Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



07
Sep
09

Perbankan : Bawa Kabur Rp 11,7 T, Mantan Petinggi Century Dikejar Interpol

Senin, 07/09/2009 15:55 WIB
Bawa Kabur Rp 11,7 T, 3 Mantan Petinggi Century Dikejar Interpol
Wahyu Daniel – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Tiga mantan petinggi Bank Century yang diduga membawa kabur uang Bank Century ke luar negeri sebesar Rp 11,7 triliun sudah menjadi buronan interpol. Ketiga orang tersebut adalah Dewi Tantular (kakak kandung Robert Tantular pemilik Bank Century), Hesham Al Warraq Thalat dan Rafat Ali Rijvi.

Dari situs interpol yang dikutip detikFinance, Senin (7/9/2009) diketahui ketiga orang tersebut masuk buronan interpol atas permintaan Bareskrim Mabes Polri.

Kepolisian memang tengah mengejar aset -aset milik mantan pemegang saham Bank Century yaitu Robert Tantular dan Hesham Al Warraq Thalat serta Rafat Ali Rijvi di luar negeri. Nilainya cukup besar yaitu Rp 11,76 triliun.

Kapolri Jenderal (pol) Bambang Hendarso Danuri sebelumnya mengatakan aset-aset tersebut dibawa ke Hong Kong, Jersey, dan Inggris.

“Hesham Al Warraq Thalat dan Rafat Ali Rijvi masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang). Penggelapan dana valas juga dilakukan oleh Dewi Tantular (kakak kandung Robert Tantular), lalu ada juga pemberian kredit kepada beberapa debitur (PT SCI, PT WWR, dan PT AII) secara tidak wajar dan terdapat peranan Robert Tantular,” kata Bambang.

Hesham Al Warraq Thalat dikatakan lahir di Kairo Mesir pada 12 April 1958 berkebangsaan Arab Saudi, Theresia Dewi Tantular lahir 24 Februari 1960 di Jakarta dan berkebangsaan Indonesia, lalu Rafat Ali Rijvi lahir 22 Oktober 1960 di Pakistan dan berkebangsaan Inggris.
(dnl/qom)

Senin, 07/09/2009 13:46 WIB
SBY Harus Bentuk Tim Investigasi Internal Kasus Bank Century
Herdaru Purnomo – detikFinance


Jakarta – Presiden SBY harus membentuk sebuah tim investigasi internal pemerintahan terkait pengucuran dana talangan atau bailout Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

Tidak adanya transparansi dalam keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta prosedur pelaporan kepada Presiden, Wakil Presiden dan DPR yang lambat, menjadi polemik apakah keputusan tersebut murni sistemik atau masalah politik.

“Mengenai kejelasan masalah Century dan pertanggungjawaban menteri keuangan dan anggota-anggota KSSK yang masih duduk di pemerintahan, hendaknya Presiden RI perlu membuat sebuah tim investigasi Internal terkait penyelesaian masalah ini,” ujar Anggota Komisi XI, Drajad Wibowo di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (07/09/09).

Drajad menjelaskan, tim investigasi dibentuk diluar dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memang menyelidiki masalah internal pemerintahan.

“Transparansi dalam pengambilan keputusan tersebut harus diketahui oleh Presiden dan Wakilnya, dan menteri keuangan harus bertanggung jawab selaku ketua dalam KSSK itu,” jelas Drajad.

Dikatakan Drajad, tim investigasi tersebut nantnya secara tuntas akan mengetahui apa yang terjadi di pemerintahan dan tidak akan ada lagi pelemparan tanggung jawab siapa yang bersalah seperti bola liar.

“Presiden kan mempunyai inspektorat-inspektorat jenderal yang dapat mengusut kasus di internalnya karena dalam KSSK anggotanya juga terdapat pejabat pemerintahan, LPS dan Gubernur BI,” katanya.

Lebih lanjut Drajad mengatakan, sebaiknya yang perlu dilihat saat ini adaalah keputusan bailout serta nilai bailout pertama yang disepakati oleh KSSK dan mengapa menjadi membengkak seperti yang saat ini terjadi.

“Dan yang perlu dibenahi mengenai masalah pengawasan Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai kelemahan terkait fraud (manipulasi). Ini yang seharusnya dibenahi,” tandasnya.

Audit Investigasi BPK Masih Berjalan

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Baharudin Aritonang yang juga sedang melakukan Fit and Proper Test di Komisi XI DPR-RI mengatakan saat ini kasus Century masih dipelajari dan dikaji.

“Kebetulan ini sejalan dengan KPK, maka jika sudah ada kelanjutannya bisa langsung dilaporkan ke DPR,” kata Baharudin.

Namun pihaknya masih belum dapat menentukan waktu deadline dari keputusan audit investigasi BPK.

“Ini semua masih berjalan, dan sedang dalam proses,” tuturnya.

(dru/qom)

Senin, 07/09/2009 13:04 WIB
Menkeu Tak Perlu Mundur Gara-Gara Century
Herdaru Purnomo – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Menteri Keuangan yang menjadi ketua dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya saat ini terkait kasus polemik bailout Bank Century Rp 6,7 triliun.

Namun Menkeu tetap harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut karena memang dirinya yang memutuskan dilakukan bailout kepada Bank Century.

“Bahwa Menteri Keuangan harus bertanggung jawab itu betul, karena dia yang memutuskan penyelamatan Century selaku Ketua KSSK, jadi dia harus memberikan pertanggunganjawaban atas kebijakan yang diambil. Namun saya kira dia tidak perlu mundur,” ujar Pengamat Ekonomi, Fadhil Hasan kepada detikFinance melalui pesan singkatnya di Jakarta, Senin (07/09/09).

Ia menyatakan, keputusan mundur tidak perlu dilakukan oleh Menkeu, namun dirinya harus menjamin bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit investigasinya akan benar-benar objektif dan independen serta terbuka.

Fadhil juga mengatakan, Menkeu juga harus bertanggung jawab akan dana kucuran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus kembali dan tidak mengalami kerugian.

“Kalau keadaannya seperti sekarang saya rasa sudah terlalu banyak dana yang dikucurkan oleh LPS, yang penting sekarang adalah harus ada kepastian bahwa dana-dana yang sudah dikucurkan tersebut harus kembali atau tidak rugi,” paparnya.

Dikatakannya, tidak hanya Menkeu namun setiap pihak yang terlibat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. “Dan tidak lupa yang melakukan tindakan kriminal harus dihukum,” jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI, Natsir Mansyur menyatakan merupakan hal yang wajar Sri Mulyani selaku Menkeu dinonaktifkan agar pemerintah tidak mendapatkan tekanan oleh pihak manapun jika memang ada unsur politiknya.

Sementara itu Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Bambang Soesatyo mengatakan keinginan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengakhiri kontroversi bailout Bank Century rasanya tak akan mampu mengeliminasi rasa ingin tahu publik.

“Mestinya kasus ini bisa diproses lewat hak angket DPR. Sayang, masa bakti mereka hampir usai,” ujarnya.

Bambang mengatakan saat ini kita hanya bisa berharap kerja jujur BPK mampu mengungkap praktek haram di bank kecil yang mampu memperdaya BI dan pemerintah itu.

“Agar isu ini tidak meluas dan mengganggu agenda politik berikutnya, yakni Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta pengumuman kabinet Indonesia Bersatu jilid dua, ada baiknya SBY segera mengambil langkah tegas dengan menonakftifkan semua pejabat yang terlibat termasuk Srimulyani. Agar pemeriksaan BPK berjalan lancar dan tepat waktu,” paparnya.

(dru/dnl)

07
Sep
09

MiGas : Biaya Fasilitas Produksi Awal Blok Cepu Membengkak 3 Kali Lipat

Senin, 07/09/2009 14:28 WIB
Biaya Fasilitas Produksi Awal Blok Cepu Membengkak 3 Kali Lipat
Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance


Jakarta – Biaya pembangunan fasilitas produksi awal (Early Production Facilities/EPF) blok Cepu membengkak hingga tiga kali lipat. Pemerintah didesak segera mengganti operator blok Cepu.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edy saat dikonfirmasi detikFinance, Senin (7/9/2009). Tjatur bersama dengan sejumlah anggota Komisi VII DPR RI baru-baru ini melakukan kunjungan ke Blok Cepu.

“Untuk biaya EPF rencananyakan tidak sampai US$ 1 Miliar, ternyata sekarang sudah mencapai US$ 3 Miliar. Pertamina telah menyetor lebih dari US$ 1 miliar, sementara Pemda sudah mengeluarkan dana US$ 54 juta,” ungkapnya.

Menurut Tjatur, membengkaknya anggaran EPF itu terjadi karena jauhnya jarak antara fasilitas produksi awal dari  well pad (penutup sumur)yang ada di lapangan blok Cepu tersebut.

“Harusnya EPF dengan well pad berdekatan, tapi karena jaraknya jauh maka harus dibangun pipa dengan panjang 2,5 kilometer berdiameter 10 inci dan semuanya diimpor. Mereka sepertinya tidak rela membayar tanah kepada masyarakat sedikit lebih mahal,” paparnya.

Dari hasil kunjungan Komisi VII yang dilakukan Sabtu kemarin, lanjut Tjatur, juga diketahui bahwa Mobil Cepu Limited, anak usaha ExxonMobil sebagai operator tidak memiliki roadmap yang jelas untuk mencapai target produksi puncak 165 ribu bph pada Maret 2010.

“Saat kami tanya kapan peak production 165 ribu bph bisa tercapai, mereka tidak bisa jawab. Itu artinya mereka tidak memiliki roadmap yang jelas sehingga target 165.000 bph pada Maret 2010 akan sulit tercapai,” ungkapnya.

Tjatur juga menilai, Mobil Cepu Limited sudah melakukan wan prestasi karena sudah berkali-kali melanggar komitmennya untuk merealisasikan produksi awal sebesar 20.000 bph pada bulan Desember 2008.

“Sudah diundur jadi 15 Agustus, tapi baru 31 Agustus produksi awalnya. Itupun hanya sekitar 2.000 bph, kemarin waktu kami kesana produksinya baru 3.000 bph,” ungkapnya.

Bahkan menurut Tjatur, rencana produksi 15.000 bph pada bulan september akan molor lagi. Hingga bulan September kemungkinan blok yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur tersebut baru akan berproduksi sekitar 2.000 hingga 5.000 bph.

“Mereka janjinya produksi 15.000 ribu itu baru bisa tercapai pada bulan Oktober,  Itupun bisa tercapai jika kilang pengolahan mini milik Tri Wahana Utama dengan kapasitas 6.000 barel sudah bisa beroperasi,” jelasnya.

Atas dasar itulah, Tjatur mendesak pemerintah untuk segera mengganti MCL dari posisinya sebagai operator blok Cepu.

“Dengan melihat kondisi ini, Kami minta Pertamina mengambil alih Blok Cepu,” tegasnya.

(epi/qom)

07
Sep
09

Malaysia : Klaim Budaya Indonesia Karena Cari Identitas

Malaysia,CariIdentitas

Sabtu, 5 September 2009 15:19 WIB | Peristiwa | Umum |
Malaysia Klaim Budaya Indonesia Karena Cari Identitas

Padang (ANTARA News) – Sejarawan Sumatera Barat Prof Dr Gusti Asnan menyatakan Malaysia sedang mencari identitas diri sehingga mengklaim berbagai kebudayaan yang berasal dari Indonesia.

“Malaysia kini gamang melihat masa depannya. Hal terungkap sesuai penuturan sejumlah mahasiswa asal Malaysia yang kini sama tidak pernah mendengar tentang cerita rakyat asal negaranya sebagai sebuah sejarah,” kata Asnan di Padang, Sabtu.

Ia mengatakan itu terkait atas sikap Malaysia yang telah beberapa kali membuat marah rakyat Indonesia karena negara itu mengklaim kesenian dan hasil budaya Indonesia, antara lain Reog Ponorogo, sebagai miliknya.

Selain itu iklan pariwisata negara Jiran itu juga menampilkan tarian Pendet asal Indonesia, peristiwa yang paling akhir menjadi kontroversi antara Indonesia dan Malaysia. Namun Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta membantah bahwa negaranya mengklaim tari Pendet.

Menurut Asnan, sikap Malaysia yang melakukan klaim budaya itu merupakan perampokan karya.

“Pada sisi lain `perampokan` budaya yang dilakukan Malasyia ternyata telah membangkitkan seluruh bangsa Indonesia dan menjadi bersatu,” kata Asnan yang juga dosen Fakultas Satra Universitas Andalas itu.

Buktinya, ketika tarian Pendet dicuri akibatnya semua suku di negeri ini apakah itu datang dari Maluku, Sulawesi, Irian Jaya, Minang maupun Jawa sendiri menjadi marah.

Aksi timbal balik tersebut juga ternyata telah mampu `menyetrum` pemerintah yang seharusnya pemerintah bisa menjaga budaya itu.

“Selama ini keseriusan pemerintah dalam melakukan inventarisasi, penjagaan dan pelestarian budaya masih rendah sehingga prilaku negara jiran itu diyakini telah mampu membangkitkan semangat bangsa ini,” katanya.

Sementara itu minimnya pengetahuan rakyat Malaysia terhadap sejarah negara mereka dibuktikan dari 40 mahasiswa asal negara jiran itu yang mengaku hanya sedikit dari mereka yang mengenal budayanya.

Akan tetapi ketika datang ke Indonesia mereka justru tertarik mempelajari budaya Indonesia hingga sering diputar ulang.

“Mengapa itu bisa terjadi, lebih karena mereka menganggap Indonesia sebagai satu rumpum Melayu dengan Malaysia,” katanya asal muasal satu rumpun Melayu itu secara historis memang ada dan perbedaannya pun nyaris seperti benang tipis.

Karena butuh sesuatu untuk dijual maka apa yang dimiliki Indonesia langsung dijualnya. Hal itu dilakukan lebih hanya untuk mencari identitas diri. (*)

COPYRIGHT © 2009

07
Sep
09

Malaysia : Negeri Perantau Indonesia

Negeri Perantau

Senin, 31 Agustus 2009 20:10 WIB | Artikel | Spektrum |

Adi Lazuardi

Malaysia, Negeri Perantau Indonesia
Najib Razak (ANTARA/Reutres)

Kuala Lumpur (ANTARA News) – “Saya datang bukan untuk merebut kekuasaan. Saya datang sebagai orang perantauan Bugis yang sukses dan kini menjadi Perdana Menteri Malaysia,” kata Najib Tun Razak di hadapan masyarakat Gowa, Sulawesi Selatan, tanah leluhurnya.

Tak lama setelah dilantik menjadi PM Malaysia keenam dan menghadiri acara World Ocean Confenrene (WOC) di Manado, PM Najib Tun Razak mengunjungi Gowa untuk menziarahi makam raja-raja Gowa. Najib sendiri adalah keturunan Sultan Gowa ke-19 atau cucu dari Sultan Hasanudin.

Leluhurnya meninggalkan Gowa untuk merantau ke Pahang, salah satu negara bagian di Malaysia, demi menghindari konflik perebutan kekuasaan. Perantauannya ke Semenanjung Malaysia ternyata berujung sukses, setelah ayahnya menjadi PM Malaysia kedua, sementara dia sendiri menjadi PM Malaysia keenam.

Hampir 80 persen keturunan Melayu di Malaysia adalah keturunan orang Indonesia. Ada keturunan Aceh, Padang, Sumatera Utara, Jambi, Palembang, Jawa, Madura, Bawean, dan Bugis.

Banyak sekali keturunan Indonesia hidup sukses di Malaysia. Di jajaran kabinet saat ini, Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, berkakek orang Yogyakarta. Bahasa Jawanya pun masih medok.

Begitu juga dengan Rais Yatim, Menteri Penerangan dan Kebudayaan Malaysia, yang menghabiskan masa kecilnya di Sawahlunto, Sumatera Barat.

Kesuksesan perantauan Indonesia di Malaysia bukan hanya sampai tingkat menteri. Beberapa sultan di beberapa negara bagian juga keturunan Indonesia, contohnya Sultan di Johor Bahru dan Selangor adalah keturunan Bugis.

Bukan saja di kalangan pemerintahan dan sultan, keturunan Indonesia di Malaysia sukses membina hidup di Malaysia.

Bintang film legendaris Malaysia, P. Ramlee misalnya, adalah anak Aceh yang sukses di Malaysia. Penyanyi pria paling top saat ini, Mawi, juga masih keturunan orang Jawa.

Itulah sedikit contoh orang Indonesia yang sukses merantau di Malaysia. Warga Indonesia yang merantau ke Malaysia yang sukses, ada di semua lini dan sendi kehidupan.

Negara Sukses

Malaysia hari ini memperingati hari kemerdekaannya ke-52. Negara jiran dan serumpun dengan Indonesia ini telah menjadi negara sukses nan maju di kawasan ASEAN setelah Singapura.

Banyak ikon Malaysia yang menjadi kebanggaan dunia dan menjadi tujuan wisata terkemukan, contohnya gedung menara kembar Petronas, yang menjadi salah satu pencakar langit tertinggi di dunia.

Menara Kuala Lumpur juga menjadi salah satu menara paling tinggi di dunia, dilengkapi restoran berputar yang mewah dan cantik.

Perusahaan dan BUMN Malaysia juga punya kiprah yang besar dalam bisnis internasional. BUMN Migas Petronas, maskapai penerbangan MAS (Malaysian Airlines), perusahaan telekomunikasi Maxis, perbankan Maybank dan CIMB adalah beberapa dari korporasi bisnis Malaysia yang telah menjadi perusahaan “world class” (kelas dunia).

Malaysia juga memiliki infrastruktur ekonomi yang bagus. Jalan raya yang mulus mulai dari Johor Bahru (Selatan) hingga ke Perlis (Utara), dari Kuala Terengganu (Timur) sampai Kuala Lumpur (Barat).

Bukan itu saja, mereka juga mempunyai jaringan telekomunikasi maha luas, tetapi murah. Jaringan listriknya pun berkapasitas sangat besar sehingga menunjang kota Kuala Lumpur untuk terang benderang sepanjang malam, sepanjang hari, memasok listrik untuk dua jaringan LRT (light rapid train) dan satu monorel.

Daya listrik bagi warga Malaysia tidak mengenal klasifikasi 450 watt, 900 watt atau 1.200 watt. Pokoknya, tidak ada batasnya. Itu cukup untuk menunjukan kapasitas listrik yang tersedia masih sangat besar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memuji infrastruktur ekonomi Malaysia. “Kita lihat jalan-jalan begitu mulus sejak dari Bandara hingga ke hotel,” kata Yudhoyono kepada wartawan, ketika melawat ke negara jiran ini.

Karena ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang baik, maka sektor pariwisata Malaysia ikut mencicipi dampaknya. Kunjungan turis asing ke negeri yang terkenal dengan “Nasi lemak dan teh tarik” ini hingga lebih mencapai 20 juta turis mancanegara per tahun.

Malaysia dipercaya dan dipilih sebagai tempat berlangsung perlombaan F1 (Formula One). Arena balap mobil bergengsi di dunia. Kuala Lumpur juga menjadi kota pilihan perusahaan multinasional sebagai kantor pusatnya untuk kawasan ASEAN.

“Bukan itu saja, beberapa negara yang tidak mampu memiliki kedutaan di semua negara memilih kota Kuala Lumpur merangkap Jakarta Indonesia, dan bukan sebaliknya,” kata Dubes RI Da`i Bahctiar.

Peran Indonesia

Malaysia sebagai sebuah negara sukses di ASEAN dan Asia, sebenarnya tidak terlepas dari peran serta Indonesia sebagai negara tetangga dan serumpun Melayu.

Kesuksesan Malaysia dibangun juga oleh orang-orang perantauan asal Indonesia yang turut menyulap negara yang bergantung kepada karet itu menjadi negara maju dengan topangan sektor jasanya yang cemerlang, seperti pariwisata, perbankan dan pendidikan.

Malaysia memiliki target tahun 2020 sebagai negara jasa dengan infrastruktur ekonomi sekelas negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika.

Peran warga Indonesia sangat besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial Malaysia sejak awal pembangunan ekonomi dan sosialnya hingga kini.

Presiden RI Soeharto peranh mengirim ribuan guru, dokter dan perawat ke Malaysia pada awal tahun 1970an. Banyak juga dosen-dosen Indonesia mengajar di Malaysia. Pada dekade 1970an, tenaga pendidik dan terampil banyak dikirim ke Malaysia.

Namun pertengahan dekade 1980an, situasi berbalik, justru tenaga buruh dan kasar yang semakin banyak dikirim ke Malaysia.

Para pekerja pembangunan menara kembar Petronas contohnya, mayoritas adalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Demikian pula dengan pembangunan kawasan pemerintahan Putrajaya dan KLIA (Kuala Lumpur International Airport) yang terkenal megah itu.

Sebagian besar buruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia juga adalah TKI. Mereka inilah yang ikut mengantarkan Malaysia menjadi produsen terbesar minyak kelapa sawit kedua setelah Indonesia.

Namun tidak sedikit pula peran ekspatriat Indonesia berkeahlian tinggi dalam memajukan perusahaan dan BUMN Malaysia sehingga banyak diantaranya berubah menjadi perusahaan kelas dunia. “Jika ada 10 penentu kebijakan di Petronas, enam dari 10 orang itu adalah warga Indonesia,” kata Da`i.

Jadi, sebagai salah satu negara ASEAN tersukses, keberhasilan Malaysia itu tidak terlepas dari peran warga Indonesia. Kesuksesan Malaysia adalah juga lambang sukses hidup para perantau Indonesia di negeri jiran ini.

Sukses dan selamat HUT Kemerdekaan ke-52 untuk Malaysia dan mantan orang Indonesia. (*)

07
Sep
09

Religius : Ritual Kasada

” Ritual Kasada “

KORAN JAKARTA, Senin, 07 September 2009 01:34 WIB
Posting by : warsono

Sejumlah umat Hindu, menyiapkan sesajen pada ritual Yadnya Kasada, di Pura Poten, kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jatim, Minggu (6/9). Perayaan Kasada merupakan bentuk penghormatan suku Tengger kepada Ki Joko Seger dan istrinya Roro Anteng yang diyakini sebagai leluhur mereka. Kegiatan tahunan itu selalu dihadiri ribuan wisatawan lokal dan asing, sehingga menjadikan Bromo sebagai tujuan utama wisata Jatim.

Sejumlah umat Hindu, menyiapkan sesajen pada ritual Yadnya Kasada, di Pura Poten, kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jatim, Minggu (6/9). Perayaan Kasada merupakan bentuk penghormatan suku Tengger kepada Ki Joko Seger dan istrinya Roro Anteng yang diyakini sebagai leluhur mereka. Kegiatan tahunan itu selalu dihadiri ribuan wisatawan lokal dan asing, sehingga menjadikan Bromo sebagai tujuan utama wisata Jatim. ANTARA/SAIFUL BAHRI

07
Sep
09

Perbankan : Kapitalisme Perampok

Salamuddin Daeng

KapitalismePerampok

KORAN JAKARTA, Senin, 07 September 2009 01:37 WIB
Posting by : warsono

Di tengah penderitaan yang dihadapi masyarakat Tasikmalaya, Jawa Barat, akibat gempa 7,3 skala Richter, pada saat yang sama Indonesia diguncang skandal Bank Century yang menghebohkan.

Di tengah penderitaan yang dihadapi masyarakat Tasikmalaya, Jawa Barat, akibat gempa 7,3 skala Richter, pada saat yang sama Indonesia diguncang skandal Bank Century yang menghebohkan.

Pemerintah menyuntikkan dana kepada bank yang uangnya habis karena dirampok pemiliknya sendiri.

Mengebohkan! Bukan karena besarnya dana yang disuntikkan ke bank tersebut, tapi skandal ini melibatkan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.

Dia adalah sosok yang paling bertanggung jawab atas skandal ini dikarenakan lemahnya pengawasan BI pada saat menjabat kepala bank sentral tersebut.

Jumlah dana yang disuntikkan ke Bank Century, menurut keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mencapai 6,7 triliun rupiah.

Wapres Jusuf Kalla (Kalla) menilai pemberian suntikan dana itu sebagai keputusan yang tidak benar.

Kalla menyatakan kasus ini adalah perampokan oleh direksinya sendiri, bukan karena krisis keuangan global, sehingga pemerintah tidak perlu memberikan suntikan dana kepada bank yang isinya para perampok.

Skandal Bank Century juga harus dilihat akar historisnya sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap perbankan agar kejadian semacam ini tidak terulang di masa depan.

Ada dua faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya skandal perbankan. Pertama, bersifat sistemik, yaitu praktik liberalisasi pasar keuangan yang terjadi secara ugal-ugalan.

Sistem ini ditiru atau dipindahkan secara text book dari sistem keuangan negara maju yang relatif memiliki instrumen pengawasan yang kuat, baik dari lembaga independen maupun dari masyarakatnya, yang berbeda dengan kondisi Indonesia.

Kedua, watak dan perilaku korup dari birokrasi dan kapitalis atau kapitalis yang menjadi birokrat sehingga krisis keuangan dan perbankan di negeri ini tidak semata-mata disebabkan liberalisasi pasar keuangan, tapi juga diperparah perilaku birokratnya yang korup dan kapitalisnya yang berwatak parasit.

Liberalisasi Ugal-ugalan

Pelaksanaan sistem keuangan di Indonesia dilandasi dua peraturan, yakni Undang-Undang (UU) No 23/1999 lalu diubah menjadi UU No 3/2004 tentang Independensi Bank Indonesia dan UU 24/1999 tentang Sistem Devisa Bebas.

Kedua UU itu melandasi jalannya sistem liberalisasi pasar keuangan dan perbankan yang sangat bebas.

Dalam kasus perbankan, liberalisasi ini berhubungan dengan kemudahan mendirikan bank dengan modal yang relatif minim, lalu menumpuk uang dari tabungan masyarakat dan dana pihak ketiga, setelah itu listing di bursa saham dan “menggocek” uang masyarakat tersebut dalam rangka mencari sumber modal baru dari utang di dalam negeri dan di luar negeri.

Liberalisasi pasar keuangan yang ugal-ugalan memungkinkan perbankan umum berperilaku sebagai layaknya bank investasi menumpuk uang dari pasar keuangan derivatif (bursa saham) dan pasar uang.

Seharusnya Bank Century mengabdikan dirinya dalam rangka mendorong investasi di sektor riil, bukan bermain-main di pasar spekulatif.

Dengan demikian, bank umum komersial dapat mencari untung secara wajar, atau bahkan dengan cara-cara syariah, bukan dengan menjanjikan bunga yang tinggi kepada masyarakat seperti yang dilakukan Bank Century.

Faktanya bunga yang tinggi ini menjadi dasar dari segala bentuk penipuan yang dilakukan oleh manajer bank dengan mencetak obligasi fiktif dan transaksi fiktif lainnya.

Aktivitas Bank Century dan bank lainnya di Indonesia yang bermain-main di pasar spekulatif untuk menumpuk modal tanpa peduli dari mana asalnya dapat mengakibatkan krisis perbankan jilid dua.

Tidak menutup kemungkinan krisis yang terjadi di Bank Century akan terjadi di puluhan bank kelas menengah dan besar yang rata-rata bermain di pasar keuangan spekulatif.

Lemahnya regulasi (liberalisasi pasar keuangan) menciptakan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya budaya korupsi.

Seseorang dengan mudah menciptakan bank kemudian menumpuk utang lalu membuat bank tersebut bangkrut dengan cara mencuri uangnya.

Setelah itu, pemerintah diminta menalanginya dengan berbagai rekayasa agar sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Praktik korupsi dilakukan dengan tidak melanggar perudangan-undangan, tetapi menggunakan peluang yang ada dalam undang-undang dengan memperalat watak birokrasi yang mudah disuap.

Dicari banyak alasan, baik dasar konstitusionalnya maupun sekadar analisis ekonomi semata.

Selain itu, diciptakan berbagai macam istilah yang rumit dan masyarakat umum sukar memahaminya untuk menutup jejak kecurangan yang dilakukan.
Perilaku ini tampak dalam proses menyuntikkan dana ke Bank Century.

Dengan alasan, jika bank tersebut tidak diberikan dana talangan, dikhawatirkan menular ke bank lain dan terjadi rush. Dengan ini, BI dan Departemen Keuangan memiliki dasar hukum untuk menyuntikkan dana.

Padahal tidak demikian. Pemberian suntikan dana kepada Bank Century terindikasi dikarenakan ada deposan besar di bank tersebut yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah.

Ada kecurigaan kuat, pengembalian dana dua deposan tersebut beserta bunga uangnya 11 persen per tahun terkait dengan kepentingan birokrat yang menyetujuinya.

Sebagai perkiraan, jika dana dua deposan besar tersebut adalah lima triliun rupiah, bunga setahun mencapai 550 miliar rupiah. Kuat pula dugaan bahwa ini berhubungan dengan sumber keuangan dalam Pilpres 2009.

Hal ini harus menjadi fokus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahi tugas melakukan audit Bank Century.

Mustahil tidak ada apa-apa di balik suntikan dana untuk membayar dua deposan besar bank tersebut senilai lima trilun rupiah ditambah bunganya.

Pengawasan Ketat

Berulang-ulangnya skandal perbankan di Indonesia, termasuk skandal Bank Century, harus menjadi pelajaran.

Rakyat harus mengevaluasi kembali liberalisasi pasar keuangan dan lemahnya pengawasan terhadap kapitalis perbankan, yang mengakibatkan para kapitalis bekerja sama dengan birokrat merampok uang negara.

Independensi BI dan sistem devisa bebas yang dianut dalam sistem keuangan Indonesia harus dikoreksi secara lebih mendasar.

Masyarakat Indonesia tidak boleh lengah, krisis perbankan 1997 menyebabkan kerugian negara sangat besar, dan rakyat harus menanggung utang perusahaan dan bank yang bangkrut senilai 700 triliun rupiah yang bunganya menjadi beban APBN.

Dibutuhkan regulasi yang ketat dalam mengatur kembali sistem keuangan nasional dengan terlebih dahulu mencabut UU tentang Independensi BI dan Sistem Devisa Bebas karena kedua UU itu yang menjadi sumber malapetaka keuanga.

Selain itu, penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dan korupsi harus tegas. Pelakunya diadili dan dihukum dengan seberat-beratnya, baik pelaku langsung maupun pejabat BI dan Departemen Keuangan yang terlibat.

07
Sep
09

Hukum : SBY Pakai Hukum Adat Selesaikan Kasus Dugaan Korupsi

Korupsi & HukumAdat

By Republika Newsroom
Senin, 07 September 2009 pukul 13:32:00

YOGYAKARTA–Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai raport Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk memberantas korupsi semakin menurun di akhir masa pemerintahannya, bila tak ingin dikatakan merah.

Di awal pemerintahannya, SBY dinilai memang boleh dikatakan terlihat serius ingin memberantas korupsi, tapi diakhir pemerintahnya pemberantasan korupsi seakan menjadi mandek.

Bahkan terkesan, kata Zainul Arifin Mohtar, SBY akhir-akhir ini terlihat menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan menerapkan ”hukum adat” .

”Contohnya, adalah dalam kasus Amien Rais vs SBY dalam masalah dana non budjeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan terdakwa mantan menteri Rohmin Dahuri, dimana Amien mengaku menerima dana ini sebagai dana kampanye, namun ia juga mengatakan bahwa SBY juga menerimanya,” kata Zainul kemarin.

Zainul berbicara saat memaparkan ”Rapor eksekutif periode 2004-2009”, hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode aspiratif (minilai tingkat harapan).

Kata dia, kasus ini hilang begitu saja   seolah kemudian ada perdamaian antara Amien dan SBY, setelah mereka bertemu 12 menit di Bandara Halim Perdana Kusuma.

Menurut dia, sebenarnya, sengketa Amien dan SBY soal siapa-siapa yang menikmati dana tersebut sudah masuk ranah hukum. Tapi, endingnya (akhirnya) terjadi perdamaian, seakan bisa kasus ini diselesaikan di luar jalur hukum, yakni dengan hukum adat (damai) antara SBY dan Amien, tanpa ada proses pemeriksaan melalui jalur hukum.

Ada lagi contoh kasus dimana SBY menyesaikannya dengan ”hukum adat”, yakni kasus proyek automatic fingerprints indentifiation system tahun 2004 di Departemen Hukum dan HAM, yang disebut-sebut melibatkan nama dimana mantan meteri Yusril Ihza Mahendra. Kasus ini diduga merugikan negara Rp 6 miliar.

Dalam kasus ini, Yusril sempat diperiksa KPK. Tapi Yusril selanjutnya malah menyerang balik KPK dengan mengatakan: ”Kalau kasus penunjukan langsung dipermasalahkan, saya akan jadi saksi pelapor agar ketua KPK (saat itu Taudiequlrahman Ruki) diperiksa juga.”

Menurut Zainul, saling tuding antara Yusril dan Taufieq ini selanjutnya bukan diselesaikan SBY secara hukum. Malah, SBY lalu mempertemukan keduanya untuk mencari jalan damai.

Menyimak dua fakta itu, Zainul mengatakan Pukat menyayangkan tindakan SBY dan merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di negara ini.

”Semuanya bertolak belakang dengan spirit dan janji untuk memberantas korupsi yang dicanangkan SBY di awal masa pemerintahannya,” kata dia.

Dia juga mengatakan apa yang dilakukan SBY ini sudah mencampuri proses hukum yang sedang berjalan, ”Dalam kasus Yusril dan Taufieq, SBY membuat proses hukum berjalan tidak jernih lagi.

Pukat pun lalu meragukan komitmen pemerintah SBY dalam masa jabatan kedua kalinya, setelah ia memenangkan pemilihan presiden 2009, kalau SBY tidak segera sadar dan mau memerbaiki diri.

Masalahnya, mungkin dulu cara damai bisa terjadi karena memang secara politis kekuatan pemerintah SBY tak kuat. Tapi, bukan berarti dengan hasil pemilu 2009 dimana Partai Demokrat muncul sebagai pemenangnya dan SBY pun menang telak dalam pilpres bisa menjamin nantinya SBY akan lebih baik untuk memberantas korupsi.

”Masalahnya kemenangan SBY itu bermata dua. Dengan kekuatan politiknya yang saat ini dominan, SBY bisa saja semakin tak peduli terhadap pandangan-pandangannya yang mengkritiknya, terutama dalam hal pemberantasan korupsi,” kata Zainul. yoe/ahi




Blog Stats

  • 2,246,587 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers