Archive for the 'News' Category



16
Jul
10

Kenegarawanan : Tatanegara Indonesia Pra dan Pasca 2002

TATANEGARA INDONESIA PRA & PASCA 2002

Pandji R Hadinoto

Pra 2002 diketahui keberadaan UUD 1945 per Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959 [RM A. B. Kusuma, Lahirnya UUD 1945, FHUI, ISBN 979-8972-28-9,{1}], yang sampai kini belum pernah dinyatakan tidak diberlakukan, menganut pembagian kekuasaan vertikal, mengenali 6 (enam) lembaga Negara yaitu (1) MPR – Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dan lain2nya Lembaga Tinggi Negara yaitu (2) DPR – Dewan Perwakilan Rakyat, (3) Presiden, (4) MA – Mahkamah Agung, (5) BPK – Badan Pemeriksa Keuangan, (6) DPA – Dewan Pertimbangan Agung [Prof DR Jimli Asshiddiqie, SH, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, ISBN 979-98018-1-8, {2}].

Pasca 2002 diketahui keberadaan UUD 1945 per Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini, menganut pembagian kekuasaan horizontal, mengenali 7 (tujuh) lembaga tinggi Negara yakni (1) MPR – Majelis Permusyawaratan Rakyat, (2) DPR – Dewan Perwakilan Rakyat, (3) DPD – Dewan Perwakilan Daerah, (4) Presiden, (5) MA – Mahkamah Agung, (6) MK – Mahkamah Konstitusi, (7) BPK – Badan Pemeriksa Keuangan [{2}].

MPR bersifat khas Indonesia, sedangkan DPR cetak biru dari Volksraad, begitu pula MA dari Hogerechtschof atau Hogeraad atau Landraad dan Raad van Justitie, BPK dari Raad van Rekenkamer, Presiden sebagai pengganti Gouvernuur Generaal, DPA dari Raad van Nederlandsche Indie atau Raad van State [{2}].

MPR per UUD 1945 (1959) diposisikan sebagai penjelmaan Kedaulatan Rakyat, berkomposisi anggota DPR (representasi politik prinsip demokrasi politik), Utusan Daerah (representasi kepentingan daerah-daerah agar tidak terabaikan hanya karena orientasi pengutamaan kepentingan nasional) dan Utusan Golongan (representasi fungsional prinsip demokrasi ekonomi), yang bersifat kombinatif antara tradisi liberalisme barat dengan sosialisme timur dan oleh karena mencerminkan seluruh lapisan dan golongan rakyat maka MPR berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara atau supreme/superbody [{2}].

MPR UUD 1945 (1959) berfungsi (1) menetapkan UUD per Pasal-3, (2) Perubahan UUD per Pasal-37, (3) menetapkan garis-garis besar haluan Negara dalam arti luas per Pasal-3, (4) memilih Presiden dan Wakil Presiden per Pasal-6 dan (5) meminta pertanggungjawaban Presiden di tengah masa jabatannya karena dakwaan pelanggaran melalui persidangan istimewa per Pasal-8 juncto Penjelasan UUD 1945.

MPR per UUD 1945 (2002) direstrukturisasi menjadi dua kamar DPR dan DPD, dan diposisikan sebagai Lembaga Tinggi Negara, berkerangka pemikiran Pemisahan Kekuasaan (separation of power) bersifat horizontal demi kesederajatan dan saling lebih mengimbangi (checks and balances) diantara ke-7 Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Kini MPR versi UUD 1945 (2002) ini dioperasikan sebagai Joint Session.

MPR UUD 1945 (2002) berwenang (1) mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan (3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Adapun prinsip kesederajatan dan keseimbangan (checks and balances) per UUD 1945 (2002) ini adalah buah antitesa Heavy Executive daripada UUD 1945 (1959), namun kini malahan semakin terasa sebagai bandul bergoyang kearah Legislative Heavy, sehingga memunculkan berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan berdampak maraknya dugaan tindakan penyimpangan pidana, seirama saja dengan pepatah Lord Acton  “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangannya juga cenderung mutlak) mengikuti hukum besi kekuasaan. Karena itu ada beberapa kelompok masyarakat peduli konstitusi Indonesia berpendapat bahwa Reformasi 1998 berujung Amandemen UUD 1945 adalah kebabalasan. Padahal tuntutan Reformasi 1998 tidaklah termasuk Amandemen UUD 1945, tepatnya Tuntutan Gerakan Reformasi 1998 adalah (1) Bubarkan Orde Baru dan GolKar, (2) Hapuskan Dwifungsi ABRI, (3) Hapuskan KKN, (4) Tegakkan Supremasi Hukum, HAM dan Demokrasi serta (5) Ekonomi Kerakyatan [R Soeprapto, Kritisi Reformasi, {3}] Demikian pula kesepakatan pada awal Sidang Umum MPR Tahun 1999 adalah (1) Mempertahankan Pembukaan UUD 1945, (2) Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) Mempertahankan system pemerintahan presidensiil, (4) Menegakkan prinsip check and balances, (5) Memindahkan ketentuan-ketentuan normative dalam Penjelasan ke dalam pasal-pasal UUD 1945, (6) Perubahan dilakukan dengan cara ADENDUM. (Faktanya perubahan dengan cara AMANDEMEN, Evaluasi S.T.MPR 2002, Perubahan UUD 1945, Front Pembela Proklamasi 45, {4}).

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sesungguhnya kunci legitimasi kekuasaan atau Pemegang Kedaulatan (sovereignty) adalah prinsip Kedaulatan Tuhan (berdasarkan sila-1 Pancasila) berketurunan Kedaulatan Hukum (dengan berprinsip rechsstaat, rule of law, supremasi hukum) dan Kedaulatan Rakyat (bertumpu sila-4 Pancasila) sesuai cita kenegaraan (staatsidee) Pembukaan UUD 1945 [{2}].

Kunci Pemegang Kedaulatan itu dalam Bangunan Kenegaraan Indonesia, bagaimanapun, sangat terkait erat dengan akar peradaban bangsa Indonesia yang berdata pra Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 seperti 240 kerajaan besar kecil (126 terdaftar sampai dengan abad-20) [Sri Rosalinda, Pembangunan Masyarakat Nusantara Kerajaan dan NKRI dalam Revolusi Pancasila, Lembaga Study Teritorial, {5}]. Artinya Nusantara juga berkarakter peradaban Monarkhi yang terbaik sebagaimana pendapat filsuf Thomas Aquinas (1225 – 1274 M) [Ilmu Negara, ISBN 979-499-229-1, {6}] dan De Civitate Des atau Kota Tuhan sesuai pendapat filsuf Aurelius Agustinus (354 – 430) [Puja Pramana KA, Ilmu Negara, ISBN 978-979-756-556-5, {7}] karena Raja2 Monarkhial Nusantara itu berkarakter keyakinan kepada Kedaulatan Tuhan demi Kepentingan Umum.

Penulis meriwayatkan kelekatan Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Hukum pada negara2 Monarkhi Nusantara dalam Tesis Magister Hukum tentang Politik Hukum Nusantara 20 Abad pada tahun 2000, seperti dapat ditelisik pada Kerajaan Mataram Kuno (717 – 1222), Keprabuan Majapahit (1293 – 1525), Keprabuan Pajajaran (1350 – 1579), Keprabon Cirebon (1445 – 1809), Kesultanan Demak (1478 – 1575), Kesultanan Mataram (1575 – 1945), Kedatuan Sriwijaya (392 – 1406), Kesultanan Aceh Raya Darussalam (1205 – 1942), Kesultanan Banten (1525 – 1813), Kesultanan Gowa Tallo (1200 – 1906), Kesultanan Palembang Darussalam, bahkan beberapa dikenali sebagai Monarkhi Konstitusional.

Kedatuan Sriwijaya diketahui memiliki Prasasti Telaga Batu (683) yang oleh Prof MR HM Yamin dikategorikan sebagai Naskah Konstitusi, Keprabuan Majapahit dikenali memiliki perundang-undangan Kutara Manawadharmasastra sebagai hukum tertulis dan Kesultanan Aceh menjalankan Qanun Alsyi (UUD) Adat Meukuta Alam (Adat Bersendi Syariat) bersumberkan Al Qur’an, Al Hadist, Ijma Ulama dan Qias, sedangkan Monarkhi2 Nusantara lain dipastikan memiliki Hukum Publik dalam mengelola kenegaraannya, termasuk Amana Gappa (Hukum Dagang Laut) oleh Kesultanan Gowa Tallo.

Selanjutnya, patut disimak artikulasi para Founding Fathers Bung Karno, Bung Hatta dan Prof Mr DR Supomo oleh Front Pembela Proklamasi 45 yang menggarisbawahi kelekatan peradaban Indonesia dengan Kedaulatan Rakyat sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1932, Bung Karno menulis dalam harian Fikiran Ra’jat tentang demokrasi adalah “pemerintahan rakyat”. Cara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah. Demokrasi yang di-cita2kan haruslah sosio-demokrasi, yaitu demokrasi yang berdiri kedua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Tulisan beliau pada bulan Maret 1933 berjudul Mencapai Indonesia Merdeka menyatakan bahwa demokrasi kita haruslah demokrasi baru, demokrasi sejati, demokrasi yang sebenarnya pemerintahan rakyat. bukan “demokrasi” ala Eropa dan Amerika tetapi suatu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pada tahun 1940 di Pandji Islam beliau menyatakan bahwa kehendak asas demokrasi mengadakan suatu badan perwakilan rakyat yang disitu duduk utusan-utusan dari seluruh rakyat, zonder mem-beda2kan keyakinan.

Bahwa pada tahun 1932, Bung Hatta dalam brosur Kearah Indonesia Merdeka menyatakan tentang kita harus membangun demokrasi kita sendiri. Demokrasi barat tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi. Untuk itu Bung Hatta berpaling ke daerah pedesaan Indonesia dan mengatakan bahwa kita harus mengangkat hakekat dan mengembangkan demokrasi yang berasal dari masyarakat desa. Dasar-dasar demokrasi yang terdapat dalam pergaulan hidup asli di Indonesia kita pakai sebagai sendi politik kita.

Bahwa Prof MR DR Supomo pada pidato penerimaannya sebagai Guru Besar dalam Hukum Adat pada tahun 1941 di Rechts Hoge School (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta mengatakan tentang perbedaan dengan peradaban di Barat maka bagi bangsa Indonesia individu tidak dapat terlepas dari masyarakatnya sehingga hak dan kewajiban yang dimilikinya berhubungan dengan fungsinya dalam masyarakat. Jadi, hak2 warga tersebut diatas pada hakekatnya merupakan gemeenschapsrechten (hak2 komunitas) karena dihubungkan dengan fungsi warga yang bersangkutan dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana juga halnya dengan Bung Karno dan Bung Hatta maka Supomo yakin betul bahwa kunci keberhasilan medirikan Negara Indonesia Merdeka terletak pada Persatuan dan Kesatuan Bangsa tanpa menghilangkan eksistensi suku2 bangsa dan golongan2 yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Supomo pada akhir pidatonya di BPUPKI menyebut Panca Dharma yaitu asas2 dari Taman Siswa yakni (1) Kodrat alam, (2) Kebudayaan, (3) Kemerdekaan, (4) Kebangsaan, (5) Kemanusiaan. Hal ini diperkuat dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai semangat kekeluargaan, kepemimpinan, kebudayaan.

Bahwa dalam pidatonya di BPUPKI itu, Supomo juga menyebut Kawolu Gusti yang lebih menandakan pengaruh ajaran Ki Hadjar Dewantoro yang mengartikannya sebagai Persatuan Diri Dengan Masyarakat yang dalam bahasa Jawa disebut Kawulo Lan Gusti. Dengan Gusti dimaksud sebagai lambang Persatuan Rakyat yang merdeka yang terdapat dalam kehidupan kekeluargaan dimana tidak ada aturan paksaan, penindasan, perampasan kebebasan, perlawanan seperti lazimnya terlihat dalam alam yang tidak ada kemerdekaan. Dalam kehidupan kekeluargaan terdapat aturan berdasarkan Cinta Kasih (yakni Gusti yang tidak terlihat) menuju Tertib dan Damai buat Persatuan dan Selamat dan Bahagia buat masing2 anggotanya.

Bahwa kata “Keluarga” sebenarnya berasal dari perkataan “kawulo” dan “warga”. Kawulo berarti “abdi” yang berkewajiban mengabdikan diri dan menyerahkan segala tenaganya kepada yang olehnya dianggap “tuannya”. Warga berarti “anggota” yang berwenang ikut mengurus, ikut memimpin dan menetapkan segala apa yang diperlukan. Jadi Kawulo Gusti menggambarkan kedudukan yang ganda dalam diri seseorang yaitu sebagai “abdi” tetapi sekaligus juga sebagai “tuan”. Suatu ciri kehidupan kekeluargaan adalah sikap toleransi. Selain itu masih ada unsur2 Persatuan yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya Demokrasi dalam Kesejahteraan Bersama. Demokrasi disini bukan hanya berarti “sama-rata” seperti pengertian Demokrasi Barat tetapi juga “sama-rasa”. Istilah sama-rata dan sama-rasa mengandung pengertian Demokrasi yang mengandung Keadilan Sosial. Suku2 bangsa Indonesia yang lain juga bersifat komunal seperti masyarakat Jawa, maka hal2 yang diuraikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada hakekatnya berlaku juga bagi suku2 bangsa lain.

Ternyata, Monarkhi Konstitusional bukanlah pilihan Founding Fathers, tetapi Republik Konstitusional sebagaimana teori-teori klasik, yang menurut hemat penulis dapat masih relevan bagi situasi dan kondisi Indonesia kini, seperti pendapat Aristoteles yakni bahwa Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik, karena memperhatikan kepentingan umum (rakyat) [Prof Dr I Gde Pantja Astawa, SH, MH dan Dr Suprin Na’a, SH, MH, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, ISBN 978-602-8650-08-3 {8}].

Baik UUD 1945 (1959) maupun UUD 1945 (2002) mencerminkan bentuk pemerintahan Aristokrasi, bedanya kumpulan cendekiawan negarawan versi UUD 1945 (1959) berada pada Lembaga Tertinggi Negara bernama MPR berkomposisi anggota2 DPR, UD dan UG, sedangkan kumpulan cendekiawan negarawan versi UUD 1945 (2002) terserak di 7 (tujuh) Lembaga Tinggi Negara berkomposisi kombinasi Pilihan Rakyat dan Pilihan DPR dan/atau Keputusan Presiden yang berkedudukan hukum yang sederajat dan bisa saja berkinerja tidak harmonis satu sama lain tanpa ada Lembaga Tinggi Negara lain yang mampu menengahinya kecuali Daulat Rakyat, dan itu berarti at-all-cost.

Bilamana benar demikian, maka Indonesia pasca UUD 1945 (2002) sesungguhnya masih rawan terhadap terjadinya Revolusi Aristoteles, demikian pula Siklus Polybios.

Apalagi, terindikasi paling tidak 22 titik lemah Indonesia terkini seperti tulisan Mengapa Kita (Harus) Melawan Rezim Neolib Ini ? [M. Hatta Taliwang, Koordinator Grup Diskusi 77-78, Lampiran-1], dengan catatan teridentifikasi 9 (Sembilan) aktor Revolusioner seperti tulisan Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam waktu dekat ? [M. Hatta Taliwang, Koordinator Grup Diskusi 77-78, Lampiran-2].

Oleh karena itulah, penulis bersyukur telah menerima buku Negara Pancasila Jalan Kemaslatan Berbangsa [As’ad Said Ali, ISBN 979-3330-82-1, {9}] pada tanggal 7 Juli 2010 ketika Dialog Kebangsaan, yang membenarkan tentang aspirasi Maklumat Revolusi Pancasila 20 Juni 2010 oleh Tim-7 Garda Pancasila Indonesia, guna mengurangi potensi peristiwa hukum revolusi berulang kali sebagaimana diduga Aristoteles dan Polybios {6}

Dan sesungguhnya restorasi MPR kembali sebagai Lembaga Tertinggi Negara adalah strategik segera dilakukan mengingat antara lain karena lembaga Kekuasaan/Kedaulatan Tertinggi telah mentradisi berabad di peradaban Indonesia, apalagi MPR kini diberlakukan quasi bi-kameral yakni DPD hanya berperan sebagai penasehat bagi DPR, begitu juga masyarakat mayoritas dari kalangan tani dan nelayan ternyata banyak yang tidak terwakilkan, serta beberapa kasus kenegaraan yang sulit berujung solusi terbaik, bahkan dapat mengurangi potensi revolusi berkelanjutan berulang kali {6}.

Revolusi atau Perubahan kalau memang menjadi kebutuhan terkini maka diperlukan sinergi diantara 9 (Sembilan) aktor Perubahan yaitu (1) Partai Politik, (2) Massa Islam, (3) Kampus dan Mahasiswa, (4) Media Massa, (5) Aktifis Gerakan LSM, (6) Tentara, (7) Kelompok Pengusaha, (8) Kelompok Penegak Hukum, (9) Bapak Bangsa [M. Hatta Taliwang, Mungkinkah Terjadi Perubahan Di Indonesia Dalam Waktu Dekat, Koordinator Grup Diskusi 77-78].

Tradisi kemasyarakatan terorganisir di Nusantara berbentuk kenegaraan sendiri sesungguhnya cukup berimbang dengan tradisi kenegaraan di belahan dunia lain, misalnya :

  1. Istilah “Negara” berasal usul bahasa Sansekerta “nagari” (seperti digunakan di Sumatera Barat) atau “nagara” (seperti digunakan di Bali) yang berarti “kota”. Akar pemahaman ini seirama dengan istilah “kota” (city state) atau “polis” di zaman Yunani kuno. Secara sederhana, “Negara” dapat diberi pengertian sebagai kekuasaan terorganisir yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama {8}
  2. Trias Politika Trayaratna (Majapahit, 1365) lebih tua dari Trias Politika John Locke (1690) dan Montesquieu (1748)
  3. Seloka Bhinneka Tunggal Ika (Majapahit, abad-14) lebih tua dari seloka serupa, E Pluribus Unum (Amerika Serikat, abad-18)
  4. Konstitusi Telaga Batu (Sriwijaya, 638), Kitab Kutaramanawadharmasastra (Majapahit, 1365), UU Qanun Meukuta Alam Al Asyi (Aceh Raya Darussalam, 1607 – 1636), UU Surya Alam (Mataram, 1613 – 1646), UUD Paji Sekaten & UU Beraja Nanti (Kutai Kertanegara, 1605 – 1945), UU Sembur Cahya & Sindang Mardika (Palembang, 1630 – 1825) lebih tua daripada Konstitusi Amerika Serikat (1788) dan Grond Wet (The Netherland, 1848)
  5. Kompilasi Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa (Gowa-Tallo, 1626) sebaya saja dengan praktek VOC (yang ber-Anggaran Dasar, 1602).
  6. Naskah Siksa Kanda Karesian (Pajajaran, 1518) yang a.l. memuat ragam siasat tempur, lebih tua daripada rekayasa tempur yang dipraktekkan rezim colonial baik Portugis maupun Spanyol dan VOC di persada Nusantara.
  7. Indonesia ternyata tempat lahir peradaban dunia [Prof Arysio Santos, Atlantis, The Lost Continent Finally Found, ISBN 978-602-8224-62-8]

Kepustakaan

  1. RM A.B. Kusuma, Lahirnya UUD 1945, FHUI, ISBN 979-8972-28-7
  2. Prof DR Jimly Asshiddiqie, SH, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, ISBN 979-98018-1-8
  3. R. Soeprapto, Kritisi Reformasi, ISBN 979-96772-3-X
  4. Front Pembela Proklamasi 45, Perubahan UUD 1945
  5. 5. Sri Rosalinda, Pembangunan  Masyarakat Nusantara,  Kerajaan Dan NKRI Dalam Revolusi Pancasila, 1 Juli 2010
  6. Soehino, SH, Ilmu Negara, ISBN 979-499-229-1
  7. Puja Pramana KA, Ilmu Negara, ISBN 978-979-756-556-5
  8. Prof Dr I Gde Pantja Astawa, SH, MH dan Dr Suprin Na’a, SH, MH, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, ISBN 978-602-8650-08-3
  9. As’ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemashalatan Berbangsa, ISBN 979-3330-82-1

Sebagai tambahan, penulis telah menyusun Politika Adendum UUD 1945 seperti bisa diunduh di situs www.jakarta45.wordpress.com

16
Jul
10

Hikmah : Keseimbangan Dunia dan Akhirat,

Kiat Menyeimbangkan Dunia dan Akhirat

Kamis, 15 Juli 2010, 05:29 WIB

Kiat Menyeimbangkan Dunia dan Akhirat

ilustrasi

Oleh Nashr Akbar

Kehidupan dunia bersifat fana dan semu. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah mati, yakni akhirat (QS Al-An’am: 33). Sayangnya, banyak manusia yang lupa atau bahkan melupakan diri. Mereka mengabaikan tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah (QS Adzdzariyat: 56).

Perkembangan zaman yang semakin maju tidak diiringi oleh peningkatan iman kepada-Nya. Geliat perekonomian yang semakin berkembang justru memalingkan perhatian manusia untuk lebih mencari harta, bahkan mendewakannya. Our God is dollar, itulah sekiranya yang mereka pahami.

Di lain sisi, terdapat sebagian kaum Muslim yang terjebak pada ibadah ritual semata dan cenderung meninggalkan perkara duniawi. Sepanjang hidupnya dihabiskan untuk beribadah dengan cara mengasingkan diri (uzlah) dari masyarakat dan berbagai cara lainnya.

Sesungguhnya, setiap Muslim hendaknya menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Allah SWT berfirman, “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Alqashash: 77).

Ayat di atas merupakan nasihat Nabi Musa terhadap Qarun, seorang kaya raya pada zaman Nabi Musa. Allah telah memberinya harta yang berlimpah ruah sehingga dibutuhkan beberapa orang kuat untuk mengangkat kunci-kunci gudang hartanya (QS Alqashash: 76). Namun, kekayaannya itu malah menjauhkan dirinya dari Allah. Ia sombong seraya menyatakan bahwa kekayaannya tersebut merupakan hasil kepandaiannya. Ia menyangka bahwa Allah memberinya segala kekayaan tersebut karena Allah mengetahui bahwa dia adalah pemilik harta tersebut (QS Alqashash: 78).

Nasihat di atas berseru kepada umat manusia untuk mencari kehidupan akhirat (surga) dengan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan, baik berupa harta, waktu luang, masa muda, kesehatan, maupun umur yang panjang.

Dunia merupakan ladang akhirat. Siapa yang menanam kebaikan akan memanen kebaikan pula. Namun, Allah juga mengingatkan untuk tidak melalaikan kehidupan duniawi, seperti makan, minum, bekerja, dan memberi nafkah keluarga.

Ibnu Umar mengungkapkan, “Bekerja keraslah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu meninggal esok hari.” Wallahu a’lam.

Kedalaman Makna Surat Al Ikhlash

Selasa, 13 Juli 2010, 09:57 WIB

Kedalaman Makna Surat Al Ikhlash

ilustrasi

Oleh Mahmud Yunus

Allah SWT berfirman: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.” (QS Al- Bayyinah [98]: 5). Dalam ayat lainnya: “Luruskanlah mukamu (dirimu) pada setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya.” (QS Al-’Araf [7]: 29).

Ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud dengan lurus adalah menghindari perbuatan syirik (menyekutukan Allah SWT dalam segala bentuknya dan terhindar dari penyimpangan sekecil apa pun). Kewajiban menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT ditegaskan berulang-ulang di dalam Alquran.

Bahkan, surah ke-112 dinamai dengan Al-Ikhlash (memurnikan keesaan Allah). Secara fisik surah Al-Ikhlash itu terdiri atas empat ayat pendek, namun kandungannya sangat panjang dan luar biasa.

Rasulullah SAW bersabda, “Membaca ‘Qul huwa Allahu ahad’ pahalanya setara dengan membaca sepertiga Alquran.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’I, Ibn Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Al-Bazzar, dan Abu ‘Ubaid).

Oleh karena itu, Saja’ Al-Ghanawi RA mengatakan, “Barang siapa membaca ‘Qul huwa Allahu ahad’ tiga kali, maka ia seakan-akan membaca Alquran seluruhnya.” Atau, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Muadz ibn Anas RA berkata, “Barangsiapa membaca ‘qul huwa Allahu ahad’ sebelas kali, maka Allah (akan) membangunkan sebuah rumah untuknya di Surga.”

Atau, seperti yang diriwayatkan Thabrani, bahwa Fairuz RA berkata, “Barangsiapa membaca ‘Qul huwa Allahu ahad’ seratus kali, di dalam shalat atau lainnya, maka ia dicatat oleh Allah sebagai orang yang terbebas dari siksa Neraka.” Dan, masih ada beberapa riwayat yang lainnya. Namun, perlukah kita menghitung-hitung “kebaikan” atau “ketaatan” kita sendiri?

Menurut Ibn Sina sebagaimana dikutip Muhammad Quraish Shihab dalam salah satu karyanya, niat atau motivasi beribadah itu bertingkat-tingkat. Pertama, tipe pedagang (mengharap keuntungan). Kedua, tipe budak atau pelayan (takut terhadap majikannya).

Ketiga, tipe ‘arif (bersyukur atas segala yang diberikan Allah SWT kepadanya). Dan tipe lainnya dinamakan sebagai tipe robot (otomatis, tanpa pemikiran, tanpa pemahaman, dan tanpa penghayatan).

Tentu bijaksana, jika kita terbiasa melaksanakan ibadah menurut tipe ‘arif. Sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bahwa tidak sedikit amal (ibadat) yang dibatalkan atau dihapuskan pahalanya akibat niatnya tidak murni karena Allah SWT. Wallahu ‘alam.

Red: irf

Menyelami Keajaiban Power of Listening

Senin, 12 Juli 2010, 09:32 WIB

Menyelami Keajaiban Power of Listening

ilustrasi

Oleh Muhammad Syamlan

Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab berdiri di mimbar seraya berkata, “Wahai manusia, dengarkan dan taatilah apa yang aku katakan.” Tiba-tiba Salman al-Farisi, salah seorang sahabat yang berasal dari Persia, berdiri dan berbicara dengan lantang, “Tidak ada lagi kewajiban bagi kami untuk mendengar dan taat kepada Anda.”

Mendengar pernyataan itu, Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang terkenal dengan ketegasannya, menerima protes keras dari Salman al-Farisi yang mantan budak. Umar tidak merasa bahwa kritikan yang disampaikan Salman akan membuatnya terhina. Karena itu, ia menerimanya dengan lapang dada dan mencari akar masalah yang membuat perintahnya tidak ditaati.

“Wahai Salman, apa yang membuatmu tak mau mendengar dan tak mau taat?” Salman pun menjawab, “Kami tak akan mendengar dan tak akan taat, sehingga Engkau menjelaskan bagaimana Engkau mendapatkan bagian dua potong kain, sementara kami semua masing-masing hanya mendapatkan satu potong saja?!”

Umar pun jadi mengerti persoalannya. Dengan tenang dan bijak, Umar memanggil putranya, Abdullah bin Umar, untuk menjelaskan perihal pakaian yang dipakainya.

Abdullah menjelaskan, bahwa pakaian yang dipakai oleh ayahnya, salah satunya adalah milikinya yang ia berikan kepada ayahnya. Hal itu dilakukannya, karena badan Umar yang tinggi besar, sehingga bila hanya satu potong kain, maka hal itu tidak cukup untuk dibuatkan pakaian.

Setelah mendengar penjelasan itu, Salman pun lalu berkata, “Kalau demikian, silakan keluarkan perintah, kami siap mendengar dan siap menaatinya.”

Di lain kesempatan, Umar bin Khattab berkhutbah selepas shalat berjamaah. Dalam khutbahnya itu, Umar membuat batasan mahar (maskawin). Tiba-tiba seorang perempuan tua berdiri menentang intruksi Umar itu.

“Atas dasar apa, Anda membatasi mahar yang berhak diterima kaum perempuan, sedangkan Allah tidak membatasinya, bahkan berfirman, ‘Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata’?” (An-Nisa’ [4]: 20).

Mendengar protes perempuan tua itu, Umar terdiam sejenak, lalu segera berkata, “Umar telah salah dan perempuan itu yang benar.” Umar pun mencabut intruksinya.

Itulah sosok Umar bin Khattab. Pemimpin yang dikenal sangat keras, tegas, dan kuat. Namun, dengan lapang dada, dia sangat terbuka dan lembut, sama sekali tidak antikritik dan tidak marah ketika diprotes. Ketika dia melakukan kesalahan, dengan cepat ia memperbaikinya, kendati protes yang disampaikan dikemukakan di hadapan umum. Ia tidak malu untuk mengakui kesalahannya bila terbukti salah. Alangkah menakjubkannya keteladanan Umar.

Red: irf

Waspadai Laknat Tersamar di Balik Nikmat

Sabtu, 10 Juli 2010, 14:47 WIB

ap

Waspadai Laknat Tersamar di Balik Nikmat

ilustrasi

Oleh Abdullah Hakam Shah MA

Idealnya, setiap nikmat yang kita terima dari Allah SWT akan menambah kebahagiaan dan kesenangan dalam hidup. Sebab, ketika menggambarkan nikmat yang dilimpahkan kepada hamba-Nya, Allah selalu menyebutnya sebagai kesenangan (QS Ali Imran; 14), berkah (QS al-A’raf; 96), dan karunia (QS at-Taubah; 76).

Namun, ada satu kondisi di mana nikmat bisa berubah menjadi laknat dan karunia yang diberikan merupakan murka Allah SWT. Inilah yang disebut dengan istidraaj. Istidraaj adalah pemberian Allah kepada orang yang sering melakukan maksiat kepada-Nya. Semakin mereka melupakan Allah, Allah tetap akan menambahkan kesenangan bagi mereka. Akibatnya, mereka semakin terjerumus dan Allah akan menjatuhkan siksa yang sangat pedih.

Rasulullah SAW mengingatkan, “Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada seseorang yang suka melanggar perintah-Nya, maka itu adalah istidraaj.” (HR Ahmad).

Ada tiga golongan yang potensial ditimpa istidraaj. Pertama, orang-orang yang diberi nikmat kekuasaan, lalu ia menjadi sombong dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Maka, Allah memperpanjang masa kekuasaannya sehingga ia semakin terjerumus dalam kesombongan dan kesewenang-wenangan tersebut.

Golongan ini di antaranya tepersonifikasi lewat sosok Firaun. Ketika Allah memberinya kekuasaan, Firaun sering bertindak semena-mena. Lalu, Allah tambahkan kekuasaannya, dan Firaun semakin takabur hingga mengaku dirinya sebagai tuhan. Dan Allah akhirnya menjatuhkan azab yang sangat pedih dengan menenggelamkan Firaun di Laut Merah.

Dalam sejarah modern, banyak pemimpin yang mengulang kesalahan Firaun. Sekalipun dalam skala yang berbeda. Dan Allah pun menjatuhkan mereka lewat proses yang sangat menyakitkan.

Kedua, orang-orang yang diberi nikmat ilmu. Baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Bagi yang diberi nikmat ilmu dunia, pertanda istidraaj adalah ketika ilmu mereka banyak menimbulkan kerusakan, bukan membangun. Ilmunya menjadi mudarat, bukan manfaat. Sementara yang diberi kelebihan ilmu agama, istidraaj bisa berawal dari popularitas. Ketika mereka terbuai oleh popularitas itu, Allah pun menjatuhkan mereka dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Ketiga, orang-orang yang diberi nikmat harta. Kisah Qarun dan Tsa’labah bin Hathib adalah cermin terang bagaimana Allah SWT menimpakan istidraaj kepada orang-orang yang membalas nikmat Allah dengan kemaksiatan. Sehingga, sekalipun Allah terus mengucurkan nikmat duniawi kepada mereka, sesungguhnya di balik itu semua adalah laknat dan murka Allah SWT. Na’udzubillah.

Red: irf
16
Jul
10

Lingkungan : Dampak Pemanasan Global

Karbon Global

Antara

Antara – Jumat, 16 Juli
Walhi: Perdagangan Karbon Tidak Kurangi Pemanasan Global

Jakarta (ANTARA) – Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nasional, Ali Akbar, mengatakan, perdagangan karbon tidak menjamin mengurangi dampak pemanasan global.

“Perdagangan karbon bukan jalan terbaik untuk mengurangi dampak pemanasan global, melainkan menurunkan daya konsumsi masyarakat,” katanya dalam acara diskusi yang bertema “Carbon Trading, Siapa Untung?” di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perdagangan karbon yang merupakan salah satu isi Protokol Kyoto tersebut justru akan merugikan negara berkembang yang memiliki hutan tropis penghasil karbon.

Perdagangan karbon, katanya, dapat memberikan dampak pada wilayah konservasi di negara berkembang termasuk Indonesia seperti swastanisasi hutan negara, marginalisasi posisi rakyat, dan penyerahan kawasan dalam jangka panjang.

Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO2 di atmosfer. Pasar perdagangan karbon sedang mengalami perkembangan yang membuat pembeli dan penjual kredit karbon sejajar dalam peraturan perdagangan yang sudah distandardisasi.

Senada dengan itu, pembicara lainnya Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa mengatakan, jika semua negara berkembang pemilik hutan tropis memasuki pasar karbon, bisa dipastikan harga karbon akan jatuh.

Sehingga, lanjutnya, target pengurangan emisi karbon tidak akan tercapai.

“Perdagangan karbon lebih banyak merugikan negara berkembang,” ujarnya.

Ali mengatakan, dalam beberapa hal perdagangan karbon sama sekali tidak berkaitan dengan upaya penanggulangan krisis bumi.

Ia menilai, Indonesia boleh saja ikut serta dalam agenda tersebut namun dengan beberapa syarat yang di antaranya menyiapkan infrastruktur kebijakan dan kelembagaannya.

Selain itu, tambahnya, dengan meningkatkan posisi tawar-menawar dan tidak menjadikan perdagangan karbon sebagai bisnis baru dengan mengabaikan agenda penyelamatan lingkungan hidup.

Perdagangan karbon merupakan salah satu isi Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi sebagai dampak dari pemanasan global.

Pulau Tenggelam

Antara

Antara – Jumat, 16 Juli
Walhi: Pulau Kecil di Dunia Terancam Tenggelam

Jakarta (ANTARA) – Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Ali Akbar mengatakan, beberapa pulau kecil di dunia termasuk beberapa pulau di Indonesia terancam tenggelam.

“Jika kita tidak dapat mengatasi dampak pemanasan global dari sekarang, tidak tertutup kemungkinan beberapa pulau akan hilang terendam,” katanya dalam acara diskusi yang bertema “Carbon Trading, Siapa Untung?” di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, salah satu penyebab pemanasan global adalah banyaknya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terperangkap di atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan suhu bumi.

Menurut data Second National Communication 2009, paparnya, penyumbang emisi GRK paling besar berasal dari sektor “Land Use Change Forest” (LUCF) atau perubahan penggunaan lahanhutan sebesar 1.060.766 giga gram karbon.

“Akibatnya saat ini suhu bumi naik dari 0,6 derajat Celcius hingga 1 derajat Celcius,” kata Ali.

Namun, lanjutnya, jika keadaan tersebut masih terus berjalan tanpa diambilnya sebuah tindakan maka kemungkinan pada tahun 2020 akan ada 2,95 ton emisi terlepas.

“Maka suhu bumi akan naik sebesar 2 derajat Celcius dan permukaan laut akan naik menyebabkan banyak pulau-pulau akan terendam,” jelasnya.

Ia menilai, masyarakat terutama di negara maju sebagai penyumbang emisi terbesar di dunia untuk sedikit menahan nafsunya dalam menggunakan barang-barang yang dapat melepaskan emisi ke atmosfer.

Dalam acara tersebut juga hadir Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa yang menyampaikan tanggapannya seputar perdagangan karbon yang merupakan salah satu isi Protokol Kyoto.

16
Jul
10

Keamanan : SatPol Pamong Praja Dipersenjatai

Satpol PP Dipersenjatai, Benarkah Mendagri Lebih Militer dari Tentara?

lokasi: Home / Berita / OPINI /
[sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 15/07/2010 | 20:37 WIB

Soal Satpol PP Bersenpi, Benarkah Mendagri Lebih Militer dari Tentara?
OLEH: ARIEF TURATNO

SAMPAI saat ini soal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersenjata api (Bersenpi) masih terus menjadi pembicaraan ramai di kalangan masyarakat. Karena itu banyak pihak yang mengusulkan agar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 26 tahun 2010 yang salah satu klausulnya mempersenjatai Satpol PP dengan senjata api supaya ditarik. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah benar baru sekarang ada aturan semacam itu?

Berdasarkan keterangan sumber di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebenarnya masalah Satpol PP Bersenpi bukan masalah baru. Karena sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 6 tahun 1998 sudah ada. PP tersebut merujuk kepada Undang-Undang No 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Dan ketika memasuki era Otonomi Daerah (Otda) dengan diterbitkannya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang baru diimplementasikan pada Januari 2001, masalah Satpol PP bersenpi juga disinggung.

Bahkan berdasarkan aturan-aturan tersebut, Satpol PP tidak hanya bersenpi, tetapi juga dilengkapi dengan peluru tajam. Perubahan atau revisi dari UU No 22 tahun 1999 kepada UU No 32 tahun 2004, tidak banyak mengalami perubahan. Karena berdasarkan PP No 32 tahun 2004, Satpol PP masih bersenpi dan dilengkapi dengan peluru tajam. Bahkan dalam perubahan kedua terhadap UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No 12 tahun 2008, tetap saja masalah Satpol PP bersenpi tetap ada.

Namun sesuai dengan perubahan era, dan penunjukan Mendagri dari kalangan sipil, yakni Gamawan Fauzi yang sebelumnya menjabat Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), masalah Satpol PP Bersenpi mulai dibenahi. Pembenahan tersebut melalui payung hukum PP No 6 tahun 2010. Setelah PP yang mengatur Satpol PP dikeluarkan, maka kemudian sebagai aturan pelaksananya Mendagri Gamawan Fauzi mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 26 tahun 2010 yang menghebohkan itu.

Dalam Permendagri No 26 tahun 2010 disebutkan antara lain untuk melaksanakan tugasnya Satpol PP dilengkapi dengan senjata api. Meskipun Permendagri yang baru ini mirip dengan aturan yang lama, namun ada perbedaan mendasar yang sangat menyolok. Misalnya jika sebelumnya Satpol PP boleh menggunakan peluru tajam dalam tugasnya, di Permendagri yang baru (Permendagri No 26 tahun 2010), tidak lagi diperbolehkan menggunakan peluru tajam.

Disamping itu, tidak semua anggota Satpol PP boleh membawa senjata api. Karena senjata api atau senpi itu hanya boleh dibawa para komandan, yakni Kepala Satuan, Kepala Bagian/bidang, Kepala Seksi, Komandan Pleton dan Komandan Regu. Itu pun sebelumnya harus pernah mengikuti pelatihan menggunakan senjata api. Juga harus mendapat ijin penggunaan dari pejabat yang berwenang. Jadi meskipun Permendagri No 26 tahun 2010 memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk bersenpi. Namun dalam prakteknya tidak semudah itu, karena harus melalui berbagai persyaratan yang rumit dan cukup memberatkan.

Pertanyaannya adalah jika memang begitu, mengapa banyak yang mempersoalkan? Inilah persoalan tersendiri yang mestinya hal tersebut tidak perlu terjadi. Kalau saja, seperti yang pernah diungkap di rubrik ini, bahwa sebelum mengeluarkan Permendagri No 26 tahun 2010 lebih dulu Satpol PP memperbaiki citranya dengan berbagai macam cara. Kita yakin kadar resistensi terhadap Permendagri tersebut tidak seperti sekarang. Juga seandainya sebelum Permendagri itu diterapkan, terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat, terutama kalangan pers. Mungkin juga tidak akan timbul salah paham yang akhirnya menyudutkan Mendagri.

Lebih dari itu, jika penjelasan Mendagri atau Kemendagri lebih awal kepada masyarakat , pasti masyarakat tidak akan menuding Mendagri sipil sekarang ini malah lebih militer dari tentara. Asumsi-asumsi semacam ini jelas cukup merugikan Mendagri  Gamawan Fauzi. Padahal, start Gamawan sudah cukup bagus, antara lain mampu membawa Kemendagri pada terbentuknya opini wajar dengan pengecualian (wdp) dari hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan diharapkan awal tahun 2011 sudah tercapai pada kondisi wajar tanpa pengecualian. Ini adalah prestasi yang bagus.

Namun, apa pun semuanya sudah terjadi. Yang harus dilakukan Mendagri sekarang adalah meyakinkan kepada publik, bahwa Permendagri No 26 tahun 2010 justeru mengarahkan Satpol PP agar lebih hati-hati dalam melaksanakan tugas. Juga meyakinkan kepada masyarakat bahwa Permendagri No 26 tahun 2010 justeru banyak meregulasi klausul yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman sekarang. Kalau ini bisa dilakukan Mendagri, kita yakin kesalahpahaman yang terjadi tidak akan sampai berlarut-larut yang dapat merugikan Kemendagri atau Mendagri. Jadi, cobalah lakukan! (*)

13
Jul
10

Perbankan : Hapus Tagihan Piutang Rp 85 Triliun

Piutang
Bank BUMN Bakal Hapus Tagihan Piutang Rp 85 T
Jumat, 9 Juli 2010 | 08:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Harapan bank-bank BUMN untuk menghapuskan tagihan piutang macet senilai Rp 85 triliun segera terkabul. Pasalnya, pemerintah segera mengajukan amandemen Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

“Akan saya ajukan secepatnya agar bisa dibahas di DPR tahun ini,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Kamis (8/7/2010). Amandemen UU ini akan diajukan bersama RUU Otoritas Jasa Keuangan, UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, dan UU Tata Cara Perpajakan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selama ini, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) tak bisa melakukan hapus tagih piutang yang sudah lama macet pembayarannya. Sebab, aturan hapus tagih terbentur UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang BUMN dan BUMD dianggap sebagai piutang negara.

Deputi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian BUMN Parikesit Soeprapto mengatakan, bank BUMN memerlukan pijakan yang sama seperti halnya bank-bank swasta. “Kalau landasan berpijak sudah sama, bank BUMN bisa berkompetisi secara optimal,” ujarnya.

Bankir senang

Para bankir bank pelat merah menyambut gembira kabar ini. Direktur Utama BRI Sofyan Basir bilang, amandemen UU tersebut tidak perlu adendum banyak-banyak. Ia meminta agar aturan hapus tagih memberikan pengecualian bagi sistem perbankan. Saat ini, angka piutang macet di BRI tak lebih dari Rp 5 triliun. “Sekitar Rp 2 triliunan,” imbuhnya.

Wakil Direktur Utama BTN Evi Firmansyah bilang, jika hapus tagih bisa terlaksana, neraca bank akan makin bersih. “Total yang belum bisa dihapus tagih kurang dari Rp 1,5 triliun,” kata Evi. Beberapa waktu lalu, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Pahala N. Mansyuri mengatakan, nilai piutang macet yang bakal dihapus tagih mencapai Rp 33 triliun.

Direktur Utama BNI Gatot Suwondo menambahkan, amandemen UU ini merupakan hal yang mendesak. Ia bilang, total kredit bank BUMN yang tak bisa dihapus tagih pada akhir 2009 sekitar Rp 85 triliun. Namun, ia enggan menyebutkan porsi BNI. “Jumlah spesifik untuk BNI, saya tak bisa exposed,” ujar Gatot.

Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng bilang, kemungkinan besar DPR bisa meloloskan amandemen UU 49/1960 ini. Ia bilang, piutang ini membebani neraca bank BUMN sebagai kredit macet. “Jika ini bisa dibersihkan, tentu membuat neraca bank lebih bagus,” ujarnya.

Pencadangan bank pun bakal berkurang. Dus, bank bisa lebih gencar melakukan ekspansi kredit. (Andri Indradie, Roy Franedya, Steffi Indrajana/Kontan)

13
Jul
10

Peradaban Kuno : Manusia Pertama Tinggal di Inggris

Manusia Pertama Tinggal di Inggris?

London, 9 Juli 2010 09:10
Peralatan dari batu ditemukan di sebuah desa di Inggris menunjukkan bahwa manusia kuno tinggal di Eropa Utara 800 pada ribu tahun yang lalu, jauh lebih awal dari perkiraan sebelumnya, yang mendorong para ilmuwan untuk mengkaji kembali kemampuan manusia awal.

Sebuah penggalian di desa pesisir timur Happisburgh yang dilaporkan dalam jurnal Nature menunjukkan, lebih dari 70 alat batu, diperkirakan untuk memotong kayu atau daging, dan memberikan catatan pertama pendudukan manusia di pinggir hutan terdingin utara di Eurasia.

“Penemuan ini adalah bukti awal dikenalkannya manusia di Britania, terhitung setidaknya 100 ribu tahun lebih awal dari penemuan sebelumnya,” kata Chris Stringer, seorang spesialis asal-usul manusia di Natural History Museum London, yang memberikan pengarahan tentang penelitian.

“Mereka memiliki implikasi signifikan bagi pemahaman kita tentang perilaku manusia awal, adaptasi dan kelangsungan hidup, serta kapan dan bagaimana leluhur awal kita menjajah Eropa setelah keberangkatan pertama mereka dari Afrika,” tambah Stringer

Penelitian ini memperluas temuan yang diterbitkan 2005 dari Pakefield di Suffolk, Inggris timur, yang menunjukkan manusia telah mencapai Britania sekitar 700 ribu tahun yang lalu, ketika iklim itu cukup hangat yang dapat dibandingkan dengan iklim Laut Tengah hari sekarang.

Hingga kini, manusia diyakini memiliki jajahan hanya di wilayah selatan pegunungan Alpen dan Pyrenees di Eropa.

Stringer mengatakan penemuan itu akan mendorong para ilmuwan untuk kembali melirik kemampuan manusia awal, karena bertentangan dengan pemikiran ilmiah sebelumnya, bahwa mereka dapat pindah dan tinggal di Eropa bagian utara yang lebih dingin.

Bukti dari Happisburgh juga memperlihatkan situs di aliran kuno Sungai Thames, yang sekarang mengalir di pusat kota London. Situs tersebut punya kolam renang air tawar dan rawa-rawa di dataran banjir, dan juga terdapat herbivora seperti mammoth, badak dan kuda dan predator seperti hyena, dan kucing bertaring tajam.

“Artefak batu terbaru sangat penting karena, bukan hanya mereka ditemukan jauh lebih awal daripada temuan sebelumnya, tetapi mereka berhubungan dengan susunan data lingkungan yang unik dan memberikan gambaran yang jelas dari vegetasi dan iklim,” kata Nick Ashton seorang arkeolog British Museum, yang juga bekerja pada studi ini.

Para peneliti percaya bahwa manusia beradaptasi untuk mengatasi kondisi hidup yang ketat, dengan beberapa tanaman pangan dan hewan, dan musim dingin yang sangat dingin. “Dugaan pribadi saya adalah bahwa mereka memiliki pakaian,” kata Ashton.

Para ilmuwan masih berharap untuk menemukan fosil manusia, namun ini sukar dipahami – “dengan ‘Grail suci’ dari pekerjaan kami,” menurut Stringer.

Menurut hasil penelitian sejumlah ilmuwan, populasi manusia kuno masih kecil, terdiri dari beberapa ratus, atau mungkin ribuan, dan akan terusir atau berkurang akibat iklim dingin, dan terisi kembali kira-kira setiap 100 ribu tahun. [EL, Ant]

13
Jul
10

Politik : Massa Tuntut Referendum di Papua

09 Juli 2010 10:04:32

Tuntut Referendum, Ribuan Massa Nginap di DPRP


JAYAPURA-Sesuai rencana sebelumnya, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat sipil Papua Kamis (8/7) kemarin melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Mereka kembali melakukan demonstrasi untuk menagih janji DPRP atas tuntutan mereka saat melakukan aksi penolakan Otsus dan tuntutan referendum pada 18 Juni lalu.

Ribuan massa ini awalnya berkumpul di Waena dan Abepura. Massa dari Waena long march ke arah Abepura, bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu berkumpul disana. Setelah bergabung seluruh massa pendemo yang datang dari berbagai elemen masyarakat, massa dengan pengawalan aparat kepolisial, sekitar pukul 11.00 WIT mulai melakukan long march kearah Kota Jayapura.
Dalam aksinya, massa pendemo beberapa bendera, diantaranya bendera PBB, beberapa spanduk dan sejumlah pamflet. Diantar sejumlah spanduk, ada sebuah spanduk besar yang bercorak bendera bntang kejora. Setelah menempuh jalan kaki sejauh 15 km, sekitar pukul 14.00 WIT, ribuan massa tersebut tiba di kantor DPRP di Pusat Kota Jayapura.
Di Jayapura kota sediri, terutama di emperan toko sepanjang Jalan Irian, sejak pukul 09.00 sWIT sudah ada konsentrasi massa. Kurang lebih 300 an orang sudah menunggu para pendemo yang datang dari Abepura.  Akibat aksi tersebut, arus lalulintas mengalami kemacetan, bahkan pertokoan di sepanjang jalan juga memilih tutup. Sebab dalam aksi long march ini, massa tidak memberikan kesempatan kepada pengguna jalan lainnya, sehingga para pengguna jalan lain memilih berhenti, bahkan menghindar ke pinggir jalan.
Situasi Kota Jayapura siang kemarin, cukup lenggang. Banyak kendaraan dan angkutan kota memilih memarkir kendaraanya karena takut.
Para Pegawai negeri dan swasta banyak juga yang memilih tidak kantor atau bahkan pulang lebih awal karena khawatir terjadi keributan akibat demo besar-besaran tersebut.Setelah tiba di halaman kantor DPRP, massa yang berjumlah sekitar 3 ribu hingga 5 ribu orang itu langsung berlari-lari mengelilingi halaman DPRP sambil meneriakkan kata-kata merdeka.

Koordinator Forum Demokrasi Papua Bersatu (FDPB) Salmon Yumame mengatakan, Papua harus bersatu, karena dengan bersatu aspirasi dapat didengar, dan penyaluran aspirasi tanpa melakukan kekerasan. “ Kami datang karena janji DPRP,” teriaknya.


Dikatakan, jika tidak ada kata sepakat untuk digelar rapat paripurna oleh DPRP, maka massa akan menginap hingga ada hasil yang akan disampaikan oleh DPRP. “Kita akan tidur di sini (kantor DPRP, red) hingga ada jawaban yang akan kami dengar,” ujarnya. Massa meminta agar DPRP harus melakukan kerjasama dengan internasional untuk berbicara langsung dengan Presiden Amerika Barak Obama agar menegakkan keadilan dan berbicara soal referendum Papua Barat .

Sedangkan salah seorang pentolan pendemo, Mako Tabuni, dalam orasinya mengatakan, referendum bukan tujuan, penindasan, Otsus gagal, dikriminasi semunya bukan tujuan dari demo ini, namun tujuan ini adalah harga diri. “Ini adalah harga diri kami, sehingga harus diselesaikan dengan melibatkan internasional, ” ungkapnya. Orasi-orasi tersebut berlangsung sekitar 5 jam dan massa akhirnya ditemui oleh anggota dewan dari berbagai komisi yang ada, sebab Ketua DPRP dan Wakil I DPRP, juga Ketua Komisi A tidak ada di tempat .


Massa sempat mengamuk karena kekecewaan mereka atas tidak adanya Ketua DPRP Drs.Jhon Ibo,MM sehingga sempat terjadi adu mulut antara massa dengan perwakilan anggota dewan yang hadir saat itu.

Wakil Ketua Komisi A Weynand Watori mengatakan, DPRP dipilih oleh rakyat, namun DPRP juga memiliki partai politik, sehinga dalam menindak lanjuti aspirasi, harus dibicarakan dulu ke pimpinan partai-partai politik. Ha itu baru akan berlangsung pada tanggal 30 Juli nanti. Setelah itu, aspirasi yang disampikan akan dibawa ke pemerintah pusat. “Ada mekanisme tertentu yang harus dilalui,” katanya.
Hal ini membuat massa semakin marah dan meneriaki para wakil rakyat itu, bahkan massa hendak melakukan kekerasan, namun dihalangi dan didinginkan oleh massa lainnya, sehingga para anggota dewan kembali masuk ke Ruangan Badan Anggaran (Banggar) untuk mencari solusi. Sebagian pendemo sempat tidak menerima dan ada yang hendak ikut masuk, namun dihadang oleh massa pendemo yang lain.
Hingga pukul 18.00 WIT, massa tidak mendapat hasil kesepakatan dari para wakil rakyat itu dan akhirnya massa memilih tidur di halaman kantor DPRP.

Koordinator demo Salmon Yumame mengatakan, massa akan tidur di kantor DPRP ini hingga ada hasil. “Kita tunggu saja besok (hari ini,red), apa yang akan disampaikan anggota dewan yang terhormat itu,” ungkapnya.
Dari pantauaan Cenderawasih Pos hingga pukul 20.00 WIT tadi malam massa masih tetap bertahan di DPRP.
Demo pengembalian Otsus dan menuntut referendum yang diisukan akan berlangsung anarkis, membuat pertokoan di wilayah Waena-Abepura yang biasa dilalui massa tersebut memilih untuk menutup tempat usahanya masing-masing.


Dari pantauan Cenderawasih Pos kemarin pagi di wilayah Abepura, massa dari Expo Waena dan Perumnas III Waena mulai melakukan long march menuju ke Abepura menyebabkan sebagian para pemilik toko, supermarket dan tempat usaha lainnya memilih untuk menutup usaha mereka.
Meski demikian, ada beberapa pertokoan yang ada di sepanjang jalan Waena-Abepura- Kotaraja yang masih tetap buka. Hanya saja, tidak membuka penuh pintu toko mereka. ” Ya, isunya ada demo besar-besaran. Makanya kami memilih tutup saja,” kata salah seorang pemilik ruko di Abepura yang enggan disebutkan namanya kepada Cenderawasih Pos.


Ia mengakui ada kekhawatiran tersendiri saat massa yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, melakukan perbuatan anarkis, sehingga ia memilih tidak mengambil resiko dengan tetap membuka usahanya tersebut.


Sejumlah pertokoan di depan Kantor Pos Abepura juga banyak yang tutup setelah massa mulai berkumpul di depan pertokoan tersebut. Apalagi, saat massa dari Expo Waena lewat ke Abepura.
SAGA Mall Abepura juga menutup pintu masuk ke mall tersebut, begitu juga Mega Abepura, Regina bahkan hingga Abepura Mall memilih untuk menutup pagar mereka sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam demo menuntut pengembalian Otsus dan referendum tersebut.
Hanya saja, dari pantauan Cenderawasih Pos, setelah massa yang melakukan long march tersebut lewat ke arah skyland, sebagian besar pertokoan dan mall tersebut kembali beroperasi seperti biasa. “Hanya kami khawatir saja, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi isunya begitu,” ujar salah seorang pemilik ruko di Abepura yang juga enggan disebutkan namanya.
Sebaliknya, ketika ribuan massa tiba di Entrop dan longmarch kearah jantung kota Jayapura, toko-toko di sekitat Entrop dan Jayapura yang memilih tutup.
(ado/bat)

503 Aparat Kepolisian Kawal Aksi Demo
JAYAPURA – Sebanyak 503 personel aparat kepolisian dari Polresta Jayapura yang di back up anggota dari satuan Brimob Kotaraja kemudian Samapta Polda Papua terpaksa diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi demo damai besar-besaran yang dilakukan masyarakat Papua dari berbagai elemen perjuangan sipil di Papua baik dari dewan adat, presidium dewan Papua, Dewan adat Papua dan organisasi sipil lainnya di DPRP, Kamis (8/7) kemarin.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Kapolresta Jayapura, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK menegaskan, dalam aksi demo damai yang dilakukan ribuan masyarakat Papua itu, pihaknya telah mengerahkan sekitar 350 anggota dari Polresta Jayapura, kemudian juga diback up 103 anggota Samapta Polda Papua dan 50 anggota Brimob Polda Papua ditambah beberapa unit mobil water canon.
”Kita sifatnya hanya mengawal proses aksi demo damai yang dilakukan masyarakat Papua dengan mengerahkan 503 anggota polisi,”tukasnya.


Ditegaskannya, pihaknya tetap konsisten terhadap siapa saja dari pendemo yang melakukan aksi anarkis, merusak fasilitas umum atau lainnya dengan menindak tegas tanpa pandang bulu. ”Meskipun sudah ada izin tapi tetap kita tindak tegas apabila bertindak anarkis,”tandasnya.
Sementara itu, dilaporkan disaat aksi demo damai berlangsung di Jalan Percetaan Jayapura, seorang warga negara asing (WNA) yang diketahui berkewarganegaraan Perancis bernama Eduardo (34) terpaksa diamankan oleh aparat keamanan karena diduga telah menyalahi aturan dan mengganggung jalannya aksi demo. Kapolresta Jayapura, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos terkiat penangkapan 1 orang WNA asal Perancis diamankan.

Diakuinya, pihaknya mencurigai seorang WNA asal negara Perancis yang saat demo berlangsung sedang mengambil foto-foto kemudian langsung diamankan oleh aparat keamanan untuk dimintai keterangan.  WNA itu, lanjut Kapolresta, setelah menjalani pemeriksaan di Polresta Jayapura ternyata memiliki visa wisata kemudian yang bersangkutan kebetulan baru tiba di Jayapura dengan tujuan berwisata. ”Sebenarnya tidak ada masalah dan WNA itu lengkap dengan visanya namun memang harus dimintai keterangan kemudian kami telah menyerahkan kepada pihak keimigrasian untuk proses selanjutnya,” ungkapnya. (nal) (scorpions)

Referendum

Ribuan Warga Papua Tagih Janji Referendum
09 Jul 2010

Longmarch melumpuhkan Jayapura.

JAYAPURA

Papua kemarin menggelar unjuk rasa menuntut diadakan referendum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Massa yang mengatasnamakan Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu atau Fbrdem itu menggelar aksinya di beberapa wilayah di Papua, seperti Wamena, Manokwari, Sorong, dan Merauke, selain di Jayapura.

“Kami ingin menyatakan bahwa otonomi khusus Papua telah gagal/kata anggota Fordem, Markus Haluk. Aksi kemarin masih merupakan lanjutan dari aksi long march, yang dilakukan pada 18 Juni lalu. Saat itu massa menyerahkan 11 poin hasilmusyawarah besar masyarakat adat Papua yang dilakukan di kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) pada 9-10 Juni kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua.

Pihak yang terakhir diminta menggelar sidang paripurna untuk memenuhi keinginan dilakukannya referendum dalam tiga pekan, yang jatuh tempo kemarin. “Aksi siang ini adalah untuk menagih janji anggota Dewan setempat, untuk update, apakah tuntutan kami yang lalu sudah ada jawabannya,” kata Markus.

Selain soal referendum, di antara 11 poin tuntutan yang pernah diserahkan itu di antaranya penutupan PT Freeport Indonesia, penolakan terhadap status otonomi khusus, dan penghentian sementara pemilihan umum kepala daerah. Sidang plenomasyarakat adat juga meminta pemerintah Jakarta membebaskan tahanan/na-rapidana politik.

Massa datang ke gedung DPRD dengan berjalan kaki 20 kilometer dari kantor MRP Di tempat itu, Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yogoisembut meminta MRP dan DPRD Papua segera mengambil sikap, terutama soal tuntutan referendum.

Ruas-ruas jalan penghubung Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura lumpuh total gara-gara aksi itu. Sejumlah pertokoan di daerah tersebut juga memilih tutup.”Kami mencari aman, Mas. Takut massa anarkis-tik,” kata Iea, pemilik rumah toko busana dan bahan-bahan pokok di Abepura.

Dalam aksinya, sebagian massa memang terus meneriakkan kata-kata “Papua Merdeka”. Beberapa bendera asing, seperti milik PBB, dan spanduk bergambar Bintang Kejora juga berkibar. Juru bicara polisi di Papua, Ajun Komisaris Besar Wachyono, menyatakan satu satuan setingkat kompi Brigade Mobil Detasemen A Jayapura, dua peleton Pasukan Pengendali Massa Polresta Jayapura, dan satu peleton pasukan yang sama dari Kepolisian Daerah Papua dikerahkan untuk mengawal aksi.

Kami juga menyiagakan satu satuan setingkat kompi dari Kodim,” kata Wachyono kemarin pagi. Dia mengungkapkan bahwa aksi itu sudah mengantongi izin. “Tuntutannya masih sama dengan demo sebelumnya, yaitu mengatakan otonomi khusus Papua gagal dan menuntut referendum,” kata Wachyono.

13
Jul
10

Mata-mata Cantik Rusia

Anna Chapman Pictures


Anna Chapman was arrested and accused of spying on the US Government. Photos: NYPost

Sexy Russian Spy Anna Chapman. Pic: NY Post
The NY Post reported this week that Russian spy Anna Chapman has been arrested.  Anna was one of 10 suspected spies in a ‘spy ring’ centered in New York’s Financial District.  The FBI tracked her movements and suspects that she was regularly passing sensitive information to a Russian government official.

The fact that she was a spy isn’t what everyone on the Internet is interested in.  The fact that she’s a ‘sexy Russian spy’ is.  Now everyone is looking for photos of Anna Chapman.

Anna Chapman is a 28 year old, red-headed attractive woman.  The NY Post sparked even more interest when that reported that she has a “Victoria’s Secret body”.  Maybe Anna should be the next James Bond girl!

13
Jul
10

The New York Times : In Bali, Building In Harmony

In Bali, Building in Harmony

Friday, July 09, 2010
By KEVIN BRASS, The New York Times

UBUD, INDONESIA — To the architect Hanno Burtscher, true Bali home design has little to do with the sprawling villas, hardwood floors and remote-controlled sliding doors commonly associated with “Bali style.”

“It’s a totally different story when comparing traditional Bali style to Bali style published in so many books,” Mr. Burtscher said.

Mr. Burtscher is one of several designers on Bali working to preserve elements of authentic houses on the island. His latest project is a series of three 15-square-meter, or 151-square-foot, octagons, connected by bridges and surrounded by water in a rice field outside Ubud, a central town that is popular with expatriates.

The octagons are primarily built from bamboo, with floors and walls made of packed earth. The bedroom, kitchen and other features are arranged following spiritual guidelines associated with old Bali homes.

“There is a feeling of harmony with the land,” said the homeowner, Richard Tobias, a native of Canada who teaches yoga and goes by the name Sky. “I didn’t want it be an eyesore like the big cement and tile monsters.”

Traditional Bali homes typically are small, box-like bungalows with tiny windows, clustered within walled compounds.

Unlike their contemporary open-air cousins, Balinese homes avoid exposed spaces, which many believe invite evil spirits. Front doors are often massive and usually lead to an immediate sharp turn, making it more difficult for demons to enter.

But Bali home design evolved in recent decades, as hundreds of large villas were built on the island to cater to tourists. Although terrorist bombings in 2002 and 2005 crippled the tourism industry for years, more than 2.2 million tourists visited the island in 2009, a 13 percent jump from 2008, according to government statistics.

Foreign citizens cannot own land in Bali, although in recent months there have been signs that the government might ease those restrictions. Foreigners now typically negotiate long-term leases or buy property through a local surrogate.

Landowners tend to design houses from their perception of what international buyers and renters want, said Jared Collins, senior adviser with Ubud Property, a Bali company. Rather than refurbish the small bungalows, many prefer to tear down the old structures, which have been battered by the elements over the years.

Preservationists have been trying for years to save Indonesia’s wooden houses, which often display construction techniques handed down through generations.

“What I like is the simplicity,” said the architectural designer Alejandra Cisneros. She is refurbishing an 80-year-old “joglo,” a Javanese bungalow with an ornate tile roof, in Penestanan, a village outside Ubud.

The developers of Desa Seni, an eco-resort in Canggu, a few miles north of the popular beach town of Seminyak, bought 10 traditional teakwood homes from islands around Indonesia and shipped them to Bali to use as accommodations for their “village-style” hotel. The oldest is 160 years old.

“Everybody was buying these houses for the wood to use for furniture,” said Tom Talucci, a co-owner of the resort, which opened in 2007.

All the homes illustrate traditional forms of carpentry, including the type of carvings and woodwork found throughout old Bali structures. “Everything has meaning or religious implications, ” Mr. Talucci said. “There is a beautiful aesthetic that goes along with the philosophy.”

Desa Seni promotes what it terms an “authentic Indonesian experience,” but the owners have made concessions to Western clients, including air conditioning in bedrooms, satellite TV and wireless Internet service.

In similar fashion, home designers on Bali say they are often looking for ways to combine the demands of the modern Bali buyer with the natural materials and modest scale of Bali culture.

The jeweler John Hardy, a long-time Bali resident, and the Irish designer Linda Garland have received international attention for promoting the use of bamboo in home construction. Ms. Garland, who moved to Bali in the 1970s, founded the Environmental Bamboo Foundation, a group dedicated to encouraging conservation and cultivation of bamboo.

When Nina Packer, an Australian spa owner, and her husband, Phil Murray, a retired cinematographer, leased land on a ridge overlooking the Tjampuhan river last year, they specifically did not want to build a “Jakarta palace,” the type of large villa commonly associated with Bali style.

Instead of demolishing the small rundown bungalow on the land, they broke down a wall and created one rectangular living space and kitchen, with an outdoor bathroom and a long outdoor deck overlooking the river. Carved wood openings ring the ceiling, allowing ventilation from the hill breezes so no air conditioning is necessary, Ms. Packer says.

Wood from the original house was recycled in the new house, which does not interfere with the surrounding rice fields.

“I like not tearing something down,” said Ms. Cisneros, the architect who worked with the couple. “There is something satisfying working with the leftovers.”

This article originally appeared in The New York Times

13
Jul
10

Politik : Ajaran Bung Karno Perjuangkan Rakyat Miskin, Kaum Marhaen, Proletar

Ajaran-ajaran Bung Karno untuk perjuangan

rakyat miskin, kaum marhaen dan  proletar

Sejak tanggal 8 Juli 2010 di berbagai suratkabar dan televisi di Indonesia diberitakan adanya aksi-aksi unjuk rasa yang diadakan berbagai kalangan masyarakat mengenai nasib rakyat miskin di Indonesia kita ini..

Semua orang yang betul-betul prihatin terhadap situasi bangsa dan negara kita dewasa ini pastilah akan menghargai aksi-aksi yang digelar di banyak kota di Indonesia, yang menuntut kepada semua fihak untuk memperhatikan keadaan puluhan juta rakyat miskin  – dan setengah miskin –yang berjumlah puluhan juta, bahkan mendekati 100 juta jiwa.

Kiranya, kita patut memberi salut setinggi-tingginya kepada semua kalangan dari berbagai golongan masyarakat, tidak peduli dari organisasi kemasyarakatan apapun, dan dari aliran politik yang manapun, atau agama apa pun, yang dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan tulus serta  jujur, sudah melakukan macam-macam kegiatan sosial atau perjuangan politik untuk membela kepentingan  rakyat miskin pada umumnya, termasuk golongan marhaen dan proletar.

Terutama kepada kalangan pemuda,  mahasiswa, penganggur, perempuan miskin, serta golongan rakyat miskin lainnya  yang  dengan susah-payah¸ dan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah serba sulit karena berbagai penderitaan, masih secara sukarela menyediakan tenaga, waktu, dan fikiran untuk bersama-sama berjuang demi kepentingan rakyat miskin umumnya, yang jumlahnya puluhan juta orang.

Mempersoalkan nasib rakyat miskin adalah perlu sekali

Kalau kita ingat bahwa kalangan luas elit bangsa sudah begitu rusak moralnya atau begitu bejat akhlaknya, dan secara beramai-ramai bergelimang dengan harta haram dari hasil korupsi dan  berbagai macam kejahatan dalam merampok atau menjarah harta negara dan rakyat lainnya maka aksi-aksi untuk membela rakyat miskin ini adalah kegiatan yang sungguh penting bagi bangsa secara keseluruhan.

Ketika kalangan atas (pemerintahan, DPR dan partai-partai politik) melakukan kongkalikong soal skandal besar bank Centuty yang menyangkut dana Rp 6, 7 triliun, atau ketika heboh soal pajak perusahaan Aburizal Bakri (Rp2, 4 triliun) tak tentu arahnya,  atau ketika kasus korupsi besar-besaran para petinggi POLRI masih terus diusut, atau ketika kasus-kasus hakim dan jaksa yang menyangkut ratusan milyar rupiah juga masih banyak yang belum terbongkar, maka mempersoalakan penderitaan orang miskin jang puluhan juta jumlahnya itu adalah satu hal yang perlu dan baik sekali.

Sebab, berdasarkan  angka-angka resmi pemerintah (BPS, menurut Kominfo-Newsroom) ) jumlah rakyat miskin dalam bulan Maret  2010 adalah sebesar 31,02 juta jiwa (13,33%). Walaupun ada banyak kalangan yang tidak mempercayai sepenuhya angka-angka BPS ini  (sebab ada yang mengatakan bahwa angka seluruh rakyat miskin yang sebenarnya  adalah mendekati 40 juta jiwa)  namun jumlah 31 juta jiwa orang miskin nyatanya  sudahlah besar sekali !

Menurut angka-angka resmi itu persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan pada Maret 2009 sekitar  63,38 persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan,

Berdasarkan pengalaman selama  berpuluh-puluh tahun sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang jumlah rakyat miskin masih tetap terus tinggi dari tahun ke tahun. Dan sekarang pun tidak bisa diharapkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia akan bisa berkurang dalammasa dekat. Bahkan sebaliknya !!! Dengan adanya berbagai krisis ekonomi atau keuangan di dunia, yang mengakibatkan memburuknya situasi ekonomi Indonesia juga, maka jumlah orang miskin di negeri kita masih akan tetap tinggi, kalau tidak makin meningkat!

Penduduk Indonesia sekarang sudah 238 juta jiwa

Untuk bisa membayangkan betapa besar persoalan  yang dihadapi negara dan bangsa kita baiklah kita ketahui  bahwa Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 238 juta jiwa. Ini berarti bahwa jumlah penduduk negara kita adalah nomor  ke-4 di dunia, sesudah China, India dan Amerika Serikat. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir jumlah anak bangsa bertambah sekitar 35 juta orang. Atau, saban tahun, pertambahan penduduk Indonesia setara dengan jumlah penduduk Singapura. Dalam tahun 2100 bukan tidak mungkin bahwa jumlah orang yang mendiami negeri ini mencapai 1 miliar.

Perlu kita catat bahwa  60% penduduk Indonesia  berada di Pulau Jawa yang luasnya hanya 10% dari total luas Indonesia. Komposisi tersebut tidak akan berubah jika dibandingkan dengan kondisi 40 tahun lalu, bahkan mungkin juga dalam beberapa puluh tahun lagi di masa datang.

Dari sudut pandang ini pulalah  kita perlu melihat pentingnya segala aksi, segala kegiatan atau segala macam perjuangan yang berkaitan dengan tujuan untuk membebaskan rakyat miskin kita yang sekarang berjumlah puluhan juta dari segala macam penderitaan berkepanjangan. Dan lebih penting lagi, kalau kita ingat bahwa masalah rakyat miskin ini akan  masih tetap menjadi persoalan besar bagi bangsa selama beberapa puluh tahun lagi di masa datang.

Rakyat miskin kita yang puluhan juta ini, terdiri dari macam-macam kalangan dan golongan dari berbagai suku, agama, faham politik atau aliran fikiran, yang tersebar di seluruh Indonesia dan terutama sekali di pulau Jawa. Umumnya, mereka itu  merupakan “kelas bawah”  yang menjadi korban segala macam penindasan, pemerasan, perampokan, penjarahan, dari kalangan atas bangsa sendiri, atau juga merupakan korban rejim militer Orde Baru, dan sekarang ini korban dari politik pro neo-liberalisme yang dijalankan oleh berbagai pemerintahan.

Kelas bawah tidak boleh ilusi terhadap kelas atasan

Kelas bawah yang terdiri dari rakyat miskin yang jumlahnya besar itu tidak bisa (dan juga tidak boleh !!!) mengharapkan adanya pembebasan dari segala macam penderitaan, hanya dari “kemauan baik”, atau “murah hati”, atau janji-janji yang muluk-muluk para pemimpîn atau tokoh-tokoh di pemerintahan, DPR, partai-partai politik, yang sudah puluhan tahun digembar-gemborkan terus-menerus dengan berbagai jalan dan cara. Sekarang sudah makin jelas dan banyak  terbukti, bahwa mereka itu sambil berkaok-kaok setinggi langit atas nama “kepentingan rakyat”, atau demi “kesejahteraan rakyat”, sedang mencuri harta rakyat dan negara secara besar-besaran.

Kerusakan moral, atau kebejatan akhlak di kalangan atas, baik di kalangan pemerintahan ataupun di kalangan masyarakat (temasuk di kalangan pemuka-pemuka agama) sudah sedemikian besarnya dan parahnya, sehingga banyak sekali orang dari berbagai kalangan dan golongan yang tidak punya harapan lagi bahwa masalah rakyat miskin dapat merek            a pecahkan dengan baik. Tidak sekarang ini, dan juga tidak di masa datang,  mungkin sampai puluhan tahun lagi !!! Harapan bahwa akan bisa ada perobahan besar-besaran dari atas atau perbaikan fundamenal oleh kalangan atas adalah hanyalah omong-kosong atau hanya ilusi yang harus dicampakkan jauh-jauh.

Perlulah kiranya ditegaskan lagi berulang-ulang bahwa perubahan yang benar-benar menguntungkan kepentingan rakyat tidak bisa diciptakan oleh kalangan atas (baik sipil maupun militer, termasuk swasta) yang memerintah atau menguasai kehidupan negara dan bangsa. Dan keadaan yang demikian itu jugalah yang kita saksikan dewasa ini, dengan apa yang terjadi di masa pemerintahan SBY.

Oleh karena itu,  sekarang makin jelas bahwa perubahan mendasar dan besar-besaran hanya bisa diharapkan dari kalangan bawah, atau bersama-sama kalangan bawah, atau oleh kalangan bawah, yang bersatu dengan dengan kekuatan-kekuatan lainnya yang sungguh-sungguh pro rakyat. Sebab, justru kalangan bawahlah yang paling berkepentingan dengan adanya perubahan-perubahan besar dan fundamental. Bukan kalangan atas, yang sebaliknya, malahan menghambat atau mencegah adanya perubahan-perubahan besar dan fundamenaL

Kelas bawah adalah sumber dan pendorong perubahan

Karena kalangan bawahlah yang paling  memerlukan adanya perubahan besar-besaran dan fundamental demi perbaikan hidup dan pembebasan dari penderitaan, maka mereka bisa merupakan pendorong utama dalam segala aksi atau kegiatan untuk perubahan ini. Dengan kalimat lain bisalah kiranya dikatakan bahwa kalangan bawah (yang sebagian terbesar terdiri dari rakyat miskin) bisa menjadi kekuatan pokok dari perjuangan. Berbagai penderitaan rakyat miskin adalah sumber kekuatan dan sumber inspirasi revolusioner untuk perubahan, baik untuk dewasa ini maupun di masa yang akan datang.

Oleh karena kondisi sosial ekonomis rakyat miskin pada umumnya sangatlah minim, dan banyak yang terpaksa hidup serba kekurangan dalam banyak hal (pendidikan, kesehatan, pangan dll) maka sungguh-sungguh merupakan hal yang patut kita hargai dan juga kita hormati, bahwa mereka masih mau melakukan kegiatan-kegiatan atau berjuang. Sebab, kalau dilihat dari pandangan yang jauh,  aksi-aksi atau kegiatan mereka itu tidaklah hanya untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk negara dan bangsa juga.

Aksi-aksi atau berbagai kegiatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat miskin yang diadakan di berbagai kota di Indonesia baru-baru ini, merupakan  cambuk kepada kita semua, untuk mengingatkan bahwa di tengah-tengah heboh karena banyaknya pejabat-pejabat yang menjadi penjahat, serta bergelimangnya kalangan atas dengan bermacam-macam harta haram, maka masih ada lebih dari 30 juta rakyat kita yang miskin dan hidup sengsara. Aksi-aksi atau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan rakyat miskin ini sebenarnya merupakan sumbangan besar bagi pendidikan politik yang penting dan berharga untuk kita semua. Ini menunjukkan, dan dengan jelas pula, bahwa politik berbagai pemerintahan kita selama ini lebih banyak menguntungkan kalangan atas   — yang umumnya sudah kaya  –  dan berbagai gologan reaksioner yang tidak mempedulikan nasib rakyat.

Perjuangan rakyat miskin perlu kita bantu sebesar-besarnya

Karena itu, adanya berbagai kalangan dari golongan pemuda, mahasiswa, perempuan, pekerja, penganggur, yang ikut menyatukan diri dalam perjuangan rakyat miskin adalah suatu hal yang amat penting bagi tumbuhnya kekuatan rakyat miskin sebagai bagian yang utama dari pendorong perubahan besar dan fundamental di negeri kita. Ikut sertanya berbagai golongan dalam perjuangan rakyat miskin kita patutlah disambut dengan gembira dan dibantu sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang menginginkan juga adanya perubahan-perubahan besar dan fundamental.

Kita semua perlu memberikan bantuan – dengan segala cara dan bentuk -  kepada mereka  (terutama yang dari kalangan muda, mahasiswa, atau perempuan) yang telah terjun berjuang bersama-sama dengan rakyat miskin. Sebab, kita bisa mengetahui bahwa kebanyakan dari mereka itu  sudah hidup dalam kekurangan juga. Karena itu, pengorbanan mereka sungguh besar sekali !  Dari sinilah kelihatan benar besarnya perbedaan  dengan  sikap kebanyakan kelas atas atau orang-orang reaksioner dan kaya, yang masih getol menumpuk kekayaan haram dari pemerasan terhadap rakyat banyak.

Mengingat itu semua, maka makin jelaslah bagi kita  sekarang ini, bahwa nasib rakyat miskin yang jumlahnya lebih dari 30 juta (dan sekitar 100 juta kalau dengan yang setengah miskin) tidak bisa diubah oleh pemerintahan- pemerintahan yang menjalankan berbagai politik type Orde Baru dan penerus-penerusnya sampai sekarang. Sebab, berbagai pemerintahan dengan sistem politik yang seperti  sekarang ini,  akan tetap terus menimbulkan persoalan-persoalan yang membikin sengsaranya rakyat dan hanya menguntungkan kelas penghisap yang reaksioner, yang kebanyakan bejat moralnya dan yang busuk akhlaknya, seperti yang bisa kita saksikan bersama dewasa ini.

Dengan tokoh-tokoh seperti yang sekarang menguasai kehidupan negara dan pemerintahan, — termasuk  DPR dan berbagai lembaga atau partai politik (yang tergabung dalam komplotan Setgab Koalisi)  — maka mustahillah akan adanya perubahan-perubahan besar  dan fundamental yang menguntungkan rakyat banyak. Karena, mereka akan menentang  — dengan segala jalan dan cara — adanya perubahan besar-besaran dan fundamental yang hanya akan merugikan  kepentingan mereka sendiri. Yang banyak mereka lakukan hanyalah rhetorika yang bagus-bagus dan muluk-muluk untuk menutupi segala macam kejahatan mereka terhadap kepentingan bangsa dan rakyat.

Partai-partai politik reaksioner “membeli” suara rakyat miskin

Sekarang makin jelas bagi kita semua, bahwa rakyat miskin dan setengah miskin di negeri kita, yang jumlahnya mendekati 100 juta jiwa itu merupakan salah satu di antara berbagai faktor penting  dalam perjuangan perebutan pengaruh dalam kehidupan politik di negeri kita. Oleh karena itu, berbagai partai politik telah, sedang dan akan terus  mengadakan  segala macam usaha untuk “membeli” suara rakyat (termasuk rakyat miskin)  dalam berbagai pemilu, dengan uang, sembako, pembagian hadiah yang macam-macam, serta janji-janji muluk-muluk yang sering disertai dengan berbagai sumpah dll.

Menurut pengalaman yang sudah-sudah, tidak sedikit dari rakyat miskin yang dapat “dibeli” oleh kekuatan-kekuatan reaksioner ini karena besarnya dana yang bisa mereka gunakan untuk “merebut hati” rakyat, terutama mereka yang  dalam keadaan serba kekurangan. Kita sudah sering mendengar bahwa kebanyakan partai-partai politik yang ikut pemilu harus mengeluarkan beaya yang besar sekali bahkan sampai triliunan rupiah. Kiranya, sudah jelas bahwa dana yang besar-besar itu tidak mungkin mereka peroleh hanya dari iuran anggota atau hanya merupakan sumbangan sukarela dari para simpatisan., melainkan terutama sekali dari segala macam sumber gelap dan  haram.

Tujuan perjuangan rakyat miskin, yang umumnya digerakkan dari bawah oleh dan bersama-sama berbagai aktivis dalam keadaan yang serba sulit, adalah sama sekali berlainan,  bahkan, sangat bertentangan dengan tujuan kebanyakan partai yang ikut pemilu 2009. Kalau partai-partai yang ikut pemilu 2009 itu berusaha dengan segala cara dan jalan (termasuk komplotan yang berbentuk  koalisi atau konfederasi) untuk mengkonsolidasi kekuasaan mereka, maka perjuangan rakyat miskin justru bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan besar dan fundamental dalam kekuasaan ini sehingga bisa menjadi kekuasaan politik yang benar-benar pro-rakyat.

Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno  pedoman penting untuk perjuangan

Untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam kekuasaan politik yang sudah berlangsung puluhan tahun sejak rejim militer Orde Baru tidak ada jalan lain, dan juga tidak ada  cara-cara lain,  kecuali mentrapkan inti ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno pada pokoknya menganjurkan atau mengajak seluruh bangsa untuk terus-menerus menggerakkan dan mengkobarkan revolusi, dan melawan segala macam pemerasan dan penindasan terhadap rakyat oleh segala kekuatan reaksioner dalam negeri maupun  luar negeri.

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia sampai sekarang, ajaran-ajaran Bung Karno adalah satu-satunya fikiran besar untuk dipakai sebagai pedoman perjuangan rakyat, yang sari patinya masih sangat relevan untuk digunakan  menanggulangi masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa dan negara dewasa ini. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah pedoman moral di bidang politik dan petunjuk atau pembimbing dalam perjuangan revolusioner

Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah gudang yang sangat kaya dengan berbagai pedoman besar bagi semua kekuatan yang berjuang untuk kepentingan rakyat miskin, bagi wong cilik, bagi kaum marhaen, bagi kaum proletar dan bagi rakyat banyak lainnnya. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah petunjuk bagi kita semua untuk menyelesaikan revolusi bangsa Indonesia yang belum selesai.

Paris,  11 Juli 2010

A.      Umar Said

* * *




Blog Stats

  • 2,001,545 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers