Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



07
Sep
09

Ekonomi : Sedekah dan Membantu Orang Miskin

SUARA PEMBARUAN

ZOOM2009-09-05Sedekah dan Membantu Orang Miskin
Etika

Febiana Rima

Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Sosial yang diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi aliran pengemis musiman memasuki wilayah Ibukota, mulai menuai protes, karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Ketidaksetujuan atas pemberlakuan perda ini tertutama menyangkut Pasal 40 (c) yang berbunyi: “setiap orang atau badan dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil”. Sanksi atas pelanggaran ini berupa 3 bulan kurungan atau denda maksimal 20 juta rupiah.

Pemberian sanksi bagi penderma dianggap berlebihan dan tidak wajar, karena hal yang sangat baru bagi masyarakat Indonesia. Meski semua orang sadar bahwa peraturan ini secara hakiki tidak bermaksud untuk melarang orang untuk memberikan sedekah, melainkan melarang cara tertentu dalam bersedekah, namun tetap saja orang tidak setuju dengan peraturan tersebut. Pemprov DKI Jakarta memiliki alasan untuk memberlakukan peraturan ini. Mengingat sebagian besar pengemis yang datang ke Jakarta berasal dari luar wilayahnya, maka aliran pengemis dianggap berpotensi mengakibatkan masalah ketertiban dan keamanan.

Pengemis biasanya merupakan penampakan paling luar dari kenyataan kemiskinan masyarakat. Tetapi, dalam kasus pengemis musiman, tampaknya tidak ada relasi antara kemiskinan dan kegiatan meminta-minta. Penelusuran yang berkaitan dengan fenomena pengemis ini menunjukkan bahwa tidak semua pengemis melakukannya, karena alasan kemiskinan. Penduduk Desa Pragaan Daya di Kabupaten Sumenep, Madura, mengemis bukan pertama-tama karena alasan ekonomi, melainkan karena kebiasaan (SP, 2/9). Hal lain yang membuat orang memilih mengemis adalah karena “profesi” ini menjanjikan keuntungan yang lumayan besar.

Pemberian sedekah tidak selamanya produktif dan mendidik. Alih-alih membantu mengentaskan kemiskinan, yang terjadi malah menciptakan manusia dengan mental peminta-minta. Kira-kira inilah yang ingin disampaikan oleh Pemprov DKI kepada masyarakat melalui perda tersebut. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa di Indonesia masih terdapat banyak orang miskin yang sungguh membutuhkan bantuan.

Setiap orang sadar bahwa lahir dalam keluarga yang miskin atau menyandang ketidakmampuan tertentu tidak pernah menjadi harapan siapa pun. Untuk alasan itulah manusia membangun kehidupan sosialnya.

Dalam konsep Justice as a fairness, John Ralws berbicara tentang persoalan tersebut. Perekonomian modern yang digerakkan oleh pasar bebas, memuat ketidaksetaraan bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan alamiah yang disebabkan oleh kecacatan atau warisan kemiskinan. Hal itu akan mempengaruhi nasib seseorang dalam pertarungan bebas memperebutkan sumber kehidupan, sehingga mereka, yang dari asalnya tidak mampu, layak untuk dibantu. Prinsip kedua dari prinsip keadilan Rawls mengatakan, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga keduanya memberikan keuntungan terbesar untuk mereka yang paling tidak diuntungkan dalam distribusi alamiah.

Konsekuensi dari prinsip perbedaan Rawls adalah diizinkannya peran dan campur tangan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi, sehingga memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Pemerintah diizinkan mengambil langkah untuk mencegah akumulasi pribadi dan kekayaan yang berlebihan dengan menerapkan pajak kekayaan dan penghasilan di satu sisi dan menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi mereka yang miskin dan tidak mampu. Kehidupan bersama dalam masyarakat harus memberikan kebaikan bagi setiap orang. Itu berarti kehidupan sosial harus memberikan keuntungan dan kesempatan bagi setiap orang untuk mengubah nasibnya. Di sini kesempatan memperbaiki nasib seseorang dapat diberikan melalui bantuan lewat media sedekah yang diorganisasi dengan baik.

Kerja sama sosial bisa menjadi jalan bagi upaya pengentasan rakyat miskin yang jumlahnya masih jutaan di Indonesia. Hal tersebut bisa kita pelajari dari sejarah kemiskinan di Eropa. Negara-negara di Eropa, yang sekarang dikenal sebagai negara makmur, ternyata pernah berkutat dengan masalah pengemis dan kemiskinan. Penelitian Robert Jüte dalam buku berjudul Poverty and Deviance in Early Modern Europe, menggambarkan bagaimana para pengemis dan orang-orang yang kurang beruntung pernah menjadi persoalan serius. Jüte dalam bukunya menulis “persoalan kemiskinan adalah masalah sosial yang menjadi tanggung jawab semua warga”.

Hal itu menunjukkan bagaimana kekuatan komunitas ternyata mampu berperan mengentaskan kemiskinan. Gerakan pengentasan kemiskinan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dana masyarakat dan kemudian dikelola untuk menolong warga miskin dalam bentuk bantuan pangan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan pendidikan. Pemberian sedekah yang diorganisasi dengan baik akan lebih produktif dan bermanfaat. Di sisi lain, hal ini akan meningkatkan kerja sama dan kepedulian sosial antarwarga.

Akhirnya mungkin kita setuju dengan Pemprov DKI bahwa niat untuk berbuat baik saja seringkali tidak cukup, Hal yang juga penting diperhatikan adalah bagaimana bantuan itu diberikan.

Penulis adalah staf pada Pusat Pengembangan Etika dan dosen tetap Fakultas Hukum, Unika Atma Jaya Jakarta

07
Sep
09

Wisata Religius : Melihat Masjid Dakwah Tionghoa

GB
Masjid tersebut tetap menampakkan ornamen ke-China-annya seperti warna kuning merah dan kaligrafi China.
Senin 07/09/2009 16:34 WIB

Foto News

Masjid Tionghoa

Fotografer – Andi Saputra

Masjid Lautze, Jalan Lautze, Sawah Besar, Jakarta Pusat menjadi corong dakwah bagi komunitas Tionghoa di Jakarta, Senin (7/9). Ribuan etnis China telah masuk Islam lewat masjid tersebut sejak 1991.

Foto Lain:

  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
07
Sep
09

Perbankan : MenKeu Wajib Bayar Dana Nasabah Bank Global [Putusan MA]

Senin, 07/09/2009 16:32 WIB
Putusan MA: Menkeu Wajib Bayar Dana Nasabah Bank Global
Ramdhania El Hida – detikFinance


Foto: Ramdhania-detikFinance

Jakarta – Pemerintah diwajibkan untuk membayar dana nasabah sesuai program penjaminan atas seluruh dana simpanan nasabah Bank Global, yang sudah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia sejak tahun 2005.

Berdasarakan Putusan Mahkamah Agung (MA) No.54/K/2008 tanggal 8 Mei 2008, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan diwajibkan untuk mengeluarkan surat keputusan pembayaran berdasarkan program penjaminan peemerintah atas seluruh dana simpanan nasabah Bank Global.

Menurut salinan putusan MA yang dikutip detikFinance, Senin (7/9/2009) pemerintah harus membayar seluruh dana simpanan nasabah PT Bank Global Internasional Tbk (dalam likuidasi) dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka, dan giro rekening atas nama nasabah.

Atas putusan ini, pada 21 Agustus 2008 Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah berkomitmen membayar kewajiban pemerintah apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Akan tetapi ternyata Menteri Keuangan justru kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pada 29 Agustus 2009 banding Menkeu tidak dikabulkan.

Sampai saat ini, nasabah belum juga mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Menteri Keuangan, dan sejak 13,20,27 Agustus 2003 dan 3 September 2009 nasabah dengan itikad baik telah berulang kali datang ke Depkeu untuk menemui Menteri Keuangan. Namun menurut penuturan seorang nasabah, mereka dihalang-halangi bahkan diusir oleh staf Sri Mulyani.

Dari data yang diperoleh detikFinance, ada sekitar  412 rekening senilai Rp 430,59 miliar di Bank Global yang tidak dijamin oleh pemerintah. Belum diketahui berapa persisnya dana yang harus dibayar oleh pemerintah kepada nasabah-nasabah Bank Global ini.

Seperti diketahui, sejak 13 Januari 2005, Bank Indonesia mencabut izin usaha Bank Global. Sebelumnya BI telah membekukan kegiatan usaha bank tersebut sejak 14 Desember 2004. Bank tersebut dibelit oleh berbagai kasus antara lain pengalihan dana nasabah ke reksa dana tanpa sepengatahuan nasabah.

Dalam upaya penjaminan ini, Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan, dalam hal ini UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) mengingat ketika itu belum ada Lembaga Penjamin Simpanan.
(dnl/qom)

07
Sep
09

Perbankan : Bawa Kabur Rp 11,7 T, Mantan Petinggi Century Dikejar Interpol

Senin, 07/09/2009 15:55 WIB
Bawa Kabur Rp 11,7 T, 3 Mantan Petinggi Century Dikejar Interpol
Wahyu Daniel – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Tiga mantan petinggi Bank Century yang diduga membawa kabur uang Bank Century ke luar negeri sebesar Rp 11,7 triliun sudah menjadi buronan interpol. Ketiga orang tersebut adalah Dewi Tantular (kakak kandung Robert Tantular pemilik Bank Century), Hesham Al Warraq Thalat dan Rafat Ali Rijvi.

Dari situs interpol yang dikutip detikFinance, Senin (7/9/2009) diketahui ketiga orang tersebut masuk buronan interpol atas permintaan Bareskrim Mabes Polri.

Kepolisian memang tengah mengejar aset -aset milik mantan pemegang saham Bank Century yaitu Robert Tantular dan Hesham Al Warraq Thalat serta Rafat Ali Rijvi di luar negeri. Nilainya cukup besar yaitu Rp 11,76 triliun.

Kapolri Jenderal (pol) Bambang Hendarso Danuri sebelumnya mengatakan aset-aset tersebut dibawa ke Hong Kong, Jersey, dan Inggris.

“Hesham Al Warraq Thalat dan Rafat Ali Rijvi masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang). Penggelapan dana valas juga dilakukan oleh Dewi Tantular (kakak kandung Robert Tantular), lalu ada juga pemberian kredit kepada beberapa debitur (PT SCI, PT WWR, dan PT AII) secara tidak wajar dan terdapat peranan Robert Tantular,” kata Bambang.

Hesham Al Warraq Thalat dikatakan lahir di Kairo Mesir pada 12 April 1958 berkebangsaan Arab Saudi, Theresia Dewi Tantular lahir 24 Februari 1960 di Jakarta dan berkebangsaan Indonesia, lalu Rafat Ali Rijvi lahir 22 Oktober 1960 di Pakistan dan berkebangsaan Inggris.
(dnl/qom)

Senin, 07/09/2009 13:46 WIB
SBY Harus Bentuk Tim Investigasi Internal Kasus Bank Century
Herdaru Purnomo – detikFinance


Jakarta – Presiden SBY harus membentuk sebuah tim investigasi internal pemerintahan terkait pengucuran dana talangan atau bailout Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

Tidak adanya transparansi dalam keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta prosedur pelaporan kepada Presiden, Wakil Presiden dan DPR yang lambat, menjadi polemik apakah keputusan tersebut murni sistemik atau masalah politik.

“Mengenai kejelasan masalah Century dan pertanggungjawaban menteri keuangan dan anggota-anggota KSSK yang masih duduk di pemerintahan, hendaknya Presiden RI perlu membuat sebuah tim investigasi Internal terkait penyelesaian masalah ini,” ujar Anggota Komisi XI, Drajad Wibowo di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (07/09/09).

Drajad menjelaskan, tim investigasi dibentuk diluar dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memang menyelidiki masalah internal pemerintahan.

“Transparansi dalam pengambilan keputusan tersebut harus diketahui oleh Presiden dan Wakilnya, dan menteri keuangan harus bertanggung jawab selaku ketua dalam KSSK itu,” jelas Drajad.

Dikatakan Drajad, tim investigasi tersebut nantnya secara tuntas akan mengetahui apa yang terjadi di pemerintahan dan tidak akan ada lagi pelemparan tanggung jawab siapa yang bersalah seperti bola liar.

“Presiden kan mempunyai inspektorat-inspektorat jenderal yang dapat mengusut kasus di internalnya karena dalam KSSK anggotanya juga terdapat pejabat pemerintahan, LPS dan Gubernur BI,” katanya.

Lebih lanjut Drajad mengatakan, sebaiknya yang perlu dilihat saat ini adaalah keputusan bailout serta nilai bailout pertama yang disepakati oleh KSSK dan mengapa menjadi membengkak seperti yang saat ini terjadi.

“Dan yang perlu dibenahi mengenai masalah pengawasan Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai kelemahan terkait fraud (manipulasi). Ini yang seharusnya dibenahi,” tandasnya.

Audit Investigasi BPK Masih Berjalan

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Baharudin Aritonang yang juga sedang melakukan Fit and Proper Test di Komisi XI DPR-RI mengatakan saat ini kasus Century masih dipelajari dan dikaji.

“Kebetulan ini sejalan dengan KPK, maka jika sudah ada kelanjutannya bisa langsung dilaporkan ke DPR,” kata Baharudin.

Namun pihaknya masih belum dapat menentukan waktu deadline dari keputusan audit investigasi BPK.

“Ini semua masih berjalan, dan sedang dalam proses,” tuturnya.

(dru/qom)

Senin, 07/09/2009 13:04 WIB
Menkeu Tak Perlu Mundur Gara-Gara Century
Herdaru Purnomo – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Menteri Keuangan yang menjadi ketua dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya saat ini terkait kasus polemik bailout Bank Century Rp 6,7 triliun.

Namun Menkeu tetap harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut karena memang dirinya yang memutuskan dilakukan bailout kepada Bank Century.

“Bahwa Menteri Keuangan harus bertanggung jawab itu betul, karena dia yang memutuskan penyelamatan Century selaku Ketua KSSK, jadi dia harus memberikan pertanggunganjawaban atas kebijakan yang diambil. Namun saya kira dia tidak perlu mundur,” ujar Pengamat Ekonomi, Fadhil Hasan kepada detikFinance melalui pesan singkatnya di Jakarta, Senin (07/09/09).

Ia menyatakan, keputusan mundur tidak perlu dilakukan oleh Menkeu, namun dirinya harus menjamin bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit investigasinya akan benar-benar objektif dan independen serta terbuka.

Fadhil juga mengatakan, Menkeu juga harus bertanggung jawab akan dana kucuran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus kembali dan tidak mengalami kerugian.

“Kalau keadaannya seperti sekarang saya rasa sudah terlalu banyak dana yang dikucurkan oleh LPS, yang penting sekarang adalah harus ada kepastian bahwa dana-dana yang sudah dikucurkan tersebut harus kembali atau tidak rugi,” paparnya.

Dikatakannya, tidak hanya Menkeu namun setiap pihak yang terlibat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. “Dan tidak lupa yang melakukan tindakan kriminal harus dihukum,” jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI, Natsir Mansyur menyatakan merupakan hal yang wajar Sri Mulyani selaku Menkeu dinonaktifkan agar pemerintah tidak mendapatkan tekanan oleh pihak manapun jika memang ada unsur politiknya.

Sementara itu Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Bambang Soesatyo mengatakan keinginan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengakhiri kontroversi bailout Bank Century rasanya tak akan mampu mengeliminasi rasa ingin tahu publik.

“Mestinya kasus ini bisa diproses lewat hak angket DPR. Sayang, masa bakti mereka hampir usai,” ujarnya.

Bambang mengatakan saat ini kita hanya bisa berharap kerja jujur BPK mampu mengungkap praktek haram di bank kecil yang mampu memperdaya BI dan pemerintah itu.

“Agar isu ini tidak meluas dan mengganggu agenda politik berikutnya, yakni Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta pengumuman kabinet Indonesia Bersatu jilid dua, ada baiknya SBY segera mengambil langkah tegas dengan menonakftifkan semua pejabat yang terlibat termasuk Srimulyani. Agar pemeriksaan BPK berjalan lancar dan tepat waktu,” paparnya.

(dru/dnl)

07
Sep
09

MiGas : Biaya Fasilitas Produksi Awal Blok Cepu Membengkak 3 Kali Lipat

Senin, 07/09/2009 14:28 WIB
Biaya Fasilitas Produksi Awal Blok Cepu Membengkak 3 Kali Lipat
Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance


Jakarta – Biaya pembangunan fasilitas produksi awal (Early Production Facilities/EPF) blok Cepu membengkak hingga tiga kali lipat. Pemerintah didesak segera mengganti operator blok Cepu.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edy saat dikonfirmasi detikFinance, Senin (7/9/2009). Tjatur bersama dengan sejumlah anggota Komisi VII DPR RI baru-baru ini melakukan kunjungan ke Blok Cepu.

“Untuk biaya EPF rencananyakan tidak sampai US$ 1 Miliar, ternyata sekarang sudah mencapai US$ 3 Miliar. Pertamina telah menyetor lebih dari US$ 1 miliar, sementara Pemda sudah mengeluarkan dana US$ 54 juta,” ungkapnya.

Menurut Tjatur, membengkaknya anggaran EPF itu terjadi karena jauhnya jarak antara fasilitas produksi awal dari  well pad (penutup sumur)yang ada di lapangan blok Cepu tersebut.

“Harusnya EPF dengan well pad berdekatan, tapi karena jaraknya jauh maka harus dibangun pipa dengan panjang 2,5 kilometer berdiameter 10 inci dan semuanya diimpor. Mereka sepertinya tidak rela membayar tanah kepada masyarakat sedikit lebih mahal,” paparnya.

Dari hasil kunjungan Komisi VII yang dilakukan Sabtu kemarin, lanjut Tjatur, juga diketahui bahwa Mobil Cepu Limited, anak usaha ExxonMobil sebagai operator tidak memiliki roadmap yang jelas untuk mencapai target produksi puncak 165 ribu bph pada Maret 2010.

“Saat kami tanya kapan peak production 165 ribu bph bisa tercapai, mereka tidak bisa jawab. Itu artinya mereka tidak memiliki roadmap yang jelas sehingga target 165.000 bph pada Maret 2010 akan sulit tercapai,” ungkapnya.

Tjatur juga menilai, Mobil Cepu Limited sudah melakukan wan prestasi karena sudah berkali-kali melanggar komitmennya untuk merealisasikan produksi awal sebesar 20.000 bph pada bulan Desember 2008.

“Sudah diundur jadi 15 Agustus, tapi baru 31 Agustus produksi awalnya. Itupun hanya sekitar 2.000 bph, kemarin waktu kami kesana produksinya baru 3.000 bph,” ungkapnya.

Bahkan menurut Tjatur, rencana produksi 15.000 bph pada bulan september akan molor lagi. Hingga bulan September kemungkinan blok yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur tersebut baru akan berproduksi sekitar 2.000 hingga 5.000 bph.

“Mereka janjinya produksi 15.000 ribu itu baru bisa tercapai pada bulan Oktober,  Itupun bisa tercapai jika kilang pengolahan mini milik Tri Wahana Utama dengan kapasitas 6.000 barel sudah bisa beroperasi,” jelasnya.

Atas dasar itulah, Tjatur mendesak pemerintah untuk segera mengganti MCL dari posisinya sebagai operator blok Cepu.

“Dengan melihat kondisi ini, Kami minta Pertamina mengambil alih Blok Cepu,” tegasnya.

(epi/qom)

07
Sep
09

Malaysia : Klaim Budaya Indonesia Karena Cari Identitas

Malaysia,CariIdentitas

Sabtu, 5 September 2009 15:19 WIB | Peristiwa | Umum |
Malaysia Klaim Budaya Indonesia Karena Cari Identitas

Padang (ANTARA News) – Sejarawan Sumatera Barat Prof Dr Gusti Asnan menyatakan Malaysia sedang mencari identitas diri sehingga mengklaim berbagai kebudayaan yang berasal dari Indonesia.

“Malaysia kini gamang melihat masa depannya. Hal terungkap sesuai penuturan sejumlah mahasiswa asal Malaysia yang kini sama tidak pernah mendengar tentang cerita rakyat asal negaranya sebagai sebuah sejarah,” kata Asnan di Padang, Sabtu.

Ia mengatakan itu terkait atas sikap Malaysia yang telah beberapa kali membuat marah rakyat Indonesia karena negara itu mengklaim kesenian dan hasil budaya Indonesia, antara lain Reog Ponorogo, sebagai miliknya.

Selain itu iklan pariwisata negara Jiran itu juga menampilkan tarian Pendet asal Indonesia, peristiwa yang paling akhir menjadi kontroversi antara Indonesia dan Malaysia. Namun Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta membantah bahwa negaranya mengklaim tari Pendet.

Menurut Asnan, sikap Malaysia yang melakukan klaim budaya itu merupakan perampokan karya.

“Pada sisi lain `perampokan` budaya yang dilakukan Malasyia ternyata telah membangkitkan seluruh bangsa Indonesia dan menjadi bersatu,” kata Asnan yang juga dosen Fakultas Satra Universitas Andalas itu.

Buktinya, ketika tarian Pendet dicuri akibatnya semua suku di negeri ini apakah itu datang dari Maluku, Sulawesi, Irian Jaya, Minang maupun Jawa sendiri menjadi marah.

Aksi timbal balik tersebut juga ternyata telah mampu `menyetrum` pemerintah yang seharusnya pemerintah bisa menjaga budaya itu.

“Selama ini keseriusan pemerintah dalam melakukan inventarisasi, penjagaan dan pelestarian budaya masih rendah sehingga prilaku negara jiran itu diyakini telah mampu membangkitkan semangat bangsa ini,” katanya.

Sementara itu minimnya pengetahuan rakyat Malaysia terhadap sejarah negara mereka dibuktikan dari 40 mahasiswa asal negara jiran itu yang mengaku hanya sedikit dari mereka yang mengenal budayanya.

Akan tetapi ketika datang ke Indonesia mereka justru tertarik mempelajari budaya Indonesia hingga sering diputar ulang.

“Mengapa itu bisa terjadi, lebih karena mereka menganggap Indonesia sebagai satu rumpum Melayu dengan Malaysia,” katanya asal muasal satu rumpun Melayu itu secara historis memang ada dan perbedaannya pun nyaris seperti benang tipis.

Karena butuh sesuatu untuk dijual maka apa yang dimiliki Indonesia langsung dijualnya. Hal itu dilakukan lebih hanya untuk mencari identitas diri. (*)

COPYRIGHT © 2009

07
Sep
09

Malaysia : Negeri Perantau Indonesia

Negeri Perantau

Senin, 31 Agustus 2009 20:10 WIB | Artikel | Spektrum |

Adi Lazuardi

Malaysia, Negeri Perantau Indonesia
Najib Razak (ANTARA/Reutres)

Kuala Lumpur (ANTARA News) – “Saya datang bukan untuk merebut kekuasaan. Saya datang sebagai orang perantauan Bugis yang sukses dan kini menjadi Perdana Menteri Malaysia,” kata Najib Tun Razak di hadapan masyarakat Gowa, Sulawesi Selatan, tanah leluhurnya.

Tak lama setelah dilantik menjadi PM Malaysia keenam dan menghadiri acara World Ocean Confenrene (WOC) di Manado, PM Najib Tun Razak mengunjungi Gowa untuk menziarahi makam raja-raja Gowa. Najib sendiri adalah keturunan Sultan Gowa ke-19 atau cucu dari Sultan Hasanudin.

Leluhurnya meninggalkan Gowa untuk merantau ke Pahang, salah satu negara bagian di Malaysia, demi menghindari konflik perebutan kekuasaan. Perantauannya ke Semenanjung Malaysia ternyata berujung sukses, setelah ayahnya menjadi PM Malaysia kedua, sementara dia sendiri menjadi PM Malaysia keenam.

Hampir 80 persen keturunan Melayu di Malaysia adalah keturunan orang Indonesia. Ada keturunan Aceh, Padang, Sumatera Utara, Jambi, Palembang, Jawa, Madura, Bawean, dan Bugis.

Banyak sekali keturunan Indonesia hidup sukses di Malaysia. Di jajaran kabinet saat ini, Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, berkakek orang Yogyakarta. Bahasa Jawanya pun masih medok.

Begitu juga dengan Rais Yatim, Menteri Penerangan dan Kebudayaan Malaysia, yang menghabiskan masa kecilnya di Sawahlunto, Sumatera Barat.

Kesuksesan perantauan Indonesia di Malaysia bukan hanya sampai tingkat menteri. Beberapa sultan di beberapa negara bagian juga keturunan Indonesia, contohnya Sultan di Johor Bahru dan Selangor adalah keturunan Bugis.

Bukan saja di kalangan pemerintahan dan sultan, keturunan Indonesia di Malaysia sukses membina hidup di Malaysia.

Bintang film legendaris Malaysia, P. Ramlee misalnya, adalah anak Aceh yang sukses di Malaysia. Penyanyi pria paling top saat ini, Mawi, juga masih keturunan orang Jawa.

Itulah sedikit contoh orang Indonesia yang sukses merantau di Malaysia. Warga Indonesia yang merantau ke Malaysia yang sukses, ada di semua lini dan sendi kehidupan.

Negara Sukses

Malaysia hari ini memperingati hari kemerdekaannya ke-52. Negara jiran dan serumpun dengan Indonesia ini telah menjadi negara sukses nan maju di kawasan ASEAN setelah Singapura.

Banyak ikon Malaysia yang menjadi kebanggaan dunia dan menjadi tujuan wisata terkemukan, contohnya gedung menara kembar Petronas, yang menjadi salah satu pencakar langit tertinggi di dunia.

Menara Kuala Lumpur juga menjadi salah satu menara paling tinggi di dunia, dilengkapi restoran berputar yang mewah dan cantik.

Perusahaan dan BUMN Malaysia juga punya kiprah yang besar dalam bisnis internasional. BUMN Migas Petronas, maskapai penerbangan MAS (Malaysian Airlines), perusahaan telekomunikasi Maxis, perbankan Maybank dan CIMB adalah beberapa dari korporasi bisnis Malaysia yang telah menjadi perusahaan “world class” (kelas dunia).

Malaysia juga memiliki infrastruktur ekonomi yang bagus. Jalan raya yang mulus mulai dari Johor Bahru (Selatan) hingga ke Perlis (Utara), dari Kuala Terengganu (Timur) sampai Kuala Lumpur (Barat).

Bukan itu saja, mereka juga mempunyai jaringan telekomunikasi maha luas, tetapi murah. Jaringan listriknya pun berkapasitas sangat besar sehingga menunjang kota Kuala Lumpur untuk terang benderang sepanjang malam, sepanjang hari, memasok listrik untuk dua jaringan LRT (light rapid train) dan satu monorel.

Daya listrik bagi warga Malaysia tidak mengenal klasifikasi 450 watt, 900 watt atau 1.200 watt. Pokoknya, tidak ada batasnya. Itu cukup untuk menunjukan kapasitas listrik yang tersedia masih sangat besar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memuji infrastruktur ekonomi Malaysia. “Kita lihat jalan-jalan begitu mulus sejak dari Bandara hingga ke hotel,” kata Yudhoyono kepada wartawan, ketika melawat ke negara jiran ini.

Karena ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang baik, maka sektor pariwisata Malaysia ikut mencicipi dampaknya. Kunjungan turis asing ke negeri yang terkenal dengan “Nasi lemak dan teh tarik” ini hingga lebih mencapai 20 juta turis mancanegara per tahun.

Malaysia dipercaya dan dipilih sebagai tempat berlangsung perlombaan F1 (Formula One). Arena balap mobil bergengsi di dunia. Kuala Lumpur juga menjadi kota pilihan perusahaan multinasional sebagai kantor pusatnya untuk kawasan ASEAN.

“Bukan itu saja, beberapa negara yang tidak mampu memiliki kedutaan di semua negara memilih kota Kuala Lumpur merangkap Jakarta Indonesia, dan bukan sebaliknya,” kata Dubes RI Da`i Bahctiar.

Peran Indonesia

Malaysia sebagai sebuah negara sukses di ASEAN dan Asia, sebenarnya tidak terlepas dari peran serta Indonesia sebagai negara tetangga dan serumpun Melayu.

Kesuksesan Malaysia dibangun juga oleh orang-orang perantauan asal Indonesia yang turut menyulap negara yang bergantung kepada karet itu menjadi negara maju dengan topangan sektor jasanya yang cemerlang, seperti pariwisata, perbankan dan pendidikan.

Malaysia memiliki target tahun 2020 sebagai negara jasa dengan infrastruktur ekonomi sekelas negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika.

Peran warga Indonesia sangat besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial Malaysia sejak awal pembangunan ekonomi dan sosialnya hingga kini.

Presiden RI Soeharto peranh mengirim ribuan guru, dokter dan perawat ke Malaysia pada awal tahun 1970an. Banyak juga dosen-dosen Indonesia mengajar di Malaysia. Pada dekade 1970an, tenaga pendidik dan terampil banyak dikirim ke Malaysia.

Namun pertengahan dekade 1980an, situasi berbalik, justru tenaga buruh dan kasar yang semakin banyak dikirim ke Malaysia.

Para pekerja pembangunan menara kembar Petronas contohnya, mayoritas adalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Demikian pula dengan pembangunan kawasan pemerintahan Putrajaya dan KLIA (Kuala Lumpur International Airport) yang terkenal megah itu.

Sebagian besar buruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia juga adalah TKI. Mereka inilah yang ikut mengantarkan Malaysia menjadi produsen terbesar minyak kelapa sawit kedua setelah Indonesia.

Namun tidak sedikit pula peran ekspatriat Indonesia berkeahlian tinggi dalam memajukan perusahaan dan BUMN Malaysia sehingga banyak diantaranya berubah menjadi perusahaan kelas dunia. “Jika ada 10 penentu kebijakan di Petronas, enam dari 10 orang itu adalah warga Indonesia,” kata Da`i.

Jadi, sebagai salah satu negara ASEAN tersukses, keberhasilan Malaysia itu tidak terlepas dari peran warga Indonesia. Kesuksesan Malaysia adalah juga lambang sukses hidup para perantau Indonesia di negeri jiran ini.

Sukses dan selamat HUT Kemerdekaan ke-52 untuk Malaysia dan mantan orang Indonesia. (*)




Blog Stats

  • 2,251,677 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers