Archive Page 53

20
Dec
13

MiGas : Orang Kaya Nikmati 62% BBM Subsidi

62 Persen BBM Subsidi Dinikmati Orang Kaya

Kendari (Antara) – Sekitar 62 persen dari 47 juta kilo liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinikmati orang kaya yang ada di Pulau Jawa.

Hal itu diungkapkan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ali Maskur Musa saat bertatap muka dengan para nelayan di Pelabuhan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Jum`at.

“Sejatinya, para nelayan dan petani yang harus menikmati BBM bersubsidi ini, karena mereka merupakan komunitas terbesar dari penduduk Indonesia yang rata-rata masih hidup miskin,” katanya.

Menurut dia, jika masyarakat nelayan dan petani di berbagai pelosok Indonesia diberikan akses ekonomi yang baik seperti mendapatkan fasilitas BBM bersubsidi, keluarga para nelayan dan petani bisa hidup sejahtera.

Sebab dengan memperoleh fasilitas BBM bersubsidi secara memadai sesuai kebutuhan, para nelayan dan petani akan berusaha secara maksimal sehingga bisa memperoleh pendapatan dan menghidupi keluarganya secara memadai pula.

“Bagaimana mungkin nelayan atau petani bisa hidup sejahtera yang dalam kegiatan usaha sehari-hari sangat tergantung dari BBM, tapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara wajar, kan tidak mungkin mereka bisa sejahtera,” katanya.

Pada kesempatan tersebut para nelayan Kendari mengungkapkan bahwa dalam sebulan mereka hanya mendapatkan BBM bersubsdi 400 kilo liter per bulan, sedangkan kebutuhan nelayan mencapai 1.400 kilo liter per bulan.

Kondisi tersebut membuat para nelayan tidak maksimal melaut, bahkan harus bergantian karena sebagian tidak mendapatkan BBM yang disuplay dari Pertamina.

Mendapat kenyataan tersebut Ali Maskur berjanji aka merekomendasikan kesulitan para nelayan tersebut kepemerintah pusat terutama kepada kementerian terkait agar bisa menambah kuota BBM bersubsidi untuk nelayan dan petani.

“Informasi dari sudara-sudara ini saya akan sampai ke Kementerian terkait, sehingga bisa menjadi perhatian serius dari pemerintah,” katanya.(rr)

20
Dec
13

Industri Kelautan : Pendekatan Blue Economy

Industrialisasi Kelautan Digarap lewat Pendekatan Blue Economy

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, akan menfokuskan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy. Caranya dengan meningkatan nilai tambah dan sinergi hulu-hilir usaha ekonomi kelautan dan perikanan dengan berbasis komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen.

Untuk program pengembangan kawasan Minapolitan, KKP akan melakukan evaluasi kegiatan Minapolitan dan tindak lanjut percepatan pengembangannya melalui strategi industrialisasi.

Di dalamnya termasuk program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dan program Peningkatan Kehidupan Nelayan dalam rangka pelaksanaan MP3KI  melalui evaluasi dampak PNPM Mandiri KP.

“Sesuai dengan roadmap dan kriteria yang telah ditetapkan pelaksanaan program PUMP, PUGAR dan PDPT akan dilaksanakan di 200 lokasi pelabuhan PPI serta memastikan kegiatan lintas sektor dapat terlaksana,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sharif Tjitjip Soetardjo dalam keterangannya, Kamis (19/12/2013).

Ia mengatakan, prinsip blue economy bertujuan untuk mengefisiensi pemanfaatan sumber daya alam dengan menghasilkan lebih banyak produk turunan dan produk lain terkait. Bahkan pendapatan produk-produk turunan tersebut memberikan hasil jauh lebih besar dari produk awal.

Selain itu, yang penting adalah perubahan secara dramatis cara berbisnis dengan cara berfikir (out of the box) yang mengacu pada inovasi dan kreativitas dalam berbisnis, diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknologi, financial engeneering, sehingga berpeluang untuk menciptakan pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan.

“Pemerintah akan menetapkan sejumlah daerah untuk dijadikan model pembangunan dengan konsep blue economy.  Berbagai daerah percontohan sudah berjalan dan bisa dilihat keberhasilannya. Untuk kepulauan, Pulau Anambas ditunjuk sebagai model percontohan, untuk teluk dipilih teluk Tomini, untuk kawasan konservasi laut ditetapkanlah Waktobi sedangkan pembangunan kelautan secara terpadu di Nusa Tengara Timur,” jelasnya.

Baca Juga:

Industrialisasi Kelautan Digarap lewat Pendekatan Blue Economy

Kementerian Kelautan dan Perikanan Garap Timur Indonesia

Rajon Rondo Masih 27 Tahun Umurnya tapi Sudah Ingin Jadi Pelatih Basket NBA

 

Berita Lainnya

  • Parpol akan Manfaatkan Semua Sumber Daya untuk Menangkan Pemilu
  • Peluang Besar Usaha Budidaya Perikanan
    20
    Dec
    13

    Kenegarawanan : Keadilan Persatuan penyelaras Jujur Adil

    Pasangan, Keseimbangan dan Penyelaras rupa2ya secara alami melekat di kiprah Partai Keadilan & Persatuan Indonesia yang dikenal pula sebagai Benteng Pancasila dan sebagai kontestan Pemilu bernomor laga 15 akan berhari ulang tahun ke-15 pada tanggal 15 Januari tahun depan.
    Berpasangan itu sendiri dimengerti sebagai keseimbangan kodrati sebagaimana dapat dikaji dari Al Qur’an yakni (1) Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya, contoh Al-hayah (hidup) & Al-maut (mati) masing2 145 kali, (2) Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya/makna yang dikandungnya, contoh Al-harts (membajak) & Az-zira’ah (bertani) masing2 14 kali, (3) Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya, contoh Al-infaq (infaq) dengan Ar-ridha (kerelaan) masing2 73 kali, (4) Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya, contoh Al-israf (pemborosan) dengan As-sur’ah (keter-gesa2an) masing2 23 kali, (5) Keseimbangan khusus seperti kata yaum (hari) dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali, dalam bentuk plural (ayyam) berjumlah 30, kata bulan (syahr) terdapat 12 kali.
    Begitu pula Pasangan Keadilan & Persatuan dapat pula dipahami sesungguhnya sebagai berkesesuaian dengan Pasangan Jujur & Adil, terbukti kini Partai Keadilan & Persatuan Indonesia d/h terlahir bernama Partai Keadilan & Persatuan telah diberkahi pasca Reformasi tahun 1998 berkiprah 4 kali ikuti Pemilu yaitu di tahun2 1999, 2004, 2009, 2014 ber-turut2.
    Keseimbangan kiprah Keadilan & Persatuan berbuah Kedamaian sehingga tidaklah berkelebihan kinerja Partai Keadilan & Persatuan Indonesia ini memberi Keteduhan bagi segenap konstituennya pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dalam memenuhi Hak Pilihnya di negara hukum Pancasila.
    Oleh karena itu bertautan dengan kontes Pemilu 2014, Partai Keadilan & Persatuan Indonesia yang Benteng Pancasila berpreferensi hadir sebagai Penyelaras yang akomodatif atau pelaku harmonisasi bagi atmosfer proses penyelenggaraan Pemilu yang Jujur & Adil (JurDil).
    Dalam kesempatan yang baik ini, Dewan Pakar Partai Keadilan & Persatuan Indonesia mengajak segenap anak bangsa untuk bersama kita bangun Politik Kenegarawanan Proklamasi Indonesia 17845 sekaligus diucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2013 bagi yang merayakannya dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2014.
    Jakarta, 20 Desember 2013
    Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI
    Salam Negarawan17845,
    Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila
    CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No. 2
    http://www.jakarta45.wordpress.com

    Demokrasi prosedural sulit lahirkan pemimpin transformatif

    Kamis, 19 Desember 2013 23:09 WIB | 1182 Views

    Irman Gusman berbicara dalam dialog kebangsaan bertajuk “Kepemimpinan Transformatif Solusi Pasca Pemilu 2014″ di Universitas Multimedia Nusantara, Kamis (19/12/2013). (DPD RI)

    Demokrasi yang dibangun masih pragmatis dan tanpa melibatkan partisipasi publik, pada akhirnya menjadi demokrasi yang prosedural,”

    Berita Terkait

    Jakarta (ANTARA News) – Demokrasi yang prosedural tidak akan mampu melahirkan pemimpin yang transformatif, kata Ketua DPD RI Irman Gusman.

    Hal ini disampaikan Irman dalam dialog kebangsaan bertajuk “Kepemimpinan Transformatif Solusi Pasca Pemilu 2014” di Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta, Kamis.

    Irman menyatakan, Pemilu 2014 adalah momentum untuk mengakhiri masa transisi yang telah berlangsung 15 tahun lamanya yang faktanya, kualitas pelaksanaan demokrasi masih menitikberatkan pada hal-hal yang prosedural dan belum menyentuh persoalan substansial.

    “Demokrasi yang dibangun masih pragmatis dan tanpa melibatkan partisipasi publik, pada akhirnya menjadi demokrasi yang prosedural,” kata Irman dalam siaran persnya.

    Tantangan terbesar dalam mewujudkan demokrasi yang substantif adalah pola kepemimpinan transaksional yang masih mendominasi sistem pemerintahan di Indonesia, dimana kepemimpinan transaksional sulit untuk membawa Indonesia mencapai kemandirian ekonomi.

    Ia menambahkan, jelang pemilu 2014 adalah tantangan
    untuk mencari pemimpin yang transformatif, yakni pemimpin terbaik yang memang diinginkan oleh rakyat Indonesia.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang turut hadir dalam acara ini mengungkapkan hal senada. Mahfud mengatakan, kondisi Indonesia saat ini memang banyak dipenuhi oleh pemimpin transaksional, sehingga sulit untuk terjadinya perubahan.

    “Pemimpin transaksional dari awal rekruitmen sudah dengan cara membayar, sehingga harus berfikir bagaimana mengembalikan biaya itu,” katanya.

    Sementara pengamat politik Arbi Sanit menilai, saat nya bagi generasi keempat, yaitu kaum  muda untuk memimpin bangsa. Generasi sebelumnya yang berumur 60 tahun keatas dinilai tidak layak untuk mencalonkan diri dalam Pemilu 2014 mendatang.

    “Bisa dilihat dari hasil survei, masyarakat lebih suka generasi keempat seperti Jokowi, Mahfud MD dan Irman Gusman. Sedangkan yang berumur 60 tahun keatas, apalagi ada yang 70 tahun, sudah tidak pantas mencalonkan diri,” ujar Arbi.

    Permasalahannya, tambah Arbi, partai politik lebih suka memajukan generasi ketiga untuk menjadi calon Presiden.(*)

     

    Editor: Ruslan Burhani

    COPYRIGHT © 2013

    19
    Dec
    13

    Kenegarawanan : Desa, Ibunegeri Nusantara

    Rabu, 18-12-2013 18:36

    Pengesahan UU Desa Perkuatan Hari Ibu

    Penulis : Dian Purnama

    JAKARTA, PESATNEWS – Pengesahan UU Desa oleh Paripurna DPR RI pada Rabu (18/12/2013), dapat dimaknai sebagai perkuatan Hari Ibu pada 22 Desember 2013 mendatang, mengingat bahwa sesungguhnya Desa itu Ibu Negeri Gotong Royong dan Musyawarah Mufakat karena pedesaan adalah locus operandi awalan daripada praktek gotong royong dan musyawarah mufakat dikiprahkan.

    Demikian penilaian Ketua Dewan Pakar PKP Indonesia Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MSi yang juga Caleg DPR RI dari PKPI Dapil DKI Jakarta II dalam pernyataan persnya, Rabu (18/12).

    “Lanjutan daripada suasana lahir batin kegotongroyongan penuh kemusyawaratan kemufakatan ini adalah akses kemudahan bagi pembentukan badan-badan usaha milik desa (Pasal 54.2e dan Bab X) termasuk koperasi desa, yang dalam kepentingan kekhususan dapat dikembangkan juga badan-badan usaha masyarakat desa adat (BUMDA) guna melestarikan keberadaan budaya-budaya kearifan lokal lembaga-lembaga keadatan Nusantara,” tambahnya.

    Suasana lahir batin kekerabatan ini, menurut Pandji, juga dapat mempermudah kehadiran Garis2 Besar Haluan Desa induk daripada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Pasal 79). GBHD ini strategik karena periode kepemimpinan Kepala Desa dapat mencapai 18 tahun (Pasal 39). Keberadaan GBHD2 ini dapat terakumulasi mendasari GBHN secara bottom up, berbeda dengan GBHN yang dikenali pada era pra Konstitusi Reformasi yang direkayasa top down.

    “Dengan demikian peran satuan2 Desa menjadi basis pembangunan nasional yang nyata dapat menjadi modus operandi strategik alternatif. Dalam pengertian ini memang sebaiknya wawasan pembangunan komprehensif menyertai kepemimpinan Kepala Desa,” tandasnya.

    Dalam konteks inilah, kata dia, peningkatan-peningkatan gelaran Politik Kebijakan Publik Indonesia ditingkat Desa adalah strategik dilakukan secara berkelanjutan demi harmonisasi penuh keteraturan bagi kiprah gotong royong dan musyawarah mufakat sebagai jati diri kearifan lokal Nusantara unggulan demi fundamental kepentingan umum (pro bonum publicum).

    Sebelumnya, Undang-Undang (UU) Desa telah disahkan pada Rabu (18/12) dalam Rapat Paripurna DPR RI. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, saat ini Indonesia memiliki 72.944 desa.
    Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan, desa sangat penting sebagai basis pembangunan. Karena itu, RUU Desa itu diprioritaskan karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

    Menurut Agun, dengan disahkannya UU tersebut, maka masyarakat desa akan menjadi semakin produktif. Sebab, mereka bisa membangun desanya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Titik berat pada pembangunan dari desa, lanjutnya, ke depan akan berdampak pada pengurangan angka urbanisasi.

    “Pembangunan dari desa merupakan upaya peningkatan kapasitas perekonomian, SDM sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan. Lahirnya UU ini diharapkan ketimpangan antara kota dan desa bisa semakin mengecil,” tuturnya.

    Dalam implementasinya, jelas Agun, anggaran akan ditransfer langsung dari APBN ke desa. Tidak lagi melalui kementerian/lembaga. “Transfer dana dari APBN langsung ke kas desa akan sangat penting  mengingat dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak mampu menjangkau pembangunan di pedesaan dan daerah pelosok. Akibatnya infrastruktur di desa masih sangat tertinggal, sehingga daya saing desa masih rendah,” tandasnya. [*]

    Editor : Arief Sofiyanto

    18 Desember 2013 | 16:14 wib

    2017, Krisis Ekonomi Bisa Kembali Terjadi

     0

     6

    JAKARTA, suaramerdeka.com – Pada tahun 2017 krisis ekonomi bisa kembali terulang dimulai dari naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Hal ini juga dimungkinkan terjadi karena secara musiman, 2017 diperkirakan terjadi musim kering siklus sepuluh tahunan.

    Hal itu diungkapkan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa dalam diskusi ‘Sektor Pertanian dan Tantangannya di Tengah Arus Liberalisasi’ di Jakarta, Rabu (18/12).

    Dia memaparkan ada beberapa hal yang menjadi indikator krisis bisa terulang. “Impor terus meningkat, ketergantungan kita sangat tinggi. Harga naik terus di luar, kita bisa kolaps,” katanya.

    Selain itu ada pula siklus sepuluh tahunan dimana pernah terjadi pada 1997/1998 dan 2007/2008. Waktu itu, tambahnya, kekeringan terjadi di Australia dan negara produsen pangan lainnya. Akibatnya, terdapat 36 negara mengalami krisis pangan.

    Tahun 1998 lalu, krisis pangan diawali letupan kecil di daerah yang membesar di skala nasional. Kala itu, Indonesia mencatat impor beras tertinggi sepanjang sejarah yakni 6 juta ton lebih.

    Hal ini menurutnya, menjadi salah satu pemicu krisis di tanah air selain faktor-faktor lain. Andreas meyakini jika pertanian tetap dikelola secara bisnis seperti biasa maka krisis itu bisa datang di 2017 mendatang.

    Pengelolaan ‘bussnines as usual’ di antaranya tidak ada upaya menahan laju konversi lahan pertanian. Dimana lahan untuk pangan di Indonesia hanya 7,7 juta hektare sementara populasi berdasarkan tahun 2002 mencapai 217 ribu sehingga luas lahan per kapita hanya 358,5 meter persegi.

    Selain itu, lanjutnya, liberalisasi perdagangan semakin kuat ditandai dengan terus meningkatnya impor, baik jenis maupun jumlahnya. Andreas juga mengingatkan krisis bisa terjadi lagi jika tidak ada perubahan orientasi kebijakan pertanian.

    “Bahkan Indonesia akan mengalami krisis pangan parah di pertengahan periode pemerintahan yang akan datang,” cetusnya.

    Menurutnya, bentuk liberalisasi sektor pangan itu terlihat dari perdagangan internasional yang komponen vitalnya menjamin ketahanan pangan dunia. “Ketahanan pangan nasional harus diletakkan dalam kerangka perdagangan internasional sebagaimana diatur WTO,” ujar Andreas.

    “Harapan kami, jangan ada reformasi lagi kerusuhan itu efeknya besar. Yang lebih mengkhawatirkan east dan southeast ada defisit pangan. Dari manakah semua pangan berasal dari negara maju, AS dan Eropa. Jadi itu problemnya,” tuturnya.

    ( Kartika Runiasari / CN31 / SMNetwork )

    Bookmark and Share
    Baca Juga
    18 Desember 2013 | 18:52 wib

    Ketahanan Pangan Bukan Kedaulatan Pangan

     0

     2

    JAKARTA, suaramerdeka.com – Pengamat Pertanian yang juga Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai banyak kalangan termasuk pemerintah tidak memahami kedaulatan pangan. Bahkan, isu ketahanan pangan yang selama ini digadang-gadang sebenarnya bertolak belakang dengan kedaulatan pangan.

    Menurutnya, kedaulatan pangan adalah hak tiap masyarakat menetapkan pangan dan sistem pertanian bagi dirinya sendiri tanpa menjadikannya sebagai subjek berbagai kekuatan pasar internasional. “Banyak dari mereka yang menekankan soal kedaulatan pangan, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya paham soal kedaulatan pangan. Ini malah jadinya dikaitkan dengan swasembada pangan atau sebagainya,” ujarnya saat diskusi “Sektor Pertanian dan Tantangannya di Tengah Arus Liberalisasi” di Jakarta, Rabu (18/12).

    Andreas menjelaskan perbedaan mendasarnya adalah ketahanan pangan mempunyai model produksi pertanian industri sementara kedaulatan pangan adalah agroekologis. Lalu model perdagangannya liberal sementara kedaulatan pangan proteksionis dan pasar lokal. Ketahanan pangan, organisasi intinya World Trade Organization (WTO) sementara kedaulatan melalui campensina.

    Dia memaparkan ada enam pilar kedaulatan pangan yang harus dipahami. Pertama, hak atas pangan. Sebagai contoh bila terjadi kelaparan di wilayah Nusa Tenggara Timur, maka masyarakat akan protes ke pemerintah karena hak mereka atas pangan telah dilanggar.

    Kedua adalah reforma agraria, redistribusi lahan untuk petani. “Kami cenderung senang sekaligus cemas dengan data BPS. Setiap keluarga petani hanya punya 0,86 hektar lahan. Di Jawa 49,5% tidak berlahan, luar Jawa 18,7%. 0,2% penduduk menguasai 56% aset nasional sebagian besar tanah. Itu bisa memunculkan tuan tanah-tuan tanah kecil,” cetusnya.

    Selanjutnya adalah akses terhadap sumber daya produktif. Akses petani sangat kecil terhadap sumber daya air, genetik, dan SDA. Andreas mengatakan 50% jaringan irigasi strategis nasional di Jawa rusak. “Ini berarti dalam 30 tahun terakhir tak ada perhatian pemerintah soal irigasi,” ungkapnya.

    Selanjutnya produksi pertanian agroekologi, yang berpusat di komunitas dan keluarga, membangun pangan lokal dan pertanian perkotaan. Selain itu adalah perlindungan petani dari perdagangan pangan internasional yang tak adil. Terakhir, demokrasi.

    Petani kecil punya hak untuk menetapkan kebijakan pertanian pada semua level. “Di Indonesia ini belum pernah dilakukan. Asosiasi pertanian yang ada tidak memihak petani. Di India sudah diberlakukan Farmer Jury. Ini berdampak pada gerakan kedaulatan pangan di India. Dengan 1,2 miliar penduduk masih bisa ekspor 4,5 juta ton beras, 2,2 juta ton jagung, dan 4,2 juta ton tepung kedelai tahun 2011,” katanya.

    ( Kartika Runiasari / CN38 / SMNetwork )

    Baca Juga
    Selasa, 17 Desember 2013 15:59 WIB
    Lebih Tinggi dari APBN dan Cadangan Devisa negara

    Konglomerat RI Parkir Dana Rp1.500 T di Luar Negeri

    Fenty Ruchyat — HARIAN TERBIT

    danaJAKARTA — Para konglomerat Indonesia diberitakan menyimpan tak kurang dari 150 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.500 triliun dananya di lembaga keuangan luar negeri.

    Jumlah dolar AS yang dimiliki para eksportir tersebut jauh lebih banyak dibandingkan Cadangan Devisa (Cadev) yang dimiliki Indonesia.

    “Dana konglomerat yang diparkir di luar negeri sebesar US$ 150 miliar (besarnya melebihi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau cadangan devisa Indonesia), semestinya dapat ditarik ke Indonesia,” kata David Cornelis, Head of Research KSK Financial Group dalam ulasannya, Selasa (17/12).

    Data BI per akhir November 2013 mencatat, Cadev Indonesia berada di level 96,96 miliar dolar AS. Dibandingkan posisi sebelumnya, Cadev Indonesia turun tipis 36 juta dolar AS dari posisi akhir Oktober di level 96,99 miliar dolar AS.

    David menilai Indonesia kehilangan momentum ekonomi, kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya hapuskan harapan kembali ke level 5.000 dan hilangkan target ke 4.500 akhir tahun 2013 ini.

    Selain itu, lanjut David, nilai tukar rupiah juga niscaya menuju titik terendahnya ke Rp12.200 pernah terjadi pada April, 12 tahun yang lalu.

    “Rupiah akan bergerak di atas Rp 12.000 untuk waktu yang cukup lama, serta ada potensi untuk tes titik terendahnya balik ke Desember 2008 di Rp 12.550, atau malah ke November 2008 di posisi Rp 13.000,” prediksi David.

    Secara teoritis melihat dari selisih inflasi dan bunga antara Indonesia dan AS, koreksi rupiah wajar hingga 6% ke level Rp 10.350 merupakan hal yang wajar. Adapun pelemahan tahun ini sudah mencapai seperempat nilainya, jauh melemah di atas target APBN-P 2013. “Sensitivitasnya pelemahan rupiah 10% akan menaikkan inflasi sebesar 0,8%,” katanya.

    Pelemahan rupiah adalah refleksi buruknya agregasi daya saing Indonesia, tercermin dari kurs efektif riil rupiah yang sudah terdepresiasi jauh ke level terendahnya sejak medio 2003.

    Editor — Fenty Wardhany

    Baca Juga

    Keadilan sulit dicapai bila 60 persen APBN untuk gaji

    Selasa, 17 Desember 2013 23:41 WIB | 5011 Views

    Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari mengatakan, keadilan ekonomi akan sulit dicapai bila 60 persen APBN hanya untuk anggaran gaji rutin PNS, TNI dan Polri.

    Sedangkan sisa anggaran 40 persen, dimana, 20 persen yang dialokasikan untuk pembangunan. 20 persen sisanya untuk membayar utang.

    “Kewenangan dan eksekutor APBN itu berada pada pemerintah dan bukannya DPR RI. Selama postur APBN itu peruntukannya sama, maka sulit bisa mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal,” kata Hajriyanto di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa.

    Karena itu, ujarnya, dibutuhkan pemimpin, presiden, atau eksekutif yang berani mengubah postur APBN sesuai amanat UUD 1945 pasal 23 bahwa APBN ditetapkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Dalam konteks yang luas, ucap Hajriyanto, Indonesia yang majemuk ini membutuhkan pemimpin yang berjiwa pluralis, memahami kemajemukan dengan baik atas Indoensia yang beragam.

    “Maka aneh, kalau pemimpin bangsa ini tak punya kesadaran tinggi terhadap pluralisme, dan itu bisa mengundang gerakan sparatisme, hingga menimbulkan desintegrasi, dan mengancam NKRI,” katanya.

    Namun, ujarnya, tantangan yang terbesar bangsa ini ialah melawan korupsi. Pasalnya, APBN yang begitu besar banyak dikorupsi, sehingga gagal mewujudkan keadilan ekonomi.(*)

    Editor: Ruslan Burhani

    COPYRIGHT © 2013

    18
    Dec
    13

    IpTek : Kepulauan Nusantara dari Benua RODIANA

    Menguak Misteri Terbentuknya Pulau Nusantara Dari Benua Kuno Rodinia


     

    Quote:

    Rodinia adalah superbenua tertua yang jejak geologinya masih bisa dilacak oleh para ahli geologi. Superkontinen ini jauh lebih tua daripada Pangea, tetapi masih lebih muda daripada superbenua Columbia (1800-1500 juta tahun) dan Vaalbara (3600 juta tahun). Walaupun lebih muda, Rodinia dipercayai bukan hanya sebuah hipotesis lagi, tetapi betul-betul pernah ada.

    Nama Rodinia sendiri dipopulerkan oleh Dalziel (1991), Moores (1991) dan Hoffman (1991). Rodinia adalah kata dalam bahasa Rusia yang berarti “motherland” (tanah ibu/leluhur). Konon, Rodinia mulai terbentuk sekitar 1400 juta tahun yang lalu (Ma), pada saat 3 sampai 4 benua mulai menyatu. Konon lagi, pada sekitar 1000 Ma Rodinia ini sudah jelas terkonsolidasi, yang ditunjukkan oleh pembentukan sebuah rangkaian pegunungan. Para ahli menyebut proses pembentukan rangkaian pegunungan itu dengan nama Grenville Orogeny.

    Rodinia terbentuk sekitar 1.3 miliar tahun lalu dari tiga atau empat benua.

    Benua Kuno di Dasar Samudera Hindia.

    di bawah Samudera Hindia terkubur sebuah benua kuno. Para peneliti menemukan bukti-bukti adanya daratan yang luas di antara 2.000 hingga 8,5 juta tahun yang lampau.

    Hingga 750 juta tahun yang lalu, daratan di Bumi terkumpul dalam satu benua luas yang disebut Rodinia. Namun, saat ini semua benua sudah terpisah dengan jarak ribuan kilometer. Padahal, dulu India berada bersebelahan dengan Madagaskar.

    Sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia.

    Indonesia dengan luas wilayah 1.990.250 Km2 yang secara geografis terletak diantara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua Samudra (samudra Hindia dan samudra Pasifik). Indonesia juga merupakan Negara kepulauan yang memiliki 13.478 buah pulau, jumlah tersebut adalah jumlah yang didaftarkan ke PBB, yang diidentifikasi berdasarkan metode dan definisi konvensi PBB.

    Sedangkan secara fi****ografi, Indonesia termasuk ke dalam Paleotropical kingdom; Indo-malaysian subkingdom; Malaysian region (Lincoln et al, 1998). Perbedaan penyebaran fauna dan flora secara geografis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing dalam melakukan pemencaran dan barriernya. Hewan senantiasa memiliki suatu luas jelajah tertentu dan terutama hewan terrestrial, yang dibatasi oleh barrier-barrier geografis. Sedangkan tumbuhan memiliki distribusi yang luas dengan cara pemencaran yang beragam.

    Kenapa fauna yang terdapat di bagian barat garis Wallace memiliki typical yang berbeda dengan yang terdapat di bagian timur? Apa factor utama yang menyebabkan hal ini?

    Tulisan kali ini akan membahas tentang sejarah terbentuknya wilayah Indonesia secara geografis, sehingga pertanyaan kita tentang pengaruh benua Asia dan Australia dalam fauna dan flora di Indonesia dapat dipahami dengan lebih mendetail.

    Rodinia (1200 Mya)

    Pada 1200 juta tahun lalu, seluruh daratan yang ada di bumi tergabung menjadi super benua yang dinamakan dengan Rodinia. Rodinia berada pada Era Neoproterozoic. Berdasarkan rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh beberapa ahli, Rodinia tersusun dari beberapa Craton; Craton Amerika utara (yang nantinya akan terpisah dan menjadi Laurasia), Craton ini dikelilingi oleh craton lainnya, pada bagian tenggara craton Eropa Timur, craton Amazonia dan craton Afrika barat. Pada bagian selatan, Rio plato dan San Fransisco, sedangkan pada bagian barat daya; craton Kongo dan craton Kalahari. Pada bagian timur laut; craton Australia, craton India dan craton Antartica. Sedangkan untuk craton Siberia, craton china utara dan selatan, para ahli memiliki perbedaan pendapat untuk rekonstruksi craton ini.

    Pada super benua Rodinia, kita melihat bahwa Australia pada era ini, sudah mulai terpisah dari daratan lain, sehingga dinamakan craton Australia.

    Gondwana dan Laurasia (650 Mya)

    Karena pergerakan kerak bumi, Rodinia terpisah menjadi dua super benua yaitu Gondwana dan laurasia. Bagian-bagian yang akan membentuk Indonesia termasuk ke dalam super benua Gondwana, juga Australia. Pada masa ini pulau Papua sudah terpisah dari Australia. Sedangkan pulau-pulau lainnya dari Indonesia masih tergabug dalam craton China Utara.

    Pangea (306 Mya)

    Juga merupakan super benua yang terbentuk dari bersatunya Gondwana dan Laurasia. pada era Paleozoic, era setelah Neoproteozoic. Saya ingin membahas dalam tulisan terpisah mengenai perbedaan Rodinia dan Pangea. Sekitar tahun ini beberapa pulau dari Indonesia sudah mulai terpisah dari craton China Utara, para ahli menyebutnya dengan Malaya. Pada era ini craton China Utara dan craton China Selatan masih terpisah.

    Periode Cretaceous (94 Mya)

    Periode Cretaceous termasuk ke dalam Era Mesozoic, pada periode ini China utara dan China selatan sedah menyatu dan mulai membentuk Benua Asia. Begitu juga dengan Malaya, juga bersatu ke dalam Benua ini.

    Periode Tertiary (50 Mya)

    Periode ini juga termasuk ke dalam Era Cenozoic, pada periode ini Indonesia mulai terbentuk. Pulau Sumatra, Jawa dan Borneo masih terpisah jauh dengan pulau Papua. Bagaimana dengan Sulawesi, berdasarkan pendapat para ahli, Pulau Sulawesi terbentuk dari pulau-pulau kecil bagian dari daratan Asia, daratan Australia dan pulau-pulau kecil yang awalnya berada pada samudra Pasifik, yang disebabkan oleh pergerakan kulit bumi, pulau-pulau ini kemudian membentuk Sulawesi.

    Jadi, pulau-pulau cikal bakal dari kepulauan Indonesia mulai terbentuk sekitar 50 juta tahun lalu (Mya).Pada Periode Quaternary (sekitar 2 juta tahun yang lalu- sekarang) itulah proses utama pembentukan kepulauan Indonesia. sekitar 1 juta tahun yang lalu, pada saat Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Borneo masih menyatu dengan Semanjung Asia, disebut dengan “Paparan Sunda”. Paparan sunda ini terpisah oleh naiknya permukaan air laut, mulai dari 20,000 tahun yang lalu sampai sekarang, dengan permukaan air laut yang naik/turun karena dipengaruhi oleh suhu Bumi dan Glacier, beberapa kali pulalah Paparan sunda ini terpisah menjadi beberapa pulau, kemudian menyatu kembali, dan terpisah kembali secara berulang-ulang, sampai kita lihat pada saat sekarang ini.

    Penjelasan ringkas ini, menggambarkan bahwa asal dari pulau-pulau yang terdapat di Indonesia berbeda-beda. Pulau Papua yang berasal dari craton Australia dahulunya, dan telah terbentuk beberapa juta tahun lalu, sebelum terbentuknya pulau lain di Indonesia. Pulau Sumatra, Jawa dan Borneo yang merupakan bagian dari craton China Utara, yang kemudian akibat pergerakan kulit bumi membentuk daratan Asia, dan pada Periode Tertiary, pulau Sumatra, Jawa dan Borneo terpisah. Berdasarkan rekonstruksi ini, kita bisa melihat darimana asal Fauna dan Flora yang terdapat di Indonesia. sehingga Fauna yang terdapat pad pulau Sumatra, Jawa dan Borneo memiliki karakter yang sama dengan yang terdapat di benua Asia, begitu juga denga pulau Papua yang berasal dari craton Australia.

    Sedangkan pulau unik Sulawesi yang terbentuk dari gabungan beberapa daratan Asia, Australia dan beberapa pulau dari Samudara Pasifik, menyebabkan pulau ini memiliki fauna yang unik dan khas.

    Wallace menyatakan perbedaan antara bagian timur dan Barat Indonesia dengan suatu garis, berdasarkan kepada hal ini dan juga berdasarkan observasi dan penelitian-penelitian yang dilakukannya.

    Sumber

     

    16
    Dec
    13

    Kenegarawanan : GOLDEN YES, GOLPUT NO

    Minggu, 15-12-2013 12:13

    Dibuka Sayembara ”Golden Yes, Golput No

    Penulis : Dian Purnama

    JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Dewan Pakar PKP Indonesia Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS, Minggu (15/12/2013), menyatakan GOLDEN (Golongan Demokratik Negarawan) yang mengunakan hak pilih adalah lebih mulia daripada GOLPUT (Golongan Putih) yang tidak mengunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.

    Oleh sebab itu, jelas Pandji, berkenaan dengan Peringatan HUT ke-48 TRITURA 10 Januari 2014 dan HUT ke-15 PKP Indonesia 15 Januari 2014 mendatang, para pemuda Indonesia harapan bangsa di bawah usia 30 tahun diundang mengikuti Sayembara Karya Tulis bertema GOLDEN YES, GOLPUT NO seperti telah diluncurkan di halaman Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) Depok pada Minggu (15/12) pagi.

    Penyerahan naskah diketik rapi (font Arial ukuran 12) tanggal 2 Januari 2014 dikirim ke Dewan Pakar PKP Indonesia, Jalan Diponegoro. 61-63, Jakarta Pusat 10310.

    Sayembara ini bagian strategik Pembekalan Kenegarawanan Proklamasi Indonesia 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI XVIII/1998 bagi para pemuda dalam memperkokoh etos Kenegarawanan sedini mungkin menuju Indonesia Jaya 2045, bertahapan Indonesia Mulia (2014-2024), Indonesia Bermartabat (2024-2034), Indonesia Sejahtera (2034- 2044).

    “Sebaran etos Kenegarawanan di banyak lini lembaga-lembaga kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan adalah jaminan bagi kiprah Pembukaan Undang Undang Dasar 1945,” jelas Pandji yang juga Caleg DPR RI dari PKPI dapil DKI Jakarta II. [*]

    Editor : Arief Sofiyanto

    Berita Terkini

    Minggu, 15-12-2013 18:14

    Sadar Demokrat Keok, SBY Ingin Pemilu 2014 Gagal?


    SBY

    SBY

    JAKARTA, PESATNEWS – Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi menengarai, Presiden SBY sadar bahwa Partai Demokrat (PD) akan kalah dalam Pemilu 2014 dan bahkan nyaris tersingkir, sehingga ketua umum PD itu tidak ingin pemilu diadakan.

    Adhie Massardi mengklasifikasikan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 2014 ke dalam tiga kelompok. Pertama, adalah kelompok masyarakat yang ingin sekali agar pemilu segera diadakan. Dalam kelompok ini, menurutnya, terdapat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta masyarakat pendukung Jokowi.

    “Mereka ingin pemilu segera diselenggarakan karena elektabilitas disejumlah lembaga survei menempatkan kelompok ini berada di atas capres lainnya,” jelas Mantan Jurubicara Presiden era Gus Dur ini, Minggu (15/12/2013).

    Kelompok kedua, lanjutnya, yang setengah ingin, setengah tidak. “Ini ada kelompok Aburizal Bakrie (Ketum Golkar) dan Prabowo Subianto (Ketum Gerindra). Karena itu akan menghabiskan uang mereka sedangkan hasilnya masih belum tentu jelas (menang),” duga Adhie Massardi.

    Kelompok terakhir, jelasnya, ialah masyarakat yang tidak ingin pemilu diadakan. Kelompok ini, ungkap Adhie, dihuni oleh dirinya sendiri bersama rekan-rekan aktivis yang masih tidak percaya pemilu akan berlangsung bersih dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

    “Di kelompok ini juga ada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengetahui akan kalah dalam pemilu tersebut,” papar Adhie yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB). [*]

    Editor : Arief Sofiyanto

    Berita Terkini

    Jumat, 13-12-2013 09:08

    Perkuatan Kenusantaraan Perkokoh Indonesia


    Pandji R Hadinoto

    Pandji R Hadinoto

    JAKARTA, PESATNEWS – Peringatan Hari Nusantara 13 Desember 2013 yang berbasis Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 tentang Wawasan Nusantara perkokoh Indonesia Negara Kepulauan yang dipersatukan wilayah geografisnya oleh ciri Kelautan Nusantara dengan potensi sumber daya Bahari/Kemaritiman yang bilamana dikelola optimal diyakini berproyeksi ekonomi kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Demikian dikemukakan Ketua Dewan Pakar PKP Indonesia, Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS, yang juga Caleg DPR RI dari PKPI dapil DKI Jakarta II, Jumat (1/12/2013).

    “Peringatan Tahun Baru Nusantara 12 Juli 2013 yang telah pertama kalinya dirayakan terbatas oleh Komunitas Pengkajian Pondok Indah, Jakarta Selatan, berbasis tanggal 1 Srawana yang tercatat selalu bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional diyakini pula perkokoh indonesia sebagai negara yang berwawasan budaya Nusantara dengan proyeksi perkokoh siklus tahunan mekanistik ekonomi kesejahteraan rakyat Indonesia,” paparnya.

    Pasangan peringatan tahunan tersebut, menurut Pandji, diyakini mampu menanamkan dan menumbuhkan karakter Kenusantaraan secara berkelanjutan dan lintas generasi beriringan dengan karakter Kebangsaan Pancasila dapat perkokoh kepercayaan diri dan etos Kenegarawanan anak-anak bangsa menuju Indonesia Jaya 2045 yang akan datang bertahapan Indonesia Mulia 2024, Indonesia Bermartabat 2034 dan Indonesia Sejahtera 2044.

    “Persebaran etos Kenegarawanan di semua lini lembaga-lembaga Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan ini diyakini akan mampu memberikan jaminan terbaik bagi penerapan amanat Pembukaan Konstitusi Tertulis Undang Undang Dasar Republik Indonesia 18 Agustus 1945,” tandasnya. [*]

    Editor : Arief Sofiyanto

    Dari Pemilih Tradisional ke Rasional-Kritis

    Jika selama lima tahun terakhir rakyat merasa dikecewakan oleh para politikus dan partai politik, inilah momentum yang tepat untuk “menghukum”. Rakyat harus menjadi pemilih cerdas dan kritis, bukan lagi tradisional atau skeptis.

    Jumat, 13 Desember 2013 Fajar Kurnianto

    Dari Pemilih Tradisional ke Rasional-Kritis

    HAJATAN demokrasi berupa pemilihan umum (pemilu) di negeri ini kurang dari setahun lagi. Dua belas partai politik ditambah tiga partai lokal Aceh akan bersaing “memperebutkan” kekuasaan. Rakyat akan kembali menjadi “subjek” yang menentukan bangsa dan negara ini ke depan. Jika selama lima tahun terakhir rakyat merasa dikecewakan oleh para politikus dan partai politik, inilah momentum yang tepat untuk “menghukum”. Rakyat harus menjadi pemilih cerdas dan kritis, bukan lagi tradisional atau skeptis.

    Tipologi Pemilih

    Terkait pemilih, setidaknya ada empat tipe. Pertama, pemilih tradisional. Pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya, pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau kontestan. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye (Rohrscheneider, 2002).

    Kedua, pemilih skeptis. Pemilih ini tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah. Mereka juga kurang memedulikan platform dan kebijakan sebuah partai politik. Kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapa pun dan partai apa pun yang memenangkan pemilu tidak akan membawa bangsa ke arah perbaikan yang mereka harapkan.

    Ketiga, pemilih rasional. Pemilih ini memiliki orientasi tinggi pada “policy-problem-solving” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Pemilih ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi tidak signifikan. Pemilih ini ingin melepaskan hal-hal yang bersifat dogmatis, “tradisional”, dan ikatan lokasi dalam kehidupan politiknya. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai atau kontestan.

    Keempat, pemilih kritis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan pemasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. Pertama, menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik mana mereka akan berpihak, kemudian mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan (Firmanzah, Marketing Politik, 2008)

    Perubahan Pemilih

    Kali ini rakyat perlu cerdas dan kritis dalam memilih. Sudah saatnya rakyat keluar dari zona “pemilih tradisional” apalagi “pemilih skeptis”. Menjadi pemilih rasional dan kritis berarti rakyat benar-benar menjadi “subjek” yang aktif, menjadi “manusia politik” yang sadar bahwa mereka adalah faktor utama yang ikut menentukan nasib bangsa dan negara ke depan. Kita tidak lagi hidup di zaman Orde Baru (Orba) yang otoriter dan tidak demokratis, meskipun secara prosedural menggelar pemilu. Pada zaman itu, demokrasi sekadar prosedur rutin pemilu. Suara-suara kritis dibungkam, kebebasan berpendapat dan berekspresi dimatikan.

    Zaman telah berubah. Di alam demokrasi seperti saat ini, rakyat diberi ruang yang sangat luas untuk ikut menjadi penentu. Rakyat punya keinginan untuk perubahan, dan itu mutlak perlu disuarakan. Bukan hanya dengan datang memilih ke bilik suara, tetapi juga melihat secara jernih, rasional, dan kritis, siapa yang akan ia coblos di bilik suara. Pemilih tradisional tentu tidak terlalu peduli dengan hal ini. Mereka sudah cukup percaya dengan partainya, dan yakin bahwa program partai pasti baik. Dalam bahasa agama, pemilih ini dapat disebut “pemilih taklid” yang memilih berdasarkan “iman”. Pemilih jenis ini belumlah menjadi demos yang “memberi”, tetapi “menerima”. Demos ini sekadar partisipan di hari pencoblosan.

    Demos yang saat ini banyak diperlukan tentu adalah demos yang rasional dan kritis. Memilih bukan berdasarkan semata-mata ideologi suatu partai, atau figur dan ketokohan ketua partai. Pemilih rasional dan kritis akan melihat program dan mempertimbangkannya dengan matang. Dengan demikian, publik seperti lebur dalam politik, menjadi bagian aktif yang terus-menerus mencermati, memonitor, dan mengontrol partai politik, sehingga partai politik akan tetap berada di jalurnya, merealisasikan program-programnya. Jika kita kenal ada ungkapan “perubahan di tangan kita”, tentu ini meniscayakan adanya peran aktif publik yang rasional dan kritis.|POL

    Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta

    - See more at: http://pelitaonline.com/opinions/dari-pemilih-tradisional-ke-rasional-kritis#.Uq6IRH9pudY

    Dari Pemilih Tradisional ke Rasional-Kritis

    Jika selama lima tahun terakhir rakyat merasa dikecewakan oleh para politikus dan partai politik, inilah momentum yang tepat untuk “menghukum”. Rakyat harus menjadi pemilih cerdas dan kritis, bukan lagi tradisional atau skeptis.

    Jumat, 13 Desember 2013 Fajar Kurnianto

    Dari Pemilih Tradisional ke Rasional-Kritis

    HAJATAN demokrasi berupa pemilihan umum (pemilu) di negeri ini kurang dari setahun lagi. Dua belas partai politik ditambah tiga partai lokal Aceh akan bersaing “memperebutkan” kekuasaan. Rakyat akan kembali menjadi “subjek” yang menentukan bangsa dan negara ini ke depan. Jika selama lima tahun terakhir rakyat merasa dikecewakan oleh para politikus dan partai politik, inilah momentum yang tepat untuk “menghukum”. Rakyat harus menjadi pemilih cerdas dan kritis, bukan lagi tradisional atau skeptis.

    Tipologi Pemilih

    Terkait pemilih, setidaknya ada empat tipe. Pertama, pemilih tradisional. Pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya, pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau kontestan. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye (Rohrscheneider, 2002).

    Kedua, pemilih skeptis. Pemilih ini tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah. Mereka juga kurang memedulikan platform dan kebijakan sebuah partai politik. Kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapa pun dan partai apa pun yang memenangkan pemilu tidak akan membawa bangsa ke arah perbaikan yang mereka harapkan.

    Ketiga, pemilih rasional. Pemilih ini memiliki orientasi tinggi pada “policy-problem-solving” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Pemilih ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi tidak signifikan. Pemilih ini ingin melepaskan hal-hal yang bersifat dogmatis, “tradisional”, dan ikatan lokasi dalam kehidupan politiknya. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai atau kontestan.

    Keempat, pemilih kritis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan pemasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. Pertama, menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik mana mereka akan berpihak, kemudian mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan (Firmanzah, Marketing Politik, 2008)

    Perubahan Pemilih

    Kali ini rakyat perlu cerdas dan kritis dalam memilih. Sudah saatnya rakyat keluar dari zona “pemilih tradisional” apalagi “pemilih skeptis”. Menjadi pemilih rasional dan kritis berarti rakyat benar-benar menjadi “subjek” yang aktif, menjadi “manusia politik” yang sadar bahwa mereka adalah faktor utama yang ikut menentukan nasib bangsa dan negara ke depan. Kita tidak lagi hidup di zaman Orde Baru (Orba) yang otoriter dan tidak demokratis, meskipun secara prosedural menggelar pemilu. Pada zaman itu, demokrasi sekadar prosedur rutin pemilu. Suara-suara kritis dibungkam, kebebasan berpendapat dan berekspresi dimatikan.

    Zaman telah berubah. Di alam demokrasi seperti saat ini, rakyat diberi ruang yang sangat luas untuk ikut menjadi penentu. Rakyat punya keinginan untuk perubahan, dan itu mutlak perlu disuarakan. Bukan hanya dengan datang memilih ke bilik suara, tetapi juga melihat secara jernih, rasional, dan kritis, siapa yang akan ia coblos di bilik suara. Pemilih tradisional tentu tidak terlalu peduli dengan hal ini. Mereka sudah cukup percaya dengan partainya, dan yakin bahwa program partai pasti baik. Dalam bahasa agama, pemilih ini dapat disebut “pemilih taklid” yang memilih berdasarkan “iman”. Pemilih jenis ini belumlah menjadi demos yang “memberi”, tetapi “menerima”. Demos ini sekadar partisipan di hari pencoblosan.

    Demos yang saat ini banyak diperlukan tentu adalah demos yang rasional dan kritis. Memilih bukan berdasarkan semata-mata ideologi suatu partai, atau figur dan ketokohan ketua partai. Pemilih rasional dan kritis akan melihat program dan mempertimbangkannya dengan matang. Dengan demikian, publik seperti lebur dalam politik, menjadi bagian aktif yang terus-menerus mencermati, memonitor, dan mengontrol partai politik, sehingga partai politik akan tetap berada di jalurnya, merealisasikan program-programnya. Jika kita kenal ada ungkapan “perubahan di tangan kita”, tentu ini meniscayakan adanya peran aktif publik yang rasional dan kritis.|POL

    Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta

    - See more at: http://pelitaonline.com/opinions/dari-pemilih-tradisional-ke-rasional-kritis#.Uq6IRH9pudY

    12
    Dec
    13

    Kebudayaan : 9 Bahasa Akan Bertahan

    LIPI: Hanya Sembilan Bahasa yang akan Bertahan

     

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan dari beratus-ratus bahasa etnis yang ada di Indonesia hanya sembilan saja yang akan bertahan.

    Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Endang Turmudi di Jakarta, Selasa, mengatakan secara konseptual bahasa akan bertahan apabila memiliki sistem penulisan atau aksara sebagai fasilitas untuk merekam bahasa itu dalam media selain lisan.

    “Bahasa-bahasa yang memiliki sistem aksara dan diperkirakan akan bertahan untuk ke depannya antara lain Aceh, Batak, Lampung, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Sunda dan Sasak,” katanya.

    Bahasa-bahasa yang akan bertahan tersebut, ia mengatakan termasuk dalam kelompok bahasa Austronesia atau Melayu. Sementara bahasa-bahasa etnis lainnya yang belum memiliki sistem tersebut kemungkinan besar terancam punah.

    Berdasarkan Living Tongues, Institute for Endangered Languages yang dikutip oleh Ibrahim, Endang mengatakan bahasa adalah sebuah gudang pengetahuan manusia yang sangat luas tentang dunia alamiah, tanam-tanaman, hewan-hewan, ekosistem, dan sediaan budaya. Dengan kata lain setiap bahasa memuat keseluruhan sejarah umat manusia.

    Oleh karena itu, ia mengatakan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kepunahan bahasa sama dengan kepunahan peradaban manusia secara keseluruhan.

    Hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena pembiaran atas kepunahan bahasa-bahasa berpenutur sedikit, sesungguhnya adalah pengingkaran atas kemajemukan yang sesungguhnya merupakan soko guru ke-Indonesia-an.

    Guna mengatasi permasalah tersebut ia mengatakan perlu ada strategi tersendiri. LIPI, lanjutnya, telah merancang dan melakukan penelitian bahasa-bahasa yang terancam punah di Kawasan Indonesia Bagian Timur yang dilaksanakan selama empat tahun.

    Tujuan penelitian untuk menyusun “policy paper”, ensiklopedia mengenai etnik minoritas, dan bahasa yang terancam punah di kawasan Indonesia Timur.

    “Secara khusus diharapkan akan dapat dirumuskan strategi komunitas etnik pada lokus penelitian dalam mempertahankan bahasanya dan rekomendasi kebijakan bahasa pada tingkat daerah maupun nasional,” ujar dia.

    Selain itu, usaha lain yang dapat dilakukan adalah memberikan anjuran-anjuran untuk ketahanan suatu bahasa yang terancam punah kepada orang tua agar setiap dari mereka terbiasa menggunakan bahasa daerah di rumahnya.

    Anjuran lain adalah agar Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mulai mewajibkan setiap murid menguasai setidaknya satu bahasa daerah.

    Upaya Kemdiknas saat ini terus melakukan pengumpulan kosa kata dan merekamnya serta melakukan revitalisasi untuk menghidupkan kembali bahasa daerah.

    Tak hanya itu, upaya lainnya juga bisa dilakukan, menurut Endang, dengan menggelar berbagai festival seni di daerah-daerah sebagai bagian dari upaya pemertahanan dan dokumentasi kebahasaan dan kebudayaan.(tp)

     




Blog Stats

  • 2,342,312 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 133 other followers