Archive Page 76

19
Apr
13

Kenegarawanan : Presidensial Bergaya Parlementer

http://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Presidensial Bergaya Parlementer

Banyak Orang menyayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala negara di dalam pemerintahan presidensial temyata memimpin dengan gaya parlementer. Itu menimbulkan kesan lemah. Tapi SBY tidak terlalu salah, sebab sistem pemerintahan kitalah yang kurang sinkron dengan sistem politiknya. Benar, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat di dalam sistem presidensial seharusnya tampil kuat. Tapi itu sulit dilakukan oleh SBY.

Dalam menyusun kabinet, misalnya, SBY seperti tersandera oleh partai politik (parpol). Sebagian besar kursi kabinet dibagi berdasar kehendak parpol pendukung, sehingga proses fit and proper test dalam memilih calon menteri pada akhinya tak terealisasi. Itu terjadi karena dia tak bisa mengelak dari desakan parpol-parpol pendukung yang menyodorkan kadernya untuk masuk kabinet.

Pada saat-saat terakhir pembentukan kabinet, banyak menteri yang masuk tanpa fit and proper test. Pada saat reshuffle kabinet, tak ada lagi istilah fitnd proper test. Sekarang, ketika desakan reshuffle muncul lagi, SBY tampak gamang karena banyak parpol yang menawarkan kadernya. Ada juga parpol yang mengancam menarik dukungan kalau kadernya dicopot dari kabinet. Situasinya menjadi dilematis.

Menghindari Impeachment.

Dari optik politik, sebenarnya sikap SBY yang tampak gamang itu wajar karena konstitusi dan sistem politik kita tidak menjamin presiden yang dipilih langsung di dalam sistem presidensial model Indonesia dapat aman dari ancaman penjatuhan (impeachment).

Ketentuan konstitusi yang tampaknya mempersulit cara penjatuhan presiden sebenarnya agak ilutif, sebab jika bola politik menggelinding ke arah impeachment, tak terlalu sulit bagi parpol-parpol untuk melakukan penggalangan politik. Oleh sebab itu, Presiden Indonesia, siapa pun dia, tak dapat meremehkan parpol, meski parpol kecil sekalipun. Kalkulasinya sederhana.

Menurut Pasal 7A UUD 1945, presiden/wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kalau teriibat salah satu dari lima macam pelanggaran hukum, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Presiden/wapres juga dapat diimpeachment kalau mengalami keadaan tertentu, yakni jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wapres seperti ketika akan dipilih dulu.

Sedangkan cara meimpeachment presiden/wapres, menurut pasal 7B, haruslah didahului adanya dakwaan atau pendapat oleh DPR bahwa presiden sudah melanggar salah satu dari lima perbuatan tersebut atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden/wapres, yang kemudian dimintakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dakwaan atau pendapat DPR itu harus diputuskan dalam sidang DPR yang dihadiri dua pertiga dan seluruh I anggotanya dan disetujui minimal dua pertiga dari anggota 1 yang hadir. Setelah MK memutus bahwa benar presiden/wapres melakukan salah satu pelanggaran atau mengalami keadaan tertentu itu barulah, atas permintaaan DPR, MPR bersidang untuk menentukan kelanjutan jabatan presiden/wapres. Untuk memberhentikan presiden/wapres berdasar putusan MK itu, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggotanya dan pemberhentian itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

Saling sandera

Dengan mekanisme seperti itu, terjadilah saling sandera antara presiden dan parpol-parpol. Parpol menyandera presiden agar mau menerima sodoran kader untuk kabinet atau minta imbalan politik lainnya. Presiden juga berkepentingan menyandera sebagian besar parpol agar tak menjatuhkannya dengan memberi imbalan politik Sekurang-kurangnya presiden akan terus berusaha agar kalangan parpol yang melawannya tidak mencapai dua pertiga per dua pertiga di DPR dan dua pertiga per tiga perempat di MPR.

Jadi, meskipun menurut ketentuan Pasal 7 A dan 7B UUD 1945 untuk menjatuhkan presiden/wapres tampak sulit, sebenarnya bisa menjadi mudah. Dengan sistem politik yang multipartai seperti sekarang, kedudukan presiden/wapres tidak dapat sekuat seperti yang kita bayangkan di dalam sistem dwipartai.

Jika bola politik menggelinding untuk menjatuhkan presiden/wapres, maka tak terlalu sulit untuk dilakukan karena dua hal. Mencari-cari bukti bahwa presiden/wapres melanggar salah satu dari lima larangan itu tidaklah terlalu sulit Banyak yang dapat ditemukan dan masalahnya ting-gal kuorum dan kesepakatan parpol di DPR.

Itulah sebabnya, presiden dihadapkan pada paksaan untuk selalu memperhatikan parpol-parpol. Dia akan merangkul parpol agar tak ada guliran bola politik yang mengarah pada munculnya dua pertiga dari dua pertiga kekuatan di DPR dan dua pertiga dari tiga perempat di MPR yang melawannya. Sistem presidesial kita kemudian tak dapat mengelak dari keharusan untuk tampil dengan gaya parlementer. Sistem multipartai menyebabkan presiden tak dapat mengabaikan parpol-parpol.

Alhasil, pemikiran untuk menata sistem dengan sedikit partai menjadi alternatif yang tampaknya rasional,agar pengelompokannya menjadi lebih sederhana dan pemerintahan menjadi lebih stabil. []

Moh. Mahfud MD, Akademisi

Sumber:

http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=18

 

Dominasi Politik Kaum Demagog

Mungkin banyak orang yang tak percaya bahwa dua penumbuh filsafat Barat yang sering dianggap sebagai “konseptor demokrasi”, Plato dan Aristoteles, justru menolak sistem politik demokrasi. Dua filosof besar dari Yunani itu, 2.500 tahun lalu, mengatakan bahwa demokrasi merupakan sistem politikyang”berbahaya” dan tidak praktis.

 

Plato mengunggulkan sistem politik aristrokrasi yang dipimpin oleh seorang raja-filosof yang biasanya mempunyai berbagai kelebihan dan visioner, Aristoteles mengatakan, demokrasi berbahaya karena pada kenyataan (pengalaman di Athena) banyak demagog yang bergentayangan dalam sistem demokrasi. Demagog-demagog itu kerapkali membawa essence demokrasi ke sistem diktatorial, bahkan tirani, meskipun pada permukaan atau formal-proseduralnya tetap.”seolah-olah demokrasi.

 

Demagog adalah agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya. Demagog biasa menipu rakyat dengan janji-janji manis agar dipilih tapi kalau sudah terpilih tak peduli lagi pada rakyat; bahkan dengan kedudukan politiknya sering mengatas namakan rakyat untuk mengeruk keuntungan.

 

Di Indonesia, belakangan ini, banyak demagog seperti yang ditakutkan oleh Aristoteles itu. Hampir dap hari rakyat melihat demagog, politisi perseorangan ataupun institusi, yang membohongi rakyat Ada tokoh politik yang berpidato sampai mau menangis karena ingin membela rakyat, padahal pekerjaannya merampok hak-hak rakyat.

 

Ada yang beraliansi sambil berteriak mau menyelamatkan bangsa dari disintegrasi tetapi tingkah lakunya sangat destruktif bagi keselamatan bangsa dan negara. Ada yang berteriak mau memberantas korupsi padahal dirinya disinyalir sebagai koruptor yang dengan licik dan licin membobol keuangan negara.

 

Banyak juga tokoh partai yang berpidato berapi-api, jika partainya menang dalam pemilu dan menguasai kursi parlemen maka negara akan makmur, rakyat sejahtera. Padahal banyak yang tahu pemidato itu selalu melakukan perselingkuhan politik dan mencampakkan idealisme partainya untuk kepentingan pribadinya. Seperti itulah tingkah laku demagog yang oleh Aristoteles disebut sebagai ancaman berbahaya bagi demokrasi.

 

Di Indonesia, agenda reformasi terseok-seok. Bahkan, jika ukurannya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, cenderung dapat dikatakan gagal.

 

Mengapa? Karena arena politik Id calebih banyak dikuasai oleh para demagog. Lembaga-lembaga politik kita sekarang ini tampaknya lebih didominasi oleh para demagog yang biasanya tampil sebagai elite politik bukan karena kapabilitasnya melainkan karena kolusi politik yang dibangunnya.

 

Bukan rahasia lagi, banyak pimpinan politik di parpol di eksekutif, dan di pusat ataupun di daerah, yang meraih kedudukannya melalui premanisme dan kolusi politik Segepok uang sebagai hadiah mentah, biaya tiket, dan uang saku biasa diberikan bagi mereka yang mau mendukung sang “demagog”. Sebaliknya ancaman alienasi, pencopotan, dan teror diberondongkan terhadap mereka yang tak mau mendukung sang demagog.

 

Untuk memimpin parpol, para demagog yang biasanya pandai berpura-pura itu tak jarang mendapatkan uang untuk membeli kemenangannya melalui sponsor dari kekuatan di luar partainya. Ada yang dari pengusaha hitam yang mengharapkan dukungan untuk satu proyek atau memutihkan catatan hitamnya. Ada yang dari kekuatan politik lain, termasuk dari penguasa, yang meminta komitmen dukungan dengan kompensasi politik tertentu; dan ada yang dari kekuatan lain yang ingin memanfaatkanya sebagai kendaraan politik.

 

Politik demagogi ini menyebabkan parpol dan lembaga politik lainnya menjadi sesat. Sebab dari sana, jabatan-jabatan politik dan kebijakan publik ditentukan melalui transaksi politik oligarkis yang tidak lagi memikirkan nasib rakyat.

 

Apakah dominasi demagog sebagai keniscayaan di dalam demokrasi? Tentu tidak Bahwa di dalam demokrasi selalu ada demagog, sudah pasti ya. Tapi dalam kenyataanya demagog bisa tidak dominan. Setidaknya ini bisa dilihat dari dunia perpolitikan kita sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1950-an. Para elite politik kita pada masa itu lebih didominasi oleh orang-rorang yang penuh integritas memperjuangkan kepentingan rakyat.

 

Kita telah mencatat dengan tinta emas nama-nama besar seperti Soekarno, Hatta, Natsir, Wahid Hasyim, I J. Kasimo, Mohammad Roem dan Wilopo yang tampu ke tampukkepemimpinan bukan karena premanisme, suap, atau kolusi, melainkan karena diminta dan didorong dari bawah; karena integritas dan keikhlasannya. Masa itu memang ada demagog, tapi tak bisa mendominasi bahkan teralienasi dari percaturan politik, Sebaliknya sekarang ini demagoglahyang dominan.

 

Yang diperlukan kini adalah bagaimana membuat ranjau agar dunia politik kita tidak didominasi oleh para demagog seperti sekarang ini. Berdasar fakta sejarah sampai tahun 1950-an, dulu kita bisa menampilkan elite-elite yang berintegritas dan ikhlas dalam berjuang untuk rakyat: Kalau para demagog masih mengangkangi kita seperti sekarang, jangan harap negara akan beres dan jangan bermimpi reformasi ada gunanya. []

 

Moh. Mahfud MD, Akademisi

 

Sumber:

http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=17

 

18
Apr
13

Kenegarawanan : Tradisi Tahun Baru Nusantara Cerminan Pancasila

Erwin Djali

TRADISI TAHUN BARU NUSANTARA CERMINAN PANCASILA

Pandji R Hadinoto, Ketua Umum IKA STIH IBLAM  (x)

Mempertimbangkan Nilai2 Operasional JSN45 khususnya butir  3, 4, 5, 7, 9 maka penggalian dan pemasyarakatan unsur2 budaya nusantara unggulan adalah strategik demi NKRI, termasuk TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 khususnya Sila Persatuan Indonesia (butir 3, 4, 6, 7) dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (butir 1, 4, 10, 11);

Menyikapi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2025 dengan proyeksi menjadi negara mandiri, maju, adil dan makmur berpendapatan perkapita USD15.000 atau kekuatan ekonomi 12 besar dunia, dan tahun 2045 diproyeksikan di 7 kekuatan ekonomi dunia berpendapatan perkapita USD47.000, termasuk Pemerintah Kurang Perhatian pada Kebudayaan Bangsa [the Politic 08/ThII) berikut aspirasi Kebudayaan Mendisain Masa Depan (Bappenas, 20Des12];

Mengingat kawasan Nusantara ini telah ber-abad2 bersiklus tahunan matahari yakni bulan2 Srawana (12Jul-12Aug), Badra (13Aug-10Sep), Asuji (11Sep-11Okt), Kartika (12Okt-10Nop), Posa (11Nop-12Des), Margasirah (13Des-10Jan), Maga (11Jan-11Peb), Palguna (12Peb-11Mar), Caitra (12Mar-11Apr), Waisaka (12Apr-11Mei), Jesta (12Mei-12Jun), Asada (13Jun-11Jul).

Maka Hari Koperasi 12Jul13 (Jum’at Sukra / tanggal Jawa 4 Poso 1946, Jemuwah Pahing / tanggal Hijriah 04 Ramadhan 1434) sebagai sokoguru Ekonomi Pancasila, sepantasnya strategik dimuati pembudayaan lebih struktural dikombinasi tradisi Tahun Baru Nusantara di awal bulan Srawana setiap 12Jul, sehingga Jatidiri Ekonomi Pancasila Indonesia per Konstitusi Pasal-33 UUD45 menuju 2025 dan 2045, secara berkala terkokohkan ditengah arus globalisasi;

 Disamping hari2 libur bersama kalender nasional, tradisi ini membangun kebanggaan dan kepercayaan diri anak bangsa, dengan aksi EarthHour dan/atau CarFreeDay di perkotaan terutama kota2 besar sehingga berdampak perbaikan mutu lingkungan, disertai pemberdayaan struktural siklus pasar2 Pancawara (Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage) di pedesaan guna penguatan ekonomi rakyat hadapi mewabahnya gerai2 investor ritel.

(X)

Fungsionaris DHD45 – Badan Pembudayaan Kejuangan45; Dewan Pakar PKP Indonesia; Ketua, Majelis Benteng Pancasila; Ketua, Penegak Konstitusi Proklamasi 1945; Ketua, Front Nasionalis45; WaSekJen, Liga Gerakan Budaya Pancasila;  Ketua, Aliansi Ketahanan Pangan Nusantara.

16
Apr
13

Tokoh : Kartini Bukan Pahlawan ?

RA Kartini dalam museum

Kartini Bukan Pahlawan

Oleh | Newsroom Blog 

Raden Ajeng Kartini, yang secara resmi tercatat sebagai pahlawan nasional nomor 23, bukanlah pahlawan nasional perempuan yang pertama. Posisi Kartini dalam daftar urut pahlawan nasional berada di bawah Cut Nyak Dien dan Cut Meuthia, dua pejuang Aceh yang angkat senjata melawan pendudukan Belanda.

(Pahlawan nasional nomor 1 ditempati Abdoel Moeis, seorang lelaki-pengarang [alias bukan pejuang di medan perang] dari Sumatera.)

Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meuthia, dan Kartini, bersama-sama ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden [Keppres] No. 106/1964 yang ditandatangani Presiden Sukarno.

Sebelumnya, sudah ada 20 pahlawan nasional yang semuanya laki-laki. Komposisinya: 11 orang Jawa, 2 orang Sunda, 1 Betawi, 2 Batak, 1 Minahasa, 3 Melayu, 1 orang Indo [Douwes Dekker]. Mayoritas di antaranya muslim, sisanya penganut Katolik dan Kristen, dan 1 atheis [Tan Malaka].

***

Saya sengaja membuka tulisan ini dengan paragraf yang berisi tetek-bengek nomor urut dan atribusi itu (perempuan, pengarang, pejuang yang angkat senjata, Sumatera, non-Jawa). Alasannya sederhana: wacana kepahlawan nasional di Indonesia memang sering kali diimbuhi oleh tetek-bengek atribusi macam itu.

Dan Kartini tepat sebagai contoh pokok persoalan satu ini.

Seperti yang sudah saya sebutkan, ketika belum ada Kartini, Cut Nyak Dien dan Cut Meuthia, daftar pahlawan nasional Indonesia hanya diisi nama laki-laki. Dan itulah sebabnya saat itu Sukarno dikritik sekaligus didesak untuk sesegera mungkin mengangkat perempuan sebagai pahlawan nasional.

Salah satu pihak yang mendesak penetapan Kartini sebagai pahlawan nasional adalah Gerwani, organ perempuan di lingkungan PKI. Tiga tahun sebelum Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional, Gerwani bahkan sudah menerbitkan sebuah majalah perempuan yang dinamai “Api Kartini”.

Pertanyaannya: kenapa harus ada perempuan dalam daftar pahlawan nasional? Sebagaimana kenapa harus ada Batak dalam daftar tersebut? Memangnya kenapa kalau tidak ada perempuan atau Batak dalam daftar?

(Ya, Batak juga perlu disebut. Orang Batak pertama yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional adalah Sisingamangaraja XII dengan nomor urut 8. Dia ditetapkan setelah Sukarno mendengar aspirasi yang mempertanyakan kenapa tidak ada orang Batak yang jadi pahlawan nasional.)

Itu semua terjadi pada masa Soekarno. Kini, proses serupa nyaris menjadi baku karena memang prosedur penetapan pahlawan nasional memang seperti itu. Seseorang bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional setelah melewati berbagai tahap, salah satunya usulan dari masyarakat. Hampir semua usulan itu akhirnya datang dari mereka yang merasa diwakili oleh sang-calon pahlawan (baik diwakili secara kesukuan, kedaerahan maupun tentu saja kekeluargaan).

Di sinilah letak ironinya: penetapan seorang pahlawan nasional, yang mestinya berporoskan nilai nasionalisme, justru prosesnya sering dimulai oleh perayaan regionalisme, provinsialisme, etnisitas, atau bahkan — dalam kasus Kartini, Cut Nyak Dien dan Cut Meuthia — soal jenis kelamin.

Kartini lagi-lagi menjadi persimpangan yang menarik. Dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional setelah ada gugatan segmentatif (“Kenapa tidak ada pahlawan nasional perempuan?”). Tetapi setelah menjadi pahlawan nasional, dia dipersoalkan dengan argumentasi yang tidak kalah segmentatif alias membawa-bawa regionalisme. Kartini orang Jawa, dan kepahlawanannya dipandang sebagai sebentuk jawanisasi.

Persoalan makin “rumit” karena tidak ada pahlawan nasional lain yang hari kelahirannya ditetapkan oleh negara sebagai hari khusus. Tidak ada Hari Cut Nyak Dien atau Hari Christina Tiahahu. Bahkan tidak ada Hari Sukarno, Hari Hatta apalagi Hari Tan Malaka yang ateis dan komunis.

Apa boleh bikin, Kartini memang sudah telanjur menjadi “kanvas” yang di berbagai zaman dan oleh berbagai kalangan pernah dan akan terus dicoreti pelbagai tafsir, kepentingan, sampai gugatan. Pendeknya, Kartini adalah objek.

Dan sebagai objek, Kartini diposisikan dan dipahami secara berbeda, mulai kalangan etisi (penganut politik etis) di masa kolonial, orang-orang kiri di masa Demokrasi Terpimpin, para teknokrat-birokrat Orde Baru, sampai para pengkritik yang mengalasdasari kritik mereka dengan visi desentralisasi seperti yang terlihat pada masa pasca-reformasi sekarang ini.

Dan Kartini tak bisa melawan coretan-coretan yang dibubuhkan pada riwayat hidupnya itu. Itulah sebabnya, dalam statusnya sebagai pahlawan, Kartini sebenarnya mengalami “penderitaan”. Kartini, sebagaimana para pahlawan nasional lainnya, mengalami “penderitaan” dibingkai, dibakukan sekaligus dibukukan.

Pendeknya, Kartini “dikanonisasi”.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial (Depsos) No.281/PS/X/2006, ada beberapa kriteria seseorang untuk bisa ditahbiskan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya: perjuangannya konsisten, mempunyai semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi, berskala nasional serta sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan sang tokoh sudah meninggal.

Sepanjang proses itulah para kandidat pahlawan nasional diperiksa, diteliti, diselidiki: pendeknya dipilih, dipilah, diselidiki “secara klinis” untuk memastikan tidak ada virus, bakteri, cela dan dosa yang terlalu signifikan untuk diabaikan.

Tapi itu saja tak cukup. Begitu seseorang ditetapkan sebagai pahlawan, ada penambahan elemen-elemen yang dianggap bisa memperkokoh kekuatan naratifnya. Penambahan elemen itu bisa berupa pemilahan dan penyempurnaan foto atau lukisan si tokoh, mereproduksi serta menyebarkannya melalui banyak medium (terutama buku pelajaran atau biografi ringkas yang disebarkan ke sekolah), hingga ritual-ritual yang diulang pada momen penting dalam kehidupan si tokoh yang relevan untuk ditonjol-unggulkan.

Jika kita cermati gambar wajah para pahlawan nasional, terutama para pahlawan dari era sebelum dikenalnya fotografi, paras mereka rata-rata tampak meyakinkan, seakan tak mengandung keraguan. Wajah mereka memancarkan pamor keagungan. Gambaran auratik adalah bagian dari kanonisasi kepahlawanan nasional yang direproduksi terus-menerus itu.

Silakan ketik “RA Kartini” di mesin pencari. Anda akan disuguhkan ribuan foto Kartini yang berdaya auratik itu. Itulah Kartini yang yang telah dikanonisasi, Kartini semata-mata sebagai objek. Padahal, jika membaca surat-surat Kartini dengan lebih peka, dengan mudah Anda akan menemukan banyak keraguan, kebimbangan, kekalahan dan penderitaan. Dan Kartini memang wafat dalam situasi tragis seperti itu.

Pertanyaannya: masih bisakah memandang Kartini sebagai subjek?

Saya kira itu masih dimungkinkan jika bisa melepaskan selubung kepahlawanan yang melekat pada dirinya. Selama dibicarakan dalam selubung kepahlawanannya, selama itu pula Kartini akan terus menjadi objek, bahkan kendati posisi Anda sedang mengkritiknya sekalipun. Karena, baik membela maupun menggugat kepahlawanan Kartini sebenarnya berangkat dari posisi yang serupa: memperlakukan Kartini sebagai objek.

Maka tak ada salahnya saya bilang: Kartini bukanlah pahlawan, dia manusia biasa saja. Mudah-mudahan ini adalah sikap paling adil yang bisa saya berikan padanya.

Lihat juga koleksi Museum RA Kartini di Jepara, Jawa Tengah:

Pilihan Redaksi

Kartini ‘Bikinan’ Belanda

Oleh | Newsroom Blog 

Sebagai narasi, Kartini memang dibikin oleh orang-orang Belanda. Dan inilah salah satu soal (atau “sial”?) utama yang merongrong narasi Kartini. Apa bisa kita kenal Kartini jika Belanda tak membuatkan narasi tentangnya?

Kartini sudah dikenal oleh banyak orang Belanda sebelum ajal menjemputnya pada 17 September 1904. Pembicaraan tentangnya sudah muncul sejak dia mulai menulis di beberapa surat kabar — tentu saja dalam bahasa Belanda.

Ketika dia meninggal, beberapa surat kabar memberitakannya. Bagaimanapun, Kartini sudah menjadi figur. Setidaknya dia adalah istri seorang bupati — istri utama Raden Djojoadiningrat, tapi bukan istri yang pertama. Tapi waktu itu belum ada gelagat Kartini akan menjadi sebuah narasi yang menonjol. Beberapa surat kabar hanya menulis ala kadarnya tentang kematian Kartini.

Saya ambil contoh berita di surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad dan Het Niuews van den Dag voor Nederlandsch-Indie. Pada hari yang sama, 31 Desember 1904, dua surat kabar itu menurunkan daftar orang-orang yang meninggal di tahun 1904. Di situ Kartini disebut dengan nama “Raden Ajoe Djojo Adiningrat Kartini, echgenoote van den Regent van Rembang”.

Narasi Kartini mulai dianyam canggih menyusul penerbitan surat-surat Kartini yang diterbitkan oleh JH Abendanon pada 1911. Surat-surat itu diterbitkan di Belanda di bawah judul “Door Duisternis Tot Licht”.

Buku itu dengan cepat direspons publik, mula-mula di Belanda lalu merembet ke Hindia-Belanda. Ulasan buku itu banyak ditulis di surat kabar di Belanda, iklan-iklan tentang buku itu tersebar di banyak surat kabar. Saya menemukan sepucuk iklan yang menjual buku Kartini di surat kabar De Tijd (The Times) pada Juni 1911.

Respons positif atas penerbitan buku itu bisa dirangkum dalam kalimat: “Lihatlah, kami orang Belanda juga bisa melahirkan pribadi pintar dan tercerahkan”. Belanda memang berkepentingan memunculkan pribadi maju dari negeri jajahan demi kepentingan kampanye politik etis mereka, untuk membuktikan bahwa pemerintah kolonial mereka tidak kalah dengan Inggris di India dalam hal memajukan rakyat terjajah.

Itulah sebabnya, dua tahun sejak penerbitan surat-surat Kartini, orang-orang Belanda yang sedang giat-giatnya mempromosikan gerakan memajukan rakyat terjajah melalui pendidikan segera membuat Yayasan Kartini, yang salah satu proyeknya adalah mendirikan sekolah Kartini di Semarang. Dan peristiwa itu diliput secara besar-besaran oleh surat kabar bergengsi di Belanda.

Saya menemukan arsip surat kabar Der Leeuwarder Courant (surat kabar yang terbit sejak 1752) yang melaporkan tentang Sekolah Kartini pada edisi Minggu, 21 Juli 1913. Tak tanggung-tanggung, laporan berjudul “Kartini Scholen” itu nyaris memakan satu halaman penuh — dan itu diterbitkan di halaman muka. Di sana dituliskan betapa Yayasan Kartini akan menjadi organisasi menyebar di seluruh negeri untuk memajukan pendidikan di negeri terjajah.

Sejak itulah Kartini sebagai narasi mulai mencuat. Buku surat-surat Kartini diterbitkan terus-menerus dan juga terus diperbincangkan. Yayasan Kartini di Belanda bekerja dengan bagus untuk mempopulerkan narasi tentang Kartini ini.

Dan “wabah narasi Kartini” pun dengan cepat menyebar ke Hindia Belanda, tanah kelahiran Kartini. Saya menemukan secarik iklan di surat kabar De Sumatra Post edisi 28 Januari 1914 yang berisi promosi berbagai jenis kalender. Salah satu kalender yang dijual adalah “Raden Kartini Kalender” yang dijual seharga 1,75 gulden.

Jadi, jauh sebelum artis-artis cantik nan molek (kadang dalam pose seksi di atas motor/mobil) dijadikan model kalender seperti yang sering kita lihat sekarang, Kartini sudah lebih dulu muncul dalam kalender.

Iklan ini jelas menunjukkan narasi Kartini sudah hadir bukan hanya secara tekstual, tapi juga visual. Soal kalender Kartini inilah yang luput dari penelitian Petra Mahy, peneliti dari Monash University yang melacak narasi Kartini dalam media cetak. Narasi Kartini secara visual sudah ada sejak 1914.

Dan itu terus berlanjut. Pada parade perayaan 50 tahun Ratu Wilhelmina, organisasi pemuda Jong Java menampilkan episode Kartini di sebuah truk/gerobak besar dengan Sujatin Kartowijono (aktivis perempuan yang kelak ikut menginisiasi Kongres Perempuan pertama) memerankan sosok Kartini. Sujatin saat itu mengenakan kebaya dan sanggul, seperti potret Kartini yang kita kenal sekarang, dan itulah barangkali awal mula citra Kartini sebagai perempuan Jawa dimulai secara visual.

Sejak itu, dalam semua perayaan mengenang Kartini di tahun-tahun berikutnya, potret besar Kartini yang berkebaya dan bersanggul tak pernah absen dipajang.

Narasi Kartini semakin kokoh dalam tatanan sosial pada 1929. Tahun itu tepat 50 tahun kelahiran Kartini. Dan untuk merayakannya banyak sekali acara mengenang Kartini. Di Sekolah Perempuan van Deventer di Solo, acara itu dihadiri oleh banyak pejabat penting. Di Purworejo, seperti dilaporkan surat kabar Bataviasch Nieuwhblad edisi 16 April 1929, organisasi Wanito Oetomo menggelar acara mengenang 50 tahun Kartini. Salah satu acaranya adalah dengan mengheningkan cipta selama semenit.

Perayaan 60 tahun Kartini pada 1939 juga dirayakan, kali ini bahkan di luar Jawa. Organisasi Kaoetamaan Istri di Medan menggelar acara yang sama. Seperti ditunjukkan Petra Mahy, organisasi Kaoetamaan Istri bahkan menerbitkan majalah edisi khusus yang membahas Kartini dan mengklaim bahwa perayaan Hari Kartini sudah dirayakan di mana-mana.

Surat kabar De Indische Courant edisi 25 April 1939 menurunkan laporan berjudul “Kartini Herdenking” (Perayaan Kartini). Perayaan 60 tahun Kartini disebut-sebut disokong oleh pemerintah kolonial dengan gegap gempita.

Kilas balik kemunculan dan penahbisan Kartini sebagai narasi yang saya lakukan ini bisa menjelaskan bagaimana Kartini adalah “anak kesayangan semua orang” bahkan sejak era kolonial Belanda.

Parafrase “anak kesayangan semua orang” ini perlu digarisbawahi untuk menegaskan kekhususan posisi Kartini dalam historiografi Indonesia.

Kenapa? Karena setelah Indonesia merdeka, narasi ketokohan Kartini yang dibikin Belanda ini tidak dihapuskan oleh para intelektual Indonesia. Tidak banyak sosok yang dipuji dan disokong sedemikian rupa oleh pemerintah kolonial dan pemerintah Indonesia merdeka sekaligus.

Padahal, salah satu fase penting dalam perkembangan ilmu sejarah di Indonesia adalah proyek nasionalisasi historiografi. Dalam proyek ini, dekonstruksi terhadap sejarah Hindia Belanda dilakukan. Apa yang dulu dalam sejarah kolonial dianggap sebagai pengacau dan perusuh (misalnya Diponegoro), dalam proyek nasionalisasi historiografi ini diputarbalikkan sedemikian rupa menjadi para pahlawan penuh jasa dan sarat pahala.

Tetapi Kartini berbeda. Kartini tetap diperlakukan secara hormat walau pun semua tahu narasi Kartini ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial dalam kampanye keberhasilan politik etis mereka.

Yang dilakukan oleh para intelektual Indonesia pasca-kolonial bukan menghapuskan narasi Kartini, tapi mengambilalihnya, lantas memodifikasi sedemikian rupa dan ujung-ujungnya sama: Kartini semakin kokoh sebagai narasi.

Inilah Kartini yang dibentuk, disunting dan direka-ulang oleh mereka yang merasa berkepentingan terhadapnya. Dan Kartini tak bisa melawan atau menanggapi pembentukan narasi tentangnya. Dia sudah terbujur kaku di kuburnya. Yang tersisa tinggal cerita — dan dalam hal Kartini, ini jenis cerita yang belum usai.

Bagaimana cara modifikasi terhadap Kartini sebagai narasi ini dilakukan di masa pasca-kolonial? Akan saya uraikan dalam artikel berikutnya.

12
Apr
13

Peradaban : Korupsi di Indonesia Sudah Sangat Parah

LHKPN:

Korupsi di Indonesia Sudah Sangat Parah

Kamis, 11 April 2013 – 08:33:34 WIB


(Foto:dok/addictinginfo.org)
Ilustrasi.
Pemprov Sulsel dijadikan sebagai “pilot project” pencegahan korupsi.

MAKASSAR – Direktur Utama Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Cahya Harefa menyatakan jika korupsi di Indonesia sudah memasuki kejahatan luar biasa dan membutuhkan penanganan yang serius.

“Korupsi di Indonesia sangat parah, sudah menjadi kejahatan luar biasa. Korupsi juga telah merambah dari tingkat kebijakan dan ruang lingkupnya juga makin luas,” tegasnya dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Makassar, Rabu (10/4).

Ia mengatakan, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah merambah pada semua sektor mulai dari bidang pendidikan, kehutanan hingga tataran ketahanan pangan. Dampak dari korupsi itu bisa dirasakan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

“Korupsi ini harusnya menjadi musuh dari setiap orang karena dampaknya dirasakan mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang dan tidak tanggung-tanggung hampir di semua sektor terjadi kejahatan, mulai dari pendidikan, kehutanan hingga ketahanan pangan,” katanya.

Cahya mengatakan, korupsi yang mengakibatkan kerugian negara tidak pernah dibenarkan dalam bentuk apapun. Untuk mencapai hasil yang baik, dibutuhkan proses yang baik. Maka dari itu, Pemprov Sulsel bisa menjadi proyek percontohan bagi KPK dalam hal pencegahan korupsi.

Dengan dijadikannya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai “pilot project” pencegahan korupsi, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo kemudian mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang akan diterapkan di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

“Agenda ini sangat penting, tentunya kami berkomitmen untuk menghadirkan proses pemerintahan yang baik dan jauh dari praktek-praktek yang mengarah korupsi,” tegas Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Pencanangan WBK dan WBBM dilakukan di Hotel Sahid, yang ditandatangani langsung oleh Bupati dan Wali Kota serta Wakil Bupati se-Sulsel, disaksikan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Aswar Abubakar, Dirut LHKPN KPK RI Cahya Harefa.

Sejumlah Bupati, Wali Kota dan Wakil Bupati menandatangi piagam perencanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta setuju melakukan pencegah tindakan korupsi di pemerintahan daerah.

Syahrul mengatakan pencanangan yang dilakukan Pemprov Sulsel sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Daerah.

Menurut dia, pencanangan zona integritas itu sangat penting dan strategis karena dapat memberi penegasan terhadap komitmen bersama untuk membangun integritas sehingga percegahan terhadap tindakan dan pratek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa diantisipasi.

Apalagi hal tersebut juga masuk dalam agenda 100 hari kerja dirinya sebagai Gubernur Sulsel di periode kedua ini. Dirinya bertekad selama kepemimpinannya tidak terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hingga seterusnya.

Sumber : Ant
Asep Hendro Mengaku Beberapa Kali Dimintai Uang oleh Pegawai Pajak
Penulis : Icha Rastika | Kamis, 11 April 2013 | 08:27 WIB
Asep Hendro Mengaku Beberapa Kali Dimintai Uang oleh Pegawai PajakIcha RastikaPenyidik KPK menggiring pria yang diduga ditangkap tangan ke Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/4/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pebalap era 90-an Asep Hendro yang juga pemilik brand Asep Hendra Racing Sport (AHRS) mengaku beberapa kali dimintai uang oleh pegawai pajak Pargono Riyadi. Asep sempat tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pargono dan tiga orang lainnya. Namun, Asep dibebaskan karena dianggap tidak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

“Saya memang beberapa kali dimintakan duit oleh dia (Pargono), padahal saya sudah mengurus pajak sesuai aturan,” kata Asep, saat meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/4/2013) dini hari.

Asep juga membenarkan kalau dirinya menjadi korban pemerasan oleh Pargono. Dia pun bersyukur dibebaskan penyidik KPK setelah diperiksa seharian. Sementara Asep dan tiga orang lainnya dibebaskan, Pargono ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memeras wajib pajak, yakni Asep. Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, Pargono diduga memeras Asep dengan mengatakan kalau pembayaran pajak pribadi yang dilakukan Asep bermasalah.

“Jadi AH (Asep Hendro) ini mengaku sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang ditentukan tetapi diduga PR ini memeras seolah-olah pembayaran pajak yang dilakukan oleh AH ini bermasalah sehingga harus membayar sesuatu besaran kepada PR (Pargono Riyadi)” ungkap Johan.

Kini, KPK menahan Pargono di Rumah Tahanan Jakarta Timur yang berlokasi di basement Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Pargono ke luar Gedung KPK dan dibawa dengan mobil tahanan sekitar pukul 23.59 WIB. Saat memasuki mobil tahanan, Pargono yang tampak mengenakan baju putih tahanan KPK ini bungkam.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik:
KPK Tangkap Pegawai Pajak

Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
Suap Pajak, KPK Tangkap 4 Orang

Diamanty Meiliana | Rabu, 10 April 2013 – 14:41:22 WIB


(dok/antara)
Seorang wajib pajak Asep Hendro (kiri) dan penyidik pajak golongan 4A/B Pargono Riyadi digiring petugas saat tiba di Gedung KPK Jakarta, Selasa (9/4).
“Commitment fee” pengurusan pajak AHRS diduga mencapai Rp 600 juta.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/4) dini hari, kembali menangkap satu orang lagi terkait kasus dugaan suap pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Pria yang mengenakan jaket kulit warna gelap dan membawa satu tas selempang dibawa masuk ke gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, oleh penyidik sekitar pukul 00.30 WIB.

Pria itu diketahui bernama Wawan, karyawan Asep Hendro Racing Sport (AHRS), perusahaan penjualan otomotif. Dia ditangkap di Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Dengan demikian, hingga pagi ini KPK telah menangkap empat orang yang diduga melakukan transaksi serah terima uang terkait pengurusan pajak. Keempatnya kini dalam pemeriksaan 1 x 24 jam sebelum ditentukan menjadi tersangka atau dilepas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany kepada SH di Jakarta, Rabu pagi ini, menyatakan pihaknya segera memecat pegawai pajak yang terlibat dalam kasus tersebut. “Yang pasti yang bersangkutan segera kami pecat. Sudah tertangkap tangan terima Rp 125 juta, mau apalagi,” ujarnya.

Terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu pagi ini, mengatakan, proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga belum ada keputusan apakah keempatnya ditahan atau tidak. Dia mengakui satu pelaku baru bernama Wawan berhasil dibekuk di Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada Rabu dini hari. Wawan diketahui sebagai manajer di perusahaan AHRS.

Sebelumnya, KPK telah menangkap satu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat (Kanwil DJP Jakpus) bernama Pargono Riyadi dalam operasi tangkap tangan, Selasa (9/4) sore. Pargono menerima uang Rp 125 juta dari kurir bernama Rukimin Tjahyono alias Andreas.

Andreas diduga mewakili Asep Hendro, pengusaha otomotif AHRS. Pargono selaku PPNS dengan golongan IVB diduga memeras Asep selaku wajib pajak. Menurut informasi yang dikumpulkan, commitment fee dalam pengurusan pajak Asep bernilai total hingga Rp 600 juta.

“Diduga pemberian itu terkait dengan upaya pengurusan pajak pribadi. Masih dikembangkan sejauh mana, apakah ini suap apakah ini pemerasan. Status yang masih ditangkap adalah terperiksa. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan apakah bukti-bukti tadi sudah cukup kuat untuk menetapkan status hukumnya,” kata Johan.

Johan menegaskan pihaknya belum memutuskan apakah kasus ini dilimpahkan ke aparat penegak hukum lainnya atau ditangani sendiri. Meski begitu, menurut Johan, KPK bisa menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik PNS.

Penangkapan kembali pegawai pajak dalam kasus korupsi dinilai masih lemahnya pengawasan oleh Ditjen Pajak. Menurutnya, kerja sama KPK dengan Ditjen Pajak sebatas pengawasan dan perluasan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Apalagi yang tertangkap adalah penyidik PNS pada Ditjen Pajak yang seharusnya bekerja mengawasi perilaku menyimpang pegawai pajak. Seperti diketahui, Ditjen Pajak memiliki direktorat kepatuhan internal dan transformasi sumber daya (KITSDA).

“Kerja sama KPK dengan Ditjen Pajak kan di perluasan pelaporan LHKPN dan pengawasan bersama KITSDA. Pengawasan belum sepenuhnya berhasil. Padahal remunerasi sudah tinggi,” katanya.

Tiga tim penyidik diturunkan untuk menangkap pelaku transaksi serah terima uang tersebut. Satu tim menangkap Pargono dan Andreas di Lorong Selatan Stasiun Kereta Gambir, Jakarta Pusat. Uang dalam transaksi tersebut tersimpan dalam kantong plastik kresek berwarna putih. Satu tim menangkap Asep di kediaman sekaligus kantornya yang beralamat di Jalan Tole Iskandar 162, Depok, Jabar.

Andreas, kata Johan, melakukan perlawanan sehingga dipakaikan borgol ketika tiba di kantor KPK sekitar pukul 17.20 WIB. Pargono tiba selang lima menit setelahnya. Sementara itu Asep tiba pukul 18.01 WIB.

Potensi Penyelewengan

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany kepada SH di Jakarta, Rabu pagi ini, mengakui pihaknya sampai saat ini masih banyak menerima laporan soal dugaan penyuapan yang melibatkan pegawai pajak. Laporan tidak hanya masuk ke Ditjen Pajak, tetapi juga beberapa di antaranya langsung dilaporkan ke KPK.

Ia menyatakan, kendati program pembersihan di instansinya terus digalakkan, potensi penyelewengan yang dilakukan anak buahnya akan selalu ada.

“Pegawai pajak itu jumlahnya 30.000-an. Jangan berharap mereka jadi malaikat semua. Potensi menerima suap akan terus ada dan polanya selalu akan begini. Kami sendiri senang nangkap yang begini-begini. Laporan ke kami pun banyak, walaupun kami tak selalu bisa membuktikannya,” katanya.

Fuad mengungkapkan, minggu lalu saja, pihaknya baru menangkap pegawai pajak di kantor pajak Semarang, Jawa Tengah, yang menerima suap dari wajib pajak senilai Rp 50 juta.

“Dengan surpervisi dari KPK, kami menangkap yang bersangkutan saat ambil uang di ATM. Kasus suap yang melibatkan pegawai pajak dan pengusaha memang selalu terjadi. Karena itu pengusaha yang seperti ini harus juga dibersihkan agar tak ada lagi yang berani nyuap,” tuturnya.

Terkait dengan kasus tangkap tangan oleh KPK atas dugaan suap yang melibatkan pegawai pajak Pragono Riady, Fuad memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPK. Menurutnya, kasus ini murni inisiatif KPK.

Pihaknya baru diinformasikan KPK sesaat sebelum melakukan penangkapan. Fuad pun menyerahkan lanjutan sepenuhnya kasus ini ke KPK. Ia hanya berkomiten untuk membantu kerja KPK, jika komisi antirasuah itu membutuhkan keterangan lain dari Ditjen Pajak.

Saat dimintai komentarnya soal kasus ini, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro menanggapi dingin. Menurutnya, kasus seperti ini sudah tidak aneh lagi. Menurutnya, kasus-kasus yang melibatkan pemain kelas teri ini kerap hanya digunakan untuk mengalihkan isu-isu besar saat ini.

“Jangan terbawa isu bodoh. Pegawai pajak kelas teri ini nekat tetap korupsi karena miskin keteladanan. Koruspi yang besar-besar justru dilindungi. Jangan-jangan yang besar-besar itu malah menjadi ATM para penegak hukum,” tuturnya.(Faisal Rachman)

 

Sumber : Sinar Harapan
12
Apr
13

Militer : Kopassus Diakui Dunia

http://strategi-militer.blogspot.com/2013/04/5-kehebatan-kopassus-hingga-diakui-dunia.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+StrategiMiliter-InformasiPertahananDanKeamananIndonesia+%28Strategi+Militer+-+Informasi+Pertahanan+dan+Keamanan+Indonesia%29

Kamis, 11 April 2013

5 Kehebatan Kopassus hingga diakui dunia

Kasus penembakan empat tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, Sleman, DIY,
yang dilakukan 11 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus), membuat
publik kembali mengarahkan perhatiannya kepada pasukan elite milik TNI
Angkatan Darat itu.

Dulu jelang Reformasi bergulir, Kopassus juga sempat membuat heboh publik.
Saat itu Tim Mawar Kopassus diketahui menculik sejumlah aktivis pro
demokrasi.

Meski demikian, prajurit Kopassus tak selalu berbuat negatif. Pasukan elite
yang memiliki moto ‘Berani, Benar, Berhasil’ itu juga memiliki sederet
prestasi yang membanggakan.

Tak tanggung-tanggung, prestasi yang dimiliki Kopassus tak hanya di dalam
negeri, di dunia internasional Kopassus juga menjadi pasukan elite yang
dipandang dan disegani dengan segudang prestasi.

Berikut lima kehebatan Kopassus hingga diakui dunia

1. Kopassus juara menembak jitu

Keahlian menembak sasaran secara tepat menjadi syarat mutlak anggota
pasukan elite seperti Kopassus. Sebab, berbeda dengan pasukan biasa,
pasukan elite menjadi andalan untuk menjalankan tugas-tugas penting yang
tentunya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.

Menembak tepat sasaran menjadi salah satu keahlian yang dimiliki Kopassus
ketimbang pasukan elite dari negara lain. Dalam pertemuan Pasukan Elite
Asia Pasific yang diselenggarakan pada Desember 2006, personel Kopassus
meraih juara penembak jitu (sniper).

Canggihnya, senjata yang digunakan merupakan senjata buatan bangsa sendiri
yang diproduksi oleh PT Pindad. Sementara, di posisi kedua diraih oleh
pasukan elite Australia.

2. Kopassus peringkat 2 sukses operasi militer

Dunia internasional tak asing dengan nama Kopassus. Sebab, pasukan elite
milik TNI itu dikenal memiliki segudang prestasi.

Pada pertemuan Elite Forces in Tactical, Deployment and Assault di Wina,
Austria, Kopassus meraih peringkat dua dalam melakukan operasi militer
strategis, seperti; intelijen, pergerakan, penyusupan, penindakan.

Sementara, di urutan pertama adalah pasukan elite Amerika Serikat Delta
Force. Saat itu 35 pasukan elite dunia ikut unjuk gigi di ajang tersebut.

3. Kopassus peringkat 3 pasukan elite dunia

Kopassus merupakan salah satu pasukan elite terbaik di dunia. Berdasarkan
urutan pasukan elite dunia versi Discovery Channel Military edisi 2008,
Kopassus berada di posisi tiga pasukan elite dunia.

Sementara di posisi pertama diduduki United Kingdom’s SAS, dan di posisi
dua Israel’s MOSSAD. Hal itu jelas membanggakan TNI dan Indonesia.

Sebab, Kopassus nyatanya mengalahkan pasukan-pasukan elite dari negara
lain, salah satunya Amerika Serikat yang terlalu bergantung pada peralatan
yang berbasis teknologi super canggih, akurat dan serba digital.

4. Skill Kopassus di atas rata-rata pasukan elite negara lain

Personel Kopassus tidak terlalu bergantung dan mengandalkan teknologi
canggih. Karena itu, tiap personel Kopassus dituntut memiliki kemampuan
bela diri yang cakap. Tak heran jika konon kabarnya satu prajurit Kopassus
setimpal dengan lima prajurit biasa.

Hal itu tentu berbeda dengan pasukan negara maju seperti Amerika Serikat
yang terlalu mengandalkan kecanggihan teknologi senjata yang dimilikinya.
Narator Discovery Channel Military menyatakan, sebuah pasukan khusus yang
hebat adalah pasukan yang mampu mencapai kualitas sempurna dalam hal
kemampuan individu.

Kemampuan itu adalah kemampuan bela diri, bertahan hidup (survival),
kamuflase, strategi, daya tahan, gerilya, membuat perangkap dan lain-lain.

5. Kopassus latih pasukan militer negara lain

Kehebatan yang dimilikinya Kopassus membuatnya disegani militer negara
lain. Bahkan, sejumlah negara di dunia meminta Kopassus untuk melatih
pasukan militernya, seperti negara-negara di Afrika Utara dan Kamboja.

80 Persen pelatih militer di negara-negara Afrika Utara diketahui
menggunakan pelatih militer dari Kopassus. Para perwira Kopassus ditugaskan
untuk melatih pasukan militer yang dimiliki negara-negara di benua hitam
itu.

Sementara itu, Kamboja juga telah lama menggunakan pelatih militer dari
Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan yang dilatih Kopassus adalah
pasukan khusus bernama Batalyon Para-Komando 911. Pasukan itu merupakan
bagian dari tentara Kerajaan Kamboja (Royal Cambodian Army).

Sumber : Merdeka

FOKUS

Polri Tangkap Ribuan Preman, Bagaimana Modus Operasi Mereka

Ditangkap dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Warga senang.

ddd
Kamis, 11 April 2013, 00:09 Anggi Kusumadewi
Unjuk rasa tolak premanisme di Yogyakarta.

Unjuk rasa tolak premanisme di Yogyakarta. (ANTARA/Tirta Prameswara)

VIVAnews – Aksi para preman memang sudah meresahkan. Mereka beraksi di terminal. Menagih secara paksa di angkutan. Dan berulah di tempat-tempat umum. Warga sudah jenggah. Juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah kasus pembunuhan anggota Kopassus Serka Heru Santoso di Hugo’s Cafe di Yogyakarta beberapa waktu lalu, Presiden SBY memerintahkan Kapolri agar segera membersihkan para preman di mana saja.

Dan kepolisian tampaknya sigap bertindak. Hingga Rabu 10 April 2013, setidaknya 2000 preman sudah dibekuk di berbagai kota di Indonesia. Dari Pasar Tanah Abang di Jakarta hingga kawasan terminal di Bandung. Proses penangkapan ini bersdasarkan pemantauan langsung polisi dan laporan dari masyarakat yang resah.

Para preman itu didata secara cermat. Ada yang menyaru menjadi tukang parkir liar, dan meminta uang secara paksa. Menjadi penagih utang atau debt collector, sampai menjadi pengamen dengan nyanyian yang tak jelas tapi meminta uang sembari mengancam. Mereka yang menyaru sebagai pengamen itu tentu saja meresahkan para penumpang.

Di Tanah Abang, Jakarta Pusat misalnya, polisi yang tidak memakai seragam,  menyisir kawasan pasar untuk mencari sejumlah orang yang diduga preman. Berdasarkan laporan warga, wilayah Tanah Abang marak dengan aksi pemerasan kepada kepada pengendara mobil. Preman yang menyamar sebagai tukang parkir kerap meminta uang parkir dalam jumlah yang tak wajar kepada para pengendara. Tentu saja dengan muka memaksa.

Dari hasil operasi itu, Polsek Metro Tanah Abang menangkap 26 orang yang diduga preman. Polisi menemukan barang bukti berupa karcis parkir tidak resmi, serta beberapa paket sabu dan ganja. Sementara di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, polisi juga menangkap tiga preman yang sedang menengak minuman beralkohol di sebuah warung.

Polisi juga menangkap setidaknya 20 orang yang diduga preman di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Penangkapan itu dilakukan berdasarkan laporan warga di sana. Aksi para preman ini sudah menganggu kenyamanan warga dan mereka yang datang ke pasar itu. Polisi juga menangkap sejumlah preman dari berbagai tempat di Jakarta Utara.

Selain di Jakarta, operasi penangkapan para preman juga berlangsung di sejumlah kota di Indonesia. Sebabnya juga sama. Para preman itu dianggap sudah sangat meresahkan dan menganggu kenyamanan warga.

Di Banten, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang menangkap 200 preman yang dinilai meresahkan warga. Salah satunya adalah Daud, lelaki 28 tahun yang  tinggal di Kotabumi, Tangerang. Debt collector itu ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau lipat. Ketika ditangkap, Daud sedang menunggu kendaraan bermotor yang angsuran kreditnya bermasalah. Selain para preman, polisi juga menangkap sejumlah anak gelandangan. (Nonton video penangkapan itu di sini)

Di Bekasi, Jawa Barat, Polresta Kota Bekasi menangkap 60 preman yang kebanyakan berprofesi sebagai tukang parkir liar dan pengamen jalanan. “Mereka kami tangkap karena sudah banyak pengaduan dari masyarakat yang mengaku resah dengan keberadaan  para preman,” kata Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bekasi Kota, AKP Dubbel Manalu, Rabu 10 April 2013.

Para preman tersebut dalam setiap aksinya kerap memaksa meminta uang dari warga. “Mereka yang jadi tukang parkir liar, minta bayaran yang tidak wajar. Dikasih Rp1.000, minta lagi. Begitu juga pengamen. Dikasih uang Rp500, dilempar dan minta Rp1.000,” katanya.

Proses penangkapan para preman itu juga berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya sudah 42 orang yang ditangkap. Seperti di sejumlah kota lain, para preman di Semarang itu juga ditangkap karena sudah meresahkan warga. Setelah ditangkap mereka akan dibina.

Kepolisian memastikan bahwa operasi tumpas preman ini akan digelar secara rutin demi menciptakan rasa aman bagi warga. Ratusan preman yang terjaring razia itu selanjutnya akan dibina oleh Dinas Sosial. Namun mereka yang membawa senjata tajam dan berjudi akan diproses hukum lebih lanjut oleh kepolisian.

Warga Senang

Warga sangat senang dengan operasi penertiban para preman ini. Karena memang sudah sangat menganggu. Dalam instruksinya dua pekan lalu Presiden SBY secara tegas memerintahkan Kapolri bertindak tegas menyingkirkan premanisme dan semua bentuk organisasi kriminal.

“Jalan-jalan dan tempat-tempat umum harus bersih dari semua bentuk premanisme yang mengancam harta benda dan nyawa. Warga harus merasa aman di manapun dan di semua waktu, siang dan malam,” kata Presiden SBY melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa.

Selain warga, aparat pemerintah juga senang dengan operasi para preman ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengaku bahwa selama ini selalu kesulitan menertibkan parkir liar. Karena ada preman yang jaga. Padahal parkir liar di bahu jalan itu seringkali membuat kemacetan menjadi kian ruwet.

“Itu preman semua. Saya happy banget waktu mereka ditangkap polisi. Kami selama ini kesulitan menertibkan mereka,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 10 April 2013. Selama ini para preman itu susah diatasi, karena Dishub tidak memiliki wewenang. “Kami punya tim khusus. Cuma baru sanggup menertibkan pakaian yang dipakai para preman di parkiran liar,” katanya

Maraknya parkir liar yang dijaga para preman itu, kata Pristono, lantaran masyarakat juga sering memberi uang. “Jangan kasih uang kepada mereka kalau berada di tempat resmi. Kalau mereka memaksa, laporkan polisi. Ini masuk ranah kriminal,” katanya.

Soal preman dan lahan parkir itu memang terjadi di banyak tempat. Pekan lalu, kepolisian dari Polda Metro Jaya menangkap puluhan preman yang beroperasi di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta. Para preman ini memasang harga parkir Rp5000 tiap kendaraan. Padahal pengendara sudah membayar parkir resmi di pintu masuk.

© VIVA.co.id   |   Share
12
Apr
13

Ekonomi : Pintu Masuk Kasus Century

Surat Ini Pintu Masuk Penyelesaian Kasus Century
Rabu, 10 April 2013 | 20:15

[JAKARTA] Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century, Fahri Hamzah mengatakan, surat Boediono kepada tiga petinggi Bank Indonesia (BI) menjadi pintu masuk penyelesaian Bank Century.

“Ini menjadi pintu masuk  penyelesaian kasus Bank Century. Kita harapkan kasus Century jangan sampai seperti BLBI yang  bangkainya terus diungkit,” kata Fahri di Jakarta, Rabu (10/4) malam.

Surat yang beredar di kalangan wartawan itu, kata Fahri, berasal dari  BI, lampiran yang dikirim Darmin Nasution.

Beodiono menugaskan tiga orang untuk mencairkan dana Rp 600 miliar ke Bank Century.

Dari tiga orang pejabat BI itu, satu orang  sudah pensiun dan 2 lainnya masih aktif, dan kini sedang mempersiapkan sidangdi BI.

Fahri Hamzah lebih jauh mengatakan, perbuatan Boediono ini masuk delik tindak pidana korupsi.

“Ini sudah masuk  tindak pidana korupsi karena jelas melanggar UU, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara,” katanya.

Dalam konteks ini, Boediono telah melanggar UU, memperkaya atau menguntungkan diri sendiri ketika dia ditunjuk menjadi wakil presiden, dan memperkaya orang lain dalam hal ini Bank Century, dan merugikan keuangan negara.[L-8]

NASIONAL

Kasus Century: KPK akan Pelajari “Surat Kuasa” Boediono

Surat kuasa itu berisi FPJP Bank Century senilai Rp6,7 triliun

ddd
Kamis, 11 April 2013, 23:53 Dedy Priatmojo, Erick Tanjung
Wakil Presiden Boediono

Wakil Presiden Boediono (ANTARA/Yudhi Mahatma)
VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari dokumen yang berisi tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century senilai Rp6,7 triliun atas nama pemberi kuasa mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono. Dia kini merupakan Wakil Presiden RI.
“Setiap informasi terkait Century kalau itu baru, tentu akan kami tindaklanjuti. Tetapi saya belum tahu apakah surat itu informasi baru atau lama,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, Kamis 11 April 2013.
Meski demikian, KPK belum berencana memanggil Boediono untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemberian dana talangan Bank Century tersebut. “Sekarang ini KPK belum ada rencana memanggil Pak Boediono,” ujarnya.
Sebelumnya, sempat beredar surat yang menuliskan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono memberi kuasa kepada tiga pejabat BI untuk memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century senilai Rp6,7 triliun.
Tiga pejabat itu yakni Direktur Direktorat Pengelola Moneter Eddy Sulaiman Yusuf, Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter Sugeng, dan Kepala Biro Operasi Moneter Dody Budi Waluyo.
Setelah dikonfirmasi, Ketua Tim Pengawas Century Priyo Budi Santoso membenarkan perihal beredarnya surat tersebut. Surat itu, kata Priyo, memang ditujukan kepada timwas Century.
“Saya baru sore ini mendapatkan copy data dari BI yang ternyata dokumen ini diperuntukkan untuk timwas century di DPR,” kata Priyo di Gedung DPR, Rabu 10 April 2013.
Dinyatakan Asli
Sementara itu, Anggota Timwas Century, Hendrawan Supratikno membenarkan bahwa dokumen tersebut asli. Surat itu, kata Hendrawan, baru diserahkan ke sekretariat oleh Bank Indonesia.
Kata Hendrawan, meski sudah jelas bahwa surat itu ditandatangani oleh Boediono, tetapi masih perlu didalami oleh timwas Century. Sebab, dalam Undang-Undang Bank Indonesia segala keputusan yang diambil harus bersifat kolektif kolegial atau bersama-sama.
“Nah, surat kuasa ini apakah berimplikasi hukum atau sebagai upaya bersih-bersih Boediono,” ujar dia.
Juru bicara wakil presiden, Yopie Hidayat menyayangkan beredarnya surat tersebut. “Kasihan masyarakat kalau diberi informasi lama yang seolah-olah bukti baru. Tak ada yang luar biasa dengan surat itu,” kata Yopie.
Menurut Yopie, tak ada yang luar biasa dengan surat yang beredar itu. “Setelah diputuskan oleh Rapat Dewan Gubernur, Gubernur BI menerbitkan surat kuasa untuk pelaksanaan teknisnya. Sekali lagi, tak ada yang baru dan semua sudah pernah dibahas.” (ren)
__._,_.___
10
Apr
13

Sejarah : 3 Pesawat Sumbangan Rakyat Sumatera

Tiga pesawat pertama Indonesia hasil sumbangan rakyat Sumatra

Merdeka.comMerdeka.com 

MERDEKA.COM. TNI Angkatan Udara (AU) identik dengan pesawat terbang. Anda mungkin sering melihat atraksi pesawat terbang ketika peringatan hari ulang tahun (HUT) TNI AU digelar. Misalnya HUT ke 67 pada 9 April sekarang ini. Tahukah Anda, bila pesawat angkut setelah masa kemerdekaan dulu merupakan hasil sumbangan rakyat Sumatra?

Dua tahun paska kemerdekaan, pemerintah RI yang masih bayi membutuhkan angkutan udara untuk jual beli barang, mengirim seorang diplomat, atau untuk mengirim pasukan secara cepat. Pesawat angkut pertama kali adalah RI-002, disusul RI-003, kemudian RI-004, kemudian RI-005, RI-006, dan terakhir adalah pesawat RI-001.

Lalu dari mana pemerintah membeli pesawat-pesawat itu? Seperti ditulis dalam buku Sejarah Operasi Penerbangan Indonesia periode 1945-1950 yang diterbitkan Dinas Sejarah TNI AU, setidaknya ada tiga pesawat dibeli dari hasil sumbangan rakyat Sumatra, yakni; pesawat Avro Anson pada Desember 1947.

Pesawat itu dibeli dari bangsawan Australia, H Keegan, dengan nomor registrasi VH-BBY. Pembelian pesawat dilakukan dengan cara barter emas seberat 12 kg sumbangan rakyat Sumatra. Pesawat ini kemudian diberi nama RI-003. Kemudian pesawat Avro Anson kedua yang dibeli pada 1948. Pesawat ini diberi nama RI-004.

Terakhir adalah pesawat Dakota yang juga hasil sumbangan rakyat Sumatra. Untuk mengumpulkan dana itu, Soekarno berpidato pertama kali pada 16 Juni 1948 di Aceh Hotel, Kuta Raja, dan berhasil menggugah semangat rakyat Sumatra khususnya Aceh.

Lalu panitia Dakota dibentuk, dan diketuai oleh Djunet Yusuf, Said Ahmad Al Habsji.

Dalam tempo dua hari, masyarakat Aceh berhasil mengumpulkan uang 130.000 straits dollar, lalu digunakan oleh pemerintah membeli pesawat Dakota RI-001 Seulawah. Pesawat ini adalah cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama, Indonesian Airways. Pesawat ini sangat besar jasanya dalam perjuangan awal pembentukan negara Indonesia.

Pesawat Dakota Seulawah ini memiliki panjang badan 19,66 meter dan rentang sayap 28.96 meter, ditenagai dua mesin Pratt & Whitney berbobot 8.030 kg.

Sumber: Merdeka.com




Blog Stats

  • 2,341,438 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 132 other followers