Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



26
Jul
09

Besok, JK-Win Akan Gugat Hasil Pilpres

Liputan 6 Liputan 6 – Senin, Juli 27

Besok, JK-Win Akan Gugat Hasil Pilpres ...
Liputan 6 – Senin, Juli 27Besok, JK-Win Akan Gugat Hasil Pilpres


Liputan6.com, Jakarta: Kubu Jusuf Kalla-Wiranto akan menggugat kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono melalui Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (27/7). Bila terbukti ada kecurangan secara sistematis dan masif, MK siap batalkan penetapan hasil pemilu presiden tersebut. Sedangkan kubu Megawati-Prabowo bahkan bersikap lebih keras, mereka tak hadir di acara penetapan kemenangan SBY [baca: Mahkamah Konstitusi Bersiap Terima Gugatan].

Kisruh pemilu ini berawal dari kecurigaan ada kecurangan sistematis, di antaranya melalui daftar pemilih tetap. MK pun telah bersiap. Kini, semua fasilitas dan tenaga MK telah siaga. Tinggal menunggu sang penggugat. Gugatan atas hasil pemilu presiden diterima hingga Selasa mendatang pukul 10.22 siang. Persidangan atas gugatan akan dilaksanakan mulai 4 Agustus mendatang. Selengkapnya simak di video.(GEN/ANS)

26
Jul
09

September 2012 : Badai Matahari Mengancam Bumi

Teknologi
26/04/2009 – 20:31
Badai Matahari Mengancam Bumi
Budi Winoto
(istimewa)

INILAH.COM, Jakarta � Bencana besar akan terjadi. Badai matahari akan menerpa bumi dalam waktu dekat. Saat badai menerpa, semua peralatan elektrik bisa rusak dan manusia kembali ke zaman kegelapan.

Laporan New Scientist edisi terbaru menyebut, ancaman itu bukan skenario ilmiah satu banding sejuta. Tapi ancaman itu sangat nyata, dan akan terjadi pada September 2012. Badai matahari dahsyat pernah terjadi pada pagi 1 September 1859.

Astronomer Inggris terkenal Richard Carrington yang sedang mengamati matahari, mendapati permukaan matahari terjadi suatu hal yang tidak biasa. Cahaya terang keluar dari permukaan matahari. Cahaya itu membentuk gumpalan besar saat menuju bumi. Hanya dalam tempo 48 jam kemudian mulai menerpa dan efeknya luar biasa.

Sebelum mencapai bumi, aurora terang muncul di langit malam. Saking terangnya, orang bisa membaca koran saat tengah malam. Di California sekelompok penambang bangun dari tidur, mengira hari sudah jajar. Padahal waktu itu baru jam 2 pagi.

Operator telegrap terkena sengatan lisrik, saat badai matahari menghantam.

Bumi layaknya dibasuh medan listrik sangat besar. Tapi pemulihan di zaman itu berlangsung sangat cepat.

Pada 1859, peralatan yang ada hanyalah mesin uap dan tenaga otot. Tapi di zaman modern sekarang, kehidupan semuanya ditopang oleh listrik. Padahal badai matahari bisa menyebabkan lonjatan tenaga lisrik hingga miliaran watt.

Yang lebih berbahaya transformer yang mengubah listrik ribuah volt menjadi 220v untuk rumah tangga akan meledak. Ribuan transformer akan rusak di semua negara.

Tanpa listrik, dunia bisa mengalami masa kegelapan. Pasokan air bersih yang menggunakan listrik akan berhenti. Komunikasi global akan rusak. Badai matahari juga bisa merusak jaringan GPS satelit yang semua penerbangan tergantung padanya.

Saat badai itu menuju bumi, akan diawali aurora paling spektakular. Namun dalam beberapa waktu kemudian, cahaya akan mencapai daratan dan listrik mulai padam. Selanjutnya semua jaringan telepon dan internet akan padam. Begitu juga TV terestrial dan satelit hilang sinyal.

Jadi apakah badai matahari benar bisa terjadi, dan mengapa kita perlu khawatir pada 2012? Pertama badai matahari pernah terjadi pada 1859. Pada 20 tahun lalu badai sangat kecil pernah merontokkan pembangkit litrik di timur laut Kanada dan membuat jutaan orang tanpa listrik. Selain itu ilmuwan menghitung naik turun aktifitas matahari terjadi selama tenggang 11 tahun.

Saat ini matahari memang sedang tenang. Namun solar maximum atau puncak aktifitas, diprediksikan akan terjadi pada 2012. Badai super besar kemungkinan bisa menyerang pada musim gugur, karena orientasi medan magnet bumi terhadap matahari membuat sangat berbahaya.

Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Pembangkit listrik cadangan harus disiapkan. Selain itu satelit baru juga harus diluncurkan untuk mengamati apa yang terjadi di matahari.

Tapi mungkin saja, badai matahari tidak terjadi pada 2012. Tapi pada 2023 akan kembali rawan karena daur solar maximum kembali terulang. Cepat atau lambat, badai itu pasti akan terjadi. Mungkin kita harus menyiapkan lilin, jika listrik pada akhirnya untuk sementara tidak tersedia. [E1]

26
Jul
09

Pertanian : Antisipasi Segera El Nino

Ekonomi
26/07/2009 – 09:59
Antisipasi Segera EL Nino!
Asteria
Anton Apriantono
(inilah.com /Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta – Kondisi cuaca dan iklim pada 2010 seiring datangnya badai El Nino, diperkirakan akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Pemerintah pun berupaya melakukan berbagai antisipasi di segala sektor. Apa saja langkahnya?

Menteri Pertanian Anton Apriantono mengakui, El Nino masih akan menggangu produksi gabah pada 2010 mendatang. Namun ia menilai, kondisi ini belum membuat Indonesia perlu melakukan impor beras, karena kekurangan produksi beras bisa dikompensasikan dari kelebihan produksi gabah 2007-2009. “Kita belum perlu melakukan impor beras. Produksi gabah selalu menunjukkan peningkatan,” kata kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/7).

Badai El Nino diprediksi akan mempengaruhi sektor perkebunan dalam negeri tahun 2010. Hal ini mengingat badai akan datang disertai udara panas, sehingga dikhawatirkan menimbulkan kemarau berkepanjangan, berlanjut pada mundurnya musim panen.

Namun Anton menilai, badai El Nino kali ini tidak terlalu mengganggu. Hal ini berdasarkan kondisi iklim tahun ini yang nyaris serupa dengan beberapa tahun terakhir, di mana musim hujan mundur, dan baru mulai pada November. “Oleh karena itu, dari sisi siklus, ancaman badai tersebut sebenarnya tidak terlalu mengganggu,” katanya.

Berdasarkan data Departemen Pertanian, tahun ini Indonesia akan mengalami surplus produksi beras sekitar 2,8 juta ton, dengan estimasi terburuk surplus 2,3 juta ton. Sementara Indonesia akan menghadapi kekurangan beras hanya pada Januari-Februari 2010 sebesar 1,6 juta ton.

“Sekarang saja masih lebih 2,8 juta ton. Belum termasuk kelebihan-kelebihan tahun sebelumnya. Jadi sudah terkompensasi walaupun nanti ada kekurangan,” pungkasnya.

Pemerintah hingga kini memang belum menyediakan anggaran khusus untuk mengantisipasi fenomena alam El Nino. Anggaran antisipasinya masih dimasukkan dalam alokasi tambahan kebutuhan APBN-P 2009 Deptan RI yang baru disetujui Komisi IV DPR RI.

Namun, pemerintah mengaku sudah menyiapkan sejumlah kegiatan, seperti sosialisasi dan penyebaran kalender tanam kepada petani yang diedarkan di semua kantor kecamatan. Kemudian optimalisasi fungsi lahan basah atau rawa saat airnya susut, untuk mensubstitusi lahan sawah yang kekeringan.

Pemerintah juga menyediakan varietas benih padi untuk lahan kategori ‘sangat rawan kemarau’, ‘rawan’ maupun ‘lahan yang bisa ditanami dengan keterbatasan air’. Selain itu juga memastikan kesiapan gudang-gudang milik Perum Bulog dan lumbung petani, agar bisa menyimpan pasokan padi dalam jangka lama sebagai cadangan nasional. Serta mengecek fungsi saluran irigasi, waduk di seluruh Indonesia, agar bisa digunakan dengan baik saat gelombang El Nino tiba.

Untuk mengantisipasi mundurnya masa panen akibat El Nino, Badan Urusan Logistik sudah melayangkan permintaan pada pemerintah untuk menambah pengadaan beras domestik hingga 4 juta ton. Jumlah ini naik 200 ribu ton dari rencana semula 3,8 juta ton.

Langkah lain yang dilakukan Bulog adalah meminta penambahan cadangan beras pemerintah sebanyak 500 ribu ton hingga total cadangan mencapai 1 juta ton. Sebanyak 200 ribu ton akan digunakan pada dua bulan terakhir 2009, sementara 800 ribu ton untuk kuartal pertama 2010. “Kalau biasanya stok beras di gudang Bulog tidak boleh kurang dari 3 bulan, untuk mengantisipasi El Nino, stok beras sekarang tidak boleh kurang dari 4-5 bulan,” tandasnya.

Mustafa menambahkan, realisasi pengadaan beras tahun ini lebih cepat dengan jumlah lebih besar ketimbang dua tahun sebelumnya. Produksi 2007 terhadap 2006 meningkat 4,98%, produksi 2008 terhadap 2007 meningkat 5,46%. Saat ini tingkat produksi beras 2009 baru mencapai 30-40%, sehingga masih ada peluang ditingkatkan. “Panen kita masih bagus, produksinya sedang kuat sehingga bisa ditambah,” ungkapnya.

Hingga 23 Juli 2009, pengadaan beras mencapai 2,98 juta ton dari kontrak 3,05 juta ton. Sedangkan stok beras yang saat ini dikelola Bulog sudah mencapai 2,6 juta ton. “Jumlah ini cukup untuk 8,92 bulan penyaluran rutin dengan kebutuhan beras nasional per bulan kurang lebih 300 ribu ton,” ungkapnya.

Badai El Nino ternyata juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha sawit Indonesia. Namun Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian Achmad Manggabarani menjelaskan, ancaman terhadap produksi sawit sebenarnya relatif lebih kecil, jika dibandingkan produksi tanaman lainnya. Menurutnya, kelapa sawit termasuk dalam tanaman tahunan yang tidak terpengaruh banyak oleh dampak kemarau. “Perubahan musim sangat terpengaruh pada tanaman musim, tapi kalau jenis tanaman tahunan tidak terpengaruh,” katanya.

Sedangkan dampak kemarau baru akan terasa pada tahun depan terhadap tanaman sawit sekitar 15% sampai 20%. Hal ini terkait prediksi El Nino yang akan datang pada kuartal 4 2009 mendatang.

Ia pun menyarankan agar para pengelola perkebunan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menekan dampak ancaman kemarau panjang, seperti melakukan sistem pemumpukan dan melakukan sistem pengairan. [P1]

26
Jul
09

Wisata Alam : Menikmati Kecantikan Goa Gong

Menikmati Kecantikan Goa Gong
Luar biasa! inilah pemandangan di dalam Goa Gong Pacitan.

Minggu, 26 Juli 2009 | 20:08 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Herpin Dewanto Putro

KOMPAS.com-Pintu besi di mulut Goa Gong, Pacitan, Jawa Timur, terbuka tanpa penjaga, Kamis (16/7). Tidak sabar rasanya ingin melihat isi goa yang diklaim sebagai goa terindah di Asia Tenggara itu.

Goa Gong terletak di Desa Bomo, Kecamatan Punung, Pacitan, sekitar 30 kilometer dari Kota Pacitan. Jika ingin menyingkat waktu, perjalanan ke goa tersebut dapat ditempuh melewati jalur utara, melalui Jalan Pacitan-Pringkuku.

Namun, jika ingin sedikit berlama-lama sambil menikmati keindahan Samudera Hindia dari atas bukit, perjalanan dapat ditempuh melalui jalur selatan yang menuju ke arah Pantai Teleng Ria. Perjalanan dapat ditempuh selama sekitar 45 menit melalui jalan yang berkelok.

Kamis siang itu, jam menunjukkan pukul 11.30 dan cuaca di depan mulut goa cukup panas. Begitu memasuki goa, udara lembap langsung terasa dan memaksa para pengunjung mengucurkan keringat. Seperti Tri Utomo, wisatawan asal Jambi, yang langsung melepas jaketnya ketika memasuki goa.

Setelah memasuki goa lebih dalam, barulah terlihat beberapa kipas angin berukuran besar yang dipasang di beberapa sudut goa. Namun, tetap saja udara di dalam goa masih pengap.

Goa Gong yang memiliki tujuh ruang dan empat sendang itu sudah dirancang untuk dapat dimasuki siapa saja. Tidak perlu khawatir jika tidak membawa peralatan khusus. Dengan membayar tiket masuk Rp 4.000, pengunjung dapat menikmati keindahan ornamen goa sambil menyusuri jalan setapak berpagar besi sepanjang lebih kurang 300 meter. Jalan yang terbuat dari semen itu dibuat memutar sehingga pengunjung dapat mengakhiri perjalanannya di titik keberangkatan.

Menurut Sumanan, seorang pemandu wisata, ornamen tertentu di dalam goa dapat menghasilkan bunyi sehingga goa itu dinamakan Gong. Beberapa pengunjung yang penasaran pun mencoba mengetuk-ketuk stalaktit dan stalakmit dengan kepalan tangan. Namun, tidak ada suara yang keluar.

Tanpa membawa senter, ruang-ruang di dalam goa sudah cukup terang. Lampu-lampu sorot berwarna-warni yang diletakkan di berbagai sudut menerangi seluruh stalaktit dan stalakmit yang menjadi daya tarik utama goa itu. Ornamen goa yang semula berwarna putih gading atau coklat kekuningan berubah warna menjadi merah, biru, kuning, dan hijau.

“Goa Gong sudah tidak alami lagi. Bahkan, bisa dikatakan rusak. Seharusnya, ornamen goa tidak perlu disorot dengan lampu-lampu seperti itu,” kata Direktur Mandira Tours and Travel Solo, Seno Hadi Prayitno. Lampu sorot yang memancarkan panas itu dapat mengurangi aliran air yang mengucur melalui stalaktit. Kelembapan alami juga semakin berkurang karena ada kipas angin.

Mulut goa juga ditempeli ornamen batuan cadas buatan yang dinilai semakin mengurangi kealamian Goa Gong . Di sebelah kanan mulut goa –masih di atas ornamen buatan– terpasang prasasti yang mencantumkan nama dua warga Desa Bomo yang menemukan Goa Gong tahun 1924 dan delapan warga lainnya yang membuka goa itu untuk umum tahun 1995.

Bagi warga Desa Bomo, keberadaan Goa Gong menjadi berkah karena memberikan tambahan penghasilan. Sebagian besar warga di desa itu membuka warung-warung makan dan minum di sekitar goa. “Saya biasanya membuka warung kalau akhir pekan atau musim liburan. Kalau hari biasa, sepi pengunjung,” kata Suparni, salah satu pemilik warung.

Namun, kios yang juga diminati para pengunjung adalah kios penjualan perhiasan dari batu hias, seperti batu akik, gelang dari batu pualam, dan batu-batu hias lainnya. Ada sekitar 25 pedagang yang sebagian besar berasal dari Desa Sukodono, Kecamatan Donorojo, Pacitan. “Harga beragam dari Rp 3.000 hingga Rp 300.000,” kata salah satu penjual batu hias, Yayan.

Kota seribu goa

Goa Gong hanya salah satu potensi wisata goa di Pacitan. Masih ada goa-goa lainnya yang menarik dan menantang untuk ditelusuri, seperti Goa Tabuhan, Goa Putri, Goa Kendil, Goa Pentung, dan Goa Somopuro. Ada sekitar 11 goa yang dikelola sebagai obyek wisata di Kabupaten Pacitan .

Jika Goa Gong dan Tabuhan cocok untuk wisata keluarga, Goa Luweng Jaran dan Luweng Ombo cocok untuk para petualang dan pehobi. Kedua goa itu memiliki lorong vertikal sedalam lebih 25 meter sehingga untuk memasukinya perlu menggunakan peralatan dan keahlian khusus. Meski harus bersusah payah untuk memasuki goa, rasa lelah pengunjung terobati dengan pemandangan ornamen goa yang masih alami dan memesona.

Ada pula goa yang tertutup untuk umum, yaitu Goa Song Terus, Song Gupuh, dan Song Kebak. Beberapa ilmuwan dari luar negeri sedang mengadakan penelitian di dalam ketiga goa itu. Sri Utami, perangkat Desa Wareng, Kecamatan Punung, Pacitan, mengatakan, di Goa Song Terus yang berada di wilayahnya sering ditemukan fosil-fosil manusia purba.

Goa Song Terus yang terletak di dekat Goa Tabuhan itu ditutup rapat dengan pagar besi . Salah satu papan peringatan yang dipasang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur mencantumkan sanksi penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp 100 juta jika terbukti merusak, mengubah, atau mengambil batu-batuan di dalam goa.

Geopark

Kekayaan potensi wisata alam di Pacitan itu mendorong Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk terus menggarap daerah ini menjadi daerah tujuan wisata yang potensial di Indonesia . Salah satu rencana yang belum terealisasi adalah mengubah daerah karst di Pacitan menjadi geopark atau taman wisata geologi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan rencana pembangunan geopark ini pada 2006. Dari total wilayah Pacitan seluas 1.389 kilometer persegi, seluas 91.830 hektar berupa tanah endapan zaman tua (meoson) dan 36.829 hektar merupakan batu kapur zaman tua . Namun, dari luas wilayah itu, belum jelas daerah mana saja yang akan dijadikan geopark.

“Untuk membuat geopark, perlu pengkajian yang sangat serius dan saat ini masih berlangsung,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Winarno Sudjas. Jika sudah terbangun, goa-goa yang ada di Pacitan saling terhubung menjadi satu paket wisata yang menarik. Jika lelah menelusuri goa, wisatawan memiliki pilihan untuk bersantai di 10 pantai yang ada di Pacitan.

Meski memiliki beragam potensi wisata alam yang menakjubkan, fasilitas pendukung pariwisata di Pacitan masih minim. Di Kota Pacitan hanya ada sekitar 11 hotel. Padahal, wisatawan perlu berlama-lama untuk menikmati seluruh potensi alam itu.  “Kurangnya investasi menjadi penghambat. Saya sangat berharap, banyak pihak yang tertarik untuk bersama-sama membuka Pacitan sebagai tujuan wisata baru,” kata Kepala dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, M Fathony.

26
Jul
09

PilPres 2009 : Wajar SBY-Boediono Tak Adukan Temuan

Pemilu – pemilihan presiden

Tak Adukan Temuan

Minggu, 26 Juli 2009 – 07:20 wib

Ajat M Fajar – Okezone

JAKARTA – Sikap kubu SBY-Boediono yang tidak meneruskan temuannya mengenai adanya selisih suara di beberapa daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah wajar, karena posisi SBY sudah menang.

Menurut pengamat politik Hermawan Sulistyo, sikap kubu SBY dinilai tidak salah karena posisi SBY sudah menang sehingga tidak perlu memprotes mengenai selisih suara tersebut. Sebab, hasilnya pun tidak akan mempengaruhi secara signifikan.

Selain itu jika penemuan tersebut dilaporkan ke MK justru nantinya akan memperkeruh suasana. “Tidak perlu protes karena akan memperkeruh suasana saja,” kata Hermawan saat dihubungi okezone, Sabtu (25/7/2009) malam.

Dia menambahkan, selain memperkeruh suasana apabila hal tersebut jadi dilakukan SBY-Boediono ditakutkan malah akan memperuncing keadaan. “Kalau mau jujur semuanya tidak ada yang tidak main curang,” ungkapnya.
(ram)

26
Jul
09

PilPres 2009 : DPD PDIP DKI Dukung Tolak Hasil PilPres

Pemilu – pemilihan presiden

Tolak Pilpres

Minggu, 26 Juli 2009 – 04:54 wib

Dadan Muhammad Ramdan – Okezone

JAKARTA – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi DKI Jakarta menegaskan untuk mendukung setiap setiap langkah kebijakan Partai yang digariskan Ketua Umum Partai dalam merespon dinamika politik yang terjadi.

Demikian ditegaskan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta dalam butir akhir rekomendasi Rakerda yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD, Adang Ruchiatna dan Erico Sotarduga.

Ketua DPP PDIP Bidang Eksternal Informasi dan Komunikasi Daryatmo Mardiyanto, dalam siaran pers Sabtu (25/7/2009) malam, menyebutkan dalam butir rekomendasi Rakerda, DPD DKI Jakarta juga menegaskan sikapnya terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden 8 Juli lalu yang mengandung banyak kelemahan dan kesalahan yang mengabaikan prinsip-prinsip dan substansi demokrasi.

Terkait itu, dalam butir pertama rekomendasnya, DPD DKI Jakarta menegaskan, menolak seluruh hasil Pemilu Presiden 8 Juli lalu yang ditetapkan oleh KPU.

Dalam butir berikutnya juga ditegaskan bahwa produk Pilpres 2009 dan turunannya cacat hukum, dan membuat supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat terancam kelangsungannya. “Upaya-upaya hukum harus terus-menerus diusahakan untuk menindaklanjuti berbagai masalah dan pelanggaran-pelanggaran selama proses Pemilu Presiden 2009,” kata Daryatmo.

Dia menambahkan dalam rekomendasi Rakerda juga menegaskan, PDIP sebagai partai yang konsisten memperjuangkan demokrasi di Indonesia akan bertindak esecara aktif untuk menghalau dan menghadang pihak-pihak yang berusaha ‘membonsai’ maupun ‘mengkebiri’ demokrasi di Indonesia.

26
Jul
09

PilPres 2009 : Massa Mega-Prabowo Tuntut Pemilu Ulang

Pemilu – pemilihan presiden

Tuntut Pemilu Ulang

Sabtu, 25 Juli 2009 – 16:17 wib

Insaf Albert Tarigan – Okezone

JAKARTA – Hanya beberapa jam setelah penetapan hasil Pemilihan Presiden 2009 selesai, puluhan orang yang mengaku pendukung Megawati-Prabowo melakukan aksi demonstrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum. Mereka datang dengan berjalan kaki dari arah Jalan Diponegoro di bawah guyuran hujan.

Sepanjang jalan, satu persatu mereka melakukan orasi secara bergantian yang intinya mengecam praktik kecurangan selama Pemilu. Dua orang peserta aksi juga tampak membawa spanduk bertuliskan “KPU jangan jadi antek SBY”.

Mereka leluasa orasi di depan KPU karena sejak penetapan hasil selesai, polisi melonggarkan pengamanan dan membuka kembali akses jalan yang sebelumnya ditutup total.

“Pemilu harus diulang. KPU telah melakukan banyak kecurangan. KPU, Komisi Penipu Ulung,” kata salah satu orator dari atas mobil pick-up yang dilengkapi pengeras suara.

Setelah puas berorasi sekitar 2 Jam, massa membubarkan diri dan kembali dengan tertib. ke arah Jalan Diponegoro dengan pengawalan oleh mobil Polisi. (hri)

26
Jul
09

Pilpres 2009 : 3 Organisasi Perempuan Tolak Hasil Pilpres

Tolak Pilpres

Jum’at, 24 Juli 2009 – 11:12 wib

Bugi Nurfajar – Okezone

JAKARTA – Sebayak tujuh orang perwakilan dari tiga organisasi perempuan menolak hasil Pemilu Presiden 2009. Mereka menilai Pilpres 2009 sarat rekayasa politik.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan perwakilan organisasi perempuan, yakni Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI), Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Perjuangan Pembebasan Spartan Tanah Air (Spartan), dan Berdikari.

“Kami menyerukan kepada masyarakat, terutama kaum perempuan, untuk bersama-sama menolak hasil pilpres,” ujar salah seorang perwakilan perempuan dalam pernyataan sikap di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2009).

Selain itu, mereka juga menuntut tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara hukum dan politis terkait penyelewengan suara pemilih, terutama suara perempuan.

26
Jul
09

Negara Kesejahteraan Menurut Al-Ghazali

MENURUT  “ AL-GHAZALI “

( Resume dari thesis DR. Deddy Ismatullah , SH , M.Hum )

Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik .

v  Di dunia Yunani kuno Socrates menyatakan dalam buku Republic tulisan Plato ( Rahman Zainudin , 1992 : 142 ) , diperlihatkan bagaimana cara membangun sebuah negara idaman yang akan memberi-kan kepuasan dan kehidupan yang baik bagi manusia ;  dengan  :

  • Digambarkan siapa saja dalam negara itu yang akan memainkan peranan yang menentukan ;
  • Apa tugas orang yang bertanggung-jawab tentang keamanan dan kemajuan negara itu ;
  • Terutama sekali siapa yang akan menjadi penguasa dalam negara itu .

Plato mempertanyakan ke tiga hal diatas , dan menjawabnya sendiri ( menurutnya ) , Aristoteles me-nurut Plato , mengatakan :

  • manusia apabila ia berada di dalam negara , dan hidup bernegara , karena manusia itu selalu mem-butuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya .
  • Karena itu dalam perimbangan antara warga negara dengan negara , negaralah yang diutamakan (negara yang primer ) . Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik , dengan sendirinya kepentingan warga negaranya akan demikian pula keadaannya ( Suhito , 1993 : 25 ) . Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut : colektivisme .

Jadi menurut Aristoteles , mengenai susunan dan hakekat negara atau masyarakat , adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan , suatu organisme yaitu susunan keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri , sehingga negara itu selalu mengalami timbul tenggelam , berkembang , pasang surut , bahkan kadang mati , sama halnya dengan keadaan manusia , binatang dan tumbuh-tumbuhan .

v  Pada zaman Romawi ( setelah Yunani ditaklukkan ) dalam beberapa hal mewaris saja dari pemikiran Yunani . Ilmu kenegaraan tidak berkembang , karena sistim ketata-negaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran , tetapi ditanam dalam praktek ketata-negaraannya .

Terdapat perbedaan pemikiran tentang negara  :

  • Kalau pemikiran Yunani lebih memperhatikan negara yang kecil , dan perhatian lebih ditujukan pada masalah-masalah politik , seperti masalah pemikiran dan filsafat tentang kehidupan berne-gara dan bermasyarakat , dan yang terpenting di antaranya adalah studi tentang bentuk negara yang terbaik dan yang tidak baik , tentang penguasa yang terbaik dan tidak baik ; serta hak dan kewajiban negara .
  • Dunia Romawi , bentuk pemerintahan adalah luas sekali , tanpa memperhatikan perbedaan yang terdapat antara rakyat-rakyat yang diperhatikan dari segi kebangsaan , agama , bahasa , warna kulit , dan sebagainya .  Perhatian lebih ditujukan pada masalah hukum dan administrasi yang su-dah pasti diperlukan untuk mengurus dan memerintah daerah yang luas , dan berpusat di Roma .

v  Zaman abad pertengahan , tidak banyak memberikan kesempatan terhadap pemikiran tentang negara dan hukum , serta ilmu pengetahuan lainnya .

  • Menurut Santo Agustinus , bahwa adanya negara di dunia tidak merupakan kejelekan , tetapi itu merupakan suatu keharusan ; dan yang terpenting adalah terciptanya suatu negara seperti yang di-cita-citakan dan diangan-angankan agama ( kristen ) – yaitu kerajaan tuhan .
  • Jadi sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memusnahkan perintang-perintang agama dan musuh-musuh gereja ( Syachran Basah : 123 dan Soehino : 51-52 ) . Nampak jelas disini , bahwa negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada dibawah gereja .
  • Hal ini dapat dipahami , karena dimasa itu Santo Agustinus lebih banyak harus bergulat dengan tantangan dari pihak lawan yang harus dijawab dengan penuh semangat .
  • Sebaliknya Santo Thomas Aquinas hidup dalam dunia keyakinan yang sudah mapan , tidak perlu lagi menghiraukan tantangan dari luar ; memberi kesempatan bagi manusia agar tujuan gereja dapat dilaksanakan , yang berarti bahwa negara harus menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketenteraman . Jadi tujuan negara itu memberi kemungkinan kepada ma-nusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi .  Disinilah letak kerjasama antara negara dan gereja .
  • Menurut pemikiran Thomas Aquinas tentang perimbangan kedudukan dan kekuasaan antara nega-ra dan gereja , dikatakan bahwa organisasi negara dipimpin oleh Raja mempunyai kedudukan yang sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh Paus .  Hanya saja , masing-masing orga-nisasi itu mempunyai tugas berlainan dimana kekuasaan negara adalah dalam lapangan kedunia-wian , sedang kekuasaan gereja dalam lapangan kerokhanian ( keagamaan ) .
  • Selanjutnya jika terjadi pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja akibat dari berbagai faham yang timbul di masyarakat , maka peranan gereja di Barat pada abad selanjutnya bahkan sampai sekarang semakin berkurang . Marsilinus ( 1270 – 1340 ) mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja , dimana negara berkedudukan lebih tinggi dari gereja . Karena negara adanya lebih dahulu daripada gereja , maka negara dapat membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang bersumber pada kekuasaan rakyatnya , yang bersifat mengikat dan dapat menjatuhi sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya . Sedangkan gereja tidak dapat berbuat seperti itu .

v  Persentuhan pemikiran Aristoteles sampai ke Eropa adalah sesudah perang salib , persentuhan Islam Sicilia di Italia ke Eropa dan Islam Andalusia , berakibat mereka mengenal kebudayaan Yunani , teru- tama ajaran Aristoteles . Sejak saat itu masuklah unsur rasio dan orang mulai berpikir secara rasional .

  • Bagi banyak sejarawan politik , Machiavelli dianggap sebagai pemikir modern pertama dalam ilmu politik , yang telah menunjukkan dengan terang dan tegas pemisahan antara azas-azas kesusilaan dengan azas-azas kenegaraan , yang berarti bahwa orang dalam lapangan antara moral dan agama maupun politik berdiri sendiri .
  • Sesuai sifat realitasnya Machiavelli mengatakan , bahwa azas negara itu adanya untuk kepenting-an negara itu sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat , meskipun dengan cara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksanaan pemerintahan dan melepaskan sama sekali segala pikiran-pikiran teologis , juga kesusilaan dan moral . Karena praktek dari pada kesusilaan dan moral sifat-nya adalah jauh sekali dengan praktek kenegaraan yang senyatanya . ( Soehino : 72 ) .

Ajaran ini oleh para pengamat politik , dinamakan ‘ ajaran tentang kepentingan negara ‘ .

  • Lain halnya dengan Thomas Hobbes dan Rousseau , semua mendasarkan ajaran kenegaraan me-reka atas paham organik ( F. Isjwara , 1980 : 156 ) , dimana kepentingan negara dipandang seba-gai organisme hidup atau sebagai pribadi , moral dan kesusilaan .
  • Dalam, abad ke 19 paham organis seakan-akan mengalami suatu kehidupan baru ( revival ) negara sebagai organisme moral bersifat ‘ metafisis idealistis ‘ ; dan dikemukakan oleh tokoh dari Jerman seperti Hegel , yang menganggap negara sebagai penjelmaan ekstern dari semangat moral ( moral spirit ) individu . Bagi Hegel , mendewakan negara sebagai lambang moralitas dalam bentuknya yang tertinggi , jadi negara benar-benar melambangkan kebebasan mutlak . Kebebasan yang tertinggi bagi seseorang , adalah dalam mengabdi kepada negara .
  • Karl Marx tidak mendewa-dewakan negara , baginya negara adalah alat dari kelas yang berkuasa , kelas yang menguasai alat-alat produksi untuk menindas kelas-kelas yang lain . Karen itu , diper-lukan kemenangan kelas yang tidak berpunya , dan setelah mereka menang mereka tidak akan me-merlukan negara lagi . Dalam situasi baru tanpa negara itu , setiap orang akan bekerja untuk kepentingan bersama sesuai dengan kemampuannya , dan setiap orang akan mengambil bagiannya dari milik bersama tadi sesuai dengan kebutuhannya . ( A. Rahman Zainuddin : 151 – 152 ) .

Negara bagi Marx , akan lenyap dengan sendirinya kalau di dalam masyarakat itu sudah tidak ter-dapat lagi perbedaan-perbedaan kelas , dan pertentangan-pertentangan ekonomi .

  • Paham Marx itu melahirkan kelas kapitalis untuk mendominasi tatanan sosial , meskipun bagi ke-lompok Marxis negara tetap merupakan suatu konsepsi sentral . Adanya kelas kapitalis semacam itu sangat berpengaruh hingga abad ke 20 ini di Barat , bahkan sampai merembes ke Asia dan be-nua lainnya .

( Paham liberal berakar dari pemikiran Hobbes , Locke , Rousseau , Montesque , Volteire , dll ) .

  • Kemudian muncul paham demokrasi seperti terdapat di Amerika Serikat dan Eropa Barat , yang berakar pada paham liberal . Paham ini terutama mendewa-dewakan perindividuan dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang dilaksanakan melalui perwakilan , serta kebebasan dalam bidang ekonomi yang membidani lahirnya kapitalisme dan penindasan maupun penjajahan .
  • Penjajahan merupakan semacam rebutan oleh negara-negara kapitalis ( untuk saling menguasai negara lain yang mempunyai sumber daya alam besar ) , yang hampir meliputi seluruh dunia . Setelah Perang Dunia II usai , pada pertengahan abad ke 20 kebanyakan negara-negara yang telah dijajah ( termasuk Indonesia ) , berusaha membebaskan diri dari negara-negara penjajah .
  • Pada akhir abad ke 20 ini pula negara-negara yang berpaham komunis mengalami perubahan besar-besaran , yaitu perpecahan negara-negara yang tergabung dibawah dominasi komunis akibat adanya pengaruh dari luar yang menganut paham keterbukaan dan reformasi di kalangan pucuk pimpinannya .

v  Dinamika perkembangan negara oleh pemikir zaman Yunani kuno , zaman Romawi , dan abad perte-ngahan , maupun renaicance di Eropa – ada mata rantainya dengan perkembangan pemikiran nega-ra di belahan dunia timur , yang diwakili oleh Al-Ghazali , Abi Rabi , Farabi , al-Mawardi . ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun . Pemikir Islam dimasa klasik yang istilah Barat mereka ada kesamaan menganut paham organik , yaitu suatu paham tentang hakekat dan asal mula negara yang kebera- daannya sudah tua , yang selalu populer di kalangan sarjana-sarjana ilmu politik hingga abad ini .

Pembentukan  Negara .

Kapan timbulnya suatu negara , bagaimana terbentuknya suatu negara , dan hal lain pemikiran tentang negara tidaklah bersamaan dengan adanya hukum . Pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur mulai adanya negara . Jauh sebelum ada pemikiran tentang negara dan hukum , negara telah ada lebih dahulu .

Babilonia , Mesir , dan Assyiria sekitar abad ke 18 Masehi dengan pemerintahannya yang sangat ab-solut , karena hanya orang-orang tertentu yang berkuasa sedang yang lainnya ( masyarakat ) hanya tunduk apa dasar kekuasaan penguasa itu , dan lain sebagainya . Pada waktu itu orang tidak mempu-nyai ketegasan ( keberanian ) untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas .

v  Terbukanya pemikiran di kalangan pemikir tentang asal mula terbentuknya negara , terutama di dunia Islam zaman klasik Bani Abbas . Hasil pemikiran tidak lahir dengan sendirinya , tetapi senantiasa mempunyai kaitan historis dengan pemikiran yang berkembang sebelumnya dan mempunyai hubung-an dengan pemikiran yang ada pada masanya , seperti peradaban intelektual , kemajuan di bidang eko-nomi , dan keberhasilan dalam penataan sosial . Kemajuan di bidang peradaban intelektual , ekonomi dan sosial , merupakan ciri-ciri dunia Islam pada abad ke 12 . Masa Bani Abbas adalah masa pem-bentukan dan perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam . Di masa Bani Abbas inilah perhatian kepada ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani memuncak , terutama di zaman Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun . Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat didatangkan dari Byzantium dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab . Kegiatan penterjemahan buku-buku ini berjalan kira-kira selama satu abad . “ Bait al-Hikmah “ yang didirikan Al-Makmun selain sebagai pusat pen-terjemahan juga merupakan lembaga akademia yang mempunyai perpustakaan . Di antara cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan ialah : ilmu kedokteran , matematika , optika , geografi , astronomi , se-jarah filsafat ( Harun Nasution , 1985 : 70 ) . Para penguasan Bani Abbas juga memberi peluang yang besar untuk mengadakan berbagai kegiatan diskusi ilmiah dalam berbagai ilmu di istana , sehingga kegiatan ilmu berkembang , para ulama dan tokoh intelektual muncul bersamaan dengan pemikiran dan hasil kajian mereka , di bidang agama , filsafat , maupun sains yang sedang berkembang pesat .

Dalam kaitan tersebut di atas , bagaimana ajaran Plato maupun Aristoteles ( J.H. Rapar ) terus berpengaruh terhadap pemikir Islam meskipun kadar pengaruhnya bervariasi .

  • Dimulai dari pemikiran Plato , baginya negara itu muncul karena adanya kebutuhan dan keingin-an manusia yang beraneka , dan menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi ke-butuhannya . Masing-masing individu secara sendiri-sendiri tidak mungkin dapat memenuhi kebu-tuhannya , karena itu sesuai kecakapan masing-masing setiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerjasana untuk memenuhi kepentingan mereka bersama . Kesatuan mereka ini yang kemudian disebut masyarakat atau negara .
  • Bagi Aristoteles , asal mula negara dan perkembangan negara – dikatakan negara karena adanya penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar , kemudian kelompok bergabung lagi menjadi desa , dan desa bergabung lagi hingga seterusnya timbul negara ; yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis . Desa yang sesuai kodratnya adalah desa yang bersifat geneologis , yaitu desa yang berasalkan keturunan . Karena manusia merupakan makhluk sosial ( zoon politikon ) , maka tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara . Dasar negara adalah keadilan , sehingga kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan un-tuk dapat mencapai kebahagiaan ( terpenuhinya atas kebutuhan materi tersebut ) . Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna – di dalam dan karena persekutuan negara .
  • Sebagaimana Plato dan Aristoteles , Ibn Abi Rabi’ berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan . Untuk memenuhi kebutuhannya manusia berhajat kepada orang lain , karena ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri ; sehingga timbul saling ketergan-tungan antara sesama manusia . Kondisi itu mendorong manusia untuk saling membantu , ber-kumpul dan menetap di suatu tempat , dan lahirlah kota-kota .

Menurut Ibn Abi Rabi’ , terdapat beberapa hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia , dan dalam memperolehnya memerlukan ( bantuan / kerjasama dengan ) pihak lain  :

  1. Kebutuhan pangan yang membuat manusia terdorong untuk bekerja ;
  2. Kebutuhan sandang untuk melindungi diri dari gangguan udara panas / dingin , atau angin ;
  3. Kebutuhan papan / tempat tinggal yang aman dari ancaman bahaya ;
  4. Kebutuhan reproduksi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia ;
  5. Kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menjaga kelangsungan hidup tetap sehat .

Manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu , karena untuk mendapatkannya diperlukan pengetahuan serta ketrampilan di berbagai bidang .

Tidak berbeda dengan Plato dan Aristoteles yang berpangkal pada faham ketuhanan , namun se-bagai muslim Ibn Abi Rabi’ tidak terlepas dari pengaruh Islam ( Abi Rabi : 404 ) ia juga mema-sukkan faham ketuhanan dalam teorinya tentang proses terbentuknya kota atau negara , yakni  :

  • Pertama , kecenderungan untuk berkumpul dan bermasyarakat itu adalah watak yang dicip- takan Tuhan kepada manusia ;
  • Kedua , Tuhan telah meletakkan peraturan-peraturan tentang hak dan kewajiban masing-ma-sing anggota masyarakat sebagai rujukan yang harus dipenuhi , dan peraturan-peraturan itu tercantum dalam kitab suci Al-Qur’an .
  • Ketiga , Allah juga telah mengangkat penguasa-penguasa yang bertugas menjaga berlakunya peraturan-peraturan Tuhan bagi rakyat .
  • Kemudian bagi Farabi , asal terbentuknya negara adalah sebagaimana menurut Plato , Aristoteles, dan Ibn Abi Rabi’ – bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat . Karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain .

Namun menurut Farabi , terdapat tiga macam  ‘ masyarakat yang sempurna ‘ , yaitu  :

1.  Masyarakat sempurna besar , adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerjasama ; atau dengan nama lain perserikatan bangsa-bangsa .

2.  Masyarakat sempurna sedang , adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni satu wilayah bumi ini ( Munawair Sjadzali : 51-52 ) ; atau dengan nama lain negara nasional .

3.  Masyarakat sempurna kecil , adalah masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota ; atau dengan nama lain negara kota .

Tetapi Farabi juga menanggapi bahwa tiga macam pergaulan sosial tersebut , tidak merupakan masyarakat-masyarakat yang sempurna , karena tidak cukup berswasembada dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya , baik kebutuhan ekonomi sosial , budaya , dan spiritual .

  • Seperti halnya para pemikir terdahulu , al-Mawardi mengatakan bahwa asal mula terbentuknya negara adalah berawal dari ketidak berdayaan manusia sebagai makhluk sosial , yang tentu me-merlukan bantuan orang lain  – sehingga dalam teorinya ia memasukkan unsur-unsur agama .

Al-Mawardi berpendapat , Allah menciptakan manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuh-annya sendiri tanpa bantuan orang lain – agar manusia selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta dan pemberi rezeki manusia .  Karena itu pula manusia membutuhkan-Nya serta memerlukan perto-longan-Nya . Jadi sebab lahirnya negara , adalah hajat manusia untuk mencukupi kebutuhan mere-ka bersama , dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan ten-tang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain . ( Munawir Sjadzali : 60-61 )

  • Sejalan juga dengan para pemikir politik sebelumnya tentang pembentukan negara , Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri ka-rena beberapa faktor  :

1.  Kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia ( kebutuhan hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga untuk meneruskan keturunan ) .

2.  Kebutuhan saling membantu penyediaan bahan makanan , pakaian , dan pendidikan anak .

( Munawir Sjadzali : 74 )

Al-Ghazali lebih mengedepankan soal kebutuhan hidup yang menjadi unsur utama bagi timbulnya negara . Kebutuhan hidup itu selain soal keturunan , juga soal tempat tinggal seperti dijelaskan dalam Ihya Ulum al-Din – juz II yaitu : amatilah dengan seksama pada awal berdirinya suatu negara didasari oleh kebutuhan makanan , pakaian , dan tempat tinggal . Lalu tercipta berbagai lapisan masyarakat pekerja dengan bakat kemampuannya masing-masing .

Al-Ghazali juga memberikan ilustrasi bahwa ekonomi ( iktishad ) merupakan faktor ketiga bagi beridirinya suatu negara .

Bagi Al-Ghazali terbentuknya negara mempunyai tujuan , dan tujuan manusia adalah iden-tik dengan tujuan negara . Karena itu untuk mengetahui terbentuknya negara , harus lebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia . Tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan abadi , yaitu kebahagiaan abadi setelah manusia itu mati . Jadi bukan kebahagiaan abadi yang bersifat di alam dunia . Kebahagiaan abadi tersebut , hanya dapat diperoleh dari tuntunan agama ( yang di Eropa diikuti oleh Thomas Aquinas pada abad ke 13 ) .

Dalam konteks ini , tugas negara yaitu : membuka atau memberi kesempatan dan keleluasa-an bagi warganya agar tuntunan dari agama dapat dilaksanakan . Untuk itu negara harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing manusia ( warga nega-ranya ) dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman. Jadi negara itu memberi kemungkinan kepada manusia ( warga negaranya ) agar dapat mencapai kebahagiaan abadi . Disinilah letak perlunya kerjasama antara ulama dengan negara .

U n s u r – u n s u r   N e g a r a .

Yang dimaksud unsur-unsur negara dalam pandangan Al-Ghazali : adalah bagian-bagian yang  menjadikan negara itu ada . Dengan lengkapnya unsur-unsur negara , maka lengkaplah negara bagai-kan bangunan yang bertiang lengkap . Negara itu terdiri dari beberapa unsur , sebagai berikut  :

1) W i l a y a h  N e g a r a

Bagi Al-Ghazali wilayah negara pada waktu itu dimana ia bertempat tinggal dalam wilayah Bani Abbas ; bahwa untuk menguasai wilayah , kekuasaan para pendiri daulat Abbasiyah muncul di pang-gung sejarah menggantikan Bani Umayyah yang telah berkuasa hampir satu abad , saat terbunuhnya Khalifah terakhir Marwan II . Dengan demikian Dinasti Saljuk pada awal sebelum mempunyai wila-yah kekuasaan , mendapat ijin untuk mendiami wilayah Jundi ( jund ) sebuah wilayah dekat Bukhara .

Kemudian keberadaan wilayah menurut Al-Ghazali sangat diperlukan untuk terbentuknya negara . Orang Abbasiyah pada masa lampau menaklukkan wilayah negara ( Dawlah ) Bani Umayyah , orang Saljuk harus menaklukkan Merv ( Ibukota Khurasan ) dari kekuasaan negara ( Dawlah ) Ghaznawiyah ( 428 H / 1037 M ) . Orang Israel harus berperang melawan bangsa Palestina dan Qanaan untuk mem-bentuk negara , dan begitu seterusnya . Yang dapat kita fahami dari Al-Ghazali , yang dikatakan dengan ‘ misahah ‘ untuk dapat membagi secara adil dan merata atas tanah-tanah kepada rak-yat atau warga negara . Bukan hanya menjamin warga negara terhadap keamanan negara , tetapi sudah ada kepastian bahwa  wilayah yang dikuasai oleh negara ,  untuk menjamin stabilitas politik da-

lam wilayah yang diperintah oleh suatu pemerintahan .

2) P e n d u d u k  N e g a r a

Analisa deskriptif mengenai penduduk , Al-Ghazali berpendapat bahwa rakyat sangat diutamakan dari unsur-unsur negara , dan untuk membuat rakyat senang dan rela sesuai dengan tuntunan agama dan kehendak agama . Al-Ghazali mengutip apa yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW , kepada para sahabatnya :  “ bahwa sebaik-baik umat Muhammad , adalah orang-orang yang saling mencintai , dan seburuk-buruk umat adalah orang yang saling membenci atau di antara mereka saling mengutuk antara yang satu dengan yang lainnya “ ( Al-Ghazali : 173 ) .

Dalam konteks hadits tersebut di atas , rakyat mendapat perlindungan yang besar dari penguasa tanpa membedakan agama , ras , dengan dibentuknya organisasi aljundiyah yaitu angkatan bersenjata untuk melindungi rakyat dari gangguan-gangguan di masyarakat , dan dapat mem-

perkokoh kedaulatan dan kedudukan pemerintah ( Zainal Abidin Ahmad ) .

3) P e m e r i n t a h  N e g a r a

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan kepu-tusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya . Keputusan-keputusn ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain . Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara ( Miriam Budiarjo , 1986 : 44 ) .

Bermacam-macam kebijaksanaan kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sam-bil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat . Pemerintah terdiri dari orang-orang tertentu dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan pada waktu tertentu dalam sejarah .

( Carlton 1980 : 56 )  Bagi Al-Ghazali , pemerintah untuk mengatur negara dan masyarakat , me-

nyelesaikan persengketaan atau perselisihan antara negara ( Al-Ghazali , 1994 : 149 )

4) K e d a u l a t a n  N e g a r a

Di dunia Timur abad pertengahan seperti halnya Al-Ghazali , al-Mawardi juga sependapat bahwa ke-mutlakan kekuasaan Tuhan yang sudah dituangkan dalam syari’ah, maka berarti kekuasaan negara ha-rus bersumber pada syari’ah itu sendiri . Syari’ah mempunyai posisi sentral legitimasi terhadap reali- tas politik ( al-Mawardi , 1937 : 20 ) negara merupakan instrumen untuk merumuskan misi kenabian guna memelihara agama itu dan mengatur dunia . Negara itu sendiri diperlukan untuk sebagai alat ke-hidupan (Al-Ghazali : 154) bersama warga masyarakat yang diikat atas dasar solidaritas bersama , un-tuk bersama-sama dan secara sendiri-sendiri berlomba melakukan kebajikan-kebajikan kemanusiaan sesuai dengan perintah Tuhan . Dengan demikian , fungsi negara menjadi sekadar alat bantu yang diperlukan untuk menegakkan syari’at . Tetapi alat bantu itu tidak boleh keluar dari kerangka hukum Tuhan itu sendiri . Dalam hal ini , kedaulatan yang dimiliki oleh setiap manusia ( rakyat ) itu haruslah mengikuti standar yang ditentukan oleh hukum ( kedaulatan Hukum ) yang telah di-tentukan Tuhan . Karena kedulatan rakyat itu hanyalah merupakan cermin dari kedaulatan yang hakiki , yaitu Kedaulatan Allah SWT .  Konsep demikian itu sama sekali berbeda dengan kon-sep teokrasi ( Jimli Asshi-ddiqie , 1955 : 22 ) warisan bangsa Eropa abad pertengahan , yang mewu-judkan gagasan kedaulatan Tuhan dalam sistem kependetaan yang menyatu dengan kekuasaan para raja . Seperti halnya dalam konsep Islam , teokrasi Barat pun menganggap Tuhan sebagai sumber-sumber pemegang kedaulatan , tetapi teokrasi Barat menjelmakan kedaulatan Tuhan kedalam diri raja atau jabatan kepala negara  .

Bahkan pada perkembangan di abad pertengahan , kekuasaan kepala negara atau raja itu sendiri me-nyatu dengan konsep kependetaan dalam agama nasrani , sehingga teokrasi melahirkan sistem yang absolut . Hukum Tuhan dijalankan oleh raja / pendeta atau nama Tuhan yang mutlak , karena itulah perkembangan selanjutnya istilah teokrasi di zaman modern digambarkan sebagai kejahatan-kejahatan dan kengerian yang dilaku kan atas nama Tuhan .

Akibatnya , konsep negara Islam sendiri harus turut merasakan penderitaan , akibat implikasi yang menyertai penggunaan istilah yang menyerupai konsep teokrasi dalam kedaulatan itu .

H a k e k a t   N e g a r a

Sebagaimana Aristoteles , Al-Ghazali berpendapat ( Al-Ghazali , t.t. : 85 ) ; yakin dengan obser-vasi akan dapat memperkuat pandangan mengenai hakekat negara sebagai suatu organisme sosial yang se-nantiasa berkembang . Observasi juga memperlihatkan kebenaran argumentasi , bahwa hakekat negara adalah baik apabila memperbanyak kesempatan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi da-lam politik. Kebenaran yang etis ini tidak berasal dari spekulasi yang dibuat-buat , melainkan berasal dari negara yang bijak . Negaralah yang mempunyai kebijakan , mempunyai wewenang dengan arif untuk me-nindak warga negaranya bila melanggar peraturan negara sesuai dengan hukum ( Syari’ah ) yang berlaku .

Tegaknya Suatu Negara

Kalau kita kembali ke masa klasik , terutama di dunia Islam Timur Tengah yang geografisnya be-rupa padang pasir yang sangat luas , kita dapati sering terjadi perebutan kekuasaan antara satu negara de-ngan negara sultan atau kepala negara dan amir atau syah . Kehidupan Al-Ghazali penuh diwarnai oleh perebutan kekuasaaan dan saling menjatuhkan antara sesama kelompok dalam istana yang berpusat di Baghdad . Dengan terjadinya perebutan kekuasaan , akan menggoyahkan tegaknya suatu negara .  Hal se-macam ini , oleh Al-Ghazali dikatakan : bahwa dalam suasana kacau dimana keadaan negara lebih labil , maka demi kepentingan rakyat banyak dan untuk mengantisipasi meluasnya pertumpahan darah sesama masyarakat Islam , dibenarkan semacam kudeta perebutan kekuasaan .

Pendapat ini didukung oleh al-Mawardi ( al-Mawardi : 14 ) , bahwa pemerintahan seorang amir yang me-rebut kekuasaan adalah sah , apabila memerintah sesuai dengan hukum Islam . Gagasan seperti ini ber-kaitan dengan apa yang bersumber pada ‘ doktrin darurat ‘ seperti dikemukakan oleh Al-Ghazali , yang berpendapat bahwa tirani seorang Amir yang berebut kekuasaan itu lebih baik daripada kekacau-balauan .

Kemudian Al-Ghazali dalam kondisi yang dialaminya itu lebih mempunyai kedekatan yang lebih realistis dalam kepentingan tegaknya suatu negara . Ia lebih mengutamakan kepentingan umum ( masyarakat ) sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pada zamannya . Untuk melakukan hal tersebut , ia memakai prinsip hukum tentang Maslahat , yaitu hal yang dilarang dapat dihalalkan apabila dikehendaki oleh kepentingan umum . Kaum Muslimin membutuhkan seorang penguasa untuk membela tanah air , memelihara keamanan , menghukum orang yang bersalah , melaksanakan hukum keluarga , menjamin transaksi-transaksi komersial dalam kehidupan sipil , mengangkat hakim pembantunya di daerah-daerah , atau wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan ( Al-Ghazali : 266-267 ) . Mengingat kebutuhan-kebutuhan itulah Al-Ghazali menerima de facto penguasa-penguasa militer yang meraih kekuasaan melalui kekuatan ( al-Ghalaba ) ( Mumtaz Ahmad , 1994 : 94 ) .

Luas atau Batas Wilayah Negara .

Luas wilayah dan kawasan yang dapat dikuasai negara , menurut pendapat Al-Ghazali juga diten-tukan kekuatan ( Syawkah ) yaitu kekuatan militer dan kekuatan ekonomi yang sangat berpengaruh pada strategi pemerintahan pusat dan strategi siayasah politik . Kekuatan pemerintah pusat akan berakibat pada pemerintahan lokal akan tunduk . Dalam kondisi tersebut , luas wilayah dan kekuasaan memiliki otoritas dan martabat yang tinggi . Upaya untuk meretorasi barid ’ yaitu layanan informasi terpusat yang memberi hak kepada pemerintah pusat untuk menjaga biaya-biaya atas peristiwa-peristiwa yang dialami gubernur-gubernur lokal , serta usaha kontrol kasus-kasus keseharian . Barid – kemudian di lembagakan . Kemudian sultan-sultan Saljuq bergantung pada kekuasaan mereka yang semakin luas dan mobilitas tinggi untuk me-lumpuhkan setiap pemberontakan yang akan muncul , kerajaan meluas sejalan dengan kekuatan militer dan kekuatan ekonomi .  Dengan demikian bagi Al-Ghazali , kekuatan pemerintah pusat sangat diten-tukan untuk mengatur pemerintahan yang terdapat di wilayah-wilayah atau lokal . Kekuatan eko-nomi dan militer dapat memaksakan kehendak pemerintahan pusat kepada para gubernur , agar tidak memberontak , dan menindak dengan tegas apabila ada gubernur daerah membangkang . Akan tetapi , apabila pemerintah pusat lemah , maka akan terjadi pemberontakan dimana-mana yang berakibat kepada goyahnya stabilitas keamanan .  Pemerintah lokal yang memberontak , akan mudah mendirikan negara baru , serta melepaskan diri dari pengaruh pemerintah pusat .

PEMERINTAHAN  NEGARA  DALAM  PEMIKIRAN  AL-GHAZALI

Bentuk Pemerintahan

Kalau melihat pada sejarah perkembangan bentuk-bentuk pemerintahan di masa Islam Klasik , terutama dalam pemikiran-pemikiran politik Islam , bahwa sejak Dawlah Islamiyah sampai ke Dawlah Abbasiyah sudah berbentuk monarki , yaitu jabatan-jabatan kepala negara turun-temurun . Dalam hal se-macam itu yang sudah dialami oleh Al-Ghazali , bahkan ia juga pernah menjabat Hakim Agung ( Gadli al-Qudroh ) mengesahkan pemerintahan yang ada pada waktu itu . Jadi , kriteria-kriteria yang menen-tukan tindakan kerajaan atau republik , ialah cara dalam hal menunjuk kepala negara . Apabila suatu sistem pemerintahan yang ditunjuk berdasarkan azas turun-temurun , maka bentuk peme-rintahannya ialah kerajaan ( monarki ) . Apabila dengan cara-cara musyawarah , maka bentuk pe-merintahannya ialah republik . Juga klasifikasi dua bagian ( tentang jumlah orang yang memegang kekuasaan & apa yang sebenarnya menjadi tujuan pemerintahan / pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara itu ) maupun tiga bagian ( tiga bentuk pemerintahan yang baik & tiga bentuk pemerintahan yang buruk ) Aristoteles yang terdapat dalam pemikirannya itu , tidak dapat diikuti perkembangan-perkem-bangan baru dalam sidang struktur pemerintahan pada abad ke 20 ini .

Tujuan  Pemerintah

Sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan , pemegang kekuasaan negara harus memiliki : kekuasaan militer , legislatif dan keuangan . Disamping kekuatannya juga diilhami oleh teori Montesquieu ( Trias Politika ) yaitu kekuasaan eksekutif , legislatif , dan yudikatif ( Pamudji , 1985 ; 3-4 )

Menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya yang terkenal Coparatife a Government ( Pamudji , hal 5) pemerintahan harus mempunyai  :

  • Kegiatan terus menerus di wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung ( State ) ;
  • Pejabat yang memerintah ( The Duty ) ;
  • Cara , metode , serta sistem ( manner , Methode and system ) ; dan
  • Terdapat warga negaranya .

Dalam kaitan itu perlu kiranya diungkapkan kembali beberapa definisi pemerintahan Imamah atau Khilafah dalam pemikiran politik Islam Klasik , untuk menyamakan visi dalam menelaah kem-bali akan tujuan dari pemerintahan itu sendiri .

Pertama , Imamah dalam konsep Al-Mawardi ( al-Mawardi ; 5 ) : adalah pemerintahan yang berkedu-dukan bagi pengganti Nabi untuk memelihara agama dan mengatur pemerintahan .

Kedua , Khalifah menurut Ibn Khaldun ( Yusuf Musa ; 173-174 ) : adalah suatu pertanggung-jawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara kepada kepentingan akhirat . Pada hakekatnya pemegang jabatan Khalifah ( pemerintah ) sebagai peng-ganti diri Nabi dalam menjaga agama dan mengatur tugas dalam pemerintahan ( masalah keduniaan ) .

Ketiga , Imamah dalam konsep Al-Ghazali ( Yusuf Musa ; 173-174 ) : mengemban tugas pengganti diri Nabi , pemimpin salat , seperti yang terjadi pada diri Abu Bakar yang memimpin salat ketika Nabi sakit . Khilafah bagi Al-Ghazali sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang merupakan hamba pilihan Tuhan , dengan kedudukan sebagai orang suci atau muqaddas ( Al-Ghazali hal 126 ) , merupakan bayang-an Allah di bumi , hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat mana pun untuk taat mutlak kepada-nya , dan melaksanakan perintahnya .

Bila ketiga definisi tersebut diringkas , kita dapat memahami tujuan sistem pemerintahan , yaitu :

  1. Tujuan utama adanya Imamah , ialah untuk melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya dengan ikhlas serta patuh , dan  menghidupkan sunnah  serta  memerangi bid’ah ,

agar seluruh warga negara dapat dengan baik melakukan ketaatan kepada Allah .

  1. Tujuan kedua dari pemerintahan , memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi , mi-salnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak , mengusahakan terselenggaranya ketertiban , keamanan , dan ketentraman . Dan hanya pemerintah , merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kemakmuran bersama . Demi kepen-tingan negara ,  maka untuk mempersatukan negara dari kekacauan dan perpecahan ,  harus memiliki

kekuatan militer , legislatif , dan keuangan .

Untuk mencapai hakekat dari tujuan pemerintahan , menurut Al-Ghazali – pemerintah harus membentuk masyarakat dalam ikatan perdamaian agar tercipta literatur . Tidaklah akan tercapai keadilan kalau tidak ada peraturan .

Adanya peraturan yang disebut hukum akan mengatur serta mengukur perbuatan manusia yang diadakan oleh pemerintah dalam suatu negara . Penguasa harus pandai memainkan peranan , terutama mengatur strategi pemerintahan yang kuat , mengokohkan kerjasama dengan pemerintahan pusat .

( Al-Ghazali ; 1236 ) .

Tujuan pemerintahan dalam konsep Al-Ghazali ini sifatnya universal , artinya tidak terbatas hanya individu-individu yang Islam , tetapi juga lebih menekankan kepada semua warga negara dalam wilayah kekuasaan Islam , tanpa membedakan agama , ras , dan sebagainya . Warga negara mempunyai tanggung jawab atas urusan kenegaraan , dengan demikian pemerintah semacam inilah yang secara sah dapat mengemban urusan negara ( Al-Ghazali ; 126 ) .

Jelaslah apa yang dinukilkan oleh Al-Ghazali , bahwa tujuan pemerintahan adalah tiada lain hanya untuk kepentingan kebaikan dan kesejahteraan umum .  Penguasa atau seorang penguasa tidak mem-punyai kewibawaan di mata rakyatnya . Seseorang yang mempunyai pengalaman di wilayah yang di-kuasainya dan ia bermaksud meminta penilaian rakyat banyak , maka sesuatu yang pertama kali disam-paikan kepada mereka adalah wibawa dan kepiawaian dalam memerintah .

Dasar-dasar  Pemerintahan

Dasar pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu negara , fal safah hidup dan konstitusi yang membantu sistem pemerintahannya ( Ibnu Kencana Syafi’i , 1992 : 27 ) .

Pemerintahan negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sama sekali satu sama lain , yang ber-kembang sesuai situasi dan kondisi setempat . Pembicaraan mengenai sistem pemerintahan suatu bangsa , tidak boleh terpancang pada ide umumnya saja ; apakah pemerintahan itu berbentuk otoriter atau perwa-kilan kerajaan , ataukah republik , demokrasi ataukah diktator . Karena harus mencakup pula sistem eko-nomi , sistem moral , sistem kemasyarakatan , dan beberapa sistem lain , terutama yang berhubungan de-ngan keadaan damai dan perang . Agama dan ilmu serta lainnya , semuanya harus dapat menyempurnakan pengertian sistem pemerintahan secara utuh dan menyeluruh .

Sebagai contoh , Inggris dan Amerika sama-sama negara demokrasi , akan tetapi bentuk pemerintahan di Inggris berbeda dengan di Amerika . Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Inggris , tidak seperti hubungan pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagian di Amerika . Begitu juga nilai moral yang ada di kedua negara tersebut tidaklah sama . Perbedaan-perbedaan logis itu sudah tentu bersumber pada sejarah bangsa , pelbagai kondisi dan peristiwa yang dilalui dan mewarnai .

Demikian pula perkembangan bentuk pemerintahan ini , dapat dilihat pada dasar pemerin-tahan Islam . Gagasan umum terletak pada satu dasar yaitu Al-Qur’an dan Hadits .

Pengaruh eksternal dalam beberapa abad selalu berkembang . Perkembangan itu berjalan sesuai dengan bermacam-macam kondisi lingkungan yang timbul pada suatu masa , terutama bersifat menggoncangkan , seperti pemberontakan yang memang berlangsung dalam kemaharajaan Islam .

Jika ingin digambarkan dasar pemerintahan Islam secara gamblang , sehingga mudah dipahami oleh generasi sekarang , mau tidak mau harus memperhatikan kondisi seperti itu .

Dasar-dasar pemerintahan yang pertama dimasa Nabi Muhammad Saw adalah kaidah-kaidah yang tetap bagi sistem pemerintahan Islam – pembentukan visi kesatuan dilakukan Nabi Muhammad dengan meng-utus utusan yang pandai dan istimewa dalam bidang agama , ke berbagai suku dan kota yang telah me-nyatakan diri memeluk Islam . Tugas utama utusan tersebut , adalah mengajarkan kaidah-kaidah Islam dan mengarahkan langkah-langkah penduduk setempat ke jalan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam ( Muhammad Husen Haikal , 1993 : 21 ) . Kaidah-kaidah baru yang dibawa Islam untuk mengatur langkah dan berbagai pergaulan manusia ini merupakan muqaddimah bagi pengaturan kegiatan politik . Dan ter-nyata lambat laun hal ini mempengaruhi lingkungan , bahkan mewarnai sejarah . Di dalam muqaddimah kaidah-kaidah itu yang kelak mempengaruhi sistem politik Islam , terkandung ajaran keimanan ke-pada Allah , bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Dia Maha Esa serta wajib disembah . Iman inilah yang pada gilirannya memantapkan kaidah-kaidah perdamaian , persaudaraan , dan kebebasan .

Dengan demikian , semua orang mukmin sama di hadapan Allah . Hukum Allah akan terus berlaku dengan adil di antara mereka . Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non Arab , kecuali lantaran kadar ketaqwaannya . Mereka akan mendapat pembalasan sesuai dengan amal perbu- atan mereka . Jika perbuatan-perbuatannya baik , balasan yang diterima pun baik , begitu pula seba-liknya . Kemudian Islam menekankan bahwa semua manusia bersaudara . Perasa-an cinta kasih harus tertanam diantara mereka . Tidaklah sempurna iman sese-orang sebelum dia mencintai saudaranya sesama Muslim , sebagaimana dia men cintai dirinya sendiri . Selain daripada itu , setiap manusia memiliki kebebas-an dalam segala hal termasuk bebas dalam memilih akidah . Tidak ada paksaan dalam beragama . Iman harus dilandasi dengan argumentasi dari setiap mene-rima petunjuk yang baik secara sukarela .

Itulah dasar-dasar pemerintahan Islam – pada masa pertamanya .

Dan hal itu ternyata dampak positifnya sangat jelas bagi perkembangan sistem pemerintahan di negara-negara Arab . Dasar-dasar itu lalu disempurnakan dengan kaidah-kaidah ekonomi dan sosial , se-hingga dengan cepat sistem pemerintahan Islam mulai menampakkan bentuk & kemantapannya secara utuh ( Al-Ghazali hal 42) . Namun perkembangan setiap zaman berikutnya juga berpengaruh sangat kompleks , sehingga mulai masuklah faktor-faktor lain yang kadang-kadang justru menjauhi kaidah-kaidah Islam , bahkan yang mencolok ‘ bertentangan dengan kaidah Islam ‘.

Faktor-faktor asing itu mulai masuk dan terlihat jelas pengaruhnya , bahkan sejak periode pertama Islam . Mula-mula ditandai dengan terbunuhnya Khalifah kedua Umar Ibn Khattab oleh Abu Luklu’ah , orang Persia ( al-Suyuthi ; 177 ) . Kemudian disusul aksi komplotan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan , Khalifah ketiga . Berikutnya adalah pecahnya huru-hara yang menyebabkan timbul-nya perang saudara antara Ali dan Mu’awiyah . Kita mengetahui , orang Mesir adalah dalang dalam aksi komplotan penggulingan Utsman . Pihak Syam mendukung Mu’awiyah , sedang Irak berdiri di belakang Ali . Pengaruh-pengaruh luar yang datang dari Persia , Mesir , Syam , dan Irak itulah yang mengu-bah sistem Islam , dari kekhalifahan menjadi kerajaan .  Dimulai dari raja-raja Bani Umayyah , kemu-dian dilanjutkan oleh Bani Abbas .  Faktor-faktor asing itulah yang menggores bingkai luar politik peme-rintahan Islam sejak periode pertama .

Pada masa Islam masih murni dan kesederhanaan Arab yang menjadi ciri khasnya , lalu penak-lukan-penaklukan yang dilakukan Islam mendorong Umar al-Khattab membentuk kabinet . Untuk kepen-tingan pengendalian teritorial , pada setiap wilayah taklukan , Umar menempatkan gubernur ( amir , wali ) yang diberi kekuasaan penuh , didampingi seorang agen ( amil ) yang bertugas sebagai penghubung de-ngan pemerintah pusat di Madinah ( Holt Et A, 1970 ; 64 ) .  Penaklukan ini kemudian diteruskan sampai pemerintahan Islam mencapai kemantapan dari segi agama , disamping mencontoh model pemerintahan di Persia dan Romawi . Perkembangan pada masa-masa pertama tersebut mempengaruhi kehidupan umum , meskipun tidak begitu menjauhi bentuk asalnya , misalnya seperti yang terjadi pada masa Abbasiyah dan sesudahnya . Perkembangan ini tidak terlepas juga dari hilang dan munculnya generasi . Kemudian dalam keadaan demikian , para ahli hukum fiqh senantiasa menggali berbagai kaidah dan ketetapan yang bersumber dari Al-Qur’an , Hadits dan konsensus Ulama . Dengan ilmu yang dimilikinya , mereka membantu berlanjutnya perkembangan tersebut .

Dalam keadaan yang demikian itu , Al-Ghazali berpendapat bahwa dasar-dasar pemerintahan Islam itu mengesahkan praktek politik yang sudah berlaku di Khalifahan dengan sistem kerajaan dan ke-sultanan . Penguasa menurutnya mendapat mandat dari Tuhan untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara kaidah-kaidah Islam .

Tidaklah mungkin dapat mengatur masalah kehidupan masyarakat tanpa adanya organisasi yang permanen.  Penguasa dapat ditaati rakyat berdasarkan hukum , karena hanya dengan dan di da-lam hukum itulah rakyat dapat mencapai puncak perkembangannya . Tetapi apabila rakyat yang melanggar hukum tidak diberi sanksi , maka timbullah kekacauan dalam pemerintahan .

Oleh karena itu , menumbuh suburkan perkembangan masyarakat memerlukan lembaga , yaitu lembaga pemerintahan . ( Al-Ghazali : 106 )

Lembaga Pemerintahan

Menurut Al-Ghazali lembaga pemerintahan dimaksudkan : 1). Hanya menegakkan keadilan dan perdamaian  ;  2). Melindungi batas-batas wilayah negara  ; 3). Meningkatkan taraf hidup orang banyak .

Tetapi , Al-Ghazali juga menyatakan kembali bahwa hal-hal tersebut bukanlah tujuan akhirnya , adapun yang menjadi tujuan akhirnya adalah agar menggalakkan atau memasyarakatkan praktek-praktek keba-jikan yang diperintahkan oleh Islam , untuk dianut umat manusia .

Lalu bagaimana pemerintahan suatu negara yang berlandaskan seperti itu bisa dibentuk , menurut Al-Gha-zali adalah dengan menunjuk kepala negara yang menganut terminologi Islam , disebut sebagai Imam atau Amir atau Khalifah . Sedangkan untuk dapat sepenuhnya memahami pandangan Islam mengenai hal terse-but , harus merujuk kepada pemikiran Islam Klasik . Dalam pemikiran Al-Ghazali , lembaga pemerin-tahan itu terdiri dari : Kepala Negara , Syarat-syarat Kepala Negara , Mekanisme Pemilihan Kepala Negara , dan Pembentukan Dewan Permusyawaratan ( Dewan Syuro ) .

1) Pemilihan Kepala Negara .

Menurut Al-Ghazali , tujuan manusia bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi dan duniawi , tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehi-dupan yang sejahtera di akhirat , melalui pengamalan ajaran agama secara benar . Dunia ini adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat .

Pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi hanya mungkin kalau terdapat ketertiban , keamanan , dan kesejahteraan yang merata di dunia . Untuk itu , diperlukan seorang pemimpin dan pengelola negara yang ditaati , yang membagikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing warga negara , memilihkan tugas yang paling sesuai bagi warga negara , dengan dapat mengelola segala urusan kenegaraan yang dibebankan kepadanya ( Munawir Sjadzali ; 76 ) . Dengan demikian , kewajiban untuk mengangkat kepala negara bukan karena berdasarkan rasio saja , tetapi berdasarkan keharusan agama . Sebagai kelanjutan alur pikiran yang demikian , maka terdapat ikatan yang erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui seorang kepala negara yang ditaati , yang memiliki kekuasaan memadai , dan mampu melindungi kepentingan rakyat , baik duniawi maupun ukhrawi .

2) Syarat-syarat Kepala Negara .

Untuk menduduki jabatan tertinggi di negeri Arab Islam , adalah jabatan Khalifah atau Imam ( di zaman sekarang disebut Kepala Negara ) . Secara akal dan hukum , seharusnya orang yang memegang jabatan kepala negara adalah orang yang ahli dan mampu memikul tugas-tugas yang di-bebankan . Karena itu dalam Fiqih Siyasah ( ilmu tata-negara / politik hukum Islam ) , para pemikir Islam menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh orang yang memegang jabatan mulia ini .

Beberapa pemikir sehubungan dengan beberapa syarat untuk menduduki jabatan itu berpendapat  :

a)  Tentang siapa yang berhak menjadi kepala negara atau raja , Ibnu Abi Rabi mengemukakan enam syarat yang harus dimiliki , yaitu :  (a) Harus nasab yang dekat dengan raja sebelumnya ; (b) Aspi-rasi yang luhur ; (c) Pandangan yang mantap dan kokoh ; (d) Ketahanan dalam menghadapi kesu-karan atau tantangan ; (e) Kekayaan yang besar ; dan (f) Pembantu-pembantu yang setia .

( Munawir Sjadzali ; 46 )

b)  Menurut pemikir kedua Abd al-Jabbar ( 325-415 H / 935-1025 M ) oleh karena tugas yang diem-ban kepala negara cukup berat , orang yang menjadi calon kepala negara haruslah  : (a) Muslim yang shaleh tidak fasik ; (b) Merdeka , agar ia dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bebas ; (c) Berakal , agar dapat mengetahui persoalan yang dihadapi dalam tugasnya dan dapat meme-cahkan serta menyelesaikan kaumnya dengan baik ; (d) Adil dan amanah , agar dapat melaksana-kan tugas dengan jujur dan tidak berat sebelah ; (e) Berilmu , agar mengetahui apa yang menjadi kewajibannya , dengan cara melaksanakannya dilihat dari segi syari’at ; (f) Wara ‘, kuat hati dan pemberani , agar dapat melaksanakan tugasnya dibidang keamanan dan kemiliteran , seperti me-mimpin pasukan perang , menyerbu musuh dan mempertahankan negara .

( Abd al-Jabbar ; 1965 ; 198-200 )

c)  Bagi Ibn Khaldun syarat-syarat untuk menduduki jabatan kepala negara atau Khalifah atau Imam itu adalah , bahwa calon harus dipilih oleh ahli al-Halli wa al-Aqdi , disamping syarat-syarat lain yakni :  berpengalaman luas , adil , mampu , sehat badan serta utuh semua panca inderanya ,  dan

dari keturunan Quraisy . ( Munawir Sjadzali )

d)  Menurut Al-Mawardi , kriteria-kriteria kepala negara dan pembantunya adalah  :

(1) Memiliki sifat adil yang tercermin pada perilaku diri dan sosial . Pada perilaku diri , ia mampu menjaga keserasian-keserasian mental , mampu membuktikan akalnya dalam mengatur kecende-rungan hawa nafsu . Sedangkan perilaku kelompok , atas dasar prinsip persamaan ; (2) Ilmu pe-ngetahuan yang memadai untuk berijtihad , berpikir secara independen , merdeka , yang diperlu-kan setiap saat oleh kepala negara dalam proses pengambilan keputusan , dan kebijakan ijtihad kepala negara mutlak diperlukan , disamping pandangannya yang sudah berkembang ; (3) Sehat pendengaran , melihat dan berbicara secara sempurna sehingga mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik ; (4) Utuh anggota-anggota tubuhnya ; (5) Memi-liki wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum ; (6) Memiliki keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengusir musuh ; (7) Berasal dari keturunan Quraisy . ( Munawir Sjadzali ; 6 )

Sedangkan syarat-syarat pengangkatan wazir ( atau wuzara atau pembantunya ) sama dengan pe-ngangkatan kepala negara , tanpa syarat ke tujuh ( yaitu yang berasal dari keturunan Quraisy ) .

e)  Begitu beratnya beban yang akan dilaksanakan oleh Kepala Negara sebagai orang yang di-percaya melaksanakan mandat yang datang dari Allah , dan sebagai manusia pilihan setelah

Nabi ; maka Al-Ghazali mengemukakan sepuluh kriteria sebagai berikut :

(1)   Dewasa atau aqil baligh , sebagai kewajiban keagamaan untuk mengatur rakyat ke jalan kebenaran . Dengan bimbingan wahyu , Kepala Negara yang dewasa dapat memberikan ukur-an ( mizan ) ke jalan yang diridhai Allah ;

(2)   O t a k  s e h a t , dengan akal yang sehat Kepala Negara akan dapat memberi keputusan-kepu-tusan dalam segala situasi dan kondisi untuk kebaikan negara dan kepentingan rakyatnya ;

(3)   Merdeka dan bukan budak , dalam hal ini untuk menjaga wibawa calon Kepala Negara di ma-ta rakyat dan tuntutan waktu itu seorang Kepala Negara atau Raja betul-betul keturunan orang yang merdeka ;

(4)   L a k i – l a k i ;

(5)   Keturunan Quraisy ( hal ini menurutnya sesuai dalam nash – hanya keturunan Quraisy ) ;

(6)   Pendengaran dan penglihatan yang sehat ( agar tidak hanya mendengar laporan bawahan , akan tetapi dapat melihat dari dekat kejadian yang sebenarnya ) ;

(7)   Kekuasaan yang nyata ( adanya angkatan bersenjata dan kepolisian yang dapat digunakan un-tuk melaksanakan keputusan terhadap mereka yang menentang / menindas ) ;

(8)   H i d a y a h ( daya pikir dan daya perencanaan yang kuat dan ditunjang kesediaan bermusya-warah , dan selalu mendengar pendapat dan nasehat ulama ) ;

(9)   Ilmu pengetahuan ( Menurut para ulama , jabatan Kepala Negara hanya dapat disandang oleh seseorang yang ilmunya tinggi , sehingga mampu berijtihad dan memberikan fatwa dalam bi-dang syariah . Menurut Al-Ghazali , syarat tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadits , sedang yang terdapat dalam nash hanya keturunan Quraisy . Baginya , syarat mampu berijtihad dan memberikan fatwa dalam bidang syariah – tidak perlu dan tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang Kepala Negara . Cukup kiranya kalau memiliki budi pekerti atau akhlak luhur dan wara’i yang memungkinkan mengembalikan segala masalah hukum dan syariat Islam kepada para ulama dan cendekiawan terpandai yang hidup pada zamannya . Dan dia mengambil keputusan dalam bidang hukum berdasarkan pendapat dan saran mereka ) ;

(10)   W a r a ‘ – kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri dan tidak berbuat hal-hal yang dilarang serta perbuatan tercela ( Muhammad Jalal Sarap ; 395-396 ) .

3) Mekanisme Pemilihan Kepala Negara .

Seperti halnya Ibnu Abi Rabi , Al-Ghazali tidak membicarakan mekanisme pengangkatan kepala negara , juga dengan dasar pemikirannya bahwa kekuasaan kepala negara datang dari Tuhan dan bukan dari rakyat . Maka cukup beralasan jika ia mengatakan bahwa kepala nega-ra tidak bertanggung jawab kepada rakyat atas berjalannya roda pemerintahan , tetapi bertang gung jawab kepada Tuhan . Juga kepala negara tidak dapat digeser dari kedudukannya. Hal itu dapat dipahami karena pemerintahan dinasti Saljuq begitu kuat dan berkuasa , sehingga sangat logis bagi Al-Ghazali berpendapat demikian . Pengaruh kekuasaannya tidak saja dikalangan para ulama dan para cendekiawan , tetapi  sampai pada pemerintahan pusat di Bagdad .  Kepala negara bagi Al-Gha-zali itu muqaddas ( suci ) , tetapi kepala negara bukan wakil Tuhan sebagaimana yang terjadi di Eropa beberapa abad berikutnya . Kepala negara menurut Al-Qur’an mendapat amanah dari Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas mulia dan selalu melaksanakan syari’ah Islam dalam menjalankan keputus-an-keputusan dalam bidang hukum , berdasarkan pendapat dan saran dari ulama qadhi al-qhudhaf .

Walau Al-Ghazali dan Ibnu Abi Rabi tidak membicarakan proses pemilihan kepala negara , tetapi Al-Mawardi lebih berpikiran maju .  Sebagaimana yang telah berlangsung di masa al-Khulafa al-Rasyidin , bahwa mekanisme pengangkatan kepala negara Al-Mawardi menawarkan dua pilihan  :

  • Pertama , seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilihan atau al-hal wa al aqd ( istilah sekarang MPR ) .
  • Kedua , diangkat melalui penunjukan imam atau kepala negara sebelumnya .  ( Al-Mawardi ; 6 )

Cara yang pertama , sepeninggal Rasulullah menghadapi pemilihan Khalifah dan bagai- mana mereka mengatasi problem yang mereka belum pernah kenal sama sekali sebelumnya , agar kita dapat mengetahui bagaimana dengan sukses mereka mengatasi problem tersebut ( di balai-rung Bani Syaidah ) , sehingga seorang orientalis , Mc. Denald ( M. Yusuf Musa ; 107 ) mengatakan  bahwa balairung mengingatkan akan adanya suatu konggres politik yang dipenuhi oleh diskusi selaras dengan sistem modern ; dan akhirnya diketahui kesudahannya Abu Bakar terpilih sebagai penguasa umat Islam .

Dalam suasana kesedihan mencekam setiap orang atas wafatnya Rasulullah s.a.w. , dan dalam situasi yang membingungkan pikiran kaum muslimin yang baru saja kehilangan pemimpin yang sangat mereka cintai – timbullah beberapa pendapat dan gagasan di kalangan kaum Anshar , yang jika tidak cepat diatasi dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diharapkan .

Kaum Anshar berkumpul di tempat tersendiri dibawah pimpinan Sa’ad bin ‘Ubadah yang ketika itu sedang sakit ( namun sengaja digotong ke tempat tersebut untuk menghadiri pertemuan ) , kemudian berunding di saqifah ( semacam balai pertemuan / balairung ) Bani Syaidah .  Kaum Muhajirin berke-rumun di tempat-tempat yang terpisah .

Sementara yang lain ada yang berkerumun di sekitar tempat kediaman Siti ‘Aisyah r.a. yang di dalamnya terdapat keluarga Rasulullah s.a.w. seperti ‘ Ali bin Abi Thalib r.a. yang sedang membe-nahi jenazah Rasulullah s.a.w.  Mereka tidak menduga sama sekali bahwa kaum Anshar sedang me-rundingkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan Islam dan kaum muslimin .

Abu Bakar Ahmad bin  ‘Abdul  ‘Aziz  Al-Jauhariy dalam bukunya “ As-Saqifah “ mengete-

ngahkan sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Ishaq , mengenai peristiwa penting itu .

Karena sakitnya dan tidak dapat berkata keras , Sa’ad bin ‘Ubadah berkata yang kemudian diteruskan oleh anaknya , Qais bin Sa’ad dengan suara keras  :

  • Wahai kaum Anshar , kalian termasuk orang-orang yang dini memeluk Islam , dan Islam bukan mi-lik satu kabilah . Selama 13 tahun di Makkah , Rasulullah mengajak kaumnya supaya hanya ber-sembah sujud kepada Allah Maha Pemurah dan meninggalkan penyembahan berhala . Mereka ti-dak mampu memperkuat agama Allah dan tidak sanggup melindungi serta membela beliau dari serangan musuh-musuhnya . Kemudian Allah melimpahkan keutamaan dan kemuliaan kepada ka-lian dengan kesanggupan melindungi dan membela agama yang  beliau bawakan .
  • Allah mengkaruniakan nikmat iman kepada kalian , dan memberikan kemampuan berjuang mela-wan musuh-musuh-Nya . Kalian telah menunjukkan keteguhan dan keberanian menghadapi siapa saja yang berani menentang Rasulullah s.a.w.  Kalian pun merupakan orang-orang yang lebih di-takuti oleh musuh-musuh beliau . Pada akhirnya mereka tunduk kepada pimpinan Allah dan Rasul-Nya . Orang-orang jauh pun akhirnya mau tunduk kepada Islam , kemudian tibalah saat Allah menepati janji-Nya kepada Nabi kalian , dan semua orang Arab tunduk di bawah pedang kalian .
  • Setelah itu Allah memanggil Rasul-Nya pulang ke haribaan-Nya dalam keadaan beliau puas dan ridho kepada kalian . Karena itu peganglah dengan teguh kepemimpinan yang berada di tangan kalian . Kalian lebih berhak dan lebih afdhal memegang urusan itu !

Apa yang dikatakan Sa’ad itu disambut hangat dari semua yang hadir dan mereka menyata-kan dukungan mutlak . “ Kami tidak akan berbuat menyimpang dari perintah Anda “. Begitu teriak mereka serentak : “ Andalah yang kami angkat sebagai pemimpin , demi kemaslahatan kaum mu-slimin . Kami puas dan rela ! “  Mereka lalu bertukar pikiran tentang akibat yang mungkin terjadi , dan bagaimana harus bersikap jika ternyata kaum Muhajirin juga berpendapat bahwa merekalah yang berhak atas kepemimpinan umat . Mereka adalah para sahabat Rasulullah yang paling dini memeluk Islam , dan mereka juga pelindung serta kerabat beliau . Bagaimana mereka harus menjawab , jika me-reka menggugat atas dasar apakah kaum Anshar tidak menyetujui jika kepemimpinan umat sepening- gal Rasulullah berada ditangan kaum Muhajirin ? Namun dalam perundingan itu , karena merasa sama berjasa dan bernaung dibawah Kitabullah , sebagian dari mereka mengusulkan adanya dua orang pe-mimpin saja , yakni pemimpin kaum Anshar sendiri dan pemimpin kaum Muhajirin sendiri . Mende-ngar pendapat-pendapat yang mengarah kepada perpecahan itu Sa’ad bin ‘ Ubadah merasa kecewa , dan dengan suara lirih ia berkata : “ Inilah awal kelemahan kita “. Ia nampak tidak menyetujui ada-nya dua pimpinan dalam satu umat , dan menghendaki adanya satu pimpinan di tangan kaum Anshar .

Di saat mereka masih terus berunding , Ma’an bin ‘Adiy dengan tergopoh-gopoh segera me-nemui Umar Ibnul-Khattab r.a yang bersama para sahabat lain sedang berada di kediaman Rasulullah s.a.w.  Ma’an memberitahu ‘Umar tentang apa yang sedang terjadi di saqifah Bani Syaidah , dan tanpa menunggu pendapat ‘Umar , ia berkata : “ Sampaikan segera berita ini kepada saudara-saudara kita kaum Muhajirin . Sebaiknya kalian pilih sendiri siapa yang berhak kalian angkat sebagai pemimpin . Kulihat pintu fitnah ( bencana ) sudah ternganga , mudah-mudahan Allah akan cepat menutupnya “ .

‘Umar Ibnul-Khattab r.a. resah mendengar berita itu , dan cepat-cepat menarik tangan Abu Bakar r.a. yang semula tidak mau beranjak pergi selagi Rasulullah s.a.w. belum dimakamkan .

Namun karena tidak dapat mengelak maka ia pun pergi bersama ‘Umar , yang kemudian diikuti Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah .  Ketika dalam perjalanan mendengar apa yang disampaikan ‘Umar , Abu Bakar pun cemas dengan terjadinya persoalan mendadak di saat orang sedang sibuk mempersiapkan pemakaman jenazah Rasulullah s.a.w. tersebut . Sesampainya di saqifah Bani Syaidah yang penuh sesak kaum Anshar dan Sa’ad bin ‘Ubadah terbaring diatas usungan di tengah mereka , ‘Umar r.a yang berperangai keras akan segera berbicara , tetapi dicegah Abu Bakar r.a. dengan berkata :

“Boleh engkau berbicara sesudahku , tapi dengarkan dulu apa yang hendak kukatakan pada mereka

Setelah mengucapkan salam , syahadat , dan shalawat , dengan tenang dan suara yang lem-but  Abu Bakar r.a. mulai berbicara dalam semangat persaudaraan :

  • Allah , Maha Terpuji telah mengutus Muhammad membawakan hidayat dan agama yang benar . Beliau berseru kepada segenap umat manusia supaya memeluk Islam . Kemudian Allah membu-kakan hati dan pikiran kita untuk menyambut baik dan menerima seruannya . Kita , kaum Muha-jirin dan Anshar adalah orang-orang pertama yang memeluk agama Islam , barulah orang lain mengikuti jejak kita .
  • Kami orang-orang Quraisy adalah kerabat Rasulullah dan dari keturunan baik-baik . Kalian adalah pembela kebenaran agama Allah . Kalian adalah saudara kami seagama dan selalu bersama kami dalam menegakkan kebajikan . Kalian adalah orang-orang yang paling kami hormati dan kami cintai . Kami tahu bahwa kalian orang-orang yang paling ridho menerima takdir Allah , ridho melihat kaum Muhajirin sebagai orang-orang yang beroleh karunia Allah karena lebih dini memeluk agama Islam , dan kalian pun sama sekali tidak merasa iri hati terhadap mereka . Kalian adalah orang-orang yang sangat berkesan di hati mereka , terutama di kala mereka dalam keadaan menderita . Kalian juga merupakan orang-orang yang berhak menjaga kesentosaan agama Islam .

Begitu pokok-pokok pidato Abu Bakar r.a. di depan kaum Anshar , menurut catatan Ibnu Abil-Hadid dalam bukunya ‘ Syarah Nahjil-Balaghah ‘ , jilid VI / 5-12 .

Hubab bin Al-Mudzir berdiri dan berteriak  :

  • Hai kaum Anshar, janganlah kalian mendengarkan perkataan orang itu dan rekan-rekannya ! Mereka hendak merampas hal kalian . Jika mereka menolak apa yang telah kalian katakan , usir saja mereka dari negeri kalian ( Madinah ) , dan peganglah sendiri kepemimpinan atas kaum muslimin ! Kalianlah orang-orang yang paling tepat dan paling berhak atas urusan itu .
  • Rupanya hanya pedang kalian sajalah yang dapat menyelesaikan persoalan ini dan yang dapat menundukkan mereka yang tak mau tunduk !  Aku berpengalaman menghadapi persoalan seperti sekarang ini , dan biasanya pendapatku dapat mengatasi masalah-masalah yang rumit . Demi Allah , jika masih ada orang yang membantah apa yang kukatakan , ia akan kuhancurkan batang hidungnya dengan pedang ini ! ( Kata Hubab sambil menghunus pedang dari sarungnya )

Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah menyahut  :

  • Hai kaum Anshar , kalianlah orang-orang pertama yang memberi pertolongan dan bantuan , karenanya janganlah kalian menjadi orang-orang pertama yang mengubah dan mengganti ( yakni merusak keadaan ) !

Ketika kaum Anshar bertekad hendak membai’at Sa’ad bin ‘Ubadah ( pemimpin Anshar dari kabilah Aus ) ,  Basyir bin Sa’ad seorang tokoh Anshar dari kabilah Khazraj , cepat-cepat tampil berdiri , lalu berkata keras-keras  :

  • Hai kaum Anshar , kendati pun kita termasuk orang-orang yang dini memeluk Islam , tetapi perjuangan menegakkan agama Islam tidak bertujuan lain kecuali untuk memperoleh keridhoan Allah dan Rasul-Nya . Janganlah kita bertele-tele , dan kita pun tidak ingin keridhoan Allah dan Rasul-Nya diganti dengan urusan keduniaan . Muhammad adalah seorang dari Quraisy , dan kaumnya tentu lebih berhak mewarisi kepemimpinannya . Allah tidak memperlihatkan alasan kepadaku untuk menentang kepemimpinan berada di tangan mereka .

Hai kaum Anshar , bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian menentang atau meninggal-kan mereka ( kaum Muhajirin ) ! .

Dengan pernyataannya itu nampak jelas bahwa Basyir bin Sa’ad menyetujui kepemimpinan berada di tangan orang Quraisy sebagaimana yang diusulkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. Dia memang tidak menyetujui kepemimpinan berada di tangan Sa’ad bin ‘Ubadah , seorang tokoh kaum Anshar yang berasal dari kabilah Aus . Basyir bin Sa’ad rupanya yakin benar , dengan kepemimpinan berada di tangan kaum Muhajirin ( Quraisy ) maka permusuhan lama antara dua kabilah ( Aus dan Khazraj ) tersebut tidak akan mudah bangkit kembali .

Abu Bakar r.a. mendengar pendapat Basyir tersebut , lalu berkata  :

  • Inilah ‘ Umar Ibnul-Khatthab dan Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah – bai’atlah salah seorang , mana yang kalian sukai !

Akan tetapi dua orang yang ditunjuk oleh Abu Bakar itu menyahut  :

  • Demi Allah , kami berdua tidak bersedia memegang pimpinan mendahului Anda .  Andalah orang yang paling afdhal di kalangan kaum Muhajirin . Andalah yang mendampingi Rasulullah di da-lam goa , dan Anda jugalah yang mewakili beliau mengimami shalat jama’ah selama beliau sakit. Shalat adalah sendi agama yang paling utama . Ulurkan tangan Anda , Anda kami bai’at !

Tanpa berbicara lagi Abu Bakar mengulurkan tangan , kemudian ‘Umar dan Abu ‘Uba-idah menyambut tangannya sebagai tanda membai’at . Basyir bin Sa’ad mendekati Abu Bakar lalu membai’atnya , mengikuti jejak Umar dan Abu ‘Ubaidah .

Melihat Basyir turut membai’at Abu Bakar , Hubab bin Al-Mundzir berteriak  :

  • Hai Basyir , engkau pemecah-belah . Itu engkau lakukan hanya karena engkau iri-hati terhadap anak pamanmu bukan ? ( Yang dimaksud ialah iri-hati terhadap Sa’ad bin ‘Ubadah yang sakit – dan pada mulanya hendak dibai’at oleh kaum Anshar )

Lain halnya dengan Usaid bin Udhair , juga tokoh dari kabilah Aus , ketika melihat Basyir ( tokoh kabilah Khazraj ) membai’at Abu Bakar , segera pula ia berdiri dan turut membai’at Abu Bakar .

Dan dengan langkah Usaid itu , pada akhirnya semua orang dari kabilah Aus ikut membai’at Abu Ba-kar , sehingga Sa’ad bin ‘Ubadah mereka biarkan tetap berbaring di atas usungan .

( Siratul-Mushthafa S.A.W – H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini 1992 halaman 857-864 )

Adapun cara kedua , Abu Bakar menjelang ajalnya ia mengumpulkan rakyatnya , lalu berbicara seperti termaktub dalam hadits berikut kepada mereka :

  • Kalian sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada diriku , aku kira aku akan mati , karena pe-nyakit yang menyerangku , telah lepas pula ikatan dengan kalian dan urusan kalian terpulang ke-pada kalian . Karena itu kalian harus memilih amir di saat aku masih ada , hal semacam itu akan lebih baik dan patut untuk membuat kalian tidak berselisih sepeninggalku ( M.Yusuf Musa ; 107 )

Tatkala umat Islam tidak memperoleh kesepakatan untuk memilih salah seorang di antara orang-orang yang paling mereka cintai , maka mereka minta kepada Abu Bakar untuk memilih orang yang menurut pandangannya berguna bagi mereka dan agama .  Abu Bakar minta waktu sampai dapat memikirkan orang yang baik untuk Allah , agamanya , dan umat . Ia meminta para cerdik pandai dan tokoh-tokoh sahabat memberikan buah pikirannya , dan dipanggilnya seorang demi seorang untuk di-minta pendapatnya soal itu .

Mereka yang dipanggil itu adalah Abdurrahman bin Auf , Utsman bin Affan , Said bin Zaid , Abu Anwar , Usaid bin Hudair , Ali , dan Thalhah – dari kaum Muhajirin maupun kaum Anshar di-tanyai oleh Abu Bakar satu persatu pada waktu yang berbeda tentang diri Umar bin Khathab .

Selanjutnya Thabari meriwayatkan ( M. Yusuf Musa hal. 109 ) , bahwa setelah Abu Bakar selesai bermusyawarah lalu memanggil Utsman untuk diajak berbicara berdua , lalu ia berkata :

  • Tulislah Bismillahir rahmanirrahim , inilah statemen Abu Bakar bin Abu Kuhafah kepada kaum Muslimin . Selanjutnya mengatakan bahwa , sesungguhnya telah mengangkat Khalifah penggan-tinya untuk kalian , yaitu Umar bin Khattab dan Utsman tidak mengurangi kebaikan buat kalian .

Kemudian Abu Bakar sadar , lalu berkata : Bacakanlah kepadaku ! Lalu Utsman membacakannya , kemudian Abu Bakar mengucapkan kalimat takbir , dan berkata : Mudah-mudahan Allah membalas-mu dengan kebaikan , karena tindakanmu demi Islam dan umatmu . Abu Bakar lalu mengesahkan tulisan Utsman .  Walau bagaimanapun kisah mengenai masalah ini , Abu Bakar tetap menghadapi orang banyak sambil dipapah oleh Asma binti Umair , lalu Abu Bakar berkata :

  • Apakah kalian ridho kepada orang yang telah aku jadikan sebagai penggantiku berpikir , dan tidaklah mengangkatku seseorang yang masih kerabat . Tetapi aku telah mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantiku ?  Oleh karena itu dengarkan dan taatilah dia !

Kemudian mereka menjawab  :  Kami mendengar dan mentaati . ( Thabari ; 52 )  Abu Bakar menyu-ruh Utsman untuk keluar menemui orang banyak disertai Umar dan Usaid bin Said Al-Quradhy , lalu Utsman berkata dihadapan orang banyak :  Maukah kalian membai’at orang yang tercantum dalam tulisan ini ? Mereka menjawab : Ya ! Bahkan sebagaian mereka ( Ali ) berkata : Kami telah mengeta-huinya , yaitu Umar .  Kemudian mereka semua mengesahkannya , menyetujui dan membai’atnya .

Pemilihan Utsman dengan cara pertama , bukan cara kedua , yaitu diputuskan oleh Majelis Syura’ yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab . Dari beberapa orang anggota Majelis Syura itu , mereka lalu menyerahkan urusan ( pemilihan Khalifah ) kepada Abdurrahman bin Auf sebagai Ketua al hal wal aqid dean – pada saat itulah umat condong kepadanya untuk melakukan musyawarah . Selama ti-ga hari tiga malam , Abdurrahman bekerja keras untuk minta pendapat anggota Majelis Syura , yang memilih dua tokoh yang sangat mereka cintai yaitu Utsman dan Ali . Ternyata dari hasil bermusya-warah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh militer ( panglima perang ) di Madinah , setiap orang me-milih Utsman sebagai Amirul Mukminin . Lalu Abdurrahman mengutus musawwar kepada Utsman dan kemudian keduanya berbincang sampai datangnya waktu adzan shubuh . Setelah ke enam anggota pemilihan selesai shalat shubuh , Abdurrahman mengumpulkan sejumlah orang untuk mengundang kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang ada di Madinah serta para komandan tentara , agar berkumpul di masjid sehingga penuh sesak .

Kemudian Abdurrahman berpidato :

  • Wahai manusia , sesungguhnya penduduk satu negeri lebih senang mengurus negerinya sendiri dan mengetahui siapa pemimpinnya .

Said bin Zaid menyahut  :

  • Aku melihat orangnya yang patut ( menjadi Amir ) .

Abdurrahman menjawab  :

  • Usulkan kepadaku yang lain .

Lalu Ammar menjawab  :

  • Kalau Anda menginginkan umat Islam tidak berselisih , maka bai’atlah Ali .

Miqdad bin Aswad menyahut  :

  • Ammar benar ! Jika Anda membai’at Ali , kami akan mengatakan patuh dan taat .

Abdullah bin Abi Sarh ikut bicara  :

  • Kalau Anda menginginkan kaum Quraisy tidak berselisih , maka bai’atlah Utsman .

Lalu Abdullah bin Abi Rabi’ah menimpali  :

  • Benar , jika Anda membai’at Utsman , maka kami akan menyatakan taat dan setia .

Ammar dicela oleh Ibn Ali Sarh dengan kata-katanya  :

  • Sejak kapan Anda menjadi penasehat kaum muslimin ?

Kemudian Bani Hasyim dan Bani Umayyah mengadakan pembicaraan , dan pada saat itu Ammar berkata lagi  :

  • Allah Azza Wa Jalla telah memuliakan kita dengan Nabi-Nya dan menjayakan kita dengan agama-Nya . Jadi , bagaimana kalian akan mengabaikan ahli bait Nabi kalian dalam urusan imamah ini ?

Kemudian seorang dari Bani Makhzum menyahut  :

  • Wahai Ibnu Samiah , Anda telah linglung ! Bagaimana Anda akan membiarkan orang Quraisy mengangkat imam untuk dirinya sendiri ?

Sa’ad bin Abi Waqosh cepat-cepat menyela  :

  • Wahai Abdurrahman , hentikanlah sebelum orang-orang semakin banyak berfitnah !

Abdurrahman pun segera menjawab  :

  • Saya telah meneliti dan bermusyawarah karena itu , maka janganlah wahai para Anggota Panitia saling membuat alasan untuk dapat berbicara !

Kemudian ia memanggil Ali dan berkata kepadanya  :

  • Pegang teguhlah janji Allah dan ketetapan-Nya ! Sungguh , laksanakanlah Kitabullah , sunah Rasul-Nya , dan ikuti contoh kedua Khalifah sesudahnya !

Ali pun menjawab  :

  • Aku berharap melakukan dan mengerjakan sesuatu menurut ilmu dan kemampuanku .

Setelah itu Abdurrahman memanggil Utsman , dan menyampaikan kata-kata serupa , seperti yang dikatakan kepada Ali . Utsman pun lalu menjawab :  I y a !

Karena itu , Abdurrahman lalu mem-bai’atnya dan diikuti oleh kaum Muslimin yang hadir .

Disini , Thabari menyebutkan , bahwa Ali marah terhadap hasil keputusan Abdurrahman , dan mengecamnya sebagai orang yang cinta Utsman .  Dan Abdurrahman menjawab  :

  • Wahai Ali , janganlah Anda mencari alasan untuk diri Anda sendiri . Sesungguhnya saya telah me-neliti dan bermusyawarah dengan orang banyak , dan ternyata mereka berpihak kepada Utsman .

( M. Yusuf Musa ; 117 – 118 )  Sesungguhnya Ali merasa enggan untuk melakukan bai’at kepada Utsman , sampai beliau terdesak ke mimbar . Karena itu , Ali lalu mengurungkan niatnya yang akan bisa berakibat memecah belah pendapat umat , dan ia pun kemudian berbai’at .  Akan tetapi berbeda dengan Ali , disini kita melihat telah terbuka inti fitnah . Hal ini terbukti kemudian dengan adanya pemberontakan , yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman sebagai syahid . Disamping itu , sejarah mengenal adanya akibat-akibat yang pesimistis , sehingga mengakibatkan umat Islam tidak lagi satu suara didalam memilih Ali sebagai Khalifah umat Islam . Juga hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan di kalangan sejarahwan , didalam meriwayatkannya sebagaimana yang terpaparkan dalam buku-buku karya mereka .

Komplotan pemberontak menguasai kota Madinah , bahkan berjanji akan menghancurkan penduduk kota Madinah , serta bersumpah yang mengancam keselamatan para sahabat ; kalau mereka tidak mau memberikan pendapat , dan mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Imam . Ali pun menerima tawaran tersebut , setelah bahaya memuncak dan ia melihat adanya kemaslahatan di dalam keputusannya itu . Umar pun berpendapat seperti itu juga .  Mereka mengetahui , bahwa Ali adalah orang yang paling tahu dari para sahabat yang ada , dan orang yang paling utama serta paling patuh dengan jabatan Khalifah . Karena itu Ali segera mengulurkan tangannya , dan dibai’at oleh sejumlah besar orang yang hadir .

Menurut pendapat DR. H. Deddy Ismatullah , SH , M.Hum , penunjukan seseorang Khali-fah sebelumnya tidak lain adalah bersifat pencalonan . Ia sah untuk duduk sebagai Khalifah jika men-dapatkan bai’at dari Umat . Hak pencalonan tersebut dimiliki oleh setiap orang Islam .

Cara pertama dan cara kedua seperti telah diuraikan di muka , tidak diragukan lagi sebagai cara yang dipahami oleh para sahabat maupun para ahli fiqih Siyasah . Mekanisme pemilihan yang pernah mere- ka praktekkan untuk jabatan tertinggi negara seperti jabatan Khalifah atau Imam atau Kepala Negara , telah menjadi rangkaian sejarah ketatanegaraan Islam pada masanya . Perkembangan selanjutnya me-nunjukkan , bahwa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah sudah merubah pola pemilihan kekuasaan tertinggi negara , dari sistem musyawarah atau demokrasi , menjadi monarki atau turun menurun .

Oleh karena itu , cukup beralasan bagi para pemikir politik klasik termasuk Al-Ghazali , jika memberikan legitimasi terhadap sistem yang ada , termasuk rangkaian persyaratan untuk dapat menduduki jabatan Kepala Negara . Demikian juga belum ada bentuk baku dari pola pemilihan , sehingga pada periode berikutnya akan terjadi pengulangan dari sistem yang lalu .

( Deddy Ismatullah ; 120 – 126 )

4) Pembentukan Dewan Permusyawaratan ( Majelis Syuro ) .

Setelah pemilihan kepala negara , masalah penting berikutnya dalam pandangan Al-Ghazali adalah : bagaimana cara pemilihan anggota-anggota dewan permusyawaratan ( Majelis Syura ) dan siapa yang akan memilih mereka ?  Sebelum Rasulullah S.a.w. hijrah ke Madinah , ada dua kelompok orang yang menjadi anggota Majelis Syura , yaitu  :

(1)   Orang-orang yang bersekutu dengan Rasulullah sejak permulaan sekali ;

(2)   Orang-orang yang kemudian menjadi terkemuka karena wawasan serta kemampuan mereka .

Para anggota kedua kelompok ini termasuk yang dipercaya Rasulullah sendiri .

Dalam kaitan ini Al-Ghazali tidak membicarakan tentang Anggota Majelis Permusya-waratan , tetapi bagaimana lembaga ini dipandang sebagai yang sangat penting . Ia tidak dapat menyetujui akan sifat pribadi yang memegang kekuasaan , tetapi haruslah setiap lembaga dipegang oleh suatu dewan ( Majelis ) yang semua anggotanya bekerja secara kolektif , adil dalam mengambil keputusan seperti pendapat mayoritas harus diutamakan . Kemudian Al-Ghazali mengatakan sebagai berikut –  Syaibah Ibn Syabah menemui Al-Mahdi lalu bertanya :  “ Amir al-mukminin , Allah sesungguhnya telah memberi Tuan dunia , karena itu berikanlah rakyatmu  kea-dilan dari kebahagiaan hidupmu “.  “ Apa yang mesti kuberikan kepada rakyat ? “ kata Al-Mahdi .

Jawab Syaibah :  “ Keadilan dalam  mengambil keputusan di  Majelis Syura , dan  jika rakyat hidup tenteram di bawah kekuasaan Tuan , maka kedudukan Tuan akan bertambah lama . Keadilan akan di-balas dengan keadilan serupa , dan kedzaliman akan dibalas dengan kedzaliman serupa “.

Al-Ghazali menyoroti , bahwa kalau suatu pemerintahan yang bersifat otoriter tanpa memfung-sikan Majelis Syura , akan mudah terjadi kegoncangan dalam negeri . Akibatnya akan timbul kekacauan dimana-mana , rakyat di negeri itu akan dihantui perasaan takut . Sebaliknya pe-nguasa yang mengutamakan musyawarah , maka kondisi dalam negerinya akan aman , rakyat mempunyai kebebasan berpikir , kebebasan berakidah , kebebasan mengeluarkan pendapat , sehingga rakyat sebagai warga negara mencintai dan segan kepada penguasa karena melalui pemilihan dan mengutamakan keadilan .

K e a d i l a n  P e n g u a s a

Menurut Al-Ghazali , Allah telah memilih manusia dalam dua kelompok  :

  • Pertama , para Nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba-hamba Allah , tentang jalan yang benar dan yang akan membawa kebahagiaan akhirat  ;
  • Kedua , para penguasa dengan tugas menjaga agar hamba-hamba Tuhan tidak saling bermusuhan dan saling melanggar hak orang lain , dengan kearifannya mengembangkan kesejahteraan mereka , dan memandu mereka kepada kedudukan yang terhormat . ( Munawir Sjadzali ; 77-78 )

Oleh karena itu , orang yang ALLAH berikan peringkat Raja atau Kepala Negara , wajib dicintai oleh semua warga negaranya dan mereka harus ikut tunduk dan taat kepadanya , serta tidak di-benarkan menentang dan tidak mengikuti perintahnya .

Kekuasaan kepala negara , sultan , atau raja datang dari Allah – yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan , oleh karena itu kekuasaan kepala negara adalah muqaddas atau suci dan hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat manapun untuk taat kepadanya , melaksanakan semua perintah-nya . Dengan demikian , sistem pemerintahan menurut Al-Ghazali adalah merupakan teokrasi .

Penguasa yang ma’shum punya otoritas , sebagai sumber pengetahuan tentang kebenaran . Al-Ghazali berpendapat bahwa pemberi informasi ( al-Mu’allim ) perlu bersifat ma’sub , tetapi hanya terbatas pada tingkat Nabi . Sesudah Nabi , orang tidak memerlukan imam yang ma’shum lagi , sebab Tuhan me-lalui Kitab Suci telah memberikan kepada manusia ‘ ukuran ‘ ( mizan ) sebagai sarana alat untuk mengetahui tentang kebenaran ( Al-Ghazali , 1970 ; 18 ) .  Menurut Al-Ghazali , Al-Qur’an mengan-dung ukuran-ukuran kebenaran . Dan manusia dianugerahi alat untuk berpikir serta mengguna-kan ukuran-ukuran tentang kebenaran . Dengan pernyataan itu , ia ingin membuktikan bahwa manusia tidak membutuhkan imam yang ma’shum lagi sesudah Nabi –  sebagai sumber kebenaran .

Seorang penguasa dituntut untuk lebih mengaplikasikan tentang kebenaran dalam aktifitas sehari-hari kepada rakyat dengan penuh kearifan dan keadilan .

Keadilan adalah merupakan azas pemerintahan , semua agama dan syri’zh agama lain serta undang-undang duniawi menghendaki penguasa berperan demikian .  Keadilan penguasa dalam Islam bersifat mutlak lagi menyeluruh . Oleh karena itu , penerapannya diwajibkan terhadap kaum Muslimin maupun Non Muslim .  Karena itu , kita bisa melihat bahwa perdebatan dikalangan pemikir politik seputar masalah keadilan mulai aktual , sejak dimulai awal pada tingkat politik yang sarat dengan implikasi religius . Keadilan dan legitimasi mereka yang menuntut kekuasaan , asalkan satu skala keadilan untuk memperkuat tatanan sosial masyarakat sebagai realita dalam suatu kekuasaan . Bahkan , begitu perdebatan seputar keadilan dimulai oleh para politisi , tidak pernah benar-benar berakhir .

Al-Ghazali lebih memerinci tentang keadilan dalam mengarahkan penguasa yang sesuai dengan kondisi pada waktu itu sebagai berikut : “ Penguasa yang adil adalah penguasa yang berlaku adil ter-hadap warga negara , dan menjauhkan diri dari kecurangan dan kerusakan . Sedangkan penguasa yang tidak adil atau zalim tidak akan kekal dan abadi . Sebab Rasulullah S.aw. pernah bersabda : ’ Keku-asaan dapat kekal beserta kekufuran , tetapi tak akan kekal beserta kezaliman atau ketidak adilan ‘ “ (Al-Ghazali , hal 126 ). Dalam sejarah kaum Majusi , Al-Ghazali menyebutkan penguasa dapat menguasai dunia selama empat abad . Kekuasaan tetap berada di tangan mereka , tepatnya kekuasaan itu hanya karena keadilan mereka terhadap rakyatnya dan perhatian mereka secara merata . Mereka memandang kezaliman dan keculasan bukan sebagai yang dibenarkan di dalam agama . Dan untuk itu mereka memakmurkan negeri dengan keadilan dan berlaku jujur terhadap rakyat .

Al-Ghazali lebih lanjut memerinci prinsip-prinsip keadilan bagi penguasa suatu pemerin-tahan , sebagai berikut  :

1) Adanya Tanggung Jawab .

Penguasa harus memahami batas dan kadar kekuasaaan ( wilayah ) , serta menyadari kemungkinan buruk kekuasaan itu . Kekuasaan adalah suatu anugerah Allah , siapa yang menegakkannya dengan baik , akan memperoleh kebahagiaan tertinggi .

Sebaliknya , apabila tidak menjalankan dengan baik dan tidak penuh amanat , ia akan memperoleh siksa sebagaimana orang yang kufur kepada Allah . Hadis berikut ini menjadi dalil akan keagungan wilayah dan penyalah gunaannya .

Dalam salah satu hadis Rasulullah S.a.w. bersabda : “ Sehari tugas seorang pemimpin yang adil ,

lebih Allah cintai daripada tujuh puluh tahun beribadah “ . ( Al-Ghazali , hal 126 )

2) Menerima Pesan Ulama .

Seorang penguasa mesti senang bergaul dengan para ulama dan menerima nasehat mereka . Tapi ia perlu waspada akan ulama al-Shu’ , yang hanya menginginkan kekayaan duniawi . Mereka menyan-jung , membujuk , dan merayu penguasa . Mereka sengaja membuat penguasa senang , hanya karena mengharapkan kekayaan . Mereka berusaha memperoleh sesuatu dari penguasa , kalau perlu dengan jalan makar dan tipu daya . Para ulama dituntut  untuk menyampaikan  nasehat-nasehat  kepada para

penguasa , dan jangan sampai menyembunyikan kebenaran .

3) Berlaku Baik Kepada Bawahan .

Penguasa tidak boleh berpangku tangan dari kezaliman dan dituntut untuk mendidik staf bawahan-nya dan para pegawainya . Penguasa tidak dibenarkan membiarkan kezaliman yang terjadi dan di-perbuat oleh mereka , sebab penguasa harus mempertanggung-jawabkan perbuatan sendiri . Sebaik-baik penguasa adalah orang yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya . Seburuk-buruk pe-nguasa adalah  yang membuat rakyatnya menjadi sengsara . Penguasa yang hidup boros akan diikuti

oleh bawahannya .

4) Rendah Hati dan Penyantun .

Seorang penguasa seringkali bersifat angkuh dan congkak , dan kecongkakan ini melahirkan murka serta dendam kesumat . Amarah dan kemarahan , merupakan bencana dan malapetaka bagi akal pi-kiran . Jika sikap benci dan marah itu menjadi lebih dominan , maka seorang penguasa harus beralih kepada sisi lain , yaitu pemaaf , pemurah , dan santun . Jika sifat-sifat ini dapat dibudayakan , maka seorang penguasa tidak ubahnya  seperti  para Nabi  dan  Wali Allah . Akan tetapi , jika pelampiasan

amarah yang dibudayakan maka ia tidak lebih dari seekor serigala dan hewan melata .

5) Tidak Mementingkan Diri Sendiri .

Segala persoalan dan kejadian akan dilaporkan kepada penguasa . Menanggapi hal ini , penguasa hendaknya mengendalikan diri dengan berusaha menempatkan dirinya sebagai salah seorang rakyat biasa , dan orang lain sebagai pemimpin . Segala hal yang tidak disukai untuk dirinya sendiri , berarti juga tidak akan disukai oleh seorang pun dari kalangan umat Islam . Jika penguasa menyukai sesuatu untuk mereka , padahal itu sesungguhnya juga tidak disukai untuk diri sendiri , maka berarti telah ber

khianat dan menipu rakyat yang dipimpin. ( Al-Ghazali , hal 166-178 )

6) Loyalitas Tinggi .

Tidak sepatutnya penguasa mencemooh orang-orang yang menunggu di depan pintu untuk suatu keperluan . Jika seseorang datang kepada penguasa karena suatu kepentingan , maka tidak boleh menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunah . Sebab memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga

negara , jauh lebih utama dibandingkan ibadah yang bersifat sunah .

7) Hidup Sederhana .

Pemborosan harus dapat mengendalikan dorongan kepada hawa nafsu , seperti kehidupan yang me-wah dengan mengutamakan kepentingan pribadi . Penguasa harus bersifat qana’ah ( menerima apa adanya ) dalam segala hal . Karena , tidak ada keadilan dapat terlaksana di tengah warga negara , kalau kepala negara atau penguasanya sendiri tidak bersifat qana’ah .

8) Bersikap Lemah Lembut .

Dalam melakukan segala sesuatu penguasa harus bersifat lemah lembut serta tidak berlaku keras dan kasar . Rasulullah S.a.w. bersabda :  “ Setiap penguasa yang tidak bersikap lemah lembut kepada rakyatnya , maka akan diperlakukan hal serupa kepadanya kelak di hari kiamat “. Dan katanya lagi : “ wilayah dan Imarah adalah suatu kebaikan bagi orang yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan haknya , dan merupakan dua keburukan bagi orang yang tidak dapat menegak-kannya dengan baik “ . ( Al-Ghazali , hal 171-172 )

9) Cinta Rakyat .

Penguasa harus berusaha membuat rakyat senang dan rela sesuai dengan tuntutan dan kehendak aga-ma . Nabi bersabda kepada para sahabatnya : “ Sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang mencintaimu dan kau pun mencintai mereka . Dan seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang membenci kalian , dan kalian pun membenci mereka . Mereka mengutuk kalian dan kalian pun mengutuknya “. Seorang penguasa hendaknya tidak terbujuk pada setiap orang yang datang dan bermuka manis kepadanya . Ia tidak boleh mengira bahwa seluruh rakyatnya seperti orang yang me-mujinya itu . Ia memberikan pujian hanya dikarenakan ia takut kepada sang penguasa . Seharusnya , setiap penguasa menanyakan keadaan dirinya , kepada orang-orang yang dapat dipercaya , sehingga dapat diketahui cacat dirinya melalui omongan orang banyak .

10) Tulus dan Ikhlas .

Setiap penguasa dilarang mencari kesenangan dari seseorang , dengan melakukan sesuatu yang ber-tentangan dengan agama . Sebab orang yang benci atau murka karena ada sesuatu yang berlawanan dengan syara’ , maka kemurkaannya tidak dipandang bahaya .

Mu’awiyah ( sebagaimana dikutip Al-Ghazali ) pernah berkirim surat kepada Aisyah r.a. , untuk me-minta petuah dan nasehat . Aisyah pun membalas suratnya , denga menyatakan : “ Aku mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda ‘ Barangsiapa mencari keridhoan Tuhan dalam kebencian manu-sia , maka Allah akan ridho kepadanya dan manusia pun dalam keridhoan serupa . Dan barang-siapa mencari perkenan manusia dengan kemurkaan Tuhan , maka Allah akan membencinya ‘ “. Umpamanya :

Seorang tidak menyuruh manusia patuh , tidak mengajarkan agama , memberi makan mereka dengan barang haram , atau ia tidak memberikan upah kepada buruh dan tidak memberi mahar kepada istri-nya , maka orang tersebut akan dibenci Allah , dan orang-orang pun akan membencinya  .

( Muhammad Jalal Sarap , hal 403-408 )

Ω

S e m o g a   b e r m a n f a a t .

Jakarta ,  5  Agustus  2007

(  H.R. Sudarmono , SH , MSc  )

MENURUT  “ AL-GHAZALI “

( Resume dari thesis DR. Deddy Ismatullah , SH , M.Hum )

Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik .

v  Di dunia Yunani kuno Socrates menyatakan dalam buku Republic tulisan Plato ( Rahman Zainudin , 1992 : 142 ) , diperlihatkan bagaimana cara membangun sebuah negara idaman yang akan memberi-kan kepuasan dan kehidupan yang baik bagi manusia ;  dengan  :

  • Digambarkan siapa saja dalam negara itu yang akan memainkan peranan yang menentukan ;
  • Apa tugas orang yang bertanggung-jawab tentang keamanan dan kemajuan negara itu ;
  • Terutama sekali siapa yang akan menjadi penguasa dalam negara itu .

Plato mempertanyakan ke tiga hal diatas , dan menjawabnya sendiri ( menurutnya ) , Aristoteles me-nurut Plato , mengatakan :

  • manusia apabila ia berada di dalam negara , dan hidup bernegara , karena manusia itu selalu mem-butuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya .
  • Karena itu dalam perimbangan antara warga negara dengan negara , negaralah yang diutamakan (negara yang primer ) . Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik , dengan sendirinya kepentingan warga negaranya akan demikian pula keadaannya ( Suhito , 1993 : 25 ) . Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut : colektivisme .

Jadi menurut Aristoteles , mengenai susunan dan hakekat negara atau masyarakat , adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan , suatu organisme yaitu susunan keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri , sehingga negara itu selalu mengalami timbul tenggelam , berkembang , pasang surut , bahkan kadang mati , sama halnya dengan keadaan manusia , binatang dan tumbuh-tumbuhan .

v  Pada zaman Romawi ( setelah Yunani ditaklukkan ) dalam beberapa hal mewaris saja dari pemikiran Yunani . Ilmu kenegaraan tidak berkembang , karena sistim ketata-negaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran , tetapi ditanam dalam praktek ketata-negaraannya .

Terdapat perbedaan pemikiran tentang negara  :

  • Kalau pemikiran Yunani lebih memperhatikan negara yang kecil , dan perhatian lebih ditujukan pada masalah-masalah politik , seperti masalah pemikiran dan filsafat tentang kehidupan berne-gara dan bermasyarakat , dan yang terpenting di antaranya adalah studi tentang bentuk negara yang terbaik dan yang tidak baik , tentang penguasa yang terbaik dan tidak baik ; serta hak dan kewajiban negara .
  • Dunia Romawi , bentuk pemerintahan adalah luas sekali , tanpa memperhatikan perbedaan yang terdapat antara rakyat-rakyat yang diperhatikan dari segi kebangsaan , agama , bahasa , warna kulit , dan sebagainya .  Perhatian lebih ditujukan pada masalah hukum dan administrasi yang su-dah pasti diperlukan untuk mengurus dan memerintah daerah yang luas , dan berpusat di Roma .

v  Zaman abad pertengahan , tidak banyak memberikan kesempatan terhadap pemikiran tentang negara dan hukum , serta ilmu pengetahuan lainnya .

  • Menurut Santo Agustinus , bahwa adanya negara di dunia tidak merupakan kejelekan , tetapi itu merupakan suatu keharusan ; dan yang terpenting adalah terciptanya suatu negara seperti yang di-cita-citakan dan diangan-angankan agama ( kristen ) – yaitu kerajaan tuhan .
  • Jadi sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memusnahkan perintang-perintang agama dan musuh-musuh gereja ( Syachran Basah : 123 dan Soehino : 51-52 ) . Nampak jelas disini , bahwa negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada dibawah gereja .
  • Hal ini dapat dipahami , karena dimasa itu Santo Agustinus lebih banyak harus bergulat dengan tantangan dari pihak lawan yang harus dijawab dengan penuh semangat .
  • Sebaliknya Santo Thomas Aquinas hidup dalam dunia keyakinan yang sudah mapan , tidak perlu lagi menghiraukan tantangan dari luar ; memberi kesempatan bagi manusia agar tujuan gereja dapat dilaksanakan , yang berarti bahwa negara harus menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketenteraman . Jadi tujuan negara itu memberi kemungkinan kepada ma-nusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi .  Disinilah letak kerjasama antara negara dan gereja .
  • Menurut pemikiran Thomas Aquinas tentang perimbangan kedudukan dan kekuasaan antara nega-ra dan gereja , dikatakan bahwa organisasi negara dipimpin oleh Raja mempunyai kedudukan yang sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh Paus .  Hanya saja , masing-masing orga-nisasi itu mempunyai tugas berlainan dimana kekuasaan negara adalah dalam lapangan kedunia-wian , sedang kekuasaan gereja dalam lapangan kerokhanian ( keagamaan ) .
  • Selanjutnya jika terjadi pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja akibat dari berbagai faham yang timbul di masyarakat , maka peranan gereja di Barat pada abad selanjutnya bahkan sampai sekarang semakin berkurang . Marsilinus ( 1270 – 1340 ) mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja , dimana negara berkedudukan lebih tinggi dari gereja . Karena negara adanya lebih dahulu daripada gereja , maka negara dapat membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang bersumber pada kekuasaan rakyatnya , yang bersifat mengikat dan dapat menjatuhi sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya . Sedangkan gereja tidak dapat berbuat seperti itu .

v  Persentuhan pemikiran Aristoteles sampai ke Eropa adalah sesudah perang salib , persentuhan Islam Sicilia di Italia ke Eropa dan Islam Andalusia , berakibat mereka mengenal kebudayaan Yunani , teru- tama ajaran Aristoteles . Sejak saat itu masuklah unsur rasio dan orang mulai berpikir secara rasional .

  • Bagi banyak sejarawan politik , Machiavelli dianggap sebagai pemikir modern pertama dalam ilmu politik , yang telah menunjukkan dengan terang dan tegas pemisahan antara azas-azas kesusilaan dengan azas-azas kenegaraan , yang berarti bahwa orang dalam lapangan antara moral dan agama maupun politik berdiri sendiri .
  • Sesuai sifat realitasnya Machiavelli mengatakan , bahwa azas negara itu adanya untuk kepenting-an negara itu sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat , meskipun dengan cara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksanaan pemerintahan dan melepaskan sama sekali segala pikiran-pikiran teologis , juga kesusilaan dan moral . Karena praktek dari pada kesusilaan dan moral sifat-nya adalah jauh sekali dengan praktek kenegaraan yang senyatanya . ( Soehino : 72 ) .

Ajaran ini oleh para pengamat politik , dinamakan ‘ ajaran tentang kepentingan negara ‘ .

  • Lain halnya dengan Thomas Hobbes dan Rousseau , semua mendasarkan ajaran kenegaraan me-reka atas paham organik ( F. Isjwara , 1980 : 156 ) , dimana kepentingan negara dipandang seba-gai organisme hidup atau sebagai pribadi , moral dan kesusilaan .
  • Dalam, abad ke 19 paham organis seakan-akan mengalami suatu kehidupan baru ( revival ) negara sebagai organisme moral bersifat ‘ metafisis idealistis ‘ ; dan dikemukakan oleh tokoh dari Jerman seperti Hegel , yang menganggap negara sebagai penjelmaan ekstern dari semangat moral ( moral spirit ) individu . Bagi Hegel , mendewakan negara sebagai lambang moralitas dalam bentuknya yang tertinggi , jadi negara benar-benar melambangkan kebebasan mutlak . Kebebasan yang tertinggi bagi seseorang , adalah dalam mengabdi kepada negara .
  • Karl Marx tidak mendewa-dewakan negara , baginya negara adalah alat dari kelas yang berkuasa , kelas yang menguasai alat-alat produksi untuk menindas kelas-kelas yang lain . Karen itu , diper-lukan kemenangan kelas yang tidak berpunya , dan setelah mereka menang mereka tidak akan me-merlukan negara lagi . Dalam situasi baru tanpa negara itu , setiap orang akan bekerja untuk kepentingan bersama sesuai dengan kemampuannya , dan setiap orang akan mengambil bagiannya dari milik bersama tadi sesuai dengan kebutuhannya . ( A. Rahman Zainuddin : 151 – 152 ) .

Negara bagi Marx , akan lenyap dengan sendirinya kalau di dalam masyarakat itu sudah tidak ter-dapat lagi perbedaan-perbedaan kelas , dan pertentangan-pertentangan ekonomi .

  • Paham Marx itu melahirkan kelas kapitalis untuk mendominasi tatanan sosial , meskipun bagi ke-lompok Marxis negara tetap merupakan suatu konsepsi sentral . Adanya kelas kapitalis semacam itu sangat berpengaruh hingga abad ke 20 ini di Barat , bahkan sampai merembes ke Asia dan be-nua lainnya .

( Paham liberal berakar dari pemikiran Hobbes , Locke , Rousseau , Montesque , Volteire , dll ) .

  • Kemudian muncul paham demokrasi seperti terdapat di Amerika Serikat dan Eropa Barat , yang berakar pada paham liberal . Paham ini terutama mendewa-dewakan perindividuan dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang dilaksanakan melalui perwakilan , serta kebebasan dalam bidang ekonomi yang membidani lahirnya kapitalisme dan penindasan maupun penjajahan .
  • Penjajahan merupakan semacam rebutan oleh negara-negara kapitalis ( untuk saling menguasai negara lain yang mempunyai sumber daya alam besar ) , yang hampir meliputi seluruh dunia . Setelah Perang Dunia II usai , pada pertengahan abad ke 20 kebanyakan negara-negara yang telah dijajah ( termasuk Indonesia ) , berusaha membebaskan diri dari negara-negara penjajah .
  • Pada akhir abad ke 20 ini pula negara-negara yang berpaham komunis mengalami perubahan besar-besaran , yaitu perpecahan negara-negara yang tergabung dibawah dominasi komunis akibat adanya pengaruh dari luar yang menganut paham keterbukaan dan reformasi di kalangan pucuk pimpinannya .

v  Dinamika perkembangan negara oleh pemikir zaman Yunani kuno , zaman Romawi , dan abad perte-ngahan , maupun renaicance di Eropa – ada mata rantainya dengan perkembangan pemikiran nega-ra di belahan dunia timur , yang diwakili oleh Al-Ghazali , Abi Rabi , Farabi , al-Mawardi . ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun . Pemikir Islam dimasa klasik yang istilah Barat mereka ada kesamaan menganut paham organik , yaitu suatu paham tentang hakekat dan asal mula negara yang kebera- daannya sudah tua , yang selalu populer di kalangan sarjana-sarjana ilmu politik hingga abad ini .

Pembentukan  Negara .

Kapan timbulnya suatu negara , bagaimana terbentuknya suatu negara , dan hal lain pemikiran tentang negara tidaklah bersamaan dengan adanya hukum . Pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur mulai adanya negara . Jauh sebelum ada pemikiran tentang negara dan hukum , negara telah ada lebih dahulu .

Babilonia , Mesir , dan Assyiria sekitar abad ke 18 Masehi dengan pemerintahannya yang sangat ab-solut , karena hanya orang-orang tertentu yang berkuasa sedang yang lainnya ( masyarakat ) hanya tunduk apa dasar kekuasaan penguasa itu , dan lain sebagainya . Pada waktu itu orang tidak mempu-nyai ketegasan ( keberanian ) untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas .

v  Terbukanya pemikiran di kalangan pemikir tentang asal mula terbentuknya negara , terutama di dunia Islam zaman klasik Bani Abbas . Hasil pemikiran tidak lahir dengan sendirinya , tetapi senantiasa mempunyai kaitan historis dengan pemikiran yang berkembang sebelumnya dan mempunyai hubung-an dengan pemikiran yang ada pada masanya , seperti peradaban intelektual , kemajuan di bidang eko-nomi , dan keberhasilan dalam penataan sosial . Kemajuan di bidang peradaban intelektual , ekonomi dan sosial , merupakan ciri-ciri dunia Islam pada abad ke 12 . Masa Bani Abbas adalah masa pem-bentukan dan perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam . Di masa Bani Abbas inilah perhatian kepada ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani memuncak , terutama di zaman Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun . Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat didatangkan dari Byzantium dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab . Kegiatan penterjemahan buku-buku ini berjalan kira-kira selama satu abad . “ Bait al-Hikmah “ yang didirikan Al-Makmun selain sebagai pusat pen-terjemahan juga merupakan lembaga akademia yang mempunyai perpustakaan . Di antara cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan ialah : ilmu kedokteran , matematika , optika , geografi , astronomi , se-jarah filsafat ( Harun Nasution , 1985 : 70 ) . Para penguasan Bani Abbas juga memberi peluang yang besar untuk mengadakan berbagai kegiatan diskusi ilmiah dalam berbagai ilmu di istana , sehingga kegiatan ilmu berkembang , para ulama dan tokoh intelektual muncul bersamaan dengan pemikiran dan hasil kajian mereka , di bidang agama , filsafat , maupun sains yang sedang berkembang pesat .

Dalam kaitan tersebut di atas , bagaimana ajaran Plato maupun Aristoteles ( J.H. Rapar ) terus berpengaruh terhadap pemikir Islam meskipun kadar pengaruhnya bervariasi .

  • Dimulai dari pemikiran Plato , baginya negara itu muncul karena adanya kebutuhan dan keingin-an manusia yang beraneka , dan menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi ke-butuhannya . Masing-masing individu secara sendiri-sendiri tidak mungkin dapat memenuhi kebu-tuhannya , karena itu sesuai kecakapan masing-masing setiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerjasana untuk memenuhi kepentingan mereka bersama . Kesatuan mereka ini yang kemudian disebut masyarakat atau negara .
  • Bagi Aristoteles , asal mula negara dan perkembangan negara – dikatakan negara karena adanya penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar , kemudian kelompok bergabung lagi menjadi desa , dan desa bergabung lagi hingga seterusnya timbul negara ; yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis . Desa yang sesuai kodratnya adalah desa yang bersifat geneologis , yaitu desa yang berasalkan keturunan . Karena manusia merupakan makhluk sosial ( zoon politikon ) , maka tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara . Dasar negara adalah keadilan , sehingga kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan un-tuk dapat mencapai kebahagiaan ( terpenuhinya atas kebutuhan materi tersebut ) . Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna – di dalam dan karena persekutuan negara .
  • Sebagaimana Plato dan Aristoteles , Ibn Abi Rabi’ berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan . Untuk memenuhi kebutuhannya manusia berhajat kepada orang lain , karena ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri ; sehingga timbul saling ketergan-tungan antara sesama manusia . Kondisi itu mendorong manusia untuk saling membantu , ber-kumpul dan menetap di suatu tempat , dan lahirlah kota-kota .

Menurut Ibn Abi Rabi’ , terdapat beberapa hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia , dan dalam memperolehnya memerlukan ( bantuan / kerjasama dengan ) pihak lain  :

  1. Kebutuhan pangan yang membuat manusia terdorong untuk bekerja ;
  2. Kebutuhan sandang untuk melindungi diri dari gangguan udara panas / dingin , atau angin ;
  3. Kebutuhan papan / tempat tinggal yang aman dari ancaman bahaya ;
  4. Kebutuhan reproduksi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia ;
  5. Kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menjaga kelangsungan hidup tetap sehat .

Manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu , karena untuk mendapatkannya diperlukan pengetahuan serta ketrampilan di berbagai bidang .

Tidak berbeda dengan Plato dan Aristoteles yang berpangkal pada faham ketuhanan , namun se-bagai muslim Ibn Abi Rabi’ tidak terlepas dari pengaruh Islam ( Abi Rabi : 404 ) ia juga mema-sukkan faham ketuhanan dalam teorinya tentang proses terbentuknya kota atau negara , yakni  :

  • Pertama , kecenderungan untuk berkumpul dan bermasyarakat itu adalah watak yang dicip- takan Tuhan kepada manusia ;
  • Kedua , Tuhan telah meletakkan peraturan-peraturan tentang hak dan kewajiban masing-ma-sing anggota masyarakat sebagai rujukan yang harus dipenuhi , dan peraturan-peraturan itu tercantum dalam kitab suci Al-Qur’an .
  • Ketiga , Allah juga telah mengangkat penguasa-penguasa yang bertugas menjaga berlakunya peraturan-peraturan Tuhan bagi rakyat .
  • Kemudian bagi Farabi , asal terbentuknya negara adalah sebagaimana menurut Plato , Aristoteles, dan Ibn Abi Rabi’ – bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat . Karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain .

Namun menurut Farabi , terdapat tiga macam  ‘ masyarakat yang sempurna ‘ , yaitu  :

1.  Masyarakat sempurna besar , adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerjasama ; atau dengan nama lain perserikatan bangsa-bangsa .

2.  Masyarakat sempurna sedang , adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni satu wilayah bumi ini ( Munawair Sjadzali : 51-52 ) ; atau dengan nama lain negara nasional .

3.  Masyarakat sempurna kecil , adalah masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota ; atau dengan nama lain negara kota .

Tetapi Farabi juga menanggapi bahwa tiga macam pergaulan sosial tersebut , tidak merupakan masyarakat-masyarakat yang sempurna , karena tidak cukup berswasembada dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya , baik kebutuhan ekonomi sosial , budaya , dan spiritual .

  • Seperti halnya para pemikir terdahulu , al-Mawardi mengatakan bahwa asal mula terbentuknya negara adalah berawal dari ketidak berdayaan manusia sebagai makhluk sosial , yang tentu me-merlukan bantuan orang lain  – sehingga dalam teorinya ia memasukkan unsur-unsur agama .

Al-Mawardi berpendapat , Allah menciptakan manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuh-annya sendiri tanpa bantuan orang lain – agar manusia selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta dan pemberi rezeki manusia .  Karena itu pula manusia membutuhkan-Nya serta memerlukan perto-longan-Nya . Jadi sebab lahirnya negara , adalah hajat manusia untuk mencukupi kebutuhan mere-ka bersama , dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan ten-tang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain . ( Munawir Sjadzali : 60-61 )

  • Sejalan juga dengan para pemikir politik sebelumnya tentang pembentukan negara , Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri ka-rena beberapa faktor  :

1.  Kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia ( kebutuhan hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga untuk meneruskan keturunan ) .

2.  Kebutuhan saling membantu penyediaan bahan makanan , pakaian , dan pendidikan anak .

( Munawir Sjadzali : 74 )

Al-Ghazali lebih mengedepankan soal kebutuhan hidup yang menjadi unsur utama bagi timbulnya negara . Kebutuhan hidup itu selain soal keturunan , juga soal tempat tinggal seperti dijelaskan dalam Ihya Ulum al-Din – juz II yaitu : amatilah dengan seksama pada awal berdirinya suatu negara didasari oleh kebutuhan makanan , pakaian , dan tempat tinggal . Lalu tercipta berbagai lapisan masyarakat pekerja dengan bakat kemampuannya masing-masing .

Al-Ghazali juga memberikan ilustrasi bahwa ekonomi ( iktishad ) merupakan faktor ketiga bagi beridirinya suatu negara .

Bagi Al-Ghazali terbentuknya negara mempunyai tujuan , dan tujuan manusia adalah iden-tik dengan tujuan negara . Karena itu untuk mengetahui terbentuknya negara , harus lebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia . Tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan abadi , yaitu kebahagiaan abadi setelah manusia itu mati . Jadi bukan kebahagiaan abadi yang bersifat di alam dunia . Kebahagiaan abadi tersebut , hanya dapat diperoleh dari tuntunan agama ( yang di Eropa diikuti oleh Thomas Aquinas pada abad ke 13 ) .

Dalam konteks ini , tugas negara yaitu : membuka atau memberi kesempatan dan keleluasa-an bagi warganya agar tuntunan dari agama dapat dilaksanakan . Untuk itu negara harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing manusia ( warga nega-ranya ) dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman. Jadi negara itu memberi kemungkinan kepada manusia ( warga negaranya ) agar dapat mencapai kebahagiaan abadi . Disinilah letak perlunya kerjasama antara ulama dengan negara .

U n s u r – u n s u r   N e g a r a .

Yang dimaksud unsur-unsur negara dalam pandangan Al-Ghazali : adalah bagian-bagian yang  menjadikan negara itu ada . Dengan lengkapnya unsur-unsur negara , maka lengkaplah negara bagai-kan bangunan yang bertiang lengkap . Negara itu terdiri dari beberapa unsur , sebagai berikut  :

1) W i l a y a h  N e g a r a

Bagi Al-Ghazali wilayah negara pada waktu itu dimana ia bertempat tinggal dalam wilayah Bani Abbas ; bahwa untuk menguasai wilayah , kekuasaan para pendiri daulat Abbasiyah muncul di pang-gung sejarah menggantikan Bani Umayyah yang telah berkuasa hampir satu abad , saat terbunuhnya Khalifah terakhir Marwan II . Dengan demikian Dinasti Saljuk pada awal sebelum mempunyai wila-yah kekuasaan , mendapat ijin untuk mendiami wilayah Jundi ( jund ) sebuah wilayah dekat Bukhara .

Kemudian keberadaan wilayah menurut Al-Ghazali sangat diperlukan untuk terbentuknya negara . Orang Abbasiyah pada masa lampau menaklukkan wilayah negara ( Dawlah ) Bani Umayyah , orang Saljuk harus menaklukkan Merv ( Ibukota Khurasan ) dari kekuasaan negara ( Dawlah ) Ghaznawiyah ( 428 H / 1037 M ) . Orang Israel harus berperang melawan bangsa Palestina dan Qanaan untuk mem-bentuk negara , dan begitu seterusnya . Yang dapat kita fahami dari Al-Ghazali , yang dikatakan dengan ‘ misahah ‘ untuk dapat membagi secara adil dan merata atas tanah-tanah kepada rak-yat atau warga negara . Bukan hanya menjamin warga negara terhadap keamanan negara , tetapi sudah ada kepastian bahwa  wilayah yang dikuasai oleh negara ,  untuk menjamin stabilitas politik da-

lam wilayah yang diperintah oleh suatu pemerintahan .

2) P e n d u d u k  N e g a r a

Analisa deskriptif mengenai penduduk , Al-Ghazali berpendapat bahwa rakyat sangat diutamakan dari unsur-unsur negara , dan untuk membuat rakyat senang dan rela sesuai dengan tuntunan agama dan kehendak agama . Al-Ghazali mengutip apa yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW , kepada para sahabatnya :  “ bahwa sebaik-baik umat Muhammad , adalah orang-orang yang saling mencintai , dan seburuk-buruk umat adalah orang yang saling membenci atau di antara mereka saling mengutuk antara yang satu dengan yang lainnya “ ( Al-Ghazali : 173 ) .

Dalam konteks hadits tersebut di atas , rakyat mendapat perlindungan yang besar dari penguasa tanpa membedakan agama , ras , dengan dibentuknya organisasi aljundiyah yaitu angkatan bersenjata untuk melindungi rakyat dari gangguan-gangguan di masyarakat , dan dapat mem-

perkokoh kedaulatan dan kedudukan pemerintah ( Zainal Abidin Ahmad ) .

3) P e m e r i n t a h  N e g a r a

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan kepu-tusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya . Keputusan-keputusn ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain . Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara ( Miriam Budiarjo , 1986 : 44 ) .

Bermacam-macam kebijaksanaan kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sam-bil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat . Pemerintah terdiri dari orang-orang tertentu dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan pada waktu tertentu dalam sejarah .

( Carlton 1980 : 56 )  Bagi Al-Ghazali , pemerintah untuk mengatur negara dan masyarakat , me-

nyelesaikan persengketaan atau perselisihan antara negara ( Al-Ghazali , 1994 : 149 )

4) K e d a u l a t a n  N e g a r a

Di dunia Timur abad pertengahan seperti halnya Al-Ghazali , al-Mawardi juga sependapat bahwa ke-mutlakan kekuasaan Tuhan yang sudah dituangkan dalam syari’ah, maka berarti kekuasaan negara ha-rus bersumber pada syari’ah itu sendiri . Syari’ah mempunyai posisi sentral legitimasi terhadap reali- tas politik ( al-Mawardi , 1937 : 20 ) negara merupakan instrumen untuk merumuskan misi kenabian guna memelihara agama itu dan mengatur dunia . Negara itu sendiri diperlukan untuk sebagai alat ke-hidupan (Al-Ghazali : 154) bersama warga masyarakat yang diikat atas dasar solidaritas bersama , un-tuk bersama-sama dan secara sendiri-sendiri berlomba melakukan kebajikan-kebajikan kemanusiaan sesuai dengan perintah Tuhan . Dengan demikian , fungsi negara menjadi sekadar alat bantu yang diperlukan untuk menegakkan syari’at . Tetapi alat bantu itu tidak boleh keluar dari kerangka hukum Tuhan itu sendiri . Dalam hal ini , kedaulatan yang dimiliki oleh setiap manusia ( rakyat ) itu haruslah mengikuti standar yang ditentukan oleh hukum ( kedaulatan Hukum ) yang telah di-tentukan Tuhan . Karena kedulatan rakyat itu hanyalah merupakan cermin dari kedaulatan yang hakiki , yaitu Kedaulatan Allah SWT .  Konsep demikian itu sama sekali berbeda dengan kon-sep teokrasi ( Jimli Asshi-ddiqie , 1955 : 22 ) warisan bangsa Eropa abad pertengahan , yang mewu-judkan gagasan kedaulatan Tuhan dalam sistem kependetaan yang menyatu dengan kekuasaan para raja . Seperti halnya dalam konsep Islam , teokrasi Barat pun menganggap Tuhan sebagai sumber-sumber pemegang kedaulatan , tetapi teokrasi Barat menjelmakan kedaulatan Tuhan kedalam diri raja atau jabatan kepala negara  .

Bahkan pada perkembangan di abad pertengahan , kekuasaan kepala negara atau raja itu sendiri me-nyatu dengan konsep kependetaan dalam agama nasrani , sehingga teokrasi melahirkan sistem yang absolut . Hukum Tuhan dijalankan oleh raja / pendeta atau nama Tuhan yang mutlak , karena itulah perkembangan selanjutnya istilah teokrasi di zaman modern digambarkan sebagai kejahatan-kejahatan dan kengerian yang dilaku kan atas nama Tuhan .

Akibatnya , konsep negara Islam sendiri harus turut merasakan penderitaan , akibat implikasi yang menyertai penggunaan istilah yang menyerupai konsep teokrasi dalam kedaulatan itu .

H a k e k a t   N e g a r a

Sebagaimana Aristoteles , Al-Ghazali berpendapat ( Al-Ghazali , t.t. : 85 ) ; yakin dengan obser-vasi akan dapat memperkuat pandangan mengenai hakekat negara sebagai suatu organisme sosial yang se-nantiasa berkembang . Observasi juga memperlihatkan kebenaran argumentasi , bahwa hakekat negara adalah baik apabila memperbanyak kesempatan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi da-lam politik. Kebenaran yang etis ini tidak berasal dari spekulasi yang dibuat-buat , melainkan berasal dari negara yang bijak . Negaralah yang mempunyai kebijakan , mempunyai wewenang dengan arif untuk me-nindak warga negaranya bila melanggar peraturan negara sesuai dengan hukum ( Syari’ah ) yang berlaku .

Tegaknya Suatu Negara

Kalau kita kembali ke masa klasik , terutama di dunia Islam Timur Tengah yang geografisnya be-rupa padang pasir yang sangat luas , kita dapati sering terjadi perebutan kekuasaan antara satu negara de-ngan negara sultan atau kepala negara dan amir atau syah . Kehidupan Al-Ghazali penuh diwarnai oleh perebutan kekuasaaan dan saling menjatuhkan antara sesama kelompok dalam istana yang berpusat di Baghdad . Dengan terjadinya perebutan kekuasaan , akan menggoyahkan tegaknya suatu negara .  Hal se-macam ini , oleh Al-Ghazali dikatakan : bahwa dalam suasana kacau dimana keadaan negara lebih labil , maka demi kepentingan rakyat banyak dan untuk mengantisipasi meluasnya pertumpahan darah sesama masyarakat Islam , dibenarkan semacam kudeta perebutan kekuasaan .

Pendapat ini didukung oleh al-Mawardi ( al-Mawardi : 14 ) , bahwa pemerintahan seorang amir yang me-rebut kekuasaan adalah sah , apabila memerintah sesuai dengan hukum Islam . Gagasan seperti ini ber-kaitan dengan apa yang bersumber pada ‘ doktrin darurat ‘ seperti dikemukakan oleh Al-Ghazali , yang berpendapat bahwa tirani seorang Amir yang berebut kekuasaan itu lebih baik daripada kekacau-balauan .

Kemudian Al-Ghazali dalam kondisi yang dialaminya itu lebih mempunyai kedekatan yang lebih realistis dalam kepentingan tegaknya suatu negara . Ia lebih mengutamakan kepentingan umum ( masyarakat ) sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pada zamannya . Untuk melakukan hal tersebut , ia memakai prinsip hukum tentang Maslahat , yaitu hal yang dilarang dapat dihalalkan apabila dikehendaki oleh kepentingan umum . Kaum Muslimin membutuhkan seorang penguasa untuk membela tanah air , memelihara keamanan , menghukum orang yang bersalah , melaksanakan hukum keluarga , menjamin transaksi-transaksi komersial dalam kehidupan sipil , mengangkat hakim pembantunya di daerah-daerah , atau wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan ( Al-Ghazali : 266-267 ) . Mengingat kebutuhan-kebutuhan itulah Al-Ghazali menerima de facto penguasa-penguasa militer yang meraih kekuasaan melalui kekuatan ( al-Ghalaba ) ( Mumtaz Ahmad , 1994 : 94 ) .

Luas atau Batas Wilayah Negara .

Luas wilayah dan kawasan yang dapat dikuasai negara , menurut pendapat Al-Ghazali juga diten-tukan kekuatan ( Syawkah ) yaitu kekuatan militer dan kekuatan ekonomi yang sangat berpengaruh pada strategi pemerintahan pusat dan strategi siayasah politik . Kekuatan pemerintah pusat akan berakibat pada pemerintahan lokal akan tunduk . Dalam kondisi tersebut , luas wilayah dan kekuasaan memiliki otoritas dan martabat yang tinggi . Upaya untuk meretorasi barid ’ yaitu layanan informasi terpusat yang memberi hak kepada pemerintah pusat untuk menjaga biaya-biaya atas peristiwa-peristiwa yang dialami gubernur-gubernur lokal , serta usaha kontrol kasus-kasus keseharian . Barid – kemudian di lembagakan . Kemudian sultan-sultan Saljuq bergantung pada kekuasaan mereka yang semakin luas dan mobilitas tinggi untuk me-lumpuhkan setiap pemberontakan yang akan muncul , kerajaan meluas sejalan dengan kekuatan militer dan kekuatan ekonomi .  Dengan demikian bagi Al-Ghazali , kekuatan pemerintah pusat sangat diten-tukan untuk mengatur pemerintahan yang terdapat di wilayah-wilayah atau lokal . Kekuatan eko-nomi dan militer dapat memaksakan kehendak pemerintahan pusat kepada para gubernur , agar tidak memberontak , dan menindak dengan tegas apabila ada gubernur daerah membangkang . Akan tetapi , apabila pemerintah pusat lemah , maka akan terjadi pemberontakan dimana-mana yang berakibat kepada goyahnya stabilitas keamanan .  Pemerintah lokal yang memberontak , akan mudah mendirikan negara baru , serta melepaskan diri dari pengaruh pemerintah pusat .

PEMERINTAHAN  NEGARA  DALAM  PEMIKIRAN  AL-GHAZALI

Bentuk Pemerintahan

Kalau melihat pada sejarah perkembangan bentuk-bentuk pemerintahan di masa Islam Klasik , terutama dalam pemikiran-pemikiran politik Islam , bahwa sejak Dawlah Islamiyah sampai ke Dawlah Abbasiyah sudah berbentuk monarki , yaitu jabatan-jabatan kepala negara turun-temurun . Dalam hal se-macam itu yang sudah dialami oleh Al-Ghazali , bahkan ia juga pernah menjabat Hakim Agung ( Gadli al-Qudroh ) mengesahkan pemerintahan yang ada pada waktu itu . Jadi , kriteria-kriteria yang menen-tukan tindakan kerajaan atau republik , ialah cara dalam hal menunjuk kepala negara . Apabila suatu sistem pemerintahan yang ditunjuk berdasarkan azas turun-temurun , maka bentuk peme-rintahannya ialah kerajaan ( monarki ) . Apabila dengan cara-cara musyawarah , maka bentuk pe-merintahannya ialah republik . Juga klasifikasi dua bagian ( tentang jumlah orang yang memegang kekuasaan & apa yang sebenarnya menjadi tujuan pemerintahan / pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara itu ) maupun tiga bagian ( tiga bentuk pemerintahan yang baik & tiga bentuk pemerintahan yang buruk ) Aristoteles yang terdapat dalam pemikirannya itu , tidak dapat diikuti perkembangan-perkem-bangan baru dalam sidang struktur pemerintahan pada abad ke 20 ini .

Tujuan  Pemerintah

Sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan , pemegang kekuasaan negara harus memiliki : kekuasaan militer , legislatif dan keuangan . Disamping kekuatannya juga diilhami oleh teori Montesquieu ( Trias Politika ) yaitu kekuasaan eksekutif , legislatif , dan yudikatif ( Pamudji , 1985 ; 3-4 )

Menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya yang terkenal Coparatife a Government ( Pamudji , hal 5) pemerintahan harus mempunyai  :

  • Kegiatan terus menerus di wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung ( State ) ;
  • Pejabat yang memerintah ( The Duty ) ;
  • Cara , metode , serta sistem ( manner , Methode and system ) ; dan
  • Terdapat warga negaranya .

Dalam kaitan itu perlu kiranya diungkapkan kembali beberapa definisi pemerintahan Imamah atau Khilafah dalam pemikiran politik Islam Klasik , untuk menyamakan visi dalam menelaah kem-bali akan tujuan dari pemerintahan itu sendiri .

Pertama , Imamah dalam konsep Al-Mawardi ( al-Mawardi ; 5 ) : adalah pemerintahan yang berkedu-dukan bagi pengganti Nabi untuk memelihara agama dan mengatur pemerintahan .

Kedua , Khalifah menurut Ibn Khaldun ( Yusuf Musa ; 173-174 ) : adalah suatu pertanggung-jawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara kepada kepentingan akhirat . Pada hakekatnya pemegang jabatan Khalifah ( pemerintah ) sebagai peng-ganti diri Nabi dalam menjaga agama dan mengatur tugas dalam pemerintahan ( masalah keduniaan ) .

Ketiga , Imamah dalam konsep Al-Ghazali ( Yusuf Musa ; 173-174 ) : mengemban tugas pengganti diri Nabi , pemimpin salat , seperti yang terjadi pada diri Abu Bakar yang memimpin salat ketika Nabi sakit . Khilafah bagi Al-Ghazali sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang merupakan hamba pilihan Tuhan , dengan kedudukan sebagai orang suci atau muqaddas ( Al-Ghazali hal 126 ) , merupakan bayang-an Allah di bumi , hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat mana pun untuk taat mutlak kepada-nya , dan melaksanakan perintahnya .

Bila ketiga definisi tersebut diringkas , kita dapat memahami tujuan sistem pemerintahan , yaitu :

  1. Tujuan utama adanya Imamah , ialah untuk melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya dengan ikhlas serta patuh , dan  menghidupkan sunnah  serta  memerangi bid’ah ,

agar seluruh warga negara dapat dengan baik melakukan ketaatan kepada Allah .

  1. Tujuan kedua dari pemerintahan , memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi , mi-salnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak , mengusahakan terselenggaranya ketertiban , keamanan , dan ketentraman . Dan hanya pemerintah , merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kemakmuran bersama . Demi kepen-tingan negara ,  maka untuk mempersatukan negara dari kekacauan dan perpecahan ,  harus memiliki

kekuatan militer , legislatif , dan keuangan .

Untuk mencapai hakekat dari tujuan pemerintahan , menurut Al-Ghazali – pemerintah harus membentuk masyarakat dalam ikatan perdamaian agar tercipta literatur . Tidaklah akan tercapai keadilan kalau tidak ada peraturan .

Adanya peraturan yang disebut hukum akan mengatur serta mengukur perbuatan manusia yang diadakan oleh pemerintah dalam suatu negara . Penguasa harus pandai memainkan peranan , terutama mengatur strategi pemerintahan yang kuat , mengokohkan kerjasama dengan pemerintahan pusat .

( Al-Ghazali ; 1236 ) .

Tujuan pemerintahan dalam konsep Al-Ghazali ini sifatnya universal , artinya tidak terbatas hanya individu-individu yang Islam , tetapi juga lebih menekankan kepada semua warga negara dalam wilayah kekuasaan Islam , tanpa membedakan agama , ras , dan sebagainya . Warga negara mempunyai tanggung jawab atas urusan kenegaraan , dengan demikian pemerintah semacam inilah yang secara sah dapat mengemban urusan negara ( Al-Ghazali ; 126 ) .

Jelaslah apa yang dinukilkan oleh Al-Ghazali , bahwa tujuan pemerintahan adalah tiada lain hanya untuk kepentingan kebaikan dan kesejahteraan umum .  Penguasa atau seorang penguasa tidak mem-punyai kewibawaan di mata rakyatnya . Seseorang yang mempunyai pengalaman di wilayah yang di-kuasainya dan ia bermaksud meminta penilaian rakyat banyak , maka sesuatu yang pertama kali disam-paikan kepada mereka adalah wibawa dan kepiawaian dalam memerintah .

Dasar-dasar  Pemerintahan

Dasar pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu negara , fal safah hidup dan konstitusi yang membantu sistem pemerintahannya ( Ibnu Kencana Syafi’i , 1992 : 27 ) .

Pemerintahan negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sama sekali satu sama lain , yang ber-kembang sesuai situasi dan kondisi setempat . Pembicaraan mengenai sistem pemerintahan suatu bangsa , tidak boleh terpancang pada ide umumnya saja ; apakah pemerintahan itu berbentuk otoriter atau perwa-kilan kerajaan , ataukah republik , demokrasi ataukah diktator . Karena harus mencakup pula sistem eko-nomi , sistem moral , sistem kemasyarakatan , dan beberapa sistem lain , terutama yang berhubungan de-ngan keadaan damai dan perang . Agama dan ilmu serta lainnya , semuanya harus dapat menyempurnakan pengertian sistem pemerintahan secara utuh dan menyeluruh .

Sebagai contoh , Inggris dan Amerika sama-sama negara demokrasi , akan tetapi bentuk pemerintahan di Inggris berbeda dengan di Amerika . Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Inggris , tidak seperti hubungan pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagian di Amerika . Begitu juga nilai moral yang ada di kedua negara tersebut tidaklah sama . Perbedaan-perbedaan logis itu sudah tentu bersumber pada sejarah bangsa , pelbagai kondisi dan peristiwa yang dilalui dan mewarnai .

Demikian pula perkembangan bentuk pemerintahan ini , dapat dilihat pada dasar pemerin-tahan Islam . Gagasan umum terletak pada satu dasar yaitu Al-Qur’an dan Hadits .

Pengaruh eksternal dalam beberapa abad selalu berkembang . Perkembangan itu berjalan sesuai dengan bermacam-macam kondisi lingkungan yang timbul pada suatu masa , terutama bersifat menggoncangkan , seperti pemberontakan yang memang berlangsung dalam kemaharajaan Islam .

Jika ingin digambarkan dasar pemerintahan Islam secara gamblang , sehingga mudah dipahami oleh generasi sekarang , mau tidak mau harus memperhatikan kondisi seperti itu .

Dasar-dasar pemerintahan yang pertama dimasa Nabi Muhammad Saw adalah kaidah-kaidah yang tetap bagi sistem pemerintahan Islam – pembentukan visi kesatuan dilakukan Nabi Muhammad dengan meng-utus utusan yang pandai dan istimewa dalam bidang agama , ke berbagai suku dan kota yang telah me-nyatakan diri memeluk Islam . Tugas utama utusan tersebut , adalah mengajarkan kaidah-kaidah Islam dan mengarahkan langkah-langkah penduduk setempat ke jalan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam ( Muhammad Husen Haikal , 1993 : 21 ) . Kaidah-kaidah baru yang dibawa Islam untuk mengatur langkah dan berbagai pergaulan manusia ini merupakan muqaddimah bagi pengaturan kegiatan politik . Dan ter-nyata lambat laun hal ini mempengaruhi lingkungan , bahkan mewarnai sejarah . Di dalam muqaddimah kaidah-kaidah itu yang kelak mempengaruhi sistem politik Islam , terkandung ajaran keimanan ke-pada Allah , bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Dia Maha Esa serta wajib disembah . Iman inilah yang pada gilirannya memantapkan kaidah-kaidah perdamaian , persaudaraan , dan kebebasan .

Dengan demikian , semua orang mukmin sama di hadapan Allah . Hukum Allah akan terus berlaku dengan adil di antara mereka . Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non Arab , kecuali lantaran kadar ketaqwaannya . Mereka akan mendapat pembalasan sesuai dengan amal perbu- atan mereka . Jika perbuatan-perbuatannya baik , balasan yang diterima pun baik , begitu pula seba-liknya . Kemudian Islam menekankan bahwa semua manusia bersaudara . Perasa-an cinta kasih harus tertanam diantara mereka . Tidaklah sempurna iman sese-orang sebelum dia mencintai saudaranya sesama Muslim , sebagaimana dia men cintai dirinya sendiri . Selain daripada itu , setiap manusia memiliki kebebas-an dalam segala hal termasuk bebas dalam memilih akidah . Tidak ada paksaan dalam beragama . Iman harus dilandasi dengan argumentasi dari setiap mene-rima petunjuk yang baik secara sukarela .

Itulah dasar-dasar pemerintahan Islam – pada masa pertamanya .

Dan hal itu ternyata dampak positifnya sangat jelas bagi perkembangan sistem pemerintahan di negara-negara Arab . Dasar-dasar itu lalu disempurnakan dengan kaidah-kaidah ekonomi dan sosial , se-hingga dengan cepat sistem pemerintahan Islam mulai menampakkan bentuk & kemantapannya secara utuh ( Al-Ghazali hal 42) . Namun perkembangan setiap zaman berikutnya juga berpengaruh sangat kompleks , sehingga mulai masuklah faktor-faktor lain yang kadang-kadang justru menjauhi kaidah-kaidah Islam , bahkan yang mencolok ‘ bertentangan dengan kaidah Islam ‘.

Faktor-faktor asing itu mulai masuk dan terlihat jelas pengaruhnya , bahkan sejak periode pertama Islam . Mula-mula ditandai dengan terbunuhnya Khalifah kedua Umar Ibn Khattab oleh Abu Luklu’ah , orang Persia ( al-Suyuthi ; 177 ) . Kemudian disusul aksi komplotan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan , Khalifah ketiga . Berikutnya adalah pecahnya huru-hara yang menyebabkan timbul-nya perang saudara antara Ali dan Mu’awiyah . Kita mengetahui , orang Mesir adalah dalang dalam aksi komplotan penggulingan Utsman . Pihak Syam mendukung Mu’awiyah , sedang Irak berdiri di belakang Ali . Pengaruh-pengaruh luar yang datang dari Persia , Mesir , Syam , dan Irak itulah yang mengu-bah sistem Islam , dari kekhalifahan menjadi kerajaan .  Dimulai dari raja-raja Bani Umayyah , kemu-dian dilanjutkan oleh Bani Abbas .  Faktor-faktor asing itulah yang menggores bingkai luar politik peme-rintahan Islam sejak periode pertama .

Pada masa Islam masih murni dan kesederhanaan Arab yang menjadi ciri khasnya , lalu penak-lukan-penaklukan yang dilakukan Islam mendorong Umar al-Khattab membentuk kabinet . Untuk kepen-tingan pengendalian teritorial , pada setiap wilayah taklukan , Umar menempatkan gubernur ( amir , wali ) yang diberi kekuasaan penuh , didampingi seorang agen ( amil ) yang bertugas sebagai penghubung de-ngan pemerintah pusat di Madinah ( Holt Et A, 1970 ; 64 ) .  Penaklukan ini kemudian diteruskan sampai pemerintahan Islam mencapai kemantapan dari segi agama , disamping mencontoh model pemerintahan di Persia dan Romawi . Perkembangan pada masa-masa pertama tersebut mempengaruhi kehidupan umum , meskipun tidak begitu menjauhi bentuk asalnya , misalnya seperti yang terjadi pada masa Abbasiyah dan sesudahnya . Perkembangan ini tidak terlepas juga dari hilang dan munculnya generasi . Kemudian dalam keadaan demikian , para ahli hukum fiqh senantiasa menggali berbagai kaidah dan ketetapan yang bersumber dari Al-Qur’an , Hadits dan konsensus Ulama . Dengan ilmu yang dimilikinya , mereka membantu berlanjutnya perkembangan tersebut .

Dalam keadaan yang demikian itu , Al-Ghazali berpendapat bahwa dasar-dasar pemerintahan Islam itu mengesahkan praktek politik yang sudah berlaku di Khalifahan dengan sistem kerajaan dan ke-sultanan . Penguasa menurutnya mendapat mandat dari Tuhan untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara kaidah-kaidah Islam .

Tidaklah mungkin dapat mengatur masalah kehidupan masyarakat tanpa adanya organisasi yang permanen.  Penguasa dapat ditaati rakyat berdasarkan hukum , karena hanya dengan dan di da-lam hukum itulah rakyat dapat mencapai puncak perkembangannya . Tetapi apabila rakyat yang melanggar hukum tidak diberi sanksi , maka timbullah kekacauan dalam pemerintahan .

Oleh karena itu , menumbuh suburkan perkembangan masyarakat memerlukan lembaga , yaitu lembaga pemerintahan . ( Al-Ghazali : 106 )

Lembaga Pemerintahan

Menurut Al-Ghazali lembaga pemerintahan dimaksudkan : 1). Hanya menegakkan keadilan dan perdamaian  ;  2). Melindungi batas-batas wilayah negara  ; 3). Meningkatkan taraf hidup orang banyak .

Tetapi , Al-Ghazali juga menyatakan kembali bahwa hal-hal tersebut bukanlah tujuan akhirnya , adapun yang menjadi tujuan akhirnya adalah agar menggalakkan atau memasyarakatkan praktek-praktek keba-jikan yang diperintahkan oleh Islam , untuk dianut umat manusia .

Lalu bagaimana pemerintahan suatu negara yang berlandaskan seperti itu bisa dibentuk , menurut Al-Gha-zali adalah dengan menunjuk kepala negara yang menganut terminologi Islam , disebut sebagai Imam atau Amir atau Khalifah . Sedangkan untuk dapat sepenuhnya memahami pandangan Islam mengenai hal terse-but , harus merujuk kepada pemikiran Islam Klasik . Dalam pemikiran Al-Ghazali , lembaga pemerin-tahan itu terdiri dari : Kepala Negara , Syarat-syarat Kepala Negara , Mekanisme Pemilihan Kepala Negara , dan Pembentukan Dewan Permusyawaratan ( Dewan Syuro ) .

1) Pemilihan Kepala Negara .

Menurut Al-Ghazali , tujuan manusia bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi dan duniawi , tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehi-dupan yang sejahtera di akhirat , melalui pengamalan ajaran agama secara benar . Dunia ini adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat .

Pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi hanya mungkin kalau terdapat ketertiban , keamanan , dan kesejahteraan yang merata di dunia . Untuk itu , diperlukan seorang pemimpin dan pengelola negara yang ditaati , yang membagikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing warga negara , memilihkan tugas yang paling sesuai bagi warga negara , dengan dapat mengelola segala urusan kenegaraan yang dibebankan kepadanya ( Munawir Sjadzali ; 76 ) . Dengan demikian , kewajiban untuk mengangkat kepala negara bukan karena berdasarkan rasio saja , tetapi berdasarkan keharusan agama . Sebagai kelanjutan alur pikiran yang demikian , maka terdapat ikatan yang erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui seorang kepala negara yang ditaati , yang memiliki kekuasaan memadai , dan mampu melindungi kepentingan rakyat , baik duniawi maupun ukhrawi .

2) Syarat-syarat Kepala Negara .

Untuk menduduki jabatan tertinggi di negeri Arab Islam , adalah jabatan Khalifah atau Imam ( di zaman sekarang disebut Kepala Negara ) . Secara akal dan hukum , seharusnya orang yang memegang jabatan kepala negara adalah orang yang ahli dan mampu memikul tugas-tugas yang di-bebankan . Karena itu dalam Fiqih Siyasah ( ilmu tata-negara / politik hukum Islam ) , para pemikir Islam menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh orang yang memegang jabatan mulia ini .

Beberapa pemikir sehubungan dengan beberapa syarat untuk menduduki jabatan itu berpendapat  :

a)  Tentang siapa yang berhak menjadi kepala negara atau raja , Ibnu Abi Rabi mengemukakan enam syarat yang harus dimiliki , yaitu :  (a) Harus nasab yang dekat dengan raja sebelumnya ; (b) Aspi-rasi yang luhur ; (c) Pandangan yang mantap dan kokoh ; (d) Ketahanan dalam menghadapi kesu-karan atau tantangan ; (e) Kekayaan yang besar ; dan (f) Pembantu-pembantu yang setia .

( Munawir Sjadzali ; 46 )

b)  Menurut pemikir kedua Abd al-Jabbar ( 325-415 H / 935-1025 M ) oleh karena tugas yang diem-ban kepala negara cukup berat , orang yang menjadi calon kepala negara haruslah  : (a) Muslim yang shaleh tidak fasik ; (b) Merdeka , agar ia dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bebas ; (c) Berakal , agar dapat mengetahui persoalan yang dihadapi dalam tugasnya dan dapat meme-cahkan serta menyelesaikan kaumnya dengan baik ; (d) Adil dan amanah , agar dapat melaksana-kan tugas dengan jujur dan tidak berat sebelah ; (e) Berilmu , agar mengetahui apa yang menjadi kewajibannya , dengan cara melaksanakannya dilihat dari segi syari’at ; (f) Wara ‘, kuat hati dan pemberani , agar dapat melaksanakan tugasnya dibidang keamanan dan kemiliteran , seperti me-mimpin pasukan perang , menyerbu musuh dan mempertahankan negara .

( Abd al-Jabbar ; 1965 ; 198-200 )

c)  Bagi Ibn Khaldun syarat-syarat untuk menduduki jabatan kepala negara atau Khalifah atau Imam itu adalah , bahwa calon harus dipilih oleh ahli al-Halli wa al-Aqdi , disamping syarat-syarat lain yakni :  berpengalaman luas , adil , mampu , sehat badan serta utuh semua panca inderanya ,  dan

dari keturunan Quraisy . ( Munawir Sjadzali )

d)  Menurut Al-Mawardi , kriteria-kriteria kepala negara dan pembantunya adalah  :

(1) Memiliki sifat adil yang tercermin pada perilaku diri dan sosial . Pada perilaku diri , ia mampu menjaga keserasian-keserasian mental , mampu membuktikan akalnya dalam mengatur kecende-rungan hawa nafsu . Sedangkan perilaku kelompok , atas dasar prinsip persamaan ; (2) Ilmu pe-ngetahuan yang memadai untuk berijtihad , berpikir secara independen , merdeka , yang diperlu-kan setiap saat oleh kepala negara dalam proses pengambilan keputusan , dan kebijakan ijtihad kepala negara mutlak diperlukan , disamping pandangannya yang sudah berkembang ; (3) Sehat pendengaran , melihat dan berbicara secara sempurna sehingga mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik ; (4) Utuh anggota-anggota tubuhnya ; (5) Memi-liki wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum ; (6) Memiliki keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengusir musuh ; (7) Berasal dari keturunan Quraisy . ( Munawir Sjadzali ; 6 )

Sedangkan syarat-syarat pengangkatan wazir ( atau wuzara atau pembantunya ) sama dengan pe-ngangkatan kepala negara , tanpa syarat ke tujuh ( yaitu yang berasal dari keturunan Quraisy ) .

e)  Begitu beratnya beban yang akan dilaksanakan oleh Kepala Negara sebagai orang yang di-percaya melaksanakan mandat yang datang dari Allah , dan sebagai manusia pilihan setelah

Nabi ; maka Al-Ghazali mengemukakan sepuluh kriteria sebagai berikut :

(1)   Dewasa atau aqil baligh , sebagai kewajiban keagamaan untuk mengatur rakyat ke jalan kebenaran . Dengan bimbingan wahyu , Kepala Negara yang dewasa dapat memberikan ukur-an ( mizan ) ke jalan yang diridhai Allah ;

(2)   O t a k  s e h a t , dengan akal yang sehat Kepala Negara akan dapat memberi keputusan-kepu-tusan dalam segala situasi dan kondisi untuk kebaikan negara dan kepentingan rakyatnya ;

(3)   Merdeka dan bukan budak , dalam hal ini untuk menjaga wibawa calon Kepala Negara di ma-ta rakyat dan tuntutan waktu itu seorang Kepala Negara atau Raja betul-betul keturunan orang yang merdeka ;

(4)   L a k i – l a k i ;

(5)   Keturunan Quraisy ( hal ini menurutnya sesuai dalam nash – hanya keturunan Quraisy ) ;

(6)   Pendengaran dan penglihatan yang sehat ( agar tidak hanya mendengar laporan bawahan , akan tetapi dapat melihat dari dekat kejadian yang sebenarnya ) ;

(7)   Kekuasaan yang nyata ( adanya angkatan bersenjata dan kepolisian yang dapat digunakan un-tuk melaksanakan keputusan terhadap mereka yang menentang / menindas ) ;

(8)   H i d a y a h ( daya pikir dan daya perencanaan yang kuat dan ditunjang kesediaan bermusya-warah , dan selalu mendengar pendapat dan nasehat ulama ) ;

(9)   Ilmu pengetahuan ( Menurut para ulama , jabatan Kepala Negara hanya dapat disandang oleh seseorang yang ilmunya tinggi , sehingga mampu berijtihad dan memberikan fatwa dalam bi-dang syariah . Menurut Al-Ghazali , syarat tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadits , sedang yang terdapat dalam nash hanya keturunan Quraisy . Baginya , syarat mampu berijtihad dan memberikan fatwa dalam bidang syariah – tidak perlu dan tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang Kepala Negara . Cukup kiranya kalau memiliki budi pekerti atau akhlak luhur dan wara’i yang memungkinkan mengembalikan segala masalah hukum dan syariat Islam kepada para ulama dan cendekiawan terpandai yang hidup pada zamannya . Dan dia mengambil keputusan dalam bidang hukum berdasarkan pendapat dan saran mereka ) ;

(10)   W a r a ‘ – kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri dan tidak berbuat hal-hal yang dilarang serta perbuatan tercela ( Muhammad Jalal Sarap ; 395-396 ) .

3) Mekanisme Pemilihan Kepala Negara .

Seperti halnya Ibnu Abi Rabi , Al-Ghazali tidak membicarakan mekanisme pengangkatan kepala negara , juga dengan dasar pemikirannya bahwa kekuasaan kepala negara datang dari Tuhan dan bukan dari rakyat . Maka cukup beralasan jika ia mengatakan bahwa kepala nega-ra tidak bertanggung jawab kepada rakyat atas berjalannya roda pemerintahan , tetapi bertang gung jawab kepada Tuhan . Juga kepala negara tidak dapat digeser dari kedudukannya. Hal itu dapat dipahami karena pemerintahan dinasti Saljuq begitu kuat dan berkuasa , sehingga sangat logis bagi Al-Ghazali berpendapat demikian . Pengaruh kekuasaannya tidak saja dikalangan para ulama dan para cendekiawan , tetapi  sampai pada pemerintahan pusat di Bagdad .  Kepala negara bagi Al-Gha-zali itu muqaddas ( suci ) , tetapi kepala negara bukan wakil Tuhan sebagaimana yang terjadi di Eropa beberapa abad berikutnya . Kepala negara menurut Al-Qur’an mendapat amanah dari Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas mulia dan selalu melaksanakan syari’ah Islam dalam menjalankan keputus-an-keputusan dalam bidang hukum , berdasarkan pendapat dan saran dari ulama qadhi al-qhudhaf .

Walau Al-Ghazali dan Ibnu Abi Rabi tidak membicarakan proses pemilihan kepala negara , tetapi Al-Mawardi lebih berpikiran maju .  Sebagaimana yang telah berlangsung di masa al-Khulafa al-Rasyidin , bahwa mekanisme pengangkatan kepala negara Al-Mawardi menawarkan dua pilihan  :

  • Pertama , seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilihan atau al-hal wa al aqd ( istilah sekarang MPR ) .
  • Kedua , diangkat melalui penunjukan imam atau kepala negara sebelumnya .  ( Al-Mawardi ; 6 )

Cara yang pertama , sepeninggal Rasulullah menghadapi pemilihan Khalifah dan bagai- mana mereka mengatasi problem yang mereka belum pernah kenal sama sekali sebelumnya , agar kita dapat mengetahui bagaimana dengan sukses mereka mengatasi problem tersebut ( di balai-rung Bani Syaidah ) , sehingga seorang orientalis , Mc. Denald ( M. Yusuf Musa ; 107 ) mengatakan  bahwa balairung mengingatkan akan adanya suatu konggres politik yang dipenuhi oleh diskusi selaras dengan sistem modern ; dan akhirnya diketahui kesudahannya Abu Bakar terpilih sebagai penguasa umat Islam .

Dalam suasana kesedihan mencekam setiap orang atas wafatnya Rasulullah s.a.w. , dan dalam situasi yang membingungkan pikiran kaum muslimin yang baru saja kehilangan pemimpin yang sangat mereka cintai – timbullah beberapa pendapat dan gagasan di kalangan kaum Anshar , yang jika tidak cepat diatasi dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diharapkan .

Kaum Anshar berkumpul di tempat tersendiri dibawah pimpinan Sa’ad bin ‘Ubadah yang ketika itu sedang sakit ( namun sengaja digotong ke tempat tersebut untuk menghadiri pertemuan ) , kemudian berunding di saqifah ( semacam balai pertemuan / balairung ) Bani Syaidah .  Kaum Muhajirin berke-rumun di tempat-tempat yang terpisah .

Sementara yang lain ada yang berkerumun di sekitar tempat kediaman Siti ‘Aisyah r.a. yang di dalamnya terdapat keluarga Rasulullah s.a.w. seperti ‘ Ali bin Abi Thalib r.a. yang sedang membe-nahi jenazah Rasulullah s.a.w.  Mereka tidak menduga sama sekali bahwa kaum Anshar sedang me-rundingkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan Islam dan kaum muslimin .

Abu Bakar Ahmad bin  ‘Abdul  ‘Aziz  Al-Jauhariy dalam bukunya “ As-Saqifah “ mengete-

ngahkan sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Ishaq , mengenai peristiwa penting itu .

Karena sakitnya dan tidak dapat berkata keras , Sa’ad bin ‘Ubadah berkata yang kemudian diteruskan oleh anaknya , Qais bin Sa’ad dengan suara keras  :

  • Wahai kaum Anshar , kalian termasuk orang-orang yang dini memeluk Islam , dan Islam bukan mi-lik satu kabilah . Selama 13 tahun di Makkah , Rasulullah mengajak kaumnya supaya hanya ber-sembah sujud kepada Allah Maha Pemurah dan meninggalkan penyembahan berhala . Mereka ti-dak mampu memperkuat agama Allah dan tidak sanggup melindungi serta membela beliau dari serangan musuh-musuhnya . Kemudian Allah melimpahkan keutamaan dan kemuliaan kepada ka-lian dengan kesanggupan melindungi dan membela agama yang  beliau bawakan .
  • Allah mengkaruniakan nikmat iman kepada kalian , dan memberikan kemampuan berjuang mela-wan musuh-musuh-Nya . Kalian telah menunjukkan keteguhan dan keberanian menghadapi siapa saja yang berani menentang Rasulullah s.a.w.  Kalian pun merupakan orang-orang yang lebih di-takuti oleh musuh-musuh beliau . Pada akhirnya mereka tunduk kepada pimpinan Allah dan Rasul-Nya . Orang-orang jauh pun akhirnya mau tunduk kepada Islam , kemudian tibalah saat Allah menepati janji-Nya kepada Nabi kalian , dan semua orang Arab tunduk di bawah pedang kalian .
  • Setelah itu Allah memanggil Rasul-Nya pulang ke haribaan-Nya dalam keadaan beliau puas dan ridho kepada kalian . Karena itu peganglah dengan teguh kepemimpinan yang berada di tangan kalian . Kalian lebih berhak dan lebih afdhal memegang urusan itu !

Apa yang dikatakan Sa’ad itu disambut hangat dari semua yang hadir dan mereka menyata-kan dukungan mutlak . “ Kami tidak akan berbuat menyimpang dari perintah Anda “. Begitu teriak mereka serentak : “ Andalah yang kami angkat sebagai pemimpin , demi kemaslahatan kaum mu-slimin . Kami puas dan rela ! “  Mereka lalu bertukar pikiran tentang akibat yang mungkin terjadi , dan bagaimana harus bersikap jika ternyata kaum Muhajirin juga berpendapat bahwa merekalah yang berhak atas kepemimpinan umat . Mereka adalah para sahabat Rasulullah yang paling dini memeluk Islam , dan mereka juga pelindung serta kerabat beliau . Bagaimana mereka harus menjawab , jika me-reka menggugat atas dasar apakah kaum Anshar tidak menyetujui jika kepemimpinan umat sepening- gal Rasulullah berada ditangan kaum Muhajirin ? Namun dalam perundingan itu , karena merasa sama berjasa dan bernaung dibawah Kitabullah , sebagian dari mereka mengusulkan adanya dua orang pe-mimpin saja , yakni pemimpin kaum Anshar sendiri dan pemimpin kaum Muhajirin sendiri . Mende-ngar pendapat-pendapat yang mengarah kepada perpecahan itu Sa’ad bin ‘ Ubadah merasa kecewa , dan dengan suara lirih ia berkata : “ Inilah awal kelemahan kita “. Ia nampak tidak menyetujui ada-nya dua pimpinan dalam satu umat , dan menghendaki adanya satu pimpinan di tangan kaum Anshar .

Di saat mereka masih terus berunding , Ma’an bin ‘Adiy dengan tergopoh-gopoh segera me-nemui Umar Ibnul-Khattab r.a yang bersama para sahabat lain sedang berada di kediaman Rasulullah s.a.w.  Ma’an memberitahu ‘Umar tentang apa yang sedang terjadi di saqifah Bani Syaidah , dan tanpa menunggu pendapat ‘Umar , ia berkata : “ Sampaikan segera berita ini kepada saudara-saudara kita kaum Muhajirin . Sebaiknya kalian pilih sendiri siapa yang berhak kalian angkat sebagai pemimpin . Kulihat pintu fitnah ( bencana ) sudah ternganga , mudah-mudahan Allah akan cepat menutupnya “ .

‘Umar Ibnul-Khattab r.a. resah mendengar berita itu , dan cepat-cepat menarik tangan Abu Bakar r.a. yang semula tidak mau beranjak pergi selagi Rasulullah s.a.w. belum dimakamkan .

Namun karena tidak dapat mengelak maka ia pun pergi bersama ‘Umar , yang kemudian diikuti Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah .  Ketika dalam perjalanan mendengar apa yang disampaikan ‘Umar , Abu Bakar pun cemas dengan terjadinya persoalan mendadak di saat orang sedang sibuk mempersiapkan pemakaman jenazah Rasulullah s.a.w. tersebut . Sesampainya di saqifah Bani Syaidah yang penuh sesak kaum Anshar dan Sa’ad bin ‘Ubadah terbaring diatas usungan di tengah mereka , ‘Umar r.a yang berperangai keras akan segera berbicara , tetapi dicegah Abu Bakar r.a. dengan berkata :

“Boleh engkau berbicara sesudahku , tapi dengarkan dulu apa yang hendak kukatakan pada mereka

Setelah mengucapkan salam , syahadat , dan shalawat , dengan tenang dan suara yang lem-but  Abu Bakar r.a. mulai berbicara dalam semangat persaudaraan :

  • Allah , Maha Terpuji telah mengutus Muhammad membawakan hidayat dan agama yang benar . Beliau berseru kepada segenap umat manusia supaya memeluk Islam . Kemudian Allah membu-kakan hati dan pikiran kita untuk menyambut baik dan menerima seruannya . Kita , kaum Muha-jirin dan Anshar adalah orang-orang pertama yang memeluk agama Islam , barulah orang lain mengikuti jejak kita .
  • Kami orang-orang Quraisy adalah kerabat Rasulullah dan dari keturunan baik-baik . Kalian adalah pembela kebenaran agama Allah . Kalian adalah saudara kami seagama dan selalu bersama kami dalam menegakkan kebajikan . Kalian adalah orang-orang yang paling kami hormati dan kami cintai . Kami tahu bahwa kalian orang-orang yang paling ridho menerima takdir Allah , ridho melihat kaum Muhajirin sebagai orang-orang yang beroleh karunia Allah karena lebih dini memeluk agama Islam , dan kalian pun sama sekali tidak merasa iri hati terhadap mereka . Kalian adalah orang-orang yang sangat berkesan di hati mereka , terutama di kala mereka dalam keadaan menderita . Kalian juga merupakan orang-orang yang berhak menjaga kesentosaan agama Islam .

Begitu pokok-pokok pidato Abu Bakar r.a. di depan kaum Anshar , menurut catatan Ibnu Abil-Hadid dalam bukunya ‘ Syarah Nahjil-Balaghah ‘ , jilid VI / 5-12 .

Hubab bin Al-Mudzir berdiri dan berteriak  :

  • Hai kaum Anshar, janganlah kalian mendengarkan perkataan orang itu dan rekan-rekannya ! Mereka hendak merampas hal kalian . Jika mereka menolak apa yang telah kalian katakan , usir saja mereka dari negeri kalian ( Madinah ) , dan peganglah sendiri kepemimpinan atas kaum muslimin ! Kalianlah orang-orang yang paling tepat dan paling berhak atas urusan itu .
  • Rupanya hanya pedang kalian sajalah yang dapat menyelesaikan persoalan ini dan yang dapat menundukkan mereka yang tak mau tunduk !  Aku berpengalaman menghadapi persoalan seperti sekarang ini , dan biasanya pendapatku dapat mengatasi masalah-masalah yang rumit . Demi Allah , jika masih ada orang yang membantah apa yang kukatakan , ia akan kuhancurkan batang hidungnya dengan pedang ini ! ( Kata Hubab sambil menghunus pedang dari sarungnya )

Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah menyahut  :

  • Hai kaum Anshar , kalianlah orang-orang pertama yang memberi pertolongan dan bantuan , karenanya janganlah kalian menjadi orang-orang pertama yang mengubah dan mengganti ( yakni merusak keadaan ) !

Ketika kaum Anshar bertekad hendak membai’at Sa’ad bin ‘Ubadah ( pemimpin Anshar dari kabilah Aus ) ,  Basyir bin Sa’ad seorang tokoh Anshar dari kabilah Khazraj , cepat-cepat tampil berdiri , lalu berkata keras-keras  :

  • Hai kaum Anshar , kendati pun kita termasuk orang-orang yang dini memeluk Islam , tetapi perjuangan menegakkan agama Islam tidak bertujuan lain kecuali untuk memperoleh keridhoan Allah dan Rasul-Nya . Janganlah kita bertele-tele , dan kita pun tidak ingin keridhoan Allah dan Rasul-Nya diganti dengan urusan keduniaan . Muhammad adalah seorang dari Quraisy , dan kaumnya tentu lebih berhak mewarisi kepemimpinannya . Allah tidak memperlihatkan alasan kepadaku untuk menentang kepemimpinan berada di tangan mereka .

Hai kaum Anshar , bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian menentang atau meninggal-kan mereka ( kaum Muhajirin ) ! .

Dengan pernyataannya itu nampak jelas bahwa Basyir bin Sa’ad menyetujui kepemimpinan berada di tangan orang Quraisy sebagaimana yang diusulkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. Dia memang tidak menyetujui kepemimpinan berada di tangan Sa’ad bin ‘Ubadah , seorang tokoh kaum Anshar yang berasal dari kabilah Aus . Basyir bin Sa’ad rupanya yakin benar , dengan kepemimpinan berada di tangan kaum Muhajirin ( Quraisy ) maka permusuhan lama antara dua kabilah ( Aus dan Khazraj ) tersebut tidak akan mudah bangkit kembali .

Abu Bakar r.a. mendengar pendapat Basyir tersebut , lalu berkata  :

  • Inilah ‘ Umar Ibnul-Khatthab dan Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah – bai’atlah salah seorang , mana yang kalian sukai !

Akan tetapi dua orang yang ditunjuk oleh Abu Bakar itu menyahut  :

  • Demi Allah , kami berdua tidak bersedia memegang pimpinan mendahului Anda .  Andalah orang yang paling afdhal di kalangan kaum Muhajirin . Andalah yang mendampingi Rasulullah di da-lam goa , dan Anda jugalah yang mewakili beliau mengimami shalat jama’ah selama beliau sakit. Shalat adalah sendi agama yang paling utama . Ulurkan tangan Anda , Anda kami bai’at !

Tanpa berbicara lagi Abu Bakar mengulurkan tangan , kemudian ‘Umar dan Abu ‘Uba-idah menyambut tangannya sebagai tanda membai’at . Basyir bin Sa’ad mendekati Abu Bakar lalu membai’atnya , mengikuti jejak Umar dan Abu ‘Ubaidah .

Melihat Basyir turut membai’at Abu Bakar , Hubab bin Al-Mundzir berteriak  :

  • Hai Basyir , engkau pemecah-belah . Itu engkau lakukan hanya karena engkau iri-hati terhadap anak pamanmu bukan ? ( Yang dimaksud ialah iri-hati terhadap Sa’ad bin ‘Ubadah yang sakit – dan pada mulanya hendak dibai’at oleh kaum Anshar )

Lain halnya dengan Usaid bin Udhair , juga tokoh dari kabilah Aus , ketika melihat Basyir ( tokoh kabilah Khazraj ) membai’at Abu Bakar , segera pula ia berdiri dan turut membai’at Abu Bakar .

Dan dengan langkah Usaid itu , pada akhirnya semua orang dari kabilah Aus ikut membai’at Abu Ba-kar , sehingga Sa’ad bin ‘Ubadah mereka biarkan tetap berbaring di atas usungan .

( Siratul-Mushthafa S.A.W – H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini 1992 halaman 857-864 )

Adapun cara kedua , Abu Bakar menjelang ajalnya ia mengumpulkan rakyatnya , lalu berbicara seperti termaktub dalam hadits berikut kepada mereka :

  • Kalian sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada diriku , aku kira aku akan mati , karena pe-nyakit yang menyerangku , telah lepas pula ikatan dengan kalian dan urusan kalian terpulang ke-pada kalian . Karena itu kalian harus memilih amir di saat aku masih ada , hal semacam itu akan lebih baik dan patut untuk membuat kalian tidak berselisih sepeninggalku ( M.Yusuf Musa ; 107 )

Tatkala umat Islam tidak memperoleh kesepakatan untuk memilih salah seorang di antara orang-orang yang paling mereka cintai , maka mereka minta kepada Abu Bakar untuk memilih orang yang menurut pandangannya berguna bagi mereka dan agama .  Abu Bakar minta waktu sampai dapat memikirkan orang yang baik untuk Allah , agamanya , dan umat . Ia meminta para cerdik pandai dan tokoh-tokoh sahabat memberikan buah pikirannya , dan dipanggilnya seorang demi seorang untuk di-minta pendapatnya soal itu .

Mereka yang dipanggil itu adalah Abdurrahman bin Auf , Utsman bin Affan , Said bin Zaid , Abu Anwar , Usaid bin Hudair , Ali , dan Thalhah – dari kaum Muhajirin maupun kaum Anshar di-tanyai oleh Abu Bakar satu persatu pada waktu yang berbeda tentang diri Umar bin Khathab .

Selanjutnya Thabari meriwayatkan ( M. Yusuf Musa hal. 109 ) , bahwa setelah Abu Bakar selesai bermusyawarah lalu memanggil Utsman untuk diajak berbicara berdua , lalu ia berkata :

  • Tulislah Bismillahir rahmanirrahim , inilah statemen Abu Bakar bin Abu Kuhafah kepada kaum Muslimin . Selanjutnya mengatakan bahwa , sesungguhnya telah mengangkat Khalifah penggan-tinya untuk kalian , yaitu Umar bin Khattab dan Utsman tidak mengurangi kebaikan buat kalian .

Kemudian Abu Bakar sadar , lalu berkata : Bacakanlah kepadaku ! Lalu Utsman membacakannya , kemudian Abu Bakar mengucapkan kalimat takbir , dan berkata : Mudah-mudahan Allah membalas-mu dengan kebaikan , karena tindakanmu demi Islam dan umatmu . Abu Bakar lalu mengesahkan tulisan Utsman .  Walau bagaimanapun kisah mengenai masalah ini , Abu Bakar tetap menghadapi orang banyak sambil dipapah oleh Asma binti Umair , lalu Abu Bakar berkata :

  • Apakah kalian ridho kepada orang yang telah aku jadikan sebagai penggantiku berpikir , dan tidaklah mengangkatku seseorang yang masih kerabat . Tetapi aku telah mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantiku ?  Oleh karena itu dengarkan dan taatilah dia !

Kemudian mereka menjawab  :  Kami mendengar dan mentaati . ( Thabari ; 52 )  Abu Bakar menyu-ruh Utsman untuk keluar menemui orang banyak disertai Umar dan Usaid bin Said Al-Quradhy , lalu Utsman berkata dihadapan orang banyak :  Maukah kalian membai’at orang yang tercantum dalam tulisan ini ? Mereka menjawab : Ya ! Bahkan sebagaian mereka ( Ali ) berkata : Kami telah mengeta-huinya , yaitu Umar .  Kemudian mereka semua mengesahkannya , menyetujui dan membai’atnya .

Pemilihan Utsman dengan cara pertama , bukan cara kedua , yaitu diputuskan oleh Majelis Syura’ yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab . Dari beberapa orang anggota Majelis Syura itu , mereka lalu menyerahkan urusan ( pemilihan Khalifah ) kepada Abdurrahman bin Auf sebagai Ketua al hal wal aqid dean – pada saat itulah umat condong kepadanya untuk melakukan musyawarah . Selama ti-ga hari tiga malam , Abdurrahman bekerja keras untuk minta pendapat anggota Majelis Syura , yang memilih dua tokoh yang sangat mereka cintai yaitu Utsman dan Ali . Ternyata dari hasil bermusya-warah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh militer ( panglima perang ) di Madinah , setiap orang me-milih Utsman sebagai Amirul Mukminin . Lalu Abdurrahman mengutus musawwar kepada Utsman dan kemudian keduanya berbincang sampai datangnya waktu adzan shubuh . Setelah ke enam anggota pemilihan selesai shalat shubuh , Abdurrahman mengumpulkan sejumlah orang untuk mengundang kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang ada di Madinah serta para komandan tentara , agar berkumpul di masjid sehingga penuh sesak .

Kemudian Abdurrahman berpidato :

  • Wahai manusia , sesungguhnya penduduk satu negeri lebih senang mengurus negerinya sendiri dan mengetahui siapa pemimpinnya .

Said bin Zaid menyahut  :

  • Aku melihat orangnya yang patut ( menjadi Amir ) .

Abdurrahman menjawab  :

  • Usulkan kepadaku yang lain .

Lalu Ammar menjawab  :

  • Kalau Anda menginginkan umat Islam tidak berselisih , maka bai’atlah Ali .

Miqdad bin Aswad menyahut  :

  • Ammar benar ! Jika Anda membai’at Ali , kami akan mengatakan patuh dan taat .

Abdullah bin Abi Sarh ikut bicara  :

  • Kalau Anda menginginkan kaum Quraisy tidak berselisih , maka bai’atlah Utsman .

Lalu Abdullah bin Abi Rabi’ah menimpali  :

  • Benar , jika Anda membai’at Utsman , maka kami akan menyatakan taat dan setia .

Ammar dicela oleh Ibn Ali Sarh dengan kata-katanya  :

  • Sejak kapan Anda menjadi penasehat kaum muslimin ?

Kemudian Bani Hasyim dan Bani Umayyah mengadakan pembicaraan , dan pada saat itu Ammar berkata lagi  :

  • Allah Azza Wa Jalla telah memuliakan kita dengan Nabi-Nya dan menjayakan kita dengan agama-Nya . Jadi , bagaimana kalian akan mengabaikan ahli bait Nabi kalian dalam urusan imamah ini ?

Kemudian seorang dari Bani Makhzum menyahut  :

  • Wahai Ibnu Samiah , Anda telah linglung ! Bagaimana Anda akan membiarkan orang Quraisy mengangkat imam untuk dirinya sendiri ?

Sa’ad bin Abi Waqosh cepat-cepat menyela  :

  • Wahai Abdurrahman , hentikanlah sebelum orang-orang semakin banyak berfitnah !

Abdurrahman pun segera menjawab  :

  • Saya telah meneliti dan bermusyawarah karena itu , maka janganlah wahai para Anggota Panitia saling membuat alasan untuk dapat berbicara !

Kemudian ia memanggil Ali dan berkata kepadanya  :

  • Pegang teguhlah janji Allah dan ketetapan-Nya ! Sungguh , laksanakanlah Kitabullah , sunah Rasul-Nya , dan ikuti contoh kedua Khalifah sesudahnya !

Ali pun menjawab  :

  • Aku berharap melakukan dan mengerjakan sesuatu menurut ilmu dan kemampuanku .

Setelah itu Abdurrahman memanggil Utsman , dan menyampaikan kata-kata serupa , seperti yang dikatakan kepada Ali . Utsman pun lalu menjawab :  I y a !

Karena itu , Abdurrahman lalu mem-bai’atnya dan diikuti oleh kaum Muslimin yang hadir .

Disini , Thabari menyebutkan , bahwa Ali marah terhadap hasil keputusan Abdurrahman , dan mengecamnya sebagai orang yang cinta Utsman .  Dan Abdurrahman menjawab  :

  • Wahai Ali , janganlah Anda mencari alasan untuk diri Anda sendiri . Sesungguhnya saya telah me-neliti dan bermusyawarah dengan orang banyak , dan ternyata mereka berpihak kepada Utsman .

( M. Yusuf Musa ; 117 – 118 )  Sesungguhnya Ali merasa enggan untuk melakukan bai’at kepada Utsman , sampai beliau terdesak ke mimbar . Karena itu , Ali lalu mengurungkan niatnya yang akan bisa berakibat memecah belah pendapat umat , dan ia pun kemudian berbai’at .  Akan tetapi berbeda dengan Ali , disini kita melihat telah terbuka inti fitnah . Hal ini terbukti kemudian dengan adanya pemberontakan , yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman sebagai syahid . Disamping itu , sejarah mengenal adanya akibat-akibat yang pesimistis , sehingga mengakibatkan umat Islam tidak lagi satu suara didalam memilih Ali sebagai Khalifah umat Islam . Juga hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan di kalangan sejarahwan , didalam meriwayatkannya sebagaimana yang terpaparkan dalam buku-buku karya mereka .

Komplotan pemberontak menguasai kota Madinah , bahkan berjanji akan menghancurkan penduduk kota Madinah , serta bersumpah yang mengancam keselamatan para sahabat ; kalau mereka tidak mau memberikan pendapat , dan mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Imam . Ali pun menerima tawaran tersebut , setelah bahaya memuncak dan ia melihat adanya kemaslahatan di dalam keputusannya itu . Umar pun berpendapat seperti itu juga .  Mereka mengetahui , bahwa Ali adalah orang yang paling tahu dari para sahabat yang ada , dan orang yang paling utama serta paling patuh dengan jabatan Khalifah . Karena itu Ali segera mengulurkan tangannya , dan dibai’at oleh sejumlah besar orang yang hadir .

Menurut pendapat DR. H. Deddy Ismatullah , SH , M.Hum , penunjukan seseorang Khali-fah sebelumnya tidak lain adalah bersifat pencalonan . Ia sah untuk duduk sebagai Khalifah jika men-dapatkan bai’at dari Umat . Hak pencalonan tersebut dimiliki oleh setiap orang Islam .

Cara pertama dan cara kedua seperti telah diuraikan di muka , tidak diragukan lagi sebagai cara yang dipahami oleh para sahabat maupun para ahli fiqih Siyasah . Mekanisme pemilihan yang pernah mere- ka praktekkan untuk jabatan tertinggi negara seperti jabatan Khalifah atau Imam atau Kepala Negara , telah menjadi rangkaian sejarah ketatanegaraan Islam pada masanya . Perkembangan selanjutnya me-nunjukkan , bahwa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah sudah merubah pola pemilihan kekuasaan tertinggi negara , dari sistem musyawarah atau demokrasi , menjadi monarki atau turun menurun .

Oleh karena itu , cukup beralasan bagi para pemikir politik klasik termasuk Al-Ghazali , jika memberikan legitimasi terhadap sistem yang ada , termasuk rangkaian persyaratan untuk dapat menduduki jabatan Kepala Negara . Demikian juga belum ada bentuk baku dari pola pemilihan , sehingga pada periode berikutnya akan terjadi pengulangan dari sistem yang lalu .

( Deddy Ismatullah ; 120 – 126 )

4) Pembentukan Dewan Permusyawaratan ( Majelis Syuro ) .

Setelah pemilihan kepala negara , masalah penting berikutnya dalam pandangan Al-Ghazali adalah : bagaimana cara pemilihan anggota-anggota dewan permusyawaratan ( Majelis Syura ) dan siapa yang akan memilih mereka ?  Sebelum Rasulullah S.a.w. hijrah ke Madinah , ada dua kelompok orang yang menjadi anggota Majelis Syura , yaitu  :

(1)   Orang-orang yang bersekutu dengan Rasulullah sejak permulaan sekali ;

(2)   Orang-orang yang kemudian menjadi terkemuka karena wawasan serta kemampuan mereka .

Para anggota kedua kelompok ini termasuk yang dipercaya Rasulullah sendiri .

Dalam kaitan ini Al-Ghazali tidak membicarakan tentang Anggota Majelis Permusya-waratan , tetapi bagaimana lembaga ini dipandang sebagai yang sangat penting . Ia tidak dapat menyetujui akan sifat pribadi yang memegang kekuasaan , tetapi haruslah setiap lembaga dipegang oleh suatu dewan ( Majelis ) yang semua anggotanya bekerja secara kolektif , adil dalam mengambil keputusan seperti pendapat mayoritas harus diutamakan . Kemudian Al-Ghazali mengatakan sebagai berikut –  Syaibah Ibn Syabah menemui Al-Mahdi lalu bertanya :  “ Amir al-mukminin , Allah sesungguhnya telah memberi Tuan dunia , karena itu berikanlah rakyatmu  kea-dilan dari kebahagiaan hidupmu “.  “ Apa yang mesti kuberikan kepada rakyat ? “ kata Al-Mahdi .

Jawab Syaibah :  “ Keadilan dalam  mengambil keputusan di  Majelis Syura , dan  jika rakyat hidup tenteram di bawah kekuasaan Tuan , maka kedudukan Tuan akan bertambah lama . Keadilan akan di-balas dengan keadilan serupa , dan kedzaliman akan dibalas dengan kedzaliman serupa “.

Al-Ghazali menyoroti , bahwa kalau suatu pemerintahan yang bersifat otoriter tanpa memfung-sikan Majelis Syura , akan mudah terjadi kegoncangan dalam negeri . Akibatnya akan timbul kekacauan dimana-mana , rakyat di negeri itu akan dihantui perasaan takut . Sebaliknya pe-nguasa yang mengutamakan musyawarah , maka kondisi dalam negerinya akan aman , rakyat mempunyai kebebasan berpikir , kebebasan berakidah , kebebasan mengeluarkan pendapat , sehingga rakyat sebagai warga negara mencintai dan segan kepada penguasa karena melalui pemilihan dan mengutamakan keadilan .

K e a d i l a n  P e n g u a s a

Menurut Al-Ghazali , Allah telah memilih manusia dalam dua kelompok  :

  • Pertama , para Nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba-hamba Allah , tentang jalan yang benar dan yang akan membawa kebahagiaan akhirat  ;
  • Kedua , para penguasa dengan tugas menjaga agar hamba-hamba Tuhan tidak saling bermusuhan dan saling melanggar hak orang lain , dengan kearifannya mengembangkan kesejahteraan mereka , dan memandu mereka kepada kedudukan yang terhormat . ( Munawir Sjadzali ; 77-78 )

Oleh karena itu , orang yang ALLAH berikan peringkat Raja atau Kepala Negara , wajib dicintai oleh semua warga negaranya dan mereka harus ikut tunduk dan taat kepadanya , serta tidak di-benarkan menentang dan tidak mengikuti perintahnya .

Kekuasaan kepala negara , sultan , atau raja datang dari Allah – yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan , oleh karena itu kekuasaan kepala negara adalah muqaddas atau suci dan hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat manapun untuk taat kepadanya , melaksanakan semua perintah-nya . Dengan demikian , sistem pemerintahan menurut Al-Ghazali adalah merupakan teokrasi .

Penguasa yang ma’shum punya otoritas , sebagai sumber pengetahuan tentang kebenaran . Al-Ghazali berpendapat bahwa pemberi informasi ( al-Mu’allim ) perlu bersifat ma’sub , tetapi hanya terbatas pada tingkat Nabi . Sesudah Nabi , orang tidak memerlukan imam yang ma’shum lagi , sebab Tuhan me-lalui Kitab Suci telah memberikan kepada manusia ‘ ukuran ‘ ( mizan ) sebagai sarana alat untuk mengetahui tentang kebenaran ( Al-Ghazali , 1970 ; 18 ) .  Menurut Al-Ghazali , Al-Qur’an mengan-dung ukuran-ukuran kebenaran . Dan manusia dianugerahi alat untuk berpikir serta mengguna-kan ukuran-ukuran tentang kebenaran . Dengan pernyataan itu , ia ingin membuktikan bahwa manusia tidak membutuhkan imam yang ma’shum lagi sesudah Nabi –  sebagai sumber kebenaran .

Seorang penguasa dituntut untuk lebih mengaplikasikan tentang kebenaran dalam aktifitas sehari-hari kepada rakyat dengan penuh kearifan dan keadilan .

Keadilan adalah merupakan azas pemerintahan , semua agama dan syri’zh agama lain serta undang-undang duniawi menghendaki penguasa berperan demikian .  Keadilan penguasa dalam Islam bersifat mutlak lagi menyeluruh . Oleh karena itu , penerapannya diwajibkan terhadap kaum Muslimin maupun Non Muslim .  Karena itu , kita bisa melihat bahwa perdebatan dikalangan pemikir politik seputar masalah keadilan mulai aktual , sejak dimulai awal pada tingkat politik yang sarat dengan implikasi religius . Keadilan dan legitimasi mereka yang menuntut kekuasaan , asalkan satu skala keadilan untuk memperkuat tatanan sosial masyarakat sebagai realita dalam suatu kekuasaan . Bahkan , begitu perdebatan seputar keadilan dimulai oleh para politisi , tidak pernah benar-benar berakhir .

Al-Ghazali lebih memerinci tentang keadilan dalam mengarahkan penguasa yang sesuai dengan kondisi pada waktu itu sebagai berikut : “ Penguasa yang adil adalah penguasa yang berlaku adil ter-hadap warga negara , dan menjauhkan diri dari kecurangan dan kerusakan . Sedangkan penguasa yang tidak adil atau zalim tidak akan kekal dan abadi . Sebab Rasulullah S.aw. pernah bersabda : ’ Keku-asaan dapat kekal beserta kekufuran , tetapi tak akan kekal beserta kezaliman atau ketidak adilan ‘ “ (Al-Ghazali , hal 126 ). Dalam sejarah kaum Majusi , Al-Ghazali menyebutkan penguasa dapat menguasai dunia selama empat abad . Kekuasaan tetap berada di tangan mereka , tepatnya kekuasaan itu hanya karena keadilan mereka terhadap rakyatnya dan perhatian mereka secara merata . Mereka memandang kezaliman dan keculasan bukan sebagai yang dibenarkan di dalam agama . Dan untuk itu mereka memakmurkan negeri dengan keadilan dan berlaku jujur terhadap rakyat .

Al-Ghazali lebih lanjut memerinci prinsip-prinsip keadilan bagi penguasa suatu pemerin-tahan , sebagai berikut  :

1) Adanya Tanggung Jawab .

Penguasa harus memahami batas dan kadar kekuasaaan ( wilayah ) , serta menyadari kemungkinan buruk kekuasaan itu . Kekuasaan adalah suatu anugerah Allah , siapa yang menegakkannya dengan baik , akan memperoleh kebahagiaan tertinggi .

Sebaliknya , apabila tidak menjalankan dengan baik dan tidak penuh amanat , ia akan memperoleh siksa sebagaimana orang yang kufur kepada Allah . Hadis berikut ini menjadi dalil akan keagungan wilayah dan penyalah gunaannya .

Dalam salah satu hadis Rasulullah S.a.w. bersabda : “ Sehari tugas seorang pemimpin yang adil ,

lebih Allah cintai daripada tujuh puluh tahun beribadah “ . ( Al-Ghazali , hal 126 )

2) Menerima Pesan Ulama .

Seorang penguasa mesti senang bergaul dengan para ulama dan menerima nasehat mereka . Tapi ia perlu waspada akan ulama al-Shu’ , yang hanya menginginkan kekayaan duniawi . Mereka menyan-jung , membujuk , dan merayu penguasa . Mereka sengaja membuat penguasa senang , hanya karena mengharapkan kekayaan . Mereka berusaha memperoleh sesuatu dari penguasa , kalau perlu dengan jalan makar dan tipu daya . Para ulama dituntut  untuk menyampaikan  nasehat-nasehat  kepada para

penguasa , dan jangan sampai menyembunyikan kebenaran .

3) Berlaku Baik Kepada Bawahan .

Penguasa tidak boleh berpangku tangan dari kezaliman dan dituntut untuk mendidik staf bawahan-nya dan para pegawainya . Penguasa tidak dibenarkan membiarkan kezaliman yang terjadi dan di-perbuat oleh mereka , sebab penguasa harus mempertanggung-jawabkan perbuatan sendiri . Sebaik-baik penguasa adalah orang yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya . Seburuk-buruk pe-nguasa adalah  yang membuat rakyatnya menjadi sengsara . Penguasa yang hidup boros akan diikuti

oleh bawahannya .

4) Rendah Hati dan Penyantun .

Seorang penguasa seringkali bersifat angkuh dan congkak , dan kecongkakan ini melahirkan murka serta dendam kesumat . Amarah dan kemarahan , merupakan bencana dan malapetaka bagi akal pi-kiran . Jika sikap benci dan marah itu menjadi lebih dominan , maka seorang penguasa harus beralih kepada sisi lain , yaitu pemaaf , pemurah , dan santun . Jika sifat-sifat ini dapat dibudayakan , maka seorang penguasa tidak ubahnya  seperti  para Nabi  dan  Wali Allah . Akan tetapi , jika pelampiasan

amarah yang dibudayakan maka ia tidak lebih dari seekor serigala dan hewan melata .

5) Tidak Mementingkan Diri Sendiri .

Segala persoalan dan kejadian akan dilaporkan kepada penguasa . Menanggapi hal ini , penguasa hendaknya mengendalikan diri dengan berusaha menempatkan dirinya sebagai salah seorang rakyat biasa , dan orang lain sebagai pemimpin . Segala hal yang tidak disukai untuk dirinya sendiri , berarti juga tidak akan disukai oleh seorang pun dari kalangan umat Islam . Jika penguasa menyukai sesuatu untuk mereka , padahal itu sesungguhnya juga tidak disukai untuk diri sendiri , maka berarti telah ber

khianat dan menipu rakyat yang dipimpin. ( Al-Ghazali , hal 166-178 )

6) Loyalitas Tinggi .

Tidak sepatutnya penguasa mencemooh orang-orang yang menunggu di depan pintu untuk suatu keperluan . Jika seseorang datang kepada penguasa karena suatu kepentingan , maka tidak boleh menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunah . Sebab memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga

negara , jauh lebih utama dibandingkan ibadah yang bersifat sunah .

7) Hidup Sederhana .

Pemborosan harus dapat mengendalikan dorongan kepada hawa nafsu , seperti kehidupan yang me-wah dengan mengutamakan kepentingan pribadi . Penguasa harus bersifat qana’ah ( menerima apa adanya ) dalam segala hal . Karena , tidak ada keadilan dapat terlaksana di tengah warga negara , kalau kepala negara atau penguasanya sendiri tidak bersifat qana’ah .

8) Bersikap Lemah Lembut .

Dalam melakukan segala sesuatu penguasa harus bersifat lemah lembut serta tidak berlaku keras dan kasar . Rasulullah S.a.w. bersabda :  “ Setiap penguasa yang tidak bersikap lemah lembut kepada rakyatnya , maka akan diperlakukan hal serupa kepadanya kelak di hari kiamat “. Dan katanya lagi : “ wilayah dan Imarah adalah suatu kebaikan bagi orang yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan haknya , dan merupakan dua keburukan bagi orang yang tidak dapat menegak-kannya dengan baik “ . ( Al-Ghazali , hal 171-172 )

9) Cinta Rakyat .

Penguasa harus berusaha membuat rakyat senang dan rela sesuai dengan tuntutan dan kehendak aga-ma . Nabi bersabda kepada para sahabatnya : “ Sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang mencintaimu dan kau pun mencintai mereka . Dan seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang membenci kalian , dan kalian pun membenci mereka . Mereka mengutuk kalian dan kalian pun mengutuknya “. Seorang penguasa hendaknya tidak terbujuk pada setiap orang yang datang dan bermuka manis kepadanya . Ia tidak boleh mengira bahwa seluruh rakyatnya seperti orang yang me-mujinya itu . Ia memberikan pujian hanya dikarenakan ia takut kepada sang penguasa . Seharusnya , setiap penguasa menanyakan keadaan dirinya , kepada orang-orang yang dapat dipercaya , sehingga dapat diketahui cacat dirinya melalui omongan orang banyak .

10) Tulus dan Ikhlas .

Setiap penguasa dilarang mencari kesenangan dari seseorang , dengan melakukan sesuatu yang ber-tentangan dengan agama . Sebab orang yang benci atau murka karena ada sesuatu yang berlawanan dengan syara’ , maka kemurkaannya tidak dipandang bahaya .

Mu’awiyah ( sebagaimana dikutip Al-Ghazali ) pernah berkirim surat kepada Aisyah r.a. , untuk me-minta petuah dan nasehat . Aisyah pun membalas suratnya , denga menyatakan : “ Aku mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda ‘ Barangsiapa mencari keridhoan Tuhan dalam kebencian manu-sia , maka Allah akan ridho kepadanya dan manusia pun dalam keridhoan serupa . Dan barang-siapa mencari perkenan manusia dengan kemurkaan Tuhan , maka Allah akan membencinya ‘ “. Umpamanya :

Seorang tidak menyuruh manusia patuh , tidak mengajarkan agama , memberi makan mereka dengan barang haram , atau ia tidak memberikan upah kepada buruh dan tidak memberi mahar kepada istri-nya , maka orang tersebut akan dibenci Allah , dan orang-orang pun akan membencinya  .

( Muhammad Jalal Sarap , hal 403-408 )

Ω

S e m o g a   b e r m a n f a a t .

Jakarta ,  5  Agustus  2007

(  H.R. Sudarmono , SH , MSc  )

26
Jul
09

Hikmah : Saleh yang Celaka

REPUBLIKA, Sabtu, 25 Juli 2009 pukul 01:39:00

Saleh yang Celaka

Oleh Dendi Irfan

Dalam satu hadis qudsi dikisahkan, ketika Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk mengazab suatu kaum, malaikat berkata, ”Ya Allah, di negeri itu ada seorang hamba yang selalu beribadah dan orang saleh (rajulun ‘abidun shalih).” Tapi kata Allah, ”Mulailah azabnya dari dia.”

Mengapa azab dimulai justru dari orang saleh itu? Allah SWT menjelaskan, karena orang tersebut tidak pernah memerah (marah wajahnya), tidak pernah marah karena Allah SWT. Melihat kemungkaran dan kezaliman, dia hanya berzikir saja.

Jelas sekali Allah SWT tak menyukai orang-orang yang saleh untuk dirinya sendiri, tanpa peduli kondisi sekelilingnya. Allah SWT lebih menyukai orang-orang saleh, lalu ia juga mengajak orang lain untuk menjadi saleh. Ada amar ma’ruf nahi munkar di dalamnya. Ia juga dinilai saleh karena bermanfaat untuk orang lain.

Dalam salah satu hadisnya, Nabi SAW menyatakan sebaik-baik Mukmin adalah yang mempelajari Alquran dan mengajarkannya. Nabi SAW juga memerintahkan ketika menemukan kemungkaran, kita wajib mencegahnya, baik dengan teguran, tindakan, ataupun hati, dan ini selemah-lemahnya iman.

Begitu pula dalam perintah berzakat, infak, dan sedekah; menyantuni anak yatim, berbakti kepada orang tua; pergaulan dengan istri atau suami, dan lainnya. Semua itu mempertegas kesalehan tidak untuk diri sendiri, tapi akan lebih bermakna jika ada interaksi kebaikan dengan orang lain.

Ada beberapa kasus di mana Nabi SAW pernah menegur sahabat-sahabatnya untuk tidak memikirkan kesalehan diri sendiri. Nabi SAW misalnya, pernah menegur sahabat yang selalu shalat malam namun meninggalkan hak istrinya.

Supaya terhindar dari hal seperti itu, dan dapat masuk ke dalam surga-Nya, maka seorang Muslim harus melakukan pekerjaan ahli surga serta mengajak orang lain turut serta. Dengan begitu, kita akan terus bergerak melakukan kebaikan yang insya Allah bisa menutup keburukan kita.

Ketika kita hanya memikirkan diri sendiri dan berdiam dengan membiarkan keburukan di sekitar kita, maka tanpa sadar, kita pun telah menyiapkan kebaikan kita tertutupi oleh keburukan. Bila demikian, akan ada konsekuensi sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya tadi, yakni berupa azab Allah SWT yang bakal menimpa manakala membiarkan keburukan dan kejahatan merajalela di sekitarnya.

(-)




Blog Stats

  • 2,133,844 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers