http://dunia.vivanews.com/news/read/282824-menteri-finlandia–indonesia-is-the-future

Menteri Finlandia Takjub Lihat Ekonomi RI
Perkembangan perekonomian yang pesat di Asia menurut Stubb sangat seksi

Rabu, 25 Januari 2012, 16:31 WIB

Denny Armandhanu

VIVAnews - Asia tenggara, khususnya Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi penyelamat Eropa dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Finlandia telah melihat potensi ini dan menyarankan Uni Eropa untuk lebih terbuka pada pasar Asia.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Urusan Uni Eropa dan Perdagangan Luar Negeri Finlandia Alexander Stubb di Jakarta, Rabu 25 Januari 2012. Menurutnya, saat ini dunia telah memasuki masa multipolar, di mana kekuatan ekonomi politik dan ekonomi tidak melulu dikuasai oleh AS dan Eropa. Ada kekuatan-kekuatan lain yang mulai ikut bermain dalam catur perekonomian dunia.

“Sekarang tidak hanya AS dan Eropa yang memegang kuasa, tapi ada negara lain, yaitu China, Indonesia, Brasil, Afrika Selatan, Korea Selatan,” kata Stubb.

Perubahan kentara, menurutnya, dapat dilihat di Indonesia. Pada kunjungan dua harinya ke Jakarta, dia mengatakan telah melihat perkembangan yang nyata di negara ini. Menurutnya, perkembangan ekonomi Indonesia saat ini telah melampaui perkembangan di Eropa, terutama di tengah krisis yang telah berlangsung dua tahun terakhir.

Stubb mengetengahkan, perkembangan ekonomi Indonesia tahun lalu mencapai 6,4 persen, tahun ini diperkirakan 6,5 persen, dan tahun 2014 Indonesia menargetkan 7 persen. “Bagi saya Indonesia is the future, Indonesia sangat seksi,” kata Stubb.

Perkembangan di Asia, khususnya Indonesia ini, kata Stubb haruslah digunakan Eropa untuk mengatasi krisisnya. Ke depannya, menurutnya, Amerika Serikat memang tetap akan menjadi negara super power, tapi hanya di bidang militer. Tapi Asia yang akan menjadi kawasan super power di bidang ekonomi. Sementara Eropa, candanya, hanya akan menjadi super power di bidang gaya hidup.

“Tapi kau tidak bisa mempertahankan gaya hidup tanpa perkembangan ekonomi. Eropa harus paham betul masa depan di Asia,” kata Stubb.

“Eropa harus melihat masa depan mereka di Asia. Ini soal bergabung dengan pasar yang tengah berkembang. Uni Eropa memang mengerti soal globalisasi, tapi ekonomi global dikalahkan oleh politik lokal,” lanjut Stubb, merujuk pada posisi Uni Eropa yang ditentukan oleh para politisi yang cenderung tidak satu suara dalam mengatasi krisis.

Posisi Indonesia yang kuat juga disampaikan oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Julian Wilson. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ASEAN dapat membantu meredakan krisis di Eropa.

Kepada VIVAnews, Wilson mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan Asia adalah tetap membuka pasar mereka kepada Eropa. “Pertumbuhan di Indonesia membantu kami. Jika melihat intra ASEAN, sebenarnya kalian telah terintegrasi secara ekonomi, 10 kali lebih pesat daripada 10 tahun terakhir. Integrasi ASEAN lebih tinggi dua per tiga dibandingkan integrasi Uni Eropa,” kata Wilson. (umi)

www.hdindonesia.com/gabung.asp?id=indogreenway

Gajah Sumatra Punah

Rizki Gunawan

 

Artikel Terkait

• Lutung Beruban Kalimantan Juga Disorot Dunia
• Untung Besar dari Menangkar Burung Langka
• Bayi Singa Afrika Lahir di Batu
• Anak Anoa Mati di Kebun Binatang Surabaya
• Animal Aid Prihatin dengan Kematian Satwa

25/01/2012 20:35

Liputan6.com, Washington DC: Badan Konservasi Dunia atau World Wildlife Fund (WWF) mengumumkan gajah sumatra semakin terancam punah. Seperti diwartakan VOA, Rabu (25/1), jumlah populasi gajah sumatra terus menurun akibat berkurangnya habitat binatang tersebut. Pasalnya, habitat gajah Sumatra sebagian besar telah dialihkan menjadi lahan perkebunan dan pertanian.Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) mengungkapkan, saat ini jumlah gajah sumatra yang tersisa di alam liar hanya sekitar 2.400 sampai 2.800 gajah. Jumlah ini menurun 50 persen dari jumlah sebelumnya pada 1985. Dengan penurunan drastis ini, kini gajah sumatra masuk daftar hewan yang paling terancam punah di dunia.Menurut WWF, penyebab utama penurunan ini diakibatkan oleh penebangan hutan yang semakin gencar dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah. Data menunjukan dua per tiga dari total hutan Sumatra telah dibersihkan dalam 25 tahun terakhir untuk kepentingan komersial. Hutan tersebut dijadikan jalan bagi perkebunan kelapa sawit. Menurut koordinator WWF urusan gajah dan harimau, Sunarto, hal ini lantaran habitat gajah adalah tempat yang pas untuk membuka lahan produksi minyak sawit.”Keberadaan habitat gajah tersaingi dengan kebutuhan untuk produksi kelapa sawit. Hal ini karena gajah biasanya hidup di dataran rendah basah yang dianggap sangat baik untuk menanam kelapa sawit,” katanya.Sunarto menambahkan, pemerintah Indonesia hanya melindungi spesies gajah, sedangkan habitatnya kurang diperhatikan. Menurut dia, sekalipun 2011 lalu, pemerintah Indonesia telah memberlakukan moratorium pengembangan lahan hutan baru untuk dua tahun ke depan, di mana pemerintah bekerja sama dengan Norwegia untuk melindungi hutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi sejauh ini, upaya tersebut belum memperlambat laju pengurangan areal hutan di Sumatra.

Saat ini, pemerintah Indonesia mengizinkan perusahaan swasta untuk melakukan restorisasi wilayah hutan yang masih ada, dengan begitu pihak swasta tetap mendapat keuntungan meski penebangan hutan yang masih tersisa tetap dilarang keras.

Gajah sumatra, orangutan sumatra, badak jawa dan badak sumatra, harimau sumatra saat ini telah masuk dalam daftar spesies yang sangat terancam punah. Para ilmuwan mengatakan, jika konversi hutan terus berlanjut, maka gajah sumatra bisa punah kurang dari 30 tahun mendatang.(RZK/ANS)

Saurip Kadi : Konflik Lahan di Seruyan Bisa Lebih Dahsyat Dari Mesuji

Jakarta, Seruu.com – Mantan Aster TNI AD, Saurip Kadi kembali mengungkapkan mengenai konflik lahan di Kalimantan yang potensi bahanya bagi warga bisa lebih parah dari Mesuji di Lampung dan Sumsel. Konflik tersebut terjadi di Seruyan, Kalimantan Tengah.

“Maraknya penyerobotan tanah ditandai pemerintah lambat dalam menanganinya,” ujar tim pendamping masyarakat adat Dayak, Mayjen (Purn) Saurip Kadi kepada wartawan dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Cawang Kencana, Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Jumat (13/1/2012).

Saurip Kadi menjelaskan, duduk permasalahan penyerobotan tanah di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah hampir mirip dengan yang terjadi di Mesuji, yakni dilakukan oleh perusahaan sawit.

Saurip menambahkan, sebagaimana sengketa lahan di sejumlah daerah, banyak rakyat Kalimantan Tengah yang hidup turun temurun menyatu dengan hutan, saat ini tersingkir dari kampung halamannya akibat penyerobotan lahan oleh perusahaan.

Sehingga, terang Saurip, rakyat yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah ataupun izin pengusahaan hutan harus berhadapan dengan pengusaha yang mengantongi izin atas ribuan, ratusan, bahkan jutaan hektare hutan ataupun tanah. “Tanah ulayat yang dilindungi oleh UU pun, tidak dihargai justru oleh pemerintah sendiri,” imbuh Saurip.

Dengan mengangkat permasalahan ini ke media, Saurip berharap agar ada perhatian dari pemerintah menyikapi hal tersebut, mengingat potensi dampak yang akan terjadi jauh lebih dasyat dari kasus Mesuji. [ndis]

http://www.seruu.com/utama/politik/artikel/saurip-kadi-konflik-lahan-di-seruyan-bisa-lebih-dahsyat-dari-mesuji

Tanah Ulayat Dirampas Pengusaha Sawit, Warga Dayak Seruyan Mengadu ke DPD

Jakarta, Seruu.com – Puluhan warga Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendatangi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengadukan soal lahan tanah ulayat mereka yang dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Di DPD, mereka diterima oleh Wakil Ketua La Ode Ida dan anggota DPD asal Kalteng, Permana Sari dan Rugas Binti serta dua anggota DPD asal Kalimantan Selatan yakni Gusti Farid Hasan Aman Habib Hamid Abdullah.

Perwakilan dari Kabupaten Seruyan, Jenggot Naga, meminta agar DPD menurunkan tim untuk menyelesaikan sengketa lahan di Kabupaten Seruyan. Sengketa tersebut berawal dari tanah yang mereka tinggali dan hidup turun-menurun.

“Kini, kami tersingkir dari lahan dimaksud karena tidak memiliki bukti kepemilikan tanah. Tanah kami diambil oleh pengusaha yang mengantongi jutaan hektar hutan. Tim yang diturunkan DPD nantinya jangan hanya sampai kabupaten. Nanti buta mata, tuli karena uang,” katanya.

Selain itu, mereka juga meminta perlindungan hukum terhadap 12 orang masyarakat Seruyan yang ditahan pihak Kepolisian Polres Seruyan atas kasus tuduhan perusakan perkebunan kelapa sawit.

Sementara La Ode Ida menegaskan kasus-kasus lahan yang timbul sekarang merupakan koreksi atas kebijakan investasi di bidang pertambangan dan perkebunan. DPD RI juga telah membentuk pansus pertambangan dan akan segera merampungkan hasilnya. DPD RI berkehendak melakukan moratorium pertambangan. ”Kalau ada kasus seperti ini mungkin bisa dipikirkan moratorium perkebunan,” kata La Ode.

Selanjutnya, La Ode berharap agar DPD RI harus lebih sensitif dan proaktif untuk mendeteksi permasalahan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban. ”Sebagai langkah antisipasi, harus ada tim yang turun ke lapangan,” ujar La Ode.

Rugas Binti menambahkan sebagai tahap awal, pada sidang paripurna ke-8 yang lalu DPD RI telah sepakat untuk membentuk panitia khusus (Pansus) agraria dan nantinya akan melakukan investigasi langsung di lapangan. ”Kami akan menata Pansus agar sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Rugas.

Gusti Farid Hasan Aman mengatakan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Tengah tapi juga daerah lain, seperti masalah pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan.

Ia jelaskan bahwa ada empat hal yang menjadi masalah saat ini yaitu masalah perkebunan, pertambangan, lingkungan hidup, dan masalah kepala daerah. ”Keempat hal ini seperti lingkaran setan, kadang-kadang mengelola ketiganya tapi kepala daerah kekurangan atau kelebihan wewenang juga akan kacau balau,” pungkas Rugas. [mus]

http://www.seruu.com/utama/politik/artikel/tanah-ulayat-dirampas-pengusaha-sawit-warga-dayak-seruyan-mengadu-ke-dpd

Aksi Massa Dan Iklim Investasi

http://berdikarionline.com/editorial/20120126/aksi-massa-dan-iklim-investasi.html

Kamis, 26 Januari 2012 | 1:01 WIB   ·   0 Komentar

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, misalnya, dengan gegabah menuding aksi-aksi demonstrasi sebagai penyebab terganggunya iklim investasi di dalam negeri. Ia juga menuding aksi-aksi massa rakyat itu telah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. (Suara Karya, 21 Desember 2011).

Begitu pula dengan cara pandang Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Dalam kasus aksi mogok pekerja PT. Freeport, misalnya, ‘Bos besar’ Partai Amanat Nasional (PAN) itu menganggap aksi itu bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Pandangan Sofyan Wanandi dan Hatta Rajasa di atas mewakili cara pandang umum kalangan penguasa (pemerintah) dan pengusaha di Indonesia. Terutama saat aksi massa sedang marak. Seperti sekarang ini, dua sektor rakyat, yakni kaum buruh dan tani, berada di garis depan melawan penindasan modal.

Di berbagai daerah, kaum tani tampil di garda depan untuk mempertahankan tanah dan sumber daya dari penetrasi modal asing yang kian massif. Sedangkan di kota dan pusat-pusat industri, kaum buruh melancarkan pemogokan dan blokade jalan tol sebagai bentuk protes terhadap politik upah murah dan berbagai kebijakan perburuhan yang berbau neoliberal.

Pertanyaannya: apakah benar aksi massa menjadi faktor utama pengganggu iklim investasi di Indonesia?

Pada Februari 2007 lalu, ketika sedang membacakan pidato  awal tahun, Presiden SBY menguraikan sejumlah faktor penghambat invetasi. Dalam penjelasan Presiden, faktor pertama penghambat investasi adalah sulitnya mengakses dana perbankan akibat suku bunga bank yang terlalu tinggi.

Faktor penghambat lainnya yang diungkapkan oleh Presiden adalah soal perpajakan, perizinan, dan soal kepastian hukum.  Sementara faktor keamanan dan stabilitas politik sendiri, termasuk di dalamnya soal maraknya aksi massa, ditempatkan sebagai faktor kelima dan keenam.

Apa artinya perbedaan pandangan Sofyan Wanandi/Hatta Rajasa dengan Presiden SBY tersebut? Di sini, seolah-olah sudah ada ‘kesepakatan tidak tertulis’ antara penguasa dan pengusaha Indonesia, ketika terancam kepentingannya oleh meluasnya perlawanan rakyat, untuk mengkambing-hitamkan ‘aksi massa’.

Cara berfikir itu bukanlah gaya baru. Di jaman kolonial, penguasa lihai mengolah kata dan stigma untuk mendiskreditkan perlawanan rakyat. Pola itu juga dipakai dan dikembangkan oleh rejim orde baru. Jangan heran, ketika  orde baru berkuasa, penghancuran gerakan rakyat dan aksi massa dilakukan sangat massif.

Ada kesamaan watak antara negara kolonial dan negara jaman orba: sama-sama mengabdi kepada kepentingan kapital alias pemilik modal. Saat itu, negara tidak lebih sebagai perpanjangan tangan kepentingan kapital. Dengan demikian, negara tidak pernah netral ketika berhadapan dengan perbenturan kepentingan antara rakyat versus pemilik modal. Di sini, negara memihak kepentingan kapital dan menggunakan aparatus kekerasannya untuk menindas perlawanan rakyat.

Sekarang pun watak negara tidak berubah. Malahan, jika kita lihat, negara neoliberal benar-benar perpanjangan tangan kapital. Ini tidak saja nampak dalam pengerahan aparatus kekerasan negara untuk menindas rakyat, tetapi juga sangat nampak pada lahirnya berbagai regulasi yang memfasilitasi kepentingan ekspansi kapital di Indonesia.

Meningkatnya perlawanan rakyat membawa pesan jelas: tingkat penetrasi dan derajat eksploitasi kapital makin massif. Dalam konflik agraria, misalnya, menjelaskan bagaimana perluasan kepentingan kapital dalam perebutan sumber daya dan perampasan tanah-tanah produktif.

Begitu juga dengan meluasnya aksi blokade dan pemogokan oleh kaum buruh. Itu berarti derajat eksploitasi di sektor perburuhan, khususnya dalam politik pengupahan, sudah pada batas yang tak bisa lagi ditoleransi oleh kaum buruh. Apalagi, jika menengok pada data yang ada, masih banyak pengusaha yang membayar upah di bawah UMP. Juga, masih banyak pengusaha yang menolak memenuhi hak-hak normatif kaum buruh.

Bung Karno, di hadapan pengadilan kolonial pada tahun 1930, mengatakan sebagai berikut: “percobaan-percobaan dulu untuk menimbulkan revolusi di Sumatra, Borneo, Sulawesi dan lain-lain, semuanya adalah tanda-tanda kesengsaraan kaum tani, yang berusaha mencari perbaikan nasibnya.”

Dengan demikian, bagi gerakan rakyat di Indonesia, keadaan ini mestinya menjadi basis material untuk—meminjam perkataan Bung Karno—‘mencari jalan-jalan lain untuk mencapai perbaikan yang kekal’. Artinya, kita harus mengakhiri sistim ekonomi-politik yang menyebabkan kesengsaraan rakyat ini.

27 Januari 2012 | BP

Massa Bakar Kantor Bupati Bima 53 Tahanan Dibebaskan Paksa

Mataram (Bali Post) - Sepuluh ribu lebih warga yang mengamuk dan membakar Kantor Bupati Bima, Kamis (26/1) sore kemarin, juga membebaskan paksa 53 orang tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan Raba, Kabupaten Bima. Konsentrasi pengunjuk rasa di depan Kantor Bupati Bima itu mulai terjadi sekitar pukul 13.00 wita. Massa berasal dari tiga kecamatan yang sebelumnya berunjuk rasa dan memblokade jalan di Pelabuhan Sape pada 19-24 Desember 2011. Mereka datang secara bergelombang menggunakan sepeda motor dan truk serta kendaraan lainnya hingga memadati halaman depan kantor itu. Warga mulai marah, ketika kedatangan mereka dihadang aparat kepolisian dan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP). Massa aksi lalu mendobrak gerbang kantor Bupati dan menerobos masuk, kemudian mengamuk, dan membakar kantor. Selain Kantor Bupati Bima, Kantor KPUD Bima di kawasan itu, beserta barang-barang dalam bangunan itu dibakar massa. Sepeda motor dan kendaraan lainnya di kompleks Kantor Bupati Bima juga dibakar massa. Api berkobar cepat karena embusan angin cukup kencang, dan tidak ada upaya pemadaman kobaran api, karena aparatur pemerintah di kantor itu pun lari mengamankan diri. Selanjutnya, massa bergerak ke Pendopo Bupati Bima yang hendak membakar kediaman Bupati Bima itu, namun urung karena penjagaan cukup ketat. Massa kemudian berbondong-bondong menuju Lapas Raba, Bima, dan memaksa petugas lapas membebaskan 53 orang rekan mereka yang dititipkan polisi untuk diproses hukum. Saksi mata mengatakan, massa itu mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Raba, Kabupaten Bima, dan meminta para tahanan titipan polisi terkait insiden berdarah di Pelabuhan Sape, 24 Desember 2011, dilepas saat itu juga. ”Massa mengancam jika tidak dilepas maka Lapas Raba Bima itu juga akan dibakar, sehingga petugas lapas memenuhi tuntutan tersebut, dan massa menyambut dengan kegembiraan,” kata Didin, seorang saksi mata aksi massa tersebut. Menurut Delian Lubis, salah seorang koordinator aksi unjuk rasa itu, awalnya massa hanya ingin menduduki Kantor Bupati Bima sambil menyuarakan tuntutan pembebasan 53 warga Lambu dan Sape yang ditahan aparat kepolisian untuk diproses hukum. Tuntutan lainnya yakni pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), sebagaimana tuntutan dalam aksi sebelumnya. IUP bernomor 188/45/357/004/2010 itu diterbitkan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen yang mencakup areal tambang seluas 24.980 hektar, di Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu. Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein yang dihubungi di Mataram membenarkan aksi pembakaran bangunan pemerintah daerah dalam unjuk rasa lebih dari 10 ribu orang itu. (kmb/ant)

Hukum-Hukum Revolusi Menurut Bung Karno.

Gambar Atas : Bung Karno ditengah-tengah rakyat Indonesia

Bung Karno menjelaskan pada rakyat tentang Hukum-Hukum Revolusi. Inilah pemimpin otentik, bukan jenis pemimpin yang nggak mutu dan senang curhat.
Apa hukum-hukum Revolusi itu? Hukum-hukum Revolusi itu, kecuali garis-besar romantika, dinamika, dialektika yang sudah kupaparkan tadi, pada pokoknya adalah :
Pertama, Revolusi mesti punya kawan dan punya lawan, dan kekuatan-kekuatan Revolusi harus tahu siapa lawan dan siapa kawan; maka harus ditarik garis pemisah yang terang dan harus diambil sikap yang tepat terhadap kawan dan terhadap lawan Revolusi;
Kedua, Revolusi yang benar-benar Revolusi bukanlah “revolusi istana” atau “revolusi pemimpin”, melainkan Revolusi Rakyat; oleh sebab itu, maka Revolusi tidak boleh “main atas” saja, tetapi harus dijalankan dari atas dan dari bawah;
Ketiga, Revolusi adalah simfoninya destruksi dan konstruksi, simfoninya penjebolan dan pembangunan, karena destruksi atau penjebolan saja tanpa konstruksi atau pembangunan adalah sama dengan anarki, dan sebaliknya; konstruksi atau pembangunan saja tanpa destruksi atau penjebolan berarti kompromi, reformisme;

Keempat, Revolusi selalu punya tahap-tahapnya; dalam hal Revolusi kita : tahap nasional-demokratis dan tahap Sosialis, tahap yang pertama meretas jalan buat yang kedua, tahap yang pertama harus dirampungkan dulu, tetapi sesudah rampung harus ditingkatkan kepada tahap yang kedua; – inilah dialektik Revolusi;
Kelima, Revolusi harus punya Program yang jelas dan tepat, seperti dalam Manipol kita merumuskan dengan jelas dan tepat : (A) Dasar/Tujuan dan Kewajiban-kewajiban Revolusi Indonesia; (B) Kekuatan-kekuatan Revolusi Indonesia; (C) Sifat Revolusi Indonesia; (D) Hari-depan Revolusi Indonesia dan (E) Musuh-musuh Revolusi Indonesia. Dan seluruh kebijaksanaan Revolusi harus setia kepada Program itu;
Keenam, Revolusi harus punya soko-guru yang tepat dan punya pimpinan yang tepat, yang berpandangan jauh kemuka, yang konsekwen, yang sanggup melaksanakan tugas-tugas Revolusi sampai pada akhirnya, dan Revolusi juga harus punya kader-kadernya yang tepat pengertiannya dan tinggi semangatnya.
PIDATO BUNG KARNO (TAHUN “VIVERE PERICOLOSO”–17 Agustus 1964)

Berdoa agar hati kita selalu terjaga

TERKAIT :

Menjadi Keluarga Allah

Calon Penghuni Surga

Kelembutan Hati

Terlambat Sadar

Memperbanyak Sujud

Rumah Penuh Berkah

The primacy of military force versus the primacy of politics. Existential warfare, or rather warfare related to one’s own identity, which engaged Clausewitz most strongly in his early years, as against the instrumental view of war that prevails in his later work. The pursuit of military success through unlimited violence embodying ‘the principle of destruction’, versus the primacy of limited war and the limitation of violence in war, which loom increasingly large in Clausewitz’s later years. The primacy of defense as the stronger form of war, versus the promise of decisive results that was embodied in the seizure of offensive initiative.

Clausewitz’s final approach is condensed in his Trinity, which comes at the end of the first chapter of book I. The Trinity, with all its problems by its own, is the real legacy of Clausewitz and the real beginning of his theory, as he emphasized himself: “At any rate, the (…) concept of war [the Trinity] which we have formulated casts a first ray of light on the basic structure of theory, and enables us to make an initial differentiation and identification of its major components.”

Clausewitz describes the Trinity as follows:

War is more than a true chameleon that slightly adapts its characteristics to the given case. As a total phenomenon its dominant tendencies always make war a paradoxical Trinity – composed of primordial violence, hatred, and enmity, which are to be regarded as a blind natural force; of the play of chance and probability within which the creative spirit is free to roam; and of its element of subordination, as an instrument of policy, which makes it subject to pure reason.

The first chapter of On War, and the Trinity as Clausewitz’s result for theory at its end, are an attempt to summarize these quite different war experiences, and to analyze and describe a general theory of war on the basis of Napoleon’s successes, the limitations of his strategy, and his final defeat.

Clausewitz’s Trinity is quite different from so-called “trinitarian war”. This concept is not derived from Clausewitz himself but from the work of Harry G Summers Jr.

Although Summers referred to Clausewitz’s concept of the Trinity in his very influential book about the war in Vietnam, he falsified Clausewitz’s idea fundamentally. Clausewitz explains in his paragraph about the Trinity that the first of its three tendencies mainly concerns the people, the second mainly concerns the commander and his army, and the third mainly concerns the government. On the basis of this ‘mehr’ (mainly), we cannot conclude that ‘trinitarian war’ with its three components of people, army, and government is Clausewitz’s categorical conceptualization of how the three underlying elements of his Trinity may be embodied.

Since Summers put forward this conception it has been repeated frequently, most influentially by Martin van Creveld. On the contrary, it must be concluded that these three components of ‘trinitarian war’ are only examples of the use of the more fundamental Trinity for Clausewitz. These examples of its use can be applied meaningfully to some historical and political situations, as Summers demonstrated for the case of the war in Vietnam with the unbridgeable gap between the people, the army and the United States government. Notwithstanding the possibility of applying these examples of use, there can be no doubt that Clausewitz defined the Trinity differently and in a much broader, less contingent and more conceptual sense.

Clausewitz’s concept of the Trinity is explicitly differentiated from his famous formula of war, described as a continuation of politics by other means. Although Clausewitz seems at first glance to repeat his formula in the Trinity, this is here only one of three tendencies which all have to be considered if one does not want to contradict reality immediately, as Clausewitz emphasized (89). Looking more closely at his formula, we can see that he describes war as a continuation of politics, but with other means than those that belong to politics itself (87).

These two parts of his statement constitute two extremes: war described either as a continuation of politics, or as something that mainly belongs to the military sphere. Clausewitz emphasizes that policy uses other, non-political means. This creates an implicit tension, between war’s status as a continuation of policy, and the distinctive nature of its ‘other’ means. Resolving this tension in favor of one side has always led to a primacy of the military, whereas this implicit tension is explicated in the Trinity.

In the present discourse on the new forms of war, Clausewitz stands representatively for the “old form” of war. But if we understand his concept of the state as any kind of warring community (as he himself did when speaking of “state policy”) his trinity is the starting point for a general theory of war and violent conflict.

Whereas Sun Tzu was generalizing strategic principles for use against weak adversaries, which may lead to success in particular circumstances, Clausewitz developed a wide-ranging political theory of war by reflecting on the success, the limitations, and the failure of Napoleon’s way of waging war.

Although he might have reflected merely a single strategy, he was able by taking into account its successes, limits, and failure to develop a general theory of war, which transcended a purely and historically limited military strategy.

Clausewitz didn’t deny the reflexive influence of warfare to policy, just to the reverse. But he insisted that the policy of the community has to decide about going to war and the goals which have to be achieved by it, and not promises to achieve an easy military victory – regardless whether they have been made by the neo-cons, those inspired by the theoreticians of 4th or 5th or whatsoever generation warfare like or finally those who makes an absolute out of Sun Tzu’s nevertheless useful recommendations.

Perhaps we should try to think about war in the 21th century by combining both. In the last decade promises of solving political problems by relying only on military means have proven wrong with devastating results. With Clausewitz being back on the agenda, the primacy of the political area is back.

Andreas Herberg-Rothe, Dr phil habil, is a permanent lecturer at the faculty of social and cultural studies at the University of Applied Sciences, Fulda and was a private lecturer of Political Science at the Institute for Social Sciences, Humboldt-University Berlin (up to 2009). He was an associate of the Oxford Leverhulme Programme “The Changing Character of War” (2004-2005) and convener (together with Hew Strachan) of the conference “Clausewitz in the 21st century” (Oxford 2005). He was a visiting fellow at the London School of Economics and Political Science, Centre for International Studies (2005-2006).

He is the author of Clausewitz’s puzzle. The political theory of war. Oxford University Press and edited together with Hew Strachan the anthology Clausewitz in the twenty-first century. Oxford University Press 2007. His articles include: New Containment Policy: Grand Strategy for the Twenty-first Century? In: RUSI-Journal, Whitehall, London Whitehall April 2008, Vol 153, No 2, pp. 50-55; The re-politicisation of war and violent conflict – The world powers are striking back In: Ralph Rotte/Christoph Schwarz (eds): War and Strategy, New York (Nova Science) 2010. His newest book, published together with Jan Willem Honig and Dan Moran is about: Clausewitz: The state and war. Steiner publisher: Stuttgart 2011