Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



24
Jul
09

PilPres 2009 : KPU Cacat Hukum, PilPres Bisa Batal

Politik
24/07/2009 – 17:46
KPU Cacat Hukum, Pilpres Bisa Batal
Mevi Linawati
Gayus Lumbuun
(inilah.com /Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta – Kubu Mega-Prabowo menyiapkan langkah hukum karena menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu 2009 telah mengalami cacat hukum. Hasil pilpres pun terancam tidak batal.

“Tim hukum akan segera melakukan langkah hukum atas pernyataan KPU tentang hasil akhir suara. Hasil akhir suara ini merupakan bagian yang diawali sebagaimana pemilu dilakukan KPU sebagai penyelenggara yang tidak boleh memiliki cacat hukum. Cacat hukum dari penyelenggara pemilu yaitu KPU bisa membatalkan hasil pemilu,” kata Ketua Bidang Advokasi Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo Gayus Lumbuun dalam jumpa pers di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (24/7).

Menurut Gayus, hal-hal yang merupakan cacat KPU antara lain daftar pemilih tetap (DPT) yang merupakan unsur paling penting dari proses pemilu. Dalam ketentuan pasal 29 ayat 5 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, pemutakhiran data harus dilakukan dalam 30 hari sebelum pemilu digelar.

“Kalau dilanggar maka ada pelanggaran hukum, sehingga ada cacatnya perolehan hasil pemilu itu,” imbuh Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Krisnadwipayana itu.

Pada kenyataannya, lanjut dia, KPU tidak melaksanakan pemutakhiran data. Hal itu bahkan terjadi hingga tiga kali perubahan data dengan adanya SK KPU yang dikeluarkan tanggal 31 Mei, 8 Juli, dan 6 Juli 2009.

“Artinya, atas perubahan-perubahan yang berkenaan dengan orang untuk menggunakan hak pilihnya telah dilakukan pelanggaran secara yuridis,” tandasnya. [fiq]

24
Jul
09

CaPres Terpilih Ditetapkan Usai Sidang MK

Capres Terpilih

VIVAnews By Siswanto, Suryanta Bakti Susila VIVAnews – Jumat, Juli 24

Capres Terpilih Ditetapkan Usai Sidang MK ...
VIVAnews – Jumat, Jul


VIVAnews – Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilakukan setelah sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden di meja Mahkamah Konstitusi usai.

Gusti Putu mengatakan berdasar Undang-undang Pemilihan Presiden, pasangan kandidat presiden dan wakil dapat mengajukan gugatan ke MK tiga hari setelah hasil pemilihan ditetapkan.

Kemudian, MK memiliki waktu selama 14 hari untuk membahas, merumuskan, sampai memutus perselisihan itu terhitung sejak permohonan gugatan diterima.

“Kan kami belum tahu, hasil sidang sengketa di MK. Kalau misalnya tiba-tiba hasilnya berimplikasi terjadi dua putaran, sementara KPU sudah menetapkan pasangan terpilih, gimana,” ujarnya.

Gusti Putu mengatakan hal itu sekaligus untuk menjelaskan bahwa acara KPU besok, Sabtu 25 Juli 2009, yang dihadiri ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden bukan pengumuman final, melainkan penetapan hasil rekapitulasi.

24
Jul
09

KPU Siap Digugat Soal DPT PilPres

Politik
24/07/2009 – 11:53
KPU Siap Digugat Soal DPT Pilpres
Windi Widia Ningsih

INILAH.COM, Jakarta – Rekapitulasi penghitungan suara nasional Pilpres 2009 telah rampung. Namun sempat diwarnai protes adanya selisih jumlah DPT yang dipegang saksi capres-cawapres yang digunakan KPU. KPU pun siap digugat.

“KPU Kabupaten/Kota memastikan SK 356 tentang perubahan DPT tertanggal 6 Juli valid. Sehingga siap jika DPT dijadikan gugatan,” kata anggota I Gusti Putu Artha di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (24/7).

Putu juga menyatakan, KPU siap bila data-data yang dimiliki KPU akan disandingkan dengan data-data yang dimiliki para calon, termasuk formulir C1.

Sementara soal pengacara untuk menghadapi gugatan, menurut Putu, hal tersebut belum disepakati

oleh semua komisioner KPU. Apakah akan memakai tim pengacara negara atau pengacara khusus, namun kemungkinannya akan membentuk tim pengacara khusus.

“Kalau sekarang dimungkinkan membentuk pengacara khusus, karena dananya mencukupi dan gugatannya lebih sedikit. Kalau pemilu legislatif kan potensi gugatannya ada 38, karena peserta pemilunya 38 parpol. Kalau sekarang kan peserta pilpresnya sedikit,” ujarnya.

Sedangkan anggota KPU Andi Nurpati mengatakan, KPU dan KPU Provinsi akan melakukan rapat internal guna membahas persiapan menghadapi gugatan pilpres di MK. Selain itu KPU dan

KPU Provinsi akan menyiapkan data-data maupun bukti-bukti yang perlu digunakan.

“Kita akan menyiapkan data-data yang kita miliki terkait dengan hasil pemilu secara berjenjang yang dilakukan PPK, kabupaten/kota dan provinsi mengenai hasil rekap,” ujar Andi.

KPU juga akan melakukan pengamanan terhadap data-data dan bukti-bukti yang dimiliki KPU, terutama mengenai C1 hasil pemilu di TPS. Dan KPU sudah siap , tutur Andi, jika formulir C1 yang dimiliki KPU dibandingkan dengan C1 yang dimiliki Bawaslu.

“Bawaslu juga mengatakan sudah menerima C1, sehingga data-data ini bisa di-compare, itu juga persiapan menghadapi gugatan MK,” tukas Andi. [win/sss]

24
Jul
09

KPU Disorot Terus

JAKARTA-MI: Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan KPU nomor 15/2009 tentang perhitungan perolehan kursi, membuktikan jika KPU tidak independen. Karena dalam putusannya, MA menyebut, peraturan KPU tersebut tidak sejalan dengan UU 10/2008. Demikian pengamat politik LIPI Indria Samego, di Jakarta, Kamis (23/7). “Kita curiga juga kalau KPU tidak independen dan diintervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam aturan tersebut. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menegaskan hal tersebut,” ujarnya. KPU, kata dia, tidak perlu lagi memperdebatkan putusan tersebut, meskipun banyak pihak yang menyarankan KPU untuk tidak patuh terhadap putusan tersebut. “Putusan itu kuat dari sisi hukum, harus ditaat walau pahit,” cetusnya. Dengan putusan tersebut, kata dia, akan merubah konstelasi politik yang ada. Namun hal itu tidak perlu menjadi persoalan, karena masing-masing partai pasti menyadari kemungkinan perubahan jumlah kursi atas putusan tersebut. “Ada yang berkurang ada yang bertambah, tapi tidak banyak. Tidak masalah, karena dari sisi demokrasi semakin bagus kualitasnya,” tuturnya. (NJ/OL-7)

Rekapitulasi Pilpres Dinilai Cacat Hukum

Kamis, 23 Juli 2009 20:35 WIB    
Penulis : Kennorton Hutasoit

JAKARTA-MI: Saksi pasangan Megawati-Prabowo, Arif Wibowo, mengatakan rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2009 cacat hukum. Pasalnya, Komisi Pemilihan diam-diam telah mengubah daftar pemilih dua hari sebelum pemungutan suara 8 Juli. “Seluruh hasil pilpres cacat hukum karena suka-suka KPU mengubah DPT (daftar pemilih tetap). Apa dasar rekapitulasi penghitungan suara sekarang kalau DPT yang digunakan akal-akalan diubah sesuai selera KPU menjelang pemungutan suara,” kata Arif di kantor KPU, Jakarta, Kamis (23/7). Rekapitulasi suara nasional hari kedua di kantor KPU tak dihadiri oleh saksi pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto. Tapi, KPU tetap melanjutkan proses rekapitulasi. Arif menilai KPU tidak transaparan karena tak memberitahukan perubahan DPT kepada masyarakat dan kepada pasangan calon. Padahal, Megawati, Prabowo, Kalla, dan Wiranto, datang ke kantor KPU pada hari perubahan DPT tersebut. “KPU telah menutup-tutupi perubahan daftar pemilih. Mereka sama saja membohongi masyarakat,” ujarnya. Arif membantah sikapnya ini disebabkan kekalahan Megawati-Prabowo dalam rekapitulasi sementara. Pasangan ini, kata Arif, tak mau mendukung proses pemilihan yang cacat hukum. “Kalau kami hadir, sama saja kami melegitimasi pelanggaran undang-undang,” katanya.

MK Bisa Batalkan Hasil Pilpres bila Terjadi Pelanggaran Terstruktur

Kamis, 23 Juli 2009 20:11 WIB     
Penulis : Hendra Makmur

MK_Bisa_Batalkan_Hasil_Pilpres_bila_Terjadi_Pelanggaran_TerstrukturMI/M IRFAN

PADANG-MI: Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membatalkan hasil pemilihan presiden (pilpres) bila ada pelanggaran yang bersifat struktrural, sistematis dan masif. MK siap bila pihak-pihak yang kalah dalam penghitungan suara mengajukan permohonan ke lembaga tersebut. Demikian dikatakan Ketua MK Mahfud MD, usai menghadiri pengukuhan guru besar di Universitas Andalas, Padang, Kamis (23/7). “(Pembatalan hasil pilpres) itu tergantung dua hal. Pertama, MK bisa mengabulkan (pembatalan) bila suara calon presiden yang menang menjadi di bawah 50 persen. Ini kalau KPU terbukti salah dan juga persentasenya (kesalahannya) besar. Kalau masih di atas 50 persen tidak akan dikabulkan,” katanya. Alasan kedua, menurut Mahfud, bila terjadi pelanggaran yang bersifat struktural, sistematis dan masif yang dilakukan aparat secara terencana dan melibatkan orang banyak, secara besar-besaran. “Kalau itu (yang terjadi), saya persilahkan pemohon menyiapkan alat bukti, kemudian pihak termohon menyiapkan bukti balik.” MK, menurut Mahfud, sudah siap sejak lama. “Hukum acaranya sudah lama kita keluarkan. Tenaga-tenaganya juga. Apa lagi dalam pilpres ini kan yang digugat cuma satu. Sehingga, tidak serumit seperti pemilihan legislatif yang sampai 600 kasus. Saya kira kita sudah siap dan akan menyelesaikan dalam waktu 14 hari,” ujarnya. Di sisi lain, MK menilai KPU terlalu berani menyoal putusan lembaga tersebut. “KPU sekarang ini genit. Saya punya partner kerja Presiden, Jaksa Agung, Menteri Hukum, Kapolri, Mendagri, selalu menyatakan siap melaksanakan putusan MK. Ini satu-satunya lembaga yang berani menyoal putusan MK,” katanya. Terkait permintaan KPU agar MK menjelaskan putusannya dalam pemilu legislatif, Mahfud menolaknya. “MK itu tidak perlu menjelaskan karena amar putusannya sudah jelas. Dia (KPU) kan meminta penjelasan kasus, dia pelajari sendiri saja dong. Wong dia yang mengajukan. Amar putusannya sudah jelas,” tegasnya. Oleh sebab itu, ulas Mahfud, MK juga menolak untuk datang ke KPU terkait hal tersebut. “Kalau perlu, datang saja ke MK dan minta penjelasan secara resmi, kita jelaskan. Biasanya kan pengadilan yang memanggil orang. Ini kok memanggil pengadilan,” ujarnya.

Sumber : Media Indonesia

24
Jul
09

Megawati-Prabowo Tak Akan Tolak Hasil PilPres

Kamis, 23/07/2009 22:12 WIB

Megawati-Prabowo Tak Akan Tolak Hasil Pilpres
Laurencius Simanjuntak – detikPemilu


Jakarta – Pasangan Megawati Soekarnoputri- Prabowo Subianto menyatakan tidak akan menolak apapun hasil Pilpres 2009 yang akan diumumkan KPU. Alasannya, menolak hasil Pilpres sama saja dengan menolak konstitusi dan menolak rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya.

“Kita ini kalau ikut pemilu tidak ada dalam benak kita untuk menolak hasil. Bahwa kita beri catatan, minderheit nota itu harus dilakukan. Jadi hal yang dikembangkan bahwa kita menolak hasil pemilu itu sama dengan menolak konstitusi, sama dengan menolak rakyat yang menggunakan hak pilih,” kata penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Megawati-Prabowo, Pramono Anung.

Hal itu dikatakan dia dalam jumpa pers usai rapat DPP PDIP di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Kamis (23/7/2009).

TKN Mega-Prabowo, lanjut Pramono, akan tetap mengedepankan jalur hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pilpres, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tak ada bayangan kita menolak. Bahwa kita melakukan persengketaan gugatan itu diatur dalam undang-undang, ” tegas Pramono.

Mengenai wacana penolakan tanda tangan dalam berita acara rekapitulasi perhitungan suara nasional, Pramono menjelaskan, hal itu merupakan kesatuan sikap dari gugatan yang akan dilakukan pihaknya terhadap hasil Pilpres.

“Kalau kita sudah tanda tangan rekapitulasi artinya kita menyetujui itu. Maka dengan demikian kalau ada gugatan ke MK, maka gugatan itulah yang akan kita gunakan. Bahwa kita belum tanda tangan rekapitulasi, kita masih memberikan minderheit nota, kita melakukan keberatan, itu merupakan bagian dari persengketaan pemilu dan itu diatur dalam undang-undang, ” paparnya.

( lrn / irw )

24
Jul
09

Kubu SBY : GolPut 27% Sudah Bagus

Politik
24/07/2009 – 09:19
Kubu SBY: Golput 27 % Sudah Bagus
Rafiqa Qurrata A’yun
Marzuki Alie
(inilah.com /Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta – Jumlah pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput) mencapai angka 27,77 persen. Namun bagi kubu SBY-Boediono, jumlah golput dalam pilpres kali ini justru sudah bagus.

“Sekitar 20 persen itu sudah luar biasa bagus,” tandas Sekretaris Timkamnas SBY-Boediono Marzuki Alie kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (23/7).

Marzuki menilai jumlah golput menurun dibandingkan dengan jumlah golput pada pemilu legislatif lalu. Itu sebabnya, pihaknya menganggap tidak ada masalah dengan golput. Sekjen Partai Demokrat ini pun tidak khawatir jika banyaknya golput akan mengurangi legitimasi kemenangan SBY-Boediono.

“Legitimasi itu bukan soal golput tidak golput. Golput itu kan pilihan, sikap. Bisa saja orang golput karena malas ke TPS atau mungkin karena menganggap mencontreng itu tidak penting, yang penting bisa tetap bekerja dan dapat duit. Kan bisa saja begitu, bagi saya nggak ada masalah,” ujarnya.

Dari rekapitulasi penghitungan suara nasional pilpres yang mencakup 33 provinsi dan luar negeri dengan total pemilih dalam DPT sebanyak 176.411.434, total jumlah golput mencapai 49.212.158 atau 27,77%. Sedangkan pada pemilu legislatif lalu, dari 171.265.442 pemilih yang tercatat dalam DPT, jumlah golput mencapai 49.677.776 suara (29, 0059 %). [fiq]

24
Jul
09

Jeirry : Jangan-jangan GolPut 49 juta Fiktif

Politik
24/07/2009 – 09:21
Jeirry: Jangan-jangan Golput 49 juta Fiktif
Mevi Linawati
Jeirry Sumampaow
(inilah.com/ Wirasatria)

INILAH.COM, Jakarta – Angka golput Pilpres 27%, turun dibandingkan dengan Pemilu 29%. Angka 49 juta jiwa golput dinilai sebagai angka fiktif yang dikeluarkan KPU dalam hubungannya dengan jumlah DPT.

“Jangan-jangan angka 49 juta angka golput itu sama dengan orang-orang waktu pileg. Yaitu pemilih fiktif yang artinya orang tersebut ada namanya, tapi tidak ada orangnya dan DPT ganda. Dan mereka memang tidak menggunakan hak pilihnya” tutur Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampaow kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (24/7).

Menurunnya angka golput ini dikhawatirkan memiliki keterkaitan antara partisipasi pemilih dengan DPT. Apalagi dalam 2 hari menjelang pemungutan suara, ada perubahan DPT. Jeirry pun menduga ada manipulasi DPT.

“Sebetulnya saya agak kaget golputnya hanya 27 persen. Saya kira itu 30 persen. Saya belum mendapat alasan yang memadai kenapa golput lebih rendah di Pilpres daripada Pileg,” katanya.

Padahal, jarak antara calon presiden dengan pemilih itu sangat jauh. Selain itu, secara faktual masa kampanye tidak terasa sampai ke kabupaten kota. Berbeda dengan pileg yang memang dalam setiap kabupaten kota itu ada calonnya. Sehingga Dari sisi mobilisasi, pemilih pileg lebih masif.

“Makanya saya heran mengapa angka golputnya kecil,” sebut mantan Koordinator JPPR ini.

Penggunaan KTP pun, kata Jeirry belum menambah hasil pilpresyang signifikan. Atau belum menjadi alasan kuat golput turun.

“Artinya tingkat partisipasi masyarakat yang lebih baik. Dan bukan keberhasilan KPU. Karena kegiatan sosialisasi dan menginformasikan DPT kepada masyarakat tidak dilakukan oleh KPU,” tandas Jeirry. [mvi/jib]

24
Jul
09

5 Tahun SBY Akan Dibayangi GolPut

Politik
24/07/2009 – 08:03
5 Tahun SBY Akan Dibayangi Golput
Vina Nurul Iklima
Boni Hargens
(inilah.com/Ferdian)

INILAH.COM, Jakarta – Dalam hasil rekapitulasi manual KPU, pemenang kedua setelah pasangan SBY-Boediono adalah golput, yaki sekitar 27%. SBY harus hati-hati, sebab selama kepemerintahan 5 tahun nanti, ia akan dibayang-bayangi golputers.

“Dengan posisi golput nomor dua, itu artinya SBY harus hati-hati dalam memerintah. Karena ia dibayang-bayangi oleh para golputers itu,” kata pengamat politik UI Boni Hargens kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (24/7).

Boni mengatakan meski SBY belum resmi menjadi presiden terpilih, tingginya angka golput itu menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap pilpres sangat rendah. Golput adalah pilihan bagi mereka yang mempertahankan ideologis terhadap proses pelaksanaan pemilu.

“Jadi ketika nanti ia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, harus hati-hati, karena ini bisa menimbulkan konflik populis. Kebijakan harus pro rakyat, jangan pro asing,” paparnya.

Untuk meredam konflik itu, lanjut Boni, adalah kontrol pemerintah SBY-Boediono nanti. SBY jangan sampai membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial.

“Yanng pasti kontrol gerak pemerintah, swadaya masyarkat, dan sosial budaya. Cuma kembali pada presiden. Parlemen harus kuat, tapi juga keberadaan oposisi sekecil apapun harus hati-hati, karena mereka juga bisa punya kontrol kuat di parlemen,” tandasnya. [ikl/jib]

24
Jul
09

Ngaku Dipelintir, SBY Nggak Jantan

Politik
24/07/2009 – 06:46
‘Ngaku Dipelintir, SBY Nggak Jantan’
Djibril Muhammad
Ibnu Hamad

INILAH.COM, Jakarta – Media dituding SBY telah memelintir pidatonya enam jam pasca ledakan di dua hotel mewah Jumat pekan lalu. Apa yang dilakukan capres incumbent itu dianggap tidak jantan, karena tidak mengakui apa yang disampaikan sebelumnya.

“SBY secara tidak langsung menyadari (kalau dirinya) salah ngomong,” sebut pengamat komunikasi UI Ibnu Hamad kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (24/7).

Dituturkan dia, jika pidato SBY dipelintir, maka yang ditampilkan di media berbeda dengan yang disampaikan sebelumnya. Sedangkan pidato tersebut dimuat oleh berbagai media cetak dan elektronik, bahkan secara langsung.

Selain itu dalam pidato SBY, tutur Hamad tidak hanya membicarakan bom, tapi juga pilpres. Bahkan beberapa bagian nadanya jelas-jelas menyerang para kontestan pilpres lain, yakni Mega-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

“Jadi kalau diputar ulang gampang, kelihatan sekali. Saya kira tidak dipelintir. Kalau sekarang mengaku dipelintir, bagian mana yang dipelintir,” tanya salah satu profesor termuda di UI ini.

Apalagi, Menurut Hamad, pernyataan SBY itu ditanggapi Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Sehingga benar jika pidato SBY tersebut tidak hanya bicara bom tapi juga pilpres.

Hamad justru menduga ada masalah dalam diri SBY dan beberapa orang disekitarnya. Sehingga disampaikan ke publik merasa dipelintir. Apa yang disampaikan SBY, lanjutnya tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan menambah masalah baru.

“Pernyataan SBY di Isra Mi’raj itu sudah bagus. Tapi tiba-tiba flash back,” ujar Hamad menyesalkan. [jib]

24
Jul
09

Mega-Prabowo : SBY Menang Tapi Curang

Politik
24/07/2009 – 07:11
Mega-Prabowo: SBY Menang Tapi Curang
Abdullah Mubarok
(inilah.com/ Wirasatria)

INILAH.COM, Jakarta – Rekapitulasi perhitungan nasional KPU telah ditutup dengan kemenangan SBY-Boediono yang mencapai 60,80%. Bagi kubu Mega-Prabowo, kemenangan pasangan nomor urut dua tersebut tidak didapat dengan cara yang benar.

“Namun, bisa diingat SBY menang dengan proses curang,” kata anggota timkamnas Mega-Prabowo bidang hukum, Arteria Dahlan kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (24/7).

Dijelaskan Arteria, pihaknya mencermati dan mengkritisi proses pemilu secara keseluruhan, yang sarat dengan pelanggaran. Dari awal sudah diajukan keberatan terkait daftar pemilih tetap (DPT).

DPT, lanjutnya, merupakan sumber data primer. Namun data primer tersebut sudah direkayasa. Manipulasi seperti ini tidak begitu signifikan di kota-kota besar, tetapi di daerah bisa jadi fiktif alias dikondisikan.

Karena itu, tutur Arteria dipastikan tim Mega Pro akan menempuh jalur hukum alias mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk masalah teknis pelaporan akan dibicarakan dengan capres Megawati Soekarnoputri terlebih dahulu.

“Apa yang saya ungkapkan ini bukan sekadar kata-kata. Kita mempunyai data dari laporan-laporan di berbagai daerah,” cetusnya.

Mengenai akan menandatangani hasil pilpres, Arteri mengaku dari awal saksi Mega-Prabowo tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi di Gedung KPU. Hari terakhir rekapitulasi saja, saksi-saksi Mega Pro walk out.

Selain itu, kata Arteria, capres Megawati pasti mengucapkan selamat kepada pemenang pilpres 2009. Tim Mega Pro tidak heran pasangan SBY-Boediono itu menang. Namun, yang perlu dicatat kemenangan itu melalui proses yang curang.

“Kita adalah petarung, siap kalah dan menang. Kita mempertahankan hak konstitusional. Semua kita lakukan. Ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ada gugatan perdata ke pengadilan negeri. Tetapi, ada satu titik jika kita kalah, maka dengan lapang dada kita akan memberikan selamat,” pungkasnya. [bar/jib]




Blog Stats

  • 2,006,326 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers