Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



08
Sep
09

PraSejarah : 7 Menhir ditemukan di Purbalingga

7 Menhir Purbalingga

By Republika Newsroom
Selasa, 08 September 2009 pukul 16:29:00

PURBALINGGA–Legenda Wilayah Purbalingga yang menjadi tempat asal-usul manusia purba, makin terlihat jelas. Tim Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Purbalingga, Selasa (8/9), bahkan menemukan tujuh Menhir sekaligus.

Temuan ketujuh batu tempat pemujaan ini berada dalam radius dua kilometer dari temuan dua buah menhir pada akhir bulan lalu. Lokasi penemuan kali ini berada di Dukuh Arca, Desa Tunjungmulih, Kecamatan Karangmoncol.

Arkeolog dari Disbudparpora Adi Purwanto SSi MSi mengungkapkan, temuan tujuh buah menhir ini sangat luar biasa. Karena dalam sejarah, baru pertama kali temuan spektakuler tentang tanda-tanda jaman pra-sejarah.

”Posisi temuan Menhir kali ini sangat berserakan. Letaknya juga tidak beraturan, berbeda pada temuan dua buah Menhir sebelumnya yang menunjukkan arah Utara-Selatan. Di atas temuan batu yang berserakan, terdapat punden berundak yang tertata rapi,” kata Adi Purwanto.

Dijelaskan Adi, temuan Menhir tersebut dipastikan berasal dari jaman Megalitikum pada Abad I dan II. Ukuran Menhir bervariasi antara 2 hingga 3 meter. Sedangkan struktur menhir kali ini lebih halus dibanding temuan sebelumnya. Ukuran terbesar bahkan ada yang lebih dari 3 meter, yang merupakan ukuran temuan menhir terbesar di Indonesia.

Adi menambahkan, temuan Menhir tersebut untuk sementara tetap dibiarkan pada lokasi penemuan. Hanya saja, lokasi temuan dipagar agar tidak rusak. ”Kami akan meneliti temuan ini bersama tim dari Balai Perlindungan Peninggalan Purbakala (BP3) Jateng, Rabu (9/8) besok,” kata Adi.

Sebelumnya, batuan menhir yang menjadi tempat pemujaan manusia purba juga ditemukan di berbagai lokasi. Terakhir, dua batu menhir yang disebut warga sebagai batu pocong karena bentuknya yang menyerupai pocong, ditemukan warga di Dusun Senila Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol.

Menhir tersebut, merupakan batu pemujaan peninggalan zaman megalithikum atau zaman batu besar. ”Dua menhir ini sangat simetris dengan mata angin yaitu mengarah tepat Utara-Selatan dan Timur-Barat,” kata Adi.

Menurutnya, menhir yang menghadap simetris dengan mata angin tersebut, juga pernah ditemukan di Kabupaten Limapuluhkota Sumatera Barat, Pasemah Sumatera Selatan dan Toraja Sulawesi. Bedanya, di tiga tempat itu menhir ditempatkan berdiri tegak. Sedangkan yang di Karangmoncol ini diletakkan tertidur. ”Ini satu-satunya di Indonesia,” kata arkeolog lulusan UGM tersebut.

Adi mengungkapkan, setelah dilakukan penelitian, pihaknya meyakini bentuk batuan tersebut tidak terjadi secara alami. Namun merupakan bentukan manusia. Selain dapat dilihat dari goresan-goresan pada lekukan batu, letak batu tersebut juga sangat simetris dengan mata angin. ”Kalau alami, itu sangat kecil kemungkinannya,” kata Adi.

Usai meneliti bentuk fisik dua buah yang menyerupai pocong, tim Disbudparpora juga mencari tahu seluk beluk batu pocong itu lebih jauh. Berdasarkan cerita masyarakat, tak jauh dari lokasi itu juga terdapat kuburan yang dikeramatkan. ”Masyarakat setempat menyebutnya dengan kuburan barat. Artinya, kuburan angin ribut. Ada hubungan yang erat antara keberadaan batu pocong itu dengan kuburan barat ini,” jelasnya.

Berdasarkan literatur dan keterangan dari masyarakat setempat, Adi meyakini kalau batu menhir berbentuk pocong itu sengaja dibuat masyarakat prasejarah untuk melindungi diri dari serangan angin ribut. Hal ini cukup beralasan, karena di wilayah Tunjungmuli itu terdapat bukit besar.

”Jika angin besar datang dan membentur bukit itu, maka anginnya akan terjebak di bawah bukit. Tentu saja, hal ini merupakan bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah bawah perbukitan itu. Karena itu, masyarakat jaman dulu memasang menhir ini agar terhindar dari bencana angina ribut,” kata Adi. wid/ahi

08
Sep
09

Nasionalisme : RRI Segera Siaran di Seluruh Perbatasan

RRI Siaran Perbatasan

By Republika Newsroom
Selasa, 08 September 2009 pukul 20:21:00

JAKARTA–Radio Republik Indonesia (RRI) berusaha keras untuk bisa melakukan siaran di seluruh wilayah perbatasan Indonesia.  Rencana seperti yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Direktur Utama RRI, Parni Hadi, di Jakarta, Selasa (8/9) mengatakan, RRI terus berusaha menambah studionya terutama di lokasi-lokasi yang menjadi pintu keluar masuk dengan negara tetangga. “Saat ini RRI telah memiliki 61 studio siaran di seluruh Indonesia dan akan terus menambah di wilayah perbatasan,” kata Parni Hadi ketika saat berbuka puasa dengan para pegawai RRI.

Siaran RRI di wilayah perbatasan dengan negara lain, menurut Parni, berperan besar dalam meningkatkan rasa cinta tanah air warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah tersebut. Ia mencontohkan, masyarakat di sekitar Entikong Kalimantan Barat sebelumnya terbiasa mendengarkan siaran radio dari Malaysia. Ketika RRI membangun studio dan mulai siaran pada 15 Juli lalu, masyarakat Entikong merasakan seperti baru menikmati sebagai warga negara Indonesia.

Siaran RRI di Entikong antara lain memperdengarkan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” lagu dan wajib “Padamu Negeri” setiap hari. Masyarakat Entikong, menurut Parni, nantu juga diberi kesempatan menyampaikan berbagai persoalan dan uneg-uneg melalui RRI Entikong setiap hari, sehingga mereka lebih berempati.

RRI juga mulai mengoperasikan siaran di Boven Digul Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini serta membangun pos-pos liputan di Atambua yang berbatasan dengan Timor Lesta serta di Pulau Miangas dan Rote yang bertasan dengan Filipina. Demi memberdayakan siaran radio di wilayah perbatasan, Parni mengatakan, RRI juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) serta Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Bersamaan dengan peringatan ulang tahun ke-64 RRI pada 11 September mendatang, Direktur Utama RRI akan menandatangani naskah nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, untuk membantu meningkatkan siaran di wilayah perbatasan.

Sebelumnya, pada saat meresmikan studio baru RRI di Jakarta, Januari 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan, agar RRI bisa melakukan siaran di seluruh wilayah perbatasan Indonesia paling paling lambat hingga 2010. “Kami menyambut gegap gempita pencanangan oleh Presiden,” kata Parni Hadi ant/itz

08
Sep
09

Politik : Sweeping Warga Malaysia

GB
Aksi sweeping yang berlangsung di Jalan Diponegoro, Jakarta, ini terkait klaim Malaysia atas budaya Indonesia. Tampak para aktivis membentangkan spanduk di Jalan Diponegoro, Jakarta.
DETIK.COM , Selasa 08/09/2009 16:12 WIB

Foto News

SweepingWargaMalaysia

Fotografer – Ari Saputra

Aktivis dari Bendera melakukan sweeping terhadap warga Malaysia yang melintas di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (8/9). Aksi sweeping ini terkait klaim Malaysia atas budaya Indonesia.

Foto Lain:

  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
08
Sep
09

Perbankan : Century Sekarang Jadi Urusan BPK

Selasa, 08/09/2009 20:05 WIB
Darmin Nasution: Century Sekarang Jadi Urusan BPK
Ramdhania El Hida – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyerahkan penyelidikan seputar bailout atau penyelamatan Bank Century sepenuhnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau BI kan sudah saya jelaskan dari dulu sebelum orang ramai ngomong Century BPK sudah masuk, sudah lama sudah 3 mingguan sebelum rapat dengan Komisi XI,” tutur Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution ketika ditemui di Kantor Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (8/9/2009).

Darmin mengatakan, sejak sebelum dirinya dilantik menjadi Deputi Gubernur Senior, dirinya sudah memberikan lampu hijau kepada BPK untuk masuk sepenuhnya melakukan audit penggelontoran dana pemerintah ke Bank Century.

“Saya sudah bicara dengan mereka (BPK) saat diambil sumpah, jadi saya sudah bicara silahkan masuk,” jelasnya.

Audit yang dilakukan BPK dikatakan Darmin merupakan audit menyeluruh dari mulai Bank Century dinyatakan gagal sampai dengan penangkapan Robert Tantular selaku pemilik Bank Century.

“Semua hal, kita sudah dari awal, kalau urusan Bank Century biar BPK yang mengurusinya itu sudah betul. Pokoknya pertemuan awal sudah membicarakan semuanya, dari Bank Century yang dinyatakan gagal dan Robert Tantular yang ditangkap itu sudah satu paket,” tandasnya.

(dnl/dnl)

Selasa, 08/09/2009 16:42 WIB
Ini Dia Isi Pertemuan BI dan Analis ‘Garis Keras’ Soal Century
Herdaru Purnomo – detikFinance


Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengadakan pertemuan tertutup dengan para analis yang selama ini bersuara keras soal bailout Bank Century. Berikut isi pertemuan yang berlangsung di Hotel Niko, Jakarta, Senin (7/9/2009) malam itu.

Dalam pertemuan tersebut, BI diwakili oleh Deputi Gubernur BI Budi Rochadi, sementara analis yang datang antara lain Iman Sugema, Yanuar Rizky, Fauzi Ikhsan, Tony Prasetiantono.

“Meski tetap terjadi perbedaan pendapat soal Century bersifat sistemik atau tidak, namun beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi,” jelas Tony.

Poin-poin utama dari pertemuan itu adalah:

1. Situasi pertengahan November 2008 memang menyulitkan pemerintah untuk menutup Century. Soalnya, situasinya sedang amat under pressure, terutama setelah Lehman Brothers bangkrut 15 Sept 2008.

2. Meski krisis Century disebabkan oleh buruknya integritas pemilik dan bankirnya, namun hal ini sulit dipisah dari kondisi kiris global. Pengaruh krisis global sangat mencekam, sehingga jika Century ditutup akan berdampak menular. Lain ceritanya jika Century ditutup sebelum Lehman Brothers.

3. Jika penutupan dilakukan, kerugian bisa mencapai Rp 30 triliun, karena efek menular.

“Saya menggarisbawahi, bahwa tidak mungkin krisis Century dapat dilalui tanpa kerugian. Kerugian pasti terjadi. Jadi, jangan harap nanti jika Century dijual akan menghasilkan recovery rate 100%, atau bahkan untung,” jelas Tony melalui pesan singkatnya.

“Ini adalah wishful thinking yang tidak realistis. Ibarat merawat orang sakit, mana mungkin untung? Pasti akan ada ongkos yang harus dikeluarkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan recovery rate setinggi-tingginya,” tambahnya.

Ia juga menambahkan, bailout yang dilakukan memang benar karena jika tidak, maka akan timbul kerugian Rp 30 triliun. Dalam pertemuan tersebut, ada sanggahan soal pemberian bailout mengingat pemerintah AS tidak memberikan bailout kepada Lehman Brothers. Namun ternyata belakangan pemerintah AS menyesal tidak dilakukan bailout karena efeknya jadi sangat luas.

“Bahkan belakangan AS harus mem-bailout sektor riil, termasuk General Motors. Tapi demi akuntabilitas dan menghindari moral hazard, audit terhadap bailout Rp 6,7 triliun harus dilakukan,” tegasnya.

Untuk menghindari berulangnya modus antaboga, Tony mengaku dirinya menyarankan agar BI membentuk intelligence unit, untuk memata-matai (spionase) kegiatan bank yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan.

“Yang terjadi kemarin kan, BI tidak bisa mendeteksi produk Antaboga yang tidak dilaporkan dalam laporan resmi, sehingga waktu diaudit tidak ketahuan. BI harus proaktif melakukan spionase,” tegasnya.

Ia menambahkan, kasus Century telah melebar sedemikian rupa melampaui batas-batas isu ekonomi, dan berkembang ke arah politik, karena ‘timing’ sekarang yang berdekatan dengan pelantikan Presiden dan Wapres serta pembentukan kabinet.

“Hal ini harus dihentikan karena jika berlanjut akan merusak prospek penjualan Century kepada investor baru kelak. Recovery rate bisa rendah,” pungkas Tony. (dru/qom)

Selasa, 08/09/2009 09:47 WIB
Kadin: Kasus Bailout Century Jangan Liar ke Arena Politik
Suhendra – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai kasus bailout Bank Century sudah liar ke arena politik sehingga perlu ditempatkan secara proporsional.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Kadin MS Hidayat saat ditemui di kantor Departemen Perdagangan Senin malam (7/9/2009).

“Saya sedang menyusun pernyataan  atau pendapat Kadin mengenai penyelesaian Bank Century. Kami ingin agar masalah ini bisa didudukan secara proporsional, tidak dipolitisir,” katanya.

Rencananya, pihak Kadin pada minggu ini akan mengeluarkan  pendapat Kadin secara resmi ke media massa. Dikatakannya apa yang sudah dilakukan oleh BPK melakukan audit investigasi sudah benar dan perlu ditunggu hasilnya.

“Kami ingin masalah ini ditempatkan secara proporsional,” serunya.

Sebelumnya beberapa anggota DPR RI mendesak para pengambil keputusan bailout Bank Century, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mantan Gubernur BI Boediono untuk mempertanggungjawabkannya secara politis. Termasuk mendesak Menkeu Sri Mulyani untuk mundur.
(hen/dnl)

Selasa, 08/09/2009 09:07 WIB
Menkeu Bicara Kriteria Sistemik
Ramdhania El Hida – detikFinance


Jakarta – Kriteria sistemik yang menjadi landasan penyelamatan Bank Century melalui bailout besar-besaran hingga Rp 6,7 triliun kini terus menjadi perdebatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berbicara mengenai sebuah kriteria sistemik yang jadi landasan bailout.

Sri Mulyani menjelaskan, kriteria sistemik pada suatu negara memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pasti, ada indikator awal yang bisa dijadikan alasan bahwa masalah tersebut bisa bersifat sistemik.

“Dalam mendefinisikan sistemik atau tidak, yang bisa ditangkap adalah early indicatornya, seperti credit default swap, kondisi likuiditas perbankan rumor,” urai Sri Mulyani di Gedung Depkeu, Jakarta, Senin (7/9/2009) malam.

Penentuan sistemik atau tidak yang menjadi dasar sebuah bank atau institusi finansial diselamatkan memang diakuinya akan menimbulkan sebuah polemik. Dan semua kini harus didefinisikan dengan lebih tegas dalam UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

“Seperti orang kalau mau tabrakan, bisa tahu akan tabrakan kalau mempunyai indera keenam. Tapi ini kan tidak tahu. Jadi kalau sudah terjadi baru sadar mengapa tadi tidak begitu ya. Ini kan sesuatu yang disebut kalau sudah menjadi bubur baru kita melihat sesudahnya,” urai Sri Mulyani lagi.

Pertimbangan yang sama juga dilakukan pemerintah AS ketika akhirnya tidak menyelamatkan Lehman Brothers. Sikap pemerintah AS yang tidak mau mem-bailout Lehman pun akhirnya juga menjadi polemik.

“Seperti AS waktu dia kalkukasi soal penyelamatan Lehman Brothers, regulator bilang tadinya untuk membangkrutkan setelah harga sahamnya hancur. Tapi kalau dia buru-buru di-bailout tentu tidak aman juga. Kalau tidak di-bailout pasti akan ditanyakan juga mengapa tidak di-bailout. Jadi setiap pembiat kebijakan akan dihadapkan pada dilema,” paparnya lagi.

“Kalau keputusannya salah, ongkosnya ternyata menjadi banyak berarti salah. Tapi kalau benar, maka ekonominya akan stabil. Jadi yang bisa dilihat itu ekspose atau sesudahnya,” imbuhnya.

Terkait keputusan penyelamatan Bank Century, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa hal itu dilakukan setelah mendapatkan laporan dari Gubernur BI yang ketika itu dijabat Boediono. Menkeu juga sudah melaporkan masalah tersebut kepada Presiden SBY yang ketika itu berada di Washington.

“Presiden tidak pernah terlibat dalam hal menetapkan kebijakan untuk kondisi saat itu tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan saat itu sesuai peraturan JPSK dan UU BI, LPS sudah diatur mekanismenya,” urainya.

Sri Mulyani juga meminta publik untuk melihat sendiri apakah langkah penyelamatan yang dilakukan pemerintah dan BI atas Bank Century memberikan dampak yang baik atau buruk pada perekonomian.

“Apakah keputusan menyelamatkan salah atau tidak ya lihat kondisi sekarang saja, apakah situasi perekonomian memburuk atau membaik begitupun dengan banknya. Selama ini tidak ada intervensi politik dalam keputusan itu, kita hanya niat menyelamatkan ekonomi. Semua tindakan sudah ada landasan hukumnya,” ketusnya.

(qom/qom)

Selasa, 08/09/2009 07:10 WIB
Menkeu: Presiden Tak Terlibat Penyelamatan Century
Ramdhania El Hida – detikFinance


Foto: Setpres

Jakarta – Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan, Presiden SBY sama sekali tidak terlibat dalam keputusan penyelamatan Bank Century melalui pemberian dana talangan atau bailout.

Namun ia mengakui memang melaporkan kucuran dana sebesar Rp6,7 triliun ke Bank Century kepada Presiden SBY. Hal itu dilakukan sesuai aturan melalui berbagai pertimbangan.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers di Depkeu, Jakarta, Senin (7/9/2009) malam.

Berdasarkan kronologi pada tanggal 13 November, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan  ia menerima telepon dari Gubernur BI yang kala itu dijabat Boediono, bahwa kondisi Bank Century kritis. Boediono ingin konsultasi dengan menkeu melalui teleconference.

Sri Mulyani mengaku semula dirinya tidak tahu soal Bank Century. Ia pun lantas menerima beberapa dokumen untuk dipelajari. Saat itulah, ia mengetahui bahwa kondisi Bank Century memang sedang kritis.

“Saat itu kita lalu melapor pada presiden. laporan ke SBY bilang Century dalam kondisi bleeding. Karena kondisinya dalam kondisi krisis,” jelas Sri Mulyani.

Presiden SBY ketika itu memang tengah menghadiri pertemuan G20. Menkeu mengaku sempat berkonsultasi dengan Presiden mengenai tindakan apa yang harus dilakukannya jika Presiden tidak ada di Indonesia. Jawaban dari Presiden adalah melakukan tindakan sesuai peraturan yaitu JPSK, UU BI, dan LPS karena di dalamnya sudah diatur mekanisme penyelesaian masalah bank Century.

“Jadi saya tegaskan bahwa Presiden tidak pernah terlibat dalam hal menetapkan kebijakan untuk kondisi saat itu tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan saat itu,” tegas Sri Mulyani.

Menkeu merasa tindakan penyelamatan Bank Century sudah benar. Sri Mulyani menjelaskan semua tindakan yang dilakukannya sudah ada landasan hukum.

Semua kebijakan itu terekam dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada yang menganggap bahwa angka tersebut terlalu besar maka Menkeu mempersilahkan untuk memeriksanya kembali.

“Apakah keputusan menyelamatkan salah atau tidak ya lihat kondisi sekarang saja, apakah situasi perekonomian memburuk atau membaik begitupun dengan banknya,” ujar Menkeu.

Mengenai deposan-deposan Bank Century, Sri Mulyani mengaku tidak mengetahuinya. Penegasan tersebut untuk menepis tudingan bahwa bailout pemerintah adalah dalam rangka menyelamatkan dana-dana deposan besar.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan yang diambilnya bukan untuk keuntungan siapapun tetapi murni untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian Indonesia.

“Selama ini tidak ada intervensi politik dalam keputusan itu. Kita hanya niat menyelamatkan ekonomi,” tukas Sri Mulyani.

(nia/qom)

Selasa, 08/09/2009 06:17 WIB
Kisah Pertemuan BI dan Analis ‘Garis Keras’ Soal Century
Herdaru Purnomo – detikFinance


Jakarta – Bank Indonesia diwakili oleh Deputi Gubernur Budi Rochadi memanggil beberapa analis ‘garis keras’, yang beberapa waktu terakhir bersuara keras dan tak sepakat soal bailout Bank Century.

Dalam pertemuan tersebut, BI kembali menegaskan polemik kasus Bank century yang di bailout pemerintah berdampak sistemik dan dapat mengakibatkan efek domino jika bank yang pernah dikuasai Robert Tantular tersebut ditutup atau dilikuidasi.

Bertempat di Hotel Nikko Jakarta, Senin malam (7/8/2009), BI melakukan pertemuan tertutup kurang lebih selama 3 jam. Wartawan tidak dapat diperbolehkan masuk.

Pengamat Ekonomi dari INDEF, Iman Sugema yang menghadiri pertemuan tersebut ketika ditemui mengatakan bahwa BI tetap ‘pede’ bahwa bailout Bank Century benar-benar murni berdampak sistemik.

“BI menegaskan bahwa ini tetap masalah sistemik. Namun saya berbeda pandangan, bank tersebut terlalu kecil untuk dibilang sistemik,” ujar Iman.

Dikatakan Iman, sebelum bailout dilakukan kita sudah memberikan masukan bahwa Century ditutup saja.

“Kita juga menyarankan akan diberlakukannya penjaminan penuh atau blanket guarantee,” tambahnya.

Ditempat yang sama Yanuar Rizky, Anggota ICW dan Analis Pasar Modal, mengatakan bahwa pertemuan yang dipimpin Deputi Gubernur BI ini berupa FGD atau Forum Group Discusion.

“Ini FGD soal pengawasan dan dampak sistemik,” tegasnya.

Dikatakan Yanuar, pertemuan yang sifatnya sharing session ini, BI merasa sendiri dalam melakukan pengawasan padahal Bapepam-LK pun seharusnya ikut bertanggung jawab dalam kasus Antaboga.

“BI juga meminta masukan-masukan dari para pengamat-pengamat dalam pertemuan tersebut,” ujarnya.

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut berkesan sembunyi-sembunyi karena para pengamat dan analis selain Yanuar Rizky, Iman Sugema dan Kepala Ekonom BNI, Tony Prasetiantono keluar melalui pintu belakang.

Yanuar menambahkan dalam pertemuan tersebut terdiri dari beberapa analis seperti Ekonom Standard Chartered Fauzi Ikhsan dan ahli hukum perbankan Prajoto.

“Ditambah beberapa analis-analis ekonomi lain dan dihadiri juga oleh beberapa petinggi media,” ungkapnya.

Ketika mencoba mengkonfirmasikan kepada Budi Rochadi dan beberapa analis lainnya, wartawan yang sedang menunggu pertemuan tersebut hanya bisa gigit jari karena ternyata pertemuan diam-diam sudah berakhir.

Petugas Hotel Nikko mengatakan bahwa pertemuan sudah selesai sekitar pukul 20.00 dan para narasumber tersebut sudah meninggalkan lokasi melalui pintu belakang hotel.

(dru/qom)

Senin, 07/09/2009 20:52 WIB
BI Kumpulkan Analis ‘Garis Keras’ Yakinkan Soal Bailout Century
– detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Bank Indonesia (BI) sore hari ini mengumpulkan beberapa analis dan pengamat ekonomi terkait polemik seputar bailout Bank Century.

Dari pantauan detikFinance , terlihat staf humas BI, dan beberapa analis seperti Iman Sugema, Yanuar Rizki, dan Tony Prasentiantono. Pertemuan dilakukan di Hotel Nikko ruang Jade sekitar pukul 17.00 sampai sekitar 17.30.

Saat ditemui wartawan, Iman Sugema mengatakan dipanggil BI terkait masalah bailout Bank Century.

“Saya dipanggil terkait masalah sistemik Bank Century, jadi BI menuturkan bailout Century memang harus dilakukan karena jika tidak berdampak sistemik, tapi saya tidak sependapat. Dalam pertemuan tersebut ada Deputi Gubernur BI Budi Rochadi, Pradjoto, Fauzi Ichsan, dan beberapa analis lain, pokoknya banyaklah,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi Yanuar Rizky yang mengatakan diundang untuk forum group discussion berupa sharing session terkait bailout Century. “Kita diminta masukan juga, terkait kasus ini,” ujarnya.

Sampai dengan 20.30 WIB, ternyata peserta pertemuan tersebut sudah meninggalkan lokasi tanpa sepengetahuan wartawan yang menunggu di tempat tersebut. Seorang petugas hotel mengatakan mereka keluar lewat pintu belakang hotel. (/dnl)

HMI : DPR Tak Serius Tangani Bank Century

By Republika Newsroom
Selasa, 08 September 2009 pukul 16:24:00


JAKARTA–Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI), Arip Musthopa, mengatakan DPR tidak serius tangani kasus bank century. “Nampaknya DPR tidak sungguh-sungguh dan obyektif dalam mengungkap kasus Bank Century,” katanya dalam pesan singkat yang diterima Republika, Selasa (8/9).Arip Musthopa mengatakan hal ini ditunjukkan dengan ketidakberanian DPR memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) ketika kebijakan bail out diambil. “Hanya karena dia sekarang Wapres terpilih,” katanya.Padahal, kata Arip, selaku Gubernur BI, Boediono yang merekomendsikan bail out kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Menteri Keuangan, Sri Mulyani. “Demi obyektifitas dan kebenaran, hendaknya DPR meminta keterangan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan bail out Bank Century, siapapun dia tanpa memandang status dan kedudukannya,” tandas Arip. she/ahi

08
Sep
09

Khazanah : Al-Ghazali, Sang Hujjatul Islam

Al-Ghazali

By Republika Newsroom
Senin, 07 September 2009 pukul 10:45:00

Al-Ghazali, Sang Hujjatul Islam

Puluhan karya yang ditulisnya merupakan bukti kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimiliki Al-Ghazali.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafii atau lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali adalah salah seorang tokoh Muslim terkemuka sepanjang zaman. Ia dikenal sebagai seorang ulama, filsuf, dokter, psikolog, ahli hukum, dan sufi yang sangat berpengaruh di dunia Islam.

Selain itu, berbagai pemikiran Algazel–demikian dunia Barat menjulukinya–juga banyak mempengaruhi para pemikir dan filsuf Barat pada abad pertengahan.

Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali sungguh fenomenal. ”Tak diragukan lagi bahwa buah pikir Al-Ghazali begitu menarik perhatian para sarjana di Eropa,” tutur Margaret Smith dalam bukunya yang berjudul Al-Ghazali: The Mystic yang diterbitkan di London, Inggris, tahun 1944.

Salah seorang pemikir Kristen terkemuka yang sangat terpengaruh dengan buah pemikiran Al-Ghazali, kata Smith, adalah ST Thomas Aquinas (1225 M-1274 M). Aquinas merupakan filsuf yang kerap dibangga-banggakan peradaban Barat. Ia telah mengakui kehebatan Al-Ghazali dan merasa telah berutang budi kepada tokoh Muslim legendaris itu. Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali sangat mempengaruhi cara berpikir Aquinas yang menimba ilmu di Universitas Naples. Saat itu, kebudayaan dan literatur-literatur Islam begitu mendominasi dunia pendidikan Barat.

Perbedaan terbesar pemikiran Al-Ghazali dengan karya-karya Aquinas dalam teologi Kristen, terletak pada metode dan keyakinan. Secara tegas, Al-Ghazali menolak segala bentuk pemikiran filsuf metafisik non-Islam, seperti Aristoteles yang tidak dilandasi dengan keyakinan akan Tuhan. Sedangkan, Aquinas mengakomodasi buah pikir filsuf Yunani, Latin, dan Islam dalam karya-karya filsafatnya.

Al-Ghazali dikenal sebagai seorang filsuf Muslim yang secara tegas menolak segala bentuk pemikiran filsafat metafisik yang berbau Yunani. Dalam bukunya berjudul The Incoherence of Philosophers, Al-Ghazali mencoba meluruskan filsafat Islam dari pengaruh Yunani menjadi filsafat Islam, yang didasarkan pada sebab-akibat yang ditentukan Tuhan atau perantaraan malaikat. Upaya membersihkan filasat Islam dari pengaruh para pemikir Yunani yang dilakukan Al-Ghazali itu dikenal sebagai teori occasionalism.

Sosok Al-Ghazali sangat sulit untuk dipisahkan dari filsafat. Baginya, filsafat yang dilontarkan pendahulunya, Al-Farabi dan Ibnu Sina, bukanlah sebuah objek kritik yang mudah, melainkan komponen penting buat pembelajaran dirinya.

Filsafat dipelajar Al-Ghazali secara serius saat dia tinggal di Baghdad. Sederet buku filsafat pun telah ditulisnya. Salah satu buku filsafat yang disusunnya, antara lain, Maqasid al-Falasifa (The Intentions of the Philosophers). Lalu, ia juga menulis buku filsafat yang sangat termasyhur, yakni Tahafut al-Falasifa (The Incoherence of the Philosophers).

Al-Ghazali merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam memadukan sufisme dengan syariah. Konsep-konsep sufisme begitu baik dikawinkan sang pemikir legendaris ini dengan hukum-hukum syariah. Ia juga tercatat sebagai sufi pertama yang menyajikan deskripsi sufisme formal dalam karya-karyanya. Al-Ghazali juga dikenal sebagai ulama Suni yang kerap mengkritik aliran lainnya. Ia tertarik dengan sufisme sejak berusia masih belia.

Kehidupan Al-Ghazali
Dilahirkan di Kota Thus, Provinsi Khurasan, Persia (Iran), pada tahun 450 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1058 Masehi. Al-Ghazali berasal dari keluarga ahli tenun (pemintal). Ayahnya adalah seorang pengrajin sekaligus penjual kain shuf (yang terbuat dari kulit domba) di Kota Thus.
Namun, sang ayah menginginkan Al-Ghazali kelak menjadi orang alim dan saleh. Karena itu, menjelang wafat, ayahnya mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Dia berpesan, ”Sungguh, saya menyesal tidak belajar khath (tulis menulis Arab) dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka, saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya,” ungkapnya pada pengasuh Al-Ghazali dan saudaranya.

Imam Al-Ghazali memulai belajar di kala masih kecil dengan mempelajari Bahasa Arab dan Parsi hingga fasih. Karena minatnya yang mendalam terhadap ilmu, Al-Ghazali mulai mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fikih, dan filsafat. Selepas itu, ia berguru kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Radzakani di Kota Thus untuk mempelajari ilmu fikih. Kemudian, ia berangkat ke Jurjan untuk menuntut ilmu dengan Imam Abu Nashr Al-Isma’ili.

Selepas menuntut ilmu di Jurjan, Al-Ghazali pergi mengunjungi Kota Naisabur untuk berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini. Selama di Naisabur, ia berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafii, ilmu perdebatan, ushuluddin, mantiq, hikmah, dan filsafat. Selain itu, ia berhasil menyusun sebuah tulisan yang membuat kagum gurunya, Al-Juwaini.

Setelah sang guru wafat, Imam Al-Ghazali pergi meninggalkan Naisabur menuju ke majelis Wazir Nidzamul Malik. Majelis tersebut merupakan tempat berkumpulnya para ahli ilmu. Di sana, Al-Ghazali menantang debat para ulama dan berhasil mengalahkan mereka.

Lalu, karena ketinggian ilmu yang dimiliki Imam Al-Ghazali, Nidzamul Malik mengangkatnya menjadi guru besar di Madrasah Nizhamiyah (sebuah perguruan tinggi yang didirikan oleh Nidzamul Malik) di Baghdad pada tahun 484 H. Saat itu, usia Al-Ghazali baru menginjak 30 tahun. Di sinilah, keilmuan Al-Ghazali makin berkembang dan menjadi terkenal serta mencapai kedudukan yang sangat tinggi.

Sebagai pimpinan komunitas intelektual Islam, Al-Ghazali begitu sibuk mengajarkan ilmu hukum Islam di madrasah yang dipimpinnya. Empat tahun memimpin Madrasah Nizamiyyah, Al-Ghazali merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Batinnya dilanda kegalauan. Ia merasa telah jatuh dalam krisis spiritual yang begitu serius. Al-Ghazali pun memutuskan untuk meninggalkan Baghdad.

Kariernya yang begitu cemerlang ditinggalkannya. Setelah menetap di Suriah dan Palestina selama dua tahun, ia sempat menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci, Makkah. Setelah itu, Al-Ghazali kembali ke tanah kelahirannya. Sang ulama pun memutuskan untuk menulis karya-karya serta mempraktikkan sufi dan mengajarkannya.

Apa yang membuat Al-Ghazali meninggalkan kariernya yang cemerlang dan memilih jalur sufisme? Dalam autobiografinya, Al-Ghazali menyadari bahwa tak ada jalan menuju ilmu pengetahuan yang pasti atau pembuka kebenaran wahyu kecuali melalui sufisme. Itu menandakan bahwa bentuk keyakinan Islam tradisional mengalami kondisi kritis pada saat itu.

Keputusan Al-Ghazali untuk meninggalkan kariernya yang cemerlang itu, sekaligus merupakan bentuk protesnya terhadap filsafat Islam. Al-Ghazali wafat di usianya yang ke-70 pada tahun 1128 M di kota kelahirannya, Thus. Meski begitu, pemikiran Al-Ghazali tetap hidup sepanjang zaman.

Karya-karya Sang Sufi

Selama masa hidupnya (70 tahun), Imam Al-Ghazali banyak menulis berbagai karya dalam sejumlah bidang yang dikuasainya. Mulai dari fikih, tasawuf (sufisme), filsafat, akidah, dan lainnya.

Dalam kitab Mauqif Ibn Taimiyyah min al-Asya’irah dan Thabawat Asy-Syafi’iyyah karya Abdurrahman bin Shaleh Ali Mahmud, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai penulis produktif. Sejumlah karyanya kini tersebar ke seluruh penjuru dunia.

Bidang Ushuluddin dan Akidah
1. Arba’in Fi Ushuliddin merupakan juz kedua dari kitabnya, Jawahir Alquran.
2. Qawa’id al-’Aqa`id yang disatukan dengan Ihya` Ulumuddin pada jilid pertama.
3. Al Iqtishad Fil I’tiqad.
4. Tahafut Al Falasifah berisi bantahan Al-Ghazali terhadap pendapat dan pemikiran para filsuf, dengan menggunakan kaidah mazhab Asy’ariyah.
5. Faishal At-Tafriqah Bayn al-Islam Wa Zanadiqah.

Bidang Usul Fikih, Fikih, Filsafat, dan Tasawuf

1. Al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushul
2. Mahakun Nadzar
3. Mi’yar al’Ilmi
4. Ma’arif al-`Aqliyah
5. Misykat al-Anwar
6. Al-Maqshad Al-Asna Fi Syarhi Asma Allah Al-Husna
7. Mizan al-Amal
8. Al-Madhmun Bihi Ala Ghairi Ahlihi
9. Al-Ajwibah Al-Ghazaliyah Fi al-Masa1il Ukhrawiyah
10. Ma’arij al-Qudsi fi Madariji Ma’rifati An-Nafsi
11. Qanun At-Ta’wil
12. Fadhaih Al-Bathiniyah
13. Al-Qisthas Al-Mustaqim
14. Iljam al-Awam ‘An ‘Ilmi al-Kalam
15. Raudhah ath-Thalibin Wa Umdah al-Salikin
16. Ar-Risalah Al-Laduniyah
17. Ihya` Ulum al-din
18. Al-Munqidzu Min adl-Dlalal
19.Al-Wasith
20. Al-Basith
21. Al-Wajiz
22. Al-Khulashah
23. Minhaj al-’Abidin

Masih banyak lagi karya Imam Al-Ghazali. Begitu banyak karya yang dihasilkan, menunjukkan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Al-Ghazali. Ia merupakan pakar dan ahli dalam bidang fikih, namun menguasai juga tasawuf, filsafat, dan ilmu kalam. Sejumlah pihak memberikan gelar padanya sebagai seorang Hujjah al-Islam.

Ihya ‘Ulum al-Din; Magnum Opus Al-Ghazali

Salah satu karya Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal di dunia adalah kitab Ihya` Ulum al-din. Kitab ini merupakan magnum opus atau masterpiece Al-Ghazali. Bahkan, kitab ini telah menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam mempelajari ilmu tasawuf. Di dalamnya, dijelaskan tentang jalan seorang hamba untuk menuju ke hadirat Allah.

Saking luas dan dalamnya pembahasan ilmu tasawuf (jalan sufi) dalam karyanya ini, sejumlah ulama pun banyak memberikan syarah (komentar), baik pujian maupun komentar negatif atas kitab ini.

Syekh Abdullah al-Idrus
”Pasal demi pasal, huruf demi huruf, aku terus membaca dan merenunginya. Setiap hari kutemukan ilmu dan rahasia, serta pemahaman yang agung dan berbeda dengan yang kutemukan sebelumnya. Kitab ini adalah lokus pandangan Allah dan lokus rida-Nya. Orang yang mengkaji dan mengamalkannya, pasti mendapatkan mahabbah (kecintaan) Allah, rasul-Nya, malaikat-Nya, dan wali-wali-Nya.”

Imam an-Nawawi
”Jika semua kitab Islam hilang, dan yang tersisa hanya kitab al-Ihya`, ia dapat mencukupi semua kitab yang hilang tersebut.”

Imam ar-Razi
”Seolah-olah Allah SWT menghimpun semua ilmu dalam suatu rapalan, lalu Dia membisikkannya kepada Al-Ghazali, dan beliau menuliskannya dalam kitab ini.”

Abu Bakar Al-Thurthusi
”Abu Hamid telah memenuhi kitab Ihya` dengan kedustaan terhadap Rasulullah SAW. Saya tidak tahu ada kitab di muka bumi ini yang lebih banyak kedustaan darinya, kemudian beliau campur dengan pemikiran-pemikiran filsafat dan kandungan isi Rasa`il Ikhwan ash-Shafa. Mereka adalah kaum yang memandang kenabian merupakan sesuatu yang dapat diusahakan.” (Dinukil Adz-Dzahabi dalam Siyar A’lam Nubala, 19/334).

Sebagian ulama ada pula yang mengkritik karya Imam Al-Ghazali ini karena memuat sejumlah hadis, yang diduga beberapa sanadnya terputus. Wa Allahu A’lam. sya/taq

08
Sep
09

PilKaDa : Prinsip Langsung Harus Dipertahankan

PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Prinsip Langsung Harus Dipertahankan

Selasa, 8 September 2009 | 03:23 WIB

Jakarta, Kompas - Prinsip dasar pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetap harus dipertahankan. Lewat evaluasi dan studi mendalam, boleh saja ada perkecualian hanya untuk daerah yang dinilai khusus atau belum siap melaksanakan pemilihan secara langsung, semisal daerah otonomi baru hasil pemekaran.

Menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, di Jakarta, Minggu (6/9), pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung tetap harus dipertahankan. Pandangan miring, pilkada langsung hanya menghasilkan praktik buruk politik uang, pragmatisme, dan demoralisasi, tidak bisa ditujukan pada rakyat. Justru sumber masalah berada pada elite dan partai politik.

Menurut Lili, lewat pemilihan secara langsung atau tidak, parpol dan elite tetap faktor kunci. Selama mereka masih berpikir pragmatis dan menerapkan prinsip jual-beli, sampai pada pencalonan kader yang tak berkualitas, selama itu pula pilkada tak akan menghasilkan pemimpin yang memenuhi harapan rakyat.

Lili mengakui, evaluasi menyeluruh mesti dilakukan atas pilkada langsung. Hanya saja, evaluasi itu dimaksudkan untuk perbaikan pelaksanaan, mengklasifikasi kesiapan daerah, dan bukan berujung pada rekomendasi penghapusan pilkada langsung.

Akhir pekan lalu, pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid dalam diskusi di Gedung DPD, Jakarta, mengusulkan pelaksanaan pilkada secara langsung mesti dievaluasi. Bahkan, semestinya pilkada langsung diberlakukan secara selektif, tidak untuk seluruh daerah seperti yang terjadi saat ini. Ia menyebutkan, demokrasi hanya bisa berjalan dengan benar jika tingkat minimal kecerdasan dan kesejahteraan terpenuhi. Selain itu, konstitusi tidak memerintahkan kepala daerah mesti dipilih langsung oleh rakyat seperti yang terjadi saat ini.

Secara terpisah, Minggu, pengajar Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Andrinof A Chaniago, menyebutkan, otonomi daerah semestinya untuk menghargai kekhasan setiap daerah. Otonomi daerah tidak sama dengan desentralisasi politik, tetapi juga memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya berdemokrasi. Demokrasi mesti dibiarkan berkembang menurut budaya dan sejarah mereka masing-masing, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menyediakan mekanisme bagi pengakuan kedaulatan rakyat.

Anggota DPD, Ichsan Loulembah (Sulawesi Tengah), dan Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform Hadar N Gumay pun tak sependapat jika pilkada langsung dihapus. (dik)

08
Sep
09

Pemerintah : Pemberantasan Korupsi Melemah

PEMERINTAH
Pemberantasan Korupsi Melemah

Selasa, 8 September 2009 | 03:25 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS – Tahun 2007 hingga 2009 dianggap periode yang paling mengkhawatirkan dalam pemberantasan korupsi selama masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, 2005 merupakan tahun keemasan semangat pemberantasan korupsi.

Demikian diungkapkan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, Senin (7/9) di Yogyakarta. ”Tahun 2006, semangat pemberantasan korupsi stagnan. Tahun 2007 terjadi penurunan yang cukup cepat. 2008 dan 2009 juga demikian. Menurut saya, tahun-tahun itu cukup menakutkan,” ujar Zainal saat jumpa pers Rapor Eksekutif Periode 2004-2009.

Menurut Zainal, pada tahun 2005 semangat pemberantasan korupsi sangat terasa. Ada sejumlah produk hukum yang lahir pada tahun tersebut, seperti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang isinya berupa dorongan untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Bahkan, Presiden saat itu berjanji akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Hingga akhirnya muncul Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 yang merupakan pengejawantahan dari janji tersebut. Disusul munculnya Rancangan Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dan kebijakan Koordinatoring Monitoring dan Evaluasi di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Namun, begitu memasuki 2007, kondisi menjadi melemah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Pukat dalam periode tiga tahun itu. Pertama, ada perubahan pola pemberantasan korupsi. Presiden mengubah pola pemberantasan, yang semula dijanjikan akan ia pimpin sendiri, menjadi model penyelesaian adat.

”Jadi, orang ketemu empat, enam, atau delapan mata untuk menyelesaikan perkara-perkara khusus. Ini berlanjut sampai 2009. Terakhir ada upaya dari Presiden untuk mempertemukan KPK dengan kepolisian. Seakan-akan jika ada sengketa atau sengkarut, mari selesaikan dengan empat mata,” kata Zainal.

Catatan kedua adalah lemahnya legislasi pemerintah, khususnya di wilayah hukum dan pemberantasan korupsi. Zainal mengutip Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. (WER)




Blog Stats

  • 2,300,804 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 129 other followers