Archive Page 53

06
Mar
13

Kenegarawanan : Hugo Chavez Menuai Kontroversi

Ini Pernyataan Chavez yang Menuai Kontroversi

TEMPO.COTEMPO.CO 

Konten Terkait

  • Lihat FotoIni Pernyataan Chavez yang Menuai Kontroversi

TEMPO.CO, Karakas — Presiden Venezuela Hugo Chavez, yang wafat pada usia 58 tahun, pada Selasa waktu setempat dikenal sebagai tokoh kontroversial. Ucapan-ucapannya yang dramatis dan provokatif kerap menjadi berita utama media internasional. Ini adalah beberapa penyataan Chavez yang berhasil menarik minat dunia:

1. Menyamakan Bush dengan setan. Saking jengkelnya Chavez terhadap bekas Presiden Amerika Serikat George W. Bush, ia menyebut Bush sebagai »setan” dalam pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2006. »Kemarin, ada setan yang datang kemari. Ya, datang kemari. » Chavez membuat tanda salib sebelum kembali berkata, »Dan baunya masih membekas hingga kini.”

2. Kapitalisme membunuh mahluk hidup di Mars. Sebagai tokoh penting sosialis, Chavez memiliki kebencian besar terhadap segala sesuatu yang berbau kapitalis. Ia bahkan sempat menuding kapitalisme membunuh mahluk hidup di Mars dalam peringatan Hari Air Sedunia pada 2011. »Saya kerap mendengar bahwa ada peradaban di Mars. Tapi, mungkin, sejak kapitalisme mendarat di sana, imperialisme turut serta dan membunuh mereka.”

3. Mengecam Halloween. Budaya yang sangat lazim dirayakan warga Amerika Serikat, tak luput dari kritikan Chavez. Dalam acara televisnya, Alo Presidente, pada 2005, Chavez menegaskan bahwa perayaan Halloween adalah kebiasaan »Gringo” yang tidak layak dilakukan warga Venezuela. »Ini adalah permainan teror, sesuai dengan budaya Barat yang gemar menakuti negara lain, bahkan rakyatnya sendiri.”

4. Mengecam operasi plastik. Kritikan pedas Chavez tak hanya soal politik. Ia pun kerap mengecam budaya kontemporer, mulai wiski Skotlandia hingga operasi pembesaran payudara. Pada 2011, Chavez dilaporkan memarahi para dokter yang dinilai mendorong perempuan Venezuela untuk membesarkan payudaranya.

5. Menuding Amerika Serikat bertanggung jawab atas gempa dasyat di Haiti. Setelah gempa dasyat yang mengguncang Haiti pada 2010, Chavez menuding Amerika Serikat bertanggung jawab. Seperti dilansir stasiun televisi ABC Spanyol, Chavez mengatakan bahwa negara adidaya itu melakukan uji coba senjata gempa yang berakhir dengan musibah tersebut. »Saya memeproleh info dari intelijen Rusia.”

6. Plot serangan kanker Amerika Serikat. Negara adidaya itu lagi-lagi menjadi tudingan Chavez dalam epidemi penyakit kanker yang melanda petinggi negara-negara Amerika Latin. Selain Chavez, tercatat beberapa presiden di kawasan tersebut harus berobat karena mengidap penyakit kanker. »Apakah aneh jika mereka mengembangkan teknologi untuk menyebarkan kanker dan kita baru mengetahuinya 50 tahun lagi?”

Adios Kamerad Chavez.

L LOS ANGELES TIMES | SITA PLANASARI AQUADINI

05
Mar
13

Kebudayaan : Politik Budaya Ekonomi Nusantara

POLITIK BUDAYA EKONOMI NUSANTARA

Menyikapi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia bahwa pada tahun 2025 Indonesia diproyeksikan menjadi negara mandiri, maju, adil dan makmur berpendapatan per kapita sekitar 15.000 dollar AS atau kekuatan ekonomi 12 besar dunia, dan pada tahun 2045 diproyeksikan di 7 kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita 47.000 dollar AS, maka tepatlah pada Hari Koperasi 12Jul13 (Jum’at Sukra / tanggal Jawa 4 Poso 1946, Jemuwah Pahing / tanggal Hijriah 04 Ramadhan 1434) sebagai soko guru Ekonomi Pancasila dan memperhatikan Pemerintah Kurang Perhatian pada Kebudayaan Bangsa [the Politic edisi 08 Th II) serta aspirasi Kebudayaan mendisain masa depan (Bappenas, 20Des2012], saatnya kini segera diberdayakan tradisi Tahun Baru Nusantara di awal bulan Srawana setiap tanggal 12 Juli, mengingat pula kawasan Nusantara ini telah ber-abad2 memiliki siklus tahunan matahari yakni bulan2 Srawana (12Jul-12Aug), Badra (13Aug-10Sep), Asuji (11Sep-11Okt), Kartika (12Okt-10Nop), Posa (11Nop-12Des), Margasirah (13Des-10Jan), Maga (11Jan-11Peb), Palguna (12Peb-11Mar), Caitra (12Mar-11Apr), Waisaka (12Apr-11Mei), Jesta (12Mei-12Jun), Asada (13Jun-11Jul). Diharapkan dengan pembekalan unsur budaya Nusantara tsb diatas, maka setiap 12 Juli dapat lebih terkokohkan juga Jatidiri Ekonomi Pancasila Indonesia menuju 2025 dan 2045 ditengah tekanan globalisasi.
Salam Budaya Nusantara,
Pandji R Hadinoto
geraknusa@yahoo.com

05
Mar
13

Kebudayaan : Prinsip Perdamaian Dunia

http://jakarta45.files.wordpress.com/2013/01/geraknusa.jpg?w=489&h=209

Universal Principles for Peace

1. We are one human family created by God

The way to rise above the pursuit of self-interest is to recognize our common humanity, given to us by our Creator. Just as a parent can intercede in the disputes of children, the parental heart originating from the Creator can help us resolve the differences that exist between nations, cultures and religions.

2. The highest qualities of the human being are spiritual and moral in nature

Human beings long for truth, beauty and goodness. Life’s deepest meaning and purpose can be found through their pursuit. Each person has an eternal spirit that transcends physical life. Spiritual principles are to be practiced in this life so that we are prepared for the eternal world.

3. The family is the “school of love and peace

In the family, the most basic personal and public virtues are learned. Understanding the family as the school of love helps us to recognize that family is the most essential institution. The foundation for a healthy family is a faithful, committed marriage.

4. Living for the sake of others is the way to reconcile the divided human family

By practicing living for the sake of others, we become other-centered rather than self-centered. The essence of good character is true love expressed through unselfish actions.

5. Peace comes through cooperation beyond the boundaries of ethnicity, religion and nationality

Lasting peace cannot be achieved through political compromise alone, but requires addressing the root causes of conflict. Transcending racial, religious and ethnic barriers is an imperative of our time. Faith can give people the power to forgive, and the love to overcome even generations of hatred, resentment and violence.

04
Mar
13

Politik : Fatwa MA Biaskan Keputusan Bawaslu tentang PKPI

Senin, 04 Maret 2013 – 17:11:25 WIB

Terkait Nasib PKPI, Fatwa MA Biaskan Keputusan Bawaslu

Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik

komhukumimage

Komhukum (Jakarta) – Status Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam gugatan sengketanya sebagai peserta pemilu sampai saat ini belum bisa dipastikan.Hasil fatwa Mahkamah Agung terkait sengketa verifikasi parpol memberi hak kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki keputusan berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, fatwa MA juga menilai bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait sengketa verifikasi parpol.Hal itu merupakan inti dari fatwa MA bernomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013. Dalam fatwa bertanda tangan Ketua MA Hatta Ali itu menyatakan, Bawaslu dapat saja mempunyai keputusan yang berbeda dengan keputusan KPU. Namun, MA tidak memperkenankan adanya sengketa antara KPU dengan Bawaslu.”Terhadap perintah penerbitan Keputusan KPU tidak diatur mekanisme saling gugat-menggugat di pengadilan karena kedudukan KPU dan Bawaslu adalah sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum,” demikian bunyi fatwa MA itu.MA juga menegaskan aturan pasal 259 ayat 1 UU Pemilu nomor 8 tahun 2012. MA menyatakan bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota, seperti tercantum dalam UU Pemilu.Kemunculan fatwa MA itu terjadi setelah Bawaslu mengirimkan surat bernomor 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013. Surat itu merupakan respon Bawaslu setelah KPU menolak menerima keputusan Bawaslu yang menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu. Hal itu yang kemudian membuat Bawaslu mengambil keputusan meminta fatwa kepada MA.Anggota KPU Arief Budiman saat dikonfirmasi mengaku belum membaca secara rinci fatwa MA itu. Namun, dia membenarkan bahwa ada pengakuan bahwa baik KPU maupun Bawaslu bisa memiliki keputusan berbeda. “Artinya, keputusan Bawaslu dan KPU adalah keputusan yang setara sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Arief.Namun, KPU belum bisa mengambil sikap resmi atas fatwa MA tersebut. Bawaslu dikabarkan juga belum lama ini baru mengirimkan fatwa itu kepada KPU.Menurut Arief, KPU akan secepatnya membahas fatwa MA tersebut. KPU juga akan mengundang sejumlah ahli hukum tata negara untuk bisa menafsirkan isi fatwa itu. “Paling cepat dalam minggu-mingu ini sudah ada sikapnya,” ujarnya. (K-2/Roy)

Kontributor : Roy Wijaya

Senin, 04/03/2013 15:49 WIB

Fatwa MA Soal Keputusan Bawaslu, Hatta Ali: Kami Tidak Singgung Partai

Rini Friastuti – detikNews

Ketua MA Hatta Ali (ari saputra/detikcom)

Jakarta – Permohonan fatwa Mahmakah Agung (MA) yang dimohonkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diketok. Fatwa MA menyebutkan Keputusan Bawaslu final dan mengikat kecuali keputusan verifikasi parpol dan daftar caleg/DPD.

Hal ini buntut dari Keputusan Bawaslu yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU.

“Kami tidak menyinggung soal partai, tapi kami sudah balas secara umum,” kata Ketua MA Hatta Ali usai menghadiri peluncuran buku biografi Mahfud MD di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (4/3/2013).

Fatwa MA ini didasarkan pada UU No 8/2012 tentang Partai Politik. Hatta Ali menegaskan MA dalam membuat fatwa netral.

“Intinya, bahwa kalau ada beda pendapat antara Bawaslu dengan KPU, itu UU No 8 tidak mengatur,” tegas mantan juru bicara MA ini.

Dalam fatwa MA No 34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 dijelaskan keputusan Bawaslu mengenai sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD.

“Apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah dikeluarkan keputusan Bawaslu tidak diajukan gugatan ke PTUN maka pihak yang berkepentingan dianggap telah menerima keputusan Bawaslu tersebut,” ungkap Fatwa MA tersebut.

Meski oleh MA dipersilakan ke PTUN, tetapi Bang Yos selaku Ketua Umum PKPI tetap menuntut KPU meloloskan partainya ke Pemilu 2014. Bang Yos siang ini diterima 4 komisiner.

“Perlu diketahui, partai ini sudah 14 tahun umurnya, terakhir ini di mana ada ketentuan, semua sudah kami lakukan,” kata Bang Yos di hadapan empat komisioner KPU yang menemuinya di media center KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta.

(asp/nrl)

Baca Juga

KPU Wajib Jalankan Fatwa MA Mengenai PKPI

Selasa, 5 Maret 2013 | 15:05

[JAKARTA] Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib melaksanakan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). Fatwa MA memutuskan PKPI menjadi peserta pemilu 2014 nanti.

“Pasca terbitnya Fatwa MA, saya berpandangan agar sepatutnya KPU merubah sikapnya dan menyatakan menerima Keputusan Bawaslu meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014,” kata Said di Jakarta, Selasa (5/3).

Sebelumnya MA mengeluarkan fatwa MA Nomor 34 Tahun 2013 terkait nasib PKPI padsa Senin (4/3). Fatwa itu  dimohonkan oleh Bawaslu terkait penolakan KPU menjadi peserta pemilu 2014.

Said menjelaskan fatwa yang dikeluarkan merupakan pendapat hukum dari para Hakim Agung seputar kewenangan dan kedudukan hukum Keputusan Bawaslu dalam penyelesaian Sengketa Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

Menurutnya, apabila Fatwa itu didudukan pada kasus  PKPI maka sangat jelas bahwa pendapat hukum MA itu menguatkan Keputusan Bawaslu yang meluluskan PKPI sebagai Peserta Pemilu.

Contohnya, pada paragraf kedua butir ke-4, disebutkan “Dalam Keputusan Bawaslu dapat saja terjadi bahwa Bawaslu membatalkan Keputusan KPU. Artinya Bawaslu mempunyai Keputusan yang berbeda dengan Keputusan KPU”.

“Kalimat itu bisa ditafsirkan bahwa tidak ada yang keliru apabila Keputusan Bawaslu berbeda dengan Keputusan KPU. Bahkan dimungkinkan bagi Bawaslu mengeluarkan Keputusan yang membatalkan Keputusan KPU,” ujarnya.

Sementara pada paragraf kedua butir ke-5, kata Said, MA mengatakan “Apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah dikeluarkan Keputusan Bawaslu, tidak diajukan gugatan ke PTTUN, maka para pihak yang berkepentingan dianggap telah menerima Keputusan Bawaslu tersebut.”

Karena Keputusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014 ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2013, dan 3 hari kerja setelahnya jatuh pada tanggal 8 Februari 2013, maka ketika PKPI sebagai pihak yang mempunyai legal standing untuk menggugat ke PTTUN tidak menggunakan haknya itu, dan KPU juga baru menyampaikan penolakannya pada tanggal 11 Februari 2013, maka para pihak yang berkepentingan, yakni KPU dan PKPI, menurut MA dianggap telah menerima Keputusan Bawaslu tersebut. [R-14]

Fatwa MA Soal Bawaslu vs KPU Belum Pastikan Nasib PKPI

Senin, 04 Maret 2013, 23:09 WIB

Bawaslu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Harapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk mengikuti pemilu 2014 masih terombang-ambing, meski Bawaslu telah menyatakan PKPI memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu.

Putusan Bawaslu melalui sidang ajudikasai tersebut tidak dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU tetap berkeras bahwa PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan Bawaslu tidak berwenang menetapkan peserta pemilu.

Bawaslu kemudian memasukkan aduan ke Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan KPU tersebut untuk meminta penjelasan mengenai wewenang lembaga penyelenggara pemilu.

Ketua MA Hatta Ali, mengeluarkan fatwa MA dengan Nomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013. Fatwa  tersebut merupakan jawaban atas surat Bawaslu dengan Nomor 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013.

Dalam fatwa MA tersebut, dinyatakan bahwa Bawaslu dan KPU tidak dapat saling menggugat di pengadilan. Fatwa ini berlaku termasuk ketika kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut mengeluarkan keputusan berbeda terkait sengketa.

“Dalam keputusan Bawaslu dapat saja mempunyai keputusan yang berbeda dengan Keputusan KPU, namun terhadap perintah penerbitan Keputusan KPU tidak diatur mekanisme saling gugat-menggugat di Pengadilan karena kedudukan KPU dan Bawaslu adalah sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum,” demikian sebagian bunyi fatwa yang ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali.

Dalam fatwa, MA kembali menegaskan bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DORD Kabupaten-Kota, seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Itu berarti Bawaslu tidak dapat mengubah atau membatalkan keputusan KPU terkait penetapan parpol peserta Pemilu 2014, seperti yang terjadi dalam keputusan sengketa atas Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Reporter : Ira Sasmita
Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari

Fatwa MA Nomor 34/2013 Dapat Menjadi Dasar untuk Memenangkan PKPI

PKPI Bisa Menang Sengketa Pemilu

Editor: | Selasa, 05 Maret 2013 22:02 WIB,

PKPI Bisa Menang Sengketa Pemilu - Fatwa MA Nomor 34/2013 Dapat Menjadi Dasar untuk Memenangkan PKPU - Pemilu 2014Pemilu 2014(Foto: Istimewa)

LENSAINDONESIA.COM: Sengketa pemilu yang melibatkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dapat berakhir dengan kemenangan partai besutan Sutiyoso itu. Said Salahudin, Koordinator Sigma (Sinergitas Masyarakat) menilai bahwa Fatwa MA Nomor 34/2013 dapat menjadi dasar untuk Bawaslu memenangkan hak PKPU.

“Pada paragraf kedua butir ke-4, disebutkan “Dalam Keputusan Bawaslu dapat saja terjadi bahwa Bawaslu membatalkan Keputusan KPU…”. Artinya Bawaslu mempunyai Keputusan yang berbeda dengan Keputusan KPU,” Ujar Said kepada wartawan melalui pesan teks (5/3/2013).

Baca juga: Pemilih Pemula Lebih Suka Capres Muda dan Minta Dispensasi, Ray Sebut Partai Demokrat Gegabah

Berdasarkan penafsiran tersebut, Said menilai bahwa perbedaan keputusan KPU dan Bawaslu pun tidak menjadi suatu masalah. Bahkan, dia menilai bahwa Bawaslu dapat membatalkan keputusan KPU.

Selain itu, keputusan Bawaslu terhadap PKPI dianggap sudah disetujui oleh KPU. Said mengatakan bahwa dalam paragraf kedua butir ke-5 Fatwa tersebut, hasil putusan Bawaslu sudah dinyatakan final apabila tergugat/penggugat tidak menyatakan keberatan terhadap hasil tersebut maksimal 3×24 jam.

“Jadi, pasca terbitnya Fatwa MA itu, saya berpandangan agar sepatutnya KPU merubah sikapnya dan menyatakan menerima Keputusan Bawaslu meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014,” pungkasnya.@andrian

Berita Terkait:

Fatwa MA, SIGMA: KPU harus Jalankan Keputusan Bawaslu soal PKPI

Selasa, 05 Maret 2013 18:08 WIB

JAKARTA, PedomanNEWS - Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonseia (Sigma) Said Salahudin mendesak KPU RI segera menjalankan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Partai keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sesuai fatwa yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Said, Fatwa MA bernomor 34/2013 yang dimohonkan Bawaslu, merupakan pendapat hukum dari para Hakim Agung yang paham tentang kedudukan hukum dan kewenangan Keputusan Bawaslu dalam penyelesaian Sengketa Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

“Apabila Fatwa itu didudukan pada kasus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), maka sangat jelas bahwa pendapat hukum MA itu menguatkan Keputusan Bawaslu yang meluluskan PKPI sebagai Peserta Pemilu,” ujar Said kepada PedomanNEWS, Jakarta, Selasa (5/3).

Ia pun menambahkan, dalam surat fatwa tersebut pada paragraf kedua butir ke-4, disebutkan “Dalam Keputusan Bawaslu dapat saja terjadi bahwa Bawaslu membatalkan Keputusan KPU”.

“Artinya Bawaslu mempunyai Keputusan yang berbeda dengan Keputusan KPU,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Said juga menegaskan jika pasca keputusan Bawaslu yang menerima ajudikasi PKPI, KPU tidak serta merta menolak keputusan tersebut, sehingga menutup peluang bagi partai besutan Sutiyoso mengambil langkah hukumnya ke PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara).

“KPU baru menyampaikan penolakannya pada tanggal 11 Februari 2013, maka para pihak yang berkepentingan, yakni KPU dan PKPI, menurut MA dianggap telah menerima Keputusan Bawaslu tersebut,” terangnya.

Dengan keluarnya fatwa MA, tertanggal 21 Februri lalu, Sigma pun mendesak KPU agar secepatnya menerima PKPI sebagai salah satu peserta Pemilu 2014 dan membatalkan keputusan KPU No.05/Kpts/KPU/Thn 2013.

Kalimat itu bisa ditafsirkan bahwa tidak ada yang keliru apabila Keputusan Bawaslu berbeda dengan Keputusan KPU. Bahkan dimungkinkan bagi Bawaslu mengeluarkan Keputusan yang membatalkan Keputusan KPU.

“Jadi, pasca terbitnya Fatwa MA itu, saya berpandangan agar sepatutnya KPU merubah sikapnya dan menyatakan menerima Keputusan Bawaslu meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014,” Pungkas Said.

Yoseph Dionisius

Mediasi PKPI-KPU Nyaris Ricuh

Senin, 04 Maret 2013 16:22

Jakarta, GATRAnews – Mediasi antara pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), soal sikap KPU yang tak juga melaksanakan putusan ajudifikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Media Center KPU, Jakarta, Senin (4/3), nyaris ricuh.

Kegaduhan mulai terjadi setelah keempat komisioner KPU, masing-masing Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arif Budiman, Ida Budiati, dan Hadar Navis Gumay, menyampaikan sikapnya yang tidak memberikan jawaban pasti kapan ketidakpastian nasib PKPI itu akan disikapi KPU.

“Kami sepakat, akan secepatnya menindaklanjuti,” kata Feri, yang langsung disambut pertanyaan, “Kapan?” dan kembali hanya dijawab, “Secepatnya.”

Jawaban tersebut tidak membuat puas pengurus dan kader PKPI yang hadir menyesaki ruang Media Center KPU tersebut. Para kader langsung melontarkan berbagai sumpah serapah dan tuding terhadap KPU yang dinilainya tidak independen, serta hanya kepanjangan tangan partai Senayan.

Para petinggi dan kader PKPI itu berharap, KPU tidak butuh berminggu-minggu untuk menyelesaikannya. Menurut Ketua Umum PKPI, Sutiyoso yang mewakili PKPI dalam mediasi itu, tidak seharusnya KPU memerlukan waktu 1-2 minggu, karena waktu itu sudah terlalu lama dan merugikan PKPI.

“Hasil positif sekali pun, tidak ada artinya bagi kami. Kami sudah rugi materiil dan imateriil. Kan Fatwa Mahkamah Agung (yang menyatakan PKPI harus dimasukan sebagai peserta Pemilu, Red.) diterima Kamis, (28/2). Sabtu-Minggu pun harusnya sudah selesai,” nilainya.

Pernyataan Bang Yos begitu sapaan akarb Sutiyoso itu, menanggapi pihak KPU yang mengaku baru Jumat sore, (1/3), menerima fatwa MA tersebut, sehingga belum bisa  menyikapinya.

“Kami baru menerimanya Jumat sore, kemudian Sabtu dan Minggu libur. Sehingga kami belum bersikap,” dalih Arif.

Pernyataan tersebut sontak memicu ketegangan kader dan pengurus. Beruntung beberapa jajaran pengurus dan Bang Yos bisa meredakan luapan emosi sejumlah kadernya itu.

Seperti diketahui, Bang Yos dan jajarannya disertai sejumlah kader dari berbagai wilayah di Indonesia, menyambangi KPU untuk beraudiensi menanyakan ketidakpastian nasib PKPI yang dinyatakan memenuhui syarat sebagai peserta Pemilu 2014. Putusan itu dikuatkan dengan fatwa MA. Namun, KPU tidak mau melaksanakan putusan Bawaslu tersebut. (IS)

Berita Lainnya :
Selasa, 05 Maret 2013 | 15:54

KPU Wajib Jalankan Fatwa MA Soal PKPI

Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisi Pemilihan Umum (KPU). (sumber: JG Photo/ Yudhi Sukma Wijaya)

Jakarta – Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib melaksanakan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). Fatwa MA memutuskan PKPI menjadi peserta pemilu 2014 nanti.

“Pasca terbitnya Fatwa MA, saya berpandangan agar sepatutnya KPU merubah sikapnya dan menyatakan menerima Keputusan Bawaslu meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014,” kata Said di Jakarta, Selasa (5/3).

Sebelumnya MA mengeluarkan fatwa MA Nomor 34 Tahun 2013 terkait nasib PKPI padsa Senin (4/3). Fatwa itu  dimohonkan oleh Bawaslu terkait penolakan KPU menjadi peserta pemilu 2014.

Said menjelaskan fatwa yang dikeluarkan merupakan pendapat hukum dari para Hakim Agung seputar kewenangan dan kedudukan hukum Keputusan Bawaslu dalam penyelesaian Sengketa Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

Menurutnya, apabila fatwa itu didudukan pada kasus PKPI maka sangat jelas bahwa pendapat hukum MA itu menguatkan Keputusan Bawaslu yang meluluskan PKPI sebagai Peserta Pemilu.

Contohnya, pada paragraf kedua butir ke-4, disebutkan “Dalam Keputusan Bawaslu dapat saja terjadi bahwa Bawaslu membatalkan Keputusan KPU. Artinya Bawaslu mempunyai Keputusan yang berbeda dengan Keputusan KPU”.

“Kalimat itu bisa ditafsirkan bahwa tidak ada yang keliru apabila Keputusan Bawaslu berbeda dengan Keputusan KPU. Bahkan dimungkinkan bagi Bawaslu mengeluarkan Keputusan yang membatalkan Keputusan KPU,” ujarnya.

Sementara pada paragraf kedua butir ke-5, kata Said, MA mengatakan “Apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah dikeluarkan Keputusan Bawaslu, tidak diajukan gugatan ke PTTUN, maka para pihak yang berkepentingan dianggap telah menerima Keputusan Bawaslu tersebut.”

Karena Keputusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014 ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2013, dan 3 hari kerja setelahnya jatuh pada tanggal 8 Februari 2013, maka ketika PKPI sebagai pihak yang mempunyai legal standing untuk menggugat ke PTTUN tidak menggunakan haknya itu, dan KPU juga baru menyampaikan penolakannya pada tanggal 11 Februari 2013, maka para pihak yang berkepentingan, yakni KPU dan PKPI, menurut MA dianggap telah menerima Keputusan Bawaslu tersebut.

Penulis: R-14/YUD

Sumber:Suara Pembaruan

Soal PKPI, KPU Akan Pelajari Fatwa MA

Politik Politik

 

Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyatakan seluruh Komisioner KPU akan membahas isi putusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Nomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, dengan pakar hukum. Putusan itu terkait perbedaan pendapat antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai status Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam peserta Pemilu 2014.

Dalam fatwa yang ditandatangani Ketua MA Hatta Ali itu, disebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat saja berbeda pendapat dengan KPU. Namun dikarenakan kedudukan Bawaslu dan KPU adalah sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, terhadap perintah penerbitan Keputusan KPU tidak diatur mekanisme saling gugat-menggugat di Pengadilan.

“Kami akan bahas fatwa MA tersebut dan mempelajarinya. Secara formal isinya seperti itu, tapi secara materil bisa saja berbeda,” ujar Ferry di Kantor KPU, Jum’at (1/2/2013).

Selain itu, dalam Fatwa MA tersebut juga dijelaskan bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Dengan demikian, Bawaslu tidak dapat mengubah atau membatalkan keputusan KPU terkait penetapan Parpol peserta Pemilu 2014. Hal ini merupakan jawaban tegas bagi sengketa penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu yang melibatkan kedua lembaga.

Fatwa MA tesebut diterbitkan sebagi jawaban terhadap surat Bawaslu dengan Nomor: 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013. Dalam suratnya, Bawaslu mengajukan beberapa pertanyaan kepada MA terkait peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Namun demikian, Komisioner KPU lainnya Sigit Pamungkas, mengkhawatirkan jika fatwa tersebut bisa saja disalahgunakan. “Fatwa itu bisa digunakan Bawaslu untuk mengambil sejumlah tindakan, yang menurut mereka dipandang tepat. Sehingga Putusan MA tersebut bisa dieksekusi,” ungkapnya. (IF)

Kader dan Pengurus PKPI Gruduk KPU

Senin, 04 Maret 2013 16:10

Jakarta, GATRAnews – Ratusan kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) secara bersama-sama mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menanyakan kejelasan status partainya sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Kami datang ingin menanyakan status kita dalam Pemilu 2014,” kata Sekretaris Jenderal PKPI Yusuf Kertanegara, di Media Center KPU, Jakarta, Senin (4/3).

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena PKPI telah menempuh berbagai upaya, mulai dari sidang ajudifikasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian mengabulkan permohonan dan memerintahkan KPU untuk memasukan PKPI sebagai kontestan 2014. Selain itu, MA juga mengeluarkan fatwa agar PKPI dimasukkan sebagai peserta Pemilu.

Namun, putusan Bawaslu dan fatwa MA tersebut tak digubris KPU. KPU menolak memasukkan PKPI sebagai partai kontestan Pemilu 2014.

“Kita juga ingin berdemokrasi, sudah 27 hari kita tertunda (sah jadi peserta pemilu, Red.), sudah ada putusan Bawaslu, tapi KPU tidak mau menjalankannya,” ungkapnya.

Karena itu, para petinggi PKPI, termasuk Sutiyoso (Bang Yos), Senin siang, berusaha menemui komisioner KPU. Mereka akan menunggu sampai ada putusan pasti KPU.

“Kita akan tunggu komisioner, jika mereka sibuk, kita akan tunggu sampai mereka tidak sibuk. Kita akan bergantian menunggu,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, PKPI yang diketuai oleh Bang Yos, mencari kepastian hukum terkait status partainya yang tidak jelas. Dalam sidang ajudikasi, KPU dinyatakan tidak cermat dalam memverivikasi PKPI di beberapa daerah.

Meskipun sudah dinyatakan lolos, KPU tidak mau menjalankan hasil putusan tersebut dengan alasan putusan Bawaslu tidak mengikat atau tidak harus untuk dipatuhi. (IS)

Berita Lainnya :

04 March 2013 | 18:39:17

Nasib PKPI Tak Jelas, Sutiyoso: Jangan Buat Kami Terombang-ambing

oleh Edward Panggabean
Posted: 04/03/2013 15:54
Nasib PKPI Tak Jelas, Sutiyoso: Jangan Buat Kami Terombang-ambing

Liputan6.com, Jakarta : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Letjen TNI Purn Sutiyoso mengaku kecewa terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait status partainya untuk menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang. Pria yang akrab disapa Bang Yos ini pun menyambangi KPU.

“Kedatangan kami hendak menanyakan ke KPU. Karena sudah hampir 27 hari sampai hari ini kami ditahan,” kata Sutiyoso dalam audiensi dengan 4 komisioner KPU di Gedung KPU, Jakarta, Senin (4/3/2013).

Sutiyoso menyesalkan sikap KPU yang tidak merespons keputusan Bawaslu hingga fatwa Mahkamah Agung (MA). Dan itu dinilai telah membuatnya partainya terombang-ambing.

“Jangan buat kami terombang-ambing. Dikatakan kecewa, jelas kami kecewa. Dan ternyata fatwa MA sebuah pengadilan paling tinggi masih disimpan saja oleh KPU,” urainya.

Dalam audiensi itu, Sutiyoso bersama pengurus dan kader PKPI seluruh Indonesia disambut 4 komisioner KPU, yakni Hadar Navis Gumay, Ida Budiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Arif Budiman.

Fatwa MA keluar usai Bawaslu mengirimkan surat bernomor 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013. Surat tersebut merupakan respons Bawaslu setelah KPU menolak menerima keputusannya yang menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu. Hal itu yang kemudian membuat Bawaslu mengambil keputusan meminta fatwa kepada MA.(Ali)

Artikel Pilihan »

04 March 2013 | 18:40:46

Temui Kader PKPI, Anggota KPU Dihujani Makian

oleh Edward Panggabean
Posted: 04/03/2013 17:34
Temui Kader PKPI, Anggota KPU Dihujani Makian

Liputan6.com, Jakarta : Di tengah audensi antara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), kader partai yang dipimpin Sutiyoso itu menghujani hujatan dan makian kepada komisioner KPU. Audensi itu dilakukan Sutiyoso untuk meminta agar KPU melaksanakan putusan ajudikasi Bawaslu dan Fatwa Mahkamah Agung yang menyertakan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang.

“Tidak mungkinkan kita terus menunggu, karena kita tidak tahu batas waktunya KPU. Apakah menunggu bereaksi mereka di bawah. Sabarkan ada batasnya. Karena kita sudah melalui mekanisme santun dan beretika dalam berpolitik. Mana pernah kita anarkis,” tegas Sutiyoso di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/3/2013).

Menyikapi hal itu KPU berjanji segera menindaklanjuti secepatnya. Kendati KPU sempat di semprot Kader PKPI, karena akan memutuskannya setelah mempelajari Fatwa MA itu dalam waktu sepekan atau dua pekan namun di ralat komisioner KPU.

“Kami sepakat, akan secepatnya menindaklanjuti,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di hadapan Sutiyoso dan Pimpinan PKPI lainnya.

Namun jawaban itu ditimpali kader lainnya, “Kapan?”
“Secepatnya,” jawab Ferry tanpa diketahui batas waktunya.

Usai audensi, massa pun diminta tenang, namun saat 4 komisioner yakni Hadar Navis Gumay, Ida Budiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arif Budiman hendak keluar ruangan hujan hujatan pun mengarah ke Ida dan Hadar.

“Hadar jangan kau kembali ke Palembang. Akan kuselesaikan kau nanti,” ucap salah satu kader PKPI dengan nada tinggi.

Sementara hujan makian pun diarahkan ke Ida. Berbagai sumpah serapah dan tuding terhadap KPU yang dinilainya tidak independen, serta dinilai KPU sebagai kepanjangan tangan partai Senayan pun dilontarkan para kader yang memenuhi ruangan Media Center KPU tersebut.

“Ida kau jangan kaku, seperti kayu kering,” ucap Kader lainnya.

Mereka pun mengancam akan menduduki KPU. “Duduki KPU, jangan pulang dari KPU. Jangan cari perkara,” ujar kader lainnya lagi.

Sementara pengurus DPP PKPI menegor komisioner Ida Budiati yang acapkali bersembunyi di balik aturan KPU dan UU saat sesi dialog tersebut.

“Kami mendengar kalimat-kalimat yang cantik dari Ibu (Ida). Seolah-olah sudah benar. Tapi dari pertama pun sudah salah. Justru ibu dan bapak yang bodoh ini mengintervensi. Kalau Bawaslu memang tidak benar kenapa tidak dituntut ke PTUN. Kenapa kami yang harus ke PTUN,” geram pengurus PKPI tersebut.

Namun sayang, dalam pertemuan itu, hanya 4 komisioner yang menjumpai ratusan kader PKPI. Sementara Ketua KPU Husni Kamil Manik tak terlihat dalam pertemuan itu.

Kendati sumpah serapah dan cacian mengarah kemereka,aparat keamanan tetap mengawal 4 anggota KPU itu hingga keluar menuju gedung utama KPU. (Mut)

Artikel Pilihan »

Minggu, 03 Maret 2013 , 03:33:00

Fatwa MA Turun, Status PKPI Belum Jelas

JAKARTA - Status Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam gugatan sengketanya sebagai peserta pemilu belum bisa dipastikan.

Hasil fatwa Mahkamah Agung terkait sengketa verifikasi parpol memberi hak kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki keputusan berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, fatwa MA juga menilai bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait sengketa verifikasi parpol.Hal itu merupakan inti dari fatwa MA bernomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013. Dalam fatwa bertanda tangan Ketua MA Hatta Ali itu menyatakan, Bawaslu dapat saja mempunyai keputusan yang berbeda dengan keputusan KPU. Namun, MA tidak memperkenankan adanya sengketa antara KPU dengan Bawaslu.”Terhadap perintah penerbitan Keputusan KPU tidak diatur mekanisme saling gugat-menggugat di Pengadilan karena kedudukan KPU dan Bawaslu adalah sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum,” bunyi fatwa itu.MA juga menegaskan aturan pasal 259 ayat 1 UU Pemilu nomor 8 tahun 2012. MA menyatakan bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota, seperti tercantum dalam UU Pemilu.Munculnya fatwa MA itu terjadi setelah Bawaslu mengirimkan surat bernomor 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013. Surat itu merupakan respon Bawaslu setelah KPU menolak menerima keputusan Bawaslu yang menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu. Hal itu yang kemudian membuat Bawaslu mengambil keputusan meminta fatwa kepada MA.Anggota KPU Arief Budiman saat dikonfirmasi mengaku belum membaca secara rinci fatwa MA itu. Namun, dia membenarkan bahwa ada pengakuan bahwa baik KPU maupun Bawaslu bisa memiliki keputusan berbeda. “Artinya, keputusan Bawaslu dan KPU adalah keputusan yang setara sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Arief.Namun, KPU belum bisa mengambil sikap resmi atas fatwa MA tersebut. Bawaslu dikabarkan juga belum lama ini baru mengirimkan fatwa itu kepada KPU. Menurut Arief, KPU paling cepat akan membahas fatwa MA itu pada Minggu (3/3) ini.KPU juga akan mengundang sejumlah ahli hukum tata negara untuk bisa menafsirkan isi fatwa itu. “Paling cepat Minggu malam kami rapat, Senin sudah ada sikapnya,” ujarnya. (bay)
01
Mar
13

Kemasyarakatan : Pemerintah Lembek Hadapi Preman Berjubah

Pemerintah Lembek Hadapi “Preman Berjubah”

Yuliana Lantipo | Kamis, 28 Februari 2013 – 14:50:41 WIB

: 422

(dok/ist)
Kelompok militan makin agresif. Terjadi 264 kasus kekerasan agama dalam setahun.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai gagal melindungi kaum minoritas dari kekerasan dan intoleransi atas nama agama.

Ini terbukti makin agresifnya serangan gerombolan militan dan intimidasi yang mereka lakukan terhadap kelompok minoritas penganut agama, seperti Ahmadiyah, Muslim Syiah, dan kelompok Kristen.

Laporan Human Right Watch (HRW) yang dirilis di Jakarta, Kamis (28/2), mengungkapkan hal tersebut.

Direktur HRW di Asia, Brad Adams mengatakan, Presiden Yudhoyono harus tegas dan minta zero tolerance terhadap siapa pun yang main hakim sendiri atas nama agama.

“Kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap dan melindungi kaum minoritas dari intimidasi dan kekerasan tentu saja merupakan olok-olok terhadap klaim bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang melindungi hak asasi manusia,” ungkapnya di Jakarta, Kamis.

HRW melakukan riset di 10 provinsi di Jawa, Madura, Sumatera, dan Timor, serta mewawancarai lebih dari 115 orang dari berbagai kepercayaan. Mereka termasuk 71 korban kekerasan dan pelanggaran, maupun ulama, polisi, jaksa, milisi, pengacara, dan aktivis masyarakat sipil.

Hasilnya, sebuah laporan sepanjang 120 halaman berjudul “Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia,” yang merekam kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerombolan-gerombolan militan, yang melakukan intimidasi dan serangan terhadap rumah-rumah ibadah serta anggota minoritas agama.

Temuan HRW menyebut gerombolan militan ini makin lama makin agresif. Sasaran mereka termasuk Ahmadiyah, Kristen, maupun Muslim Syiah. Satu lembaga pemantau kekerasan mencatat 264 kasus kekerasan terjadi tahun lalu.

Menurut Adams, faktor kepemimpinan nasional sangat esensial. Presiden Yudhoyono, menurutnya, perlu tegas dalam hal penegakan hukum. “Ia harus mengumumkan bahwa setiap pelaku kekerasan akan diadili, serta menjelaskan strategi untuk memerangi kekerasan atas nama agama,” ungkap Adams.

Salahkan Minoritas

Yang menarik dari temuan HRW, pejabat daerah sering menyikapi pembakaran atau kekerasan justru dengan menyalahkan korban minoritas. Para pelaku menerima hukuman ringan atau sama sekali tak dihukum.

Dalam dua kasus, pejabat daerah menolak menjalankan keputusan Mahkamah Agung yang memberikan hak kepada dua jemaat minoritas untuk membangun rumah ibadah mereka. Pejabat pusat sering membela kebebasan beragama, namun ada juga—termasuk Menteri Agama Suryadharma Ali— yang justru mengeluarkan pernyataan diskriminatif.

Presiden Yudhoyono juga gagal menggunakan kekuasaannya guna membela warga negara Indonesia dari kaum minoritas agama, serta tak pernah secara efektif mendisiplinkan anggota-anggota kabinet yang bandel menganjurkan pelanggaran.

Dalam suatu pidato pada Maret 2011, misalnya, Menteri Agama mengatakan, “Saya memilih Ahmadiyah dibubarkan. Jelas Ahmadiyah menentang Islam.” Pada September 2012, dia mengusulkan warga Syiah pindah ke Islam Sunni. Namun atas sikapnya tersebut, Suryadharma Ali tak menerima sanksi apa pun.

HRW juga menemukan organisasi militan yang membawa bendera Islam, termasuk Forum Umat Islam dan Front Pembela Islam, sering dilaporkan terlibat dalam penyerangan dan penutupan rumah ibadah maupun rumah pribadi.

Mereka memberikan pembenaran terhadap penggunaan kekerasan dengan memakai tafsir Islam Sunni, yang memberi label “kafir” kepada kalangan non-muslim, serta “sesat” kepada kalangan muslim yang tak sama dengan mereka.

Sebelumnya, Setara Institute, lembaga yang memantau kebebasan beragama di Indonesia, pernah melaporkan naiknya kekerasan pada minoritas agama, dari 244 pada 2011 jadi 264 pada 2012. Wahid Institute, kelompok sipil lain yang juga berbasis di Jakarta, mendokumentasikan 92 pelanggaran kebebasan beragama dan 184 peristiwa intoleransi agama pada 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 134 peristiwa intoleransi pada 2010.

Dihubungi SH, Kamis, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan tingginya angka kekerasan yang terjadi pada kelompok minoritas akibat ketidaktegasan pemerintah dalam menindak pelaku-pelaku kekerasan tersebut.

Padahal, ketegasan oleh pemerintah sangat perlu dilakukan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi, yaitu menjamin kebebasan beragama rakyat Indonesia. “Selain itu, ketegasan pemerintah diperlukan untuk menimbulkan efek jera pada kelompok-kelompok intoleran lainnya agar tidak melakukan perbuatan pemaksaan kehendak pada kelompok lain,” ungkapnya.

Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok intoleran, yang terjadi selama ini, menurutnya, seperti telah memberi angin kepada pihak-pihak intoleran tersebut untuk memperluas aksinya. “Awalnya kasus tersebut hanya terjadi di satu daerah, tapi kini banyak daerah terjadi tindakan intoleransi tersebut,” ungkapnya.

Akibat ketidakberanian pemerintah tersebut, Bonar menuding bahwa pemerintah tidak menganggap penting masalah-masalah kekerasan pada kelompok minoritas. Padahal di satu sisi pemerintah terlihat sangat gagah dalam memerangi terorisme. Namun di sisi lain pemerintah tidak berani menindak para pelaku kekerasan pada kelompok minoritas.

HRW menilai sejumlah lembaga negara yang berperan dalam pelanggaran kebebasan beragama, termasuk Kementerian Agama, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang menginduk pada Kejaksaan Agung, serta lembaga semi-pemerintah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menggerogoti kebebasan beragama dengan mengeluarkan fatwa terhadap anggota-anggota agama minoritas, sekaligus memanfaatkan kedudukan mereka untuk mendesak kriminalisasi terhadap “penoda agama”.

Naiknya kekerasan terhadap minoritas agama—dan kegagalan pemerintah bersikap tegas—melanggar UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, maupun hukum internasional.

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi Indonesia pada 2005, menetapkan, “Orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama anggota kelompok lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri.”

Penyiksaan dan Diskriminasi

Dalam laporannya, HRW mengungkap pengakuan Ahmad Masihuddin (25), warga Ahmadiyah, korban luka berat dalam serangan massa di Cikeusik, Banten, pada 6 Februari 2011, setelah polisi di lokasi kejadian membiarkan serangan. Tiga kawannya tewas dibunuh.

“Mereka menyeret saya dari sungai. Mereka pegang tangan saya dan melepas sabuk saya dengan parang. Mereka lepas kaos, celana dan kaos dalam saya. Saya hanya pakai celana dalam. Mereka ambil uang Rp 2,5 juta dan BlackBerry saya. Mereka lepaskan celana dalam saya dan mau memotong alat kelamin. Saya terbaring posisi bayi. Saya hanya berusaha melindungi muka saya, tapi mata kiri saya ditikam. Kemudian saya dengar mereka teriak, ‘Sudah mati, sudah mati’,” kisahnya.

Ada juga pengakuan Dewi Kanti (36), penulis dan seniman Sunda Wiwidan dari Cigugur, Jawa Barat, yang mengalami diskriminasi karena Indonesia hanya mengakui enam agama dan meminggirkan ratusan kepercayaan lokal, seperti dirinya sebagai “keyakinan mistik” yang membuat para penganutnya kesulitan menikah, mengajukan akta kelahiran, dan mendapatkan pelayanan lain.(Saiful Rizal)

Sumber : Sinar Harapan

Agama dan Problem Kebangsaan

Oleh Nafisatul Husniah

Jumat, 1 Maret 2013
Mengutip sila pertama ideologi bangsa, Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat jelas menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara atheis tetapi negara yang mempercayai adanya Tuhan. Penjelasan lebih konkritnya terdapat pada butir pertama Pancasila yaitu, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.Esensi dari bangsa yang beragama prinsipnya adalah bangsa yang mematuhi perintah dan menjauhi larangan menurut agama yang dianutnya. Agama bukan hanya suatu identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Mengakuinya hanya untuk kepentingan memenuhi persyaratan administrasi di Indonesia jelas bukan hal yang benar. Namun, jika melihat kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, seakan esensi dari beragama itu sudah tidak ada implementasinya.Memang benar khutbah-khutbah keagamaan masih sering diselenggarakan, do’a bersama kerap dikumandangkan, perayaan hari besar tidak pernah ditinggalkan dan kegiatan-kegiatan bernuansa religius masih pula memenuhi negeri ini. Namun bersama itu, kriminalitas yang tidak berkemanusiaan juga terus meningkat. Mulai dari kasus perampokan, pencuriaan, pemerkosaan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan tidak pernah absen dari liputan media masa. Ditambah lagi kasus korupsi yang semakin menjadi-jadi di kalangan elite negara. Kementerian Agama sebagai lembaga yang menaungi agama di negeri ini pun masuk dalam lingkaran hitam korupsi.Masih segar dalam ingatan kita peristiwa meninggalnya RI akibat pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri. Selanjutnya kasus penyalahgunaan narkoba oleh seorang public figure, Raffi Ahmad beserta kawan-kawannya. Kemudian pristiwa terbunuhnya satu keluarga di Madiun pada Januari 2013 lalu. Diikuti pula dengan semakin terkuaknya skandal korupsi dikalangan elite pemerintah. Semua itu hanya sebagian kecil dari kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Jika hal tersebut terus berkelanjutan, masih bisakah bangsa kita disebut sebagai bangsa yang beragama?Masih maraknya kriminalitas di kalangan masyarakat yang beragama ini, hanya menunjukkan pemaknaan yang masih sempit terhadap agama. Kesolehan hanya diberikan kepada mereka yang rajin berangkat ketempat peribadatan atau pada mereka yang nampak tidak pernah absen menjalankan ibadah wajibnya. Padahal bentuk kesolehan ritual itu jelas tidak bermakna tanpa implementasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun itu nampaknya lebih baik daripada hanya mencantumkan agama pada KTP.
Disfungsi Agama
Agama yang sering digambarkan dalam bentuk ritualitas harusnya bisa membawa efek pada kehidupan sosial. Prof Dr H Jalaluddin, dalam bukunya, Psikologi Agama memaparkan bahwa fungsi agama diantaranya adalah sebagai kontrol sosial. Maksudnya, ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki kehidupan masyarakat.Mencermati masyarakat kita, nampaknya agama selama ini telah mengalami disfungsi. Diakui ataupun tidak hal tersebut selama ini menjadi problem bangsa. Dari kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, dan problem kemanusiaan semuanya tidak pernah satupun tertinggal dalam pemberitaan media.Selain itu, agama juga berfungsi memupuk rasa solidaritas. Bila fungsi solidaritas ini dibangun secara serius dan tulus, maka persaudaraan yang kokoh akan berdiri tegak menjadi pilar civil society (masyarakat sipil) yang memukau. Inilah sepertinya yang ditinggalkan bangsa Indonesia, sehingga mengakibatkan negara semakin semrawut dalam tatanan kehidupan. Solidaritas bangsa seperti tak ada nilainya lagi, karena semua orang mengejar kepentingannya masing-masing. Keegoisan dengan bebas diumbar dimana-mana, tanpa mempedulikan manusia lain disekitarnya.Jika memang Indonesia adalah negara yang percaya adanya Tuhan, seharusnya bukan seperti ini keadaannya sekarang. Swedia saja yang menurut survei Euro Barometer, 235 persen penduduknya adalah atheis, bisa mendapatkan peringkat ketiga negera terbersih dari korupsi menurut survei Transparansi Internasional edisi 2011, dari 182 negara. Lalu, kenapa Indonesia yang 100 persen penduduknya beragama (dilihat dari KTP yang dimiliki) malah mendapatkan peringkat ke seratus?Sekarang, antara tingkat religius dengan tingkat kriminalitas seakan menunjukkan integrasi yang kuat, padahal dalam kitab agama manapun, keduanya jelas merupakan hal yang berlawanan. Dari sini nampak ada yang salah dari cara kita menjalankan sistem keagamaan selama ini. Jika cara kita sudah benar, tentu kekacauan demi kekacauan tidak akan terjadi, karena pada dasarnya agama adalah penangkal dari kerusakan-kerusakan yang ada.
Mengamati kehidupan dalam masyarakat dewasa ini, terjadi ketidakseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Kebanyakan orang di negeri ini terlalu fokus pada hubungannya dengan Tuhan tanpa memperhatikan hubungan dengan sesama manusia. Padahal, dalam menjalankan agama kedua hal tersebut harusnya bisa berjalan beriringan, dan tidak ada yang ditinggalkan. Inilah hal yang harus menjadi bahan refleksi dan introspeksi diri kita sebagai bangsa yang beragama. Setidaknya itu bisa menumbuhkan kesadaran diri paling dasar dari dalam jiwa kita. Agama bukan memerintahkan untuk tekun beribadah ritual saja, tetapi agama juga mengatur dan memerintahkan hubungan yang baik antar sesama manusia. Menghargai setiap hak orang yang hidup di dunia, sebagai usaha untuk memanusaikan manusia. Dengan begitu agama dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menghapuskan segala bentuk kedzoliman tidak hanya di negeri kita tetapi di muka bumi ini. ***

Penulis adalah aktivis Laskar Ambisius Aliansi
Mahasiswa Bidik Misi (AMBISI) dan mahasantri
pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya.
01
Mar
13

IpTek : Kilat Raksasa Muncul di Langit China

Kilat Raksasa Muncul di Langit Cina

Yahoo! NewsOleh Yahoo! News | Yahoo! News 

Oleh Elizabeth Howell, Kontributor OurAmazingPlanet | LiveScience.com

Sebuah pemandangan langka sebuah “kilat raksasa”, ledakan besar dan misterius petir yang menghubungkan badai petir dengan bagian atas atmosfer, muncul di langit Cina pada 2010 dan baru-baru ini fenomena itu dijelaskan oleh para peneliti.

LiveScience/Steven Cummer

Kilat raksasa yang terjadi di Cina timur pada 12 Agustus 2010 itu merupakan merupakan satu-satunya fenomena yang terjadi di jarak terjauh dari darat yang pernah diamati dari khatulistiwa, terang tim peneliti tersebut.

Kilat yang muncul sebelumnya pernah terlihat di daerah tropis atau subtropis, tapi yang satu ini terjadi di sekitar lintang 35 derajat.

“Ini adalah laporan pertama dari Cina daratan,” ungkap ketua peneliti Jing Yang, seorang peneliti atmosfer dari Chinese Academy of Sciences di Beijing, kepada OurAmazingPlanet. Hasil penelitian tersebut baru-baru ini diterbitkan dalam “Chinese Science Bulletin”.

Para peneliti mendapat tampilan yang bagus dari badai tersebut dengan menggunakan berbagai alat, termasuk data radar Doppler dan gambar cuaca dalam radiasi sinar inframerah.

Kilat raksasa itu mencapai puncaknya pada sekitar 89 km di atas permukaan tanah, jauh di atas puncak awan yang diukur dengan radar Doppler pada ketinggian 17 km.

Jing Yang menambahkan, timnya kemungkinan telah melihat kilat raksasa lain di daerah yang sama saat badai petir yang berbeda terjadi, tetapi mengatakan bahwa mereka perlu memeriksa kembali data untuk konfirmasi.

“Fenomena ini tidak sejelas seperti yang sebelumnya apakah itu adalah kilat raksasa atau bukan,” katanya.

Aktivitas listrik di atas awan badai terbukti secara ilmiah baru pada abad lalu, meskipun rumor berdasarkan pada pengamatan yang tidak didokumentasikan sudah menyebar jauh sebelum itu.

Muatan listrik ini dapat berupa beberapa bentuk, seperti sprite (kilat berwarna oranye-merah) dan kilat biru, yang muncul seperti bentuk kerucut berwarna biru.

Kilat raksasa pertama yang berhasil dikonfirmasi dilaporkan terjadi pada 2001, setelah peneliti Amerika melihat sebuah kilat biru mencapai ketinggian 70 km di atas awan di Arecibo Observatory di Puerto Rico. Ini hampir dua kali lipat dari batas kilat yang sebelumnya diamati yang berketinggian 42 km.

Dua tahun kemudian, para peneliti menggambarkan bentuk seperti “kilat pohon” dan “kilat wortel” yang mereka lihat saat badai 2002 di atas Laut Cina Selatan dekat Filipina.

Meskipun para peneliti masih mencoba memahami bagaimana kilat raksasa tersebut terjadi, mereka percaya bahwa kilat mengimbangi muatan listrik selama badai petir berlangsung dengan melepaskannya ke ionosfer, bagian atmosfer di atasnya yang berisi partikel bermuatan listrik.

Untuk berita terbaru, ikuti Yahoo! Indonesia di Twitter dan Facebook

Berita Lainnya

Ilustrasi (Foto: Thinkstock)

Jawaban dari kilat raksasa langit Cina

Kilat ini memang muncul pada 2010, namun baru sekarang ilmuwan temukan penjelasannya. Fenomena

Link terkait

Ledakan Meteor di Atas Sulawesi Masih Paling Besar

Jumat, 01/03/2013 – 09:54

WINA, (PRLM).- Gelombang kejut infrasonik yang disebabkan oleh ledakan meteor yang menghantam Rusia beberapa waktu lalu adalah suara paling keras yang pernah dicatat oleh pengawas pengujian nuklir global.

Tujuh belas stasiun pendengar yang dioperasikan di seluruh dunia oleh Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation (CTBTO) telah mendeteksi gelombang suara tersebut saat melintasi bumi. Stasiun terjauh yang merekam suara sub-audible ini lebih dari 9.000 mil jauhnya di Antartika.

Gelombang frekuensi rendah yang dipancarkan oleh ledakan raksasa, akibat ledakan meteor atau bom atom, tidak terdengar ke telinga manusia, namun bisa direkam oleh jaringan sensor CTBTO saat gelombang itu terpancar ke seluruh benua.

“Kami melihat langsung bahwa kejadian tersebut akan sangat besar, dalam urutan yang sama seperti kejadian di atas Sulawesi pada 2009,” kata Pierrick Mialle, seorang ilmuwan akustik dari CTBTO. “Pengamatan ini adalah beberapa yang terbesar yang telah terdeteksi stasiun infrasonik CTBTO.”

Sampai pekan lalu, ledakan meteor di atas Sulawesi, Indonesia, pada Oktober 2009 adalah peristiwa terbesar infrasonik yang didaftarkan oleh 15 stasiun dalam jaringan CTBTO itu.

Infrasonik telah digunakan sebagai bagian dari alat CTBTO untuk mendeteksi ledakan bom atom sejak April 2001 ketika stasiun pertama muncul secara online di Jerman. Data dari berbagai stasiun dikirim secara real time ke Wina, Austria,
untuk analisis di kantor pusat CTBTO itu. Kedua data mentah dan hasil analisis disediakan untuk semua negara anggota.

Infrasonik merupakan salah satu dari empat teknologi (termasuk seismik, hidroakustik, dan radionuklida) yang digunakan CTBTO untuk memantau dunia atas pelanggaran yang melarang semua ledakan nuklir. Pada 12 Februari 2013, jaringan seismik CTBTO telah mendeteksi peristiwa seismik yang tidak biasa di Korea Utara, yang diukur sebesar 4,9. Pada paginya pemerintah Korea Utara mengumumkan bahwa mereka telah melakukan uji coba nuklir. (Aya/A-147)***

01
Mar
13

Kebudayaan : Komunitas Sekar Kedaton, Jakarta

Komunitas Sekar Kedaton: Bahasa Jawa, Please!

Selasa, 26 Februari 2013 | 21:25 WIB
Untuk memperdalam pengetahuan kebahasaan, kelompok Sekar Kedaton mendatangkan guru bahasa Jawa dalam pertemuan yang mereka gelar sekali sebulan.

KOMPAS.com – Sekar Kedaton adalah komunitas perempuan di Jakarta yang memelajari bahasa Jawa dan budaya Jawa sebagai bagian dari kebinekaan Indonesia. ”Kita punya kekayaan tradisi yang kaya,” kata mereka.

Sugeng rawuh sedaya kanca-kanca!” Begitu kalimat awal dari sambutan Ketua Sekar Kedaton, Nanuk Gastel, dalam bahasa Jawa yang artinya “selamat datang kawan-kawan semua”.

Sekar Kedaton, Selasa (19/2/2013) siang, mengadakan pertemuan bulanan di rumah keluarga Ike Bakrie di kawasan elite Simprug, Jakarta Selatan. Acara pokoknya adalah mendengarkan ceramah budaya bertajuk ”Langgam Majapahit sebagai Leluhur Budaya Jawa” dengan penceramah Mitu M Prie, arkeolog dari Universitas Indonesia.

”Sekarang saya bicara bahasa Indonesia saja, ya,” kata Nanuk melanjutkan sambutannya. Ia ”terpaksa” menggunakan bahasa Indonesia karena tamu-tamu yang diundang Sekar Kedaton tidak semuanya mengerti bahasa Jawa kromo atau bahasa Jawa halus.

Busana yang disarankan (dress code) pada pertemuan itu adalah batik motif parang atau jawa timuran. ”Itu karena ada ceramah tentang langgam Majapahit,” kata anggota Sekar Kedaton, Enny Sukamto Hehuwat.

Anggota Sekar Kedaton yang hadir adalah Nanuk Gastel selaku ketua, Ike Bakrie sebagai tuan rumah, Nina Akbar Tandjung, Etty Djody, Astari, Enny Sukamto Hehuwat, Yani Arifin, Sri Redjeki Sulisto, Yuni B Adam, dan Anna Bambang yang dulu dikenal dengan nama Anna Mathovani, penyanyi kondang era 1960–1970. Anggota lain, yaitu Nike S Matondang, Rahmi Tahir, serta Titiek Soeharto pada siang itu tidak hadir.

Pada acara itu Sekar Kedaton mengundang 70 perempuan. Di antara mereka tampak Sukmawati Soekarnoputri, Ghea Sukarya, Dhani Dahlan, dan Putri Kuswisnu Wardhani.

Suasana riuh oleh celoteh tamu dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan ada pula celetukan dalam bahasa Inggris. Saat makan tiba, misalnya, terdengar, ”You know, I am on a diet.” Asal tahu saja, menu makan siang acara itu adalah rawon dan kudapan mulai dari klepon sampai cenil. Ucapan itu menuai seloroh bisik-bisik, ”Bahasa Jawa, please!”

Ada ”polisi” bahasa
Sekar Kedaton yang beranggotakan 14 orang dibentuk pada Februari 2010 sebagai ajang pertemuan perempuan sambil mengadakan arisan. Dari sekadar kumpul-kumpul itu lalu tergagas keinginan untuk mendalami bahasa Jawa. Untuk memperdalam pengetahuan kebahasaan, mereka bahkan mendatangkan guru bahasa Jawa dalam pertemuan yang mereka gelar sekali sebulan.

Sebagai contoh, inilah undangan Sekar Kedaton lewat ponsel untuk pertemuan itu. ”Para mitra Sekar Kedaton, sareng puniko kulo suwun rawuh panjenengan sedaya, tumunten hanyengkuyung acara ceramah…. (Para rekan Sekar Kedaton, bersama ini kami minta kehadiran Anda semua untuk mendukung acara ceramah….)

”Percakapan di BB (Blackberry) pun kami menggunakan bahasa Jawa kromo inggil,” kata Nina Akbar Tandjung yang fasih menulis dan membaca aksara Jawa.

”Di grup kami ada ’wasit’-nya. Kalau kita salah bicara, langsung di-prittt.,” kata Nina melanjutkan.

”Wasit” atau resminya penasihat itu adalah Kanjeng Raden Mas Haryo (KRMH) Djatmiko Hamidjojo Santoso, kerabat Mangkunegaran, Solo, yang akrab disapa Mas Miko. ”Saya yang menjadi ’polisi’-nya. Kalau ada yang salah, saya pritt, he-he-he,” kata Mas Miko yang bertugas mengoreksi kesalahan penggunaan bahasa.

Menurut Miko, bahasa Jawa kromo inggil ibu-ibu Sekar Kedaton sudah lumayan. Namun, masih ada penggunaan kata-kata tertentu yang kurang pada tempatnya, terutama dalam percakapan kepada orang yang lebih tua atau dituakan.

”Misalnya, ada yang ngomong, ’Kulo saweg tindak (Saya sedang pergi). Kata tindak itu tidak tepat. Seharusnya, orang muda kepada orangtua menggunakan kata kesah (pergi),” kata Miko memberi contoh.

Untuk memperdalam pengetahuan tentang bahasa Jawa, Sekar Kedaton pernah mengundang Undung Wiyono, pengajar Sastra Jawa dari Universitas Indonesia, untuk berceramah tentang filosofi dan tata bahasa Jawa. Mereka juga mempelajari aksara Jawa. ”Kami tidak ngoyo harus lancar kok. Tapi yang penting mau menggunakan, mengerti, dan menyadari pentingnya budaya Jawa,” kata Nina.

Selain saling melancarkan bahasa Jawa kromo, Sekar Kedaton juga mengisi pertemuan mereka dengan pengetahuan budaya lain. Mereka antara lain pernah mengadakan bedah buku Serat Centhini dengan mengundang narasumber budayawan Soedarmadji Damais, mengunjungi museum di tengah kebun milik Syahrial Djalil, mengunjungi sentra batik Cirebon, serta ceramah batik oleh almarhum Iwan Tirta.

Kesadaran baru
Sekar Kedaton menjadi ajang bagi anggota dan komunitas lain untuk semakin mengenali jati diri mereka sebagai orang Indonesia. Astari dalam pertemuan itu sengaja mengenakan perhiasan berupa gelang dan cincin, yang menurut dia, merupakan perhiasan model Majapahit. Dia juga meminjamkan koleksi benda-benda Majapahit untuk acara itu, di antaranya perhiasan.

”Udah deh jangan beli perhiasan yang mahal-mahal dari luar negeri. Kita punya kekayaan tradisi yang luar biasa kaya,” kata Astari.

Anna Bambang mengamini pandangan Astari tersebut. Setelah melanglang buana ke banyak negeri, Anna merasakan Indonesia sebagai negeri kaya budaya. Ia semakin yakin akan kekayaan budaya negerinya setelah mendengar paparan arkeolog Mitu M Prie tentang kejayaan zaman Majapahit.

”Setelah jadi eyang-eyang saya baru mulai senang menggali budaya sendiri. Kemana aja selama ini he-he-he,” katanya pada diri sendiri. Inggih, Mbak…. (MYR/XAR)

 

Sumber: Kompas Cetak

Editor :
Dini



Blog Stats

  • 1,999,529 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers