Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



16
Sep
14

Politik Hukum : RUU Pilkada Berpotensi Diperkarakan

On 09/16/2014 12:24 AM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/hukum-1/63511-ruu-pilkada-berpotensi-diperkarakan-ke-mk.html

RUU Pilkada Berpotensi Diperkarakan ke MK

Created on Sunday, 14 September 2014 07:04

Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelfa (GATRAnews/Adi Wijaya)

Mataram, GATRAnews – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyatakan, jika Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disahkan DPR, maka berpotensi akan dibawa ke sidang MK. “Saya tidak ingin berkomentar terkait RRU Pilkada. Tapi yang jelas jika RUU pilkada itu disahkan maka akan berpotensi untuk masuk ke MK,” tegas Hamdan Zoelva didampingi Ketua KPK Abraham Samad, dalam Rakornas Komisi Informasi (KI) se-Indonesia, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, akhir pekan ini.

Disinggung, soal pilihannya apakah akan memilih Pilkada langsung atau melalui DPRD, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa dirinya tidak pantas berbicara seperti itu, karena posisinya sebagai hakim sekaligus ketua di Mahkamah Konstitusi.

“Sekali lagi saya tidak berkomentar, jadi kita biarkan saja dulu ini terus berjalan di DPR,” ucapnya, seperti dilaporkan Antara.

Karena itu, ujar pria kelahiran Bima, Provinsi Nusa tenggara Barat ini, secara pribadi apapun hasil di DPR terkait pembahasan RUU Pilkada, pihaknya akan menunggu.

“Kita tunggu apa hasilnya, karena kalau saya bicara malah nantinya akan mendahului putusan, jika benar RUU Pilkada ini jadi disahkan dan dibawa di MK,” pinta Hamdan Zoelva.

Rencananya pada tanggal 23 September RUU Pilkada memasuki tahap final pembahasan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kemudian akan disahkan pada 25 September di paripurna. Pembahasan, RUU Pilkada oleh DPR saat ini menjadi polemik karena menuai pro dan kontra di masyarakat.


Editor: Tian Arief

Sri-Edi Swasono:

Pemilihan Langsung Rampas Kedaulatan Rakyat

Senin, 15 September 2014
alt

JAKARTA- Kedaulatan rakyat tidak identik dengan pemilihan langsung yang diricuhkan saat ini. Pemilihan langsung hanya secuil kecil dari wujud dan ekspresi kedaulatan rakyat. Bahkan pemimpin-pemimpin baik pusat maupun daerah yang terpilih secara langsung mengutamakan kepentingan partai. Partai-partai mengambil oper dan justru merampas kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Sri-Edi Swasono kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (15/9).
“Dalam Negara Republik Indonesia yang memiliki konstitusi wujud ideal-normatif dari kedaulatan rakyat adalah adanya MPR yang terdiri dari DPR ditambah utusan daerah-daerah dan utusan golongan-golongan untuk memenuhi paham kebersamaan Indonesia berupa ‘semua diwakili’ dan bukan ‘semua dipilih’,” jelasnya.
Wujud filosofi kedaulatan rakyat menurutnya adalah tercapainya cita-cita nasional untuk rakyat yang berisi hak-hak sosial-politik-rakyat, yaitu terselenggaranya pemerintahan Negara yang “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”, serta terselenggaranya hak-hak asasi warganegara dalam bingkai hak-hak sosial politiknya itu, yaitu terlaksanakannya Pasal-Pasal UUD 1945, terutama Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34.
“Pemilihan langsung tidak menjamin hak-hak asasi dan hak-hak sosial-politik, dihormati dan diwujudkan. Bahkan pemimpin-pemimpin baik pusat maupun daerah yang terpilih secara langsung mengutamakan kepentingan partai. Partai-partai mengambil oper dan merampas kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Baca Lengkap :
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

16
Sep
14

Prasarana : Pelabuhan Laut Cilamaya ?

logo itb 2
Selasa, 16 September 2014


Pelabuhan Laut Cilamaya ?

Senin, 15 September 2014 – 15:45 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH
Suara Pembaca:
Pelabuhan Laut Cilamaya ?Cilamaya Hendak ke Mana [Gatra 17Sep14, halaman 31] menghentak ingatan ke tahun 1975 ketika bekerja sebagai Staf Teknik Direksi PT (Persero) Pupuk Kujang, Cikampek yang antara lain bertugas merintis “studi” kelayakan muara sungai Cilamaya untuk jadi pintu masuk angkutan peralatan2 pabrik petrokimia seperti yang harus diangkut dengan dolly trailer beroda puluhan (lupa jumlahnya), termasuk penguatan struktur jetty (dok kecil) milik Pertamina, jalan & jembatan JaSem (Jakarta Semarang) dan lintasan kereta api Cikampek, menuju Dawuan, lokasi pabrik Pupuk Kujang.

Khusus, muaranya, waktu itu ditandai bahwa sedimen lumpur secara dinamis alami selalu terjadi walau dikeruk berkala, sehingga tidak terpikir dibangun fasilitas tetap berwujud pelabuhan laut di alur Cilamaya itu.

Namun dengan kemajuan teknologi abad 21 sangat boleh jadi memang ada terobosan istimewa, dan kini ternyata ditemui problem dengan pipa gas Pertamina sehingga perlu digeser 3 kilometer menjauhi pipa gas itu.

Penggeseran itu menurut saya tetap tidak bisa mengesampingkan dinamika alami arus laut dangkal di utara sungai Cilamaya itu, semoga pihak2 terkait mempertimbangkan faktor alam ini baik masa konstruksi dan masa operasinya kelak.

Jakarta, 15 September 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845

14
Sep
14

Lingkungan : Laut Es Kutub Selatan Membesar 2x Kutub Selatan

Luas Es Laut di Kutub Selatan Capai Rekor Tertinggi selama 35 Tahun

Minggu, 14 September 2014 19:30 WIB

Para peneliti di Kutub Selatan telah mengungkapkan adanya rekor baru atas luas es laut di sana, sejak 35 tahun terakhir.

Gambar satelit menunjukkan area seluas 20 juta kilometer persegi yang tertutup es laut di sekitar Kutub Selatan.

Jan Lieser dari Pusat Penelitian Iklim dan Ekosistem Kutub Selatan menyebut, penemuan tersebut baru diketahui 2 hari lalu.

“Tiga Puluh Lima tahun lalu, satelit pertama yang ada, yang memberitahu kita area es laut, 2 dimensi, apa yang terekam dan kami belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, area seluas ini. Kira-kira ini berukuran dua kali lipat benua Kutub Selatan dan sekitar 3-4 kali lipat luas Australia,” jelasnya.

Sebuah area seluas 3 kali lipat ukuran Australia, di Kutub Selatan, kini tertutup es laut. (Foto: British Antarctic Survey)

Tiap tahun, pembentukan es laut di sekitar Kutub Selatan adalah salah satu peristiwa musiman terbesar yang terjadi di Bumi.

Es tersebut dihasilkan oleh apa yang disebut para ilmuwan sebagai ‘pabrik es laut’ atau ‘polynias’, area di permukaan samudera di mana pola arus dan angin bersatu untuk menghasilkan es laut.

“Segera setelah es laut diproduksi di penghasil ‘polynias’ ini, sebenarnya itu telah dipindahkan dari sana sehingga lebih banyak es laut yang bisa diproduksi,” ujar Dr. Jan.

Saat area yang tertutup es laut meluas, para ilmuwan mengatakan, es di Kutub Selatan, yang tak berada di atas lautan, terus berkurang.

Direktur Utama Pusat Penelitian Iklim dan Ekosistem Antartika, Tony Worby, mengungkapkan, atmosfer yang menghangat mengarah ke cakupan es laut yang lebih besar dengan pola angin yang berubah.

“Perluasan es laut disebabkan oleh angin di sekitar Antartika, dan kami yakin mereka bertambah kuat dan sebagiannya adalah penipisan ozon,” tuturnya.

Ia menuturkan, perubahan terhadap level es laut bisa berdampak pada keseluruhan ekosistem Kutub Selatan.

“Es laut ini adalah habitat yang sangat penting bagi udang kecil beserta reproduksinya dan itu merupakan salah satu bahan makanan utama dari banyak spesies di Kutub Selatan,” ungkapnya.

Sementara ekositem Kutub Selatan bersiap untuk perubahan, pusat penelitian Kutub Selatan juga harus bersaing dengan kondisi berbahaya di bulan-bulan mendatang.

14
Sep
14

Kenegarawanan : PilKaDaLang (Pemilu Kepala Daerah Langsung)

Phinisi JokoWi-JK

Adnan Buyung: Hanya Orang Bodoh Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menolak keras pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, gagasan menolak pilkada langsung oleh rakyat dan diganti pilkada lewat DPRD hanya dilakukan orang-orang dengan pemikiran bodoh.

“Pikiran orang yang mau pilkada lewat DPRD itu pikiran orang terbelakang. Dia mundur ke tahun 1998. Pemikirannya bodoh menurut saya,” kata Adnan kepada wartawan di sela merayakan hari ulan tahunnya ke-80 di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2014).

Pilkada lewat DPRD masuk pembahasan RUU Pilkada yang bakal disahkan 25 September 2014. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus berjuang agar pelaksanaan pilkada langsung bukan lewat DPRD seperti dilakukan di era Orde Baru. Jika pilkada lewat DPRD masuk dalam pengesahan RUU Pilkada maka perjuangan rakyat sia-sia.

“Kita sudah berjuang mati-matian merubah keadaan. Saya juga masuk paling depan. Setiap orang berhak bersuara. (sekarang, red) Pilkada lewat DPRD mau dikembalikan lagi, maka hak kita hilang lagi,” sambung Adnan Buyung.

Golongan orang-orang yang memiliki pemikiran bodoh tadi, nilai Adnan Buyung, dianggap telah berkhianat terhadap bangsa dan negara. Namun ia yakin penghianatan itu tak akan berlangsung lama, sebab akan direbut kembali oleh rakyat yang berdaulat.

Baca Juga:

Tepi: Ketimbang Dipilih DPRD, Lebih Baik Pemilu Satu Putaran

Sejumlah Aktivis Tolak Pilkada Lewat DPRD

Pengamat: Pilkada Lewat DPRD Buka Celah Praktik Transaksi Politik

BERITA LAINNYA

Kandasnya Upaya Mengegolkan Penunjukan Gubernur Oleh DPRD

Upaya partai anggota Koalisi Merah Putih mengupayakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebenarnya bukan barang baru. Usaha serupa pernah dicoba namun akhirnya kandas di Mahkamah Konstitusi.

Padahal, mereka yang menginginkan penunjukan oleh DPRD itu punya argumen yang lebih kuat dari sekadar menghindari biaya besar dan mencegah konflik horizontal. Kisah perjuangan agar DPRD bisa menunjuk gubernur dan wakilnya ini diceritakan oleh mantan Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie dalam buku Satu Dasawarsa Reaktivasi Provinsi Papua Barat.

Ya, judul bukunya memang kurang menarik mata, namun isinya kaya informasi soal lika-liku perkembangan provinsi paling timur itu mulai dari zaman pendudukan Belanda hingga menjadi Irian Jaya, lalu menjadi Papua, munculnya Papua Barat, dan menanti lahirnya provinsi-provinsi baru di pulau itu.

Berikut nukilan buku itu soal pilkada tak langsung:

Pertemuan itu digelar malam hari di Hotel Blue Sky, Jakarta. Peserta pertemuan merapatkan barisan agar semua sepakat gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi oleh perwakilan mereka di Dewan.

Pertemuan pada 30 Januari 2011 itu memang mengejar waktu hari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat yang sudah dekat. Hasil pertemuan itu, DPRD Papua Barat, KPUD Papua Barat, dan perwakilan pemerintah provinsi sepakat menunda pemilihan gubernur Papua Barat sampai ada vonis dari uji materi Undang-undang Otonomi Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi.

Mereka melobi pemerintah pusat dalam sebuah rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya agenda acara di kementerian itu membahas soal pembentukan Majelis Rakyat Papua di Papua Barat, namun mereka menyisipkan pembahasan pemilihan gubernur tidak langsung.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan meminta urusan itu dibahas di Hotel Redtop pada 4 Februari 2011. Pertemuan lanjutan itu diikuti wakil dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu.

Tapi ide penundaan pemilihan langsung atau pergantian jadi penunjukan oleh DPRD tak disepakati meski pertemuan diulang pada 14 Februari 2011. Semua tergantung putusan Mahkamah Konstitusi.

Saat itu, DPRD Papua dan DPRD Papua Barat memang sedang mengajukan permohonan uji materi Undang-undang No. 35 Tahun 2008 yang salah satunya menghapus kewenangan mereka menunjuk gubernur dan wakil gubernur. “Kewenangan memilih gubernur dan wakil gubernur itu merupakan bagian dari kekhususan Papua,” kata Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie yang bersidang di MK.

Jimmy mengatakan, mereka merasa Papua harus dibedakan cara pemilihan kepala daerahnya dari provinsi lain. Argumennya, penunjukan lebih menjamin pemimpin provinsinya adalah orang Papua asli seperti dalam ketentuan otonomi khusus.

Saat itu posisi mereka lumayan kuat karena di tingkat nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada juga muncul wacana kepala daerah dipilih saja oleh DPRD. Para pendukung “sistem penunjukan” ini mengemukakan argumen banyaknya konflik akibat pilkada dan juga mahalnya biaya pemilihan. Khusus Papua yang medannya berat, kata Jimmy, biayanya bisa berlipat ganda.

Lagipula, di Papua sudah ada model pemilihan tidak langsung yakni sistem “noken” di mana pemilih menitipkan suaranya kepada pemimpin adat. “Sistem ini tentu tidak sah secara aturan yang ada, tapi tidak bertentangan dengan nilai demokrasi jika mengacu pada budaya politik lokal,” kata Jimmy.

Lagipula, kata Jimmy, konstitusi juga tak melarang adanya penunjukan oleh DPRD. Bagi dia, sistem penunjukan tidak kurang demokratisnya dibanding pemilihan langsung. “Ketika konstitusi tidak melarang semestinya pemerintah juga menghormati apa yang telah diberikan kepada Papua melalui UU Otsus dan bukannya menghapus kewenangan,” ujarnya.

Pada 28 Februari 2011 MK akhirnya menyampaikan putusannya. Saat itu sidang dipimpin Mahfud Md, dengan anggota Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Majelis hakim menolak permohonan penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD Papua dan DPRD Papua Barat. Mereka menyatakan tak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan kepala daerah di kedua provinsi itu memiliki kekhususan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Menurut para hakim konstitusi, kekhususan itu sudah ada dan hanya ada pada syarat kandidat harus orang Papua dan disetujui Majelis Rakyat Papua.

“Keputusan ini final dan mengikat sehingga harus diterima dengan lapang dada meski ada kekecewaan dari pemohon,” kata Jimmy.

Kini upaya yang sama tengah digodok oleh para anggota parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat. Meski survei-survei menunjukkan para pemilih mereka masih ingin memilih langsung kepala daerah, partai anggota koalisi Merah Putih tetap menggulirkannya klausul penunjukan oleh DPRD.

Akankah kali ini berhasil? Apakah hakim-hakim konstitusi yang dulu menolak ide penunjukan langsung akan menguatkan undang-undang tersebut?

Selengkapnya bisa dibaca di buku:

Judul:
Satu Dasawarsa Reaktivasi Provinsi Papua Barat
Pengarang:
Jimmy Demianus Ijie
Penerbit:
Pustaka Sinar Harapan, 2013
Tebal:
xxiii + 260 halaman

BERITA LAINNYA

Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA

Soal RUU Pilkada, Amir: SBY Berpihak pada Akal Sehat

Soal RUU Pilkada, Amir: SBY Berpihak pada Akal Sehat

Presiden SBY memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan politisi dari partai anggota Koalisi Merah Putih di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 September 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung akomodatif menyikapi isu-isu besar yang berkembang di masyarakat, termasuk ihwal Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. “Melihat rekam jejaknya, saya yakin Presiden Yudhoyono berpihak pada akal sehat,” kata Amir di Jakarta, Ahad, 14 September 2014.

Menurut Amir, pemerintah tak akan lepas tangan melihat wacana yang berkembang di masyarakat yang mayoritas menolak opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam beleid tersebut. Bahkan kepala daerah yang terpilih melalui sistem pemilu langsung secara tegas menghendaki pembahasan revisi beleid itu dihentikan. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)

Bila demikian, Amir menjelaskan, prosedur penarikan revisi UU Pilkada harus melalui kesepakatan antara pemerintah dan DPR. “Inisiatif revisi UU Pilkada berasal dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga pemerintah dan parlemen harus berunding dan bersepakat jika ingin menariknya,” katanya.

Amir menyayangkan bila upaya penataan sistem pemilu malah mengurangi kualitas demokrasi yang sudah dibangun sejak Reformasi 1998. “Menghentikan saja sudah keliru, apalagi mengurangi kualitas pelaksanaannya,” ujarnya. (Baca: 11 Kerugian Rakyat Jika Pilkada Harus Lewat DPRD)

Dia tak menampik ada kekurangan yang harus dibenahi dalam sistem pemilu langsung agar lebih efisien dan transparan. “Semoga pada 25 September 2014 masyarakat Indonesia bisa mendapatkan hasil yang memuaskan,” kata Amir. (Baca: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung)

Revisi UU Pilkada menjadi polemik menjelang berakhirnya masa tugas DPR 2009-2014. Beleid itu bila disahkan akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Gantinya, parlemen kembali memiliki wewenang untuk memilih kepala daerah.

Koalisi Merah Putih, partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilu presiden lalu, gencar mendesak pengesahan rancangan revisi dengan opsi pemilihan di DPRD. Adapun koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla menghendaki pemilihan digelar secara langsung oleh rakyat. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur)

RAYMUNDUS RIKANG

  • Terpopuler Harian
  • Terpopuler Mingguan
13
Sep
14

IpTek : 5 Hal Yang Indonesia Banget (secara teknologi)

5 hal yang Indonesia banget (secara teknologi)

indonesia-flag

Indonesia adalah negara yang sangat unik. Setuju? Kami merasa seperti itu karena banyak hal yang hanya dapat kita temukan di negara yang kini berusia 69 tahun ini, namun belum tentu ditemukan di negara lain. Bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura saja, belum tentu sama.

Kami mengambil contoh populernya beragam platform media sosial. Coba Anda bayangkan, bahkan Jakarta – yang notabene merupakan ibukota Indonesia – menjadi ibukotanya media sosial dunia. Gelar tersebut juga pantas untuk disandang mengingat Indonesia sukses menjadi salah satu pengguna Facebook dan Twitter terbanyak dunia.

Untuk itu, kami akan menampilkan beberapa hal yang Indonesia banget, berikut ini:

Iklan bertebaran di handphone

frustrated-womenIni adalah hal yang hanya kita temui di Indonesia. Sampai saat ini, ada dua operator telekomunikasi (Telkomsel dan XL Axiata) yang menerapkan metode intrusive ads. Metode ini sendiri terdiri dari dua jenis lagi, yakni interstitial ads dan banner ads. Interstitial ads merupakan sebuah iklan yang muncul ketika Anda sedang membuka website tertentu dari browser di smartphone. Yang menggelikan, iklan ini muncul sehalaman penuh persis sebelum website yang kita tuju terbuka. Kami ulangi, sehalaman penuh! Sedangkan menurut Wikipedia, banner ads adalah bentuk iklan yang ditampilkan dalam bentuk spanduk menggunakan format gambar (JPG, GIF, atau PNG), skrip Java, dan obyek multimedia lainnya dan dapat di-klik untuk menuju website si pengiklan.

Ada hal unik dari adanya banner ads ini. VP digital business Garuda Indonesia Daniel Tumiwa baru-baru ini berkicau di akun Twitter miliknya bahwa di website XL muncul banner ads dari Telkomsel. Sungguh menggelikan karena XL seperti sedang mempromosikan pesaingnya.

Baca juga: Iklan berlebihan Telkomsel dan XL Axiata bikin geram dua asosiasi iniHal ini sempat mendapat kecaman dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan Asosiasi Digital Indonesia (IDA). Menurut kedua asosiasi tersebut, ada tiga hal yang jadi pokok permasalahan seputarintrusive ads: penayangan iklan tanpa seizin pemilik website (yang dituju), isi iklan yang – menurut mereka kurang pantas, dan bertentangan dengan UU ITE.

Anda bisa di penjara karena salah bicara di internet

funny-jail

Inilah warisan dari dua Menkominfo, yakni Muhammad Nuh dan Tifatul Sembiring yang cukup membingungkan. Betapa tidak, undang-undang ini memiliki kadar ambiguitas yang lumayan tinggi. Sudah banyak warga Indonesia yang “sukses” terjaring pasal-pasal hukum di dalam UU ITE.

Baca juga: Florence Sihombing dan UU ITE di Indonesia yang mengekang kebebasan berekspresiTerbaru adalah Florence Sihombing yang menghadapi tuntutan hukum akibat curhatannya di media sosial Path yang menyinggung sejumlah kelompok masyarakat Jogjakarta. Kasusnya bahkan sempat menghiasi media luar negeri seperti Daily Mail, ABC, dan Wall Street Journal.

Kemkominfo yang lebih sibuk mengurusi pornografi

jackie-chanSelama ini, apa yang Anda dapatkan dari Kemkominfo selama dijabat Tifatul Sembiring? Oke,mungkin jaringan internet diklaim olehnya telah masuk ke desa-desa terpencil di Indonesia. Namun, selain itu? Mungkin baru masalah pornografi saja yang menjadi sorotan secara khusus.

Baca juga: Internet positif masih penuh iklanPernah dengar internet positif? Itu merupakan sebuah gerakan yang dicanangkan oleh Kemkominfo. Tujuannya adalah untuk mengarahkan para netizen yang ingin membuka website “terlarang” ke website internet positif. Tifatul juga dikabarkan telah berhasil memblokir 800 ribuan website terlarang. Bahkan layanan Vimeo, Reddit, dan Imgur saja diblokir karena dianggap menyebarkan pornografi.

Padahal, masih banyak hal lain yang tak kalah penting ketimbang masalah pornografi. Ingat pada pilpres lalu? Di ajang pemilihan presiden tersebut tercatat banyak sekali pelanggaran seperti kampanye hitam dan provokasi SARA yang, sayangnya, tidak terlalu menjadi perhatian utama Kemkominfo.

Penyedia koneksi 4G LTE bukan perusahaan telekomunikasi

telkomsel-bolt-4g-indonesiaHingga saat ini, Indonesia baru dapat menikmati layanan 4G LTE melalui Bolt saja. Bahkan kini Bolt mengklaim telah memiliki 650.000 pengguna yang terdaftar. Mereka juga mengklaim telah memiliki 2.200 pemancar BTS dan telah mencakup 98 persen wilayah Jabodetabek.

Baca juga: Bolt luncurkan dua smartphone Android 4G, targetkan 500.000 pengguna baru“Monopoli” ini telah berlangsung selama sekitar satu tahun. Padahal, Bolt sendiri bukanlah sebuah operator telekomunikasi, melainkan hanya sebuah perusahaan yang menawarkan layanan koneksi internet. Ya! Akibatnya, meskipun mereka telah meluncurkan sebuah smartphone, Anda tak dapat menggunakan koneksi Bolt untuk bertelepon.

Bagaimana dengan operator telekomunikasi lain? Hingga saat ini belum ada yang telah menawarkan layanan jaringan 4G LTE secara umum alias masih berupa uji coba saja. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Telkomsel siap meluncurkan 4G LTE untuk umum pada akhir tahun 2014 ini atau paling lambat awal 2015.

Bali disasar menjadi kota pertama yang diberikan akses jaringan 4G oleh Telkomsel. Alasannya? Direktur sales Telkomsel Ma’sud Khamid menyebutkan karena banyak wisatawan asing dari berbagai mancanegara yang sering singgah di pulau dewata.

“Cek IG kita yuk, sis!”

minion shoppingPercayalah, hanya di Indonesia Anda akan menemukan orang berjualan melalui media sosial. Awalnya, hanya Facebook yang digunakan untuk berjualan. Namun, belakangan Instagram, Twitter, dan Path juga mulai disisipi dengan beragam barang dagangan.

Apa saja barang yang ditawarkan? Ada banyak mulai dari pakaian, aksesoris, case smartphone, makanan, jersey klub sepak bola, dan masih banyak lagi. Jargon yang digunakan juga cukup catchy, khususnya yang berjualan di Instagram. Apa jargonnya? “Cek IG (singkatan dari Instagram) kita, yuk sis!”


Lima hal di atas tentu amat mendefinisikan Indonesia. Lalu, hal apa yang menurut kamu Indonesia banget?

(Diedit oleh Enricko Lukman)

13
Sep
14

IpTek : Electronic Voting (eVoting)

merah-putih

Pemungutan suara elektronik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

e-voting berasal dari kata electronic voting yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari e-Voting sangat bervariasi, seperti penggunaan kartu pintar untuk otentikasi pemilih yang bisa digabung dalam e-KTP, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara atau pengiriman data, penggunaan layar sentuh sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang bisa digunakan dewasa ini. Dalam perkembangan pemikiran dewasa ini penggunaan perangkat telepon selular untuk memberikan suara bisa menjadi pilihan karena sudah menggabungkan (konvergensi) perangkat komputer dan jaringan internet dalam satu perangkat tunggal.

Kondisi penerapan dan teknologi e-voting terus berubah seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Kendala-kendala e-voting yang pernah terjadi di berbagai negara yang pernah dan sedang menerapkannya menjadi penyempurnaan e-voting selanjutnya. Salah satu segi positif dari penerapan e-voting saat ini adalah makin murahnya perangkat keras yang digunakan dan makin terbukanya perangkat lunak yang digunakan sehingga biaya pelaksanaan e-voting makin murah dari waktu ke waktu dan untuk perangkat lunak makin terbuka untuk diaudit secara bersama. Salah satu konsep penerapan perangkat lunak adalah melalui Indonesia Goes Open Source (IGOS) dengan diperkenalkannya aplikasi e-Demokrasi pada tahun 2007. [1]

Penggunaan di Indonesia

Penggunaan e-voting di Indonesia telah dilakukan dalam skala terbatas baik dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun pemerintahan di skala paling kecil yaitu dusun atau desa.

Di Kabupaten Jembrana, Bali sejak pertengahan 2009 telah dilakukan puluhan kali pemilihan kepala dusun di desa-desa yang ada di kabupaten tersebut. Penggunaan e-voting di kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara. E-voting ini juga diawali dengan penggunaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis chip atau kemudian disebut juga e-KTP. Penggunaan e-KTP tersebut membuat pemilih tidak mungkin melakukan pemilihan lebih dari sekali. TPS (tempat pemungutan suara) juga bisa menampung hingga 1000 pemilih, sementara dengan sistem manual sekitar 500-700 pemilih saja per TPS yang layak.

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Selasa, 30 Maret 2010 bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil[2] maka e-Voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada).

Kabupaten Jembrana, Bali sudah menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pemilihan bupati Jembrana pada bulan Oktober 2010 dengan e-voting. Namun berbagai kesiapan masih perlu dilakukan baik dari KPU maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dari sisi kesiapan SDM dan pemahaman mengenai e-voting itu sendiri. Juga harus dibuat perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah[3] sehingga paling cepat e-voting baru akan dilaksanakan di daerah lain pada tahun 2011.[4] Namun khusus kabupaten Jembrana, Bali diharapkan bisa dilaksanakan menggunakan Peraturan KPU yang bisa diselesaikan sebelum Pemilukada di Jembrana dilaksanakan.

Terkait dengan Pemilu Nasional, CETRO juga pernah mengusulkan Pemilu Elektronik pada tahun 2014 nanti dan dilakukan persiapan sejak saat ini (Agustus 2009 ketika diusulkan) [5]. Keputusan MK tersebut memberi jalan untuk Pemilu Elektronik pada tahun 2014 yang harus diawali dengan selesainya Single Identity Number (SIN) untuk seluruh penduduk Indonesia yang direncanakan selesai pada tahun 2011.


Halaman Wiki ini sedang dalam pengembangan terkait telah diputuskannya e-voting menjadi salah satu sarana untuk pemilihan umum di Indonesia sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai penggunaan e-voting di Indonesia


Referensi

Pranala luar

 

Electronic Voting atau E-Voting


Electroninc voting atau e-voting adalah proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi. Tujuan penggunaan e-voting tidak saja untuk mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi yang lebih penitng adalah untuk menjaga otentisitas atau keaslian suara pemilih, sekaligus menjaga akurasi penghitungan suara.

Penerapan e-voting dalam pemilu membutuhkan proses panjang, mulai dari uji coba berkali-kali perangkat teknologi yang digunakan, menumbuhkan kepercayaan pemilih, menunggu persetujuan partai politik dan calon, sampai dengan pengesahan undang-undang. Dalam praktek penerapan e-voting biasanya dimulai dari penghitungan suara atau e-counting, baru setelah sukses dilanjutkan dengan pemungutan suara atau e-voting.


 Garuda Mabur3


Sunday, September 7, 2014

Lewat E-Voting, Nyoblos Pemilu Hanya 30 Detik

Masyarakat kini tak perlu lagi direpotkan dengan melipat dan mencoblos kertas suara yang bisa memakan waktu beberapa menit. Dengan teknologi e-voting, proses pemilu menjadi lebih cepat dan hemat.
Teknologi karya Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu pun sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah.

Friday, August 29, 2014

Kapan Pemilu Indonesia Bisa e-Voting? Ini Jawaban Ketua KPU

Jakarta – Belum lama ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan alat e-Voting untuk digunakan dalam pemilu. Kapan inovasi teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia?

“Kita tunggu aturannya,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan di Restoran Kopi Deli, Jl Sunda, Menteng, Jakpus, Kamis (28/8/2014).

Wednesday, July 23, 2014

Begini Cara Kerja Sistem e-Voting Buatan BPPT

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah membuat sistem e-Voting. Dengan sistem yang dibuat ini, diyakini mampu mempermudah proses Pemilu yang selama ini memakan waktu dan biaya.”e-Voting ini sistem yang mulai berjalan sejak pembuatan surat suara, setelah itu pemungutan suara, usai penghitungan hasil langsung dikirim. Sehingga setelah TPS tutup, maka hasil realcount sudah masuk ke data center,” kata Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru dalam paparan yang disampaikan di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakpus, Rabu (23/7/2014).

BPPT Yakin Sistem e-Voting Kebal Terhadap Serangan Hacker

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menemukan e-Voting yang diyakini akan mempercepat dan mempermudah proses Pemilu. Namun, kekhawatiran muncul jika sistem ini diserang oleh hacker mengingat semua sistem dijalankan menggunakan bantuan internet.

Kekhawatiran serangan Hacker itu ditampik pihak BPPT. Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru yakin sistem dan aplikasi yang telah dibuatnya kebal terhadap serangan para peretas.

Garuda Mabur2

E-Voting, Harapan Baru Pemilu Murah

User Rating: / 1
PoorBest 

Akhir-akhir ini kita terjebak pada arus media utama sehingga Kompasiana sangat disibukkan dengan segala macam tulisan mengenai markus, Gayus, Susno, Nunung dan yang terakhir pro-kontra mengenai FA. Kenapa kita tidak berprinsip out of the box supaya tulisan kita tidak menjadi kembaran dari koran-koran yang kita beli sehari-hari. Nah, di tengah-tengah pusaran arus berita utama akhir-akhir ini, saya mendapati ada satu isu yang sebenarnya patut mendapat perhatian dari kita karena bentuknya yang berupa lompatan jauh ke depan.Isu itu adalah mengenai diperbolehkannya penggunaan layar sentuh (E-Voting) dalam proses pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2010 yang lalu. KOMPAS edisi 31 Maret 2010 memberitakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Bupati Jembrana I Gede Winasa beserta beberapa kepala dusun di Jembrana. Dalam permohonan itu mereka meminta MK menguji konstitusionalitas pasal 88 UU no 32 tahun 2004 yang mengatur pemberian suara dalam pilkada dilakukan dengan mencoblos surat suara.

MK menyatakan penggunaan E-Voting konstitusional sepanjang tidak melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. MK menyatakan bahwa membatasi pemberian suara hanya dengan mencoblos berarti melanggar pasal 28C ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahwa setiap negara berhak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup.

Dalam putusannya, MK memerintahkan bahwa penerapan metode E-Voting harus disiapkan dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak maupun kesiapan masyarakat.

Inilah yang saya sebut isu yang out of the box, isu yang berupa lompatan jauh ke depan. Bayangkan, puluhan tahun merdeka kita masih menggunakan metode jaman batu untuk melakukan pemilihan umum, yaitu dengan mencoblos kertas. Pemilu kemarin sudah lumayan, dengan mencentang he..he….

Metode pemilu selama ini sangat mahal, membutuhkan biaya lebih dari 3 triliun, kata KPU untuk pemilu 2009 yang lalu. Bayangkan, untuk metode mencoblos kita membutuhkan milyaran rupiah untuk setiap kebutuhan logistik di bawah ini:
1. Paku (berapa ton paku yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh TPS ?)
2. Kertas suara (berapa ton kertas yang harus didistribusikan, berapa milyar uang yang diperlukan untuk membayar relawan pelipat kertas suara ?)
3. Kertas hasil rekapitulasi
4. Kertas untuk kartu pemilih
5. Bolpoint, untuk panitia mencatat
6. Kotak suara (berapa ton aluminium yang harus dipesan untuk membuat kotak suara ini ?)
7. Komputer dengan segala perangkatnya.
Waktu memakai metode “mencentang”, sekian ton paku digantikan dengan sekian ton spidol he..he..sementara logistik yang lain tetap dibutuhkan.

Dengan logistik yang sedemikian besar dan beragam, wajar saja terjadi kongkalikong saat melakukan tender pengadaan. Maklum, uang yang beredar sampai triliunan rupiah (angka nolnya berjumlah 12 buah lho he..he..) Masih ingat nggak saat satu demi satu anggota KPU pada pemilu 2004 yang lalu masuk penjara karena terjerat kasus korupsi ?

Itu kalau bicara logistik. Metode mencoblos atau mencentang juga rawan manipulasi, karena hasil rekapitulasi diperoleh secara manual, keakuratannya tergantung pada jujur nggaknya petugas KPU.

Kalau kita memakai E-Voting, biaya pemilu bisa diharapkan lebih murah karena praktis biayanya hanya dipakai untuk beli komputer dengan segala perangkatnya lalu kertas hasil rekapitulasi saja. Kalau kertas suara hanya sekali pakai langsung dibuang. Kalau komputer sekali dipakai di pemilu ini masih bisa digunakan untuk pemilu berikutnya. Kalau teknologinya sudah ketinggalan jaman, bisa dijual dengan sistem lelang lalu duitnya digunakan untuk beli komputer yang lebih baru. Berdasarkan pengalaman di Jembrana, penggunaan E-Voting ongkosnya lebih murah, hanya 2 per tiga dari metode mencoblos atau mencentang.

Lalu bagaimana metode E-voting ini bekerja ? Syarat pertama adalah Anda sudah harus memiliki KTP ber-chip (kayak kartu kredit itu lho), di situ semua database Anda akan disimpan, termasuk sidik jari Anda. Itulah sebabnya kartu pemilih (mungkin tinta juga) tidak perlu lagi karena Anda hanya bisa memilih kalau sidik jari Anda cocok dengan database yang ada. Anda pun tidak biasa 2 kali memilih karena seusai memilih yang pertama, sistem akan memblok Anda untuk curang memilih yang kedua.

Secara otomatis, software akan menghitung berapa jumlah suara yang masuk. Sehingga ketika waktu pemilihan sudah ditutup, Anda bisa langsung melihat hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh komputer. Data di tingkat TPS ini akan otomatis masuk ke komputer di tingkat atas berikutnya sampai ke tingkat nasional, mungkin malah tidak perlu operator untuk mengetik data secara manual, persis seperti saat Anda mencetak buku tabungan Anda di Bank setiap bulannya. Kalau listrik tidak byar-pet, malam harinya Anda sudah bisa melihat siapa pemenangnya.

Saya menceritakan di atas secara sederhana saja; sebenarnya sistem yang di dalamnya sangat rumit. Saya sampaikan secara sederhana supaya kita bisa mendapatkan gambaran besar dan cita-cita mulianya.

Kabupaten Jembrana sudah siap dengan metode ini karena mereka sudah punya KTP chip dengan nama J-card. Mereka juga sudah menggunakan E-Voting saat memilih kepala dusun.

Apa rakyat Jakarta tidak malu dengan rakyat Jembrana ? Katanya provinsi kaya, penduduknya mayoritas berpendidikan menengah ke atas, tingkat ekonomi penduduknya juga mapan, sebagian penduduknya kemana-mana bawa laptop tapi ternyata masih menggunakan paku saat melakukan pemilu he…he…. Sementara rakyat sederhana di kabupaten yang dulu kita nggak pernah dengar ternyata lebih canggih hidupnya, sudah biasa memegang kartu chip dan menggunakan layar sentuh kayak di negara-negara maju sono he..he..

Rakyat Jembrana, melalui keputusan MK ini sebenarnya juga sedang mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi, supaya daripada sibuk ngurusi RPP Penyadapan dan RPP Konten mereka lebih baik mempersiapkan E-Voting untuk digunakan pada pemilu nasional berikutnya.

Ayo, canggihan mana antara kita dengan rakyat Jembrana sekarang ini ? he…he…
Catatan penulis:
Saya sebenarnya juga malu lho he..he….Walaupun bekerja dengan peralatan modern dan teknologi canggih, saya juga masih menggunakan paku saat pilkada kemarin. Untung saya tidak masuk daftar pemilih saat itu sehingga tidak terlalu malu he..he..Dan untungnya saat sudah terdaftar di daftar pemilih untuk pilpres kemarin, sudah pakai spidol……..lumayanlah, ketimbang pakai paku. Gengsi dong he..he….

(Osa Kurniawan Ilham, Balikpapan, 11 April 2010)

 sumber : Kompas

Lewat E-Voting, Nyoblos Pemilu Hanya 30 Detik

Sabtu, 6 September 2014 | 21:18 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Simulasi e-voting dengan menggunakan teknologi buatan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT).

JAKARTA, KOMPAS.com- Masyarakat kini tak perlu lagi direpotkan dengan melipat dan mencoblos kertas suara yang bisa memakan waktu beberapa menit. Dengan teknologi e-voting, proses pemilu menjadi lebih cepat dan hemat.Teknologi karya Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu pun sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah.Zulwelly, Tim di Program e-Pemilu PTIK BPPT menjelaskan, untuk menjalankan sistem e-voting ini dibutuhkan satu set perlengkapan mulai dari card reader untuk membaca kartu pemilih yang mencantumkan chip dengan nomor NIK e-KTP, sebuah layar sentuh yang menampilkan foto kandidat, dan printer struk barcode sebagai bukti telah menggunakan hak pilih.”Di sini tidak ada lagi istilah mencoblos karena tidak lagi menggunakan kertas suara. Cukup dengan layar, tinggal sentuh, lalu keluar struknya,” ujar Zulwelly saat dijumpai di pameran teknologi Tugu Proklamasi, Sabtu (4/9/2014).Untuk menerapkan azas kerahasiaan, maka setiap set alat itu tetap ditempatkan di dalam bilik. Seluruh pilihan suara yang dilakukan masyarakat akan secara otomatis dihitung setiap saat.”Tapi alat ini tidak merekam siapa pilih siapa. Hanya hasil akhirnya saja bisa ketahuan setiap kandidat dapat perolehan suara berapa,” ujar dia.Dengan adanya teknologi e-voting ini, proses pemungutan suara yang biasanya butuh bermenit-menit kini hanya perlu waktu 30 detik. Setelah memberikan pilihan, sebut Zulwelly, pemilih akan mendapat struk bergambar barcode yang dimasukkan ke dalam kotak suara.Kotak itu hanya akan dibuka apabila memang diperlukan untuk proses pembuktian dalam sengketa pemilu. Zulwelly mengklaim alat e-voting ini tidak akan bisa diretas. Sebab, mesin ini berdiri sendiri dan tidak memiliki koneksi ke internet.Sementara untuk proses rekapitulasi dilakukan dengan mencatat perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) ke dalam formulir C1. Formulir itu kemudian dipindai dan diolah menjadi data yang terkoneksi ke pusat.

Adapun, untuk satu set alat perlengkapan e-voting dibutuhkan dana sebesar Rp 11 juta. Jumlah ini dinilai lebih murah dibandingkan pencetakan kertas suara setiap kali pemilu dilakukan.

Alat e-voting ini telah diterapkan untuk pemilihan kepala desa Desa Kebon Gulo, Boyolali pada 5 maret 2013, Desa Mendoyo Dangin Tukad di Jembrana, Bali pada 29 Juli 2013, Desa Taba Renah di Musi Rawas, Sumatera Selatab pada 5 Desember 2013.

Terkendala RUU

Chief Engineer Faisol Abdullah mengatakan seluruh desa yang sudah melakukan e-voting merasa puas dan berniat kembali menerapkan sistem yang sama pada pemilihan selanjutnya. Kendati mendapat respons positif dari desa-desa, pelaksanaan e-voting tetap belum bisa diterapkan dalam skala yang lebih tinggi.

“Di Pilkada (tingkat provinsi dan kabupaten), kami masih ada kendala undang-undang. Di PKPU belum memayungi, meskipun MK sudah membolehkan lewat pusuan MK tahun 2010. Yang dibutuhkan adalah payung hukumnya, dan pengadaannya,” ucap Faisol.


Penulis : Sabrina Asril
Editor : Desy Afrianti

 

Logo Kujang

 

 

 

On 09/13/2014 09:41 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/politik-1/63321-hayono-isman-penghapusan-pilkada-langsung-kiamat-demokrasi.html

Hayono Isman: Penghapusan Pilkada Langsung ”Kiamat

Demokrasi”

  • Print
  • Email
Created on Saturday, 13 September 2014 23:13

Jakarta, GATRAnews – Hayono Isman menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tidak langsung, yakni bupati, wali kota, dan gubernur yang dipilih oleh DPRD, merupakan “kiamat demokrasi” Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat itu beralasan, rakyat tidak bisa lagi memilih dan menentukan siapa kepala daerahnya.

Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Pembangunan VI (era Orde Baru) itu, di Jakarta, Sabtu (13/9), mengatakan bahwa jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang tengah dibicarakan DPR ini disahkan, maka hak rakyat menentukan pemimpin “teramputasi”.

Selain itu, rakyat tidak bisa mempertimbangkan visi-misi, rekam jejak, integritas, program kerja, karena dipastikan tidak ada lagi para calon kepala daerah membebarkannya kepada rakyat di masa kampanye, untuk kemudian rakyat menilai dan menentukan pilihan.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro itu, pola seperti ini sangat berbahaya, karena bukan lagi ibarat beli kucing dalam karung, tapi rakyat tidak mengetahui isi karung tersebut, apakah itu kucing atau buaya.

“Betul, bukan lagi ibarat milih kucing dalam karung, tapi tidak tahu isi karung itu, dan sudah pasti tidak ada ‘public security’-nya,” tegas politisi Demokrat ini.

Dengan demikian, calon-calon yang baik, mempunyai intergirtas, serta bervisi-misi dan program baik seperti bebebapa kepala daerah yang dinilai berhasil sebagai buah pilkada langsung, tidak akan lagi terpilih. “Pilkada rakyat, calon baik bisa menang. Pilkada DPRD, calon beruang pasti menang,” tegas Hayono.


Penulis: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

12
Sep
14

Kepemimpinan : Gunung Slamet dan Ramalan Politik Tanah Air

merah putih

Gunung Slamet dan ramalan politik Tanah Air

MERDEKA.COM. Erupsi Gunung Merapi yang berada di dua propinsi yaitu Propinsi Jateng dan Yogyakarta pada akhir 2010 lalu, menyisakan dan meninggalkan banyak cerita dan sejarah. Mulai dari wafatnya sang juru kunci Mbah Maridjan, munculnya penampakan Mbah Petruk sampai ditutup dengan banjir lahar dingin yang menerjang dan merusak banyak infrastruktur.

Demikian juga dengan menggeliatnya kembali aktifitas Gunung Slamet. Diawal aktifitasnya akhir-akhir ini selain sering terjadinya hembusan, dentuman bahkan lontaran lava pijar mengakibatkan terbakarnya hutan savana di sekitar kawasan puncak gunung yang berada di lima kabupaten di Jawa Tengah. Termasuk munculnya fenomena penampakan awan berbentuk seekor binatang bebek yang sering disebut warga sekitar dengan sebutan ‘Romo Bebek’.

Selain berbagai macam fenomena itu, Subarno seorang paranormal di Jawa Tengah yang biasa dipanggil Kyai Bolong di komunitasnya ini, meramalkan bahwa jika Gunung Slamet meletus, maka akan terjadi fenomena menarik di bidang perpolitikan negeri ini. Khususnya paska pemilihan presiden (Pilpres) 2014 yang digelar tepatnya pada 9 Agustus 2014 lalu.

“Jika Kyai Slamet meletus, akan ada seorang pemimpin atau ‘Satrio Wirang’.
Kemudian akan ada seorang satria yang kelimpungan atau satrio wirang karena kehilangan pengikutnya,” ungkapnya kepada merdeka.com, Jawa Tengah, Kamis (11/9).

Satrio Wirang berarti atau bermakna seorang pemimpin yang telah bertarung dalam medan peperangan kemudian kalah. Selain kalah, Satrio Wirang ini nanti tetap tidak terima dengan kekalahannya. Kemudian mengajak ke pengikutnya untuk menjegal pemimpin sang pemenang dalam peperangan tadi.

“Wes kalah, ngeyel nek menang. Kemudian dia (Satrio Wirang) ini dalam posisi kekalahannya tetap merecoki pemimpin terpilih dan menang. Kemudian satu persatu para prajuritnya yang ikut dalam peperangannya yang menghasilkan kekalahannya itu akan meninggalkan Satrio Wirang ini,” ungkapnya.

Selain munculnya Satrio Wirang, juga akan muncul para pejabat-pejabat yang tidak tahu malu. Meski di mata rakyatnya salah, pejabat yang merupakan wakil rakyat itu merasa langkah dan keputusannya benar meski sikap dan keputusan yang mereka ambil sesungguhnya salah.

“Jika memang Kyai Slamet benar-benar meletus maka akan ada banyak pejabat yang ‘ora tiyeng’ (pintar merasa bodoh atau pura-pura tidak tahu kebenaran) alias dibutakan kebenaran di negara ini,” ucapnya.

Kemudian, pendekar atau satria yang melawan Satrio Wirang yang memenangkan pertarungan ini dalam tokoh sejarah pewayangan maupun kerajaan dianggap sebagai Raden Brawijaya. Lalu akan muncul empat sosok satria yang lainya yang menemani Brawijaya ini untuk membangun negara Indonesia dalam kemajuan dan pembangunanya.

“Orang-orang buruk, sesat, korup dan kotor satu persatu akan jatuh!” tuturnya.

Munculnya Satrio Wirang dan sosok pemimpin layaknya Brawijaya ini disusul kemunculan empat pemimpin yang mendampingi Brawijaya dalam memimpin dan membangun negeri ini. Sehingga, negara Indonesia ini ke depan, akan lebih maju dan menjadi negara ibarat negara dalam lakon pewayangan berjudul ‘Parikesit’.

“Empat tokoh yang menemani identik dengan tokoh yang membela kebenaran, berani, vokal! Suka memperjuangkan kepentingan rakyat dan dua di antara empat orang ini adalah orang berketurunan WNI yaitu (maaf) keturunan China atau Tionghoa. Salah satu di antaranya tokoh China ini sudah dianggap mati atau menghilang, murco atau moksa dalam bahasa jawa atau bahasa ghaibnya,” pungkasnya.

Sumber: Merdeka.com




Blog Stats

  • 2,209,605 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers