Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



01
Jul
14

PilPres : JokoWi CaPres Paling Miskin

Jokowi capres paling miskin dan banyak utang

MERDEKA.COM. Capres Jokowi membacakan laporan harta kekayaan pribadi. Data tersebut telah diverifikasi oleh KPK pada tanggal 26 Juni 2014.

“Izinkan saya menyampaikan laporan harta kekayaan calon presiden periode 2014-2019. Dengan ini saya umumkan harta saya yang telah diklarifikasi KPK pada 26 Juni 2014,” kata Jokowi di kantor KPU Jakarta, Selasa (1/6).

Berdasarkan data laporan harta kekayaan yang disampaikan kandidat di KPU, Jokowi mempunyai mempunyai utang paling banyak dan paling miskin. Berikut perbandingan utang dan kekayaan kandidat capres-cawapres dalam pelaporan harta kekayaan lengkap:

1. Utang Capres Prabowo Rp 28.993.970, total harta kekayaan Rp 1.670.392.580.402 dan USD 7.503.134;

2. Utang Capres Jokowi Rp 1.936.939.782, total harta kekayaan Rp 29.892.946.012 dan USD 27.633;

3. Utang cawapres Hatta Rp 157.901.040. total harta kekayaan Rp 30.234.920.584 dan USD 75.092; dan,

4. Utang cawapres JK Rp 19.660.000, total harta kekayaan Rp 465.610.495.057 dan USD 1.058.564.

Topik hangat hari ini:
Pendukung Prabowo cabut gugatan UU Pilpres
Hubungan Mega-Prabowo retak setelah Pilgub DKI?
e-KTP diharapkan bisa atasi kisruh DPT pada Pilpres 2014
Unggul di polling Wall Street Journal, Prabowo disukai asing?
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

01
Jul
14

PARRINDO : Politik SDM Berbudaya IPTEK

LOGO PARRINDO

Tema Debat CaWaPres 29 Juni 2014 menurut hemat kami seharusnya terakumulasi dalam pernyataan penutup bahwa IPTEK terbudaya sedemikian rupa sebagai bagian daripada kebiasaan masyarakat tidak saja di kalangan terdidik dan terpelajar namun juga kalangan terlatih lainnya.
Budaya ini baiknya ditumbuhkan dengan suasana batin KITA yakni Kerja berKinerja, Inovasi berIntegritas, Tulus berTaat-azas sehingga menjadi gaya hidup positif.
Jadi tekad “JokoWi-JK adalah KITA” itu sarana awal membangun kebersamaan masyarakat sebagai sumber daya manusia berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penjabaran aksi pembudayaan SDM berIPTEK seyogjanya mulai pula terpikirkan tertuang dalam sebuah perundang-undangan semisal PerPres atau bahkan RUU prakarsa otoritas Presidensiil.
Pola hidup SDM Berbudaya IPTEK ini pada gilirannya tidak membatasi masyarakat bergaya hidup konsumen IPTEK namun juga bergaya hidup produsen IPTEK yang bernilai tambah bahkan berujung mendulang devisa negara.
Salah satu maksud dan tujuan daripada Revolusi Mental itu memang seharusnya diarahkan ke politik pembentukan SDM Berbudaya IPTEK andalan bahkan unggulan.

Jakarta, 1 Juli 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

http://polhukam.kompasiana.com/politik/2014/06/29/ringkasan-debat-cawapres-jusuf-kalla-vs-hatta-29-juni-2014-670293.html?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kanawp

Ringkasan Debat Cawapres Jusuf Kalla vs Hatta 29 Juni 2014

HL | 29 June 2014 | 22:47 

 

Hatta Rajasa -         Jusuf Kalla / tribunnews.com

Hatta Rajasa – Jusuf Kalla / tribunnews.com

RINGKASAN DEBAT CAWAPRES JUSUF KALLA VS HATTA 29 JUNI 2014

Tema : Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK.

Moderator : Prof. Wikorita Karnawati. (Wakil Rektor Universitas Gajah Mada/ UGM).

KPU :

Tema ini menjadi penting karena tema ini menjadi sebuah refleksi mengenai peran Indonesia di depan negara-negara lain, bagaimana Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Moderator : Selamat malam hadirin, malam ini kita akan membahas tentang pembangunan sumber daya manusia dan IPTEK, dan saya adalah moderator malam ini.

SEGMEN I : PENYAMPAIAN VISI MISI CAWAPRES

Jusuf Kalla :

Hari ini kita berbicara mengenai Sumber daya manusia dan IPTEK. Konstitusi mengajarkan kepada kita bahwa Bangsa harus memastikan pemberdayaan kepada ilmu pengetahuan.

Apabila kita berbicara tentang SDM kita berbicara tentang bangsa karena berbicara SDM berarti berbicara tentang objek dan subjek bangsa yakni manusianya. Berbicara tentang pengetahuan artinya berbicara tentang pendidikan dan pengembangan teknologi.

Kita belajar dari bangsa lain, dimana bangsa maju karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuan kita, yakni kita harus meningkatkan system pendidikan kita. Kita sudah memiliki lembaga-lembaga seperti BPPT, Universitas dan lain-lain. Kita harus menggunakan lembaga ini sebagai tombak ujung pengembangan pendidikan.

Tentu kita butuhkan usaha untuk pembangunan itu semua., sehingga mudah-mudahan melalui acara ini, kita bisa mengetahui apa yang paling kita butuhkan di Indonesia.

Hatta :

Kita sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang sangat bergantung kepada dua factor yakni pendidikan dan kesehatan.

Prabowo dan hatta berkeyakinan kita maju jika SDM dan penguasan IPTEK menjadi pilar utama pembangunan bangsa.

Kata kunci adalah sejauh mana kita bisa membuat seluruh bangsa Indonesia menikmati pendidikan secara inklusif, berkeadilan, sejauh mungkin dan merata.

Kita harus memperluas akses dan jangkauan pendidikan, Karena itu kita mencanangkan wajib belajar 12 tahun.

IPTEK harus dikembangkan, bagaimana IPTEK dapat membangun bangsa dan bagaimana pengembangan IPTEK menjamin keberlangsungan pengelolaan Sumber daya alam.

Terkait kesehatan, kita memastikan untuk akses BPJS semakin diperhatikan, dan akses kesehatan kepada seluruh rakyat.

Kita harus memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan akses pengembangan inovasi dan akses kesehatan dan akses kepada pendidikan itu poin kita. Terima kasih.


SEGMEN II : PENAJAMAN VISI MISI CAWAPRES

Moderator :

Mohon bapak untuk mempertajam lagi bagaimana bapak bisa menjalankan pendidikan inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sebagaimana kita mengetahui anggaran kita terbatas untuk hal itu, serta bapak menjelaskan lebih lagi bagaimana meningkatkan produktivitas pengembangan inovasi di dalam keterbatasan dan darimana anggaran itu bisa kita dapatkan ?

Hatta :

Negara wajib melaksanakan pengembangan sumber daya alam diatur oleh pasal 31. Tentu kita harus menyiapkan anggaran itu. Untuk membangun pusat-pusat inovasi menjadi penting karena itu menjadi alat kita untuk meningkatkan daya saing bangsa kita.

Prabowo Hatta mempersiapkan untuk inklusif dan berkeadilan tersebut, kita menyiapkan anggaran, meningkatkan dua kali lipat biaya operasional, dan mempersiapkan sepuluh trilliun untuk hal tersebut dalam jangka waktu 5 tahun ke depan,

Kita harus mengembangkan pendanaan tersebut untuk tiga hal utama.

1.Kualitas

2.Keterjangkauan

3.Guru harus kita tambah sedikitnya 800 ribu dan kualitas serta kesejahteraannya.

IPTEK akan seiring dengan pengembangan SDM dan kualitas bangsa Indonesia.

Kita yakin bisa bangun dengan memperhatikan hal tersebut.

Moderator :

Bapak menyoroti system pendidikan yang menekankan di bidang budi pekerti. Pendidikan budi pekerti tentu membutuhkan waktu dan proses yang lama, bagaimana bapak yakin mampu menyusun sistem pendidikan ini dalam keperiodean bapak dan bagaimana bapak yakin mampu menangani gap kesenjangan untuk pengembangan Inovasi nantinya ?

Jusuf Kalla :

Pengembangan budi pekerti bisa dilakukan di semua mata pelajaran. Kita bisa melakukan di mata pelajaran sejarah, mata pelajaran matematika seperti kedisiplinan.

Contohnya di pendidikan mata pelajaran bahasa Indonesia, kita bisa membuat cerita heroik di dalamnya. Seperti cerita kancil yang cenderung menipu bisa kita hilangkan dan hal-hal lain.

Kita mengenal revolusi mental membutuhkan proses. Ini menjadi penting karena kita harus mengevaluasi mengenai kualitas guru juga, terkait sertifikasi guru. Sehingga guru bisa menguasai mata pelajaran dan mampu menyampaikan kepada siswanya. Hal ini tentu sejalan dan didukung kesejahteraan guru yang diperhatikan secara lebih lagi.

Terkait inovasi, Pemerintah harus memihak kepada ide dalam negeri, sehingga terjadi peningkatan Inovasi dalam negeri. Inovasi dapat dikerjakan, mengenai biaya, kita cukup dua puluh persen dan itu selalu bertumbuh dalam segi margin jumlah.

Yang kita butuhkan hanyalah efisiensi. Kita ingin Lembaga tinggi, institusi research, kita akan menggabungkan itu semua untuk menghasilkan percepatan pembangunan. Terima kasih.

SEGMEN III : PERTANYAAN MODERATOR

Moderator :

Menyadari adanya kesenjangan dalam kualitas SDM dan penyebarannya di berbagai daerah Indonesia, dan daya saing SDM kita yang rendah di pasar global. Bagaimana bapak mengatasi hal tersebut. Justru SDM berkualitas malah memilih berkarya di luar Bagaimana Bapak menanggapi ini?

Jusuf Kalla :

Seperti kita pahami SDM berbeda karena pendidikan yang berbeda. Kita perlu pemetaan mengenai pendidikan di daerah yang kurang. Distribusi guru harus diperhatikan serta kurangnya dorongan supaya rakyat mengikuti pendidikan.

Kita mengapresiasi gerakan Indonesia mengajar yang dilakukan oleh Bapak Anies, itu salah satu contoh untuk menangani kesenjangan.

Ada dua factor yang harus diperhatikan, yakni pendidikan dan ekonomi.

Yang kedua maaf? (moderator : SDM diluar memilih berkarya di luar).

Kita memperhatikan dari segi positif mereka menghasilkan devisa yang baik bagi negara kita. Negatifnya adalah kontribusi mereka menjadi tidak terlalu tinggi.

Kita harus perhatikan itu terjadi karena mereka merasa dihargai di luar. Tentu kita harus memperhatikan masalah itu. Untuk SDM boleh bekerja di luar negeri namun ke depannya itu untuk mencari pengalaman.

Moderator :

Menyadari adanya kesenjangan dalam kualitas SDM dan penyebarannya di berbagai daerah Indonesia, dan daya saing SDM kita yang rendah di pasar global. Bagaimana bapak mengatasi hal tersebut. Justru SDM berkualitas malah memilih berkarya di luar Bagaimana Bapak menanggapi ini ?

Hatta :

Dari 150 juta angkatan kerja kita memang 45 persen masih tamatan SD. Hanya 8 persen yang tamatan Perguruan tinggi.

Jadi sebenarnya ini yang harus kita perhatikan. Kita harus meningkatkan tamatan Perguruan tinggi minimal 40 persen. Bagaimana dengan tamatan SD yang sudah di lapangan. Maka kita harus meningkatkan training di lapangan.

Kita harus meningkatkan dan menumbuhkan pusat-pusat pengembangan Sumber-sumber pertumbuhan baru berbasis produk lokal.

Terhadap adanya tenaga kerja yang di luar, ada dua pendekatan.

Kita harus melihat dari satu sisi mengenai strategi pembangunan kita, contoh jika kita menjual bahan mentah kita tentu para engineer kita akan bekerja di luar, yang kedua kita memperhatikan contoh di India mereka bekerja di luar tetapi tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan domestik. Seperti itu yang kita lakukan.

Moderator :

kita sadari bahwa Indonesia menjadi pasar produk teknologi bangsa lain. Padahal kita memiliki ratusan perguruan tinggi, banyak institusi berbasis riset teknologi dan industry terkait tetapi tidak bersinergi, bagaimana bapak memperhatikan masalah itu ?

Hatta :

Kita harus memperhatikan bahwa regulasi untuk mempermudah para pelaku inovasi, yang kedua perusahaan harus ditekan untuk memperhatikan riset.

Khusus masalah banjirnya import, bahwa pemerintah prabowo hatta, mengedepankan seluruh sumber daya alam kita dikelola berdasarkan value aided.

Pendekatan Industri untuk mengurangi import dengan triple helix, yakni dunia usaha, dunia riset, dan dunia pelaku.

Kita harus focus. Mau tidak mau anggaran yang hanya 0.1 dari GDP kita harus kita tingkatkan untuk riset yakni minimal 10 trilliun.

Dalam konteks-konteks tersebut, kita harus memasukkan berbasiskan pada pengembangan pada IPTEK yang semakin dikembangkan lebih lagi.

Moderator :

kita sadari bahwa Indonesia menjadi pasar produk teknologi bangsa lain. Padahal kita memiliki ratusan perguruan tinggi, banyak institusi berbasis riset teknologi dan industry terkait tetapi tidak bersinergi, bagaimana bapak memperhatikan masalah itu,.?

Jusuf Kalla :

Perkembangan teknologi memang sangat cepat. Contoh IT berkembang seratus persen setiap 18 bulan. Jika kita tidak memperhatikan ini dengan baik kita akan ketinggalan.

Apabila bangsa lain dalam industri ingin masuk ke Indonesia, harus ada aturan bahwa bangsa itu harus berkontribusi kepada pelaku industri dalam negeri. Yang kedua harus ada barrier tariff untuk meningkatkan pemberdayaan pelaku inovasi dalam negeri.

Terkait sinergi atas lembaga-lembaga perguruan tinggi dan institusi riset, Kita harus mengembangkan pemofukasan berbagai Universitas dalam negeri contoh ITB mau kemana, UGM kemana?, ini harus difokuskan sehingga berkontribusi jelas ke dalam negeri.

Koordinasi sangat penting, dengan catatan, dimana setiap ada paten ketika adanya inovasi, Universitas harus mendapatkan share. Ini akan meningkatkan proses pengembangan inovasi yang sangat tinggi ke depannya.

Kebijakan pemerintah harus mengutamakan pemihakan ke dalam pengusaha dan pelaku dalam negeri. Hanya dengan cara itu kita bisa maju. Terima kasih.

SEGMEN IV : SALING BERTANYA ANTAR CAWAPRES

Hatta :

Saya bertanya yang ringan saja pak, kita banyak mengenal revolusi, dan kita tahu revolusi adalah suatu proses yang memang sulit dikendalikan dibandingkan reformasi. Bagaimana dengan revolusi mental, apa sebenarnya yang tidak relevan lagi values kita contoh pancasila ?

Jusuf Kalla :

Revolusi jangan disalah artikan sebagai sebuah pemberontakan. Revolusi adalah bekerja cepat. Contoh pak capres selalu berkata bocor. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Harus cepat yang revolusi.

Pendidikan harus cepat dimeratakan, kita tidak menunggu berpuluh tahun, sudah habis periode. Kita harus kerjasama. Kita harus perhatikan bahwa tidak semua diubah, namun bagaimana kita bisa bekerja dengan cepat.

Proses cepat kan namanya revolusi.

Jusuf Kalla :

Pak hatta, selalu kita menyebut bonus demografi. Kalau kita tidak hati-hati bahwa bonus demografi kadang-kadang bisa menjadi bahaya, bagaimana bapak menjadikan itu bukan sebagai bencana?

Hatta :

Usia produktif tidak hanya usianya yang produktif tetapi produktivitasnya juga harus produktif.

Kita harus perhatikan total factor productivity, harus kita masukkan dalam agenda pengembangan ekonomi. Bonus demografi harus dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan produk Neto bisa lebih dari 10 persen.

Kesenjangan usia yang muda dari 0-15 , dan yang 60 ke atas harus kita dekati dengan program social protection, sedang yang produktif, kita harus perhatikan dengan pendekatan program employment yang ditinggikan.

Hatta :

Barusan saya tadi mendengar, Pak JK mengatakan soal sertifikasi guru, tetapi seingat saya justru itu yang ditolak?

Jusuf Kalla :

Berbicara visi, pak hatta bisa membaca semua visi misi kami. Kami tidak menolak itu, bahkan itu diatur dalam undang-undang.

Tujuan kita meningkatkan kesejahteraan guru, bahkan presiden pun tidak bisa membatalkan UU sesukanya. Kita berkomitmen untuk meningkatkan itu semua.

Jusuf Kalla :

Kita masih mengirim TKI ke luar dalam jumlah yang banyak, pertanyaannya apakah sudah bebas dari masalah?, kita perhatikan sangat banyak masalah para pekerja kita di luar negeri. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini ?

Hatta :

Yang pertama kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi kita, mengembangkan usaha kewirausahaan. Ini akan meningkatkan employment di dalam negeri kita.

Kita menjadi bangsa yang terhormat, dimana kita tidak hanya mengirim tenaga pekerja namun tidak pembantu saja, jadi yang ke luar negeri harus yang berskill bukan pekerja kasar.

Sedangkan untuk pekerja wanita, kita harus moratorium, karena terlalu banyak masalah yang mengganggu masalah harkat martabat bangsa kita dengan adanya banyak tindak kekerasan terhadap wanita.

SEGMEN V : KORESPONDENSI I ANTAR CAWAPRES

Jusuf Kalla :

Pak hatta, setiap debat, pak prabowo berbicara tentang kebocoran negara, pertanyaannya Apakah bapak ketahui itu ada kebocoran 3 trilliun setiap hari terjadi?, apakah penyelenggaran pengelolaan sumberdaya sebegitu buruknya?

Hatta :

Pak prabowo subianto, tidak mengatakan 1000 trilliun dari apbn, tetapi yang dimaksud adalah potential lost. Apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah, maka kita tidak akan mendapatkan value added sama sekali. Atau kita menjual bahan baku batu bara terlalu murah.

Pemerintahan pak SBY sudah melakukan pengelolaan itu, jadi tidak betul 1000 trilliun dari APBN. Terima kasih.

Jusuf Kalla :

Kalau itu kebocoran tentu tercermin di KPK. Apakah itu terkait dengan mafia minyak, mafia bibit dan lain sebagainya?

Apa usaha menyelesaikan itu apabila anda diberi wewenang.

Hatta :

Pak JK, apapun yang namanya mafia, adalah tindak kejahatan. Serahkan kepada KPK. Tetapi kalau yang dimaksud mengapa kita harus impor minyak. Bapak kan tahu karena bapak bagian pemerintah di Keep 1.

Mengimpor minyak bukan sebuah kejahatan, namun jika terindikasi tentu harus ditindak.

Hatta :

Bapak JK, pertanyaan saya ringan. Orang sering bertanya tentang daya saing kita. Ada tiga indicator utama yang mempengaruhi daya saing kita. Menurut pak JK apa indicator. Kita.

Jusuf Kalla :

Indeks yang paling mudah adalah kemudahan berusaha. Apabila kita ingin perbaikan di indeks itu maka harus meningkatkan kemudahan di birokrasi perizinan. Karena itulah yang paling berat.

Yang kedua adalah masalah perburuhan, yang harus kita perhatikan.

Hatta :

Saya kira apa yang disampaikan tidak sepenuhnya benar. Menurut saya yang paling penting adalah inovasi. Kesiapan kita mengenai teknologi sangat penting, yang sangat besar kita perlu perhatikan adalah infrastruktur.

Jusuf Kalla :

Tadi memang karena meminta pendapat saya. Dalam pembahasan-pembahasan, infrastruktur penting, bapak sendiri tidak melakukan itu. Kita mudah bicara akan tetapi bapak sendiri tidak melakukan. Lampu kita mati terus itu karena tidak ada pelaksanaan.

Di mimbar ini kita mudah bicara akan, akan dan akan, namun yang penting adalah pelaksanaan.

Jusuf Kalla :

Anda pernah menristek. Ristek inovasi, dan mengembangkan teknologi. Pada saat menteri apa inovasi yang pernah bapak lakukan yang membuat kita bahagia dan perlu dishare.

Hatta :

Sebelum inovasi, kita harus letakkan dasar-dasar. Pada tahun 2002 saya siapkan UU tentang pengembangan IPTEK.

Ini menjadi dasar bagaimana spending untuk environment triple helix. Kalau Bapak JK Tanya, pada bidang pangan, banyak sekali yang diaplikasikan di LIPI dan IPB, ITB di material dan transport di bagian timur.

Di bidang energi. Tidak boleh lagi membangun pembangkit di bawah 15 mwatt tanpa adanya persetujuan lembaga tinggi negara. Saya bangga dengan yang sudah saya lakukan pak JK terima kasih.

Jusuf Kalla :

Turut berbangga bahwa hasilnya adalah UU, Bukan Inovasi.

Kalau inovasi di bibit kok kita malah impor lebih besar terus menerus. Ini malah tidak ada perkembangan dong.

Tentang listrik, konstituen memerlukan itu. Terima kasih.

Hatta :

Pak JK, memang saya bangga bahwa itu adalah inovasi. Karena inovasi adalah yang terdifusi dalam sector.

Menyangkut pangan, bahwa kita masih impor, pak JK kan masih paham karena kita masih swasembada pangan. Kebutuhan mendasar sudah swasembada, namun ada pembutuhan kepada negara asing.

Beberapa hanya terkait dengan pengambilan keputusan insidentil karena dirasa perlu. Terima kasih.

Hatta :

Saya membaca visi misi bapak. Itu memang tidak lagi memperhitungkan atau menolak Ujian Nasional, bapak adalah promotor utama ujian nasional saat menjabat. Apa perubahan di diri pak JK, apa yang salah?

Jusuf Kalla :

Pak Hatta, Kalau and abaca betul visi misi kami bunyinya adalah akan dievaluasi kurikulum, dan ujian nasional.

Evaluasi adalah memperhatikan bobot dan sistem, bukan menghilangkan jangan disalahartikan.

Kesenjangan pendidikan di daerah-daerah tidak mungkin diperbaiki kalau tidak ada pemetaan. Pemetaan hanya bisa dilakukan kalau ada Ujian nasional. Ini dilakukan di semua negara.

Ini diperlukan untuk pemetaan dan mengetahui seberapa besar kesenjangan itu, walaupun tentu perlu ada evaluasi dalam pelaksanaannya

Hatta :

Apa yang dievaluasi?, jika dibaca runtun terkait pemerataan. Ujian Nasional terkait dengan tolok ukur standarisasi. Tentu para pakar pendidikan kita sudah memperhatikan standar nasional dan standar daerah, Kalau bapak ingin evaluasi di bagian mana lagi?, Ada tiga kompetisi knowledge, attitude, dan skill. Jangan jadi kita tidak punya attitude itu.

Bagaimana yang dievaluasi di sisi apanya?

Jusuf Kalla :

Saya ingin memberikan pengalaman dulu, bagaimana mutu pendidikan waktu itu, nilai kelulusan kita hanya 3.5. Itu sangat rendah, kemudian kita naikkan lagi 5.5 dan yang tidak lulus hanya satu persen. Itu sangat tinggi.

Itu juga bisa kita masukkan sebagai evaluasi, karena kita menjadi tahu bagaimana kondisi pendidikan kita.

SEGMEN VI : KORESPONDENSI II CAWAPRES

Jusuf Kalla :

Pak hatta, kita bicara SDM sudah banyak, Sekarang kita bicara Kelembagaan, kita punya banyak kelembagaan seperti BPPT, LIPI. Bagaimana kita bisa mensinergikan, sehingga hasil kelembagaan itu bisa terukur?

Hatta :

Kita punya tujuh lembaga di bagah menristek. Misal LIPI banyak melakukan riset mendasar termasuk di bagian social. BPPT bukan melakukan riset, tetapi menjadi semacan clearing house.

Pertanyaannya, kita tidak perlu memaksa tujuh lembaga itu menyamakan kontribusi mereka karena mereka memiliki kompetisi masing-masing, namun outcomenya. Jangan ada redundant dibagian penelitian karena adanya keterbatasan.

Jusuf Kalla :

Yang saya maksud akuntabilitas harus terukur, sehingga ketika kita ingin meningkatkan biaya anggaran bisa terukur. Kita merasa lembaga itu belum bisa menjawab dinamika kebutuhan teknologi kita. Itu yang saya maksud.

Hatta :

Tentu saja koordinasi diperlukan, karena itulah mereka di bawah langsung menristek. Kita setuju memang perlu penajaman.

Koordinasi terkait anggaran, dan penajaman penelitian perlu dilakukan dan ini ada enam yang harus diperhatikan.

1.Pangan

2.Energi

3.Transporati

4.Pertahanan

5.Kesehatan

6.Kebumian dan maritim

Saya setuju koordinasi itu sangat penting terima kasih.

Hatta :

Pertanyaan saya sederhana, apa pandangan Pak JK terkait system pendidikan kita saat ini dan dikaitkan dengan pandangan pak JK dulu yang kurang setuju dengan pendidikan gratis. Kami menggratiskan biaya pendidikan dari mulai usia dini. Apakah bapak menilai adanya pendidikan inklusif disitu?

Jusuf Kalla :

Pendidikan gratis, sudah terjadi Sesuai konstituen. Mengenai berbeda pendapat itu menjadi hal lain.

Harus adanya cross subsidi mengenai kemampuan dan ketidakmampuan. Hal ini untuk menghindari yang mampu membayar secara inklusif.

Ada hal yang perlu kita perhatikan dalam pendidikan kita.

Hatta :

Saya masih belum mendapatkan jawaban yang pas, pendidikan berkeadilan dan inklusif adalah hak mendasar dari warga negara sebagaiamana dalam pasal 31 ayat 1 dan 2.

Masalah yang kaya dan miskin itu tidak menjadi masalah, karena orang kaya sudah membayar pajak lebih tinggi.

Kalau perlu kita harus menggratiskan sampai perguruan tinggi.

Jusuf Kalla :

Saya ingin tegaskan kita mendorong adanya pendidikan gratis, tapi tentu perlu adanya kerjasama antar institusi. Contohnya sekolah berfasilitas sangat baik bisa berkontribusi ke sekolah dengan fasilitas kurang ini akan mengurangi gap. Terima kasih.

PERNYATAAN PENUTUP

Hatta :

Rakyat Indonesia yang saya cintai, para ibu-ibu, para pedagang asongan, para nelayan, dan semua rakyat.

Mimpi kita adalah masa depan yang cerah. Kita harus kerja keras, kita ingin bebas semua.

Prabowo Hatta mengedepankan konsep pembangunan sumber daya manusia dan teknologi kita. Energi kita bisa habis, namun kecerdasan kita harus kita tingkatkan.

Indonesia bisa maju, menjadi bangsa yang disegani menjadi macan asia.

Jusuf Kalla :

Sumber daya manusia dan IPTEK menghasilkan produktivitas yang baik untuk bangsa ini, itu menjadi tujuan kita memakmurkan bangsa.

Pendidikan menjadi tanggungjawab kita, tanggung jawab negara, lembaga, terutama keluarga. Keluarga adalah yang paling utama.

Kedua adalah ibu-ibu kita sebagai tulang punggung pendidikan utama, harus kita beri apresiasi utama.

Bagi kalangan yang disabilitas, harus kita perhatikan secara lebih.

Kita harus perhatikan semua level kependidikan, PAUD, Perguruan tinggi, harus diperhatikan semuanya. Anggaran harus besar diberikan untuk hal tersebut.

Teknologi adalah bagian penting dan harus kita tingkatkan untuk kebesaran negara kita. Terima kasih.

Siapa yang lebih baik, berkompeten, siap dan mengerti tentang sumber daya manusia dan IPTEK?, silahkan dinilai secara objektif. Mari sukseskan Pemilu untuk bangsa Indonesia yang lebih baik.

Jika ingin menyebarkan, silahkan , namun cantumkan sumbernya. Salam hangat

29
Jun
14

PARRINDO : Politik Tol Laut = Bina Jalur Laut Interinsuler

Politik Tol Laut = Bina Jalur Laut Interinsuler

Sabtu, 28 Juni 2014 – 03:27 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Politik Tol Laut = Bina Jalur Laut Interinsuler

Politik Tol Laut oleh CaPres No 2 JokoWi sudah dijelaskan pada Dialog Kadin 20 Juni 2014 bukan berwujud pembangunan jalan aspal diatas laut tetapi pembangunan lalulintas angkutan laut reguler bolak balik dari barat ke timur dan dari utara ke selatan guna berujung menekan harga jual ragam komoditas strategik yang umumnya diproduksi di wilayah Indonesia Barar misal semen yang juga dibutuhkan Papua.

Dengan demikian maka Tol Laut yang dimaksudkan itu adalah identik dengan Jalur Laut Interinsuler yang juga pernah dibangun baik oleh emporium Sriwijaya dan Majapahit maupun oleh VOC lewat penguasaan kota2 pelabuhan laut di utara pulau Jawa ketika itu dan oleh Hindia Belanda lewat armada kapal laut KPM.

Dan pembangunan Tol Laut ini tidak lain adalah berujung pembangunan armada laut nasional termasuk penyiapan pelabuhan2 berkedalaman laut siap dilabuhi kapal2 laut berukuran tonnage besar seperti yang diwacanakan CaPres No 2 JokoWi.

Strategi penguatan Jalur Laut Interinsuler ini bisa jadi terobosan politik disamping upaya2 pemerintah yang sudah berjalan lainnya  yaitu pembangunan pelabuhan2 laut bagi kapal2 laut bertonnage kecil di berbagai pulau di Indonesia Timur berskema jaringan angkutan laut interinsuler pula.

Semoga dengan terlaksananya politik Tol Laut ini dapat ditingkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus juga tersentuh amanat Kesejahteraan Sosial sesuai Bab XIV Batang Tubuh Konstitusi Republik Indonesia dan amanat Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
LOGO PARRINDO

BERITA LAINNYA
27
Jun
14

PARRINDO : Hasil 10 Survei PilPres Minggu Ke-3 Bulan Juni 2014

LOGO PARRINDO

Hasil survei minggu ke 3 bulan Juni 2014 dari 10 Lembaga survey ternama.

Hingga hari ini Jokowi-Jk masih unggul rata-rata 7% – 11% diatas Prabowo-Hatta.

Dalam sisa 11 hari ke depan jangan lengah, jangan sombong, tetap waspada dan yg utama, teruslah berjuang… Insya Allah kemenangan sdh semakin mendekat. Terimakasih, Salam, Moh Jumhur Hidayat

Puslit LIPI, survei
Jokowi-JK 43%
Prabowo-Hatta 34%

Litbang Kompas,
Jokowi-JK 42,3%
Prabowo-Hatta 35,3%

SSSG
Jokowi-JK 42,65%
Prabowo-Hatta 28,35%

Populi Center,
Jokowi-JK 47,5%,
Prabowo-Hatta 36,9%.

LSI – Denny JA
Jokowi-JK 45%
Prabowo-Hatta 38,7%

Alvara Research Center,
Jokowi-JK 38,8%
Prabowo-Hatta 29,0%.

Indikator Politik, B Muhtadi
Jokowi-JK 31,8%
Prabowo-Hatta 19,8%.

IndoBarometer, Qodari,
Jokowi-JK 49,9%
Prabowo-Hatta 36,5%

PolTracking Institute
Jokowi-JK  48,05%
Prabowo-Hatta 41,1%.

Lembaga Survei Cyrus
Jokowi-JK 53,6%
Prabowo-Hatta 41,1%.

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Penasehat www.KoranJatim.com
Editor www.jakarta45.wordpress.com

27
Jun
14

PARRINDO : KITA Bina Demokrasi Nasionalisme Pancasila

KITA Bina Demokrasi Nasionalisme Pancasila

Jumat, 27 Juni 2014 – 08:26 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

KITA Bina Demokrasi Nasionalisme Pancasila

KITA dapat dimaknai sebagai Kerja & Kinerja, Inovasi & Integritas, Tulus & Taat Azas yang diyakini adalah karakter dasar anak bangsa guna mengusung keberlangsungan daripada Demokrasi Nasionalisme Pancasila (DNP).

Bina DNP utamanya diarahkan bagi penuhi kebutuhan Pangan, Sandang, Papan (PSP) rakyat secara berkeadilan sosial (Sila ke-5 Pancasila) seiring dengan Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian bertujuan Kesejahteraan Sosial sesuai amanat Bab XIV Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI) jo Konstitusi 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia No 75, 1959) jo Konstitusi 1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No 7, 15 Febroeari 1946).

Kesemuanya itu diatas akan dapat dilakoni para petinggi negara dan para penggiat masyarakat dalam suasana batin Trilogi Negarawan 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998).

PARRINDO sebagai barisan relawan advokasi publik berdimensi ipoleksosbudhankamrata berniat turut budayakan Trilogi Negarawan 17845 secara merata dan komprehensif.

Jakarta, 27 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA

LOGO PARRINDO

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-kita-bina-demokrasi-nasionalisme-pancasila.html#ixzz35qQPRB7b

26
Jun
14

PARRINDO : Politik SDM CaPres Indonesia 2014

 LOGO PARRINDO

Suara Pembaca:

Politik SDM Capres Indonesia

Selasa, 24 Juni 2014 – 09:27 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suara Pembaca:

Politik SDM Capres Indonesia

CaPres No 2 JokoWi membuka Dialog KADIN 20 Juni 2014 yang baru lalu dengan kibarkan Politik Pembangunan Sumber Daya Manusia di urutan pertama guna bina karakter, etos kerja dan prestasi sebagai modal kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Oleh karena itulah maka bilamana terpilih, dengan bersemangatkan Presidensiil, adalah bijaklah diharapkan selalu berorientasi kerja pembudayaan TRILOGI Negarawan 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998) guna pencapaian Indonesia Mulia (2015-2025) yang mendasari Indonesia Bermartabat (2025-2035) menuju Indonesia Sejahtera Lahir dan Bathin (2035-2045) saat menyongsong kehadiran Indonesia Jaya 2045 dan seterusnya.

Modalitas Indonesia lainnya yang terkait, seperti populasi ke-4 terbesar di dunia dan bonus demografi seharusnya menjadikan Indonesia berpeluang besar berkekuatan Sumber Daya Manusia sebagai dasar peningkatan faktor daya saing geopolitik dan geoekonomi menyangkut inovasi, kreativitas dan pasar lokal/domestik.

Dan dengan rentang strategis 2015 – 2045 atau 30 tahun kedepan itu, maka sikap politik Presidensiil 5 (lima) tahunan tidaklah cukup mantap dijamin keberlanjutannya, diperlukan penuangan kedalam semacam garis-garis besar haluan negara (GBHN) sebagai tanda kebersamaan daripada tekad Presidensiil bersama koalisi kerakyatannya berkonteks kebangsaan demi persatuan Indonesia.

Semoga sumbang pikir diatas perkaya dan dikembangkan kedua CaPres di debat publik ke-4 dan/atau ke-5 yang akan datang.

Jakarta, 24 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARINDO`45 – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
25
Jun
14

PARRINDO : Nasionalisme

0b028-panji-711132-715717

Nasionalisme

Nasionalisme

[www.partaiindonesia.org]

Nasionalisme

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu “identitas budaya”, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya.

Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warganegara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut.

Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan politik”. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudulk Du Contract Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia “Mengenai Kontrak Sosial”).

Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk “rakyat”).

Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi (“organik”) hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya “Grimm Bersaudara” yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.

Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “sifat keturunan” seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT berpaham komunisme.

Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah ‘national state’ adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme, serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di Spanyol, serta sikap ‘Jacobin‘ terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Perancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan lebih otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika. Secara sistematis, bila mana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan yang berkonflik kepada kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di antara pemerintahan pusat yang kuat di Sepanyol dan Perancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica.

Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu.

Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kelompok tersebut. Misalnya pada abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh mereka yang menganut agama Protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkut paut dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. Justru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan.

LOGO PARRINDO

23
Jun
14

PARRINDO : Politik Renegosiasi Kontrak Internasional B to G

LOGO PARRINDO

Debat Capres Harus Mencakup Politik Renegosiasi Kontrak Internasional

Minggu, 22 Juni 2014 – 21:52 WIB

Jakarta – Politik Luar Negeri Bebas Aktif sebagaimana terungkap pada Debat CaPres 22 Juni 2014 seharusnya cakupi pula Politik Renegosiasi Kontrak Internasional demi lebih utamakan kepentingan nasional seperti Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila ke-5 Pancasila).“Sebagai rujukan dapat saja digunakan politik renegosiasi kontrak jangka panjang dari Pertambangan di Konggo yang referensinya bisa ke Dasar Hukum Negara Lokal dimana Investasi itu dilakukan yang lalu dikombinasi dengan Hukum Negara dari si Investor,” tegas Pendiri PARINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH bersama Agung S Suleiman di Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Lebih lanjut, tandas Pandji , juga terbaca adanya Dasar Hukum International yang menerima konsep Rebus Sic Stantibus dimana Kontrak itu berlaku sepanjang keadaan penting pada saat Kontrak dibuat masih berlangsung.

“Apalagi Pasal 62 dari Konvensi Viena “sets out conditions” dimana suatu pihak dapat mencabut perubahan fundamental atas circumstancesnya. Dan jika keadaan ini terjadi maka pihak yang menderita adalah mempunyai hak untuk minta withdrawal atau regenosiasi kewajibannya,” paparnya.

Namun demikian, menurutnya, beberapa penerapan scholars adalah pada kasus yang pengecualian untuk melindungi stabilitas dari perjanjian international sesuai Article 26 dari Treaty yang sama ini. “Serta juga perlu diperhatikan bahwa dalam Paper tersebut yaitu US Law ‘recognizes the renegotiatibilty of long term contracts’,” tambahnya. (ira)

20
Jun
14

PARRINDO : Ditunggu Komitmen CaPres Revisi UU MiGas

LOGO PARRINDO

Debat CaPres ke-3 tanggal 22 Juni 2014 yad tentang Politik Energi seharusnya juga jadi ajang CaPres peragakan komitmen untuk Revisi UU MiGas per Putusan MKRI tanggal 21 Desember 2004 mengingat sudah 10 tahun terlantar yang berakibat praktek kendali operasional produksi MiGas oleh mayoritas perusahaan Asing (75% menurut Binsar Effendi Hutabarat, pimpinan Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina, 19 Juni 2014 saat membuka Temu “Tekad Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”)
Debat Capres yang akan datang ini juga diharapkan komitmen CaPres kaji ulang dan harmonisasi eksistensi Pasal 33 Konstitusi 2002 per amanat Pembukaan UUD45 mengingat Pasal 33 Konstitusi 2002 inilah yang mendasari puluhan UU Sektoral yang dinilai Pro Kepentingan NeoLib Asing.
Bahkan penegasan CaPres 2014 batalkan Pasal 33 Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI 2002) dan berlakukan Pasal 33 Konstitusi 1959 (Lembaran Negara No 75, 1959) adalah pintu konstitusional wujudkan Ketahanan Energi Nasional sekaligus jalan tol Selamatkan Indonesia.
Jakarta, 20 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

Debat Capres Harus Paparkan Komitmen Revisi UU Migas

Sabtu, 21 Juni 2014 – 01:02 WIB

Pandji R Hadinoto

Jakarta – Debat Calon presiden (Capres) ke-3 pada 22 Juni 2014 tentang Politik Energi seharusnya juga menjadi ajang Capres memperagakan komitmen untuk Revisi UU Migas (Undang-Undang Minyak dan Gas bumi) per Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 21 Desember 2004, yakni sudah 10 tahun terlantar yang berakibat praktek kendali operasional produksi migas oleh mayoritas perusahaan Asing, 75% dikuasai asing.

“Debat Capres yang akan datang ini juga diharapkan komitmen Capres kaji ulang dan harmonisasi eksistensi Pasal 33 Konstitusi 2002 per amanat Pembukaan UUD45 mengingat Pasal 33 Konstitusi 2002 inilah yang mendasari puluhan UU Sektoral yang dinilai Pro Kepentingan Neolib Asing,” tandas Pendiri PARINDO (Parlemen Rakyat Indonesia ) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Jumat (20/4).

Bahkan, menurutnya, penegasan CaPres 2014 membatalkan Pasal 33 Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI 2002) dan memberlakukan Pasal 33 Konstitusi 1959 (Lembaran Negara No 75, 1959) adalah pintu konstitusional wujudkan Ketahanan Energi Nasional sekaligus jalan tol Selamatkan Indonesia.

Sebelumnya, Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) dalam kesimpulan sementara hasil dialog silaturahmi “Tekad Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional” di Jakarta, Kamis (19/6/2014), mencatat UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang dalam Pasal 7 ayat (1) secara eksplisit mengharamkan tindakan nasionalisasi yang juga berdasarkan konsideran sesuai dengan amanat TAP MPR No. 16 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengingat Pasal 33 UUD 1945, sangatlah kontraproduktif.

“UU Penanaman Modal yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007 itu, dan dalam penjelasannya disebut cukup jelas. Khusus untuk investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas). Kekayaan alam seperti migas yang dikuasai oleh negara, terbukti lebih 70 persen dikuasai korporasi asing. Begitu pula yang harusnya hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, justru masih banyak menyisakan angka penduduk miskin yang kian meningkat” ungkap Komandan GNM Binsar Effendi Hutabarat yang juga Ketua Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina. (ira)

BERITA LAINNYA
Home » » Apa Sikap CaPres 2014 Atas Ide Nasionalisasi MiGas ?

Apa Sikap CaPres 2014 Atas Ide Nasionalisasi MiGas ?

Written By mediaputra pendowo on Sabtu, 14 Juni 2014 | 04.30

Suara Pembaca :
Isu Nasionalisasi MiGas sebagaimana rilis Gerakan Nasionalisasi MiGas 13Jun14 yang strategik berkedudukan ketahanan nasional adalah layak ditanggapi oleh Bapak Dr Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja menerima amanah sebagai Profesor di bidang Ketahanan Nasional dari Universitas Pertahanan RI. Demikian pula tanggapan dari kedua pasangan kandidat PilPres 2014 dinantikan, utamanya saat Debat CaPres CaWaPres yang akan datang, agar publik pemilih dapat lebih tercerahkan terhadap politik penegakan konstitusi Pancasila 1945 masing2 pasangan.
Jakarta Selatan, 13 Juni 2014
PARINDO – Parlemen Rakyat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, DeklaratorRujukan : Rilis GNM, 13 Juni 2014.GNM Sanggah Jero Wacik Bedakan Nasionalisme dengan NasionalisasiMenurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam situs Kementerian ESDM, Kamis (12/6/2014), dinyatakan keputusan Blok Mahakam tidak harus di nasionalisasi. Saat ini ada beberapa masukan antara nasionalisasi dan nasionalisme. Menurut Jero, nasionalisasi berbeda dengan nasionalisme karena nasionalisme adalah pemikiran untuk memberikan keuntungan pada negara. Sehingga nasionalisasi dan nasionalisme itu beda.Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) sanggah pernyataan Jero soal beda nasionalisasi dan nasionalisme. Dalam keterangannya kepada pers (13/6/2014), Komandan GNM yang Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat, menolak tegas adanya perbedaan makna antara nasionalisasi dan nasionalisme yang dilontarkan Menteri ESDM.Memang benar jika ada perbedaan definisi menurut Wikipedia, ungkap Binsar Effendi. “Definisi nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sementara definisi nasionalisasi adalah suatu proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya menjadi pegawai negeri. Ini barangkali yang oleh Menteri ESDM dianggap sebagai pembeda, karena niat Jero sejatinya ingin perusahaan nasional dihitung juga dengan menguntungkan negara”.Menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966, justifikasi Jero sebenarnya bermindset neoliberalsime. “Menteri ESDM jelas tidak menghayati makna yang terkandung dari amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Disitu jelas, kekayaan alam seperti migas dikuasai oleh negara. Pada realitanya saat ini perusahaan asing menguasai 70 persen pertambangan migas di Indonesia, sedangkan Pertamina sebagai BUMN migas kita hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara 13 persen lainnya, adalah share perusahaan swasta nasional”.

Berikutnya kata Binsar Effendi, “Migas yang dikuasai oleh negara itu kemudian diamanatkan oleh konstitusi negara wajib untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktanya, jumlah penduduk miskin tahun 2014 malah meningkat menjadi 28,55 juta jiwa, dan jumlah pengangguran tahun 2014diprediksikan masih 7,24 juta orang. Jika asas pembiaran dilakukan terus oleh pemerintah, maka nasionalisme aparatur negara di pemerintahan memang ‘nol besar’ atau patut dipertanyakan”.

Pasal 7 ayat (1) UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007, betul menyebutkan pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. “Tapi apa basis materinya, apakah bersumber konstitusi negara atau sumber lain? Ini kan perlu diperdebatkan secara serius, bukan malah dibiarkan aturan UU Penanaman Modal itu menabrak amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945″, tandasnya.

Menurut Koordinator Eksekutif GNM yang Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) menyatakan bahwa desakan untuk menasionalisasikan perusahaan migas asing di Indonesia pun datang dari berbagai kalangan. “Terlebih lagi pada periode 2012-2017 ada sekitar 10 kontrak Blok Migas yang habis masa kontraknya. Ke­mudian un­tuk periode 2017-2022 ada se­kitar 8-9 kontrak, dan perio­de 2022-2030 sekitar 10 kontrak. Maka memperjuangkan nasionalisasi menjadi suatu keniscayaan”.

Sementara memang ada sejumlah pengamat yang cenderung bermadzhab neolib menyatakan bahwa memberikan kontrak perpanjangan blok migas yang mau habis masa kontraknya kepada perusahaan nasional atau BUMN seperti Pertamina, dinilai dapat mengganggu iklim investasi. Sebab, tidak semua perusahaan nasional memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola industri migas. Bahkan sejumlah pakar migas pun menambahkan, memberi semua kontrak karya migas kepada perusahaan dalam negeri itu hanyalah nasionalisme buta. “Ini jelas melecehkan kemampuan bangsanya sendiri, dan membiarkan kita menjadi bangsa kacung”, tegas Muslim Arbi.

Padahal dari penilaian GNM, aksi nasionalisasi sejatinya adalah implementasi dari jiwa nasionalisme. “Tanpa dijiwai rasa nasionalisme, memang aksi nasionalisasi tidak akan bisa terwujud. Tanpa rasa nasionalisme, maka amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak akan pernah tercapai. Aksi nasionalisasi bisa dilakukan dengan cara renegosiasi atau perundingan kembali atau perjanjian ulang yang intinya migas dikuasai negara, yang hasilnya harus konkret dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tandas Muslim Arbi.

Untuk perpanjangan Blok Mahakam, pemerintah selalu beralasan masih melakukan evaluasi lebih lanjut. PT Total E&P asal Prancis dan Inpex Corporation asal Jepang telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967 untuk 30 tahun. Ketika kontrak pertama berakhir pada 1997, kedua perusahaan tersebut mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017. Sepanjang dua periode kontrak, Pertamina tidak pernah dilibatkan. Apalagi dalam kunjungan ke Jakarta pada 2 Agustus 2013, Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius juga menanyakan mengenai perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada Menteri ESDM Jero Wacik.

“Maka ditangan Presiden SBY yang pernah marah atas bergulirnya isu nasionalisasi aset negara, dan Menteri ESDM yang mengaku dirinya telah mendapat desakan dari berbagai pihak tapi ia enggan mengambil keputusan untuk tahun ini, karena tahun ini bertepatan dengan pemilihan presiden. Menjadi sangat tidak mungkin permintaan Pertamina untuk kelola sekaligus menjadi operator Blok Mahakam dikabulkan. Padahal Menteri BUMN Dahlan Iskan pada 23 Mei lalu pernah mengatakan, Pertamina telah mengajukan surat, dan menyatakan bahwa Pertamina mampu mengelola blok tersebut dari segi manajemen dan pendanaan. Dahlan juga berharap jangan sampai pemerintah tidak memutuskan kemudian jadi beban pemerintah baru. Kecuali enggak sempat, ini kan masih ada kesempatan dan rakyat menuntutnya”, kata Muskim Arbi geram.

Menurut Komandan GNM Binsar Effendi, memang jika Pertamina kelola Blok Mahakam, maka akan terjadi banyak fitnah dalam pengambilalihannya. Hal ini lantaran beberapa kalangan masih menilai Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam. “Padahal keberhasilan Pertamina saat kelola Blok West Madura Offshore (WMO) sudah membuktikan bahwa Pertamina bisa. Begitu WMO diambilalih dan dipegang Pertamina, belum dua tahun WMO mengalami kemajuan besar. Ini memberi keyakinan kepada kita semua, bahwa semuanya bisa dilakukan. Oleh karena itu, GNM meminta agar tidak ada yang mengganggu dalam proses pengambilalihan tersebut,” katanya.

Pihak Pertamina sendiri menilai cadangan migas di Blok Mahakam, masih memiliki potensi sangat besar. Atas dasar inilah, Pertamina ngotot ingin mengambil alih blok tersebut yang sudah dikuasai Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun. Pernyataan Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen pada 15 Mei lalu, sekaligus membantah beberapa pihak yang menyatakan cadangan migas di sana tinggal sedikit. Husen pun menambahkan, dengan perkembangan teknologi yang saat ini dipercayai dapat membuat produksi gas di Blok Mahakam tidak akan menurun. Dirinya pun mencontohkan Blok Cepu yang saat itu hanya dibor sekira 600 meter, namun dengan perkembangan teknologi, Pertamina bisa juga mengebor 4.000 meter kedalamannya.

Masak iya Blok Mahakam yang dipegang 50 tahun oleh asing tidak bisa dikembalikan juga, padahal yang diminta Pertamina adalah bekasnya, tapi anehnya susah sekali. Binsar Effendi malah menegaskan, “Jika Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina akan menjadi kesempatan besar, karena di semua negara, kebutuhan akan energi nasionalnya itu sangat mengandalkan BUMNnya seperti Malaysia yang mengandalkan Petronas. Oleh sebab itu, Pertamina harus punya privillage, karena hasilnya akan 100 persen untuk negara ini”.

Menurut Binsar Effendi, “Keseriusan Pertamina sebenarnya sudah ditunjukkan dengan telah mengirimkan surat pengajuan ke pemerintah sebanyak tiga kali sejak 2008, yang menyatakan kesiapan mengelola Blok Mahakam. Tapi keputusan yang ada di tangan pemerintah, anehnya tidak juga mengabulkan Pertamina sebagai instansi di bawahnya. Meski demikian pihak Pertamina akan terus melayangkan surat, dan apabila belum ada jawaban dari pemerintah dipastikan kirim surat lagi. Ini sangat ironis”, tandasnya.

Di gedung DPR pada 5 Desember 2013, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan pernah mengatakan, jika Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya pada 2017 diserahkan ke Pertamina, maka akan menunjukan kekuatan Pertamina dalam mengelola blok offshore karena selama ini hanya memegang on shore. Bahkan Karen menambahkan, jika Pertamina diamanatkan mengoperasikan blok yang terletak di Kalimantan Timur tersebut, maka Pertamina akan naik tingkat dan bisa mengelola blok besar lainnya.

“Ini kan pernyataan yang mesti di dukung, bukan malah membuat Presiden SBY harus meradang terhadap isu nasionalisasi aset. Dari sini saja menjadi jelas, ada kepentingan Presiden SBY membela investasi asing ketimbang kepentingan untuk kemajuan Pertamina yang sahamnya milik pemerintah sendiri” pungkas Binsar Effendi.

Terima kasih.
Kahumas GNM, Yasri Pasha.

20
Jun
14

Peradaban : Leluhur Manusia Indonesia

0b028-panji-711132-715717

http://m.news.viva.co.id/news/read/512481-leluhur-manusia-indonesia

Leluhur Manusia Indonesia

Ada kerangka manusia berusia ribuan tahun di sejumlah gua nusantara.

Arfi Bambani Amri, Amal Nur Ngazis, Erick Tanjung, Aji YK Putra
(Palembang), Ochi April (Yogyakarta) | Jum’at, 13 Juni 2014, 23:31 WIB

Halaman ini berisi infografik dengan animasi flash, anda bisa melihatnya di
PC dengan browser yang sudah terinstal flash player

VIVAnews – Perlu berjalan kaki tiga jam mencapai Gua Harimau di Desa Padang
Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dari dusun terdekat,
menanjak ke bukit, melintasi anak sungai sebelum bertemu ratusan anak
tangga.

Di akhir anak tangga, persis di depan sebuah gua yang menganga selebar 50
meter, terpancang sebuah plang bertuliskan, “Situs Gua Harimau. Situs ini
sedang dalam penelitian Pusat Arkeologi Nasional”.

Hanya tiga meter di belakang plang ini, terdapat dua lubang galian yang
dipagari kawat. Lubang galian yang terbesar berbentuk huruf L, dengan
panjang lebih dari 5 meter.

Saat dilihat lebih dekat, terdapat beberapa kerangka manusia yang terbujur
berjejer. Juga ada beberapa lokasi yang ditutupi dengan kotak-kotak
berbungkus terpal plastik. Mereka adalah hasil ekskavasi Tim Peneliti Pusat
Arkeologi Nasional sejak 2008 lalu.

Dulu, masyarakat takut mendekati gua ini. Seperti namanya, konon tempat
persembunyian harimau. Roli Chandra, juru kunci Gua Harimau, menceritakan,
gua ini juga pernah jadi tempat persembunyian warga saat penjajahan Belanda.

“Gua ini bisa menembus ke Gua Putri, dengan melintasi mulut gua sekitar 45
menit sampai ke atas,” ujar ayah tiga anak ini. Namun Tim Peneliti Arkenas
belum melakukan ekskavasi di Gua Putri.

Sejak tim peneliti berulang kali ke gua ini, masyarakat pun mulai berani
mendekat. Warga pun mulai menjadikan lahan sekitar gua untuk bercocok tanam
karet dan kopi.

“Dulunya ini hanya hutan lebat. Mau membuka lahan sebagai perkebunan pun
warga takut. Baru sekarang warga berani,” kata pria berusia 29 tahun itu.

Gua yang terletak 300 kilometer barat daya Ibu Kota Sumatera Selatan,
Palembang, ini menjadi sasaran riset arkeologi setelah pada 2008 silam
ditemukan lukisan gua. Ini lukisan gua pertama ditemukan di Pulau Sumatera.

Situs Gua Harimau

Lukisan di dinding Gua Harimau. (Foto: VIVAnews/Aji YK Putra)

Motifnya pun unik, seperti songket, kain khas Sumatera Selatan. “Beberapa
bulan kemudian, dilakukan penggalian dan ditemukan beberapa fosil,” kata
Roli yang ikut mendampingi peneliti sejak saat itu.

Dua Lapis

Dalam 5 tahun penelitian, Arkenas menemukan 76 kerangka manusia kuno
terkubur di Gua Harimau itu. Ada dua lapis tanah tempat kerangka ditemukan.

Di lapis pertama, kurang lebih 1 meter, ditemukan 72 kerangka yang
terbujur. Ketika digali lebih dalam, sampai ke 1,8 meter, ditemukan empat
kerangka dalam keadaan meringkuk, bukan terbujur lurus.

“Rentang usia keduanya itu antara 5.000 sampai 3.000 tahun. Kerangka bagian
atas lebih muda dari kerangka yang di bawah,” ujar Dyah Pratiningtyas,
salah satu peneliti Arkenas, menjelaskan soal penemuan itu.

Arkenas, lanjut Dyah, masih berupaya mengetahui apakah kerangka yang lebih
muda dan lebih tua ini berasal dari peradaban atau ras yang sama.

Spekulasi sementara, kerangka yang lebih tua adalah ras Austromelanesoid,
sementara yang lebih muda adalah Mongoloid. Arkenas sudah mengirimkan
spesimen gen mereka ke Lembaga Eijkman di Jakarta yang bisa mengekstraksi
DNA.

Hasil tes DNA atas sampel kerangka itu bisa mengungkap lebih jelas tabir
asal-usul kerangka individu itu. “Saya berpikir hasil DNA itu bisa kita
pakai untuk mencari relasi tersebut. Kalau yang dari Eijkman itu berhasil
membaca sinyal segala macam, kira-kira mereka dari mana, apakah mereka
orang lokal, apakah mereka pendatang baru kita bisa menjawab,” tambah dia.

Arkenas juga menyatakan masih ada kerangka manusia kuno yang lebih tua dari
usia kerangka manusia di Gua Harimau ini. Kerangka manusia di gua dekat
Gunung Sewu di selatan Yogyakarta berusia kisaran 10 ribu tahun.

Namun temuan kerangka manusia di Gua Harimau ini memiliki keunikan
dibanding temuan komunitas manusia di gua-gua Pulau Jawa, yang biasanya
hanya beberapa kerangka saja.

“Kita ada yang lebih banyak lagi, seperti di Gilimanuk, Bali sampai 200
individu, tapi dia di pesisir dan terbuka (open site), tidak di dalam gua.
Ini (Gua Harimau), saya pikir mungkin lebih dari 100 kalau dibuka semua,”

katanya.

Gua Harimau bukan satu-satunya gua di Sumatera tempat ditemukannya kerangka
manusia kuno. Di ujung utara Sumatera, tepatnya di Loyang Mendale dan Ujung
Karang, Kabayakan, Aceh Tengah, pada 2011 lalu, tim arkeolog Sumatera Utara
juga menemukan kerangka manusia kuno.

Usia kerangka mencapai 5.000 tahun, lebih tua dari bukti migrasi manusia
kuno di Sulawesi yang dianggap sebagai awal manusia Indonesia. Temuan
kerangka di situs Sulawesi berusia lebih muda, diperkirakan 3.580 tahun
lalu.

Kerangka di Loyang Mendale ini ditemukan terkubur dengan posisi kaki
terlipat. Di dekat kerangka, tim peneliti menemukan sejumlah artefak yang
sama dengan yang ditemukan di Thailand.

Ketua Tim Arkeologi Sumatera Utara, I Ketut Wiradiyana, menyatakan,
berdasarkan pemeriksaan DNA, kerangka itu diketahui berasal dari ras
Mongoloid dengan budaya Austronesia. Ketut menduga adanya perpaduan budaya
antara ras Mongoloid dengan budaya Austronesia yang datang dari utara
dengan ras Australomelanesoid yang berbudaya Hoabin saat mendatangi kawasan
tersebut.

Salah satu bukti kuat perpaduan budaya itu ada pada budaya menguburkan
orang mati dengan posisi melipat atau terlihat meringkuk. Kebiasaan melipat

itu, kata Ketut merupakan ciri budaya Hoabin yang kerap mendiami daerah
dataran rendah, pesisir. Tradisi jenazah dilipat ini masih tampak pada
sejumlah suku di Papua.

“Ini semakin menguatkan kemungkinan adanya jalur migrasi lain yang lebih
tua dari pada jalur migrasi dari Sulawesi seperti yang kita kenal selama
ini,” katanya. Dugaan itu makin kuat dengan temuan sejumlah kapak lonjong
dan gerabah poles merah. Kedua benda itu selama ini identik dengan kawasan
Indonesia bagian timur, di antaranya Sulawesi, Maluku dan Papua.

Perjalanan Panjang

Temuan itu kembali menghangatkan debat asal muasal manusia Indonesia. Teori
yang tak terbantahkan adalah semua manusia (Homo sapiens) di muka bumi
bernenek moyang dari Afrika atau dikenal sebagai Teori Out of Africa.

Situs Gua Harimau

Goa Harimau menjadi perhatian serius arkelog dunia. Foto: VIVAnews/Aji YK
Putra

Sebelum Gunung Toba meletus sekitar 74 ribu tahun yang lalu, Homo sapiens
telah tiba di Nusantara yang mana saat itu Sumatera, Jawa dan Kalimantan
masih merupakan bagian dari anak benua Asia atau dikenal sebagai Sundaland.
Setelah Toba meletus, sebagian besar populasi Homo sapiens punah.

Stephen Oppenheimer, genetikawan dari Inggris, menyebutkan terjadi bottle
neck populasi manusia saat itu, tersisa sedikit di Nusantara dan Afrika
sendiri. Jumlahnya sekitar 10.000 orang.

Orang-orang yang tersisa di Nusantara ini yang kemudian sekitar 50.000
tahun yang lalu, kawin-mawin dengan Homo denisova, hominid yang baru 2011
ini diketahui keberadaannya. Gen Denisova ini menetap antara 4-6 persen di
gen orang Melanesia yang kini menetap di Papua, Australia dan kepulauan di
Pasifik.

Fakta soal Melanesia sebagai penghuni pertama Nusantara ini tidak ada
perdebatan. Perdebatannya adalah, gelombang manusia berikutnya, yang
berbahasa rumpun Austronesia di mana Bahasa Melayu merupakan cabang
utamanya.

Teori Out of Yunan menyatakan, Austronesia ini berasal dari Yunan di China
Selatan. Arkeolog I Ketut Wiradiyana, salah satu pendukung teori ini.

Dia menyatakan besar kemungkinan migrasi manusia berasal dari China bagian
Selatan yang turun menuju kawasan Thailand, sebelum akhirnya menetap di
sebelah barat Indonesia atau di kawasan Aceh Tengah. “Seperti yang
diketahui, ras Mongoloid memang berasal dari daerah Cina bagian Selatan,”
katanya.

Sementara teori Out of Taiwan menyebutkan nenek moyang penutur Austronesia
ini berasal dari Formosa, nama lain dari Taiwan. Teori ini berlandaskan
pada temuan kesamaan bahasa dan budaya.

Di Taiwan terdapat tiga etnik asli yang berbahasa rumpun Austronesia serta
memiliki budaya tembikar dan cocok tanam yang sama. Teori ini disokong oleh
arkeolog senior dari Australian National University, Peter Bellwood.

Namun peneliti lain mengungkapkan justru manusia Indonesia merupakan moyang
manusia kawasan atau regional Asia Tenggara, saat paparan Sunda masih satu
anak benua besar. Teori Out of Sundaland ini dipelopori genetikawan asal
Inggris, Stephen Oppenheimer [Baca Wawancara dengan VIVAnews].

Oppenheimer menemukan, terjadi penyebaran drastis genetika sekitar 8.000
tahun yang lalu ke sekitar pulau-pulau di Nusantara. Kurun 8.000 tahun yang
lalu ini, menurut Oppenheimer, seiring dengan akhir zaman es yang ditandai
dengan tenggelamnya Sundaland.

“Bellwood berteori bahwa orang-orang datang dari Taiwan, menyebar di
Indonesia dan Filipina dan membunuh semua orang di daerah itu. Saya
membantah teori itu. Sebab yang terjadi sesungguhnya adalah sebaliknya.
Orang-orang Taiwan berasal dari sini,” kata Oppenheimer.

Namun kubu arkeologi belum bisa menerima argumentasi genetika ini. Wakil
Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama
Fakultas Ilmu Budaya UGM, Dr. Daud Aris Tanudirjo, mengatakan mengatakan
dalam konteks persebaran moyang manusia Indonesia, lebih condong dengan
skema Out of Taiwan. Leluhur muncul dari Taiwan kemudian menyebar ke
Kalimantan, Sulawesi dan kemudian ke Sumatera dan Jawa.

“Tapi kalau dibilang (Sundaland) sebagai lokasi persebaran saya kira kurang
begitu tepat,” tuturnya. Sejumlah penemuan kerangka ras Mongoloid pun, kata
Daud, belum ada yang setua yang ditemukan di Taiwan.

“Sementara ini yang saya ikuti adalah penemuan terbaru bahwa asal-usul
orang Indonesia berasal dari Taiwan. Dan saya kira dengan adanya penemuan
terbaru di Liang Domeh, Pulau Matsu Taiwan, semakin menguatkan jika fosil
di Taiwan adalah yang tertua,” jelas dia.?

Dyah, peneliti dari Arkenas, menyatakan, untuk membangun sebuah teori
arkeologi, tidak hanya butuh satu bukti artefak saja. “Perlu banyak data
untuk bentuk suatu hipotesa. Kalau baru satu titik, itu baru asumsi. Belum
bisa dikatakan hipotesa, dibutuhkan bukti lain untuk mendukung temuan ini,”
jelasnya.

Peta Genetika Indonesia

Namun arkeolog membuka diri pada genetika sebagai jalan menelusuri
asal-usul. Deputi Direktur Lembaga Eijkman Jakarta Herawati Sudoyo
menyatakan lembaganya bekerjasama dengan Pusat Arkeologi Nasional meneliti
gen kerangka manusia kuno yang ditemukan arkeolog di sejumlah tempat di
Indonesia.

Peneliti mengambil sampel DNA mitokondria yang merupakan warisan dari ibu
kepada anak dan kromosom Y yang diwariskan dari ayah. Menurut Herawati,
penelitian menggunakan mitokondria dan kromosom Y ini memiliki kelemahan
yakni sulit melihat adanya percampuran gen. Percampuran gen bisa diteliti
dengan riset otosom atau riset menyeluruh atas genetika seseorang.

Meski demikian, Herawati mengatakan studi gen dari sisi mitokondria akan
membuka informasi mutasi gen saat manusia bermigrasi. Hera menjelaskan
perjalanan migrasi, yang berbeda lingkungan dan kehidupan, akan menambah
motif gen pada manusia itu.

Jadi tak heran, kata dia, jika ditemukan adanya percampuran atau haplotipe,
dari Asia daratan masuk ke Formosa dan dilanjutkan turun ke wilayah
Indonesia.

Situs Gua Harimau
Arkeolog meneliti genetika untuk mengetahui asal-usul Fosil. Foto:
VIVAnews/Aji YK Putra

Eijkman, kata Herawati, mengumpulkan hampir seluruh sampel genetika etnis
yang ada di Indonesia. Ia mengatakan studi gen tidak akan berhenti sampai
proses pemetaan. Tetap akan dilakukan untuk meneliti lebih detail dan lebih
khusus tiap suku bangsa.

Dalam peta gen orang Indonesia yang sudah terpetakan, secara ringkas tampak
adanya pola migrasi manusia dari Barat ke Timur bagian Indonesia. Pola ini
ditandai dengan warna tertentu. “Dari peta DNA-nya terlihat, misalnya
wilayah Papua itu hijau muda, genetika sukunya kelihatan. Totally semua
hijau,” ujar Hera.

Sementara di belahan barat Indonesia, umumnya hijau tua. Pengecualian di
wilayah Sumatera Barat, terdapat pola dua gen berbeda yaitu hijau tua dan
hijau muda sekaligus.

Total, Eijkman menemukan 32 klaster genetika manusia Indonesia yang secara
umum terbagi atas tiga kelompok besar. Pertama, kelompok genetika Melayu,
Minang, Jawa, Kalimantan; kedua, kelompok Makassar, Sumba, Minahasa; dan
ketiga, kelompok Papua dan Alor. Kemudian terdapat juga kelompok kecil yang
terpisah jauh dan diperkirakan lebih tua dari dua kelompok pertama yakni
Nias-Mentawai.

Pembuktian gen manusia Indonesia juga makin menantang setelah ditemukannya
gen Homo denisovan, yang kerangkanya ditemukan di Siberia, Rusia, pada gen
orang Melanesia yang kini menghuni Papua dan Australia.

Herawati mengakui adanya temuan gen Denosivan itu namun peneliti Eijkman
sejauh ini belum menemukan hasil yang signifikan. Sejauh ini, Eijkman sudah
mengonfirmasi, ada kawin-mawin Homo sapiens dengan Homo neandertal.

“Perkawinan Homo Neandertal dengan manusia biasa memang ada. Kebetulan kami
tengah bekerjasama dengan peneliti yang mengerjakan Neandertal,” ujar
Herawati.

Pada masa depan, lanjut dia, pemetaan gen bukan saja bermanfaat untuk
melacak asal-usul, namun juga untuk mendukung kesehatan masyarakat. Hera
mengatakan nantinya gen dapat digunakan untuk alat prediksi kecenderungan
penyakit yang berkembang pada berbagai populasi masyarakat di Indonesia.

Dia mencontohkan, penyakit turunan yang umum melanda orang Indonesia yaitu
talasemia. Meski tidak menjadi pencegah sepenuhnya bagi penderita
Talasemia, namun setidaknya peta gen itu bisa menjadi panduan untuk
pencegahan. (ren)

Kontributor VIVA.co.id Budi Satria turut melaporkan dari Medan




Blog Stats

  • 2,102,930 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers