Archive Page 53

13
Aug
13

Ideologi : Revitalisasi Pancasila

Revitalisasi Pancasila
 
Catatan Prof Dr Midian Sirait*
BERSAMAAN dengan berakhirnya masa kekuasaan Orde Baru, tatkala Presiden Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 1998, terbit sejumlah harapan baru, yang kadangkala diletakkan terlalu tinggi. Reformasi diharapkan sebagai kunci pembuka menuju pencapaian-pencapaian baru setelah kemunduran ekonomi dan pembangunan pada tahun-tahun terakhir masa kekuasaan Soeharto. Terbentang harapan bahwa dengan demokrasi yang lebih bebas akan lebih tinggi kemampuan untuk menyelesaikan banyak persoalan secara lebih baik secara bersama-sama. Presiden telah empat kali berganti dalam sepuluh tahun, akan tetapi ternyata pencapaian-pencapaian baru yang terjadi tidak memuaskan menurut skala harapan yang telah diletakkan pada awal pergantian presiden. Kerapkali, dengan terciptanya keadaan-keadaan yang di luar harapan semula, reformasi lalu dikatakan gagal.
Sebenarnya, dalam konteks tujuan awal reformasi, menciptakan kebebasan demokrasi untuk melepaskan diri dari keterbelakangan karena keterikatan oleh faktor kekuasaan, tak serta merta dapat dikatakan reformasi gagal. Hanya saja, reformasi itu tidak disertai kemampuan transformasi nilai-nilai baru atau setidaknya penyegaran kembali terhadap nilai-nilai yang sebenarnya telah dimiliki bangsa ini dalam perjalanan sebagai satu bangsa merdeka. Kebebasan yang didambakan itu –yang diperhadapkan dengan kekangan demokrasi di masa Soeharto– memang tercapai, tetapi ada yang dilupakan, yakni bahwa dalam demokrasi pun kebebasan tak sepenuhnya harus terlepas dari keterikatan. Demokrasi yang baik tercermin dari keseimbangan antara kebebasan dan keterikatan. Ada keterikatan, karena manusia tidak hidup sendirian, melainkan hidup bersama dengan manusia lain dalam masyarakat, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keterikatan dengan kadar yang terlalu tinggi di masa kekuasaan Soeharto, berpengaruh negatif. Akan tetapi pengutamaan unsur kebebasan secara berlebih-lebihan karena euphoria ‘setelah penumbangan’ suatu rezim yang dianggap otoriteristik, juga merupakan satu persoalan bagi demokrasi.
Euphoria masa reformasi itu, sayangnya juga memunculkan sinisme terhadap ideologi nasional, ideologi negara, Pancasila. Seolah-olah ideologi itu tidak lagi memiliki relevansi atau kaitan dengan kehidupan bersama masyarakat, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Apalagi, ada yang melekatkan Pancasila itu sebagai ideologi rezim Soeharto, dan penamaan Demokrasi Pancasila berkonotasi pengekangan oleh kalangan kekuasaan masa Soeharto, yang tak berbeda dengan Demokrasi Terpimpin dari Soekarno. Sebenarnya, adalah Mohammad Hatta yang termasuk mula-mula menggunakan istilah Demokrasi Pancasila itu dalam beberapa ceramahnya di berbagai kampus perguruan tinggi pada tahun 1966. Sementara istilah Demokrasi Terpimpin itu sebenarnya berasal dari Ki Hajar Dewantara. Bahwa kedua pemimpin negara itu, Soekarno dan Soeharto, memberikan kesan penyimpangan demokrasi, seraya meminjam istilah dari dua founding fathers, merupakan soal lain. Mohammad Hatta maupun Ki Hajar Dewantara tentu memiliki pengertian dan pemaknaan tersendiri yang luhur dari kedua terminologi itu dalam konteks pengalaman budaya Indonesia. Sewaktu-waktu masalah ini perlu juga untuk dibahas.
Empat kekeliruan pemahaman
 
Gejala keengganan terhadap Pancasila di sebagian masyarakat dalam era reformasi, diperkuat lagi oleh sikap dan pemikiran elite politik pemerintah dan negara, yang tampaknya juga tidak lagi terlalu melihat Pancasila sebagai acuan pandangan dalam penyelesaian berbagai masalah pemerintahan di pusat maupun daerah, serta masalah kenegaraan pada umumnya. Kemunduran apresiasi terhadap ideologi Pancasila itu tercermin dalam berbagai fenomena berupa keengganan membahas relevansinya dalam masyarakat dan juga dalam unsur pimpinan pemerintahan dan negara. Bila latar belakang persoalan-persoalan tersebut ditelusuri lebih lanjut, itu semua terkait dengan beberapa kekeliruan pemahaman mengenai ideologi Pancasila yang berkembang dewasa ini (Kaelan dalam Abbas Hamami M, Memaknai Kembali Pancasila, BP Filsafat UGM, 2007).
Ada setidaknya empat kekeliruan pemahaman yang dapat dicatat di sini.
Kekeliruan pertama adalah kekeliruan dalam melihat hubungan nilai dan praksis Pancasila dalam masyarakat. Pelaksanaan Pancasila tidak memberikan solusi atas persoalan objektif bangsa yang sangat mendesak, yaitu tuntutan rakyat untuk segera mendapatkan kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Tuntutan yang sederhana dan sangat mendesak untuk secepatnya diselesaikan karena ada kenyataan objektif masyarakat bangsa Indonesia yang jauh dari sejahtera dan rasa keadilan bersama, serta adanya rasa keterpurukan yang terus berlanjut di tengah rakyat pada umumnya. Di sisi lain adanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang secara eksklusif menikmati kelimpahan dan kemakmuran di tengah krisis, seringkali menimbulkan paradoks tersendiri. Kekeliruan pemahaman demikian berpangkal dari penyamaan nilai, norma dan praksis –fakta yang terjadi atau berlangsung– dalam memahami Pancasila.
Kekeliruan yang kedua, adalah dalam melihat sejarah politik Indonesia umumnya. Kekeliruan ini berpangkal pada kesalahan pemahaman konteks politik Indonesia yang telah berlangsung. Dalam pemahaman ini terjadi penyamaan nilai-nilai Pancasila dengan suatu rezim politik atau orde pemerintahan. Pancasila diidentikkan dengan pemerintahan orde baru dengan segenap kekuasaan Presiden Soeharto, dan juga segala jenis indoktrinasinya. Padahal dengan melihat secara jernih setelah reformasi, justru kekuasaan Soeharto cenderung hanya menggunakan Pancasila sebagai bagian alat legitimasi politik dan kebijakannya. Kesalahan Presiden Soeharto dengan kekuasaan monolitiknya seharusnya tidak sama dan tak boleh dipersamakan dengan nilai-nilai Pancasila itu.
Suatu kekeliruan yang dapat berakibat fatal, sebagai kekeliruan ketiga, adalah penyamaan ideologi sebagai suatu mashab atau varian pemikiran seperti setingkat agama. Dengan demikian muncul pemahaman yang salah seolah-olah agama berhadap-hadapan, vis a vis, dengan Pancasila. Hal ini mungkin juga timbul sebagai akibat upaya ‘sakralisasi’ Pancasila, sehingga Pancasila tidak patut atau tidak boleh lagi dipertanyakan dan didiskusikan. Pancasila dimaknai sebagai ideologi tertutup dan kebenaran tafsir yang berlaku hanyalah tafsir yang mendapat legitimasi dari pemerintah atau kekuasaan, dalam hal ini Presiden Soeharto.
Sedang kekeliruan keempat adalah kekeliruan pemahaman yang melihat Pancasila tidak lagi relevan dalam membangun integrasi bangsa. Perpecahan masyarakat disertai kekerasan massive yang pernah terjadi di Aceh, Ambon, Poso dan Kalimantan dan lain-lain dianggap sebagai bukti bahwa Pancasila tidak lagi mempunyai daya rekat dan daya ikat kebangsaan kita. Secara perlahan kemudian dimasukkan cara pandang bahwa integrasi atau kebersamaan dapat dihidupi atau ditopang oleh kesamaan agama atau sosial masyarakat saja. Secara tidak langsung kemudian tersosialisasikan bahwa kesamaan agama dan kesamaan sosial budaya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan kesamaan masyarakat sebagai satu bangsa dan negara Indonesia.
Dengan melihat problematik dan kekeliruan pemahaman yang selama ini terjadi, sudah saatnya untuk meninggalkan pemahaman yang keliru dan sikap apriori terhadap Pancasila. Perlu upaya terus menerus untuk mengembangkan pemikiran Pancasila sebagai ideologi dan dasar filosofi bernegara ke dalam praksis politik, hukum, kebijakan pemerintah dan dalam kehidupan bersama sebagai bangsa. Dengan demikian Pancasila menjadi acuan dan dasar bagi kesatuan negara dan dasar dari persatuan masyarakat yang majemuk. Meminjam pengutaraan Marzuki Darusman dalam tulisannya ‘Pancasila, Semboyan atau Ideologi?’, perlu melanjutkan konseptualisasi Pancasila sebagai suatu ideologi yang memberi kemampuan pengetahuan untuk memproblematisir dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Keberhasilan ini akan membawa kita pada terbentuknya bangsa yang berkarakter dan beridentitas nasional yang kokoh.
Bagaimana caranya menghilangkan kekeliruan persepsi bahwa Pancasila telah kehilangan relevansi dalam kehidupan bermasyarakat dan bahkan bernegara, dan bagaimana caranya mencapai posisi sebagai acuan dan dasar bagi kesatuan negara dan persatuan masyarakat yang majemuk itu ? Satu persatu, mari kita urut kembali beberapa pelajaran dari sejarah yang telah kita lalui dan sejumlah kaitan pemikiran sebagai jawaban. Sekaligus kita perlu memberi response pemikiran terhadap makin menajamnya persaingan antar bangsa, khususnya di bidang ekonomi, maupun gejala baru lainnya yang terjadi secara global. Bila pada abad yang lalu pernah ada gejala post ideology seperti yang ditulis pada bagian terdahulu dari buku ini, maka kini muncul pula gejala yang disebut post democracy. Menurut Colin Crouch, seorang guru besar ilmu bisnis di London, kini bukan lagi lembaga-lembaga demokrasi yang menentukan jalannya dunia, melainkan dunia bisnis dan ekonomilah yang dominan menentukan arah dan keputusan-keputusan. Demokrasi dalam pengertian kedaulatan rakyat satu persatu, sudah mulai tereliminasi. Kekuatan uang menjadi faktor penentu. Uang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Menurut logika post democracy, bagaimana mungkin rakyat yang secara umum adalah ‘bodoh’ yang satu dan lain sebab terkait dengan kemiskinan, bisa menentukan kebijakan dan memilih pemimpin yang baik secara baik pula ? Rakyat miskin akan cenderung memilih mereka yang bisa ‘memberi’ mereka makan. Entah dengan cara bagaimana, entah dengan ‘menyusui’ terus menerus secukupnya untuk menciptakan ketergantungan, entah dengan cara lain yang esensinya sama, tidak menciptakan keberdayaan dan tidak mengutamakan harkat dan martabat bagi manusia yang menjadi rakyat.
Sederetan gejala post democracy itu seperti yang diindikasikan Colin Crouch, suka atau tidak, harus kita akui juga mulai terasa di Indonesia. Padahal, pada waktu yang sama, kita juga belum lagi berhasil menuntaskan penegakan dan cara pelaksanaan demokrasi secara baik dan benar. Sehingga sejumlah kesangsian mulai muncul, dari masyarakat dan bahkan juga ada gemanya di sebagian politisi partai dalam bentuk retorika yang mengatakan sejauh ini demokrasi tidak berhasil memberi kita makan yang cukup. Demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi hanya dinikmati segelintir orang, sementara rakyat hanya dimanipulasikan. Dalam penegakan hukum, elite pelaku korupsi, dengan tangkas berhasil mempergunakan retorika ‘azas praduga tak bersalah’ dengan sebaik-baiknya, sementara mereka yang dari kalangan bawah bisa tak tersentuh oleh azas itu. Para koruptor skala besar hanya dihukum ringan-ringan saja, sering-sering sebanding bahkan lebih ringan dari kasus pencurian biasa. Bukan berarti kasus pencurian biasa harus dimaafkan dan dihukum ringan juga, akan tetapi hendaknya hukuman bagi kejahatan terhadap keuangan negara –yang berarti kejahatan terhadap rakyat– yang harus dimaksimalkan.
Dalam bayangan gejala post democracy, anggota dewan perwakilan rakyat bisa membuat suatu undang-undang yang dipengaruhi kepentingan kalangan bisnis. Sekarang misalnya, mulai terungkap dan dipersoalkan adanya pengaruh bisnis yang kuat terkandung dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi yang baru (UU Migas). Sejumlah kesempatan bisnis terbuka lebar-lebar melalui pintu undang-undang ini, terutama bagi multi national corporation.
Sungguh ironis bahwa undang-undang yang makin menghimpit kepentingan rakyat kecil Indonesia itu, justru lahir di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputeri yang seharusnya lebih berpihak kepada wong cilik yang telah membawanya ke dalam kekuasaan setelah masa ketertindasannya oleh rezim terdahulu. Tetapi tentu Megawati tak sendirian dalam kesalahan ini, karena ‘pilihan’ kita saat itu kepada praktek demokrasi kuantitatif telah membawa kita kepada kemungkinan pengambilan keputusan ala demokrasi liberal, tetapi lebih hampa nilai karena tanpa dasar filosofi yang jelas. Bila demokrasi kita semata-mata ditekankan kepada aspek kuantitatif, dengan mengenyampingkan aspek-aspek kualitatif, akan bermunculan berbagai undang-undang yang sarat kepentingan melalui legalitas kaum mayoritas dan suatu waktu undang-undang dasar pun bisa dirubah setiap saat sesuai kepentingan per situasional. Mungkin dalam kaitan ini kita masih bisa berkata, untung ada Mahkamah Konstitusi. Jadi, kita berharap kawan-kawan yang ada di Mahkamah Konstitusi betul-betul bisa menjadi benteng agar cita-cita dalam Undang-undang Dasar 1945, yakni Pancasila, bisa terjaga, tanpa pula harus tergelincir kepada sakralisasi Pancasila maupun Undang-undang Dasar 1945.
Dengan melihat penyimpulan-penyimpulan Colin Crouch, kita bisa meraba dan mengerti bagaimana dan di mana posisi situasi global sekarang ini. Dalam pekan-pekan terakhir September hingga awal Oktober 2008, kebangkrutan lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat menjadi perhatian dunia. ‘Musibah’ yang menimpa lembaga-lembaga keuangan ternama seperti Lehman Brothers sampai American International Group, merupakan contoh kasus peranan dunia bisnis dalam kehidupan ekonomi, yang harus dijawab oleh negara. Suka atau tidak, pengaruhnya merambat dalam kehidupan ekonomi secara global. Dalam kaitan krisis ini, yang menarik dan patut kita perhatikan adalah jalan keluar yang diambil oleh para politisi. Sepanjang yang dapat diikuti dalam pembahasan-pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Kongres Amerika Serikat, telah diberikan sejumlah respon dan intervensi terhadap krisis lembaga-lembaga keuangan itu. Di sini ditunjukkan tanggung jawab negara, dengan mengeluarkan 700 milyar dollar AS sebagai dana talangan yang bertujuan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan lembaga keuangan, yang sebenarnya secara formal adalah tanggung jawab dunia bisnis itu sendiri. Anggota-anggota parlemen yang dengan sendirinya merupakan ‘perpanjangan tangan’ partai-partai politik, memutuskan suatu UU untuk memberikan bailout hingga sebesar 700 milyar dollar AS itu. Tindakan itu adalah untuk menenangkan situasi perekonomian Amerika Serikat dan tentunya juga mempengaruhi situasi perekonomian di Eropah dan juga Asia. Cina dan AS mencapai kesepahaman mengenai berbagai aspek bilamana seandainya krisis lembaga keuangan AS itu terasa pengaruhnya ke Cina dan Asia umumnya.
Seorang ahli ekonomi yang pernah meraih mendapat Nobel Prize, Joseph E. Stiglitz, memperkirakan andaikata keadaan lembaga-lembaga keuangan itu terus menerus seperti itu, maka dampaknya akan terasa kepada sektor ril ekonomi, karena pasar menjadi sepi dan akan terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan. Bila gejala ini terjadi secara meluas ke seluruh dunia, maka situasi malaise seperti yang pernah dialami tahun 1929 akan kembali terjadi. Negara memegang peranan untuk mengatasi situasi. Keadaan seperti ini menjadi antithesis terhadap penyimpulan-penyimpulan Colin Crouch tentang fenomena post democracy, sekaligus ujian bagi partai-partai politik dan kaum politisi pada umumnya untuk lebih mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umat manusia di atas kepentingan politik dan berbagai kepentingan khusus lainnya. Politisi Partai Demokrat AS yang semestinya bisa memanfaatkan situasi ini dengan membiarkan pemerintahan Partai Republik gagal dan mengalami pembusukan, justru memilih sikap-sikap kenegarawanan. Merekalah yang paling banyak menyetujui bailout 700 milyar dollar itu untuk menyelamatkan situasi. Ini dapat menjadi contoh bagi para politisi manapun untuk tidak bersikap lebih mengutamakan kepentingan khusus demi kemenangan partai di atas kepentingan bangsa dan negara. Masyarakat di Eropa menyampaikan apresiasinya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan Kongres Amerika Serikat yang telah menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan ekonomi dunia.
Tetapi terlepas dari masalah tersebut di atas, bagaimanapun, kekuatan bisnis selama ini telah memainkan peranan secara kuat yang sayangnya tak selalu disertai sikap bertanggungjawab. Sebagai contoh pertama mengenai peranan kaum bisnis ini, kita bisa melihat apa yang terjadi dengan WTO (World Trade Organization) sekarang ini. WTO telah dan akan terus mengeluarkan aturan-aturan yang bermacam-macam dengan standar-standar tersendiri. Walaupun di dalam WTO disebutkan jangan menggunakan standar-standar yang bisa menjadi bumper bagi masuknya produk-produk tidak disukai di suatu negara, tapi nyatanya sudah begitu. Barang-barang yang ‘tak disukai’ dan mungkin saja tidak dibutuhkan, mengalir dari negara-negara maju yang ‘dominan’ dalam pengambilan keputusan di WTO ke negara-negara yang lebih lemah. Dalam bidang farmasi saja, kemampuan industri nasional semakin terpaksa –tepatnya ‘dipaksa’– untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh multi national corporation melalui WHO (World Health Organization) dan FAO (Food and Agriculture Organization). Persyaratan-persyaratan hasil ‘pemaksaan’ itu nanti masuk ke dalam pola yang diterapkan WTO. Salah satu dampak ‘pemaksaan’ seperti itu adalah pendiktean harga obat, sehingga menjadi mahal dan tak terjangkau harganya oleh kebanyakan rakyat. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, mencoba membendung pengendalian pasar dan harga obat-obatan oleh industri farmasi besar yang umumnya adalah perusahaan transnasional, dengan suatu konsep pendistribusian obat murah secara nasional dan terpadu. Untuk itu, dibangun gudang-gudang depo obat di seluruh kabupaten dan pengadaan obat yang pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah perusahaan umum milik negara, Indo Farma, yang dibentuk untuk keperluan itu. Depo-depo obat gratis itu mampu melayani seluruh Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di seluruh Indonesia secara cepat.
Contoh kedua mengenai upaya dominasi multi national corporation, menyangkut undang-undang paten. Tadinya undang-undang paten itu berlaku untuk jangka 20 tahun saja. Sekarang ada upaya untuk bisa memperpanjang dengan jangka 20 tahun lagi. Kalau itu bisa diperpanjang lagi, maka tidak akan mungkin lagi produk-produk dari negara-negara yang baru mulai masuk ke pasar, dan industri-industri pemula itu akan terhapus. Hanya barang-barang produksi yang telah lebih dulu dijamin oleh paten berjangka panjang itu yang bisa masuk ke pasar. Jangan sampai postpone paten untuk 20 tahun lagi ini dibolehkan dalam Undang-undang Paten. Jangka 20 tahun saja sudah panjang, apalagi dengan tambahan sehingga menjadi 40 tahun. Pematenan itu menyangkut produk dan proses. Sehingga sekarang ini banyak orang mematenkan proses. Bisa saja produknya tidak dipatenkan, tetapi prosesnya. Kalau sedikit pintar bisa saja kita ganti sedikit proses pembuatan suatu produk. Misalnya bila sebelum ini dipanaskan 100 derajat, lalu kita bisa panaskan cukup 50 derajat dan standar kualitas produknya bisa tercapai, bisa lolos untuk dipatenkan. Jadi, cara berproduksi yang dipatenkan. Dengan demikian harus ada kemampuan kita untuk membuat barang yang sama dan menerobos ‘monopoli’ produksi yang artifisial atau mengada-ada itu.
Dalam masalah software untuk komputer sekarang ini ada gejala kejenuhan di dunia. Eropa mulai mencoba membendung hegemoni yang terlalu berlebihan sehingga terasa monopolistis, termasuk dalam penentuan harga yang sudah terlalu tinggi, seperti yang dilakukan Bill Gates. Eropa kemudian menerapkan pembatasan-pembatasan sepanjang aspek monopolistisnya. Selain itu muncul program alternatif yang bebas untuk diakses, yakni program free software dari Linux yang didukung secara luas di dunia, meskipun belum bisa sepenuhnya menandingi Microsoft Bill Gates. Beberapa waktu yang lalu Bill Gates datang ke Indonesia, setelah sebelumnya menerima Presiden Indonesia sebagai tamunya sewaktu berkunjung ke Amerika. Bill Gates cukup berhasil melindungi produknya secara formal di Indonesia.
Lalu bagaimana kita sebagai negara dengan 40 juta rakyat yang miskin dan 10 persen yang tanpa kerja atau pengangguran ini menghadapi masa depan? Gejala peningkatan kemiskinan makin membayang sepanjang kita belum memberikan jawaban dengan program yang jitu. Setiap tahun ada beberapa juta orang terdidik masuk ke pasar kerja dan tak semuanya tertampung. Ratusan ribu lulusan fakultas-fakultas dari berbagai perguruan tinggi dihasilkan setiap  tahun, juga tak bisa tersalurkan sepenuhnya. Dengan demikian jumlah pengangguran akan meningkat nanti dari 10 persen berangsur-angsur naik dari tahun ke tahun, menjadi 11, lalu 12 persen dan seterusnya. Bisa terjadi jenis ‘pemberontakan-pemberontakan’ yang tidak teratur, bukan yang bersenjata dalam pengertian konvensional, melainkan pemberontakan tidak teratur dari kaum intelektual, dalam berbagai bentuk dan cara.
Karena kita memilih sistem demokrasi, maka jangan sampai anggota parlemen kita tidak mampu menempatkan dirinya tetap di dalam dasar ideologi kita Pancasila dalam menjalankan demokrasi ini. Harus menguji diri apakah sesuai dengan keinginan rakyat, sesuai dengan cita-cita keadilan sosial, sesuai dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat manusia, atau sesuaikah dengan potensi nasional kita. Jangan hanya mengatakan diri nasionalis tetapi tidak bisa melihat bahwa rakyat kecil ini harus ditingkatkan kemampuannya. Bukan sekedar agar rakyat bisa ‘menikmati’ makan, tetapi meningkatkan kemampuannya. Kebijakan bantuan langsung tunai seperti sekarang ini, sudah cukuplah dua kali dilakukan. Tetapi berikanlah jalan untuk meningkatkan kemampuan para petani, meningkatkan kemampuan para tukang jahit, tukang sepatu, tukang kayu dan para pekerja pada umumnya. Dengan kebijakan ke arah peningkatan kemampuan, maka ‘angan-angan’ bahwa seluruh rakyat disejahterakan itu, lambat laun bisa tercapai.
SEBENARNYA dalam hal tertentu terdapat kemampuan-kemampuan dalam masyarakat kita, namun masih tersembunyi dalam kesan suasana kemiskinan. Salah satunya adalah sektor informal yang masih belum terjamah dengan baik dalam kebijakan-kebijakan ekonomi. Padahal sektor ini adalah suatu ‘aset’ yang bisa menampung beban akibat pengangguran-pengangguran. Sektor informal itu misalnya ada dalam sektor transportasi, yakni adanya becak dan ojek sepeda motor maupun ojek sepeda kayuh, yang mampu mengisi kekosongan kebutuhan masyarakat pada area tertentu.
Dalam kegiatan perdagangan, ada dilema persoalan kaki lima. Disatu pihak mereka tak hentinya dikejar-kejar dan dihalau oleh petugas-petugas ketertiban, tetapi di lain pihak ia merupakan pengisi kekosongan lapangan nafkah bagi sejumlah besar anggota masyarakat kita yang tak mendapat peluang menembus bidang nafkah lainnya untuk mencukupi kehidupannnya. Sebenarnya di beberapa kota atau daerah, sudah ditemukan jalan tengah sementara berupa pasar-pasar kaget atau pasar musiman, yakni pada tempat tertentu di mana para pedagang kaki lima itu diberi kesempatan sekali atau dua kali seminggu bebas berdagang tanpa di kejar-kejar. Atau jalan tengah berupa pemberian kesempatan tetap tiap hari untuk berdagang di beberapa pusat keramaian, meskipun dalam area terbatas. Semestinya semua ini menjadi perhatian untuk dipecahkan, agar sektor informal ini menjadi salah satu sarana pemecahan masalah ekonomi bagi rakyat kecil. Seperti misalnya bagaimana agar pasar-pasar tradisional yang makin terdesak oleh aneka super market, bisa dibenahi, baik kebersihan dan keteraturannya. Serta bagaimana mencarikan pemecahan agar barang dagangan yang berupa sayur-sayuran dan bahan makanan lainnya bisa lebih lama bertahan, agar tidak layu atau membusuk, karena tak dimilikinya kemampuan teknis pengawetan oleh para pedagang tradisional itu.
Mungkin harus ada kebijakan yang lebih konkret dan bersungguh-sungguh dari departemen-departemen teknis terkait untuk membina sektor non informal ini sebagai penampungan akibat ketidaktersediaan lapangan nafkah dalam sektor-sektor formal.
Dalam situasi seperti sekarang ini, fungsi seorang presiden bukan hanya untuk memberikan informasi, tapi untuk memutuskan kebijakan-kebijakan. Menghadapi kekuatan multi national corporation dan kekuatan internasional pada umumnya diperlukan kiat-kiat tersendiri. Pilihan yang tepat adalah menghindari  konfrontasi (terbuka) dengan multi national corporation dan negara-negara maju itu. Bagaimanapun, kita perlu modalnya untuk investasi. Tentu harus ada aturan-aturan untuk menarik para pemodal, namun tetap bisa melindungi kepentingan dasar rakyat kita. Jadi, tidak tepat bila langsung bersikap anti asing, seperti misalnya yang saya lihat sering dilemparkan oleh beberapa pemimpin masyarakat kita. Bukan demikian teknik atau kiatnya, menurut saya.
Bangsa ini harus punya kiat dalam situasi global yang menajam seperti saat ini. Bahwa kita harus pula menegakkan prinsip-prinsip, itu betul, dan kita harus memasukkan ini secara tepat dalam aturan. Semua harus berada dalam keteraturan dan aturan. Dengan keteraturan, berarti kita harus melaksanakan semua peraturan sepenuhnya sebagaimana mestinya, jangan sampai ada peraturan yang tidak dilaksanakan. Namun pada sisi lain, para pembuat peraturan, para penegak hukum dan para penegak peraturan kita, memang harus mampu juga memahami mengenai aspek-aspek keadilan sosial dan demokrasi, sebagai satu teknik atau satu metoda kita dalam rangka kepentingan nasional, meningkatkan kemampuan nasional dengan membagi rata kemampuan itu, selain membagi rata kesempatan hidup yang layak itu. Tentu harus tersedia pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan bagi rakyat. Jangan 20 persen saja jumlah penduduk yang dapat menikmati semua kemampuan itu. Terdapat gap yang begitu besar, ibarat jurang yang menganga lebar, samasekali tidak mencerminkan keadilan sosial yang diinginkan. Keadilan sosial itu sendiri, baik sebagai prinsip dan sekaligus sebagai tujuan, bisa diukur.
Meminjam teori Rostow, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bisa diukur dengan menghitung berapa persen bagian pendapatan nasional yang bisa dinikmati oleh 40 persen rakyat yang berpendapatan terendah, dan sementara itu berapa persen yang bisa dinikmati oleh 20 persen anggota masyarakat yang berpenghasilan tertinggi. Bila kita misalnya berhasil menciptakan keadaan paling kurang 25 persen dari pendapatan nasional sudah bisa dinikmati oleh 40 persen golongan berpendapatan terendah itu, maka sudah dapat dikatakan masyarakat mulai sejahtera. Itulah titik tolak awal bagi perwujudan keadilan sosial sepenuhnya.
Namun dalam realitanya sekarang, bila berpatokan kepada standar internasional yang menyebutkan pendapatan minimal 1 dollar perhari perorang sebagai batas terbawah agar tidak masuk dalam kategori miskin, seperti pernah diungkapkan seorang anggota DPR-RI, Dradjat Wibowo, maka jumlah orang miskin di Indonesia yang disebutkan 40 juta, mungkin meningkat. Pendapatan terbawah di atas garis kemiskinan di Indonesia saat ini adalah Rp.183.636, yang berarti hanya sekitar 2/3 dollar. Bila dilakukan perhitungan berdasarkan standar internasional 1 dollar itu, maka jumlah orang miskin di Indonesia adalah 3/2 diperkalikan dengan 40 juta, berarti 60 juta orang miskin. Sementara itu, bila pada tahun 1950 berdasarkan teori Rostow, 40 persen rakyat dengan pendapatan terendah hanya menikmati 17 persen dari pendapatan nasional (PDB), sementara pada waktu yang sama, Filipina memiliki angka 19 persen, maka kini angka itu agaknya telah bergeser. Mungkin 40 persen rakyat berpendapatan terendah itu kini hanya bisa menikmati 10-12 persen dari kue nasional.
 Social cost, sejumlah pelajaran dari pengalaman sejarah politik
 
Dalam pidatonya pada 17 Agustus 1966 –yang merupakan pidato 17 Agustus-nya yang terakhir, yang ditanggapi secara kontroversial– Presiden Soekarno mengingatkan agar jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Terminologi ‘jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah’ tetap relevan untuk dipinjam. Sebagai bangsa, harus diakui kerapkali secara bersama kita meninggalkan bahkan mengingkari sejarah, tidak belajar dari sejarah. Bahkan berkali-kali kita secara bersama meninggalkan dan mengingkari beberapa kebenaran nilai-nilai yang berakar dalam budaya kita. Setidaknya, kita tidak lagi mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam menempuh kehidupan sebagai bangsa dalam perjalanan ke masa depan. Kita tidak seperti bangsa Jepang yang memasuki kemajuan dan kemodernan dengan topangan nilai-nilai berharga yang ada dalam budaya mereka. Bahkan Amerika sebagai bangsa yang dianggap sebagai bangsa yang paling maju, tak pernah melupakan pelajaran-pelajaran dari sejarah awal kemerdekaan mereka.
Amat banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman sejarah lampau di saat kita menapak ke masa berikut dalam perjalanan kita memasuki babak sejarah yang baru. Salah satu yang bisa kita pelajari adalah seberapa besar biaya sosial atau social cost yang telah kita pikul bersama sebagai satu bangsa dan apa yang telah kita capai dengannya. Social cost terbesar namun berharga yang pernah dipikul bangsa ini sebagai pengorbanan, yakni saat bangsa ini kehilangan begitu banyak jiwa manusia dalam fase perebutan kemerdekaan. Harus kita katakan dan akui bahwa Bung Karno berjasa di dalam membawa semangat merdeka itu.
Pada bulan Juni 1948 Bung Karno datang ke Balige dan berpidato di lapangan sepakbola di sisi pantai Danau Toba. Ribuan rakyat berduyun-duyun hadir menyambut kedatangan presidennya. Sebagai tentara pelajar saya memimpin pasukan kecil yang terdiri dari anak-anak SMP melakukan tugas pengamanan. Kami meneliti dan memeriksa satu persatu orang-orang yang hadir, meraba saku-saku mereka untuk mengetahui apakah ada yang membawa granat. Pidato Soekarno selama dua setengah jam itu berhasil mengobarkan semangat berjuang. Sementara itu, pasukan Belanda berada kurang lebih 40 kilometer saja dari Balige. Dalam suasana seperti itulah sebenarnya revolusi itu terjadi, sebuah revolusi sikap dari bangsa terjajah untuk menjadi bangsa merdeka. Tetapi bersamaan dengan itu tak kurang banyaknya pengalaman pahit yang harus dilalui bangsa ini, dan ada social cost yang memang harus dibayar untuk itu. Terdapat tanda ketidakdewasaan, seperti misalnya konflik-konflik di antara sesama pasukan perjuangan di berbagai daerah Indonesia.
Di Sumatera Utara, terjadi lebih banyak kehilangan nyawa manusia karena adanya ketidakdewasaan yang mengakibatkan konflik bersenjata antara pasukan perjuangan yang satu melawan pasukan lainnya. Jumlah korbannya bahkan melebihi jumlah korban yang jatuh dalam pertempuran dengan Belanda. Boleh dikatakan itu semua terjadi karena ‘persaudaraan yang retak’ dan berakhir dengan konflik senjata. Sebenarnya, praktis karena adanya situasi konflik itu, pasukan Belanda dengan mudah masuk ke wilayah republik dalam masa aksi militer kedua. Tanpa perlawanan yang berarti. Para tentara pejuang praktis sudah kehabisan peluru dan kekurangan manusia sebagai akibat terjadi konflik bersenjata pasukan lawan pasukan, setelah masa pertempuran Medan area. Beruntung bahwa dengan cara perang gerilya, sisa-sisa pasukan masih bisa bertahan dan memiliki semangat mempertahankan kemerdekaan dengan perang rakyat semesta.
Pada masa yang disebut Soekarno sebagai ‘revolusi belum selesai’ antara 1959-1965, sekali lagi suatu biaya sosial yang tinggi harus kembali dipikul, yang ditambah dengan biaya ekonomi saat mata uang kita mengalami inflasi sampai 650 persen. Saat itu kita terlalu terbawa arus revolusi anti Amerika dan anti PBB. Kita terbawa ke satu aliran ideologi tertentu dan membayar biaya sosial dan ekonomi untuk membentuk non blok. Di sinilah terjadi pengeluaran biaya ekonomi yang paling tinggi. Dan pada tahun 1965 terjadi G30S, sebagai ledakan besar lanjutan konflik situasi akibat akumulasi hasil politik yang menciptakan kebencian. Beberapa jenderal yang sebenarnya diharapkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan masa depan menjadi korban. Begitu juga setelah itu, terjadi social cost dalam bentuk malapetaka sosiologis yang baru belakangan kita peroleh perkiraan angka-angkanya, yakni sekitar 500 ribu korban jiwa akibat benturan antara kaum komunis dengan non komunis. Ini biaya yang harus dipikul dan hendaknya kita ambil sebagai pelajaran. Pada saat konflik, faktor emosi terlalu dibawa. Di dalam suatu pertarungan itu, bagaimanapun akan terjadi cost yang besar.
Setelah selesainya konflik G30S dan akibat lanjutannya, Pak Harto rupanya menyadari keadaan, dan mulai mencoba dengan upaya penciptaan kestabilan dan ia tampil dengan gagasan P-4 (Pedoman Pelaksanaan dan Penghayatan Pancasila). Dalam gagasan P-4 Soeharto membawakan gagasan dan ajakan pengendalian diri. Terlepas dari kemudian tergunakannya itu semua dalam konteks stabilitas kekuasaan, tetapi ada suatu nilai yang sebenarnya bisa dipertimbangkan, yakni pengendalian diri yang bermakna untuk tidak perlu terlalu mengedepankan aspek emosional, bilamana terjadi persoalan-persoalan. Gagalnya pengendalian emosi, telah menghasilkan G30S dan akibat-akibat ikutannya yang mengambil biaya sosial yang luar biasa besarnya.
SEMESTINYA kita memetik pelajaran, sehingga dalam reformasi jangan sampai kita ulangi lagi perilaku dan percaturan politik yang penuh dengan unsur emosional. Emosi masyarakat itu bisa tersulut karena memang ada sejumlah faktor-faktor objektif untuk itu. Apalagi kalau ada faktor subjektif, semisal dari seorang pemimpin yang mempunyai perilaku politik yang bisa membawa kembali situasi tersulutnya emosi. Jangan sampai ideologi-ideologi golongan makin dipertajam, dan sebaliknya rasa persaudaraan ditinggalkan, aspek peri kemanusiaan dikebelakangkan. Perbedaan-perbedaan hendaknya bisa kita selesaikan dengan menahan dan mengendalikan aspek emosional dalam masyarakat. Jangan biarkan terciptanya akumulasi emosi kolektif dalam masyarakat.
Surutnya rasa persaudaraan dan kemanusiaan di sekitar masa peralihan tahun 1998, mendorong saya menerima gagasan –dari Dr Astrid Sunaryo dan Dr Sunarjati Sunaryo– untuk mendirikan sebuah partai baru yang bertujuan untuk memperkuat aspek hak azasi manusia. Partai itu mencantumkan kata kasih bangsa sebagai tambahan kata demokrasi untuk menegaskan tujuan itu. Partai itu ternyata hanya menarik minat kalangan yang kebetulan beragama Kristen dan Katolik, sehingga pada akhirnya konotasinya semata-mata adalah partai berdasarkan agama dan mendapat dukungan terutama di bagian timur Indonesia. Maka salah seorang teman seperjuangan saya di Golkar, 1967-1973, mengatakan saya akhirnya kembali ke ‘habitat asli’. Maksudnya, pastilah bahwa dari seorang yang tidak sepakat dengan kepartaian yang ideologistis, saya ‘mundur’ mendirikan partai yang berdasarkan suatu ideologi agama.
Tentu saya bisa menyangkal bahwa partai yang ikut saya dirikan itu bukanlah sebuah partai berdasarkan ideologi agama. Tetapi pada sisi lain memang merupakan kenyataan, bahwa gagasan awal ketika mendirikan partai itu, berupa perhatian kepada masalah demokrasi dan hak azasi manusia, harus diakui tertinggal, tergantikan oleh berbagai subjektivitas yang di kemudian hari menyurutkan partai tersebut. Walau, partai itu sebenarnya sempat berhasil mendapat sejumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat maupun daerah hasil pemilihan umum tahun 1999.
Dua puluh lima tahun sebelumnya, pada tahun 1973, saya juga pernah bersentuhan dengan masalah dengan konotasi ideologistis. Regimentasi masyarakat karena perbedaan yang ideologistis yang tercipta sejak sebelum 1965, terbawa sampai ke masa berikutnya, bahkan cenderung menguat. Setiap partai atau kekuatan politik menciptakan onderbouw-onderbouw, berupa organisasi-organisasi sayap buruh, tani, seniman, wanita, pelajar dan mahasiswa dan lain sebagainya. Bisa dikatakan, hanya anak-anak usia Taman Kanak-kanak yang belum mengalami regimentasi.
Salah satu concern saya adalah lapisan kepemudaan dan mahasiswa yang merupakan kelompok intelektual muda. Dalam rangka memelihara dan mengembangkan persatuan nasional, harus ada satu forum di mana mereka bisa selalu berkomunikasi. Selama dua bulan saya bertemu dan berbicara dengan tokoh-tokoh pemuda dan mahasiswa yang saya anggap bisa bersama-sama membangun suatu wadah komunikasi dengan tujuan seperti itu. Saya berbicara dengan tokoh-tokoh pemuda dan mahasiswa seperti Zamroni, Mar’ie Muhammad, Cosmas Batubara, David Napitupulu, Surjadi, Benny, Nurcholis Madjid, Akbar Tandjung dan lain-lain. Meskipun mereka berasal dari organisasi yang berbeda-beda dengan ‘induk’ ideologi yang berlain-lainan, saya tahu mereka pernah berjuang bersama dalam pergerakan tahun 1966, sehingga mempunyai pengalaman dan kemampuan berkomunikasi satu dengan yang lain. Beruntung bahwa teman-teman ini bersedia turut dalam upaya ini. Nurcholis Madjid yang datang bersama Akbar Tandjung, sempat menyatakan kesangsian kalau-kalau nanti forum ini akan dijadikan alat kekuasaan untuk mengendalikan pemuda. Saya katakan, tidak, kalau kita bersama-sama menjaganya. Nurcholis langsung menyatakan persetujuannya.
Maka terbentuklah forum yang kemudian diberi nama Komite Nasional Pemuda Indonesia dan dideklarasikan 23 Juli 1973. Dalam sejarahnya, HMI merupakan salah satu organisasi yang banyak menempatkan kadernya sebagai pimpinan KNPI. Ketua Umum KNPI untuk pertama kali dipilih David Napitupulu dari Mapantjas (Mahasiswa Pancasila) dan Sekretaris Jenderalnya, Awan Karmawan Burhan tokoh mahasiswa dari Bandung anggota CSB (Corpus Studiosorum Bandungense) yang tergabung dalam Somal, serikat organisasi mahasiswa lokal. Terpilihnya kedua tokoh muda ini terutama adalah karena keduanya dianggap tidak terlalu kental konotasi politik ideologisnya.
Sewaktu terjadi Peristiwa 15 Januari 1974 beberapa bulan sesudahnya, KNPI bisa meredusir dampak negatif peristiwa itu di kalangan generasi muda. Melihat hal itu, Menteri Dalam Negeri Amirmahmud tiba-tiba jadi ‘bersemangat’, kemudian seakan ‘mengambilalih’ dan memerintahkan seluruh Gubernur se-Indonesia untuk membentuk KNPI di daerah-daerah. Inisiatif Amirmahmud ini langsung merubah ‘situasi’ dan menimbulkan sangkaan bahwa ternyata KNPI memang direncanakan sebagai alat kekuasaan untuk menanamkan pengaruh dan mengendalikan pemuda dan mahasiswa. Kesan itu tak pernah lagi bisa terhapus, apalagi ketika kemudian dalam praktek banyak juga perorangan pemuda yang memanfaatkan KNPI sebagai jembatan untuk masuk ke dalam jajaran kekuasaan, lengkaplah sudah citra itu.
Terlepas dari pencitraan seperti itu, pembentukan KNPI memang dapat dianggap merupakan bagian dari restrukturisasi kehidupan politik yang selama ini sudah terlalu ideologistis. Pada waktu yang hampir bersamaan berlangsung pula pembentukan HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) yang belakangan berganti nama menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan sebagainya yang kesemuanya berdasarkan persamaan profesi dan bukan persamaan ideologi.
Aspek penunjang penting lainnya dalam proses kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat, tentu adalah bidang hukum. Peranan hukum menjadi penting, bila memang kita semua sepakat bahwa segala proses kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat itu disepakati untuk kita lewati dalam koridor hukum. Hukum yang adil, bukan hukum yang hanya mementingkan kepentingan satu kelompok. Hukum yang berkeadilan, dan adil yang diatur oleh hukum. Seperti contoh yang kita petik dari sejarah kemerdekaan Amerika, bahwa persatuan negara dan bangsa Amerika bisa terbentuk dan terpelihara dengan hukum, dengan mengeliminasi faktor-faktor negatif seperti yang disebut the outlaws itu dengan kekuatan penegakan hukum yang konsisten dan terus menerus. Persoalan yang sama juga merupakan masalah kita sekarang ini, bagaimana memantapkan peranan penegak hukum.
Demokrasi dan keadilan sosial itu menjadi suatu metoda pencapaian, tetapi sekaligus juga suatu sasaran. Tentu demokrasi kita sekarang ini sudah ada institusionalisasinya, yaitu melalui parlemen. Dan dalam parlemen, suatu waktu, tentu ada perjuangan pemenangan kelompok maupun pemenangan ideologi golongannya. Itu suatu kecenderungan. Dan kecenderungan seperti inilah yang harus kita jaga jangan sampai digunakan secara semena-mena untuk merubah undang-undang. Untuk itu, sekali lagi kita katakan, kita harus bersyukur sudah ada Mahkamah Konstitusi, yang akan menghentikan bila ada undang-undang yang tidak sesuai dengan dasar negara, baik dengan Undang-undang Dasar maupun dengan Pancasila.
Kehidupan Pancasila itu harus dikawal oleh Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi juga menurun semangatnya. Mahkamah Konstitusi, sejauh ini sudah menjalankan tugasnya mencabut berbagai pasal dalam undang-undang yang merupakan hasil kesewenang-wenangan dan sikap semena-mena dari mayoritas. Di Jerman, Mahkamah Konsitusi itu terdiri dari orang yang sudah putih-putih rambutnya, orang-rang yang punya pengalaman di pengadilan dan dunia peradilan pada umumnya, sehingga mempunyai kewibawaan profesional. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi kita meskipun masih cukup muda-muda, tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Saya kira apapun gejolak dalam negara kita, social costnya harus diupayakan sekecil mungkin, diminimalisir. Semua diarahkan untuk menjadi satu bangsa yang makin dewasa. Pendewasaan itu tentu dengan pengikutsertaan semua warganegara dalam proses demokrasi, dan dengan warganegara yang memiliki kedewasaan itu nanti makin jelas usaha kita yang mengarah kepada perwujudan keadilan sosial itu. Itu pula sebabnya sambil melihat perkembangan pelaksanaan demokrasi itu, suatu social engineering dibutuhkan. Social engineering bukan hanya dengan mencari pemimpin yang baik, tetapi terutama melalui peraturan perundang-undangan yang baik. Harus diperhatikan perilaku melakukan demokrasi, sehingga tak menjadi sekedar demokrasi prosedural.
Dalam politik dan demokrasi, para pelaku politik hendaknya selalu memperhitungkan akibat-akibat dari satu tindakan. Bila dalam kampanye umpamanya, sudah mulai dijalankan black campaign, yakni dengan mengotori kaki orang lain supaya kakinya lebih bagus dari kaki orang lain, harus dicegah. Seharusnya kaki sendiri kita sabun supaya lebih wangi, lebih bersih. Jangan melontarkan lumpur ke kaki orang lain. Tetapi harus diakui bahwa pola black campaign sudah mulai dilakukan di mana-mana, termasuk di Amerika Serikat. Rupanya dalam kehidupan manusia ini selalu dicari jalan yang paling mudah. Memang yang paling mudah itu adalah black campaign. Maka, harus ada aturan-aturannya, untuk meningkatkan kemampuan bukan dengan menjelekkan kemampuan orang lain.
SALAH satu kesimpulan yang bisa kita tarik dari pelajaran sejarah, adalah bahwa kehancuran budaya satu bangsa itu bisa terjadi karena emosi-emosi bangsa yang tidak bisa terkendali dalam praktek hidup sehari-hari. Kita memerlukan serangkaian proses pendewasaan diri. Kita bisa mencoba memberi pesan-pesan ke generasi depan dalam konteks ini. Salah satu sasaran kegiatan kita ialah kita perkaya dan perkuat pembentukan elite di segala bidang. Elite itu bukan hanya elite politik. Bila kita membaca di media massa, berkali-kali digunakan terminologi ‘elite-elite di Senayan’, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah elite itu hanya ada di Senayan.
Harus kita perkaya pengertian elite itu, dengan pembentukan elite-elite bidang entrepreneurs, bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Tak kalah pentingnya, pembentukan elite dalam bidang seni, apakah itu seni drama dan pentas, seni suara dan musik serta seni sastera. Seni mempunyai kekuatan untuk melatih dan membentuk manusia kreatif dan penuh inspirasi dan berhati mulia karena menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Tentu harus ada lembaga di dalam rangka pembentukan elite-elite itu. Di situlah peranan perguruan tinggi, di situlah peranan research atau penelitian, serta kehidupan seni dan budaya.
Untuk bersaing masuk ke pasar dunia, beberapa perusahaan Jepang membeli perusahaan-perusahaan research di Eropa. Hasil research dan design dikirim ke Jepang lalu diproduksi. Kenapa Indonesia tidak bisa? Perusahaan Farmasi Kalbe Farma sudah mulai melakukannya. Kalbe Farma membentuk bidang researchnya di Singapura. Dari hasil research di situ mungkin perusahaan itu bisa menembus akses ke perkembangan ilmu bidang farmasi dan bioteknologi, agar bisa diproduksi di dalam negeri. Untuk masa datang, perlu memperhatikan nano technology. Teknologi nano ini adalah upaya makin memperkecil dan memperkecil ukuran volume zat, bukan micron lagi, tapi sudah nano, yang besarannya adalah seperseribu micron.
Tahun 2014 diperhitungkan bahwa dalam bidang farmasi dan medicinal akan bisa terwujud teknologi nano. Dengan teknologi nano itu molekul-molekul bahan baku obat itu makin kecil sehingga penetrasinya bisa lebih menembus dinding sel-sel. Masuk ke dalam sel dan dengan demikian makin efektif. Tinggal menunggu teknologi nano dalam bidang komputer dan elektronik. Bila nanti teknologi nano dalam komputer dan elektronik bertemu dalam sinergi dengan teknologi nano dalam bidang kimia, yakni dalam pembentukan molekulnya atau pembentukan zat-zatnya itu, sel-sel kanker langsung bisa diarah dan dituju, dikendalikan oleh komputer molekul skala nano itu masuk dan bisa menyebabkan penyembuhan kanker. Itulah yang berkembang sekarang. Korea pun sudah menerapkan teknologi nano. Sekarang sudah ada nano kalsium, jadi kemungkinan nanti juga nano jodium dan sebagainya. Kita segera akan berada sekarang di dalam teknologi nano. Dunia farmasi akan lebih menghasilkan produk-produk lebih efektif.
Tapi sementara itu terasa sedikit ironis, bahwa tatkala yang lain maju ke skala nano, kita di Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah-masalah macro. Menangani macro dan micro pun belum mampu, apalagi nano. Di sinilah terasa perlunya pembentukan elite-elite dalam pengertian luas di berbagai bidang. Saya mengikuti dari pemberitaan bahwa Universitas Pelita Harapan, atas prakarsa Mochtar Riadi, sudah membangun pusat penelitian teknologi nano. Rupanya beliau mencoba membawa teknologi nano ini khusus dalam bidang kanker. Saya kira ini suatu lompatan dalam bidang research. Kita betul-betul berharap bahwa teknologi nano ini akan membawakan kemajuan luar biasa  dalam bidang kemanusiaan.
Pembentukan elite-elite, dengan demikian, jangan hanya di bidang politik, tetapi di seluruh bidang kehidupan. Kita harus meninggalkan orientasi yang terlalu melihat harta, melihat materi, bukan mencari kepuasan karena berbuat sesuatu. Tidak punya achievement, padahal dalam hidup itu harus ada achievement oriented. Dalam pendidikan, how to achieve something menjadi salah satu tujuan penting.
Kemampuan nasional, demokrasi persaudaraan, kedewasaan dalam berparlemen dan keadilan sosial
 
Kata kunci terhadap berbagai ketertinggalan langkah kita sebagai bangsa adalah pendewasaan diri dan peningkatan kemampuan nasional. Dari catatan sejarah, kita melihat betapa ketidakdewasaan sikap menciptakan sejumlah kesulitan dan masalah, selain bahwa ketidakdewasaan itu sendiri memang adalah masalah. Peningkatan kemampuan nasional dicapai melalui peningkatan kemampuan individu-individu.
Kita bisa melihat dari sejarah, bahwa untuk menciptakan kemampuan nasional di Italia, Mussolini menjalankan fasisme, sedang untuk mengangkat kemampuan nasionalnya Jerman pada masa kekuasaan Hitler menggunakan rasisme. Kemampuan nasional Jepang ditopang oleh kehadiran Tenno Heika sebagai mitos untuk membawa seluruh rakyat ke arah peningkatan kemampuan nasional. Kekuatan Amerika dicapai melalui penegakan hukum. Hanya Inggeris yang memang menampilkan proses tersendiri yang dimulai dengan Magna Charta. Rakyat Inggeris memperoleh hak-hak demokrasinya sejak Magna Charta, tetapi mereka tetap mengakui raja dan memberikan tempat kepada raja. Dalam kehidupan politik Inggeris ada yang disebut House of Common yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, ada pula House of Lord, suatu majelis tinggi yang fungsinya bisa disamakan dengan senat meskipun bukan senat.
Perancis terpaksa mengalami revolusi dan berbagai bentuk ‘peperangan’ lainnya beberapa kali. Mulai dari Revolusi Perancis, setelah itu tampil kekuasaan kuat Napoleon yang membawa Perancis menuju peperangan demi peperangan bertahun-tahun lamanya. Setelah kalah, seluruh Eropa menghukumnya, lalu Perancis kembali ke dalam kekuasaan raja lagi, sebelum akhirnya menjadi republik. Untuk konteks Indonesia, tak boleh tidak demokrasi menjadi suatu keharusan, akan tetapi hendaknya jangan melupakan bahwa demokrasi yang kita bangun itu tidak boleh menghilangkan persaudaraan. Kehidupan demokrasi dan pengisian maknanya, harus kita capai dengan kekuatan sendiri dan dengan kemampuan seluruh rakyat.
Selain itu ada hal-hal yang memang harus kita lihat dan cermati dalam praktek politik kita sepanjang sejarah Indonesia merdeka, yaitu seringnya kita untuk terlalu cepat berpindah dari satu model ke model politik berikut. Sehingga belum ada kematangan dan kesiapan, termasuk kesiapan budaya, kita sudah langsung lagi pindah ke model berikut. Umpamanya dari tahun 1950 ke tahun 1959, kita menjalankan sistem demokrasi dan pemerintahan parlementer, dengan menggunakan Undang-undang Dasar Sementara. Dalam sistem itu, Presiden hanyalah Kepala Negara, tidak sebagai pemimpin pemerintahan, dan ada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun terlihat betapa saat itu, bangsa ini belum dewasa berparlemen. Partai-partai silih berganti selalu menarik menteri-menterinya dari kabinet, yang mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet. Semua proses itu berlangsung di luar parlemen. Parlemen itu tidak mempunyai bobot dalam menentukan di dalam kehidupan berpolitik. Tidak ada kesempatan mendewasakan diri dalam berparlemen. Sementara itu, di luar parlemen ada kekuatan militer sebagai faktor objektif dalam kekuasaan negara, tetapi kekuatan-kekuatan militer juga merasa digerogoti oleh partai dalam parlemen, sehingga terjadilah Peristiwa 17 Oktober 1952 yang bertujuan membubarkan parlemen.
Terlihat bahwa belum sempat terjadi suatu pendewasaan di satu bidang, sudah terjadi intervensi, baik dari partai atau dari militer dan kekuatan lainnya yang ada. Menurut saya, secara empiris, yang berparlemen dengan baik adalah Inggeris sebagai satu contoh. Tradisi berparlemen telah berlangsung begitu lama di negeri itu, dalam skala waktu berabad lamanya. Faktor stabilitas seperti misalnya yang sejauh ini dimiliki Malaysia, tidak kita punyai. Sebagai negara, Malaysia dibangun berdasarkan federasi dari kesultanan-kesultanan. Sultan-sultan ini menjadi faktor stabilitas. Terlepas dari tidak tertariknya kita kepada model kesultanan, seperti keengganan yang ditunjukkan para the founding fathers tatkala mempersiapkan kemerdekaan sebelum proklamasi 1945, Malaysia sudah mendewasa dengan model kesultanan yang konstitusional. Mereka memiliki kehidupan parlemen yang berjalan cukup baik. Karena mereka bekas jajahan Inggeris barangkali terlihat adanya model-model Inggeris, yang memiliki House of Lord dan Parlemen. Parlemen Malaysia relatif punya masa yang ‘tenang’ untuk mendewasakan diri.
Indonesia menjalani pengalaman yang amat berbeda. Begitu pada tahun 1950 berlangsung ‘penyerahan’ kedaulatan, hingga tahun 1959, dijalankan demokrasi dengan sistem parlementer yang diselingi berbagai masalah maupun krisis. Parlemen Indonesia tidak berkesempatan cukup untuk mengalami proses pendewasaan. Dalam sistem parlementer, partai-partai membentuk kabinet melalui pemberian mandat oleh Presiden. Tapi parlemen tak sekalipun ‘sempat’ menyampaikan mosi percaya atau mosi tidak percaya. Kabinet jatuh bangun melalui proses politik di luar gedung parlemen. Pada tahun 1959 Indonesia meloncat kepada apa yang disebut demokrasi terpimpin. Parlemennya pun sama sekali tidak tersentuh oleh proses pendewasaan, apalagi karena pada tahun 1960 Indonesia langsung memasuki situasi revolusi. Pemimpin Besar Revolusi membawahi seluruh lembaga-lembaga, termasuk parlemen yang sebenarnya harus berdiri sendiri dengan fungsi legislatifnya. Ini juga semacam cost politik yang harus dibayar untuk suatu sistem yang terpimpin seperti itu.
Demokrasi tanpa berparlemen adalah keganjilan bagi kehidupan berdemokrasi, meskipun tidak harus selalu berarti menjalankan sistem parlementer. Anggota-anggota parlemen yang mewakili aspek kedaulatan rakyat harus dewasa, mengerti filosofi negara, mengerti apa kebijakan-kebijakan. Mengerti dalam arti ditopang pemahaman mengenai aspek dan fungsi anggaran, mengerti tentang pengawasan eksekutif. Pada tahun 1966 DPR-GR kita diteruskan sampai tahun 1971 yaitu saat diadakannya pemilihan umum. Baru pada tahun 1973 ada kehidupan parlemen dengan MPR. Pemilihan umum dimemangkan oleh Golkar, 70-74 persen. Sebenarnya, pada pemilihan umum juga sudah ‘diketahui’ umum siapa-siapa saja calon yang dikehendaki oleh Golkar. Kita bisa melihat, umumnya unsur dalam DPR itu adalah orang-orang yang belum mempunyai wawasan-wawasan yang jelas. Oleh karena itu kehidupan berparlemen masih dalam taraf pendewasaan. Sekarang, setelah reformasi, parlemen kita juga mengalami setumpuk ‘masalah’. Parlemen banyak terisi oleh orang-orang yang sudah mengarah kepada hedonisme. Sekarang kita berada di dalam suatu situasi ‘politik untuk hidup’. Bukan hidupnya untuk berpolitik.
BILA suatu negara sudah memiliki kehidupan politik dengan parlemen yang berjalan baik, maka seharusnya secara ideal berpolitik itu adalah kehidupannya karena merasa terpanggil atas dasar dedikasi. Tetapi yang terjadi sekarang ini, malahan berpolitik itu adalah untuk mencari hidup. Bukan sekedar pragmatis lagi, tetapi berpolitik untuk mencari duit, hedonistik. Kehidupan secara umum juga menjadi dipengaruhi oleh bidang materi, cenderung konsumtif. Masyarakat konsumtif memang merupakan gejala post capitalism. Sekarang kita berada di dalam jangka masa yang terisi dengan perilaku konsumtif, dan belum masuk ke dalam masyarakat produktif. Dengan demikian makin terasa betapa aspek moral dalam kehidupan politik menjadi tertinggal. Kita selalu menganggap bahwa agamalah yang bisa meningkatkan moral, tetapi sebenarnya itu saja tidak cukup. Harus ada dukungan intelektualitasnya.
Moral itu akan tampil karena ada kelompok-kelompok intelektual dengan segala etikanya, yang bisa memberi jalan bagi kontribusi para intelektual masuk ke dalam kehidupan politik. Tugas kaum intelektual tak hanya sekedar menganalisa, tapi harus tahu juga memberikan latarbelakang-latarbelakang sesuatu tindakan. Setiap orang yang berpolitik itu harus tahu latar belakang dari action yang dilakukannya. Bila kita mendengar pidato-pidato dalam konvensi Partai Demokrat maupun Partai Republik di Amerika Serikat akan terasa adanya perbedaan. Dalam konvensi Partai Demokrat itu, setiap yang berpidato ada filosofinya di belakang pikirannya. Tidak hanya meningkatkan kesatuan Amerika, tetapi juga menjaga kebebasan manusianya. Dan itu harus tergambar dengan politik luarnegerinya. Oleh karena itu mereka tidak terlalu membiarkan atau tidak setuju tindakan yang dilakukan oleh George Bush untuk membuat peta kekuatan baru di dunia yang ingin dipengaruhinya melalui ‘perang’.
Barangkali kehidupan berpolitik dan berparlemen ini yang memang harus kita dewasakan. Dan peranan parlemen kita sekarang ini sepanjang yang dapat diikuti melalui pemberitaan-pemberitaan media massa, hanya menonjolkan soal-soal seketika. Undang-undang yang dihasilkan DPR belum cukup teruji apakah betul-betul sudah sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar kita dan dengan Pancasila atau tidak. Barangkali kita juga harus sampai kepada suatu titik nanti untuk kembali memperbaiki proses kerjasama antara eksekutif dan parlemen itu sebagai satu kesatuan sinergis.
Sekarang ini sepertinya kehidupan politik kita lebih pada parliament heavy karena eksekutif banyak menunjukkan kebimbangan dalam mengambil keputusan. Andaikata dalam sistem presidensial ini proses pengambilan keputusan berlangsung cepat dengan latarbelakang filosofis yang selalu jelas, maka barangkali pilihan parlemen itu akan lebih terarah kepada proses dialog. Sekarang PDIP misalnya menyatakan diri sebagai pihak oposisi, tetapi dalam menjalankan oposisinya, partai tersebut belum memperlihatkan gagasan kuat dan berbeda yang bisa menjadi alternatif. Sikap oposisi saat ini lebih banyak didasarkan pada faktor perbedaan belaka. Sikap oposisi itu harus ditampilkan dan digunakan dengan jelas, karena pada waktunya mungkin rakyat akan memilih pihak oposisi yang memiliki konsep alternatif yang argumentatif. Bukan sekedar oposisi yang menonjolkan faktor-faktor negatif eksekutif saja. Bukan demikian kiat berparlemen sebenarnya.
Bila kita melihat bagaimana sidang parlemen di Inggeris, banyak yang bisa dipelajari. Saat Perdana Menteri tampil berbicara di depan parlemen, maka setiap kali ia menyampaikan sesuatu, para anggota yang merasa setuju berdiri untuk mengekspresikan persetujuannya itu. Sebaliknya, bila pihak oposisi memberikan pikiran-pikiran lain, akan ada pula anggota-anggota parlemen yang berdiri untuk menunjukkan persetujuannya. Amat jelas apa yang diperdebatkan di parlemen dan jelas pula apa latar belakang perdebatan itu. Baru sesudah itu diambil keputusan dan keputusan itu tidak selalu diterima oleh semua partai.  Diadakan pemungutan suara untuk menerima keputusan yang akan diambil eksekutif atau tidak.
Mendewasakan kehidupan berparlemen, menjadi salah satu bagian yang harus kita lihat sebagai hal yang perlu kita prioritaskan. Pendewasaan parlemen tentu juga berarti mendewasakan partai dengan antara lain meningkatkan kemampuan berdialog. Sejumlah lembaga kajian dan pendidikan demokrasi, seperti Freedom Institute, Institut Leimena, CSIS, Akbar Tandjung Centre, Habibie Centre, Wahid Institute, Institut Maarif, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi dan berbagai lembaga serupa lainnya bisa mengambil peran untuk meningkatkan budaya dialog.
Bila kegiatan dialog intensif, maka cara-cara menunjukkan aspirasi melalui demonstrasi misalnya, mungkin akan berkurang karena adanya kanal terbuka melalui dialog tersebut. Dalam berdialog kita harus menghindarkan memaksakan pendapat dan kebenaran kita sendiri. Bila partai semrawut maka anggota parlemen yang masuk juga akan semrawut. Dan kelihatannya belakangan ini begitu pemilihan umum makin mendekat, maka rebutan tempat sebagai calon berikut yang lebih diutamakan untuk dipersoalkan, sedang persoalan masyarakat atau rakyat tergeser dari fokus. Persoalan masyarakat atau rakyat tidak menjadi masalah utama di parlemen yang tanpa kedewasaan. Pendewasaan tentu ada dalam konteks membangkitkan intelektualitas, kemampuan berpikir rasional dan kemampuan berpikir dalam kerangka sebab-akibat. Dengan kerangka berpikir seperti itu, bila sudah diketahui sesuatu keadaan sebagai akibat dari sebab-sebab, maka sebab-sebabnya itu yang harus diobati.
Sekarang ini kita melihat adanya ketidakteraturan dalam berpolitik, kebebasan jauh lebih ditonjolkan sehingga kerapkali terasa tidak bertanggungjawab lagi dan sewaktu-waktu bisa tergelincir menjadi anarki. Apalagi, bangsa ini memiliki dalam budayanya suatu sindrom amok, yakni gejala psikologis yang tampil sebagai perilaku mudah untuk bertindak membabi-buta melampiaskan amarah, tidak rasional dan tak terukur lagi dalam tindakannya. Budaya amok itu agaknya telah masuk ke dalam cara melaksanakan demokrasi.
Untuk mengekspresikan diri dan kehendak, cara demonstrasi lebih disukai karena lebih sesuai dengan budaya amok dibandingkan dengan cara dialog. Budaya semestinya bisa diarahkan ke arah yang positif, sikap amok jangan terus menerus dibawa, apalagi yang bersifat massal. Segala kebiasaan buruk dalam kebiasaan harus dibuang. Dalam politik memang dikenal massa actie seperti yang mulai dianjurkan dan digunakan Tan Malaka pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan. Tetapi perlu juga tidak melupakan peringatan Bung Karno yang mengatakan bahwa kita harus bisa membedakan massa actie dengan aksi massal. Baik Tan Malaka maupun Bung Karno menyebutkan dalam teori revolusi massa actie adalah untuk mematangkan faktor-faktor objektif di dalam masyarakat. Sedangkan aksi massal lebih merupakan aksi bersama secara massal karena terpicunya faktor-faktor subjektif dalam masyarakat dan tidak lagi didasari pikiran rasional. Berpolitik pada masa datang hendaknya dalam pengertian yang sesuai dengan Pancasila, yang berkaitan dengan nilai spiritualnya dan tetap berdasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Bila suatu cara berpolitik tidak bermakna meningkatkan harkat dan martabat manusia, tidak adil dan beradab, maka cara itu layak untuk ditinggalkan.
Pengertian pendewasaan berikutnya, adalah peningkatan modal bangsa yang berupa persatuan nasional dalam bhinneka tunggal ika. Peningkatan itu adalah melalui keadilan sosial dan demokrasi. Dengan demikian pendewasaan itu sama dengan meningkatkan kemampuan bangsa. Dalam kaitan ini pers yang sering dikatakan sebagai pilar keempat dalam demokrasi, juga memerlukan pendewasaan. Merupakan gejala belakangan ini, berita tentang suatu topik bisa diberitakan terus menerus secara tidak proporsional lagi, sampai menimbulkan efek kejenuhan. Sampai kadang-kadang masyarakat sepertinya tidak suka lagi mendengar berita itu. Tetapi sesudah itu lewat, tidak disinggung lagi, jadi bersifat musiman.
Padahal, tentu ada juga permasalahan yang perlu diberitakan secara tuntas karena ada aspek kepentingan umum. Sebagai contoh, kita harus berhati-hati dengan penanganan berita mengenai tugas KPK dalam menghadapi masalah korupsi. KPK juga jangan sampai over expose, sampai kepada aspek-aspek yang remeh dan mengalahkan persoalan esensial. Selain bisa membuat kejenuhan, arus deras pemberitaan yang berlebih-lebihan bisa juga membuat masyarakat bisa lupa hal-hal yang pokok dalam kaitan masalah korupsi, karena teralihkan pada hal-hal yang tidak esensial. Dan akhirnya masyarakat terdorong untuk melupakan saja.
Menurut saya berita itu harus betul-betul berdasarkan kejadian sesungguhnya, tetapi tidak semua kejadian itu tepat jadi berita. Harus bisa melihat mana berita yang cocok dan mana berita yang bila disiarkan berlebihan akan mempengaruhi kehidupan secara negatif. Diperlukan semacam lokalisasi informasi tanpa perlu mempertentangkannya dengan aspek kebebasan pers. Analoginya ada dalam bio molekular. Bila ada molekul yang perkembangannya bisa merusak yang lain ia harus dihambat, dilokalisir agar tidak menimbulkan kerusakan yang meluas. Itu juga yang saya sebut pengaruh struktural.
Sewaktu mengikuti ujian untuk mengambil SIM di Hamburg tempo dulu, polisi yang menguji saya selalu menyuruh berhenti di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh stop, seperti di persimpangan jalan, tanjakan, jembatan dan sebagainya. Agaknya itu merupakan bagian dari ujian. Meskipun diperintah berhenti, saya terus saja lewat dan baru berhenti di tempat yang seharusnya.
Pemahaman bahwa sesuatu mesti dilakukan pada waktu dan tempat yang seharusnya, hendaknya memang sudah tertanam dalam pikiran kita. Mengenai segala sesuatu kita harus bisa melihat mengapa dan apa latar belakangnya. Bila kita di tikungan, pengemudi mobil yang datang dari belakang tidak bisa melihat dari arah belokan. Jembatan biasanya hanya cukup untuk satu jalur dari masing-masing arah, sehingga tak tepat untuk berhenti di situ, dan sebagainya.
Intinya, kita juga harus tahu apa pengaruh sesuatu tindakan kita kepada yang lain. Pembuatan dan penyiaran berita semestinya juga dilakukan dengan cara, logika dan pertimbangan seperti itu. Tidak semua kejadian harus dan layak diberitakan. Bahwa berita itu harus berdasar pada suatu peristiwa yang betul terjadi, memang ya, tapi pada sisi lain pemberitaan itu juga harus sesuai dan bisa diserap masyarakat. Ada juga peristiwa-peristiwa yang publikasinya harus dilokalisir kalau pemberitaan itu bisa memecah masyarakat. Media massa juga harus bisa berperanan positif dalam memberitakan parlemen sehingga bersifat mendewasakan parlemen. Media massa memang mempunyai peranan yang krusial, di satu sisi harus memenuhi hak masyarakat untuk mendapat informasi yang terkait dengan pembangunan demokrasi, tetapi di pihak lain juga harus menghindari penciptaan prasangka yang destruktif di kalangan masyarakat dan menyiarkan pemberitaan yang menabrak hak demokrasi orang lain.
TITIK lemah lainnya dalam peningkatan kemampuan nasional dan sekaligus menjadi penghambat jalan menuju pencapaian keadilan sosial, adalah masalah korupsi. Korupsi menjadi lebih subur karena sebagian bangsa ini juga memang hidup dalam suatu suasana konsumerisme dan hedonisme. Dengan hedonisme, moral kita akan lebih dipengaruhi oleh harta atau kesenangan yang didapat dari harta itu. Peranan kaum intelektual menjadi penting –selain dari peranan agama yang biasanya lebih formalistis– untuk memberikan pencerahan melalui diskusi-diskusi, memperkuat dialog-dialog dan kemampuan berdialog. Dengan berbagai upaya seperti itu akan terjadi pendewasaan. Pendewasaan politik juga berarti keharusan pemberian kesempatan untuk berbuat. Kesempatan untuk berbuat, sebenarnya adalah juga salah satu pangkal dari demokrasi. Berikan rakyat kesempatan untuk ikut berbuat, dimulai dalam kaitan pemilihan umum yakni memberi suara, kemudian kesempatan untuk mengkontribusikan konsep dan gagasan, serta membuka pintu bagi social participation di segala bidang kehidupan. Willy Brandt, yang pernah menjadi Kanselir Jerman Barat, menyebutnya sebagai mitmachen, ikut berbuat. Adanya kesempatan ikut berbuat akan mempermudah masyarakat untuk mengerti demokrasi itu.
 Menghindari malapetaka baru: Revitalisasi Pancasila
 
Secara lebih luas dalam masyarakat, harus ada institusi-institusi untuk lebih merekatkan persaudaraan antar rakyat khususnya di desa-desa, sebab akibat kegiatan-kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang terus menerus, tampak gejala retakan dalam persaudaraan antar masyarakat di daerah-daerah. Suasana persaingan yang mengarah pertarungan kekuasaan dengan melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat di daerah-daerah dalam pilkada-pilkada, ternyata menciptakan pembelahan-pembelahan dalam tubuh masyarakat. Masyarakat terus menerus dipengaruhi oleh kehidupan politik yang penuh intrik. Partai-partai terus menerus memberikan propaganda demi pencapaian kemenangan tanpa mempertimbangkan lagi akibat-akibat bisa terjadinya pembelahan masyarakat. Dalam setiap pemilihan kepala daerah timbul friksi mendalam yang bisa berlangsung berkepanjangan. Kita harus punya institusi untuk bisa kembali mempersatukan masyarakat. Harus ada upaya konvergensi kembali dalam kehidupan masyarakat, bukan terus menerus mengalami divergensi. Kecenderungan divergensi masyarakat dipertinggi kadarnya oleh pemilihan-pemilihan kepala daerah itu, sehingga masyarakat makin terbelah, makin terburai. Kalau sudah terburai, masyarakat kita makin atomistik. Kita harus menemukan cara bagaimana persaudaraan itu di desa-desa tetap terpelihara. Tawuran antar desa, kini menjadi hal yang biasa, nanti tawuran antar dusun atau antar rukun warga dan seterusnya di satu desa. Pada titik ini kita sudah harus lebih berhati-hati.
Sebelum terlalu terlambat lebih baik kita menghidupkan institusi yang memperbanyak komunikasi, salah satunya misalnya adalah institusi yang lebih banyak bersifat kebudayaan. Di pulau Jawa, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat, umumnya kalau ada pertunjukan wayang golek atau wayang kulit, masyarakat seakan mempersatukan diri dalam ‘kenikmatan’ budaya. Mereka tidak ingat lagi perbedaan karena ‘politicking’ berkadar tinggi yang melanda kehidupan mereka sehari-hari. Institusi budaya seperti ini harus diperbanyak. Untuk luar Jawa cari bentuk budaya atau adat istiadat lain yang bisa mengkonvergensikan masyarakat. Jangan sampai fungsi persaudaraan, lama kelamaan jadi makin meredup karena cahaya memancar divergen, tidak lagi bersinar kuat dalam pancaran yang konvergen. Tidak hanya kita yang bersifat kekeluargaan dan penuh persaudaraan. Kemanusiaan itu ada di mana-mana, universal.
Dalam Pancasila disebutkan sila perikemanusiaan yang adil dan beradab itu, berdasar Ketuhanan yang maha esa, maka tidak bisa tidak, sesungguhnya bangsa ini harus dan akan mampu berada dalam pergaulan dan persaudaraan antar bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang universal. Tetapi kita harus bisa memulainya lebih dahulu dalam wujud penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terintegrasi dan demokratis. Perbanyak propinsi dengan sistem otonomi, akan tetapi sebaliknya untuk pemerintahan kabupaten di dalam propinsi-propinsi yang memiliki otonomi, perlu semacam evolusi sistem otonomi yang sekarang kita jalankan. Untuk mengelola birokrasi dan pengadministrasian pembangunan di daerah tingkat dua, dijalankan merit system, dan pusat membantu bupati dengan kemampuan profesional dan ditempatkan tim teknis sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam sistem yang dijalankan sekarang terlalu banyak kemunduran, berupa terjadinya pembelahan-pembelahan masyarakat, dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Sekarang ini misalnya ada bupati, yang begitu menang pemilihan kepala daerah, segera mengganti semua pejabat di jajaran pemerintahannya, tanpa mengindahkan lagi sistem dan tata aturan kepegawaian yang ada dalam undang-undang. Ia mengganti para pejabat dengan orang-orang baru dari kalangan keluarganya dan atau dari kalangan teman-temannya. Ini menambah peruncingan pembelahan pasca pilkada yang memang sudah tercipta dalam pelaksanaan pilkada itu sendiri sebelumnya, yang berkonotasi pertarungan politik dan pertarungan kelompok masyarakat. Semua ini jangan diteruskan, kalau dibiarkan 5-10 tahun lagi divergensi masyarakat akan makin menguat dan pada akhirnya menjadi satu malapetaka baru. Kita seringkali menganggap persatuan nasional kita sudah final, terutama dalam anggapan yang sloganistik, tetapi kenyataan kerapkali menunjukkan hal-hal sebaliknya. Institusi-institusi untuk memperkuat persatuan nasional ini harus menjadi suatu concern bersama. Semangat Sumpah Pemuda/ Bangsa 1928 bagaimanapun harus tetap dihidupkan.
Diperhadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya malapetaka baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang telah berkali-kali kita alami dalam sejarah Indonesia modern, untuk kesekian kalinya kita berpaling kembali kepada nilai-nilai yang telah kita miliki dalam Pancasila. Ini tentu bukan sekedar retorika, apalagi sekedar klise. Bagaimanapun tantangan yang kita hadapi saat ini, yang berasal dari dalam tubuh bangsa ini sendiri maupun tantangan dari luar yang timbul karena persaingan global dewasa ini, harus bersandarkan kepada suatu dasar yang kepadanya bersandar gagasan politik, maupun gagasan-gagasan ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Artinya, ada kebutuhan terhadap satu ideologi. Dan ideologi satu-satunya yang kita miliki adalah Pancasila.
Terlepas dari belum tercapainya kepuasan sepenuhnya atau sikap skeptis yang mungkin saja ada terhadap Pancasila, tak mungkin kita menyusun kembali suatu ideologi baru. Katakanlah, untuk menandingi dan atau menghadapi konsep neo liberalisme yang sebagai fakta senantiasa mematahkan semua ideologi lain terutama melalui hegemoni dan kekuatan ekonomi secara global. Pertanyaannya, apakah Pancasila mempunyai daya tanding ? Dalam pengutaraan-pengutaraan yang disampaikan Rahman Tolleng, Marzuki Darusman SH, Dr Anhar Gonggong dan Dr Abdul Hadi WM, dari sudut pandang dan pengalaman politik, hukum, ekonomi, sejarah maupun agama dan budaya, nilai-nilai dalam Pancasila secara hakiki memenuhi syarat kemampuan gagasan yang dibutuhkan sebagai suatu ideologi modern. Tetapi, menurut Marzuki Darusman, diperlukan proses ideologisasi lebih lanjut. Saya sendiri menyebutkan kebutuhan itu sebagai: Revitalisasi Pancasila.
Dalam proses revitalisasi tercakup pengertian Pancasila sebagai ideologi merupakan pangkal atau dasar berpikir, lalu ada prinsip-prinsip, kemudian ada institusi-institusi yang menggerakkannya, dan terakhir ada ukuran-ukuran untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip itu terwujud atau tidak. Prinsip-prinsip adalah bagaimana sebagai ideologi Pancasila meningkatkan harkat dan martabat manusia, bagaimana meningkatkan persatuan nasional dan bagaimana menciptakan kesejahteraan dalam keadilan sosial. Institusi-institusi apa saja yang diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip itu. Setelah itu, kita mengukur tingkat keberhasilannya. Karena, pada hakekatnya ideologi itu dalam pelaksanaannya terukur, antara lain dengan melihat sejauh mana institusi-institusi untuk melaksanakan prinsip-prinsip di dalamnya bisa bekerja dengan baik secara teratur, serta apa yang diperoleh masyarakat dengan hak-hak demokrasinya dan dalam kesejahteraan, dan sebagainya sebagaimana telah coba kita uraikan dalam beberapa bagian buku ini. Kita mencatat kembali, sebagai suatu resume, bahwa dalam kaitan prinsip dan gagasan yang terkait dengan Ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil  dan beradab, amat besar peranan agama yang dijalankan atas dasar saling menghargai sesama umat seagama maupun antar agama. Selain itu diperlukan sikap keterbukaan kaum beragama terhadap kemajuan ilmu dan gagasan-gagasan baru dalam kehidupan beragama dan kemanusiaan. Sedang pada pada sisi pemerintah, harus makin terlihat kesungguhan dalam menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, seperti yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar kita.
Dalam kaitan persatuan nasional dan demokrasi, pendewasaan dalam kehidupan berpartai dan berparlemen merupakan kebutuhan utama, begitu pula dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan. Secara menyeluruh untuk pelaksanaan prinsip-prinsip dalam Pancasila, perlu memperbanyak dan memperkuat keberadaan lembaga-lembaga dengan fungsi penyelenggaraan dialog yang seluas-luasnya. Tak kalah pentingnya memperkuat aspek komunikasi masyarakat terutama melalui institusi-institusi budaya dan kebudayaan, yang mengandung nilai-nilai keindahan dan keluhuran tradisional maupun universal. Secara khusus untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah penting membentuk dan memperkokoh lembaga-lembaga jaminan sosial dan kesehatan, memperkuat sektor koperasi, membina sektor non formal sebagai alternatif lapangan nafkah dan kreativitas ekonomi, serta berbagai kebijakan yang diperlukan untuk kepentingan pemerataan keadilan dan kesempatan hidup serta kesempatan ‘turut berbuat’ bagi semua orang.
Sebagai penutup, saya memberi catatan bahwa tulisan ini tidak bertujuan untuk memberi satu kata akhir. Tulisan ini bahkan dimaksudkan sebagai pembuka bagi satu rangkaian dialog berkelanjutan mengenai Pancasila, sehingga pada akhirnya kita tiba kepada satu tingkatan memadai dalam revitalisasi Pancasila. Dan, pada saatnya dalam artian sebenarnya, Pancasila menjadi ideologi yang merupakan pangkal berpikir kita semua untuk mencapai tujuan-tujuan bersama sebagai bangsa dalam satu negara. Terutama, dalam mencapai tujuan negara sejahtera, yakni terwujudnya keadilan sosial yang secara terus menerus dinantikan oleh bangsa ini.

*Tulisan ini adalah Bagian Kelima (bagian penutup) buku Prof Dr Midian Sirait “Revitalisasi Pancasila”, yang ditulis 2008 bertepatan dengan usia ke-80. Kini telah almarhum. Buku ini menjadi karya terakhir beliau. Semasa di Jerman, kuliah sosiologi dan politik sambil mempersiapkan disertasi Doktor Ilmu Pengetahuan Alam FU Berlin Barat, dan lulus Doktor Rerum Naturalum FU Berlin Barat (1961). Di tanah air beliau dikenal sebagai salah seorang konseptor pembaharuan politik melalui perombakan
struktur politik di masa pergolakan 1966 hingga tahun 1970-an.

<photo id=”1″ />
13
Aug
13

IpTek : Pesantren Akar Pendidikan Islam

Pesantren Akar Pendidikan Islam (Bagian-1)

Selasa, 06 Agustus 2013, 14:36 WIB
Damanhuri/Republika
Pendidikan di pondok pesantren (ponpes)
Pendidikan di pondok pesantren (ponpes)

REPUBLIKA.CO.ID,

Pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia.

Pondok Pesantren (Ponpes) masih menjadi pilihan masyarakat untuk mendidik putra-putri mereka. Apalagi, dengan banyaknya ponpes yang berwajah modern, makin banyaklah anak bangsa yang berkesempatan mengenyam pendidikan agama tanpa melupakan pendidikan umum.

Berdasarkan pendataan ponpes 2010-2011 dari Kementerian Agama, terdapat 27.218 ponpes yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah santri secara keseluruhan bahkan mencapai 3.642.738 orang.

Secara bahasa, pondok berarti tempat tinggal atau bangunan sementara. Pondok dalam bahasa arab disebut al fundduq yang bermakna asrama, tempat penginapan sementara.

Adapun pesantren dari kata pe-santri-an yang bermakna tempat para santri. Santri, menurut Zamakhsyari Dhofier dalam Tradisi Pesantren, berasal dari kata sant yang bermakna manusia baik dan tri yakni suka menolong. Sehingga, santri berarti manusia baik yang suka menolong secara kolektif.

Adapun Abdurrahman Mas’oed dalam Sejarah dan Budaya Pesantren memaknai santri sebagai orang yang mencari pengetahuan Islam. Sehingga, pesantren mengacu pada tempat di mana para santri tinggal dan mendapat pelajaran.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Clifford Geertz justru memaknai terminologi santri dari bahasa Sanskerta shastri yang berarti ilmuan Hindu yang terpelajar dan pandai menulis. Pun dengan CC Berg. Ia memaknai santri dari shastri, yakni orang yang ahli kitab suci Agama Hindu.

Dengan kata lain, ilmuwan Barat cenderung berpendapat bahwa ponpes setelah Islam datang di Indonesia merupakan hasil akulturasi dengan agama sebelumnya, Hindu-Buddha.

Namun, banyak pendapat yang mengatakan pesantren tidaklah berhubungan dengan tradisi Hindu-Buddha, melainkan berhubungan dengan Timur Tengah.

Banyaknya Muslimin Indonesia yang belajar ke Timur Tengah yang saat pulang membawa gaya pengajaran dari tanah kelahiran Islam.

Reporter : afriza hanifa
Redaktur : Damanhuri Zuhri
868 reads
Sesungguhnya Allah SWT mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan karena keliru, karena lupa, dan karena dipaksa (HR Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Pesantren Akar Pendidikan Islam (Bagian-2)

Selasa, 06 Agustus 2013, 14:39 WIB
Damanhuri/Republika
Pendidikan di pondok pesantren (ponpes)
Pendidikan di pondok pesantren (ponpes)

REPUBLIKA.CO.ID,

Pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia.

Gaya mengaji di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diterapkan para cendekiawan Muslim Indonesia dalam menggelar majelis saat pulang kembali ke Tanah Air.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Islam di Indonesia mengatakan, informasi tentang asal-usul lembaga pesantren sangat sedikit, bahkan tidak diketahui kapan lembaga tersebut mula-mua didirikan.

Terdapat pendapat bahwa pesantren merupakan kelanjutan dari lembaga serupa yang pernah ada pada masa pra Islam. Menurut Sugarda Purbakawaca, pesantren lebih mirip lembaga pendidikan Hindu ketimbang lembaga pendidikan Arab.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sutejo Brodjonegara yang menyatakan bahwa sistem pendidikan pesantren aslinya bukan berasal dari Arab, tetapi Hindu.

“Pendapat-pendapat tersebut bersifat spekulatif yang mungkin ada benarnya karena terdapat indikasi bahwa tempat-tempat pertapaan pra Islam tetap bertahan beberapa waktu setelah Jawa diislamkan. Bahkan, tempat pertapaan yang baru terus didirikan. Namun, tidak jelas apakah semua itu merupakan lembaga pendidikan tempat pengajaran agama Islam berlangsung,” tulis Marwati dan Nugroho.

Dari survei Belanda pertama mengenai pendidikan pribumi yang diadakan pada 1819 disebutkan, pesantren yang sebenarnya pada waktu itu belum ada di seluruh Jawa.

Lembaga-lembaga pendidikan yang mirip pesantren dilaporkan terdapat di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo.

Di daerah lain tidak terdapat pendidikan resmi sama sekali, kecuali pendidikan informal yang diberikan di rumah-rumah pribadi dan masjid.

Adapun pesantren tertua yang dapat diketahui tahun berdirinya adalah Pesantren Tegalsari di Ponorogo, Jawa Timur.

Pesantren ini didirikan oleh Sultan Paku Buwono II pada 1742 sebagai tanda terima kasih kepada Kyai Hasan Besari. Paku Buwono II juga membangun masjid dan asrama untuk santri.

Reporter : afriza hanifa
Redaktur : Damanhuri Zuhri

Pesantren Akar Pendidikan Islam (Bagian-3, habis)

Selasa, 06 Agustus 2013, 14:46 WIB
Damanhuri/Republika
Pendidikan di pondok pesantren (ponpes)
Pendidikan di pondok pesantren (ponpes)

REPUBLIKA.CO.ID,

Pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia.

Menurut Abdurrahman Mas’ud dalam Intelektual Pesantren-Perhelatan Agama dan Tradisi, asal usul pesantren berkaitan dengan kehadiran Walisongo di abad 15-16 Masehi di Pulau Jawa.

Menurutnya, para Walisongo memadukan aspek agama dan sekuler untuk mengajarkan Islam di tengah masyarakat. Maka, dihasilkan sebuah lembaga pendidikan yang unik. Dari gaya pengajaran Walisongo, ponpes yang tumbuh pun terus mengacu pada gaya Walisongo.

Menengahi beragam pendapat, Haedari Amin dalam Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global menuturkan, perbedaan pendapat tidaklah membenarkan salah satunya.

Beragam pendapat, kata Amin, memiliki sisi kebenaran. “Kedua pendapat ini saling mengisi dan pesantren memang tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur Hindu yang sudah lebih awal ada di Indonesia dan unsur-unsur Islam Timur Tengah di mana Islam berasal,” tuturnya.

Terlepas dari asal-usul pesantren yang beragam, Amin mengatakan, pesantren menjadi akar dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pasalnya, pesantren dianggap sebagai metode pendidikan kelahiran Indonesia.

Dalam perkembangannya, lahirlah madrasah dan sekolah Islam. “Berbicara mengenai akar sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pesantren. Karena Pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia,” tuturnya.

Pengajaran di pesantren hampir seluruhnya dilakukan dengan pembacaan kitab. Terdapat dua metode yang selalu digunakan ponpes, yakni sorogan dan bandingan atau weton.

Metode sorogan yakni santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Kiai membacakan pelajaran berbahasa Arab kalimat demi kalimat kemudian menerjemahkannya dan menerangkan maksudnya.

Adapun metode bandongan yakni metode kuliah. Dalam metode ini, para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran secara kuliah.

Reporter : afriza hanifa
Redaktur : Damanhuri Zuhri
13
Aug
13

Hikmah : Istiqamah Ibadah Pasca Ramadhan

Istiqamah Ibadah Pasca-Ramadhan

Senin, 12 Agustus 2013, 07:04 WIB

Komentar : -1
Warga muslim Cina tengah beribadah di dalam Masjid Niujie, Beijing, Selasa (16/7).(AP/Andy Wong)
Warga muslim Cina tengah beribadah di dalam Masjid Niujie, Beijing, Selasa (16/7).(AP/Andy Wong)

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Dr Muhammad Hariyadi MA

Suasana hari raya Idul Fitri masih menyelimuti kita. Kebahagiaan dan kegembiraan masih lekat terasa karena setiap muslim merasakan limpahan karunia dan rahmat Allah SWT. Seandainya bukan karena kewajiban untuk masuk kerja, maka suasana tersebut masih berlangsung sebab manusia memiliki kecenderungan untuk memperpanjang masa bahagia.

Namun telah menjadi fenomena umum jika Ramadhan berlalu, maka ketaatan di dalam menjalankan ibadah dan aneka kebajikan menjadi menurun dan melemah. Jumlah jemaah shalat lima waktu dipastikan drastis menurun. Kesemarakan orang-orang dalam berinfak berkurang. Kelembutan hati dan perilaku yang memancar di bulan Ramadhan menjadi sirna.

Padahal kesemua kebiasaan baik tersebut tidak seharusnya hanya terjadi di bulan Ramadhan. Idealnya kebiasaan baik Ramadhan mampu menghiasi 11 bulan lain di luar Ramadhan, karena perintah shalat berjamaah, berinfak dan berbuat kebajikan serta bersikap lemah lembut dengan sesama manusia adalah akhlak Islam sepanjang zaman. Bahkan semua perilaku kebaikan tersebut merupakan pemberian (minhah) dari Allah SWT guna merepresentasikan diri seorang muslim sebagai hamba terpilih dan contoh yang mudah bagi manusia di sekelilingnya.

Jika kita perdetail, paling tidak terdapat empat kebiasaan (habit) kebajikan yang ditinggalkan oleh madrasah ramadhan, yaitu: puasa di siang hari, shalat sunah di malam hari, membaca Al-Qur’an di sela-sela puasa dan shalat malam, serta mensegerakan diri dalam perbuatan kebajikan. Keempat kebiasaan tersebut jika mampu diistiqamahkan di luar Ramadhan, niscaya akan menjadi akhlak kaum muslim sepanjang zaman.

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang berkata: “Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), “Janganlah kalian merasa takut dan bersedih hati; dan bergembiralah dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.” (QS. Fussilat: 30).

Mengapa istiqamah dalam beribadah pasca-Ramadhan itu penting?

Pertama, karena kelanggengan memerlukan kesungguhan, ketekunan dan kesabaran. Dan ketiga unsur tersebut merupakan profil terpuji seorang muslim. Aisyah RA berkata : “Di dalam melakukan shalat, Nabi SAW menggemari untuk menunaikannya dengan langgeng, sehingga bila kantuk menguasainya atau karena sakit hingga tidak dapat bangun malam, maka beliau melaksanakan shalat di siang hari sebanyak dua belas rakaat.” (HR. Muslim).

Kedua, keistiqamahan yang panjang akan memberikan hasil yang besar dan luar biasa, tanpa tersadari secara langsung oleh pelakunya dan keistiqamahan tersebut tetap berpahala pada saat yang bersangkutan udzur sakit atau bepergian.

Rasulullah Saw bersabda: “Jika seseorang sakit atau melakukan perjalanan, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika bermuqim (tidak bepergian) dan dalam keadaan sehat.” (HR. Bukhari).

Ketiga, keistiqamahan menunjukkan kuatnya iman seseorang dan menjauhkan diri dari virus jenuh beramal. Rasulullah SAW bersabda: ”Setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futur (malasnya). Barangsiapa yang kemalasannya masih dalam sunnah (petunjuk) Nabi SAW, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barangsiapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang.” (HR. Tabrani).

Inilah pentingnya Istiqamah ibadah di luar Ramadhan yang dengannya sesungguhnya setiap pribadi sedang menapaki jalan orang-orang saleh yang akan membimbingnya pada penghapusan dosa dan lebih mendekatkannya kepada Allah SWT.

Wallahu A’lam.

Redaktur : Heri Ruslan
3.694 reads

Terasa Nikmatnya

Selasa, 13 Agustus 2013, 00:31 WIB
Republika/ Yasin Habibi
Beribadah di Bulan Ramadhan
Beribadah di Bulan Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ustaz Hasan Basri Tanjung MA*

Suatu ketika Aisyah Ra. bercerita, ia melihat Nabi SAW. qiyamullail dengan khusyu’. Ketika terbangun, Nabi masih shalat. Lalu ia tidur dan terbangun lagi, ternyata Nabi SAW masih shalat hingga bengkak kakinya.

Begitu selesai, Aisyah bertanya : ”Untuk apa engkau melakukan ini ya, Rasulullah ? Padahal telah diampuni dosa-dosamu yang lampau dan yang akan datang?” Nabi SAW menjawab dengan tawadhu’ : ”afalaa akuuna ’abdan syakura” (Tak sepatutnyakah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?). (HR. Muttafaq ’alaih).

Dalam al-Qur’an, ungkapan ’abdan syakura (hamba yang bersyukur), ditemukan dalam surat al-Isra ayat 3 yang ditujukan kepada Nabi Nuh as.

Nabi Sulaiman yang kaya raya dan berkuasa, juga selalu berdoa agar diberikan rasa syukur (QS.27:19).  Orang yang bisa merasakan nikmatnya karunia itu hanyalah orang-orang yang bersyukur, yakni orang-orang baik. Baik hati, pikiran, ucapan dan lakunya.

Dengan rasa syukur itu pula, Allah terus menambahkan karunia baginya (QS. 14:7-8,27:40,31:12). Sepatutnya kita  bersyukur (QS. 28:73,39:66,45:12), namun kebanyakan tidak pandai bersyukur (QS.2;243,40:61), dan sedikit yang bersyukur (QS.7:10,32:9,34:13,67:23).  Kiranya kita menjadi yang sedikit itu.

Abu Hurairah Ra, meriwayatkan Nabi SAW bersabda : ”… dan bagi orang yang berpuasa itu akan beroleh dua kegembiraan. Di kala berbuka, ia bergembira dengan berbuka itu dan di saat ia menemui Tuhannya nanti, ia akan gembira karena puasanya itu.” (HR. Ahmad dan Muslim).

Beranjak dari Hadis tersebut maka ibadah dan amal saleh akan menghantarkan kita untuk meraih tiga kenikmatan yakni: Pertama : Nikmat Material.

Dalam Hadis di atas, kata fariha bi fitrihi bermakna gembira di saat berbuka puasa setelah matahari terbenam.  Terasa nikmatnya segelas air teh  dan sesuap nasi. Minum yang paling nikmat ketika haus dan makan yang paling nikmat di saat lapar.

Selain itu, makan bersama orang lapar, baik lapar karena puasa maupun orang yang kelaparan (fakir miskin). Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan (QS.7:31). Kelak di Hari Kiamat pun kita diberikan makan dan minuman yang enak (QS.52:19,69:24,77:43).

Nikmat material berkaitan tubuh (fisik) dan indikasinya jelas yakni  enak makan, buang air/angin, tidur, hubungan suami istri. Jika hal ini terasa nikmat maka badan akan sehat. Sehat itu nikmat sekali.

Oleh karena itu, selesai menikmatinya, mestinya berdoa ”alhamdulillah...”. Tentu nikmat pula punya harta banyak, kendaraan mewah, perhiasan, sawah ladang dan seterus sebagai perhiasan dunia (QS.,3:14).

Kedua : Nikmat Sosial. Selain dimaknai dengan berbuka puasa, fariha bi fitrihi diartikan pula dengan gembira di saat Hari Raya Idul Fitri. Nikmat berkumpul dengan orang tua, sanak famili dan handai taulan (silaturrahim).

Kebersamaan ketika sahur, berbuka, Shalat Taraweh dan tadarus al-Qur’an bersama keluarga. Buka puasa bersama (ifthar jama’i) dengan yatim dhuafa dan asatidz disertai dengan pemberian bingkisan.

Nikmat berbagi, bahagia memberi. Shalat Ied di pagi hari yang sejuk dan syahdu dengan lantunan takbir yang mendayu-dayu. Setelahnya, saling bersalaman dan berpelukan sebagai tanda pemaafan. Duduk bersama keluarga untuk introsfeksi diri dan saling memaafkan.

Mudik ke kampung dengan berbagai cara dilakukan, biaya seadanya, perjalanan yang melelahkan, tidur tak sempat, musibah mengancam, bahkan tidak sedikit yang mudik ke kampung asal. 

Bersimpuh, mencium tangan dan memeluk orang tua yang mulai renta, memohon maaf dan ridhanya.  Rasa lelah menempuh perjalanan panjang tak dirasakan lagi, tinggal nikmatnya.

Ketiga : Nikmat Spritual. Nabi SAW adalah hamba yang pandai bersyukur.  Padahal, Allah sudah memberikan privillage (hak istimewa) yakni ma’shum (terjaga atau terampuni dari dosa).

Nikmat spritual adalah nikmat iman dan islam. Kita akan kehilangan nikmat material dan sosial, tapi jangan kehilangan nikmat spritual. Nikmat dan senang  beribadah dan beramal saleh.

Kedua nikmat sebelumnya itu bersifat nisbi dan sesaat, tapi nikmat spritual itu hakiki, mutlak hingga Akhirat. Dalam shalat, kita berdoa agar ditunjuki jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang telah diberi nikmat (QS.1:6-7). Yakni para Nabi, as-Shiddiqin, As-Syuhada wa Ash-Shalihin (QS.4:69).

Beribadah karena rasa syukur dan cinta kepada Allah. Terasa nikmatnya beribadah itu seakan hati dilanda cinta asmara. Ingin selalu dekat dan berlama-lama dengan sang kekasih, dengan rasa syahdu dan rindu.

Mengabdi kepada Allah, bukan hanya karena takut neraka dan mengharap surga, tapi karena cinta.  Mengharap kehidupan akhirat yang surgawi (QS.3:15) dan bertemu Allah kelak (fariha ’inda liqoi robbihi). Bagi yang berpuasa, Allah telah siapkan satu pintu khusus yakni ar-Rayyan (HR. Bukhari Muslim).

Kenikmatan material itu hanya jalan untuk meraih kenikmatan sosial. Orang yang terjebak dengan nikmat material itu laksana binatang piaraan. Nikmat material dan sosial itu sementara dan akan sirna. Kita akan ditinggalkan atau kita yang meninggalkannya.

Oleh karena itu, nikmat spritual harus diraih. Walau pun kita tak punya materi yang banyak dan keluarga yang mendampingi lagi, tapi kita punya Allah yang akan menyertai setiap langkah, ke mana, di mana dan kapan pun. Allah yang patut menjadi sandaran, gantungan dan tujuan hidup kita. Allahu a’lam bish-shawab.

*Ketua Yayasan Dinamika Umat dan dosen Unida Bogor

Redaktur : Damanhuri Zuhri
13
Aug
13

Hikmah : Mengapa Muslimah Harus Berjilbab ?

Mengapa Muslimah Harus Berhijab?

Selasa, 13 Agustus 2013, 13:04 WIB
Rakhmawaty La’lang
Para muslimah berhijab
Para muslimah berhijab

REPUBLIKA.CO.ID, Hijab secara harfiah artinya tabir, tirai, atau dinding. Di dalam syariat Islam bermakna perlindungan wanita dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya. Rasulullah SAW telah menerangkan bahwa wanita ialah aurat yang mesti dilindungi. Di dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan dari perlindungan itu dapat berupa pemakaian jilbab.

Keharusan kaum wanita memakai jilbab tertera dalam surat an-Nur ayat 31, ”Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan, hendaklah mereka menutupkan kain kudung sampai ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.”

Menurut pakar tafsir, Dr Mukhlis Hanafi, ayat di atas bersifat umum. Berlaku tidak hanya pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga bagi seluruh umat Muslim di mana pun dan sampai kapan pun. ”Ayat itu jelas bersifat umum. Itu sudah menjadi kesepakatan banyak ulama. Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah batas-batas penutupan aurat,” tuturnya.

”Para ulama dari Arab Saudi memandang bahwa penutupan aurat mencakup seluruh badan, termasuk wajah. Ulama lain berpendapat yang ditutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan ulama bermazhab Hanafi lebih longgar lagi. Mereka membolehkan membuka anggota badan hingga di atas mata kaki dan lengan tangan,” terangnya.

Ketentuan menjaga aurat ini juga tercantum dalam surat al-Ahzab ayat 59 yang artinya sebagai berikut, ”Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, hendaklah mereka menutup kepala dan badan mereka dengan jilbabnya supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Redaktur : Endah Hapsari
2.932 reads
Berita Terkait:

Pilihlah Laki-Laki Seperti Ini untuk Jadi Suami

Senin, 12 Agustus 2013, 11:58 WIB

WordPress.com
Pasangarn suami istri (ilustrasi).
Pasangarn suami istri (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, Masalah pernikahan mendapat perhatian yang sangat khusus dalam ajaran Islam.  Sebelum menikah, seorang Muslimah dianjurkan untuk memperhatikan kriteria dan kualitas calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya hingga akhir hayat.

Umar bin Khatthab RA seperti dikutip dalam kitab Makarim al-Akhlaq, mengajarkan kaum Muslimah agar memperhatikan kriteria laki-laki calon suaminya. Menurut Umar, kriteria laki-laki secara umum terbagi ke dalam tiga golongan.

Pertama, laki-laki yang menjaga diri, lemah lembut, cepat berpikir, dan memiliki keputusan yang tepat. Kedua, laki-laki yang ketika dihadapkan pada satu persoalan akan pergi pada orang yang ahli untuk meminta nasihat dan masukan. Dan ketiga, laki-laki yang selalu bingung, tidak pintar, dan enggan mendengarkan pendapat orang lain.

Tidak semua Muslimah mendapatkan jodoh terbaik seperti dijelaskan Umar pada kriteria pertama. Karenanya, para ulama menjelaskan prinsip-prinsip utama menentukan calon suami sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Suatu ketika Imam Hasan bin Ali ditanya oleh seseorang, Saya mempunyai seorang anak gadis. Menurut tuan, dengan siapakah sebaiknya ia saya nikahkan?

Nikahkanlah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah, jawab Imam Hasan. Kalau laki-laki itu mencintai anakmu, ia akan memuliakannya, dan kalau tidak mencintainya, ia tidak akan menganiayanya, imbuh Imam Hasan.

Apa yang dikatakan oleh Imam Hasan itu merupakan pedoman bagi seorang wali dan seorang gadis untuk memilih calon suami yang tepat. Bahwa seorang suami haruslah sosok yang beriman kepada Allah SWT dan berakhlak mulia.

Di samping itu, para ulama juga menguraikan konsep kufu’. Umumnya, kufu’ diartikan kesepadanan antara suami dan istri, baik status sosialnya, nasabnya, hartanya, ilmunya, dan imannya. Akan tetapi sekelompok ulama berpandangan, unsur kufu’ yang terpenting adalah iman dan akhlak; bukan nasab, harta, dan lainnya.

Hal itu didasarkan pada firman Allah, Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. (QS al-Hujurat [49]: 13).

Ayat itu menegaskan persamaan semua manusia. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena ketakwaannya. Itu ditunjukkan dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia.

Reporter : Wachidah Handasah
Redaktur : Endah Hapsari
5.520 reads
Berita Terkait:

Jika Muslimah Enggan Berhijab

Selasa, 13 Agustus 2013, 15:07 WIB
Antara
Muslimah elegan/ilustrasi
Muslimah elegan/ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, Meski jilbab secara jelas disyariatkan oleh agama, banyak kaum Muslimah yang masih enggan menjalankan perintah itu. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa kewajiban menggunakan jilbab hanya berlaku bagi kaum Muslimah pada zaman dahulu, bukan untuk di zaman sekarang. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang menilai pemakaian jilbab dapat membatasi pergaulan dan mengganggu aktivitas.

Dalam pandangan pakar tafsir, Dr Mukhlis Hanafi, apa pun alasan yang diajukan seorang Muslimah untuk tidak mengenakan jilbab, tidaklah dapat diterima. ”Nas-nas Alquran secara terang menjelaskan, menutup aurat itu wajib hukumnya. Dengan demikian, Muslimah yang enggan memakai jilbab berarti telah melanggar syariat. Adapun di balik itu misalnya ada alasan sosial atau yang lain, sudah menjadi hak prerogatif Allah untuk menentukannya. Apakah akan diberi hukuman atau ampunan,” katanya.

Secara sosial, mengenakan jilbab menjadi penting mengingat persinggungan antara kaum laki-laki dan perempuan sangat intensif. Berkaitan dengan pilihan-pilihan berjilbab, Mukhlis menuturkan, siapa pun bebas memilih bentuk-bentuk jilbab. Mau yang modis atau tidak modis, terserah. Yang penting adalah menutup aurat. Yang dikedepankan oleh Islam adalah substansi, bukan simbol.

Dalam sebuah dinamika hidup yang semakin terbuka ini, Abidah Muflihati, ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Nasyiatul Aisyiyah, menyayangkan kurang adanya korelasi positif antara perilaku Muslimah dan simbol pakaian yang dikenakan, jilbab. ”Secara ideal, orang yang berjilbab itu perilakunya juga baik. Dengan berperilaku baik, prinsip-prinsip agama tidak dijalankan setengah-setengah. Nilai dan simbolnya harus dijalankan sepenuhnya,” tuturnya.

Dengan semakin banyaknya produk jilbab sekarang ini, jelas Abidah, di satu sisi ada Muslimah yang mencerminkan semangat keislamannya naik. Tetapi, di sisi lain, ada juga Muslimah yang berjilbab hanya untuk memenuhi tuntutan mode. Prinsip-prinsip berjilbab dengan benar tidak diperhatikan.

”Tidak etis kalau memakai jilbab, tetapi pakaiannya ketat, atau kelihatan sebagian tubuhnya yang seharusnya wajib ditutupi. Padahal, kalau berjilbab dengan komitmen yang baik akan menimbulkan efek positif bagi kehidupan sosial, begitu juga sebaliknya,” paparnya.

Dengan demikian, komitmen dan kesadaran berjilbab adalah unsur penting yang harus disadari oleh para Muslimah. Tujuan utama syariat Islam mewajibkan jilbab adalah adalah untuk menjaga kehormatan kaum Muslimah sebagai hamba Allah yang mulia di mata-Nya dan manusia seluruhnya.

Redaktur : Endah Hapsari 
12
Aug
13

IpTek : Matematika Unik dan Matematika Qur’ani

MATEMATIKA UNIK

PERTAMA :
1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

KEDUA :
1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 + 10 = 1111111111

KETIGA :
9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
Hebatkan?

Coba lihat simetri ini :
KEEMPAT :
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

Kurang hebat ?
Sekarang lihat ini :
Jika 101% dilihat dari sudut
pandang Matematika, apakah sama dengan 100%, atau ia LEBIH dari 100% ???? Siapa yg menyangka…

Bagaimana bila ingin mencapai
101%?
Kita sering membaca dn mendengar ttg bgaimana ingin mencapai 100%.
Mungkin sedikit formula
matematika yg srg kita temukan dibawah ini dapat membantu.

Jika
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Disamakan sebagai 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26

Maka, kata KERJA KERAS bernilai :
11 + 5 + 18 + 10 + 1 + 11 + 5 +
18 + 19 + 1 = 99%
H-A-R-D-W-O-R-K
8 + 1 + 18 + 4 + 23 + !5 + 18 +
11 = 99%
K-N-O-W-L-E-D-G-E
11 + 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 +
7 + 5 = 96%
A-T-T-I-T-U-D-E
1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5
= 100%
Sikap diri atau ATTITUDE adalah
perkara utama untuk mencapai
100% dalam hidup kita.

Tapi bagaimana dgn 101%?
LOVE OF GOD
12 + 15 + 22 + 5 + 15 + 6 + 7 +
15 + 4 = 101%
atau, SAYANG ALLAH
19 + 1 + 25 + 1 + 14 + 7 + 1 + 12
+ 12 + 1 + 8 = 101%

Artinya, Cinta & Kasih Sayank
ALLAH adalah melampaui Segalanya.
Get the feeling!
Tahukah anda bahwa komposisi Rakaat pd shalat yg kt lakukan 5 kali setiap hr memiliki keajaiban matematis??

Berikut keajaibannya :
Kita ketahui Shalat wajib 5 waktu terdiri atas 17 Raka’at dalam sehari semalam.

1 Shubuh …….. 2 raka’at
2 Zhuhur …….. 4 rakaat
3 ‘Ashar ………4 rakaat
4 Maghrib ……. 3 rakaat
5 ‘Isya ……….4 rakaat
—————– +

……………..17 raka’at

Ini beberapa point Utamanya……:

1. Kita susun jumlah raka’at tersebut: 24434, ini habis dibagi 19, yaitu 24434 =
19 x 1286. Coba perhatikan hasil bagi 1286 itu, jumlahnya = 1+2+8+6 = 17 sama
seperti 2+4+4+3+4=17, Luar biasa bukan, ada berapakah peluang angka, dimana
dengan bilangan pembagi 19, maka bilangan yang dibagi dengan bilangan hasil bagi
sama-sama jumlahnya?.

Lalu, mengapa 19???

2. Sekarang kita lanjutkan; letakkan no.urut shalat di belakang setiap raka’at
shalat, maka menjadilah: 21 42 43 34 45, dirapatkan menjadi2142433445,
subhanallah ini lagi-lagi bukan mitos, ini data numerik yang eksak, sebab
2142433445 = 19 x 112759655.

3. Selanjutnya kita susun jumlah raka’at setiap hari dan kita kumpulkan jumlah
tersebut dalam 1 minggu didapat : 17 17 17 17 17 17 15, enam hari masing-masing
17 raka’at, kecuali hari Jum’at 15 raka’at (4 rakaat dzuhur d iganti 2 rakaat
shalat jumat). Kita rapatkan, menjadilah17171717171715. Lagi-lagi ini bukan
mitos tetapi data numerik, subhanallah 17171717171715 atau 17,17171715 triliun.

Bilangan ini habis dibagi 19 yaitu 17171717171715 = 19 x 903774587985

4. Masih belum selesai, kita lanjutkan. Sisipkan no.urut 1 s/d 7 pada
masing-masing jumlah raka’at, jika sebelumnya nomor urut diletakkan di belakang,
maka kali ini kita letakkan di depan sehingga menjadilah: 1-17 2-17 3-17 4-17
5-17 6-17 7-15 lalu mari dirapatkan117217317417517617715, masya-Allah ini habis
dibagi 19, dan kita harus pakai kalkulator 21 digit, hasilnya? Ini
dia:19X6193332495658821985.

Kalo jumlah angka 117.217.317.417.517.617.715 = 117,217317417517617715 juta
triliun…

suatu jumlah yang sulit dibayangkan. Dan luar biasanya jumlah angka ini dengan
tepat dapat dibagi 19, tanpa sisa…

Seandainya itu jumlah uang kita, brarti apabila kita membelanjakannya sebanyak
Rp 1 triliun maka kita masih punya sisa sekitar Rp117, 217316417517617715 JUTA
TRILIUN lagi……!!!!!)

5. Belumlah berakhir; analog dengan di atas, namun yang 15 raka’at ditaruh
paling depan, menjadi 115217317417517617717, kita pakai kalkulator 21 digit,
hasilnya = 19 x 6064069337764085143.

Bro elo bayangkan peluang suatu angka 21 digit atau angka yang berada pada
kisaran ratusan juta triliun untuk dapat dibagi 19 itu luar biasa sangat
kecil……, satu angka saja berubah maka hasilnya untk dpt dibagi 19 berubah
pula…..

kita bayangkan brapa jumlah kombinasi yang terdapat didalam angka sebanyak 21
digit…..

Jangankan kisaran segitu banyak….
Suatu jumlah angka sebanyak 2 digit saja yang kita pilih secara acak,
probabilitanya sudah sangat kecil untuk dapat dibagi 19 dengan habis tanpa sisa,
eh ini 21 digit…

Dan sekarang “parahnya” ketika urutannya ditukar dimana 15 rakaat (jumlah rakaat
hari jumat, dan hari Jumat merupakan hari yang paling special bagi umat Islam)
ditempatkan diawal perhitungan, ternyata ia menghasilkan jumlah angka yang habis
dibagi 19 pula…..

Dimana baik 117217317417517617715 atau sekitar 117,217317417517617515 juta
TRILIUN (pada point 4) dan 115217317417517617717 atau
sekitar115,217317417517617717 juta TRILIUN (pada point 5)
Sama2 habis dibagi 19

6. INI YANG TERAKHIR, dimana 17 diganti dengan 24434 untuk hari-hari biasa dan
untuk hari Jumat 15 diganti dengan 22434 (4 diganti 2, karena pada hari Ju’mat
Zhuhur diganti shalat Jum’at 2 raka’at), maka menjadilah:
1-24434 2-24434 3-24434 4-24434 5-24434 6-24434 7-22434, dirapatkan menjadi:

124434224434324434424434524434624434722434.
Ini mesti pakai kalkulator 42 digit yang sangat khusus, hasilnya
= 19 x 6549169707069707074970238128138128143286

Tidak percaya??? Boleh ditest dengan cara perkalian tradisional, pakai kertas
dengan pinsil, seperti berikut:
6549169707069707074970238128138128143286
19
—————————————– x
58942527363627363674732143153243153289574
6549169707069707074970238128138128143286
—————————————— +
124434224434324434424434524434624434722434
ANDA TAU 124.434.224.434.324.434.424.434.524.434.624.434.72 2.434 ITU
BRAPA…???

ANGKA SEGITU = 124, 434 RIBU TRILIUN TRILIUN TRILIUN….
TRILIUN PANGKAT 3….!!!!!

ADUH ANA MO NANGIS LIAT DIGIT ANGKA SEBANYAK ITU….
ITU ADALAH JUMLAH ANGKA YANG BANYAKNYA TIDAK TERBAYANGKAN…..

BAHKAN JUMLAH BUTIRAN PASIR YANG ADA DI SELURUH BUMI…
GAK AKAN PERNAH MENCAPAI JUMLAH SEBANYAK ITU….

satu angka saja berubah dlm 42 digit itu, maka hasilnya untk dpt dibagi 19
berubah pula….
MUSTAHIL JUMLAH ANGKA TERSEBUT DAPAT DITEMUI SECARA ACAK

DARI MULAI DARI POINT 1 SAMPAI POINT 5 ANA GAK BISA NGOMONG APA2 LAGI SELAIN
MENGUCAP SUBHANALLAH MAHA SUCI ENGKAU YA ALLAH…

MUNGKINKAH PERINTAH SHALAT YANG DITURUNKAN 1400 TAHUN YANG LALU PADA PERISTIWA
ISRA MI’RAJ….
DIBUAT2/DIKARANG SENDIRI OLEH NABI MUHAMMAD, YANG UMMI (TIDAK BISA MEMBACA DAN
MENULIS…), TIDAK PERNAH BERGURU PADA SIAPAPUN……
SERTA BERADA PADA DAERAH JAHILIYAH YANG SANGAT TERBELAKANG…., DAN APAKAH IA
MAMPU MEMIKIRKAN DENGAN SANGAT JAUH, TENTANG SUSUNAN MATEMATIS RAKAAT SHALAT
DENGAN BERBAGAI KOMBINASI ANGKA SAMPAI 42 DIGIT……)

LALU MENGAPA ANGKA 19…..????
1.Bismilahirahmanirahim sebagai pembuka setiap surah jumlah hurufnya 19.

2.al-Muddatstsir 74:30 diatasnya ada 19.

La kordinat Makkah itu mengikuti NISBAH CANTIK baik arah UTARA – SELATAN sesuai
Fibonachi=1.618,lalu yg arah BARAT-TIMUR juga mengandung Fibonachi=1,618.

Jika kita mengukur jarak Kota Makkah ke arah Kutub Utara, diperoleh angka
7631.68 km, sedangkan jika ke arah Kutub Selatan, diperoleh angka 12348.32 km.
Apabila kedua angka tersebut kita diperbandingkan :

12348.32 km / 7631.68 km = 1.618,ini nisbah cantik namanya.

Lalu ukur jarak antara Makkah dg Meredian Nol derajad(Titik Barat)= A Km.Lalu
ukur jarak antara Makkah dg Titik Timur atau Meredian 180 derajad = B Km.
Maka Nisbah B:A = 1,618 nah bisa pas lagi dg Nisbah cantik.

Fakta-Fakta Bilangan Fibonacci:

1. Jumlah Daun pada Bunga (petals)

Mungkin sebagian besar tidak terlalu memperhatikan jumlah daun pada sebuah
bunga. Dan bila diamati, ternyata jumlah daun pada bunga itu menganut deret
fibonacci. contohnya:
– jumlah daun bunga 3 : bunga lili, iris
– jumlah daun bunga 5 : buttercup (sejenis bunga mangkok)
– jumlah daun bunga 13 : ragwort, corn marigold, cineraria,
– jumlah daun bunga 21 : aster, black-eyed susan, chicory
– jumlah daun bunga 34 : plantain, pyrethrum
– jumlah daun bunga 55,89 : michaelmas daisies, the asteraceae family

2. Pola Bunga

Pola bunga juga menunjukkan adanya pola fibonacci ini, misalnya pada bunga
matahari.

Dari titik tengah menuju ke lingkaran yang lebih luar, polanya mengikuti deret
fibonacci.

3. Tubuh Manusia

Hubungan kesesuaian “ideal” yang dikemukakan ada pada berbagai bagian tubuh
manusia rata-rata dan yang mendekati nilai rasio emas dapat dijelaskan dalam
sebuah bagan umum sebagaimana berikut:Nilai perbandingan M/m pada diagram
berikut selalu setara dengan rasio emas. M/m = 1,618

Contoh pertama dari rasio emas pada tubuh manusia rata-rata adalah jika antara
pusar dan telapak kaki dianggap berjarak 1 unit, maka tinggi seorang manusia
setara dengan 1,618 unit. Beberapa rasio emas lain pada tubuh manusia rata-rata
adalah:

Jarak antara ujung jari dan siku / jarak antara pergelangan tangan dan siku,
Jarak antara garis bahu dan unjung atas kepala / panjang kepala,
Jarak antara pusar dan ujung atas kepala / jarak antara garis bahu dan ujung
atas kepala,
Jarak antara pusar dan lutut / jarak antara lutut dan telapak kaki.

Hubungan Makkah dan Bilangan Fibonacci, dalam Al Qur’an

Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah
(Baitullah) yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi
seluruh alam
(QS. Ali Imran (3) ayat 96)

*) Tentang Bakkah adalah Makkah, silahkan kunjungi Kisah Mazmur, Raja Daud dan
Makkah.

Jadi Ibrahim AS sendiri waktu itu belum tahu kalau lokasi yg dipilih Allah tsb
mengikuti Nisbah Cantik=1,618 baik melintang atau membujur.La wong Bilangan tsb
yg nemukan aja wong Italy Leonardo Davincy namanya,tapi kok wong Arab bisa
ndului itu yg aku heran.

Opo ora hebat?

Paulus Anak Wedus.

Matematika Al-Qur’an…

Tariq Al Swaidan menemukan beberapa ayat di dalam Al Qur’an menyebutkan sesuatu yang sepadan dengan sesuatu yang lain, misal laki-laki sama dengan perempuan. Walaupun masuk akal secara gramatikal, faktanya kata LAKI-LAKI disebutkan 24 KALI dan kata PEREMPUAN/WANITA juga disebutkan 24 KALI, sehingga persamaannya tidak hanya bentuk gramatikal tapi juga bentuk matematikalnya (24=24).

Kata DUNIA 115 Kali = kata AKHIRAT 115 Kali
Malaikat 88 = Setan 88
Hidup 145 = Mati 145
Laki-laki 24 = Perempuan/wanita 24
Manfaat 50 = Korup 50
Musibah 75 = Bersyukur 75 …..Subhanallah !

Dan yang juga mengagumkan adalah berapa kali kata-kata berikut disebutkan:
Shalat ada 5,
Bulan ada 12,
Hari ada 365 ……Allahu Akbar !

Manusia/umat 50 = Penyampai (rasul) 50
Iblis 11 = Menghindari (perbuatan) iblis 11
Shodaqah 73 = Kepuasan/pahala 73
Orang yg tersesat 17 = Orang mati 17
Muslimin 41 = Jihad 41
Emas 8 = Kemudahan hidup 8
Tipu muslihat /Sihir 60 = Fitnah 60
Zakat 32 = Barokah 32
Akal 49 = Nur/cahaya 49
Bicara di depan publik 18 = Mempublikasikan18
Ketekunan 114 = Sabar 114
Muhammad 4 = Syariah 4
…..dan masih banyak lagi.

Laut 32 dan Daratan 13
Kita hitung secara matematika:
Laut + Daratan = 32 + 13= 45
Laut = 32 / 45 X 100 = 71.11%
Daratan = 13 / 45 X 100 = 28.89%
Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa permukaan bumi terdiri dari,
71.11% air dan 28.89% daratan ……Ruaarr biazzaa !

Apakah hal ini sebuah kebetulan?
Pertanyaannya adalah Siapa yang mengajari Muhammad Rasulullah tentang semua ini?
Tentu sama jawabannya dgn yg mengajarkan Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu  Allah SWT yang mengajarkan hal ini pada beliau.

Subhanallah, Maha Benar Allah dengan segala perintah dan petunjuk dalam Kitab Nya.

Quran pernah ngepal bangsanya Yusfiq nggak
bakalan bisa menggubah buku yang nandingi Quran,soale penulisan Quran
itu ada beberapa constraint,salah satunya keseimbangan kata seperti
dibawah ini,consraint yang lain menyusul,selamat mengikuti.

A.Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya,misal:

1.Terdapat al-hayah (KEHIDUPAN) 145 kali,anehnya al-maut (KEMATIAN)
juga 145 kali.Ini Yusfiq opo bisa?
2.Terdapat an-naf (MANFAAT) 50 kali ,tapi kata al-fasad (KERUSAKAN) yo
50 kali.Iki opo ora edan?
3.Terdapat al-harr(PANAS) 4 kali , sama dengan al-bard(DINGIN) 4 kali
juga.Ada nggak Muskitawati pengarang yang bisa begini.
4.Terdapat ash-shalihat (KEBAJIKAN) 167 kali persis =
as-sayyiat(KEBURUKAN) yo 167 kali.
5.ath-thumakninah(KELAPANGAN ATAU KETENANGAN) dan ad-dhiq(KESEMPITAN
ATAU KEKESALAN),masing disebut 13 kali.
6.Kata ar-rahbah(CEMAS/TAKUT)didapat 8 kali sama dengan kata
ar-raghbah(HARAP/INGIN).
7.al-kufr(kekufuran)dalam bentuk difinite dan al -iman masing2 didapat
17 kali.
8.Kata kufr(bentuk indifinite) ada 8 kali sama dengan iman.
9.ash-shaif(MUSIM PANAS)1 kali sama dengan asy-syita'(MUSIM
DINGIN),kan terjadinya yo 1 kali setahun.Sampai disini Yusfiq perlu
konsultasi ke Luxenberg dulu,kok ngene ki piye?
10.Kata al-marah(LAKI2) kedapatan sama dengan al-solah(PEREMPUAN )
keduanya disebut masing masing 24 kali.
12.Kata al-malaikat disebut sama dengan asyaitan masing masing 88 kali.

B.Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang
dikandungnya.
13.al-harts(MEMBAJAK SAWAH) dan az-zira’ah(BERTANI) masing2 14 kali
disebutkannya.
14.al-ujub(membanggakan diri atau angkuh)didapat 27 kali podo dengan
al-ghurur(angkuh).
15.Kata adh-dhalun(orang sesat)disebut 17 kali = al-mauta(mati jiwanya).
16.Al-Quran,al-wahyu dan al-Islam masing2 didapat 70 kali.
17.Kata al-aql(AKAL) dan kata an-nur(cahaya) masing2 disebut 49 kali.
18.Kata al-jahr(NYATA)dan al-alaniyah(NYATA) masing2 disebut 16 kali.

C.Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang
menunjuk akibatnya.
19.Kata al-infaq(MENAFKAHKAN)dan ar-ridha(KERELAAN) disebut 73 kali
masing masing.
20.Kata al-bukhl(KEKIKIRAN) disebut 12 kali = kata al-hasrah(PENYESALAN).
21.Kata al-kafirun (orang2 kafir) disebut 154 kali = kata
an-nar(neraka/pembakaran).
22.Kata az-zakah (penyucian) dan al-barakat( kebajikan yang banyak)
keduanya disebutkan masing masing 32 kali.
23.Kata al-fahisyah(kekejian) disebutkan 26 kali = kata al-ghadab( murka).

D.Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya.
24.Kata al-israf(PEMBOROSAN) didapat 23 kali sama dengan
as-sur’at(ketergesa gesaan).
25.Kata al-mau’izhah(nasihat/petuah)disebut 25 kali = kata
al-lisan(lidah).
26.Kata al-asraa(tawanan) disebut 6 kali = kata al-harb(perang).
27.Kata as-salam(KEDAMAIAN)disebutkan 60 kali = kata ath-thayyibat(
kebajikan) .

E.Disamping tsb diatas ada keseimbangan khusus:
28.Kata yaum (hari) dalam bentuk tunggal disebut 365 kali kok sama
dengan hari dalam setahun.
29.sedang hari yang menunjuk jamak ( ayyam dan yaumain ) jumlah
keseluruhannya hanya 30 kok sama dengan hari dalam sebulan ki piye?
30.Disisi lain kata kata yang berarti bulan (syahr/asyhur) hanya
terdapat 12 kali kok sama lagi dengan jumlah bulan dalam setahun?
31.Quran menjelaskan langit ada 7 lapis,penjelasan ini diulangi dalam
7 kali yaitu disurat:Al-Baqarah 2:29, surat Al-Isra’17:44 , surat
Al-Mukminun 23:86 , Fushilat 41;12 ,Ath-Thalaq65:12 , surat Al-Mulk
67:3,Nuh 71:15 ,disisi lain penjelasannya ttg terciptanya langit dan
bumi dalam enam hari dinyatakan pula dalam 7 ayat.
32.Kata yang menunjuk pada utusan Tuhan baik RASUL,NADZIR(pemberi
peringatan) keseluruhannya berjumlah 518,jumlah ini seimbang dengan
nama2 Nabi dan Rasul dan pembawa berita tsb yang jumlahnya 518 juga.
33.Kata al-bahar (LAUT) diulang 32 kali ——-> 71.111%
Kata al-bar DARAT) diulang 13 kali——-> 28.889%

—————— —–>100.000%
total 45.
Lo kok demikian tepat itu kan menggambarkan daratan bumi ini =28% dan
lautnya = 71%,kalau nggak percaya tanyao wong geography.
Itu baru constraint yang I nanti masih ada lagi,tapi coba Yusfiq bawa
dululah ke Luxenberg sana opo ini layak cuma dibilang Tambonya wong Arab?
mBok sampai jeleding Yusfiq dan ITEM nggak akan bisa ngembari.

Paulus Anak Wedus.

12
Aug
13

Politik : Preposisi Suksesi 2014

Calon Penggati EsBeYe berasal dari AKABRI 1973 ?

(‪#‎MelawanLupa‬: Ada Apa dengan REUNI Akbar AKABRI 73 di

Tampak Siring?)

1. Acara yang dihadiri 1260 peserta dari seluruh penjuru tanah air, mulai dari pangkat Letnan satu sampai Jenderal bintang 4, berkumpul di Bali Dari Tanggal 11 sd 14 Mei 2012, adalah sesuatu yang perlu dicermati. SBY berangkat didukung teman, Ruwet kembali ke Teman. Demikian istilah yang santer di Internet seputar Acara REUNI Akbar AKABRI 73 di Tampak Siring baru-baru ini.

2. Majalah Tempo Senin 28 Mei 2012 halaman 47 mewawanacara beberapa jenderal, yang kesimpulannya Acara tersebut untuk kembali menyiapkan Capres dari angkatan 73, yaitu Prabowo atau Djoko Suyanto. Sementara dua Jenderal yang konon jagoannya USA yaitu Jenderal Polisi Sutanto, dan jagoannya Rusia yaitu Laksamana Slamet Subiyanto, tidak hadir.

3. Sumber dari beberapa Ibu-ibu yang tidak mau disebut namanya malah membenarkan. “Intinya kami diminta siap-siap seperti dulu lagi waktu bekerja di daerah masing-masing untuk memenangkan Demokrat dan Pak SBY. Semua sepakat kalau Presiden ke depan berasal dari 73 lagi. Biar sering REUNI seperti ini lagi”.

4. Letjen (Purn) Cornel Simbolon selaku Ketua Panitia Pelaksana membantah semua isu politisasi REUNI Akbar tsb. “Ini Hanya sekedar temu kangen, silaturahmi, olahraga bersama, Ibu-Ibu belanja bareng, sementara Bapak-Bapak berbincang-bincang informal mengenai apa saja, tidak ada yang serius, apalagi sampai bicarakan pencapresan 2014. Tidak lah. Kan Ada Prabowo. Ada Djoko Suyanto, Ada Ryamizard Ryacudu dan banyak yang lainnya juga berpotensi, Mana mungkin lantas mendukung salah SATU bisa merusak suasana perkawanan yang sudah solid”.

5. Namun demikian, sejumlah sumber menegaskan bahwa tidak ada Perwira kumpul tdk membicarakan negara. Apalagi lulusan AKABRI 73 dan juga Perwira senior yg kini “ketempuhan” karena dulu dalam Pemilu telah mengajak masyarakat di wilayah masing-masing untuk memilih SBY. Mereka mengingatkan bahwa saat itu Partai Demokrat belum punya mesin politik apalagi utk didaerah, di kota besarpun belum dibentuk kepengurusan dan belum punya dana politik. Dengan tulus diminta atau tidak diminta, karena pertemanan dan solidaritas sesama prajurit langsung maupun tidak langsung, kami telah memberikan yang terbaik agar SBY bisa terpilih jadi Presiden. Dlm kenyataannya setelah 8 thn berjalan kehidupan negeri makin memburuk. Mk wajar saja rakyat meminta pertanggungan jawab moral kpd kami dan bahkan kepada prajurit TNI Aktif Karena apapun masalahnya rakyat hanya tahu SBY adalah Pensiunan tentara.

6. Bahwa selama ini kawan2 sebetulnya telah memberi masukan dan juga solusi, tapi sejak berkuasa SBY selaku teman tidak lagi terjangkau oleh kami. Padahal dari awal kesuksesan SBY dalam karier bukanlah sendirian melainkan ada teamwork yang bekerja. Ada kekuatan besar yg mampu membuat sekat yang memisahkan kami dg SBY yg kebetulan jadi Presiden. Dg reuni akbar di Bali kemarin, sekat itu kini rontok.

7. Sementara itu, Saurip Kadi yang dikenal sangat kritis terhadap SBY, menyampaikan bahwa Melalui interaksi perkawanan yang tanpa tedeng aling-aling, SBY kini telah melihat secara hitam putih persoalan yg tengah dihadapi bangsa. Krn sbg kawan, kami tdk punya kepentingan apapun, kecuali menyampaikan kebenaran dan fakta yang sesungguhnya terjadi dilapangan. Saurip Kadi optimis: ” Ibarat perang kini SBY mempunyai PETA yang akurat, aktual, dan valid. Selama ini hanya dominan info ABS yang menyesatkan. Sehingga dalam sisa pemerintahannya diharapkan mampu mengembalikan momentum untuk menghentikan carut marut yang sedang melanda Negeri ini”

8. Terhadap isu bahwa reuni akbar tersebut untuk menjinakkan Saurip Kadi, dikatakannya: “Lha ya itu saya juga heran kok media suka membesar-besarkan saya padahal yang saya omongin ya cuma itu-itu saja, soal fakta, realita, utamanya soal Sistem kenegaraan yang amburadul, tidak sistemik, hasil amandemen Amien Rais Dkk”. Bukankah yang saya omongin ya itu-itu saja, sudah seperti kaset rusak diulang2 karena sudah ratusan Univ, Seskoad, Sesko TNI, Lemhannas, Wantannas, DPR, DPD, beberapa Partai, dll. Menyangkut sikap kritisnya yang akhir-akhir ini sangat keras kepada SBY, bahwa sama sekali bukan urusan pribadi , tapi sepenuhnya urusan kemanusiaan, negara dan bangsa, dan siapapun presiden akan disampaikan dengan cara yang sama. Apa lagi presidennya teman sendiri. Negeri kita yang kini amburadul, adalah konsekwensi logis akibat akumulasi residu masa lalu yang harus meledak sekarang ini karena tidak mungkin bisa ditahan atau dihambat lagi. Hal ini terjadi karena SISTEM KENEGARAAN hasil amandemen UUD 45 dilakukan tanpa akal sehat, lepas dari tuntunan sila KE 5 Pancasila yang Berbunyi: “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

9. Contoh amburadulnya Sistem ketatanegaraan, bagaimana mungkin SBY tidak dibelenggu SISTEM kalau Pemilu yang kita laksanakan berubah Jadi pencaloan politik dan politik Dagang Sapi. Dimana pun dalam Pemilu Rakyat mempunyai dasar dalam memilih, yaitu Program dan Calon Pemimpin. Semua partai dalam kampanye menawarkan program, ini kan pembohongan publik yang sah dan resmi karena UUD Dan UU Pemilu. Bukanlah kita ini pengikut sistem presidensial, dimana program pemerintah adalah program Calon Presiden pemegang Pemilu, sama sekali bukan program partai sebagaimana dalam sistem Parlementer. Kalau dibilang Pemilu untuk memilih Pemimpin juga belum tentu, karena ada persyaratan 20% Kursi di DPR atau 25% suara sah hasil Pemilu bagi Partai atau Gabungan Partai yang akan mengajukan Capres. Akhirnya partai-partai arisan ngumpulin suara 20% an untuk mencari pasangan Capres dan cawapres. Bahkan bisa capres dan cawapres dari lain partai. Maka akhirnya partai-partai menjalankan politik dagang sapi mencari Capres yang berani deal dengan harga mahal. Ini bukan demokrasi. Ini pencaloan politik yang sah menu rut UUD Dan UU. Pembohongan kepada Rakyat menggunakan UUD Dan UU dan jelas pengkhianatan kepada kedaulatan Rakyat.

10. Akibat Poin 5 bisa dikatakan amandemen UUD tidak mengubah paradigma sumber legitimasi pemerintah yang diterapkan Orde Baru yaitu dari DPR (Karena jaman Orba yang dipilih rakyat dalam Pemilu adalah Partai), padahal sejak 2004 Presiden dipilih Langsung oleh Rakyat, namun dicalonkan oleh gabungan partai. Ketika SBY membentuk kabinet koalisi, agar tidak direcoki partai-partai sekaligus untuk mewujudkan kebersamaan, belakangan malah membentuk SETGAB segala, lantas para pengamat menjadi ribut. Di satu sisi dikatakan SBY telah mengkhianati kedaulatan Rakyat dan bahkan menempatkan SBY tidak amanah terhadap kepercayaan yang diberi kan Langsung oleh Rakyat dalam Pilpres. Di sisi lain karena persyaratan pencalonan Capres-cawapres menurut UU dilakukan oleh 20% kursi atau 25% suara sah di DPR, maka juga dibenarkan secara UU membentuk koalisi. Nah bingung sendiri kan? Itu baru satu contoh.

11. Belum lagi, kalau kita kaji hal-hal mendasar lainnya yang membuat Sistem Kenegaraan kita banci, ototiter tidak – demokrasi tidak, presidensial bukan – Parlementer pun bukan. Sudah saya tulis dalam buku Mengutamakan Rakyat. Dalam kondisi dimana kewenangan menjadi simpang siur, maka riil kekuasaan dihampir semua lini birokrat akhirnya dikendalikan oleh mafia. Disana lah maka dalam pengelolaan perekonomian praktek Capital violence dan bahkan State Terorisme sebagaimana yang terjadi di jaman VOC (Kolonial Belanda) terus berlanjut hingga hari ini.

12. Saya bangga mas Amin telah minta maaf, dan menganjurkan untuk tidak menggunakan Istilah REFORMASI, tapi seharusnya mas Amin lebih spesifik bahwa kesemrawutan Sistem Kenegaraan yang disusun dalam amandemen UUD 45 telah memberi andil yang besar dalam mengantar keterpurukan negeri ini menjadi amburadul. Kesemrawutan sistem terjadi karena amandemen yang dilaksanakan tidak didahului dengan perubahan platform dari negara ototiter menjadi negara demokrasi, tapi langsung menukik ke perubahan pasal- pasal. Dan tolong wartawan menanyakan apakah mas Amin Rais Dkk sendiri sadar atau tidak atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Ini kesalahan yang amat fatal dan fundamental. Tahun 2008 Saya bersama mas Amien Rais pernah bedah Buku Saya “Mengutamakan Rakyat” dan Buku “Selamatkan Indonesia” Karya mas Amin Rais di DTC Surabaya, membahas tuntas soal tata negara yang amburadul tsb.

13. Masih menurut Saurip Kadi, sebagai teman Presiden, ’73 paham sifat dan pribadi SBY yang senantiasa taat azas, taat aturan dan tata kramanya tinggi. Sehingga selalu berusaha mematuhi UUD dan UU yang berlaku. Disinilah dirinya terpasung keamburadulan sistem kenegaraan tsb. Maka, tidak ada yang tidak sepakat, untuk bagaimana meluruskan rel ketatanegaraan yang amburadul ini, Mau Prabowo, mau Djoko Suyanto, mau Ryamizard, mau Slamet Subiyanto, mau Sutanto, bahkan Malaikat sekalipun, kalau jadi Presiden dengan belenggu aturan main yang amburadul tersebut dipastikan tidak akan berhasil. Kesadaran ini bukan dilingkungan 73 saja, namun sudah menjadi concern seluruh jajaran senior TNI bahkan TNI AKTIF sekalipun untuk menyelamatkan NKRI.

14. Harapan dari peseta reuni, karena kekuasaan ada ditangan SBY dan waktu juga masih ada, SBY punya kesempatan menampilkan Jati Diri TNI yang dulu sumpahnya dilakukan bersama dikawah Chandradimuka dengan motto “Biar Badan Hancur Lebur, kami kan bertempur, membela keadilan murni kebenaran suci demi Ibu Pertiwi”. Upaya penyelamatan NKRI inilah yang disepakati oleh seluruh jajaran TNI, tidak hanya 73. Apalagi Rakyat yang sudah resah menyaksikan debat kusir tanpa ujung karena memang acuannya amburadul.

15. Peserta reuni berharap dalam waktu dekat, WANTANNAS mau pun LEMHANNAS serta LIPI bidang Ilmu Sosial Politik serta Universitas terkemuka di NKRI untuk menelorkan kajian komprehensif SISTEM kenegaraan yang bersumber dari Pancasila dan Jatidiri Bangsa sebagaimana sering disebut dengan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangruwa. Beberapa sudah memprakarsai lokakarya “Kembali KE UUD 1945 ASLI untuk PENYEMPURNAAN”. Bahkan DPD RI memprakarsai dengan istilah “Perlunya Amandemen ke Lima” yang intinya hampir sama. Seorang mantan Anggota DPR RI menyatakan “Ibarat jalan di hutan sudah tersesat, paling betul yang kembali dulu ke Tempat Awal, untuk Menuju ke Tujuan baru”. Itu lah nasib NKRI di persimpangan jalan menunggu gebrakan SBY.

12
Aug
13

Kenegarawanan : Persatuan Teritori dan/atau Kesatuan Kesejahteraan

Tan Malaka

Fransisca R Susanti| Selasa, 11 Juni 2013 – 14:38:09 WIB

Dok/Ist


Indonesia pernah diramal akan mengalami balkanisasi, tercerai berai seperti negara-negara bekas Uni Soviet dan Yugoslavia, segera setelah Soeharto turun. Para intelektual barat yang bertahun-tahun melihat Indonesia “survive” sebagai negara otoritarian memprediksi negeri ini akan tergagap-gagap dan centang perenang begitu keran demokrasi dibuka.

Desentralisasi, alih-alih sebagai upaya mendemokratiskan kekuasaan, justru akan menjadi peluang munculnya raja-raja kecil. Terpeleset sedikit, maka raja-raja kecil yang muncul akan kembali mengampanyekan “Piagam Jakarta,” buku yang sudah lama ditutup di era Sukarno.

Kekhawatiran ini pula yang agaknya membuat seorang Soekarnois seperti Taufiq Kiemas gencar mengampanyekan empat pilar. Ia menciptakan bangunan di kepalanya bahwa nasionalisme, konsep dasar berdirinya Indonesia, hanya bisa diselamatkan dengan kembali pada UUD 1945, Pancasila, komitmen NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Keragaman dan pluralisme diakui sebagai takdir Indonesia. Tapi kesabaran untuk menjahit kebhinekaan menjadi kesatuan  tak tercerai merupakan warisan negeri bahari  Indonesia yang mantranya  dihembuskan oleh Soekarno lewat ide kebangsaan yang geloranya menerjang bagai air bah di negeri-negeri selatan di  paruh awal abad 20. Kontribusi Soekarno, setidaknya dikatakan oleh sastrawan Pramoedya Ananta Toer,  adalah “menjahit” bangsa tanpa harus meneteskan darah.

Banyak orang menganggap  Soekarno terlalu romantik. Ia memimpikan sebuah kesatuan pelangi: nasionalisme, agama (baca: Islam), dan komunisme. Ketiganya, di mata Soekarno, adalah isme yang memiliki spirit sama: anti penindasan. Ia membayangkan bahwa Marhaen, Muhammad dan Marx memiliki prinsip segaris dalam keberpihakan mereka pada kaum proletar yang termarginalisasi dalam arus besar modernisme yang dibawa kapitalisme dan imperialisme. Ia memimpikan kesatuan dari Indonesia yang bhineka. Tapi riil-kah kesatuan ini? Atau ini hanya kesatuan seolah-olah?

Di tahun 1922, dalam sebuah Kongres Komunis Internasional ke-4 di Moskow, seorang Indonesia memberikan pidatonya yang cemerlang.  Ia datang setelah menempuh perjalanan selama 40 hari dengan menggunakan kapal laut. Orang itu adalah Tan Malaka. Ia bicara atas nama Partai Komunis Jawa dan mengkritik Lenin yang dalam Kongres Komintern ke-2 menekankan perlunya perjuangan melawan Pan-Islamisme.

Tan Malaka yang di tahun 1921, bersama dengan Semaun, membangun gerakan kiri di Semarang, dan kemudian memimpin Partai Komunis Indonesia, tahu persis bahwa “memusuhi” Pan-Islamisme sama artinya dengan mengebiri gerakan nasionalis yang mulai tumbuh. Alih-alih akan merevolusionerkan gerakan nasionalis, memusuhi Pan-Islamisme sama juga menciptakan musuh yang tak perlu dan melemahkan perlawanan terhadap imperialisme.

Tan Malaka mendukung Pan-Islamisme. Ia tidak sedang berteori. Ia mengatakan keyakinannya karena sejarah Indonesia mencatat kelahiran sebuah gerakan Islam yang revolusioner di bawah panji Sarekat Islam. Gerakan kiri Indonesia berkolaborasi dengan Sarekat Islam selama bertahun-tahun dan mampu menggerakkan program revolusioner anti-kapitalisme dan anti-imperialisme secara bersama-sama, hingga kemudian keputusan Kongres Komintern ke-2 memecah belah persatuan ini.

Pan-Islamisme di paruh awal abad 20, di mata Tan Malaka, adalah perjuangan pembebasan nasional. Bukan gerakan penaklukan seluruh dunia dengan pedang di tangan di bawah kepemimpinan seorang Khalifah. Karena itu, “memusuhi” Pan-Islamisme adalah cara yang ceroboh dan sama sekali keliru. Lelaki bertubuh kecil kelahiran Suliki, Sumatera Barat itu, membuka mata para delegasi Komintern dari seluruh dunia bahwa perjuangan pembebasan nasional di negeri-negeri timur yang jauh –yang ditindas oleh kolonialisme- tidak bisa tidak harus merangkul persaudaraan Muslim. “Seperti halnya kita ingin mendukung perjuangan nasional, kita juga ingin mendukung perjuangan kemerdekaan 250 juta Muslim yang sangat pemberani, yang hidup di bawah kekuasaaan imperialis,” demikian Tan Malaka. Ia memang sama sekali tidak sedang berteori. Ia membaca pengalaman Indonesia.

Di tahun 1965, Ruth T.McVey dalam pengantar bukunya “Kemunculan Komunisme di Indonesia”, menyebut bahwa PKI berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Partai Komunis China, yakni memainkan “blok dari dalam” untuk merevolusionerkan gerakan pembebasan nasional. Sayang, saat Soekarno membangun “mimpi” Tan Malaka lewat ide Nasakom-nya, Tan justru berada di seberangnya. PKI pun menemui ajalnya persis di tahun saat McVey menerbitkan bukunya. Sementara PKC yang di awal pembangunannya habis-habisan dipecundangi Kuomintang, justru kini melesat dengan kebersikukuhannya menggengam nasionalisme mereka.

Jikapun nasionalisme Indonesia masih memiliki nafas panjang hingga saat ini, itu karena ada banyak orang yang meyakini bahwa ada “rumah” yang mesti mereka jaga. Rumah yang merupakan “bayangan” dari ikatan persaudaran bernama bangsa.  Namun jika “rumah” tersebut pelan-pelan kehilangan elan revolusionernya, lupa raison d’etre-nya, dan hanya memaksakan persatuan teritori, tapi melupakan kesatuan kesejahteraan, maka prediksi balkanisasi bukan muskil terjadi.

(Sinar Harapan)




Blog Stats

  • 2,206,205 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers