Archive Page 53

31
Jul
13

Politik : Modus Operandi Busuk PilKaDa

Modus Operandi Busuk dalam Kasus Pilkada Provinsi Jatim
SURABAYA-Para analis melihat, memborong parpol menjadi modus operandi baru dalam memenangi pemilu kepala daerah, termasuk di Jatim.Terutama untuk mengurangi pesaing yang potensial bisa mengalahkan. Hal ini paling digemari calon petahana (incumbent), misalnya Soekarwo.

Dengan demikian, calon petahana (yang memborong sebanyak-banyaknya parpol) bisa memilih kompetitor (boneka) yang paling lemah dan menguntungkan dirinya dalam pilkada. ”Itu fakta,” kata seorang analis politik kepada RIMA, kemarin.

Cara semacam ini sudah dipraktekan dengan sukses di Kabupaten Bangkalan, Madura, dan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Dalam pilgub Jatim, pasangan petahana Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) tampaknya juga sedang melakukan hal ini, terutama untuk mengeliminasi pesaing kuatnya, yaitu Khofifah Indar Parawansa, yang pada pilgub 2008 sempat dinyatakan menang tapi kemudian ada rekayasa politik yang canggih sehingga Khofifah dipaksa kalah.

Caranya, setelah berhasil “mengondisikan” PDIP agar tidak mendukung Khofifah, sekarang sedang berupaya ekstra keras agar partai-partai yang sudah mendukung Khofifah mundur, dengan iming-iming gelontoran uang yang berlipat ganda dari yang sudah disepakati dengan Khofifah. Tujuannya, tentu saja, agar parpol pendukung Khofifah tidak memenuhi ketentuan yang 15 persen suara.

Khofifah didukung oleh PKB (12,26%) dan beberapa parpol nonparlemen yaitu PKPB (1,48), PKPI (0,8), PPNUI (0,24), PMB (0,21), Partai Kedaulatan (0,5), PDP (0,85) dan P3I (0,58).

Menurut keterangan beberapa parpol yang didekati KarSa untuk mengurungkan dukungannya kepada Khofifah: “Mereka datang membawa timbangan uang. Berapa yang dikasih Khofifah, kami lipatgandakan…!”

Hari ini, Soekarwo bahkan mengundang ke Surabaya ketua-ketua umum DPP parpol (nonparlemen) yang mendukung Khofifah.

Menggaet dukungan sebanyak-banyak parpol memang tidak melanggar undang-undang. Tapi tidak semua yang tidak dilarang UU boleh dilakukan. Dalam hal berdemokrasi, ada etika dan moralitas yang berada di atas undang-undang.

Borong parpol memang cara memenangi pilgub yang efektif. Tapi ini kotor, barbar dan murahan !

Baca juga :
Hadang Pencalonan Khofifah, Soekarwo Dicurigai Suap Parpol Non Parlemen. KPU/Bawaslu/KPK Harus Bertindak ! ==> http://www.rimanews.com/read/20130513/102419/hadang-pencalonan-khofifah-soekarwo-dicurigai-suap-parpol-non-parlemen

Parpol Pendukung Karsa Bisa Bernasib Seperti Gundik-gundiknya Ahmad Fathanah ==> http://www.rimanews.com/read/20130513/102475/parpol-pendukung-karsa-bisa-bernasib-seperti-gundik-gundiknya-ahmad-fathanah

Bencana Demokrasi Jatim: koran ‘Jawa Pos dan Surya’ Berpihak ke Soekarwo. Dewan Pers Harus Bertindak ! ==> http://www.rimanews.com/read/20130730/112084/ini-bencana-demokrasi-jatim-koran-‘jawa-pos-dan-surya’-berpihak-ke-soekarwo

Khofifah Tuntut Semua Anggota KPUD Jatim Dipecat ==> http://www.rimanews.com/read/20130718/110671/khofifah-tuntut-semua-anggota-kpud-jatim-dipecat

Kejanggalan Makin Terungkap, Pilgub Jatim Lebih Baik Ditunda ==> http://www.rimanews.com/read/20130730/111984/kejanggalan-makin-terungkap-pilgub-jatim-lebih-baik-ditunda#.Uff4sA_1G9g.facebook

Mahfud MD bela Khofifah, Untuk menangkan gugatan di PTUN dan DKPP ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/07/medianusantara-mahfud-md-bela-khofifah.html

31
Jul
13

Kepemimpinan : Kunci Sukses Jokowi

Kunci Sukses Jokowi Menurut Hermawan Kertajaya

  • Selasa, 30 Juli 2013 | 10:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo | KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA


TOKYO, KOMPAS.com
 — Gubernur Jokowi berkali-kali menjadi perbincangan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara. Banyak yang penasaran dengan sepak terjangnya dalam memimpin pemerintahan, juga popularitasnya yang sangat tinggi.

Apa sebenarnya kunci sukses Jokowi meraih simpati besar dari khalayak diungkap pakar marketing dan pendiri Markplus Inc, Hermawan Kartajaya, Senin (29/7/2013) malam di Forum Marketing Marunouchi, Tokyo.

“Jokowi itu tidak ganteng, tapi kok bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mendapat dukungan sangat besar dari masyarakat Indonesia?” ungkap Hermawan kepada hadirin yang terdiri dari para eksekutif berbagai perusahaan Jepang.

Pertanyaannya membuat hadirin tambah penasaran dan menunggu terus jawaban Hermawan sambil terus berceramah menggunakan bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Ketua Marunouchi Brand Forum, Hotaka Katahira ke dalam bahasa Jepang, di Tokyo.

“Jawabannya gampang saja. Jokowi itu yang tak punya KTP Jakarta, tapi menjadi Gubernur Jakarta menganut filosofi marketing horizontal bukan vertikal. Merasa setara dengan masyarakat biasa, sederhana, tak merasa sebagai orang besar, orang tinggi,” lanjut Hermawan.

Selain itu, Jokowi mengembalikan semua kepada komunitas, masyarakat sekitar yang menentukan, tidak eksklusif tetapi inklusif, berada di tengah masyarakat, bersama masyarakat, serta sama derajat dengan setiap anggota masyarakat sehingga dia berhasil didukung penuh oleh masyarakat.

“Sebagian besar kerjanya kini banyak blusukan ke masyarakat karena memang merasa dirinya bagian dari masyarakat, bukan hebat sendiri (bukan individual) mentang-mentang Gubernur, tetapi lebih kepada konsep sosial. Itulah yang membuat Jokowi berhasil, bukan karena mukanya yang ganteng, tetapi kesederhanaannya,” papar Hermawan.

Hermawan juga memperkenalkan manajemen 3.0 yang bertopang pada humanisme, kemanusiaan, human spirit, dan menekankan pada karakter.

Selain itu, Hermawan juga menekankan pentingnya tiga hal yang memengaruhi bisnis di Indonesia, yaitu kalangan muda, wanita yang banyak mengambil peran saat ini dalam kehidupan di Indonesia, serta komunikasi internet yang jauh semakin besar dari 25 persen (2011) menjadi 45 persen (2012). Saat ini, masyarakat Indonesia tersambung ke internet setiap hari minimal 3 jam.

Hermawan juga mengajak para eksekutif Jepang segera datang ke Indonesia untuk berinvestasi karena kesempatan bisnis di tengah berkembang pesatnya perekonomian Indonesia dewasa ini sangat besar. Sebelum memberikan ceramah di Tokyo, Hermawan menyempatkan diri mengajar di Seoul. Selasa (30/7/2013) besok, ia akan terbang ke Hawaii, Amerika Serikat (AS).(Richard Susilo dari Jepang)

31
Jul
13

Peradaban : Republik Laskar

Republik Laskar

Pada masa revolusi, milisi atau paramiliter sering mengatasnamakan revolusi. Pada masa Orde Baru, nama Pancasila dan “NKRI Harga Mati” yang digunakan. Pada masa reformasi, banyak yang membawa-bawa nama Islam.

Apa persamaannya? Milisi atau paramiliter di tiga masa itu sama-sama (walau tak selalu) didirikan atau dibentuk militer, dipersenjatai atau mempersenjatai diri, dan akhirnya cenderung kebal hukum.

Legitimasi “moral” yang mereka miliki, atas nama revolusi atau Pancasila atau Islam, membuat mereka memiliki kewibawaan yang meneror.

Tentu saja ada banyak kategori milisi. Ada yang memang dibentuk sebagai pasukan cadangan resmi tentara yang biasanya direkrut lewat wajib militer. Tetapi yang ingin saya bicarakan kali ini kebanyakan adalah milisi yang “tidak resmi” atau bukan dibentuk oleh negara. Kendati, seperti yang akan saya tunjukkan, “resmi” atau “tidak resmi” sering kali jadi perkara sumir di Indonesia

Di Indonesia, istilah “laskar” sebenarnya lebih populer ketimbang sebutan “milisi”. Istilah “laskar” itu juga lebih lentur untuk mengakomodasi tendensi-tendensi militeristik yang tidak terang-terangan menenteng senjata api.

Istilah “laskar” ini sudah populer sejak masa revolusi. Saat itu, hampir di setiap kota terdapat laskar yang dibentuk secara organis, biasanya oleh para pemimpin lokal yang berpengaruh. Di Bandung ada Barisang Tangan Merah, Barisan Merah Putih, dll. Di sekitar Jakarta ada Laskar Hitam, Laskar Ubel-ubel, dll. Hal yang sama terjadi di kota-kota lain, terutama kota-kota besar yang jadi kancah utama revolusi.

Ada juga laskar-laskar yang dibentuk dengan skala yang lebih serius, terutama oleh organisasi-organisasi politik utama saat itu. Partai Sosialis yang dibentuk Amir Sjarifuddin, misalnya, punya organisasi pemuda bernama Pesindo yang sangat kuat, berdisiplin dan juga bersenjata lengkap (terutama karena Amir dua kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan).

Tidak semua laskar ini punya disiplin dalam mematuhi perintah pemerintah RI. Sangat banyak dan sangat biasa laskar-laskar itu bergerak semaunya, saling bertempur satu sama lain. Dan atas nama revolusi, banyak sekali rakyat Indonesia sendiri yang menjadi korban keganasan mereka.

Hampir semua literatur yang membahas fase revolusi (1945-1949) tak pernah absen menyebut keberadaan laskar-laskar milisi ini. Tak hanya buku hasil sejarah, karya-karya sastra terbaik Indonesia juga banyak mengabadikan hal ini. Sebut saja: “Burung-burung Manyar” Romo Mangun, “Senja di Jakarta” Mochtar Lubis atau “Percikan Revolusi + Subuh” Pramoedya Ananta Toer.

Pada masa kepemimpinan Sukarno di era Demokrasi Terpimpin, milisi-milisi ini banyak dibentuk oleh partai-partai politik saat itu — melanjutkan yang memang sudah terjadi pada masa revolusi. Beberapa di antaranya bahkan memang sudah berdiri sejak masa revolusi.

Milisi di era Sukarno semakin menguat setelah Indonesia mengkampanyekan konfrontasi melawan Malaysia. Banyak sekali pemuda yang direkrut atau bahkan sukarela mendaftarkan diri untuk dilatih dan dikirim ke perbatasan Malaysia di Kalimantan.

Menjelang peristiwa berdarah 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia bahkan gigih berupaya menggolkan Angkatan ke-5 di mana buruh dan tani akan dipersenjatai.

Puncak dari fase ini dimulai dengan terbunuhnya para jenderal di Lubang Buaya. Kebetulan di sekitar itu ada lokasi pelatihan militer Angkatan ke-5 yang terutama menggunakan fasilitas dan pelatihan dari Angkatan Udara yang saat itu memang dekat dengan PKI.

Setelah itu, dimulailah pembantaian ratusan ribu bahkan jutaan orang yang diduga PKI (“diduga”, karena memang tidak melalui proses peradilan). Militer Indonesia tentu saja menjadi bagian terpenting pembantaian ini — atau penumpasan dalam istilah resmi Orde Baru. Tapi selain militer, milisi adalah ujung tombak pembantaian orang-orang yang diduga PKI ini.

Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, misalnya, Banser dan GP Anshor menjadi salah satu pelaku pembantaian, tentu saja dengan restu dan sokongan dari para kyai. Di Bali, milisi-milisi yang dilatih dan disokong tentara, terutama dari sayap Partai Nasional Indonesia, juga melakukan hal yang sama.

Seperti di Jawa Timur, mereka melakukannya dengan sokongan spiritual dari pemimpin Hindu di sana. Sedihnya, banyak dari mereka kemudian balik dibantai oleh tentara yang ingin menghilangkan jejak keterlibatan.

Pemuda Pancasila juga melakukannya. Seperti yang bisa kita saksikan lewat film luar biasa “The Act of Killing”, mereka dengan buas memburu dan membantai orang yang diduga PKI di Medan.

Di tempat lain, hal serupa terjadi. Dengan sokongan dan kepastian kebal hukum yang diberikan tentara, milisi-milisi ini dengan buas memburu dan membantai siapa saja yang diduga PKI. Bukan sekali-dua terjadi salah eksekusi. Atau, bahkan, itu sebenarnya bukan salah eksekusi, tapi memang disengaja dengan membawa-bawa urusan pribadi ke “urusan nasional” ini.

Dalih yang dipakai adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, juga dalih bahwa melawan musuh negara berarti juga musuh agama. Nasionalisme dan agama, pada fase ini, benar-benar menjadi kombinasi mematikan yang tidak alang kepalang buasnya.

Pada masa Orde Baru, milisi-milisi ini banyak yang kemudian “bersalin rupa” menjadi lebih lembut, tidak terang-terangan lagi mengeksekusi dan membantai. Yang mereka lakukan selanjutnya, guna menghidupi diri sendiri, adalah memeras sampai menjadi beking usaha-usaha ilegal.

Lagi-lagi Anda hanya perlu menonton film “The Act of Killing” untuk melihat bagaimana Pemuda Pancasila dengan terang-terangan memalak toko-toko orang Cina di Medan.

Tapi Orde Baru juga melakukan hal serupa seperti yang terjadi di era Sukarno. Negara membentuk milisi di wilayah-wilayah konflik seperti Irian Jaya, Timor Timur dan juga Aceh. Nama-nama sangar seperti Eurico Guterres sampai Hercules adalah alumni generasi ini. Hercules, misalnya, “dibawa” oleh Prabowo (yang kini hendak jadi presiden) ke Jakarta dan sejak itulah namanya mencuat dalam dunia gangster ibu kota.

Memasuki era reformasi, kebiasaan buruk negara dan tentara dalam membentuk milisi, baik resmi maupun tidak, terus berlanjut.

Pam Swakarsa, misalnya, muncul di era kepemimpinan Habibie dan saat Wiranto (yang juga hendak jadi presiden) menjabat sebagai menteri pertahanan. Front Pembela Islam [FPI] lahir dari perkembangan terbaru saat itu ketika Pam Swakarsa dibentuk untuk melawan kekuatan kritis yang menolak kepemimpinan Habibie.

Tapi FPI bukan satu-satunya. Muncul juga Gerakan Pemuda Ka’bah yang di Jogja banyak melakukan razia seperti halnya FPI. Ada juga Laskar Jihad yang dikirim ke tengah konflik di Ambon. Belum lagi kemunculan organisasi paramiliter bentukan partai-partai politik. Atau bahkan organisasi-organisasi yang berdasarkan afiliasi kedaerahan.

FPI adalah anak kandung tradisi panjang negara yang doyan membentuk, memelihara atau membiarkan lahirnya milisi, paramiliter, laskar-laskar dan organisasi-organisasi yang doyan meneror. Sebab, apa pun dalihnya, demi revolusi atau demi Pancasila atau demi Islam, semuanya dicirikan oleh hal yang sama: kekerasan.

Dan di hadapan tradisi panjang seperti itu, apa yang bisa kita harapkan dari seorang presiden yang rajin mengetwit?

Berita Lainnya

  • Ombudsman Rekomendasikan Pemecatan Kalapas
  • Usai Tabrak Pohon, Mutmainah Terjepit Angkot
    mampu menjadikan republik ini bebas dari korupsi. sama saja seperti memberi barang kepada tangan kera.
    Republik Para Koruptor

    Moh Yamin | Senin, 29 Juli 2013 – 16:42:22 WIB

    : 126

    (Dok/new-pakistan.com)
    Ketidakseriusan SBY dalam memberantas korupsi sudah mengarah pada suasana chaos.
    Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rimawan Pradityo menyebut ada ketidakadilan penjatuhan hukuman kepada koruptor. Berdasarkan penelitiannya terhadap 1.365 putusan kasus korupsi sejak 2001 hingga 2012, banyak hukuman untuk koruptor tidak sebanding dengan kerugian negara yang diakibatkannya. Menurut Rimawan, dari semua kasus dalam penelitian itu, nilai kerugian negara secara eksplisit akibat korupsi tercatat Rp 168,19 triliun. Namun, hukuman finansial yang dibebankan kepada koruptor hanya Rp 15,09 triliun atau 8,97 persen. Selain itu, para koruptor hanya dihukum rata-rata 64,77 persen dari tuntutan jaksa (Media Indonesia, 25/07).

    Oleh karenanya, uang rakyat benar-benar terus dihabisi para elite negeri ini yang sudah tidak memiliki hati nurani kerakyatan dan kebangsaan. Bila kas negara seharusnya dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat di jagat negeri ini dari Sabang sampai Merauke, ternyata uang negara tersebut dialirkan ke pundi-pundi para pejabat negara. Ironisnya, banyak elite negeri kita selalu berkelit bila disebut telah menghabiskan uang rakyat tersebut. Dengan segala macam retorika politik, mereka kemudian mencoba lari dari kenyataan politik tersebut.

    Imbasnya, negara pun berada dalam kondisi sekarat. Rakyat pun demikian. Apabila mereka harus mendapatkan bantuan kesejahteraan dalam bentuk multi-pembangunan demi masa depan yang lebih baik, itu pun merupakan sebuah kemustahilan. Persoalannya kemudian adalah mengapa kebiasaan memakan uang rakyat atau korupsi sedemikian terus melanda bangsa ini? Apa yang membuat elite negeri ini sangat rakus, serakah dan tamak, tidak memedulikan kepentingan bangsa di atas segala-galanya? Padahal, mereka sudah digaji oleh rakyat, mendapatkan banyak fasilitas supermewah dan sejenisnya. Itulah sebuah persoalan mendasar yang kemudian menjadikan bangsa ini tidak bisa maju. Kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan mengalami kemandekan sangat luar biasa.

    Ketika uang negara hanya dihabiskan oleh sejumlah kelompok tertentu yang memiliki tujuan kerdil dan sempit, ini pun akan merugikan bangsa dan negara. Segala bentuk program yang dimuarakan demi peningkatan kehidupan bangsa yang lebih dinamis dan konstruktif ke depan kemudian ibarat menegakkan benang basah. Menuju bangsa yang benar-benar maju pun sangat tidak mungkin terjadi. Justru, keterbelakangan kehidupan bangsa dalam segala aspek menjadi sebuah realitas tak terbantahkan. Kemiskinan ekonomi yang merata di tengah kehidupan rakyat menjadi sebuah keniscayaan. Mereka dipastikan sangat susah menikmati hidup. Banyak anak negeri kemudian harus menderita gizi buruk sebab tidak memperoleh pelayanan kesehatan dan lain seterusnya.

    Mentalitas
    Diakui maupun tidak, sesungguhnya perilaku elite negeri ini yang sangat mementingkan perut diri sendiri merupakan sebuah akar persoalannya. Mentalitas yang mereka bangun, bentuk dan jalankan adalah bagaimana memperkaya diri sendiri dan golongan, sedangkan memikirkan persoalan rakyat diabaikan dengan sedemikian rupa. Tidak ada kepedulian politik sangat tinggi dalam memperjuangkan hak hidup rakyat di atas segala-galanya. Segala persoalan kepentingan politik yang menyangkut kekuasaan dan jabatan bagi diri sendiri dan kelompoknya sangat dominan terjadi. Ada satu sikap politik destruktif untuk membunuh hajat hidup orang banyak yang seharusnya wajib menjadi prioritas program di antara yang lain untuk dikerjakan. Atas kondisi sedemikian, di sinilah letak kemunculan praktik korupsi yang sangat rentan terjadi.

    Elite negeri pun saling melakukan konspirasi politik bagaimana harus menguras habis uang rakyat. Segala bentuk program yang dilakukan demi pembangunan kemudian direkayasa dengan sedemikian rupa. Penggelembungan (mark up) dana pun dilakukan dengan sedemikian cantik, rapi dan sistematis. Bahkan, sejumlah pihak di luar pemerintahan pun bisa ikut serta dalam mark up dana selama itu menguntungkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Ini merupakan sebuah ironisitas. Ternyata, apa yang selama ini dikerjakan para pejabat kita hanyalah mencari keuntungan politik sepihak. Upaya dan komitmen diri agar bisa menyelamatkan bangsa dari keterbelakangan kemudian gagal dijalankan dengan sedemikian rupa. Ada sebuah ketidakseriusan politik yang digelar ketika menunaikan tanggung jawab dan wewenangnya sebagai pejabat negara.
    Akhirnya, rakyat pun menjadi pihak yang sangat dirugikan. Rakyat semakin hidup miskin dan terus-menerus berada dalam lubang penderitaan hidup, sedangkan elite negeri kita dan para kroninya kian hidup kaya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa para koruptor sangat susah diringkus dan dipenjara? Sekali lagi, itu sangat berada di pundak nakhoda kapal, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), apakah ia berani dan tegas dalam menindak para koruptor? Realitas politik membuktikan, SBY sebetulnya sudah mengalami kemunduran volume kehendak dan kemauan politik dalam upaya pemberantasan korupsi.
    Dalam jilid pertama pemerintahannya, masyarakat sangat memberikan acungan jempol atas prestasi yang telah dicapainya, walaupun di sana sini masih membutuhkan banyak perbaikan. Di jilid kedua pemerintahannya saat ini, SBY secara telanjang bulat menunjukkan bahwa ia sangat lamban dan lembek dalam melakukan pemberantasan korupsi guna menjebloskan para koruptor ke jeruji penjara. Mengadili para koruptor sangat tidak serius dan tidak memiliki semangat antikorupsi yang berapi-api.

    Dentang Perubahan
    Kini bola liar mengenai mandeknya pengusutan tuntas atas segala bentuk korupsi yang telah memakan uang rakyat dengan jumlah sangat besar tersebut sudah masuk ke seluruh lini publik, tidak hanya kalangan elite lapis atas, namun juga di akar rumput. Persoalan mengenai ketidakseriusan SBY dalam memberantas korupsi sudah mengarah pada suasana chaos. Ada wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa pemerintahan SBY sudah tidak dapat dipercaya guna melakukan pemberantasan korupsi. Stigma buruk pemerintahan SBY yang justru memberikan perlindungan kepada para koruptor kemudian menjadi satu wacana baru.

    Apakah SBY sangat peka terhadap wacana politik tersebut? Inilah tantangan baru SBY yang harus segera dijawabnya. Secara tegas, sebagai seorang presiden yang mendapat mandat politik untuk kedua kalinya, ia harus mampu menjadikan republik ini bebas dari korupsi. Sekecil apa pun tindakan korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Rakyat jangan sampai dikecewakan. Apabila Perdana Menteri China Zou Ronji pernah bertutur akan menyediakan 100 peti mati bagi para koruptor dan salah satu peti mati tersebut diperuntukkan bagi dirinya sendiri andaikan dia tersangkut tindakan korupsi, maka semangat antikorupsi sedemikian sangat penting dijalankan di negeri ini.

    Penulis adalah dosen dan peneliti di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

    Sumber : Sinar Harapan
22
Jul
13

Ketuhanan YME : Hukum Pertama dan Utama Islam

Ass Wr Wbeluruh putra putri yg beragama Islam di NKRI,

Mari kita jangan terpancing dengan SARA yang diciptakan oleh oknum oknum tertentu untuk menjual dan menghancurkan NKRI dengan uang receh ke luar negeri.

Dengan ini aku ingin menjelaskan arti ISLAM yang sebenarnya sesuai dengan 2 dasar ISLAM yang terutama dan pertama sbb:

“Asyhadu an-Laa Ilaaha Illallah wa Asyhadu an -Na Muhammadarrosuululloh”
Dua kalimah Syahadat diucapkan dikala seseorang memeluk Islam. Jika seseorang sudah mengucapkan Dua Kalimah Syahadat berarti orang tsb sudah syah memeluk Islam.

Adapun arti dari Dua Kalimah Syahadat tsb dibagi dua kalimah yang mempunyai arti yang sangat mendalam dimana kalimah pertama “Asyhadu an-Laa Ilaaha Illallah “ yang berpengertian bahwa “ SAYA BERSAKSI TIADA TUHAN SELAIN ALLAH “. Jika kita sudah menjadi saksi Allah bahwa di dunia ini TIADA TUHAN SELAIN ALLAH, maka di dalam kehidupan kita sudah seharusnya benar benar AKAN MENCERMINKAN KEILLAHIAN ALLAH. Kita sudah tidak dapat menduakan. Seorang Nahkoda tidak mungkin mengendalikan 2 kapal. Setidaknya kita berprilaku seperti Allah melalui segala perbuatan kita. SARA dan Anarkis itu tidak terjadi apalagi yang menyebut dirinya dan bertindak atas nama ISLAM.

Wa Asyhadu an Na Muhammadarrosuullulloh yang artinya DAN SAYA BERSAKSI MUHAMMAD RASUL ALLAH. Muhammad itu Rasul Allah yang artinya Muhammad itu UTUSAN ALLAH. Kenapa sampai Allah mengutus 25 orang Nabi dan Muhammad itu selain seorang Nabi, Muhammad itu juga seorang Rasul.

Mari kita ungkapkan arti seorang SAKSI. SEORANG SAKSI ADALAH SEORANG YANG MENGANGKAT SUMPAH ATAS NAMA ALLAH untuk mengatakan sesuatu itu dengan benar demi kebenaran.

Jadi kalau kita sudah menjadi saksi berarti kita sudah mengatakan sesuatu itu BENAR di dalam nama ALLAH. Adapun arti menyatakan bukan hanya melalui ucapan akan tetapi lebih dituntut melalui tingkah laku kita. Kalau kita tidak dapat menyatakan kebenaran di antara sesama kita dengan keillahian Allah bagaimana kita dapat melakukan yang benar untuk Allah. Kata lain, MEMBUNUH ITU PEKERJAAN SYAITON BUKAN PEKERJAAN ALLAH. Memang benar mereka telah melakukan kemasyiatan tetapi Allah tidak meminta kita untuk MEMBUNUH tetapi Allah kita meminta memberikan terang Allah ke mereka dengan mengubah yang KAFIR MENJADI TIDAK KAFIR dengan cara damai.

Kita harus ingat akan ucapan nabi Yesaya yaitu “ BANYAK ORANG MENDENGAR TAPI DENGAR DENGARAN DAN BANYAK ORANG BERSAKSI ATAS NAMAKU TAPI HANYA SAKSI SAKSIAN DI DALAM KESAKSIAN”. Adapun maksudnya kita semua mendengar lafalan Qur’an yang sangat merdu tapi hati dan pikiran kita tidak mengerti akan maknanya sehingga dengan gampangannya kita menjadi seorang pengkhianat.Jadi kita harus dapat mencerminkan keillahian di dalam kehidupan kita. Adapun sifat keilahhian yaitu segala tingkah laku kita harus 3 D:
– Dignity =Martabat
Sebagai seorang pengikut Allah (Islam) sudah harus mempunyai Maratabat KEILLAHIAN, jadi segala tindak tanduk dan tutur katanya harus berkwalitas keillahian
– Destiny = Takdir
Sebagai seorang Islam bukan karena kemauan kita tapi karena pilihan Allah. Islam itu merupakan cerminan kasih Allah yang tanpa batasan terhadap kita sebagai umatNya. Kita lahir tidak memilih mau dilahirkan dimana, dari org tua mana dan mau jadi siapa tapi semuanya sudah ditakdirkan Allah. Allah menciptakan kita untuk menjadi kepala bukan ekor akan tetapi oleh karena ketidak taatan kita maka kita mengalami kehidupan yang beraneka ragam sehingga kita menyalahkan Allah dengan mengatakan KARENA TAKDIR ALLAH. Takdir hidup itu ada di tangan kita. Destiny is a choice.
– Delivery = Penyampaian
Sebagai seorang Islam kita harus juga dapat menyampaikan kasih Allah yaitu mrngubah orang yang tidak mengenal Allah menjadi pengikut Allah. Mengubah yang KAFIR MENJADI TIDAK KAFIR. Kita harus dapat menjadi cermin Allah. Jika orang melihat kita orang tsb akan melihat Allah hidup di dalam kita.

Inilah arti Dua Kalimah Syahadat yang sebagai HUKUM PERTAMA DAN UTAMA ISLAM

Al-Ikhlas merupakan surah 112 di Quran yang merupakan hukum kedua di dalam mengubah yang KAFIR MENJADI TIDAK KAFIR.

Al Ikhlas artinya pemurnian, penyulingan dan penempahan di dalam mengexpresikan loyalitas kita. Yang berarti kita harus membuang ketidak sucian di dalam kehidupan kita dan bukan hanya menyerukan Asyhadu an-Laa Ilaaha Illallah tapi kita harus dengan tulus mencerminkan melalui tingkah laku kita. Allah itu batu fundasi kita yang Esa Kudus karena Allah adalah pencipta langit dan bumi dan Imam tertinggi dunia. ALLAH ITU AKHBAR YAITU ALLAH HU AKHBAR.

Inilah isi surah Al Ikhlas:

Bismillâh ir-rahmân ir-rahîm
Di dalam nama ALLAH yang maha penyayang

Qul huwa Allâhu ahad: Dialah Allah dan hanya Dialah satu satunya Allah

Allâh s-samad : Allah merupakan seseorang tempat kita bergantung karena Dialah Allah yang tidak berkesudahan

Lam yalid wa lam yûlad: Allah tidak beranak juga tidak diperanak

wa lam yakul-la-hû kufu-wan ahad: Dan tidak seorangpun yang menyerupai Dia

Inilah yang Allah hukum Islam.

Wass,
APRINOVITA

22
Jul
13

PilPres 2014 : Empat Skenario Buat Jokowi

Empat skenario buat Jokowi

Merdeka.comMerdeka.com 

MERDEKA.COM. Dokumen hasil survei internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menguji empat skenario buat Jokowi menghadapi pemilihan presiden tahun depan. Jajak pendapat digelar 3-15 Mei lalu ini melibatkan 1.500 responden di 33 provinsi.

Merdeka.com memperoleh dokumen laporan survei berjudul Trajektori Politik 2014 dari seorang sumber mengaku dekat dengan Jokowi.

Skenario pertama, PDIP menyorongkan ketua umum Megawati Soekarnoputeri sebagai calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang dengan raihan dukungan 35,2 persen. Sedangkan Megawati-Kalla meraup 25,3 persen, disusul Aburizal Bakrie-Mahfud dengan 18,3 persen.

Menurut skenario kedua, Jokowi maju berduet dengan Pramono Edhi Wibowo, adik ipar presiden. Hasilnya memuaskan. Pasangan ini unggul setelah meraup 34,0 persen dukungan, disusul Prabowo-Hatta (30,0 persen), dan Aburizal-Mahfud (16,3 persen).

Survei juga menjajal posisi Jokowi sebagai kandidat wakil presiden. Hasilnya jeblok meski dia dipasangkan dengan Megawati. Pasangan Prabowo-Hatta menang dengan sokongan 33,4 persen, dibuntuti Megawati-Jokowi (29,9 persen), dan Aburizal-Mahfud (17,3 persen). Perolehan tidak menyenangkan juga terjadi kalau Jokowi menjadi wakil dari Puan Maharani.

Skenario lain adalah Jokowi keluar dari PDIP dan bertarung melawan Megawati. Dia diapsangkan dengan Pframono Edhi Wibowo. Pasangan ini unggul dengan 36,1 persen suara, disusul Prabowo-Hatta (30,5 persen), dan Megawati-Jusuf Kalla (15,2 persen).

Sumber: Merdeka.com

22
Jul
13

Kebudayaan : Bahasa2 Nusantara vs Bahasa Inggris

Konco2, boso Jowo iku luwih efisien songo boso Inggris, iki buktine :

walk slowly on the edge (side) of the road.
( mlipir )

fall backward and then hit own head
(nggeblak)

got hit by a truck that is moving
backward
(kunduran trek)

talk too much about unimportant thing
(cangkeman)

smearing one’s body with hot ointment or liquid and then massaging it
(mblonyo)

going without notice/permission
(mlethas)

taking the longer way to get to the destination
(ngalang)

riding an old bicycle
(ngonthel)

falling/ tripping forward (and may hit own face)
(kejlungup)

side effect after circumcision
(gendhelen)

hot pyroclastic cloud rolling down a volcano
(wedhus gembel)

a small, sharp thing embedded inside one’s skin
(susuben/ ketlusupen)

spending a lot of time doing nothing
(mbathang)

feeling uncomfortable because there is something that smells bad
(kambon)

things getting out from a container accidentally because of gravity
(mbrojol)

get hit by thing collapsing on top of one’s head/ body
(kambrukan/ kembrukan)

drinking straight from the bottle without using glass, where whole bottle tip gets into the mouth
(ngokop )

cannot open eyes because something is shining very bright
(blereng)

cannot hold bowel movement
(ngebrok)

hanging on tightly to something in order to be inert
(gondhelan )

falling/ tripping accidentally because of a hole
(kejeglong)

doing something without thinking about the consequences
(cenanangan)

being overly active carelessly
(pecicilan)

feeling unwell because of cold
temperature
(katisen)

making too much noise, disturbing other people
(mbribeni)

tripping over accidentally caused by wires, cloths, gowns etc.
(kesrimpet)

being alone (or with a companion) in the corner of a place/ room doing something suspicious
(mojok).

Bhs SUNDA lebih praktis & lebih efisien daripada Bhs INGGRIS.., buktinya;

• Spending a lot of time doing nothing = ngajedog.
• Talk too much about unimportant things = ngacapruk.
•  Fall backward and then hit own head = ngajengkang.
• Falling forward and may hit own face = tikusruk.
• A small sharp thing, embedded inside one’s skin = kasura.
• Complaining endlessly over unnecessary small matters = kukulutus.
• Being completely ignored by other people, no matter how hard you are trying to get attention = teu diwaro.

17
Jul
13

Ideologi : Ajaran Bung Karno

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/07/bung-karno-dan-konsep-partai-pelopor.html

Bung Karno Dan Konsep Partai Pelopor

Berdikarionline.com. Jumat, 10 Februari 2012 | 5:16 WIB  
 

14

Pada Agustus 2002, Rachmawati Soekarno Putri, anak ketiga Bung Karno, mendirikan Partai Pelopor. Konon, nama ‘pelopor’ itu dimaksudkan untuk mengabulkan cita-cita Bung Karno. Rupanya, di mata Rachmawati, Bung Karno pernah punya keinginan mendirikan partai pelopor. Tetapi Partai Pelopor ala Rachmawati itu jauh dari konsep Partai Pelopor-nya Bung Karno. Partai Pelopor ala Rachmawati itu tidak berbeda dengan partai-partai borjuis pada umumnya.
Namun, seperti kita ketahui dari sejarah, Bung Karno gagal mewujudkan cita-cita itu. Pada tahun 1927, di Bandung, ia dan kawan-kawannya mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Kendati muncul sebagai organisasi politik yang disegani, tetapi PNI gagal menjelma menjadi partai pelopor ala seperti yang diidam-idamkannya.
Pada tahun 1930-an, muncul polemik antara Bung Karno dan Bung Hatta. Di mata banyak orang, inti polemik itu adalah soal konsep partai politik: Bung Hatta mengusulkan partai kader, sedangkan Bung Karno mengusung partai massa.
Kesimpulan itu sering membuat orang salah kaprah: Bung Karno dianggap meremehkan perlunya kaderisasi dan pendidikan massa. Catatan Jakob Oetama, Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1991-2001, menempatkan Bung Karno, sebagai seorang orator, mengutamakan pentingnya membangkitkan massa rakyat. Sebaliknya, di mata Jakob Oetama, Hatta yang seorang pemikir dipandang mengutamakan kaderisasi.
Jika kita menelusuri pemikiran Bung Karno, maka diketahui bahwa Bung Karno sebetulnya adalah pengusung gagasan partai pelopor. Di salah satu tulisannya yang sangat lengkap, Mencapai Indonesia Merdeka, Bung Karno berbicara tentang partai pelopor.
Sebelum menggeledah konsep Bung Karno soal partai pelopor, saya akan berusaha menjelaskan soal “Massa-Aksi”-nya.  Konsep “Massa Aksi” Bung Karno banyak dipengaruhi oleh tulisan serupa dari Tan Malaka, ditambah pengalaman partai Sosialis Demokrat di Belanda dan Jerman. Tan Malaka misalnya mengatakan: “Panggil dan himpunkanlah orang-orang yang berjuta-juta dari kota dan desa, pantai dan gunung, ke bawah panji revolusioner.”
Apa massa itu? Menurut Bung Karno, massa bukanlah cuma “rakyat jelata yang berjuta-juta” saja. Melainkan, kata Bung Karno, rakyat jelata yang sudah meleburkan semangatnya menjadi satu, kemauan satu, dan tekad yang satu.
Lalu, Bung Karno membedakan antara “Massa Aksi” dan “Massal Aksi”. Massa aksi adalah aksinya rakyat jelata yang, karena timpukan penindasan yang sudah tak tertahankan, menjadi sadar dan berkehendak membuat perubahan radikal.
Suatu massa aksi, kata Bung Karno, baru benar-benar menjadi massa aksi jikalau rakyat jelata sudah berniat membongkar sama sekali keadaan tua (sistem sosial lama) dan menggantinya dengan keadaan baru (sistem sosial baru).
Oleh karena itu, suatu massa aksi mesti dipandu oleh cita-cita: idealisme masyarakat baru. Ini pula yang membedakan massa aksi dengan ‘massa yang radikal tapi hanya sesaat saja’. Bung Karno menegaskan: “memang massa aksi itu selamanya radikal; selamanya berjuang menjebol keadaan lama dan membangun masyarakat baru.
Sementara massale actie adalah pergerakan rakyat yang orangnya bisa ribuan, bahkan jutaan, tapi tidak radikal dan tidak revolusioner: tidak bermaksud membongkarnya akarnya masyarakat tua dan menggantinya dengan masyarakat baru.
Bung Karno mengambil pengalaman Sarekat Islam sebagai contoh “massal aksi”: anggotanya banyak, cabangnya banyak, badan koperasinya banyak, serikat-serikat sekerja (serikat buruh) banyak, segala-galanya banyak, tetapi pendiriannya tidak radikal—tidak bermaksud merombak struktur sosial masyarakat.
 
Partai Pelopor
Bagaimana partai pelopor di mata Bung Karno?
Partai pelopor, kata Bung Karno, haruslah partai yang punya azas perjuangan dan program yang 100% radikal: berjuang melenyapkan susunan masyarakat lama dan berjuang mewujudkan susunan masyarakat baru.
Akan tetapi, bagi Bung Karno—ini inti pemikirannya: sebuah azas perjuangan dan program yang radikal akan menjadi ‘omong kosong’ belaka, hanya akan menjadi aksara mati, jikalau partai tersebut ‘tidak membanting tulang membangkitkan massa aksi dan mengomando massa aksi ke arah surganya kemenangan’.
Dengan demikian, sebuah partai pelopor harus punya dua kriteria: pertama, partai pelopor harus punya azas perjuangan dan program yang radikal, dan kedua, partai pelopor harus aktif berjuang di tengah massa, membangkitkannya menjadi massa aksi, dan memimpin perjuangan massa aksi.
Bagaimana membangun partai pelopor?
 
Pertama, partai pelopor harus menyempurnakan diri: partai pelopor harus sempurna dalam keyakinan (ideologi), di dalam kedisiplinan, dan di dalam organisasinya. Ia harus mencetak kader yang teguh dan kokoh seperti baja. Disiplin partai pelopor meliputi tiga hal: disiplin teori, disiplin taktik, dan disiplin propaganda.
Oleh karena itu, kata Bung Karno, sebuah partai pelopor harus dipandu oleh sebuah teori revolusioner. “Tanpa teori revolusioner maka tidak ada pergerakan revolusioner,” kata Bung Karno mengutip Lenin.
Teori revolusioner ini, kata Bung Karno, harus dipasokkan kepada seluruh kader dan anggota melalui pendidikan reguler, kursus-kursus politik partai, majalah dan bacaaan-bacaan partai, dan lain sebagainya.
 
Kedua, sebuah partai pelopor, kata Bung Karno, haruslah dibimbing oleh sebuah prinsip yang disebut “democratisch centralisme” (sentralisme demokrasi): sebuah prinsip kepemimpinan di dalam partai yang mengisyaratkan adanya kesatuan dalam aksi (tindakan).
Menurut Bung Karno, prinsip sentralisme-demokrasi ini yang memberi ruang kepada kepemimpinan partai untuk memerangi setiap bentuk penyelewengan terhadap strijdpositie (posisi perjuangan) partai. Penyelewengan yang dimaksud Bung Karno adalah: reformisme, amuk-amukan zonder (tanpa) fikiran, anarcho syndikalisme, dan penyelewengan ke arah perbuatan atau fikiran cap mata gelap.
Partai pelopor juga harus memerangi sikap kekirian desosial, yaitu sikap kekiri-kirian yang didasarkan pada nafsu dan amarah belaka, bukan pada pertimbangan analisa dan perhitungan yang tepat terhadap keadaan. Ini mirip dengan konsep Lenin tentang “kiri kekanak-kanakan”.
Apa pekerjaan Partai Pelopor?
 
Pertama, mengolah kemauan massa dari onbewust (belum sadar) menjadi kemauan massa yang bewust (sadar). Bentukan dan konstruksi perjuangan, kata Bung Karno, harus diajarkan kepada massa dengan jalan yang gampang dimengerti dan mudah masuk dalam alam fikiran dan akal semangatnya.
Partai pelopor harus memberi keinsyafan kepada massa rakyat tentang apa sebabnya mereka sengsara, apa sebabnya kapitalisme dan imperialisme bisa merajalela, apa sebabnya harus menuju jembatan Indonesia merdeka, bagaimana jembatan itu dicapai, dan bagaimana membongkar akar-akarnya kapitalisme.
Untuk itu, kata Bung Karno, selain menjalankan pendidikan dan kursus politik kepada massa, partai pelopor juga harus punya majalah dan selebaran yang bertebaran seperti daun jati di musim kemarau. Selain itu, lanjut Soekarno, aksi massa harus dibuat beruntun-runtun seperti ombak samudera.
 
Kedua, partai pelopor harus mengobarkan keberanian massa untuk bangkit berjuang; memerangi segala bentuk reformisme yang menipu massa.
Untuk itu, kata Bung Karno, partai pelopor mendidik massa dengan keinsyafan yang dibarengi dengan pengalaman-pengalaman langsung (ervaringen). Pengalaman-pengalaman inilah yang akan membuka mata massa mengenai kebohongan-kebohongan dan kekosongan taktik reformisme.
Oleh karena itu, partai pelopor harus mampu mengolah dan memperkaya pengalaman perjuangan massa dari hari ke hari; menyuluhi massa sambil berjuang di tengah-tengah massa. Dalam perjuangan itu, partai pelopor harus selalu mengarahkan pandangan massa pada tujuan: melikuidasi imperialisme dan kapitalisme via jembatan Indonesia merdeka.
Lantas bagaimana dengan perjuangan kecil-kecil (ekonomisme)? Menurut Bung Karno, perjuangan untuk aksi dan hasil kecil-kecilan tidak boleh ditinggalkan. Perjuangan kecil-kecilan, atau perjuangan sehari-hari, harus diletakkan dalam kerangka mengolah stridjvaardigheid (kemahiran berjuang) massa.
Perjuangan sehari-hari, kata Soekarno, adalah suatu schooling, suatu training, suatu gemblengan tenaga menuju perjuangan yang lebih besar.
Bung Karno mengutuk keras sikap pemimpin pergerakan yang mengatakan: biarkanlah marhaen sengsara dulu, biarkan mereka sampai megap-megap, supaya gampang diagitasi dan digerakkan! Bung Karno menyebut pemimpin semacam ini sebagai pemimpin bejat alias penghianat.
Bung Karno mengatakan: “radikalisme massa tidak bisa lahir dengan kesengsaraan saja, tidak bisa subur dengan kemelaratan saja. Radikalisme massa lahir dari perkawinannya kemelaratan massa dengan didikan massa; perkawinannya kemelaratan massa dengan perjuangan massa!”
Karena itu lahirlah pekerjaan partai pelopor yang ketiga: mengadakan propaganda dimana-mana, mengadakan perlawanan dimana-mana, mendirikan anak organisasi di mana-mana, mendirikan vakbond-vakbond (serikat buruh) dimana-mana, mendirikan serikat tani dimana-mana.
Bung Karno, yang banyak belajar dari partai sosial demokrat di Jerman, tidak menolak pembangunan badan ekonomi dan sosial, seperti pembangunan koperasi, warung, rumah anak yatim piatu, dan lain-lain. Asalkan: pekerjaan badan ekonomi dan sosial itu tidak sekedar pekerjaan sosial ansich. Oleh karena itu, badan ekonomi dan sosial semacam itu harus menjadi pusat pendidikan kaum radikal, alat untuk mendorong lahirnya politik massa aksi.
Demikianlah pokok-pokok pemikiran Bung Karno mengenai partai pelopor, yang jika ditelusuri dengan mendalam, banyak mengambil juga konsep Vladimir Illich Lenin, Marxis yang besar itu.
 
KUSNO
Kader Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/bung-karnoisme/20120210/bung-karno-dan-konsep-partai-pelopor.html#ixzz2ZFdfqa7N 
Diposkan oleh IB di  06.58  

Senin, 15 Juli 2013

Mengenal Sosio-Nasionalisme Bung Karno

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/07/mengenal-sosio-nasionalisme-bung-karno.html

Mengenal Sosio-Nasionalisme Bung Karno

Berdikarionline.com  Sabtu, 13 Oktober 2012 | 10:53 WIB  

bk

Banyak orang sekarang ini, termasuk golongan kiri, melihat nasionalisme dalam satu wajah saja: chauvinis. Bagi mereka ini, nasionalisme tak lebih sebagai ekspresi ideologi borjuis. Karena itu, nasionalisme dalam segala manifestasinya akan selalu mengancam perjuangan klas pekerja.
Mereka juga beranggapan, nasionalisme sudah pasti berlawanan dengan semangat internasionalisme. Nasionalisme merayu klas pekerja untuk punya tanah-air. Loyalitas klas pekerja dipaksakan pada sebuah kebangsaan. Alhasil, kepentingan klas diringkus dalam bingkai “kepentingan nasional”.
Tetapi sebetulnya tidak sepenuhnya demikian. gerakan pembebasan nasional di negara-negara jajahan telah melahirkan nasionalisme dalam wajah lain: anti-kolonialisme, populis, demokratis, dan humanis.
Bung Karno juga punya konsep nasionalisme sendiri: sosio-nasionalisme. Namun, gara-gara jarang dibaca, apalagi dikaji secara mendalam dan intensif, maka ajaran sosio-nasionalisme ini kurang dikenal. Padahal, bagi saya, cita-cita sosio-nasionalisme ini justru sejalan dengan cita-cita sosialisme.
 
Dasar Teori Sosio-Nasionalisme
Ajaran sosio-nasionalisme mulai muncul tahun 1930-an. Pada saat itu, sudah muncul banyak gerakan nasionalis. Paling banyak adalah nasionalis radikal: Tjipto Mangkusumo, Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain.
Ada dua ajaran yang sangat berpengaruh pada kelahiran sosio-nasionalisme:
Pertama, ajaran nasionalisme  yang berkembang di Tiongkok dan India. Bung Karno banyak mempelajari ajaran nasionalisme yang berkembang di kedua negara tersebut. Kita tahu, ajaran nasionalisme di kedua negara itu sangat progressif, anti-kolonialisme, dan humanistik.
kita tentu sering mendengar kata-kata Mahatma Gandhi: My nationalism is humanity. Bagi Gandhi, menjadi patriotik nasionalis adalah karena kita manusia dan mencintai kemanusiaan.
Gandhi mengajarkan bentuk nasionalisme yang lain: nasionalisme yang hendak mengorganisir bangsa-bangsa untuk hidup sederajat dan berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Kata Gandi, jalan nasionalisme India bukanlah  melayani kepicikan, egoisme, kebangsaan sempit, dan chauvinis. Sebaliknya, nasionalisme India hendak melayani kemanusiaan.
Kita juga mengenal nasionalis progressif dari dataran Tiongkok, Sun Yat Sen. Ajarannya sangat terkenal: San-min Chu-i (tiga prinsip Rakyat), yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Di tangan Sun Yan Set, cita-cita nasional Tiongkok hendak menggabungkan tiga ajaran besar itu.
Kedua, ajaran marxisme. Bung Karno sangat terpengaruhi oleh marxisme. Ia bahkan mengaku sebagai seorang marxis. Bagi Soekarno, marxisme merupakan teori paling kompeten dalam memecahkan soal-soal sejarah, politik, dan kemasyarakat.
Bung Karno sendiri pernah bilang, “Marxisme itulah yang membuat saya punya nasionalisme berlainan dengan nasionalismenya nasionalis Indonesia yang lain, dan Marxisme itulahyang membuat saya dari dulu benci fasisme.”
Marxisme mempengaruhi analisa Bung Karno soal kolonialisme. Ia tak melihat kolonialisme dari aspek rasialis: Suku, Agama, dan Ras. Karena itu, nasionalisme Soekarno, karena dipengaruhi oleh marxisme, tak punya kecenderungan sedikit pun untuk rasialis dan fasistik.
Bung Karno melihat kolonialisme, juga imperialisme, sebagai bentuk-bentuk akumulasi dari kapitalisme. Dalam pidato pembelaannya, Indonesia Menggugat, ia mengatakan, nafsu akumulasi kapitalisme telah mendorongnya merampas negeri-negeri lain dan mengubahnya menjadi jajahan; dan dari situ mereka mengambil bekal industri, mendorong daerah-daerah pasar bagi hasil industrinya, dan menciptakan lapangan baru bagi bergeraknya modal mereka.
Namun, marxisme mempengaruhi Bung Karno sangat jauh. Ia menyadari, menghilangkan kolonialisme tanpa menghilangkan kapitalisme sama saja dengan omong-kosong. Itu sama dengan anekdok: keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya.
Karena itu, perjuangan pokok bangsa Indonesia tidaklah sekedar anti-kolonialisme, tetapi harus mengarah pada anti-kapitalisme. Ia tak hanya melawan kapitalisme bangsa lain, tetapi juga harus mencegah kapitalisme bangsa sendiri.
 
Nasionalisme eropa dan Indonesia
Bung Karno membedakan antara nasionalisme eropa dan dunia timur (jajahan). Bagi Bung Karno, nasionalisme eropa adalah suatu nasionalisme yang bersifat serang-menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi.
Kenapa bisa begitu? Sebab, nasionalisme eropa memang digerakkan oleh nafsu kapitalisme. Karl Marx dalam Manifesto Komunis (1848) menjelaskan, “Kebutuhan akan pasar yang senantiasa meluas untuk barang-barang hasilnya mengejar borjuasi ke seluruh muka bumi. Ia harus bersarang di mana-mana, bertempat di mana-mana, mengadakan hubungan-hubungan di mana-mana.”
Bagi borjuis di eropa, negara nasional tak lain sebagai peralatan mereka untuk menopang proses akumulasi, yaitu perluasan pasar, pencarian bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pencarian sirkuit baru bagi akumulasi kapital.
Namun, berbeda halnya dengan nasionalisme di dunia timur (jajahan). Nasionalisme di timur lahir karena eksploitasi kolonial. Dengan demikian, mereka menentang segala bentuk kolonialisme. Nasionalisme di timur banyak digerakkan ide-ide progressif: demokrasi, humanisme, dan sosialisme.
Soekarno sangat mengakui hal itu. Ia bilang, “Nasionalisme di dunia Timur itu lantas ‘berkawinlah’ dengan Marxisme itu, menjadi satu nasionalisme baru, satu ilmu baru, satu itikad baru, satu senjata perjuangan yang baru, satu sikap hidup yang baru. Nasionalisme-baru inilah yang kini hidup di kalangan Rakyat Marhaen Indonesia.”
 
Esensi Sosio-Nasionalisme
Bung Karno mendefenisikan sosio-nasionalisme sebagai nasionalisme massa-rakyat, yaitu nasionalisme yang mencari selamatnya massa-rakyat.
Bung Karno mengatakan, cita-cita sosio-nasionalisme adalah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada lagi kaum tertindas, tidak ada kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang papa-sengsara.
Karena itu, kata Bung Karno, sosio-nasionalisme adalah nasionalisme kaum marhaen. Dengan demikian, sosio-nasionalisme menentang borjuisme dan keningratan. Inilah tipe nasionalisme yang menghendaki “masyarakat tanpa klas”.
Sebagai konsekuensinya, sosio-nasionalisme menganggap kemerdekaan nasional bukan sebagai tujuan akhir. Bung Karno berulang-kali menyatakan kemerdekaan hanya sebagai “jembatan emas” menuju cita-cita yang lebih tinggi.
Dalam tulisannya, “Mencapai Indonesia Merdeka”, yang diterbitkan pada tahun 1933, Bung Karno menegaskan bahwa tujuan pergerakan nasional kita mestilah mengarah pada pencapaian masyarakat adil dan sempurna, yang di dalamnya tidak ada lagi penghisapan. Berarti, tidak boleh ada imperialisme dan kapitalisme.
Nah, supaya kemerdekaan politik itu tidak disabotase oleh imperialisme, ataupun oleh kaum borjuis dan feodal di dalam negeri, maka kekuasaan politik indonesia pasca merdeka haruslah dipegang oleh kaum marhaen atau massa-rakyat Indonesia. Inilah esensi dari sosio-demokrasi (Kita akan membahasnya di artikel lain).
Bung Karno kuat-kuat berpesan, “dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.”
Karena sosio-nasionalisme bervisi “social conscience of man” (budi nurani sosial manusia), maka semangat sosio-nasionalisme adalah internasionalisme. Dalam pidato 1 Juni 1945—lahirnya Pancasila, Soekarno menjelaskan hubungan dialektik antara nasionalisme Indonesia dan internasionalisme: Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.
Dengan demikian, sosio-nasionalisme bisa disederhanakan sebagai berikut: (1) sosio-nasionalisme merupakan ajaran politik yang memperjuangkan masyarakat tanpa klas alias masyarakat adil dan makmur. (2) sosio-nasionalisme memberi kerangka pada revolusi Indonesia agar tak berhenti pada revolusi nasional semata, tetapi harus berlanjut pada transisi menuju sosialisme. (3) Sosio-nasionalisme meletakkan semangat kebangsaan negeri terjajah berjalan seiring dengan cita-cita internasionalisme.
 
Kusno, Kader Partai Rakyat Demokratik (PRD)

 

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/bung-karnoisme/20121013/mengenal-sosio-nasionalisme-bung-karno.html#ixzz2ZBn3w3eR
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Diposkan oleh IB di  15.12




Blog Stats

  • 2,188,408 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers