citra Graha, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (30/6/2010).

Menurut Yusril, kasus Sisminbakum yang menimpa dirinya lebih bermotif politik. Banyak pihak yang ingin menjatuhkan dan menghabisi karir politiknya. Ia pun menduga, ia dijadikan tersangka usai 5 anggota DPR dari partai besar menghadap Jaksa Agung. Pertemuan itu, menurutnya guna mendesak Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk menetapkan dirinya menjadi tersangka. (boy)

DPR Harus Dorong Yusril Bongkar Kasus Century & Hilton

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 02/07/2010 | 13:39 WIB DPR Harus Dorong Yusril Bongkar Kasus Century & Hilton

Jakarta – Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengancam akan membongkar dugaan kasus korupsi Century dan Hotel Hilton karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sisminbakum. Tindakan Yusril patut didukung oleh DPR.

“Wah bagus sekali (jika Yusril mau bongkar kasus Century dan Hotel Hilton). Masyarakat dan Komisi III tentu harus mendukung Yusril,” ujar pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Rudy Satriyo, Jumat (2/7/2010).

Menurut Rudy, semakin buka-bukaan, itu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Meski demikian, Yusril harus mempunyai bukti kuat jika akan membongkar kasus itu. “Tunjukkan bukti ke publik,” saran Rudy.

Rudy menambahkan, Yusril bisa disebut sebagai whistle blower (peniup peluit), seperti halnya mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji (yang membongkar kasus yang diduga melibatkan pejabat tinggi Kepolisian). Karena itu bisa saja Yusril mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Yusril menolak diperiksa Kejaksaan pada Kamis 1 Juli kemarin dan balik menuding Jaksa Agung Hendarman Supandji sebagai pejabat ilegal karena belum dilantik Presiden SBY. Yusril juga mengancam akan membongkar kasus Century dan Hotel Hilton yang diketahuinya.

“Kita akan habisi. Prinsip saya, mati satu, mati semua. Saya akan bongkar semua yang saya tahu. Sebelum ada kasus Century, saya sudah tahu. Sebelum soal tanah Hotel Hilton mencuat, saya sudah tahu,” ujar Yusril di kantor hukum Yusron Ihza Mahendra, Gedung Citra Graha, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (30/6/2010) lalu. (*/dtc/din)




Blog Stats

  • 2,308,773 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 130 other followers