Archive for the 'News' Category



21
Jul
10

Energi : Kebijakan TDL Naik Inkonstitusional ?

DPR, Pengusaha, YLKI Kompak Tolak Aturan Kenaikan TDL

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 19/07/2010 | 14:11 WIB DPR, Pengusaha, YLKI Kompak Tolak Aturan Kenaikan TDL

Jakarta – DPR, pengusaha, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kompak mendesak agar pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2010 yang mengatur soal tarif dasar listrik (TDL) baru agar kisruh soal kenaikan TDL antara pemerintah dengan pengusaha segera berakhir.

“Permen ini tidak sah secara hukum karena adanya tarif aneh-aneh yang susah dipahami,” ujar anggota Komisi VII DPR, Bambang Wurianto (F-PDIP) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/7/2010).

Menurut dia, seharusnya aturan soal tarif listrik diatur dalam bentuk Keputusan Presiden, baru kemudian dibuat turunnya dalam bentuk Permen ESDM. “Seharusnya keluarnya Perpres dulu baru diturunkan dalam bentuk Permen. Apalagi dengan diubahnya kenaikan TDL buat industri tidak boleh lebih dari 18% maka permen ini harus diubah lagi,” tambahnya.

Hal ini diamini oleh anggota Komisi VII lainnya, Dito Ganinduto yang juga mendukung agar Permen ini segera direvisi agar perbedaaan perhitungan tersebut bisa selesai.  “Kalau memang implementasi dari kenaikan tarif dasar listrik untuk mengakomodasi Rp 4,8 triliun, itu ada sedikit perbedaaan, maka saya sepakat agar ini direvisi,” ujar politisi Golkar tersebut.

Senada dengan DPR, YLKI juga menilai alangkah lebih baiknya jika kenaikan tarif listrik tersebut diatur dalam Keppres. “Saya lebih nyaman kalau kenaikan tarif dasar listrik ini diatur dalam keputusan Presiden dari pada dengan Permen. Dalam lingkup politik lebih banyak karena ini hajat hidup orang banyak karena pelanggan PLN itu kan lebih dari 40 juta,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi menyatakan jika dibandingkan tarif listrik antara Keputusan Presiden Nomor 104 tahun 2003 dengan  Permen ESDM No 7 Tahun 2010, justru telah membuat tarif listrik industri menjadi 39-101 persen. Padahal sebelumnya, pemerintah berjanji kenaikan tarif listrik ada di kisaran 6-15%.

“Yang penting bagi pengusaha adalah besarnya tagihan rekening listrik setiap bulan, bukan apa yang diterima PLN. Permen ini perlu diubah agar hitung-hitungannya cocok,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menyatakan pengaturan kenaikan TDL dalam Permen ESDM sudah sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, di mana di dalamnya disebutkan penetapan tarif listrik ditetapkan oleh Menteri terkait dalam hal ini Menteri ESDM.

Sementara itu di ruang terpisah dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara 32 asosiasi dengan Komisi VI DPR-RI hari ini. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima langsung menyambar membahas soal dasar hukum Permen kenaikan TDL. Aria Bima mempertanyakan mengapa dasar TDL hanya berdasarkan Permen bukan memakai Keputusan Presiden (Keppres). “Jadi Permen ini nggak sah menurut undang-undang kelistrikan,” tegas Aria Bima.

Menurut Aria, yang disebut pemerintah adalah presiden, yang memegang kekuasaan, sebagaimana yang dimaksud dalam UU kelistrikan. Sehingga tak ada dasar seorang menteri menandatangani dasar kenaikan TDL. “Ini harus dikembalikan dan harus direvisi,” serunya. (*/dtc/red)

Petisi 28: Kebijakan Ekonomi Inkonstitusional

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 20/07/2010 | 06:19 WIB Petisi 28: Kebijakan Ekonomi Inkonstitusional

Jakarta – Petisi 28 menuding pemerintah dan parlemen telah menjalankan kebijakan ekonomi yang inkonstitusional. Pasalnya, kebijakan ekonomi saat ini justru menyusahkan rakyat dengan semakin menurunannya daya beli akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan.

Demikian diungkap anggota Petisi 28 Adi Massardi dalam penyampaian petisi di gedung DPR di Jakarta, Senin (19/7). Menurutnya, saat ini kebijakan pemerintah dengan persetujuan parlemen telah melenceng jauh dari konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Penyimpangan ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang justru menurunkan daya beli masyarakat dan penciptaan pengangguran.

“Lihat saja kebijakan tarif dasar listrik (TDL) yang dinaikkan ketika berbagai harga kebutuhan masyarakat meningkat. Selain itu, kebijakan ini justru menurunkan daya saing industri ketika dunia usaha justru harus bersaing dengan produk-produk asa China,” jelas Adi seperti dilansir situs MI.

Lebih jauh, Adi menuturkan akibat kebijakan ini industri dan usaha kecil menengah harus mendapat tambahan beban. Sehingga, mereka tidak lagi bisa bersaing dengan produk-produk asal China. Padahal, sektor ini merupakan penyerap terbesar tenaga kerja Indonesia. Akibatnya, angka pengangguran berpotensi meningkat.

Kebijakan sama juga diperlihatkan pada pengalokasian sumber daya gas yang mestinya menjadi modal industri nasional untuk bangkit dan bersaing. Kenyataannya pemerintah justru mengalokasikan pasokan terbesar ke ekspor yang mematikan akses industri lokal pada sumber daya gas. Sehingga, industri susah memeroleh dan atau harus mendapatkan gas dengan harga mahal.

Dampak kedua kebijakan tersebut, tambah Adi, ialah menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga, masyarakat menjadi frustrasi dengan berbagai kebijakan tersebut. Dampaknya terlihat dari protes warga kepada masalah sepele seperti iring-iringan pengawal presiden. Menurutnya, protes tersebut bukan karena masalah kemacetan atau prilaku pasukan pengawal presiden, tapi lebih disebabkan perasaan frustrasi akan kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Masalah pengawal Presiden itu kan hanya masalah sepele. Tapi justru lihat dari latarnya, ini merupakan manifestasi kekecewaan masyarakat akan kebijakan pemerintahnya,” kata Adi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengakui saat ini pemerintah kurang serius dalam melindungi masyarakat. Misalnya kebijakan TDL, dengan janji kenaikan hanya beberapa persen, kenyataannya melonjak hingga 40% lebih. Hal ini memperlihatkan kurangnya perhitungan pemerintah dalam menerbitkan kebijakan ekonomi.

“Begitu juga dengan persoalan tabung gas. Dengan janji akan melakukan konversi agar mengurangi beban tapi pemerintah lupa melindungi masyarakatnya. Ledakan-ledakan tabung justru dipersalahkan kepada masyarakat yang memakai tabung,” jelas Pramono.

Pemerintah menurut Pramono sangat menganggap enteng persoalan yang mendera rakyatnya. Misalnya, lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok yang ditanggapi dengan enteng oelh pemerintah. Semestinya, pemerintah bisa menyelesaikan persoalan kenaikan harga. “Masa akibat harga cabai melonjak, seorang menteri justru menyuruh rakyatnya berhenti makan cabai?” cetusnya.

Petisi 28 yang diwakili Adi Masardi, Hari Rusli, dan Catur Sapto menyatakan bahwa saat ini adalah momen sangat tepat karena menjelang bulan puasa, Lebaran dan kini memasuki tahun ajaran baru. Adi mengatakan, naiknya harga kebutuhan pokok telah membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Momen-momen yang bertepatan tersebut pun semakin menyulitkan rakyat miskin yang sebagian besar penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Petisi 28 tidak setuju jika pemerintah beralasan harga bahan pokok tidak terkontrol karena perubahan cuaca yang signifikan, sehingga terjadi gagal panen. Menurut Petisi 28, harga-harga tersebut naik lebih disebabkan naiknya harga tarif dasar listrik per 1 Juli silam.

Selain itu Petisi 28 juga menuntut DPR tetap fokus pada penyelesaian kasus Century. Petisi 28 menyoroti pernyataan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa segala kasus yang bermunculan di Indonesia akhir-akhir ini adalah usaha pemerintah untuk menutupi skandal Bank Century.(*/MIOL)

Kalau TDL Tak Naik, Apa PLN akan Bangkrut?

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 19/07/2010 | 19:12 WIB Kalau TDL Tak Naik, Apa PLN akan Bangkrut?

Banyumas – Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang kini tengah dikaji ulang oleh pemerintah, seyogyanya ditangguhkan. Kenaikan TDL pada saat sekarang ini dirasa belum tepat dan justru akan berakibat rontoknya daya beli masyarakat. “Jutaan rakyat Indonesia masih hidup miskin, jika pemerintah menaikkan TDL dengan dalih mengurangi subsidi, maka akibatnya akan semakin membuat rakyat miskin semakin terpuruk,” kata Budayawan Banyumas Ahmad Tohari kepada Jakartapress.com, Senin (19/7).

Ahmad Tohari berpikir sederhana, apakah jika TDL tidak dinaikan akan berdampak pada kebangkrutan Perusahaan Listrik Negara (PLN) ?.  Mestinya PLN memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pelanggannya. Keluhan-keluhan masyarakat khususnya menyangkut pemadaman bergilir, harus dibenahi dulu. Jika pelayanan PLN sudah baik, masyarakat pasti tidak akan berkeberatan dengan kenaikan TDL.

“Jika memang pemerintah akan menaikan TDL, apa yang mendasari komitmen pemerintah. Apakah untuk kepentingan rakyat, atau untuk kepentingan menyelamatkan PLN. Kalau saya berpendapat, kenaikan TDL dibatalkan dulu, khususnya untuk pelanggan kecil skala rumah tangga,” kata Ahmad Tohari.

Menanggapi rencana ratusan perusahaan di Jateng yang akan mengurangi karyawan akibat kenaikan TDL, Ahmad Tohari  meminta agar perusahaan bisa menahan diri terlebih dahulu. Dalam kondisi saat ini, perusahaan tidak harus mentarget pendapatan atau laba sebesar-besarnya, namun harus memikirkan nasib para buruh dan karyawannya jika harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. “Perusahaan mesti berpikir obyektif dan jangan berorientasi keuntungan yang besar dulu. Saya rasa perusahaan cukup mengurangi target keuntungan saja,” kata Ahmad Tohari. (Py)

Aneh, PLN Raup Untung Gede, TDL Naik

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 18/07/2010 | 21:50 WIB Aneh, PLN Raup Untung Gede, TDL Naik

Jakarta – Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Akhmad Daryoko merasa heran dengan langkah pemerintah yang tetap akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL). Kebijakan pemerintah tersebut dinilai kontroversial.

“Kenaikan TDL pada 1 Juli kemarin sangat kontroversial karena sebenarnya PLN pada Tahun 2009 sudah memetik keuntungan sebesar Rp 10,355 triliun. Bagaimana mungkin jika tahun lalu PLN untung tapi tahun ini TDL malah dinaikkan rata-rata 10 persen,” katanya dalam diskusi bertema ‘Menolak Kenaikan TDL dan Sembako’ yang digelar di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta, Minggu (18/7/2010).

Dia balik bertanya apakah keuntungan itu kurang besar.  Menurut dia, SP PLN pun mencari tahu mengapa TDL dinaikkan. Diperoleh jawaban bahwa TDL dinaikkan  untuk mengatrol tarif listrik menuju tarif keekonomiannya, yaitu harga jual tenaga listrik yang dapat menutupi biaya produksinya ditambah keuntungan yang wajar. Besarnya keuntungan yang wajar tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

“Hal itu terungkap dari penjelasan pemerintah pada sidang judicial review UU 20/2002 dan UU 30/2009 tentang ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa mengingat keterbatasan pemerintah maka perlu partisipasi swasta, koperasi, pemda dan lainnya,” ujarnya seperti dilansir situs RakyatMerdeka.

Akmada menambahkan, usaha-usaha ketenagalistrikan perlu dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat. Sehingga untuk itu TDL akan dinaikkan secara bertahap hingga sekitar Rp 1300/kwh, dimana harga tersebut dianggap sudah mencapai harga keekonomiannya sehingga bisa menarik investor untuk membeli instalasi PLN. Langkah selanjutnya pemerintah dan PLN akan memprivatisasi  PLN Jawa dan Bali dan menyerahkan pengelolaan PLN di luar Jawa  ke Pemda setempat,” jelasnya.

Menurut dia. semua adalah grand design antara pemerintah dengan IMF tahun 1998 untuk mengkomersialisasikan sektor kelistrikan seperti di Philipina dimana dengan mengkomersialisasikan sektor kelistrikan maka harga TDL akan sangat mahal. Sekarang masalahnya adalah pemerintah yang tidak punya ideologi dan prinsip yang pada akhirnya kehidupan rakyat terombang-ambing.

Pemerintah Makin Tak Peduli Nasib Rakyat Miskin
Pemerintah harus adil dan mampu memberi bailout untuk mengatasi perekonomian rakyat yang semakin terpuruk terkait kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Sembako. Menurut ketua umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Marlo Sitompul, kenaikan TDL membuat industri kecil terpukul karena berdampak pada naiknya ongkos produksi dan harga-harga kebutuhan lainnya.

“Masak seorang Menteri Perekonomian mengurus harga cabe saja tidak bisa bahkan meminta agar rakyat tidak makan cabe dulu,” ujar Marlo dalam diskusi di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (18/7).

Ia menambahkan seharusnya pemerintah memiliki grand design untuk mengatasi persoalan tersebut dan jangan hanya diam dan tidak berbuat apapun. Menurutnya, tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam mengurus rakyat.

Salah satu contoh banyak tabung-tabung gas yang sudah tidak layak pakai namun belum ditarik dari peredaran sehingga dapat membahayakan masyarakat. “Dalam konversi minyak tanah ke gas, masyarakat dipaksa membeli minyak tanah Rp 10 ribu per liter kalau tidak mau membeli gas. Ini ironis,” ungkapnya. (*/RM)

TDL Mahal, Pengusaha Pilih Dagang Barang China

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 19/07/2010 | 14:22 WIB TDL Mahal, Pengusaha Pilih Dagang Barang China

Jakarta – Kalangan pengusaha memilih untuk menjadi pedagang barang-barang impor dari China, jika pemerintah tidak merevisi aturan soal kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang baru. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Benny Soetrisno, Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2010 telah membuat kenaikan TDL yang harus dinikmati industri tekstil rata-rata di atas 35%.

Kenaikan tarif listrik itu akan berpengaruh terhadap biaya produksi dan secara otomatis akan berimbas pada kenaikan harga jual tekstil. Dengan kondisi ini, lanjut dia, tentu saja produk ini tidak akan bisa bersaing dengan produk China yang harganya lebih stabil.

“Kalau begini lebih baik kita impor produk dari China, kemudian buruh akan kami kurangi sehingga akan banyak yang kena pemutusan hubungan kerja,” ujar Benny dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/7/2010).

Hal ini diamini oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi. Dia mengatakan kenaikan TDL ini tidak sesuai dengan janji yang disampaikan pemerintah pada awal tahun ini, pada saat implementasi China Asean Free Trade Agreement (AC-FTA) pemerintah mengatakan tidak akan ada kenaikan TDL agar produk Indonesia bisa bersaing dengan China.

Namun pada pertengahan tahun, Menteri Keuangan menyampaikan subsidi PLN harus dikurangi sehingga tarif listrik harus dinaikkan dan ini dibebankan kepada kalangan industri. Pada dasarnya, pengusaha tidak mempermasalahkan kenaikan TDL tersebut asalkan pemerintah bisa menepati janjinya bahwa kenaikan TDL untuk kalangan industri sebesar 6-15%.

Namun, kenyataannya perbandingan perhitungan rekening listrik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 tahun 2003 dengan Permen ESDM No.7 Tahun 2010, justru telah membuat tarif listrik industri menjadi 39-101 persen. “Yang penting bagi pengusaha adalah besarnya tagihan rekening listrik setiap bulan, bukan apa yang diterima PLN. Permen ini perlu diubah agar hitung-hitungannya cocok,” tambahnya.

Ia menyatakan, jika pemerintah tidak mau merubah Permen tersebut maka ia tidak menjamin tidak ada kenaikan harga menjelang puasa dan lebaran. Menanggapi keluhan itu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengakui adanya kesalahan cara menghitung industri sehingga menyebabkan rekening mereka membengkak.

“Pelanggan industri memasukkan biaya beban, ada perbedaan basis perhitungan TDL yang menerapkan harga jual jual sesuai dengan Kepres 104 tahun 2003, dan faktor asumsi koefisien waktu beban puncak (WBP) dan luar beban waktu beban puncak (LWBP),” kata Darwin.

Sementara itu, Ketua Umum Pergantian Antar Waktu (PAW) Kadin Indonesia Adi Putra Tahir mengatakan di tengah ancaman dunia usaha dari ancaman iklim usaha yang tak menentu pasca kenaikan tarif dasar listrik (TDL), maka dukungan terhadap perusahaan nasional sangat diperlukan.

Perusahaan nasional harus dibiarkan tumbuh agar bisa mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. “Pajak perusahaan terbesar perusahaan nasional adalah Bakrie Rp 1 triliun per tahun,” kata Adi.

Menurut Adi perusahaan Bakrie hanya salah satu contoh perusahaan nasional yang perlu mendapat dukungan untuk terus tumbuh. Masalah kontroversi politik yang terjadi jangan dikait-kaitkan dengan masalah bisnis, yang terpenting perusahaan nasional seperti Bakrie bisa terus menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada ekonomi. “Jangan diadudomba terus setiap hari, kalau dia besar maka menambah lapangan kerja, dan pasti di Indonesia,” katanya.

Ia mencontohkan jika ada masalah hukum maka diselesaikan secara hukum, sehingga dengan demikian perusahaan nasional bisa terus berkembang. Meski ia menegaskan masalah ini pun berlaku bagi perusahaan nasional lainnya di luar Bakrie. “Jadi jangan seperti gaya kepiting, kalau ada yang naik lalu ditarik,” paparnya. (*/dtc/ida)

Biaya Sambungan Listrik Naik 100% Makin Susahkan Rakyat

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 20/07/2010 | 09:42 WIB Biaya Sambungan Listrik Naik 100% Makin Susahkan Rakyat

Jakarta – Pemerintah diminta untuk tidak menaikkan biaya sambungan listrik baru bagi calon pelanggan golongan rumah tangga dengan kapasitas daya 450-900 volt ampere (VA). Kenaikan biaya listrik semakin mempersulit masyarakat miskin untuk bisa mengakses listrik. “Menurut saya biaya sambungan untuk rumah tangga 450-900 VA jangan dinaikkan dulu,” ujar pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa, Selasa (20/7/2010).

Fabby menjelaskan usulan agar biaya sambungan baru untuk pelanggan 450-900 VA karena pemerintah perlu memperbanyak sambungan listrik baru untuk pelanggan 450 dan 900VA agar rasio elektrifikasi di tanah air bisa ditingkatkan. Seperti diketahui, saat ini masih ada 19 juta rumah tangga yang belum menikmati listrik.

“Jadi seharusnya biaya sambungannya disubsidi. Kalau tidak, masyarakat miskin semakin kesulitan mendapatkan akses listrik,”  jelasnya. Fabby juga mempertanyakan soal apa yang menjadi alasan pemerintah hingga menaikkan biaya sambungan listrik hingga 100%.

Sementara Ketua Komisi VII DPR  Teuku Rifky Harsya juga telah meminta pemerintah meninjau ulang keputusan menaikkan biaya sambung listrik bagi pelanggan baru yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2010. “Kebijakan pemerintah jangan sampaikan sulitkan masyarakat yang belum terlistriki agar dapat akses listrik,” ujar  Teuku.

Apalagi dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi VII DPR pada tanggal 15 Juni 2010 telah disepakati bahwa pemerintah akan meningkatkan rasio elektrifikasi dengan menambahkan tambahan sambungan baru 1,5 juta per tahun. “Jadi, seharusnya segala kebijakan pemasangan listrik baru dipermudah,” ungkapnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi mengatakan, dari sisi pengusaha, sebenarnya tidak keberatan atas kenaikan biaya sambungan listrik baru. Menurut dia, komponen biaya penyambungan listrik sangat kecil jika dibandingkan dengan total dana yang akan mereke investasikan. “Itu tidak masalah karena terlalu kecil dari total mereka punya biaya. Kalau tidak sanggup, ya tidak usah investasi,” ujar Sofjan.

Namun menurutnya, kenaikan biaya penyambungan listrik justru akan memberatkan bagi para calon pelanggan rumah tangga yang ingin menyambung daya 450-900 Volt ampere (VA). “Jadi biaya penyambungan itu sebenarnya lebih akan menjadi persoalan bagi pelanggan rumah tangga 450-900 VA,” katanya.

Perihal kenaikan biaya sambungan listrik ini disampaikan oleh Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Berdasarkan laporan yang diterima YLKI, konsumen mengeluhkan kenaikan biaya penyambungan yang mencapai 100% lebih.

Berdasarkan ketentuan sebelumnya, biaya penyambungan maksimum untuk rumah tangga sampai dengan 2.200VA adalah Rp 300/VA. Namun berdasarkan Permen ESDM No 7 tahun 2010 disebutkan, biaya penyambungan sampai dengan 2.200VA mencapai Rp 750/VA dan daya antara 2.200 VA hingga 200 kVA adalah Rp 775/VA, naik dari tarif sebelumnya sebesare Rp 350/VA. Tarif untuk penyambungan dengan daya di atas 200 kVA juga naik dari tarif sebelumnya Rp 250/VA menjadi Rp 505/VA. (*/dtc/ida)

Awas, TDL Naik, Roti Pengawet Beredar

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 19/07/2010 | 14:16 WIB Awas, TDL Naik, Roti Pengawet Beredar

Jakarta – Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (APEBI) mewaspadai adanya penggunaan bahan pengawet berlebihan yang berbahaya bagi produk roti segmen menengah ke bawah produksi para Industri kecil dan mikro pasca kenaikan TDL.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia Chris Hardijaya mengatakan indikasi itu mesti diperhatikan pemerintah. Maklum saja, pasca kenaikan TDL para pelaku industri mikro bakery mau tidak mau harus melakukan efisiensi diantaranya dengan penggunaan bahan pengawet yang berlebihan.

“Efeknya penggunaan bahan pengawet akan tak terkontrol,” kata Chris dalam acara rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/7/2010).

Ia menuturkan sektor bakery memiliki risiko yang tinggi, karena produk roti masa edarnya yang pendek hanya hingga 1-4 hari saja. Sedangkan kenaikan TDL sudah dipastikan akan mengerek harga bahan baku dan menaikan harga roti  yang belum tentu akan diserap oleh pasar. “Untuk menekan kerugian, maka akan menambah zat pengawet,” katanya.

Selama ini kata dia, harga roti segmen bawah di pasaran Rp 500-Rp 1000 per buah. Jika ada kenaikan maka untuk roti segmen ini akan menaikan harga hingga dua kali lipat.

Ia menambahkan, bagi produk roti segmen keatas justru relatif aman karena berapa pun besaran kenaikan harga akan diserap. Sehingga secara langsung segmen roti kelas relatif lebih aman. Selama ini dari total pelaku industri bakery yang ada sebanyak 70% pelakunya adalah industri mikro dan kecil, 25% kelas menengah dan 5% produk bakery kelas atas.

Seperti diketahui, sejumlah industri mengeluhkan kenaikan TDL yang ternyata jauh lebih tinggi dari kesepakatan antara pemerindah dan DPR. Pemerintah semula menjanjikan kenaikan TDl sekitar 6-15%, namun kenyataannya kenaikan mencapai 35-47%. (*/dtc/ida)

Pengusaha Sambut Dingin ‘Gertakan’ SBY

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 19/07/2010 | 14:45 WIB Pengusaha Sambut Dingin 'Gertakan' SBY

Jakarta – ‘Gertakan’ Presiden SBY terhadap para pengusaha yang menaikan harga di luar kepatutan dinilai normatif. Bahkan hal tersebut terkesan menggunakan bahasa yang bersayap dan belum jelas apa tindakannya.

“Itu bahasa bersayap, tindakanya seperti apa?” ujar Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajad saat ditemui di sela-sela acara rapat 32 Asosiasi dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/7/2010).

Bahkan dengan sinis, Ade menyatakan pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden SBY sebenarnya ditujukan kepada PLN sebagai sebuah perusahaan agar jangan menaikkan harga atau tarif dasar listrik (TDL) di luar kepatutan. “Justru pernyataan itu untuk PLN yang menaikkan tarif tak patut, bukan pengusaha secara umum,” ujarnya.

Ia menambahkan dalam kondisi saat ini tidak mungkin pelaku usaha menaikan harga yang sangat tinggi. Maklum saja, perdagangan bebas China bakal siap menghantam pengusaha lokal jika menaikan harga di luar kepatutan. “Presiden menyampaikan sesuatu yang umum dan normatif,” katanya.

Setali tiga uang dengan Ade, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengungkapkan ancaman peringatan dan tindakan dari presiden sangat klise. Dalam prakteknya untuk melakukan penindakan tak semudah dengan teori. “Jangan asal ngomong, mohon maaf. Jabatan boleh presiden nanti diketawain rakyat,” ungkap Ngadiran.

Sebelumnya Presiden SBY menyatakan tidak segan-segan menindak perusahaan-perusahaan yang seenaknya sendiri menaikkan harga produksi. Inspeksi mendadak (sidak) pun akan dilakukan SBY untuk antisipasi kenaikan harga pasca-kenaikan TDL. “Saya tidak segan-segan memberi peringatan bagi mereka yang tidak punya hati, menaikkan harga produksi dengan harga di luar kepatutan,” kata SBY.

Hal tersebut dia sampaikan saat membuka rapat terbatas yang membahas masalah fiskal dan APBN di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Senin (19/7/2010). “Saya akan meninjau langsung nanti, sebuah perusahaan industri,” gertak SBY. (*/dtc/ida)

Kenaikan TDL, SBY dan Neoliberalisme Murahan

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 19/07/2010 | 11:50 WIB Kenaikan TDL, SBY dan Neoliberalisme Murahan

Kenaikan TDL, SBY dan Neoliberalisme Murahan

KENAIKAN Tarif Dasar Listrik (TDL) bukanlah hal menggembirakan bagi rakyat kecil. Akibat kenaikan tersebut, banyak industri-industri yang dikelola oleh rakyat miskin semakin terjepit. Sementara itu, barang-barang juga akan naik harganya. Saat ini, akibat kenaikan TDL, masyarakat gelisah karena  harga sembako terus naik. Sementara itu, pemerintah yang kini dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono nampaknya terus-menerus mengeluarkan kebijakan yang pro asing dan tidak memikirkan nasib rakyat kecil.

Salamudin Daeang menyatakan bahwa kenaikan TDL tersebut bukan karena TDL membebani APBN, tetapi lebih disebabkan keinginan untuk mengejar harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah ingin mendorong investor sebanyak-banyaknya masuk dan penguasa atau kaum bermodal bisa berbisnis di sektor kelistrikan.

“Kebijakan pemerintah pemerintah berpijak pada prinsip neo-kolim. Pemerintah beralasan, kenaikan TDL (tarif dasar listrik) karena membebebani APBN. Padahal itu untuk mengejar harga pasar. Karena pemerintah ingin mendorong investor sebanyak-banyaknya masuk dan penguasa atau kaum bermodal bisa berbisnis di sektor kelistrikan,” ujar Salamuddin Daeng.

Kenaikan TDL ini memang diduga hanya permainan alite penguasa yang mengabdi pada pengusaha-pengusaha bermodal besar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Saleh misalnya mengakui beberapa waktu lalu bahwa salah satu alasan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) disebabkan karena harga batubara yang makin lama makin mahal.

Ungkapan Darwin Saleh tersebut menyiratkan bahwa memang ada permainan pengusaha batubara dalam kenaikan TDL ini. PLN mesti membeli batubara ke perusahaan dengan harga yang sangat mahal, padahal batubara tersebut diambil dari kekayaan alam Indonesia. Hal ini jelas disebabkan karena kebijakan energi nasional yang selalu berpihak kepada kepentingan asing dan pemilik modal besar. Batubara dan gas banyak dieskpor ke luar negeri. Sementara itu sumber daya dalam negeri tersebut mesti dibeli kembali dengan harga yang sangat mahal. Di balik kenaikan TDL ini, diduga ada bisnis besar batubara.

Pengamat politik Freedom Foundation Sukardi Hasan menilai kenaikan TDL ini merupakan bukti kebijakan neoliberalisme SBY. “Kenaikan TDL ini adalah neoliberalisme SBY. Kebijakan yang menguntungkan pengusaha-pengusaha dan menjerumuskan rakyat kecil kepada lubang kemiskinan yang semakin dalam,” ujarnya kepada Jakartapres.com.

Lebih jauh ia mendesak SBY agar jangan berpura-pura dan berlindung di balik pembebanan APBN. “Akui sajalah bahwa kenaikan TDL ini bukan disebabkan karena faktor APBN, tetapi lebih untuk mengejar pasar. Untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha. Ini adalah neoliberalisme murahan,” ujarnya dengan tegas.

Sejatinya pemerintah memang memikirkan ulang kenaikan TDL ini. Apalagi sebentar lagi masyarakat Indonesia akan memasuki bulan Ramadhan. Diperkirakan, kenaikan TDL ini akan semakin menjulangkan harga-harga barang terutama bahan pokok. Rakyat semakin terjepit. (Boy M)

Dirut PLN Menyesal Tak Berani Ambil Risiko

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 21/07/2010 | 19:22 WIB Dirut PLN Menyesal Tak Berani Ambil Risiko

Jakarta – Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero) Dahlan Iskan mengaku menyesal karena tidak berani mengambil risiko dengan menggunakan mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan enam trafo cadangan untuk memperkuat pasokan listrik di Jakarta dan sekitarnya.

“Saya sesalkan kenapa saya tidak ambil risiko adakan trafo melalui penunjukan langsung. Kenapa saya memilih pengadaan trafo melalui prosedur yang hati-hati dan butuh waktu panjang?” ujar Dahlan Iskan di Jakarta, Rabu (21/7/2010).

Dahlan menyatakan, jika saja dia berani mengambil  risiko tersebut maka kemungkinan besar pengadaan trafo cadangan tersebut akan bisa segera terealisasi, sehingga jika ada trafo yang mengalami kerusakan atau kelebihan beban, maka Jakarta tidak perlu mengalami pemadaman seperti saat ini. “Tapi nasi sudah jadi bubur. Sekarang trafo sudah dipesan dan akan selesai dipasang bulan Oktober mendatang,” katanya.

Pemilik Jawa Pos Group ini sebelumnya memilih mencari cara aman untuk merealisasikan pembelian 12 travo cadangan lewat mekanisme penunjukan langsung pada 2010. Meskipun Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memperbolehkan PLN melakukan penunjukan langsung.

Dahlan juga memahami jika ada masyarakat menyatakan bahwa PLN telah melanggar janjinya kalau Indonesia  bebas padam mulai 30 Juni lalu, namun nyatanya saat ini masih ada pemadaman bergilir. “Saya mengerti kalau ada yang beranggapan demikian. Mereka tidak tahu kalau yang dimaksud bebas padam itukan bebas pemadaman bergilir, bukan bebas dari  pemadaman karena kendala teknis seperti ini,” paparnya.

Namun ia memastikan, pasokan listrik untuk seluruh wilayah Jakarta yang mengalami pemadaman secepatnya akan normal kembali. Manager Humas PT PLN (Persero) Bambang Dwiyanto sebelumnya mengatakan, pada pukul 09.33 WIB telah terjadi gangguan di trafo pembangkit PLTGU Muara Karang.

Beberapa daerah di Jakarta mengalami pemadaman dan PLN sedang melakukan pemulihan secepatnya dan diharapkan sore ini kondisi pulih kembali. Saat ini sebagian listrik di wilayah Kebon Sirih dan Jalan MH Thamrin, Jakarta sudah mulai pulih.

Dahlan Instruksikan Listrik Kantor PLN Dimatikan
Direktur Utama PT PLN (persero) Dahlan Iskan telah mengeluarkan instruksi untuk kantor PLN pusat agar berhemat listrik menyusul terjadinya gangguan di PLTGU Muara Karang yang menyebabkan terganggunya pasokan listrik. Instruksi inipun disampaikan melalui surat elektronik (email) ke seluruh unit PLN di Jakarta dan juga melalui pesan singkat (SMS) ke seluruh pegawai PLN di Jakarta.

Pegawai PLN Pusat, Ahmad Hidayat mengaku mendapatkan SMS berisikan imbauan dari Sekretaris Perusahaan untuk mematikan lampu dan AC. “Sebenarnya saat ini listrik di kantor pusat PLN tidak mati. Tapi tadi dimatikan karena ada himbauan untuk segera mematikan lampu,” kata Ahmad, Rabu (21/7).

Hal ini diamini oleh General Manager PLN wilayah Distribusi Jakarta dan Tangerang, Purnomo Willy. Ia mengaku telah mendapatkan intruksi tersebut dan saat ini sebagian besar lampu dan AC sudah dimatikan. “Iya saya sudah dapat sms dan emailnya dan itu sudah dilaksanakan. Sekarang lampu dan AC sudah dipadamkan, kecuali untuk ruangan operator pengatur beban tidak  bisa dimatikan,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Purnomo mengatakan, saat ini pihaknya juga masih berupaya untuk memperbaiki gangguan pada trafo yang terjadi di PLTGU Muara Karang. “Sekarang sepertiga dari beban 700 MW sudah masuk.  Semua dalam proses untuk menyalakan. Diharapkan paling lambat sore nanti sudah pulih total,” tambahnya.

Berikut isi email yang diteruskan ke semua unit PLN di Jakarta via email:
Himbauan Sekretaris Perusahaan : Sehubungan dengan adanya gangguan di PLTGU Muara Karang, dimohon agar kantor-kantor Unit PLN di Jakarta dapat mematikan/mengurangi pemakaian semua AC yang ada dan mengurangi lampu-2 yang hidup, mulai sekarang sampai pulihnya PLTU Muara Karang. Ini untuk menunjukkan bahwa PLN ikut merasakan akibat gangguan PLTU Muara Karang dan mengurangi beban puncak siang hari. Tks (Mohon ini juga di SMS-kan dan dapat diteruskan ke rekan-2 PLN di wilayah JKT).

Wilayah Jakarta yang Kena Pemadaman Listrik Hingga Kamis
Perbaikan trafo di Gardu Induk Muara Karang belum selesai semuanya. PT PLN (Persero) mengakui masih ada beberapa daerah di Jakarta yang akan terus mengalami pemadaman listrik sampai besok siang.

Demikian disampaikan oleh General Manager PLN Wilayah Distribusi Jakarta dan Tangerang, Purnomo Willy, Rabu (21/7/2010). “Yang akan padam sampai besok siang Muara Karang dan Pluit dan sekitarnya karena trafo di Gardu Induk Muara Karang masih rusak,” tuturnya.

Purnomo mengatakan, sekarang trafo tersebut masih terus diperbaiki, dan rencananya akan selesai pada Kamis (22/7/2010) siang pukul 12.00 WIB. Sehingga listrik di daerah Muara Karang dan Pluit bisa kembali menyala setelahnya.

Selain itu, wilayah Tangerang juga belum semuanya menyala, karena masih menunggu turunnya beban puncak listrik. “Tapi jam 18.00 WIB, wilayah Tangerang sudah menyala,” imbuh Purnomo.

Sementara untuk wilayah Jakarta lainnya, Purnomo mengatakan mulai pukul 17.00 WIB tadi, kecuali Muara Karang dan Pluit sudah menyala semua. (*/dtc/ida)

PLN Benar-benar Tak Tahu Malu, TDL Naik Listrik Tetap Padam

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 22/07/2010 | 23:25 WIB

PLN Benar-benar Tak Tahu Malu, TDL Naik Listrik Tetap Padam
OLEH: ARIEF TURATNO

SEBAGIAN Jakarta hari ini, Kamis (22/7) masih dalam keadaan gelap-gulita. Maka wajar jika warga Jakarta berteriak. Karena mereka sudah menerima dengan terpaksa kenaikan tariff dasar listrik (TDL). Sebagai penjual yang baik, mestinya PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Namun yang terjadi adalah mengecewakan. Pertanyaan dan persoalannya adalah kalau sudah begini, kepada siapa lagi rakyat harus mengadu?

Banyak pihak sebenarnya mengusulkan agar listrik tidak dimonopoli PLN. Banyak yang mengharapkan agar listrik dijual bebas, seperti layanan telepon selulair. Dengan dijual bebas, dan swasya ikut bermain di dalamnya. Maka akan terjadi kompetisi. Dengan munculnya persaingan diharapkan harga TDL pun dapat bersaing. Artinya, siapa yang murah dan memuaskan dalam memberi pelayanan. Dialah yang akan banyak dicari pelanggan.

Sekarang dengan listrik hanya dikuasai perusahaan tunggal,  yakni PLN. Mereka jadi semacam dictator. Menekan, memaksa, atau terpaksa tidak dialiri listrik. Celakanya, masyarakat kita sudah sangat tergantung kepada listrik. Sehingga, wajar juga jika PLN semakin sewenang-wenang. Mau padam kek, mau tidak, sepertinya tidak ada yang berani mencegahnya. Cara-cara semacam ini jelas tidak sehat. Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah mendiamkan persoalan ini?

Hal inilah yang sebenarnya menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah, sebagai pemilik perusahaan listrik mestinya dapat mengendalikan, dapat memenej sedemikian rupa, sehingga rakyat tidak perlu dirugikan. Kenyataannya pemerintah seperti bersikap masa bodoh. Cuek bebek, dan pura-pura tidak tahu. Lebih ironisnya, ternyata PT (Persero) PLN sendiri seperti tidak tahu malu. Karena membiarkan rakyat menghujat dan mencaci-maki.

Di Lampung dan beberapa daerah terpencil lainnya memang ada listrik yang dikelola masyarakat atau swasta. Dengan dikelola masyarakat atau swasta seharusnya rakyat atau pelanggan dapat memperoleh harga TDL yang lebih murah. Sebagian memang dapat menikmati listrik murah. Namun kebanyakan malah harga TDL lebih mahal dari tarif PLN. Mengapa? Ini terjadi karena dalam pengelolaan listrik swasta itu melibatkan para preman, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Lampung.

Menejemen model preman ini memang tidak ada aturan dan ukurannya. Mereka dapat berbuat dan bertingkah semaunya sendiri. Hal ini pun tidak dapat disalahkan. Karena biasanya keberadaan listrik swasta itu terjadi di daerah yang belum dilalui jaringan PLN. Di wilayah yang dilalui jaringan PLN, biasanya listrik swasta tidak mampu bertahan. Dengan asumsi inilah, sehingga belum ada pihak swasta yang berani bersaing dengan PLN. Kondisi inilah yang sebenarnya sangat menguntungkan PLN. Mengapa?

Dengan situasi semacam itu PLN dapat berdalih bahwa selama ini keberadaan mereka karena adanya subsidi. Kalau tidak disubsidi, maka TDL bisa sangat mahal. Juga karena alasan inilah, sehingga TDL dinaikan seperti sekarang rakyat harus menerima alias tidak boleh menolak. Sayangnya, sekali lagi, PLN tidak tahu malu. Seharusnya, setelah rakyat tidak banyak cingcong soal kenaikan TDL, mestinya diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik. Nyatanya? (*)

Listrik Kantor PLN Pusat Dipadamkan, Pegawai Kepanasan

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 21/07/2010 | 18:58 WIB Listrik Kantor PLN Pusat Dipadamkan, Pegawai Kepanasan

Jakarta – Instruksi Dirut PT PLN Dahlan Iskan soal pemadaman AC dan lampu di kantor-kantor PLN Jakarta mulai dijalankan. Para pegawai PLN pun bekerja sampil mengibas-ibaskan tangan, karena kepanasan.

Situasi di Kantor PLN Pusat, Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (21/7/2010), terlihat hampir seluruh ruangan di gedung utama Kantor PLN AC sentralnya mati demikian juga sebagian lampu ruangan. Hanya di beberapa tempat saja lampu dibiarkan menyala seperti di lift, toilet, dan ruangan operator.

Karena AC dimatikan, hawa panas memang langsung terasa sejak di lobi gedung. Sejumlah resepsionis yang berjaga nampak kepanasan. Bahkan di beberapa ruang, nampak pegawai yang mengibas-ibaskan tangannya berusaha mengusir panas. “Memang AC-nya dimatikan, sesuai dengan instruksi Pak Dahlan Iskan,” ujar salah seorang resepsionis.

Pemadaman yang dilakukan di Kantor PLN ini mulai dilakukan hari ini, hingga waktu yang belum ditentukan. Pemadaman di Kantor PLN ditujukan sebagai bentuk simpati PLN atas warga yang terkena dampak lampu padam akibat gangguan di PLTGU Muara Karang.

Instruksi Dahlan Iskan lalu disebarluaskan ke kantor-kantor unit PLN di Jakarta. Berikut isi SMS yang berisi instruksi itu: “Sehubungan dengan adanya gangguan di PLTGU Muara Karang, dimohon agar kantor-kantor Unit PLN di Jakarta dapat mematikan/mengurangi pemakaian semua AC yang ada dan mengurangi lampu-lampu yang hidup, mulai sekarang sampai pulihnya PLTU Muara Karang. Ini untuk menunjukkan bahwa PLN ikut merasakan akibat gangguan PLTU Muara Karang dan mengurangi beban puncak siang hari. Tks (Mohon ini juga di SMS-kan dan dapat diteruskan ke rekan-2 PLN di wilayah JKT)“. Dahlan juga memerintahkan hal serupa dilakukan di rumah-rumah pegawai PLN.

DPR Ragukan Profesional PLN di Tangan Dahlan Iskan
DPR mulai meragukan profesionalisme PLN dibawah Dirut PLN baru, Dahlan Iskan. Memaksakan kenaikan TDL tanpa dibarengi dengan peningkatan pelayanan sama saja menipu rakyat.

“Profesionalitas PLN itu diragukan, apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa kinerja PLN menyedihkan,” ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang kecewa karena masih ada pemadaman setelah kenaikan TDL 18 persen.

Pramono menambahkan, betapa heran dirinya saat hendak berangkat kerja malah mendapati listrik Jakarta mati. Pram memastikan seluruh rakyat kecewa ketika masih terjadi mati lampu di tengah kenaikan TDL.

“Pagi tadi bahkan kantor PLN sendiri juga mengalami pemadaman, ini sangat aneh,” terang mantan Sekjen PDIP ini kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/7/2010).

Untuk itu Pram akan meminta Komisi VII mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi di PLN. Pram berharap PLN memperbaiki diri untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. “Kamis besok DPR akan memanggil Menteri terkait untuk membahas TDL dan juga tabung gas yang menghawatirkan,” tandasnya.

Kantor ESDM Sempat Mati Listrik 2 Jam
Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) — yang bertanggung jawab pada listrik — ikut menjadi korban mati listrik massal di Jakarta. “Mati lampu pukul 10.00 WIB dan baru menyala pukul 12.00 WIB kurang,” ujar seorang PNS Kementerian ESDM, Jl. Thamrin, Jakarta, Rabu (20/7/2010).

Genset di gedung itu rupanya tidak sanggup memberi listrik untuk seluruh gedung. Akibatnya sebagian ruang gelap gulita. “Lobi dan koridor gelap. Tapi kalau di dalam menyala. Kita sih aktivitasnya biasa saja,” ujarnya lagi.

Penggunaan genset ini dibenarkan oleh satpam Kementerian ESDM. Namun kini listrik sudah menyala seutuhnya. Sementara, lampu merah di seputaran Monas juga sempat mati, namun kini sudah normal kembali. “Lampu merah perempatan Patung Kuda (Indosat) sempat mati. Tapi banyak polisi yang langsung mengatur,” ujar satpam ESDM itu.

Pantauan detikcom, sejumlah lampu merah di perempatan Patung Kuda, depan Balaikota, Gambir dan depan Istana Negara sudah berfungsi normal. Sebelumnya dilaporkan lampu merah di kawasan Thamrin, Sudirman, dan Harmoni terganggu akibat mati listrik yang dipicu gangguan di PLTGU Muara Karang.

12% Wilayah Jakarta Padam
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan gangguan pada PLTGU Muara Karang menyebabkan 12% wilayah Jakarta tidak mendapatkan pasokan listrik. PLN belum dapat memastikan kapan gangguan tersebut dapat diselesaikan.

“Ada gangguan di PLTGU Muara Karang tapi saya belum tahu apa yang terganggu. Ini masih di cek oleh tim kami,” ujar General Manager PLN Wilayah Distribusi Jakarta dan Tangerang, Purnomo Willy, Rabu (21/7).

Willy mengatakan, gangguan tersbeut menyebabkan terjadinya pemadaman listrik pada sebagian wilayah Jakarta dan Tangerang. Pemadaman berlangsung mulai pukul 09.45 WIB. “Sekitar 12% listrik Jakarta padam,” ujarnya.

Daerah-daerah yang terkena pemadaman listrik antara lain wilayah Jakarta Pusat seperti Thamrin dan Kebon Sirih, kemudian Jakarta Selatan seperti Blok M, Mayestik, Kemang, Warung Buncit dan Mampang. “Kemudian juga Cengkareng dan daerah sekitar Muara Karang,” ujarnya.

Willy mengaku belum dapat memberikan kepastian kapan listrik akan kembali dapat dipasok ke wilayah-wilayah yang terkena pemadaman. “Kita upayakan pindahkan listrik ke sistem distribusi lain, tapi ini kan lagi waktu beban puncak. Trafo-trafo tinggi bebannya. Jadi agak berat,” ujarnya.

“Siang juga kayaknya belum bisa nyala, tapi diupayakan. Saya belum bisa pastikan kapan bisa menyala,” imbuhnya. (*/dtc/ida)

18
Jul
10

IpTek : Tanaman Berpikir Mengingat, UFO di China dan Tsunami

Tanaman Ternyata Bisa Berpikir dan Mengingat
Ada sel yang berperan seperti “syaraf” pada hewan.
Minggu, 18 Juli 2010, 07:16 WIB
Arfi Bambani Amri
Tanaman Arabidopsis yang memiliki “sistem saraf” (BBC)

VIVAnews - Sebuah kelompok peneliti menemukan fakta bahwa tanaman memiliki kemampuan berpikir seperti mengingat dan bereaksi atas informasi seperti cahaya.

Tanaman mentransmisikan informasi mengenai intensitas cahaya dari daun ke daun seperti cara kerja syaraf. “Sinyal elektro-kimia” ini dibawa sel yang berperan seperti “syaraf” pada tanaman.

Dalam percobaannya, ilmuwan memaparkan cahaya pada satu daun, namun mengakibatkan semua daun merespons. Dan respons itu, yang dilihat dari reaksi kimia atas cahaya di daun, berlanjut saat kembali gelap.

Percobaan ini, kata para peneliti dari Universitas Warsawa, Polandia, membuktikan daun “mengingat” informasi mengenai cahaya. “Kami memaparkan cahaya hanya pada bagian bawah tanaman dan kami menemukan perubahan di bagian atas,” kata Profesor Stanislaw Karpinski yang memimpin penelitian, seperti dilansir BBC.

Hasil riset ini lalu dipresentasikan di pertemuan tahunan Society for Experimental Biology di Praha, Ceko.

Kemampuan Berpikir

Lebih khusus lagi, Karpinski menyatakan, respons tanaman tergantung pada warna cahaya yang dipaparkan ke mereka. “Ada perubahan karakteristik untuk warna cahaya merah, biru dan putih.”

Karpinski memperkirakan, tanaman mungkin menggunakan informasi dari cahaya untuk merangsang reaksi kimia untuk melindungi diri. Peneliti-peneliti itu lalu melihat lebih cermat pada efek dari warna-warna cahaya yang berbeda pada kemampuan melawan penyakit.

“Kami terangi tanaman selama satu jam dan menginfeksinya (dengan virus atau bakteri) setelah 24 jam kena cahaya, dia melawan infeksi itu,” kata Karpinski. “Namun ketika kami menginfeksinya sebelum cahaya, mereka tak bisa membangun pertahanan.”

Artinya, kata Karpinski, tanaman memiliki ingatan khusus mengenai cahaya yang membuatnya membangun kekebalan atas patogen dan kemudian bisa disesuaikan tergantung kondisi cahaya.

Profesor Christine Foyer, ilmuwan tanaman dari University of Leeds, Inggris, menyebut riset ini “membuat pikiran kita melangkah ke depan.” “Tanaman harus melewati stres, seperti kekeringan dan kedinginan, hidup di antara itu dan tetap tumbuh. Hal itu membutuhkan respons yang sesuai. Itulah semacam kepintaran,” katanya.

• VIVAnews

China Rahasiakan Fakta UFO Misterius
Hingga kini, misteri benda misterius yang menggangu penerbangan di China belum terungkap.
Minggu, 18 Juli 2010, 02:00 WIB
Karaniya Dharmasaputra
Foto benda diduga UFO yang diambil warga Hangzhou, Rabu malam. (Metro Express)

VIVAnews – Pada Rabu 7 Juli 2010 pukul 20.40 waktu setempat, Bandar Udara Xiaoshan di Hangzhou, ibu kota Provinsi Zhejiang, China tiba-tiba ditutup. Alasannya, ada penampakan benda langit misterius, UFO (unidentified flying object).

Petugas bandara segera membatalkan sejumlah jadwal penerbangan dan mengalihkan pesawat yang menuju Xiaoshan, ke bandara Ningbo di Provinsi Zhejiang dan Wuxi di Provinsi Jiangsu. Dilaporkan 18 penerbangan terganggu.

Namun, hingga Jumat 16 Juli 2010 pemerintah China masih merahasiakan apa sebenarnya penampakan UFO tersebut — meski sebelumnya beredar informasi pihak berwenang akan memberikan keterangan Jumat (16/7).

Penampakan obyek terang seperti komet di atas Bandara Xiaoshan menjadi perbincangan panas di internet. Orang-orang mencoba menjelaskan fenomena aneh itu, dengan versi masing-masing.

Spekulasi yang beredar di dunia maya menyebutkan, benda diduga UFO itu adalah pesawat pembom Amerika Serikat, satelit Rusia, atau misil yang baru diuji coba China.

Seorang warga, Ma Shijun berhasil mengabadikan benda misterius itu saat dia mendongak ke langit sekitar pukul 20.30 waktu setempat.

“Aku merasa seberkas cahaya melayang di atas kepalaku. Saat mendongak, aku melihat seberkas cahaya putih terang terbang di langit. Aku  buru-buru kamera dan memotretnya,”kata dia, kepada Xinhua.

“Apakah itu pesawat  atau UFO, aku tak tahu pasti,” kata dia, seperti dimuat laman myfoxchattanooga.com.

Sebelumnya, seorang sumber anonim kepada China Daily mengatakan, pejabat berwenang telah membongkar misteri penampakan UFO itu, setelah melakukan serangkaian investigasi.

Namun, hasil investigasi itu belum akan dimumkan ke publik. Data itu masih bersifat rahasia, sebab ada kaitannya dengan kepentingan militer. Penjelasan resmi dari pemerintah menurut informasi akan diberikan Jumat ini. (sj)

• VIVAnews

Tsunami, Titanic, Bencana Air Terbesar Dunia
Sedikitnya 300 ribu jiwa tewas akibat bencana air di berbagai negara.
Minggu, 18 Juli 2010, 03:00 WIB
Karaniya Dharmasaputra, Elin Yunita Kristanti
Pemandangan Kota Kamogawa, Jepang, saat dilanda tsunami (AP Photo/Kyodo News)

VIVAnews – Air adalah sumber kehidupan, namun ia juga bisa sangat mematikan. Telah terbukti bahwa kekuatan air tak bisa dianggap remeh. Seringkali manusia tak berdaya menghadapinya.

Persatuan Bangsa Bangsa membuat program untuk menaksir tren global bencana yang berhubungan dengan air. Salah satu kesimpulannya, bencana yang disebabkan air adalah yang paling berulang dan menimbulkan masalah keamanan dan pembangunan berkelanjutan.

Studi tersebut memaparkan, antara tahun 1980 sampai 2006, ada 2.163 bencana air yang dilaporkan ke pusat data bencana global. Bencana ini mempengaruhi kehidupan 1,5 miliar manusia, menewaskan 300 ribu jiwa, dan nilai kerugiannya hingga ratusan miliar dollar.

Bencana yang terjadi sejak 1900 sampai 2006 juga menunjukkan dominasi bencana air. Berikut ini adalah beberapa bencana air terburuk, baik baik yang disebabkan oleh alam maupun hasil perbuatan manusia.

Badai dahsyat di Great Lakes 1913
Sejak 7 November sampai 10 November 1913, badai salju menghantam Great Lakes Basin dan Ontario, Kanada. Hampir 300 orang tewas, 19 kapal hancur, dan pantai terendam air laut. Pada tanggal 10 November, kapal tak dikenal ditemukan mengambang di lepas pantai timur Michigan. Lima hari setelah penemuannya, kapal itu diidentifikasi sebagai Kapal Charles S. Price — sebuah kapal barang yang memiliki panjang 504 kaki.

Dari semua 12 kapal yang hilang dalam badai itu, hanya tujuh orang ditemukan. Mayat-mayat dari kapal yang tenggelam terdampar di daratan — menciptakan pemandangan menyayat hati — tubuh-tubuh beku dan rusak, beberapa di antaranya terlihat berpelukan.

Banjir China 1931
Serangkaian banjir yang melanda China pada 1931 diyakini sebagai bencana banjir terburuk di abad ke-20. Dua tahun sebelum banjir melanda, China justru mengalami kekeringan hebat. Cuaca mulai tak teratur sejak 1930 dan 1931. Badai salju diikuti oleh hujan deras menyapu seluruh negeri, menewaskan ratusan ribu orang. Rangkaian banjir dari sungai Kuning (Juli-November), Yangtze (Juli sampai Agustus), dan Huai (Agustus) diklaim menewaskan  hampir 4 juta korban.

Tenggelamnya Kapal Titanic 1912 dan karamnya Kapal Dona Paz 1987
Tenggelamnya Kapal Titanic menewaskan 1.517 jiwa. Bencana ini terjadi pada 14 April 1912 saat Titanic berlayar dari Southampton ke New York — lalu menabrak gunung es dan tenggelam. Saat itu ada 3.547 penumpang dalam kapal termewah di zamannya ini. Namun, hanya ada 20 sekoci penyelamat yang maksimal mengangkut 1.178 penumpang yang panik.

“Tiba-tiba langsung padam, keributan dan kepanikan memenuhi udara. Sedikit demi sedikit Titanic tenggelam tanpa suara, sebelum akhirnya tegak lurus, dan menghilang ke dalam laut,” kata salah satu korban selamat Titanic, Pierre Marecha.

Tak hanya Titanic, bencana juga terjadi pada kapal feri MV Dona Paz pada 20 Desember 1987 — yang diyakini sebagai bencana kapal feri terburuk dalam sejarah. Saat berlayar menuju Manila, kapal ini bertabrakan dengan kapal tanker MT Vector yang mengangkut bensin dan produk minyak. dari ribuan orang yang dilaporkan  ada di kapal — sekitar 4.375 orang —  hanya 26 yang dinyatakan selamat, dua di antaranya penumpang kapal tanker. MV Dona Paz mendapat julukan ‘Titanic Asia’.

Topan Bhola 1970 dan Topan Nargis 2008
Bencana datang pada 12 dan 13 November 1970 saat badai menghantam Bangladesh dan Bengali Barat di India, menewaskan sekitar 500 ribu jiwa, merusak pemukiman, sementara 100 ribu orang dilaporkan tewas.

Sementara, Topan Nargis yang menghantam Myanmar Selatanpada 2008. Sedikitnya 138 ribu orang tewas dan 50 ribu orang dilaporkan hilang. Korban bencana makin menderita karena junta militer menolak donasi dari negara lain.

Tumpahan minyak Exxon Valdez 1989 dan di Teluk Meksiko
Pada tanggal 24 Maret 1989, lebih dari 10 juta galon minyak mentah tumpah ke perairan Alaska ketika kapal tanker minyak Exxon Valdez menabrak karang. Menurut laman eoearth.org, dibutuhkan 11.000 personel, 1.400 kapal dan 85 pesawat untuk membersihkan tumpahan minyak itu.

Sementara, pada 2010, rig pengeboran lepas pantai di Teluk Meksiko meledak pada tanggal 20 April 2010 — mengalirkan lebih dari 4.000.000 galon minyak ke laut.

Tsunami Samudra Hindia 2004
Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi bawah laut 9,3 skala Richter mengguncang Samudera Hindia di lepas pantai Sumatra Utara, Indonesia. Gempa dahsyat itu memicu tsunami mematikan. Dampak gempa itu begitu kuat hingga mencapai Alaska. Hampir 250.000 orang tewas di Aceh dan wilayah lain di  Samudera Hindia.

Badai Katrina2005
Dari 23 Agustus sampai 30 September 2005, Badai Katrina menewaskan hampir 2.000 orang, menghancurkan properti senilai lebih dari US$80 miliar. Daerah paling terdampak Katrina adalah New Orleans. Pada  31 Agustus 2005, 80 persen New Orleans terendam air, menimbulkan penyakit seperti hepatitis, TBC, demam tipus, dan kolera. Kondisi diperparah dengan aksi penjarahan bersenjata dan perampokan. (Philippine Online Chronicles)

(umi)

• VIVAnews

18
Jul
10

Politik : Jurus Maut Laksamana Cheng Ho

Jurus Maut Laksamana Cheng Ho

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 17/07/2010 | 07:34 WIB Jurus Maut Laksamana Cheng Ho

Jakarta – ‘Terlanjur basah, ya sudah mandi sekali’. Itulah pepatah yang mungkin saat ini sedang dilakoni oleh mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Yusril membabi buta mengeluarkan ‘jurus-jurus’ jitunya untuk melawan status tersangka yang disandangkan kepadanya oleh Kejaksaan Agung.

Pasca-penetapan status tersangka atas dirinya, profesor hukum tata negara ini langsung mempertanyakan keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji, pemimpin institusi yang menetapkannya sebagai tersangka. Apa senjata Yusril?

Ternyata, senjata Yusril adalah UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI, Kepres 187/2004, Kepres 31/2007 dan Kepres 83/2009. Produk-produk hukum di atas dijadikan landasan hukum Yusril untuk menyebutkan posisi Jaksa Agung saat ini ilegal.

“Saya sudah menunjukkan UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI, Kepres 187/2004, Kepres 31/2007 dan Kepres 83/2009,” kata Yusril usai diperiksa di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Selasa (13/7/2010) lalu.

Yusril beberapa kali telah dipanggil ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa tekait dengan kasus dugaan korupsi Sisminbakum. Namun dia selalu menolak. Pertama, Yusril malah sempat tertahan di dalam kompleks Kejagung lantaran menolak diperiksa sebagai tersangka. Mobil yang dipakai Yusril tak bisa keluar lantaran semua pintu keluar terkunci rapat. Tapi akhirnya dia ‘dilepaskan’.

Yusril sempat datang lagi ke Kejagung, tapi tidak banyak memberikan keterangan. Terakhir, melalui kuasa hukumnya, Yusril meminta penundaan pemeriksaan lantaran pada saat yang bersamaan harus menjalani sidang pemeriksaan uji materi UU Kejaksaan yang dia mohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Dia berharap, kasus hukum yang dideranya diselesaikan setelah MK memutus permohonannya.

Soal uji materi UU Kejaksaan, pria yang pernah berperan sebagai Laksamana Cheng Ho dalam serial di televisi ini pernah menantang berdebat kepada mantan bosnya, Presiden SBY dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tak cuma uji materi UU Kejaksaan, Yusril juga mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Berbekal pengetahuan yang luas tentang ilmu tata negara dan pengalaman, kakak politisi Yusron Ihza Mahendra ini mengancam akan blak-blakan soal berbagai skandal yang diduga melibatkan pemerintah di dalamnya. Mulai kasus Bank Century, kasus Hotel Hilton, serta kasus Sisminbakum.

“Oke, tapi Sisminbakum selesaikan dulu,” kata Yusril berjanji untuk bongkar kasus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/7/2010) kemarin. Bagi pria asal Bangka Belitung tersebut, mati satu, mati semua.

Dalam kasus Sisminbakum, Yusril mengaku cuma dijadikan sebagai kambing hitam saja. Padahal, aktor utama kasus ini adalah Hary Tanoesoedibyo dan Mbak Tutut. Dia bahkan mengaku sudah menjadi ‘incaran’ SBY sejak jadi menteri. “Saya sebelum turun, saya sudah diutak-atik,” aku Yusril.

Yusril menceritakan, sebelum lengser dari jabatan Mensesneg, ia pernah ditunjuk Presiden SBY sebagai Ketua Panitia Pelaksana Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 2005. Perhelatan akbar itu menghadirkan 144 presiden dan raja.

Tapi belum rambung dia membuat laporan acara itu, ada pernyataan dari Sudi SIlalahi pada waktu itu kalau dia mau diperksa. “Sejak itu saya berpikir, saya tidak aman deh,” imbuhnya.

Pria yang dua hari lalu bikin heboh lantaran menolak debat dengan Denny Indrayana ini pun menuding DPR ikut ‘main’ dalam kasus Sisminbakum. Dia menuding Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo Cs sebagai orang yang mengintervensi Kejaksaan Agung dalam kasus Sisminbakum. Atas tuduhan Yusril ini, Bambang Soesatyo dengan tegas membantahnya.

Yusril pun juga menganggap para pejabat yang berada di bawah Jaksa Agung, termasuk Jampidsus tidak sah. “Karena Jaksa Agung tidak sah, maka pengangkatan Jampidsus oleh presiden tidak sah dan cacat hukum ” ujarnya enteng.

Apalagi jurus-jurus maut yang akan dilontarkan oleh sang Laksamana Cheng Ho? Pastinya akan semakin seru saja politik dan hukum di negeri ini lantaran kasus Yusril.

Namun, upaya Yusril menyoal legalitas Jaksa Agung, mengadukan Hendarman Supandji ke polisi, mengajukan UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi, dan rencana meminta perlindungan ke LPSK, semuanya dianggap upaya Yusril untuk membela diri.

“Oleh karena itu, saya berpikir, sebaiknya kita fokus untuk menyelesaikan masalah intinya, yaitu dugaan korupsi Sisminbakum. Dan tidak justru untuk memperdebatkan jurus-jurus pembelaan oleh Yusril,” kata Staf Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana. (*/dtc/red)

VIVAnews

Yusril Merasa Diperlakukan Seperti PKI

By Arfi Bambani Amri, Muhammad ChandratarunaMinggu, 18 Juli
Yusril Ihza Mahendra

VIVAnews – Yusril Ihza Mahendra, tersangka kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum), merasa menjadi korban politik pemerintahan.

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu merasa seperti orang-orang yang dituduh bagian dari Partai Komunis Indonesia di masa Orde Baru.

“Sepuluh tahun yang lalu, memasuki era reformasi, kita bercita-cita untuk kembali membangun cita-cita awal kemerdekaan, tapi rezim pemerintah sekarang lebih buruk dari Orde Baru,” kata Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang itu di hadapan pengurus baru partainya, Jakarta, Sabtu 17 Juli 2010.

Di masa rezim Orba, kata Yusril, mereka yang memiliki pandangan yang berseberangan dengan pandangan penguasa, maka disebut PKI, dikenakan UU subversi, dimusnahkan. “Sekarang, pandangan seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Korupsi kini dijadikan alat bagi penguasa politik.”

“Tafsir korupsi di Indonesia sangat aneh. Rakyat pun bisa dituduh sebagai koruptor. Anda pun harus berhati-hati. Saya ambil contoh kredit agunan di bank milik rakyat. Ketika peminjam tidak sanggup bayar, maka dia dianggap merugikan keuangan negara, lalu dikategorikan korupsi,” katanya. “Sangat mengherankan. Padahal, definisi uang negara terpaut dengan APBN dan APBD, sudah ada yurisprudensinya.”

“Korupsi dijadikan alat politik untuk tangkap sana-sini yang berani mengganggu kepentingan mereka. Isu korupsi dijadikan alat untuk balas dendam.”

Yusril mengaku, beberapa mitra asing bertanya padanya, mengapa semuanya dikatakan korupsi. Menurut Yusril, di luar negeri, menyimpan uang di yayasan dianggap tindak pidana penggelapan uang, menyuap pejabat dikategorikan tindak pidana menyogok, bukan disebut korupsi.

16
Jul
10

Khazanah : Benarkah Manusia Purba Memang Ada ?

Benarkah Manusia Purba Memang Ada?

Kamis, 15 Juli 2010, 10:19 WIB

Benarkah Manusia Purba Memang Ada?

Para penganut Teori Evolusi meyakini asal muasal manusia adalah kera

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–JAKARTA–Sekali-kali, tengoklah buku sejarah untuk tingkat SMP. Bab I buku itu membahas tentang sejarah manusia, yang dikaitkan dengan kemungkinan adanya jenis makhluk bernama ‘manusia purba’. Mengapa teori semacam ini dimunculkan dan diajarkan di sekolah-sekolah?

Perlu dicatat, Ilmu pengetahuan yang berkembang pada era dominasi Peradaban Barat sekarang ini bersumber dari paham sekularisme, utilitarianisme dan materialisme. Pahampaham tersebut menolak unsur transenden dalam alam semesta, memisahkan agama dari kehidupan dan nilai yang tidak mutlak atau relatif (Harvey Cox, The Secular City, 1965).

Semenjak Rene Descartes (m. 1650) menyampaikan prinsip cogito ergo sum (aku berpikir maka aku ada) maka rasio menjadi satu-satunya pengetahuan dan satu-satunya kriteria untuk mengukur kebenaran. Rasio menjadi pokok pengetahuan dan ia harus terbebas dari mitos-mitos keagamaan seperti wahyu, Tuhan, credo, nilai dan lain sebagainya.

Ilmu pengetahuan Barat modern tidak mempunyai pinjakan kuat tentang asal-usul manusia, berbeda dengan wahyu yang jelas-jelas menyebutkan manusia pertama adalah Adam. Merekapun menyusun suatu landasan teori yang menyebutkan bahwa asal-usul manusia adalah manusia purba. Teori ini ‘diperkuat’ dengan temuan-temuan fosil manusia purba yang berusia jutaan tahun. Maka muncul dan berkembanglah teori evolusi yang menyatakan asal usul manusia sekarang ini adalah manusia kera, kemudian berkembang menjadi manusia purba dan manusia modern.

Dalam pelajaran sejarah Indonesia kita sering mendapat informasi adanya fosil-fosil Homo erectus yang ditemukan di beberapa lokasi di Jawa yang oleh para arkeolog diperkirakan berumur mulai dari 1,7 juta tahun (Sangiran) hingga 50 ribu tahun yang lalu (Ngandong). Terdapat kategori dua subspesies berbeda yaitu Homo erectus paleojavanicus yang lebih tua daripada Homo erectus soloensis. Disebutkan bahwa mereka hidup sezaman dengan manusia modern Homo sapiens kurang lebih 50.000 tahun lalu.

Namun demikian hampir semuanya sepakat bahwa nenek manusia bukan manusia model yang fosilnya ditemukan itu. Para ahli pendukung teori evolusi mengatakan bahwa makhluk itu merupakan missing link (mata rantai yang hilang) dari ras manusia. Namun bagi umat Islam dan para ilmuwan modern, keberadaan fosil manusia purba tidak pernah diakui kebenarannya. Para evolusionis (kaum yang menganut paham teori evolusi Darwin) yang memang atheis tidak punya pijakan siapa manusia pertama sehingga berasumsi bahwa manusia yang sekarang ada merupakan perkembangan dari manusia purba.

Keberadaan manusia purba, termasuk binatang dinosaurus sudah banyak disangkal oleh para ilmuwan modern. Beberapa temuan terakhir justru menunjukkan bahwa teori manusia purba tidak benar alias tidak pernah ada. Selama ini kita mendapatkan pemahaman yang salah yang diberikan pada waktu pendidikan dasar, ditambah dengan rekayasa film ala holywood yang memvisualisasi keberadaan mahlukmahluk di jaman purba, di antaranya Film Jurasic Park. Keadaan menjadi bertambah parah tatkala teori tentang manusia purba yang dikemukakan oleh para evolusionis ini diberikan tempat di dalam kurikulum pendidikan dasar kita.

Para ilmuwan Barat yang sebagian besar memang menganut teori evolusi memasukkan Australopithecus atau ras kera yang telah punah sebagai ras “nenek moyang manusia”.
Padahal ada jurang besar dan tak berhubungan antara kera dan manusia. Perbedaan ini yang tidak bisa dijelaskan oleh mereka selanjutnya disebut dengan mata rantai yang hilang (missing link).

Adapun ras manusia primitif menurut mereka, sebenarnya hanya variasi dari ras manusia modern, namun dibesar-besarkan sebagai spesies yang berbeda. Faktanya, spesies yang berbeda. Fakta tidak ada urutan kronologis seperti itu. Banyak yang hidup pada periode yang sama yang berarti tidak ada evolusi, bahkan ada yang lebih tua dari jenis yang diklaim sebagai nenek moyangnya.

Tatkala para evolusionis tak juga menemukan satu fosilpun yang bisa mendukung teori mereka, terpaksa mereka melakukan manipulasi. Contoh yang paling terkenal adalah manusia Piltdown yang dibuat dengan memasangkan tulang rahang orang utan pada tengkorak manusia. Fosil ini telah mem bohongi dunia ilmu pengetahuan selama 40 tahun. Ilmuwan evolusionis yang tidak mengenal Tuhan tidak mendapatkan informasi siapa manusia pertama yang mendiami bumi ini.

Oleh karena itu mereka membuat teori asal usul manusia yang dimulai dari manusia kera, manusia purba dan manusia modern. Apabila kita orang Islam mengemukakan konsep manusia pertama adalah Adam, sebagaimana disebutkan di dalam Alquran dan Hadis Nabi SAW, besar kemungkinan akan ditolak karena bertentangan dengan teori yang mereka buat. Karena dunia Barat saat ini tengah menguasai peradaban dunia, maka mereka bisa dengan mudahnya memasukkan teori-teori tersebut ke dalam kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan Islam di negeri-negeri muslim. Sampai saat ini teori evolusi dengan keberadaan manusia purbanya masih banyak dipakai dan di ajarkan di sekolah-sekolah Islam.

Padahal itu semua tidak benar karena berasal dari pemikiran yang sangat spekulatif dan jauh dari unsur wahyu. Ironisnya, banyak orang tua tidak peduli, saat belajar sejarah, anaknya dijejali dengan teori yang menanamkan benih keraguan terhadap iman mereka.

Red: irf
Rep: Budi Handrianto Mahasiswa S3 Pendidikan Islam Univ Ibn Khaldun Bogor

16
Jul
10

Kenegarawanan : Tatanegara Indonesia Pra dan Pasca 2002

TATANEGARA INDONESIA PRA & PASCA 2002

Pandji R Hadinoto

Pra 2002 diketahui keberadaan UUD 1945 per Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959 [RM A. B. Kusuma, Lahirnya UUD 1945, FHUI, ISBN 979-8972-28-9,{1}], yang sampai kini belum pernah dinyatakan tidak diberlakukan, menganut pembagian kekuasaan vertikal, mengenali 6 (enam) lembaga Negara yaitu (1) MPR – Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dan lain2nya Lembaga Tinggi Negara yaitu (2) DPR – Dewan Perwakilan Rakyat, (3) Presiden, (4) MA – Mahkamah Agung, (5) BPK – Badan Pemeriksa Keuangan, (6) DPA – Dewan Pertimbangan Agung [Prof DR Jimli Asshiddiqie, SH, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, ISBN 979-98018-1-8, {2}].

Pasca 2002 diketahui keberadaan UUD 1945 per Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini, menganut pembagian kekuasaan horizontal, mengenali 7 (tujuh) lembaga tinggi Negara yakni (1) MPR – Majelis Permusyawaratan Rakyat, (2) DPR – Dewan Perwakilan Rakyat, (3) DPD – Dewan Perwakilan Daerah, (4) Presiden, (5) MA – Mahkamah Agung, (6) MK – Mahkamah Konstitusi, (7) BPK – Badan Pemeriksa Keuangan [{2}].

MPR bersifat khas Indonesia, sedangkan DPR cetak biru dari Volksraad, begitu pula MA dari Hogerechtschof atau Hogeraad atau Landraad dan Raad van Justitie, BPK dari Raad van Rekenkamer, Presiden sebagai pengganti Gouvernuur Generaal, DPA dari Raad van Nederlandsche Indie atau Raad van State [{2}].

MPR per UUD 1945 (1959) diposisikan sebagai penjelmaan Kedaulatan Rakyat, berkomposisi anggota DPR (representasi politik prinsip demokrasi politik), Utusan Daerah (representasi kepentingan daerah-daerah agar tidak terabaikan hanya karena orientasi pengutamaan kepentingan nasional) dan Utusan Golongan (representasi fungsional prinsip demokrasi ekonomi), yang bersifat kombinatif antara tradisi liberalisme barat dengan sosialisme timur dan oleh karena mencerminkan seluruh lapisan dan golongan rakyat maka MPR berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara atau supreme/superbody [{2}].

MPR UUD 1945 (1959) berfungsi (1) menetapkan UUD per Pasal-3, (2) Perubahan UUD per Pasal-37, (3) menetapkan garis-garis besar haluan Negara dalam arti luas per Pasal-3, (4) memilih Presiden dan Wakil Presiden per Pasal-6 dan (5) meminta pertanggungjawaban Presiden di tengah masa jabatannya karena dakwaan pelanggaran melalui persidangan istimewa per Pasal-8 juncto Penjelasan UUD 1945.

MPR per UUD 1945 (2002) direstrukturisasi menjadi dua kamar DPR dan DPD, dan diposisikan sebagai Lembaga Tinggi Negara, berkerangka pemikiran Pemisahan Kekuasaan (separation of power) bersifat horizontal demi kesederajatan dan saling lebih mengimbangi (checks and balances) diantara ke-7 Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Kini MPR versi UUD 1945 (2002) ini dioperasikan sebagai Joint Session.

MPR UUD 1945 (2002) berwenang (1) mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan (3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Adapun prinsip kesederajatan dan keseimbangan (checks and balances) per UUD 1945 (2002) ini adalah buah antitesa Heavy Executive daripada UUD 1945 (1959), namun kini malahan semakin terasa sebagai bandul bergoyang kearah Legislative Heavy, sehingga memunculkan berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan berdampak maraknya dugaan tindakan penyimpangan pidana, seirama saja dengan pepatah Lord Acton  “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangannya juga cenderung mutlak) mengikuti hukum besi kekuasaan. Karena itu ada beberapa kelompok masyarakat peduli konstitusi Indonesia berpendapat bahwa Reformasi 1998 berujung Amandemen UUD 1945 adalah kebabalasan. Padahal tuntutan Reformasi 1998 tidaklah termasuk Amandemen UUD 1945, tepatnya Tuntutan Gerakan Reformasi 1998 adalah (1) Bubarkan Orde Baru dan GolKar, (2) Hapuskan Dwifungsi ABRI, (3) Hapuskan KKN, (4) Tegakkan Supremasi Hukum, HAM dan Demokrasi serta (5) Ekonomi Kerakyatan [R Soeprapto, Kritisi Reformasi, {3}] Demikian pula kesepakatan pada awal Sidang Umum MPR Tahun 1999 adalah (1) Mempertahankan Pembukaan UUD 1945, (2) Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) Mempertahankan system pemerintahan presidensiil, (4) Menegakkan prinsip check and balances, (5) Memindahkan ketentuan-ketentuan normative dalam Penjelasan ke dalam pasal-pasal UUD 1945, (6) Perubahan dilakukan dengan cara ADENDUM. (Faktanya perubahan dengan cara AMANDEMEN, Evaluasi S.T.MPR 2002, Perubahan UUD 1945, Front Pembela Proklamasi 45, {4}).

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sesungguhnya kunci legitimasi kekuasaan atau Pemegang Kedaulatan (sovereignty) adalah prinsip Kedaulatan Tuhan (berdasarkan sila-1 Pancasila) berketurunan Kedaulatan Hukum (dengan berprinsip rechsstaat, rule of law, supremasi hukum) dan Kedaulatan Rakyat (bertumpu sila-4 Pancasila) sesuai cita kenegaraan (staatsidee) Pembukaan UUD 1945 [{2}].

Kunci Pemegang Kedaulatan itu dalam Bangunan Kenegaraan Indonesia, bagaimanapun, sangat terkait erat dengan akar peradaban bangsa Indonesia yang berdata pra Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 seperti 240 kerajaan besar kecil (126 terdaftar sampai dengan abad-20) [Sri Rosalinda, Pembangunan Masyarakat Nusantara Kerajaan dan NKRI dalam Revolusi Pancasila, Lembaga Study Teritorial, {5}]. Artinya Nusantara juga berkarakter peradaban Monarkhi yang terbaik sebagaimana pendapat filsuf Thomas Aquinas (1225 – 1274 M) [Ilmu Negara, ISBN 979-499-229-1, {6}] dan De Civitate Des atau Kota Tuhan sesuai pendapat filsuf Aurelius Agustinus (354 – 430) [Puja Pramana KA, Ilmu Negara, ISBN 978-979-756-556-5, {7}] karena Raja2 Monarkhial Nusantara itu berkarakter keyakinan kepada Kedaulatan Tuhan demi Kepentingan Umum.

Penulis meriwayatkan kelekatan Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Hukum pada negara2 Monarkhi Nusantara dalam Tesis Magister Hukum tentang Politik Hukum Nusantara 20 Abad pada tahun 2000, seperti dapat ditelisik pada Kerajaan Mataram Kuno (717 – 1222), Keprabuan Majapahit (1293 – 1525), Keprabuan Pajajaran (1350 – 1579), Keprabon Cirebon (1445 – 1809), Kesultanan Demak (1478 – 1575), Kesultanan Mataram (1575 – 1945), Kedatuan Sriwijaya (392 – 1406), Kesultanan Aceh Raya Darussalam (1205 – 1942), Kesultanan Banten (1525 – 1813), Kesultanan Gowa Tallo (1200 – 1906), Kesultanan Palembang Darussalam, bahkan beberapa dikenali sebagai Monarkhi Konstitusional.

Kedatuan Sriwijaya diketahui memiliki Prasasti Telaga Batu (683) yang oleh Prof MR HM Yamin dikategorikan sebagai Naskah Konstitusi, Keprabuan Majapahit dikenali memiliki perundang-undangan Kutara Manawadharmasastra sebagai hukum tertulis dan Kesultanan Aceh menjalankan Qanun Alsyi (UUD) Adat Meukuta Alam (Adat Bersendi Syariat) bersumberkan Al Qur’an, Al Hadist, Ijma Ulama dan Qias, sedangkan Monarkhi2 Nusantara lain dipastikan memiliki Hukum Publik dalam mengelola kenegaraannya, termasuk Amana Gappa (Hukum Dagang Laut) oleh Kesultanan Gowa Tallo.

Selanjutnya, patut disimak artikulasi para Founding Fathers Bung Karno, Bung Hatta dan Prof Mr DR Supomo oleh Front Pembela Proklamasi 45 yang menggarisbawahi kelekatan peradaban Indonesia dengan Kedaulatan Rakyat sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1932, Bung Karno menulis dalam harian Fikiran Ra’jat tentang demokrasi adalah “pemerintahan rakyat”. Cara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah. Demokrasi yang di-cita2kan haruslah sosio-demokrasi, yaitu demokrasi yang berdiri kedua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Tulisan beliau pada bulan Maret 1933 berjudul Mencapai Indonesia Merdeka menyatakan bahwa demokrasi kita haruslah demokrasi baru, demokrasi sejati, demokrasi yang sebenarnya pemerintahan rakyat. bukan “demokrasi” ala Eropa dan Amerika tetapi suatu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pada tahun 1940 di Pandji Islam beliau menyatakan bahwa kehendak asas demokrasi mengadakan suatu badan perwakilan rakyat yang disitu duduk utusan-utusan dari seluruh rakyat, zonder mem-beda2kan keyakinan.

Bahwa pada tahun 1932, Bung Hatta dalam brosur Kearah Indonesia Merdeka menyatakan tentang kita harus membangun demokrasi kita sendiri. Demokrasi barat tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi. Untuk itu Bung Hatta berpaling ke daerah pedesaan Indonesia dan mengatakan bahwa kita harus mengangkat hakekat dan mengembangkan demokrasi yang berasal dari masyarakat desa. Dasar-dasar demokrasi yang terdapat dalam pergaulan hidup asli di Indonesia kita pakai sebagai sendi politik kita.

Bahwa Prof MR DR Supomo pada pidato penerimaannya sebagai Guru Besar dalam Hukum Adat pada tahun 1941 di Rechts Hoge School (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta mengatakan tentang perbedaan dengan peradaban di Barat maka bagi bangsa Indonesia individu tidak dapat terlepas dari masyarakatnya sehingga hak dan kewajiban yang dimilikinya berhubungan dengan fungsinya dalam masyarakat. Jadi, hak2 warga tersebut diatas pada hakekatnya merupakan gemeenschapsrechten (hak2 komunitas) karena dihubungkan dengan fungsi warga yang bersangkutan dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana juga halnya dengan Bung Karno dan Bung Hatta maka Supomo yakin betul bahwa kunci keberhasilan medirikan Negara Indonesia Merdeka terletak pada Persatuan dan Kesatuan Bangsa tanpa menghilangkan eksistensi suku2 bangsa dan golongan2 yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Supomo pada akhir pidatonya di BPUPKI menyebut Panca Dharma yaitu asas2 dari Taman Siswa yakni (1) Kodrat alam, (2) Kebudayaan, (3) Kemerdekaan, (4) Kebangsaan, (5) Kemanusiaan. Hal ini diperkuat dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai semangat kekeluargaan, kepemimpinan, kebudayaan.

Bahwa dalam pidatonya di BPUPKI itu, Supomo juga menyebut Kawolu Gusti yang lebih menandakan pengaruh ajaran Ki Hadjar Dewantoro yang mengartikannya sebagai Persatuan Diri Dengan Masyarakat yang dalam bahasa Jawa disebut Kawulo Lan Gusti. Dengan Gusti dimaksud sebagai lambang Persatuan Rakyat yang merdeka yang terdapat dalam kehidupan kekeluargaan dimana tidak ada aturan paksaan, penindasan, perampasan kebebasan, perlawanan seperti lazimnya terlihat dalam alam yang tidak ada kemerdekaan. Dalam kehidupan kekeluargaan terdapat aturan berdasarkan Cinta Kasih (yakni Gusti yang tidak terlihat) menuju Tertib dan Damai buat Persatuan dan Selamat dan Bahagia buat masing2 anggotanya.

Bahwa kata “Keluarga” sebenarnya berasal dari perkataan “kawulo” dan “warga”. Kawulo berarti “abdi” yang berkewajiban mengabdikan diri dan menyerahkan segala tenaganya kepada yang olehnya dianggap “tuannya”. Warga berarti “anggota” yang berwenang ikut mengurus, ikut memimpin dan menetapkan segala apa yang diperlukan. Jadi Kawulo Gusti menggambarkan kedudukan yang ganda dalam diri seseorang yaitu sebagai “abdi” tetapi sekaligus juga sebagai “tuan”. Suatu ciri kehidupan kekeluargaan adalah sikap toleransi. Selain itu masih ada unsur2 Persatuan yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya Demokrasi dalam Kesejahteraan Bersama. Demokrasi disini bukan hanya berarti “sama-rata” seperti pengertian Demokrasi Barat tetapi juga “sama-rasa”. Istilah sama-rata dan sama-rasa mengandung pengertian Demokrasi yang mengandung Keadilan Sosial. Suku2 bangsa Indonesia yang lain juga bersifat komunal seperti masyarakat Jawa, maka hal2 yang diuraikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada hakekatnya berlaku juga bagi suku2 bangsa lain.

Ternyata, Monarkhi Konstitusional bukanlah pilihan Founding Fathers, tetapi Republik Konstitusional sebagaimana teori-teori klasik, yang menurut hemat penulis dapat masih relevan bagi situasi dan kondisi Indonesia kini, seperti pendapat Aristoteles yakni bahwa Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik, karena memperhatikan kepentingan umum (rakyat) [Prof Dr I Gde Pantja Astawa, SH, MH dan Dr Suprin Na’a, SH, MH, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, ISBN 978-602-8650-08-3 {8}].

Baik UUD 1945 (1959) maupun UUD 1945 (2002) mencerminkan bentuk pemerintahan Aristokrasi, bedanya kumpulan cendekiawan negarawan versi UUD 1945 (1959) berada pada Lembaga Tertinggi Negara bernama MPR berkomposisi anggota2 DPR, UD dan UG, sedangkan kumpulan cendekiawan negarawan versi UUD 1945 (2002) terserak di 7 (tujuh) Lembaga Tinggi Negara berkomposisi kombinasi Pilihan Rakyat dan Pilihan DPR dan/atau Keputusan Presiden yang berkedudukan hukum yang sederajat dan bisa saja berkinerja tidak harmonis satu sama lain tanpa ada Lembaga Tinggi Negara lain yang mampu menengahinya kecuali Daulat Rakyat, dan itu berarti at-all-cost.

Bilamana benar demikian, maka Indonesia pasca UUD 1945 (2002) sesungguhnya masih rawan terhadap terjadinya Revolusi Aristoteles, demikian pula Siklus Polybios.

Apalagi, terindikasi paling tidak 22 titik lemah Indonesia terkini seperti tulisan Mengapa Kita (Harus) Melawan Rezim Neolib Ini ? [M. Hatta Taliwang, Koordinator Grup Diskusi 77-78, Lampiran-1], dengan catatan teridentifikasi 9 (Sembilan) aktor Revolusioner seperti tulisan Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam waktu dekat ? [M. Hatta Taliwang, Koordinator Grup Diskusi 77-78, Lampiran-2].

Oleh karena itulah, penulis bersyukur telah menerima buku Negara Pancasila Jalan Kemaslatan Berbangsa [As’ad Said Ali, ISBN 979-3330-82-1, {9}] pada tanggal 7 Juli 2010 ketika Dialog Kebangsaan, yang membenarkan tentang aspirasi Maklumat Revolusi Pancasila 20 Juni 2010 oleh Tim-7 Garda Pancasila Indonesia, guna mengurangi potensi peristiwa hukum revolusi berulang kali sebagaimana diduga Aristoteles dan Polybios {6}

Dan sesungguhnya restorasi MPR kembali sebagai Lembaga Tertinggi Negara adalah strategik segera dilakukan mengingat antara lain karena lembaga Kekuasaan/Kedaulatan Tertinggi telah mentradisi berabad di peradaban Indonesia, apalagi MPR kini diberlakukan quasi bi-kameral yakni DPD hanya berperan sebagai penasehat bagi DPR, begitu juga masyarakat mayoritas dari kalangan tani dan nelayan ternyata banyak yang tidak terwakilkan, serta beberapa kasus kenegaraan yang sulit berujung solusi terbaik, bahkan dapat mengurangi potensi revolusi berkelanjutan berulang kali {6}.

Revolusi atau Perubahan kalau memang menjadi kebutuhan terkini maka diperlukan sinergi diantara 9 (Sembilan) aktor Perubahan yaitu (1) Partai Politik, (2) Massa Islam, (3) Kampus dan Mahasiswa, (4) Media Massa, (5) Aktifis Gerakan LSM, (6) Tentara, (7) Kelompok Pengusaha, (8) Kelompok Penegak Hukum, (9) Bapak Bangsa [M. Hatta Taliwang, Mungkinkah Terjadi Perubahan Di Indonesia Dalam Waktu Dekat, Koordinator Grup Diskusi 77-78].

Tradisi kemasyarakatan terorganisir di Nusantara berbentuk kenegaraan sendiri sesungguhnya cukup berimbang dengan tradisi kenegaraan di belahan dunia lain, misalnya :

  1. Istilah “Negara” berasal usul bahasa Sansekerta “nagari” (seperti digunakan di Sumatera Barat) atau “nagara” (seperti digunakan di Bali) yang berarti “kota”. Akar pemahaman ini seirama dengan istilah “kota” (city state) atau “polis” di zaman Yunani kuno. Secara sederhana, “Negara” dapat diberi pengertian sebagai kekuasaan terorganisir yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama {8}
  2. Trias Politika Trayaratna (Majapahit, 1365) lebih tua dari Trias Politika John Locke (1690) dan Montesquieu (1748)
  3. Seloka Bhinneka Tunggal Ika (Majapahit, abad-14) lebih tua dari seloka serupa, E Pluribus Unum (Amerika Serikat, abad-18)
  4. Konstitusi Telaga Batu (Sriwijaya, 638), Kitab Kutaramanawadharmasastra (Majapahit, 1365), UU Qanun Meukuta Alam Al Asyi (Aceh Raya Darussalam, 1607 – 1636), UU Surya Alam (Mataram, 1613 – 1646), UUD Paji Sekaten & UU Beraja Nanti (Kutai Kertanegara, 1605 – 1945), UU Sembur Cahya & Sindang Mardika (Palembang, 1630 – 1825) lebih tua daripada Konstitusi Amerika Serikat (1788) dan Grond Wet (The Netherland, 1848)
  5. Kompilasi Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa (Gowa-Tallo, 1626) sebaya saja dengan praktek VOC (yang ber-Anggaran Dasar, 1602).
  6. Naskah Siksa Kanda Karesian (Pajajaran, 1518) yang a.l. memuat ragam siasat tempur, lebih tua daripada rekayasa tempur yang dipraktekkan rezim colonial baik Portugis maupun Spanyol dan VOC di persada Nusantara.
  7. Indonesia ternyata tempat lahir peradaban dunia [Prof Arysio Santos, Atlantis, The Lost Continent Finally Found, ISBN 978-602-8224-62-8]

Kepustakaan

  1. RM A.B. Kusuma, Lahirnya UUD 1945, FHUI, ISBN 979-8972-28-7
  2. Prof DR Jimly Asshiddiqie, SH, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, ISBN 979-98018-1-8
  3. R. Soeprapto, Kritisi Reformasi, ISBN 979-96772-3-X
  4. Front Pembela Proklamasi 45, Perubahan UUD 1945
  5. 5. Sri Rosalinda, Pembangunan  Masyarakat Nusantara,  Kerajaan Dan NKRI Dalam Revolusi Pancasila, 1 Juli 2010
  6. Soehino, SH, Ilmu Negara, ISBN 979-499-229-1
  7. Puja Pramana KA, Ilmu Negara, ISBN 978-979-756-556-5
  8. Prof Dr I Gde Pantja Astawa, SH, MH dan Dr Suprin Na’a, SH, MH, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, ISBN 978-602-8650-08-3
  9. As’ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemashalatan Berbangsa, ISBN 979-3330-82-1

Sebagai tambahan, penulis telah menyusun Politika Adendum UUD 1945 seperti bisa diunduh di situs www.jakarta45.wordpress.com

16
Jul
10

Hikmah : Keseimbangan Dunia dan Akhirat,

Kiat Menyeimbangkan Dunia dan Akhirat

Kamis, 15 Juli 2010, 05:29 WIB

Kiat Menyeimbangkan Dunia dan Akhirat

ilustrasi

Oleh Nashr Akbar

Kehidupan dunia bersifat fana dan semu. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah mati, yakni akhirat (QS Al-An’am: 33). Sayangnya, banyak manusia yang lupa atau bahkan melupakan diri. Mereka mengabaikan tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah (QS Adzdzariyat: 56).

Perkembangan zaman yang semakin maju tidak diiringi oleh peningkatan iman kepada-Nya. Geliat perekonomian yang semakin berkembang justru memalingkan perhatian manusia untuk lebih mencari harta, bahkan mendewakannya. Our God is dollar, itulah sekiranya yang mereka pahami.

Di lain sisi, terdapat sebagian kaum Muslim yang terjebak pada ibadah ritual semata dan cenderung meninggalkan perkara duniawi. Sepanjang hidupnya dihabiskan untuk beribadah dengan cara mengasingkan diri (uzlah) dari masyarakat dan berbagai cara lainnya.

Sesungguhnya, setiap Muslim hendaknya menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Allah SWT berfirman, “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Alqashash: 77).

Ayat di atas merupakan nasihat Nabi Musa terhadap Qarun, seorang kaya raya pada zaman Nabi Musa. Allah telah memberinya harta yang berlimpah ruah sehingga dibutuhkan beberapa orang kuat untuk mengangkat kunci-kunci gudang hartanya (QS Alqashash: 76). Namun, kekayaannya itu malah menjauhkan dirinya dari Allah. Ia sombong seraya menyatakan bahwa kekayaannya tersebut merupakan hasil kepandaiannya. Ia menyangka bahwa Allah memberinya segala kekayaan tersebut karena Allah mengetahui bahwa dia adalah pemilik harta tersebut (QS Alqashash: 78).

Nasihat di atas berseru kepada umat manusia untuk mencari kehidupan akhirat (surga) dengan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan, baik berupa harta, waktu luang, masa muda, kesehatan, maupun umur yang panjang.

Dunia merupakan ladang akhirat. Siapa yang menanam kebaikan akan memanen kebaikan pula. Namun, Allah juga mengingatkan untuk tidak melalaikan kehidupan duniawi, seperti makan, minum, bekerja, dan memberi nafkah keluarga.

Ibnu Umar mengungkapkan, “Bekerja keraslah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu meninggal esok hari.” Wallahu a’lam.

Kedalaman Makna Surat Al Ikhlash

Selasa, 13 Juli 2010, 09:57 WIB

Kedalaman Makna Surat Al Ikhlash

ilustrasi

Oleh Mahmud Yunus

Allah SWT berfirman: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.” (QS Al- Bayyinah [98]: 5). Dalam ayat lainnya: “Luruskanlah mukamu (dirimu) pada setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya.” (QS Al-‘Araf [7]: 29).

Ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud dengan lurus adalah menghindari perbuatan syirik (menyekutukan Allah SWT dalam segala bentuknya dan terhindar dari penyimpangan sekecil apa pun). Kewajiban menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT ditegaskan berulang-ulang di dalam Alquran.

Bahkan, surah ke-112 dinamai dengan Al-Ikhlash (memurnikan keesaan Allah). Secara fisik surah Al-Ikhlash itu terdiri atas empat ayat pendek, namun kandungannya sangat panjang dan luar biasa.

Rasulullah SAW bersabda, “Membaca ‘Qul huwa Allahu ahad’ pahalanya setara dengan membaca sepertiga Alquran.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’I, Ibn Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Al-Bazzar, dan Abu ‘Ubaid).

Oleh karena itu, Saja’ Al-Ghanawi RA mengatakan, “Barang siapa membaca ‘Qul huwa Allahu ahad’ tiga kali, maka ia seakan-akan membaca Alquran seluruhnya.” Atau, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Muadz ibn Anas RA berkata, “Barangsiapa membaca ‘qul huwa Allahu ahad’ sebelas kali, maka Allah (akan) membangunkan sebuah rumah untuknya di Surga.”

Atau, seperti yang diriwayatkan Thabrani, bahwa Fairuz RA berkata, “Barangsiapa membaca ‘Qul huwa Allahu ahad’ seratus kali, di dalam shalat atau lainnya, maka ia dicatat oleh Allah sebagai orang yang terbebas dari siksa Neraka.” Dan, masih ada beberapa riwayat yang lainnya. Namun, perlukah kita menghitung-hitung “kebaikan” atau “ketaatan” kita sendiri?

Menurut Ibn Sina sebagaimana dikutip Muhammad Quraish Shihab dalam salah satu karyanya, niat atau motivasi beribadah itu bertingkat-tingkat. Pertama, tipe pedagang (mengharap keuntungan). Kedua, tipe budak atau pelayan (takut terhadap majikannya).

Ketiga, tipe ‘arif (bersyukur atas segala yang diberikan Allah SWT kepadanya). Dan tipe lainnya dinamakan sebagai tipe robot (otomatis, tanpa pemikiran, tanpa pemahaman, dan tanpa penghayatan).

Tentu bijaksana, jika kita terbiasa melaksanakan ibadah menurut tipe ‘arif. Sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bahwa tidak sedikit amal (ibadat) yang dibatalkan atau dihapuskan pahalanya akibat niatnya tidak murni karena Allah SWT. Wallahu ‘alam.

Red: irf

Menyelami Keajaiban Power of Listening

Senin, 12 Juli 2010, 09:32 WIB

Menyelami Keajaiban Power of Listening

ilustrasi

Oleh Muhammad Syamlan

Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab berdiri di mimbar seraya berkata, “Wahai manusia, dengarkan dan taatilah apa yang aku katakan.” Tiba-tiba Salman al-Farisi, salah seorang sahabat yang berasal dari Persia, berdiri dan berbicara dengan lantang, “Tidak ada lagi kewajiban bagi kami untuk mendengar dan taat kepada Anda.”

Mendengar pernyataan itu, Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang terkenal dengan ketegasannya, menerima protes keras dari Salman al-Farisi yang mantan budak. Umar tidak merasa bahwa kritikan yang disampaikan Salman akan membuatnya terhina. Karena itu, ia menerimanya dengan lapang dada dan mencari akar masalah yang membuat perintahnya tidak ditaati.

“Wahai Salman, apa yang membuatmu tak mau mendengar dan tak mau taat?” Salman pun menjawab, “Kami tak akan mendengar dan tak akan taat, sehingga Engkau menjelaskan bagaimana Engkau mendapatkan bagian dua potong kain, sementara kami semua masing-masing hanya mendapatkan satu potong saja?!”

Umar pun jadi mengerti persoalannya. Dengan tenang dan bijak, Umar memanggil putranya, Abdullah bin Umar, untuk menjelaskan perihal pakaian yang dipakainya.

Abdullah menjelaskan, bahwa pakaian yang dipakai oleh ayahnya, salah satunya adalah milikinya yang ia berikan kepada ayahnya. Hal itu dilakukannya, karena badan Umar yang tinggi besar, sehingga bila hanya satu potong kain, maka hal itu tidak cukup untuk dibuatkan pakaian.

Setelah mendengar penjelasan itu, Salman pun lalu berkata, “Kalau demikian, silakan keluarkan perintah, kami siap mendengar dan siap menaatinya.”

Di lain kesempatan, Umar bin Khattab berkhutbah selepas shalat berjamaah. Dalam khutbahnya itu, Umar membuat batasan mahar (maskawin). Tiba-tiba seorang perempuan tua berdiri menentang intruksi Umar itu.

“Atas dasar apa, Anda membatasi mahar yang berhak diterima kaum perempuan, sedangkan Allah tidak membatasinya, bahkan berfirman, ‘Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata’?” (An-Nisa’ [4]: 20).

Mendengar protes perempuan tua itu, Umar terdiam sejenak, lalu segera berkata, “Umar telah salah dan perempuan itu yang benar.” Umar pun mencabut intruksinya.

Itulah sosok Umar bin Khattab. Pemimpin yang dikenal sangat keras, tegas, dan kuat. Namun, dengan lapang dada, dia sangat terbuka dan lembut, sama sekali tidak antikritik dan tidak marah ketika diprotes. Ketika dia melakukan kesalahan, dengan cepat ia memperbaikinya, kendati protes yang disampaikan dikemukakan di hadapan umum. Ia tidak malu untuk mengakui kesalahannya bila terbukti salah. Alangkah menakjubkannya keteladanan Umar.

Red: irf

Waspadai Laknat Tersamar di Balik Nikmat

Sabtu, 10 Juli 2010, 14:47 WIB

ap

Waspadai Laknat Tersamar di Balik Nikmat

ilustrasi

Oleh Abdullah Hakam Shah MA

Idealnya, setiap nikmat yang kita terima dari Allah SWT akan menambah kebahagiaan dan kesenangan dalam hidup. Sebab, ketika menggambarkan nikmat yang dilimpahkan kepada hamba-Nya, Allah selalu menyebutnya sebagai kesenangan (QS Ali Imran; 14), berkah (QS al-A’raf; 96), dan karunia (QS at-Taubah; 76).

Namun, ada satu kondisi di mana nikmat bisa berubah menjadi laknat dan karunia yang diberikan merupakan murka Allah SWT. Inilah yang disebut dengan istidraaj. Istidraaj adalah pemberian Allah kepada orang yang sering melakukan maksiat kepada-Nya. Semakin mereka melupakan Allah, Allah tetap akan menambahkan kesenangan bagi mereka. Akibatnya, mereka semakin terjerumus dan Allah akan menjatuhkan siksa yang sangat pedih.

Rasulullah SAW mengingatkan, “Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada seseorang yang suka melanggar perintah-Nya, maka itu adalah istidraaj.” (HR Ahmad).

Ada tiga golongan yang potensial ditimpa istidraaj. Pertama, orang-orang yang diberi nikmat kekuasaan, lalu ia menjadi sombong dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Maka, Allah memperpanjang masa kekuasaannya sehingga ia semakin terjerumus dalam kesombongan dan kesewenang-wenangan tersebut.

Golongan ini di antaranya tepersonifikasi lewat sosok Firaun. Ketika Allah memberinya kekuasaan, Firaun sering bertindak semena-mena. Lalu, Allah tambahkan kekuasaannya, dan Firaun semakin takabur hingga mengaku dirinya sebagai tuhan. Dan Allah akhirnya menjatuhkan azab yang sangat pedih dengan menenggelamkan Firaun di Laut Merah.

Dalam sejarah modern, banyak pemimpin yang mengulang kesalahan Firaun. Sekalipun dalam skala yang berbeda. Dan Allah pun menjatuhkan mereka lewat proses yang sangat menyakitkan.

Kedua, orang-orang yang diberi nikmat ilmu. Baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Bagi yang diberi nikmat ilmu dunia, pertanda istidraaj adalah ketika ilmu mereka banyak menimbulkan kerusakan, bukan membangun. Ilmunya menjadi mudarat, bukan manfaat. Sementara yang diberi kelebihan ilmu agama, istidraaj bisa berawal dari popularitas. Ketika mereka terbuai oleh popularitas itu, Allah pun menjatuhkan mereka dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Ketiga, orang-orang yang diberi nikmat harta. Kisah Qarun dan Tsa’labah bin Hathib adalah cermin terang bagaimana Allah SWT menimpakan istidraaj kepada orang-orang yang membalas nikmat Allah dengan kemaksiatan. Sehingga, sekalipun Allah terus mengucurkan nikmat duniawi kepada mereka, sesungguhnya di balik itu semua adalah laknat dan murka Allah SWT. Na’udzubillah.

Red: irf
16
Jul
10

Lingkungan : Dampak Pemanasan Global

Karbon Global

Antara

Antara – Jumat, 16 Juli
Walhi: Perdagangan Karbon Tidak Kurangi Pemanasan Global

Jakarta (ANTARA) – Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nasional, Ali Akbar, mengatakan, perdagangan karbon tidak menjamin mengurangi dampak pemanasan global.

“Perdagangan karbon bukan jalan terbaik untuk mengurangi dampak pemanasan global, melainkan menurunkan daya konsumsi masyarakat,” katanya dalam acara diskusi yang bertema “Carbon Trading, Siapa Untung?” di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perdagangan karbon yang merupakan salah satu isi Protokol Kyoto tersebut justru akan merugikan negara berkembang yang memiliki hutan tropis penghasil karbon.

Perdagangan karbon, katanya, dapat memberikan dampak pada wilayah konservasi di negara berkembang termasuk Indonesia seperti swastanisasi hutan negara, marginalisasi posisi rakyat, dan penyerahan kawasan dalam jangka panjang.

Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO2 di atmosfer. Pasar perdagangan karbon sedang mengalami perkembangan yang membuat pembeli dan penjual kredit karbon sejajar dalam peraturan perdagangan yang sudah distandardisasi.

Senada dengan itu, pembicara lainnya Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa mengatakan, jika semua negara berkembang pemilik hutan tropis memasuki pasar karbon, bisa dipastikan harga karbon akan jatuh.

Sehingga, lanjutnya, target pengurangan emisi karbon tidak akan tercapai.

“Perdagangan karbon lebih banyak merugikan negara berkembang,” ujarnya.

Ali mengatakan, dalam beberapa hal perdagangan karbon sama sekali tidak berkaitan dengan upaya penanggulangan krisis bumi.

Ia menilai, Indonesia boleh saja ikut serta dalam agenda tersebut namun dengan beberapa syarat yang di antaranya menyiapkan infrastruktur kebijakan dan kelembagaannya.

Selain itu, tambahnya, dengan meningkatkan posisi tawar-menawar dan tidak menjadikan perdagangan karbon sebagai bisnis baru dengan mengabaikan agenda penyelamatan lingkungan hidup.

Perdagangan karbon merupakan salah satu isi Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi sebagai dampak dari pemanasan global.

Pulau Tenggelam

Antara

Antara – Jumat, 16 Juli
Walhi: Pulau Kecil di Dunia Terancam Tenggelam

Jakarta (ANTARA) – Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Ali Akbar mengatakan, beberapa pulau kecil di dunia termasuk beberapa pulau di Indonesia terancam tenggelam.

“Jika kita tidak dapat mengatasi dampak pemanasan global dari sekarang, tidak tertutup kemungkinan beberapa pulau akan hilang terendam,” katanya dalam acara diskusi yang bertema “Carbon Trading, Siapa Untung?” di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, salah satu penyebab pemanasan global adalah banyaknya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terperangkap di atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan suhu bumi.

Menurut data Second National Communication 2009, paparnya, penyumbang emisi GRK paling besar berasal dari sektor “Land Use Change Forest” (LUCF) atau perubahan penggunaan lahanhutan sebesar 1.060.766 giga gram karbon.

“Akibatnya saat ini suhu bumi naik dari 0,6 derajat Celcius hingga 1 derajat Celcius,” kata Ali.

Namun, lanjutnya, jika keadaan tersebut masih terus berjalan tanpa diambilnya sebuah tindakan maka kemungkinan pada tahun 2020 akan ada 2,95 ton emisi terlepas.

“Maka suhu bumi akan naik sebesar 2 derajat Celcius dan permukaan laut akan naik menyebabkan banyak pulau-pulau akan terendam,” jelasnya.

Ia menilai, masyarakat terutama di negara maju sebagai penyumbang emisi terbesar di dunia untuk sedikit menahan nafsunya dalam menggunakan barang-barang yang dapat melepaskan emisi ke atmosfer.

Dalam acara tersebut juga hadir Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa yang menyampaikan tanggapannya seputar perdagangan karbon yang merupakan salah satu isi Protokol Kyoto.




Blog Stats

  • 2,263,476 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers