Archive for the 'News' Category



14
Jan
10

PEPORA : Dasamuka menjelma di Indonesia ?

Bila Jelmaan Dasamuka Jadi Kenyataan di Indonesia

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 14/01/2010 | 06:16 WIB

Bila Jelmaan Dasamuka Jadi Kenyataan di Indonesia
OLEH: ARIEF TURATNO

SUATU ramalan, bisa saja benar, dan bisa pula meleset. Namun yang namanya dunia ramal meramal, sejak dulu sampai sekarang tetap masih disukai manusia. Kita mungkin masih ingat ada ramalan Jayabaya (Jangka Jayabaya) yang dikenal sangat tepat. Adapula ramalan Ronggowarsito, empu atau Pujangga terkenal di jaman Mataram (Islam). Di abad-abad sebelum Masehi, suku Maya (Indian) dikenal sebagai suku yang memiliki ramalan paling hebat dan jitu. Bahkan isu kiamat pada tahun 2012 juga konon berasal dari ramalan suku Maya. Namun sekali lagi, betapa pun hebatnya ramalan, tetap saja ramalan, yang boleh kita percaya, juga bisa tidak kita yakini. Pertanyaan dan persoalannya adalah bagaimana dengan ramalan para peramal di abad ini, seperti Mama Lorens, dan lainnya, termasuk ramalan Tubagus Januar Soemawinata?

Dalam berita Jakartapress.com, Selasa (12/1), Tubagus Januar yang mengaku masih keturunan Sultan Banten tersebut mengatakan bahwa roh Dasamuka telah menjelma atau bersemi dalam tubuh pemimpin masa kini. Meskipun Januar tidak menyebutkan siapa yang dinamakan pemimpin masa kini, orang pasti sudah tahu siapa yang jadi sasaran ramalan itu. Dasamuka adalah Rahwana, Raja yang dikenal sakti mandraguna. Dia tidak dapat dibunuh dengan senjata apa pun, karena memiliki ajian Rawarontek yang jika tubuhnya terluka dengan cepat sembuh kembali. Tidak hanya itu, Rahwana juga memiliki usia yang sangat panjang. Bahkan ada yang mempercayai jika Rahwana dalam ujud badan halus masih bergentayangan di bumi.

Sayangnya, kesaktian dan kehidupan abadi yang dimiliki Rahwana tidak digunakan untuk tujuan-tujuan baik. Justeru sebaliknya digunakan untuk menebar kejahatan, penindasan dan segala macam bentuk angkara murka yang lain. Sehingga para dewa mengutus Dewa Wisnu yang menjelma menjadi Sri Rama (Ramayana) Raja Pancawati untuk menghabisi Rahwana atau Dasamuka. Namun, seperti sudah kita paparkan di atas, bahwa Raja bengis nan kejam tersebut sulit dibunuh. Maka untuk menghentikan kejahatannya adalah dengan menindih Rahwana dengan dua gunung yang saling berdempetan, yakni Gunung Sundara dan Sundari. Gunung tersebut ada di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Konon gunung kembar itu adalah jelmaan dari kepala dua satria kembar anak dari Rahwana.

Kedua anak kembar yang bernama Sundara-Sundari itu dibunuh sendiri oleh Rahwana untuk menipu Dewi Shinta, isteri Sri Rama agar perempuan cantik jelmaan Dewi Sri Padmi tersebut mau menikah dengan Raja Raksasa tersebut. Namun, Shinta tidak begitu saja percaya terhadap ceritera Rahwana. Karena jengkel tipu muslihatnya gagal, maka kepala anak kembarnya itu dilempar begitu saja dan konon berubah menjadi gunung. Meskipun telah menjadi jasad, kedua anak kembar itu mengancam ayahnya, suatu ketika akan menjepit tubuh Rahwana bigitu saatnya tiba. Dan saat yang ditunggu itu pun akhirnya datang, Rahwana yang mencoba bersembunyi dari kejaran senjata (peluru kendali) Sri Rama di dua gunung kembar itu ketahuan Hanoman, panglima perang Pancawati. Tanpa ampun, tubuh Rahwana yang sedang sembunyi ditindih dua gunung, dan menurut ceritera Dasmuka itu tidak mati, tetapi juga tidak bisa bergerak. Yang bergerak adalah arwahnya yang merasuki semua manusia sehingga sifat serakahnya ada dimana-mana.

Jika benar apa yang diramalkan Januar bahwa Dasamuka telah menjelma dalam ujud pemimpin bangsa ini. Maka celakalah bangsa kita, karena akan terus dirundung malapetaka akibat dari kejahatan yang pernah ditebarkan Dasamuka sebelumnya. Namun semua ini kita kembalikan kepada kepercayaan masing-amsing. Bahwa apa yang kita ungkapkan adalah sekedar ceritera, dongeng atau legenda yang berkembang di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, dan lebih khusus orang Jawa. Mengenai benar tidaknya baik ramalan atau ceritera dongeng tersebut, kita kembalikan kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Karena ini menyangkut kepercayaan, kita pun tidak dapat mendesak orang untuk percaya atau tidak. Sebab letak kepercayaan—seperti halnya ideology—adanya di kalbu. Sehingga hanya diri sendirilah yang mengetahuinya! (*)

13
Jan
10

Perbankan : Kisruh Skandal Century

Demo Turunkan Menkeu dan Wapres
Demo Turunkan Menkeu dan Wapres

Puluhan orang dari Gemapari melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR, Jakarta. Mereka meminta presiden SBY memecat Menkeu Sri Mulayani dan mendesak Wapres Boediono turun karena terkait kasus Bank Century. Mereka berorasi sambil membentangkan poster bergambar Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono.(dtc)

Rabu, 13/01/2010 12:49 WIB

Sri Mulyani laporkan ke Presiden soal Century

oleh : Hendri T. Asworo

JAKARTA (bisnis.com): Mantan ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani mengatakan pengambilan kebijakan terkait dengan penyelamatan Bank Century telah dilaporkan kepada Presiden dan Wapres waktu itu.

Pernyataan Menkeu itu menjawab pertanyaan Legislator Fraksi Hanura Akbar Faisal yang mempertanyakan kehadiran Marsilam Simanjuntak yang juga selaku Ketua Unit Kerja Presiden Untuk Pengelolaan Reformasi (UKP3R) dalam rapat rangkaian rapat KSSK.

Sri Mulyani menyampaikan kehadiran Marsilam adalah sebagai narasumber. Namun, satu sisi dia membenarkan bahwa Marsilam juga pejabat UKP3R. “Kalau pertemuan itu sebagai narasumber Pak dalam rapat konsultasi KSSK,” ujarnya dalam rapat Pansus Angket Bank Century di Gedung Kompleks Parlemen siang ini.

Dia menjelaskan pihaknya tetap melaporkan kepada Presiden setiap perkembangan kondisi keuangan yang telah diambil oleh KSSK. Menurut dia, KSSK juga telah melaporkan rapat konsultasi pada 13 November 2008 di Gedung Bank Indonesia.

“Pada 13 November 2008 setelah teleconference keesokan hari kami sampaikan rapat hasil rapat konsultasi. Waktu itu presiden dalam pertemuan tingkat pimpinan G20. Kami sampaikan bahwa kondisi perbankan mengalami tekanan serius, tapi saya lupa apakah menyebut nama Bank Century,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, sambungnya, Presiden memberikan arahan bahwa Indonesia tidak boleh kembali pada krisis 1997-1998. Namun, ungkapnya, satu sisi wapres meminta tidak dilakukan penjaminan penuh.

“Presiden memberikan garis kebijakan kita tak boleh mengalami krisis seperti 1997-1998. Wapres mengatakan kita tak boleh memberikan penjaminan penuh,” jelasnya.

Terkait dengan pengambilan kebijakan KSSK bahwa Bank Century diselamatkan karena berdampak sistemik, kata Sri Mulyani, pihakya juga melaporkan kepada presiden. Dia menambahkan tidak hanya Presiden saja, tapi wapres juga.

“Pada 21 November 2008 setelah keputusan dibuat kami mengirim laporan sekitar pukul 8.30 pagi. Saya juga laporkan CC ke wapres. Saya kirim melalui SMS ke presiden dan wapres mengenai keputusan itu,” tuturnya.

Namun, Faisal mempertanyakan bahwa wapres mengaku tidak mendapat laporan. Sri Mulyani menjawab, “Kita bisa buktikan saja CC SMS-nya,” tegasnya. (tw)

Profesor yang Jadi Mister ‘Pelupa’

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 13/01/2010 | 08:56 WIB Profesor yang Jadi Mister 'Pelupa'

NAMPAKNYA, virus penyakit pelupa sekarang mulai menular kepada para pejabat yang diperiksa oleh Pansus Angket Bank Century DPR RI. Bahkan, kini menjangkit kepada Profesor Doktor Boediono sehingga bisa dijuluki Mr “Pelupa”. Sayang, jika selama ini guru besar UGM ini dianggap bapak didik di kampus almamaternya, ternyata kini mau ‘berbohong’ demi menyelamatkan ‘orang penting’ dalam skandla Century yang menelan uang negara Rp 6,7 triliun.

Mungkin, berbagai kalangan yang selama ini menyanjung-nyanjung Boediono sebagai ‘orang bersih’ diantaranya ekonom Faisal Basri sebagai teman, kini harus gigit jari. Pasalnya, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini tidak jentelmen di depan Pansus Century, melainkan jawabannya berputar-putar bahkan cenderung menutup-nutupi persoalan yang sebenarnya, sehingga jauh dari sikap ilmiah.

Pernyataan Boediono yang kini Wakil Persiden (Wapres) dalam pemeriksaan Pansus DPR dinilai mengecewakan. Anggota pansus menilai Boediono lebih banyak menghindar ketimbang menjawab pertanyaan. “Saya kecewa dengan Bapak Boediono, jawaban Bapak banyak menghindar,” ujar Fahry Hamzah dalam pemeriksaan Pansus Century DPR di Senayan, Selasa (12/1).

Pansus sebelumnya menanyakan mengenai rapat KSSK. Namun Boediono beberapa kali menyatakan ketidaktahuannya. “Bapak juga anggota KSSK, harusnya tahu,” tegasnya. Senada dengan Fahry, anggota pansus dari PPP, Romahurmudzie dalam kesempatan berbeda juga menyatakan hal serupa. “Pemeriksaan kali ini mengecewakan,” ucapnya.

Romi, panggilan akrab Romahurmudzie menambahkan, hari ini Boediono banyak memberikan jawaban yang tidak berkualitas. “Kalau sudah begini sulit melihat kapasitas beliau sebagai Wapres yang pernah menjadi Menkeu di zaman Bu Mega. Masak menentukan dana LPS masuk uang negara tidak bisa?” ucapnya sembari menilai, jawaban Boediono tidak masuk akal. “Saya pikir jawaban beliau (dalam pemeriksaan) kemarin lebih runtut dan lengkap,” imbuhnya.

Akibat Boediono sering berkilah dengan mengaku “lupa” dalam menjawab pertanyaan anggota Pansus DPR, Anggota Pansus pun menyindir sang Wapres ini. Mereka membuat sentilan supaya Boediono lebih terbuka saat menjawab pertanyaan Pansus. “Memang kalau duduk di kursi pada lupa. Jadi hati-hati Pak Kalau duduk di situ nanti bisa ketularan lupa Pak,” kata anggota Pansus dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo.

Pernyataan Ganjar bukan tanpa dasar. Boediono terlihat canggung saat ditanyakan seputar rapat KSSK pada tanggal 13 November 2008. Boediono ‘keukeuh’ rapat tersebut adalah rapat konsultasi, sementara Ganjar membawa notulen rapat bertulis ‘rapat KSSK’. “Saya cuma bisa menjawab itu rapat konsultasi,” ujar Boediono saat ditanya konfirmasi berkas yang dibawa Ganjar.

Melihat perdebatan ini, anggota pansus dari FPKS Fahri Hamzah mengambil sikap. Fahri menilai Boediono kurang terbuka. “Maaf interupsi pimpinan, ini banyak yang tidak clear disini,” keluh Fahri. “Pak Boediono, jangan terlalu banyak dibantah, jadi ga ada majunya penyelidikan kita begini,” tambahnya pula.

Boediono Diperiksa Psikolog?
Boediono mengaku keputusan yang dikeluarkan BI yang menyatakan Bank Century berdampak sistemik tidak diputuskan dalam keadaan panik. Pansus pun coba menganalisanya dengan ilmu psikologi. “Benarkah analisis dampak sistemik yang dikeluarkan BI sangat kental dengan nuansa psikologi?” tanya anggota Pansus, Hendrawan Supratikno, dalam pemeriksaan Boediono di ruang Pansus DPR.

Hendrawan menilai Boediono mulai tertarik dengan bidang ilmu psikologi karena dalam rapat-rapat yang dilakukan dinilai banyak menggunakan ilmu psikologi. “Saya kira belum ada ilmu psikologi pasar pelaku bisnis dalam ilmu psikologi,” ujar Boediono.

Beberapa hal yang dinilai kental dengan nuansa psikologi dicontohkan Hendrawan, seperti rapat tanggal 19 November 2008 yang isinya seperti ada aspek psikologis yang tertekan pada anggotanya. “Bahkan di tanggal 24 (November) Pak Boediono sendiri panik,” jelasnya.

Hendrawan juga menanyakan mengapa rapat yang digelar saat itu seperti ingin sahur. Dia bertanya apakah hal itu mengindikasikan bahwa BI memang panik pada saat itu. “Presiden AS pas waktu saya cek juga tidak sampai seperti itu,” ucapnya.

Boediono pun menjawab, pihaknya ingin semua mantap. “Tidak (panik). Masa kritis memang begitu, harus ditangani kapanpun. Secara psikologis rapat itu baik,” kilah Wapres yang juga mantan Guebrnur BI ini dengan tenang.

Tidak Konsisten
Anggota Pansus Bank Century, Bambang Soesatyo (F-PG) menilai pernyataan mantan Gubernur BI Boediono selama pemeriksaan di depan pansus tidak konsisten. Pernyataan Bambang ini didasari atas pemeriksaan Boediono yang telah berlangsung dua kali.

“Saat pertama kali diperiksa, Pak Boediono mengatakan bahwa ia bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan bail out Century dan siap mempertanggungjawabkannya. Tapi tadi pada pemeriksaan kedua, Boediono melempar tanggung jawab ke BI,” ujar Bambang di Pansus DPR.

Menurutnya, pernyataan yang terus berubah-ubah ini bentuk dari sikap kurangnya tanggung jawab Boediono. Bambang juga menanggapi jawaban Boediono yang sempat menjelaskan dirinya tidak wajib melaporkan bail out Century kepada Wapres JK saat itu. “Mungkin maksud dia, sebagai Gubernur BI. Tapi harusnya Menteri Keuangan yang melaporkan itu,” jelas Bambang.

Dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya yang sering mengalihkan, Boediono kali ini dinilai lebih bermain di wilayah aman dengan memberikan jawaban ketidaktahuannya. Jawaban Boediono pun dianggap abstrak. Anggota Pansus Century, Andi Rahmat (F-PKS), menilai Boediono mencari wilayah aman dan menganggapnya sebagai keuntungan dari seorang pejabat di high level official.

“Memang safety player. Paling enak safety, selalu ada ruang aman, ada comfort zone-nya, ini dengan segala hormat ya,” tandas Andi Rahmat dalam jeda pemeriksaan Boediono di ruang Pansus DPR.

Menurut Andi, dalam pemeriksaan di hari sebelumnya, Boediono masih melakukan pengalihan tapi kali ini dialihkan ke ketidaktahuannya. “Kalau kemarin banyak yang dia rujuk mungkin itu banyak menimbulkan reaksi dari bawahan jadi kemudian beliau mengarahkan ke bagian yang tidak bisa kita rujuk lagi, jadi abstrak responsibility,” ungkapnya.

Semua jawaban Boediono, lanjut Andi semakin menguatkan dugaan bahwa hal ini tidak terpisahkan dari tindakan Budi Sampoerna. “Tadi kan tidak ada konfirmasinya,” ucapnya. Sementara itu, diskursus yang dikembangkan Boediono dinilai Andi mengambil peran pada high level yang tidak ada tempat untuk mengadakan pertanggungjawaban.

“Menurut saya, itu hanya berlaku kalau kita tidak punya sistem hukum tapi sistem hukum kita memberikan kesempatan bagi kita untuk menurunkan level manapun di mana UU terpenuhi maka dia bisa saja kita adili bisa kita tarik ke ranah hukum,” beber Andi.

Akui BI Beri Masukan Perpu JPSK
Meski berjam-jam jawabannya berputar-putar, akhirnya Boediono mengaku juga, bahwa pemerintah meminta masukan BI dalam penyusunan Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK. Perpu kontoversial ini mendapat inspirasi dari sejumlah anggota dewan gubernur BI.

“Kita memberikan masukan. Saya tidak tahu detail, saya tidak terlibat langsung dalam tim, tapi anggota kami memberi masukan Pak,” kata Boediono menjawab pertanyaan anggota Pansus Century Maruarar Sirait (F-PDIP) dalam rapat Pansus di DPR.

Saat Maruarar memperdalam pertanyaannya, Boediono pun memperjelas bahwa anggota direksi BI ikut memberi masukan dalam penyusunan Perpu JPSK. Perppu ini yang kemudian dianggap sebagai aturan “pemulus” bail out Century. “Kita diminta masukan. Yang ikut anggota dari Bank Indonesia,” ujar Boediono.

Namun, mantan Gubernur BI ini menolak mengatakan arahan langsung dari dirinya. Penyampaian masukan terhadap penyusunan Perpu JPSK adalah hasil rapat dewan gubernur. “Arahannya tidak langsung dari gubernur BI. Deputi gubernur, semua bisa memberi masukan. kami hanya memberi masukan,” ujar kilah Boediono.

Saat diminta siapa nama-nama yang ikut dalam penyusunan Perpu JPSK, Boediono pun meminta waktu. “Coba nanti dicek, siapa dibahas dalam rapat dewan gubernur,” tutur sang profesor yang juga pernah menjabat Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian ini.

Dalam rapat Pansus Century, Selasa (12/1), kalangan anggota Pansus kecewa dengan penjelasan Boediono yang muter-muter tak jelas arah rimbanya. Namun, mantan Gubernur ini pun pun harus bersedih karena dicecar anggota Pansus dengan nada tinggi. “Saya merasa sehari ini kita tidak diberi pernyataan yang kita harapkan,” kata anggota Pansus dari FPKS Fahri Hamzah mencecar Boediono dengan nada tinggi.

Fahri kecewa karena Boediono tidak memberikan keterangan yang cukup. Fahri berharap Boediono mau menanggapi hasil audit BPK. “Makin hari kita undang orang makin tidak jelas masalahnya. Padahal sesi dengan Pak Boediono masih sangat penting sebab dua orang yaitu Pak Boediono dan Sri Mulyani, kalau dua tidak clear ke bawah bagaimana,” keluh Fahri.

“Saya kecewa sekali ini kesempatan baik untuk meyakinkan kita tapi menjadi kabur begini,” tegas Fahri masih terdengar keras.

Mendengar cecaran Fahri, Boediono nampak sedih. Hal ini terlihat jelas dari layar TV yang di zoom-in. Boediono pun mencoba menyangkal. “Saya sudah jelaskan. Bapak jangan menyampaikan apa yang saya tidak sampaikan, Pak,” tampik Boediono lirih.

Mendengar perkataan Boediono, anggota Pansus dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul angkat bicara. “Saudara Fahri di satu sisi mengatakan A tapi disatu sisi dia mengatakan Z,” bela anak buah SBY ini kepada Boediono.

Pansus memang memanas karena beberapa anggota pansus kecewa dengan pernyataan Boediono yang dinilai kurang tegas. Sebelumnya anggota pansus juga menyindir Boediono yang kurang tegas dalam menjawab pertanyaan. (*/dtc/eta)

Selasa, 12/01/2010 12:40 WIB

Korupsi di tingkat kebijakan lebih berbahaya

oleh : John Andhi Oktaveri

JAKARTA (bisnis.com): Mantan wapres Jusuf Kalla mengatakan korupsi di tingkat kebijakan seperti dalam kasus Bank Century jauh lebih berbahaya ketimbang di tingkat pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Menurut JK, karena akibatnya akan merembet sampai satu generasi ke depan. Korupsi di tingkat pelaksanaan lebih kepada akibat dari kebijakan itu.

“Kalau menurut saya, Century itu korupsi kebijakan sekaligus pelaksanaan. Korupsi kebijakan, yang mengatasnamakan krisis global, sedangkan korupsi pelaksanaan, ya di aliran yang itu,” katanya hari ini pada peluncuran dan diskusi buku “Korupsi Mengorupsi di Indonesia”.

Selain JK, turut jadi nara sumber dalam diskusi tersebut pengamat ekonomi Faisal Basri, pemerhati masalah korupsi Teten Masduki, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Deny Indrayana dengan moderator pengamat politik Bima Arya dari Universitas Paramadina.

Pada kesempatan itu JK secara tegas kembali menyatakan penyelamatan Bank Century oleh pemerintah pada 2008 dengan nilai Rp6,7 triliun sama dengan korupsi. Salah satu penyebab tindakan korupsi adalah lemahnya penegakkan hukum.

“Kalau di masa Pak Habibie saja, yang terlibat kasus Bank Bali masuk penjara, masak kasus Century yang berkali-kali lipat lebih besar tidak ada yang masuk penjara. Korupsi di Indonesia ini kan sudah menggurita,” kata dia.

Pada bagian lain, Kalla menyontohkan soal ekspor gas dari Natuna Kepulaun Riau ke China dengan harga murah. Padahal, ujarnya, China menggunakan gas itu untuk memproduksi barang-barang yang kemudian dieskpor ke Indonesia. Namun JK tidak merinci keterangannya terkait kebijakan tersebut. (tw)

Indikator Century

detikcom

detikcom
Indikator Bank Berdampak Sistemik & Kronologi Penanganan Bank Century

Indikator Bank Berdampak Sistemik

Kriteria suatu bank dapat dikategorikan berdampak sistemik tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang. Tidak dinyatakan kriteria ini secara eksplisit disebabkan 2 alasan utama yaitu :

Berpotensi menimbulkan moral hazard

Memanfaatkan celah hukum dan keadaan demi keuntungan pribadi dan pihak lain merupakan perilaku yang sering di dunia bisnis apabila tidak diatur dan kelola sebaik-baiknya. Keterbukaan kebijakan sangat penting tetapi keterbukaan yang berlihan bagaimanapun juga dapat berbahaya. Bagi seseorang yang merasa terdesak akibat kegiatan usaha yang tidak menguntungkan bukanlah sesuatu yang mustahil bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang nekad untuk memanfaat semua keadaan demi keselamatan usahanya atau ke luar dari bisnisnya dengan cara-cara yang kurang wajar dan merugikan pihak lain.

Demikian halnya dengan di dunia perbankan, Jika semua bank tahu tentang kriteria berdampak sistemik, dikhawatirkan bank-bank itu akan dengan sengaja mengkondisikan diri masuk ke kriteria “berdampak sistemik” agar bisa minta bantuan pemerintah. Hal ini dapat mendorong manajemen bank tidak berhati-hati (prudent) dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Ini adalah bentuk dari moral hazard.

Pengukuran Dampak Sistemik Bersifat Situasional

Dampak sistemik bisa diakibatkan banyak hal, internal maupun eksternal. Hal internal adalah masalah di dalam lembaga bank itu sendiri. Sedangkan eksternal bisa berupa bencana alam, krisis keuangan global maupun serangan teroris. Ini menyebabkan dampak sistemik sulit ditentukan batasannya. Suatu lembaga keuangan dapat dinyatakan berdampak sistemik pada situasi tertentu, namun tidak berdampak sistemik pada situasi berbeda. Perlu professional judgement untuk memutuskan hal tersebut.

Namun, dalam melakukan penilaian dampak sistemik, Bank Indonesia mencoba mengadaptasi sistem penilaian berdasarkan framework MoU Uni Eropa. Framework tersebut melakukan penilaian dampak sistemik dari aspek sistem aspek sistem keuangan, pasar keuangan, sistem pembayaran dan sektor riil.

Selain aspek di atas, Bank Indonesia juga menambahkan satu aspek lagi yaitu aspek psikologi pasar. Penambahan aspek psikologi pasar ini ditambahkan karena merujuk pengalaman Indonesia pada krisis 1997-1998 lalu sehingga perlu dimasukkan untuk mencegah krisis serupa terulang. Pada masa itu, penutupan 16 bank yang hanya menguasai 2,3% dari total aset perbankan berdampak psikologis negatif bagi pasar keuangan. Ini berujung pada penarikan besar-besaran dana nasabah di bank-bank lain sehingga mengakibatkan krisis perbankan dan merambah pada krisis keuangan dan sektor lainnya.

Kronologis penanganan Bank Century

Secara umum tahapan penanganan Bank Century dilakukan dalam 3 episode dengan menggunakan regime undang-undang yang pada masing-masing tahapan.  Tahap-tahap penanganan Bank Century sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 13 November 2008, untuk pertama kalinya Menteri Keuangan mengetahui kesulitan likuiditas Bank Century setelah BI meminta dilakukan rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan. Rapat dilakukan melalui teleconference karena pada waktu itu Dewan Gubernur BI berada di Jakarta, sementara Menteri Keuangan berada di Washington DC untuk menghadiri pertemuan Pimpinan G20 membahas upaya bersama menghadapi krisis keuangan global. Dalam rapat tersebut BI menyampaikan kondisi keuangan BC yang terus memburuk.

Selanjutnya, tanggal 14 November 2008, Menteri Keuangan melaporkan secara lisan kepada Presiden hasil rapat teleconference dengan BI tersebut. Disamping itu juga dilaporkan kondisi ketidakstabilan keuangan global dengan tekanan terhadap sistem keuangan nasional. Kesulitan likuiditas Bank Century terjadi pada saat kepercayaan dan tekanan terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional sedang dalam kondisi genting. Setelah mendapatkan laporan itu, Menteri Keuangan diinstruksikan oleh Presiden untuk kembali ke Indonesia setelah pertemuan G20 untuk menangani kondisi perekonomian dan sistem keuangan nasional yang sedang mendapatkan tekanan.

Pertanyaan yang muncul di publik:
Apakah benar pada saat Menteri Keuangan melapor kepada Presiden di Washington DC, Presiden dan bahkan disebutkan Ibu Negara secara khusus menginstruksikan kepada Menteri Keuangan agar menyelamatkan Bank Century?

Hal tersebut sama sekali tidak benar. Yang terjadi sebenarnya adalah Presiden memahami kondisi sistem keuangan yang terjadi di Indonesia dan meminta Menteri Keuangan kembali ke Indonesia lebih awal dari jadwal yang seharusnya, untuk mengambil kebijakan yang diperlukan demi menjaga stabilitas sistem keuangan, bukan untuk menyelamatkan Bank Century.

Kemudian BI meminta rapat konsultasi pertama secara langsung dengan Menkeu pada 17 November 2008, dengan agenda utama adalah membahas perkembangan kondisi Bank Century. Selain Gubernur BI dan Menkeu, rapat juga dihadiri oleh Dewan Gubernur BI. Pada 18 November 2008, diadakan rapat kembali untuk membahas perkembangan masalah Bank Century.

Dalam rapat tersebut, BI mengindikasikan perlunya Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi Bank Century. BI juga menyertakan analisis kondisi perbankan bahwa terdapat 23 peer bank yang berpotensi mengalami kesulitan keuangan (likuiditas dan solvabilitas) jika Bank Century ditutup.

Pada 19 November 2008, rapat kembali diselenggarakan antara Depkeu dengan BI. Dalam pertemuan tersebut BI mempresentasikan kondisi industri perbankan yang mengalami tekanan likuiditas dan penurunan kepercayaan. BI juga menyampaikan Analisis Risiko Sistemik Sistem Perbankan Indonesia.

Kondisi kesehatan keuangan Bank Century ternyata terus memburuk. Tanggal 20 November 2008, rapat Dewan Gubernur (RDG) BI akhirnya menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Pada tanggal tersebut BI menginformasikan perkembangan kondisi Bank Century dan meminta KSSK mengadakan rapat pada hari itu juga karena BI sudah mendeteksi  Bank Century akan mengalami kalah kliring dan default pada tanggal 21 November 2009, yang dapat mengancam seluruh sistem pembayaran dan stabilitas perbankan nasional.

Rabu, 13/01/2010 12:36 WIB
Demo Kasus Century, Mahasiswa Nilai Kinerja Pansus Tak Maksimal
Muchus Budi R. – detikNews

Solo – Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam BEM UNS menggelar aksi mendesak penuntasan pengusutan kasus skandal Bank Century. Mereka mengaku prihatin karena hingga menjelang berakhirnya masa kerja pansus ternyata belum menemukan titik terang. Mahasiswa khawatir tim pansus ‘masuk angin’.

Aksi mahasiswa tersebut berlangsung di Bundaran Gladag, Solo, Rabu (13/1/2009). Mereka melakukan orasi secara bergantian dan menggelar aksi teatrikal untuk menggambarkan kebobrokan penegakan hukum di tanah air.

Korlap aksi, Wachid, mengatakan bahwa mahasiswa mau tidak mau harus mengawal penanganan kasus tersebut, Pansus skandal Bank Century di DPR harus diawasi secara ketat karena hingga menjelang memasuki tahap akhir masa kerjanya, ternyata pansus belum menunjukkan kinerja yang memadai.

“Harus ada warning agar tidak ‘masuk angin’ mengingat isu Century ini mulai digeser dengan isu-isu lain yang berkembang. Kasus sidak ruang tahanan Ayin misalnya, itu sengaja dilakukan pada waktu bersamaan pemeriksaan Robert Tantular karena memang diskenario untuk pengalihan isu,” ujar Wachid.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa sejumlah poster dan peraga aksi yang mendorong Pansus DPR agar lebih keras bekerja mengungkap kejahatan di balik skandal Century yang menrugikan negara Rp 6,7 triliun tersebut.

Diantara peraga aksi yang diusung adalah sebuah patung kertas berbentuk telapak tangan yang ditempeli tulisan ‘tak becus usut century biar rakyat yang adili’.

(mbr/djo)

Rabu, 13/01/2010 13:47 WIB
Rebutan Nasi, Dua Kelompok Pendemo Century Bentrok
Laurencius Simanjuntak – detikNews


Jakarta – Gara-gara nasi pendemo di Gedung DPR bentrok. Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Bangsa (FMPB) awalnya bersatu mengkritisi skandal Bank Century. Namun saat nasi dibagikan, mereka berubah jadi bermusuhan.

Pantauan detikcom di lokasi, saling lempar antar massa dengan kayu dan batu terlihat di arena demo di pintu gerbang depan DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2010).

“Mereka berebut makanan karena memang mereka lagi istirahat, tetapi tiba-tiba mereka bentrok. Saya tidak tahu awalnya bagaimana,” kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hamidin.

Akibat bentrok ini, massa FMPB yang berjumlah sekitar 300 orang menjadi terpecah dua. Satu kelompok yang terdiri dari 150 massa memilih lari ke arah jembatan Semanggi dan Restoran Pulau Dua. Sementara sisanya memilih bertahan di Gedung DPR.

Aksi saling lempar kayu dan batu tetap terjadi sekitar 5 menit dan langsung diamankan aparat keamanan yang berjaga. Bahkan, massa terlihat tidak peduli dengan tetap saling melempar meski dilarang oleh pihak kepolisian.

“Saya kurang tahu (awal terjadinya bentrok). Tugas kita mengamankan demo yang jadi hak demokrasi. Jika tetap ricuh akan kita bubarkan,” pungkasnya.

Sampai saat ini kedua massa masih terus bertahan di lokasinya masing-masing. Sementara, lalu lintas di depan pintu gerbang DPR Jl Gatot Subroto terlihat hanya menggunakan lajur yang awalnya dipersiapkan untuk busway.

(lrn/iy)

Baca juga :

Rabu, 13/01/2010 13:44 WIB
Sri Mulyani: Saya Bertanggung Jawab Terhadap Bailout Century Rp 632 Miliar
Herdaru Purnomo – detikFinance


Foto: Depkeu

Jakarta – Mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya bertanggung jawab penuh atas keputusan penyelamatan Bank Century berdasarkan data awal nilai bailout dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 632 miliar.

Angka Rp 632 miliar tersebut ditetapkan oleh BI sebagai acuan dana yang harus digelontorkan dalam penanganan Bank Century. Namun ternyata dana yang dibutuhkan melonjak mencapai Rp 6,7 triliun.

“Saya bertanggung jawab mencegah krisis dengan melakukan penyelamatan (Bank Century),” ujar Sri Mulyani menjawab pertanyaan Anggota Pansus Akbar Faishal Dalam rapat Pansus Century di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (13/01/2010).

Sebelumnya Akbar menanyakan sampai tanggung jawab seorang Ketua KSSK atas dana bailout yang disuntikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Apakah ibu Sri Mulyani bertanggung jawab terhadap dana yang hanya Rp 632 miliar saja, sesuai dengan data BI, atau Ibu bertanggung jawab sampai penyertaan sebelum
UU JPSK ditolak atau hingga dana membengkak hingga Rp 6,7 triliun?,” tanya Akbar.

Sri Mulyani kemudian menjawab dengan berdasarkan data nilai bailout dari BI.

“Saya yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan untuk mencegah krisis. Saya mencegah krisis dengan menyelamatkan Bank Century berdasarkan data Rp 632 miliar,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengatakan hingga saat ini negara tidak mengalami kerugian sama sekali. “Uang negara tidak digunakan, uang negara di LPS masih ada Rp 4 triliun,”
jelasnya.

Maka sesuai dengan jawaban Sri Mulyani, Akbar mengambil kesimpulan bahwa BI memberikan data-data yang tidak tepat sehingga nilai bailout membengkak menjadi Rp 6,7 triliun serta Ketua KSSK hanya bertanggung jawab sampai dengan dana Rp 632 miliar.

MONETER

Menkeu Tanggungjawab Rp 632 Miliar Century

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 13/01/2010 | 15:52 WIB Menkeu Tanggungjawab Rp 632 Miliar Century

Jakarta – Data yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) mengenai rincian kondisi dan kerugian Bank Century sehingga harus diselamatkan dinilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kurang memuaskan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Rabu (13/1).

“Informasi dari BI soal Century tidak memuaskan, karena kurang detilnya. Namun untuk data awal yang menjadi alasan penetapan Century sebagai bank gagal sudah cukup,” kata Menkeu did epanm Pansus Century DPR.

Sri Mulyani mengatakan, akibat informasi yang kurang memuaskan dari BI ini maka dalam waktu 3 hari saja, kebutuhan suntikan modal Bank Century melonjak dari perkiraan awal Rp 632 miliar. “Dalam rapat 24 November 2008 pasca krisis disebutkan ada surat-surat berharga macet di Century,” jelasnya.

Meskipun begitu, Sri Mulyani mengatakan dirinya tidak meragukan jika Bank Century memiliki dampak sistemik jika ditutup saat itu. “Century statusnya bank gagal yang sistemik meskipun data kerugiannya berubah dan makin besar,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani juga sempat ditanyai mengenai apakah dirinya yakin keputusan bailout ini benar atau tidak. “Kalau ditanya benar atau tidak, kita lihat apakah sekarang pasca bailout Century, kita mengalami krisis? Apakah kondisi kita memburuk? Jadi saya rasa keputusan itu (bailout) benar yang terlihat dari dampaknya hari ini,” tegas Sri Mulyani.

Tak pakai Perppu
Sri Mulyani mengaku, penanganan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak keputusan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) sejak 21 November tak lagi menggunakan Perpu JPSK. Penanganan Bank Century melalui gelontoran bailout Rp 6,7 triliun berdasarkan UU LPS.

Menkeu yang juga Ketua KSSK saat bailout itu menjelaskan, Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) memang digunakan KSSK saat menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 20-21 November 2008. “Sejak 21 November 2008, kita tidak menggunakan Perpu JPSK lagi, tapi UU LPS untuk penanganan Bank Century karena kita menyerahkan ke LPS untuk ditangani,” kilah Sri Mulyani.

Mengenai keputusan DPR untuk menolak Perpu JPSK pada, menurut Sri Mulyani hal itu tidak mempengaruhi penanganan Bank Century oleh LPS. Demikian pula saat ada perubahan data-data Bank Century dengan CAR yang merosot minus 3% menjadi minus 35%, menurut Sri Mulyani hal itu juga tidak mempengaruhi keputusan KSSK untuk menyelamatkan Bank Century.

“Kalau bank gagal minus 3% jadi minus 35%, statusnya tetap bank gagal. Keputusan tidak menjadi berubah meski ada info baru yang menggambarkan situasi Century lebih buruk dari yang disampaikan Kamis atau Jumat,” urainya.

“Keputusan ini makin menggarisbawahi bahwa biaya penanganan menjadi lebih besar. Tapi keputusan KSSK soal bank gagal tidak menjadi salah atau kemudian saya sesali,” imbuh Sri Mulyani.

BPK sebelumnya menyatakan, dari Rp 6,7 triliun dana penyelamatan atau bailout Bank Century yang disalurkan LPS, sebanyak Rp 2,8 triliun diantaranya tidak memiliki dasar hukum. Hal itu terjadi karena dana penyelamatan masih disalurkan ketika Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sudah ditolak DPR.

Hal itu berdasarkan dokumen notulensi rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008, penjelasan Ketua DPR periode 2004-2009, surat Ketua DPR RI kepada Ketua BPK pada tanggal 1 September 2009 perihal permintaan audit investigasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Century serta berdasarkan laporan Komisi XI DPR mengenai pembahasan laporan kemajuan pemeriksaan investigasi kasus Bank Century dalam rapat paripurna DPR tanggal 30 September 2009, DPR menyatakan bahwa Perpu No 4 tahun 2008 tentang JPSK ditolak oleh DPR.

“Penyertaan Modal Sementara kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, dari jumlah tersebut di antaranya sebesar Rp 2,8 triliun disalurkan setelah tanggal 18 Desember 2008,” jelas Hadi.

Sebagian Penyertaan Modal Sementara (PMS) setelah 18 Desember 2008 itu terdiri tahap II sebesar Rp 1,1 triliun, PMS tahap III sebesar Rp 1,15 triliun, dan PMS tahap IV sebesar Rp 630,2 miliar. “BPK berpendapat bahwa penyaluran dana PMS kepada Bank Century setelah tanggal 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum,” tegas Hadi.

Bailout Rp 632 Miliar
Mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya bertanggung jawab penuh atas keputusan penyelamatan Bank Century berdasarkan data awal nilai bailout dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 632 miliar.

Angka Rp 632 miliar tersebut ditetapkan oleh BI sebagai acuan dana yang harus digelontorkan dalam penanganan Bank Century. Namun ternyata dana yang dibutuhkan melonjak mencapai Rp 6,7 triliun. “Saya bertanggung jawab mencegah krisis dengan melakukan penyelamatan (Bank Century),” ujar Sri Mulyani menjawab pertanyaan Anggota Pansus Akbar Faishal.

Sebelumnya, Akbar menanyakan sampai tanggung jawab seorang Ketua KSSK atas dana bailout yang disuntikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Apakah ibu Sri Mulyani bertanggung jawab terhadap dana yang hanya Rp 632 miliar saja, sesuai dengan data BI, atau Ibu bertanggung jawab sampai penyertaan sebelum UU JPSK ditolak atau hingga dana membengkak hingga Rp 6,7 triliun?” tanya Akbar.

Sri Mulyani kemudian menjawab dengan berdasarkan data nilai bailout dari BI. “Saya yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan untuk mencegah krisis. Saya mencegah krisis dengan menyelamatkan Bank Century berdasarkan data Rp 632 miliar,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengatakan hingga saat ini negara tidak mengalami kerugian sama sekali. “Uang negara tidak digunakan, uang negara di LPS masih ada Rp 4 triliun,” jelasnya.

Maka sesuai dengan jawaban Sri Mulyani, Akbar mengambil kesimpulan bahwa BI memberikan data-data yang tidak tepat sehingga nilai bailout membengkak menjadi Rp 6,7 triliun serta Ketua KSSK hanya bertanggung jawab sampai dengan dana Rp 632 miliar.

Tak Ada Kerugian Negara
Yang aneh, Menkeu sekaligus mantan Ketua KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) Sri Mulyani menyatakan tidak ada kerugian negara dalam suntikan dana bailout  Rp 6,7 triliun yang dilakukanoleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century.

“Saya belum lihat ada kerugian negara dalam PMS (Penyertaan Modal Sementara) yang dilakukan oleh LPS kepada Bank Century. PMS itu adalah dana penyertaan LPS kepada Century dan belum dibukukan sebagai kerugian,” tuturnya dalam rapat Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2010).

Sri Mulyani menjelaskan, uang negara di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 4 triliun hingga kini masih tersimpan. LPS menyuntikkan Rp 6,7 triliun di Bank Century yang hingga kini masih beroperasi.

“Banknya masih hidup berarti uangnya masih ada. Kalaupun LPS sesuai UU harus melakukan divestasi atau pelepasan bank tersebut, baru kita judge apakah biaya penanganan Bank Century dibandingkan apa yang diterima berbeda,” urai Sri Mulyani yang tampak tenang memberikan penjelasan. “Banknya masih hidup, saya tidak melihat ada kerugian negara yang disebutkan,” imbuhnya.

Uang yang digunakan LPS tersebut berasal dari premi yang dibayar perbankan. Menurut Sri Mulyani, premi tersebut dibayar dalam rangka pelaksanaan tugas LPS sebagai penjaminan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. “Bank-bank melakukan pembayaran LPS memang ditujukan untuk penyertaan program penjaminan dan mandat ke LPS untuk melakukan stabilitas,” urainya.

Ia menambahkan, kalaupun pengelolaan bank tersebut sangat buruk bahkan ada unsur kriminal, saat ini ada upaya penegakan hukum termasuk melacak dan mengembalikan uang nasabah yang diambil atau disalahgunakan oleh aparat hukum. Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani mengatakan tidak ada tekanan sama sekali kepada dirinya untuk mengambil kesempatan menyelamatkan Bank Century. “Tekanannya hanya krisis keuangan global yang terjadi,” ujarnya.

Sebagai mantan Ketua KSSK, Sri Mulyani mengatakan KSSK menetapkan kebijakan bailout dalam rangka penyelamatan ekonomi dari krisis ekonomi global yang terjadi. Saat ini memang muncul polemik apakah dana suntikan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century itu merupakan uang negara atau bukan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai uang tersebut adalah uang negara karena berasal dari lembaga negara. (*/dtc/eta)

Apa yang Diharapkan dari Pansus yang Tidak Sehat?

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 13/01/2010 | 16:03 WIB

Apa yang Diharapkan dari Pansus yang Tidak Sehat?
OLEH: ARIEF TURATNO

SEKARANG semua mata, dari abang becak sampai konglomerat tertuju kepada Pansus Hak Angket DPR soal Bank Century. Tentu saja harapan semua orang adalah agar Pansus dapat bekerja lebih baik, sehat dan berhasilguna. Mereka tentu tidak pernah berharap agar Pansus melempem atau tidak bergigi lagi. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah Pnasus mampu mewujudkan keinginan publik?

Sejak awal Pansus dibentuk, terus terang saya ragu dan pesimis bahwa lembaga tersebut dapat memenuhi harapan public. Mengapa? Pertama, yang dibidik public dan yang akan dikerjakan Pansus adalah persoalan yang menyangkut kredibilitas pemerintah. Padahal kita tahu, sebagian besar anggota Pansus adalah orangnya pemerintah, terutama Partai Demokrat. Pertanyaannya adalah apakah mungkin orang yang berafiliasi kepada pemerintah akan menyerang pemerintah?

Kedua, sebelum dilantik menjadi Presiden dan setelah dilantik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak semua partai politik yang lolos parliamentary threshold (PT) agar berkoalisi dengannya atau Partai Demokrat. Maka hampir semuanya menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrat, kecuali Partai Hanura dan Partai Gerindra. PDIP secara kelembagaan memang tidak pernah menyatakan berkoalisi dengan pemerintah.

Namun keberadaan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP, H Taufik Kiemas (TK) yang mencalonkan Ketua MPR-RI dan akhirnya terpilih adalah jelas-jelas didukung Partai Demokrat. Sehingga banyak yang menilai PDIP berada di persimpangan jalan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama-sama orang kepercayaannya, seperti AP Batubara tetap konsisten memilih tidak bergabung dengan pemerintah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan posisi TK dan kawan-kawan yang beberapa waktu lalu ditengarai bolak-balik ke kubu Partai Demokrat?

Dengan melihat konfigurasi politik semacam itu, maka sejak awal kita pesimis bahwa Pansus dapat berjalan mulus dan berhasil sesuai yang diharapkan. Memang sempat terjadi ketegangan, cek-cok mulut, atau adu argumentasi diantara para anggota Pansus. Pertanyaannya adalah mengapa yang adu mulut justeru antara anggota Pansus, bukan dengan pihak yang selama ini menjadi obyek Pansus? Ini juga sesuatu yang pantas kita kritisi.

Kalau memang mereka—Pansus—benar-benar sehat, tidak sedang dalam keadaan sakit. Mereka tidak harus bertengkar sendiri, sebaliknya harus bersatu untuk mengungkap sejauh mana malapetaka yang melanda Bank Century itu dapat terjadi. Nyatanya itu tidak dilakukan, yang terjadi mereka “berantem-beranteman” persis kaya anak TK, sebagaimana pernah dilontarkan almarhum KH Abdurahman Wahid (Gus Dur). Sehingga public pun bertanya, jangan-jangan mereka—Pansus—tidak bersungguh-sungguh mengungkap kasus Bank Century. Jika asumsi ini benar, jadi mengapa kita perlu Pansus segala? (*)

Pansus Dagelan Tak Mutu & Muak Ditonton

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 13/01/2010 | 15:08 WIB

Pansus Dagelan Tak Mutu & Muak Ditonton
OLEH: ARIEF TURATNO

SEMAKIN lama, Pansus Hak Angket DPR tentang Bank Century semakin nyata bahwa semua itu isinya hanya dagelan politik, yang ujung-ujungnya untuk menghilangkan kasus tersebut, dan menggantinya dengan retorika kata-kata. Inilah yang oleh banyak pengamat sering dituding bahwa kita selama ini tidak mampu menyelesaikan persoalan. Yang dapat kita lakukan hanyalah menutup persoalan dengan persoalan yang baru. Sehingga semakin lama menjadi gunung atau bukit persoalan yang siap mengubur kita sendiri.

Kasus Bank Century, dan nantinya entah kasus apalagi, sejatinya bukan berdiri sendiri. Kasus itu muncul untuk menggantikan kasus Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2009, dan kasus Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli 2008 yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan banyak orang. Saya masih ingat dengan SMS teman kita, Dr Ir R Panji R Hadinoto, SH, MH. Bunyi SMS-nya demikian, bahwa dia dengan LSM atau organisasinya Front Daulat Rakyat, 23 Juli 2009, menyatakan menolak hasil Pilpres 8 Juli 2009 itu. Alasannya, seperti para pengamat dan LSM lainnya, Front Daulat Rakyat menuding Pilpres dilaksanakan dengan penuh kecurangan.

Dan kecurangan sebagaimana disebutkan teman-teman LSM sempat dibawa kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan sampai diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun apa hasilnya? Bawaslu dan MK setuju mengecam KPU kurang profesional. Sayangnya, meskipun MK lebih kurang menyebut KPU tidak profesional, tetapi tanpa diikuti sanksi lainnya. Misalnya membatalkan hasil Pilpres 2009 atau mengenakan sanksi supaya anggota KPU diganti karena tidak bekerja secara profesional.

Dengan tidak adanya sanksi lebih lanjut, maka akhirnya KPU menetapkan pasangan SBY-Boediono sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih. Sementara kasus itu sendiri sepertinya terkubur begitu saja, karena tertutup kasus baru yakni pembunuhan terhadap Direktur Utama Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen dengan tersangka mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Sebelum kasus pemubuhan tersebut menjadi berita utama berbagai macam media, sempat muncul kasus besan SBY Aulia T Pohan yang dijebloskan ke sel penjara gara-gara kasus suap BLBI. Dan kasus ini pun sebenarnya masih menyisakan persoalan, karena tidak semua tersangka dihukum. Namun kasus ini akhirnya lepas dari sorotan media dan public karena ditutup kasus pembunuhan Nasruddin.

Kasus pembunuhan Nasruddin belum sempat tuntas, muncul kasus cicak melawan buaya yang melibatkan nama-nama Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto, Chandra M Hamzah, Wakil Jaksa Agung AH Ritonga, dan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duadji. Kasus ini pun dianggap belum selesai Karena belum menjamah kepada orang-orang yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam kasus itu. Timbul kasus baru yang namanya Bank Century. Padahal secara reman-remang kasus ini sudah diungkap Jakartapress.com sejak awal. Bahkan sebelum kasus-kasus lain meledak. Hanya karena waktu itu yang memberitakan baru Jakartapress.com, sehingga perhatian public tidak seperti sekarang.

Dari rentetan masalah dan peristiwa yang kita sampaikan di atas, sekarang kita kembalikan kepada penilaian pembaca. Pertanyaannya adalah apakah Pansus Hak Angket DPR tentang Bank Century yang kita tonton bersama saat ini berupa dagelan politik, ataukah benar-benar mereka akan mencoba menguak kucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun secara sungguh-sungguh? Jika dasarnya melihat pertikaian antara Ruhut Sitompul (Partai Demokrat) dengan Gayus Lumbuun (PDIP), kita pasti akan menjawab bahwa Pansus ini nampaknya bersungguh-sungguh. Namun jika kita tengok ke dalam, bahwa setelah Ruhut dan Gayun beradu mulut di sidang, mereka di dalam rangkul-rangkulan dan bercanda-ria. Apa jawaban saudara kira-kira?

Ada satu hal yang juga harus kita cermati. Kalau Pansus itu bukan dagelan politik yang tidak lucu. Mestinya yang terpilih atau dipilih menjadi Ketua Pansus bukanlah Idrus Marham, yang jelas-jelas orang dekatnya SBY. Juga pasti tidak mengambil jalan bertele-tele seperti saat ini. Jika ingin dianggap serius atau bersungguh-sungguh, Dewan mestinya dapat mengambil insiatif dengan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Sebab, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah mereka panggil telah mengindikasikan terjadinya korupsi. Pertanyaannya mengapa jalan yang sederhana cepat dan murah tersebut tidak DPR ambil? Jawabnya, kembali saya serahkan kepada penilaian Anda semua! (*)

Sri Mulyani Ngaku Marsilam Jadi Nara Sumber

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 13/01/2010 | 20:40 WIB Sri Mulyani Ngaku Marsilam Jadi Nara Sumber

Jakarta – Keberadaan Marsilam Simanjuntak dalam rapat-rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sebagai narasumber. Peryataan tersebut diungkapkan Sri Mulyani saat diperiksa Panitia Khusus (Pansus) Angket Century, dalam kapasitasnya sebagai mantan ketua KSSK.

Peryataan Sri Mulyani disampaikan menjawab pertanyaan anggota pansus dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal anggota Pansus Angket Kasus Bank Century mensiyalir kehadiran Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (13/1) di Gedung DPRRI Senayan Jakarta.

Akbar mempertanyakan posisi Marsilam sebagai narasumber dalam rapat KSSK sementara kapasitas Marsilam bukanlah ahli keuangan ataupun perbankan. Akbar merujuk risalah rapat KSSK yang mencantumkan jabatan Marsilam sebagai Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) yang diutus Presiden.

Sri Mulyani menjelaskan, sebagai Ketua UKP3R, Marsilam memang sering dimintai konsultasi oleh KSSK. Dia menambahkan, Marsilam memang kerap memantau seluruh kinerja dan indikator-indikator ekonomi. “Ya kalau dalam pertemuan atau rapapt KSSK malam itu, kehadirannya sebagai narasumber,” ucap dia lagi.

Sekadar mengingatkan, jawaban Sri Mulyani tidak jauh berbeda dengan mantan Gubernur BI Boediono ketika diperiksa pansus kemarin (12/1). Boediono menolak anggapan kehadiran Marsilam dalam rapat-rapat KSSK sebagai Ketua (UKP3R) dan utusan Presiden. “Pak Marsilam saya anggap sebagai narasumber,” kata Boediono, Selasa (12/1).

Marsilam, kata Boediono sudah menjadi narasumber sejak rapat-rapat Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK). Dikatakan Boediono, Marsilam tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan KSSK. “Beliau hanya narasumber,” beber  Wakil Presiden itu.

Anggap Kebijakan Century Benar
Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan,  dirinya memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan pencegahan dan penanganan krisis. Secara ukuran (size), Bank Century memang bank kecil. Namun lantaran kegagalan Bank Century terjadi pada saat krisis, penutupan bank itu dapat berdampak pada psikologis pasar.

Untuk Sri Mulyani menilai keputusannya menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik adalah keputusan yang tepat. “Dalam konteks pencegahan krisis, keputusan yang saya ambil benar,” ujar Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani, saat diperiksa Panitia Khusus (Pansus) Angket Century, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1).

Sri Mulyani menyatakan, sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),  dirinya memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan pencegahan dan penanganan krisis. Secara ukuran (size), Bank Century memang bank kecil. Namun lantaran kegagalan Bank Century terjadi pada saat krisis, penutupan bank itu dapat berdampak pada psikologis pasar.

Kebijakan yang diambilnya terhadap Bank Century, kata Sri Mulyani, berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia saat ini. “Apakah Indonesia saat ini mengalami krisis, apakah sektor keuangan mengalami erosi keuangan, dan apakah indikator lainnya mengalami pemburukan, saya pikir tidak,” kata Sri Mulyani. Bahkan, lanjut Sri Mulyani, dari Komisi XI DPR tidak ada satupun mempertanyakan atau menyesalkan keputusan KSSK terhadap Bank Century. “Justru nuansanya saat itu DPR mendukung langkah-langkah (KSSK),” tambah Sri Mulyani.

Dalam keterangannya di depan pansus Hak Angket Bank Century, Menkeu menyatakan belum melihat adanya kerugian negara dalam kasus Bank Century. Menurut dia, dana bailout untuk Bank Century adalah dana milik Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Dana tersebut, imbuh Sri Mulyani, sebagai penyertaan modal sementara (PMS) dari LPS untuk Bank Century dan belum dibukukan sebagai suatu kerugian negara. Dana LPS terdiri dari modal dari pemerintah dan premi bank-bank anggota penjaminan. “Belum dibukukan sebagai suatu kerugian negara dan banknya juga masih ada,” terang dia.

Sri Mulyani mendukung upaya penegakan hukum termasuk melacak dan mengembalikan uang nasabah yang telah dilarikan, jika Bank Century dikatakan dikelola dengan sangat buruk, “Proses hukum sebagai kompensasi atas tindak kriminal yang dilakukan pengelola Bank Century, harus dilakukan,” tegas dia.

Seperti diketahui dalam laporan audit investigasi BPK menilai sebagian pencairan penyertaan modal sementara (PMS) untuk Bank Century yang mencapai Rp 6,76 triliun, tidak memiliki dasar hukum. Dari bailout  Rp 6,76 triliun untuk Bank Century, di antaranya sebesar Rp 2,88 triliun dicairkan setelah tanggal 18 Desember 2008. Pencairan tahap kedua sebesar Rp 1,101 triliun, pencairan tahap ketiga sebesar Rp 1,15 triliun, dan pencairan tahap keempat sebesar Rp 630,2 miliar. (wan)

13
Jan
10

Lingkungan : Target Emisi Indonesia

Suara Pembaruan

ZOOM2010-01-07Target Emisi Indonesia dan Perbaikan Hutan

SP/Ruht Semiono
Sebagian hutan yang rusak di wilayah Kalimantan Barat. Kerusakan hutan di wilayah itu rata-rata disebabkan penebangan secara ilegal.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan target pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 di Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark.

Target 26 persen itu diprediksi bisa tercapai dari pengurangan alih fungsi hutan (LULUCF) sebesar 14 persen, manajemen sampah yang benar 6 persen, dan efisiensi energi 6 persen. Pemerintah juga mengatakan, target pengurangan emisi itu bisa bertambah lagi 15 persen menjadi 41 persen jika memperoleh bantuan luar negeri.

Guna memenuhi program tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp 83,3 triliun pada tujuh sektor prioritas, yakni sektor energi yang diupayakan mampu menurunkan emisi karbon sebesar satu persen. Sektor transportasi dan industri masing-masing 0,3 persen dan 0,01 persen, sektor pertanian 0,3 persen, sektor kehutanan 13,3 persen, pengelolaan limbah 1,6 persen, dan pengelolaan lahan gambut 9,6 persen.

Target itu oleh sebagian kalangan, khususnya pemerhati lingkungan hidup dinilai sebagai target ambisius jangka pendek yang hanya dilakukan untuk mengejar dana-dana internasional guna pembiayaan iklim. Para aktivis itu mengklaim, pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan memelihara lingkungan.

Di satu sisi ingin memelihara hutan lewat program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), tetapi di sisi lain, di lapangan penghancuran hutan terus terjadi.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam Status Lingkungan Hidup Indonesia 2008 yang dipublikasikan akhir 2009 menyebutkan, laju kerusakan hutan di Indonesia rata-rata 1,1 juta hektare per tahun. Rencana paling anyar dari pemerintah, yakni akan merevisi Undang-Undang Konservasi untuk memuluskan jalan masuknya industri pertambangan ke kawasan yang selama ini steril dari pembangunan itu.

Fokus

Ketua Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung Armi Susandi mengatakan, pengurangan emisi dari sektor kehutanan akan lebih fokus pada usaha mengatasi kebakaran hutan pada areal hutan Indonesia dan akan lebih diutamakan lagi pada upaya menghindari kebakaran pada lahan gambut yang sangat tinggi potensi karbon yang tersimpan di dalamnya.

Secara sederhana, katanya, dapat dikatakan upaya pengurangan emisi 26 persen pada tahan 2020 tidaklah memberatkan Pemerintah Indonesia apabila kerja sama pemerintah, masyarakat lokal, dan pengusaha yang terlibat dalam pengusahaan hutan sebagai bagian dari faktor produksinya. Karena itu, tutur Wakil Ketua Kelompok Kerja bidang Adaptasi Dewan Nasional Perubahan Iklim ini, upaya serius delegasi Indonesia untuk memasukkan pengaruh alam ke dalam dampak perubahan iklim pada kebakaran hutan menjadi sangat penting.

Tentunya informasi yang sangat akurat tentang temperatur udara yang ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan sangat membantu para pelaku pengusahaan hutan untuk lebih bijak dalam pengelolaan hutan agar tidak terjadi kebakaran hutan. Menurut dia, persoalan teknis kesiapsiagaan aparat dalam mengatasi kebakaran hutan yang mungkin akan terjadi masih dinilai kurang, karena luasnya areal hutan yang digarap sebagai faktor produksi sehingga faktor potensi kebakaran bisa terjadi masih tetap ada.
“Di sinilah perlu kerja sama semua pihak dalam mendukung program pemerintah 26 persen tersebut,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh menyatakan emisi per kapita rakyat Indonesia termasuk dari alih fungsi lahan, kehutanan dan pertanian sebesar 4 ton, dengan rerata serapan karbon dioksida sepanjang daur hidup pohon adalah 1 ton. Hal ini berarti setiap rakyat Indonesia sesungguhnya berutang untuk menanam 4 pohon per tahunnya, atau 1 pohon setiap 3 bulan.

Menurut Armi, pengembangan energi panas bumi juga berpontensi cukup signifikan untuk berkontribusi besar mengurangi emisi disebabkan penguasaan teknologinya sudah bisa dilakukan oleh anak-anak bangsa. Tetapi, sambungnya, potensi pengurangan karbon yang ditargetkan dari sektor energi untuk pengembangan panas bumi tidak akan mencapai targetnya pada tahun 2020.

Pemerintah diminta jeli dalam mengatasi kekurangan target emisi, walau target energi diproyeksikan bakal mudah tercapai. Kekurangan target emisi dari sektor energi panas bumi tersebut dapat dikompensasikan oleh pengembangan energi terbarukan lainnya.

“Saya usulkan perlu ditambahkan pengembangan energi angin dan matahari. Tentu pemerintah tidak perlu merogoh kantongnya terlalu dalam, jika pemerintah/swasta mampu menjual kredit emisi dari pengembangan panas bumi untuk pengembangan energi terbarukan lainnya,” katanya. [SP/Erwin Lobo]

13
Jan
10

PEPORA : Pemerintah Permudah KUR

KUR Dipermudah

Liputan 6

Liputan 6 – Rabu, 13 Januari

Liputan6.com, Jakarta: Perdagangan bebas dengan Cina menjadi ancaman bagi industri dalam negeri karena persaingan makin ketat. Menyikapi situasi ini, di antaranya pemerintah mempermudah kucuran Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Pemerintah berharap usaha ini meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Demikian informasi yang dihimpun tim SCTV di Jakarta, Selasa (12/1).

Praktiknya pemerintah menyediakan Rp 2 triliun tiap tahun selama lima tahun dari 2010-2014. Bunga pinjaman diturunkan dari 24 persen menjadi 22 persen untuk pinjaman kurang dari Rp 5 juta. Sedangkan pinjaman Rp 5 juta hingga Rp 500 juta, bunga turun dari 16 menjadi 14 persen. Soal ini para bankir bersedia membantu meski ada ancaman kredit macet bisa naik.

Membantu pengusaha kecil menengah agar bisa bersaing memang harus sudah dilakukan. Sebab sektor ini punya kontribusi besar terhadap produk domestik bruto, yaitu 55,6 persen. UKM juga menjadi penghasil devisa yang bisa membantu perekonomian di masa krisis.(AIS)

13
Jan
10

Perbankan : Kemelut PerPPU No. 4 / 2008 tentang JPSK

DPR Kembalikan Surat
Ada Kesalahan Rujukan dalam Surat Presiden

Rabu, 13 Januari 2010 | 04:22 WIB

Jakarta, Kompas – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (12/1), memutuskan, mengembalikan surat untuk Ketua DPR tertanggal 11 Desember 2009 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

DPR menilai ada kesalahan rujukan dalam surat perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Kesalahan rujukan terjadi karena dalam surat itu ditulis, rapat paripurna DPR tanggal 30 September 2009 tidak menyetujui Perppu No 4/2008 tentang JPSK. ”Padahal di tanggal tersebut tidak ada paripurna yang menjelaskan masalah itu,” kata Ketua DPR Marzuki Alie.

Perdebatan terjadi sebelum DPR memutuskan mengembalikan surat tersebut. Gayus Lumbuun dari Fraksi PDI-P mengatakan, surat presiden itu tidak ada artinya untuk dibahas karena Perppu No 4/2008 sudah tidak disetujui DPR pada 18 Desember 2008.

Nurul Arifin dari Partai Golkar juga menilai, surat presiden tersebut sudah tidak relevan dan kehilangan momentum.

Jika surat itu diterima, lanjut Tjahjo Kumolo dari Fraksi PDI-P, keputusan DPR untuk membentuk pansus guna menyelidiki kasus Bank Century dan audit investigasi BPK terhadap bank tersebut akan sia-sia.

Namun, Anas Urbaningrum dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan, Pasal 36 UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, bila perppu ditolak oleh DPR, pemerintah mengajukan RUU pencabutan.

Seusai sidang Anas berharap pembantu presiden lebih cermat dalam mengurus masalah teknis hingga kesalahan serupa tidak terjadi lagi.

”Yang penting, rujukannya diperbaiki. Tentang apakah pemerintah akan mengirim kembali atau ada pemikiran lain, itu menjadi urusan pemerintah,” kata Anas tentang sikap yang perlu diambil pemerintah setelah menerima surat pengembalian dari DPR.

Saat ditanya kapan Perppu No 4/2008 dicabut, Anas meminta untuk melihat notulensi. Sementara pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menegaskan, Perppu No 4/2008 tidak berlaku sejak tidak disetujui DPR pada 18 Desember 2008. Jika saat itu DPR menyetujuinya, perppu tersebut sudah harus menjadi undang-undang.

”Oleh karena itu, semua kebijakan yang diambil berdasarkan perppu tersebut, setelah tanggal 18 Desember 2008, menjadi tidak memiliki dasar hukum lagi,” jelas Irman.

Dia menambahkan, kesalahan rujukan ini tidak bisa dilihat sebagai kesalahan biasa. Kesalahan itu dapat berdampak buruk dalam perjalanan konstitusi, khususnya dalam relasi antara Presiden dan DPR.

Kepala Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan Indra Surya mengatakan, surat presiden tersebut seyogianya tidak perlu dikembalikan. ”Etika politiknya, surat itu dibahas terlebih dahulu. Masalah setuju atau tidak setuju, itu nanti dalam pembahasan,” katanya. (NWO)

Tiga Kali Surat Presiden Dikembalikan

Anis Matta Menduga SBY Sering Terima Informasi Salah

Republika Online, Rabu, 13 Januari 2010, 07:18 WIB

printSend to friend

JAKARTA–Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan kesalahan substansi pada surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono No R-61/Pres/12/2009 tanggal 11 Desember 2009 kemungkinan karena Presiden sering menerima informasi yang salah dari orang di sekitarnya. “Surat Presiden yang dikembalikan untuk diperbaiki kali ini bukan kesalahan yang pertama, tapi sudah ketiga kali,” kata Anis Matta, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Anis Matta menyikapi keputusan rapat paripurna DPR, Selasa, yang memutuskan mengembalikan surat Presiden No R-61/Pres/12/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk diperbaiki. Dikatakanya, sebelumnya Presiden pernah mengirimkan surat yang salah ke DPR yakni surat perihal usulan rancangan undang-undang (RUU) tentang Pajak serta usulan RUU tentang Hakim Agung.

Kali ini, surat Presiden perihal usulan RUU tentang Pencabutan Perppu No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tertanggal 11 Desember 2009, juga ada kesalahan sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Menurut dia, surat dari Presiden ke DPR terjadi kesalahan sampai tiga kali menunjukkan bagian administrasi hukum di lembaga Presiden kurang cermat dan tidak teliti dalam membuat konsep surat dan sering memberikan informasi yang salah kepada Presiden.

Anis mengimbau kepada Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap bagian administrasi hukum di lembaga Presiden untuk bisa bekerja lebih baik dan teliti untuk membuat surat yang benar. “Terjadi kesalahan sampai lebih dari satu kali bisa menurunkan kredibilitas Presiden di mata publik,” katanya.

Sebelumnhya, rapat Paripurna DPR memutuskan mengembalikan surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal usulan RUU tentang Pencabutan Perppu No 4 tahun 2008 tentang JPSK untuk diperbaiki.

Keputusan tersebut diambil pimpinan DPR setelah melakukan lobi dengan fraksi-fraksi pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa. “Karena ada kesalahan pada surat dari Presiden maka rapat paripurna memutuskan mengembalikan surat tersebut ke Presiden untuk diperbaiki,” kata Ketua DPR Marzuki Alie ketika memimpin rapat paripurna. Sejumlah anggota DPR segera berteriak, “Setuju …!” Marzuki kemudian mengetuk palu tanda disepakatinya keputusan tersebut.

Sebelumnya, ketika rapat paripurna baru dibuka dan Marzuki Alie meminta tanggapan dari anggota DPR, sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Hanura menolak secara tegas surat tersebut.

Mereka menilai surat itu sudah kadaluwarsa dan Perppu No 4 tahun 2008 tentang JPSK sudah tidak berlaku karna sudah ditolak oleh DPR pada 18 Desember 2008. “Tidak perlu ada pembahasan lagi soal Perppu tentang JPSK karena sudah ditolak DPR,” kata Akbar Faizal dari Fraksi Hanura.

Dalam lampiran surat Presiden, pada darft RUU tentang Pencautan Perppu No 4 tahun 2008 tentang JPSK pada butir c disebutkan Perppu No 4 tahun 2008 tidak mendapat persetujuan dari DPR. “Itu artinya Perppu tersebut tidak berlaku, karena tidak disetujui,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Tapi pada pasal 2 ayat (2) disebutkan, Perppu No 4 tahun 2008 tentang JPSK tetap sah dan mengikat. “Ini dua hal yang kontradiktif dalam satu surat yang sama,” katanya.
Redaksi – Reporter

Red: krisman
Sumber Berita: ant

Boediono Century

detikcom

detikcom – Rabu, 13 Januari
Boediono Tak Pernah ‘Jelas’ di Mata Pansus Century

Keterangan yang diberikan mantan Gubernur BI tidak pernah memuaskan anggota pansus Century. Dua kali dipanggil, pansus tidak pernah merasa puas.

“Itu dia mengambil mengambil posisi abu-abu, posisi aman, mungkin dia menunggu perkembangan, Pak Boediono kan figur yang penyabar tidak kontroversial,” sindir anggota pansus Century dari FPDIP Prof Hendrawan Supratikno.

Hal ini disampaikan Hendrawan usai pansus Century melakukan pemeriksaan Boediono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2010) malam.

Pendapat serupa disampaikan anggota pansus Century dari FPKS Fahri Hamzah. Fahri kecewa karena Boediono menurutnya tidak menjelaskan secara clear.

“Kita secara bertubi-tubi dihadapkan dengan penjelasan yang tidak tuntas dan publik dihadapkan pada situasi yang tidak enak,” keluh Fahri.

Padahal, menurut Fahri, Boediono adalah tokoh kunci dalam skandal Century. Kalau keterangan tidak jelas, bisa saja posisi Boediono malah makin sulit.

“Saya mengatakan Pak Boediono berkelit. Padahal kalau kita telan mentah-mentah audit BPK, dia yang paling bertanggungjawab,” jelas Fahri.

Pemanggilan sebelumnya, dalam topik merger Century, Boediono juga dinilai sama tidak jelasnya. “Waktu itu Pak Boediono membantah audit BPK,” kritik Hendrawan.

Fahri pun mengkritisi serupa. Fahri tidak melihat progres berarti dari keterangan yang disampaikan Boediono selama dua pemanggilan pansus. “Karena itu momen pertama saya bisa mengerti dia lebih banyak menjelaskan dengan asumsi yang terbatas. Tapi sekarang jangan-jangan dia nonton (TV), tertutup pun dia harus punya report agar dia bisa minta breafing, kan dia punya partai disini (FPD), kesannya dia tidak siap,” ujar Fahri kesal.

“Dia tidak pernah memperjelas apa yang ditanyakan anggota pansus. Saya curiga memang dibuat tidak jelas karena waktu kita sempit, jadi nanti ada negosiasi politik,” tutup Fahri dengan nada kecewa.

Boediono Century

detikcom

detikcom – Rabu, 13 Januari
Boediono Tak Mau Jawab Polemik Uang Negara di Century

Wakil Presiden yang juga Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan Anggota Pansus Hak Angket Century terkait dana Rp 6,7 triliun yang digunakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyuntik Bank Century.

“Apakah uang negara atau bukan. Saya serahkan kepada ahli hukum,” ujar Boediono di menjawab pertanyaan Anggota Pansus Ahmad Muzani dalam rapat Pansus DPR di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (12/01/2010).

Sebelumnya Anggota Pansus Ahmad Muzani menanyakan apakah dana yang digunakan oleh LPS merupakan uang negara atau bukan.

Boediono sempat menjelaskan, dana yang digunakan LPS memang terdiri dari modal awal Rp 4 triliun yang diambil dari APBN. “Dan kemudian dari bank-bank yang ikut penjaminan. Namun saya serahkan pengujiannya kepada para ahli apakah uang negara atau bukan,” kata Boediono.

Mendengar jawaban Boediono yang tidak memuaskan maka Anggota Pansus lainnya, Maruarar Sirait menambahkan.

“Kalau tidak bisa disampaikan oleh Boediono dana yang digunakan LPS apakah uang negara atau bukan itu sangat ironis sekali. Bagaimana, seorang Gubernur BI tidak bisa memberikan pandangan kepada Pansus Angket ini,” papar Maruarar.

Boediono Century

detikcom

detikcom – Rabu, 13 Januari

Wakil Presiden yang juga Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono menegaskan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) di Century bukan alasan penyelamatan Bank Century.

Boediono mengatakan, berapa pun besarnya kerugian yang diderita BI untuk menyelamatkan Bank Century di waktu krisis tidak akan menjadi masalah dibandingkan dengan harus menutup bank tersebut.

“Itu (dana YKKBI) tidak mempengaruhi, Bank Century diselamatkan sebagai upaya dari kondisi krisis dimana ada bank gagal yang berdampak sistemik,” ujar Boediono menjawab pertanyaan Anggota Pansus di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (12/01/2010).

Beberapa anggota Pansus menduga Bank Century diselamatkan agar BI tidak mendapatkan kerugian dari dana yang digelontorkan melalui Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang keduanya mencapai sekitar Rp 770 juta.

Boediono menyatakan BI tidak memperhatikan siapa saja yang menjadi deposan besar maupun deposan kecil di Bank Century sebelum bank itu diselamatkan. “Setiap deposan baik besar atau kecil tidak menjadi sebuah masalah dari penyelamatan Bank Century,” ungkapnya.

BI, lanjut Boediono, memang bertugas menjaga kestabilan sistem perbankan. “Malah kalau tidak menjaga kestabilan itu dosa besar, maka kestabilan yang diutamakan,” ungkap Boediono.

Kehadiran Marsilam Simanjuntak

Selain itu, Anggota Pansus Ganjar Pramono menanyakan kehadiran Marsilam Simanjuntak dalam rapat-rapat menjelang penyelamatan Bank Century.

Ganjar menanyakan status kehadiran Marsilam dalam beberapa rapat antara BI dengan KSSK maupun rapat konsultasi. “Marsilam selalu mengikuti rapat-rapat, sebenarnya apakah peran Marsilam?. Dalam notulen rapat yang diterima pansus Marsilam datang sebagai Unit Kerja Presiden Percepatan Pembangunan dan Reformasi (UKP3R) apakah hal itu benar,” demikian pertanyaan Ganjar.

Boediono bersikeras kehadiran Marsilam dalam rapat-rapat selama ini statusnya adalah sebagai narasumber. “Marsilam sudah menjadi narasumber saat KSSK bernama FSSK (Forum Stabilitas Sistem Keuangan),” jelasnya.

Namun, Ganjar lantas menanggapi dengan menyatakan bahwa Bank Indonesia telah melanggar Pasal 41 UU Perbankan dimana yang dapat mengetahui kerahasiaan data dana deposan sebuah bank yakni untuk kepentingan parpajakan, Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

“Dalam rapat pada tanggal 13 November 2008, Marsilam mengetahui aliran-aliran dana yang dibeberkan BI, maka BI melanggar pasal 41 UU Perbankan,” tegas Ganjar.

Boediono kembali menjelaskan, Marsilam merupakan pihak yang sengaja diundang dan memang terafiliasi dalam penyelamatan Bank Century dalam rapat konsultasi pada tanggal 13 November 2008. “Saya kira tidak (melanggar), karena Bapak Marsilam merupakan pihak yang terafiliasi,” kata Boediono.

Anggota-anggota Pansus tampaknya merasa kecewa atas jawaban-jawaban Boediono dimana tidak menjelaskan sesuatu yang baru. “Bapak hanya menjawab dengan kata-kata nanti saya cek kembali atau saya bukan ahlinya’,” kata Fahri Hamzah.

“Saya merasa kecewa, penjelasan tidak ada yang meyakinkan, banyak yang bapak tidak tahu padahal seorang Gubernur Bank Indonesia,” tambah Fahri.

Hal ini membuat para Anggota Pansus terlihat menggebu-gebu dalam bertanya kepada Boediono.

13
Jan
10

Wisata Kota : Kuliner Malam Jakarta

Menyusur Jalur Justinus Vinck Hingga ke Rawa Belong

Warung Nasi Kapau di Jalan Kramat Raya, tak jauh dari bioskop legendaris Rex atau Grand, Jakarta Pusat.
Senin, 11 Januari 2010 | 10:34 WIB

SEKITAR tujuh tahun lalu, bersama rekan satu liputan, saya merancang sebuah wisata yang sepanjang pengetahuan kami, belum pernah dilakukan. Rencananya, rancangan itu kami coba dulu sambil kemudian dikembangkan dalam sebuah tulisan, sebuah liputan yang menarik pastinya. Setidaknya untuk memberi nafas segar pada urusan wisata Jakarta, khususnya wisata kuliner, belanja, sekaligus juga sejarah. Tapi wisata yang ini, bukan wisata biasa karena dimulai menjelang tengah malam.

Untuk empat tahun belakangan, barangkali wisata malam dan dini hari sudah tak asing. Beberapa komunitas sudah melakukan. Seringkali kawasan Kota Tua dan museum serta bangunan sekitar jadi sasaran wisata tipe ini. Kembali ke rancangan wisata dini hari, upaya kami ternyata tak berhasil tuntas. Penyebabnya mungkin karena terlalu optimis, dan agak di luar kebiasaan karena wisata ini dimulai menjelang tengah malam, menjelajah beberapa tempat di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Tulisan ini muncul setelah saya membaca rencana Joko Ramadhan, Wali Kota Jakarta Barat, menjadikan Rawa Belong sebagai kawasan wisata. Langsung saja saya terlonjak, teringat tujuh tahun silam. Apa pasal? Ya, karena Rawa Belong masuk dalam jalur rancangan wisata dini hari tadi. Rasanya, saya bersemangat lagi. Rancangan wisata “Kelompok Sabang” – demikian kami sebut – bisa digelar segera setelah musim penghujan lewat.

Kelompok Sabang, terdiri atas sekitar enam wartawan, yang sering kongkow di kawasan tersebut sambil diskusi masalah perkotaan, salah satu perkara yang kala itu kami diskusikan adalah pasar tradisional. Bagaimana bisa, Pemprov DKI tak memanfaatkan pasar tradisional yang punya sejarah cukup panjang jadi atraksi wisata. Kondisi pasar tradisional begitu buruknya kala, becek, bau, pokoknya tak menarik sama sekali. Padahal Jakarta gencar menjeritkan wisata belanja, belanja apa? Di mana? Mal? Sungguh enggak kreatif.

Alhasil dari perbincangan, muncul rancangan perjalanan yang dimulai dari Pasar Senen. Intinya, ngublek Pasar Senen yang jadi gudang penganan kecil, pasar kue subuh. Sekitar jam 23.00 keriuhan dimulai di sana. Pilah-pilih kue, melototin pedagang dan kue mereka, atau sekadar mengabadikan kesibukan pedagang dan pembeli. Namanya juga rancangan percobaan. Iseng-iseng sambil mencari ide liputan. Tidak kepikiran bahwa di seputaran sini saja, kala itu, penuh dengan lokasi yang bisa jadi atraksi wisata.

Tak jauh dari sini, ada sederetan Nasi Kapau di Jalan Kramat Raya;  tak jauh dari bioskop legendaris Rex, kemudian Grand, kemudian Kramat; di seberang deretan nasi kapau ada es krim Baltic dari tahun 1930-an. Ke arah Gunung Sahari ada Wayang Orang Bharata. Belum lagi kisah masa lampau kawasan tersebut, bagaimana Pasar Senen dibikin oleh Justinus Vinck – Vinck passer – di tahun 1760-an, kisah perjalanan si bioskop, es krim Baltic, Wayang Orang Bharata, dan kisah-kisah menarik lainnya yang bisa menambah asik perjalanan.

Selepas bikin perut bengkak karena kudapan subuh yang murah, sederhana, tapi nikmat itu, rombongan bergerak ke arah Kwitang. Kawasan ini dulu, menurut catatan sejarah, dikuasai tuan tanah bernama Kwik Tang Kiam. Orang Betawi zaman dulu menyebut daerah itu sebagai kampung si Kwi Tang maka jadilah nama kawasan itu Kwitang hingga kini. Terus ke arah barat, mengikuti jalur Vinck, ke arah Jalan Prapatan dan Kampung Lima (Jalan Wahid Hasyim). Di sini bisa tengok sedikit Monas, Gambir, Sabang, Sarinah, terus ke Tanah Abang di mana Vinck membeli lahan luas dan kemudian menjadi Pasar Tanah Abang di tahun 1730-an.
Dari Tanah Abang meluncur terus ke arah Slipi, Palmerah yang pernah tenar dengan batik, terus hingga ke Rawa Belong.

Nah, sekali lagi, karena tujuh tahun silam, kami hanya iseng-iseng belaka, maka hanya menyasar lokasi yang berkilau, yang bersinar terang, entah karena lampu listrik atau lampu petromaks. Apalagi kalau bukan tempat makan. Rawa Belong siap melayani perut-perut dan mata yang lapar. Berbagai warung khas Betawi bertebaran di sini, ya sate kambing, sop kaki, soto kaki, soto betawi, atau nasi uduk. Plus, tentu saja toko bunga Rawa Belong. Bukan untuk beli, sekadar mengamati kesibukan, menyegarkan mata dengan menatap bebungaan segar, sambil ngobrol ngalor ngidul.

Kini, tentu rancangan jalan-jalan menyusur jalur Vinck hingga ke Rawa Belong itu bisa dimodifikasi sendiri baik dari segi lokasi dan waktu. Jalan-jalan ini tak perlu biaya besar dan tak perlu pemandu, cukup baca website http://www.wisatakotatoea.com ini dari hari ke hari, selanjutnya ajak teman atau saudara dan rasakan sendiri sensasinya.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

13
Jan
10

Wisata Kota : Pusat Jajan Jakarta Kota

Pusat Jajan Mulai Hidupkan Kota Tua
Kompas, Jumat, 8 Januari 2010 | 10:33 WIB

SEJAK medio Oktober tahun lalu, pengunjung kawasan Kota Tua tak perlu bingung memilih tempat istirahat sekaligus mengisi perut dan melepas dahaga. Seorang  muda belia memberi alternatif lain bagi pengunjung dengan membuka tempat makan minum yang diberi nama Gazebo Cafe di Jalan Kunir. Pemandangan dari jalan masuk ke tempat ini langsung lurus ke Stasiun Jakarta Kota, tempat ini juga hanya selemparan batu dari Taman Fatahillah dan Kalibesar.

Hal ini tentu menguntungkan bagi citra Kota Tua dan pemerintah terkait, kenapa? Karena turis mancanegara jadi punya pilihan untuk urusan minum dan makan serta, maaf, buang air kecil. Seperti diketahui khalayak umum yang sudah sering singgah ke kawasan wisata ini, tiga hal yang saya sebutkan di atas masih saja jadi masalah. Apalagi jika Anda dengar berapa harga yang ditagih pedagang kaki lima penjual air dalam kemasan pada turis asing yang kepanasan dan kehausan, Rp 50.000 bahkan bisa Rp 100.000. Edan.

Semakin banyak usaha berkembang di kawasan ini, tentu membantu pemerintah juga. Menghidupkan kawasan, membuka lapangan kerja pada warga sekitar, yang pada akhirnya menyejahterakan kawasan, seperti yang dilakukan Marshall Pribadi si pemilik Gazebo Cafe. Usia muda tak membuat mahasiswa jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini gentar. Tanah milik kakeknya, kemudian ayahnya, yang pernah jadi gudang Mazda 1950-an hingga Soekarno dijatuhkan Soeharto kini jadi pusat jajan.

“Sebelum ini, kami sudah siap bikin hotel, Museum Stay tapi investornya batalin. Itu sudah kami bicarakan dan sudah dapat lampu hijau sejak sekitar tahun 2006- 2007 bahwa di sini akan dibangun hotel 9 lantai,” tutur Marshall saat Warta Kota mencoba menikmati siang menjelang sore di Gazebo Cafe. Lepas dari urusan hotel, kemudian ia banting stir menghidupkan lahan itu. Maret nanti, pengunjung bisa masuk dari Jalan Cengkeh dan Jalan Kunir. Bisa seharian, semalaman di situ, bisa belajar biliar, bisa pijat refleksi, belanja suvenir Kota Tua  sambil menikmati makanan khas, makanan legendaris Jakarta dan daerah.

Lantas, sudahkah pemerintah lokal bahkan Pemprov DKI mengetahui keberadaan pengusaha yang berani membuka usaha di kawasan yang bagi banyak orang masih “tak jelas” itu? Jangan sampai ada Kafe Galangan ke-dua, yang kini malah makin terbenam -untungnya ada Walikota Jakarta Utara yang cergas membuat destinasi pesisir, semoga tak sekadar jadi iklan destinasi.

Begini saja, bagi pejabat DKI yang belum pernah ke kawasan Kota Tua dan belum pernah ke pusat jajan ini, sekali-sekali baiklah mencoba. Jalan kaki, ya. Rasakan bagaimana sulitnya menyeberang dari taman pembatas jalan di Jalan Kunir ke pintu masuk Gazebo Cafe. Nah, baiknya ada dukungan dari pemerintah, dalam hal ini sistem penyeberangan layaknya di Jalan Medan Merdeka Selatan. Calon penyeberang tinggal pencet dan tunggu sampai lampu hijau menyala dan  orang bisa menyeberang dengan aman. Mungkin sistem itu harusnya tak hanya di titik itu tapi di banyak titik di Kota Tua, seperti di Jalan Bank di mana orang, seringkali turis asing, dari  arah Asemka yang akan memasuki kawasan Kota Tua harus gemetar menyeberang di belokan. Demikian orang turun dari kereta api menuju Jalan Lada perlu tenaga dan keberanian untuk bisa sampai ke tempat tujuan, kawasan Kota Tua. Semoga harapan ini tak terus menerus menjadi harapan yang harus dituliskan sekian puluh kali. Selamat mencoba…
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto




Blog Stats

  • 2,342,297 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 133 other followers