Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



03
Oct
14

Kebudayaan : Revolusi Mental JokoWi

“Revolusi Mental” Jokowi Membingungkan?

Agence France-Presse/Getty Images

Joko Widodo bertemu pendukungnya, 11 April.

Bagi beberapa orang, gagasan “Revolusi Mental” yang diusung Joko Widodo (Jokowi) layaknya hembusan angin segar. Sementara bagi yang lain, ide itu justru membingungkan.

Jokowi merebut popularitas dalam bursa calon presiden, sebagian besar karena kharismanya. Saat pemilihan presiden (Pilpres) semakin dekat ia terdesak untuk memasukkan beberapa visi baru ke dalam gaya pemerintahan blusukan ala Jokowi.

“Jika gagal berpindah dari fase tersebut ke dalam sesuatu yang lebih fundamental, dia akan menghadapi kesulitan,” kata Wimar Witoelar, pengamat politik yang sempat menjadi juru bicara mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Revolusi Mental” yang didengungkan Jokowi terurai pada salah satu surat kabar nasional baru-baru ini. Beberapa pengamat menilai hal itu sebagai upaya memberi bobot lebih pada tema kampanyenya yang sejauh ini dianggap miskin detail.

Dengan “Revolusi Mental,” ia menyerukan perubahan yang sanggup menyokong pemerintahan yang bertanggungjawab, bersih dan bebas korupsi. Ia juga mendesak terciptanya sebuah sistem yang danggup melayani rakyat. Tak lupa Jokowi menyuarakan dukungan terhadap keberadaan militer yang kuat untuk menyatukan bangsa.

Jokowi menyerukan kemandirian dalam sektor pangan dan energi. Pernyataannya menekankan pandangan bahwa pemerintah selama ini besar bergantung pada industri ekstraksi sumber daya, sehingga tak banyak membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, Jokowi menginginkan penguatan toleransi.

Bagaimanapun, pandangan yang ditulis sang calon presiden ikut membuat orang bertanya-tanya. Gaya dan waktu penulisan meretaskan kritik. Beberapa orang menilai tulisan tak seperti dibuat Jokowi yang biasa mereka kenal.

“Ini sama sekali tidak seperti Jokowi, yang bisa menulis artikel reflektif sepanjang itu,” papar Philips Vermonete, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies.

Laku Jawa yang kental pada diri Jokowi serta bahasa sehari-hari yang sederhana telah mendongkrak popularitasnya, sejak merebut kursi Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

Kini, orang-orang ingin mengetahui kemampuan Jokowi menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan—langkah yang mulai ditempuhnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Pemilih tidak butuh atau ingin mendengar soal kedaulatan nasional atau ide samar-samar tentang keadilan sosial,” sahut Liam Gammon, peneliti dari Departemen Perubahan Sosial dan Politik di Australian National University dalam tulisan blog-nya, baru-baru ini.

Dan, mereka pastilah tak tertarik dengan “kiasan basi” seperti tertulis dalam kolom, imbuhnya.

Kekurangan Jokowi dalam memiliki platform kebijakan yang solid, ikut mendongkrak—meski kecil—posisi Prabowo Subianto, pesaing Jokowi dalam perebutan kursi kepresidenan.

Calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya itu telah lama mengajukan enam poin landasan atas transformasi ekonomi. Ia menyerukan nasionalisasi sumber daya alam yang mengutamakan kebijakan pro-rakyat miskin.

Tak cukup di situ, Prabowo menggandeng Hatta Rajasa sebagai pendampingnya. Hatta merupakan perancang agenda ekonomi nasional terkini. Menurut pengamat, keberadaan Hatta akan menopang visi ekonomi Prabowo.

Sebagian besar pembaca surat kabar yang menerbitkan tulisan Jokowi merupakan kalangan menengah dan cenderung konservatif. Pengamat menilai tulisan itu sebagai tanggapan atas kritik seputar minimnya pengalaman Jokowi.

Apapun motivasi di belakang manifesto “Revolusi Mental,” menurut Wimar, Jokowi sebetulnya tak membutuhkan lebih banyak pengakuan. Calon pemilih juga mengatakan, mereka menginginkan pemimpin yang jujur dan bisa dipercaya—nilai-nilai yang erat bertalian dengan Jokowi.

Ketika ia mampu memenangi kursi presiden, saat itulah Jokowi “harus menyajikan program konkret serta meneguhkan kepercayaan rakyat terhadap dirinya,” papar Wimar.

03
Oct
14

Politik : Makna Kemerdekaan Nasional Bung Karno

Bagaimana Bung Karno Memaknai Kemerdekaan Nasional

Selasa, 18 September 2012 | 5:54 WIB 0 Komentar |

Soekarno-speech.jpg

Apa merdeka itu? Professor Driyarkara, salah satu pemikir besar Indonesia, memaknai kemerdekaan sebagai kekuasan untuk menentukan diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat.

Dengan demikian, kata Prof Driyarkara, subjek yang merdeka itu harus punya kekuasaan untuk menguasai diri sendiri dan perbuatannya. Tentu saja, kemerdekaan tidak sama dengan keliaran. Sebab, kemerdekaan bagi seseorang tidak boleh berlawanan dengan kodrat kemanusiaan.

Prof Driyarkara memberi pengertian merdeka bagi individu. Nah, lantas apa makna kemerdekaan bagi sebuah bangsa? Bung Karno punya rumusan cukup lengkap soal ini. Kita sering mendengar ungkapan Bung Karno: kemerdekaan hanyalah jembatas emas. Apa pula maksudnya itu?

Keterjajahan

Bagi Bung Karno, selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya.

Artinya, bangsa yang tidak merdeka sudah pasti tidak bisa berkuasa untuk dirinya sendiri. Jangankan itu, mengatur rumah-tangganya sendiri mereka kehilangan kekuasaan. Akibatnya, rakyat yang terjajah selalu terikat dan terperangkap oleh kepentingan-kepentingan yang tak menyangkut kepentingannya.

Soekarno menjelaskan, rakyat yang terjajah tak bisa menemukan dirinya sendiri. Rakyat terjajah itu tak bisa berpribadi sendiri. Dalam segala hal, kata Bung Karno, rakyat terjajah itu selalu menjadi embel-embel bangsa penjajah (kolonialis atau imperialis).

Kemerdekaan Nasional verus Neokolonialisme

Menurut Bung Karno, kemerdekaan adalah kebebasan untuk merdeka. Artinya, setiap bangsa merdeka harus punya kebebasan untuk menentukan politik nasionalnya sendiri, untuk merumuskan konsepsi nasionalnya sendiri, tanpa dirintangi atau dihalang-halangi oleh tekanan-tekanan atau campur tangan dari luar.

Pendek kata, bagi Bung Karno, kemerdekaan nasional adalah suatu “kebebasan untuk menjalankan urusan politik, ekonomi, dan sosial kita sejalan dengan konsepsi nasional kita sendiri.” Di sini, sebuah bangsa merdeka punya kebebasan melakukan apapun untuk emansipasi nasionalnya. Asalkan, kebebasan itu tidak menggangu atau merugikan kepentingan nasional bangsa lain.

Dengan defenisi di atas, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah sekarang kita masih bangsa Merdeka? Tidak. Sebab, saat ini bangsa kita tidak punya kebebasan untuk menjalankan urusan politik, ekonomi, dan sosial sesuai dengan konsepsi nasional kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hampir semua kebijakan ekonomi dan politik kita didiktekan dari luar. Corak kebudayaan kita juga sangat ditentukan dari luar.

Dan, Bung Karno sudah menjelaskan itu. Katanya, imperialisme yang “overheersen” (memerintah) bisa saja menghilang, namun imperialisme yang “beheersen” (menguasai) masih bercokol.

Apa maksudnya? Begini, kata Bung Karno, sekalipun suatu negara berhasil memproklamirkan kemerdekaan, namun kekuatan kolonialisme lama tidak akan serta-merta menghilang. Kolonialisme lama, dengan sokongan kolonialisme global, akan terus-menerus melemahkan kemerdekaan negara baru itu.

Kekuatan kolonialisme lama akan mempertahankan kepentingannya. Terutama sekali kepentingan ekonomis. Bahkan, sekalipun negara itu sudah merdeka, tetapi praktek kolonialisme juga terus berlanjut. Bahkan, kolonialisme itu bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang lebih halus.

Nah, praktek inilah yang biasa disebut neokolonialisme. Konferensi Anti-kolonial di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961, berusaha menyuguhkan defenisi mengenai neo-kolonialisme. Dokumen konferensi itu menyebutkan, “neo-kolonialisme adalah bentuk tipikal dan yang utama dari politik kolonial imperialis dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. Khususnya pada periode keruntuhan dan kehancuran sistem kolonialisme langsung.”

Lalu, konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, menyebut neokolonialisme sebagai bentuk baru dari imperialisme, khususnya imperialisme AS. Lebih lanjut, dikatakan, neokolonialisme adalah “bentuk penguasaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik.

Hal ini dilakukan dengan berbagai cara: penciptaan rezim boneka melalui pemaksaan (kudeta militer) atau pemilihan-pemilihan yang direkayasa; menciptakan pertikaian diantara massa rakyat di negara bekas jajahan (kelanjutan divide et impera); menghasut pemisahan satu bagian wilayah bekas jajahan dengan dalih self determination; penciptaan kekacauan atau subversi; memperkuat kepentingan ekonomi melalui perdagangan dan investasi; blokade atau embargo ekonomi.

Kemerdekaan Nasional sebagai jembatan emas

Nah, sejak awal, Bung Karno sudah merumuskan bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Kita bisa melihat uraiannya pada tulisan “Mencapai Indonesia Merdeka”, yang diterbitkan pada tahun 1933. Di situ disebutkan, tujuan pergerakan nasional kita mestilah mengarah pada pencapaian masyarakat adil dan sempurna, yang di dalamnya tidak ada lagi penghisapan.

Artinya, masyarakat yang hendak kita tuju adalah masyarakat tanpa imperialisme dan kapitalisme. Manifesto Politik Indonesia, yang disusun tahun 1959, dengan terang-benderang mengatakan, “hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menuju kapitalisme dan sama sekali bukan menuju ke feodalisme, akan tetapi menuju ke Sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan Rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan Rakyat Indonesia.”

Jadi, itulah tujuan kita. Sedangkan kemerdekaan nasional, kata Bung Karno, hanyalah jembatan menuju cita-cita itu. Pada 17 Agustus 1945 sudah memproklamirkan kemerdekaan nasional kita. Akan tetapi, seperti dikatakan Bung Karno, itu baru sebatas “kemerdekaan politik”.

Nah, menurut Bung Karno, kemerdekaan politik itu sebetulnya hanya “alat”. Ya, tentu saja, alat untuk mencapai kemerdekaan sepenuh-penuhnya: kemerdekaan di lapangan ekonomi, sosial, dan budaya.

Supaya kemerdekaan politik itu tidak disabotase oleh imperialisme, ataupun oleh kaum borjuis dan feodal di dalam negeri, maka kekuasaan politik indonesia pasca merdeka haruslah dipegang oleh kaum marhaen atau massa-rakyat Indonesia. Dalam kerangka itu Bung Karno berpesan: “Dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.”

Lantas, apa senjata marhaen agar kekuasaan politik itu tetap di tangan mereka? Di sini, Bung Karno mengajukan dua konsepsi besar, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Konsep sosio-nasionalisme merupakan antitesa dari nasionalisme borjuis dan nasionalisme ke-ningratan. Sosio-nasionalisme mendasarkan dirinya pada kekuatan sosial-massa rakyat. Sosio-nasionalisme ini menempatkan perikemanusiaan atau internasionalisme sebagai pijakannya. Dengan begitu, sosio-nasionalisme menentang habis-habisan chauvinisme dan fasisme.

Sedangkan konsep sosio-demokrasi merupakan antitesa dari demokrasi borjuis atau demokrasi parlementer Eropa. Demokrasi borjuis, yang tipikalnya mengacu pada hasil Revolusi Perancis, hanya menaikkan kaum borjuis ke singgasana kekuasaan. Selain itu, demokrasi borjuis itu hanya memberikan demokrasi politik, namun tidak ada demokrasi di bidang ekonomi. Akibatnya, sekalipun kaum buruh terlibat dalam perwakilan parlementer, namun secara klas mereka tetap ditindas dan hisap oleh kaum kapitalis di pabrik-pabrik. Nah, konsep sosio-demokrasi ini menghadirkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus.

Dengan kedua konsep itu, sosio-nasionalime dan sosio-demokrasi, Bung Karno yakin bangsa Indonesia bisa sampai pada tujuannya: masyakarat adil dan makmur alias sosialisme ala Indonesia. Ingat, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu sebetulnya roh Pancasila. Sosio-nasionalisme adalah penggabungan sila perikebangsaan dan perikemanusiaan. Sedangkan sosio-demokrasi adalah perkawinan demokrasi alias mufakat dengan keadilan sosial. Jadi, Pancasila itu sebetulnya dirancang sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia agar tidak tersesat menuju cita-cita sosialisme tadi.

Timur Subangun, Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

03
Oct
14

Prasarana : Pelabuhan Tanjung Perak Seperti Bandara

Ini kemewahan Pelabuhan Tanjung Perak, nyaman seperti di bandara

MERDEKA.COM. Citra pelabuhan yang tak rapi, dipatahkan setelah melihat wajah Pelabuhan Tanjung Perak saat ini. Pelabuhan di ujung pulau Jawa ini semakin mewah dan elegan setelah dilengkapi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara.

Kapasitas penumpang kini bertambah dua kali lipat. Dari sebelumnya berkapasitas 2.000 sekarang menjadi 4.000 penumpang. Direktur Utama Pelindo III (Persero) Djarwo Surjanto menuturkan, investasi untuk pembangunan terminal penumpang yang kini membuat wajah Pelabuhan Tanjung semakin elegan, mencapai Rp 160 miliar.

Terminal penumpang ini cukup mewah layaknya terminal bandara berkelas internasional. “Terminal ini terdiri 3 lantai dengan luas 16.120 meter persegi,” ujar Djarwo usai peresmian Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10).

Djarwo menambahkan, di dalam terminal penumpang disediakan 2 garbarata atau jembatan berdinding dan beratap yang menghubungkan ruang tunggu penumpang ke kapal.

Biasanya, garbarata kita lihat di bandara, yang memudahkan akses penumpang dari ruang tunggu ke pesawat.

“Dua unit garbarata boarding bridge ini menghubungkan terminal penumpang dengan kapal melalui fasilitas berupa lorong,” jelasnya.

Dia menjelaskan, sistem operasional di bandara juga diterapkan di Pelabuhan Tanjung Perak. Penumpang disediakan ruang khusus atau yang dikenal dengan istilah boarding room di bandara.

“Jadi disediakan ruang tunggu untuk penumpang saat mulai masuk dan cek in kemudian ke ruang tunggu, istilahnya boarding kan,” jelasnya.

Kemewahan lain yang bisa ditemui di Pelabuhan ini adalah sistem Sewage Treatment Plant (STP).

“Yaitu sistem air yang dapat mendaur ulang air buangan dari gedung itu sendiri menjadi air untuk flushing toilet,” ungkapnya.

Baca Berita Selanjutnya:
TNI AU setujui Lanud Wirasaba jadi bandara komersial
DPR pertanyakan penggunaan dana pajak bandara
Bangun 15 bandara baru, penerbangan perintis diutamakan
Pesawat tujuan Singapura dialihkan ke Batam
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

03
Oct
14

Politik : Pentas Sistim Demokrasi Paket

Pentas Sistim Demokrasi Paket

Kamis, 02 Oktober 2014 – 09:48 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Pentas Sistim Demokrasi Paket

Mengikuti proses sidang paripurna DPRRI tentang pimpinan DPRRI 1-2 Oktober 2014 yang berpegang pada UU MD3 yang kontroversial a.l. mengedepankan sistim paket, sungguh memunculkan cita anti musyawarah mufakat karena a.l. ketiadaan ruang interupsi bagi anggota DPRRI oleh pimpinan sementara DPRRI.

Demokrasi musyawarah mufakat bahkan demokrasi voting terkesampingkan secara kasat mata oleh demokrasi paket,

Sebagai ide baru, sistim demokrasi paket ketika digebyar pertama kali ternyata menuai 4 (empat) aksi walk out oleh 4 (empat) fraksi, menunjukkan bahwa sistim demokrasi paket tidak memenuhi kearifan lokal yaitu semangat kebersamaan gotong royong Pancasila, bahkan anti klimaks bagi demokrasi PilPres yang telah mencatat apresiasi dunia.

Oleh karena itu kaji ulang UU MD3 perlu segera dilakukan guna menyelamatkan mutu demokrasi di Indonesia.

Semoga keprihatinan tersingkirnya kearifan lokal gotong royong diatas dapat diluruskan kembali dimulai dari hari kearifan lokal BATIK 2 Oktober 2014 ini.

Jakarta, 2 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Ketua KPK Kecewa Setya Novanto Terpilih Ketua DPR

Kamis, 02 Oktober 2014 – 20:24 WIB

Jakarta – Setya Novanto terpilih jadi Anggota DPR tapi Fraksi banyak yang tidak mendukung seperti Fraksi Hanura, Nasdem, PKB dan PDI Perjuangan. Bahkan KPK menyambutnya dengan nada miris sebab Bendahara Umum DPP Golkar itu akrab dengan koruptor.

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa setelah Setya Novanto dipilih sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Selama ini Setya Novanto kerap berurusan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani lembaga itu.

“Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR terpilih, orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru,” kata Abraham Samad ditanyai wartawan melalui pesan singkatnya, Kamis (2/10/2014).

Meski begitu, kata Abraham, pihaknya tetap menghormati proses pemilihan Setya Novanto dan kawan-kawan yang didaulat sebagai pimpinan parlemen saat ini. “Kami tetap menghargai proses yang sudah terjadi,” imbuhnya.

Selama ini nama Setya Novanto santer dikaitkan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi. Dirinya kerap bolak-balik menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK untuk sejumlah kasus.

Kasus yang membuatnya diperiksa sebagai saksi di antaranya kasus Cessie Bank Bali, PON Riau, e-KTP, dan pengadaan seragam Hansip. Dua kasus terkahir justru dibongkar oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru memutuskan Rusli Zainal, selaku Gubernur Riau saat PON berlangsung, terbukti menyuap Setya Novanto dan Kahar Muzakir Rp 9 miliar. Tapi Setya Novanto sudah berkali-kali membantahnya.(sor)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita–ketua-kpk-kecewa-setya-novanto-terpilih-ketua-dpr.html#ixzz3F3kyGpBk

Ketua DPRRI

http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/4515/Pimpinan-DPR-Harus-Bebas-Korupsi/2014/10/02

 

Pimpinan DPR Harus Bebas Korupsi

Kamis, 02 Oktober 2014 Penulis: YAHYA FARID NASUTION/Nov/P-3

Sumber: ICW/TIM MI/Grt/Grafis: EBET/FOTO: MI/SUSANTO

ANGGOTA DPR bermasalah, terutama yang selama ini kerap berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi, sebaiknya tidak menjadi pimpinan dewan periode 2014-2019. Hal itu penting untuk menyelamatkan DPR dari potensi korupsi sekaligus memperbaiki citra lembaga wakil rakyat itu.

”Pemilihan pimpinan DPR ini merupakan langkah awal membangun DPR bersih. Peran pimpinan DPR sangat strategis untuk memperbaiki wajah DPR, karena mereka sejatinya merupakan simbol kelembagaan legislatif,” tegas Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, kemarin.

Menurut ICW, dari ratusan anggota DPR yang dilantik, masih ada yang disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi. ”Hal ini tentu membuat wajah DPR yang akan datang tidak akan jauh berubah ketimbang periode sebelumnya,” ujar Ade.

Apalagi, menurut dia, pada pemilu legislatif lalu, marak terjadi praktik politik uang. Praktik itu menyebabkan biaya politik tinggi sehingga para anggota berupaya mengembalikan biaya tersebut dengan berbagai cara saat menjabat wakil rakyat.

Enam syarat
Oleh karena itu, menurut ICW, setidaknya ada enam syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pimpinan DPR. Syarat tersebut, yakni tidak pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, tidak pernah diperiksa oleh lembaga penegak hukum kasus korupsi atau diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi yang sedang ditangani penegak hukum, dan tidak memiliki usaha atau perusahaan yang menimbulkan potensi konflik kepentingan dengan posisinya sebagai pimpinan DPR.

Syarat lainnya, sambung Ade, tidak pernah terlibat dalam permainan anggaran di DPR, tidak pernah terlibat upaya pelemahan KPK, serta tidak pernah melakukan intervensi kasus hukum, khususnya kasus korupsi.

”Enam syarat pimpinan DPR itu berlaku secara kumulatif. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak layak menjadi pimpinan DPR. Penting digarisbawahi bahwa mengubah wajah DPR yang korup harus dimulai dari pemilihan pimpinan yang bersih dan berintegritas,” tutur Ade.

Ia menambahkan, ICW menolak adanya politik dagang sapi dalam memilih pimpinan DPR antara koalisi partai. Politik dagang sapi, kata dia, harus dilawan karena berpotensi meloloskan orangorang yang tidak memenuhi enam persyaratan tersebut.

Dalam tata tertib DPR, calon ketua dan wakil ketua diusulkan fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas satu calon ketua dan empat calon wakil ketua dari fraksi yang berbeda. Usul itu lalu ditetapkan sebagai paket calon dalam rapat paripurna DPR. Paket tersebut nantinya akan dipilih secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, paket akan dipilih dengan pemungutan suara. Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih.

Ade tidak secara eksplisit menyebut nama anggota DPR yang tidak layak menjadi pimpinan dewan. Namun, dari catatan Media Indonesia, calon yang diusung Partai Golkar, Setya Novanto, kerap berusuran dengan KPK (lihat grafik).

Sementara itu, Novanto yang ditemui di gedung parlemen, tadi malam, enggan mengomentari hal itu. Ketua F-PG DPR periode 2009-2014 itu hanya mengatakan ia siap memimpin DPR mendatang.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Drama Ceu Popong Hilang Palu Jadi Meme di Media Sosial

Sidang Paripurna perdana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 diwarnai berbagai kejadian. Satu kejadian yang sedang ramai menjadi bahan perbincangan di media sosial adalah saat Popong Otje Djundjunan atau biasa dipanggil Ceu Popong kehilangan palu sidang.

Tak perlu menunggu lama, berbagai foto plesetan alias meme yang memperlihatkan politisi partai Golkar itu pun langsung membanjiri ranah maya. Tim Tekno Liputan6.com mencoba mengambil beberapa foto meme drama Ceu Popong hilang palu.

Gambar yang akrab dikenal sebagai meme bertema drama Ceu Popong kehilangan palu sidang sebagian besar dikaitkan dengan Thor, salah satu pahlawan Amerika Serikat yang mempunyai senjata andalan palu istimewa.

>>>> Selanjutnya

1

Kalimat Ceu Popong mempertanyakan palu sidangnya yang raib dalam bahasa sunda juga mewarnai gambar-gambar plesetan tersebut. Bahkan, di meme yang beredar juga menampilkan Thor yang memberikan palunya dalam bahasa sunda juga.
Meme lucu lainnya menunjukkan seorang bocah kecil yang menunjukkan kota Palu, ibukota Sulawesi Tengah di dalam peta. Bocah itu tampak menjawab pertanyaan dari nenek asal Cianjur berusia 76 tahun soal palu yang hilang.

Sebelum palu sidang ketua DPR sementara itu hilang, sejumlah anggota DPR menyambangi meja pimpinan sidang paripurna karena memprotes sejumlah hal. Di antaranya soal skors sidang, interupsi tak digubris, dan sejumlah permintaan soal melanjutkan sidang malam ini atau ditunda menjadi besok.

Ketika itu, pimpinan sidang Popong mencari palu yang ternyata menghilang. “Mana paluna? euweuh (di mana palunya? tidak ada),” ujar politisi senior yang akrab disapa Ceu Popong dalam bahasa Sunda di Ruang Sidang DPR, Rabu (1/10/2014) menjelang tengah malam.

 Ikuti Yahoo Indonesia di Twitter dan Facebook

Perpu Pilkada Dianggap Akal-Akalan SBY

Perpu Pilkada Dianggap Akal-Akalan SBY

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta-Ketua DPP PDI Perjuangan, Aria Bima, mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada (Perpu) yang dibuat pemerintah hanyalah permainan Ketua Umum Demokrat, sekaligus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sebabnya, Aria tak merasa ada urgensinya penerbitan Perpu tersebut. “Mendesak apanya?” kata Aria, Kamis, 2 Oktober 2014, di kompleks Senayan.

Menurut Aria, disahkannya UU Pilkada DPRD oleh DPR takibat dari 129 orang Fraksi Demokrat yang melenggang keluar jelang voting. Ia memprediksi setelah Perppu itu keluar, saat diajukan di DPR akan ditolak oleh anggota Dewan dari partai-partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, sia-sia saja usaha pemerintah menerbitkan Perpu. “SBY inikan pemain citra,” kata Aria, “Kupingnya tipis.” (Baca: Lawan Koalisi Kapak Merah, Warga Yogya Buka Posko).

Alasan putusnya komunikasi dengan SBY menjelang voting di DPR, kata Aria, sangat tak logis. Aria menilai figur SBY telah terwakili oleh empat perwakilannya, yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua Fraksi Nurhayati Assegaf, serta Edhie Baskoro sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, yang noatebene anak SBY. “Gitu kok bilang kalau enggak ngerti prosesnya,” kata dia.

Menurut Aria, akibat sikap mendua inilah, SBY lalu “dihajar” di media sosial. Ia pesimis bahwa Perpu tersebut bisa mencabut UU Pilkada. “Mana mungkin?” kata dia. (Baca: Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup).

UU Pilkada, menurut Aria, adalah alur dari bagi-bagi kekuasaan setelah menyikat bersih DPR-MPR. Menurut dia, Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo juga ingin menguasai propinsi, kabupaten dan walikota. “Saya kira tak perlu analisis cerdas memikirkan bagaimana SBY menjalankan roleplay ini,” katanya.

Sementara itu, Nurhayati meminta agar media tak menyalahkan partainya lantaran UU Pilkada disahkan dalam Paripurna DPR pekan lalu. “Jangan sedikit-sedikit menyalahkan Demokrat. Tanyakan juga kepada yang lain.” (Baca: Doa Ruhut untuk SBY-Mega: Tunjukkan Mukjizat-Mu).

Juru bicara Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, menilai wajar presiden mengeluarkan Perpu Pilkada. Menurut dia, ada keadaan mendesak yang melatarbelakangi penerbitan peraturan tersebut. “Demokrasi kita sedang terancam,” kata dia.

Ia menantang siapa yang menolak Perpu berarti tak berkomitmen melindungi daulat rakyat. “Perpu ini untuk menjaga pilkada langsung sesuai instrumen konstitusi,” kata dia.

Demokrat, Benny melanjutkan, bakal mendukung Perpu tersebut. “Tak akan ada alasan komunikasi terganggu.” Ia mengklaim pilkada langsung justru lahir dari pemerintahan SBY.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Terpopuler
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim

Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi

Setya Novanto cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0

Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo

Belum Pernah Terjadi, Presiden Diganjal DPR

Kamis, 02 Oktober 2014 – 15:17 WIB

Jakarta – Politisi senior PDI Perjuangan (PDI-P), AP Batubara, menegaskan Presiden terpilih Joko Widodo tidak pernah khawatir program kebijakan pemerintahannya akan diganjal oleh Koalisi Merah Putih di DPR RI. Pasalnya, dalam sejarah Indonesia dari dulu tidak pernah terjadi presiden diganjal oleh DPR.

“Belum pernah terjadi di Indonesia, presiden diganjal. Justru sebaliknya, presiden yang mengganjal DPR. Presidennya ditempel terus oleh partai politik. Alaa… dikasih fasilitas, nanti mereka akan diam,” ungkap AP, sapaan AP Batubara, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Menurut AP, sudah menjadi karakter dan perilaku partai politik akan menempel kekuasaan karena untuk mengelola partai butuh dana besar. Seperti halnya, setgab koalisi parai pendukung SBY tidak ada yang mengusik Presiden setelahj dibagi jatah kekuasaan jabatan menteri. Oleh karena itu, ia memperkirakan Koalisi Merah Putih nantinya bakal terjadi perpecahan setelah diantara mereka mendapat fasilitas dari Jokowi-JK. “Jadi, Jokowi tidka perlu khawatir digoyang Koalisi Merah Putih,” tegas Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P ini.

Lebih lanjut, AP mengatakan PDI-P dari dulu tidak pernah serakah merebut jabatan di eksekutif sekaligus di legislatif, meski menjadi pemenang pertama pemilu. Saat Partai Demokrat (PD) menjadi pemenang pemilu, posisi Presiden dan sekaligus jabatan Ketua DPR diduduki kader PD. Demikian juga saat Golkar menang pemilu, jabatan Presiden maupun Ketua DPR diduduki kader Golkar.

Namun sekarang, Presidennya dari PDIP tetapi Ketua DPR nya dari partai lain. “Kami tahu diri, bagi-bagilah. Terlalu berat kalau mau diborong. Saya tidka mau partai saya rakus. Kita tidak mau serakah dan haus kekuasaan,” tandas Penasihat politik Megawati Soekarnoputri ini.

AP menilai partai di Koalisi Merah Putih yang menawur PDI-P, justru bisa menjadi blunder. “Mereka tidak sadar, makin begitu, rakyat makin benci dengan mereka. Partai politik yang disenangi rakyat kok dimusuhi. Ini tokoh-tokoh politik yang bodoh,” tutur Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini.

Menanggapi terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI kemarin, AP justru mengaku senang. “Itu bagus. Saya senang sekali. Mereka (Koalisi Merah Putih) berarti tidak punya tokoh. Tokoh mereka yang top ya Setya Novanto itu,” cibir tokon senior PDI-P ini..

Kabarnya, Setya Novanto bakal dipanggil KPK terkait dugaan kasus korupsinya? “Itu bukan urusan PDIP. Masa’ Setya Novanto yang pernah diduga jadi ‘perampok’ Bank Bali, sekarang dijadikan ketua DPR dari Golkar.  Kawannya itu sempat kabur lewat Papua Nugini, Djoko Tandra. Jadi, jika ada bukti, Setya Novanto akan diperiksa KPK. Yang jelas, KPK tidak tidur,” jawab AP.

AP juga menyoroti langkah Presiden SBY yang langkahnya dinilai telah ‘menggagalkan’ Pilkada langsung. Apakah akibat SBY panik jelang akhir masa jabatannya terkait kasus Century dan dugaan keterlibatan Ibas dalam kasus korupsi Hambalang dan lainnya? Menurutnya, penegakan hokum tidak boleh pilih bulu.

“Setiap warga negara dari Presiden, gubernur, bupati/walikota hingga tukang becak, harus dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah diperbuatnya. Jadi, SBY harus berani bertanggungjawab,” tuturnya.

Apakah Sidang Umum MPR harus meminta pertanggungjawaban SBY terkait utang luar engeri yang menumpuk Rp2300 triliun? “Ya nanti pemerintahan Presiden Jokowi yang akan meminta pertannunggjawaban terhadap SBY. SBY akan dimintai penjelasan, utang luar negeri Rp2.300 triliun dipakai untuk apa,” tegas AP. (ari)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita–belum-pernah-terjadi-presiden-diganjal-dpr.html#ixzz3F3lbD7hZ

Pendapat Profesor Prancis Soal UU Pilkada

Pendapat Profesor Prancis Soal UU Pilkada

Demonstran tunjukkan atribut menolak RUU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, 28 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO , Jakarta – Ahli tata negara dari Universite de Rouen, Prancis, Profesor Jean-Philippe Derosier, mengamati kontroversi yang terjadi akibat pengesahan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Undang-undang itu (Pilkada) bersifat anti-demokrasi,” ujar Derosier ketika memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Rabu, 1 Oktober 2014.

Anti-demokrasi, Derosier menjelaskan, terjadi karena pengikisan hak rakyat dalam memilih kepala daerah. “Padahal awalnya rakyat memilih sendiri kada dalam pemilu,” katanya. Dengan beleid itu, kata dia, kepala daerah dipilih oleh parlemen/DPRD.

Namun demikian, Derosier enggan memberikan pendapat lebih lanjut soal UU Pilkada karena berstatus warga negara asing. Status ini menghalanginya untuk memberikan opini mendalam.

Hanya saja, dia mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD, juga memberi kemudahan bagi rakyat itu sendiri. Derosier menjelaskan, rakyat tidak perlu repot melakukan dua kali pemilu.

Di Indonesia, rakyat harus memilih wakilnya di parlemen melalui pemilu legislatif, kemudian disusul dengan pemilu presiden atau kepala daerah. UU Pilkada, Derosier melanjutkan, mengingatkan dirinya tentang sistem yang sama seperti di Inggris dan Jerman. “Karena saya orang Eropa,” ujarnya.

Sistem pemilu di Inggris, tutur Derosier, lebih mudah karena rakyat hanya melalukan pemilu satu kali. Pemilu langsung dilakukan untuk menentukan parlemen. “Kursi Perdana Menteri otomatis jadi milik partai pemenang pemilu,” katanya. Sebelumnya, calon perdana menteri sudah terlebih dahulu diperkenalkan ke publik sebelum pemilu.

ANDI RUSLI

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Duka Pewaris Naskah ‘Genjer-genjer’

  • Terpopuler Harian
  • Terpopuler Mingguan

News / Nasional

Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!

Kamis, 2 Oktober 2014 | 21:43 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (2/10/2014) malam, menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah.”(Pertama, saya tanda tangani) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” kata Presiden. Perppu ini, Presiden menekankan, sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.”Sebagai konsekuensi (penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2014) dan untuk memberikan kepastian hukum, saya terbitkan juga Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” sebut Presiden. Inti perppu ini, lanjut Presiden, adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.Presiden menyatakan, penerbitan kedua perppu tersebut merupakan bentuk perjuangannya bersama rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung. “Seperti saya sampaikan dalam banyak kesempatan, saya dukung pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar.”

Dalam pidato yang disiarkan langsung di salah satu televisi swasta itu, Presiden menyatakan menghormati keputusan DPR soal UU Pilkada. “(Namun), izinkan saya berikhtiar untuk tegaknya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar dia.Presiden pun menyatakan pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi, sembari menambahkan, “Saya jadi Presiden melalui pemilu langsung oleh rakyat pada 2004 dan 2009.”Persetujuan DPRSetelah perppu diterbitkan, pemerintah akan mengajukannya kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila diterima, maka secara otomatis UU Pilkada diubah sesuai dengan isi perppu. Namun, apabila ditolak, maka perppu dianggap gugur, dan isi UU Pilkada tetap digunakan.Sebelumnya, Presiden SBY, yang juga Ketua Umum DPP Demokrat, menuai kecaman setelah fraksi partainya memilih walk out dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pada 26 September lalu. Langkah politik Demokrat dianggap sebagai sikap antidemokrasi. Kekecewaan publik dilayangkan melalui media sosial Twitter dengan langsung ditujukan ke akun pribadi SBY.Merespons reaksi publik, Presiden SBY mengaku kecewa dengan keputusan DPR yang meloloskan pilkada dilaksanakan oleh DPRD. Awalnya, Presiden ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dibatalkan setelah berkonsultasi dengan Ketua MK Hamdan Zoelva.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Rekomendasi

  • Dasar Kedaruratan Perppu Pilkada Menurut SBY

    Dasar Kedaruratan Perppu Pilkada Menurut SBY

  • PKS: Pilkada lewat DPRD Benahi Pemimpin dan Rakyat

    PKS: Pilkada lewat DPRD Benahi Pemimpin dan Rakyat

  • Pilkada dan Lorong Ideologi Alternatif

    Pilkada dan Lorong Ideologi Alternatif

  • Istana: Presiden SBY Dukung Pilkada Langsung, asal...

    Istana: Presiden SBY Dukung Pilkada Langsung, asal…

  • Bupati Uu Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran

    Bupati Uu Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran “Khalifah”

  • Demokrat Bantah SBY

    Demokrat Bantah SBY “Cuci Tangan” melalui Perppu Pilkada

  • SBY Terbitkan Perppu Pilkada, Irman Gusman Nilai Terlambat

    SBY Terbitkan Perppu Pilkada, Irman Gusman Nilai Terlambat

  • Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY

    Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY

Penulis : Sabrina Asril
Editor : Palupi Annisa Auliani
01
Oct
14

IpTek : Kuburan Kapal Segitiga Bermuda

Penampakan Kuburan Kapal di ‘Lautan Terkutuk’ Segitiga Bermuda

Segitiga Bermuda masih menjadi salah satu tempat paling misterius di muka Bumi. Wilayah laut di dalam garis  imajiner yang menghubungkan 3 titik yaitu Bermuda, Puerto Rico, dan Miami di Amerika Serikat terkenal angker karena sejumlah insiden hilangnya sejumlah kapal dan pesawat di masa lalu.

Lepas rumor adanya ‘kutukan’ bagi siapapun yang melewatinya, Segitiga Bermuda sejatinya memang kuburan kapal.

Dengan lebih dari 300 bangkai kapal di perairannya, lokasi itu menjadi situs kapal karam terbesar di dunia. Namun, ini bukan cerita horor.

Ada beberapa dugaan mengapa sejumlah kapal dan pesawat hilang di Segitiga Bermuda, di antaranya bahkan tanpa jejak.

Salah satunya, dikarenakan posisinya di Samudera Atlantik di mana arus teluk atau gulf stream menarik kapal ke perairan yang lebih dangkal di di mana ada banyak terumbu dangkal di sana.

Kini, area yang mencelakakan kapal di masa lalu itu justru menjadi situs menyelam kelas dunia, berkat airnya yang dangkal dan jernih. Para penyelam bisa berenang di antara lambung-lambung kapal karatan, meriam tua, dan relik-relik historis.

Salah satu kapal karam yang paling terkenal adalah Cristobal Colon –salah satu bangkai terbesar yang ditemukan di Bermuda. Bahtera mewah Spanyol itu selesai dibuat pada 1923 dan menjadi salah satu yang tercepat di eranya.

Cristobal Colon melayani rute New York ke Amerika Tengah, hingga akhirnya kandas pada 1936 usai menabrak terumbu karang. Kini ia terbaring di kedalaman 16 meter, puingnya menyebar tersebar di area 9.000 meter persegi di bawah laut.

Ada juga kapal perang Prancis, L’Herminie, yang tenggelam pada 1863. Ia menjadi salah satu situs paling menarik di area tersebut. Kapal yang memiliki 3 tiang layar tersebut celaka saat kembali ke negaranya, dan kini terbaring di kedalaman 10 meter

Dan salah satu yang paling bersejarah adalah Mary Celestia, yang memiliki kincir air di sampingnya. Kapal itu disewa selama Perang Saudara Amerika. Digunakan untuk menyelundupkan senjata, amunisi, perlengkapan, dan makanan untuk tentara di selatan. Kapal sepanjang  68 meter itu tenggelam pada 1838 setelah mencapai karang dekat pantai selatan.

Kini, Mary Celestia terbaring di kedalaman 16 meter di dasar laut. Para penyelam bisa menjelajah di sela-sela kincir air, mesin uap, dan jangkarnya.

Ratusan bangkai kapal tetap utuh meski diterpa cuaca buruk Bermuda, berkat program pelestarian laut.

Kehidupan di dekat Segitiga Bermuda memang tak semengerikan seperti yang dibayangkan. Warga Bermuda William Gillies pernah mengeluarkan buku berjudul ‘Reefs, Wrecks & Relics — Bermuda Underwater Heritage’ atau ‘Karang, Bangkai Kapal, dan Relik –  Warisan Alam Bawah Laut Bermuda’.

Dalam bukunya, Gillies menceritakan pengalamannya menyelami Lautan Bermuda. Seperti dimuat The Royal Gazette, Rabu 28 April 2010, meski tak mungkin lagi turun ke air karena sudah sepuh, tapi ingatannya tentang masa mudanya sebagai pencari harta di bangkai kapal, belum pupus.”Dengan menyelam, saya mengetahui kekayaan laut Bermuda,” kata dia.

Salah satu dari memori awalnya tentang laut Bermuda adalah peristiwa tenggelamnya sebuah kapal mewah Spanyol, Cristobal Colon di wilayah Karang Utara, 25 Oktober 1936. Saat kapal itu tenggelam, Gillies masih berusia 6 tahun.

Gillies memulai penyelamannya pada 1965, saat dia berusia 35 tahun. Penemuan sebuah bel dari kapal tua yang tenggelam memicu gairahnya untuk menyelam dan mencari sisa-sisa harta yang karam di dasar laut.

Objek-objek menarik di pasir dan sekitar bangkai kapal sering dia temukan. Misalnya potongan lampu tua berbahan bakar minyak ikan paus. Kadang dia dan pendamping selamnya menemukan pecahan atau potongan tembikar atau porselen.

Beberapa potongan itu dia rekonstruksi menggunakan fiberglass dan getah damar. Beberapa karya restorasi Gillies kini dipajang di Bermuda Underwater Eksplorasi Institute (BUEI).

Sementara, The Royal Gazette pada tahun 1992 juga pernah memuat berita kemarahan penduduk Bermuda pada sebuah iklan telepon genggam yang sesumbar, dengan produknya, orang tetap bisa berkomunikasi, meski ‘tersesat di Segitiga Bermuda’.

“Ini akan membunuh pariwisata Bermuda. Kita harus menuntut orang ini,” kata pengusaha pariwisata, RJ Zuill, saat itu. “Sangat konyol. Kapal dan pesawat melewati wilayah kita setiap hari dan tak ada apapun yang terjadi,” kata dia.

Fakta Ilmiah Segitiga Bermuda

Ada yang menyebut area tersebut ‘Segitiga Setan’, ‘Limbo the Lost’, ‘Twilight Zone’, dan yang paling tenar adalah sebutan ‘Segitiga Bermuda — terinspirasi dari artikel Vincent Gaddis di Majalah Argosy.

Meski, dalam peta Amerika Serikat, The U. S. Board of Geographic, tak ada tempat bernama ‘Segitiga Bermuda’.

Legenda Segitiga Bermuda makin ramai diperbincangkan ketika pada 5 Desember 1945 pukul 14.10 waktu setempat, lima pesawat yang dipiloti para penerbang terlatih dari kesatuan Penerbangan 19 tiba-tiba hilang di segitiga itu. Padahal cuaca sedang cerah.

Berbagai macam dugaan aneh muncul, ada yang mengatakan alien yang bersembunyi di bawah lautan, portal ke dimensi lain, gas methan, lokasi Atlantis yang hilang, hingga rumah iblis, Dajal.

Namun, ada juga penjelasan ilmiah yang lebih layak dipertimbangkan untuk menjawab misteri ini.

Seperti di muat laman LiveScience, ada jawaban logis untuk menjelaskan hilangnya kapal atau pesawat di Segitiga Bermuda itu.

Daerah Segitiga Bermuda rentan terhadap badai tak terduga. Ada gelombang — Gulf Stream — yang sangat cepat dan turbulen — menelan serpihan kapal, pesawat, beserta penumpangnya.  Menghapus bukti-bukti terjadinya bencana.

Tak hanya itu, Laut di Segitiga Bermuda memiliki kedalaman hingga 30.000 meter atau lebih dari 9.000 meter dengan kondisi topografinya bisa ‘menelan’ kapal sehingga tak pernah ditemukan.

Laman Sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat, http://www.history.navy.mil, menjelaskan bahwa faktor signifikan yang menyebabkan hilangnya kapal di Segitiga Bermuda adalah arus laut yang kuat disebut Gulf Stream.

Sebelum telegraf, radio dan radar ditemukan, pelaut tidak tahu ada badai atau angin topan berada di dekatnya. Bencana itu baru ketahuan setelah ada perubahan di cakrawala.

Dijelaskan juga bahwa tidak hanya di Segitiga Bermuda, banyak kapal-kapal Angkatan Laut AS lainnya telah hilang di laut karena  badai di seluruh dunia — secara mendadak. (Tnt)

Baca juga: Pernyataan Resmi AS: `Segitiga Bermuda` Mitos Belaka

Berita Lainnya

  • 01
    Oct
    14

    Politik : Kontroversi UU PilKaDa DPRD 26Sep14

    Logo PARRINDO

    1 ).    Irwan Ariston Napitupulu

    Keputusan DPR terkait RUU Pilkada, TIDAK SAH.

    Berdasarkan tata tertib DPR mengenai tata cara pengambilan keputusan yang dapat di baca di web DPR yang saya cantumkan dibawah ini, keputusan DPR terkait RUU Pilkada ternyata TIDAK SAH dikarenakan tidak memenuhi persyaratan jumlah suara yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sebuah keputusan resmi DPR.

    Pasal 277 ayat 1 mengatakan:
    Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.

    Jumlah anggota yang hadir pada sidang RUU Pilkada tersebut adalah sebanyak 496. Dapat dilihat langsung daftar kehadiran di kesekreatriatan DPR atau bisa lihat di berita berikut ini:
    http://www.antaranews.com/berita/455360/496-anggota-dpr-ri-hadiri-paripurna-ruu-pilkada

    Bila mengacu pada pasal 277 ayat 1, maka keputusan baru dinyatakan SAH dan berlaku bila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir. Bila jumlah anggota yang hadir adalah 496, maka keputusan baru dinyatakan SAH bila mendapat 249 suara.

    Mengenai anggota DPR yang walkout atau meninggalkan sidang, ada diatur dalam pasal 278 ayat 3 yang mengatur demikian:
    Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

    Dengan demikian, maka walaupun meninggalkan sidang, maka tetap dinyatakan telah hadir sehingga persyaratan lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir tetap berlaku yaitu dalam hal ini karena yang hadir pada daftar hadir yang resmi adalah 496 orang, maka keputusan dalam sidang DPR tersebut baru sah bila mendapatkan suara dukungan sebesar minimal 249 suara.

    Suara keputusan terkait RUU Pilkada pada sidang DPR tersebut hanya mendapatkan suara dukungan sebesar 226 suara, alias hanya mencapai 45,56% suara anggota DPR yang hadir. Tidak memenuhi persyaratan tatib DPR Bab XVII pasal 277 ayat 1, dimana ketentuannya harus disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.

    Silakan penjelasan saya ini diteruskan kepada pihak terkait yang memerlukan.

    Untuk Presiden SBY yang saya hormati, saya sudah coba membantu Bapak keluar dari situasi sulit di akhir masa jabatan Bapak. Mohon kiranya agar Bapak Presiden bisa memanfaatkan hal ini dengan baik dan tetap pada sumpahnya untuk berjuang mempertahankan pemilu langsung seperti yang Bapak janjikan. Semoga nama baik Bapak sebagai presiden pertama di era reformasi yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak jadi cidera oleh ulah sebagian anggota DPR yang melupakan perjuangan gerakan reformasi tahun 1998.

    Semoga situasi terkini bisa dikendalikan, dan keputusan DPR yang lalu pada sidang RUU Pilkada bisa dinyatakan TIDAK SAH karena tidak memenuhi tata tertib DPR dalam hal tata cara pengambilan keputusan.

    salam,
    Irwan Ariston Napitupulu

    catatan:
    Bagi yang ingin memforward penjelasan saya ini, silakan saja dilakukan secara bebas. Saya sengaja membuatnya bisa diakses secara publik.
    Berikan link berikut agar ulasan yg saya tulis di atas juga bisa dibaca:

    https://www.facebook.com/irwan.napitupulu/posts/10152829730624474

    http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-17

    Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
    PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
    Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
    PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
    Editor www.jakarta45.wordpress.com

    Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada

    Rabu, 01 Oktober 2014 12:27 wib | ant -

     Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada KUPANG- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Pilkada.

    Namun, menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan, Presiden tidak bisa menerbitkan perppu hanya untuk mengubah atau mengganti Undang-Undang Pilkada.

    “Perppu hanya dikeluarkan untuk mengatasi keadaan darurat atau mendesak karena ada kekosongan hukum. Tidak bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah suatu undang-undang, termasuk UU Pilkada” kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Rabu (1/10/2014).

    Johanes mengatakan, tidak sependapat dengan sikap Presiden Yudhoyono yang ingin mengeluarkan perppu karena penetapan UU Pilkada oleh DPR pekan lalu. “Dalam pandangan hukum tata negara, lahirnya UU Pilkada tidak menimbulkan kevakuman hukum dan tidak juga ada sesuatu yang darurat yang memperlukan Perppu,” katanya.

    Karena itu, sikap SBY yang akan menerbitkan perppu, dapat dianggap hanya sebagai upaya memperbaiki citra pada akhir masa jabatan dan Partai Demokrat yang mengambil keputusan “walk out” dalam paripurna pekan lalu.

    Sekadar diketahui, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan bakal mengeluarkan Perppu Pilkada yang di dalamnya akan mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.

    Menurut SBY, saat ini pemerintah berpandangan sama dengan Partai Demokrat yang mendukung pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan. Dia mengakui bahwa pilkada langsung dengan perbaikan, yang diperjuangkan Partai Demokrat di DPR pada Rapat Paripurna pekan lalu tidak berhasil.

    Ia mengatakan keputusan mengeluarkan perppu adalah sebuah risiko politik yang harus diambil. Namun keputusan perppu itu akan diterima atau tidak sepenuhnya tetap menjadi kewenangan DPR RI.

    “Kalau DPR mendengar aspirasi rakyat yang menghendaki pilkada langsung dengan perbaikan maka ini yang harus kita ambil,” kata SBY. (ant//ugo)

     BERITA TERKAIT

    Berita Lainnya

    index berita lainnya »

    http://news.detik.com/read/2014/09/30/182440/2705707/10/ini-bahayanya-pemilu-lewat-dprd-di-mata-kpk?991101mainnews

    Selasa, 30/09/2014 18:24 WIB

    Ini Bahayanya Pemilu Lewat DPRD di Mata KPK

    Herianto Batubara – detikNews
    Halaman 1 dari 2

    Jakarta – Sejak disahkan, gelombang penolakan terhadap pemilu lewat DPRD terus bermunculan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah menganalisis, bahwa ada bahaya dan ancaman dari pilkada tak langsung. Apa saja?

    “Ada 313 kepala daerah yang terkena kasus korupsi. DPRD yang terkena kasus korupsi itu sekitar 3.000-an per 10 tahun. Kalau ada 3.000 lebih, itu artinya per tahun 300. Jadi, jumlah anggota dewan yang terkena kasus korupsi itu 10 kali lipat dari kepala daerah yang kena kasus korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bambang di Kantor Badan Pertanahan Nasional, di Jalan Sisingamangaraja No 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2014).

    “Kalau kita menyerahkan kewenangan kepada lembaga yang terlibat kasus korupsi jumlahnya 10 kali lipat, pertanyaannya, apakah kita meyakini bahwa proses pemilukada tidak langsung itu tidak menjadi proses korupsi yang akan berkesinambungan?,” sambung Bambang.

    Kata Bambang, di pilkada langsung memang sering ditemukan politik uang dari calon kepala daerah kepada para pemilihnya. “Tapi paling pemilihnya dibayar berapa sih? Paling Rp 50-100 ribu dan itu hanya sekali,” ujar Bambang.

    “Tapi kalau pemilihan itu dilakukan oleh anggota dewan, maka yang potensial disuap adalah anggota dewan. Dan apakah itu (suap) hanya Rp 50 atau 100 ribu? Nggak. Apakah cuma sekali? Nggak,” jelas Bambang.

    Bambang mengatakan, Pilkada Langsung tidak ada hubungannya dengan tingginya praktek korupsi. Hal ini tertuang dalam kajian KPK selama ini.Next

     

    Selasa, 30/09/2014 18:24 WIB

    Ini Bahayanya Pemilu Lewat DPRD di Mata KPK

    Herianto Batubara – detikNews
                                                                                                  Halaman 2 dari 2

    “Begitu kami mengkaji, pasal-pasal dakwaan dan fakta-fakta yang dijadikan dasar dakwaan itu, 81 persen mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 dan 3. Jadi tidak ada hubungan langsung antara pemilihan kepala daerah dengan tindak pidana korupsi,” ujar Bambang.

    Bambang mengambil contoh kasus Gubernur Riau Annas Maamun yang diciduk KPK dan menjadi tersangka atas kasus suap alih fungsi hutan. Kata Bambang hal itu tidak ada kaitannya dengan pilkada langsung.

    “AM menerima suap karena pengalihan lahan. Its nothing to do with direct election. Nggak ada. Adalagi misalnya, Bupati Karawang AS. AS berkaitan dengan dia menahan surat izin yang harusnya dikeluarkan oleh dia dalam kapasitas sebagai kepala daerah untuk perizinan pembangunan mal. Itu nggak ada urusannya dengan pemilihan langsung,” ujar Bambang.

    Kata Bambang, mayoritas para kepala daerah yang terjerat pada umumnya melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindak kejahatan itu dilakukan setelah seorang kepala daerah menduduki jabatannya.

    “Misalnya Hambit Bintih, ternyata dia urusannya suap. Tapi suap apa? Menyuap hakim dalam perkara sengketa pemilu kada, bukan pemilu kadanya,” ucap Bambang.

    __._,_.___

    Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

    On 09/30/2014 10:34 PM, Awind wrote:

    http://sinarharapan.co/news/read/1409308834/memilih-keputusan-politik

    dok / SH

    Ilustrasi.

    Persaingan antarkelompok lebih menonjol dibandingkan aspek kerja sama.

    Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dibangun untuk mencari pemecahan terhadap masalah efektivitas pemerintah daerah (pemda) menggunakan pendekatan seleksi kepala daerah. Pilkada secara langsung setelah berjalan selama 10 tahun, kemudian ditemukan persoalan tata hubungan kerja antara kepala daerah pada sistem presidensial.

    Naskah akademik RUU Pilkada merekomendasikan kedudukan gubernur sebagai kepala daerah perlu kembali didudukkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan fungsi dekonsentrasi. Sementara itu, bupati dan wali kota juga perlu didudukkan kembali untuk melaksanakan fungsi desentralisasi.

    Di samping itu, seleksi kepala daerah diperumit masalah sinergi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah apabila pemilihannya dijadikan dalam satu paket. Hal itu dimungkinkan pada pasangan calon yang berasal dari koalisi partai politik.

    Namun, harapan untuk membangun kompetisi dalam praktik di lapangan pada banyak kasus ternyata sulit diwujudkan. Misalnya, pada hubungan kerja era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

    Rupanya pendekatan ilmu manajemen strategis dalam bentuk harapan untuk terjadinya pembentukan hubungan kompetisi itu kalah kuat dibandingkan kekokohan aplikasi ilmu politik dan ilmu sumber daya manusia.

    Persaingan antarkelompok lebih menonjol dibandingkan aspek kerja sama antar dan dalam kelompok. Akibatnya, masalah disorganisasi lebih mengemuka dalam praktik di lapangan dibandingkan efektivitas sinergi antara pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mencapai tujuan organisasi pemda secara efektif.

    Paradigma di atas dijadikan sebagai strategi yang mengoreksi dampak negatif pilkada langsung. Paradigma tadi juga diperumit kegagalan untuk menjauhkan dari penyakit kronis korupsi. Tercatat 80 persen kasus terkait korupsi kepala daerah, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dihadirkan untuk mencegahnya melalui penegakan hukum antikorupsi dan tindak pidana pencucian uang.

    Alibi justru karena keberadaan KPK, temuan pidana korupsi dan pencucian uang justru mempunyai magnitude yang besar. Alibi lain adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak menggunakan jurus sanksi hukuman seumur hidup, hukuman mati, dan sulitnya mencabut hak politik terdakwa.

    Akan tetapi, alibi-alibi tadi tidak mampu menafikan kelahiran ilmu ekonomi politik. Ilmu tersebut telah diadopsi di Indonesia sekitar tahun 1970. Tahun yang jauh dari kelahiran KPK.

    Ketika itu ilmu ekonomi politik menjadi semakin populer ketika terungkapnya skandal korupsi pengadaan satelit Palapa, kasus korupsi dana Bulog, dan seterusnya. Ini membukakan mata dan mempertajam telinga tentang keberadaan korupsi sebagai penyakit bawaan yang bersifat kronis menjangkiti lintasan kegiatan ekonomi maupun politik.

    Sesungguhnya masalah korupsi dan kegagalan pembentukan strategi kompetisi itu di dunia nyata pada kasus seleksi kepala daerah telah ditemukan pada era sejarah Romawi kuno. Karena itu, persoalan yang dibangkitkan dalam naskah akademik RUU Pilkada di atas tidak dapat dipandang sebelah mata.

    Ketika agama baru diyakini sudah tidak ada lagi saat ini, kebaruan yang relevan adalah menggunakan taktik hijrah, yakni pembaruan agama dengan berharap dari penggiatan ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.

    Namun, kegiatan korupsi yang mencemari pilkada langsung maupun tidak langsung melalui DPRD ini tidak memandang bulu. Itu disebabkan pegiat agama pun terjangkiti penyakit kronis korupsi pula.

    Oleh karena itu, pilihan keputusan politik pilkada adalah dengan cara melokalisasikan kegiatan korupsi secara masif dari kegiatan pilkada langsung untuk kembali ke pemilihan oleh DPRD. Strategi retreat ini terpaksa dilakukan, sebagaimana ketika itu strategi pilkada langsung dibangun sedemikian heroik, ternyata melupakan keganasan atas cemaran dari potensi membesarnya kegiatan pertukaran antara suara dengan uang dan hadiah natura.

    Implikasi cemaran tersebut adalah meningkatnya kegiatan pertukaran antara katebelece perizinan dengan gadai dana kampanye maupun sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kapitalisasi modal perseorangan dan kelompok.

    Apabila musyawarah mufakat secara aklamasi gagal dilakukan dalam sidang paripurna DPR, opsi keputusan politik secara ekstrem itu sesungguhnya ada dua. Pertama, pilkada langsung dengan perbaikan, dan pilkada tidak langsung oleh DPRD dengan perbaikan.

    Dengan memperhatikan kekokohan hukum small number, manfaat lebih besar yang diterima per orang yang berjumlah sedikit itu berpeluang lebih efektif dibandingkan insentif dari manfaat perjuangan pada jumlah orang banyak yang akan diterima per orang dalam memperjuangkan suatu opsi kebijakan. Jadi, opsi pilkada secara tidak langsung oleh DPRD dengan perbaikan itu lebih mungkin diimplementasikan.

    Kemudian upaya mengarantinakan anggota DPR untuk memurnikan potensi pertukaran suara dengan janji-janji politik, maupun pertukaran lainnya adalah tindakan prasyarat demi membangun kemurnian independensi dalam memilih keputusan politik.

    Namun, independensi itu terkondisikan dependensi loyalitas kepada ketua umum parpol dan timbangan arah perubahan dalam konstelasi politik, di antara koalisi Jokowi-Jusuf Kalla dengan Koalisi “permanen” Merah Putih, ketika kontrak politik koalisi Kabinet Yudhoyono telah di ujung salam perpisahan.

    Betapa politik recall telah berfungsi menata independensi anggota yang memilih keputusan politik berbeda itu terlihat telanjang pada mekanisme pemungutan suara secara terbuka. Dalam hal ini, kekokohan antara kekuatan taktik kompetisi dan kooptasi kembali diuji dalam kegiatan pemilihan keputusan RUU Pilkada pada sidang paripurna DPR.

    *Penulis adalah Peneliti Indef dan Dosen Universitas Mercu Buana

    Sumber : Sinar Harapan

    __._,_.___

    Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

    SBY Jawab Kemarahan Netizen di @SBYudhoyono

    TEMPO.CO, Jakarta – Hampir sepekan para netizen di Twitter meluapkan kemarahan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Mereka marah karena Presiden SBY dinilai plinplan dalam menentukan keputusan saat pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Munculnya #ShameOnYouSBY, #ShameByYou, #ShameByYouAgainSBY, dan #WelcomeMrLiar yang sempat menjadi trending topic di Twitter selama beberapa hari setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Pilkada menjadi penanda kemarahan itu. (Baca: SBY Pastikan Teken UU Pilkada)

    Hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014, SBY menjawab kemarahan netizen itu melalui akun Twitternya @SBYudhoyono. »Saya tangkap dan pahami kemarahan publik dan media dalam lima hari ini. Izinkan saya 5 menit saja untuk menjawab,” cuit SBY. (Baca: Eks Hakim MK : Presiden Pilihan MPR Bakal Diktator)

    SBY menegaskan bahwa dirinya dan Partai Demokrat tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah tidak lanngsung. Menurut SBY, pemilihan tersebut hanya akan menimbulkan politik uang yang jauh lebih besar dan politik bagi kursi. (Baca: SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia)

    “Posisi saya sangat jelas: Saya tidak pilih Pilkada oleh DPRD, karena kemungkinan politik uang akan jauh lebih besar,” cuit @SBYudhoyono. Menurut SBY, dengan disahkannya UU Pilkada, yang akan mengusulkan dan diuntungkan hanyalah partai-partai besar. (Baca juga: Perppu Pilkada SBY Dinilai Blunder)

    Sayangnya, usaha SBY untuk mengklarifikasi langkahnya kepada netizen tak bersambut baik. Beberapa pengguna Twitter malah balik ‘menyerang’. “Ya kalau tahu begitu, kenapa malah walk out Pak?” cuit akun @SetraNugroho kepada akun @SBYudhoyono beberapa jam yang lalu. »Draf dari pemerintah sendiri usulannya dua opsi Pak. Kalau tidak setuju sama sekali kenapa harus kasih pilihan,” cuit akun @gitaputrid.

    Dalam tweet berikutnya, SBY mengatakan tengah berupaya menjegal UU Pilkada dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). “Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,” kata SBY

    DEVY ERNIS

    Topik terhangat:

    Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

    Berita terpopuler lainnya:

    Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah

    Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman

    Yusril Beri ‘Pencerahan’ ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada

    30
    Sep
    14

    Kepemimpinan ; Pria Sejati Pilih Celana, Bukan Rok

    Hotman Paris sindir SBY: Pria sejati pilih celana, bukan rok

    MERDEKA.COM. Pengacara Hotman Paris Hutapea punya cara menyindir Presiden SBY yang mendua dalam bersikap terkait UU Pilkada yang telah disahkan DPR. Hotman bahkan menyindir, seorang pria sejati kalo disuruh memilih celana atau rok, maka akan memilih celana.

    “Kami komunitas taman jogging Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara memprotes keras sikap Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang di awal berkali-kali membuat pernyataan publik bahwa SBY/Partai Demokrat memilih pilkada langsung, tetapi pada saat penentuan sikap (voting) justru memilih walk out. Jika konsekuen dengan sikap semula menolak pilkada tidak langsung harusnya pada saat voting juga menolak RUU Pilkada,” tulis Hotman dalam pernyataan sikapnya yang dikirim via email kepada merdeka.com, Senin (29/9).

    Dalam pernyataan yang diteken Hotman dan rekan-rekannya itu, dia menilai, masyarakat jadi bingung seharusnya seorang pemimpin negara mempunyai sikap tegas dan memihak masyarakat.

    “Sebagai perbandingan sikap kalau kami para pria komunitas Taman Jogging Kelapa Gading Permai, kalo disuruh memilih celana atau rok, kami akan memilih ‘CELANA’, kami tidak bersikap mendua. Apakah perlu ditanya ke masyarakat (Referendum), masih perlukah DPR dan DPRD,” tulisnya.

    Hotman melampirkan tulisan tangan dan tanda tangan pernyataan komunitas taman jogging Kelapa Gading Permai yang ditandatangani oleh ‘pria sejati dan wanita sejati’

    Baca Berita Selanjutnya:
    Presiden SBY bertemu Ketua Oposisi Australia & Sekjen WTO
    Presiden SBY terima Sekjen UNCTAD
    Tiga pilar utama perdagangan dunia versi SBY
    Presiden SBY tidak hadiri acara peringatan Bom Bali I
    Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

    Sumber: Merdeka.com




Blog Stats

  • 2,245,046 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers