Archive for the 'News' Category



12
Nov
09

Kenegaraan : Waspadai Skenario Pelumpuhan Negara Bangsa

Waspadai Skenario Pelumpuhan Negara Bangsa

Kaos bertuliskan Selamatkan Indonesia dari Korupsi usai aksi terjun payung Solidaritas Pemuda dan Penggiat Alam Terbuka dari Jakarta dan Jawa Barat di Gedung KPK, dalam rangka memperingati semangat, tekad dan keberanian hari pahlawan sekaligus mendukung KPK memerangi korupsi di Indonesia [Rakyat Merdeka, 11 Nopember 2009] mengingatkan pada saat yang sama uraian ikhwal Tahap-tahap Perang Modern [Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Dialog Nasional, 10 Nopember 2009] yaitu : (1) Infiltrasi ipoleksosbudhankam, (2) Eksploitasi memperbesar hasil, (3) Cuci otak, rusak UUD Negara, ganti dasar / pandangan hidup Negara, ganti bentuk Negara, (4) Adu domba, perselisihan masal, perang / konflik sara, pemberontakan & separatis, revolusi / chaos, perpecahan / disintegrasi bangsa, (5) Sasaran Tercapai / Direbut.

Uraian tersebut diatas telah pula digarisbawahi oleh penulis tentang sejarah aksi penyusupan ke garis belakang lawan yang disebut wingate oleh TNI saat Perang Kemerdekaan 1948-1949 yang berhasil melumpuhkan kapasitas balatentara Belanda sehingga berdampak politik yaitu adanya keyakinan di kalangan politisi di negeri Belanda  bahwa balatentara Belanda di Indonesia telah tidak akan mampu menaklukkan TNI. Selanjutnya sejarah mencatat bahwa disertai strategi diplomasi politisi Indonesia yang piawai, pemerintah Belanda akhirnya tergiring ke Konperensi Meja Bundar yang kemudian berujung serah terima kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Dalam rangka peringatan hari Pahlawan 10 Nopember 2009 itu, penulis juga menyarankan kepada Seminar Nasional Tinjauan Kritis Terhadap Perubahan UUD 1945 (Ke Arah Perumusan Adendum), UnTag’45 Surabaya, 11 Nopember 2009, antara lain agar supaya dilakukan Adendum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga tinggi Negara demi kepastian pembelaan negara dari tindak pidana luar biasa yang dapat melumpuhkan sendi-sendi bangunan masyarakat, bangsa dan Negara, sebagai Pasal-30 (5) pada UUD 1945 [Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959].

Dengan demikian, ke depan, lembaga Negara KPK dapat lebih difungsikan pula sedemikian rupa sebagai agen pembangunan Bela Negara untuk perangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang kini sudah berciri extra ordinary organized crime, terbukti terungkapnya keberadaan peran strategik para markus (makelar kasus) selain mengingat pula merebaknya sikap perilaku koruptif terhadap norma dan nilai-nilai ideologi dan pandangan hidup bangsa serta sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila sudah sedemikian parahnya menggerus haluan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Begitu pula peran masyarakat madani dalam rangka perangi Tindak Pidana Korupsi perlu berpolakan perang rakyat semesta sehingga diusulkan dapat dilakukan Adendum yaitu Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara penggiat gerakan anti suap dan anti korupsi nasional serta penggiat pembangunan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dalam rangka penguatan jati diri hak asasi manusia Indonesia, sebagai Pasal-27 (3) pada UUD 1945 [LNRI No. 75, 1959].

Selengkapnya, kedua usulan tersebut diatas dapat diunduh dari Politika Pancasila Adendum UUD 1945 [www.jakarta45.wordpress.com].

Jakarta, 11 Nopember 2009

Badan Pekerja, Petisi45

Pandji R Hadinoto /Ketua / HP : 0817 983 4545 / eMail : petisi45@yahoo.com

Cara Menciptakan Pemerintahan Yang Berwibawa dan Bersih

“Mujiarto Karuk” <mkaruk@yahoo.com>

Nasional-List, 10 Nopember 2009

Assalamualaikum Wr Wb

Bissmillaahirrohmaa nirrohiim

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan- Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. QS. At-Taubah (9) ayat 105.

Sebagai sebuah sistem hidup yang paripurna, yang berasal dari sang Pencipta yang Maha sempurna, Allah ‘Azza wa Jalla, Islam memiliki sejumlah cara yang sangat gamblang untuk menanggulangi berbagai masalah manusia, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya kasus korupsi, suap-menyuap dan maraknya mafia peradilan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem penggajian yang layak.

Sebagai manusia biasa, para pejabat / birokrat tentu memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, Untuk itu, agar bisa bekerja dengan tenang dan tak tergoda untuk berbuat curang, mereka harus diberi gaji serta fasilitas yang layak. Rasul saw. bersabda yang artinya :

“Siapa yang bekerja untukku dalam keadaan tidak beristri, hendaklah menikah; atau tidak memiliki pelayan, hendaklah mengambil pelayan; atau tidak mempunyai rumah, hendaklah mengambil rumah; atau tidak mempunyai tunggangan (kendaraan), hendaknya mengambil kendaraan. Siapa saja yang mengambil selain itu, dia curang atau pencuri !”. (HR Abu Dawud).

2. Larangan suap dan menerima hadiah.

Tentang suap, Rasulullah saw. bersabda yang artinya :

“Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap”. (HR Abu Dawud).

Dan tentang larangan menerima hadiah, Rasul saw. juga bersabda yang artinya :

“Tidak pantas seorang petugas yang kami utus datang dan berkata, “Ini untuk Anda, sementara ini adalah hadiah yang diberikan untuk saya.” Mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu memperhatikan, apakah ia akan mendapatkan hadiah atau tidak ?”. (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Dawud).

3. Penghitungan kekayaan pejabat.

Agar tidak berbuat curang, Khalifah Umar ra. selalu menghitung kekayaan para pejabatnya di awal dan di akhir jabatannya. Jika terdapat kenaikan tidak wajar, Khalifah Umar ra. akan memaksa mereka untuk menyerahkan kelebihan itu kepada negara (Lihat: Thabaqât Ibn Sa’ad, Târîkh al-Khulafâ’ as-Suyuthi).

4. Teladan dari pemimpin.

Dengan keteladan pemimpin, tindakan atas penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Penyidikan dan penindakan juga tidak sulit dilakukan. Khalifah Umar ra., misalnya, pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar ra. Pasalnya, unta tersebut kedapatan ada bersama beberapa unta lain yang digembalakan di padang rumput milik negara. Khalifah Umar ra. menilai hal tersebut sebagai penyalahgunaan fasilitas negara.

5. Hukuman setimpal.

Pada dasarnya orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai zawâjir (pencegah). Dengan hukuman setimpal atas koruptor, misalnya, pejabat akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Dalam hukum Islam, korupsi merupakan kejahatan yang pelakunya wajib dikenai hukuman ta’zîr. Bentuknya bisa berupa hukuman tasyhîr (dipermalukan di depan umum), hukuman kurungan, dll; tentu disertai dengan penyitaan hasil korupsi oleh negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pernah menetapkan sanksi hukuman cambuk dan penahanan dalam waktu lama terhadap koruptor (Ibn Abi Syaibah, Mushannaf Ibn Abi Syaibah, V/528; Mushannaf Abd ar-Razaq, X/209). Adapun Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Pernah menyita seluruh harta pejabatnya yang dicurigai sebagai hasil korupsi.

6. Pengawasan masyarakat.

Masyarakat jelas turut berperan dalam menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Jika di dalam masyarakat tumbuh budaya anti korupsi, insya Allah masyarakat akan berperan efektif dalam mengawasi setiap tindakan para birokrat sehingga korupsi bisa dicegah.

7. Pengendalian diri dengan iman yang teguh.

Korupsi atau tidak, pada akhirnya memang berpulang pada kekuatan iman dan kontrol diri para birokrat itu sendiri. Dengan iman yang teguh, ia akan merasa selalu diawasi Allah SWT dan selalu takut untuk melakukan penyelewengan yang akan membawanya pada azab neraka.

Wahai kaum Muslim:

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. QS. Al-Baqarah (2) ayat 42, perjuangan untuk menegakkan sistem Pemerintahan yang bersih tidak boleh berhenti, selain karena ia merupakan kewajiban dari Allah SWT atas umat Islam, juga menjadi sumber kemaslahatan dan rahmat bagi kaum Muslim, bahkan bagi umat manusia seluruhnya. Allah SWT berfirman : “Tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”. QS Al-Anbiya’ (21) : 107.

Sumber : Media Tabloit Umat

12 Strategi Jitu Bagi Sutanto
Kamis, 12 November 2009, 00:41:06 WIB

<!– –>

Jakarta, RMOL. Bos baru Badan Intelijen Negara (BIN), Sutanto, disaranin 12 strategi jitu untuk                          meningkatkan kinerjanya.

Kalau saran itu dilaksanakan diyakini prestasinya akan lebih baik untuk mencium segala anca­man keamanan bagi negeri ini.

Pengamat intelijen, peng­amat politik, dan anggota DPR menilai ada 5 keber­hasilan BIN, tapi ke­gagalannya juga 5, sehingga hasilnya remis alias 0 ( 5 keberhasilan – 5 kegagalan = 0).

Penilaian Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenneg PAN) menempatkan BIN juara 5 dari belakang, yakni ran­king 69 dari 74 instansi pe­merintah.

Penilaian kinerja ini ber­da­sarkan Sistem Akuntabilitas Ki­nerja Instansi Pemerintah (SA­KIP) yang meliputi peren­canaan ki­nerja, pengukuran kinerja, pe­laporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Penilaian kinerja ini ber­da­sarkan Sistem Akuntabilitas Ki­nerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi peren­ca­naan kinerja, pengukuran kinerja, pe­laporan kinerja, evaluasi ki­nerja, dan capaian kinerja.

Bekas anggota Komisi I DPR, Andreas Hugo Pariera me­nga­takan, kinerja BIN belum mak­simal dalam menjaga stabilitas ke­amanan dalam negeri. Sebab, masih kecolongan soal teror bom beberapa waktu lalu.

‘’ Tapi belakangan ini saya lihat  BIN sudah banyak mela­ku­kan deteksi awal bahaya an­ca­man,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, ke­marin.

Menurut po­li­tisi PDIP itu, ke­gagalan BIN dalam men­de­teksi gangguan keamanan gara-gara le­mahnya koordinasi dengan kepolisian.

‘’Lemahnya koordinasi in­te­lijen itu gara-gara setiap institusi me­miliki intelijennya sendiri,” katanya.

Sebenarnya salah satu fungsi BIN adalah melakukan koor­di­natif intelijen, namun fungsi itu be­lum diambil BIN.

Menurut Andreas,   BIN hen­dak­nya digunakan untuk ke­pen­tingan bangsa, negara, dan rakyat, bukan demi kepentingan penguasa.

“BIN harus menjadi lembaga yang netral dan tetap fokus menjalankan fungsi dan tugasnya menjaga stabilitas dan ancaman keamanan. Hindari pengaruh kepentingan kekuasaan,” katanya.

Namun, dari segi akuntabilitas keuangan, BIN sudah baik, ini terbukti dengan memperoleh pe­nilaian wajar tanpa penge­cualian ter­hadap laporan keuangannya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ke depan, tambahnya, Ke­pala BIN, Su­tanto, hen­dak­nya be­kerja sama de­ngan DPR untuk meng­golkan Un­dang-un­dang inte­li­jen yang baru.

“Undang-undang yang se­karang harus direvisi disesuaikan dengan perkembangan se­ka­rang,” ucapnya.

Selain itu, BIN juga harus meningkatkan fungsinya dalam menjaga dan stabilitas keamanan dalam negeri dengan mening­katkan koordinasi lembaga intelijen institusi lainnya.

“Hasilnya Sudah Lumayan”
Wawan Purwanto, Pengamat Intelijen

BIN dinilai sudah berhasil meng­an­tisipasi ancaman dari dalam dan luar, meskipun masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi.

Hal ini disampaikan pengamat intelijen, Wawan Purwanto, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

‘’Hasilnya sudah lumayan, tapi tetap perlu ditingkatkan lagi,’’ katanya.

Menurut Direktur Lembaga Pe­ngem­bangan Kemandirian Nasional (LPKN) ini, dalam menilai kinerja BIN, tolak ukurnya adalah bagaimana BIN bisa mengantisipasi dini ancaman negara dan bisa menemukan jalan keluarnya dan mengurangi efeknya.

Wawan menilai, apa yang sudah dilakukan BIN dengan berhasil melakukan antisipasi dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan berhasil mengawal program yang dijalankan pemerintah merupakan salah satu keberhasilan BIN.

“Meskipun dalam perjalanannya tidak sepenuhnya sempurna, ka­rena sulit untuk bisa lolos dari an­caman dan gejolak dari luar. Na­mun yang harus dilihat adalah en­dingnya, di mana negara tetap stabil,” kata Wawan.

Dia melihat, tantangan ke depan bagi BIN semakin berat. Sebab perang ke depan bukan pendudukan negara, namun perang teknologi, ekonomi dan propaganda serta ideologi.

Alhasil, kata dia, perang intelijen masa depan akan semakin rumit, keadaan itu membutuhkan skill tersendiri dan peningkatan SDM yang berkualitas.

“Kemampuan teknologinya harus ditingkatkan. Begitu juga soal pengawasannya,” ujarnya.

Soal kegagalannya, menurut Wa­wan,  kecolongan teror bom di Ku­ningan. Sebab, saat itu  mereka hanya terfokus pada pengamanan pelak­sanaan Pemilu.

“Tidak adanya Undang-undang anti subversi membuat teroris lebih leluasa dalam bergerak,’’ ucapnya.

‘’Jangan Kecolongan Lagi Deh…’’
Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDIP DPR

BIN diminta jangan kecolongan lagi dalam mengantisipasi gangguan kam­tibmas demi rasa aman masyarakat.

‘’Jangan kecolongan lagi deh, per­baiki kinerjanya,’’ ujar Ketua Fraksi PDIP DPR, Tjahjo Kumolo, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut anggota Komisi I DPR itu, prioritas operasional intelijen harus terfokus, tidak hanya pada masalah separatisme,terorisme, konflik sosial/komunal, subversif asing, kontra pro­paganda, kontra spionase, tran­s­na­sional crime, pengamanan wilayah per­batasan, intelejen ekonomi per­da­gangan, dan lainnya.

“Ini perlu jaringan terpadu. Terlambat sedikit saja bisa me­nim­bulkan gangguan stabilitas pe­me­rintahan dan iklim investasi,” katanya.

’’Sinergikan Kinerja BIN, Polri & TNI’’
Susaningtyas NH Kertopati, Pemerhati Intelijen

BIN dituntut bisa melakukan early warning dan early detection yang tajam dan akurat terhadap ancaman dan ganguan keamanan.

Hal ini dikatakan pemerhati intelijen, Susaningtyas NH Kertopati, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta kemarin.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, selama ini BIN dianggap sebagai lembaga penentu kebijakan intelejen bila disandingkan dengan lembaga-lembaga intelijen lain seperti BAIS TNI dan BIK Polri.

Diharapkan, BIN di bawah komando Sutanto dapat memenuhi harapan agar BIN dapat berperan aktif dalam memberantas terorisme dan korupsi.

“Setidaknya beliau sebagai bekas Kapolri dapat mensinergikan  kinerja BIN, Polri dan TNI,” tandasnya.

Menurut Susaningtyas, kelemahan dari BIN selama ini adalah pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan IT yang masih lemah, sehingga menghambat dalam kerjanya.

Soal keberhasilan, lanjutnya,  yang sudah dicapai oleh BIN adalah berhasil melakukan koordinasi lembaga intelijen yang lainnya, karena mereka mempunyai kewenangan yang sangat besar. “Hati-hati jangan sampai dengan kewenangan yang besar itu terjadi abuse of power,” ujar politisi partai Hanura ini.

“Harus Netral Dong…”
Roy Suryo, Anggota Komisi I DPR

Anggota Komisi I DPR, Roy Suryo mengatakan, BIN ha­rus tetap menjadi lembaga yang netral. Jangan sampai lem­baga yang dipimpin Sutanto ini menjadi alat kekuasaan.

“Harus netral dong. Ke­mu­dian  ada juga yang mengontrol kinerja BIN. Sebab dikha­wa­tirkan sewaktu-waktu bisa di­manfaatkan penguasa. Saya se­laku anggota DPR tidak meng­inginkan badan pemerintah men­jadi absolut,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut politisi Partai De­mokrat itu,  BIN  tidak harus bu­ka-bukaan kepada dewan, ka­rena tugas mereka memang me­lakukan intelijen dan itu rahasia.

“Negara memang perlu me­lindungi institusi intelijen untuk melindungi negara dari an­ca­man keamanan,” katanya.

Ke depan, lanjutnya, BIN ha­rus bekerja sama dengan DPR untuk menggolkan Undang-un­dang intelijen yang baru, tapi ja­ngan bersinggungan dengan Un­dang-undang Rahasia Negara.

“Dalam Undang-undang ke­bebasan informasi disebutkan ma­syarakat hanya dapat me­min­ta informasi dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” katanya.

“Apalagi sekarang ini setiap ada kejadian dan gangguan keamanan semuanya menge­luarkan pendapat. Mulai dari Ketua BIN, pemerintah, pejabat Polri, sehingga sering berbeda pen­dapat. Seharusnya yang berpendapat itu Humas dari BIN saja,” tambahnya.

Menurutnya, sekarang ba­nyak perbedaan antara BIN pada masa Orde Baru dan BIN masa sekarang. Misalnya, ka­lau dulu sangat tertutup. Se­dangkan sekarang BIN terlalu ter­buka.

‘’Antisipasinya Sangat Terlambat Kok…’’
Ibramsyah, Pengamat Politik Dari UI

BIN dinilai tidak bisa mengan­ti­sipasi persoalan-persoalan le­bih awal, sehingga terjadi teror bom beberapa waktu lalu.

Demikian disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Ibramsyah ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

BIN, lanjutnya, hendaknya bisa mengantisipasi timbulnya gerakan moral, baik itu dari face booker maupun gerakan ja­la­nan, yang akan berakibat ke­pada tidak kondusifnya kondisi yang ada.

“BIN antisipasinya sangat terlambat kok. Ini hendaknya perlu ditingkatkan,” katanya.

Menurutnya,  BIN seharus­nya tiga langkah lebih maju dalam mengantisipasi persoa­lan-persoalan yang berdampak ne­gatif. “BIN merupakan te­linganya Presiden,” ujarnya.

Ibramsyah merasa pesimis BIN lebih baik di bawah ko­man­do Sutanto. Indikasinya, gejolak politik yang ada se­karang tidak bisa diantisipasi lebih awal.

Untuk itu, lanjutnya, BIN perlu dibenahi secara menye­lu­ruh demi meningkatkan kre­de­bilitasnya, baik itu di dalam maupun di mata internasional.

“Gerakan yang akan terjadi di masyarakat saja tidak bisa diantisipasi. Bagaimana dengan dengan yang lebih berat lagi,” paparnya.

‘’Tumpas Musuh Bangsa’’
Nurhadi, Bekas Deputi II Bakin

Bekas Deputi II Badan Koor­dinasi Intelijen Negara (Bakin), Nurhadi mengatakan, BIN akan ber­hasil bila secara sungguh-sungguh melaksakan  fungsinya se­bagai indra bangsa.

‘’BIN itu harus bisa melihat, men­dengar, mengendus ke ma­na arah ancaman yang ada,’’ katanya kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Soal apa saja keberhasilan BIN, Nurhadi mengatakan, ti­dak mengetahui  secara persis. Sebab, kerja mereka serba rahasia. ‘’ Kita tidak bisa menge­­ta­hui­nya,” ujarnya.

Dikatakan, BIN perlu penam­bahan personil agar dapat be­kerja lebih efektif lagi.  Sebab, tugasnya BIN itu mencakup ancaman di dalam negeri dan juga ancaman dari luar negeri.

Menurutnya, intelijen sering­kali keduluan dengan surat ka­bar dalam melihat sesuatu kasus. Padahal, seharusnya BIN tahu sebelum kasusnya ber­kembang.

“Jangan sampai BIN tahu belakangan. Harus tahu duluan Dong,” sindirnya.

Dikatakan, BIN sangat di­butuhkan bangsa ini. Begitu juga kekuatan lainnya  demi menjaga keamanan dan mela­wan musuh bangsa, termasuk mem­basmi koruptur, mereka harus digempur.

“Seharusnya kita prioritaskan kekuatan nasional untuk tumpas musuh-musuh bangsa,’’ ujar­nya.

Baca juga:

“Polri dan Kejaksaan Melawan Presiden?”

 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 11/11/2009 | 17:03 WIB "Polri dan Kejaksaan Melawan Presiden?"

Pekanbaru – Sikap Polri dan Kejaksaan yang ngotot membawa kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah ke pengadilan dapat diartikan pembangkangan kepada Presiden SBY. Sebab mereka mengabaikan rekomendasi tim 8 yang dibentuk presiden. Hal ini diungkapkan pakar hukum tata negara Universitas Islam Riau (UIR), Husnu Abadi, Rabu (11/11).

“Sebaiknya Jaksa Agung dan Kapolri patuh pada rekomendasi presiden yang mendapat masukan dari TPF. Kalau tetap dipaksakan, sebagai konsekwensi pembangkangan, presiden harus mencopot Jaksa Agung dan Kapolri,” tegas Husnu.

Kasus ini bisa dilanjutkan hanya bila penyidik memiliki bukti-bukti baru. Bukti baru itu bisa berupa penemuan kwitansi penerimaan uang oleh pimpinan KPK atau Yulianto tertangkap.

“Sepanjang ada bukti baru, ya silakan saja dibawa ke pengadilan. Namun bila tidak ada bukti baru, sesuai rekomendasi tim 8 kasus ini harus dihentikan,” kata Husnu.

Pandangan berbeda disampaikan Pakar Hukum Pidana UIR, Zulaprial. Menurutnya, kasus ini tetap harus dibawa ke pengadilan agar mendapatkan keputusan hukum.

“Kalau kasus ini dihentikan tanpa ada kekuatan hukum, maka sampai kapanpun perkara ini tidak akan pernah tuntas,” kata dosen Pascasarjana UIR.

Singkirkan Penolak Rekomendasi Tim 8
Presiden SBY diminta menjaga konsistensi pelaksanaan 15 Program Prioritasnya. Siapapun yang menolak rekomendasi Tim 8, tentu harus disingkirkan.

“Dari 15 prioritas program utama SBY yang nomor satu memberantas mafia hukum. Ini tentu harus menerima rekomendasi Tim 8,” ujar aktifis Kompak Fajroel Rachman dalam dialog di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Fajroel menduga ada beberapa anggota Komisi III dari FPD membangkang. Mereka memilih di jalur terpisah dengan SBY. “Jangan-jangan ada sejumlah anggota Komisi III dari FPD membangkang SBY dan tidak menerima rekomendasi Tim 8, di PAW saja,” keluh Fajroel.

Menurut Fajroel semua komponen Pemerintah harus melaksanakan kebijakan SBY memberantas mafia hukum. Baik kalangan legislatif maupun eksekutif dari unsur PD tentu harus patuh dengan Ketua Dewan Pembinanya.

“Polisi dan jaksa itu kan bawahan, kalau Aku jadi SBY ya dipecat, Aku ganti yang bisa memberantas mafia hukum. Yang tidak ada di barisan pendukung SBY ya mundur saja,” tandasnya.

Presiden Harus Tegas
Presiden SBY harus bersikap tegas. Rekomendasi Tim 8 mengenai kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto harus diberi dukungan. Bagaimanapun tim itu dibentuk dengan kewenangannya. “SBY harus mengatakan, ini hasil Tim 8. Percaya, kerjakan,” kata Ketua Komisi Hukum Nasional Prof Dr JE Sahetapy, Rabu (11/11).

Bila kemudian SBY bertindak netral, menyikapi temuan hanya dengan akan meneruskannya ke kepolisian dan kejaksaaan dan kemudian berharap ada perdamaian, hal itu sebaiknya tidak dilakukan. “Pak SBY harus tegas, dengan mengatakan saya dengan ini instruksikan (kasus ini) berhenti. Kalau tidak, nanti namanya kembali kepada Soeharto jilid II,” paparnya.

Apalagi saat ini masyarakat sudah melihat rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK), tapi Anggodo Widjojo belum juga ditahan. “Kalau SBY kemudian membentuk Tim 8 dan dia seolah-olah bersikap netral, dia berarti tidak percaya kepada Tim 8 ini,” imbuhnya.

Dari kasus ini, dia justru menengarai adanya kemungkinan-kemungkinan lain dari penegak hukum yang menggerogoti wibawa SBY. “Saya khawatir, ada oknum di kepolisian dan kejaksaan yang secara tidak langsung ingin menjatuhkan SBY atau apa. Saya takut masyarakat bangkit melawan, kan repot,” tokoh senior ini mencoba mengingatkan.

Rekomendasi tim 8 yakni menyebutkan bila pengusutan kasus pemerasan dan penyuapan pada Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto tidak memiliki bukti kuat. Selain itu untuk pasal penyalahgunaan wewenang juga dinilai lemah. (*/din/dtc)

Kapolri Bakal Jadi Tumbal Kasus Bibit-Chandra?

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 11/11/2009 | 17:14 WIB

Kapolri Bakal Jadi Tumbal Kasus Bibit-Chandra?
OLEH: ARIEF TURATNO

JIKA ada yang bertanya, siapakah yang paling diuntungkan dari kasus kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah? Jawabnya, pastilah mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Mengapa? Karena lambat namun pasti, sekarang public mulai berubah pikiran. Jika sebelumnya public mengecam Antasari yang dianggap telah mendalangi pembunuhan Direktur Utama PT Putra Banjaran Rajawali, Nasruddin Zulkarnaen dan dituduh  berselingkuh dengan isteri “siri” korban, Rani Yuliani. Saat ini, berkat pengakuan yang blak-blakan Kombes Pol Williardi Wizard di sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (10/11), public mulai terpengaruh dan melihat institusi Polri dengan pandangan miring.

Persoalan dan pertanyaannya adalah apakah semua yang dikatakan Wiliardi itu benar, atau sekedar akal-akalannya saja? Inilah yang sekarang tengah dikaji, baik oleh Polri maupun para pihak yang merasa berkepentingan dengan masalah tersebut. Lepas dari benar tidaknya masalah tersebut. Pertanyaannya adalah apakah ini karena kelihaian Antasari untuk mengalihkan pandangan public terhadap kasus yang menimpa dirinya, ataukah karena kebodohan Polri? Mengapa? Mari kita lihat awal dari persoalan tersebut. Bahwa Polri mengusut masalah suap di PT Masaro Radiokom atau Anggoro Widjaya adalah berdasarkan testimony Antasari. Dalam testimoninya Antasari menyebutkan bahwa dia sempat ketemu tersangka korupsi di Departemen Kehutanan dalam hal pengadaaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu, yakni Anggoro Widjaya di Singapura.

Dalam pertemuan tersebut, Anggoro sempat menceriterakan kepada Antasari tentang suap yang pernah dilakukannya kepada beberapa pejabat di KPK. Diantara orang-orang yang disebut menerima suap itu adalah Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Namun, karena waktu itu Polri belum menemukan cukup bukti penyuapan. Mereka hanya mencecar keduanya dengan tuduhan telah menyalahgunakan kewenangan. Sampai akhirnya menjadikan Bibit dan Chandra tersangka, kemudian menahannya. Dari sinilah kemudian perkara bergulir semakin kencang dan arahnya kemana-mana. Ketika public dan Polri tengah disibukan dengan serangan balik yang dilakukan Bibit-Chandra. Munculnya Antasari dan Williardi ke permukaan, yang memberikan keterangan seolah-olah mereka pun menjadi korban rekayasa kriminalisasi KPK. Benarkah?

Dari keterangan Antasari maupun Williardi arahnya memang ke sana. Dan karena itu, posisi Polri pun jadi semakin terpojok. Dalam posisi sedemikian rupa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun dihadapkan kepada pilihan yang pasti sangat sulit. Jika SBY tidak mengikuti kemauan public, yakni memberhentikan atau pun mencopot Kapolris Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Pasti dirinyalah yang akan kena getahnya, karena rakyat pasti akan mempertanyakan dan menggugatnya. Maka sebagaimana kita ungkapkan tadi, mengapa Polri yang dikenal banyak orang pandai, sampai dapat terjebak ke dalam permainan Antasari. Jika ini memang sebuah permainan. Pertanyaannya adalah langkah apa yang kira-kira bakal dimainkan Polri?

Langkah yang paling mungkin adalah Polri harus menemukan bukti yang cukup bahwa tindakan mereka benar. Persoalannya adalah untuk mendapatkan bukti itulah yang sulit. Karena saksi kunci seperti Ary Muladi yang diharapkan mampu menolong posisi Polri yang semakin terjepit, malah menyebabkan polisi semakin terpojok. Mengapa? Karena pengakuan Ary Muladi yang bolak-balik, serta penyebutan tokoh yang katanya terlibat, tetapi orangnya tidak jelas berada dimana. Misalnya, Ary Muladi menyebut nama Yulianto, Ternyata, selain nama Yulianto cukup banyak jumlahnya di Surabaya. Mereka yang diduga terlibat semuanya membantah. Karena itulah Tim Pencari Fakta (TPF) menyerah dengan berkesimpulan, aliran dana yang disebut untuk menyuap sejumlah petinggi KPK, ternyata berakhir sampai di Ary Muladi. Nah, kemana lagi Polri akan mencari bukti? (*)

Korupsi Bank Century Dilaporkan KPK

 

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 11/11/2009 | 15:37 WIB Korupsi Bank Century Dilaporkan KPK

Jakarta – Penanganan skandal Bank Century di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lambat. Oleh karena itu, sejumlah tokoh masyarakat berinisiatif menyerahkan tambahan bukti untuk mempercepat proses penyelidikan kasus tersebut. Laporan kasus Bank Century tersebut telah diterima oleh bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

“Kasus ini adalah sumber dari semua persoalan hukum yang ada saat ini. Kami mendengar dari bagian Dumas bahwa kasus ini sudah penyelidikan. Makanya kami menyerahkan tambahan bukti untuk mempercepat proses itu,” kata Adhie Massardi, perwakilan kelompok tersebut, usai melaporkan dokumen barang bukti soal Century ke kantor KPK, Rabu (11/11).

Menurutnya, kasus Bank Century adalah awal dari segala permasalahan yang menimpa KPK, termasuk soal kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. “Kami memberikan data-data awal agar KPK segera meningkatkan kasus ini ke penyidikan,” seru Adhie.

Bukti-bukti yang disampaikan Adhie berupa dokumen-dokumen tentang rapat di Bank Indonesia yang berhubungan dengan kasus Bank Century. Ada juga aturan-aturan yang dinilai bermasalah dan berhubungan dengan kasus yang dikenal dengan ‘Centurygate’ tersebut.

Adhie Massardi pun berharap masyarakat mau melaporkan bukti-bukti tambahan pada KPK. “Supaya kasus ini cepat terkuak,” harap mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini.

Elemen masyarakat yangd iwakili Adhi telah menyerahkan sejumlah data terkait skandal Bank Century, dengan melampirkan data rapat di Bank Indonesia (BI) tentang Bank Century. Rapat-rapat tersebut membahas kondisi Bank Century yang dianggap bermasalah, sehingga membutuhkan suntikan dana penyelamatan.

Langkah berikutnya, lanjut Adhie, pihaknya dan para pelapor berencana akan menemui pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami ingin BPK tidak terlalu lama menangani kasus ini,” desaknya sembari berharap, semua pihak yang memiliki data tentang kasus Bank Century untuk segera melapor ke KPK. (*/ika)

Jika Takut Tuntaskan Century, SBY Terlibat

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 11/11/2009 | 09:21 WIB Jika Takut Tuntaskan Century, SBY Terlibat

Jika Takut Tuntaskan Century, SBY Terlibat
Oleh: Tubagus Januar Soemawinata *)

NAMPAKNYA, mega skandal Bank Century bakal dipetieskan, karena diduga melibatkan banyak pejabat. Apalagi, jika Presiden SBY tidak berkenan untuk menuntaskan pengusutan kasus tersebut. Yang lebih waswas lagi adalah DPR maupun Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu hasil audit Bank Century oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanyaannya adalah mampukah BPK bersikap obyektif dalam membongkar kroupsi dan persengkongkolan yang terjadi di Bank Century yang kini pun telah berganti nama menjadi Bank Mutiara. Hal ini mengingat sebagian anggota BPK adalah bekas politisi Senayan. Mereka adalah Ali Masykur Musa (bekas anggota DPR RI dari Fraksi PKB DPR RI), TM Nurlif (Fraksi Golkar), Rizal Djalil (Fraksi PAN), dan Herman Widyananda (Fraksi Golkar).

Sehingga dari sembilan anggota BPK, kita tinggal mengandalkan Hadi Poernomo (ketua) dan empat anggota lainnya yaitu Taufiequrachman Ruki, Hasan Bisri, Moermahadi Soerja Djanegara, dan Sapto Amal Damandari. Ini pun Hadi Poernomo adalah orang birokrat yaitu mantan Dirjen Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan Taufiequrahman Ruki dikenal dekat dengan Presiden SBY dan terakhir diberikan jabatan di perusahaan BUMN sebagai Komisaris Utama PT Krakatau Steel, sehingga apakah mungkin mau melawan kehendak SBY?

Sebenarnya, BPK punya nama lumayan kondusif saat Ketuanya dipegang Anwar Nasution, yang dengan kevokalannya dia berani membongkar kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) yang juga pernah dipimpinnnya. Tapi sekarang dengan kepemimpinan BPK yang baru dalam tanda kutip (disebut-sebut apa kata orang), sanggupkah membongkar skandal Bank Century sebagai bank kolaps yang merugikan rkayat melebihi jerit tangis korban lumpur Lapindo atau lebih dari itu. Kasus Century yang dibiarkan dan sengaja ditutup-tutupi, akan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hanya berharap jujur lah dalam bersikap dan takutlah akan sumpah yang diucapkan para anggota BPK dan pejabat instansi terkait lainnya tatkala dilantik menjadi pejabat.

Kita tidak berharap dan menginginkan serta mengundang bencana alam berkepanjangan akibat dosa para pejabat di negeri kita tercinta ini. Namun,  kejadian bencana dan kesedihan rakyat bakal terus berulang apabila korupsi, kolusi dan nepotisme tetap menjamur dan slogan pemberantasannya hanya sebagai propaganda semata. Apalagi, Pancasila dan UUD 45juga hanya dimanfaatkan sebagai simbul, tidak dijalankan dan diamalkan. Hukum hanya berjalan di tempat, seperti Pemilu yang cacat hukum dan sebagainya. Lagi-lagi dolar sebagai kiblat kerukunan para pengambil kebijakan. Mestinya, jadikan Kitab Suci sebagai ilmu dan panutan, bukan sebagai bacaan dan hafalan.

Akibat pemilihan para figur menteri yang tidak profesional, tetapi hanya untuk mencari dukungan politik semata, duduklah para menteri yang tidak mengerti persoalan di lingkup bidangnya sehingga ketelimbungan dan kekeliruan 2004-2009 akan terulang kembali untuk pemeirntahan 2009-2014 seperti kasus penanganan  pembalakan, agama, kesehatan, perbankan, penanganan bencana alam, perdagangan dan industri, sekaligus kita akan mensekrening pada pembantu Persiden yang ABS (Asal Bapak Suka).

Dengan demikian, bukan mustahil hasil dari dana Bank Century yang tidak halal membuahkan beberapa mala petaka. Apakah bencana yang terjadi berkepanjangan akibat kemurkaan alam disebabkan ulah manusia itu sendiri? Seperti kita ketahui sebagai dampak nyata pengangkatan para pembantu presiden yang penuh tanda tanya dan ketidakpuasan, lantas adakah hasil-hasil yang memuaskan dari kinerja kabiinet dalam program 100 hari kerja? Dalam segi penegakan hukum saja terlihat masih jauh panggang dari api. Lalu pertanyaannya, apakah audit Bank Century akan bisa dipertanggungjawabkan hanya karena ada kesepakatan? Apabila memang mengarah ke sana, maka kita meminta agar Tuhan Allah segera menunjukkan perlindungannya kepada orang-orang yang terzolimi.

Apalagi, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat itu pernah mengatakan, soal kasus Bank Century merupakan tindakan kriminal murni berupa perampokan akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. “Soal Bank Century itu saya katakan bukan masalah krisis ekonomi, tapi kriminal, perampokan karena pemilik bank ini mengambil uang nasabah termasuk obligasi bodong. Itulah kelemahan pengawasan Bank Indonesia,” tegas JK sembari menambahkan, penyelesaiannya bukan penyuntikan modal tetapi laporkan saja ke polisi dan menangkap pemilik bank tersebut.

Ada dugaan pula dana Bank Century diantaranya dipakai untuk mendukung pemenangan salah satu partai politik tertentu di Pemilu lalu. Untuk itu, kalau kita menduga ada pembusukan dalam kaitannya dengan merontokkan sendi-sendi Pancasila dan UUD 45, maka bukan mustahil hasil dari dana Bank Century yang tidak halal membuahkan beberapa mala petaka. Jangan-jangan, kasus Bank Century tak kurang dari skenario besar dengan kesengajaan untuk menghancurkan keutuhan NKRI. Kita berharap, janganlah turuti intervensi kelompok yang sengaja melemahkan hukum yang belakanganm ini tercoreng di mata internasional. Dan lakukanlah sebaliknya, agar tuduhan jelek yang pernah tersandang, bisa pudar.

Proses hukum kasus Bank Century jangan dihentikan, karena di dalamnya ada kongkalikong dan pembusukan hukum UU Perbankan yang dilakukan para mafia perbankan yang tak kalah hebatnya dengan mafia peradilan. Dugaan rekayasa kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu upaya untuk menutup atau memetieskan bergulirnya isu dan opinis skandal Bank Century. Kasus Bibit-Chandra jangan sampai lama bergulir karena akan menenggelamkan kasus Century.

Berbagai kalangan masyarakat pun mendesak KPK untuk segera membongkar dan menyelidiki kasus bailout (dana talangan) Bank Century. Kasus ini diduga menjadi sumber dan akar masalah dari kasus kriminalisasi pimpinan KPK hingga masalah mafia peradilan yang kini menyeruak. Namun, hingga kini KPK belum juga melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait kasus Century. Alasannya, KPK masih menunggu hasil audit BPK. Demikian pula, sebagian anggota DPR RI berkelit menuntaskan penyelidikan kasus Bank Century dengan alasan masih meununggu hasil audit BPK. Lalu pertanyaannya, apakah BPK memiliki kemauan untuk mengungkap kasus Century dengan obyektif?

Nampaknya, kecil peluangnya apabila melihat track record sebagian anggota BPK periode sekarang. Namun, bagaimanapun juga, sekarang kucinya ada pada Presiden. Pasalnya, semua anggota lembaga negara baik itu DPR, BPK ataupun lainya sepertinya ‘tunduk’ pada kemauan politik Presiden. Maka mudah-mudahan Persiden merasa dirinya tidak terlibat, sehingga berani membongkar tuntas kasus Bank Century.

Seharusnya, DPR bisa mencari celah agar BPK dapat mengakses data aliran dana Bank Century (kini Bank Mutiara) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ini dilakukan demi mengurai kasus Bank Century yang menggelontorkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun. Oleh karena itu, mestinya bisa dibentuk surat keputusan bersama (SKB) antara BPK dan PPATK untuk bekerja sama tukar-menukar data, termasuk aliran dana Century. Ini sebagai terobosan hukum dengan membuat celahnya. BPK dan PPATK sebagai bentuk kerjasama untuk SKB dan substansinya hanya konsultatif analisis.

Terobosan ini penting, karena audit investigatif kasus Bank Century oleh BPK terganjal Undang-Undang (UU) PPATK. Dalam UU itu disebutkan bahwa PPATK hanya berhak memberikan data aliran dana kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Adapun BPK sebagai pihak yang melakukan audit investigatif Bank Century justru tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan data tersebut. Pokoknya, jangan sampai lembaga ini terbatas karena UU. Harus melakukan terobosan. Yang penting ada political will dari PPATK, BPK, dan DPR untuk mengurai kasus tersebut.

Audit investigatif kasus ini memang memakan waktu lama. Pasalnya, BPK membutuhkan data aliran dana Bank Century dari PPATK. Sayangnya, audit BPK terganjal UU PPATK Pasal 26 huruf G  yang menyebutkan bahwa PPATK hanya dapat menyerahkan hasil transkip aliran dana Bank Century kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Padahal, PPATK merupakan satu-satunya lembaga yang dapat memeriksa aliran dana Bank Century. Terlebih lagi, masyarakat sekarang mendesak kasus Bank Century segera dituntaskan tidak hanya tuntutan penegakan hukum tetapi juga pertimbangan rasa keadilan masyarakat.

Ingat! rangkaian pernyataan mantan pimpinan KPK Antasari Azhar dan Bibit Samad Rianto terkait sejumlah kasus, tetapi kemudian malah menyeret keduanya ke kasus pidana. Antasari pernah teriak soal IT KPU, sedangkan Bibit pernah teriak soal Century. Apakah ada rangkaian dengan kasus Century, ini harus dicermati. Nampaknya, ada ketidaktransparan dalam pengucuran dana talangan Bank Century, serta patut diduga adanya korupsi yang sistematis oleh sekelompok golongan terhadap keuangan negara. Alhasil, selama ini pemerintah tidak serius mengungkap skandal Century. Hal ini ditunjukkan dengan dimandulkannya audit investigasi BPK serta dilemahkannya KPK, bahkan mengalihkan perhatian publik pada Bank Mutiara sebagai jelmaan Bank Century.

KPK juga membenarkan pernyataan Ketua BPK Anwar Nasution periode lalu yang mengatakan permintaan audit berasal dari KPK. Disebutkan, awalnya KPK menerima pengaduan masyarakat terkait penyelamatan Bank Century yang menelan biaya sangat besar. Namun, data dari laporan pengaduan tersebut kurang cukup untuk menyimpulkan indikasi penyimpangan juga penyebab terjadinya. Karena itu perlu dilakukan audit investigasi. KPK mengharapkan dengan dilakukan audit dapat memperoleh gambaran yang mendekati kebenaran. Surat (permintaan audit) KPK ke BPK diajukan sejak Juni 2009.

Presiden SBY mengaku tak akan mencampuri urusan Bank Century, sebab itu wilayah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bank Indonesia (BI) yang notabene mantan Gubernurnya saat kasus Century bergulir, Boediono kini menjadi Wakil Presiden. Apakah ada indikasi bahwa sebenarnya SBY mengetahui soal pengucuran dana Rp 6,7 triliun sebagai ‘penyelamatan’ bank bodong itu? Konon, Presiden SBY menerima laporan dari Menteri keuangan saat itu soal Bank Century pada 13 November 2008, di tengah kehadiran Presiden dalam pertemuan G-20 di Washington, AS. Pertanyaan publik: Apakah SBY tahu soal bailout Bank Century dan memberikan perintah untuk menyuntik dana tersebut?

Kalaupun SBY mengizinkan dan memberi perintah atas hal ini, sebenarnya patut dipahami karena beberapa alasan. Pertama, para deposan besar yang digosipkan di komunitas perbankan adalah Sampoerna dan Hartati Murdaya. Sumber internal yang tidak dapat dikonfirmasi menyatakan bahwa Sampoerna punya penempatan per November 2008 sekitar Rp 1.895 miliar, sedangkan Hartati punya hanya sekitar Rp 321 miliar. Seperti diketahui keduanya adalah penyumbang logistik SBY dalam Pemilu 2009. Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional yang menjadi corong SBY, sedangkan Hartati merupakan host tetap acara-acara besar SBY di Kemayoran. Amat wajar bila sumbangan mereka tidak hanya sebatas hal tersebut di atas, apalagi pada saat itu waktu menjelang pileg 2009.

Kedua, dengan peran PPATK dan aturan soal pencucian uang yang semakin ketat, maka cara paling mudah untuk ‘mengesahkan’ sumbangan demi kepentingan pemilu bagi SBY adalah dengan skema Bank Century ini. Dengan suntikan dana dari LPS, maka deposan besar dapat menarik uangnya dari Bank Century. Dengan sedikit cara pencucian dapat diatur agar seolah-olah memang ada placement besar di masa lalu oleh para deposan besar ini di Bank Century, lalu ditarik oleh mereka dan disalurkan sebagai dana pemilu. Praktek yang berbeda tapi dalam skema keterampilan yang mirip adalah cessie Bank Bali pada masa lalu, ketika kekuasaan menarikkan deposito (atau tagihan) mendapatkan fee yang waktu itu akan digunakan Golkar oleh Akbar Tandjung. Jadi apakah SBY mengetahui dari awal soal Bank Century ini? Wallahu alam bissawab.

*) Mantan aktivis dan pengamat dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta.

Angket DPR: Boediono dan SM Diduga Terlibat

 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 11/11/2009 | 14:32 WIB Angket DPR: Boediono dan SM Diduga Terlibat

Jakarta – Kebijakan pengucuran dana talangan kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun diduga melanggar hukum. Boediono dan Sri Mulyani (SM) yang menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan, sebagai pengambil kebijakan saat itu, diduga terlibat. Demikian disampaikan Juru Bicara pengusul Hak Angket Century, Gayus Lumbuun di Gedung DPR, Senayan, Rabu (11/11). “Rapat (pengambilan kebijakan) yang dilakukan pagi hari di luar jam kerja juga membuat janggal,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berujung keputusan pencairan dana talangan century dilakukan 20-21 November 2008 dini hari. Rapat yang berlangsung di kantor Depkeu, Lapangan Banteng itu, dihadiri Menkeu Sri Mulayi (Ketua KSSK) dan Gubernur BI Boediono.

Menurut Gayus, proses hukum yang telah dilakukan Polri terkait kasus Bank Century tidak menyentuh substansi persoalan. Polri hanya mengusut adanya tindak pidana pencucian dan penggelapan uang yang sudah menjerat pemilik bank, Robert Tantular. Substansinya adalah kesalahan pengambilan kebijakan (pengucuran),” jelas anggota Komisi III (bidang Hukum) DPR RI dari Fraksi PDIP ini.

Gayus mengatakan, kebijakan pengucuran bailout tersebut tidak mempunyai payung hukum. Sebab, Perpu 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sudah ditolak DPR pada Desember 2008.

Eva Kusuma Sundari, juga pengusul dari F-PDIP, mengatakan tidak menargetkan orang perorang dalam pengguliran hak angket ini. Alasan penggunaan hak pamungkas DPR ini, kata Eva, murni karena adanya dugaan penyalahgunaan diskresi dari pemerintah. “Kalau ada korban itu konsekuensi penegakan hukum,” kata Eva.

Rabu (11/11) pagi, sejumlah 73 Anggota dari 7 fraksi di DPR sudah membubuhkan tandatangan mendukung hak angket atau penyelidikan atas skandal besar ini. Tujuh Fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi  Hanura.

Eva Kusuma Sudnari menambahkan, Pansus Hak Angket DPR tentang kasus Bank Century akan memfokuskan diri mengusut di wilayah politik. Fraksi PDIP selaku insisiator, berjanji akan berani mengorek siapa saja yang terlibat, sekalipun kepala negara. “Ini harus dibongkar, sekalipun di dalamnya terlibat pejabat paling tertinggi di negara ini,” tegasnya.

Menurut Eva, pihaknya akan mencoba membongkar kebijakan internal yang dianggap janggal. Sebab, ada beberapa keanehan dalam dugaan skandal Bank Century. “Banyak sekali ketidakwajarannya. Misalnya kebijakan BI terkait pengelolaaan akuntabilitas keuangan negara. Ini aneh. Menkeu, mengapa harus mendiskusikan soal kebijakan waktu itu jam empat pagi. Itu kan aneh,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Fraksi PDIP sangat mengapresiasi pernyataan Presiden SBY yang siap pasang badan dalam pengusutan Bank Century. Namun, ada baiknya dukungan itu sinergis dengan keikutsertaan seluruh kader Partai Demokrat di DPR dalam Pansus Angket Bank Century.

7 Fraksi Dukung Angket Century
Dukungan terhadap Hak Angket DPR RI terkait kasus Bank Century terus bergulir. 73 Anggota dari 7 fraksi di DPR sudah membubuhkan tanda tangan tanda mendukung penyelidikan atas penyedotan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun itu. Juru bicara inisiator hak angket Gayus Lumbuun menjelaskan 7 fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi Hanura.

“Mudah-mudahan unsur-unsur bisa bergerak dan memiliki inisiatif yang sama dengan kami untuk ditindaklanjuti,” kata Gayus dari F-PDIP dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Nama anggota fraksi yang telah menandatangani dukungan angket di antaranya Ahmad Kurdi (F-PPP), M Hutabarat (F-Gerindra), Saifuddin Suding (F-Hanura), Chairuman Harahap (F-PG), KH Buchori (F-PKS), Effendi Choirie (F-PKB). Sementara dari F-PDIP yang menjadi inisiator angket, sudah ada 62 anggota yang menandatangani.

Gayus menambahkan hak angket adalah hak individual setiap anggota dewan yang diatur dalam tata tertib, sehingga setiap fraksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan anggotanya. “Mendukung pansus, tidak melanggar hukum,” cetusnya.

Tata Tertib anggota dewan menyebut minimal 25 orang anggota sudah bisa mengajukan usulan hak angket. Usulan ini rencananya segera akan dibawa ke pimpinan DPR, kemudian dibawa ke Badan Musyawarah besok untuk diagendakan di Rapat Paripurna.

Anggota Tim Independen Kasus Bank Century yang dibentuk PDIP, Gayus Lumbuun dan Eva Kusuma Sundari mengatakan, Pengambil kebijakan atas dikucurkannya dana triliunan untuk menalangi bangkrutnya Bank Century, harus turut diusut. Selama ini, proses hukum yang dilakukan Polri dan Kejaksaan Agung dinilai belum menyentuh para pengambil kebijakan.

Gayus dan Eva menyebutkan, setidaknya ada tiga pengambil kebijakan yang harus diusut yaitu Gubernur Bank Indonesia yang saat itu dijabat Boediono, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris KSSK Raden Pardede.

“Gubernur BI adalah pengambil kebijakan di sentral keuangan negara dan kebijakan negara berkaitan dengan bank-bank, kemudian Menteri Keuangan. Sangatlah janggal mengambil keputusan pengucuran dana itu hingga pagi hari serta pemilik Bank Century yang menjadi penikmat kebijakan,” kata Gayus, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11).

Nama Raden Pardede dilontarkan oleh Eva, karena dinilai turut bertanggungjawab atas pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Gayus, pengusutan yang dilakukan selama ini tak menyentuh substansi masalah yaitu pengambil kebijakan. Ia mencontohkan, penanganan yang dilakukan Polri hanya mengusut money laundring -nya saja. “Ini tidak esensial,” kata Gayus.

“Sedangkan kejaksaan katanya masih menunggu laporan BPK. BPK itu kan mengaudit lembaga keuangan tapi tidak berwenang untuk mengaudit kebijakan,” tambah anak buah Megawati Soekarnoputri ini.

Angket Targetkan Bongkar Kasus Century
Fraksi PDI Perjuangan yang menginisiasi pengguliran hak angket kasus Century, menjanjikan konsisten melakukan pengawalan hingga tuntas. Eva mengatakan, pihaknya menargetkan bisa membongkar kasus agar tidak ada keraguan atas “gembos”nya pengusutan seperti yang terjadi pada hak angket lainnya.

“Kita tidak target orang, tapi membongkar kasus. Kalau ada korban (orang) yang kemudian terlibat, itu konsekuensi dari penegakan hukum. Ke depan, kami tidak ingin ada preseden yang mengesankan ada yang kebal hukum. Tetapi, kami menyadari, PDI Perjuangan tidak bisa sendiri untuk mengambil keputusan,” kata Eva sembari menambahkan, Fraksi PDIP akan mengambil mekanisme menyampaikan secara terbuka perkembangan pengusutan yang telah dilakukan. (*/din/dtc/kcm)

Korupsi Musuh Sejati

detikcom

detikcom – Kamis, 12 November
Musuh Sejati Adalah Korupsi, Bukan Institusi

Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejagung mengundang keprihatinan masyarakat Indonesia di luar negeri. Pelemahan intitusi hukum adalah kemenangan bagi para koruptor.

“Musuh sejati adalah para pelaku korupsi dan konspirasi, bukan institusi yang sah dan dilindungi undang-undang,” kata Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Indonesia se-Jerman (FORKOM) Nugroho Fredivianus dalam rilis kepada detikcom, Kamis (12/11/2009).

Kriminalisasi KPK juga menjadi keprihatinan masyarakat Indonesia di Jerman. Menurut Nugroho, KPK seharusnya dijadikan sebagai mitra kerja ideal kedua kakak kandungnya yaitu Polri dan Kejagung.

“Namun masyarakat disuguhi pertikaian dan konflik dari ketiga institusi yang justru sangat dinanti prestasinya,” lanjutnya.

Nugroho menegaskan FORKOM mendesak agar konflik KPK, Polri dan Kejagung segera diakhiri. Semua pihak yang terbukti terlibat dari setiap institusi harus segera diseret ke meja hijau.

“Selesaikan konflik dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik dapat dipulihkan,” pungkasnya.

11
Nov
09

Kepahlawanan Arek Suroboyo 10 Nopember 1945

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-10Pahlawan Hati Nurani Rakyat
Josef Purnama Widyat madja

Enam puluh empat tahun lalu, tepatnya 10 November 1945, Bung Tomo bersama arek Suroboyo dengan gagah berani melawan tentara sekutu. Pada hari itu, tidak ada pilihan lain bagi arek Suroboyo bersama rakyat Indonesia kecuali merdeka atau mati. Tidak seorang pun berpikir untuk kepentingan dan memperkaya diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa perjuangan arek Suroboyo mengilhami pemimpin nasional menjadikan pertempuran Surabaya sebagai hari pahlawan.

Kepahlawanan arek Surobyo dan rakyat Indonesia bukan semata-mata kepahlawanan dari mereka yang memiliki senjata canggih dan pasukan terlatih, juga kepahlawanan dari rakyat yang memiliki hati nurani. Hati nurani ini tak bisa dibeli dan diganti dengan durian yang bisa membuat mabuk dan lupa diri. Berbekal hati nurani rakyat berani melawan musuh yang memiliki senjata yang lebih canggih dan tentara yang terlatih. Hati nurani rakyatlah yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan saat ini.

Kepahlawanan rakyat Indonesia dalam era Reformasi pada 1998 sekali lagi tidak diperankan oleh mereka yang membawa bedil dan menyandang jabatan tinggi. Tapi, justru dari buruh, tani, mahasiswa, pengacara, dan budayawan yang menjadi korban tirani. Tidak sedikit aktivis meringkuk dalam bui oleh pengadilan yang tak bersih. Bedil dan bui telah menelan korban manusia yang menyuarakan hati nurani. Pahlawan reformasi yang mati dalam tragedi Trisakti atau Semanggi sampai saat ini belum bisa menerima keadilan semestinya. Reformasi Indonesia tidak ditandai kepahlawanan mereka yang memiliki senjata dan jabatan di Istana atau Senayan. Kepahlawanan dalam reformasi sesungguhnya adalah kepahlawanan dari rakyat dan mahasiswa yang masih memiliki hati nurani untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari penindasan tirani.

Sebelas tahun setelah reformasi di tengah peringatan Hari Pahlawan, rakyat Indonesia menyaksikan sekali lagi perang hati nurani yang disajikan oleh media televisi dan cetak. Semangat reformasi untuk memperbarui diri kian memudar di antara penegak hukum karena tergerus oleh keserakahan harta. Budayawan Romo Mangunwijaya pernah memperingatkan bahwa reformasi yang terjadi tahun 1998 baru sekadar tambal sulam dan pergantian orang. Belum menyentuh perubahan hati nurani dan nilai kemanusiaan.

Yang dibutuhkan Indonesia, menurut Romo Mangun, adalah transformasi yang mampu mengubah mental budaya dan tatanan sosial dalam segala bidang. Keadilan tidak bisa diharapkan tanpa transformasi tatanan nilai dan praktik hukum yang bisa dibeli.. Dan transformasi ini yang tidak terjadi setelah sebelas tahun reformasi. Perang hati nurani terjadi di sidang Makamah Konstitusi, Tim 8 dan DPR. Adegan tayangan televisi yang kita saksikan merupakan bukti bahwa reformasi yang berjalan baru merupakan slogan dan belum kenyataan.

Bisa Diatur

Kriminalisasi bisa diatur dan keadilan dijualbelikan. Perseteruan bukannya terjadi antara penegak hukum pemberantas korupsi melawan koruptor pelaku korupsi. Perseteruan justru terjadi di antara sesama penegak hukum yang mendapat mandat dan biaya dari rakyat untuk memberantas korupsi. Sesama penegak hukum seyogianya bekerja sama untuk mengusut korupsi yang merugikan uang rakyat, bukannya berantam sendiri dan memberikan kesan salah satu pihak telah dibeli oleh pelaku korupsi.

Pertarungan sesungguhnya bukan pertarungan antarinstitusi, tapi pertarungan hati nurani dari penjabat yang duduk dalam institusi. Bukan pertarungan antara lembaga KPK dan Polri karena keduanya mendapat mandat dari konstitusi. Sesungguhnya pertarungan itu terjadi adalah pertarungan antara KPK (Komunitas Pemberantasan Korupsi) melawan KPK (Konspirasi Pembela Korupsi). Komunitas Pemberantas Korupsi dan Konspirasi Pembela Korupsi bisa saja berada dalam diri KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), Polri, kejaksaan, tim 8, Makamah Konstitusi, media, lembaga DPR, dan sebagainya. Baik dalam lembaga yang dicap jahat maupun lembaga yang dicap bersih, keduanya bisa terdapat orang yang memiliki hati nurani serta orang yang memiliki jiwa korupsi.

Sebelas tahun setelah reformasi, lembaga perwakilan rakyat yang dipilih rakyat malah ditinggalkan rakyat karena dianggap tidak lagi memiliki hati nurani. Curahan hati rakyat setelah sebelas tahun reformasi disalurkan dalam bentuk parlemen jalanan dan facebook bukan ke Senayan. Rakyat tidak ingin menyaksikan pengadilan kasus korupsi akan mengulang korban seperti yang terjadi dalam kasus Sum Kuning, Sengkon-Karta, Pak De dan Dice.

Era reformasi merupakan kesempatan baik bagi setiap orang untuk menjadi pahlawan hati nurani, di mana kebenaran dan keadilan dijunjung tinggi, bukannya hukum prosedural dan kata-kata mati yang didewakan. Dalam kampanyenya Presiden SBY dikenal sebagai presiden yang santun, penuh pesona, dan memiliki susila yang tinggi untuk memberantas korupsi. Di tengah peringatan Hari Pahlawan, rakyat menagih janji agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memenuhi janji dan membuktikan diri menjadi pahlawan hati nurani yang akan diingat sejarah Ibu Pertiwi.

Penulis adalah pengamat sosial budaya dan pembangunan

11
Nov
09

Kenegaraan : Menyelamatkan Negara Hukum

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-10Menyelamatkan Negara Hukum
Thomas Sunaryo

Secara konsepsional, karakteristik negara hukum ditandai oleh realisasi kedaulatan hukum, supremasi hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, imparsialitas, dan integritas unsur-unsur sistem kekuasaan kehakiman -tentu termasuk unsur sistem peradilan pidana- serta terselenggaranya due process of law. UUD 1945 dengan jelas menegaskan prinsip negara hukum yang harus tercermin, baik dalam legislasi, pranata kekuasaan kehakiman, maupun bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan.

Sejak awal reformasi, proses perwujudan prinsip negara hukum telah mengalami kemajuan signifikan seiring dengan demokrasi yang berlangsung, baik dalam bentuk perubahan dan pembaruan undang-undang, antara lain dicabutnya sejumlah perundang- undangan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, lahirnya paket perundang- undangan peradilan dan lain-lain, maupun reformasi pranata kekuasaan kehakiman serta praksis kekuasaan kehakiman merdeka.

Proses penyelenggaraan negara hukum tersebut di atas kini mengalami persoalan yang serius saat Polri dan Kejaksaan Agung sebagai unsur-unsur sistem peradilan pidana tengah menjalankan tugas serta wewenangnya dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinan extraordinary institutions, yakni KPK yang dibentuk guna mengakselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi, dihadapkan pada tuntutan dan aksi kelompok-kelompok masyarakat yang mendesak proses dekriminalisasi para tersangka tersebut.

Mobilisasi reaksi publik yang demikian intensif dan eskalatif atas penetapan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka oleh Polri, yang kemudian diikuti oleh penahanan kedua pimpinan KPK itu, telah mendorong Presiden SBY untuk menggunakan otoritas kepresidenannya guna mencapai sebuah solusi temporer, yakni dengan membentuk Tim Delapan yang dipimpin oleh advokat senior berpengaruh Adnan Buyung Nasution.

Menko Polhukam Djoko Suyanto sejak awal sudah menyatakan bahwa Tim Delapan tidak berwenang untuk merekomendasi penghentian penyidikan perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, melainkan terbatas pada verifikasi fakta dan proses hukum terhadap kedua tersangka tindak pidana korupsi itu.

Sungguh pun demikian, Tim Delapan tidak bekerja di ‘ruang kosong’, akan tetapi di tengah gegap-gempita dukungan sejumlah LSM, kelompok-kelompok masyarakat, para face bookers, politisi, akademisi dan lain-lain yang melakukan glorifikasi kedua tersangka korupsi di atas sebagai pahlawan, menggemakan impunitas KPK dan menuduh proses hukum oleh Polri sebagai bagian rekayasa untuk melumpuhkan KPK. Bahkan, dalam masa kerja Tim Delapan mengedepan usul- usul pencopotan Kapolri dan Jaksa Agung.

Satu minggu terakhir ini lebih jauh telah berkembang pelecehan atas institusi Polri, misalnya, melalui poster-poster berwajah Anggodo berseragam perwira tinggi Polri yang dibawa dalam sejumlah unjuk rasa dan kemudian juga menghiasi halaman depan beberapa surat kabar terkemuka. Kondisi sosial-politik ini langsung atau tidak lengsung berpengaruh terhadap arah kerja Tim Delapan.

Pasal Karet

Dalam laporan sementara Tim Delapan kepada Presiden SBY, Ketua Tim Adnan Buyung Nasution dengan tegas menyatakan, Tim Delapan menyimpulkan, fakta dan proses hukum yang dimiliki Polri tidak cukup untuk menjadi bukti tindak pidana korupsi, penyuapan maupun pemerasan dalam kasus Bibit dan Chandra. Lalu ia menambahkan, andaikata kasus ini dipaksakan untuk diajukan ke pengadilan dengan dakwaan pemerasan, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang, kasus itu pun lemah karena menggunakan pasal karet’. Ia tidak membeberkan apa yang dimaksud ‘pasal karet’ itu.

Walaupun tidak eksplisit merumuskan sebuah rekomendasi agar dikeluarkan SP3, namun arah usulan final Tim Delapan kepada Presiden diprediksi tidak akan jauh dari upaya membebaskan Bibit Samad Rianto serta Chandra M Hamzah dari jerat hukum di luar jalur pengadilan.

Proses peradilan terhadap kedua tersangka tindak pidana korupsi itu, pada akhirnya tidak ditentukan di ruang sidang pengadilan terbuka dan independen, melainkan melalui trial by the public dan trial by Tim Delapan, dengan dampak yang sudah dikalkulasi bukan hanya pelunturan wibawa Polri dan Kejaksaan Agung, tetapi juga mmpunyai akibat lebih jauh, pelemahan bukan penguatan sistem peradilan pidana,

Proses perwujudan negara hukum yang seharusnya ditandai oleh pemberdayaan dan institusionalisasi bekerjanya sistem peradilan pidana, telah berbelok menjadi ‘de-institusionalisasi sistem peradilan pidana’ yang di kemudian hari dapat menjadi preseden tidak sehat.

Agenda nasional di bidang penegakan hukum bertambah berat, karena kini terbebani agenda baru yakni ‘normalisasi’ wibawa Polri dan Kejaksaan Agung yang sudah menjadi sasaran stigmatisasi melalui penggalangan emosi politik massa dengan muatan public distrust terhadap ke dua unsur sistem peradilan pidana itu, yang secara keseluruhan berarti pemulihan sendi negara hukum.

Penulis adalah Staf Pengajar FISIP UI

11
Nov
09

Anti Korupsi : Komisi III DPR Pecah Tanggapi Tim 8

Komisi III DPR Pecah Tanggapi Tim 8

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]Senin, 09/11/2009 | 23:18 WIB

Jakarta – Nampaknya, ada anggota Komisi III DPR RI yang berbeda dengan pimpinan Komisi III dalam menyikapi rekomendasi Tim 8 pimpinan Adnan Buyung Nasution yang diberikan ke Presiden SBY. Hal ini terkait kesimpulan Tim 8 bahwa penyidikan kasus Chandra dan Bibit, tidak memiliki cukup bukti. Meski anggota Komisi III DPR Nasir Jamil meminta Presiden menindaklanjuti rekomendasi Tim 8, namun pimpinan Komisi III DPR justeru mengecam rekomendasi Tim 8 tersebut.

Menurut Nasir Jamil, apabila SBY tidak menindaklanjutinya, maka dikhawatirkan Presiden akan mengalami krisis kepercayaan dari rakyat dalam pemberantasan korupsi. “Saya pikir presiden harus menghormati dan menindaklanjuti rekomendasi Tim 8. Saya khawatir kalau tidak ditindaklanjuti oleh presiden, maka akan semakin turun kepercayaan publik terhadap presiden terkait pemberantasan korupsi,” tegas Nasir Jamil dari Fraksi PKS, Senin (9/11).

Kader PKS yang reformis ini juga mengkhawatirkan, rakyat akan turun ke jalan jika Presiden tidak mengindahkan rekomendasi Tim 8 tersebut. “Dan bisa jadi nanti dukungan bukan saja lewat facebook, tapi juga akan turun ke jalan kalau presiden tidak hormati dan tindaklanjuti rekomendasi tim 8,” papar kader PKS asal Aceh ini.

Menurut Nasir, Polri dan Kejaksaan harus bertanggung jawab terhadap Presiden. “Kejaksaan dan Kepolisian tanggung jawab pada Presiden. Presiden harus panggil polisi dan kejaksaan untuk meghentikan penuntutan dan sebagainya. Presiden harus ambil alih karena kejaksaan dan kepolisian menunggu presiden. Jadi, bola ada di tangan presiden, serius enggak dia (presiden), hormat nggak dia (presiden) dengan rekomendasi tim 8?” tuturnya.

Pimpinan Komisi III Mengecam
Sebaliknya, pimpinan Komisi III DPR malah mengecam rekomendasi Tim 8 tersebut. Para politisi yang terhormat ini memprotes rekomendasi yang telah dikeluarkan Tim 8 dalam kasus Bibit-Chandra. Rilis pimpinan Komisi III DPR ini dibuat atasnama Ketua Komisi III DPR Benny K Harman (F-PD) dan disebarkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah (F-PKS).

Dalam rilisnya yang disebar, Senin (9/11) malam, ada empat respons dari pimpinan Komisi III DPR terkait rekomendasi Tim 8. Keempat poin itu sebagai berikut:

1. Rekomendasi  Tim 8 agak bias. Tim 8 adalah tim yang bertugas untuk mencari fakta (fact finding), bukan untuk memberikan penafsiran atau memberikan penilaian juridis atas fakta yang ditemukan Tim 8.

2. Tim 8  telah memanfaatkan presiden untuk mendahului dan mengambil alih wewenang lembaga peradilan yang memiliki otoritas absolut untuk menilai dan memutuskan apakah bukti yang dipakai kepolisian secara juridis kuat atau tidak. Sementara kepolian belum menggelar bukti itu di pengadilan. Bukti tersebut belum diuji, tapi disebut lemah dan  masyarakat belum tahu bagaimana penafsiran lembaga peradilan. Dengan demikian, kewenangan kepolisian dan kejaksaan juga telah diamputasi oleh Tim 8.

3. Cara kerja Tim 8 telah membuat presiden dihadapkan pada buah simalakama. Antara mengintervensi kepolisian dan kejaksaan untuk mengeluarkan SP3 atas rekomendasi Tim 8 atau tidak.

4. Rekomendasi Tim 8 tidak dapat menghentikan proses hukum atas Bibit dan Chandra. Rekomendasi Tim 8 untuk  kejaksaan dapat menjadi semacam pembanding hasil penyidikan yang dilakukan kepolisian, dengan demikian hasil penyidikan akuntabel dan legitimate secara hukum. Hasil Tim 8 dapat juga menjadi rujukan pembanding bagi kejaksaan untuk memtuskan apakah kasus Bibit Chandra telah P-21 atau belum untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

Sebelumnya, seusai melaporkan hasil temuannya ke Menko Polhukam, Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution menyampaikan bahwa seluruh fakta dan proses hukum Polri tidak cukup bukti untuk mendakwa penyuapan dan pemerasan kepada dua pimpinan KPK nonaktif, Chandra dan Bibit. Karena itu, sebaiknya kasus itu tidak dibawa ke pengadilan.

Lantas bagaimana dengan sangkaan penyalahgunaan kewenangan? Menurut Buyung yang mewakili Tim 8, sangkaan penyalahgunaan wewenang tidak bisa dilanjutkan, karena pasal yang digunakan adalah pasal karet.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Catur Sapto Edy (F-PAN) menyarankan proses hukum Bibit-Chandra tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan sehingga penilaian terhadap cukup tidaknya bukti dalam kasus tersebut akan ditentukan oleh majelis hakim. Cara ini dianggapnya lebih elegan untuk membersihkan nama Bibit dan Chandra daripada menggunakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Kejaksaan. Sebab, penerbitan SKPP cenderung mencerminkan adanya tekanan politik terhadap kasus Bibit-Chandra.

Menurut Catur, saran tersebut hanya didasarkan pada keinginan agar proses dan sistem hukum bisa berjalan apa adanya. “Biar polisi dan Kejaksaan malu kalau benar-benar tidak cukup bukti. Karena saya yakin Chandra dan Bibit tidak bersalah,” tutur vokalis DPR ini

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden SBY segera mencopot Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji terkait kasus Bibit-Chandra, karena bukti-bukti yang dipakai menjerat Bibit dan Chandra tidak kuat. “Presiden harus mencopot mereka, karena dari awal kasus ini sudah terlihat dipaksakan,” kata Koordinator bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Illian Detha Artasari.

Ia menilai, tuduhan yang berubah-ubah sudah menujukkan ketidakprofesionalan polisi dan kejaksaan dalam memproses kasus Bibit dan Chandra. Termasuk banyak catatan miring dan ketidakberesan di dua institusi tersebut, yang ditemukan setelah rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. “Jadi, Presiden harus konkret kalau benar-benar mau memberantas mafia peradilan,” ujar Illian.

Menurutnya, temuan Tim 8 yang menunjukkan tak cukup bukti dalam proses hukum kasus Bibit-Chandra merupakan bentuk kerja polisi yang tidak hati-hati. “Atau memang ada kesengajaan untuk memaksakan kasus tersebut, dengan tujuan tertentu,” papar aktivis ICW ini. (*/dtc/din/ti)

Rapat Komisi III DPR dan Kompak, Ricuh

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 23:59 WIB Rapat Komisi III DPR dan Kompak, Ricuh

Jakarta – Rapat antara sejumlah LSM, mahasiswa dan beberapa tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) dengan Komisi III DPR RI di gedung DPR, Senayan, Selasa (10/11) malam, ternyata berlangsung ricuh. Kompak mempertanyakan kesimpulan Komisi III DPR yang mendukung Kejaksaan Agung dalam kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

Perdebatan paling sengit terjadi antara Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Dr Thamrin Amal Tamagola dengan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat). Thamrin menilai kesimpulan yang sudah disepakati antara Kejaksaan Agung dan DPR justeru memojokkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dengan kesimpulan seperti itu Komisi III telah mengambil pihak kepada Kejaksaan Agung dan menikam hati nurani rakyat. Dengan moral politik, jika saudara lebih mengacu prosedural berarti saudara menentang nurani rakyat, saudara menentang arus sejarah. Jelas demikian DPR sekarang tidak berbeda dengan DPR yang lalu. Sekarang kita tahu siapa kawan, siapa lawan,” ujar Thamrin dengan nada tinggi.

Mendengar tudingan tersebut, Benny mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Namun belum juga selesai menjelaskan, Thamrin kembali memotong perkataan Benny. “Semua sudah jelas, Anda mendukung Kejaksaan dan Polri bukan KPK,” sindir Thamrin.

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar) mencoba untuk menenangkan situasi. Namun akhirnya dia ikut terbawa emosi dan meminta agar Fadjroel Rachman sebagai ketua rombongan menenangkan situasi. “Pak Fadjroel, anda pemimpin rombongan, kalau anda tidak bisa mendengar kata-kata kami silahkan keluar, kalau mau silahkan duduk,” hardik Azis.

Thamrin kemudian sempat keluar ruangan untuk menenangkan diri. Yang tertinggal di dalam ruangan adalah Ray Rangkuti, Yudi Latief, Effendy Ghazali , Jerry Sumampouw, Johan Silalahi, Franky Sahilatua, Irman Putrasidin, Usman Hamid, Fadjroel Rachman, Sebastian Salang, Faisal Basri, Mahasiswa BEM UI, dan lainnya.

Kompak awalnya mempertanyakan pemahaman Benny tentang Tim Delapan. Di media massa, Benny sempat menuding bahwa Tim Delapan bias. “TPF bukan tim pencari fakta, tapi mengklarifikasi, clarify! Menyedihkan Ketua Komisi III tidak memahami prinsip kerja TPF,” ujar Thamrin.

Situasi pun memanas karena kedua pihak berebut ingin menengahi perdebatan yang terus memanas. Aziz yang hendak menengahi menjadi tersulut ketika pihak Kompak terus-menerus berbicara. Aziz berkali-kali mengetok palu sebagai tanda agar peserta sidang diam. Namun, para anggota Kompak sudah telanjur marah. Beberapa dari mereka memutuskan untuk walk out seraya meneriaki umpatan-umpatan kecewa ke arah pimpinan sidang. Anggota Dewan pun tidak terima dan balik membalas teriakan tersebut. (*/dtc/ira)

BEM Minta DPR Tak Ikut Lemahkan KPK

 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 21:11 WIB BEM Minta DPR Tak Ikut Lemahkan KPK

Jakarta – Rombongan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menemui Komisi III DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka meminta DPR tidak turut serta melemahkan KPK.

“Meminta DPR RI untuk tidak melakukan upaya pelemahan terhadap KPK dan gerakan pemberantasan korupsi Indonesia,” kata Ketua BEM UI Trie Setiatmoko membacakan sikap resmi BEM UI di Gedung DPR, Senayan, Selasa (10/11).

Mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata semester 5 ini mengharap DPR pro aktif dalam usaha penguatan KPK. Demikian mereka juga meminta DPR mendukung pengusutan rekaman KPK. “Stop pelemahan gerakan anti-korupsi, kami meminta DPR untuk turut pro aktif dalam mengusut setiap pihak yang terlibat dalam transkrip rekaman KPK,” seru Trie.

Trie mengungkapkan keinginan teman-temannya agar DPR kerja keras mengawasi proses hukum Bibit dan Chandra. “Meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya kepada lembaga kepresidenan terkait kasus hukum Bibit dan Chandra, Bank Century, dan PT Masaro,” imbuhnya.

“Menggunakan hak interpelasi dan hak angket terkait kasus Bank Century dan kebijakan Presiden terhadap kasus Bibit dan Chandra,” tegas Ketua BEM UI.

Desak DPR Dukung Rekomendasi Tim 8
Pada hari yang sama, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) menghampiri Komisi III DPR meminta agar DPR mendukung rekomendasi Tim 8. Gabungan LSM ini berharap DPR bersikap obyektif, rasional, dan berpihak kepada rakyat.

“Kami minta DPR mendukung tiga rekomendasi Tim 8 terutama rekomendasi bahwa fakta dan proses hukum yang dimiliki penyidik Polri tidak cukup dilanjutkan bagi dilanjutkannya proses hukum tindak pidana penyuapan ataupun pemerasan kepada Chandra M Hamzah maupun Bibit S. Rianto,” ujar Juru Bicara Kompak, Ray Rangkuti, membacakan sikap resmi Kompak di depan anggota Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Selasa (10/11).

Kompak juga meminta agar DPR mendorong keberlangsungan kerja Tim 8. Tim 8 adalah harapan satu-satunya mencari fakta di balik kekisruhan hukum Indonesia. “Menyarankan kepada Komisi III DPR untuk meminta Presiden SBY agar melanjutkan keberadaan Tim 8 sehingga dapat menyelidiki dan memverifikasi semua fakta temuan setuntas-tuntasnya baik. Baik terkait kasus PT Masaro maupun kasus Bank Century,” ujar Ray Rangkuti.

Kompak juga mendorong agar DPR merealisasikan penggunaan hak angket Century. “Meminta komitmen DPR, khususnya Komisi III DPR untuk melanjutkan hak angket Century dan membentuk Tim Khusus Masaro-Century,” imbuhnya.

Selain itu, Kompak juga berharap DPR melakukan tugas legislasi sebagai pengawas kehakiman dengan baik. Mafia hukum yang meresahkan masyarakat harus dibasmi. “Meminta komitmen Komisi III DPR untuk menyiapkan program pengawasan terukur dalam memberantas korupsi dan mafia hukum di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kompak dengan Komisi III DPR, beberapa aktifis Kompak seperti Ray Rangkuti, Yudi Latief, Effendy Ghazali , Jeirry Sumampouw, Johan Silalahi, Franky Sahilatua, Iman Putrasidin, Usman Hamid, Fadjroel Rachman, Sebastian Salang, Faisal Basri, Mahasiswa BEM UI, dan lainnya. (*/dtc/din)

Kesaksian WW Pertebal Dugaan Rekayasa Hancurkan KPK

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 11/11/2009 | 07:59 WIB

Kesaksian WW Pertebal Dugaan Rekayasa Hancurkan KPK
OLEH: ARIEF TURATNO

KESAKSIAN Kombes Pol Williardi Wizard (WW) di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (10/11), dalam kaitan kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran(PRB), Nasruddin Zulkarnaen dengan terdakwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar yang menyebutkan semua ini adalah rekayasa para petinggi Polri. Williardi mengatakan bahwa dirinya didatangi Direskrim dan Wadireskrim Polda Metro Jaya pada waktu itu bersama para Kasat. Para perwira Polri tersebut mengatakan bahwa sasaran mereka adalah Ketua KPK, Antasari Azhar, dan Williardi diminta untuk kompromi dengan para perwira tadi. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah benar semua pernyataan Williardi tersebut? Jika benar apa implikasinya?

Setiap saksi dipersidangan, sebelum dimintai keterangan dalam persidangan, yang bersangkutan terlebih dahulu disumpah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan apa yang dikatakan Williardi dalam persidangan di PN Jaksel tersebut, tentunya sebuah pernyataan yang didasari sumpah. Artinya, bilamana Williardi berbohong, dia tidak hanya akan dilaknat Tuhan, namun dia pun bisa dikenakan tambahan hukuman, karena berbohong di persidangan. Karena itu, maka kita anggap kesaksian Williardi itu dapat dikatagorikan mendekati kebenaran. Pertanyaannya adalah apakah kesaksian Williardi ini dapat dijadikan alasan pembenar tentang dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap KPK?

Ada lima hal yang kerap menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertama adalah keterangan atau kesaksian korban atau para korban. Kedua, bukti tertulis berupa surat-surat dan sebagainya. Ketiga, kesaksian dua orang atau lebih yang mengaku melihat peristiwa berlangsung, atau setidaknya pernah mendengar tentang peristiwa tersebut. Keempat, adalah pengakuan dari si terdakwa, dan Kelima adalah pengamatan dari para hakim. Yang dimaksud pengamatan bisa berasal dari pengamatan selama berlangsungnya persidangan, misalnya apakah si terdakwa koperatif atau tidak. Juga berdasarkan kasus lain yang mengikat (yurisprudensi). Apa yang disampaikan Williardi adalah masuk dalam katagori alasan Kelima tadi.

Meskipun pengamatan hakim berada pada urutan paling buncit, namun tetap saja alasan tersebut kerap menjadi penentu, apakah terdakwa akan dipidana atau tidak. Hanya persoalannya kembali kepada persoalan asumsi publik yang berkembang selama ini. Bahwa public tidak yakin terhadap netralitas lembaga hukum, termasuk para hakim. Publik tetap curiga, jika persoalan dugaan rekayasa kriminalisasi KPK ditindaklanjuti ke meja hijau, mereka—para hakim—tidak akan bersikap netral. Mengapa? Karena pimpinan mereka sendiri, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar sudah dianggap tidak netral dalam kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Sehingga, meskipun Williardi Wizard telah memberikan kesaksian yang semakin memperkuat dugaan rekayasa kriminalisasi KPK. Belum tentu para hakim yang nantinya menyidangkan perkara Bibit-Chandra—jika diteruskan—bakal memakainya untuk digunakan dalam memutuskan perkara mereka.

Lepas dari apa pun hasilnya kelak, juga lepas dari apakah para hakim akan bersikap netral atau tidak. Kesaksian Williardi Wizard di PN Jaksel, semakin mempoertebal keyakinan public bahwa memang benar-benar telah terjadi rekayasa sedemikian sistematis. Persoalannya adalah apakah pemerintah memperhatikan aspirasi public atau tidak? Demikian halnya, apakah para anggota Dewan, terutama dari Komisi III DPR RI yang begitu ngotot mendukung Polri dan menghendaki perkara Bibit-Chandra dilanjutkan, paham atau tidak dengan apa yang terjadi di hadapan mereka? Jika tidak paham atau pura-pura blo’on, maka siap-siap saja, kalian akan berhadapan dengan rakyat.

Wah, Mahasiswa ‘Diadu’ dengan Kontra Demo?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 16:32 WIB Wah, Mahasiswa 'Diadu' dengan Kontra Demo?

Jakkarta – Gawat, ada demo tandingan terhadap aksi unjuk rasa yang mendukung KPK. Kini, mulai digerakkan demo anti Bibit-Chandra, sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrok fisik dan konflik horisontal dengan kaum mahasiswa. Mudah-mudahan ini tidak digerakkan oleh alit yang bertikai sekarang, dan sebaiknya para elit yang bermasalah jentel menghadapinya tanpa ‘mengadu domba’ rakyat.

Akibat khawatir terjadi bentrok, massa pendukung Bibit-Chandra yang semula melakukan aksi demo di depan Istana Negara, Selasa (10/11), para mahasiswa ini pun berpindah tempat dan pergi menuju meninggalkan Istana menuju gedung DPR RI di Senayan. Pasalnya, massa BEM Universitas Indonesia (UI) ini dihadapkan dengan massa anti Bibit-Chandra yang menghadangnya di depan Istana Negara. Menghindari bentrok atau hal-hal yang tidak diinginkan, sekitar 400 aktivis BEM UI memilih hengkang dari Istana Negara ke Gedung DPR.

Sebelumnya para aktivis BEM UI belum sempat menggelar poster atau spanduk di depan Istana Negara. Mereka baru sempat berorasi sebentar ketika massa anti Bibit-Chandra datang. “Misi kita berbeda, takut ditunggangi, kita ke DPR,” ujar salah satu pengurus BEM UI Silvi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Pihak kepolisian sempat membuat pagar betis terpisah saat dua massa yang berbeda tujuan ini bertemu. Tidak ada kontak fisik atau adu mulut, namun beberapa orang BEM UI terlihat panik dan membuat pagar betis untuk mengamankan rekan-rekan wanita mereka.  Lokasi demo di depan Istana Negara pun dikuasai massa anti Bibit-Chandra dan TPF. Mereka berorasi meminta Tim 8 dibubarkan. Lalu lintas sempat tersendat akibat demo ini.

Sebelum berpindah ke DPR, sekitar 1.000 orang mahasiswa UI tersebut menggelar unjuk rasa di Istana Presiden. Mereka memberikan dukungan terhadap KPK dan menuntut pelemahan terhadap lembaga ini dihentikan. Para mahasiswa UI ini, Selasa (10./11), memadati pelatararan Monas yang terletak di depan Istana Presiden, dnegan mengenakan jaket almamater UI berwarna kuning.

Dalam tuntutannya para mahasiswa meminta agar tidak ada pelemahan terhadap KPK dan juga meminta DPR mengusut kasus Bank Century. Demonstrasi ini tidak memimbulkan kemacetan lalu lintas di daerah itu karena para mahasiswa tidak memadati jalan. Mereka hanya berdemonstrasi di seberang Istana Presiden.

Ada Massa Anti KPK
Massa anti KPK yang berdemo di depan Istana Presiden menamakan diri Gerakan Mahasiswa Nusantara. Meski demikian, sejumlah anak kecil dan orang tua menjadi peserta aksi ini. Di antara mereka pun mengaku hanya ikut-ikutan. Dalam aksinya Gerakan Mahasiswa Nusantara itu menuntut pembubaran Tim 8 (Tim Pencari Fakta kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah). Setelah diguyur hujan, massa ini pun kocar kacir mencari tempat berteduh dan akhirnya membubarkan diri.

Massa berjumlah sekitar seribuan orang itu menaiki bus metro mini yang mereka sewa untuk pulang. Para pendemo sebelumnya sempat berteduh di beberapa halte di sekitar Istana Presiden, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10/11/2009). Demo ini terkesan tidak dipersiapkan terlebih dahulu.

Walaupun ada beberapa dari pendemo yang memakai almamater dari sejumlah Universitas seperti UIN Syarif Hidayatullah. Beberapa pendemo bahkan tidak tahu apa isu yang mereka usung dalam berdemo. Hal itu tampak dari tanya jawab antara wartawan dengan sejumlah pendemo. “Nggak tahu mas ikut-ikutan saja,” kata Sardi saat ditanya wartawan kenapa menuntut Tim 8 dibubarkan.

Setelah BEM UI yang mendukung KPK berlalu, demo masih membanjiri Istana Negara. Kini giliran massa kontra yang menuntut Tim 8 dibubarkan. Massa akhirnya lari kocar-kacir setelah diguyur hujan. BEM UI sebelumnya meninggalkan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/11) sekitar pukul 14.30 WIB.

Tidak lama kemudian, 1.000 orang dari Gerakan Mahasiswa Nusantara langsung menggelar aksinya. Peserta aksi ini antara lain mengenakan jas almamater ISIP, UIN Jakarta, dan Gerakan Massa Antikorupsi.

Massa membentangkan poster bertuliskan “Bubarkan TPF”, “TPF bukan lawyer Bibit dan Chandra”.  “Bubarkan TPF karena kewenangannya sudah terlalu jauh. TPF bukan pengacara Bibit dan Chandra. TPF juga bukan hakim yang bisa menghakimi benar atau salah,” kata seorang orator di atas mobil pick up.

Hujan deras pun turun di kawasan Monas. Sementara massa yang semula berkerumun pun lari tunggang langgang mencari tempat berteduh. Sementara itu, massa BEM UI telah berlalu bergerak menuju Gedung DPR.

Demo Pro dan Kontra KPK di Yogya
Dua kubu berbeda, yakni pendukung dan anti-KPK, berunjuk rasa bersama di kawasan Marlioboro, Yogyakarta. Meski berbeda tujuan, aksi demo kedua kubu tersebut berlangsung damai di bawah pengawalan polisi. Para pendukung KPK yang berjumlah ratusan orang menamakan diri Aliansi Masyarakat untuk KPK (AMUK). Mereka terdiri dari aktivis mahasiswa Yogyakarta, LSM dan masyarakat. Selain itu turut bergabung ratusan anggota aguyuban Petani Lahan Pasir Kulonprogo yang datang dengan mencarter tiga buah truk.

Sedangkan mereka yang anti-KPK menamakan diri Forum Masyarakat Cinta NKRI. Massa ini merupakan
gabungan masyarakat di sekitar Malioboro, Stasiun Tugu dan Pasar Kembang. Mereka ada yang berprofesi sebagai buruh, sopir becak, andong, tukang parkir dan lain-lain .

Massa AMUK mengusung berbagai bendera masing-masing organisasi. Mereka juga membawa poster besar bergambar seekor buaya dengan tulisan “Kapolri dan Jaksa Agung Mundur atau SBY Turun” serta dua buah karangan bunga tanda duka cita.

Massa AMUK mendesak pemberantasan mafia peradilan dan makelar kasus (markus). Termasuk juga menuntut kapolri dan Jaksa Agung dicopot dari jabatannya. “Tangkap Anggodo Widjojo yang telah merekayasa kriminalisasi KPK dan bongkar kasus Bangk Century yang telah merampok uang rakyat Rp 6,7 triliun,” kata Wahyu salah seorang peserta aksi.

Sedang massa Forum Masyarakat Cinta NKRI membawa poster dengan warna khas merah putih. Poster itu berisi tulisan “Selamatkan intsitusi penegak hukum, Polri, Kejaksaan dan KPK”. Massa juga meminta agar masyarakat jangan terpengaruh provokasi politik dan adu domba yang akan melemahkan NKRI.

Mereka menyerukan agar polri, Kejaksaan Agung dan KPK tidak terpancing provokasi politik oleh oknum-oknum  yang ingin merusak NKRI. Mereka juga menyeraukan agar kasus Bibit dan Chandra
untuk diselesaikan di pengadilan untuk menentukan benar dan salah.

Dalam aksi itu kedua massa berangkat dari tempat yang sama yakni Taman Parkir Abu Bakar Ali yang ada di dekat pintu KA Stasiun Tugu. Dari tempat itu, mereka kemudian melakukan longmarch di Jalan Malioboro menuju simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta. Kedua massa aksi juga dilengkapi beberapa mobil terbuka yang ada pengeras suara yang dijadikan panggung orasi.

Untuk mencegah bentrokan, puluhan personel Poltabes Yogyakarta menjaga ketat kedua massa aksi itu. Namun sepanjang aksi berlangsung, keduanya tetap akur dan aksi berjalan damai meski sempat berjalan beriringan di Malioboro. Akibat adanya dua aksi itu, arus lalu-lintas kendaraan di Malioboro sempat tersendat dan sedikit macet. (din/dtc/jpc)

Mahasiswa Kirim Petisi ke Presiden, Copot BHD dan HS

 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 20:54 WIB Mahasiswa Kirim Petisi ke Presiden, Copot BHD dan HS

Purwokerto – Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto (Jateng), Selasa (10/11), menggelar aksi unjuk rasa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para mahasiswa mendesak agar Presiden segera menyelesaikan kasus Bank Century. Dalam aksi kali ini, BEM Unsoed mengirimkan petisi kepada Presiden dengan disertai spanduk yang berisi tanda tangan dukungan.

Dalam pernyataan sikap yang dikirimkan ke Presiden, mahasiswa mendesak SBY untuk mereformasi tubuh Polri dan Kejaksaan Agung, dengan cara mengganti Kapolri Bambang Hendarso Danuari (BHD) dan Jaksa Agung Hendarman Supandji (HS). Selain itu, mereka juga mendesak SBY benar-benar membersihkan lembaga penegak hukum dari makelar kasus, serta mendukung KPK dalam upayanya membongkar aliran dana bailout bank Century dan kasus Masaro.

Koordinator aksi, Helmy Shoim mengatakan, pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu programm 100 hari SBY-Budiono dinilai belum serius dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan terbongkarnya kasus kriminalisasi KPK.

“Penegakan hukum yang dijanjikan SBY ternyata hanya omong kosong, terbukti banyak ketidak adilan yang muncul akhir-akhir ini, bahkan hal tersebut juga menimpa KPK,” katanya.

Sementara itu, secara terpisah, puluhan seniman Banyumas juga melakukan aksi serupa. Dalam aksi para seniman, para seniman membawa lima orang anak-anak bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek seragam SD. Mereka mengusung poster bertuliskan kalimat yang intinya antikorupsi.

Aksi para seniman ini berlangsung di alun-alun Purwokerto. Mereka  menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan ulah seorang pejabat saat tertimpa kasus yang mencoba menyuap petugas supaya kasus dihentikan. Koordinator aksi seniman, Titut Adi Pranoto, menyatakan aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian para seniman terhadap kondisi penegakkan hukum yang carut-marut.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi negara ini, dimana kebenaran sudah diputar balikan, keadilan semakin jauh dari jangkauan,” katanya. (Py)

Dua Jenderal Polisi Terseret Kasus Antasari

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 20:28 WIB Dua Jenderal Polisi Terseret Kasus Antasari

Jakarta – Ternyata, dua jenderal bintang dua polisi ikut terseret kasus Antasari Azhar. Irjen Pol Hadiatmoko dan Brigjen Pol Irawan Dahlan akan dihadirkan dalam sidang Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Direktur PT PRB Nasrudin Zulkarnaen. Para perwiwa tinggi Polri ini akan dijadikan saksi dalam pesidangan akibat namanya telah disebut oleh terdakwa pembunuhan Nasrudin, Kombes Pol Williardi Wizar.

“Kita akan hadirkan untuk mengkroscek kebenaran dan kebohongan keterangan Williardi Wizar,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cirus Sinaga usai sidang Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (10/11).

Menurut Cirus, kesaksian Williardi yang menyebutkan ada rekayasa kasus Antasari tidak bisa berdiri sendiri. JPU siap membuktikan dakwaan Antasari terlibat pembunuhan Nasrudin benar adanya. “Boleh-boleh saja mengatakan seperti tadi. Tapi fakta-fakta itu harus berdasarkan bukti,” tutur JPU, yang juga akan mengkroscek kesaksian Williardi dalam sidang Selasa (10/11), dengan kesaksian sebelumnya dan alat bukti yang ada.

Sebelumnya, Williardi Wizar membuat pengakuan mengejutkan dalam sidang dengan terdakwa Antasari Azhar. Williardi menyeret Irjen Pol Hadiatmoko dan Brigjen Pol Iriawan Dahlan yang menekannya dalam proses pemeriksaan. “Jam 10.00 WIB pagi saya didatangi oleh Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko. Dia katakan sudah kamu ngomong saja, kamu dijamin oleh pimpinan Polri tidak ditahan, hanya dikenakan disiplin saja,” ungkap Wiliardi dalam sidang di PN Jaksel, Selasa (10/11).

Kemudian, lanjut Wiliardi, pada pagi dini harinya sekitar pukul 00.30 WIB, dia dibangunkan oleh penyidik kepolisian. Di ruang pemeriksaan, ada istri dan adik iparnya, serta Dirkrimum saat itu Kombes Pol M Iriawan. “Dirkrimun bilang ke istri saya, kamu bilang saja ke suami kamu, semuanya akan dibantu. Jam setengah satu saya diperiksa, dan disuruh buat keterangan agar bisa menjerat Antasari. Jaminannya saya bisa pulang. Ini saya ngomong benar, demi Allah,” bebernya.

Wiliardi bahkan meminta majelis hakim untuk menelepon M Iriawan. “Saya juga mengirim SMS, menagih janjinya. Katanya saya tidak akan ditahan dan saya juga meminta agar segera diklarifikasi, kalau saya juga tidak sebejat seperti yang diberitakan sebagai orang yang mencari eksekutor. Tapi hari itu juga saya mau ditahan,” terangnya.

Tidak lama, 2 hari kemudian karena kecewa tidak ditanggapi, Wiliardi memberanikan diri mencabut BAP. “Sempat ada penyidik yang bilang ke saya, kalau tidak diganti tidak akan bisa menjerat Antasari,” imbuhnya.
Dia mengaku, bila memang ada pertemuan di rumah Sigit, antara dirinya dan Antasari, kemudian ada perintah untuk membunuh, dia mengaku siap dihukum seberat-beratnya. “Jadi itu tidak benar. Silakan cek di CCTV, amplop yang diterima saya, itu diberikan Sigid bukan Antasari,” imbuhnya.

Williardi juga mengaku, pernah suatu waktu dia dijemput oleh Brigjen Pol Iriawan Dahlan, saat itu dia diajak minum kopi di ruangan Hadiatmoko. “Saya ditanya kenal Edo, Antasari, Sigit dan apa pernah menyerahkan Rp 500 juta. Saya memang menyerahkan ke orang untuk menyelidiki suatu kasus di Citos. Tapi saya tidak tahu kemudian dipakai membunuh,” paparnya.

Kemudian, setelah itu Hadiatmoko menahannya atas tuduhan pembunuhan. “Kok saya bingung cuma antar uang ditahan? Sejak itu saya ditahan. Pak Hadiatmoko bilang ini perintah pimpinan, dan saya diminta mengikuti saja penyidikan biar perkara cepat P21.  Bagaimanapun pimpinan saya Kapolri, sehinga saya tertarik. Saya, keluarga, istri dan ortu diimingi kebebasan saya,” tutupnya.

Sementara itu Hadiatmoko saat dikonfirmasi tidak mau memberikan komentar. “Enggak, enggak. Terima kasih,” jelas Hadiatmoko melalui telepon.

Williardi Wizar mengaku, kasus Antasari direkayasa pihak tertentu di Polri. Penahanan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dikondisikan oleh beberapa petinggi kepolisian. “Pukul 00.00 WIB saya diperiksa dengan didatangi oleh Direktur Reserse Polda Metro Jaya yang katanya itu perintah atasan,” kata Wiliardi berapi-api.

Williardi menyatakan saat itulah dikatakan bahwa Antasari adalah sasaran mereka. Wiliardi bersumpah bahwa kejadian itu benar. “Di situ dikatakan — Demi Allah ini saya bersumpah — sasaran kita hanya Antasari. Demi Allah saya bersumpah, biar mati lampu ini, mati saya Pak,” ujarnya.

Williardi mengungkapkan semuanya ini dalam kesaksiannya di sidang dengan terdakwa Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera, Selasa (10/11). Sebelumnya, hakim ketua Herry Swantoro menanyakan kebenaran kesaksiannya yang selalu berubah-ubah. (*/dtc/din)

Kredibilitas Polri Dipertaruhkan

 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 12:24 WIB Kredibilitas Polri Dipertaruhkan

Kredibilitas Polri dipertaruhkan

PENILAIAN sementara Tim Delapan yang diungkapkan kemarin (9/11), menyatakan bahwa fakta dan proses hukum yang dimiliki Kepolisian tidak cukup untuk menjadi bukti bagi kelanjutan proses hukum terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Hal tersebut karena bukti yang dimiliki oleh Polri terputus di Ari Muladi. Aliran dana selanjutnya entah ke Yulianto maupun ke pimpinan KPK tidak ada bukti.

Tetapi nampaknya Polri akan tetap ngotot untuk meneruskan kasus ini walau Kejaksaan Agung (Kejagung) telah dua kali mengembalikan berkas Chandra M Hamzah kepada Mabes Polri, Senin (9/11) malam. Kejaksaan menilai bahwa berkas perkara Chandra atas pasal 12e U No.31 Tahun 1999 tentang pemerasan dinyatakan kurang bukti dan keterangan saksi.

Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Sulistyo Ishak menyatakan bahwa kurang bukti bukan berarti final. “bisa dicari bukti tambahan. Kita akan tindak lanjuti apa yang harus dilengkapi lagi sesuai mekanisme hukum,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji juga bersikukuh tidak ada kriminalisasi dalam perkara Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Ia melihat ada indikasi perbuatan pidana dalam kasus ini. Ia mengakui bukti yang diserahkan penyidik Polri di antaranya enam kali kedatangan Ary Muladi ke kantor KPK. Ada juga hubungan telepon antara Ary dan Ade Raharja, Deputi Bidang Penindakan KPK, sebanyak 64 kali. Hubungan itu dibuktikan berdasarkan telepon seluler keduanya. Jaksa Agung Hendarman Supandji nampaknya juga ingin agar kasus ini tetap diteruskan.

Dalam hal ini, rekomendasi Tim 8 yang menyatakan bahwa kasus Bibit-Chandra ini tidak memiliki cukup bukti bagi kelanjutan proses hukum dan maka itu mestinya dihentikkan tak digubris oleh Polri dan Kejaksaan. Polri nampaknya akan tetap melanjutkan proses tersebut dan akan mencari bukti-bukti yang baru. Pertanyaannya adalah mengapa Polri tetap ngotot bahwa kasus ini harus dilanjutkan?

Upaya Polri untuk terus memproses kasus ini dan mencari bukti-bukti dalam rangka penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi mesti didukung. Tetapi sepertinya ada indikasi bahwa kasus ini bukan soal penegakkan hukum tetapi juga soal kredibilitas dan pertaruhan Polri. Sangat bisa dipastikan, Polri akan kehilangan kredibilitasnya di depan publik Indonesia bila kasus ini dihentikkan. Karena sebelumnya Polri telah menahan Chandra dan Bibit.

Penghentian kasus ini membuktikan bahwa apa yang dituntut oleh publik tentang tuntutan pelepasan Chandra-Bibit mendapatkan kebenarannya. Sementara itu Polri terbukti melakukan kriminalisasi KPK seperti yang didegungkan oleh publik. Nampaknya, Polri tidak mau tertuduh demikian, sebab itu mereka berusaha mencari bukti-bukti baru dan ngotot untuk melanjutkan proses hukum Bibit-Chandra. Kasus Chandra-Bibit yang bergulir sekarang ini memang menjadi ukuran kredibilitas Polri. (Boy M)

Inilah Kesaksian Williardi yang Menghebohkan Itu!
Mantan Kapolres Jaksel Williardi Wizard saat akan memberi kesaksian pada sidang dengan terdakwa mantan Ketua KPK Antasari Azhar di PN Jaksel, Selasa (10/11).

Selasa, 10 November 2009 | 21:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesaksian Williardi Wizard sungguh berani dalam sidang kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Ia menyadari, sebagai saksi mahkota, apa pun pernyataannya sangat memengaruhi nasib mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang duduk sebagai terdakwa dalam sidang tersebut.

Hari Selasa (10/11) ini, ia memutuskan untuk mencabut semua pernyataannya di BAP karena itu semua dibuat atas dasar rekayasa penyidik polisi. “Saya nyatakan semua BAP tidak berlaku. Yang (akan) kami pakai adalah BAP tanggal 29 April 2009 dan 30 April 2009 dan yang (kami) katakan di sini,” kata Williardi mengawali kesaksiannya.

Ia memutuskan mencabut keterangannya di BAP karena apa yang ia katakan telah dibuat oleh penyidik, dan ia tinggal tanda tangan. Alasan lain, pihak penyidik tidak memenuhi janjinya untuk tidak menahannya jika menurut pada penyidik.

Rekayasa itu bermula saat ia dijemput pada satu hari dari rumahnya ke kantor polisi pukul 00.30. Pada dini hari itu Williardi didatangi dan diperiksa Direktur Reserse Kepolisian Daerah Metro Jaya, Wakil Direktur Reserse, dan tiga orang kepala satuan.

Menurut Williardi, para petinggi polri memintanya membuat BAP yang harus menjerat Antasari sebagai pelaku utama pembunuhan Nasrudin. “Waktu itu dikondisikan sasaran kita cuman Antasari. (Lalu BAP saya) disamakan dengan BAP Sigid (Haryo Wibisono), dibacakan kepada saya,” ujar Williardi tanpa wajah takut.

Dalam kesaksian berikutnya, Williardi pun menyebut nama Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Adiatmoko. Menurut dia, Adiatmoko juga memintanya membuat BAP demi kepentingan menjebloskan Antasari.

BAP yang dibuat Williardi pada tanggal 29-30 April ditolak penyidik karena Antasari tidak tersangkut. “Udah bikin apa saja yang terbaik untuk menjerat Pak Antasari. Dijamin besok pulang. Kami dijamin oleh pimpinan Polri tidak akan ditahan. Paling sanksi indisipliner,” kata Williardi mengulang perkataan Adiatmoko.

Karena jaminan itu, lanjut Williardi, ia bersedia menandatangani BAP yang sudah dibuat penyidik. Namun, yang terjadi keesokan harinya dalam berita televisi, Williardi diplot polisi sebagai salah satu pelaku pembunuhan Nasrudin.

Ia pun protes kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iriawan yang turut memeriksanya. “Janji mana? Tolong diklarifikasi. Kami tidak sejahat itu,” ujar Williardi.

Protes Willardi ini menuai reaksi dari teman sejawatnya. Kembali ia dijemput Brigjen (Pol) Irawan Dahlan dan langsung dibawa ke kantor Adiatmoko.

Sambil minum kopi, ia ditanya apakah kenal dengan Edo, Jerry Hermawan Lo, Antasari Azhar, dan Sigid Haryo Wibisono. Ia juga ditanya apakah pernah menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Edo dari Sigid.

Williardi mengiyakan semua pertanyaan, tanpa tahu ia sedang disidik. Mendengar pengakuan Williardi, Adiatmoko meminta bawahannya untuk langsung menahan Williardi.

“Lho kok cuma nyerahin uang ditahan?” ujar Williardi kepada Adiatmoko. Sejak saat itu sampai sekarang Williardi mendekam dalam tahanan.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Herri Swantoro di PN Jakarta Selatan siang tadi, Williardi juga mengaku dicap sebagai pengkhianat oleh teman-teman sejawatnya ketika ia protes kenapa ia akhirnya jadi terlibat dalam kasus pembunuhan dan ditahan.

Protes kerasnya itu malah ditanggapi dingin oleh penyidik. “Itu perintah pimpinan,” begitu jawaban yang dia dapat saat ia mengungkapkan kenapa ia ditahan.

Penasaran siapa yang dimaksud dengan pimpinan, Tim Kuasa Hukum Antasari yang diketuai Juniver Girsang bertanya kepada Williardi siapa yang dimaksud pimpinan. “Kalau bicara pimpinan, pimpinan kami ya Kapolri,” jawab Williardi lantang.

Lebih jauh, rekayasa itu juga terjadi saat rekonstruksi. Dalam suatu pertemuan di kamar kerja Sigid, seolah-olah penyidik membuat adegan Antasari memberikan amplop coklat berisi foto Nasrudin kepada Williardi. Hal ini langsung dibantah oleh Williardi.

“Itu tidak benar. Kami menerima amplop itu langsung dari saudara Sigid. Tanpa ada Pak Antasari,” tutur Williardi. Dari awal memberikan kesaksian, Williardi tidak gentar membeberkan pernyataan yang dianggapnya benar.

Tak ada wajah takut darinya sekalipun beberapa pejabat berbintang ia sebutkan. Terdengar pula ia beberapa kali bersumpah untuk meyakinkan majelis hakim.

Selain nama-nama di atas, ia juga menyebut petinggi Polri, seperti Niko Afinta, Tornagogo Sihombing, dan Daniel. Jaksa penuntut umum yang diketuai Cirus Sinaga meminta nama-nama yang disebut Williardi supaya dihadirkan dalam persidangan.


ONEEditor: jimbon

PERSDANETWORK/BIAN HARNANSA
Terdakw a kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Wiliardi Wizar (kanan), memberikan pengakuan mengejutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (10/11). Pengakuan Wiliardi dalam sidang lanjutan membuat terdakwa Antasari Azhar (kiri) menitikkan air mata karena terharu.

“Skenario” untuk Jerat Antasari

Rabu, 11 November 2009 | 02:44 WIB

Jakarta, Kompas – Mantan Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Wiliardi Wizar mengaku, berita acara pemeriksaan dirinya dikondisikan. Keterangan dalam BAP itu disamakan dengan keterangan dalam BAP tersangka lain, Sigit Haryo Wibisono, dengan sasaran menjerat Antasari Azhar.

Kesaksian itu dipaparkan Wiliardi dengan suara nyaris berteriak histeris, Selasa (10/11), saat hadir dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Kata-kata Wiliardi itu disambut tepuk tangan sebagian pengunjung sidang. Bahkan, Antasari yang mengenakan kemeja batik menangis. Pengunjung di luar ruang sidang pun menyimak keterangan Wiliardi, yang diperdengarkan lewat pengeras suara.

Setelah Wiliardi mengemukakan kesaksiannya itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Herri Swantoro langsung menyatakan sidang dihentikan sementara (skors) selama 30 menit. Wiliardi dan Sigit juga menjadi terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nasrudin. Mereka disidangkan secara terpisah.

Setelah sidang dibuka kembali, penasihat hukum Antasari, antara lain Juniver Girsang, Denny Kailimang, Mohamad Assegaf, Hotma Sitompoel, dan Ari Yusuf Amir, bergantian menanyai Wiliardi soal BAP yang dikondisikan itu. Wiliard mengakui, perubahan BAP itu atas perintah pimpinan Polri. ”Siapa pimpinan yang dimaksud?” kata penasihat hukum.

”Oleh karena yang ngomong bintang dua, ya Kapolri-lah. Pimpinan saya, ya Kapolri-lah,” kata Wiliardi.

Wiliardi menjelaskan, semula ia sudah menandatangani BAP tanggal 29 April 2009. Namun, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri (saat itu) Inspektur Jenderal Hadiatmoko (kini Staf Ahli Kepala Polri) mendatangi dirinya. ”Saya minta kamu ngomong saja. Kamu dijamin pimpinan Polri tidak akan dihukum, didisiplinkan saja,” kata Wiliardi, mengutip Hadiatmoko.

Pukul 00.30, Wiliardi mengaku diminta membuat BAP baru untuk menjerat Antasari. Alasannya, BAP Wiliardi tanggal 29 April 2009 tak bisa untuk menjerat Antasari.

Namun, esok paginya ternyata diberitakan di televisi. Wiliardi mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iriawan (kini Wakil Direktur Keamanan dan Kejahatan Transnasional Bareskrim Polri) tentang klarifikasi dirinya tidak seperti itu. ”Tetapi, hari itu saya malah ditahan. Dua hari kemudian, saya protes, cabut semua. Saya akan cerita semua,” ujarnya.

BAP yang dicabut itu ternyata dijadikan jaksa sebagai dasar membuat dakwaan bagi Antasari.

Menurut Wiliardi, tanda tangannya sebagai persetujuan atas rekonstruksi perkara tak benar. Ia hanya diminta untuk menandatangani. Dengan demikian, tak benar jika ia menerima amplop coklat berisi foto Nasrudin dari Antasari, seperti disebutkan dalam dakwaan jaksa.

Tim jaksa yang diketuai Cirus Sinaga menanyakan soal rekonstruksi, yang disebutkan Wiliardi disetujui karena disuruh. ”Apakah saat rekonstruksi didampingi pengacara?” kata jaksa.

”Tidak! Tidak!” ujar Wiliardi sambil berteriak. Majelis hakim pun menegur Wiliardi agar bersikap sopan di persidangan.

Jaksa juga membacakan BAP Wiliardi tanggal 22 Juli 2009 dan 18 Mei 2009. Namun, Wiliardi menanggapi, ”Semua sudah saya cabut. BAP yang benar tanggal 29 April, yang lainnya bohong.”

Di luar ruang sidang, Juniver mengatakan, penjelasan Wiliardi membuat Antasari sangat kaget. ”Kita dengar dari saksi, terdakwa didudukkan di sini dengan cara diskenariokan,” katanya.

Ari Yusuf menambahkan, saat ditahan pada 4 Mei 2009, satu-satunya saksi yang menyebutkan keterlibatan Antasari adalah Wiliardi.

Antasari di luar sidang mengatakan, baru saat ini ia mendengar bagaimana cara orang menzalimi dirinya. ”Saya tidak mengeluh selama di tahanan. Yang penting kesabaran,” paparnya.

Seusai sidang, istri Wiliardi, Nova, kepada wartawan membenarkan keterangan suaminya mengenai perubahan BAP atas perintah pihak lain, yakni polisi. ”Dikasih tahu, supaya omong ini, omong itu. Saya sudah bilang, jangan. Bilang saja yang papa tahu, papa bicarakan,” katanya.

Wiliardi pertama kali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada 29 April 2009 sebagai saksi. Dalam sidang, ia menjelaskan, di rumah Sigit ada kamera CCTV yang bisa merekam suara dan gambar. ”Jika ada yang ngomong Pak Antasari bicara menghilangkan nyawa orang, tidak benar,” ujarnya lagi.

Kemarin, mantan Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Chairul Anwar juga memberikan kesaksian. Ia memimpin tim yang beranggotakan empat polisi, menyelidiki orang yang diduga meneror Antasari. Penyelidikan itu atas sepengetahuan Wakil Kepala Polri dan Kepala Polri.

Menurut Chairul, pada 3 Januari 2009 ia dipanggil Wakil Kepala Polri, diberi arahan agar penyelidikan dilakukan secara obyektif tanpa rekayasa. Pada 8 Januari 2009, Chairul dipanggil Kepala Polri dan diberi arahan tentang hal yang sama. ”Diminta proporsional, profesional, dan tidak keluar dari koridor hukum,” ujar Chairul.

Dari hasil penyelidikan tim diketahui alamat rumah, kantor, dan kendaraan yang digunakan Nasrudin. ”Dari hasil penyelidikan, tidak ditemukan indikasi tindakan membahayakan dari Nasrudin,” kata Chairul.

Tidak yakin

Secara terpisah, Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Sulistyo Ishak menyatakan tidak yakin dengan pengakuan Wiliardi, yang menyatakan dipaksa membuat BAP untuk menjerat Antasari. Wiliardi adalah komisaris besar dan pernah menjabat Kepala Polres.

”Apa ia tidak tahu peraturan dan proses pembuatan BAP? Saya kira ia tahu aturannya itu. Andai benar ada yang mengarahkan untuk menjerat Antasari, apa kepentingan polisi?” ujarnya.

Ia mengingatkan alat bukti tak hanya pengakuan, tetapi ada unsur lain yang akan dilihat hakim, yakni alibi dan keterangan saksi. Hakim di pengadilan akan mempelajari semua unsur itu.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna menjelaskan, polisi segera memenuhi permintaan kejaksaan untuk melengkapi pemeriksaan tambahan seorang saksi untuk melengkapi berkas perkara Chandra M Hamzah. (idr/sf/tri)

Menunggu Ketegasan Presiden

Rabu, 11 November 2009 | 02:43 WIB

Jakarta, Kompas – Beragam fakta telah terungkap dalam kasus dugaan kriminalisasi unsur pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, yang berujung pada rekomendasi dari Tim Delapan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kini, tinggal ketegasan Presiden untuk membuat keputusan yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Demikian rangkuman pendapat sejumlah kalangan yang ditemui secara terpisah, Selasa (10/11), menanggapi kelanjutan kasus dugaan kriminalisasi KPK.

Juru bicara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Suhandoyo, menilai penyidikan terhadap Bibit dan Chandra harus dihentikan sesuai rekomendasi Tim Delapan. ”Itu langkah terbaik,” katanya.

Seperti diberitakan, Tim Delapan menyatakan, pasal yang digunakan untuk menjerat Bibit-Chandra lemah. Bukti dan keterangan yang dimiliki Kepolisian Negara RI (Polri) tidak cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan.

Selain itu, Presiden juga harus memberikan peringatan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Bahkan, Akbar Faisal, anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, mengatakan, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pascarekomendasi Tim Delapan, Kepala Polri dan Jaksa Agung harus mundur dari jabatannya.

”Telah terjadinya kesalahan yang mendasar itu menunjukkan telah ada konspirasi besar dalam kasus Bibit dan Chandra. Sadapan KPK yang diputar di Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan hal itu. Karena itu, mundur menjadi langkah paling terhormat,” papar Akbar.

Ahmad Muzani, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, menambahkan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan kejaksaan akan meningkat jika penyidikan kasus Bibit dan Chandra tetap diteruskan.

Secara terpisah, Hendarman Supandji mengatakan akan mundur jika terbukti menyuruh anak buahnya atau pihak lain untuk memeras atau menerima suap. ”Saya tidak mengenal Ary Muladi dan Anggodo,” ujarnya.

Bumerang

Pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Ibnu Tricahyo, juga mengatakan, Presiden harus mengindahkan rekomendasi Tim Delapan. Jika tidak, akan menjadi bumerang bagi dirinya, berupa merosotnya kepercayaan masyarakat.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Airlangga, Katjung Maridjan. ”Kalau aparat penegak hukum tidak memedulikan hasil rekomendasi Tim Delapan, kepercayaan publik terhadap mereka, termasuk kepada Yudhoyono, akan menurun,” ujarnya.

Menurut Ibnu, Tim Delapan mendapat kepercayaan besar dari masyarakat karena dari kinerjanya yang independen, berani, dan gigih dalam melakukan upaya verifikasi. ”Tim itu tugasnya membantu Presiden. Jadi jangan diabaikan,” katanya.

Evaluasi kepolisian

Presiden Yudhoyono juga dinilai perlu segera mengevaluasi Kepala Polri sampai jajaran jenderal bintang tiga di kepolisian yang dinilai telah memaksakan proses penyidikan dan penahanan. ”Tanpa mengecilkan jasa Kapolri yang sudah berhasil memberantas terorisme, penyegaran perlu dilakukan. Soalnya, dampak dari persoalan ini meluas,” kata penggagas Tim Penanggulangan Korupsi Dewan Perwakilan Daerah, I Wayan Sudirta, kepada pers, Selasa.

Sebagai bekas advokat, Wayan mengingatkan bahwa kasus ini sesungguhnya merupakan fenomena gunung es karena kasus serupa juga banyak terjadi. Hanya saja, karena yang dirugikan bukan tokoh masyarakat, hal itu tidak terekspos luas.

”Momentum ini jangan dilewatkan, tetapi harus dimanfaatkan Presiden Yudhoyono untuk memberantas makelar kasus dalam program seratus harinya,” ujarnya.

Sudah optimal

Ketua Tim Delapan (Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Pimpinan KPK) Adnan Buyung Nasution kepada Kompas, Selasa malam di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, mengatakan, sikap Presiden yang hanya menyerahkan rekomendasi sementara Tim Delapan kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk masukan dan pertimbangan dinilai sudah cukup optimal.

”Saya kira sudah optimal karena Presiden menghadapi masalah besar. Di satu sisi Polri meyakini ini sudah pemerasan, begitu juga Kejaksaan Agung juga sudah apriori dan menilai kasus tersebut sudah cukup bukti. Padahal, waktu itu belum digelar perkara. Jadi, sikap Presiden itu sudah optimal untuk tidak terlalu jauh mencampuri,” ujarnya.

Menurut Buyung, kini Polri dan Kejaksaan Agung yang justru harus lebih berani mengambil sikap lebih optimal lagi sesuai dengan kewenangannya.

Hal senada disampaikan anggota Tim Delapan, Todung Mulya Lubis. ”Presiden memang tidak mungkin melakukan intervensi lebih jauh. Presiden yang jelas sudah berkomunikasi dengan Polri dan Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agung mengembalikan kasus ini, ini sudah arif,” ujarnya.

”Sekarang bolanya ada di Polri. Polisi yang akan menentukan,” kata Todung.

Menggelitik

Mengenai hasil pertemuan tim dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Todung Mulya mengatakan, ”Kami pertanyakan kok ada inisiatif dari kepolisian untuk ikut memfasilitasi perlindungan saksi yang dilakukan LPSK? Ini pertanyaan yang menggelitik kami dan menimbulkan tanda tanya ada apa di balik ini.”

”Sangat mungkin di balik ini saya melihat adanya makelar kasus, mafia hukum yang justru kita ingin berantas. Jadi, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap lagi dalam menyusun rekomendasi,” ujar Todung. (NTA/ANO/SUT/NWO/HAR)

Tim Delapan Temukan Ada Pelanggaran di KPK

Rabu, 11 November 2009 23:09 WIB     
Penulis : Maya Puspita Sari
JAKARTA–MI: Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atau Tim Delapan mendapatkan informasi mengenai berbagai pelanggaran proses internal di KPK.Hal itu diungkapkan juru bicara Tim Depalan Anies Baswedan di Jakarta, Rabu (11/11). Hal itu diungkapkan setelah meminta keterangan beberapa pihak terkait kasus Bibit dan Chandra. Mereka yang diminta keterangan yakni mantan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga, mantan JAM Intel Wisnu Subroto, Deputi Penindakan KPK Ade Raharja, dan mantan Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo. Pemeriksaan keempat orang tersebut dilakukan secara terpisah dan berlangsung sekitar lima jam.

AH Ritonga mendapat giliran pertama diperiksa. Ia mulai diperiksa sekitar pukul 13.50 dan meninggalkan gedung Dewan Pertimbangan Presiden secara diam-diam.  Begitu pula dengan Wisnu Subroto dan Ade Raharja. Keduanya meninggalkan gedung Wantimpres diam-diam tanpa memberikan keterangan apapun kepada pers.  Hanya Bambang Widaryatmo yang bersedia memberikan keterangan pers usai bertemu Tim Delapan.

Anggota Tim Delapan Anies Baswedan mengungkapkan, pemeriksaan terhadap AH Ritonga dan Wisnu Subroto untuk menelisik adanya dugaan keterlibatan Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan kasus Bibit dan Chandra. Dugaan itu berkaitan dengan rekaman pembicaraan telepon keduanya dengan Anggodo Widjojo, adik tersangka kasus korupsi Anggoro Widjojo. “Mengapa Anggodo berkali-kali bisa menghubungi mereka. Apa konteksnya,” tegas Anies yang juga Rektor Universitas Paramadina itu.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap Ade Raharja dilakukan untuk mengetahui gambaran secara umum soal proses penyadapan dan mekanisme penerbitan surat cekal. “Serta verifikasi lebih jauh soal dugaan keterlibatan Pak Ade karena uang yang diduga berasal dari Anggodo diberikan kepadanya melalui Ary Muladi untuk kemudian disalurkan kepada pejabat KPK,” tutur Anies.

Dari keterangan yang diberikan Bambang Widaryatmo, Tim Delapan mendapatkan informasi mengenai berbagai pelanggaran proses internal di KPK.  “Ada proses-proses yang harus diperbaiki di KPK. Ini penting untuk kami dalam menyusun rekomendasi secara komprehensif dengan menyentuh berbagai faktor internal mengapa kasus ini bisa terjadi,” ujar Anies.

Namun, ia menegaskan, berbagai informasi pelanggaran prosedural yang diungkapkan Bambang tidak secara langsung berkaitan dengan kasus yang menjerat Bibit dan Chandra. “Ini konteksnya KPK secara institusi, bukan spesifik kasus Bibit dan Chandra,” tambah Anies.

Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution berharap, berbagai keterangan dan informasi yang disampaikan bisa menjadi masukan berharga bagi reformasi lembaga penegak hukum di Indonesia.

“Dari keterangan Bambang terungkap dugaan di dalam tubuh KPK, ada hal-hal yang janggal dan dikhawatirkan tidak beres terkuak dalam pemeriksaan hari ini. Artinya, bukan hanya Kepolisian tapi juga memverifikasi proses hukum yang terjadi di KPK. Kita melihat bahwa KPK juga bukan malaikat,” tutur Adnan.

Kendati demikian, Adnan menegaskan, tidak ada perubahan posisi maupun rekomendasi dari Tim Delapan dalam kasus Bibit dan Chandra. “Kita melihat ini secara objektif dan netral. Tapi posisi dan rekomendasi kami tetap tidak berubah, bahwa ada bukti-bukti yang lemah dalam kasus Bibit dan Chandra serta masih ada missing link dalam kasus ini,” tukas Adnan. (MP/OL-03)

Hukum
Jaksa Agung Hendarman Supandji:
Polisi tidak Serahkan BAP Asli Williardi Wizard

 

Rabu, 11 November 2009 22:20 WIB
DPR Akan Terima Laporan Audit Century 20 November

 

Rabu, 11 November 2009 21:21 WIB
Kasus Antasari Tunjukkan Kesewenangan Penyidik

 

Rabu, 11 November 2009 21:14 WIB
DPD Masih Lemah Tanggapi Situasi Politik

 

Rabu, 11 November 2009 19:44 WIB
Keterangan Williardi tidak Pengaruhi Kasus Antasari

 

Rabu, 11 November 2009 19:35 WIB
Gugatan Bibit-Chandra
MK Kemungkinan Keluarkan Putusan Pekan Depan

 

Rabu, 11 November 2009 19:26 WIB
Kasus Dua Pimpinan KPK Bibit dan Chandra
Tim Delapan Mulai Susun Rekomendasi Final

 

Rabu, 11 November 2009 19:23 WIB
Pengamanan MK
Mahfud Banyak Terima Usulan

 

Rabu, 11 November 2009 18:43 WIB
Kapolri Tegaskan tidak Ada Tekanan Kepada Williardi

 

Rabu, 11 November 2009 16:11 WIB
Kisruh KPK-Kepolisian
Presiden Harus Cepat Tanggap

 

Rabu, 11 November 2009 15:31 WIB
Pengakuan Williardi
Tim Delapan Makin Yakin Adanya Upaya Pelemahan KPK

 

Rabu, 11 November 2009 15:18 WIB
Dugaan Korupsi Bank Century Dilaporkan ke KPK

 

Rabu, 11 November 2009 14:40 WIB
MH Ritonga Beri Keterangan kepada Tim Delapan

 

Rabu, 11 November 2009 14:29 WIB
Kasus Sisminbakum
Kejagung Periksa Yusril

 

Rabu, 11 November 2009 14:25 WIB
Komnas HAM Tindak Lanjuti Laporan Kuasa Hukum Antasari

 

Rabu, 11 November 2009 14:16 WIB
Kuasa Hukum Antasari Datangi Komnas HAM

 

Rabu, 11 November 2009 14:14 WIB
Todung Sedih Dengar Kesaksian Williardi

 

Rabu, 11 November 2009 11:39 WIB
Kapolri Ragukan Kesaksian Williardi

 

Rabu, 11 November 2009 11:35 WIB
Keterangan Williardi Wizard Perburuk Citra Polri

 

Rabu, 11 November 2009 10:25 WIB
Artidjo:
Dua dari Tiga Hakim Masuk Neraka

 

Rabu, 11 November 2009 08:40 WIB
Kasus Bank Century
Kejaksaan Agung Periksa Dirut Bank Mutiara

 

Selasa, 10 November 2009 21:25 WIB
Lintas Agama Desak Rekomendasi Tim 8 Dijalankan

 

Selasa, 10 November 2009 20:27 WIB
KPK Panggil Gubernur Sulut

 

Selasa, 10 November 2009 20:03 WIB
Kejaksaan Harus Keluarkan SP3 Kasus Bibit-Chandra

 

Selasa, 10 November 2009 19:49 WIB
Ketut Sudiharsa Berkilah Soal Hubungannya dengan Anggoro

 

Selasa, 10 November 2009 19:28 WIB
Tim Delapan Bertemu LPSK
Ada Indikasi Terjadi Mafia Peradilan

 

Selasa, 10 November 2009 19:25 WIB
Pejabat Publik tidak Boleh Takut Disadap

 

Selasa, 10 November 2009 18:57 WIB
Kasus Pimpinan KPK
Pers Tidak Lakukan Penghakiman

 

Selasa, 10 November 2009 18:54 WIB
Kasus Pimpinan KPK
Polri tidak Akan Lindungi Yulianto

Selasa, 10 November 2009 18:41 WIB
Kasus Pimpinan KPK
LPSK Siap Tindaklanjuti Temuan Tim Delapan

Selasa, 10 November 2009 17:46 WIB
Tim Delapan akan Telusuri Mafia Peradilan di Indonesia

Selasa, 10 November 2009 17:40 WIB
Kasus Pimpinan KPK
Tim Delapan Panggil LPSK

Selasa, 10 November 2009 17:05 WIB
Polisi Sidik Enam Kasus untuk Sangkakan Anggodo

Selasa, 10 November 2009 16:27 WIB
Polri Tetap Lanjutkan Kasus Bibit-Chandra

Selasa, 10 November 2009 16:20 WIB
Proses Hukum Kasus Chandra-Bibit Tetap Berjalan

Selasa, 10 November 2009 14:25 WIB
Rekomendasi Tim Delapan
DPR Minta Presiden Segera Lakukan Kajian

Selasa, 10 November 2009 13:58 WIB
LPSK tidak Bisa Lindungi Tersangka

Selasa, 10 November 2009 13:42 WIB
Presiden Disarankan Terima Rekomendasi Tim Delapan

Selasa, 10 November 2009 13:12 WIB
Kasus Pimpinan KPK
Kejagung Kembalikan Berkas Chandra ke Bareskrim

Selasa, 10 November 2009 07:12 WIB
Kasus Pimpinan KPK
Polri tidak Miliki Cukup Bukti Kuat

Selasa, 10 November 2009 03:59 WIB
Kasus Dua Pimpinan KPK Bibit dan Chandra
Waspadai Hukum Pidana untuk Ganyang Mafia

Selasa, 10 November 2009 00:09 WIB
10
Nov
09

Hikmah : Ruh Ibadah

Ruh Ibadah

By KH Didin Hafidhuddin
Senin, 09 November 2009 pukul 11:24:00

 

Ruh IbadahNOVIASYAHIDAH.COM

Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Akhlak Seorang Muslim (1983: 5-6) menyatakan bahwa meskipun ibadah-ibadah yang diperintahkan ajaran Islam sangat bervariasi cara dan bentuknya, seperti misalnya shalat yang menekankan pada aspek ucapan dan perbuatan; ibadah zakat tekanannya pada pengeluaran sebagian harta yang dimiliki; ibadah shaum (puasa) pada upaya untuk menahan diri (imsak) dari makan, minum, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari selama satu bulan penuh; ibadah umrah dan haji tekanannya pada kekuatan fisik dan kekuatan harta (isthitha’ah), namun ibadah-ibadah tersebut memiliki ruh dan napas yang sama. Yakni, terbentuknya akhlak yang mulia dalam kehidupan seorang Muslim. Akhlak mulia itu tercermin terutama setelah yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah tersebut.

Seorang Muslim yang shalatnya khusyuk, di samping ketika melaksanakannya tepat dan benar, juga setelah shalat orang tersebut berusaha menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Yaitu, perbuatan yang merusak diri, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Seperti misalnya menjauhkan diri dari memfitnah, mengadu domba, mengkorup (korupsi) harta negara, memutuskan tali silaturahmi, hanya pandai menghujat tetapi tidak pernah menginstrospeksi diri, kikir, hasad dan dengki, serta perbuatan-perbuatan buruk lainnya.

Allah SWT berfirman: Bacakan apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab (Alquran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan, sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah lain). Dan, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 29: 45).

Zakat, infak, dan sedekah yang ditunaikan, sesungguhnya mengantarkan pada kesucian jiwa dan harta (QS 9: 103) serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Bahwa, pada setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain.

Allah SWT berfirman tentang sifat-sifat orang mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan: Dan sesungguhnya pada harta mereka terdapat bagian tertentu bagi orang yang meminta ataupun yang tidak meminta.” (QS 70: 24-25).

Shaum yang dilakukan dengan benar akan mengantarkan pelakunya pada perilaku takwa dan kemampuan mengendalikan diri yang sangat tinggi (QS 2: 183). Demikian pula ibadah haji dan umrah, akan menumbuhkan ruh dan napas pengorbanan yang tinggi, persamaan, ukhuwah, dan persaudaraan antara sesama Muslim, dan mujahadah (kesungguhan) dalam melakukan berbagai tugas pengabdian kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia.

Atas dasar itu semua, maka ruh dan napas ibadah inilah yang harus senantiasa kita tumbuh kembangkan agar di tengah-tengah berbagai kerusakan dan degradasi moral yang terjadi sekarang ini, kaum Muslimin tetap memiliki integritas pribadi dan moral yang tinggi yang mampu meredam berbagai perilaku yang merusak. Wallahu a’lam bis shawab. - ahi

10
Nov
09

Kenegaraan : Kehilangan Indonesia, Timbul Bencana

Kehilangan Indonesia, Timbul Bencana

Selasa, 10 November 2009 | 02:35 WIB

Indonesia adalah negeri para pejuang, bukannya negeri para begundal. Itulah sebabnya setiap tahun kita memperingati Hari Pahlawan. Dalam ungkapan Bung Hatta, ”Bagi kami, Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan dan untuk mewujudkannya, setiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.”

Berjuang, ”berusaha dengan segala tenaga dan kemampuan” itulah urat nadi keindonesiaan, yang membuat ia ada dan melangsungkan keberadaannya. Tekad perjuangan ini bukanlah retorika kosong dari suatu politik pencitraan, melainkan didarahi oleh pengalaman keterjajahan, ketertindasan, dan penderitaan yang membuat para pendiri bangsa memiliki penghayatan yang dalam tentang arti keadilan dan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya.

Itulah sebabnya, dalam Pancasila, kata ”keadilan” ditonjolkan dengan menempatkannya di dua sila sekaligus. Pada sila kedua, keadilan dijadikan landasan nilai perjuangan; pada sila kelima, keadilan itu dijadikan tujuan perjuangan.

Dengan itu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita alasan (landasan) dan tujuan perjuangan kebangsaan. Sedemikian terangnya alasan, isi, dan haluan perjuangan keindonesiaan itu sehingga seorang ahli sejarah, Rutger, menyatakan, ”Dari semua negara di Asia Tenggara, Indonesia-lah yang dalam konstitusinya pertama-tama dan paling tegas memberikan latar psikologis yang sesungguhnya dari perjuangan revolusi melawan penjajahan. Dalam filsafat negaranya, Pancasila, dilukiskannya alasan dan tujuan secara lebih mendalam dari revolusi itu.”

Jika Indonesia ada karena perjuangan dan komitmen luhur menegakkan cita-cita kemanusiaan dan keadilan, Indonesia terancam karam seiring dengan pemudaran tekad kejuangan dan komitmen keadilan.

Indonesia telah lolos dari berbagai ujian kemelaratan dan penderitaan sejauh masih ada semangat perjuangan dan solidaritas kemanusiaan. Namun, daya hidup dan karakter keindonesiaan justru goyah saat ketamakan dan kezaliman kuasa menari di atas penderitaan rakyat banyak. Kemiskinan memang membuat bangsa ini tidak memiliki banyak hal, tetapi keserakahan membuat bangsa ini kehilangan segalanya.

Kehilangan terbesar dari bangsa ini bukanlah kemerosotan pertumbuhan ekonomi, melainkan kehilangan harga diri, yang membuat para abdi negara lebih rela menjadi pelayan cukong ketimbang pelayan rakyat.

”Aib terbesar,” kata Juvenalis, ”ketika kamu lebih mementingkan kehidupan ketimbang harga diri, sementara demi kehidupan itu sendiri engkau telah kehilangan prinsip-prinsip kehidupan.”

Pintu masuk korupsi

Kehilangan harga diri menjadi pintu masuk bagi keberanian korupsi. Adapun korupsi dari pejabat tinggi merupakan sumber pembusukan moral dan komitmen keadilan. Dalam peribahasa Latin dikatakan, corruptio optima pessima, pembusukan moral (korupsi) dari orang yang tertinggi kedudukannya adalah yang paling buruk.

Pembusukan moral negara terjadi ketika lembaga kepolisian dan kejaksaan yang mestinya menegakkan hukum justru menjadi manipulator hukum; lembaga parlemen yang mestinya mengontrol pemerintah justru menjadi juru stempelnya; birokrasi yang mestinya melayani rakyat justru menjadi sarang para penyamun dan makelar proyek; kepala negara yang mestinya menegakkan ”kebajikan dan keadilan tertinggi” (summon bonum) di atas formalitas hukum justru mengalah pada kerangkeng prosedural dalam kerangka keseimbangan kekuasaan; dan akan lebih gawat lagi jika pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi pun menggunakan institusinya untuk tujuan korupsi.

Pembusukan moral negara ini akan sempurna bilamana para pejabat dan institusi kenegaraan menyalahgunakan fungsinya dalam rangka melayani kepentingan para sindikat partikelir.

Sekitar setengah abad yang lalu, Bung Hatta mewanti-wanti agar negara ini tidak jatuh ke tangan sindikalisme yang akan membuat Republikanisme ini tersungkur di bawah kendali mafioso. Malangnya, drama demi drama yang dipertontonkan para pejabat publik dalam kaitan dengan masalah korupsi akhir-akhir ini mendekati kekhawatiran Bapak Bangsa itu bahwa Republik ini terjerembab oleh ”sindikalisme buaya yahud”.

Situasi kegentingan ini harus menjadi panggilan sejarah baru pada Hari Pahlawan. Bahwa kita semua terancam ”kehilangan Indonesia”. Hal ini mengingatkan kita pada pernyataan Perdana Menteri Belanda Hendrik Colijn sekitar tahun 1938.

Ketika menanggapi petisi Soetardjo, anggota parlemen Hindia Belanda, yang menuntut kemerdekaan Indonesia, Colijn mengatakan, ”Indie verloren rampspoed geboren (Kehilangan Indonesia, timbul bencana).”

Dengan tekad kejuangan dan komitmen keadilan, Indonesia pun merdeka, yang menimbulkan kehilangan dan bencana besar bagi Belanda. Namun, dengan redupnya daya juang dan komitmen keadilan yang menjadi roh keindonesiaan, kini giliran bangsa sendiri terancam kehilangan Indonesia.

Kehilangan Indonesia akan merupakan suatu bencana besar atas rontoknya cita-cita besar mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Indonesia memanggil, ”Save our nation!” Kepahlawanan tampak ketika dalam dada yang kecil ada keberanian besar. Kepengecutan juga tampak ketika dalam dada yang besar tersembul keberanian kecil. Berani karena benar, takut karena salah. Itulah jiwa kepahlawanan yang harus digelorakan kembali.

Yudi Latif Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan

10
Nov
09

Kepahlawanan : Pattimura Dihukum Mati Belanda

Pattimura, Pahlawan asal Maluku yang Dihukum Mati Belanda
Senin, 9 November 2009 | 21:51 WIB

AMBON, KOMPAS.com – Pattimura patut diteladani dan jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Maluku dan Indonesia perlu diperingati pada hari Pahlawan, kata salah seorang cucu keturunan Pattimura, Marcellina Matulessy.

“Pattimura telah berjuang untuk kemerdekaan Maluku dan Indonesia. Ia patut dikenang saat hari Pahlawan dan jiwa kepahlawanannya harus menjadi teladan bagi generasi muda,” katanya di Ambon, Senin.

Menurut Marcellina, Thomas Matulessy atau yang lebih dikenal dengan nama Kapitan (panglima perang) Pattimura adalah putera Maluku yang berjuang melawan penjajah Belanda, hingga akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di Benteng Niuew Victoria pada tahun 1817 saat usianya baru 34 tahun.

Wanita berusia 56 tahun itu mengatakan, semangat kakek buyutnya itu patut dijadikan teladan bagi generasi muda untuk ikut membangun bangsa dan negara agar lebih maju dan makmur di masa datang.

Ia juga mengatakan, saat ini penjajahan oleh bangsa asing sudah tidak ada, tetapi belum seluruh warga bangsa Indonesia merdeka akibat penindasan modern, yang dilakukan sebagian warga bangsa sendiri yang tidak bertanggung jawab.

“Generasi sekarang harus mencontoh perjuangan para pahlawan dengan cara ikut menciptakan kesejahteraan bangsa, dan bukan sebaliknya merampas hak dari orang lain yang berarti merampas kemerdekaannya,” katanya.

Marcellina lebih jauh berpendapat, nilai-nilai kepahlawanan masyarakat Maluku yang sekarang tidak seperti pada jaman kakek nenek dan orang tuanya, yang menganggap peringatan hari Pahlawan sebagai sesuatu yang sakral dan pantas untuk diperingati sebagai salah satu bentuk ungkapan terima kasih atas jasa-jasa mereka.

“Masyarakat sekarang lebih menganggap peringatan hari Pahlawan sebagai formalitas saja, bukan dari maknanya. Kalau tak ada mereka maka kita tidak mungkin bisa menghirup udara kemerdekaan,” katanya.

Dukung SBY
Marcellina mengakui dirinya sangat mendukung kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena telah terbukti sangat memperhatikan masyarakat kecil. Meski demikian, ia berharap pemerintahan SBY Jilid II lebih memperhatikan anak cucu dan keturunan dari para pahlawan.

“Semoga SBY tetap memperhatikan rakyat kecil, juga kesejahteraan dari keturunan pahlawan Indonesia, tanpa mereka negara ini tak akan pernah ada,” ujar Marcellina.

Sementara itu, Alberth Matulessy (23), keponakan dari Marcellina Matulessy, mengatakan dirinya sebagai keturunan Pattimura tidak ingin mempermalukan pahlawan tersebut. Karena itu, sejak masih di bangku pendidikan ia meneladani “kerja keras” Pattimura dalam berjuang meraih kemerdekaan dengan cara giat belajar demi mencapai cita-cita.

“Saya meneladani perjuangannya dengan belajar keras untuk bisa lebih maju,” katanya.

Alberth adalah polisi yang bertugas di Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Sebelumnya ia berprofesi sebagai vokalis band indie di kota Ambon. Alberth meninggalkan band tersebut, karena sebagai abdi negara ia ingin seperti Pattimura memberikan yang terbaik bagi Tanah Air.

Dalam kenangan Alberth,  moyangnya, Thomas Matulessy lahir di Negeri Haria, Porto, Pulau Saparua, Maluku pada 8 Juni 1783. Kapitan Pattimura dan rekan- rekannya seperti Said Perintah, Anthony Reebhok, Paulus Tiahahu dan putrinya Christina Martha Tiahahu menyerang benteng Duurstede di Saparua pada 15 Mei 1817.

Semua warga Belanda, termasuk Residen van de Berg dibunuh, kecuali anak lelakinya berumur lima tahun yang diselamatkan dan diberi nama van de Berg van Saparua.

Kapitan Pattimura ditangkap pada 12 Nopember 1817. Pahlawan nasional ini terpengaruh bujuk rayu dari penjajah Belanda sehingga pada akhirnya dihukum mati  di depan Benteng Niuew Victoria 16 Nopember 1817.


KSP

Editor: ksp

Sumber : Antara

10
Nov
09

Anti Korupsi : Menata Ulang KPK

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-09Menata Ulang KPK
Oleh: Adrianus Meliala, Kriminolog UI

Pada saat dukungan masyarakat begitu kuat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pimpinannya, penulis berpikir ulang tentang eksistensi lembaga itu bisa dianggap memusuhi publik. Bukan hanya itu, penulis juga bisa dianggap sebagai koruptor, atau sedikitnya pendukung para koruptor.

Masalahnya, di muka bumi ini tidak pernah ada satu hal pun yang hanya menghadirkan satu dimensi pemahaman, atau satu dimensi kegunaan. Selalu minimal terdapat dua dimensi yang kontras: untung-rugi, baik-buruk, keras-lunak, dan sebagainya.

Terkait kekontrasan itu, orang-orang tua kita memiliki filosofi “semua ada hikmahnya”. Ada pula yang menyebutnya sebagai blessing in disguise. Oleh karenanya, tulisan ini berpretensi mengemukakan hikmah atau blessing in disguise tersebut ketimbang menyudutkan KPK

Empat Alasan
Jika benar bahwa awal dari segala masalah ini adalah karena ada pejabat Polri yang sebal dengan KPK dan mulai membalas dengan cara menyidik dua pimpinan KPK (Bibit dan Chandra), sejatinya itu bukan cerita baru. Banyak pejabat Polri maupun Kejaksaan sebal dengan hadirnya KPK karena empat alasan.

Pertama, kehadiran UU KPK (UU 30/2002) menjadikan Polri dan Kejaksaan macan ompong dalam penyidikan kasus korupsi.

Kedua, walau tidak lagi berwenang, Polri dan Kejaksaan harus merelakan penyidik muda terbaik serta jaksa penuntut umum berusia muda dan terbaik bekerja untuk KPK selama beberapa waktu.

Ada kabar pula, ketika kembali, penyidik dan penuntut umum belia itu banyak yang bertingkah karena merasa gajinya kurang besar dibanding saat bertugas di KPK.

Ketiga, tidak hanya secara hukum diberi kewenangan besar, anggaran belanja KPK sendiri juga besar dan membuat iri Polri dan Kejaksaan. Terkait itu, apabila KPK berhasil mengungkap kasus-kasus besar, biasanya muncul ungkapan sinis dari para perwira Polri dan aparat Kejaksaan.

Keempat, ini yang paling membuat geram, adalah KPK bukan organisasi yang bisa dikendalikan atau diajak kongkow-kongkow. Terhadap instansi Polri dan Kejaksaan pun, KPK yang tidak memiliki beban moril ataupun beban sejarah, dengan enteng mengarahkan tombak penyidikannya.

Mengapa selama ini kejengkelan itu hanya tinggal sebagai perasaan dalam hati, tak lain karena adanya sinyal yang jelas dari pimpinan puncak, yakni Presiden RI. Ketika Megawati Soekarnoputri membentuk KPK, tidak ada yang berani melawannya. Demikian pula ketika melihat determinasi Presiden SBY pada masa jabatan pertama.

Namun, ketika Presiden SBY mulai bicara normatif, atau bertindak berbeda dengan yang diucapkan, maka ada kemungkinan itu dilihat sebagai indikasi bahwa pimpinan puncak mulai setengah hati dengan KPK. Kejengkelan dalam hati pun mulai diluapkan.

Lima Cara

Namun demikian, upaya pelemahan KPK tampaknya hanya akan menjadi cerita. Luasnya dukungan rakyat, yang terjelma melalui pendapat-pendapat yang dilontarkan di media massa maupun media online, sungguh suatu indikator terang-benderang perihal masih dibutuhkannya KPK dengan format sekuat sekarang.

Apalagi, jika kita melakukan survei, akan sedikit sekali orang yang berpendapat bahwa praktik korupsi sudah benar-benar hapus, dan orang-orang pun sudah sepenuhnya kapok untuk korupsi. Benar bahwa kehadiran KPK satu dekade terakhir ini sungguh membawa perubahan. Orang yang tadinya melakukan korupsi terang-terangan, sekarang ketakutan luar biasa dan mengubah modus menjadi sembunyi-sembunyi dan dalam jumlah kecil-kecilan. Korupsi dan koruptor memang sudah pingsan, namun akan bangun lagi nanti ketika penjaganya dilemahkan.

Di pihak lain, secara realita kita juga mengharapkan para pimpinan KPK menyadari bahwa mereka tidak muncul dalam ruang vakum. Sudah ada pemain (baca: jagoan) yang menggeluti korupsi sebelum KPK ada, yakni polisi dan jaksa. Posisi dan peran mereka dengan demikian perlu diperhitungkan, perasaan mereka pun perlu dijaga.

Dalam kaitan itu, penulis mengusulkan lima hal guna mencegah intrik atau pergesekan antarlembaga penegak hukum terjadi lagi.

Pertama, tidak lagi memakai metode penyidik cabutan atau jaksa penuntut umum cabutan. Orang-orang cabutan itu dikhawatirkan memiliki loyalitas ganda. Disarankan, KPK dengan tegas mengatakan kepada Kapolri atau Jaksa Agung bahwa selama mereka bekerja untuk KPK, mereka tidak boleh menerima perintah dari pihak lain.

Sebenarnya, yang paling ideal adalah KPK merekrut penyidik dan penuntut umum sendiri. Namun, ini terkendala dengan status KPK sebagai lembaga nonpermanen, yang akan hilang tatkala esensi korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah hilang.

Kedua, tidak perlu sering-sering mengadakan rapat koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Rapat seperti itu mirip dengan buah yang indah dilihat tapi asam rasanya, alias hanya enak dilihat di permukaan. Sudah jelas bahwa Polri dan Kejagung tidak bisa dibandingkan dengan KPK, maka untuk apa rapat koordinasi? Rapat koordinasi hanya cocok yang bisa mengkombinasikan secara apple to apple kewenangan dan limitasinya masing-masing.

Ketiga, walau Polri dan Kejaksaan sudah membuka diri untuk diadakan penyelidikan di dua lembaga tersebut, untuk sementara keduanya tidak perlu disadap atau dijadikan target operasi. Biarlah dua lembaga itu menunaikan janjinya pada bangsa ini untuk melakukan reformasi birokrasi secara tuntas, termasuk membereskan fungsi penegakan hukum.

Keempat, apabila KPK dikecam karena menyatakan akan masuk atau tidak akan masuk ke Polri atau Kejaksaan, pastikan bahwa si kap konsisten itu muncul pada kasus-kasus lain pula. Ini penting agar dugaan “tebang pilih” tidak lagi marak.

Dewasa ini, memang masih terdapat kecurigaan bahwa soal masuk atau tidak masuk ke suatu lembaga itu bukanlah sesuatu yang sudah seharusnya, melainkan by design. Jika dibantah bahwa tidak demikian, lalu bagaimana KPK menjelaskan bahwa mereka tidak pernah aktif di tubuh Departemen Pertahanan dan TNI?

Kelima, KPK perlu bermain cantik agar ikan yang dikejarnya bisa tertangkap tanpa membuat kolam keruh. Untuk itu, KPK tidak perlu menempatkan diri menjadi sesuatu yang mengancam orang lain.

Dengan demikian, sudah waktunya KPK beralih dari sekadar pengungkapan kasus demi kasus, menuju pembenahan yang sistematis, mengedepankan fungsi pencegahan dan mengupayakan suasana antikorupsi sebagai sesuatu yang berkelanjutan dan berdaya tahan. *

10
Nov
09

Perbankan : Kasus Bank Century, Istilah Sistemik Yang Bersayap

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-09Istilah “Sistemik” yang Bersayap

Kasus Bank Century

Kwik Kian Gie

Untuk pertama kalinya, Boediono, yang begitu erat keterkaitannya dengan kasus Bank Century (BC) dan sekarang wakil presiden, memberikan keterangan tentang BC seusai salat Jumat, 6 November yang lalu. Jelas saja dia harus membela bahwa suntikan dana yang demikian besar untuk bank yang demikian kecil memang diperlukan, karena dia dalam kedudukan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) adalah tokoh kunci ketika bail out yang kontroversial dilakukan.

Dikatakan bahwa bail out dilakukan untuk menghindari efek domino yang sistemik, tidak untuk menyelamatkan bank, dan juga tidak untuk menyelamatkan kepentingan deposan besar. Dikatakan juga, harus dibedakan antara tindak kejahatan dan tindakan penyelamatan. Dan penyelamatan itu tidak untuk kepentingan eksistensi bank-nya, tidak untuk kepentingan deposan besar, tetapi untuk menghindari kerusakan dunia perbankan secara sistemik.

Wapres Boediono tidak mengemukakan data dan fakta dalam pernyataannya. Kalau dia boleh membentuk opini publik dengan cara demikian, saya merasa juga boleh mengemukakan data dan fakta yang termuat dalam berbagai media massa dan yang termuat dalam “Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century” yang ditulis oleh BPK dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2009 oleh Suryo Ekawoto Suryadi selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan. Apa semua data dan fakta tersebut? Antara lain sebagai berikut.

Kelahiran BC yang sangat bermasalah beserta keseluruhan proses kerusakannya dibiarkan secara sistemik oleh BI. Laporan Keuangan Bank Pikko dan Bank CIC, yang dinyatakan disclaimer oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dijadikan dasar merger. Pemegang saham pengendali yang tidak memenuhi fit and proper test tetap dipertahankan. Pengurus bank, yaitu direksi dan komisaris, ditunjuk tanpa melalui fit and proper test. Oleh karena kesulitan likuiditas yang dihadapinya, BC mengajukan permohonan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) kepada BI pada tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun. Permohonan tersebut diulangi pada 3 November 2008. Karena pada saat mengajukan permohonan FPJP, posisi CAR BC menurut analisis BI adalah positif 2,35% (posisi 30 September 2008), sedangkan persyaratan untuk memperoleh FPJP sesuai dengan PBI No. 10/26/PB/2008 tentang FPJP Bank Umum, CAR-nya minimal harus 8%, BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Secara sistemik, pada 14 November 2008, BI mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8% menjadi CAR minimal positif (asalkan di atas 0%). Dengan perubahan ketentuan tersebut dan dengan menggunakan posisi CAR per 30 September 2008 sebesar positif 2,35%, BI menyatakan bahwa BC memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Sementara itu, hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa CAR BC pada 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53%, sehingga seharusnya BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Selain itu, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan sebesar Rp. 469,99 miliar ternyata tidak secured.

Berdasarkan perubahan PBI tersebut, pada 14 November 2008, BI menyetujui pemberian FPJP kepada BC. Jumlah FPJP yang telah disalurkan kepada BC adalah Rp 689,39 miliar yang dicairkan pada 14 November 2008 sebesar Rp 356,81 miliar, 17 November 2008 sebesar Rp 145,26 miliar, dan 18 November 2008 sebesar Rp. 187,32 miliar.

Digerogoti Pemilik

Secara sistemik, BC digerogoti oleh pemilik dan atau manajemennya sendiri, yang secara sistemik pula dibiarkan oleh BI. Faktanya sebagai berikut. Setelah BC ditempatkan dalam pengawasan khusus pada 6 November 2008, BI tidak mengizinkan penarikan dana dari pihak terkait yang tersimpan dalam BC. (PBI No. 6/9/PBI/2004 yang diubah dengan PBI No. 7/38/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank). Namun, setelah itu toh ada penarikan dana oleh pihak terkait sebagai berikut.

? Rp. 454,898 miliar

? USD 2,22 juta

? AUD 164,81 ribu

? SGD 41,28 ribu.

Pada 14 November 2008, Robert Tantular (RT) memerintahkan BC Cabang Surabaya memindahkan deposito milik salah satu nasabah BC senilai USD 96 juta dari kantor Cabang Surabaya-Kertajaya ke Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan. Setelah itu, Dewi Tantular (DT) dan RT mencairkan deposito tersebut senilai USD 18 juta tanggal 15 November 2008 yang digunakan oleh DT (Kepala Divisi Bank Notes) untuk menutupi kekurangan bank notes yang telah digunakan untuk keperluan pribadi DT; DT telah menjual bank notes ke luar negeri dengan jumlah yang melebihi jumlah yang tercatat, sehingga secara akumulatif terjadi selisih kurang antara fisik bank notes dan catatan akuntansi. Deposito milik nasabah tersebut kemudian diganti oleh BC dengan dana yang berasal dari FPJP.

Suntikan dana sebesar Rp 6,72 triliun kepada BC, dinyatakan untuk menghindari kerusakan sistem perbankan Indonesia secara sistemik. Mari kita lihat angka-angkanya sebagai berikut. Fungsi BC dalam industri perbankan hanya 0,68 % dalam rasio DPB bank/DPK industri dan rasio kredit bank/kredit industri hanya 0,42 %. Maka, fungsi BC dalam industri perbankan tidak ada artinya sama sekali. Di mana sistemiknya ? Mungkin sangat berarti untuk pihak-pihak tertentu yang menggunakan BC sebagai pencuci uang dan berbagai praktik kotor yang masih harus dibuktikan oleh laporan final oleh BPK.

Aspek psikologis pasar dibuat-buat dengan tameng “tidak bisa diukur”, padahal kalau semua kewajiban kepada bank dibayar sepenuhnya dan dilikuidasi, sedangkan kewajiban kepada deposan lainnya dibayar maksimum Rp 2 miliar per account sesuai peraturan, sama sekali tidak ada dampak sistemiknya. Mengapa? Karena aktiva antarbank BC 24,28 % dan pasiva antarbank 19,34 %, sehingga per saldo BC mempunyai tagihan neto sebesar 4,94 % kepada bank-bank lain dalam hubungan inter bank call money market. Maka, kalau BC dilikuidasi, tidak ada bank yang dirugikan. Yang dirugikan para deposan besar yang menyimpan uangnya dalam BC dan akhirnya dirampok (istilahnya JK) oleh para pemegang sahamnya sendiri.

Kalau mau memasukkan faktor psikologis, mestinya pemerintah dan BI memperhatikan demikian banyaknya uang yang kehilangan tabungan seumur hidupnya, karena penipuan oleh Antaboga ala Madoff yang sangat terkait dengan BC. Pemerintah tidak mempedulikannya sama sekali, apakah sudah ada yang bunuh diri atau tidak, apakah banyak yang menangis atau tidak, apakah ada yang akan mati karena tidak mampu membayar biaya pengobatannya. atau tidak.

Penulis adalah mantan Menko Ekuin

10
Nov
09

Kenegaraan : Polisi Diusulkan di Bawah Depdagri

Polisi Diusulkan di Bawah Depdagri

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 09/11/2009 | 06:38 WIB Polisi Diusulkan di Bawah Depdagri

Jakarta – Sejumlah kalangan mendukung wacana agar kepolisian
ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) Jimly Asshiddiqie, kasus dugaan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi )KPK) merupakan momentum yang tepat untuk menata sistem hukum, termasuk kepolisian.

“Istilahnya bukan digabung, tapi koordinasi,” kata Jimly akhir minggu lalu seperti dilansir Tempo. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, saat ini tak ada lembaga yang mengkoordinasi kepolisian. Hubungan kepolisian dengan Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), misalnya, tak mengikat.

Sejak mencuatnya dugaan kriminalisasi terhadap dua pemimpin nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, muncul tuntutan penggabungan kepolisian ke Depdagri. Aksi itu muncul di Solo, Jawa Tengah, dan juga di jejaring sosial Facebook ‘Gerakan 1.000.000 Facebookers untuk Tempatkan Polri di Bawah Depdagri’. “Saat ini kepolisian sudah jumawa dan semena-mena karena merasa memiliki kewenangan yang lebih dari institusi lain,” ungkap Muhammad Taufik, salah satu pendukung KPK di Solo.

Jimly mengatakan, koordinasi tersebut akan menjauhkan kepolisian dari campur tangan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat )DPR) atau partai politik. Alternatif lain, Jimly melanjutkan, kepolisian ditempatkan di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebab, institusi ini berfungsi sebagai penegak hukum. Begitu pula Kejaksaan Agung, lembaga ini bisa masuk dalam koordinasi Departemen Hukum. Jika mengikuti rapat dengan DPR, kata Jimly, “Yang maju bukan kepala kepolisian atau Kejaksaan Agung, melainkan menteri.”

Ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan bisa saja kepolisian digabung dengan Departemen Dalam Negeri. Syaratnya, harus ada perubahan di tingkat aturan. Tapi dia tak yakin Presiden mau mengubah peraturan ini. Menurut dia, sebelum penggabungan, harus ada perbaikan kinerja kepolisian. “Kalau tidak, malah memberatkan Departemen Dalam Negeri,” tuturnya.

Anggota Komisi II DPR RI Agus Purnomo (F-PKS), menilai penggabungan kepolisian dengan Departemen Dalam Negeri membutuhkan setidaknya tiga tahun. Sebab, harus ada studi kelayakan atas wacana tersebut. Agus memperkirakan akan timbul resistensi dari kepolisian.

Ia mencontohkan, kepolisian sempat mempersoalkan ide pengurusan surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan diurus Departemen Perhubungan. “Apalagi untuk masalah besar seperti ini,” papar anggota Komisi DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri ini.

Adapun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi belum bisa berkomentar banyak soal wacana ini. Menurut dia, selama belum ada perubahan peraturan, kepolisian tetap berdiri sendiri. “Kami menaati peraturan yang berlaku,” imbuhnya. (*/dh)




Blog Stats

  • 2,097,452 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers