Ahad, 06 Februari 2011, 19:47 WIB
Ban Ki Moon
REPUBLIKA.CO.ID, MUNCHEN– Transisi yang tertib di Mesir penting bagi proses perdamaian antara Israel dan Palestina, kata Sekjen PBB Ban Ki-moon, Ahad, sehari setelah menghadiri pertemuan Kwartet (Kelompok Empat) Timur Tengah.
“Mesir memainkan peran sangat strategis dalam proses perdamaian Timur Tengah. Presiden (Hosni) Mubarak adalah salah satu para pemain penting dalam usaha memfasilitasi rekonsiliasi,” kata Ban kepada wartawan di Munchen, Jerman.
“Seluruh proses perdamaian Timur Tengah selalu ia ikuti dan memberikan bantuan,” katanya. “Ini adalah apa yang kami cemaskan, dan karena itulah kami ingin melihat transisi ini dilakukan dalam satu cara yang tertib dan damai tanpa memberikan dampak-dampak negatif pada perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.”
Pada Sabtu, Ban ikut serta dalam pertemuan Kwartet di Munchen dengan Menlu AS Hillary Clinton, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton dan menlu Rusia Sergei Lavrov.
Dalam satu pernyataan setelah itu, kelompok itu menyerukan semua pihak “melakukan usaha-usaha mendesak bagi tercapainya perdamaian Israel-Palestina dan Arab-Israel, yang sangat penting untuk mencegah hasil-hasil yang dapat menggangu dan merusak kawasan itu.”
“Pertemuan kelompok itu diselenggarakan pada saat penting yang kritis , berkaitan dengan apa yang terjadi di kawasan ituu. Dampaknya sangat serius bagi kelanjutan proses perundingan berdamaian,” kata Ban, Ahad.
Ia mengatakan sangat penting bagi Kwartet setuju untuk meningkatkan keterlibatannya agar proses perdamaian tiu “kembali ke jalurnya.”
Red: Stevy Maradona
Sumber: Antara
Oposisi Mesir Gagal
Minggu, 06 Februari 2011 14:16 WIB
Oposisi Mesir Gagal Sepakati Sikap Bersama
Hosni Mubarak (reuters.com)
Kalangan muda tidak menyetujui kehadiran Mubarak dalam bentuk apapun
Berita Terkait
Kairo (ANTARA News) – Kelompok oposisi yang menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak gagal menyetujui sikap bersama sebelum perundingan dengan Wakil Presiden Omar Suleiman untuk mengatasi krisis terburuk dalam 30 tahun negara itu.
Ikhwanul Muslim, kelompok oposisi paling berpengaruh dan terorganisasi rapi, Minggu, mengatakan setuju ikut dalam perundingan, kendati sebelumnya menolak tawaran itu.
Juru biciara Ikhwanul Muslimin mengatakan perudingan itu akan diselenggarakan Minggu pukul 11.00 waktu setempat (16.00WIB) untuk membicarakan proses pengunduran diri Mubarak, hak melakukan protes di tempat-tempat umum dan jaminan keselamatan mereka.
Televisi pemerintah memberitakan Suleiman mulai menggelar pertemuan dengan para tokoh oposisi independen dan utama, Sabtu, untuk membahas opsi-opsi yang berpusat pada bagaimana menjamin pemilihan presiden yang bebas dan jujur dengan tetap berpegang pada konstitusi.
Tidak disebutkan nama kelompok lainn yang ikut berunding dengan wakil presiden itu.
Usul itu diajukan satu kelompok yang menamakan dirinya “Dewan Orang-orang Bijak” yang termasuk Suleiman yang memangku kekuasaan kepresidenan untuk sementara menjelang pemilu.
Tetapi beberapa tokoh oposisi mempersoalkan apakah itu berarti pemilihan presiden mendatang akan diselenggarakan berdasarkan syarat-syarat yang tidak adil seperti yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya.
Mereka ingin terlebih dulu memilihanggota parlemen baru guna mengubah konstitusi sehingga membuka jalan bagi satu pemilihan presiden yang demokratis.
Pembangkangan rakyat melanda Mesir sejak 25 Januari di man para pemerotes berkumpul di tengah kota Kairo menuntut pengunduran diri Mubarak, kendati Selasa lalu Presiden menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilu September.
Mesir, negara Arab yang paling banyak penduduknya dan berpengaruh, menghadapi bahaya kekosongan kekuasaan kecuali tercapai satu kesepakatan bagi satu pemerintah peralihan.
Saat perundingan dilakukan, televisi pemerintah mengumumkan bahwa dewan pimpinan Partai Demokrat Nasional yang berkuasa, termasuk putra Mubarak, Gamal mengundurkan diri.
Pengunduran diri itu segera dikecam oleh oposisi sebagai satu tipu muslihat.
Mohammed Habib, anggota Ikhwanul Muslimin mengatakan: “Itu adalah satu usaha untuk memperbaiki citra partai itu tetapi hal tersebut tidak akan mengendurkan tujuan utama revolusi: menjatuhkan rezim itu, bermula dengan pegunduran diri Presiden Mubarak.”
Usulan “Orang-Orang Bijak” itu didasarkan pada pasal 139 konstitusi yang akan mengizinkan Mubarak menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada wakilnya, sementara tetap menyandang pemimpin yang hanya namanya sampai September, kata Disa Rashwan, seorang pakar pada Pusat bagi Studi Politik dan Strategi Al Ahram dan salah seorang”Orang-Orang Bijak” kepada Reuters.
Usul penyerahan kekuasaan kepada Suleiman adalah satu kompromi terhadap tuntutan para pemrotes bagi pengunduran diri segera Mubarak dan keputusannya untuk tetap memangku jabatan sampai akhir masa jabatannya September.
Rashwan mengatakan semua faksi oposisi termasuk Ikhwanul Muslimin diundang menghadiri pertemuan itu tetapi mereka berbeda pendapat mengenai sejumlah masalah di mana diantaranya ada yang menghendaki Muabarak tetap menjadi presiden kendati simbolis.
“Konsultasi-konsultasi sedang dilanjutkan untuk mengusahakan diakhirinya krisis ini,” katanya. “Kalangan muda tidak menyetujui kehadiran Mubarak dalam bentuk apapun. Kami berusaha membujuk mereka untuk menerimanya… Kami berusaha mencapai satu kompromi.”
Kelompok-kelompok oposisi utama adalah Ikhwanul Muslimin, Koalisi Nasional bagi Perubahan yang dipimpin pemenang hadiah Nobel Perdamaian Mohamed ElBaradei, kelompok Kefaya dan barisan pemuda yang diwakili Gerakan Enam April, Partai Wafd yang liberal dan partai Tagammu yang berhaluan kiri.(*)
H-RN/M016
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011
Mesir Merugi Rp 2,78 Triliun Per Hari
Sabtu, 05/02/2011 | 22:27 WIB 
Kairo – Bank Credit Agricole menganalisa krisis yang merebak di Mesir dua pekan terakhir menyebabkan negara Seribu Piramida itu merugi Rp 2,78 triliun per hari. Bank tersebut bahkan merevisi estimasi pertumbuhan ekonomi Mesir dari semula 5,3 persen turun menjadi 3,7 persen.
Credit Agricole mengestimasi tahun ini Mesir akan mengalami defisit anggaran hingga 12,3 persen, lebih tinggi 4,1 persen dari estimasi sebelum terjadi krisis nasional. Pengeluaran pemerintah akan membengkak untuk mensubsidi kebutuhan pokok masyarakat. Harga komoditas pangan di Mesir telah melambung tinggi bahkan sebelum krisis terjadi.
Di sisi lain, pendapatan negara juga dipastikan menurun. Bank itu yakin investor, baik asing maupun domestik, akan melenggang dari pasar modal Mesir. “Mereka yang tahun-tahun lalu menahan diri memindahkan modal dari Mesir ke negara lain pasti akan memindahkannya saat ini,” demikian tertulis dalam laporan bank itu.
Credit Agricole memprediksi Mesir juga kehilangan potensi pendapatan dari sektor pariwisata. Pada 2010, sektor pariwisata berkontribusi 6 persen untuk Produk Domestik Bruto. “Pendapatan sektor pariwisata dengan mudah jatuh kurang dari US$ 5,5 miliar. Credit Agricole menyebut menurunnya pendapatan sektor pariwisata harus ditutup dari sumber lain,” kata John Sfakianakis, kepala ekonomis Credit Agricole.
Saat ini, 40 persen dari total 80 juta penduduk Mesir hidup dengan penghasilan di bawah USD 2 per hari. Tingkat pengangguran mencapai 10 prsen. Sedangkan inflasi pangan dapat mencapai 17 persen per tahun, menyebabkan biaya hidup yang semakin tinggi bagi setiap lapisan masyarakat.
Sementara itu, Presiden Mesir Husni Mubarak mengadakan pembicaraan dengan para menteri untuk menghidupkan kembali perekonomian yang dilanda gelombang protes antipemerintah. Bank-bank akan dibuka hari Minggu dan pasar saham akan beroperasi kembali hari Senin.
Menteri keuangan, Samir Radwan, mengatakan situasi perekonomian “sangat buruk”. Para analis mengatakan pemberontakan rakyat di Mesir menimbulkan kerugian terhadap negara itu setidaknya US$310 juta per hari. Para pengunjuk rasa masih bertahan di Lapangan Tahrir di pusat kota Kairo menyusul rapat umum besar hari Jumat yang menuntut pengunduran diri Mubarak.
Pada hari Sabtu (5/2), ada laporan mengenai ledakan di pipa gas yang menyalurkan pasokan ke Israel dan Yordania. Ledakan ini menyebabkan kebakaran di dekat el-Arish, lapor televisi negara. Mubarak mengatakan dia tidak akan mencalonkan diri pada bulan September namun menekankan dia harus tetap di kursi presiden untuk mencegah kekacauan di negara itu. Namun, para demonstran tetap menuntut supaya dia segera meletakkan jabatan.
Pada hari Sabtu, presiden bertemu dengan perdana menteri, menteri keuangan, menteri perminyakan dan menteri perdaangan bersama gubernur bank sentral. Bank dan pasar saham ditutup selama berhari-hari, dan banyak pabrik di kota-kota besar tidak beroperasi.
Wartawan BBC di Kairo, Kevin Conolly, mengatakan kelumpuhan yang disebabkan aksi protes menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Para wisatawan takut berkunjung dan harga barang-barang pokok seperti rokok dan roti meroket. (*/bbc/tempointeraktif)
Minggu, 06/02/2011 09:29 WIB
ElBaradei: Akan Muncul Demonstran ‘Hardcore’!
Rachmadin Ismail – detikNews
Kairo – Pemimpin oposisi senior Mesir Muhammad Elbaradei yakin para demonstran akan terus bertahan hingga presiden Hosni Mubarak mundur. Situasi bahkan diprediksi lebih kacau dengan munculnya para pendemo garis keras.
“Tentu saja akan ada sedikit kelelahan di mana-mana, tapi akan banyak juga demonstran ‘hardcore’ yang tak akan menyerah selama Mubarak masih berkuasa,” kata Elbaradei kepada reuters, Minggu (6/2/2011).
Saat ini, jumlah pendemo memang lebih sedikit jika dibandingkan ribuan massa saat Jumat (4/2) kemarin. Apakah momentum seperti bisa bertahan hingga awal pekan mendatang? Elbaradei masih meyakininya.
Meski begitu, pemerintah Mesir masih berusaha mengurangi tekanan dengan memberikan propaganda tentang kondisi ekonomi yang hancur dan ancaman stabilitas yang ditimbulkan oleh para pendemo. Harapannya hanya satu, aksi massa bisa berkurang.
Gelombang aksi protes terhadap pemerintahan Mubarak sudah berlangsung selama hampir 13 hari. Massa berkumpul di Tahrir Square dengan tuntutan agar rezim penguasa selama 30 tahun tersebut turun.
Hingga saat ini, Mubarak sudah mengganti jajaran pemerintahannya, termasuk mengangkat Omar Sulaiman sebagai wakil presiden. Dia juga sudah mundur sebagai ketua partai penguasa Nasional Demokrat. Beberapa petinggi partai lainnya pun ikut mundur. Namun langkah ini dinilai masih belum cukup oleh rakyat Mesir.
(mad/mad)
Baca Juga :
Minggu, 06/02/2011 00:42 WIB
Jurnalis Al Jazeera Akhirnya Dibebaskan Polisi Mesir
Rachmadin Ismail – detikNews
Qatar – Dua jurnalis stasiun televisi Al Jazeera yang sempat ditahan polisi Mesir sudah dibebaskan. Keduanya dipastikan dalam kondisi sehat.
Dilansir Reuters, Minggu (6/2/2011), dua wartawan yang sempat ditahan adalah kepala biro Al Jazeera di Kairo, Abdelfattah Fayed dan jurnalis lainnya, Fawi. Mereka ditangkap sejak beberapa hari lalu karena menyiarkan aksi demonstrasi di Mesir.
Al Jazeera juga sempat dihentikan siarannya oleh menteri informasi Mesir. Bahkan kantor mereka Kairo dibakar dan dihancurkan oleh massa pro Mubarak.
Pemerintah Mesir menuding Al Jazeera melakukan pemberitaan yang salah tentang apa yang terjadi di negeri piramida tersebut. Izin siaran mereka dicabut dan seluruh staf tidak diberi akreditasi.
Meski begitu, Al Jazeera tak patah semangat. Mereka tetap beroperasi lewat jaringan satelit dan masih bisa dinikmati oleh warga Mesir.
Informasi terakhir, tayangan mereka bisa disaksikan di tengah lapangan Tahrir Square dalam sebuah layar lebar.
(mad/mad)
Baca Juga :
Minggu, 06/02/2011 00:24 WIB
Pengurus partai berkuasa Mesir mundur
BBCIndonesia.com – detikNews
Para demonstran masih mengadakan aksinya di Lapangan Tahrir
Pimpinan pusat Partai Demokratik Nasional Mesir (NDP) mengundurkan diri secara massal, dalam langkah yang tampak sebagai tanggapan terhadap gelombang aksi protes antipemerintah.
Pengunduran diri massal itu diumumkan oleh televisi pemerintah.
“Para anggota komite eksekutif mengundurkan diri dari jabatan mereka. Hossam Badrawi ditunjuk menjadi sekretaris jenderal partai,” kata penyiar televisi.
Siaran TV pemerintah itu juga menyebutkan President Mubarak, sebagai ketua partai, sudah menerima pengunduran diri tersebut.
Laporan tersebut bertentangan dengan siaran sebuah stasiun TV swasta yang sebelumnya memberitakan Presiden Mubarak juga mengundurkan diri dari jabatan ketua partai.
Hossam Badrawi adalah seorang reformer dan dokter terkemuka.
Dia menggantikan dua sekutu kunci Presiden Husni Mubarak, yaitu Sekretaris Jenderal, Safwat al-Sharif, dan putra Mubarak, Gamal -yang kehilangan posisinya sebagai kepala komite kebijakan.
Jabatan yang ditinggal Gamal juga juga diambil alih oleh Badrawi.
Wartawan BBC di Kairo, John Leyne, mengatakan Dr Badrawi dianggap sebagai tokoh liberal namun dia dekat dengan keluarga Mubarak.
Dampak Ekonomi
Para pengunjuk rasa masih menduduki Lapangan Tahrir di tengah kota Kairo, tetapi jumlah mereka lebih kecil dibandingkan hari Jumat.
Mubarak juga sudah mengadakan pembicaraan dengan para menterinya untuk menghidupkan lagi perekonomian pada hari Sabtu (5/2).
Berbagai bank akan dibuka kembali hari Minggu dan Menteri Keuangan, Samir Radwan, mengatakan situasi ekonomi “sangat serius”.
Para pengamat mengatakan kerusuhan yang terjadi merugikan Mesir paling tidak US$310 juta per hari.
Sementara itu kelompok oposisi terbesar, Ikhwanul Muslimin, mengatakan akan ikut serta dalam perundingan jika pemerintah menyiapkan reformasi politik dengan kerangka waktu yang jelas.
Namun mereka tetap mendesak agar Presiden Mubarak harus segera mengundurkan diri.
(bbc/bbc)
Lebih Banyak Lagi dari BBC Indonesia:
Pengganti Mubarak
Sabtu, 05 Februari 2011 10:25 WIB
Tiga Kandidat Terkuat Pengganti Mubarak
Munawar Saman Makyanie
Amr Moussa (ANTARA/REUTERS)
Saya datang untuk bergabung memperjuangkan kemakmuran rakyat dan mengakhiri 30 tahun rezim korup
Berita Terkait
Video Terkait
Kairo (ANTARA News) – Di tengah prahara politik yang terjadi sekarang, masyarakat Mesir kini ramai membicarakan siapa yang bakal menggantikan Presiden Hosni Mubarak.
Jika Mubarak mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya pada September 2011, maka sudah pasti Wakil Presiden Omar Suleiman menjabat presiden transisi untuk menyiapkan pemilu legislatif baru, sekaligus pemilihan presiden definitif.
Berikut analisis mengenai beberapa tokoh Mesir yang berpotensi menggantikan Mubarak sebagai presiden pilihan rakyat.
Amr Moussa
Kehadiran Dr. Amr Moussa di Lapangan Tahrir pada Jumat (4/2) dielu-elukan sebagai bakal presiden oleh kalangan pendukung pro-demokrasi.
Moussa tampaknya menggunakan momentum itu untuk mengenalkan diri kepada jutaan pendukung pro-demokrasi yang menunaikan salat Jumat bersama di Lapangan Tahrir.
“Sebagai warga negara yang baik, tentu saja saya siap mengemban amanat rakyat untuk membangun negara ini jika diminta,” kata tokoh berusia 74 tahun itu.
Posisi politiknya yang tidak terafiliasi kepada partai politik mana pun, membuat Moussa yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Liga Arab itu bisa diterima semua kalangan rakyat.
Lagi pula sejauh ini dan selama demonstrasi pro-demokrasi selama hampir dua pekan ini, pernyataan-pernyataan Moussa pun cukup seimbang dan mendapat simpati banyak kalangan.
“Kendati Moussa dekat dengan Presiden Mubarak, tapi ia juga tidak kehilangan muka di kalangan pro-demokrasi,” kata analis politik Osama Sayed.
Menurut Sayed, sebagian besar pendukung pro-demokrasi yang umumnya pemuda terpelajar tidak terafiliasi kepada partai politik tertentu sehingga mereka bebas memilih pemimpin dambaannya.
Pengamat sosial dan politik, Leila Makram menilai Moussa cukup akomodatif dalam menjembatani pihak pro-status quo dan pro-demokrasi.
Selain diterima masyarakat Mesir, ujar Leila, mantan menteri luar negeri Mesir itu diterima pula negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat.
Jebolan Universitas Kairo itu telah malang melintang mengemban misi diplomasi Mesir.
Karir politik putra kelahiran Kairo pada 3 Oktober 1936 itu pun cemerlang. Pernah menjabat menteri luar negeri selama tahun sepuluh tahun dari 1991-2001, mantan Duta Besar Mesir untuk Swiss dan PBB di New York, dan dua kali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Liga Arab –organisai regional beranggotakan 22 negara– sejak 2001 hingga sekarang.
Mohamed ElBaradei
Seperti Moussa, Dr. Mohamed ElBaradei juga muncul di Lapangan Tahrir awal pekan ini dan dielu-elukan sebagai presiden dambaan.
Mantan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) itu menjadi ikon perlawanan terhadap rezim Mubarak.
Maret tahun silam, tokoh berusia 69 tahun itu dipinang untuk menjadi calon presiden oleh Ikhwanul Muslimin, oposisi utama Mesir.
Pilihan Ikhwanul Muslimin atas Elbaradei itu untuk menghimpun simpati massa pemilih, namun ternyata hanya meraih dua kursi dalam pemilihan parlemen pada November lalu yang dituding penuh kecurangan.
ElBaradei yang bermukim di Wina baru tiba di Kairo Kamis (27/1), sehari menjelang “Jumatul Ghadab (Revolusi Jumat) yang menewaskan lebih 100 orang.
“Ini merupakan saat yang amat kritis dalam kehidupan politik Mesir. Saya datang untuk bergabung memperjuangkan kemakmuran rakyat dan mengakhiri 30 tahun rezim korup,” kata peraih Hadiah Nobel Perdamaian pada 2005 itu.
Beberapa kalangan Mesir memang meminta ElBaradei kembali ke negaranya dalam upaya menyatukan faksi-faksi oposisi yang lemah untuk menciptakan perubahan ke arah demokrasi.
Kendati demikian, kehadiran mantan diplomat karir di kancah politik Mesir ini dipertanyakan beberapa kalangan di dalam negeri.
“Ia banyak tinggal di luar negeri dan tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana mungkin memecahkan persoalan masyarakat yang kompleks?” tulis pemimpin redaksi suratkabar Al Ahram, Osama Saraya.
Penilaian senada diutarakan pakar nuklir Mesir, Mohamed El-Mashaay.
“Pengalaman politik dia amat minim sehingga sulit untuk memimpin masyarakat yang lebih luas,” ujarnya dalam wawancara dengan jaringan televisi Al-Arabiya.
Selain itu, kalangan lobi Yahudi di AS dikabarkan tidak menyenangi ElBaradei karena saat memimpin IAEA dia kerap mengkritik Israel menyangkut senjata Nuklir.
Akibat sikap kerasnya terhadap Israel, ElBaradei sempat dihambat pemerintah AS di masa Presiden George W.Bush untuk posisi Direktur Jenderal IAEA.
Mantan Dubes Israel untuk Mesir, Eli Shaked menyatakan kekhawatirannya atas kepemimpinan Mesir pasca-Mubarak di bawah Elbaradei yang diusung Ikhwanul Muslimin.
“ElBaradei memang tokoh internasional pluralis, tapi sangat mungkin ia dipengaruhi Ikhwanul Muslimin terkait hubungan diplomatik Mesir-Israel dan perjanjian perdamaian kedua negara,” kata Shaked kepada CNN.
Ayman Nour
Tokoh muda berusia 47 tahun dan bernama lengkap Ayman Abd El Aziz Nourini ini baru muncul di ranah politik lima tahun silam dan kehadirannya membuat gerah partai berkuasa, Partai Nasional Demokrat (NDP).
Mantan pengacara kelahiran 5 Desember 1964 ini dikenal sebagai pendobrak utama tembok kokoh politik rezim Mubarak.
Ayman mencuri perhatian dunia ketika pada 2005 ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah atas tuduhan memalsukan dokumen saat mendirikan Partai Al-Ghad (partai masa depan).
Penangkapan itu menimbulkan reaksi keras dari kalangan internasional termasuk AS dan PBB.
Menlu AS ketika itu Condolizza Rice dan Sekjen PBB Kofi Annan secara khusus bertemu Mubarak untuk pembebasan Ayman Nour.
Sayangnya, Ayman tidak banyak punya pengaruh di masyarakat, termasuk anak mudanya.
Partai Ghad dianggap sebagai partai gurem karena pengurusnya hanya mencakup keluarga dan teman.
Gamila Ismail, istri Ayman Nour saat ini menjabat Wakil Ketua Partai Ghad.
Selain ketiga tokoh tersebut, ada beberapa tokoh lagi seperti Omar Suleiman yang kini menjabat Wakil Presiden dan juga Gamal Mubarak, putra sulung Presiden Mubarak.
Sebelum prahara politik melanda Mesir, Gamal Mubarak menempati posisi teratas sebagai calon penggati Mubarak.
Namun setelah krisis, banyak pengamat menilai kans Gamal dan Suleiman tidak bakal meraih simpati massa pemilih karena mereka dianggap cermin rezim Mubarak dan bagian dari masa lalu.
ANT/M043
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011
Horor & Tekad Baja
Jumat, 04 Februari 2011 15:50 WIB
Horor di Tahrir dan Tekad Membaja Demonstran
Jafar M. Sidik
Seorang demonstran berteriak slogan selama protes terhadap Presiden Mesir Hosni Mubarak di Milan, (1 /2). (FOTO.ANTARA/REUTERS / Paolo Bona)
Ini revolusi. Saya akan ambil bagian dalam revolusi ini. Saya tahu setiap revolusi ada risikonya dan kami siap menghadapi risiko itu
Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) – Mesir terpecah? Nanti dulu, hanya karena bentrok massa pro-Mubarak versus demonstran anti-pemerintah di Lapangan Tahrir dua hari lalu, tak berarti rakyat Mesir pecah.
Sebagian besar kalangan di Arab dan bahkan media Barat menyebut bentrok itu tak lebih dari taktik kotor rezim Hosni Mubarak untuk mendeskreditkan demonstrasi yang mungkin menjadi awal perubahan radikal di seluruh dunia Arab itu.
Ada banyak laporan yang menyebutkan massa pro-Mubarak adalah polisi-polisi berpakaian preman dan bandit-bandit yang direkrut partai penguasa di Mesir.
Mingguan terkemuka Jerman, Der Spiegel, menyebut provokasi massa pro-Mubarak adalah upaya Mubarak mendeskreditkan aksi damai jutaan orang anti-Mubarak. Tapi itu disebut akan mempersulit massa anti-Mubarak.
“Para pemimpin demonstran kini mengkhawatirkan demonstrasi mendatang bakal berakhir dengan banjir darah dan ini dapat mendeskreditkan gerakan protes,” ulas Der Spigel.
Betulkah demikian? Tampaknya tidak.
Dari laporan media seperti BBC, Guardian dan Aljazeera, provokasi itu malah membuat demonstran semakin militan bertahan di Lapangan Tahrir yang senantiasa menjadi pusat gravitasi gerakan sosial di Mesir itu.
“Mubarak mesti tahu bahwa kami tak akan pernah meninggalkan tempat ini,” kata Ahmed Zaid, seorang prodemokrasi kepada BBC.
Media-media asing merekam jelas bahwa aksi massa pro-Mubarak itu dirancang untuk memprovokasi gerakan pro-demokrasi agar anarkis dan banyak dari mereka merupakan polisi berpakaian preman atau bandit yang direkrut rezim.
“Orang-orang ini berusaha menjagal kami malam itu. Kawan saya tumbang ditembak penembak jitu di depan saya dini hari itu dengan otak terburai,” kata Mahmoud Mustafa.
Kepada Peter Beaumont dan Jack Shenker dari Guardian, pemuda berusia 25 tahun ini melanjutkan, “Lihat sekeliling Anda, kami tetap damai, tetap bersatu dan tetap menginginkan rezim ini jatuh.”
Baik pemerintah Mesir maupun kementerian dalam negeri membantah telah merancang aksi tersebut. Tapi media membuktikan omongan pemerintah itu tak sesuai fakta.
Pagi-pagi sekali Rabu lalu, massa anti-Mubarak menggelandang seorang pendukung Mubarak. Dari saku bajunya ditemukan kartu identitas yang menunjukkan dia adalah polisi bernama Ahmed Mahmoud Abdul Razik.
Orang-orang seperti Abdul Razik banyak, tapi mereka beruntung karena massa anti-Mubarak menahan rekan-rekannya untuk tidak main hakim sendiri.
Sisi utara Lapangan Tahrir adalah saksi kebrutalan bentrok dua hari lalu. Di situ, posko kesehatan yang ditukangi 70 dokter relawan didirikan. Salah satu relawan itu adalah ahli bedah dr Ibrahim Fakhr.
“Kami ditembaki jam 11 malam dan kembali lagi ditembaki sekitar jam 4 subuh dari penembak jitu di atap gedung Museum Mesir. Kami melihat sinar laser dari senjata si penembak gelap,” Fakhr.
Sementara Mohamed Saleh, akuntan berusia 25 tahun, meminta media massa mengabarkan pada dunia soal terorisme yang dilakukan Mubarak.
“Kami ada di sini selama delapan hari tanpa rusuh, tanpa bakar-bakaran, tanpa kekerasan. Kami hanya ingin revolusi damai. Jika Barat peduli terorisme, mereka jangan diam saja,” kata Mohamed Saleh.
Usai bentrok, para demonstran anti-pemerintah membuat barikade-barikade, sementara para pemuda menjaga setiap pintu masuk agar tak disusupi provokator.
“Banyak sekali polisi di luar lapangan sana. Mereka berpakaian preman, membawa pisau dan senjata. Mereka mencoba masuk ke sini. Ada juga orang yang dibayar partainya Mubarak,” sambung Saleh.
Said el-Zoughly, seorang guru pertanian ditugaskan untuk membangun barikade untuk menghadapi kemungkinan diserang massa pro-Mubarak. Dia juga menjadi salah seorang yang tiba-tiba mendapat tugas membuat “senjata” dadakan dari potongan batu bata.
Kekuatan ketiga
David Africa, analis keamanan independen asal Afrika Selatan, mengatakan provokasi kekuatan ketiga –bukan polisi dan aparat keamanan resmi– lazim dilakukan rezim-rezim yang sedang tertekan rakyat.
Metode ini sering dipakai rezim-rezim otokratik manakala tengah dalam kondisi terdesak secara politik.
“Fokusnya adalah mempertahankan kekuasaan selama mungkin dan saat bersamaan menguras energi material dan politis lawan,” kata Africa seperti dikutip Aljazeera.
Dia melanjutkan, sampai tentara intervensi mendukung massa pro-demokrasi, kekuatan ketiga akan terus menyerang, tak hanya Kairo dan kota-kota lain, tapi juga seluruh Mesir.
“Tak ada satu pun rezim otokratis yang mau melihat kejatuhannya sendiri. Untuk itulah Mubarak bertahan mati-matian,” kata David.
David mengajak rakyat Mesir belajar dari rakyat Afrika Selatan, yaitu terus bersatu menyuarakan protes karena persatuan adalah unsur sentral ketika menghentikan upaya rezim apartheid di Afrika Selatan dahulu untuk terus berkuasa.
“Jika rakyat Mesir terus berdemonstrasi seperti yang telah mereka lakukan selama dua pekan terakhir, setiap klaim legitimasi dari penguasa menjadi sangat konyol,” katanya.
Dan jika nanti terbentuk pemerintahan transisi, maka proses transisi harus terbebas dari unsur Mubarak. Jika tidak, transisi itu akan terus diancam kekuatan ketiga dan pemilu pun tak akan pernah bisa diselenggarakan, demikian David Africa.
Dari perspektif inilah, demonstran pro-demokrasi harus berunjukrasa dan tetap menyeru Mubarak turun. Skenario ini persis dipakai banyak gerakan people power seperti di Indonesia pada 1998.
Mubarak bisa saja mengambil langkah elegan seperti Soeharto, yaitu mundur dari kekuasaan. Toh tentara diam-diam tak loyal lagi kepadanya, setidaknya elemen mudanya.
Mubarak mungkin terpaksa bertahan karena ada faktor Israel dan dunia Arab, tidak hanya Teluk, tapi juga semua rezim otokratis di kawasan ini yang tak menginginkan kejatuhan Mubarak menginspirasi gerakan serupa di negeri mereka.
Karena itu, gerakan rakyat di Mesir mungkin akan berakhir dengan kemasygulan seperti yang sudah-sudah. Tapi mungkin juga berakhir lain, apalagi setelah Tunisia memberikan satu contoh sukses gerakan sosial.
Orang-orang Mesir sendiri kembali ke Lapangan Tahrir, beberapa diantaranya mengantarkan pasokan makanan kepada mereka yang bertahan.
“Kami akan bertahan selama mungkin. Tuhan bersama kami,” kata Said el-Zoughly.
Berdasarkan sejumlah laporan media asing, skala demonstrasi memang terus meningkat, termasuk di kota terbesar kedua Mesir, Iskandariyah. Orang-orang baru bergabung dalam aksi ini.
“Saya tak pernah terlibat politik sebelum ini, namun kini saya di sini sampai Mubarak pergi atau saya mati,” kata seorang pemuda bernama Mustafa.
Kepada Guardian, seorang perempuan demonstran menyatakan akan terus berdemonstrasi kendati harus menghadapi provokasi kelompok pro-pemerintah.
“Ini revolusi. Saya akan ambil bagian dalam revolusi ini. Saya tahu setiap revolusi ada risikonya dan kami siap menghadapi risiko itu,” katanya.
Mereka juga siap mati.
“Ingat namaku kawan. Jika saya mati di sini, Anda mesti kabarkan kisah kami ke seluruh dunia,” kata Hossam Eid al-Sharqawy kepada wartawan Aljazeera, Kamis. (*)
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2011
Recent Comments