Archive Page 53

21
Nov
13

Perbankan : Tragedi Bank Century

JK: Bank Century Bukan Gagal Berdampak Sistemik

 

Jakarta (Antara) – Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa Bank Century saat itu bukan bank gagal berdampak sistemik yang dapat membahayakan perekonomian Indonesia.

“Ibu Sri Mulyani dan Boediono semua sepakat dan menjelaskan bahwa tidak ada krisis ekonomi. Tidak ada itu. Semua aman. Satu persatu. Tapi, beberapa jam kemudian mereka rapat di (kementerian) Keuangan dan subuh (21 November 2008) memutuskan adanya gagal sistemik satu bank yang membahayakan,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Setelah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Bank Century, JK menceritakan dirinya menerima laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang menjabat saat itu pada tanggal 20 November 2008 sore hari dalam sebuah rapat.

“Saya nggak tahu kenapa (rapatnya) malam-malam. Tapi yang aneh sebenarnya bahwa ada bank gagal. Gagalnya Rp630-an miliar tapi lewat tiga hari dibayarnya Rp2,5 triliun. Aneh-lah,” tambahnya.

Kalla menyampaikan bahwa saat itu dia menjadi pihak yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang dalam kunjungan ke luar negeri, tetapi dalam rapat putusan terkait status Bank Century, Kalla tidak diberitahu dan dilibatkan.

Setelah itu, Kalla diberitahu bahwa sudah ada rapat dan pengucuran uang pada 25 November 2008 malam oleh Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono.

Tidak transparannya pengucuran “bailout” Bank Century ini, lanjut Kalla mulai dari penetapan bank gagal berdampak sistemik sampai pengucuran bailout yang membengkak karena yang Kalla tahu Bank Century bermasalah karena dirampok oleh pembeli.

Pada rapat yang terjadi tanggal 20 November 2008, ia memerintahkan agar tangkap pembelinya.

“Nggak ada bank gagal, gagalnya karena dirampok. Dilaporkan ke saya bahwa masalah bank itu (Bank Century karena perampokan),” jelas Kalla yang diperiksa KPK selama hampir dua jam.

Pada rapat KSSK 20-21 November 2008 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 4 Tahun 2008 pada 15 Oktober 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani berperan sebagai Ketua merangkap anggota dan Boediono sebagai anggota. Dari rapat KSSK ditetapkan bahwa Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pada 21 November 2008, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketuai Sri Mulyani Indrawati memutuskan memberikan dana talangan atau “bailout” kepada Bank Century. Atas keputusan itu, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan berubah menjadi Bank Mutiara.

Bank Century mendapatkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun pada 2008 meski pada awalnya tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen, padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen.

Kucuran dana segar kepada Bank Century dilakukan secara bertahap, tahap pertama bank tersebut menerima Rp2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp2,2 triliun, tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp1,1 triliun dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp630 miliar sehingga total dana talangan adalah mencapai Rp6,7 triliun.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif.(tp)

 

Berita Lainnya

  • Presiden Tekankan Efisiensi Penggunaan Dana
    Presiden Panggil Pulang Dubes RI
    KPU Harus Bebas Dari Intervensi
    21
    Nov
    13

    Artefak Perang : Bangkai Kapal Nazi Jerman

    Dengan Anggaran Terbatas, Arkeolog Indonesia Temukan Bangkai Kapal Nazi

    Kamis, 21 November 2013 01:31 WIB
    Dengan Anggaran Terbatas, Arkeolog Indonesia Temukan Bangkai Kapal Nazi

    Pusat Arkeologi Nasional
    Bagian dari Canon yang ditemukan Tim peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional di bangkai Kapal Selam U Boat milik Nazi Jerman di Laut Karimun Jawa. Sabtu (9/11/2013) Kapal Selam U Boat memiliki panjang 76 meter dan lebar 4,9 meter itu diperkirakan tenggelam akibat dihantam torpedo kapal Amerika pada tanggal 6 Oktober 1944.Selain artefak ,ditemukan pula belasan kerangka manusia di kapal tersebut. (Dokumentasi Pusat Arkeologi Nasional)

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keberhasilan tim peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional dalam menemukan bangkai kapal selam U Boat milik Nazi Jerman di Laut Jawa merupakan kebanggaan tersendiri bagi perkembangan arkeologi di tanah air, apalagi di tengah keterbatasan anggaran.

    Keterbatasan anggaran tersebut diakui Kepala Bidang Program dan Kerjasama Pusat Arkeologi Nasional, Priyatno Hadi yang juga masuk dalam tim peneliti penemuan bangkal kapal U-Boat di perairan Karimun Jawa.

    “Persoalan anggaran juga yang membuat proses pengangkatan bangkai kapal harus ditunda,” ujar Priyatno saat dihubungi, Rabu (20/11/2013).

    Hal tersebut dibenarkan Ketua Tim Peneliti Pusat Arkeologi Nasional Bambang Budi Utomo, ia mengatakan saat ini proses pengangkatan artefak untuk sementara dihentikan. Hal ini dikarenakan anggaran untuk biaya penyelaman belum dimasukan dalam anggaran tahun 2014.

    “Jadi nanti dilanjutkan tahun 2015,” tuturnya.

    Penemuan tersebut berawal dari informasi dari nelayan di kawasan Karimunjawa yang melihat sosok reruntuhan kapal di area situs. Tim dari Pusat Arkeologi Nasional kemudian menindaklanjuti temuan tersebut sampai kemudian ditemukan kapal selam dengan panjangnya 76 m dan lebar 4,9 meter.

    Tim peneliti sendiri terdiri dari 16 orang yang merupakan tim gabungan dari Balai Arkeologi Yogyakarta, penyelam dari Sentral Selam Yogyakarta dibantu penyelam lokal di area situs.

    “Ini tanpa bantuan pihak asing, bukti bahwa Arkeolog Indonesia mampu,” katanya.

    Terkait kapal selam yang ditemukan timnya tersebut, Bambang menuturkan bahwa kapal tersebut merupakan kapal selam jenis U-Boat 168. Kapal selam milik tentara angkatan laut Jerman itu diperkirakan tenggelam akibat ditorpedo kapal Amerika pada tanggal 6 Oktober 1944.

    Tim peneliti juga menemukan kerangka mayat manusia yang diduga merupakan awak kapal selam tersebut. Dari hasil pengamatan tim, paling sedikit setidaknya ada 17 orang yang menjadi korban dalam tenggelamnya U-Boat 168.

    Sejauh ini, tim peneliti telah berhasil mengangkat beberapa artefak dari dalam bangkai kapal untuk diteliti lebih lanjut sebelum dilakukan penyelaman lanjutan 2015 mendatang.

    Artefak tersebut diantaranya, dua buah piring dengan lambang Nazi dan merek pabrik yang biasa memproduksi barang untuk keperluan angkatan bersenjata Jerman. Piring tersebut diperkirakan adalah piring produksi tahun 1939.

    Selain itu ditemukan pula kancing yang terdapat logo angkatan laut diatasnya, teropong binocular, kacamata selam. Pipa untuk nafas, batrerai aki, sol sepatu, penutup panel listrik dan sakelar instalasi listrik.

    Namun, lanjut Bambang, yang saat ini masih menjadi misteri adalah terkait latar belakang keberadaan Kapal Selam milik Jerman tersebut di wilayah perairan Indonesia.

    Karena, menurut data yang ada kapal selam tersebut biasanya ditempatkan di perairan Atlantik untuk mencegat kapal pemasok logistik tentara Inggris dalam perang dunia ke II.

    “Saat ini (alasan keberadaan U-Boat 168 di Indonesia) masih kita teliti,” katanya.

    21
    Nov
    13

    Kepemimpinan : Ekonomi Kreatif Indonesia ?

    Ekonomi Kreatif Indonesia Tertinggal

    Syafnijal Datuk Sin | Kamis, 21 November 2013 – 08:40 WIB


    (Foto/Antara)
    Profesi penjual kartu telepon yang dahulu tidak diketahui kini menjamur akibat perkembangan pesat ekonomi kreatif/Ilustrasi.
    Pada 2050, dua pertiga profesi muncul di sektor ekonomi kreatif yang belum diketahui saat ini.
     
    BANDARLAMPUNG – Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Padahal, ke depan, daya saing sebuah bangsa akan ditentukan oleh ekonomi kreatif. Oleh sebab itu, perguruan tinggi dituntut memacu ekonomi kreatif di kalangan mahasiswa dan akademisi.

    Demikian dikatakan anggota Komite Inovasi Nasional (KIN) Prof Dr Bustanul Arifin pada seminar nasional sains dan teknologi yang digelar Lembaga Penelitian Universitas Lampung (Unila) di Bandarlampung, Selasa (19/11).

    Pada seminar yang diikuti sekitar 200-an peserta yang terdiri dari para akademisi, mahasiwa, dan litbang instansi/badan terkait itu, tampil pula Dr. Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).

    Dijelaskan Bustanul, dalam indeks inovasi global 2012, dari 120 negara yang disurvei INSEAD, Indonesia berada pada posisi 99 dengan skor 27,78 setingkat di bawah Filipina dengan skor 28,98.

    “Indeks inovasi kita hanya setingkat di atas Sudan dengan skor 20,36,” ujar dia.

    Begitu pula dalam indeks kompetitif global 2013, posisi Indonesia berada pada urutan ke 38 dengan skor 4,53. Ini setingkat di bawah Thailand dengan skor 4,53 dan setingkat di atas Filipina dengan skor 4,29.

    Bahkan, lanjut guru besar ilmu pertanian Unila ini, Indonesia belum termasuk dalam 20 terbesar negara eksportir barang-barang industri/ekonomi kreatif. Di Asia Tengggara, baru Thailand dan Singapura yang sudah masuk dalam 20 besar negara eksportir industri kreatif.

    Dengan kondisi demikian, ungkap Bustanul, tiada pilihan lain bagi Indonesia untuk memacu ekonomi atau industri kreatif.

    “Dan, itu mari kita mulai dari kampus,” ia mengajak.

    Menurut dia, pada revolusi keempat peradaban manusia—setelah revolusi ketiga bidang komunikasi/teknologi informasi, revolusi kedua bidang industri–industri/ekonomi kreatif menentukan daya saing sebuah bangsa.

    “Tiada pilihan lain selain memacu pengembangan industri kreatif setelah basis sumberdaya alam kita terkuras habis dan indusri kita tergantung negara lain,“ pembicara mengingatkan.

    Terdapat 15 sektor ekonomi kreatif yang saat ini cukup berkembang. Yakni: periklanan, arsitektur, senirupa, kerajinan, desain, fesyen, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, riset dan pengembangan, piranti lunak, permainan, televisi, radio, dan permainan video.

    Sektor ekonomi kreatif ini akan terus berkembang. Bahkan, menurut penelitian PBB, pada tahun 2050 nanti dua pertiga profesi akan ditempati oleh ekonomi kreatif yang saat ini belum diketahui.

    “Pada tahun 90-an kita tidak pernah membayangkan akan ada profesi jual pulsa ponsel, desainer web, dan lain-lain. Ke depan akan seperti itu pula yang bakal terjadi, yang saat ini belum pernah kita bayangkan,” ungkap ekonom senior INDEF ini.

    Kendati begitu Bustanul tidak menutup mata terhadap perkembangan ekonomi kreatif di dalam negeri. Di mana kinerja ekonomi kreatif Indonesia tahun 2012 sudah memberikan kontribusi bagi PDB dengan menempati posisi  ke-7 dari 10 sektor eonomi dengan nilai Rp573,9 triliun (6,9%) dari total PDB Rp8.309,6 triliun.

    Lalu sektor ini juga sudah menempati posisi ke-4 dari 10 sektor ekonomi dengan jumlah tenaga kerja 11,8 juta (10,65%) dari total 110,8 juta angkatan kerja di tahun 2012. sementara unit usahanya sudah menempati posisi ketiga dari 10 sektor ekonomi, yaki sebanyak 5,4 juta unit (9.72%) dari total 55,5 juta unit usaha.

    Sumber : Sinar Harapan
    Harga Beras dan Gabah Naik di Lampung

    Syafnijal Datuk Sin | Kamis, 21 November 2013 – 09:16 WIB


    (Foto/Antara)
    Gabah/Ilustrasi.
    Memasuki musim paceklik, harga beras dan gabah naik di Lampung.
     
    BANDARLAMPUNG – Harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, bergerak naik seiring peningkatan harga gabah memasuki musim paceklik. Diperkirakan harga bahan makanan utama warga ini akan terus melambung hingga musim panen Fabruari tahun depan.

    Pemantauan SH di sejumlah pasar tradisional Kota Bandarlampung menunjukan, harga beras kualitas asalan naik dari Rp 7.500 per kilogram menjadi Rp 7.600 sampai Rp7.700/kg. Begitu pula harga beras kualitas medium naik dari Rp 9.200/kg menjadi Rp 9.400/kg. Beras merek KJ, misalnya, naik dari bulan lalu Rp 230 ribu/kg menjadi Rp 235 ribu/kg. Demikian pula, beras kualitas premium naik dari sebelumnya rata-rata Rp 10 ribu hingga Rp 10.200/kg menjadi Rp 10.500/kg.

    Tini, pedagang beras di Pasar Way Halim, Bandarlampung, menyatakan, harga beras sudah bergerak naik sejak awal bulan ini yang disebabkan seretnya pasokan beras dari penggilingan sentra padi di Lampung.

    “Kan, musim panen gadu sudah lama usai dan sekarang masuk musim paceklilk sehingga pasokan beras dari penggilingan mulai seret,” ujar Tini, Selasa (19/11).

    Tini memperkirakan harga beras bakal terus naik hingga musim panen rendeng sekitar Februari tahun depan.

    “Memang sudah lazimnya setiap akhir tahun musim paceklik dan harga beras mahal hingga musim panen berikutnya,” kata dia.

    Pedagang beras lain di Pasar Tugu Bandarlampung, Edi Susanto, menyebutkan harga beras bergerak naik dan terus akan naik hingga musim panen mendatang.

    “Kecuali pemerintah melakukan impor beras dan ada operasi pasar baru harga beras tertahan kenaikannya,” dia menambahkan.

    Di tempat terpisah Pardie, petani di Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, mengakui, musim gadu sudah berakhir sejak September. Dan kini, petani di desanya memasuki persiapan mengolah sawah karena musim hujan baru saja rutin sejak sepekan terakhir.

    “Jadi, stok gabah di petani sudah menipis karena itu harganya naik hingga Rp 4.700/kg dari saat musim gadu sebelumnya Rp  3.500/kg,” ujar Pardie yang juga sekretaris Gapoktan di desanya.

    Dijelaskannya, kalau masih ada stok gabah sengaja disimpan petani untuk persiapan dimakan hingga musim panen berikutnya.

    “Kalau gabah yang akan dijual sudah jarang. Saya sendiri terakhir jual gabah minggu lalu sebanyak lima kuintal,” kata dia.

    Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung menargetkan produksi padi tahun ini sebesar 3.223.633 ton gabah kering giling. Angka itu naik dibandingkan dengan realisasi produksi padi 2012 berdasarkan angka ramalan (aram) 2 sebesar 3.044.792 ton gabah.

    Sumber : Sinar Harapan
    21
    Nov
    13

    ImTaq : Perilaku Kebahagiaan Pribadi Imani (PKPI)

    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnWPeE6nU2U6QVAVZLXhDJlWns76XjiYeK-rN8ftcQXba_bW730A

    Kita sering mendengar seseorang mengatakan ingin mencari kebahagiaan.

    Kalau kebahagiaan bisa dibeli , pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan ΐťų , saya tidak akan mendapat kebahagiaan karena sudah diborong oleh mεrεƙα .

    Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat , pasti belahan lain di bumi ini akan kosong karena semua orang akan berkumpul di mana kebahagiaan itu berada .

    Untungnya kebahagiaan itu berada di dalam hati setiap manusia . Jadi kita tidak perlu membeli atau mencari kebahagiaan ΐťų . Hanya dengan hati yang bersih dan ikhlas serta fikiran yang jernih , kita bisa rasakan kebahagiaan itu kapanpun, di manapun dan dengan kondisi apapun .

    Ciptakan selalu kebahagiaan di hati dan fikiran ƙίƗα dan bersyukur, maka kita akan jadi org yang beruntung.

    ​Kunci Kebahagiaan Milik Orang2 Yang Dapat BERSYUKUR Setiap Saat Dalam Kondisi Apapun.

    “Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, maka syukurilah dan nikmatilah apa yang kamu miliki saat ini”

    Bersyukur adalah sebuah ketrampilan yg bisa di pelajari .
    Bersyukur bukanlah hasil dari suatu keaadaan tertentu melainkan hasil dari sebuah gaya hidup yg dilakukan dgn sengaja (dibiasakan).

    “Janganlah mengeluh karena tangan yg belum dapat menggapai Bintang, tapi bersyukurlah karena kaki yg masih dpt menginjak Bumi.” Salam sukses dan salam bahagia.selamat beaktifitas sobat2 ku.
    Salam Negarawan 17845,
    Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila
    CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No. 2
    http://www.jakarta45.wordpress.com

    19
    Nov
    13

    MiGas : Kilang Baru Rp 90 Triliun

    Pemerintah Siapkan Rp 90 Triliun untuk Kilang Baru

     

    TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah telah menyiapkan Rp 90 triliun untuk pembangunan kilang pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak (BBM) berkapasitas 300 ribu barel per hari. “Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mekanisme tahun jamak atau multi-years,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Edi Hermantoro, dalam “Improved Gas Recovery Forum”, Selasa, 19 November 2013.

     

    Dia menjelaskan, studi kelaikan atau feasibility study untuk pembangunan kilang masih berlangsung. Studi tersebut dijalankan oleh PT Pertamina. Edi mengungkapkan, pemerintah menganggarkan Rp 250 miliar dari APBN 2013 untuk membiayai studi kelaikan itu.”Pembangunan kilang dengan mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta (KPS) tetap berjalan.”

     

    Pemerintah akan membangun kilang pengolahan minyak mentah berkapasitas 300 ribu barel per hari dengan dua skema pendanaan. Skema tersebut, yakni melalui APBN dan skema KPS.

     

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswouto mengatakan, pembangunan kilang dengan skenario KPS akan ditenderkan. “Nanti yang menggelar tender Kementerian Keuangan,” kata Susilo saat ditemui di Kementerian Energi, Jumat, 8 November 2013.

     

    Skema KPS atau biasa disebut private public partnership (PPP) ini akan mendapat dukungan pemerintah untuk memperkecil risiko. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dukungan dari pemerintah berupa penjaminan, insentif, dan regulasi.

     

    Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kilang dengan skema KPS ini akan menunjuk Pertamina sebagai contracting agency. “Kriteria lelang nantinya akan dibicarakan antara pemerintah dan Pertamina,” ujarnya.

     

    Pemerintah hingga saat ini masih menggodok syarat-syarat dan kriteria pelaksanaan lelang tersebut. “Kami harap tahun depan sudah mulai lelang,” ujarnya.

     

    MARIA YUNIAR

    Terpopuler

    Ups, Muncul Fenomena Tukar Pasangan atau Swinger

    Australia Sadap Telepon Presiden SBY 15 Hari

    Hakim Vica Diduga Selingkuh dengan ‘Brondong’  

    Ini Daftar Pejabat yang Disadap Australia

    Konvensi Tak Ramai, Demokrat Salahkan Peserta  

    Moammar Emka: Swinger Lahan Bisnis Baru di Jakarta

    Menlu Tarik Dubes Indonesia di Australia

     

    19
    Nov
    13

    Kepemimpinan : Politik Anti Spionase Bung Karno

    Cerita kelihaian Bung Karno hadapi spionase asing

     

     

     

    MERDEKA.COM. Menyikapi penyadapan Australia terhadap telepon selulernya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nampaknya harus belajar banyak dari Bung Karno. Ponsel Bung Karno memang tidak pernah disadap (karena sampai matinya, alat komunikasi model begitu belum ada) tetapi sang proklamator menjadi orang yang sampai senjakala kekuasaannya selalu dimatai-matai asing, khususnya Amerika Serikat (AS).
    Bahkan tuduhan bahwa Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) adalah puncak dari kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto, semakin jelas dengan adanya dokumen Central Intelligence Agency (CIA), agen rahasia AS. Telegram rahasia dari Kedubes AS di Jakarta kepada Departemen Luar Negeri AS, sehari pasca-penerbitan Supersemar, menyatakan: “Indonesia baru saja melancarkan sebuah kudeta militer (military coup).”
    Oleh kudeta merangkak, Bung Karno memang akhirnya jatuh dari kursi kekuasaannya. Namun, soal menghadapi spionase CIA, pemimpin besar revolusi itu jagonya.

    Pernah pada 1958, saat pemberontakan PRRI/Permesta bergolak, Bung Karno menunjukkan kelihaiannya dalam mengelola konflik dengan AS akibat tertangkapnya Allen Lawrence Pope, agen CIA yang membantu para perongrong republik.

    Pope tertangkap dalam usahanya mengebom armada gabungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan pesawat pembom B-26 Invader Auref (Angkatan Udara Revolusioner), tujuh mil lepas pantai Tanjung Alang, tak jauh dari Kota Ambon. Pemboman itu gagal. Pope berhasil ditembak jatuh, meski akhirnya selamat berkat parasut yang mengembang dan kemudian ditangkap tentara republik.

    Tidak seperti agen CIA lain, dalam aksinya Pope sengaja membawa sejumlah identitas dalam pesawat. Pelanggaran prosedur CIA oleh Pope ini akhirnya yang justru memudahkan ABRI membuktikan bahwa ada Amerika di balik aksi sang mata-mata.

    Tahu agennya tertangkap dalam keadaan tidak ‘bersih’, AS mulai cuci tangan agar tidak kehilangan muka dari Bung Karno, yang dikenal tidak berpihak ke Blok Timur maupun Barat. Semua cara dilakukan pemerintahan AS di bawah Presiden Eisenhower untuk membantah keterlibatan negaranya dalam spionase itu, meski semua bukti akhirnya berkata lain.

    Melihat hal itu, Bung Karno justru memanfaatkan kondisi Amerika yang lagi gelagapan. Bung Karno bahkan menyebutkan adanya kemungkinan bantuan dari sukarelawan-sukarelawan penerbang Cina, musuh AS dan mencuatnya Perang Dunia III.

    Gertakan Bung Karno itu terbukti ampuh. Washington akhirnya bersikap ramah terhadap republik. Dalam waktu lima hari, permintaan Indonesia agar dapat mengimpor beras dengan pembayaran rupiah, disetujui.

    Tidak hanya itu, bola politik pun benar-benar dimainkan oleh Bung Karno. Penahanan Pope bahkan diulur untuk mendapatkan manfaat keramahtamahan diplomasi AS.

    Hasilnya, embargo senjata terhadap republik dicabut. Kemudian, AS juga segera menyetujui pembelian senjata juga berbagai suku cadang yang dibutuhkan ABRI termasuk suku cadang pesawat terbang AURI. Seketika itu juga dukungan AS terhadap pemberontak PRRI/Permesta dihapuskan.

    Yang tak kalah menarik dari kisah Pope ini adalah ucapan si penerbang ketika dia ditangkap: “Biasanya negara saya menang, tapi kali ini kalian menang.”

    ‘Menang’ selalu ada di halaman depan kamus Bung Karno. Lalu, bisakah Presiden SBY menang melawan spionase asing (Australia) yang telah menyadapnya?

    (Dari berbagai sumber)

    19
    Nov
    13

    Kenegarawanan : Politik Kebijakan Publik Indonesia (PKPI) 2014-2045

    Suara Rakyat : POLITIK KEBIJAKAN PUBLIK 2014-2045
    Tiadanya Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai perangkat formal legalistik, berarti pentingnya setiap ‘pemangku kepemimpinan Pancasila Indonesia’ berprespektifkan ‘peningkatan kinerja pembangunan Indonesia’ ketika ikut menyelenggarakan sendi2 pembangunan kenegaraan. Oleh karena itu, pembentukan Politik Kebijakan Publik Indonesia itu strategik terselenggara sedemikian rupa sehingga mengerucut paling tidak berwujud amanat Undang Undang yang mengikat dilaksanakan sebagai kompas perjalanan bangsa dan negara. Dengan catatan, bila dimungkinkan,
    Politik Kebijakan Publik Indonesia itu segera diratifikasi sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, tentunya melalui mekanisme berskala Sidang Istimewa.
    Adapun Politik Kebijakan Publik Indonesia itu, disarankan berbasis atas periodesasi :
    (1) Indonesia Mulia 2014-2024, (2) Indonesia Bermartabat 2024-2034, (3) Indonesia Sejahtera 2034-2044, menuju Indonesia Jaya 2045-dst, dg catatan bahwa Indonesia Jaya mempersyaratkan hadirnya terlebih dulu kondisi Indonesia Sejahtera, Bermartabat dan Mulia. Sejahtera lahir batin bersyaratkan Kemanusiaan yang seutuhnya terbentuk sedemikian rupa berkondisi Kemartabatan dan Kemuliaan yang hakiki. Dan hadirnya status Kemuliaan itu menjadi keharusan bagi perbaikan daripada kinerja Kebangsaan dan Kenegaraan Indonesia berdasarkan atas amanat Pembukaan UUD45. Oleh sebab itu Politik Kebijakan Publik Indonesia ini juga memprasyaratkan kehadiran Perangkat Kepemimpinan Pancasila Indonesia yang berdimensi Kepemimpinan Kemasyarakatan, Kepemimpinan Kebangsaan, Kepemimpinan Kenegaraan berjajaran teratur, bertingkatan Pusat sampai dengan Desa/Dukuh/Banjar/Nagari/Rukun Tetangga dst. Karena ini kerja besar kearah Indonesia Jaya, maka termijn dibuka bagi segenap eksponen anak bangsa berbagi aspirasi ke pkp17845@gmail.com
    Jakarta, 19 Nopember 2013
    Pandji R Hadinoto,
    Pembudaya Konstitusi Pancasila Indonesia
    Salam Negarawan 17845,
    Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

    Suara Rakyat  : PRESIDIUM KEPEMIMPINAN PANCASILA INDONESIA
    Hari kelabu yang kini menandai Padamnya Kewibawaan Peradilan Indonesia pasca tindakan kekerasan pencari keadilan atas lembaga tinggi negara berlabel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebenarnya membuka peran strategik bagi Prakarsa Kerakyatan Penyelamatan Indonesia untuk tampilkan keberadaan sosok Presidium Kepemimpinan Pancasila Indonesia, sebagai solusi tergerusnya postur kepemimpinan nasional dalam menyelenggarakan amanat konstitusional Indonesia Negara Hukum.
    Lembaga kerakyatan berlabel Presidium Kepemimpinan Pancasila Indonesia ini diproyeksikan untuk mengawal Penegakkan Konstitusi Proklamasi Indonesia terutama Pembukaan UUD45.
    Adapun Prakarsa Kerakyatan Penyelamatan Indonesia itu dilakukan oleh eksponen2 Nasionalis Pancasila dari komponen2 kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang aktif konstruktif demi terjaganya 9 Pusaka Konstitusi Proklamasi Indonesia.
    Jakarta, 15 Nopember 2013
    Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
    pkp17845@gmail.com

    Salam Negarawan 17845,
    Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

    Suara Rakyat : POLITIK KEARIFAN PEREKONOMIAN INDONESIA
    Batalkan Pasal-33 UUD45 edisi 2002, berlakukanlah Pasal-33 UUD45 edisi 1959, diyakini menjadi solusi struktural atasi kontroversi tuntutan upah buruh versus pimpinan perusahaan yang kini masih membara didalam sekam. Situasi dan kondisi ini terjadi karena sebenarnya terakibat oleh indeks biaya hidup yang meroket tajam pasca tahun 2002 tersebab ketergantungan impor bahan2 pokok atau primer yang seharusnya mampu dipenuhi produksi lokal. Semangat neoliberalisme yang menonjol di Pasal-33 UUD45 edisi 2002 itulah yang membuka perang dagang asimetrik antara kekuatan ekonomi global terhadap kekuatan ekonomi lokal khususnya pengadaan bahan2 pokok/primer itu yang lalu berdampak negatif kepada hubungan kerja antara buruh/pekerja dengan pimpinan perusahaan.
    Politik Kearifan Perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal-33 UUD45 edisi 1959 itu sendiri diyakini pula secara struktural fundamental lebih membuka peluang pemerataan ekonomi kesejahteraan rakyat dan lebih membuka iklim kepengusahaan rakyat dan korporasi lokal dalam akses pengelolaan sumber2 daya ekonomi kemaritimam Indonesia yang terduga lebih potensial daripada sumber2 daya ekonomi daratan indonesia.
    Jakarta, 13 Nopember 2013
    Pandji R Hadinoto, pkp17845@gmail.com
    Salam Negarawan 17845,
    Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

    Suara Rakyat : POLITIK KEARIFAN PEKERTI INDONESIA
    Menyikapi eskalasi ketidakpastian yang berkelanjutan dalam suasana globalisasi berikut dampak ikutannya dalam praktek kehidupan lokal di Indonesia, maka tatanilai kearifan pekerti lokal patut menjadi pilihan rujukan seperti berbagai falsafah yang jadi pedoman hidup bagi orang Jawa sbb :
    1. Urip Iku Urup (Hidup itu Nyala, Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar kita, semakin besar manfaat yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik).
    2. Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara (Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak.
    3. Sura Dira Jaya Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti (segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar).
    4. Ngluruk Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake, Sekti Tanpa Aji-Aji, Sugih Tanpa Bandha (Berjuang tanpa perlu membawa massa. Menang tanpa merendahkan atau mempermalukan. Berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kekaya an atau keturunan. Kaya tanpa didasari kebendaan).
    5. Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan (Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu).
    6. Aja Gumunan, Aja Getunan, Aja Kagetan, Aja Aleman (Jangan mudah terheran-heran. Jangan mudah menyesal. Jangan mudah terkejut-kejut. Jangan mudah ngambeg, jangan manja).
    7. Aja Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman (Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi).
    8. Aja Kuminter Mundak Keblinger, Aja Cidra Mundak Cilaka (Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka).
    9. Aja Milik Barang Kang Melok, Aja Mangro Mundak Kendo (Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah; Jangan berfikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat).
    10. Aja Adigang, Adigung, Adiguna
    (Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti).
    11. Prasaja (hidup bersahaja)
    12. Wilapa (jujur dan apa adanya)
    13. Wiloto (menghargai kedua orang tua terutama ibu)
    14. Sepi ing pamrih, rame ing gawe (tulus ikhlas dan bekerja keras), dlsb.
    Prinsip2 pekerti tersebut diatas dikemukakan bukan berarti sebagai javanisasi namun lebih sebagai berbagi pengetahuan kepada sesama rakyat Indonesia lain dengan paham tidak hanya baik dianut oleh orang Jawa saja, tapi juga dianggap baik pula bagi orang Indonesia lain pada umumnya. Dan diyakini masih banyak tatanilai kearifan lokal dari daerah selain Jawa yang pula baik dibagikan kepada sesama rakyat indonesia.
    Pusaka Kearifan Pekerti Indonesia ini adalah milik rakyat indonesia yang diyakini bermisi harmonisasi dan berciri produk lokal budaya Nusantara yang telah berkiprah lama bagi peradaban negara kepulauan Republik Indonesia sejak berabad silam yang lalu.
    Adapun kemudian Pembudayaan Kearifan Pekerti Indonesia dikiprahkan secara berkelanjutan, hal ini diyakini dapat perkuat jati diri bangsa dan perkokoh ketahanan bangsa sekaligus pertebal kepercayaan diri untuk mengatasi ancaman hambatan gangguan tantangan, semisal menurunnya tingkat kepercayaan terhadap kiprah Indonesia Negara Hukum seperti tontonan tentang praktek protes massa ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis siang 14 Nopember 2013, dugaan politisasi DPT Pemilu 2014, Degradasi Produksi Pangan Lokal, Revisi PerPres 36/2010 fasilitator NeoLib langgar Konstitusi Ps33 UUD45, dlsb.
    Salam Negarawan 17845
    Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI
    pkp17845@gmail.com

    Salam Negarawan 17845,
    Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

    Suara Pembaca : PEMBUDAYAAN KEPAHLAWANAN PANCASILA INDONESIA
    Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 1945 pada tanggal 10 Nopember 2013 sungguh patut juga dimaknai sebagai siklus nasional bagi Pembudayaan Kepahlawanan Pancasila Indonesia secara berkala tahunan guna penyegaran kembali penghayatan dan pengamalan Roh Indonesia Merdeka (RIM) untuk memerdekakan bangsa & negara dari soal2 krusial terkini yang mendera seperti Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014, kadar kepedulian masyarakat musyawarah mufakat,  kontroversi kedaulatan perekonomian nasional sesuai PerPres No 36 tahun 2010, dekadensi moral berupa mewabahnya tindak pidana korupsi, disorientasi politik negara tentang kemaritiman, dlsb.
    RIM tersebut adalah Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) yang cakupi 17 tatanilai operasional seperti Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Jiwa dan Semangat Merdeka; Nasionalisme; Patriotisme; Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka; Pantang mundur dan tidak kenal menyerah; Persatuan dan Kesatuan; Anti Penjajah dan Penjajahan; Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri; Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya; Idealisme kejuangan yang tinggi; Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara; Kepahlawanan; Sepi ing pamrih rame ing gawe; Kesetiakawanan senasib sepenanggungan dan kebersamaan; Disiplin yang tinggi; Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,
    Pembudayaan Kepahlawanan Pancasila Indonesia yang bermodalkan RIM/JSN45 dan sikap diri Pejuang Tanpa Akhir (PETA) serta 7 kata Semangat di Penjelasan UUD45 adalah  diyakini akan mampu kokohkan kehadiran Negarawan2 Indonesia Mulia & Bermartabat berkarakter Pahlawan Pancasila, baik di jajaran penyelenggara negara maupun di kalangan masyarakat peduli kebangsaan & kenegaraan.
    Salam PETA & JSN45,
    Pandji R Hadinoto, pkp17845@gmail.com

    Suara Pembaca : POLITIK KEPAHLAWANAN PROKLAMASI INDONESIA
    Memaknai peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2013, berarti memaknai kembali Politik Kepahlawanan Proklamasi Indonesia 17845 (10 Nopember 1945) yang telah membuktikan lentingnya ketahanan bangsa Indonesia hadapi gempuran kekuatan militer Sekutu Asing selama 3 (tiga) minggu pertempuran asimetrik di kota bandar laut Surabaya tanpa kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan bernegara Republik Indonesia.
    Kini kekuatan ekonomi Korporasi Asing diakomodasi berkedudukan kepemilikan formal usaha2 di 14 sektor Sumber Daya Ekonomi [PerPres No 36/2010] :
    Pertanian max 95%, Kehutanan max 51%, Kelautan & Perikanan berkapal > 100 GT & beroperasi di ZEEI, Energi & Sumber Daya Mineral max 95%, Pertahanan max 49%, Pekerjaan Umum 95%, Perdagangan 95%, Kebudayaan & Pariwisata 67%, Perhubungan 60%, Komunikasi & Informatika 95%, Keuangan 99%, Tenaga Kerja & Transmigrasi 49%, Pendidikan 49%, Kesehatan 75%.
    Kedudukan formal diatas berakibat perang daya saing asimetrik dan kadar kelentingan ketahanan bangsa Indonesia kini kembali diuji dan dipertaruhkan, oleh karena itu kehadiran Politik Kepahlawanan Proklamasi Indonesia 17845 (10 Nopember 2013) jadi mutlak adanya dan diperlukan strategi kebersamaan dari seluruh komponen anak bangsa bertolok ukur pada :
    1. Kehidupan Keagamaan tidak Rawan,
    2. Kehidupan Ideologis tidak Retak,
    3. Kehidupan Sosial Politik tidak Resah,
    4. Kehidupan Sosial Ekonomi tidak Ganas,
    5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar,
    6. Kehidupan HanKamRata tidak Lengah,
    7. Kehidupan Ekologis tidak Gersang.
    Politik Kepahlawanan Proklamasi Indonesia 17845 terurai diatas sejatinya adalah perangkat kepahlawanan menuju Indonesia Mulia dan Bermartabat, buah tatanilai kearifan lokal Nusantara sendiri,
    Jakarta, 9 Nopember 2013
    Pandji R Hadinoto, pkp17845@gmail.com
    www.jakarta45.wordpress.com
    Salam Negarawan 17845,
    Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

    Suara Pembaca : POLITIK KEPEMILIKAN PERUSAHAAN di INDONESIA
    Politik Kepemilikan Perusahaan di Indonesia sepanjang erat terkait amanat Pasal-33 UUD45 terutama menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak harusnya jadi porsi kebijakan publik lembaga legislatif, tidak cukup tepat diatur oleh lembaga eksekutif kepresidenan seperti penggunaan perangkat PerPres No. 36/2010.
    Finalisasi revisi PerPres No. 36/2010 tentang. Daftar Investasi Negatif yang diagendakan akhir tahun 2013 ini, selayaknya sekaligus dikoreksi lewat proses legislasi formal plus kesepakatan umum dari para pemangku kepentingan kebijakan publik tentang kedaulatan negara seperti para negarawan2 ParPol Non-Parlementer, OrMas, LSM, OrProf,  mengingat beberapa opini publik yang kini berkembang masif misal 1. skema revisi DNI yang tengah disusun pemerintah akan menambah panjang daftar instrumen liberalisasi perekonomian nasional dan hal ini tidak saja kian menggeragoti kedaulatan ekonomi, tetapi juga membuat keamanan Indonesia kian rentan, 2. Dominasi asing atas perekonomian Indonesia menguat, nasib negeri cuma jadi pasar, 3. Kedaulatan Indonesia tidak untuk dijual. Ini betul2 liberalisme in optima forma. Bangsa Indonesia tidak boleh anti asing namun janganlah ekonomi asing mendominasi Indonesia.
    Bagaimanapun kini dirasakan bahwa rezim investasi asing memanjakan kepemilikan modal mayoritas. Hal ini tampak di kelolaan sumber daya alam, telekomunikasi, perkebunan sawit dan perbankan. Akibatnya asing kuasai jaringan bisnis dan intelijen. Implikasinya adalah kesempatan ekonomi untuk kepentingan domestik menjadi minim, kedaulatan ekonomi tergerogoti dan keamanan nasional pro rentan. Apalagi diancangkannya akses asing 100% dalam aspek kelolaan bidang bandara, pelabuhan & jasa bandara, cenderung susutkan peluang/ kedaulatan pemangku kepentingan ekonomi lokal dan memiskinkan para pemangku kepentingan ekonomi kesejahteraan rakyat lokal namun justru memperkaya pemangku kepentingan ekonomi pemodal asing.
    Singkat kata, makna Daftar Negatif Investasi (DaNI) bergeser jadi Daftar Positif Investasi Asing (DaPIA) atau BaPIA (Batas Positif Investasi Asing).
    Salam Negarawan 17845,
    Pandji R Hadinoto, pkp17845@gmail.com

    Salam Negarawan 17845,
    Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

    Suara Rakyat : POLITIK KETAHANAN PROKLAMASI INDONESIA

    Memaknai peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2013, berarti memaknai kembali Politik Ketahanan Proklamasi Indonesia 17845 (10 Nopember 1945) yang telah membuktikan lentingnya ketahanan bangsa Indonesia hadapi gempuran kekuatan militer Sekutu Asing selama 3 (tiga) minggu pertempuran asimetrik di kota bandar laut Surabaya tanpa kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan bernegara Republik Indonesia.
    Kini kekuatan ekonomi Korporasi Asing diakomodasi berkedudukan kepemilikan formal usaha2 di 14 sektor Sumber Daya Ekonomi [PerPres No 36/2010] :
    Pertanian max 95%, Kehutanan max 51%, Kelautan & Perikanan berkapal > 100 GT & beroperasi di ZEEI, Energi & Sumber Daya Mineral max 95%, Pertahanan max 49%, Pekerjaan Umum 95%, Perdagangan 95%, Kebudayaan & Pariwisata 67%, Perhubungan 60%, Komunikasi & Informatika 95%, Keuangan 99%, Tenaga Kerja & Transmigrasi 49%, Pendidikan 49%, Kesehatan 75%.
    Kedudukan formal diatas berakibat perang daya saing asimetrik dan kadar kelentingan ketahanan bangsa Indonesia kini kembali diuji dan dipertaruhkan, oleh karena itu kehadiran Politik Ketahanan Proklamasi Indonesia 17845 (10 Nopember 2013) jadi mutlak adanya dan diperlukan strategi kebersamaan dari seluruh komponen anak bangsa bertolok ukur pada :
    1. Kehidupan Keagamaan tidak Rawan,
    2. Kehidupan Ideologis tidak Retak,
    3. Kehidupan Sosial Politik tidak Resah,
    4. Kehidupan Sosial Ekonomi tidak Ganas,
    5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar,
    6. Kehidupan HanKamRata tidak Lengah,
    7. Kehidupan Ekologis tidak Gersang.
    Politik Ketahanan Proklamasi Indonesia 17845 terurai diatas sejatinya adalah perangkat kendali menuju Indonesia Mulia dan Bermartabat, buah tatanilai kearifan lokal Nusantara,
    Jakarta, 7 Nopember 2013
    Pandji R Hadinoto, pkp17845@gmail.com

    Salam Negarawan 17845,
    Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com




Blog Stats

  • 2,300,214 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 128 other followers