Archive Page 76

18
Nov
12

Kenegarawanan : Krisis Eropa dan Perspektif Revolusi

In Defence of Marxism 

Krisis Eropa dan Perspektif Revolusi

Written by In Defence of Marxism Tuesday, 16 October 2012

Berikut ini adalah saduran dari Perspektif Politik Dunia 2012, mengupas mengenai krisis di Eropa dan bagaimana krisis ekonomi ini memicu krisis politik terbesar di Eropa.

Situasi dunia sedang berubah dengan kecepatan kilat. Setelah Revolusi Arab, peristiwa-peristiwa saling susul menyusul dengan cepat: gerakan indignados di Spanyol; gelombang pemogokan dan demonstrasi di Yunani; kerusuhan-kerusuhan di Inggris; gerakan di Wisconsin dan gerakan Okupasi di AS; tumbangnya Gaddafi; jatuhnya Papandreou dan Berlusconi; semua ini adalah gejala-gejala dari epos sekarang ini.

Belokan-belokan tajam yang tiba-tiba ini mengindikasikan bahwa sesuatu yang fundamental sedang berubah. Peristiwa-peristiwa mulai menyentuh semakin banyak kesadaran dari masyarakat luas. Kelas penguasa semakin terpecah dan kebingungan karena dalamnya krisis yang tidak pernah mereka sangka akan terjadi, dan mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tiba-tiba mereka menemukan diri mereka tidak mampu mengontrol masyarakat dengan cara-cara yang lama.

Ketidakstabilan adalah elemen yang dominan di semua tingkatan: ekonomi, finansial, sosial, dan politik. Partai-partai politik sedang memasuki krisis. Pemerintah-pemerintah dan pemimpin-pemimpin jatuh bangun silih berganti tanpa mampu menemukan jalan keluar dari kebuntuan ini.

Yang terpenting dari semua ini adalah kelas pekerja telah pulih dari shok awal krisis dan sedang bergerak. Elemen-elemen termaju dari kaum buruh dan muda mulai mengambil kesim-pulan-kesimpulan revolusioner. Semua gejala ini berarti bahwa kita sedang memasuki bab pembukaan revolusi dunia. Ini akan terkuak dalam tahun-tahun ke depan, dan mungkin beberapa dekade ke depan, dengan pasang surut dan naik, langkah-langkah maju dan mundur; sebuah periode peperangan, revolusi, dan konter-revolusi. Ini adalah ekspresi dari kenyataan bahwa kapitalisme telah kehabisan potensinya dan sedang memasuki fase penurunan.

Pengamatan umum ini, akan tetapi, tidak menafikan kemungkinan periode pemulihan. Bahkan di periode 1929-1939 ada variasi-variasi siklus, tetapi tendensi umumnya adalah menuju resesi yang lebih panjang dan dalam, yang akan diinterupsi oleh boom-boom yang dangkal dan pendek. “Pemulihan” yang menyusul resesi 2008-9 merupakan indikasi dari tendensi ini. Ini adalah pemulihan terlemah di dalam sejarah – terlemah semenjak 1830, menurut para ekonom borjuis – dan ini hanya akan menyiapkan resesi yang bahkan lebih dalam.

Ini merefleksikan kenyataan bahwa sistem kapitalis telah tiba di jalan buntu. Kapitalisme telah menumpuk kontradiksi-kontradiksi selama berpuluh-puluh tahun. Krisis ini adalah sebuah manifestasi pemberontakan kekuatan produksi atas belenggu sistem kapitalis. Halangan utama yang memblokir perkembangan peradaban adalah kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan negara-bangsa.

Pada periode sebelumnya, kontradiksi ini secara parsial dan sementara terselesaikan oleh ekspansi perdagangan dunia (“globalisasi”) yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Untuk pertama kali semenjak tahun 1917 semua sudut bumi tersatukan di dalam sebuah pasar dunia yang luas. Akan tetapi, kontradiksi kapitalisme tidak terhapuskan oleh ini, tetapi justru menyebar ke skala yang lebih luas.

“Globalisasi” sekarang memanifestasikan dirinya sebagai krisis kapitalisme global. Kapasitas produksi yang besar yang telah dibangun dalam skala dunia tidak dapat digunakan. Krisis ini tiada tandingannya dalam sejarah. Cakupannya lebih luas dari krisis-krisis sebelumnya. Para ahli strategi kapitalis adalah seperti pelaut dari jaman kuno yang sedang melayari lautan yang belum pernah dijelajahi, tanpa peta dan kompas. Kaum borjuis dunia sekarang sedang mengalami krisis kepercayaan diri.

Kaum borjuis menunda krisis ini dengan menggunakan mekanisme-mekanisme yang biasanya digunakan untuk keluar dari resesi. Tetapi sekarang ini mustahil. Bank-bank tidak ingin meminjamkan modal, kaum kapitalis tidak berinvestasi, ekonomi stagnan, dan tingkat pengangguran meningkat. Ini mengindikasikan bahwa pemulihan lemah setelah 2009 akan pada tahapan tertentu runtuh menjadi sebuah slump yang baru.

Spiral ke Bawah

Trotsky menulis pada tahun 1938: “Kaum kapitalis sedang meluncur menuju bencana dengan mata tertutup.” Kita harus mengubahnya menjadi: kapitalis sedang meluncur menuju bencana dengan mata terbuka lebar. Mereka dapat melihat apa yang sekarang sedang terjadi. Mereka dapat melihat apa yang terjadi dengan euro. Di Amerika mereka melihat dengan mata terbuka defisit anggaran yang sedang terjadi. Tetapi mere-ka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.

Semenjak runtuhnya sistem finansial pada tahun 2008, pemerintah telah menghabiskan trilyunan dolar untuk menyelamatkan sistem finansial, tetapi sia-sia usaha mereka. Komisi Eropa baru saja menurunkan prediksi perkembangan ekonomi di Zona Eropa, yang sekarang telah berhenti. Akan tetapi, stagnasi adalah prediksi yang paling optimis. Semua hal mengindikasikan kemunduran baru yang bahkan lebih curam dibandingkan 2008-9.

Di bulan-bulan setelah bank-bank di-bail-out, kaum borjuis mencoba menenangkan diri mereka sendiri dengan berbicara mengenai pemulihan. Tetapi seperti yang telah kita lihat ini adalah pemulihan terlemah di dalam sejarah. Tidak ada “tunas-tunas muda”. Pada kenyataannya, ekonomi dunia belumlah pulih dari krisis 2008 kendati tril-yunan dolar telah dipompakan. Dengan cara yang putus-asa ini mereka berhasil menghindari krisis seperti tahun 1929, tetapi kebijakan-kebijakan panik ini tidak menyelesaikan satupun masalah fundamental. Sebaliknya, mereka menyebabkan kontradiksi-kontradiksi baru yang tak terselesaikan.

Kaum borjuis telah menghindari runtuhnya perbankan, tetapi dengan memprovokasi kebangkrutan dan keruntuhan pemerintahan. Mereka telah mengubah lubang hitam sistem finansial swasta menjadi lubang hitam finans publik.

Sekarang para politisi Eropa mengeluh kalau Yunani telah memalsukan data finansial mereka untuk menutup-nutupi situasi finans mereka yang sebenarnya. “Bila kita mengetahui ini dari dulu kita tidak akan membiarkan Yunani bergabung dengan Zona Eropa,” keluh me-reka. Tetapi adalah tugasnya para bankir untuk menganalisis data dari pemohon utang dan membongkar kedok pemalsuan. Tuduhan terhadap Yunani oleh kare-nanya dapat juga dihantarkan ke para bankir. Mengapa mereka tidak mengetahui penipuan Yunani?

Jawabannya adalah mereka tidak ingin tahu. Institusi-institusi finansial semuanya terlibat di dalam penipuan spekulasi ini dan meraup laba yang besar dari berspekulasi kredit perumahan sampai obligasi pemerintahan. Dalam orgi spekulasi ini mereka tidak tertarik mengetahui kualitas dari utang yang mereka berikan. Sebaliknya, mereka berkongkalikong dengan para peminjam untuk membuat utang mereka lebih menarik.

Krisis subprima AS adalah sama. Bank-bank meminjamkan banyak uang ke orang-orang yang tidak bisa membeli rumah. Pada kenyataannya, mereka menekan mereka untuk meminjam uang. Utang-utang ini kemudian dipotong-potong dan dibungkus ulang dan dijual untuk tujuan spekulasi. Banyak uang yang dibuat dari spekulasi ini. Selama uang terus mengalir, mereka tidak khawatir mengenai keuangan pemerintahan Yunani, atau para pemilik rumah yang insolvent di Alabama, Madrid, atau Dublin.

Tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan bahwa kelas kapitalis di dalam periode ini telah kehilangan akal sehat mereka. Seperti seorang pemabuk, kaum borjuis mabuk kepayang dengan kesuksesan mereka. Mereka hanya hidup untuk hari ini dan tidak memperdulikan masa depan. Mereka tidak peduli kalau mereka hidup dari utang, dan bahwa utang ini harus dibayar. Dan seperti setiap pemabuk, mereka akhirnya bangun dengan kepala yang sakit.

Sakit kepala ini segera dipindahkan ke negara, yang lalu memindahkannya ke seluruh masyarakat. Para bankir ba-ngun dari tidur mereka tersegarkan oleh transfusi milyaran uang rakyat, sementara seluruh masyarakat disodorkan nota utang.

Publik sekarang dibangunkan oleh kenyataan bahwa apa-yang-disebut masyarakat demokratis ini pada kenyataannya dikontrol oleh dewan-dewan direktur bank-bank dan korporasi-kor-porasi besar yang tak terpilih. Mere-ka mempunyai hubungan erat dengan pemerintah dan juga dengan para elit politik yang mewakili mereka. Ini telah mengakibatkan ditinggalkannya kepercayaan lama yang nyaman, dan retaknya konsensus. Masyarakat dengan cepat terpolarisasi. Ini adalah bahaya besar bagi kelas penguasa.

Secara dialektis, semua faktor yang sebelumnya mendorong maju perekonomian sekarang bergabung mendorongnya mundur. Masyarakat kita sedang meluncur ke bawah tanpa akhir. Kelas pekerja Eropa dan AS telah meraih pencapaian-pencapaian yang memberikan mereka keberadaan yang semi-beradab. Namun sekarang pencapaian-pencapaian sosial tersebut tidak bisa lagi ditole-rir oleh kelas kapitalis. Sistem kapitalis telah bangkrut.

Siapa yang akan membayar utang-utang ini? Para ekonom tidak tahu bagaimana cara keluar dari krisis ini. Satu-satunya hal yang mereka setujui adalah bahwa kelas pekerja dan kelas menengah harus membayar utang ini. Tetapi setiap satu langkah mundur yang diambil oleh rakyat, kaum bankir dan kapitalis akan menuntut sepuluh lagi.      Inilah arti sesungguhnya dari serangan-serangan yang telah diluncurkan di mana-mana.

Rakyat pekerja Yunani bangkit memberontak melawan imposisi ini. Mereka akan diikuti oleh buruh Italia, Spanyol, dan negara-negara Eropa lainnya. Pembayaran bunga utang adalah pengeluaran ketiga terbesar dari pemerintah Spanyol, ini setelah pelayanan kesehatan dan jaminan tenaga kerja: yakni $35 milyar setiap tahunnya. Krisis Spanyol mengekspresikan dirinya paling akut di dalam tingkat pengangguran mereka. Hampir 5 juta orang menganggur: 1 dari 5 orang di Spanyol. Di Selatan tingkat pengangguran hampir mencapai 30 persen. Se-tengah dari kaum muda menganggur. Inilah yang menyebabkan gerakan “indignados”

“Contagion” akan terjadi, bukan hanya di dalam ranah ekonomi tetapi juga di dalam ranah politik. Demo-demo menentang pemotongan anggaran dan peningkatan pajak telah menyebar dari Madrid ke Athens, dari Athens ke Roma, dari Roma ke London. Di Amerika, ge-rakan Okupasi menyebar seperti api liar, yang mengekspresikan kekecewaan dan rasa frustrasi yang sama. Panggung ini sedang dipersiapkan untuk sebuah ledakan perjuangan kelas di mana-mana.

Krisis Kapitalisme Eropa

Zona Eropa sekarang sedang melalui krisis yang paling serius di dalam sejarahnya, yang mempertanyakan eksistensinya di masa depan. Semua kontradiksi nasional akan mencuat, seperti yang sekarang kita lihat dengan hubungan yang retak antara Yunani, Prancis, Jerman, dan Itali. Uni Eropa sedang menghadapi hari yang sulit.

Seharusnya hal ini tidak terjadi. Klausa-klausa dari Perjanjian Maastricht melarang utang-utang besar dan defisit anggaran. Tetapi sekarang Perjanjian Maastricht hanyalah satu memori yang redup. Secara teoritis, karena semuanya adalah anggota dari mata uang tunggal yang sama, dengan bank sentral yang sama yang menentukan satu tingkat suku bunga, setiap negara seharusnya boleh meminjam dengan suku bunga yang nyaris sama. Tetapi pada tahun 2010 pasar mulai membedakan antara Zona Eropa dengan ekonomi yang le-bih kuat – Jerman dan satelit-satelitnya (Austria, Belanda, dan beberapa lainnya), dan ekonomi yang lebih lemah se-perti Yunani, Irlandia, Spanyol, dan Italia. Sekarang, bahkan ekonomi-ekonomi yang lebih kuat, seperti Prancis, Austria, dan Belanda, terpengaruh. Standard & Poor’s bahkan telah memperingatkan bahwa 15 dari 17 anggota Zona Eropa rating kreditnya dapat diturunkan, dengan tanda tanya bahkan untuk Jerman.

Suku bunga meminjam uang dari pasar uang semakin ditingkatkan. Bunga yang semakin tinggi ini semakin memperberat beban utang dan membuatnya susah dibayar.

Bahkan sebelum euro terbentuk kami telah mengatakan bahwa mustahil menyatukan ekonomi-ekonomi yang sedang bergerak ke arah-arah yang berbeda. Sekarang sejumlah ekonom borjuis memperingatkan bahwa tekanan yang sedang menumpuk ini dapat menyebabkan runtuhnya mata uang tunggal ini. Untuk pertama kalinya, masalah runtuhnya, bukan hanya euro tetapi Uni Eropa itu sendiri, dikedepankan dengan terbuka. Kemunduran ekonomi di euro adalah sebuah ekspresi dari kontradiksi yang tak terselesaikan di Uni Eropa.

Yunani: Mata Rantai Terlemah

Krisis di Eropa dimulai di Yunani, dan walaupun terlambat menyebar ke Jerman, Austria, dan Skandinavia, ia telah mulai menyebar. Cepat atau lambat, semua negara ini akan tersedot ke dalam badai ini.

Untuk menenangkan pasar, Prancis dan Jerman awalnya bersikeras kalau Yunani harus tetap menjadi bagian “integral” dari mata uang tunggal. Tetapi walaupun kata-kata ini secara sementara dapat menstabilkan pasar, mereka hanya-lah ujaran saja dan segera terpecah-pecah ke empat penjuru mata angin. Yunani dipaksa untuk bangkrut secara parsial. Pasar finansial dunia pada kenyataannya bekerja di bawah asumsi bahwa Yunani akan bangkrut sepenuhnya.

Pada tahun 2010, Yunani meminjam uang sebesar 10,5 persen dari output ekonomi pertahunnya, hanya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yunani jelas tidak akan mampu membayar utangnya, dan satu-satunya hasil dari program penghematan yang dipaksakan kepadanya oleh para pemimpin Zona Eropa adalah mendorongnya lebih ke jauh ke dalam resesi dan kemelaratan. Bahkan bila rencana paling baru dilaksanakan dengan sempurna defisit Yunani masih akan sebesar 120 persen GDP pada tahun 2020, sementara rakyat Yunani akan menderita karena penurunan standar hidup mereka.

Sebagai imbalan dari “bantuan” yang mereka terima, pemerintah Yunani dipaksa untuk memeras tetesan darah terakhir dari rakyat Yunanti. Tetapi pada akhirnya Yunani tidak akan dapat membayar utangnya.

Hampir tak terelakkan kalau Yunani pada akhirnya akan ditendang keluar dari Uni Eropa. Tetapi ini akan membawa konsekuensi yang serius bagi Yunani dan seluruh Uni Eropa. Semua kondisi objektif untuk revolusi di Yunani selama delapan bulan terakhir ini telah hadir: 1) Kelas kapitalis terpecah belah dan kehilangan kepercayaan dirinya; 2) Kelas menengah sedang ragu dan cenderung mendukung perubahan revolusioner; 3) Kelas buruh sedang berjuang dan siap membuat pengorbanan-pengorbanan terbesar untuk bergerak maju.

Apa lagi yang dapat kita harapkan dari kelas buruh Yunani? Apa lagi yang dapat mereka perbuat? Bila mereka tidak merebut kekuasaan, ini bukan salah mereka, tetapi kesalahan dari tiap-tiap pemimpin mereka. Kegagalan kepemimpinan adalah satu-satunya hal yang mencegah buruh untuk maju.

Setelah pemogokan-pemogokan umum pertama di Yunani, slogan mo-gok umum 24-jam telah menjadi tak ada nilainya. Gerakan ini telah bergerak melebihi slogan ini. Satu-satunya slogan yang memadai sekarang adalah pemogokan umum tak terbatas. Tetapi di situasi seperti Yunani, ini mengedepankan masalah kekuasaan. Kita tidak bisa bermain-main dengan slogan ini. Ini harus dihubungkan dengan perkembangan organ-organ kekuasaan popular – komite-komite aksi atau soviet-soviet – yang terhubungkan dengan serikat-serikat buruh.

Revolusi Yunani, pada gilirannya, harus dihubungkan dengan perspektif Revolusi Eropa. Tetapi banyak kaum Kiri, terutama kaum Stalinis, yang terjangkiti oleh penyakit nasionalisme. Mereka membayangkan kalau masalah-masalah di Yunani dapat diselesaikan dalam batasan sempit kapitalisme dan di dalam batas-batas negara Yunani dengan meninggalkan EU. Pada kenyatannya, tidak ada masa depan bagi kapitalisme Yunani, di dalam maupun di luar EU.

Ancaman Terhadap Uni Eropa

Setelah menyeret Yunani, Irlandia, Portugal, dan Spanyol, para srigala sekarang memalingkan perhatian mereka ke Italia, yang memiliki utang yang menggunung, sebesar 120% dari GDP negara ini. Ini adalah level utang kedua terbesar setelah Yunani. Terlebih lagi, Italia ada utang sebesar 335 milyar euro yang jatuh tempo pada tahun 2012, lebih banyak daripada Yunani, Irlandia, dan Portugal digabungkan bersama.

Para pejabat tinggi EU telah memperingatkan bahwa krisis zona euro ini akan menghancurkan Uni Eropa. Para pemimpin Jerman dan Prancis telah terpaksa memberikan lebih banyak uang untuk Yunani dalam usaha mereka untuk menghindari kebangkrutan yang akan menyebabkan kekacauan.

Masalahnya adalah, semua orang ingin menyelamatkan euro, tetapi tidak ada seorangpun yang ingin merogoh kantong mereka. Adalah sebuah keputus-asaan ketika para pemimpin Eropa memohon kelompok BRICS – Brasil, Rusia, India, China/Tiongkok, dan Afrika Selatan – untuk menyediakan uang untuk menyelesaikan masalah mereka.

Semua pembicaraan ini tidak menyelesaikan masalah. Sarkozy pergi ke Tiongkok, di mana dia diberitahu secara sopan bahwa Tiongkok tidak siap untuk membantu. Alasannya adalah karena mereka tidak yakin kalau mereka akan mendapatkan uang mereka kembali. Mereka juga takut kalau ekonomi mere-ka sendiri mungkin akan melamban, dan mereka akan membutuhkan uang ini untuk membantu diri mereka sendiri. Se-perti yang diketahui semua orang, amal dimulai di rumah sendiri.

Italia

Krisis ini menyebar dengan cepat. Utang Italia telah mencapai 120% GDP. Biaya meminjam Italia mencapai tingkat tertinggi karena ketakutan utang ini. Pada September 2011, suku bunga untuk obligasi pemerintah 5-tahun Roma naik dari 4.93% menjadi 5.6%, tetapi segera ini meningkat menjadi 7.5%. Bila suku bunga ini terus di atas level ini, maka pasar akan mengembangkan momentum yang tidak dapat dihentikan lagi.

Italia adalah salah satu anggota negara-negara industrial G7, dan ekonomi ketiga terbesar di Zona Eropa. Krisis di Italia akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap Eropa. Pemicu dari ketidakpastian pasar adalah ketidakstabilan pemerintahan Roma. Skeptisisme dalam terhadap situasi finansial negeri ini adalah yang menyebabkan jatuhnya Berlusconi.

Di bawah kondisi ini, Presiden Giorgio Napolitano memohon kepada pihak oposisi untuk “persatuan nasional”. Dan dia segera mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketiga partai oposisi di parlemen berjanji tidak akan menghalangi kebijakan-kebijakan penghematan. Tetapi program Berlusconi terlalu kecil untuk para bos-bos dan terlalu banyak untuk para buruh. Parlemen Italia meloloskan paket penghematan 54.2 milyar euro dari pemerintahan Berlusconi, tetapi ini segera disusul dengan demonstrasi dan pemogokan umum pada awal September.

Oleh karenanya, kelas penguasa tahu bahwa mereka tidak dapat mengandalkan Berlusconi untuk membela kepentingan mereka, dan inilah mengapa mereka menentangnya. Presiden Giorgio Napolitano mengintervensi dan meminta Berlusconi untuk mundur. Dia kemudian mengangkat Mario Monti, seorang senator seumur-hidup, dan segera memberinya tugas untuk membentuk pemerintahan yang baru. Pemerintahan ini terbentuk dari para “teknokrat”, bankir, pengacara, dan pakar-pakar yang tidak terpilih. Tugas dari pemerintahan semacam ini adalah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan penghematan dengan cepat.

Namun pemerintahan semacam ini tidak akan bertahan lama karena ia tidak memiliki apa yang disebut oleh para komentator borjuis sebagai “legitimasi demokrasi”. Segera setelah kebijakan-kebijakan mereka menjadi jelas bagi para buruh dan kaum muda maka akan ada respon balik yang besar dan negara ini harus mengadakan pemilu.

Para ekonom telah berulangkali menekankan bahwa ”Italia bukanlah Yunani atau Portugal” dan ”Pondasi ekonomi Italia tidaklah begitu buruk.” Ini mungkin saja benar, tetapi ini tidak akan meyakinkan pasar yang sekarang dalam situasi khawatir.

Masalahnya adalah: bagaimana Italia harus mendemonstrasikan “keseriusan” mereka kepada pasar? Jawaban ini diberikan oleh Yunani: hanya dengan pemotongan-pemotongan besar terhadap taraf hidup. Mood yang sekarang masih menerima akan segera berubah menjadi kegeraman. Yang kita saksikan di Yunani akan terulang di Italia, kendali seluruh usaha dari para pemimpin Italia untuk menghindarinya.

Jerman dan Euro

Dua puluh tahun yang lalu, setelah runtuhnya Uni Soviet, kelas penguasa Jerman punya ambisi yang besar. Mereka ingin agar Jerman yang tersatukan akan mendominasi Eropa, mencapai melalui otot ekonominya apa yang gagal dicapai Hitler dengan cara militer. Selama 2 dekade terakhir, Prancis terdorong ke urutan ke dua dan sekarang Jerman menguasai Eropa.

Sekarang ambisi kelas penguasa Jerman telah meledak di depan mukanya. Nasib ekonomi Jerman sekarang terikat pada Eropa, yang seperti rumah sakit orang-orang yang sakit terminal.

Jerman tingkat utangnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Di dekade terakhir, kapitalis Jerman telah dengan tanpa belas kasihan memeras keringat buruh Jerman. Pada tahun 1997-2010, produktivitas per jam manufaktur Jerman meningkat 10 persen, sementara gaji dipotong dengan jumlah yang sama. Walaupun buruh Jerman gajinya relatif lebih tinggi, eksploitasinya lebih tinggi. Inilah rahasia dari kemajuan Jerman. Masalahnya adalah pada akhirnya mereka harus menjual produk-produk mereka.

Selama periode boom, Yunani – dan negara-negara Eropa lainnya – membeli produk Jerman dengan kredit Jerman. Ini adalah boom konsumen, dan juga boom perbankan. Jerman meminjamkan banyak uang dan meraup banyak uang dari bunga pinjaman. Tetapi semua ini ada batasnya.

Kekuatan Jerman hanya tampak di permukaan. Nasib ekonomi Jerman tergantung pada apa yang terjadi di seluruh Eropa. Bila euro menurun, maka ini akan mempengaruhi Jerman. Jerman diharapkan untuk memanggul seluruh Eropa di punggungnya, tetapi pundaknya terlalu sempit untuk memanggul beban sebesar itu. Jerman mencoba mencegah bangkrutnya Yunani, tetapi bukan karena kebaikan hati mereka, tetapi guna menyelamatkan bank-bank Jerman. Bank-bank Jerman memegang 17 milyar euro utang Yunani, tetapi mereka memegang 116 milyar euro utang Italia.

Jerman harus mendukung Yunani. Mereka tidak punya pilihan lain. Akan tetapi, Jerman tidak akan bisa membayar kebangkrutan Spanyol dan Italia, dan mem-bail-out mereka. Kenyataan ini semakin menjadi nyata di Berlin, sehingga menyebarnya krisis ekonomi ini mengancam menyeret Jerman. Mereka telah gagal menyelesaikan krisis Yunani dengan injeksi uang yang besar. Dan tidak ada cukup uang di Bundesbank untuk menghapus utang-utang Spanyol dan Italia,

Pasang Surut dan Naik Tak Terelakkan

Di mana-mana kita lihat gejala-gejala kemunduran. Ini mirip dengan mundurnya dan tumbangnya Kerajaan Romawi. Skandal-skandal menggoncang kaum borjuis di Prancis, Italia, dan Ing-gris. Skandal di Inggris adalah yang paling dalam, yang mempengaruhi semua institusi: pers, politisi, bankir, dan monarki.

Peristiwa-peristiwa di Wisconsin menunjukkan awal dari gejolak di AS. Tentu saja ini tidak berarti kalau bendera merah akan berkibar di Istana Presiden esok harinya. Tetapi ini berarti bahwa proses yang sama sedang terjadi di mana-mana, dengan kecepatan yang berbeda dan di bawah kondisi-kondisi berbeda, bahkan di negara yang paling kuat dan kaya di dunia.

Akan tetapi kita tidak boleh mengambil sikap yang dangkal dan impresionistik. Massa tidak bisa turun ke jalan se-tiap harinya. Akan ada perubahan yang tajam dan cepat. Gejolak revolusioner ini akan berlangsung selama bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun. Akan ada pasang surut dan naik. Akan ada momen-momen kemajuan besar, tetapi juga momen-momen letih dan kecewa, dan bahkan periode reaksi. Akan ada kemunduran dan kekalahan. Tetapi di periode seperti sekarang ini, kekalahan hanya akan menjadi awal dari kena-ikan revolusioner yang baru.

Jalan yang kita pilih tidak akan mudah, tetapi sangat sulit. Kita harus menempa kader-kader kita supaya mereka tidak terpengaruh oleh perkembangan-perkembangan yang dangkal di dalam perjuangan kelas. Ini adalah epos re-volusi, dan juga epos perang dan konter revolusi. Ini berarti akan ada peluang-peluang besar bagi Marxisme di mana-mana. Namun, kita hanya akan berhasil jika kita melatih kader-kader kita dengan metode Marxis.

Perspektif Revolusioner

Satu hal yang tidak ada di dalam situasi revolusioner yang muncul di Tunisia, Mesir, dan Yunani adalah kepemimpinan revolusioner. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diimprovisasi. Ia harus disiapkan sejak awal. Bagimana cara-nya? Apa tugas kaum Marxis di dalam situasi ini? Kita belumlah berniat meraih telinga massa luas dengan propaganda kita. Ini masih di luar kemampuan kita. Kita sedang mencoba meraih telinga elemen-elemen buruh dan kaum muda yang termaju. Kita tidak mengedepan-kan slogan-slogan agitasi yang “sederhana” yang hanya memberitahukan kepada buruh apa yang sudah mereka ketahui. Kaum buruh harus diberitahukan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan kebenaran ini adalah bahwa di bawah ka-pitalisme satu-satunya masa depan yang menanti mereka adalah penghematan yang permanen, jatuhnya taraf hidup, pengangguran, dan kemiskinan.

Elemen-elemen yang lebih tua, yang sudah letih dan terdemoralisasi, biasa-nya akan berguguran dan digantikan oleh elemen-elemen yang lebih muda dan bersemangat, yang siap untuk berjuang. Massa akan menguji semua partai dan pemimpin yang ada. Akan ada serangkaian krisis dan perpecahan ke kanan dan ke kiri. Pada tahapan tertentu, sebuah sayap kiri di dalam organisasi massa akan muncul. Sayap kanan akan remuk oleh peristiwa-peristiwa.

Seorang mungkin akan berkeberatan: “tetapi massa di Spanyol dan Yunani dan Italia tidak tahu apa yang mereka inginkan!” Namun mereka tahu apa yang mereka tidak inginkan! Kapitalisme sedang dipertanyakan. Akan tetapi kita harus realistik. Massa tidak akan bisa turun ke jalan terus menerus. Akan ada periode pasang surut, di mana para buruh akan berpikir dalam-dalam mengenai semua ini. Mereka akan mengkritik, membedakan, dan menarik kesimpulan-kesimpulan. Di periode seperti inilah Marxisme akan dapat meraih gema. Syaratnya, kita harus sabar, mendengarkan apa yang sedang dikatakan oleh massa dan mengedepankan slogan-slogan yang tepat.

Tugas kita, seperti yang dikatakan oleh Lenin, adalah menjelaskan dengan sabar. Kita harus menjelaskan bahwa penyitaan bank-bank dan kapitalis dan menggantikan anarki kapitalis dengan ekonomi terencana akan memberikan jalan keluar dari krisis ini.

Di dalam peristiwa-peristiwa revolusioner yang akan datang, kaum buruh dan muda yang maju akan belajar. Tentu saja, gerakan-gerakan seperti indignados di Spanyol mempertunjukkan sejumlah kenaifan dan kebingungan, tetapi ini tak terelakkan. Ini karena massa tidak belajar dari buku, tetapi dari pengalaman. Bila kita bekerja dengan tepat, kita dapat membantu massa untuk meraih kesimpulan revolusioner dan memahami perlunya Marxisme dan organisasi revolusioner.

Gagasan-gagasan Marxisme adalah satu-satunya gagasan yang dapat membawa kelas buruh ke kemenangan di Eropa, Timur Tengah, dan seluruh dunia. Ini adalah senjata kita. Di akademi-akademi militer borjuis, calon-calon perwira mempelajari peperangan masa lalu untuk mempersiapkan peperang di masa depan. Dengan cara yang sama, kita harus mempersiapkan kader-kader kita sebagai perwira-perwira proletar revolusioner masa depan. Setiap kamerad harus mempelajari revolusi-revolusi masa lalu supaya bisa menggunakan pelajaran ini untuk revolusi masa depan.

Apa yang sekarang sedang terjadi harus memberi kita perasaan antusias, membuat kita teguh dan percaya akan masa depan sosialisme. Dengan mendasarkan diri kita atas analisis ilmiah, dan menggunakan taktik-taktik yang tepat dan fleksibel, kita akan bisa meraih telinga elemen-elemen buruh dan kaum muda yang terbaik, dan memenuhi tugas yang dikedepankan oleh sejarah.  [ ]

Translation: Miltan (Indonesia

17
Nov
12

IndoHeritage : Kalender Nusantara (Mpu Hubayun, 911 SM)

Salam Nusantara
Dudi Abdi Santika – Swarna Sastra Jendra.

Tidak semua suku/bangsa di dunia, bahkan sangat sedikit yang,  memiliki kalender sendiri, dan Jawa termasuk di antara yang sedikit itu. Kalender Jawa diciptakan oleh mPu Hubayun, pada tahun 911 Sebelum Masehi, dan pada tahun 50 SM Raja/Prabu Sri Mahapunggung I  (juga dikenal sebagai Ki Ajar Padang I) melakukan perubahan terhadap huruf/aksara, serta sastra Jawa. Bila kalender Jawa diibuat berdasarkan ‘Sangkan Paraning Bawana’ (=asal usul/isi semesta), maka aksara Jawa dibuat berdasarkan “Sangkan Paraning Dumadi” (=asal usul kehidupan), serta mengikuti peredaran matahari (=Solar System).
Pada 21 Juni 0078 Masehi, Prabu Ajisaka mengadakan perubahan terhadap budaya Jawa, iaitu dengan memulai perhitungan dari angka nol (‘Das’=0), menyerap angka 0 dari India, sehingga pada tanggal tersebut dimulai pula kalender Jawa ‘baru’, tanggal 1 Badrawana tahun Sri Harsa, Windu Kuntara ( = tanggal 1, bulan 1, tahun 1, windu 1), hari Radite Kasih (-Minggu Kliwon), bersamaan dengan tanggal 21 Juni tahun 78 M. Selama ini, banyak pendapat yang mengatakan, bahwa Prabu Ajisaka ialah orang India/Hindustan. Tetapi hal tersebut nampaknya kurang tepat, dengan fakta-fakta kisah dalam huruf Jawa, bahwa :

1. Pusaka Ajisaka yang dititipkan kepada pembantunya berujud keris. Tak ditemukan bukti-bukti peninggalan  keris di India, dan keris adalah asli Jawa.

2. Para pembantu setia Ajisaka sebanyak 4 (empat) orang (bukan 2 orang seperti yang banyak dikisahkan), dengan nama berasal dari bahasa Kawi, atau Jawa Kuno. Mereka adalah :

a. DURA (dibaca sesuai tulisan), yang dalam bahasa Kawi berarti anasir alam berupa AIR. Bila dibaca sebagai Duro    (seperti bunyi huruf O pada kata ” Sidoarjo”), artinya = ‘bohong’,  sangat jauh berrbeda dengan aslinya.

b. SAMBADHA (dibaca seperti tulisan), yang dalam Bahasa Kawi berarti anasir alam yang berupa API. Bila dibaca dengan cara kini, iaitu seperti O pada kata Sidoarjo, akan berarti “mampu” atau ‘sesuai’.

c. DUGA ( dibaca seperti tulisan), dalam bahasa Jawa Kuno berarti anasir TANAH, namun bila dibaca dengan cara kini, akan berarti “pengati-ati’ atau ‘adab’.

d. PRAYUGA (dibaca seperti tulisan), dalam Bahasa Jawa Kuno artinya adalah “ANGIN”, dan bila dibaca dengan cara sekarang akan berarti ‘sebaiknya/ seyogyanya”. Keempat unsur/anasir tersebut adalah yang ada di alam semesta (Jagad/bawana Ageng) serta dalam tubuh manusia (Jagad/bawana Alit).

3. Nama Ajisaka ( Aji & Saka)  adalah berasal dari Bahasa Jawa Kuno, yang berarti Raja/Aji yang Saka (=mengereti & memiliki kemampuan spiritual), Raja Pandita, Pemimpin Spiritual. Prabu Ajisaka juga bernama Prabu Sri Mahapunggung  III, Ki Ajar Padang III, Prabu Jaka Sangkala, Widayaka, Sindhula. Petilasannya adalah api abadi di Mrapen, Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Pada saat Sultan Agung Anyakrakusuma bertahta di Mataram abad XVI Masehi, terdapat 3 unsur kalender budaya dominan, iaitu Jawa/Kabudhan (solar system), Hindu (solar system), dan Islam (Hijriah, Lunar Sytem), sementara di wilayah Barat/ Sunda Kelapa dan sekitarnya sudah mulai dikuasai bangsa asing / Belanda. Untuk memperkuat persatuan di wilayah Mataram guna melawan bangsa asing, Sultan Agung melakukan penyatuan kalender yang digunakan. Namun penyatuan kalender Jawa /Saka dan Islam/Hijriah tersebut tetap menyisakan selisih 1 (satu) hari, sehingga terdapat 2 perhitungan, iaitu istilah tahun Aboge (tahun Alip, tgl 1 Suro jatuh hari Rebo Wage), serta istilah Asapon (Tahun Alip, tg 1 Suro, hari Selasa Pon). Perubahan ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1043 Hijriah, 29 Besar 1554 Saka, 8 Juli 1633 Masehi. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan Suro tahun 1554 Jawa (Sultan Agungan), yang digunakan sekarang.
Dengan demikian, apabila ditilik berdasarkan penanggalan Jawa yang diciptakan mPu Hubayun pada 911 SM, maka saat ini (2012) adalah tahun 2923 Jawa (asli, bukan Saka, Jowo kini, atau Hijriah). Sebuah Kalender asli yang dibuat tidak berdasarkan agama, atau aliran kepercayaan apapun.

17
Nov
12

Kenegarawanan : Amerika Serikat Terancam Bubar

Amerika Serikat Terancam Bubar

Jumat, 16 November 2012, 21:05 WIB
AP/Susan Walsh
Amerika Serikat Terancam Bubar
Gedung Kongres Amerika Serikat di Washington

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) terancam bubar. Resesi ekonomi dan kepincangan sosial adalah pemicu mosi tidak percaya warga negara kepada pemerintahan di Washington.

Sebanyak 50 negara bagian di negara tersebut mengajukan petisi damai untuk merdeka. Petisi memisahkan diri berangkat dari Negara Bagian Texas.

Warga di negara bagian selatan ini tak puas dengan kinerja pemerintahan di Washington. Kembalinya Barack Obama ke kursi kepresidenan semakin membuat sebagian pemilih kecewa. Maklum, di sana 57 persen pemilih saat pemilihan presiden lalu memenangkan Mitt Romney dari Partai Republik.

Seorang dari Arlington, Texas bernama Micah H menangkap kekecewaan tersebut. Pada Rabu (9/11), Micah menyampaikan petisi melalui kanal ‘we the people‘ pada whitehouse.gov, sebuah laman interaksi online yang menghubungkan suara masyarakat dan pemerintahan.

NBC News melansir petisi tersebut mengutip kesengsaraan ekonomi sebagai persoalan serius. Dikatakan penghasilan negara bagian yang dilarikan ke pusat pemerintahan cukup untuk membenahi persoalan resesi ekonomi, dan membuatnya laik menarik diri dari federasi.

Pemeritahan Paman Sam menanggapi, membuatnya menjadi lebih mudah jika tuntutan merdeka didukung minimal 150 tandatangan dalam waktu sebulan. Dan akan meladeni tuntutan jika 25 ribu warga menyatakan dukungan serupa dalam waktu 30 hari. Jumlah yang kecil dari 25 juta total populasi di Texas.

Warga di Ibu Kota Austin antusias dengan kampanye Micah. Dalam waktu sepekan tantangan Gedung Putih terpenuhi. Batas tuntutan di kanal petition.whitehouse.gov, sejak Rabu (13/11) tercatat sudah lebih dari 100 ribu dukungan.

Redaktur: Karta Raharja Ucu
Reporter: Bambang Nuroyono

AS Terancam Bubar, Gubernur Negara Bagian ‘Kebakaran Jenggot’

Jumat, 16 November 2012, 21:23 WIB
anbsoft.com
AS Terancam Bubar, Gubernur Negara Bagian 'Kebakaran Jenggot'
Bendera Amerika Serikat

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Ancaman bubarnya Amerika Serikat, melahirkan kepanikan dari Pemerintahan Negara Bagian AS.

Para Gubernur Negara Bagian menolak aksi merdeka tersebut. Gubernur meyakinkan Washington tidak ada mobilisasi massa yang sengaja mendukung pemisahan. (baca: Amerika Serikat Terancam Bubar).

Gubernur Texas Rick Perry mengatakan petisi hanyalah bualan. “Gubernur Perry tidak harus ikut-ikutan dalam aksi kecewa ini. Tapi dia juga akan berbagi rasa melihat frustrasi warga AS,” kata juru bicara Gubernur, Cathrine Fraizer.

Kepanikan juga dirasakan gubernur-gubernur negara bagian. Gubernur Louisiana, Alabama, Tennese, dan South Coroline mengantisipasi menyebarnya dukungan petisi, dengan melayangkan pernyataan-pernyataan penolakan.

Gubernur Louisiana mengatakan ide mendirikan negara sendiri adalah konyol dan melanggar deklarasi federal 1866. “Aku bangga ukiran sejarah kami. Kami adalah negara terbesar dalam sejarah. Apapun perbedaan politik kami,” kata Bobby, seperti dilansir Huffington Post, Jumat (16/11). (baca: 50 Negara Bagian AS Tuntut Kemerdekaan).

Gubernur South Caroline menantang pendukung agar tidak main-main dengan aksi dukungan. Dia menyeret warganya agar membaca sejarah federasi. “Ingatkan, dulu kita pernah mencoba sekali,” ujar Nikki Haley.

“Aku, sambung Nikki, “akan melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan negara besar ini.”

Redaktur: Karta Raharja Ucu
Reporter: Bambang Nuroyono
17
Nov
12

Kenegarawanan : Bentuklah PT MiGas Indonesia (Persero)

Ekonomi Nasional

Saham Migas Milik Rakyat, Jangan Ditransaksikan Untuk Asing

Jumat, 16-11-2012 16:28

Arief

Pandji R Hadinoto

JAKARTA, PESATNEWS – Pengamat Migas Indonesia, Pandji R Hadinoto, Jumat (16/11), mengatakan bisnis energi MiGas melibatkan dana besar, resiko tinggi dan teknologi canggih serta kemampuan sumber daya manusia kualitatif.

Oleh sebab itu, menurutnya, waktu jeda (down time)siklus bisnis MiGas pasca 13 Nopember 2012 (akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembubaran BP MiGas) jelas berdampak resiko turunan berupa keuangan yang mubazir berjumlah besar dan kelak mempengaruhi negosiasi cost recovery.

Guna mengurangi dampak negatif ini memang baiknya pemerintah cepat tanggap yaitu selain segera membentuk Tim Khusus RUU MiGas Pancasila juga sudah mulai me-reka-reka wujud alternatif BUMN apa yang tepat,” tegas Pandji yang juga Pemohon VI Uji Materi UU Migas 2001 ke Mahkamah Konstitusi (MK) 2003-2004,

Ia menyarankan, PT MiGas Indonesia sebagai wujud metamorfosa BP MiGas, artinya mesin organisasi BP MiGas ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas BUMN bernama MiGas Indonesia, namun dengan syarat saham-sahamnya milik rakyat Indonesia sepenuhnya sehingga tidak dapat ditransaksikan dengan pihak-pihak Asing dikemudian hari, mengacu Pasal-33 UUD45, Pembukaan UUD45 dan Pancasila.

Sebelumnya, Pandji memaparkan, untuk mencegah agar pengelolaan minyak dan gas (migas) tidak digerogoti pihak kapitalis asing yang berkolusi dengan kalangan oknum pejabat dalam negeri, maka perlu segera diajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas Pancasila.

Ia menilai adanya sikap penolakan dari eksponen pemohon uji materi UU Migas 2001 ke MK tahun 2012 terhadap Perpres 95/2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (Migas) adalah wajar.

“Sebab, di banyak negeri pemilik sumber daya alam strategik Migas pengelolaannya di bawah entitas badan usaha milik negara yang bersangkutan dan menganut kadidah-kaidah hukum internasional,” tegas Pandji.

“Namanya saja badan usaha, ya maksudnya bermodal dan beresiko bisnis yang terbatas sebagaimana diatur oleh politik hukum Migas negara tersebut. Sehingga pola B to B (Business to Business) adalah kelaziman global,” tandas Pandji.

“Lalu kenapa pemerintah Indonesia yang kini menggandrungi globalisasi justeru bersikap kurang lazim yaitu bersikukuh dengan pola B to G (Business to Government) yang beresiko pasa aset-aset  negara yang lain di luar aset ke-Migas-an,” ujarnya mempertanyakan.

Pandji pun memapakan, ikhwal tentang isu B to B vs B to G ini sebenarnya telah diwacanakan ketika Uji Materi UU Migas itu pada tahun 2003-2004 yang lalu. Namun, nampaknya luput dari kajian yang komprehensif

Oleh karena itu, ia menyarankan dengan sangatagar dibentuk saja Perpres tentang Tim Khusus RUU Migas Pancasila yang beranggotakan pula unsure-unsur masyarakat peduli daulat Migasdaulat rakyat demi mengisi dan menegakkan Indonesia Merdeka  sebagaimana cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan amanat Pembukaan UUD 45. [asf/pn]

Sabtu, 17 November 2012 11:31 WIB

BP Migas Sebaiknya Diganti PT Migas Indonesia

Achmad Adhito Hatanto
BP Migas

BP Migas

BUMN tersebut sahamnya mesti dimiliki 100% oleh Pemerintah.

JAKARTA, Jaringnews.com – Usai pembubaran BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas) oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya mulai merintis pembentukan satu BUMN (badan usaha milik negara) sebagai pengganti. Dalam hal ini, BUMN itu bisa berbentuk PT Migas Indonesia. Hal itu dikatakan oleh pengamat industri minyak bumi dan gas, Dr. Pandji R. Hadinoto, di Jakarta.

Pandji mengatakan bahwa BUMN tersebut sahamnya mesti dimiliki 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga, sumber daya alam minyak dan gas tidak dapat ditransaksikan dengan pihak asing di kemudian hari. “Hal itu, sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945,” kata dia dalam surat elektronik kemarin.

Ia pun mengatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya segera membentuk satu undang-undang baru untuk sektor minyak bumi dan gas. Itu misalnya melalui satu Tim Khusus Rancangan Undang-undang Migas Pancasila.

Selanjutnya, Pandji yang di tahun 2003 menjadi pemohon uji materi (judicial review) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas ke MK, mengatakan bahwa waktu jeda (down time) siklus bisnis minyak bumi dan gas usai pembubaran BP Migas, menimbulkan risiko turunan. Yakni, kerugian finansial negara yang signifikan. “Hal itu kelak juga berpengaruh ke negosiasi cost recovery,” kata dia.

(Dhi / Ara)

Sejak Kelahirannya, UU Migas Dinilai Sudah Cacat

Selasa, 13 November 2012 | 13:51
Ilustrasi Industri Migas

Ilustrasi Industri Migas (sumber: JG Photo)

Dinilai sarat dengan liberalisasi sehingga tidak sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sejumlah pasal UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

UU Migas dinilai sarat dengan liberalisasi sehingga tidak sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Dikutip dari hasil putusan MK, hari ini (13/11), pemohon yang terdiri dari 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas) menyatakan, UU Migas sejak awal pembentukannya menuai kontroversi. Pasalnya, undang-undang tersebut tidak menjiwai Pancasila.

Dalam dokumen pemohon disebutkan, UU Migas lahir paska reformasi 1998 yang pembentukannya sarat dengan konfigurasi politik. Menurut pemohon, lahirnya UU Migas akibat desakan internasional untuk mereformasi sektor energi, khususnya migas.

Reformasi sektor energi antara lain menyangkut harga energi dan kelembagaan pengelola energi. Reformasi energi bukan hanya berfokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), namun untuk memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk merambah bisnis migas di Indonesia.

Salah satu desakan internasional melalui Memorandum of Economic and Finance Policies (letter of Intent IMF) tertanggal 20 Januari 2000 adalah mengenai monopoli penyelenggaraan Industri Migas yang pada saat itu dituding sebagai penyebab inefesiensi dan korupsi yang merajalela.

“Oleh karena itu, salah satu faktor pendorong pembentukan UU Migas di tahun 2001 adalah untuk mengakomodir tekanan asing dan bahkan kepentingan asing,” tulis pemohon dalam berkas hasil putusan MK, Selasa (13/11).

Sehingga monopoli pengelolaan Migas melalui Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) yang pada saat berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1971 menjadi simbol badan negara dalam pengelolaan migas menjadi berpindah ke konsep oligopoli korporasi dikarenakan terbentuknya UU Migas.

Kepentingan internasional yang menyusupi dalam setiap pertimbangan politik yang diambil dalam UU Migas menjadikan pembentukan UU Migas meskipun dianggap melalui prosedur formal yang telah ditentukan, tetapi bisa menjadi cacat ketika niat pembentukan UU Migas adalah untuk menciderai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Sehingga penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak hanyalah menjadi sebuah ilusi konstitusional semata.

Selain itu, UU Migas telah cacat hukum sejak lahir atau bahkan dapat dikatakan palsu, ini dikarenakan didalam konsideran mengingat disebutkan bahwa UU Migas merujuk kepada ”Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.

Padahal di dalam kenyataannya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tidak pernah mengalami perubahan, justru yang terjadi adalah Penambahan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) yang terjadi pada Perubahan Keempat UUD 1945.

Pengujian UU Migas ini diajukan oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas) diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia.

Selanjutnya, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

Penulis: Whisnu Bagus
SHARE KE TEMAN
0 0 0 0 0

‘Jangan Serahkan Peran BP Migas ke Pertamina’

Sabtu, 17 November 2012, 12:21 WIB
Republika/Wihdan Hidayat
'Jangan Serahkan Peran BP Migas ke Pertamina'
Pengunjung beraktifitas di dalam kantor BP Migas, Jakarta, Selasa (13/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembubaran BP Migas atas dasar inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berujung pada kegamangan penyerahan peran lembaga itu. Salah satu pendapat menyuarakan agar fungsi BP Migas diserahkan kepada Pertamina.

Menanggapi hal itu, analis ekonomi, M Iksan Modjo, tidak sepaham dengan penyerahan tupoksi BP Migas ke Pertamina. Menurut dia, upaya tersebut merupakan langkah mundur bagi bangsa Indonesia.

“Jangan serahkan peran BP Migas ke Pertamina karena dulu, BP Migas dibentuk agar tidak ada pertentangan kepentingan yang berpotensi terjadi di Pertamina,” ungkap Iksan dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu (17/11).

Konflik kepentingan yang dimaksud, tutur Iksan, adalah peran sebagai pengawas atau wasit dan pemain dalam industri perminyakan. Dua peran itu, ujar dia, tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga sekaligus seperti Pertamina.

“Karenanya, pemerintah harus mencari lembaga yang tepat dan bebas kepentingan untuk mengampu peran BP Migas,” jelas Iksan.

Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: Asep Wijaya

Ini 5 Prinsip Pengelolaan Migas yang Baik

Penulis : Dian Maharani | Sabtu, 17 November 2012 | 17:06 WIB
|
Ini 5 Prinsip Pengelolaan Migas yang Baik
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD (tengah) bersama anggota majelis hakim, Achmad Sodiki (kiri) dan Harjono membacakan putusan uji materil tentang undang-undang minyak dan gas bumi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (13/11/2012). Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.
TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com – Pasca bubarnya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), pemerintah diminta segera menyusun pengelolaan BP Migas masa mendatang.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Muhammad Said Didu berpendapat, ada lima prinsip yang menjadi dasar pengelolaan migas di masa depan tidak melanggar konstitusi.

“Ada lima prinsip pengelolaan Migas yang harus jadi perhatian, pasca pembubaran BP Migas. Ini agar tidak melanggar konstitusi, tapi tetap dikelola secara profesional,” ujar Said melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Sabtu (17/11/2012).

Prinsip pertama, kata Said, pengelola Migas harus dikuasai negara yang dilaksanakan pemerintah. Kedua, regulator dan operator harus terpisah.

Prinsip ketiga, masih kata Said Didu, kontrak dengan swasta atau asing dilakukan Badan Usaha Milik Negara.

“Kontrak dengan swasta dilakukan BUMN, bukan pemerintah,” terang Said.

Keempat, cadangan migas juga seharusnya menjadi cadangan BUMN yang bisa dikapitalisasi. Kelima, menurut mantan Sekretaris Menteri Negara BUMN itu, pemasaran produk perlu dikoordinasikan dari dalam negeri.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa keberadaan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945 alias inkonstitusional.

Akibatnya, BP Migas resmi dibubarkan sejak putusan MK atas pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Selasa (13/11/2012) dibacakan.

Editor :
Ervan Hardoko
foto

Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas melalui putusan pengujian UU nomor 22 tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dan sekaligus fungsi serta regulasinya ke Kementerian ESDM, Selasa (13/11). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Jum”at, 16 November 2012 | 04:52 WIB

BP Migas Bubar, Pertamina Diarahkan Seperti Petronas

TEMPO.CO , Jakarta: Salah satu penggugat posisi Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Resourcess Studies (IRESS), Marwan Batubara, menyarankan urusan usaha hulu setelah bubarnya BPMigas diserahkan sepenuhnya ke PT Pertamina (Persero).

“Itu sesuai amanat konstitusi yang menyatakan penguasaan migas ada di BUMN,” kata Marwan ketika dihubungi, Kamis, 15 November 2012.

Dengan menyerahkan kembali kuasa migas pada BUMN, Pertamina nantinya diarahkan menjadi seperti perusahaan minyak negeri tetangga, Petronas, yang kini berada di peringkat 68 dari 500 perusahaan terbaik di dunia versi Fortune.

Pemerintah tidak perlu membentuk BUMN baru demi efisiensi, strategi, dan efektivitas. Lagipula, menurut Marwan, kebijakan ini juga sudah dianut oleh negara-negara seperti Saudi Arabia, Malaysia, dan Vietnam.

Setelah diserahkan ke Pertamina, dia berharap perseroan tersebut tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek.”Jadikan non-listed public company saja supaya terbuka tetapi tetap dikuasai oleh negara dan tidak ada saham negara yang terjual.”

Tidak masalah jika dikatakan Pertamina nantinya memonopoli pengelolaan migas di dalam negeri. “Apa salahnya kalau negara memonopoli kekayaan alamnya,” ujar Marwan.

Sebenarnya, menurut dia, dengan mengarahkan Pertamina ke Petronas bukan berarti Indonesia mencontek sistem mereka. Justru, Petronaslah yang meniru sistem Pertamina terlebih dulu. Sistem pengelolaan migas sepenuhnya di tangan BUMN itu sudah diterapkan pemerintah sejak tahun 70-an.

Tetapi, Petronas yang mengadopsi sistem Pertamina malah bisa berkembang lebih bagus. Sementara sebagai penggagas sistem, kata dia, Pertamina malah tertinggal jauh. Saat ini menjadi momen yang tepat untuk kembali ke sistem tersebut, mengingat 75 persen cadangan migas yang ada di dunia ini dikuasai oleh badan usaha milik negara.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Terpopuler:
Awas! Ada ”Bom Waktu” Norgas di Merak 

SBY: Eks Pegawai BP Migas Tetap pada Posisinya 

Perpres untuk Eks-BP Migas Sudah Ditandatangani 

Ini Muatan Kapal Tanker Norgas yang Berbahaya

Pesan Penting Eks-Kepala BP Migas ke Jero Wacik 

Tolak UMP Rp 2,2 juta, Pengusaha Siap Gugat Jokowi 

Bahuga Jaya Milik Ayin?

Mengapa BP Migas Dibubarkan?

Penulis : Didik Purwanto | Rabu, 14 November 2012 | 09:40 WIB
KOMPAS/EVY RACHMAWATI Transfer LNG Antar Kapal – Kapal pengangkut gas alam cair (LNG) Aquarius mentransfer atau memasok LNG ke kapal unit penerima dan regasifikasi (floating storage and regasification unit/FSRU) Jawa Barat, di Teluk Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (4/5/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) telah membubarkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Saat ini, pemerintah telah membentuk Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di bawah Kementerian ESDM untuk mengganti lembaga tersebut. Namun, apa sebab BP Migas dibubarkan?

Pengamat perminyakan Kurtubi menjelaskan, langkah pembubaran BP Migas oleh MK ini dinilai sangat tepat. Sebab, BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. “Pertentangan dengan konstitusi itu disebabkan oleh tata kelola BP Migas tidak bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33,” kata Kurtubi kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (14/11/2012).

Menurut Kurtubi, Pasal 33 UUD 1945 ini sudah jelas mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara dalam UU BP Migas, semua keinginan dari Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat terpenuhi. Terlebih lagi, BP Migas dinilai lebih memihak ke asing. “Contohnya saja, hasil gas dari LNG Tangguh yang justru tidak dialokasikan ke dalam negeri. BP Migas malah menjual gas tersebut secara murah ke China,” tambahnya.

Dengan dijualnya gas dari LNG Tangguh ke China, PLN pun berteriak-teriak karena tidak mendapat pasokan gas dari BP Migas. Alhasil, PLN terpaksa memakai bahan bakar minyak (BBM) sebagai pembangkit listrik. Itu yang menyebabkan PLN diduga melakukan inefisiensi sebesar Rp 37,6 triliun.

Sekadar catatan, MK melakukan pembubaran BP Migas karena ketidaksesuaian dengan undang-undang yang berlaku. MK menyatakan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 Ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 Ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 Ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Majelis Hakim MK Mahfud MD.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengujian UU Migas ini diajukan 30 tokoh dan 12 ormas, di antaranya PP Muhammadiyah yang diwakili Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (Sojupek) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.

Selain itu, ada pula Hasyim Muzadi, Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Fahmi Idris, Salahuddin Wahid, Laode Ida, Hendri Yosodiningrat, dan AM Fatwa. Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.

Baca juga:
MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945
Pemerintah Pastikan Tata Kelola Migas Tak Terganggu
BP Migas Khawatir Produksi Minyak Terganggu
Soal Karyawan BP Migas, Jero Wacik Pasang Badan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
BP Migas Dibubarkan

Editor :
Erlangga Djumena

Pengganti BP Migas Bukan Solusi

Jumat, 16 November 2012 | 12:00 WIB
|
KOMPAS Images/TRIBUN SUMSEL/M AWALUDDIN FAJRI Suasana kantor BP Migas Sumsel yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu (14/11/2012). Aktifitas kantor tetap berjalan seperti biasa menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan BP Migas karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

JAKARTA, KOMPAS.com — Hanya beberapa jam seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah langsung membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKS Pelaksana Hulu Migas). Ini adalah institusi ad hoc pengganti Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Pengalihan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3135 K/08/MEM/2012 yang terbit Selasa (13/11/2012) sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 95/2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Hulu Migas. Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menjelaskan, kepmen ini berisi empat poin utama. Pertama, pengalihan tugas BP Migas ke SKS Pelaksana Hulu Migas. Kedua, pegawai BP Migas dialihkan ke SKS itu.

Ketiga, operasional, pendanaan, dan aset BP migas juga dialihkan ke SKS Pelaksana Hulu Migas. Keempat, gaji, tunjangan jabatan, dan fasilitas karyawan sama seperti di BP Migas. Sementara pengalihan petinggi eks BP Migas diputuskan Kepmen ESDM No 3136/2012. Sejauh ini, belum diputuskan ketua SKS itu.

Direktur Jenderal Migas Evita Legowo menambahkan, Kementerian ESDM akan menerbitkan aturan lagi sebagai pelengkapnya. “Bisa saja dibentuk badan usaha baru pengganti SKS itu,” kata dia.

Sejauh ini, para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mulai tampak lega. “Kami akan tetap bermitra dengan pemerintah,” kata Dony Indrawan, Manager Corporate Communication Chevron Indonesia.

Kristianto Hartadi, Head Department of Media Relations Total E&P Indonesia, masih meraba-raba arah institusi baru ini. “Kami belum tahu, apakah unit baru ini akan ada perubahan,” ujar dia.

Toh, tetap saja ada yang rugi di masa transisi ini. Lihat saja nasib rig milik Niko Resources yang kini tertahan di Bea Cukai dan harus membayar 300.000 dollar AS per hari. “Masih ada 100 rig yang tertahan,” kata Bambang Dwi Djanuarto, mantan Humas BP Migas.

Yang patut dicermati, pembentukan SKS Pelaksana Hulu Migas bukan solusi krisis pascapembubaran BP Migas. Masih ada celah lain yang bisa memicu masalah baru.

AM Putut Prabantoro, eks Penasehit Ahli Kepala BP Migas, mengingatkan pemerintah agar konsekuen dengan putusan MK. “Jika BP Migas dinyatakan melanggar UUD 1945, seluruh keputusan BP Migas juga tak sah,” kata dia.

Alhasil, kontrak-kontrak migas yang lama pun rawan dipersoalkan. Problem ini agaknya bisa makin pelik.(Muhammad Yazid, Maria Elga Ratri, Oginawa R Prayogo/Kontan)

Baca juga:
Setelah UU Migas, Muhammadiyah Akan Bawa UU Minerba ke MK
BP Migas Bubar, Kado Terindah untuk Muhammadiyah
Eks Karyawan BP Migas Diminta Kembali Bekerja
Di Depan Eks Karyawan BP Migas, Wamen Menangis

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
BP Migas Dibubarkan

Sumber :

KONTAN

Editor :
Erlangga Djumena

‘Badan Pengganti BP Migas Tunggu Revisi UU Migas’

Sabtu, 17 November 2012, 00:21 WIB
Antara
'Badan Pengganti BP Migas Tunggu Revisi UU Migas'
Logo BP Migas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  –  DPR RI menilai pembuatan badan baru untuk menggantikan fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) harus menunggu revisi Undang-Undang Migas yang tengah dilakukan komisi VII DPR.
“Badan baru akan sah legal apabila disahkan melalui revisi UU Migas,” katanya, Jumat (16/11).

Namun dikatakannya ini bukan perkara gampang. Ada banyak hal yang harus dilakukan DPR. Pasalnya, ini terkait persoalan kuasa pertambangan, apakah diberikan kepada Kementerian ESDM atau malah diberikan ke badan usaha pelaksana hulu migas seperti BP Migas.

Untuk itu, kata dia, ke depan DPR bakal mendiskusikan apakah kuasa pertambangan ini akan tetap di Kementerian ESDM atau langsung ke badan lain yang memiliki fungsi seperti BP Migas.  Namun hal ini tak bisa dilakukan dengan cepat dan membutuhkan pembahasan mendalam.

Menurutnya, banyak pihak yang khawatir bila badan seperti BP migas yang diberikan kuasa pertambangan, badan ini akan melakukan tender sekaligus berkontrak dengan KKKS.  “Jadi persoalan sebenarnya adalah tipe kontrak yang ada,” katanya.

Redaktur: Fernan Rahadi
Reporter: Sefti Oktarianisa
Top News

”Bertentangan Putusan MK, Perpres Migas Ditolak!”

Kamis, 15-11-2012 16:58

Arief

Din Syamsuddin

JAKARTA, PESATNEWS – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan tidak setuju alias menolak terhadap keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.95/2012 tentang Pengalihan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (Migas).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menilai penerbitan Perpres tersebut tidak sesuai dengan keputusan MK secara substantif terkait pembubaran BP Migas.

“Saya menghargai langkah cepat Presiden SBY untuk segera menggelar rapat kabinet dan sampaikan keputusannya, bahwa BP Migas di bawah Kementerian ESDM. Namun, ini bertentangan dengan putusan MK yang secara substantif justru menyatakan agar kontrak kerjasama antara pihak luar negeri tidak common antara bussiness dengan pemerintah,” ujar Din Syamsuddin dalam jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (15/11/2012).

Menurut Din, keputusan Presiden untuk menarik BP Migas ke dalam organisasi pemerintah adalah langkah yang kurang populis. “Kalau ini adalah langkah yang bersifat temporer sampai dibentuk UU migas yang baru, mungkin dapat kita pahami. Tapi, kalau permanen, sami mawon tidak ada bedanya dengan BP Migas,” tegas tokoh ‘oposisi’ rezim saat ini.

Din pun meminta agar MK segera memberikan klarifikasi terhadap putusan pembubaran BP Migas tersebut. Sebab, menurutnya, perlu ada regulasi yang mendorong sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

“Pada dasarkan penilaian pemohon, UU Migas ini merugikan karena mensejajarkan pemerintah Indonesia dengan pihak asing. Ini fatal. Kalau ada apa-apa bisa diadukan sebagai pihak yang melanggar,” tandas pentolan Muhammadiyah ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 terkait putusan MK menyangkut pembubaran BP Migas. Salah satu regulasi yang tertulis dalam perpres tersebut yakni aturan mengenai alih fungsi dan tugas BP Migas kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan saat ini tanggung jawab pengelolaan dan pengendalian program-program dan kontrak-kontrak BP migas ada di bawah kendali dirinya. “Organisasi dari BP migas itu seluruhnya akan kita pindahkan ke organisasi di bawah menteri ESDM, full semuanya. Kecuali Kepala BP Migasnya yang definitif gugur,” ujar Jero Wacik usai pidato Presiden SBY di Istana Negara, Rabu (14/11) malam.

Din Serang Amien Rais Soal UU Migas  
Din Syamsuddin menyayangkan andil Amien Rais dalam pengesahan UU Migas pada tahun 2001. Amien Rais merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1995-1998 sekaligus Ketua MPR saat UU Migas disahkan. “Siapa pun Ketua MPR atau DPR, kalau ada undang-undang yang merugikan rakyat, itu perlu disesalkan,” ungkap Din.

Menurut Din, kita tidak bisa mempelajari satu per satu aturan tadi yang potensial merugikan rakyat. Namun, saat mempelajarinya, Muhammadiyah menemukan ada yang salah di sejumlah aturan, salah satunya UU Migas.

Din mengatakan tidak tahu alasan Amien Rais ikut menyetujui undang-undang itu. “Coba tanya ke Pak Amien Rais, mengapa beliau mendukung?” papar ketua umum PP Muhammadiyah ini.

Kini, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Migas. BP Migas pun ‘dibubarkan’. Di akun jejaring sosial, analis keuangan Lin Che Wei merasa geli dengan dikabulkannya uji materi tentang UU Migas. Berdasarkan sejarahnya, tulis Lin Che Wei, UU Migas disahkan oleh Ketua MPR Amien Rais (Partai Amanat Nasional), Ketua Komisi Energi Irwan Prayitno (Partai Keadilan Sejahtera), dan Ketua DPR Akbar Tanjung (Golkar). Semua fraksi kecuali Partai Demokrasi Kasih Bangsa sepakat dengan UU itu.

Pada masa-masa itu, kata Che Wei, semua yang menolak UU Migas disingkirkan. Direktur Utama Pertamina, Martiono, yang menentang RUU Migas, diganti Baihaki Hakim atas rekomendasi Menteri Koodinator Perekonomian Kwik Kian Gie.

Tapi sekarang semua berubah. Di Pengadilan MK 2012, tulis Lin Che Wei, tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, beberapa organisasi Islam lain, bahkan Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, ikut menggugat UU Migas.

Lie Che Wei merasa gugatan tersebut sebagai upaya para tokoh Islam mencuri perhatian masyarakat setelah kehilangan pengaruh. “They only raise concern and object after they lost their influence and power,” tulis Lin Che Wei di Facebook.[vvn/tmp/asf]

Sabtu, 17/11/2012 14:42 WIB

Mahfud MD: Pembentukan Perpres Pengganti BP Migas Sudah Benar 100%

Edzan Raharjo – detikNews

Yogyakarta – Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengambil alih kewenangan BP Migas telah lahir menyusul dibubarkannya BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi. Bentuk hukum lahirnya Perpres tersebut dinilai sudah sesuai.

“Sudah benar 100 persen. Coba kalau tidak ada Perpres, ngambang-kan jadinya. Sekarang harus ada dong baju hukum yang mengalihkan ini (BP Migas),” kata Mahfud MD di University Club (UC) UGM pada pertemuan dengan pengurus KAHMI DIY, Sabtu (17/11/2012).

Mahfud mengatakan, setelah pembubaran BP Migas itu maka negara harus segera mengambil alih dan menjamin seluruh kontrak-kontrak yang sudah ada. Hal ini agar tidak terjadi kerugian dan semua akan berjalan seperti biasa.

Mahfud sendiri menyatakan, belum mengetahui isi dari Perpres tersebut. Namun sebelum membuat Perpres, Presiden telah berkomunikasi dengannya.

MK juga telah memerintahkan agar setelah diambil alih segera dibentuk UU yang dapat menutup pintu-pintu inefisiensi dan menutup pintu-pintu korupsi. Karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terjadi pemborosan dan inefisiensi yang luar biasa.

“Kami hanya tidak bisa mengatakan terjadi korupsi di BP Migas. Karena kami bukan peradilan pidana. Jika peradilan pidana mungkin kita katakan korupsi,” tutur Mahfud.

Seperti diketahui, UU Migas ini didugat ke MK oleh Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam.

Mereka menggugat UU 22/2001 tentang Migas. Mereka menilai UU Migas pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa.

(nik/nik)

Ekonomi Nasional

Pertamina Siap Gantikan Peran BP Migas

Rabu, 14-11-2012 14:43

BP Migas

BP Migas

JAKARTA, PESATNEWS- PT Pertamina (Persero) menyarankan pemerintahmembentuk badan usaha baru, menyusul dibubarkannya BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama bila tidak ingin tugas fungsi BP Migas dialihkan ke Pertamina.

Demikian disampaikan Presiden Direktur Pertamina EP, Salis S Aprilian saat ditemui pada acara diskusi hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial disektor migas di Jakarta, Rabu (15/11).

“Kalau memang tidak mau ditempelkan di Pertamina, pemerintah harus membentuk BUMN baru,” kata Salis.

Salis mengatakan, dengan pembentukan BUMN baru tersebut maka segala urusan yang selama ini dilakukan oleh BP Migas akan dilakukan oleh BUMN baru tersebut. “Hanya berpindah bagde saja (identitas-red), karena urusan binsis tetap dilakukan secara bisnis to bisnis. Tapi, tetap akan dikontrol oleh pemerintah,” katanya.

Sementara itu pengamat energi dari ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, di Jakarta, Rabu (14/11) mengatakan kalau Pertamina bisa saj menggantikan peran BP MIgas. Menurutnya anak usaha Pertamina ada yang mempunyai tugas seperti BP Migas.

“Cikal bakalnya sekarang sebenarnya sudah ada, yaitu PT Pertamina Hulu Energi,” katanya. Menurut dia, pengalihan BP Migas ke Kementerian ESDM memang diperlukan, namun hanya saat masa transisi saja.

Menurut Pri Agung dalam konteks bubarnya BP Migas, ‘mind set’ harus berubah, dari semula memerlukan pengawas, pengendali, dan pengatur menjadi pelaku kegiatan usaha hulu atau perusahaan migas itu sendiri. Fungsi wasit dan pengatur itu tetap ada di Kementerian ESDM.

Konstitusi UUD 1945, lanjutnya, pada dasarnya mengamanatkan kemandirian melakukan sendiri kegiatan usaha hulu migas, sehingga diperlukan perusahaan khusus itu. Namun, menurut dia, jika perusahaan negara tidak sepenuhnya mampu, maka boleh dikerjasamakan dengan pihak lain.

“Karena itulah kemudian fungsi pengawasan dan pengendalian itu diperlukan,” katanya. Jadi, tambahnya, tingkatan pengawasan dan pengendaliannya adalah secara “business to business” (B to B), seperti sebuah perusahaan mengawasi rekanannya.[rvn/rp]

Ekonomi Nasional

Kewenangan BP Migas Diambil Alih Kementrian ESDM

Rabu, 14-11-2012 09:06

Mahfud MD

Mahfud MD

JAKARTA, PESATNEWS- Terhitung Selasa (13/11) pukul 11.00 WIB, sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dijatuhkan, Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sudah dinyatakan bubar karena inkonstitusional. Untuk urusan kontrak kerja BP Migas dengan perusahaan lain, tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan. Kontrak tersebut dialihkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Demikian penjelasan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD kepada pers, selsa (13/11) terkait putusan MK yang menyatakan, keberadaan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945.

“Untuk urusan kontrak kerja yang masih berlangsung antara BP Migas dengan pihak lainnya tetap berlaku sampai kesepakatan yang ditentukan.”

Tetapi, kontrak tersebut dialihkan ke pemerintah melalui Kementerian ESDM. Hal itu dikarenakan karena putusan MK mengharuskan regulasi ESDM dialihtangankan ke pihak Kementerian ESDM. “Seluruh fungsi regulasinya harus berpindah ke departemen ESDM dulu, intinya BP Migas terhitung sejak jam 11.00 WIB tadi harus bubar,” ujar Mahfud.

Dijelaskan Mahfud, putusan ini sudah berdasarkan pertimbangan para hakim konstitusi. Dalam putusan tersebut, Mahfud mengatakan alasan pembubaran BP Migas karena potensi penyalahgunaan kekuasaan. “Dan putusan MK ini harus segera dilaksanakan,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, MK menyatakan pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki hukum mengikat.

“Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11).

Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” lanjut Mahfud.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 dalam UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[rvn/jim]

Ekonomi Nasional

SBY Bikin Perpres Atasi Pembubaran BP Migas

Rabu, 14-11-2012 17:56

Arief

Presiden SBY

JAKARTA, PESATNEWS – Pemerintah menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan keberadaan Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

“Perpres untuk mencegah kevakuman dan memberikan kepastian usaha hulu migas telah saya terbitkan,” kata Presiden SBY dalam jumpa pers di Kantor Kepresidenan, Jakata, Rabu (14/11/2012).

SBY meminta kepada para investor dan pelaku usaha, baik asing maupun domestik, untuk tetap tenang, karena semua perjanjian dan kerja sama tetap berlaku. “Semua tetap berjalan sebagaimana mestinya,” jelas Kepala Negara.

Ia menanggapi putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan masyarakat dalam uji materi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan keberadaan BP Migas bertentangan dengan UUD 45. “Mengabulkan sebagian permohonan pemohon,” tulis amar putusan yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD, dalam sidang Majelis Konstitusi di Gedung MK, Selasa (13/11) kemarin.

Dua Opsi Gantikan BP Migas
Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) R Priyono menyatakan ada dua pilihan yang akan diambil pemerintah untuk menggantikan lembaganya. Pilihan pertama, BP Migas di bawah pimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. “Seperti Menristek dan BPPT, dan seperti Bappenas. Jadi nempel ke Menteri,” kata Priyono.

Opsi kedua, menteri terpisah dari unit kerja. BP Migas akan berbentuk unit kerja sendiri, bukan badan pelaksana. “Ini tergantung Presiden maunya seperti apa. Kalau merangkap menteri semua surat yang saya dapat delapan ribu per hari akan ke Pak Menteri semua,” paparnya.

Semua karyawan BP Migas, kata dia, dihimbau tidak berbenah meninggalkan kantor. Hanya saja, karyawan diminta untuk tidak menandatangani proposal apapun.

Hingga kini, Priyono mengaku belum mendapat kabar apapun soal Peraturan Presiden pasca-pembubaran BP Migas. “Kami monitor terus dan sampai kini kami belum dapat kabar tandatangan Perpres,” jelasnya. [tmp/asf]

KKKS Optimistis Peralihan Fungsi BP Migas Lancar

Penulis : Evy Rachmawati | Sabtu, 17 November 2012 | 09:53 WIB
|
KOMPAS/RIZA FATHONI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (14/11/2012). Presiden menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas setelah uji materi terhadap UU 22 Tahun 2001.

BADUNG, KOMPAS.com — Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) utama mengaku optimistis bahwa proses peralihan fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) berjalan mulus. Hal ini ditandai kecepatan pemerintah dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembubaran BP Migas.

“Kami lega dengan kecepatan bertindak jajaran Kementerian ESDM. Berdasarkan pengamatan itu, kami, semua KKKS, percaya diri bahwa ini semua bisa dijalankan dengan baik.”
– Lukman Mahfoedz

Demikian disampaikan Wakil Presiden Asosiasi Perminyakan Indonesia Sammy Hamzah, seusai pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Jumat (16/11/2012)  sekitar pukul 22.30, di Badung, Bali.

“Kami apresiasi terhadap pemerintah atas apa yang dilakukan sampai saat ini untuk menghindari kevakuman kegiatan usaha hulu migas. Ini undangan mendadak, tetapi kami anggap sangat penting untuk menunjukkan komitmen kami. Fokus kami adalah tetap pada operasional,” ujarnya menegaskan.

“Salah satu hal yang kami sangat senang, selain respons pemerintah, ke depannya, kami sepakat dari asosiasi untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk secara bertahap melihat apa yang perlu diperbaiki ke depannya,” ujarnya. Untuk itu, Asosiasi Perminyakan Indonesia siap memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal yang perlu diperbaiki dalam industri migas.

Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Lukman Mahfoedz menambahkan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembubaran BP Migas mengejutkan bagi kalangan pelaku usaha migas. “Akan tetapi, kami bersyukur pemerintah dengan cepat dan tanggap mengatasi hal ini,” kata dia.

Pada Rabu (14/11/2012) pagi, sebagian besar CEO perusahaan migas yang tergabung dalam Asosiasi Perminyakan Indonesia berkumpul. Secara intensif, mereka berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, yakni dengan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini dan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo.

“Sejak pagi itu, kami mendapat jaminan, pemerintah akan ambil langkah-langkah tegas. Siang harinya kami bertemu dengan Dirjen Migas di Kantor Kementerian ESDM, kami kaget karena diberi tahu bahwa Peraturan Presiden akan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya.

“Kami lega dengan kecepatan bertindak jajaran Kementerian ESDM. Berdasarkan pengamatan itu, kami, semua KKKS, percaya diri bahwa ini semua bisa dijalankan dengan baik,” ujarnya. Bagi Medco Energi Internasional selaku perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek Indonesia ataupun internasional, level kepercayaan diri ini penting bagi investor atas perjanjian-perjanjian yang dibuat.

“Kami telah memberikan keterangan dan bisa diterima dengan baik oleh para investor kami,” kata Lukman yang juga menjadi pengurus Asosiasi Perminyakan Indonesia. Pihaknya percaya pemerintah cepat tanggap utk mengatasi hal ini. “Komitmen industri untuk terus menghasilkan minyak dan pasokan energi yang dibutuhkan bisa terus dijalankan,” ujarnya.

Editor :
Rusdi Amral
Ekonomi Nasional

Kurtubi: Batalkan Segera Kontrak Ekspor Gas!

Minggu, 04-11-2012 23:16

Arief

Kurtubi

TERKAIT

JAKARTA, PESATNEWS – Stok gas yang semula direncanakan diekspor ke Amerika, harus segera dibatalkan dan dialihkan untuk mencukupi kebutuhan gas di dalam negeri, terutama untuk industri.

Pemerintah juga harus membatalkan penjualan gas murah ke China. Hal itu ditegaskan Pengamat Perminyakan Kurtubi ketika dihubungi, Minggu (4/11/2012).

Agar kebutuhan gas dalam negeri terpenuhi, caranya adalah mengalihkan ekspor yang tadinya direncanakan ke Amerika untuk tetap dalam negeri. “Hari ini barangnya pun ada, lebih baik dialihkan ke Priok sana,” ujarnya.

Jika tidak ada langkah cepat untuk mencukupi kebutuhan gas dalam negeri, ia khawatir akan berdampak luas. Bagi industri, tidak pernah bisa berproduksi optimal dan tidak bisa menyerap tenaga kerja maksimal.

Sedangkan PLN kalau kekurangan pasokan gas, biaya listrik bisa melejit, tarif listrik dinaikkan, rakyat jadi korban. “Padahal ini karena kelalaian pemerintah yang tidak mengalokasikan gas secara cukup.”

Untuk jangka panjang, ia menekankan perlunya dilakukan perubahan tata kelola gas. Sebab kondisi saat ini karena kesalahan tata kelola. “Pengelolaan gas di BP Migas, ini bukan perusahaan minyak sehingga dia tidak bisa membangun pabrik LNG. Dia tidak bisa menjual sendiri gas milik negara, sehinga menyuruh orang lain.”

Akibatnya, gas yang dijual pihak yang ditunjuk BP Migas inilah, yang dijual dengan harga murah ke luar negeri. Ditambah lagi, penjualan gas ini tidak memikirkan alokasi yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri.

Bukan gas kita tidak ada, tapi karena tata kelola yang salah yang menyebabkan harga gas mahal, dan alokasi tidak cukup. “Harus ada perubahan tata kelola, karena kalau tidak masalah ini akan berulang terus,” ujarnya.

Ia menyarankan agar BP Migas dibubarkan, dan fungsinya dikembalikan ke Pertamina. Agar Pertamina bisa membangun pabrik LNG tangguh sendiri. Langkah ini harus dilakukan dengan mencabut UU Migas yang berlaku saat ini.[mi/pn]

Ekonomi Energi: Peran Migas Terhadap Perekonomian Nasional

PDF Cetak Surel

Komaidi NotonegoroKuliah Tamu Ekonomi Energi
Tanggal: 20 Maret 2012
Nara Sumber: Komaidi Notonegoro (Wakil Direktur ReforMiner Institute)
Judul: Peran Migas Terhadap APBN, Energi, & Perekonomian Nasional

Paradigma pengelolaan migas di Indonesia:

  • Ketergantungan APBN terhadap migas besar (dieksploitasi untuk mengejar devisa)
  • Peran migas terhadap bauran energi nasional (energi primer utamanya) cukup besar.
  • Nilai tambah sektor migas terhadap perekonomian nasional belum optimal

Indonesia Fuel ProductionKontribusi penerimaan migas terhadap penerimaan negara sejak awal era Pelita (Pembangunan Lima Tahunan) rezim Orde Baru cukup besar. Orientasi pengelolaan Migas Nasional lebih didasarkan atas “government revenue base”, belum mempertimbangkan aspek “national energy security”

Perencanaan & Pemahaman Kekayaan SDA yang keliru.
Hampir tidak adanya “cetak biru” energi nasional yang berorientasi kepada ketahanan energi nasional adalah dampak dari minimnya perencanaan dan pemahaman yang keliru atas SDA (utamanya migas) yang kita miliki. Sebagian besar publik (hingga saat ini) meyakini bahwa kita memiliki kekayaan (SDA) migas dalam jumlah yang melimpah. Karenanya, menjadi wajar (logis) jika publik menuntut harga migas domestik “murah”.

Migas dan Ekonomi Nasional.
Terkait motif pengusahaan migas lebih berorientasi terhadap kepentingan finansial jangka pendek (mengejar devisa) dan government revenue base, pada akhirnya optimalisasi nilai tambah sektor migas bukan menjadi prioritas. Kontribusi sektor migas dalam PDB dan penyerapan tenaga kerja nasional yang relatif minim, merupakan indikasi kurangnya optimalisasi nilai tambah sektor migas.

Hakim MK sebut kepala BP Migas tak paham proses uji materi

Merdeka.comMerdeka.com 

MERDEKA.COM, Pernyataan eks Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono yang menyatakan terzalimi akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sindiran dari Ketua MK Mahfud MD dan Hakim Konstitusi Akil Mochtar. Keduanya justru menyatakan Priyono tak paham mekanisme beracara di MK.

“Tidak ada tanggapan, memangnya BP Migas siapa?” ujar Ketua MK Mahfud MD melalui pesan singkat, Sabtu (17/11).

Sementara itu, Hakim Konstitusi Akil Mochtar memaklumi hal itu. Menurut dia, Priyono perlu belajar lagi ketentuan beracara di MK.

“Biar saja, dia (R Priyono) kan nggak ngerti beracara di MK, kalau dia ngerti, dia jadi ketua MK bukan kepala BP Migas,” sindir Akil.

Akil menerangkan, proses pengujian undang-undang tidak mengenal istilah pihak, melainkan pemerintah dan DPR. Sehingga, kata dia, apabila ingin terlibat dalam proses persidangan maka harus melalui dua instansi itu.

“Jadi ya terserah pemerintah yang mau diajukan siapa. Yang kami uji itu kan norma UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,” terang Akil.

Sebelumnya, R Priyono menyatakan putusan MK yang membubarkan BP Migas dinilai menzalimi lembaga yang dipimpinnya. Pasalnya, BP Migas tidak pernah dilibatkan untuk memberikan keterangan selama sidang pengujian Undang-undang Migas berjalan.

“Bagi kami eks-BP Migas, masalah mendasarnya adalah kezaliman MK. Apakah akan terus dibiarkan MK dipimpin oleh hakim-hakim yang dzalim,” ungkap Priyono, Kamis (15/11).

Sumber: Merdeka.com

Badut Politik dalam Kasus Pembubaran BP MIgas dan UU MIgas tahun 2001 Oleh Lin Che Wei

Selasa, 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh Ketuanya, Mahfud MD, memutuskan bahwa keberadaan Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau disingkat BP Migas yang diatur di UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) bertentangan dengan UUD 1945 (khususnya Pasal 33), dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan.

MK juga menilai bahwa UU Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Pola unbunding yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir ditengarai sebagai upaya pihak asing untuk memecahbelah industri migas nasional, supaya mempermudah penguasaannya oleh mereka.Untuk mengisi kekosongan hukum sementara ini, kewenangan BP Migas akan dijalankan oleh Pemerintah (dalam hal ini Menteri ESDM/BUMN).Demikian kesimpulan berita yang bisa dibaca di Kompas.com.Keputusan MK tersebut berkaitan dengan permohonan uji materi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang diajukan sejumlah ormas dan tokoh Islam, seperti Masyumi, NU, Din Syamsuddin, dan Hashyim Muzadi, serta beberapa tokoh masyarakat lainnya. Termasuk Rizal Ramli dan Kwik Kwan Gie, yang ikut mendukung gugatan terhadap UU Migas tersebut.Sebetulnya yang digugat ke MK itu adalah supaya UU Migas tersebut secara keseluruhan dicabut. Tetapi, oleh MK hanya mengabulkan pasal-pasal tertentu yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, terutama tentang BP Migas.Banyak pihak, termasuk pihak Pemerintah, mengaku sangat terkejut dengan keputusan MK tersebut. Tetapi, apabila kita menyimak isi keputusan MK tersebut seharusnya kitalah yang terkejut, kenapa mereka bisa terkejut. Sebab substansi putusan MK itu telah menyatakan seterang-terangnya bahwa selama ini, setidaknya selama UU Migas dengan BP Migas-nya ada, kekayaan alam Indonesia (dalam hal ini kekayaan alam minyak dan gas) tidak lagi di bawah kontrol pemerintah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.Namanya saja Indonesia kaya dengan minyak dan gasnya, tetapi melalui BP Migas, berbagai kontrak kerja dengan perusahaan-perusahaan asing, sangat banyak merugikan pihak Indonesia, karena kendali berada di pihak perusahaan-perusahaan minyak dan gas asing itu. Terutama dari Amerika Serikat dan Inggris.Padahal Indonesia adalah pemilik dari kekayaan tersebut, tetapi begitu telah dieksplotasi oleh perusahaan-perusahaan asing, melalui kontrak kerja bagi hasil dengan BP Migas, berubah menjadi seolah-olah milik mereka dengan keuntungan sebesar-besarnya bagi mereka juga. Kontrak kerja pengelolaan minyak dan gas itu kerapkali merugikan rakyat Indonesia, karena hasil eksplotasinya diprioritaskan untuk diekspor ketimbang untuk keperluan domestik.Maka, fenomena yang sudah lama terjadi, dan seolah-olah sudah merupakan sesuatu kewajaran adalah ketika di banyak daerah yang kaya hasil bumi dan gasnya, tetapi justru kekurangan BBM dan gas. Rakyat banyak hidup sengsara terbelit di dalam lingkaran kekurangan BBM dan gas. Baik ketika hendak menggunakannya untuk kendaraan bermotornya, industri, maupun listrik di kotanya/wilayahnya terpaksa tidak bisa menyala maksimum karena PLN setempat kekurangan pasokan minyak/gas.

Papua dan Papua Barat adalah salah satu contohnya. Sampai hari ini, kota-kota di Papua masih kesulitan untuk memperoleh BBM dan gas untuk menjalankan kendaran-kendaraan bermotornya, mesin industrinya, dan lain-lain. Sementara itu listrik pun sangat sering bermasalah, byar-pet, bahkan di beberapa kota kabupaten listriknya hanya bisa menyala malam hari saja. Contoh: Kabupaten Teluk Bintuni, atau lebih dikenal dengan Kabupaten Bintuni, Papua Barat, lokasi di mana adanya mega proyek LNG Tangguh (sekitar 50 km dari Bintuni). Sampai hari ini listriknya hanya bisa menyala malam hari saja. Kadang-kadang selama beberapa hari tidak menyala, karena genset PLN-nya kehabisan pasokan solar!

Apabila kita mengikuti kronologis, bagaimana lahirnya UU Migas dan bagaimana sampai bisa BP Migas ada dan kewenangan-kewenangan Pertamina dialihkan kepadanya, kelihatan sekali bahwa sejak semula kepentingan asing sudah mengendalikan negara ini.

Kronologis yang bisa dibaca di Kompas.com tersebut adalah sebagai berikut:

* 1884: Lapangan minyak di Indonesia (Hindia belanda) dikuasai oleh 18 perusahaan milik Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

* 1960: Bung Karno menalukan nasionalisasi dan mengubah bentuk kontrak migas. Eksplotasi migas hanya diselenggarakan oleh negara (UU No. 44 Tahun 1960).

* 1061-1971: Perusahaan migas nasional melakukan konsilidasi dan mengambil-alih aset. Kilang-kilang penyulingan minyak dan aset lain milik asing dibeli pemerintah dan diserahkan kepada Pertamina.

* Orde Baru lahir: Pertamin dan Pertamina digabung menjadi Pertamina (UU No. 8 Tahun 1971). Pertamina diberi kuasa tambang, memilih kontraktor penggarap blok migas, serta mendantangani kontrak bagi hasil.

* 1996: Pemerintah mengajukan RUU Migas baru untuk memisahkan peran regulator dan operator. Usulan ditolak DPR saat itu.

* 1999: Pemerintah kembali mengajukan RUU Migas ke DPR. Menyusul krisis ekonomi tahun 1997-1998, upaya tersebut terhenti.

* 2001: RUU Migas akhirnya disahkan menjadi UU No 22/2001. Mengantisipasi perubahan UU ini, BPPKA mulai dilepas dari Pertamina dan diubah menjadi Direktorat Manajemen Production Sharing (MPS). MPS berubah menjadi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) pada 2002.

Nah, bagaimana peran para tokoh politik dan pemerintah saat itu, sampai bisa lahirnya UU Migas dan lahirnya BP Migas tersebut, yang ternyata bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945? Padahal saat itu sudah masuk pada era reformasi? Bagaimana bisa mereka yang berperan penting lahirnya UU Migas tersebut tidak melihat hal tersebut, atau lebih tepatnya membiarkan, atau bahkan memang sengaja melakukan hal tersebut?

Padahal para tokoh tersebut adalah mereka yang juga selama ini kita kenal sebagai tokoh-tokoh yang (katanya) pro-rakyat, dan antikepentingan asing yang hanya menyengsarakan rakyat banyak dalam melakukan eksplotasi kekayaan alam di negeri ini, khususnya minyak dan gas.

Mereka itu, bahkan yang pada 2012 ini, termasuk yang sekarang ini (ikut) menggugat dan mendukung gugatan keberadaan UU Migas dan BP Migas ke MK tersebut. Bahkan termasuk Ketua MK Mahfud MD yang memimpin sidang UU No. 22 Tahun 2001 dengan hasil keputusan sebagaimana tersebut di atas,

Amin Rais (Ketua Umum Muhammadiyah 1995-2000), yang dikenal kerap menyuarakan anti kepentingan asing, terutama sekali dalam mengeksplotasi hasil bumi, minyak dan gas, pernah gencar menyuarakan nasionalisasi tambang-tambang minyak dan gas di Indonesia, ternyata ikut andil dalam diundangkan UU tentang Migas tersebut.

Lin Che Wei, Analisis Keuangan, di akun Face Book-nya, menulis tentang ironi sejarah lahirnya UU Migas itu, mengatakan, selain Amin Rais yang waktu itu Ketua MPR dan Ketua Umum PAN yang ikut mensahkan UU tersebut, juga ada nama-nama besar lainnya yang ikut andil lahirnya UU tersebut. Mereka adalah Ketua DPR Akbar Tanjung (Ketua Umum Golkar). Ketua Komisi Energi Irwan Prayitno (Partai Keadilan, sekarang PKS), bahkan Mahfud MD yang waktu itu adalah Menteri Pertahanan, dan sempat menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan

Pada waktu itu, menurut Lin Che Wei, semua fraksi dan pihak dari pemerintah sepakat tentang pengesahan UU tersebut, kecuali sebuah partai kecil, Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Suara parpol mini itu tentu saja bagaikan berteriak di tengah padang gurun.

Pada masa itu, masih menurut Che Wei, semua yang menolak UU Migas disingkirikan. Direktur Utama Pertamina, Martiono, yang menentang RUU Migas, diganti oleh Baihaki Hakim atas rekomendasi Menko Perekonomian Kwik Kwan Gie.

Lalu, kenapa sekarang ramai-ramai dan bersama-sama mereka menggugat keberadaan BP Migas dan UU Migas itu?

Di akun Face Book-nya, analisis keuangan dan pasar modal yang pernah berperkara hukum dengan Bank Lippo gara-gara tulisannya di Harian Kompas, pada Maret 2003 itu, menganggap para tokoh itu bagaikan badut-badut politik saja.

Berikut tulisan lengkapnya itu:

Badut Politik dalam Kasus Pembubaran BP MIgas dan UU MIgas tahun 2001. Oleh Lin Che Wei

Babak 1 – Proses pembahasan dan pengundang-undangan UU Migas 2001 terjadi antara tahun 1999 sampai 2001. UU MIgas di undang-undangkan pada bulan November 2001.
UU Migas ini merupakan produk pembahasan antara Pemerintah pada masa itu dan DPR pada masa itu.
Marilah Kita melihat siapa saja aktor politik tersebut.Ketua MPR – Amien Rais (Mantan ketua Muhammadiyah -dari PAN)
Ketua DPR – Akbar Tanjung (Golkar – Mantan Aktivis HMI)
Ketua Komisi VIII – DPR – Irwan Prajitno (dari Partai Keadilan)
Pada saat itu Poros Tengah (Koalisi dari beberapa partai berbasis islam seperti PAN, PKB, PBB, PPP) sedang naik daun dan sangat berpengaruh di Parlemen karena mereka adalah ‘king maker’ dari naiknya Gus Dur menjadi Presiden.
Yang menarik di dalam pembahasan tersebut dan perundang-undangan UU MIgas tersebut… adalah :Semua Fraksi di DPR (kecuali satu fraksi kecil), semua partai berbasis islam (termasuk Partai Keadilan, PAN, PPP, PBB, PKB) dan juga partai besar (PDI-P dan Golkar) mendukung ratifikasi dari UU Migas. Sangat ironis karena satu-satunya partai yang justru menyatakan keberatan adalah Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (Partai kecil yang berbasis agama kristen).Pada saat tersebut (1999-2001 periode – periode pembahasan dan ratifikasi)
- Kwik Kian Gie adalah Menko Perekonomian (PDI-P) dan kemudian menjadi Ketua Bappenas.
- Rizal Ramlie adalah mantan Menkeu/Menko Perekonomian waktu zaman Gus Dur.
- Mahfud MD adalah Menteri Pertahanan dan sempat menjadi Menteri Hukum Dan Perundangan-Undangan zaman Gus Dur.
Semua komponen pemerintah dan parlemen pada waktu itu setuju untuk meratifikasi UU Migas 2001 dan melahirkan BP MIgas. Berdasarkan rekomendasi dari Kwik Kian Gie, ketika terjadi penggantian Dirut Pertamina, Martiono Hadianto (yg menentang RUU Migas pada saat itu). Kwik sangat merekomendasi Baihaki Hakim untuk menggantikan Martiono. Di masa Baihaki inilah Pertamina melepaskan wewenangnya dan mengalihkannya ke BP Migas.Babak ke 2 – Adegan Mahkamah Konstitusi tahun 2012.Para Pemohon di pengadilan konstitusi :


1. Muhamadiyah
2. Hasyim Muzadi dari NU
3. Ormas-ormas islam seperti Hizbut Thahir.
4. Kwik Kian Gie
5. Rizal Ramlie
dan yg lain-lain…..menuntut UU Migas 2001.
Ketua Mahkamah Konstitusi :


Mahfud MD (mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur).
Putusan : 7-1, MK menyatakan UU Migas 2001 cacat dan BP Migas dibubarkan. BP Migas tidak sesuai dengan UU.

Catatan : Mengapa partai-partai tersebut justru menyetujui RUU tersebut menjadi UU? Pak Kwik Kian Gie, mengapa anda tidak ribut-ribut ketika anda justru sangat berkuasa sebagai Menko Ekuin. Pak Rizal Ramlie, mengapa anda tidak menyatkan keberatan anda justru dizaman reformasi dimana anda adalah Menkeu dan Menko. Pak Mahfud MD – mengapa kita tidak membahas soal Energy Security issue ketika anda menjadi Menhan? Oh ya saya juga baru sadar bahwa anda adalah ketua kehormatan ikatan alumni NU yang juga ikut di dalam menggugat putusan tersebut. Partai-partai ini sekarang membatalkan produk hukum yang justru merupakan persetujuan produk legislative process.

Ada baiknya kita melepaskan attribut keagamaan apabila kita berdebat soal kebijakan publik. Tidak arif orang menggunakan attribut agama untuk pro dan con terhadap kebijakan publik.

Jangan pernah lupa akan rekam jejak dari politik. Dan jangan biarkan politician (atau lebih tepatnya Badut-badut politik) berakobrat danmencari popularitas semata.

Untuk membentuk tatanan hukum migas dan struktur migas yang baik diperlukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Untuk menghancurkannya hanya butuh sekejap.

Saya tidak terlalu mempermasalahkan dan tidak beropini apakah UU Migas 2001 benar atau salah. Yang saya sedih adalah melihat kelakuan orang yang ikut bertanggung jawab dalam pembentukan tersebut dan sekarang bersama-sama menghancurkannnya

Buku Putih BP Migas

BP Migas Bubar, Mafia Impor Minyak Diuntungkan

Rista Rama Dhany – detikfinance
Minggu, 18/11/2012 15:08 WIB

Jakarta - Dalam Buku Putih BP Migas, disebutkan pihak-pihak yang akan diuntungkan dan dirugikan apabila BP Migas bubar. Dikutip detikFinancedari Buku Putih BP Migas, Minggu (18/11/2012), Siapa Yang akan diuntungkan jika BP Migas bubar?”Yang diuntungkan jika BP Migas tidak ada, yakni mafia impor Minyak, mafia proyek, pelaku bisnis korup dan kekuasaan masa lalu,” tulis Buku Putih BP Migas.Sementara kerugian jika BP Migas tidak ada seperti saat ini (jika tugas BP Migas dialihkan ke Pertamina), yakni :

  • Pemerintah Indonesia dapat digugat langsung karena dalam UU 8/1971 Negara yang berkontrak, demikian halnya didalam sistem kontrak karya pertambangan umum maupun sistem izin yang ada didalam UU Minerba.
  • Pertamina akan terbebani pengawasan manajemen kontraktor kontrak kerja sama.
  • Pertamina tidak fokus pada bisnis tapi terlibat dalam regulasi.
  • Daya saing BUMN lemah.
  • Regulator yang sekaligus menjadi player melemahkan fungsi kontrol Pemerintah.
  • Berpotensi lemah pengawasan.
  • Conflict of interest karena regulator merangkap sebagai player.
  • Penerimaan Negara terancam berkurang.
  • Penggunaan TKDN (komponen lokal) tidak maksimal seperti dulu.
  • Peningkatan kapasitas nasional tidak terjaga.

(rrd/hen)

Share:
Baca Juga

Ketua MUI: BP Migas Memang Harus Bubar karena Pro Asing!

Rista Rama Dhany – detikfinance
Minggu, 18/11/2012 14:19 WIB

Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan merupakan salah satu tokoh yang menggugat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) dan mendorong pembubaran BP Migas.Alasannya karena selama ini BP Migas banyak menyepakati kontrak Migas lebih berpihak keperusahaan asing.”Saya menggugat atas nama perseorangan yang kebetulan saya Ketua MUI, alasannya karena banyak kontrak Migas yang tidak berpihak pada kepentingan nasional atau lebih berpihak kepada asing,” kata Amidhan kepada detikFinance, Minggu (18/11/2012).Padahal kata Amidhan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Bumi, Air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmurah rakyat Indonesia.”Namun nyatanya kontrak Migas yang memproduksi Migas Indonesia justru menguntungkan pihak asing, makanya BP Migas harus dibubarkan, dan tidak hanya itu, Undang-Undang Migas (UU Nomor 22 Tahun 2001) juga harus dicabut, karena sebagai biang kontrak Migas banyak menguntungkan asing,” ucap Amidhan.Salah satu dasar Undang-Undang Migas harus dicabut dan BP Migas harus dibubarkan adalah dibatalkannya Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yakni harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan.”Dengan dianulirnya Pasal tersebut merupakan shock atau kejutan bagi pemerintah dan DPR agar kedepannya supaya membuat aturan yang lebih mementingkan kepentingan nasional,” ujarnya.

Namun benarkah kontrak Migas di sektor hulu berpihak ke Asing?

Dalam Buku Putih BP Migas dijelaskan, sistem kontrak dihulu menggunakan sistem Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contrac (PSC). PSC ini dipandang paling sejalan dengan semangat konstitusi karena dalam kontrak PSC, kepemilikan sumber daya Migas tetap di tangan pemerintah sampai titik serah dan pengendalian manajemen operasi juga berada di tangan pemerintah.

Kenapa dipilih PSC? “Karena kegiatan hulu Migas adalah kegiatan yang penuh risiko. Salah satu sumber risiko terbesar terdapat pada ketidakpastian hasil kegiatan eksplorasi,” tulis Buku Putih BP Migas seperti dikutif detikFinance.

“Sebagai contoh, data BP Migas pada pertengahan tahun 2012 menunjukkan terdapat 21 pengeboran sumur eksplorasi yang tidak berhasil menemukan cadangan migas. Akibatnya, investasi sebesar US$ 1,3 miliar raib begitu saja,” ungkap Buku Putih BP Migas.

Salah satu karakteristik dari Kontrak Bagi Hasil adalah kontraktor menanggung semua risiko yang muncul dari kegiatan operasi, termasuk risiko hilangnya biaya akibat kegiatan eksplorasi yang tidak menemukan cadangan komersil.

“Negara hanya akan mengganti biaya yang muncul dari kegiatan eksplorasi apabila cadangan yang ditemukan dipandang secara ekonomi layak untuk dikembangkan. Hal inilah yang menyebabkan Kontrak Bagi Hasil dipandang paling cocok untuk Indonesia,” tulis Buku Putih BP Migas.

Tanpa investasi dari kontraktor, satu-satunya sumber dana untuk kegiatan eksplorasi adalah dari APBN. Permasalahannya adalah, apakah bangsa Indonesia siap apabila miliaran dolar dana yang dikumpulkan susah payah dari pajak harus hilang tak berbekas akibat kegiatan eksplorasi yang gagal?

“Tidakkah sebaiknya dana masyarakat tersebut digunakan untuk pembiayaan pendidikan, infrastruktur atau sektor lain dengan kepastian yang lebih tinggi? Kontrak Bagi Hasil menawarkan solusi bagi Indonesia untuk tetap dapat mengembangkan sumber daya migas sekaligus melindungi negara dari risiko kegiatan eksplorasi,” jelas Buku Putih BP Migas.

(rrd/hen)

Share:
Baca Juga

Buku Putih BP Migas

BP Migas Membuat Pertamina Lebih Efisien dan Produksi Naik

Rista Rama Dhany – detikfinance
Minggu, 18/11/2012 12:39 WIB

Jakarta - Dibentuknya Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Migas, pada dasarnya untuk memberikan pelindung agar negara tidak terpapar risiko bisnis seperti pada masa lalu salah satunya kasus Karaha Bodas oleh PT Pertamina (Persero).Namun tidak hanya negara saja yang terlindungi dengan adanya badan pelaksana ini, PT Pertamina (Persero) pun juga terbukti mendapatkan manfaat dengan adanya BP Migas.Terungkap dalam Buku Putih BP Migas yang didapat detikFinance, bagi Pertamina, penerapan Undang-Undang Migas (termasuk adanya BP Migas) terbukti membuat perusahaan lebih efisien dan dapat lebih fokus mengembangkan bisnis hulu yang menjadi tulang punggung keuangan Pertamina.”Sejak Undang-Undang No. 22 tahun 2001 diberlakukan, produksi Pertamina meningkat hampir dua kali lipat dari 70.000 barel menjadi sekitar 130.000 barel per hari. Pertamina juga tetap mempertahankan seluruh wilayah kerja yang dipunyai perusahaan dimasa lalu,” ungkap Buku Putih BP Migas, seperti dikutip detikFinance, Minggu (18/11/2012).Sementara dalam konteks tata kelola industri hulu migas nasional, dengan adanya kehadiran UU No. 22/2001 juga memberikan beberapa pengaruh positif.”Akuntabilitas dalam penerimaan sektor hulu migas lebih terjaga karena hasil dari kegiatan usaha hulu migas langsung masuk ke rekening pemerintah tidak harus melalui rekening Pertamina terlebih dahulu sebagaimana terjadi di masa lalu,” tulis Buku Putih BP Migas.

Pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas pun diperketat. Di masa lalu, audit hanya dilakukan oleh internal Pertamina dan BPK, akan tetapi saat ini audit dilakukan oleh internal BP Migas dan juga oleh eksternal BP Migas yaitu oleh BPK, BPKP, dan Ditjen Pajak. Kehadiran UU No. 22/2001 juga telah membuka peran lebih luas bagi pemain nasional dan BUMD untuk terlibat dalam bisnis hulu migas.

(rrd/hen)

Share:
Baca Juga

Buku Putih BP Migas

BP Migas Dibentuk karena Terjadi Korupsi di Pertamina

Rista Rama Dhany – detikfinance
Minggu, 18/11/2012 11:15 WIB

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap tidak konstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945.Namun apa latar belakang dibentuknya BP Migas yang menjadi dasar UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas?Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1971 tentang Pertamina yang berlaku sejak 1 Januari 1972, Pertamina diposisikan sebagai satu-satunya perusahaan negara yang melaksanakan penguasaan minyak dan gas bumi (Migas) secara terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir.Melalui undang-undang ini, negara memberikan kekuasaan pertambangan dan Migas kepada Pertamina. Tugas penyiapan lahan pertambangan Migas, Pengelolaan, Pengendalian dan monitoring pekerjaan pencarian minyak dan gas bumi oleh kontraktor semua dilakukan Pertamina.”Selama kiprahnya di bawah UU No. 8 Tahun 1971 harus diakui Pertamina telah menjadi satu entitas bisnis paling strategis bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Akan tetapi, di sisi lain monopoli Pertamina sebagai regulator sekaligus pemain menciptakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” ungkap Buku Putih BP Migas dikutip detikFinance, Minggu (18/11/2012).

Dalam menjalankan tugas tersebut, Pertamina dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil. Dalam prakteknya, karena keterbatasan modal dan teknologi, Pertamina banyak menandatangani kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing terutama untuk menggarap wilayah-wilayah sulit.

“Contoh kontrak yang ditandatangani dengan pihak asing adalah Kontrak Bagi Hasil untuk mengelola Blok Mahakam di timur laut Balikpapan dengan perusahaan asal Perancis TOTAL E&P INDONESIE. Untuk mengelola perusahaan-perusahaan minyak asing tersebut, Pertamina membentuk Badan Koordinasi Kontraktor Asing yang kemudian menjadi Badan Pengusahaan dan Pembinaan Kontraktor Asing (BPPKA). Kontrak-kontrak jangka panjang pada masa lalu tersebut masih menyisakan dominasi kontraktor asing dalam kegiatan usaha hulu migas Indonesia saat ini,” tulis Buku Putih BP Migas.

Menjadi persoalan, selama kiprahnya di bawah UU No. 8 Tahun 1971 harus diakui adanya monopoli Pertamina sebagai regulator sekaligus pemain menciptakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pada tahun 1974 sampai awal 1975, Pertamina sempat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pemerintah dengan jumlah kewajiban mencapai US$1 miliar.

“Jumlah utang Pertamina yang besar ini mempunyai pengaruh luas terhadap keuangan negara, cadangan devisa, pinjaman luar negeri, dan perkreditan dalam negeri. Di luar itu, kasus-kasus yang membelit Pertamina, misalnya kasus Karaha Bodas, menyebabkan negara terimbas risiko gugatan perdata akibat masalah-masalah yang seharusnya menjadi urusan bisnis Pertamina,” ungkap Buku Putih BP Migas lagi.

Kondisi ini melahirkan ide untuk mengkaji ulang sentralisasi kewenangan Pertamina. Pada akhir tahun 1996, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang migas yang baru dengan maksud memisahkan peran regulator dan operator untuk menciptakan tata kelola industri migas yang lebih sehat.

Melalui pembahasan yang alot dan sempat mendapatkan penolakan DPR, akhirnya DPR mengesahkan RUU Migas menjadi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kehadiran Undang-undang No 22 tahun 2001 mengubah fungsi dan peran Pertamina. Perubahan yang paling mendasar adalah perpindahan fungsi dan pekerjaan, jika yang sebelumnya berada di Pertamina, setelah kehadiran UU No.22 Tahun 2001 dipindahkan ke institusi lainnya.

Pertama, fungsi pengawasan dan pengendalian dikeluarkan dari kewenangan Pertamina. Untuk itu dibentuk badan baru yaitu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas).

Kedua, kegiatan hulu migas yaitu menyiapkan wilayah kerja dan melakukan tender wilayah kerja kewenangannya berpindah ke Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Ketiga, pengelolaan hilir migas terutama terkait dengan ketentuan-ketentuan distribusi BBM dan LPG diatur oleh Kementerian ESDM. Demikian juga dengan penetapan kuota volume BBM dan gas ditetapkan oleh BPH Migas bersama-sama dengan Dirjen Migas.

(rrd/hen)

Share:
Baca Juga

Pro dan Kontra Pembubaran BP Migas

Wahyu Daniel – detikfinance
Sabtu, 17/11/2012 11:55 WIB

Foto: Dok. detikFinance
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) minggu lalu mengeluarkan keputusan pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pro dan kontra keputusan ini muncul.Keputusan pembubaran BP Migas ini bermula dari pengajuan Judicial Review UU No. 22/2001 tentang Migas yang diajukan oleh sejumlah organisasi dan perorangan. Mereka terdiri atas tokoh-tokoh nasional dan aktivis. Antara lain PP Muhammadiyah, Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Adhie Massardi, dan M Hatta Taliwang. Para penggugat ini juga menghadirkan sejumlah saksi ahli, di antaranya mantan Menko Perekonomian Dr Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, pakar migas Dr Kurtubi, pakar hukum tata negara Dr Margarito Kamis, dan lainnya.Para penggugat dan saksi ahlinya berpendapat, BP Migas tidak banyak memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. Menurut penggugat, ada praktiknya, BP Migas justru lebih banyak menguntungkan kontraktor-kontraktor asing. Lewat perannya yang tidak jelas, BP Migas justru menjadi ‘kepanjangan tangan’ kontraktor asing, khususnya dalam soal persetujuan pembayaran cost recovery yang jumlahnya amat besar.Pakar Migas Kurtubi melihat kehadiran BP Migas telah menggerogoti kedaulatan negara. Menurutnya, BP Migas tidak punya aset. Dengan demikian aset BP Migas adalah aset pemerintah. Di sisi lain, BP Migas mewakili pemerintah dalam menandatangani kontrak migas dengan perusahaan asing dalam pola business to government (B to G). Artinya, kedudukan pemerintah dan kontraktor asing jadi setara. Jika terjadi sengketa hukum, bisa membahayakan negara.

“UU Migas mengarah untuk melegalkan penguasaan kekayaan migas nasional oleh perusahaan asing/swasta. Hal ini tampak pada pasal 12 ayat 3, yang menyatakan Kuasa Pertambangan oleh menteri diserahkan kepada perusahaan asing/swasta. Sementara itu, implementasi kepemilikan atas sumber daya migas alam (SDA) migas sengaja dikaburkan dengan tidak adanya pihak yang membukukannya karena BP Migas tidak punya neraca. Pendeknya, dengan kehadiran BP Migas, tata kelola migas Indonesia menjadi yang paling buruk di Asia Oceania. Hal ini ditandai dengan produksi anjlok, cost recovery melonjak, karyawan BP Migas melonjak 10 kali lipat, merugikan negara dan melanggar Konstitusi,” papar Kurtubi seperti dikutip dari siaran pers Rumah Perubahan, Sabtu (17/11/2012).

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mempunyai pendapat berlawanan. Menurutnya, MK dan para penggugat tidak sabaran terhadap proses revisi UU Migas yang tengah digodok di DPR.

“Kami sedang membahas agar pengelolaan migas lebih efisien, untuk itu perlu ditetapkan secara konsisten siapa yang akan memegang Kuasa Pertambangan Migas,” jelas Satya kepada detikFinance.

Satya mengatakan, saat ini sebenarnya Kuasa Pertambangan (KP) bukanlah wewenang BP Migas, tapi wewenang Presiden/Menteri ESDM. Peranan BP Migas hanya sebagai pelaksana, yang menurut Satya memang terkesan ‘banci’, karena yang melakukan tender blok adalah Ditjen Migas, tetapi yang berkontrak dengan para investor/KKKS (kontraktor kontrak kerjasama) adalah BP Migas.

“Untuk itu DPR tengah bekerja mendiskusikan apakah kuasa pertambangan akan tetap di ESDM atau diberikan langsung kepada BP Migas. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak pihak kalau KP diberikan oleh negara kepada BP Migas, sehingga BP Migas bisa melakukan tender sekaligus berkontrak dengan KKKS. Kuncinya ada pada siapa pemegang KP itu,” kata Satya.

Lanjut Satya, penguasaan asing yang menggarap ladang migas di Indonesia yang selama ini diributkan bukan terletak pada BP Migas-nya, tetapi pada tipe kontrak yang ada yaitu kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC).

“Tipe kontrak ini sudah ada dan dilakukan puluhan tahun sejak Pertamina melalui BPPKA (Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing) melakukan kontrak dengan para KKKS,” kata Satya.

Bahkan tipe kontrak PSC ala Indonesia jadi percontohan di dunia. Di mana pemerintah mengontrol semua aktifitas eksplorasi dan eskploitasi migas melalui pengawasan baik, kalau dulu lewat Pertamina dan sekarang di BP Migas.

“Sedangkan asing hanya mendapatkan bagi hasilnya apabila mereka berhasil menemukan migasnya yang selanjutnya dibagi keuntungannya setelah ongkos yang dikeluarkan untuk menemukan dan memproduksi migas itu tergantikan, ini yang selanjutnya disebut Cost Recovery. Sehingga peranan BP Migas sebagai polisi yang mengontrol agar penghitungan cost recovery tepat dan tidak dipermainkan pihak asing,” tegas Satya.

Jadi apabila peranan BP Migas dikembalikan ke ESDM, lanjut Satya, bukan berarti kita akan terhindar dari ‘penguasaan’ asing terhadap ladang migas Indonesia, kalau tipe kontraknya masih sama.

“Jadi kalau disimpulkan, seakan akan kita di bawah asing itu perlu diluruskan pemahamannya. Kalau ESDM atau BP Migas kuat, hal semacam ini tidak perlu dikawatirkan. Justru di dalam revisi UU Migas ini kita akan sempurnakan institusi yang melakukan pengawasan ini agar dia bisa berkontrak dengan kontraktor asing ataupun dalam negeri dengan lebih baik, dengan memperbaiki bentuk badan atau institusi ini. Kita minta masyarakat dan industri migas untuk tenang supaya tugas pembuatan/revisi UU yang sedang dilakukan DPR ini berjalan dengan baik demi kepentingan bangsa ke depan,” ungkap Satya.

Di tempat terpisah, Guru Besar Ilmu Hukum UI Hikmahanto Juwana juga mengatakan, dirinya menyayangkan pembubaran BP Migas ini. Karena jika BP Migas dianggap inefisien atau boros dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, pembubaran BP Migas menjadi keputusan yang tidak tepat.

Hikmahanto dalam keterangannya yang dikutip menjelaskan ada tiga alasan keputusan ini sangat disayangkan.

Pertama, MK bisa diibaratkan telah membakar lumbung, dan bukan tikus, ketika menganggap BP Migas inefisien dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Menurut MK keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua mengapa putusan tersebut disayangkan? Menurut Hikmahanto sangat aneh bila ukuran inefisiensi dan potensi penyalahgunaan suatu lembaga dianggap sebagai tidak konstitusional.

“Di Indonesia saat ini banyak lembaga yang tidak efisien, dan apakah berdasarkan inefisiensi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut lembaga yang ada serta merta dianggap tidak konstitusional? Bukankah konstitusional tidaknya suatu lembaga harus dirujuk pada pasal dalam UUD?” tegas Hikmahanto.

Alasan ketiga mengapa putusan ini patut disayangkan, Hikmahanto menjelaskan MK menganggap BP Migas sebagai suatu lembaga yang benar-benar terpisah dari negara. Seolah BP Migas mendapat ‘outsource’ dari negara untuk menjalankan kewenangannya.

MK berpendapat untuk menghindari hubungan yang demikian (hubungan antara BP Migas dengan negara) negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja sehingga. BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau BUT tetapi antara Badan Usaha dengan BU atau BUT.

“Kalau memang demikian, maka BUMN yang ditunjuk akan mempunyai fungsi yang sama dengan BP Migas. Kondisi ini yang hendak mengembalikan posisi masa lalu di mana Pertamina bertindak sebagai regulator. Padahal berdasarkan UU Migas saat ini, fungsi regulasi dan kewenangan untuk memberi Wilayah Kerja berada di Direktorat Jenderal Migas. Sementara BP Migas hanya berperan sebagai pihak yang mewakili negara ketika mengadakan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap,” tutur Himahanto.

Penunjukan BUMN akan tetap ‘merendahkan’ posisi negara karena konstelasinya tidak berbeda dengan BP Migas. Kerepotan lain dengan penunjukan BUMN sebagai regulator adalah pada saat mereka berperan sebagai regulator maka mereka juga mencari keuntungan, bila dalam bentuk perseroan terbatas, atau berhak mendapatkan subsisdi bila dalam bentuk perusahaan umum (perum).

Padahal Pertamina sebelum diberlakukan UU Migas bukanlah BUMN yang diatur dalam UU BUMN, melainkan sebuah lembaga yang berdiri berdasarkan UU yaitu UU No 8 Tahun 1971.

“Putusan MK ini tidak akan mengeluarkan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Hikmahanto.

Meski begitu, saat ini BP Migas tinggal sejarah. Peran BP Migas saat ini dialihkan kepada Kementerian ESDM di bawah sebuah unit khusus. Pemerintah disibukkan oleh pengalihan seribu lebih pegawai BP Migas ke Kementerian ESDM.

(dnl/dnl)

Share:

90% SDM Diberdayakan Menjadi Pelaku Bisnis Pertambangan

TRIBUNnews.comOleh Adiatmaputra Fajar Pratama | TRIBUNnews.com – Rab, 31 Okt 2012

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pembinaan Usaha Hulu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Naryanto Wagimin berharap Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia bisa menjadi pelaku bisnis di sektor pertambangan. Dengan begitu sumber daya alam di Indonesia bisa dimaksimalkan produksinya.

Naryanto Wagimin menargetkan 90 persen SDM di Indonesia bisa menjadi penggerak sektor pertambangan. Dengan begitu, sektor pertambangan Indonesia tidak lagi membutuhkan bantuan dari luar negeri.

“Kita harus memberdayakan 90 persen masyarakat Indonesia di usaha pertambangan,”ujar Wagimin, di seminar penguatan industri gas untuk mewujudkan ketahanan energi nasional di Hotel Borobudur, Rabu (31/10/2012).

Dengan SDM sebesar itu, Wagiminmentargetkan BUMN bisa memproduksi sampai 50 persen. Dengan angka pencapaian tersebut, diharapkan bisa terwujud pada tahun 2025.

Naryanto Wagimin berharap dengan pencapaian tersebut, 13 tahun lagi negara Indonesia tidak tergantung oleh bantuan luar negeri. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong pergerakan produksi minyak dan gas dari dalam negeri.

“Walaupun saat ini kita masih tergantung dari luar, tapi 50 persen kita targetkan untuk tahun 2025″ungkap Naryanto Wagimin. (*)

BACA JUGA:

  • Proyektor Panasonic Palsu Dijual di Proyek Ba…
  • XL Raup Laba Bersih Rp 2,2 T dalam Sembilan B…
  • Sehari 10 Aplikasi KTA di Mandiri Jambi

 

Untuk berita terbaru, ikuti Yahoo! Indonesia di Twitter dan Facebook
15
Nov
12

Kepemimpinan : Kalau Pejabat Publik Bertikai

Mahfud Tantang Sudi Silalahi

TEMPO.COTEMPO.CO – Rab, 14 Nov 2012

TEMPO.CO, Jakarta – Pemberian grasi terhadap terpidana narkoba Meirika Franola alias Ola membuat hubungan Istana dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. makin panas. Setelah Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi menuding Mahfud mencari popularitas dari kasus grasi Ola, kini giliran Mahfud menantang Sudi untuk membuktikan omongannya.

“Saya akan mundur dari jabatan Ketua MK bila Sudi bisa menyebutkan kapan dia pernah memberitahukan kepada saya bahwa MK melanggar undang-undang dan dalam kasus apa, tanggal berapa,” kata Mahfud saat berbicara secara live dalam acara Indonesia Lawyer Club yang disiarkan di TV One, Selasa, 13 November 2012.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud untuk menanggapi ucapan pembawa acara Indonesia Lawyer Club Karni Ilyas. Di acara itu, Karni Ilyas bertanya kepada Mahfud. “Pak Sudi bilang, mengapa Pak Mahfud mengumbar masalah grasi ini ke media?” tanya Karni. Padahal, kata Karni lagi, saat Istana mengetahui MK melanggar undang-undang, Pak Sudi tidak pernah mengumbar kepada publik. Namun, dia memberitahukan langsung kepada Mahfud.

Hal ini ditegaskan Sudi saat dia ditanya wartawan seusai upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, 10 November di Taman Makam Pahlawan, Kaibata. “Kalau dugaan, kenapa mesti diumbar-umbar,” kata Sudi saat itu.

Menanggapi pernyataan Karni yang mengutip Sudi, Mahfud langsung bersuara keras. “Saya tantang Pak Sudi. Saya akan mundur kalau Pak Sudi bisa membuktikan kapan dia menyampaikan kepada saya. Sebaliknya, bila tak bisa membuktikan saya tantang dia untuk mundur.”

Hubungan Mahfud Md. dan Istana ini memanas setelah sebelumnya dia menyebut pembisik di Istana sudah dipengaruhi oleh mafia narkoba. Dugaan itu muncul lantaran Mahfud melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi kepada gembong narkoba Ola. “Ini sekarang sudah berpengaruh ke lingkaran Istana,” ujar Mahfud usai seminar bersama IKA UII di Hotel Bidakara, Jakarta, 8 November 2012.

Pernyataan Mahfud itu didasari atas penjelasan Ketua LSM Gerakan Nasional Anti-Narkoba (Granat) Henry Yosodiningrat. “Betul apa yang dikatakan Henry Yoso. Ada yang menghubungi hakimnya, ada yang ke Mahkamah Agung (MA), kejaksaan, dan macam-macam,” ujar Mahfud, Kamis lalu.

BS

Berita Terpopuler Lainnya:

Menteri Amir: Grasi Ola, Jangan Salahkan SBY

Grasi Ola, PKS Sarankan SBY Minta Maaf

PKS: Istana Tak Perlu Gerah pada Mahfud

Lima Alasan Presiden Beri Grasi Terpidana Narkoba 

MUI Kaji Fatwa Grasi Terpidana Narkoba  

15
Nov
12

Bencana Alam : Do The Math, Akhir Dunia Tahun 2028 ?

2028 : Akhir Dunia ?

Ilustrasi (Foto: Thinkstock)

Akhir dunia akan datang pada 2028

Hancurnya Planet Bumi hanya hitung-hitungan matematika sederhana. Maka siap-siap 2028. Sebabnya

Link terkait

Yahoo! NewsOleh Yahoo! News | Yahoo! News 

Oleh Takepart.com

“Tidak ada yang radikal tentang hal yang kita bicarakan,” tutur jurnalis dan aktivis perubahan iklim Bill McKibben di hadapan 1.000 orang di University of California Los Angeles kemarin malam. “Orang yang radikal bekerja untuk perusahaan minyak.”

Pernyataan seperti itu mungkin terdengar berlebihan bagi kebanyakan orang Amerika. Namun, siapa pun yang mengikuti penuh kuliah McKibben akan tahu dia tidak berlebihan.

McKibben berada di Los Angeles sebagai bagian dari tur nasionalnya, “Do the Math”. Berdasarkan artikel terbarunya di Rolling Stone, (“Dengan Justin Bieber sebagai model sampulnya,” canda McKibben) acara itu pada dasarnya adalah sebuah rangkaian kuliah yang didasarkan pada premis tunggal: perubahan iklim adalah matematika sederhana — dan hasil perhitungan tidak terlihat baik. Jika para pemimpin dunia tidak segera mengambil tindakan: “Planet ini akan hancur.”

Matematika iklim, McKibben menjelaskan, bekerja seperti ini. Pemimpin dunia baru-baru ini mencapai suatu perjanjian internasional yang didasarkan pada pemahaman ilmiah bahwa kenaikan suhu global 2 derajat Celsius akan menimbulkan bencana bagi masa depan umat manusia.

Untuk mencapai temperatur global yang mengkhawatirkan itu, bumi melepaskan 565 gigaton karbon dioksida ke atmosfer. Inilah masalahnya: perusahaan bahan bakar fosil saat ini memiliki 2.795 gigaton karbon dioksida dalam cadangan bahan bakar mereka — dan bisnis mereka tergantung pada bahan bakar yang dipasarkan dan digunakan. Pada tingkat konsumsi saat ini, dunia akan melewati ambang batas 565 gigaton dalam waktu 16 tahun.

Untuk mencegah kiamat, industri yang paling menguntungkan dalam sejarah umat manusia justru perlu ditutup.

“Malam ini,” kata McKibben, “kita akan mencecar industri bahan bakar fosil.”

Bukan hal yang mudah. Industri minyak memberikan keuntungan tahunan sebesar $137 miliar (sekitar Rp1,3 kuadriliun) dan kekuasaan politik. McKibben mencatat, “perusahaan minyak patuh hukum karena mereka bisa mendikte hukum.”

Namun, ada beberapa angka yang menguntungkan McKibben. Jajak pendapat terbaru menunjukkan 74 persen orang Amerika sekarang percaya pada perubahan iklim, dan 68 persen menganggap itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Masalah yang dihadapi aktivis lingkungan adalah bagaimana menerjemahkan angka-angka itu menjadi tindakan nyata.

Munculah  “Do the Math.”

Menggunakan popularitas McKibben sebagai seorang penulis, kegiatan kuliah diubah menjadi mesin politik. Sebelum mengadakan kuliah umum, Do the Math dengan cerdas bekerja sama dengan kelompok-kelompok lingkungan setempat. Sebelum perkuliahan McKibben dimulai, kelompok-kelompok ini diperbolehkan naik ke atas panggung dan berbicara tentang isu-isu setempat yang perlu diperjuangkan.

Informasi kontak dikumpulkan untuk menjaga penonton selalu mengetahui upaya terbaru tentang isu-isu tersebut. Para penonton ternyata tidak hanya menjadi pendengar kuliah McKibben, mereka tiba-tiba menjadi bagian dari gerakan lokal lingkungan mereka.

Ini adalah strategi cerdas, dan penting — karena masalah perubahan iklim hampir secara eksklusif bersifat politis. Antara energi yang dapat diperbaharui dan teknik yang lebih efisien, teknologi sudah ada untuk mencegah bencana pemanasan global.

Meskipun penerapannya di Amerika Serikat masih tertinggal, teknologi itu sedang digunakan dalam skala massal di negara-negara lain. Di Cina dengan populasi miliaran dan kesenjangan kekayaan yang luar biasa, 25 persen negara itu masih menggunakan panel surya untuk memanaskan air. Jerman — negara dengan perekonomian kuat di Eropa — selama hampir satu dekade, berhasil mendapatkan setengah energi dari sumber yang berkelanjutan.

Hal yang sama bisa terjadi di Amerika asalkan negara itu memiliki kemauan untuk mewujudkannya. Menurut McKibben, kunci untuk mewujudkan tujuan itu adalah dengan memerangi industri bahan bakar fosil dari akarnya.

Untuk memulainya, dia menyerukan pembebasan global dari perusahaan bahan bakar fosil. “Kami meminta orang-orang yang percaya pada masalah perubahan iklim untuk menghentikan mencari nafkah dari itu. Sama seperti dengan gerakan pembebasan apartheid di Afrika Selatan, kita harus mengeliminasi perusahaan minyak yang dianggap terhormat. “

Melanjutkan aksi protes terhadap proyek-proyek energi yang tidak berkelanjutan juga akan sangat penting. McKibben akan berada di Washington, D.C. pada 18 November untuk memimpin unjuk rasa menentang perubahan iklim dan Keystone Pipeline. “Kita tidak bisa lagi hanya berasumsi bahwa Presiden Obama akan melakukan segala yang dijanjikannya selama kampanye. Kita perlu mendorongnya. “

“Saya tidak tahu apakah kita akan menang. Namun, saya tahu kita akan berjuang.”

LIHAT JUGA
NASA soal ramalah kiamat pada 2012
Orang-orang yang bersiap akan kedatangan kiamat
Benarkah Bumi blackout menjelang Natal
Suku Maya protes ramalan kiamat jadi komersil
Tantangan buat geolog, berhentilah mencari minyak
Makam ratu suku Maya ditemukan

Berita Lainnya

  • NASA: Tak Ada Bukti Sains Kiamat 2012

    Liputan 6Liputan 6 – Rab, 14 Nov 2012

    Liputan6.com, California: Jelang satu bulan menuju kiamat versi Suku Maya pada 21 Desember 2012, Badan Antariksa dan Penerbangan Amerika Serikat (NASA) kembali melansir beberapa penjelasan ilmiah untuk membantahnya. NASA dalam situs resminya menyatakan dunia tidak akan berakhir pada 21 Desember mendatang. Namun, dipastikan akan terjadi titik balik Matahari.

    “Untuk klaim, bencana, atau perubahan dramatis apa pun pada tahun 2012, mana pemaparan sainsnya Mana buktinya Tidak ada,” demikian papar NASA, Selasa (13/11/2012).

    Menurut kalender kuno Suku Maya, titik balik Matahari 2012 akan menandai akhir dari siklus 144 ribu hari. Siklus ini sudah berulang sebanyak 12 kali dan yang ke-13 akan jatuh pada 2012. Pada saat inilah dunia akan mencapai akhirnya.

    Tapi ditegaskan kembali oleh NASA, berakhirnya perhitungan kalender Suku Maya di tanggal tersebut, sama jika dibandingkan dengan tandasnya perhitungan normal pada 31 Desember. “Sama seperti kalender yang Anda miliki di dinding di mana tidak ada lagi tanggal sesudah 31 Desember, kalender Suku Maya tidak ada tanggal lagi sesudah 21 Desember 2012.”

    Kisah mengenai kiamat Suku Maya dimulai ketika ada cerita yang berkembang mengenai planet bernama Nibiru yang akan menabrak Bumi. Bencana ini diprediksi terjadi pada 2003 silam.

    Tapi ketika tidak ada bencana apa pun yang terjadi di tahun 2003, prediksi itu diubah ke tahun 2012. Kemudian dihubungkan dengan siklus perhitungan kalender Suku Maya dan titik balik Matahari 2012. Hingga akhirnya muncullah tanggal klaim kiamat pada 21 Desember.

    “Nibiru itu konyol karena planet ini tidak ada dan tidak pernah ada. Sama seperti halnya bagian dari imajinasi semu ilmuwan yang bahkan tidak terganggu dengan kurangnya bukti yang ada,” kata Don Yeomans, Manajer dari program NASA, Near-Earth Object, di Jet Propulsion Laboratory, California pada Januari lalu.(NatGeo)

15
Nov
12

Kenegarawanan : Kasta Masyarakat versi Plato

Negara Centeng dan Politikus Perut

Launa | Senin, 12 November 2012 – 14:28:12 WIB

: 142

(Foto:dok/antaranews.com)
Stigma negara centeng lahir ketika negara memosisikan diri sebagai ”tukang kepruk” para pemodal

Di negeri ini, stigma buram tak cuma disematkan pada negara, seperti negara centeng, negara makelar, negara predator, negara mafia, dan negara kartel; namun juga pada para aktor politik alias politikus yang “bermental perut”.

Predikat negara dan para aktornya yang begitu buruk akan sulit terhapus seiring praktik salah urus negara yang terus berlangsung di semua level dan lini pemerintahan. Lihat saja “pembiaran” konflik dan kekerasan di Kabupaten Lampung Selatan, yang telah menyebabkan belasan orang tewas dan luka-luka, serta ratusan rumah warga terbakar dan dirusak massa.

Stigma negara centeng lahir ketika (aparatur) negara memosisikan diri sebagai ”tukang kepruk” para pemodal kuat, yang terjadi dalam beragam sengketa ekonomi, politik, dan hukum dengan warga negara. Di sini, negara sungguh hadir sebagai makelar dan predator.

Stigma negara mafia muncul ketika para penyelenggara negara secara sadar melakukan praktik-praktik mafia untuk menguras kekayaan negara. Mereka hadir sebagai entitas yang tak tersentuh hukum karena hukum telah mereka taklukkan dengan uang dan kekuasaan.

Sementara itu, istilah negara kartel lahir dari praktik-praktik politik oligarki dalam tata kelola kekuasaan yang amat eksklusif; saat otoritas negara dikuasai kelompok elite politik dan ekonomi, menyerupai penguasa kartel dalam dunia bisnis hitam.

Politik Perut
Adalah Plato (427-347 SM), filsuf Yunani klasik, yang membagi manusia ke dalam tiga golongan. Pertama, golongan “manusia kepala” (filsuf, cendekiawan, atau orang-orang arif bijaksana). Kedua, “manusia dada” (militer, teknokrat, hakim, jaksa, polisi). Ketiga, “manusia perut” (konglomerat, pebisnis, pedagang, dan orang-orang yang bertransaksi).

Menurut Plato, akan hancur suatu bangsa jika kepemimpinan negara diserahkan kepada manusia perut. Ketika negara dikelola para “manusia perut” maka politik akan mengalami disorientasi dan dislokasi.

Parpol dan parlemen kita kini dikuasai politikus perut berwatak pragmatis, hedon, dan serakah. Mereka memahami politik sebatas soal untung-rugi. Politik perut inilah yang membuat negara gagal mewujudkan “kebajikan” dan “kebaikan bersama”.

Politik perut akan mengerahkan seluruh otoritas dan kapasitas yang dimiliki para politikus dan aktor-aktor negara untuk kerja-kerja ekstra-bisnis, mengeruk pelbagai keuntungan dari 240 juta hak rakyat yang diwakilinya, yang menjadi konstituennya, yang memilihnya, yang memberinya kepercayaan, amanat, kemuliaan, fasilitas, dan gaji yang lebih dari cukup.

Bagi politik perut, kekuasaan politik adalah “mandat” tanpa isi. Kekuasaan tak lebih dari sarana bagi arena pacu libido politik. Medianya adalah gaya hidup mewah dan kepemilikan sebanyak-banyaknya materi. Nafsu berkuasa terus menyeruak di tengah defisit kebajikan dan kearifan politik. Nasihat, kritik, bahkan sanksi sosial dan kutukan kultural yang datang dari publik nyaris tak mampu membendung gaya hidup hedonistik para politikus kita.

Kultur pragmatis dan budaya konsumtif pun menggiring politikus perut mereproduksi keinginan-keinginan baru yang nyaris tak bertepi dan jauh dari akal sehat. Batas-batas kepatutan dan common sense lenyap ditelikung libido liar. Tak tabu bersetelan kemeja dan jas mahal merek luar negeri, tak malu menggunakan mobil mewah berharga miliaran rupiah, tak risih menggelar rapat kemiskinan di hotel mewah.

Ketika publik gusar dan konstituen menggugat para menteri dan pejabat negara yang terlibat korupsi, para politikus perut kerap membela berteriak: “ini negara hukum, tunggu proses hukum”! Padahal, empati dan kepekaan etis adalah jantung dari etika politik negara.

Sikap picik dan pragmatisme politik yang dipertontonkan para politikus perut telah merobek simpul solidaritas dan empati negara atas jutaan nasib rakyat kecil yang miskin, terempas, dan terampas kehidupannya. Hilangnya empati dan toleransi telah melecut budaya politik “menghalalkan segala cara”; yang kini kian menguat dan membatu.

Sikap nirtoleransi kian terasah ketika kekuasaan bersinggungan dengan kemewahan. Dalam “Ruang yang Hilang”, Slouka (1999) menyebut kemewahan dan kenikmatan hidup yang datang silih berganti berpotensi menelan habis kesadaran si pemilik kuasa atas kegetiran, kepahitan, dan derita hidup rakyat yang memberinya kuasa. Bukankah kemewahan adalah tempat orang-orang miskin dilupakan dan orang-orang kaya diundang?

Yang lebih mengerikan, politikus perut telah mereduksi seluruh bangunan kemanusiaan, termasuk kegetiran dan kepahitan hidup orang miskin menjadi sebatas persoalan angka statistik dan untung-rugi. Dengan jabatan, uang, dan kemewahan, politikus perut membeli dan mentransaksikan apa saja, dari angka pengangguran, kemiskinan, sampai kebenaran.

Politik pencitraan, politik dusta, jual beli perkara, hingga tragedi kemanusiaan yang menimpa para petani dan penambang miskin di Papua, Kolaka, Bombana, Kutai, Mesuji, Bima, dan sentra-sentra kekayaan bumi lainnya adalah kontras tak terbaca di tengah disorientasi politik para politikus bermental perut yang kini mengelola kekuasaan negara.

Di era open market democracy, dengan uang para politikus perut mengendalikan kuasa politik, media massa, dan jaringan sosial. Keserakahan menekuk akal budi. Good governance, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi tak lebih dari jargon politik.

Lihat saja indeks demokrasi Indonesia, masih berada di peringkat ke-60 dari 167 negara yang di survei; jauh di bawah Timor Leste (42), Papua Nugini (59), Afrika Selatan (30), dan Thailand (57). Indonesia bahkan masuk dalam kategori “cacat demokrasi” (flawed democracy); yang antara lain ditandai dengan pemilu yang kotor, pemerintahan yang korup dan ingkar janji serta keterancaman pluralisme (Economist Intelligence Unit, 2011).

Demokrasi cacat akan terus memproduksi peristiwa-peristiwa dehumanisasi. Perampasan hak “manusia kepala” oleh “manusia perut” dalam pengelolaan negara adalah pangkal dari cacat demokrasi ini. Dalam demokrasi cacat, akal budi politik berubah menjadi akal-akalan politik. Adab demokrasi Pancasila yang berperikemanusiaan dan berkeadilan telah berganti menjadi pemerintahan para penyuap (chermocracy) dan pemerintahan para maling (cleptocracy).

Moralitas politik perut yang kini beroperasi intens dalam kepolitikan mutakhir kita, telah mengalienasi politikus dari perannya sebagai wakil rakyat; jaksa/polisi/hakim dari fungsinya sebagai penegak hukum, dan para birokrat dari khittah-nya sebagai pelayan publik. Kini, kita kian sulit membedakan antara penegak hukum dengan pelaku kriminal, politikus dengan preman, akademisi dengan pelacur intelektual, birokrat dengan tukang palak.

Lemahnya kualitas etika politik para penyelenggara negara adalah persoalan paling krusial yang menjadi pertaruhan masa depan demokrasi Indonesia. Padahal, etika politiklah yang mengoneksi ideal hukum dengan realitas kehidupan sosial-politik, mewujudkan kesejahteraan bersama, dan menebar benih keadilan sosial.

Sadarkah para politikus kita bahwa warisan terbaik para pendiri bangsa ini adalah “politik harapan” (politics of hope), bukan “politik penyingkiran” (political exclusion). Republik ini berdiri di atas tiang harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jika politik kita telah menanggalkan harapan maka kita sesungguhnya telah mencampakkan mandat konstitusi.

Menugutip Donna Zajonc (The Politics of Hope, 2004), untuk merealisasikan politik harapan, suatu bangsa harus mampu menghadirkan kepemimpinan politik yang punya sensitivitas publik. Politik tak lagi bisa menjadi harapan jika politik hanya menjadi medium pengabsahan kepentingan elite, mendominasi dan memarginalisasi publik, dan menumpulkan pelbagai peluang demokrasi yang bisa membuat rakyat (miskin) berdaya dan sejahtera.

Ketika politik hidup dalam jagat kuasa perut, mungkinkah tumbuh kesadaran etis dari politikus melihat pendapatan rata-rata orang miskin (menurut BPS masih ada sekitar 30 juta orang) yang cuma US$ 1-2 (Rp 9.000-18.000) per hari? Atau rata-rata upah buruh tambang di NTT yang berkisar antara Rp 25.000-30.000 (pekerja pria) per hari?

Politik perut tak akan pernah serius mengurus soal keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan, tapi gemar beretorika mengutuk kemiskinan dan korupsi gila-gilaan. Wajar jika rakyat miskin marah, karena mereka tahu dana APBN yang mencapai Rp 1.435 triliun (2012) hanya dihabiskan untuk membayar gaji dan tunjangan birokrasi, dan sebagiannya habis dikorupsi.

Pertanyaannya, apakah negara centeng, negara makelar, negara predator, negara mafia, negara kartel dan praktik politik perut—yang gagal menghadirkan kemaslahatan, namun sukses mengelabui dan mengeskploitasi rakyat ini—akan terus kita biarkan mendominasi panggung kekuasaan negara?

*Penulis adalah dosen FISIP Universitas Satya Negara Indonesia.

Sumber : Sinar Harapan
@ SHNEWS.CO :

BERITA TERKAIT




Blog Stats

  • 1,998,720 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers