Archive Page 76

17
Feb
13

Politik : 111 Negara Dukung Papua Merdeka

Wawancara Jacob Rumbiak

111 Negara dukung kemerdekaan Papua

Reporter : Faisal Assegaf

Rabu, 20 Juni 2012 07:00:00

Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak (peacebus.com)

684

 

Situasi di Papua kembali mendapat sorotan internasional setelah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni tewas ditembak, Kamis pekan lalu. Polisi mengklaim dia melawan saat akan ditangkap bersama pegiat KNPB lainnya. Polisi menggrebek markas KNPB yang dituding terlibat penembakan terhadap warga asing dan aparat keamanan.

Kondisi Papua tak pernah aman ini menjadi bahasan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota Jenewa, Swiss, bulan lalu.

Semua perkembangan itu makin menguatkan tekad para tokoh prokemerdekaan buat membebaskan Papua dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak sesumbar mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Bahkan, ia mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang.

Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintahan sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan kongres ketiga di Jayapura, pertengahan Oktober tahun lalu. Republik Federal ini menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat dideklarasikan delapan tahun lalu.

Rumbiak berharap Jakarta mau memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Republik Federal Papua Barat. “Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja,” kata Rumbiak.

Berikut penjelasan Rumbiak mengenai persiapan kemerdekaan Papua saat dihubungi Faisal Assegaf dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Rabu (20/6):

Bagaimana komentar Anda soal penembakan di Papua?

Jangan alihkan isu Papua dengan penembakan misterius. Kalau Jakarta serius ingin berdialog, bebaskan seluruh tahanan politik dan tarik semua personel keamanan dari Papua.

Anda ingin dialog atau merdeka?

Jakarta sudah tahu keinginan kami buat merdeka. Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja. Lebih baik, Jakarta memberikan pengakuan saja, jadi kami bisa cepat mengurus negara kami sendiri.

Memangnya Papua sudah siap menjadi negara sendiri?

Kami punya kekayaan alam. Kalau Jakarta dan kami bisa bersahabat dan pisah baik-baik, kami nanti bisa bantu Indonesia.

Sudah bentuk pemerintahan?

Dalam Kongres ketiga di Lapangan Sakeus, Jayapura, 19 Oktober 2011, kita sudah mendeklarasikan Republik Federal Papua. Kongres selama tiga hari sejak 17 Oktober itu sudah membentuk Dewan Nasional Papua Barat yang sudah meilih Presiden Republik Federal Papua Barat Forkorus Yaboisenbut dan Perdana Menteri Edison Warumi. Deklarasi itu didukung tujuh wilayah adat di Papua.

Siapa saja sudah mendukung Papua buat merdeka?

Dari dokumen pemerintah Indonesia, ada 14 negara mendukung penuntasan kejahatan kemanusiaan di Papua. Dokumen di luar negeri yang kami ketahui, ada 97 negara mendesak pengiriman misi PBB di Papua. Sokongan itu juga termasuk dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Kanada, Jerman, dan Jepang. Negara-negara Amerika Latin, seperti Cile dan Meksiko, juga sudah menyatakan dukungan. Total ada 111 negara. Negara-negara ini pula yang kami harap dalam Sidang Majelis Umum PBB September mendatang, mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Memangnya, pihak Anda sudah mengirim surat permohonan?

Surat itu sudah kami kirim tahun lalu.

Apalagi persiapan untuk merdeka?

Akhir tahun ini, kami akan membuka mission desk di PBB buat memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Papua.

Minta pengakuan kemerdekaan dari Jakarta tidak mungkin, jadi kapan kira-kira diakui oleh PBB sebagai negara?

Paling lambat dua tahun lagi. Tapi sebenarnya bisa lebih cepat dari itu kalau Jakarta mau memberi pengakuan segera.

Jadi Anda bakal memanfaatkan momentum pemilu di Indonesia?

Kami berharap kandidat atau presiden baru Indonesia pada 2014 siap bekerja sama dengan negara baru bernama Republik Federal Papua Barat.

Kalau sudah merdeka, Anda bakal menuntut pejabat Indonesia ke mahkamah internasional?

Kami tidak akan menuntut para jenderal karena mereka cuma melaksanakan perintah. Yang akan kami tuntut pembuat keputusan politik, yakni pemerintah dan DPR. Tapi kalau mereka mengaku salah kami akan mengampuni. Kami orang-orang penuh cinta kasih, tidak suka membunuh.

Mulai dari pemerintahan siapa?

Mohamad Yamin.

 

 

 

Biodata

Nama : Jacob Rumbiak

Tempat/Tanggal Lahir : Ayamaru (Sorong), 11 Maret 1955 (di paspor tertulis 1958)

Agama : Protestan (lebih senang disebut pengikut Yesus)

Alamat : Melbourne, Negara Bagian Victoria, Australia

Hobi: Menyanyi dan bermusik

Status : Menikah dengan perempuan keturunan Irlandia dan memiliki tiga putra

Pendidikan

Sarjana Matematika, lulusan dari IKIP Bandung

Pernah kuliah di jurusan Fisika ITB

Jabatan

Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Papua Barat (Agustus 2004 – Oktober 2011)

Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat (Oktober 2011 – sekarang)

[fas]

Kumpulan berita :

17
Feb
13

Politik : KPU Gagalkan PKPI Ikut Pemilu 2014

POLITIK

PKPI Hampir Pasti Gagal Ikut Pemilu 2014

Sabtu, 16 February 2013 | 07:57 WIB

Antara/Andika Wahyu/vg

Metrotvnews.com, Denpasar: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik saat ditemui di Denpasar, Bali, Jumat (15/2) menegaskan, pihaknya tidak bisa menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Husni menolak putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah memenangkan PKPI. “Jika dilihat berdasarkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan pemenuhan persyaratan PKPI sebagai peserta pemilu, tetap tidak bisa,” ujar Husni.

Menurut dia, persyaratan utama yang tidak dipenuhi PKPI menyangkut keterwakilan perempuan dan keanggotaan. “Kami bukan tanpa pertimbangan menolak, tetapi bagaimanapun harus berpegangan pada UU Nomor 8 tahun 2012, terutama pasal 8 yang menyebutkan persyaratan dihitung secara akumulatif. Satu saja tidak terpenuhi atau satu provinsi tidak lolos, maka tidak lolos,” ucap Husni.

Husni mengaku sudah menghitung proporsionalitas kewenangan Bawaslu. Dari pemahamannya, keputusan tersebut tidak bersifat final dan mengikat, sebab Bawaslu lebih pada menjalankan fungsi mediasi. “Kecuali nanti pengadilan keputusannya sudah incracht dan ternyata menyatakan tidak hanya PKPI, tetapi ada partai lain peserta pemilu, ya kami akan masukkan sebagai peserta pemilu,” ujarnya.

KPU, kata Husni, siap mengeksekusi sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Namun ia berharap agar jangan sampai diputuskan setelah pemungutan suara. Ia juga menyampaikan, dari 24 parpol yang dinyatakan KPU tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, ada 17 parpol yang mendaftar pengaduan ke Bawaslu.

Hanya saja, satu di antaranya tidak menindaklanjuti. “Kami tidak tahu apakah dari 16 parpol itu semuanya mendaftarkan gugatan ke PTTUN atau tidak,” ungkap Husni.

Sedangkan ngototnya KPU menolak putusan Bawaslu ini membuat kader PKPI Bali resah.

“Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami dilanda kebingungan, dan berharap akan ada ketegasan tentang posisi partai kami ke depan,” tutur Ketua DPP PKPI Bali Kadek Nuartana.  Yang paling dikhawatirkan Nuartana adalah kehilangan banyak kader akibat posisi partai seperti ini.

“Bagaimana kami yakinkan kader supaya mereka bertahan. Ini pekerjaan sulit. Apalagi pemilu sudah di depan mata,” imbuh anggota Komisi I DPRD Bali itu. (Arnoldus Dhae/Agt)

Sabtu, 16 Februari 2013 11:00 WIB

Gagalkan PKPI Sebagai Parpol Pemilu, KPU Gamang

Ralian Jawalsen Manurung
Sekjen DPP PDS Sahat Sinaga (Jaringnews/ralian)

Sekjen DPP PDS Sahat Sinaga (Jaringnews/ralian)

Jalan menuju Pemilu 2014 semakin “becek”.

JAKARTA, Jaringnews.com – Dengan tidak diloloskannya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) gamang, dan tidak independen.

Bahkan, hasil sidang Bawaslu yang menganulir Keputusan KPU, sehingga PKPI seharusnya menjadi peserta pemilu tidak diindahkan oleh KPU.

“Akibatnya, jalan menuju Pemilu 2014 tersebut semakin “becek” dibuat oleh KPU,” ujar Ketua Umum Partai Buruh Sonny Pudjasaksono, dalam diskusi bedah buku “Skandal Imam Bonjol”, di Kantor PKPI, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Dikatakan Sonny, bukan tidak mungkin berjalannya pesta demokrasi di Indonesia tersebut akan mengalami kendala, dan sujumlah persoalan sengketa Pemilu.

“KPU sangat jelas tidak independen, dan sangat mudah di intervensi oleh rezim dan sembilan Parpol di Parlemen,” tukasnya.

Salah satunya, PKPI sebagai parpol yang diloloskan namun KPU menganulir keputusan Bawaslu. Padahal, jelasnya, selama persidangan ajudikasi parpol, KPU senantiasa menghadiri persidangan tersebut.

“Pemilu seharusnya pesta demokrasi rakyat, tapi dengan melihat kinerja KPU yang tidak independen ini akan sangat meresahkan,” imbuh Sonny.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera (PDS) Sahat Sinaga mengatakan, PDS sedang membawa sengketa pemilu ke PTTUN setelah tidak diloloskan dari Bawaslu.

“Dan, ada upaya PDS akan melaporkan KPU ke Mabes Polri atas kasus penghilangan arsip pada saat verifikasi administrasi Parpol,” ujar Sahat.

(Ral / Ara)

Sabtu, 16 Februari 2013 10:47 WIB

KPU Tidak Independen Dimuat Dalam Buku “Skandal Imam Bonjol”

Ralian Jawalsen Manurung
Kantor Pusat KPU, Jakarta, (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Kantor Pusat KPU, Jakarta, (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Penyederhanaan parpol bukan berarti membunuh partai gurem.

JAKARTA, Jaringnews.com – Ditulisnya buku dengan judul “Skandal Imam Bonjol” bukan tanpa sebab. Pasalnya, KPU dalam verifikasi selama ini dinilai tidak independen dan menjadi alat rezim dan Parpol Senayan.

“Saya diminta Partai Buruh supaya peristiwa ini dicatat, karena persoalan ini adalah persoalan serius, jadi sebelum verifikasi kami sudah mengetahui upaya KPU untuk mematikan partai-partai non parlemen selama ini,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Nahdlatul Umat (PKNU) KH. Choirul Anam, di Jl.  Diponogoro, Menteng, Jakarta, Jumat (15/2).

Lebih lanjut, Cak Anam mengemukakan,  sangat disayangkan KPU yang seharusnya menjadi independen, sebaliknya tidak terlihat independen. Bahkan 10 Partai politik (Parpol) peserta Pemilu, diantaranya sembilan Parpol di parlemen, dan satu partai baru, Partai Nasdem sudah lama diketahui dirinya, dan partai non parlemen lainnya.

“Kami bukan tidak mau atau menolak penyederhanaan partai, tapi cara penyederhanaan tersebut yang dilakukan bukan dengan membunuh sekonyong-konyong,” ujar Anam.

Dikatakan, dengan peleburan 34 Parpol menjadi 10 Parpol selama ini adalah bukan datang berdasarkan seleksi yang jujur, namun sudah direkayasa sedemikian rupa.

“Zamannya pak Harto penyederhanaan parpol terjadi melalui tahapan yang rapi, tapi sebaliknya ini lebih parah, dipaksakan sedemikian rupa,” pungkas Anam.

Sementara, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, agar penolakan KPU terhadap penetapan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi parpol peserta pemilu 2014.

“Kalau Bawaslu tidak melaporkan ke Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP), maka bisa dikatakan Bawaslu main-main terhadap putusannya,” ujarnya.

(Ral / Ara)

POLITIK

Ketua KPU: PKPI Tetap Tidak Bisa Ikut Pemilu

Ngototnya KPU menolak putusan Bawaslu ini membuat kader PKPI resah.

ddd
Jum’at, 15 Februari 2013, 18:11 Sandy Adam Mahaputra, Bobby Andalan (Bali)
Ketua Umum PKPI, Sutiyoso

Ketua Umum PKPI, Sutiyoso (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menegaskan, tidak bisa menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Husni menolak putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah memenangkan PKPI. “Jika dilihat berdasarkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan pemenuhan persyaratan PKPI sebagai peserta pemilu, tetap tidak bisa,” ujarnya di sela-sela acara sosialisasi Pilgub Bali di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat 15 Februari 2013.

Menurut dia, persyaratan utama yang tidak dipenuhi PKPI menyangkut keterwakilan perempuan dan keanggotaan. “Kami bukan tanpa pertimbangan menolak, tetapi bagaimanapun harus berpegangan pada UU Nomor 8 tahun 2012, terutama pasal 8 yang menyebutkan persyaratan dihitung secara akumulatif. Satu saja tidak terpenuhi atau satu provinsi tidak lolos, maka tidak lolos,” kata Husni.

Husni mengaku sudah menghitung proporsionalitas kewenangan Bawaslu. Dari pemahamannya, keputusan tersebut tidak bersifat final dan mengikat, sebab Bawaslu lebih pada menjalankan fungsi mediasi.

“Kecuali nanti pengadilan keputusannya sudah incracht dan ternyata menyatakan tidak hanya PKPI, tetapi ada partai lain peserta pemilu, ya kami akan masukkan sebagai peserta pemilu,” ujarnya.

KPU, kata Husni, siap mengeksekusi sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Namun ia berharap agar jangan sampai diputuskan setelah pemungutan suara. Ia juga menyampaikan, dari 24 parpol yang dinyatakan KPU tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, ada 17 parpol yang mendaftar pengaduan ke Bawaslu.

Hanya saja, satu di antaranya tidak menindaklanjuti. “Kami tidak tahu apakah dari 16 parpol itu semuanya mendaftarkan gugatan ke PTTUN atau tidak,” ungkap Husni.

Ngototnya KPU menolak putusan Bawaslu ini membuat kader PKPI Bali resah. “Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami dilanda kebingungan, dan berharap akan ada ketegasan tentang posisi partai kami ke depan,” ujar Ketua DPP PKPI Bali Kadek Nuartana.

Yang paling dikhawatirkan Nuartana adalah kehilangan banyak kader akibat posisi partai seperti ini. “Bagaimana kami yakinkan kader supaya mereka bertahan. Ini pekerjaan sulit. Apalagi pemilu sudah di depan mata,” imbuh anggota Komisi I DPRD Bali itu. (eh)

Mencari kepastian hukum buat PKPI

Penulis : Didik Supriyanto

Jumat, 15 Februari 2013 10:45:43

Partai PKPI ke KPU. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

11
Sudah dua kolom ini menulis topik penyelesaian sengketa atas hasil verifikasi partai politik peserta pemilu, yang berporos pada Bawaslu. UU No. 8/2012 memang memberi wewenang kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa antara penyelenggara pemilu dengan partai politik menyangkut hasil verifikasi partai politik peserta pemilu. Namun proses dan hasil penyelesaian sengketa ini tidak semulus yang dibayangkan.Kolom pertama mengingatkan betapa akan sia-sianya sidang ajudikasi Bawaslu karena putusannya bisa diabaikan para pihak, sehingga sengketa berlanjut ke PTTUN dan MA. Dan benar saja, keputusan KPU yang menolak putusan Bawaslu agar KPU menyertakan Partai Keadilan dan Persatian Indonesia (PKPI) menunjukkan hal itu.Kolom kedua mengingatkan kepada DPR dan pemantau pemilu agar tidak terkejut atas apa pun putusan KPU maupun Bawaslu terkait penyelesaian sengketa hasil verifikasi partai politik peserta pemilu. Desain kelembagaan penyelenggara pemilu memang menempatkan tiga penyelenggara (KPU, Bawaslu dan DKPP) untuk saling bersaing, sehingga logis saja di antara ketiganya saling menolak dan menjatuhkan.Pada kasus hasil verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu, Bawaslu dan DKPP dalam satu kubu, sehingga mereka berhasil memaksa KPU melakukan verifikasi faktual terhadap partai-partai politik yang sudah terlanjur dinyatakan tidak lolos verifikasi admnistrasi oleh KPU. KPU tidak berdaya, sebab kalau sampai tidak menjalankan putusan DKPP, ketua dan anggota KPU diancam tuduhan melanggar kode etik penyelenggara. Mereka bisa dilaporkan dan disidang kembali oleh DKPP.Nah, pada kasus penolakan KPU untuk menyertakan PKPI sebagai peserta pemilu, KPU mendapat pembelaan dari DKPP. Pagi-pagi Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie sudah menyatakan KPU bisa menolak putusan Bawaslu, sehingga mereka yang tidak puas atas putusan KPU bisa melakukan banding ke PTTUN. Pernyataan Jimly yang disampaikan sebelum KPU menolak putusan Bawaslu itu, tentu membuat KPU tidak takut lagi ancaman PKPI dan pemantau untuk melaporkan KPU ke DKPP.Keputusan KPU memang menimbulkan kontroversi. Partai-partai yang dinyatakan tidak lolos dan beberapa pegiat pemantau pemilu cenderung menyalahkan KPU karena dianggap tidak menghormati hasil dari proses hukum yang diatur oleh undang-undang. Sebaliknya, partai-partai politik yang lolos dan beberapa akademisi, menilai sikap KPU sudah benar karena putusan Bawaslu dianggap tidak profesional.Putusan Bawaslu yang memerintahkan KPU untuk menyertakan PKPI menjadi partai politik peserta pemilu memang menimbulkan dilema bagi KPU. Pertama, putusan itu secara substansi bermasalah, baik dari logika maupun pengecekan fakta, sehingga bisa dimengerti jika KPU menolaknya. Lagi pula jika KPU menjalankan putusan itu, berarti KPU mengakui adanya kesalahan verifikasi sehingga para petugas di lapangan harus diberi sanksi.Kedua, sebagai pihak yang bersengketa, KPU bisa saja melakukan banding ke PTTUN dan kasasi ke MA. Tetapi jika KPU banding atas putusan Bawaslu ke PTTUN itu sama saja dengan bunuh diri. Sebab, ada peraturan MA yang menyatakan dalam penyelesaian sengketa antara penyelenggara dan partai politik, penyelenggara tidak berhak banding. Dus, jika KPU nekat banding ke PTTUN, ya pasti ditolak, yang itu akan memposisikan KPU melaksanakan putusan Bawaslu yang dinilainya bermasalah.

Ketiga, KPU bisa saja mengabaikan begitu saja putusan Bawaslu, dengan cara tidak bereaksi apapun atas putusan Bawaslu sehingga status kepesertaan PKPI tetap seperti sebelumnya: tidak lolos verifikasi faktual. Tapi jika langkah ini yang ditempuh, maka KPU sama saja dengan melecehkan hasil atas proses hukum yang diakui oleh undang-undang.

Dengan demikian, penyikapan KPU yang menolak menjalankan perintah Bawaslu bisa dipahami sebagai “tidak ada jalan lain”. Toh masih ada ruang buat PKPI melanjutkan sengketa ke PTTUN dan bahkan ke MA, demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

[tts]
BERITA TERKAIT

Bang Yos : PKPI bukan anak kemarin sore

Reporter : Muhammad Mirza Harera

Senin, 11 Februari 2013 14:34:13

Partai PKPI ke KPU. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

4

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso menebar ancaman bagi para pesaingnya di Pemilu 2014. Menurutnya, partai lain harus hati-hati dan memperhitungkan PKPI di Pemilu.

“PKPI itu bukan partai kemarin sore,” kata pria yang akrab disapa Bang Yos di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (11/2).

Pihaknya mengaku telah jauh-jauh hari mempersiapkan PKPI untuk ikut Pemilu. Dia mengatakan, Pemilu 2014 bukanlah Pemilu pertama bagi PKPI.

“Kita sudah tiga kali ikut pemilu, para caleg sudah dari 2012 kita inventarisir,” ujarnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga menyayangkan tarik ulur KPU-Bawaslu dalam proses penetapan partainya sebagai peserta Pemilu 2014.

“Nanti kalau sudah dapat nomor (peserta pemilu) baru kita akan umumkan siapa-siapa saja (tokoh-tokoh PKPI),” pungkasnya.

Bawaslu memutuskan meloloskan PKPI dalam sidang ajudikasi. Menurut Bawaslu, PKPI memberikan bukti bahwa terjadi kesalahan yang dibuat KPU saat verifikasi.

[dan]

Kumpulan berita :
# Pemilu 2014

Datangi MA, Sutiyoso sowan ke Tuada TUN

Reporter : Baiquni

Jumat, 15 Februari 2013 19:10:21

Partai PKPI ke KPU. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

4

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendadak mendatangi Mahkamah Agung (MA). Dia hendak bertemu dengan Ketua Muda Tata Usaha Negara (Tuada TUN) Paulus Effendi Lotulung.

Pertemuan itu diduga membicarakan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan PKPI diloloskan sebagai peserta Pemilu 2014.

“Kalau di lantai dua, itu ruang pak ketua. Tetapi tadi informasinya ke tempat Pak Paulus kamar TUN,” ujar salah satu sumber yang tidak bersedia disebut namanya di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (15/2).

Sebelumnya, Sutiyoso tampak tergesa-gesa masuk ke gedung utama MA dengan didampingi dua orang yang salah satunya adalah Sekjen PKPI Lukman F Mokoginta. Saat ditanya mengenai maksud kedatangannya, Sutiyoso hanya tersenyum dan melambaikan tangan.

Sutiyoso datang dengan mengendarai Toyota Land Cruiser dengan pelat nomor B 1 PKP. Dia mengenakan kemeja warna putih lengan panjang tanpa dibalut oleh atribur partainya.

[dan]

Kumpulan berita :
# Bawaslu
# Kpu
# Pemilu 2014

PKPI Datangi DKPP Konsultasi Posisinya Dalam Pemilu Kamis,

14 Februari 2013 | 6:53

Sutiyoso [google] Sutiyoso [google]

[JAKARTA] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengonsultasikan posisinya dalam Pemilu 2014.

“Intinya konsultasi ini soal nasib PKPI. Dalam sengketa pemilu, kami merasa sudah melewati secara benar dengan ke Bawaslu. Begitu juga dengan Bawaslu,” kata Ketua Umum PKPI Sutiyoso saat konferensi pers di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu.

Sutiyoso mengatakan kedatangannya ke DKPP juga untuk menanyakan apakah sikap KPU yang menolak menindaklanjuti putusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 termasuk pelanggaran kode etik atau tidak.

Kedatangan Sutiyoso dengan beberapa kadernya tersebut disambut Ketua DKPP Jimly dan Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait.

“Beliau (Ketua DKPP) minta kita buat surat pelaporan,” kata Sutiyoso.

Namun, dia enggan menjelaskan persoalan yang akan dilaporkan PKPI secara resmi ke DKPP.

“Nanti kalau sudah menjadi surat resmi baru saya umumkan,” katanya.

Yang jelas, kata Sutiyoso, pihaknya merasa dirugikan dengan penolakan KPU menjalankan putusan Bawaslu.

“Kerugian kami pertama adalah kerugian moril karena kader kami sudah menggelar selamatan, konsolidasi, semangatnya menggebu-gebu, caleg sudah daftar, dan parpol yang mau gabung, langsung berubah,” katanya.

Dia menambahkan pihaknya juga rugi secara materiil karena biaya yang dikeluarkan selama proses ajudikasi di Bawaslu juga cukup besar karena harus mendatangkan saksi-saksi dari daerah.

“Tak kalah penting kami merasa dipermalukan, kantor kami ada banyak karangan bunga ucapan selamat berderet di mana-mana,” katanya.

Karena itu, dia meminta kepada Bawaslu yang sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mendesak KPU melaksanakan keputusan itu.

“Jangan sampai nasib kami digantung seperti ini. Nanti kami akan mengajukan pengaduan secara resmi ke DKPP,” katanya.

Sutiyoso mengatakan pihaknya juga berencana mendatangi KPU.

“Lihat saja nanti, yang pasti saya datang bukan dengan gaya preman. Kami pasukan komando, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak dan profesional,” katanya. [Ant/L-8]

POLHUKAM

Bang Yos Minta Bawaslu Lapor ke DKPP

Catur Nugroho Saputra – Okezone
Jum’at, 15 Februari 2013 17:21 wib
Browser anda tidak mendukung iFrame
Dokumentasi Seputar Indonesia

Dokumentasi Seputar Indonesia

JAKARTA – Selain berkonsultasi ke Mahkamah Agung (MA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait keputusannya yang tidak dijalankan Komisi pemilihan Umum (KPU).

Hal ini disampaikan Ketua Umum PKPI, Sutiyoso,  usai bedah buku bertemakan ‘Pemilu 2014, Ajang Parpol Berebut Kekuasaan Dalam Skandal Imam Bonjol’, di Kantor PKPI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2013).

“Ya sebenarnya kita mendorong agar Bawaslu mengadukan ke DKPP. Karena dulu waktu peristiwa 18 parpol diikutkan verifikasi faktual itu kan keputusannya juga,” kata Bang Yos sapaan akrab Sutiyoso.

Menurut Bang Yos, PKPI akan terus mencoba agar KPU mau meloloskan partai kami, karena ini manyangkut hak konstitusi jutaan kader.

“Saya hanya mengetuk supaya mereka punya hati. Ingat ini menyangkut nasib orang di bawah,” tuturnya.

Selain itu, sambung Bang Yos, PKPI juga tidak akan mengadukan masalah ini ke PTTUN. Alasannya, kami sudah dimenangkan oleh Bawaslu.

“Nah itu aneh kalau kami sudah diselesaikan di Bawaslu tapi menggugat ke PTTUN. Untuk ke PTTUN pun sudah telat karena sudah disetel KPU agar telat,” tambahnya.
(ydh)

Browser anda tidak mendukung iFrame

BERITA TERKAIT: Verifikasi Parpol

“…PKPI Adukan KPU ke BAWASLU dan DKPP Terkait Penolakan KPU…”

Rate This

"..Kantor Badan Pengawas Pemilu ..." Foto By : Red NRMnews.com

"...Ketua Umum PKPI Sutiyoso..." Foto By : Red NRMnews.com

NRMnews.com – JAKARTA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, bahwa pihaknya tidak dapat melaksanakan Keputusan Sengketa Bawaslu dengan Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, yang menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai Peserta Pemilu 2014.

Berdasarkan UU Pemilu Tahun 2012 Nomor 8 pasal 259 ayat 1, diterangkan keputusan Bawaslu itu terakhir, dan mengikat. Kecuali keputusan berkaitan dengan verifikasi peserta pemilu dan Daftar Calon Tetap anggota DPR/DPRD.

Menurut Ketua KPU Husni Kamil Malik, pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keputusan itu, bisa menempuh ke PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara).

Hal ini tentunya menjadi suatu pukulan bagi PKPI, yang selang beberapa waktu lalu telah melaksanakan syukuran atas terbitnya keputusan Bawaslu, terkait partainya lolos sebagai peserta pemilu 2014.

PKPI mendesak Bawaslu segera mengambil langkah konstitusional dan konkret, dengan melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Ketua Umum PKPI, Sutiyoso saat Konferensi Persnya menjelaskan dalam keterangan pers di, surat KPU tersebut terdapat frasa :

“…KPU tidak dapat melaksanakan Keputusan Bawaslu No : 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013…” dapat dimaknai dan ditarik kesimpulan beragam, yakni : KPU tidak sanggup melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, KPU telah melanggar sumpah/janji jabatan, KPU tidak berpedoman kepada asas penyelenggaraan Pemilu, serta KPU tidak mengindahkan prinsip dasar etika dan perilaku.

"...Ketua DKPP Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie..." Foto By : Red NRMnews.com

PKPI sebagai pihak yang dirugikan dan merasa dipermalukan akibat putusan ini, merasa tidak perlu melakukan banding ke PTTUN atau pun kasasi ke MA, karena menganggap keputusan Bawaslu adalah final dan mengikat bagi KPU.

Artinya, keputusan Bawaslu yang menyatakan bahwa : PKPI berhak menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2014, harus segera ditindaklanjuti oleh KPU.

Menurut Bang Yoss (Sutiyoso), perihal yang akan diperkarakan di MK bukanlah sengketa pemilu, melainkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, terutama Pasal 259 Ayat 1, karena ada beda pengertian antara KPU dan Bawaslu terhadap UU tersebut.

“…Pertama, kami akan mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan kalau tidak selesai, kami akan mengadukan ke Komisi Ombudsman, lalu ke Mahkamah Konstitusi…” kata Ketua Umum PKPI, Sutiyoso.

Hari ini, Rabu (13/2/2013) PKPI telah mengadukan KPU ke Bawaslu serta DKPP. Ketua DKPP Prof. Jimly Ashiddique berencana memanggil Ketua KPU Husni Malik dan Ketua Bawaslu Muhammad terkait beda pengertian kedua lembaga itu menyikapi lolosnya PKPI sebagai peserta Pemilu.
( Oleh : Red NRMnews.com / Dwi Pravita )

omePolitikPolitik

DKPP Belum Terima Aduan Partai Sutiyoso  

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso. ANTARA/Andika Wahyu

Senin, 18 Februari 2013 | 15:36 WIB

DKPP Belum Terima Aduan Partai Sutiyoso

TEMPO.CO, Jakarta – Hingga kini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu belum menerima aduan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Padahal, pekan lalu Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKPI Sutiyoso mengaku datang ke DKPP untuk mengadukan Komisi Pemilihan Umum atas dugaan pelanggaran kode etik.

“Mereka sudah datang, tapi belum ada laporan formal yang masuk. Cuma datang saja,” kata anggota Dewan Kehormatan Saut Hamonangan Sirait kepada Tempo, Senin, 18 Februari 2013. Saut mengatakan Dewan Kehormatan tidak bisa menganjurkan PKPI agar mengadu ke Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan hanya bisa menunggu aduan yang datang langsung dari PKPI atau Badan Pengawas Pemilu. Dewan Kehormatan juga tidak menerima aduan pelanggaran kode etik dari Badan Pengawas. Sebelumnya, Bawaslu menerbitkan putusan yang meminta Komisi untuk menyertakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

Namun, Komisi menolak putusan Badan Pengawas. Komisi menyatakan PKPI tetap tak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. Menyusul keputusan KPU, PKPI berencana mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Dihubungi terpisah, Sutiyoso menyatakan seharusnya Badan Pengawas yang mengadukan PKPI ke Dewan Kehormatan, bukan PKPI yang datang sendiri ke sana. “Gugatan ke Dewan Kehormatan harusnya Badan Pengawas yang ajukan,” katanya.

ANANDA BADUDU

Berita politik lainnya:
Bikin Kisruh, Megawati Pecat Peni Suparto

Ini Bukti Anas Tidak Mencicil Toyota Harrier

Anas, Harrier dan Perhitungan Penguasa Langit

Anas : Pidato SBY Sudah Jelas Top

Minta Anas Mundur, Ulil Dinilai Blunder

SBY: Anas Tetap Ketua Umum

Ini Alasan Hary Tanoe Pindah ke Hanura

16
Feb
13

Agraria : Petisi 153 Ilmuawan ke Presiden

153 Ilmuwan Kirim Petisi ke Presiden

Sulung Prasetyo | Selasa, 12 Februari 2013 – 13:42:03 WIB


(dok/antara)
Kementerian dan BPN harus memoratorium pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam.

 

JAKARTA – Sebanyak 153 ilmuwan dari berbagai universitas dan institusi di Indonesia mengirimkan petisi terkait keadilan agraria kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Petisi itu berisi rekomendasi atas berbagai masalah agraria di Indonesia dan pelanggaran terhadap UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.

“Reformasi hukum dan kebijakan yang komprehensif yang mengacu pada prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam belum dilaksanakan,” kata Soeryo Adiwibowo dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Senin (11/2).

Menurutnya, setidaknya terdapat beberapa indikator yang mendasari petisi itu. Indikator itu adalah keberadaan UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup juga tidak harmonis.

Selain itu, ada ketidaksinkronan antara peraturan perundangan-undangan sumber daya alam dan lingkungan dengan peraturan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Peraturan daerah yang bersifat eksploitatif dan bermotif kepentingan jangka pendek juga sangat banyak.

“Sebagai akibatnya, keberlanjutan pembangunan Indonesia terancam. Bencana lingkungan dan degradasi sumber daya alam meluas ke berbagai wilayah Indonesia,” ujar Soeryo lagi.

Arie Sukanti Hutagalung dari Universitas Indonesia (UI) menyarankan supaya presiden melaksanakan seluruh arah kebijakan dan mandat Ketetapan MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara konsisten. Presiden juga harus memantau pelaksanaannya secara transparan, berkelanjutan, dan akuntabel dengan membentuk jaringan pemantau antarpemangku kepentingan.

Pemerintah harus mengupayakan penyelesaian konflik agraria secara berkesinambungan, intensif, dan terkoordinasi dengan membentuk lembaga independen dengan tugas pendaftaran dan verifikasi kembali kasus-kasus konflik agraria yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, presiden juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memfasilitasi, dan mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hukum yang pernah ada di dalamnya.

Petisi tersebut juga berisi saran untuk menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) untuk memimpin pengkajian ulang terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di bidang agraria dengan melibatkan akademikus dan masyarakat madani.

Selain itu, presiden diminta menugaskan kepada pemimpin kementerian terkait dengan sumber daya agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan moratorium pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam atau hak atas tanah selama dilakukan audit oleh lembaga independen.

Presiden perlu mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan konflik agraria. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga harus dilaksanakan.

Isi petisi juga menyarankan agar menugaskan kepada Menteri Kehutanan (Menhut) untuk segera menyelesaikan konflik pada desa-desa di dalam, perbatasan, dan sekitar kawasan hutan. Petisi juga meminta pembentukan kementerian yang bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Sumber : Sinar Harapan
16
Feb
13

IndoGreenWay : Jus Tomat Lebih Berenergi

Lupakan Minuman Energi, Jus Tomat Saja

Albertina S.C. | Rabu, 13 Februari 2013 – 19:59:04 WIB


(Dok/www.simplyrecipes.com)
Jus tomat membantu atlet mempercepat pemulihan otot.
Minum jus tomat mempersingkat pemulihan otot dan membuat tingkat kadar glukosa lebih cepat normal.
JAKARTA – Jus tomat dapat lebih baik daripada minuman energi untuk memulihkan kondisi tubuh yang terkuras setelah olahraga, penelitian baru menunjukkan. Mengapa?Para ahli mengatakan tomat mengandung bahan kimia penting untuk membantu memulihkan otot dan mengembalikan darah ke tingkat normal setelah olahraga keras dan peregangan.

Daily Mail, Selasa (12/2), mengungkapkan para ahli dari sejumlah lembaga kesehatan di Yunani  melakukan tes pada 15 atlet selama dua bulan. Mereka memeriksa tanda-tanda vital sebelum, selama, dan setelah berolahraga.

Dalam studi, sembilan atlet minum jus tomat setelah latihan dan enam lainnya mereguk minuman energi  bersoda yang biasa mereka minum.

Nah, atlet yang minum jus tomat memiliki tingkat pemulihan otot yang lebih cepat. Kadar glukosa dalam darah mereka juga lebih cepat normal setelah latihan berat.

Tomat mengandung senyawa yang disebut lycopene, yang memberi warna merah. Anti-oksidan dalam tomat ini dikenal memerangi kanker, penyakit jantung, dan penyakit lain. Inilah yang membuat tomat masuk dalam diet Mediterania yang diadopsi sejumlah orang agar hidup lebih lama.

Dalam studi terbaru, enzim dan protein berbahaya yang berkontribusi pada kerusakan otot dan otak lebih cepat kembali ke tingkat normal pada para atlet yang minum jus tomat setelah olahraga.

Penelitian yang dipimpin oleh para peneliti di General Chemical State Laboratory Yunani ini mengungkapkan jus tomat sangat efektif sehingga orang dengan tingkat tinggi protein berbahaya bisa mendapatkan keuntungan hanya dalam waktu dua bulan.

Temuan yang diterbitkan dalam jurnal Food and Chemical Toxicology ini memperkuat penelitian peneliti Swedia sebelumnya yang menemukan bahwa jus tomat membantu mengurangi kerusakan oksidatif setelah olahraga.

Para peneliti di Stockholm meminta sekelompok relawan sehat untuk berolahraga dengan denyut jantung 80 persen dari maksimal selama 20 menit.

Selesai sesi latihan, peneliti mengambil darah untuk mengukur 8-oxodG, senyawa yang menandai kerusakan oksidatif. Ini adalah hasil dari reaksi kimia dalam tubuh yang melepaskan molekul kaya oksigen berbahaya yang menyerang jaringan dan menyebabkan kerusakan permanen yang berimplikasi menyebabkan berbagai penyakit.

Para peneliti menemukan relawan yang menyesap sedikit jus tomat setelah olahraga selama lima pekan mengalami begitu banyak kerusakan oksidatif.

Sumber : Daily Mail

Tomat rebus dapat cegah kanker prostat

Rabu, 13 Februari 2013 22:50 WIB | 1256 Views

ilustrasi Seorang petani memanen Tomat di Desa Susukan, Sumbang, Banyumas, Jateng. (FOTO ANTARA/Idhad Zakaria)

Tomat yang direbus lama hingga menjadi setengah bubur merupakan sumber likopen terbaik,”

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) – Tomat yang direbus hingga lembek dan menyerupai bubur ternyata merupakan bahan pangan yang mampu mencegah terjadinya kanker prostat.

“Tomat yang direbus lama hingga menjadi setengah bubur merupakan sumber likopen terbaik,” ungkap pakar gizi Dr. Samuel Oetoro, MS, SpGK, di Jakarta, Rabu.

Likopen adalah salah satu zat yang terdapat dalam warna sayur dan buah, yang memiliki fungsi untuk mencegah kanker prostat.

“Likopen akan muncul saat tomat direbus hingga lembek seperti bubur, karena zat ini terletak pada inti buah tomat,” jelas Samuel. Ikatan inti pada buah tomat tidak akan terlepas pada saat dikonsumsi secara mentah.

“Memang, bila direbus kandungan vitamin c, betakaroten, dan lainnya akan hilang. Namun tomat menjadi istimewa karena kandungan likopen. Vitamin dan betakaroten bisa didapat dari sayur dan buah lainnya,” kata Samuel.

Oleh sebab itu Samuel menganjurkan untuk mengkonsumsi setidaknya lima jenis sayur dan buah dengan aneka warna setiap harinya. Lebih lanjut Samuel memaparkan bahwa karotenoid seperti likopen tidak akan terserap usus tanpa bantuan minyak.

“Maka campurlah ‘bubur’ tomat dengan sesendok minyak canola atau minyak zaitun. Dua minyak ini jauh lebih sehat dibandingkan minyak sayur lainnya,” jelas Samuel.
(M048)Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013

16
Feb
13

Kebudayaan : Basa Bali di Google Indonesia

Wow, Basa Bali Ada di Google Indonesia

TEMPO.COTEMPO.CO 

TEMPO.CO , Jakarta:Google Indonesia menampilkan bahasa Bali dalam mesin pencariannya. Pilihan bahasa ini bisa ditemui pengguna internet dengan mengunjungi Google.co.id. Bahasa Jawa sebelumnya juga ditampilkan oleh Google.

Google Indonesia Head of Country, Rudy Ramawy mengatakan, pencantuman bahasa daerah dalam mesin pencari merupakan upaya Google Indonesia untuk melestarikan warisan Nusantara. Bahasa Bali dipilih karena bahasa daerah ini dipakai oleh 4 juta orang.

 

“Kami berharap bahasa Bali di Google akan memudahkan lebih banyak pengguna internet untuk menemukan informasi yang dibutuhkan,” kata Rudy, Jumat, 15 Februari 2013.

 

Google Indonesia bekerja sama dengan 45 mahasiswa dan para ahli bahasa daerah program memasukkan Basa Bali ke halaman depan mesin pencari ini. Para ahli bahasa itu berasal dari Universitas Udayana, Yayasan Dwijenda, serta BASAbali.org. Penerjemahan sendiri dilakukan pada Maret-April 2012.

 

Windhu Sancaya, kepala ahli bahasa BASAbali.org, menyebut pencantuman Basa Bali pada mesin pencari Google sebagai kemajuan luar biasa bagi masyarakat Pulau Dewata. Apalagi pada saat ini, kian banyak anak muda berselancar di internet. “Semoga bahasa daerah di Google dapat menciptakan kesadaran bagi mereka untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Bali, di tengah-tengah globalisasi,” kata Windhu.

 

Opsi bahasa Bali tersedia pada halaman muka Google dan hasil pencarian. “Namun bahasa Bali tidak akan menjadi salah satu bahasa di Google Translate,” ujar Rudy.

 

CORNILA DESYANA

Baca juga

Begini Jejak Anak Bos PKS di Kasus Daging Impor

Status Anas Menggantung, BW: Ora Usah Kesusu

KPK Cegah Anak Ketua Dewan Syuro PKS?

16
Feb
13

Lingkungan : Hujan Meteor di Rusia Tengah

Hujan Meteor Timbulkan Kepanikan di Rusia Tengah

Yahoo! News via Space.com

AntaraAntara – Jum, 15 Feb 2013

Moskow (AFP/ANTARA) – Hujan meteor turun di Rusia tengah pada Jumat, memicu kepanikan saat puing-puing benda angkasa berjatuhan dan meledak di udara, menerbangkan jendela dan menyebabkan beberapa orang terluka.

“Sebuah meteorit yang hancur di atas Ural (pegunungan di Rusia tengah), sebagian besar terbakar di atmosfer yang lebih rendah,” kata kantor lokal kementerian keadaan darurat nasional dalam sebuah pernyataan.

Meteor hits central Russia, 400 hurtA meteor crashes into the Urals in central Russia, injuring 400 people authorities say. Lily Grimes reports.

“Fragmen dari meteorit itu mencapai Bumi, jatuh di daerah yang jarang penduduknya di wilayah Chelyabinsk,” katanya.

“Menurut informasi awal, empat orang terluka terkena pecahan kaca,” katanya.

“Pada pukul 11.00 waktu setempat kami menerima banyak panggilan darurat, pemadaman listrik, dan luka-luka,” menurut pernyataan pemerintah lokal yang dikutip Interfax.(dh/pt)

Untuk berita terbaru, ikuti Yahoo! Indonesia di Twitter dan Facebook

Berita Lainnya

Meteor Jatuh di Rusia, Lebih dari 200 Anak Terluka

TEMPO.COTEMPO.CO – 

TEMPO.CO, Yekaterinburg – Kementerian Kesehatan di Provinsi Chelyabinsk, Rusia, mencatat 985 orang yang terluka akibat terkena pecahan meteor yang jatuh di sebuah danau di kota Chebarkul, Provinsi Chelyabinsk, Rusia, Jumat, 15 Februari 2013 sekitar pukul 9.30 pagi. Lebih dari 200 korban adalah anak-anak. Mayoritas korban menderita luka gores.

Dari 43 orang yang mendapat perawatan khusus, 13 di antaranya adalah anak-anak. Dua orang dewasa hingga saat ini masih dalam kondisi kritis. Korban terbanyak ada di kota Chelyabinsk dengan jumlah 655 orang, Kopeisk (130), Korkino (70), Emanzhelinsk (51), dan Etkul (20). Meteor juga merusak sedikitnya 154 bangunan, 93 di antaranya adalah rumah sakit dan poliklinik. “Meteor juga merusak 10 panti asuhan dan lima panti jompo. Kaca-kacanya pecah,” ujar Perwakilan Kementerian Sosial di Wilayah Chelyabinsk Olga Kucherina seperti dilaporkan Ural KP.

Administrator Kota Chelyabinsk Sergey Davydov menyatakan bahwa pemerintah akan menanggung semua biaya kerusakan bangunan yang terjadi akibat meteor tersebut. Beberapa sekolah yang mengalami kerusakan terpaksa menutup sebagian ruang kelasnya untuk proses perbaikan, namun kegiatan belajar akan tetap berlangsung. Proses perbaikan tersebut ditargetkan selesai minggu depan.

Sementara itu, empat warga Indonesia yang tinggal di Kota Yekaterinburg, sekitar 250 kilometer sebelah utara Chelyabinsk, berada dalam kondisi baik. “Saya seharian ada di asrama. Aman-aman saja di sini. Tidak lihat meteor itu secara langsung. Hanya tahu beritanya dari Internet,” kata Muhamad Zainun Najib, mahasiswa Indonesia di Universitas Federal Ural, Yekaterinburg.

GABRIEL TITIYOGA (YEKATERINBURG)

14
Feb
13

Politik : Jenderal Pramono Edhie Wibowo

Politik

 

”Ingin Gantikan Anas, Ipar SBY Buru-buru Pensiun”

Rabu, 13-02-2013 13:41

ist

ist

JAKARTA, PESATNEWS – Rumor penggusuran Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) terus bergulir. Bahkan kabarnya, sosok Jenderal Pramono Edhie Wibowo digadang-gadang untuk menggantikan Anas.

Kabar yang berhembus, menyebutkan Pramono Edhie akan segera bergabung dalam barisan elit PD. Ipar Presiden SBY yang kini menjabat KSAD tersebut akan pensiun lebih cepat. Seharusnya Pramono pensiun pada Mei 2013, namun dia memilih pensiun sebulan lebih cepat untuk segera terlibat dalam kegiatan di Majelis Tinggi PD.

Kabarnya, Jenderal lulusan Akabri tahun 1980 ini akan mengikuti mekanisme KLB dalan rangka pemilihan Ketua Umum PD menggantikan Anas Urbaningrum. Bahkan, Pramono  juga disebut-sebut akan dicapreskan PD di Pilpres 2014 mendatang.

Rumor yang berkembang itu sepertinya dibenarkan oleh salah satu anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman. Mantan Menpora itu sempat  menyebut nama Pramono Edhie sebagai calon Ketua umum PD pengganti Anas.

“Saya belum bisa tahu (siapa Ketum PD nantinya -red). Tapi siapapun dia, termasuk Pramono Edhie, bisa dipilih secara demokratis,” kata Hayono yang ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).

Sekedar info, Pramono Edhie Wibowo lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 5 Mei 1955. Dia diangkat sebagai KSAD menggantikan  Jenderal TNI George Toisutta. Pengangkatan itu menuai protes dari berbagai kalangan seperti KontraS, bahwa terdapat unsur nepotisme karena merupakan ipar dari Presiden SBY sendiri. [dr/fu]

BIODATA
Nama: Pramono Edhie Wibowo
Lahir : Magelang, 5 Mei 1955
Jabatan: KSAD
Istri : Kiki Gayatri Soepono
Anak : 1. Ayu Ratna Pratiwi, 2. Yusuf Putra Pramono

Karier Militer
•    Komandan Peleton Grup I Kopassandha (1980).
•    Perwira Operasi Grup I Kopassandha (1981).
•    Komandan Kompi 112/11 Grup I Kopassandha (1984).
•    Perwira Intel Operasi Grup I Kopassus (1986).
•    Komandan Batalyon 11/1 Kopassus (1995).
•    Wakil Komandan Grup I/Kopassus (1996).
•    Komandan Grup I/Kopassus (1998).
•    Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001).
•    Staf Ahli Bidang Ekonomi Politik Sesko TNI.
•    Wakil Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.
•    Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro.
•    Panglima Komando Daerah Militer(Pangdam) III/Siliwangi.
•    Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.
•    Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad).
•    Kepala Staf Angkatan Darat.

Pendidikan Militer
•    Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) – 1980.
•    Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat(Sesko AD) – 1995.
•    Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) – 2001.




Blog Stats

  • 2,184,743 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 120 other followers