Archive Page 76

21
Mar
13

Ekonomi : Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Kemiskinan

Tejo Pramono* | Rabu, 20 Maret 2013 – 14:34:06 WIB


(dok/antara)
Pro-growth justru sebenarnya makin menciptakan pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.

Kegelisahan kian membuncah mencermati kegagalan pemerintah menanggulangi kemiskinan. Tidak banyak yang memberitakan perihal kemiskinan ini, karena perhatian media terserap ke puluhan kasus korupsi. Memang korupsi makin memperpuruk kemiskinan. Tetapi yang sangat mencemaskan adalah kebijakan dan program pemerintah sendiri justru anti pada penanggulangan kemiskinan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat kebingungan dan galau atas kemiskinan ini. Di satu sisi dia bangga bahwa pemerintahannya bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Termasuk banyak mendapatkan pujian dari dunia internasional, karena pada masa kepemimpinannya ekonomi tumbuh tertinggi kedua di dunia setelah China.

Tetapi, bak sebuah koin uang, sisi lainnya justru kesenjangan ekonomi yang kian lebar dan kemiskinan yang tak kunjung berkurang. Artinya ada kelompok kecil makin kaya raya dan jutaan lainnya makin miskin. Bukankah jika demikian pemerintah membangun untuk kelompok kaya dan menengah saja, dan mengacuhkan kebanyakan yang miskin?

Bila saja para ekonom tidak melupakan peringatan Simon Kuznets, pastilah kegalauan dan kegelisahan itu bisa dijawab. Simon Kuznets adalah ekonom penerima Nobel Ekonomi tahun 1971, penggagas formula GNP yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dari awal dia telah memperingatkan agar GNP tidak dijadikan indikator mengukur dari kesejahteraan sebuah bangsa, karena bukan itu tujuannya.

Tapi apa lacur, peringatan Kuznets tak digubris para pengambil kebijakan pembangunan dari pusat hingga daerah cuma punya tujuan pertumbuhan ekonomi saat ini.

Mari kita periksa mengapa pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan elite kaya dan menengah dan memperpuruk kondisi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi hanyalah persentase dari rasio antara pendapatan bruto nasional (GNP) dalam rentang waktu/tahun berurutan. Formula dari GNP = C+I+G+(X-M), yang berarti nilai total dari konsumsi (C), investasi (I), anggaran pemerintah (G) dan selisih nilai ekspor dikurangi impor (X-M). Sebenarnya GNP hanyalah catatan seluruh transaksi ekonomi yang terjadi di sebuah negara; dan transaksi memang hal berbeda dari penurunan kemiskinan.

Seharusnya seluruh catatan transaksi tersebut tidak bisa dipakai untuk menentukan indikator kesejahteraan atau bahkan pengurangan kemiskinan.

Paling gampangnya tentu, kalau yang bertransaksi melalui investasi adalah pemilik modal sehingga terjadi aliran dana ke pemilik modal dan kelas menengah, maka sebenarnya tidak terjadi distribusi pendapatan ke rakyat kecil malah pelemahan ekonomi rakyat.

Hal lain malah harusnya GNP menggunakan pendapatan masyarakat karena bisa menilai berapa penerimaaan yang ada, namun GNP justru membukukan nilai konsumsi (C). Artinya makin konsumtif masyarakat dimaknai menumbuhkan ekonomi.

Contohnya makin banyak rakyat yang mengkredit sepeda motor atau perabot rumah tangga disebut ikut bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Masa utang rakyat makin meningkat disebut bagus buat ekonomi. Bukankah yang benar agar tidak miskin, rakyat harus memiliki tabungan, bukan malah banyak utang.

Di balik dorongan untuk bersikap konsumtif di kalangan masyarakat adalah keinginan korporasi besar agar investasinya aman atau balik dengan untung besar. Kembali di sini pertumbuhan ekonomi disokong oleh investasi perusahaan besar (I). Investor besar sangat tertarik karena mudah mendapatkan lahan dan buruh boleh dibayar murah.

Kondisi investasi yang demikian ini berdampak pada beberapa hal. Pertama, dana yang dipakai oleh korporasi beberapa adalah deposito publik yang harusnya dialokasikan untuk menggerakkan ekonomi si miskin. Karena dipakai korporasi besar, kredit untuk orang miskin menjadi tiada atau sangat kecil.

Kedua, lahan-lahan produktif yang seharusnya bisa dipakai rakyat untuk melangsungkan kehidupannya makin sulit diperoleh, karena dialokasikan untuk korporasi besar. Akibatnya 30 juta buruh tani terus miskin karena tidak mendapatkan lahan. Mengapa pengusaha yang sudah berkemewahan terus bisa mendapatkan lahan, sedangkan buruh tani tidak.

Pada belanja anggaran pemerintah (G) setiap tahun terjadi peningkatan, tetapi yang tidak pernah dimasukkan dalam neraca bahwa peningkatan tersebut diperoleh dari utang dan obligasi pemerintah. Dua dampak kepada rakyat miskin akibat utang.

Pertama, penggunaan anggaran sendiri lebih banyak untuk mempermudah kelompok menengah dan atas daripada mempermudah ekonomi rakyat. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan diutamakan untuk wilayah urban dan perkotaan, bukan untuk memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk rakyat miskin. Angkutan umum gratis untuk rakyat yang diselenggarakan pemerintah pun tidak ada.

Kedua, beban pembayaran utang dengan bunganya sangat besar, akibatnya dana yang harusnya untuk melayani kepentingan rakyat terpotong untuk membayar utang.

Variabel pendongkrak pertumbuhan sisanya adalah selisih ekspor dan impor (X-M), juga memiliki karakter antipenanggulangan kemiskinan. Buktinya kegiatan ekspor sampai hari ini ekspor kita bukan dikontribusi oleh ekonomi rakyat, tetapi lebih besar dikontribusi korporasi besar yang melakukan ekstraksi sumber daya alam dan industri yang berbasis upah buruh rendah.

Dampaknya buruh tetap dibayar murah dan Indonesia mengalami kerusakan ekosistem dan ekologi yang parah. Jutaan hektare hutan dibabat dan dikonversi menjadi perkebunan monokultur. Pertambangan batu bara juga tidak berdampak pada ekonomi rakyat, hanya kerusakan lingkungan yang dinikmati rakyat.

Perbedaan Fundamental

Dari paparan di atas tampak bahwa para pengambil kebijakan pembangunan di republik ini kurang memahami bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup ada perbedaan yang fundamental. Karenanya dalam penanggulangan kemiskinan, paradigma yang harusnya diambil adalah peningkatan kualitas hidup, bukan pertumbuhan ekonomi.

Atas dasar ini pula arah kebijakan pemerintah yang dikenal dengan pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment sebenarnya memiliki logika yang bertabrakan. Ini karena pro-growth justru sebenarnya makin menciptakan pengangguran, kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Kualitas hidup bagi kalangan rakyat miskin akan terjadi manakala terjadi distribusi dan terbukanya akses pada faktor-faktor produksi seperti lahan, kredit, pasar yang layak, perlindungan harga dan pelayanan murah pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

Secara kelembagaan fokus pada peningkatan kualitas hidup si miskin juga dipersyaratkan dengan adanya intervensi yang kuat dari pemerintah. Bukan atas nama pertumbuhan justru memperkecil peran pemerintah melalui pasar bebas dan berbagai deregulasi.

Pemikir pembangunan heterodoks Prof Ha-Joon Chang meyakinkan pemerintah banyak negara berkembang untuk menendang saja tangga pembangunan konvensional atau kicking away the ladder yang disarankan lembaga keuangan internasional. Menurutnya pendekatan neoliberal dengan pasar bebas dan investasi bebas justru dalam sejarah tidak pernah dijalankan di negara Eropa pada awalnya.

Sampai di sini manakala ada pengambil kebijakan pembangunan yang masih mengatakan pertumbuhan ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan, berarti dia sebenarnya menebar kepalsuan belaka.

*Penulis adalah pengurus organisasi petani internasional La Via Campesina, berbasis di Jakarta.

Sumber : Sinar Harapan
21
Mar
13

Politik : PTUN berpihak kepada PKPI

PTTUN kabulkan gugatan PKPI

Kamis, 21 Maret 2013 14:09 WIB | 730 Views

Pewarta: Fransiska Ninditya

Jakarta (ANTARA News) – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terhadap KPU dengan nomer perkara 25/G/2013/PTTUN.JKT.

“Mengabulkan gugatan penggugat, dalam hal ini PKPI dan mewajibkan KPU untuk membuat surat keputusan yang menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014, ” kata Ketua Majelis sidang, Dr Santer Sitorus, di ruang sidang PTTUN Jakarta, Kamis.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut digelar di lantai dasar Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (MA), yang berada di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta.

PKPI mengadukan KPU ke PTTUN karena dinilai tidak patuh dalam melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, yang menyatakan bahwa PKPI memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Sebelum sidang dimulai, Sutiyoso mengaku optimistis dapat memenangkan gugatannya, sehingga dapat mengikuti pelaksanaan tahapan pendaftaran calon anggota legislatif untuk Pemilu 2014.

“Saya yakin menang, ini kami perjuangkan. Artinya respon dari KPU juga harus cepat memberikan sikap seperti PBB, supaya semua bisa berkonsentrasi ke tahapan berikutnya,” kata Sutiyoso.

Bawaslu menafsirkan bahwa KPU harus menjalankan keputusan tersebut, karena bersifat final dan mengikat.

Namun, karena berdasarkan Fatwa MA Bawaslu dan KPU tidak dapat saling menggugat, maka PKPI membawa gugatan tersebut ke PTTUN.

Sidang sempat diskors selama 10 menit karena lembar putusan yang dibacakan Ketua Majelis tidak lengkap.

“Sidang terpaksa kami skors selama 10 menit karena ada sekira lima halaman yang belum dicetak,” kata Ketua Majelis sidang Dr. Santer Sitorus, di ruang sidang PTTUN.

Sidang pembacaan putusan berlangsung selama dua jam lebih, dimulai pukul 10.30 WIB, dengan dipimpin oleh tiga majelis hakim, yaitu Santer Sitorus, Nurnaeni Manurung, dan Arief Nurdu`a.

Sidang tersebut dihadiri oleh pihak penggugat, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan tergugat yang diwakili oleh Komisioner KPU Ida Budhiati.

Selama pelaksanaan verifikasi faktual, PKPI menuding petugas KPU daerah tidak melaksanakan verifikasi dengan maksimal, sehingga kepengurusan PKPI tidak memenuhi syarat di 75 persen kabupaten-kota.

Kabupaten-kota tersebut antara lain Bantul, Kulonprogo, Klaten, Demak, Trenggalek, Grobogan, Kendal, Cilacap, Kudus, Sukoharjo, Solok Selatan, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Samarinda, dan Bone Bolangan.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2013

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

POLHUKAM

PKPI Lolos, Bang Yos Fokus Urus Caleg

Fiddy Anggriawan – Okezone
Kamis, 21 Maret 2013 15:01 wib
Sutiyoso (Foto: Dok. Okezone)

Sutiyoso (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA- Usai mengalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), kini Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) fokus mengurus Daftar Calon legislatif Sementara (DCS).

“Waktu tersisa yang dimiliki PKPI itu sangat sempit, sehingga kami akan melakukannya dengan tepat secara simultan akan kita selesaikan terutama pencalegan,” ungkap Ketua Umum PKPI Sutiyoso di Gedung PTTUN, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Pria yang akrab disapa Bang Yos ini berharap, agar KPU segera meresponnya dengan cara menentukan PKPI sebagai peserta pemilu. “Mereka harus mengubah SK KPU nomor 5/KPTS/KPU/2013 tentang penetapan parpol peserta pemilu 2014, dengan mencantumkan PKPI sebagai peserta dan segera memberikan nomor kalau bisa sore ini,” paparnya.

“Karena waktu nyaris tidak ada, sehingga kader-kader kita di bawah itu yakin memang PKPI adalah peserta pemilu nomor 15 mungkin,” lanjutnya.

Sebelumnya, PKPI mendapatkan kepastian hukum terkait penetapan peserta pemilihan umum (Pemilu) 2014 oleh PTTUN.

Dalam sidang gugatan yang dipimpin Hakim Santer Sitorus itu, majelis hakim memutuskan menolak eksepsi tergugat, yakni KPU dan mengabulkan gugatan PKPI atau penggugat seluruhnya.

Berita Selengkapnya Klik di Sini

(ugo)

POLITIK

Kamis, 21 Maret 2013 16:50:22

PKPI lolos, Golkar harap jadwal pemilu tidak molor

Reporter : Randy Ferdi Firdaus

0

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi keputusan KPU dalam meloloskan PKPI sebagai peserta pemilu 2014. Namun dia meminta agar lolosnya PKPI tidak serta merta membuat jadwal pemilu molor.

Nurul mengucapkan selamat kepada partai besutan Sutiyoso yang akhirnya menjadi partai nasional ke 12 yang dinyatakan lolos setelah PBB oleh KPU.

“Kalau KPU terima, ya mau apalagi. Kita ucapkan selamat aja ke PKPI. Selamat bertarung di pemilu 2014,” kata Nurul saat dihubungi, Kamis (21/3).

Namun demikian, Nurul berharap agar PKPI tidak meminta dispensasi waktu terkait pendaftaran Daftar Caleg Sementara (DCS) yang tenggat waktunya tak kurang dari satu bulan.

“Jangan lagi berharap ada dispensasi masalah waktu. Semua harus on schedule,” imbuhnya.

Karena dia menduga, jika jadwal tahapan di KPU molor akibat ada dua partai baru yang lolos. Ke depan, kata dia, jadwal yang telah ditetapkan jauh hari akan menjadi kacau.

“Kalau tidak, bisa berat tahapan selanjutnya,” tandasnya.

(mdk/bal)


LIHAT KOMENTAR
  • Ketua Umum PKPI Sutiyoso, mengikuti jalannya sidang vonis gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Jakarta Pusat, Kamis (21/3). (Republika/Adhi Wicaksono)

  • Ketua Umum PKPI Sutiyoso (kanan), mengikuti jalannya sidang vonis gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Jakarta Pusat, Kamis (21/3). (Republika/Adhi Wicaksono)

  • Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso (kiri), memberikan hormat pada majelis hakim seusai sidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Jakarta Pusat, Kamis (21/3). (Republika/Adhi Wicaksono)

  • Ketua Umum PKPI Sutiyoso (tengah) usai mengikuti sidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Jakarta Pusat, Kamis (21/3). (Republika/Adhi Wicaksono)

  • Ketua Umum PKPI Sutiyoso (tengah) usai mengikuti sidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Jakarta Pusat, Kamis (21/3). (Republika/Adhi Wicaksono)

<< PrevNext >>

In Picture: Menang Gugatan Lawan KPU, PKPI Ikut Pemilu 2014

Kamis, 21 Maret 2013, 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Kamis (21/3).

PTTUN memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan Bawaslu yang menyatakan bahwa PKPI memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014.

Redaktur : Mohamad Amin Madani

Politik

PKPI berharap KPU bersikap bijaksana

Haris Kurniawan

Kamis,  21 Maret 2013  −  16:02 WIB
PKPI berharap KPU bersikap bijaksana

Ilustrasi. (Istimewa)

Sindonews.com - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap bijaksana. Hal itu terkait dengan putusan sidang gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang meminta agar PKPI menjadi partai peserta Pemilu 2014.

Pria yang akrab disapa Bang Yos ini mengatakan, kalau pun KPU meloloskan partainya, maka tidak ada yang dirugikan dalam keputusan tersebut. Dia meminta, agar KPU tidak membedakan antara PKPI dengan Partai Bulan Bintang (PBB).

“Kalau dia (KPU) bersikap arif memperlakukan kita (PKPI) seperti memperlakukan PBB, banyak sekali keuntungan yang diperoleh banyak pihak. Saya segera bisa memanfaatkan waktu. KPU juga bisa fokus tugas ke depan,” kata Sutiyoso kepada wartawan di PTTUN, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, sangat berharap atas kebijaksanaan KPU untuk bisa menerimanya menjadi partai peserta Pemilu 2014. “Sikap seperti itu yang saya inginkan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PTTUN memutuskan agar KPU memasukkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014, dalam hasil sidang itu ada sembilan putusan yang dikeluarkan pengadilan untuk lembaga pemilihan tersebut, di antaranya:

1. Mengabulkan gugatan PKPI atau penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan tindakan KPU atau tergugat yang tidak melaksanakan keputusan Bawaslu, No 012/SP2/C/Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan tidak sah surat KPU No 94/KPU/II/2013/11 Februari 2013 yang menyatakan tidak bersedia melaksanakan keputusan Bawaslu No 012/SP2/Bawaslu/I/2013.

4. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat KPU No 94/KPU/2/2013 tanggal 11 Februari 2013.

5. Menyatakan surat KPU atau tergugat No 05 KPPS/KPU/tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum 2014 sepanjang menyangkut PKPI atau penggugat.

6. Mewajibkan kepada tergugat atau KPU untuk mencabut surat keputusan no 5/kpts KPU/tahun 2013 sepanjang menyangkut diri PKPI atau penggugat.

7. Mewajibkan KPU atau tergugat untuk menertibkan surat keputusan baru yang menetapkan PKPI sebagai partai yang memenuhi syarat sebagai parpol peserta pemilu

8. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan Bawaslu no 012/SP2Z/Bawaslu/I/2013 tgl 5 Februari 2013.

9. Menghukum KPU untuk membayar segala biaya yang timbul sebesar Rp86 ribu.

(mhd)

views: 69x

Berita Terkait :   Pemilu 2014
Berita Lainnya :

POLHUKAM

PTTUN Putuskan PKPI Berhak Ikut Pemilu

Fiddy Anggriawan – Okezone
Kamis, 21 Maret 2013 12:46 wib
dokumentasi okezone.com

dokumentasi okezone.com

JAKARTA - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), akhirnya mendapatkan kepastian hukum terkait penetapan peserta pemilihan umum (Pemilu) 2014 oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Berdasarkan pantauan Okezone, sidang yang dimulai pukul 10.30 WIB, dipimpin Hakim Santer Sitorus dengan didampingi dua Hakim Anggota, yakni Arief Nur Dua dan Nurnaeni Manurung.

Sementara itu, pihak PKPI sebagai penggugat diwakili langsung oleh Ketua Umum Sutiyoso. Sedangkan, pihak tergugat, yakni KPU diwakili oleh Komisioner KPU Ida Budhiati.

“Menolak eksepsi tergugat. Satu, mengabulkan gugatan PKPI atau penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan tindakan KPU yang tidak melaksanakan putusan Bawaslu merupakan perbuatan melawan hukum,” ungkap Santer PTTUN di ruang sidang PTTUN, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Berdasarkan pantauan Okezone, pasca-dibacakannya putusan PTTUN oleh Majelis Hakim kondisi ruang sidang mendadak riuh dengan ucapan Alhamudillah dan Allahuakbar dari para simpatisan PKPI.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah menang dalam sidang ajudikasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU tidak melanjutkan hasil sidang yang merekomenadasikan PKPI menjadi partai peserta Pemilu 2014, lantaran hal itu lah Sutiyoso akhirnya mengajukan gugatan ke PTTUN.

Berita Selengkapnya Klik di Sini

(teb)

Browser anda tidak mendukung iFrame

BERITA TERKAIT: PKPI

PKPI Menang Gugatan, KPU tak Banyak Komentar

Tribunnews.com – Kamis, 21 Maret 2013 13:54 WIB
Share this
PKPI Menang Gugatan, KPU tak Banyak Komentar
DOK
PKPI Logo

Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan mengomentari keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Idha Budiati, komisioner KPU, yang mengikuti sidang putusan, langsung pergi meninggalkan persidangan.

“Putusan PT TUN akan saya sampaikan kepada Ketua dan anggota KPU. Tindak lanjut putusan PTTUN akan dibahwas dalam pleno KPU,” ujar Idha singkat sembari bergegas menuju mobilnya, Kamis (21/3/2013).

Walau demikian, Idha mengakui memberikan apresiasi upaya hukum yang dilakukan PKPI.

“KPU mengapresiasi upaya hukum yang ditempuh PKPI sebagai bagian dari pendidikan politik, penyelesaian sengketa dengan menempuh upaya hukum,” katanya.

Sebelumnya, KPU menolak melaksanakan putusan sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang ajudikasi yang dimenangkan PKPI.

Berita Terkait: Pemilu 2014
PKPI Menang di PTTUN, Jadi Peserta Pemilu 2014
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jumlah peserta Pemilu 2014 bakal bertambah setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) mengabulkan permohonan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.”Mengabulkan gugatan PKPI atau penggugat untuk seluruhnya,” ujar Hakim Ketua, Santer Sitorus, saat membacakan putusan, Kamis (21/3/2013).PTTUN juga mengatakan bahwa KPU yang tidak melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memenangkan PKPI dalam sidang ajudikasi sebelumnya adalah perbuatan melawan hukum.PTTUN juga memerintahkan agar KPU segeta menerbitkan surat keputusan yang baru yang menyertakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.”Menyatakan batal surat keputusan No. 05/KPTS/2013 tentang penetapan partai politik. Mewajibkan KPU atau tergugat untuk menerbitkan keputusan baru untuk PKPI sebagai partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemiu,” tegas Santer.Massa PKPI pun langsung bersorak kegirangan begitu Ketua Majelis Hakim memenangkan gugatan mereka.

Penulis: Eri Komar Sinaga

Editor : Arief
Sumber : Tribunnews
Kamis, 21 Maret 2013 , 15:03:00
JAKARTA – Jalan berliku yang dihadapi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), berbuah hasil.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta akhirnya mengabulkan gugatan mereka untuk diloloskan menjadi salah satu peserta Pemilu 2014.Keputusan tersebut dibacakan Hakim Ketua, Santer Sitorus di PTTUN Jakarta,  Kamis (21/3) siang.  “Majelis Hakim memutuskan menolak ekspesi tergugat seluruhnya dalam pokok perkara dimaksud, dan mengabulkan gugatan pengugat (PKPI) untuk seluruhnya,”  ujar Santer.

Mendengar putusan ini, Ketua Umum PKPI, Sutiyoso dan sejumlah kader partai lainnya, langsung bersalaman saling memberi selamat.

Demikian juga saat ditemui usai persidangan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak dapat menutupi luapan kebahagiaannya. Karena menurutnya, ternyata masih ada keadilan di tanah air tercinta.

“Dalam keputusan ini yang bisa kita tanggapi adalah kita masih bisa mendapatkan kebenaran dan keadilan di republik ini. Selama ini kita melakukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, kita ibaratnya sudah tersiksa satu setengah bulan ini dengan sikap dari KPU,” ujarnya.

Sutiyoso berharap KPU segera merespon keputusan PTTUN yang ada mengingat waktu yang begitu singkat. “Kita minta KPU merespons dengan menentukan kita sebagai peserta Pemilu dan segera memberikan nomor. Kalau bisa sore ini,” ujar Sutiyoso usai persidangan.

Respon tersebut dibutuhkan cepat, karena sebagaimana diketahui, tahapan Pemilu pendaftaran Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR dan DPRD, akan berlangsung pada 9-22 April mendatang.

“Jadi kita minta KPU segera meresponnya, karena waktu tersisa yang dimiliki PKPI sangat sempit,” katanya.(gir/jpnn)

Sutiyoso ingin PKPI diperlakukan seperti PBB

Kamis, 21 Maret 2013 15:34 WIB | 1020 Views

Pewarta: Fransiska Ninditya

Sutiyoso (ANTARA/Andika Wahyu)

Saya berharap KPU menanggapi Keputusan PTTUN dengan segera menerapkan PKPI jadi peserta Pemilu dan segera mencantumkan nomor peserta sore ini juga

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso, ingin KPU memperlakukan partainya seperti halnya Partai Bulan Bintang (PBB), yang baru saja ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2014 dengan nomor urut 14.

“Kalau KPU bersikap arif dengan memperlakukan PKPI seperti halnya PBB, maka banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari banyak pihak,” kata Sutiyoso usai sidang putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, PBB juga telah dimenangkan PTTUN atas gugatannya kepada KPU, dengan nomor registrasi perkara 12/G/2013/PT.TUN.JKT.

Dua pekan lalu, (7/3), PTTUN memutuskan bahwa PBB memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014 di 12 daerah yang oleh KPU digagalkan.

Bercermin dari kasus PBB, Sutiyoso juga berharap bahwa Keputusan PTTUN menjadi titik akhir persengketaan antara PKPI dan KPU, sehingga keduanya dan berbagai pihak terkait dapat fokus pada penyelenggaraan Pemilu.

Putusan PTTUN itu juga menjawab gugatan Bawaslu terhadap KPU ke DKPP. Mungkin saja gugatan itu akan dicabut oleh Bawaslu. Masih banyak tugas ke depan yang harus dihadapi penyelenggara pemilu, begitu juga tugas parpol,” tambah mantan gubernur DKI Jakarta itu.

“Saya berharap KPU menanggapi Keputusan PTTUN dengan segera menerapkan PKPI jadi peserta Pemilu dan segera mencantumkan nomor peserta sore ini juga,” tambahnya.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2013

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

19
Mar
13

IpTek : Matahari Letupkan Radiasi pada Jumat [NASA]

NASA: Matahari Letupkan Radiasi pada Jumat

AntaraAntara – Min, 17 Mar 2013

Konten Terkait

  • NASA: Matahari Letupkan Radiasi pada JumatLihat Foto
  • NASA: Matahari Letupkan Radiasi pada Jumat

Jakarta (ANTARA) – Badan Antariksa dan Aeronautika Nasional (NASA) mengungkapkan matahari meletupkan partikel radiasi korona (CME) ke arah bumi pada Jumat.

“Matahari meletupkan partikel radiasi korona (CME) ke arah bumi dan dampaknya dapat dirasakan pada satu atau tiga hari setelah kejadian tersebut,” kata laman resmi NASA http://www.nasa.gov pada Ahad.

Badan tersebut mengungkapkan, dampak radiasi dapat berupa gangguan kinerja terhadap peralatan elektronik di satelit dan bumi.

Pengamatan dari Badan Pengawas Urusan Terestrial Surya (STEREO) dan Badan Pengawas Heliosfer dan Surya dari NASA menjelaskan kecepatan letupan mencapai sekitar 1.448 kilometer per detik.

“Jika merunut pada sejarah, letupan radiasi matahari dengan kecepatan tersebut menyebabkan dampak menengah hingga berat kepada bumi,” kata laman NASA itu.

Selain itu, NASA memberi peringatan kepada operator pesawat antariksa Spitzer dan Messenger bahwa gelombang radiasi badai matahari akan melalui kedua sarana tersebut.

“Kejadian tersebut hanya berdampak kecil pada pesawat antariksa dan perlu diperhatikan oleh operator pesawat karena partikel surya bisa menganggu peralatan elektronik dalam komputer,” kata laman NASA.

Badai radiasi korona, yang langsung mengarah ke bumi, dapat menyebabkan fenomena cuaca antariksa, seperti, badai geomagnetis ketika bergesekan dengan selubung magnet bumi, magnetosfer, selama beberapa saat.

Badai radiasi korona adalah fenomena di bintang matahari, yang dapat melepaskan partikel tenaga surya ke ruang angkasa. (ar)

19
Mar
13

Politik : Kontroversi Hukum Pemilu Hadang PKPI

Moh.Haris Srengseng Indramayu

KPU Harus Perlakukan PKPI Sama seperti PBB

Senin, 18 Maret 2013 | 19:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 melalui putusan No 142 Tahun 2013. Langkah serupa dinilai seharusnya diberikan pula kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Karena kasusnya sama, KPU harus menjalankan hal yang sama kepada PKPI,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jerry Sumampouw, dalam diskusi Respons KPU terhadap PTTUN, Kasasi atau Pasrah, di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013). Dia berpendapat, penyelenggara pemilu tak perlu sungkan atau merasa terlambat menerima hasil sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan PKPI lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

Berbeda dengan sikap ke PBB, KPU justru langsung tegas menolak menjalankan putusan sidang ajudikasi Bawaslu dan tetap tak meloloskan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014. Bawaslu dan PKPI pun meminta fatwa Mahkamah Agung soal penolakan KPU. PKPI pun melayangkan gugatan ke PTTUN.

KPU, Senin (18/3/2013), dalam konferensi pers, menyatakan menerima putusan PTTUN yang memenangkan gugatan PBB. Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bila KPU mengajukan kasasi akan makan waktu lama untuk prosesnya.

Sementara pendaftaran calon legislatif harus dimulai pada 9 April 2013. Dengan pertimbangan tersebut, KPU meloloskan PBB berdasarkan putusan PTTUN dan partai ini dinyatakan menjadi peserta Pemilu 2014 dengan nomor urut 14. (Yogi Gustaman|Johnson Simanjuntak)

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Sumber :
Editor :
Palupi Annisa Auliani

Politik

Ini alasan Bawaslu laporkan KPU ke DKPP soal PKPI

Haris Kurniawan

Selasa,  19 Maret 2013  −  15:27 WIB
Ini alasan Bawaslu laporkan KPU ke DKPP soal PKPI

Ilustrasi

Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan itu ilayangkan karna KPU tidak menindaklanjuti hasil sidang ajudikasi yang merekomendasikan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, pelaporan itu dilakukan karena KPU telah melupakan Pasal 269 ayat (2) UU No. 8/2012 yang mengatur bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu dilakukan paling lama tiga hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu.

“Dengan demikian, setelah batas waktu tersebut ternyata tidak ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara, maka keputusan Bawaslu terhadap sengketa Pemilu menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht). karenanya, KPU harus melaksanakan keputusan Bawaslu,” kata Muhammad  melalui konferensi persnya di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Ia menuturkan, Bawaslu sebenarnya telah mengambil langkah persuasif agar lembaga pemilihan itu bisa menjalankan putusan mereka. Namun, hingga batas waktu tiga hari KPU tidak juga melanjuti putusan tersebut.

“Bawaslu telah beberapa kali melakukan upaya persuasif agar KPU melaksanakan keputusan Bawaslu dimaksud diantaranya melalui surat Bawaslu agar KPU menjalankan keputusan Bawaslu.”

“Bawaslu juga sudah meminta Mahkmah Agung dan menerbitkan surat, menghadiri undangan ketua DKPP dalam pertemuan bersama. Namun ternyata KPU tetap tidak melaksanakan keputusan Bawaslu,” lanjutnya.

Karena langkah itu tak digubris, Bawaslu pun akhirnya mengambil langkah tegas dengan melaporkan Husni Kamil Manik Cs ke DKPP. Dengan dugaan pelanggaran Pasal 2 huruf d UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 5 huruf d juncto Pasal 11 Peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“Yakni KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu tidak berpedoman kepada kepastian hukum,” pungkasnya.

(kri)

views: 638x

Berita Terkait :   Pemilu 2014
Berita Lainnya :

Politik

KPU jangan berpikir dangkal tanggapi PKPI & PBB

Haris Kurniawan

Selasa,  19 Maret 2013  −  17:08 WIB
KPU jangan berpikir dangkal tanggapi PKPI & PBB

Komisi Pemilihan Umum (foto: Yulianto/Sindo)

Sindonews.com – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi peserta Pemilu 2014 setelah berhasil menang di sidang gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), terus mendapat sorotan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan, keputusan KPU tersebut, tetapi tidak berlaku untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang menang disidang ajudikasi Bawaslu, menurutnya KPU belum menjalankan perundang-undangan dengan sepenuhnya.

“PKPI juga sama melalui banding administrasi di Bawaslu, karena itu sangat tidak etis dan bermoral jika pemaknaan ini hanya setengah-setengah, jangan dangkal berpikir,” jelas Nasrullah dalam konferensi persnya di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Lebih lanjut dia mengatakan, tidak ada perbedaan antara proses yang dijalankan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan apa yang dijalankan PKPI dalam memperjuangan untuk ikut Pemilu 2014 mendatang.

“Bahwa PBB mampu menyelesaikan melalui PT TUN, toh karena proses administrasi melalui Bawaslu sebelumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, melalui surat keputusan Nomor 142 tahun 2013, KPU meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang telah menang dalam sidang gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) beberapa waktu lalu.

“Oleh karenanya, KPU dengan pertimbangan hal-hal yang saya sampaikan sampai pada kesimpulan bahwa KPU menindaklanjuti putusan PT TUN dengan menerbitkan surat keputusan 142 tahun 2013 tentang penetapan Partai Bulan Bintang sebagai peserta Pemilu 2014,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, dalam konferensi persnya di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 18 Maret 2013.

(maf)

views: 146x

Berita Terkait :   Pemilu 2014
Berita Lainnya :

Politik

KPU dilaporkan ke DKPP soal PKPI

Haris Kurniawan

Selasa,  19 Maret 2013  −  15:02 WIB
KPU dilaporkan ke DKPP soal PKPI

Ilustrasi, (SINDOphoto).

Sindonews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait sikap KPU yang tidak menindaklanjuti hasil sidang ajudikasi yang merekomendasikan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut Ketua Bawaslu Muhammad, pihaknya telah melakukan rapat pleno sebelum akhir melaporkan lembaga pemilihan itu ke DKPP. Hal ini didasari dengan lolosnya Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Bawaslu telah rapat pleno terkait penetapan PBB sebagai peserta Pemilu 2014 dan tidak ditanggapi keputusan Bawaslu terhadap PKPI,” kata Muhammad melalui konferensi persnya di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Lebih lanjut Muhammad mengatakan, penegakkan dan mampu bersikap adil, harus diperlihatkan KPU terhadap PKPI. Hal itu untuk menunjukkan bahwa Pemilu 2014 berlangsung jujur dan adil (Jurdil).

“Untuk melanjutkan kepastian hukum serta menyelamatkan proses pemilu yang luber(langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil). Bawaslu meminta DKPP agar memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah dilakukan KPU (Ketua dan Anggota),” pungkasnya.

(maf)

views: 136x

Berita Terkait :   Pemilu 2014
Berita Lainnya :

KPU Tak Langsung Putuskan PKPI Jika Lolos di PTTUN

Tribunnews.com – Selasa, 19 Maret 2013 13:44 WIB
Share this
KPU Tak Langsung Putuskan PKPI Jika Lolos di PTTUN
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Anggota Komisi Pemilihan Umum, Arif Budiman, Jum at (18/1/2013) (Kompas/Lucky Pransiska)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru akan memutus sidang gugatan PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Kamis (20/3/2013). Komisi Pemilihan Umum tak serta merta menyatakan PKPI peserta pemilu jika dinyatakan lolos.

Demikian disampaikan komisioner KPU Arif Budiman ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (19/3/2013), apakah lembaganya langsung menetapkan nasib PKPI sama seperti PBB sebagai peserta pemilu jika PTTUN mengabulkan gugatannya.

“Kita akan melihat dulu. PTTUN baru akan mengambil putusan pada Kamis. Nah, amar putusannya seperti apa akan kita bahas. Kalau di amar putusan nanti berbeda, misalnya tidak memerintahkan KPU menjadikan PKPI sebagai peserta pemilu, kita bahas dulu,” terang Arif.

Arif menambahkan, jika nanti, dalam amar putusan PTTUN sama seperti kala memutus PBB tetap akan dibahas. Untuk kasus PBB, PTTUN memerintahkan KPU mencabut SK KPU No 5, dan menerbitkan SK baru dengan memasukkan PBB sebagai peserta pemilu.

“Kalau faktor-faktor, tentu pertimbangannya sama. Karena tahapan pencalonan sudah dekat. Tapi kembali lagi, kita akan baca dulu putusannya seperti apa nanti,” tegas Arif.

Kemarin, KPU mengeluarkan SK No 142 dengan menetapkan PBB sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 14, sebagai sikap yang diambil atas putusan PTTUN. KPU tidak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan prosesnya lama.

Selasa, 19/03/2013 15:34 WIB

Tak Hanya PBB, Bawaslu Juga Minta KPU Loloskan PKPI ke Pemilu 2014

Syarifah Nur Aida – detikNews
Foto: Aida/detikcom

Jakarta – Bawan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengapresiasi langkah KPU meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) ke Pemilu 2014. Namun Bawaslu juga meminta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diperlakukan sama oleh KPU.

“Bawaslu memberikan apresiasi terhadap sikap KPU yang menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai peserta Pemilu 2014 sebagai tindak lanjut terhadap putusan PT-TUN tanggal 7 Maret 2013,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad, dalam konferensi pers di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Namun tindakan KPU dinilai tidak konsisten. Kalau hanya meloloskan PBB tanpa memberi lampu hijau PKPI ke Pemilu 2014.

“Bahwa PBB mampu menyelesaikan persoalannya melalui PT TUN, itu bagian dari proses administrasi melalui Bawaslu. PKPI juga sama, melalui proses banding administrasi. Oleh karena itu, KPU sangat tidak etis, sangat tidak bermoral, kalau pemaknaan ini hanya setengah-setengah,” imbuh anggota Bawaslu Nasrullah.

Sementara anggota Bawaslu Nelson Simajuntak menyoroti langkah KPU yang dengan cepat mengambil keputusan menyangkut PBB. Namun KPU terkesan berlama-lama menyikapi fatwa MA soal PKPI.

“Ini namanya KPU bermain-main dengan hukum. Kalau KPU bisa berbuat demikian dengan PBB, mengapa tidak dengan PKPI?,” protesnya.

(van/asp)

Browser anda tidak mendukung iFrame
Baca Juga
POLITIK

Soal PKPI, Bawaslu Adukan KPU ke DKPP

Bawaslu mempertanyakan sikap diskriminatif KPU atas PBB dan PKPI.

ddd
Selasa, 19 Maret 2013, 16:34 Ita Lismawati F. Malau, Nur Eka Sukmawati
Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad (kiri)

Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad (kiri) (Antara/ Dhoni Setiawan)
VIVAnews – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi sanksi tegas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu soal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).Bawaslu sudah memutuskan bahwa PKPI memenuhi syarat sebagai partai peserta Pemilu 2014, pada 5 Februari lalu. Namun KPU menolak melaksanakan keputusan Bawaslu itu. Akibatnya PKPI belum dapat disahkan sebagai partai peserta Pemilu 2014.”Kami berharap DKPP menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan kepada KPU,” kata Ketua Bawaslu, Dr Muhammad, dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2013.Bawaslu menilai KPU telah melupakan Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama tiga hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu.”Setelah batas waktu tersebut ternyata tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka keputusan Bawaslu terhadap sengketa Pemilu menjadi berkekuatan hukum tetap. Karenanya KPU harus melaksanakan keputusan Bawaslu,” ungkap dia.Muhammad mengaku pihaknya telah melaporkan KPU ke DKPP. Bawaslu mempertanyakan mengapa ada perlakuan berbeda dari KPU terhadap PKPI dibandingkan Partai Bulan Bintang (PBB).”Bawaslu telah rapat pleno terkait penetapan PBB sebagai peserta Pemilu 2014, tetapi keputusan Bawaslu terhadap PKPI tidak ditanggapi,” kata dia.Bawaslu meminta DKPP memeriksa pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh KPU. Bawaslu menilai KPU telah melanggar Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Pasal 5 huruf d juncto Pasal 11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP.”Untuk melanjutkan kepastian hukum, serta menyelamatkan proses pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), dan jurdil (jujur dan adil). Bawaslu meminta DKPP agar memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah dilakukan KPU,” tegas dia. (eh)

© VIVA.co.id

Penulis: Yogi Gustaman  |  Editor: Gusti Sawabi
POLITIK

Selasa, 19 Maret 2013 16:01:00

Soal PKPI dan PBB, KPU bantah gunakan standar ganda

Reporter : Baiquni

0

Anggota KPU Juri Ardiantoro membantah jika lembaganya menerapkan standar ganda dalam kasus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Menurut dia, KPU bahkan belum menentukan sikap terkait fatwa MA yang membenarkan keputusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

“Setelah dikeluarkannya fatwa MA, KPU belum membuat keputusan soal itu. Dan sebelum keputusan itu dibuat, ternyata PKPI sudah menggugat di PTTUN,” ujar Juri di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (19/3).

Akibat langkah PKPI yang mengajukan gugatan ke PTTUN, tutur Juri, KPU tidak dapat menentukan langkah apapun. “KPU tidak bisa berbuat apa-apa yang ada dalam PTTUN itu,” terang Juri.

Lebih lanjut, Juri mengatakan, KPU terpaksa tidak memberi respon terkait fatwa MA. Ini karena KPU sudah tidak memiliki waktu untuk melayangkan jawaban atas fatwa itu.

“Setelah fatwa keluar, Bawaslu berkirim surat ke KPU. Tapi PKPI sudah di PTTUN,” pungkas Juri.

Nasib PKPI hingga kini belum jelas apakah menjadi peserta Pemilu 2014 atau tidak. Berbeda dengan PBB yang memenangkan gugatan di PTTUN atas verifikasi faktual KPU, partai yang didirikan Yusril Ihza Mahendra itu diputuskan menjadi peserta Pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14.

(mdk/bal)


LIHAT KOMENTAR

Tak Loloskan PKPI, Bawaslu Laporkan KPU ke DKPP

Selasa, 19 Maret 2013, 18:21 WIB

Komentar : 0
Bawaslu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bawaslu meminta kepada DKPP agar memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah dilakukan oleh ketua dan anggota KPU.

“KPU sampai saat ini masih belum melaksanakan Keputusan Bawaslu terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu yang sudah dikeluarkan pada 5 Februari 2013 lalu,” kata Ketua Bawaslu Muhammad, di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/3).

Padahal, lanjut Muhammad, sesuai Undang-Undang Pemilu nomor 8 tahun 2012, Pasal 269 ayat 2, dinyatakan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu dilakukan paling lama tiga hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu.

Artinya, setelah batas waktu tersebut ternyata tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Maka, menurut dia, keputusan Bawaslu terhadap sengketa pemilu menjadi berkekuatan hukum tetap. Karenanya, KPU sudah seharusnya melaksanakan keputusan tersebut.

Sejak tenggat waktu berakhir, Bawaslu disebut Muhammad telah berkali-kali melakukan upaya persuasif agar KPU melaksanakan keputusan Bawaslu nomor 12/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 itu. Diantaranya, mengirimkan surat kepada KPU, meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) dan menerbitkan surat nomor 103/Bawaslu/II/2013 untuk menghadiri pertemuan bersama DKPP, KPU, dan Bawaslu pada 4 Maret 2013.

“Tapi KPU tetap tidak laksanakan keputusan Bawaslu,” ujar Muhammad.

Atas pertimbangan itu, Bawaslu melaporkan KPU ke DKPP karena diduga melanggar Pasal 2 huruf d UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

KPU dinilai melanggar batas etika penyelenggaraan pemilu khususnya pasal 5 huruf d juncto Pasal 11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP.

Reporter : Ira Sasmita
Redaktur : Mohamad Amin Madani
828 reads
Berita Terkait:
POLITIK

KPU masih Tunggu Putusan PT TUN atas PKPI

Laporan: Donny Andika
Senin, 18 Maret 2013 | 15:26 WIB

MI/Ramdani/rj

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum masih menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) mengenai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Seperti diketahui Bawaslu meloloskan PKPI untuk mengikuti Pemilu 2014. Namun, KPU menolak dan menunggu putusan dari PT TUN.

“Belum. Kita masih menunggu putusan PT TUN,” kata Husni saat ditanya di gedung KPU, Jakarta, Senin (18/3).

Dikatakan, KPU tidak akan menerima putusan Bawaslu. Kecuali putusan dari PT TUN. “Bawaslu cuma punya kewenangan penjelasan,” tukasnya.

Ia juga mengatakan, jika ada parpol lain yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, KPU tidak akan menutup ruang.

“UU No 8 tidak memberikan closing seperti tahun 2009, di mana kalau tidak memenuhi, diumumkan. Jadi kalau enggak memenuhi dikembalikan dan diberi kesempatan memperbarui sampai waktunya habis,” kata Husni.

Husni juga menambahkan, tidak akan ada sanksi administratif kepada parpol. “Bukan sanksi administratif, tapi mengembalikan,” katanya. (Donny Andhika AM/Adf)
Editor: Asnawi Khaddaf

Selasa, 19 Maret 2013 16:50

KPU Abaikan Putusan Bawaslu Terkait Nasib PKPI

Azairus Adlu
KPU Abaikan Putusan Bawaslu Terkait Nasib PKPI

Ketua Bawaslu, Muhammad (ist)

Jakarta – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masih tidak meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta Pemilu 2014 dinilai mengabaikan keputusan Bawaslu.

“Amar keputusan menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohon (PKPI), membatalkan keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 sepanjang untuk partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, menerbitkan keputusan KPU tentang penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilu Tahun 2014, dan memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini,” kata Pimpinan Bawaslu, Muhammad saat jumpa pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (19/03/2013).

Ia menambahkan, selain dinilai abai, KPU juga terkesan abai dengan tenggang waktu tiga hari yang diberikan kepada KPU untuk melakukan gugatan ke PT TUN sesuai dengan Pasal 269 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tidak dijalankan. Padahal, KPU telah menerima keputusan Bawaslu.

“Padahal upaya persuasif juga dilakukan Bawaslu dengan mengirim surat ke KPU agar melaksanakan keputusan itu, dan meminta fatwa Mahkamah Agung dan menerbitkan surat Nomor 103/Bawaslu/II/2013, agar KPU melaksanakan keputusan Bawaslu,” tandasnya. (mar/mar)

19 Maret 2013 | 20:31:48

PKPI Ingin Seperti PBB, KPU: Harus Menang di PT TUN

oleh Riski Adam
Posted: 19/03/2013 11:28
PKPI Ingin Seperti PBB, KPU: Harus Menang di PT TUN

(antaranews.com)

Liputan6.com, Jakarta : Partai Bulan Bintang (PBB) lolos menjadi partai peserta Pemilu 2014 setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memenangkan gugatan. Langkah yang ditempuh PBB ini bisa menjadi acuan bagi Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bila ingin menjadi partai peserta Pemilu 2014.

Partai pimpinan Sutiyoso ini harus memenangkan gugatannya di PT TUN. Karena keputusan Bawaslu untuk meloloskan PKPI menjadi partai peserta Pemilu 2014 dirasa tidak cukup. Keputusan Bawaslu hanya menjadi rekomendasi bagi KPU dan bukan merupakan keputusan yang mengikat.

“PKPI menunggu putusan PT TUN kan? PKPI juga harus menempuh upaya hukum agar perlakuannya harus sama,” kata Komisioner KPU Ida Budhiati di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Ida menjelaskan, dengan memegang asas persamaan peserta pemilu, maka KPU akan menunggu keputusan PT TUN terkait gugatan PKPI untuk menjadi peserta Pemilu 2014, seperti yang dilakukan PBB.

“Jadi KPU harus menunggu putusan PT TUN. Kita tunggu seperti apa keputusan PT TUN nanti. Intinya, PKPI kan sedang melakukan upaya hukum, jadi kita harus hormati bagaimana keputusan dari PT TUN itu,” ucapnya.

Bawaslu sebelumnya mengabulkan permohonan PKPI untuk menjadi peserta Pemilu 2014 pada sidang ajudikasi yang diselenggarakan pada Selasa 5 Februari lalu. Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu dan membatalkan keputusan KPU tentang partai politik peserta Pemilu 2014 sebelumnya.

Namun KPU akhirnya menolak PKPI untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Lantaran putusan itu dinilai tidak cermat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

“KPU menghormati putusan yang dikeluarkan Bawaslu, tapi tidak dapat menindaklanjuti putusan itu,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Senin 11 Februari. (Frd)

Artikel Pilihan »

Setelah PBB, LSM Minta KPU Loloskan PKPI Bang Yos ke Pemilu 2014

Senin, 18 Maret 2013
Jakarta – Constitutional & Electoral Reform Centre (CORRECT) mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai parpol peserta Pemilu 2014. Namun CORRECT juga meminta
agar KPU meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dikomandani Sutiyoso.
“Bisa saja KPU mengambil langkah untuk mengajukan kasasi atas putusan PT TUN Jakarta yang memenangkan PBB.
Dengan tidak mengambil langkah tersebut, hal ini menunjukkan bahwa KPU tidak ingin menguras energi lebih banyak
lagi untuk terus- menerus bersengketa, sementara tahapan pemilu terus berjalan,” ujar Direktur Eksekutif CORRECT
Refly Harun, dalam siaran pers, Senin (18/3/2013).
Refly lantas mengkritik KPU yang tidak meloloskan PKPI. Padahal partai yang dipimpin mantan Gubernur DKI Sutiyoso
tersebut dikabulkan permohonannya di Bawaslu. Namun, KPU bersikeras keputusan Bawaslu belum final dan
mengikat.
Menurut Refly, fatwa MA yang dimintakan Bawaslu jelas- jelas menyatakan bahwa keputusan Bawaslu menjadi final dan
mengikat bila para pihak tidak mengajukan upaya hukum apa pun dalam waktu tiga hari kerja.
“Seharusnya KPU taat hukum dengan juga meloloskan PKPI,&rdquo; kata pria yang juga ahli hukum Pemilu dan tata
negara tersebut.
Seperti diketahui pada tanggal 7 Maret lalu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta telah
mengabulkan gugatan PBB terhadap badan penyelenggara pemilu tersebut. Gugatan PBB tersebut diajukan setelah
PBB dinyatakan tidak lolos sebagai pesera Pemilu 2014 pada tanggal 8 Januari 2013.
KPU baru mengambil sikap resmi siang tadi. KPU memutuskan menindaklanjuti putusan PT TUN dengan meloloskan
PBB sebagai peserta Pemilu 2014 dan memberikan nomor urut 14 untuk PBB.
Sedangkan bagi PKPI, KPU belum menentukan sikap. PKPI mengajukan gugatan ke PT TUN pada Maret 2013 dan
kini tinggal menunggu putusan PT TUN.
Sumber: detik.com
Reporter: Elvan Dany Sutrisno &ndash; detikNews
(van/nwk)
Komisi Pemilihan Umum
KPU: PKPI Bisa Senasib dengan PBB
Headline

Ketua KPU Husni Kamil Manik – ist
Oleh: Ajat M Fajar
nasional – Senin, 18 Maret 2013 | 15:50 WIB

INILAH.COM, Jakarta 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa memutuskan nasib Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
“Sampai sekarang yang kita dapat informasinya hari ini adalah penyampaian kesimpulan, mudah-mudahan besok atau lusa akan ada kesimpulan,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013).

Setelah dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilihan umum, PKPI mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu menilai PKPI berhak menjadi peserta. Namun, KPU menolak keputusan tersebut.

Setelah itu, PKPI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. KPU sedang menunggu keputusan PT TUN yang akan dikeluarkan pekan ini.

Sebelumnya, KPU meloloskan Partai Bulan Bintang sebagai peserta pemilu setelah menerima keputusan PT TUN. Akankah PKPI senasib?

“Hakim itu memiliki kewenangan sebagaimana peraturan perundangan. Kita akan respon secepatnya (jika sudah ada putusan PT TUN). KPU punya asas harus memperlakukan semua partai politik sama dengan kondisi yang sama,” kata Ketua KPU. [rok]

Senin, 18 Maret 2013 , 19:37:00

Nasib PKPI, KPU Tunggu Putusan PT TUN

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah memberikan perlakuan yang berbeda antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, PBB ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2014 berdasarkan perintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Hal itu, kata dia, jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dimana disebutkan, jika terjadi sengketa Pemilu, maka PTTUN juga berhak menetapkan parpol menjadi peserta Pemilu berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

“Kalau PKPI kita dengar mereka kan sudah daftar ke PT TUN. Jadi kita tunggu hasilnya. Kalau sudah ada putusan, tentu kita akan merespons dengan cepat,” ujar Husni Kamil Manik di Jakarta, Senin (18/3).

Saat ditanya apakah fatwa Mahkamah Agung tidak menjadi pertimbangan bagi. KPU menerima PKPI jadi peserta pemilu? Husni menegaskanf atwa  hanya berisi penjelasan batas kewenangan antara KPU dan Bawaslu. “Jadi tidak terkait dengan undang-undang,” katanya.

Meski begitu, Husni mengakui pihaknya sampai saat ini belum melayangkan surat jawaban secara tertulis pada Bawaslu menyikapi fatwa dimaksud. Namun tanggapan secara lisan sudah disampaikan. “Secara tertulis belum, tapi secara lisan kita sudah pernah ketemu (Bawaslu,red),” katanya.

Sebagaimana diketahui, 5 Maret lalu PKPI akhirnya menggugat KPU ke PTTUN. Namun bukan terkait sengketa Pemilu, tapi gugatan tata usaha negara. Menurut Ketua Umum PKPI, Sutiyoso, langkah ini ditempuh karena KPU dinilai melakukan perbuatan melanggar hukum tata usaha negara.

Sebab dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, disebutkan Bawaslu merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi peradilan (semi yudikatif). Karenanya keputusan Bawaslu dianggap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan KPU.

“Yang kita gugat bukan lagi soal verifikasi faktual (calon peserta Pemilu, red) tetapi sikap KPU yang menolak melaksanakan Keputusan Bawaslu. Itu namanya pembangkangan terhadap Undang-Undang,” kata Sutiyoso.

Atas gugatan tersebut, PTTUN juga diketahui telah menyidangkannya hingga dua kali. Yakni pada Rabu (13/3) dan Kamis (14/3) petang. Sidang berikutnya dijadwalkan Rabu (20/3) mendatang, dengan beragendakan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim PTTUN.

Sebelumnnya, Bawaslu juga diketahui telah meminta fatwa MA. Ini dilakukan menindaklanjuti sikap KPU yang menolak melaksanakan putusan Bawaslu yang menyatakan PKPI memenuhi syarat menjadi peserta Pmenimbulkan konsekuensi baru pada partai lainnya. Hal itu pun memaksa KPU untuk meloloskan PKPI yang tengah menggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

17
Mar
13

Keuangan : 5 Penyebab Pendapatan Tergerus

5 Penyebab Pendapatan Kita Tergerus

Oleh | Newsroom Blog – Rab, 13 Mar 2013

Apakah ada orang yang mengaku tidak mau kaya atau hidup berkecukupan? Mungkin ada, tapi sulit dicari. Setiap bulan, begitu banyak orang ramai menabung atau menyisihkan pendapatan. Lalu apa yang jadi hambatan untuk orang berkecukupan?

Setidaknya ada lima hal yang mungkin disadari atau tidak, selalu menggerus uang kita. Apa saja? Silakan simak:

Inflasi
Istilah ini bermakna laju kenaikan harga. Tiap tahun harga barang, terutama dalam kelompok makanan, naik. Sepanjang tahun lalu, seperti dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi mencapai 4,3 persen. Ini artinya daya beli uang kita menurun sebesar angka inflasi tersebut. Jika Anda punya uang Rp 1.000.000, berarti nilainya berkurang Rp43 ribu.

Berarti lebih baik simpan uang di bank? Sebentar, cek dulu suku bunga yang ditawarkan. Kalau di bawah angka inflasi, tetap saja uang Anda akan berkurang. Belum lagi dikurangi biaya administrasi atau iuran. Apalagi kalau uangnya disimpan di bawah kasur.

Gaji tidak naik
Pendapatan bulanan yang tidak mengalami kenaikan, itu sama saja nilainya yang berkurang. Apalagi, biaya sehari-hari bisa mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan inflasi. Baik untuk konsumsi maupun transportasi. Dengan begitu, pendapatan tetap namun pengeluaran bertambah besar. Sehingga yang bisa disisihkan sebagai simpanan makin minim.

Karena itu, jika bekerja di perusahaan yang tidak bisa menaikkan gaji tahunan atau lazim dikenal dengan penyesuaian terhadap inflasi (di beberapa tempat, plus prestasi) sebaiknya minta dicarikan solusi. Misalnya kantor menyediakan makan siang bagi stafnya.

Lokasi kantor

Tempat Anda memperoleh pendapatan dan tempat membelanjakannya akan sangat menentukan besarnya nilai pendapatan yang bisa dikantongi. Misalnya, Anda bekerja di Jakarta dengan standar gaji minimum sudah di atas Rp2 juta. Lalu Anda membelanjakannya di Bogor, Jawa Barat, yang laju kenaikan harga barang pada Desember hanya 0,16 persen (Jakarta 0,56 persen). Dengan begitu, jelas belanja di Bogor lebih irit.

Boleh jadi, ini juga sebagai alasan banyaknya karyawan di Jakarta yang lebih memilih tinggal di Bogor. Mirip dengan orang Johor, Malaysia yang bekerja di Singapura dengan pendapatan dolar. Tapi belanjanya ringgit.

Jumlah anggota keluarga
Keluarga yang dimaksud di sini bukan sekadar keluarga inti. Tapi juga “penduduk” lainnya seperti pembantu atau keluarga besar. Sepanjang kemampuan ekonomi memadai, tentu tidak masalah. Justru jadi persoalan ketika kebetulan kemampuan ekonomi ala kadarnya.

Jangan bayangkan pengeluaran untuk keluarga tambahan itu sekadar uang makan sehari-hari. Tapi juga harus dihitung pemanfaatan listrik hingga air. Bisa dipastikan kapasitasnya pun akan ikut lebih besar dari biasanya. Ujung-ujungnya ya tambahan pengeluaran.

Gaya hidup
Waspadai gaya hidup. Terutama gadget yang setiap bulan bisa lahir produk baru. Jika tak menahan diri, jangan heran kantong terus tipis walaupun pendapatan naik. Jangan sampai, begitu pendapatan bertambah sedikit sudah langsung kredit mobil. Perlu diingat, yang harus dibayar bukan sekadar cicilan, tetapi juga ongkos perawatan rutin serta bahan bakar. Bisa dipastikan, biaya juga ikut bertambah dibandingkan yang dikeluarkan sebelumnya.

Solusi paling sederhana dari kasus ini adalah menjaga pengeluaran tetap stabil. Kalaupun ada kenaikan, tidak lebih besar dari laju kenaikan pendapatan.

Namun, memang ada hal lain yang tidak bisa kita jaga, yaitu inflasi. Mau tak mau, kita hanya bisa menerima hal itu sebagai faktor eksogen atau faktor dari luar yang diterima apa adanya. Untuk hal ini, mungkin solusi investasi di tempat yang dirasakan aman dan mampu menjanjikan tingkat pengembalian (return) di atas angka inflasi bisa dijadikan solusi.

Anda bisa menanam investasi pada saham maupun emas. Bisa juga investasi campuran lewat reksadana. Terpenting yang perlu dikenali sebelum memulainya adalah kredibilitas dan legalitas perusahaan tempat menitipkan dana, serta risiko instrumen yang dipilih.

Salam.

Herry Gunawan, Pendiri Plasadana.com

16
Mar
13

Pangan : SulBar Kembangkan Beras Merah, Umbi-umbian, Pisang

Sulbar Kembangkan Pangan Nonberas

Jumat, 15 Maret 2013 – 08:37:38 WIB


(Foto:dok/beritadaerah.com)
Ilustrasi.

Beras merah, umbi-umbian dan pisang akan menjadi pangan lokal Sulbar.

MAMUJU – Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013 mengembangkan pangan non beras, sebagai pengganti beras dalam rangka penghematan dan efisiensi pangan.

“Pemerintah di Sulbar akan meningkatkan produksi pangan non beras sebagai pengganti beras dalam rangka penghematan dan efisiensi pangan di Sulbar,” kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat (15/3).

Ia mengatakan, Dinas Pertanian Provinsi Sulbar maupun Badan Ketahanan Pangan Sulbar akan bekerja secara terkoordinasi dalam meningkatkan produksi pangan non beras di Sulbar.

Menurut dia, pangan lokal non beras seperti beras merah, umbi-umbian, pisang, akan menjadi pangan lokal Sulbar yang dijadikan pangan pengganti beras.

“Pangan non beras itu akan dikembangkan pemerintah dengan menyediakan pupuk dan benih untuk pengembangannya, dengan begitu maka pemerintah di sulbar telah membantu pemerintah pusat dalam mensukseskan program ketahanan pangan dengan melakukan penghematan mengkomsumsi beras,”katanya.

Gubernur mengatakan, pemerintah di sulbar mendukung peningkatan pangan non beras dengan mengolahnya menggunakan teknologi tepat guna, juga agar bernilai ekonomi tinggi bagi kaum perempuan seperti ibu rumah tangga yang mengembangkannya.

Menurut dia, dengan pengembangan lokal yang dilakukan juga maka akan mengurangi sekitar dua persen ketergantungan masyarakat terhadap komsumsi beras dan juga akan menjadikan pengembangan lokal sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga yang mengembangkannya.

“Pengembangkan pangan lokal agar masyarakat tidak hanya mengandalkan beras, di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan program pengembangan industri home yang mengandalkan bahan baku pangan lokal,”katanya..

Ia mengatakan, dengan pengembangan pangan lokal akan menjadi lahan baru bagi masyarakat khususnya ibu rumah tangga, sehingga pengangguran dan kemiskinan semakin ditekan dan menghemat pangan negara ini untuk generasi mendatang.

Sumber : Ant
__._,_.___
16
Mar
13

Politik : Sultan Sulu ingin bergabung dengan Indonesia ?

Jumat, 15 Maret 2013

Sultan Sulu: “Kami ingin bergabung dengan Indonesia” ..?

Sultan Sulu Muizul Lail Kiram mengaku sangat frustasi terhadap konflik perebutan Sabah dan Serawak dengan Malaysia. Sebab itu, dia meminta bantuan Indonesia buat merebut kembali wilayah di utara Pulau Kalimantan itu.

Sultan Sulu: "Kami ingin bergabung dengan Indonesia" ..?

“Saya akan menyerang kedaulatan Sulu kepada Indonesia asal Indonesia mau membantu mengembalikan Sabah dan Serawak kepada kami,” kata Sultan Muizul. Dia mengoreksi namanya bukan Sultan Mudarasulail Kiram.

Menurut dia, Mudarasulail adalah orang mengklaim sultan Sulu. Aslinya dia bernama Faizal Abdul Naim, warga negara Malaysia asal Malaka.

Berikut penuturan Sultan Muizul Lail Kiram saat dihubungi Faisal Assegaf dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Kamis (14/3).

Jadi apa rencana Anda selanjutnya?

Saya hari ini ada di Ibu Kota Manila. Mungkin besok saya akan bertemu Presiden Benigno Aquino III. Saya akan minta kepada dia untuk segera mengakhiri konflik di Sabah Saya yakin Presiden Aquino akan menanggapi permintaan itu karena orang Sulu warga Filipina.

Anda jadi minta bantuan kepada pemerintah Indonesia?

Saya tidak punya akses ke sana, tapi saya mendesak saudara kami di Indonesia untuk segera membantu kami. Saya memohon kepada Yang Mulia Presiden Indonesia (Soesilo Bambang Yudhoyono) untuk menolong kami.

Kenapa Anda minta bantuan kepada Indonesia?

Saya kemarin (dua hari lalu) melihat dokumen perjanjian Mafilindo, isinya pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap Sabah dan Serawak.

Lalu apa tawaran Anda buat pemerintah Indonesia?

Saya ingin bergabung dengan Indonesia. Saya akan menyerang kedaulatan Sulu kepada Indonesia asal Indonesia mau membantu mengembalikan Sabah dan Serawak kepada kami.

Bukankah lebih baik bergabung dengan Malaysia?

Malaysia munafik, sedangkan Indonesia berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam.

Bukankah Islam agama resmi di Malaysia, sedangkan di Indonesia ada lima agama lain selain Islam diakui?

Islam di Malaysia hanya sekadar kata-kata tapi perbuatan mereka tidak Islam.

Anda kedengarannya frustasi?

Saya memang frustasi karena itu saya sangat mengharapkan bantuan dari Indonesia.

Sumber : Merdeka

You might also like:

Sultan Sulu akan minta bantuan Indonesia buat rebut Sabah

Ketika Sawah Sabah Mewabah

TNI Perketat Penjagaan Perbatasan Kalimantan – Sabah …

Jerman Akan Dengarkan Indonesia Terkait Konflik Laut China …

SBY: ASEAN Harus Ikut Atasi Konflik di Kawasan




Blog Stats

  • 2,263,570 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers