Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



26
Jun
14

PARRINDO : Politik SDM CaPres Indonesia 2014

 LOGO PARRINDO

Suara Pembaca:

Politik SDM Capres Indonesia

Selasa, 24 Juni 2014 – 09:27 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suara Pembaca:

Politik SDM Capres Indonesia

CaPres No 2 JokoWi membuka Dialog KADIN 20 Juni 2014 yang baru lalu dengan kibarkan Politik Pembangunan Sumber Daya Manusia di urutan pertama guna bina karakter, etos kerja dan prestasi sebagai modal kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Oleh karena itulah maka bilamana terpilih, dengan bersemangatkan Presidensiil, adalah bijaklah diharapkan selalu berorientasi kerja pembudayaan TRILOGI Negarawan 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998) guna pencapaian Indonesia Mulia (2015-2025) yang mendasari Indonesia Bermartabat (2025-2035) menuju Indonesia Sejahtera Lahir dan Bathin (2035-2045) saat menyongsong kehadiran Indonesia Jaya 2045 dan seterusnya.

Modalitas Indonesia lainnya yang terkait, seperti populasi ke-4 terbesar di dunia dan bonus demografi seharusnya menjadikan Indonesia berpeluang besar berkekuatan Sumber Daya Manusia sebagai dasar peningkatan faktor daya saing geopolitik dan geoekonomi menyangkut inovasi, kreativitas dan pasar lokal/domestik.

Dan dengan rentang strategis 2015 – 2045 atau 30 tahun kedepan itu, maka sikap politik Presidensiil 5 (lima) tahunan tidaklah cukup mantap dijamin keberlanjutannya, diperlukan penuangan kedalam semacam garis-garis besar haluan negara (GBHN) sebagai tanda kebersamaan daripada tekad Presidensiil bersama koalisi kerakyatannya berkonteks kebangsaan demi persatuan Indonesia.

Semoga sumbang pikir diatas perkaya dan dikembangkan kedua CaPres di debat publik ke-4 dan/atau ke-5 yang akan datang.

Jakarta, 24 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARINDO`45 – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
25
Jun
14

PARRINDO : Nasionalisme

0b028-panji-711132-715717

Nasionalisme

Nasionalisme

[www.partaiindonesia.org]

Nasionalisme

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu “identitas budaya”, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya.

Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warganegara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut.

Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan politik”. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudulk Du Contract Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia “Mengenai Kontrak Sosial”).

Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk “rakyat”).

Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi (“organik”) hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya “Grimm Bersaudara” yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.

Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “sifat keturunan” seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT berpaham komunisme.

Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah ‘national state’ adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme, serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di Spanyol, serta sikap ‘Jacobin‘ terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Perancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan lebih otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika. Secara sistematis, bila mana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan yang berkonflik kepada kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di antara pemerintahan pusat yang kuat di Sepanyol dan Perancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica.

Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu.

Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kelompok tersebut. Misalnya pada abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh mereka yang menganut agama Protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkut paut dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. Justru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan.

LOGO PARRINDO

23
Jun
14

PARRINDO : Politik Renegosiasi Kontrak Internasional B to G

LOGO PARRINDO

Debat Capres Harus Mencakup Politik Renegosiasi Kontrak Internasional

Minggu, 22 Juni 2014 – 21:52 WIB

Jakarta – Politik Luar Negeri Bebas Aktif sebagaimana terungkap pada Debat CaPres 22 Juni 2014 seharusnya cakupi pula Politik Renegosiasi Kontrak Internasional demi lebih utamakan kepentingan nasional seperti Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila ke-5 Pancasila).“Sebagai rujukan dapat saja digunakan politik renegosiasi kontrak jangka panjang dari Pertambangan di Konggo yang referensinya bisa ke Dasar Hukum Negara Lokal dimana Investasi itu dilakukan yang lalu dikombinasi dengan Hukum Negara dari si Investor,” tegas Pendiri PARINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH bersama Agung S Suleiman di Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Lebih lanjut, tandas Pandji , juga terbaca adanya Dasar Hukum International yang menerima konsep Rebus Sic Stantibus dimana Kontrak itu berlaku sepanjang keadaan penting pada saat Kontrak dibuat masih berlangsung.

“Apalagi Pasal 62 dari Konvensi Viena “sets out conditions” dimana suatu pihak dapat mencabut perubahan fundamental atas circumstancesnya. Dan jika keadaan ini terjadi maka pihak yang menderita adalah mempunyai hak untuk minta withdrawal atau regenosiasi kewajibannya,” paparnya.

Namun demikian, menurutnya, beberapa penerapan scholars adalah pada kasus yang pengecualian untuk melindungi stabilitas dari perjanjian international sesuai Article 26 dari Treaty yang sama ini. “Serta juga perlu diperhatikan bahwa dalam Paper tersebut yaitu US Law ‘recognizes the renegotiatibilty of long term contracts’,” tambahnya. (ira)

20
Jun
14

PARRINDO : Ditunggu Komitmen CaPres Revisi UU MiGas

LOGO PARRINDO

Debat CaPres ke-3 tanggal 22 Juni 2014 yad tentang Politik Energi seharusnya juga jadi ajang CaPres peragakan komitmen untuk Revisi UU MiGas per Putusan MKRI tanggal 21 Desember 2004 mengingat sudah 10 tahun terlantar yang berakibat praktek kendali operasional produksi MiGas oleh mayoritas perusahaan Asing (75% menurut Binsar Effendi Hutabarat, pimpinan Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina, 19 Juni 2014 saat membuka Temu “Tekad Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”)
Debat Capres yang akan datang ini juga diharapkan komitmen CaPres kaji ulang dan harmonisasi eksistensi Pasal 33 Konstitusi 2002 per amanat Pembukaan UUD45 mengingat Pasal 33 Konstitusi 2002 inilah yang mendasari puluhan UU Sektoral yang dinilai Pro Kepentingan NeoLib Asing.
Bahkan penegasan CaPres 2014 batalkan Pasal 33 Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI 2002) dan berlakukan Pasal 33 Konstitusi 1959 (Lembaran Negara No 75, 1959) adalah pintu konstitusional wujudkan Ketahanan Energi Nasional sekaligus jalan tol Selamatkan Indonesia.
Jakarta, 20 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

Debat Capres Harus Paparkan Komitmen Revisi UU Migas

Sabtu, 21 Juni 2014 – 01:02 WIB

Pandji R Hadinoto

Jakarta – Debat Calon presiden (Capres) ke-3 pada 22 Juni 2014 tentang Politik Energi seharusnya juga menjadi ajang Capres memperagakan komitmen untuk Revisi UU Migas (Undang-Undang Minyak dan Gas bumi) per Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 21 Desember 2004, yakni sudah 10 tahun terlantar yang berakibat praktek kendali operasional produksi migas oleh mayoritas perusahaan Asing, 75% dikuasai asing.

“Debat Capres yang akan datang ini juga diharapkan komitmen Capres kaji ulang dan harmonisasi eksistensi Pasal 33 Konstitusi 2002 per amanat Pembukaan UUD45 mengingat Pasal 33 Konstitusi 2002 inilah yang mendasari puluhan UU Sektoral yang dinilai Pro Kepentingan Neolib Asing,” tandas Pendiri PARINDO (Parlemen Rakyat Indonesia ) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Jumat (20/4).

Bahkan, menurutnya, penegasan CaPres 2014 membatalkan Pasal 33 Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI 2002) dan memberlakukan Pasal 33 Konstitusi 1959 (Lembaran Negara No 75, 1959) adalah pintu konstitusional wujudkan Ketahanan Energi Nasional sekaligus jalan tol Selamatkan Indonesia.

Sebelumnya, Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) dalam kesimpulan sementara hasil dialog silaturahmi “Tekad Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional” di Jakarta, Kamis (19/6/2014), mencatat UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang dalam Pasal 7 ayat (1) secara eksplisit mengharamkan tindakan nasionalisasi yang juga berdasarkan konsideran sesuai dengan amanat TAP MPR No. 16 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengingat Pasal 33 UUD 1945, sangatlah kontraproduktif.

“UU Penanaman Modal yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007 itu, dan dalam penjelasannya disebut cukup jelas. Khusus untuk investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas). Kekayaan alam seperti migas yang dikuasai oleh negara, terbukti lebih 70 persen dikuasai korporasi asing. Begitu pula yang harusnya hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, justru masih banyak menyisakan angka penduduk miskin yang kian meningkat” ungkap Komandan GNM Binsar Effendi Hutabarat yang juga Ketua Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina. (ira)

BERITA LAINNYA
Home » » Apa Sikap CaPres 2014 Atas Ide Nasionalisasi MiGas ?

Apa Sikap CaPres 2014 Atas Ide Nasionalisasi MiGas ?

Written By mediaputra pendowo on Sabtu, 14 Juni 2014 | 04.30

Suara Pembaca :
Isu Nasionalisasi MiGas sebagaimana rilis Gerakan Nasionalisasi MiGas 13Jun14 yang strategik berkedudukan ketahanan nasional adalah layak ditanggapi oleh Bapak Dr Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja menerima amanah sebagai Profesor di bidang Ketahanan Nasional dari Universitas Pertahanan RI. Demikian pula tanggapan dari kedua pasangan kandidat PilPres 2014 dinantikan, utamanya saat Debat CaPres CaWaPres yang akan datang, agar publik pemilih dapat lebih tercerahkan terhadap politik penegakan konstitusi Pancasila 1945 masing2 pasangan.
Jakarta Selatan, 13 Juni 2014
PARINDO – Parlemen Rakyat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, DeklaratorRujukan : Rilis GNM, 13 Juni 2014.GNM Sanggah Jero Wacik Bedakan Nasionalisme dengan NasionalisasiMenurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam situs Kementerian ESDM, Kamis (12/6/2014), dinyatakan keputusan Blok Mahakam tidak harus di nasionalisasi. Saat ini ada beberapa masukan antara nasionalisasi dan nasionalisme. Menurut Jero, nasionalisasi berbeda dengan nasionalisme karena nasionalisme adalah pemikiran untuk memberikan keuntungan pada negara. Sehingga nasionalisasi dan nasionalisme itu beda.Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) sanggah pernyataan Jero soal beda nasionalisasi dan nasionalisme. Dalam keterangannya kepada pers (13/6/2014), Komandan GNM yang Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat, menolak tegas adanya perbedaan makna antara nasionalisasi dan nasionalisme yang dilontarkan Menteri ESDM.Memang benar jika ada perbedaan definisi menurut Wikipedia, ungkap Binsar Effendi. “Definisi nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sementara definisi nasionalisasi adalah suatu proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya menjadi pegawai negeri. Ini barangkali yang oleh Menteri ESDM dianggap sebagai pembeda, karena niat Jero sejatinya ingin perusahaan nasional dihitung juga dengan menguntungkan negara”.Menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966, justifikasi Jero sebenarnya bermindset neoliberalsime. “Menteri ESDM jelas tidak menghayati makna yang terkandung dari amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Disitu jelas, kekayaan alam seperti migas dikuasai oleh negara. Pada realitanya saat ini perusahaan asing menguasai 70 persen pertambangan migas di Indonesia, sedangkan Pertamina sebagai BUMN migas kita hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara 13 persen lainnya, adalah share perusahaan swasta nasional”.

Berikutnya kata Binsar Effendi, “Migas yang dikuasai oleh negara itu kemudian diamanatkan oleh konstitusi negara wajib untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktanya, jumlah penduduk miskin tahun 2014 malah meningkat menjadi 28,55 juta jiwa, dan jumlah pengangguran tahun 2014diprediksikan masih 7,24 juta orang. Jika asas pembiaran dilakukan terus oleh pemerintah, maka nasionalisme aparatur negara di pemerintahan memang ‘nol besar’ atau patut dipertanyakan”.

Pasal 7 ayat (1) UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007, betul menyebutkan pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. “Tapi apa basis materinya, apakah bersumber konstitusi negara atau sumber lain? Ini kan perlu diperdebatkan secara serius, bukan malah dibiarkan aturan UU Penanaman Modal itu menabrak amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945″, tandasnya.

Menurut Koordinator Eksekutif GNM yang Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) menyatakan bahwa desakan untuk menasionalisasikan perusahaan migas asing di Indonesia pun datang dari berbagai kalangan. “Terlebih lagi pada periode 2012-2017 ada sekitar 10 kontrak Blok Migas yang habis masa kontraknya. Ke­mudian un­tuk periode 2017-2022 ada se­kitar 8-9 kontrak, dan perio­de 2022-2030 sekitar 10 kontrak. Maka memperjuangkan nasionalisasi menjadi suatu keniscayaan”.

Sementara memang ada sejumlah pengamat yang cenderung bermadzhab neolib menyatakan bahwa memberikan kontrak perpanjangan blok migas yang mau habis masa kontraknya kepada perusahaan nasional atau BUMN seperti Pertamina, dinilai dapat mengganggu iklim investasi. Sebab, tidak semua perusahaan nasional memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola industri migas. Bahkan sejumlah pakar migas pun menambahkan, memberi semua kontrak karya migas kepada perusahaan dalam negeri itu hanyalah nasionalisme buta. “Ini jelas melecehkan kemampuan bangsanya sendiri, dan membiarkan kita menjadi bangsa kacung”, tegas Muslim Arbi.

Padahal dari penilaian GNM, aksi nasionalisasi sejatinya adalah implementasi dari jiwa nasionalisme. “Tanpa dijiwai rasa nasionalisme, memang aksi nasionalisasi tidak akan bisa terwujud. Tanpa rasa nasionalisme, maka amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak akan pernah tercapai. Aksi nasionalisasi bisa dilakukan dengan cara renegosiasi atau perundingan kembali atau perjanjian ulang yang intinya migas dikuasai negara, yang hasilnya harus konkret dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tandas Muslim Arbi.

Untuk perpanjangan Blok Mahakam, pemerintah selalu beralasan masih melakukan evaluasi lebih lanjut. PT Total E&P asal Prancis dan Inpex Corporation asal Jepang telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967 untuk 30 tahun. Ketika kontrak pertama berakhir pada 1997, kedua perusahaan tersebut mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017. Sepanjang dua periode kontrak, Pertamina tidak pernah dilibatkan. Apalagi dalam kunjungan ke Jakarta pada 2 Agustus 2013, Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius juga menanyakan mengenai perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada Menteri ESDM Jero Wacik.

“Maka ditangan Presiden SBY yang pernah marah atas bergulirnya isu nasionalisasi aset negara, dan Menteri ESDM yang mengaku dirinya telah mendapat desakan dari berbagai pihak tapi ia enggan mengambil keputusan untuk tahun ini, karena tahun ini bertepatan dengan pemilihan presiden. Menjadi sangat tidak mungkin permintaan Pertamina untuk kelola sekaligus menjadi operator Blok Mahakam dikabulkan. Padahal Menteri BUMN Dahlan Iskan pada 23 Mei lalu pernah mengatakan, Pertamina telah mengajukan surat, dan menyatakan bahwa Pertamina mampu mengelola blok tersebut dari segi manajemen dan pendanaan. Dahlan juga berharap jangan sampai pemerintah tidak memutuskan kemudian jadi beban pemerintah baru. Kecuali enggak sempat, ini kan masih ada kesempatan dan rakyat menuntutnya”, kata Muskim Arbi geram.

Menurut Komandan GNM Binsar Effendi, memang jika Pertamina kelola Blok Mahakam, maka akan terjadi banyak fitnah dalam pengambilalihannya. Hal ini lantaran beberapa kalangan masih menilai Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam. “Padahal keberhasilan Pertamina saat kelola Blok West Madura Offshore (WMO) sudah membuktikan bahwa Pertamina bisa. Begitu WMO diambilalih dan dipegang Pertamina, belum dua tahun WMO mengalami kemajuan besar. Ini memberi keyakinan kepada kita semua, bahwa semuanya bisa dilakukan. Oleh karena itu, GNM meminta agar tidak ada yang mengganggu dalam proses pengambilalihan tersebut,” katanya.

Pihak Pertamina sendiri menilai cadangan migas di Blok Mahakam, masih memiliki potensi sangat besar. Atas dasar inilah, Pertamina ngotot ingin mengambil alih blok tersebut yang sudah dikuasai Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun. Pernyataan Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen pada 15 Mei lalu, sekaligus membantah beberapa pihak yang menyatakan cadangan migas di sana tinggal sedikit. Husen pun menambahkan, dengan perkembangan teknologi yang saat ini dipercayai dapat membuat produksi gas di Blok Mahakam tidak akan menurun. Dirinya pun mencontohkan Blok Cepu yang saat itu hanya dibor sekira 600 meter, namun dengan perkembangan teknologi, Pertamina bisa juga mengebor 4.000 meter kedalamannya.

Masak iya Blok Mahakam yang dipegang 50 tahun oleh asing tidak bisa dikembalikan juga, padahal yang diminta Pertamina adalah bekasnya, tapi anehnya susah sekali. Binsar Effendi malah menegaskan, “Jika Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina akan menjadi kesempatan besar, karena di semua negara, kebutuhan akan energi nasionalnya itu sangat mengandalkan BUMNnya seperti Malaysia yang mengandalkan Petronas. Oleh sebab itu, Pertamina harus punya privillage, karena hasilnya akan 100 persen untuk negara ini”.

Menurut Binsar Effendi, “Keseriusan Pertamina sebenarnya sudah ditunjukkan dengan telah mengirimkan surat pengajuan ke pemerintah sebanyak tiga kali sejak 2008, yang menyatakan kesiapan mengelola Blok Mahakam. Tapi keputusan yang ada di tangan pemerintah, anehnya tidak juga mengabulkan Pertamina sebagai instansi di bawahnya. Meski demikian pihak Pertamina akan terus melayangkan surat, dan apabila belum ada jawaban dari pemerintah dipastikan kirim surat lagi. Ini sangat ironis”, tandasnya.

Di gedung DPR pada 5 Desember 2013, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan pernah mengatakan, jika Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya pada 2017 diserahkan ke Pertamina, maka akan menunjukan kekuatan Pertamina dalam mengelola blok offshore karena selama ini hanya memegang on shore. Bahkan Karen menambahkan, jika Pertamina diamanatkan mengoperasikan blok yang terletak di Kalimantan Timur tersebut, maka Pertamina akan naik tingkat dan bisa mengelola blok besar lainnya.

“Ini kan pernyataan yang mesti di dukung, bukan malah membuat Presiden SBY harus meradang terhadap isu nasionalisasi aset. Dari sini saja menjadi jelas, ada kepentingan Presiden SBY membela investasi asing ketimbang kepentingan untuk kemajuan Pertamina yang sahamnya milik pemerintah sendiri” pungkas Binsar Effendi.

Terima kasih.
Kahumas GNM, Yasri Pasha.

20
Jun
14

Peradaban : Leluhur Manusia Indonesia

0b028-panji-711132-715717

http://m.news.viva.co.id/news/read/512481-leluhur-manusia-indonesia

Leluhur Manusia Indonesia

Ada kerangka manusia berusia ribuan tahun di sejumlah gua nusantara.

Arfi Bambani Amri, Amal Nur Ngazis, Erick Tanjung, Aji YK Putra
(Palembang), Ochi April (Yogyakarta) | Jum’at, 13 Juni 2014, 23:31 WIB

Halaman ini berisi infografik dengan animasi flash, anda bisa melihatnya di
PC dengan browser yang sudah terinstal flash player

VIVAnews – Perlu berjalan kaki tiga jam mencapai Gua Harimau di Desa Padang
Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dari dusun terdekat,
menanjak ke bukit, melintasi anak sungai sebelum bertemu ratusan anak
tangga.

Di akhir anak tangga, persis di depan sebuah gua yang menganga selebar 50
meter, terpancang sebuah plang bertuliskan, “Situs Gua Harimau. Situs ini
sedang dalam penelitian Pusat Arkeologi Nasional”.

Hanya tiga meter di belakang plang ini, terdapat dua lubang galian yang
dipagari kawat. Lubang galian yang terbesar berbentuk huruf L, dengan
panjang lebih dari 5 meter.

Saat dilihat lebih dekat, terdapat beberapa kerangka manusia yang terbujur
berjejer. Juga ada beberapa lokasi yang ditutupi dengan kotak-kotak
berbungkus terpal plastik. Mereka adalah hasil ekskavasi Tim Peneliti Pusat
Arkeologi Nasional sejak 2008 lalu.

Dulu, masyarakat takut mendekati gua ini. Seperti namanya, konon tempat
persembunyian harimau. Roli Chandra, juru kunci Gua Harimau, menceritakan,
gua ini juga pernah jadi tempat persembunyian warga saat penjajahan Belanda.

“Gua ini bisa menembus ke Gua Putri, dengan melintasi mulut gua sekitar 45
menit sampai ke atas,” ujar ayah tiga anak ini. Namun Tim Peneliti Arkenas
belum melakukan ekskavasi di Gua Putri.

Sejak tim peneliti berulang kali ke gua ini, masyarakat pun mulai berani
mendekat. Warga pun mulai menjadikan lahan sekitar gua untuk bercocok tanam
karet dan kopi.

“Dulunya ini hanya hutan lebat. Mau membuka lahan sebagai perkebunan pun
warga takut. Baru sekarang warga berani,” kata pria berusia 29 tahun itu.

Gua yang terletak 300 kilometer barat daya Ibu Kota Sumatera Selatan,
Palembang, ini menjadi sasaran riset arkeologi setelah pada 2008 silam
ditemukan lukisan gua. Ini lukisan gua pertama ditemukan di Pulau Sumatera.

Situs Gua Harimau

Lukisan di dinding Gua Harimau. (Foto: VIVAnews/Aji YK Putra)

Motifnya pun unik, seperti songket, kain khas Sumatera Selatan. “Beberapa
bulan kemudian, dilakukan penggalian dan ditemukan beberapa fosil,” kata
Roli yang ikut mendampingi peneliti sejak saat itu.

Dua Lapis

Dalam 5 tahun penelitian, Arkenas menemukan 76 kerangka manusia kuno
terkubur di Gua Harimau itu. Ada dua lapis tanah tempat kerangka ditemukan.

Di lapis pertama, kurang lebih 1 meter, ditemukan 72 kerangka yang
terbujur. Ketika digali lebih dalam, sampai ke 1,8 meter, ditemukan empat
kerangka dalam keadaan meringkuk, bukan terbujur lurus.

“Rentang usia keduanya itu antara 5.000 sampai 3.000 tahun. Kerangka bagian
atas lebih muda dari kerangka yang di bawah,” ujar Dyah Pratiningtyas,
salah satu peneliti Arkenas, menjelaskan soal penemuan itu.

Arkenas, lanjut Dyah, masih berupaya mengetahui apakah kerangka yang lebih
muda dan lebih tua ini berasal dari peradaban atau ras yang sama.

Spekulasi sementara, kerangka yang lebih tua adalah ras Austromelanesoid,
sementara yang lebih muda adalah Mongoloid. Arkenas sudah mengirimkan
spesimen gen mereka ke Lembaga Eijkman di Jakarta yang bisa mengekstraksi
DNA.

Hasil tes DNA atas sampel kerangka itu bisa mengungkap lebih jelas tabir
asal-usul kerangka individu itu. “Saya berpikir hasil DNA itu bisa kita
pakai untuk mencari relasi tersebut. Kalau yang dari Eijkman itu berhasil
membaca sinyal segala macam, kira-kira mereka dari mana, apakah mereka
orang lokal, apakah mereka pendatang baru kita bisa menjawab,” tambah dia.

Arkenas juga menyatakan masih ada kerangka manusia kuno yang lebih tua dari
usia kerangka manusia di Gua Harimau ini. Kerangka manusia di gua dekat
Gunung Sewu di selatan Yogyakarta berusia kisaran 10 ribu tahun.

Namun temuan kerangka manusia di Gua Harimau ini memiliki keunikan
dibanding temuan komunitas manusia di gua-gua Pulau Jawa, yang biasanya
hanya beberapa kerangka saja.

“Kita ada yang lebih banyak lagi, seperti di Gilimanuk, Bali sampai 200
individu, tapi dia di pesisir dan terbuka (open site), tidak di dalam gua.
Ini (Gua Harimau), saya pikir mungkin lebih dari 100 kalau dibuka semua,”

katanya.

Gua Harimau bukan satu-satunya gua di Sumatera tempat ditemukannya kerangka
manusia kuno. Di ujung utara Sumatera, tepatnya di Loyang Mendale dan Ujung
Karang, Kabayakan, Aceh Tengah, pada 2011 lalu, tim arkeolog Sumatera Utara
juga menemukan kerangka manusia kuno.

Usia kerangka mencapai 5.000 tahun, lebih tua dari bukti migrasi manusia
kuno di Sulawesi yang dianggap sebagai awal manusia Indonesia. Temuan
kerangka di situs Sulawesi berusia lebih muda, diperkirakan 3.580 tahun
lalu.

Kerangka di Loyang Mendale ini ditemukan terkubur dengan posisi kaki
terlipat. Di dekat kerangka, tim peneliti menemukan sejumlah artefak yang
sama dengan yang ditemukan di Thailand.

Ketua Tim Arkeologi Sumatera Utara, I Ketut Wiradiyana, menyatakan,
berdasarkan pemeriksaan DNA, kerangka itu diketahui berasal dari ras
Mongoloid dengan budaya Austronesia. Ketut menduga adanya perpaduan budaya
antara ras Mongoloid dengan budaya Austronesia yang datang dari utara
dengan ras Australomelanesoid yang berbudaya Hoabin saat mendatangi kawasan
tersebut.

Salah satu bukti kuat perpaduan budaya itu ada pada budaya menguburkan
orang mati dengan posisi melipat atau terlihat meringkuk. Kebiasaan melipat

itu, kata Ketut merupakan ciri budaya Hoabin yang kerap mendiami daerah
dataran rendah, pesisir. Tradisi jenazah dilipat ini masih tampak pada
sejumlah suku di Papua.

“Ini semakin menguatkan kemungkinan adanya jalur migrasi lain yang lebih
tua dari pada jalur migrasi dari Sulawesi seperti yang kita kenal selama
ini,” katanya. Dugaan itu makin kuat dengan temuan sejumlah kapak lonjong
dan gerabah poles merah. Kedua benda itu selama ini identik dengan kawasan
Indonesia bagian timur, di antaranya Sulawesi, Maluku dan Papua.

Perjalanan Panjang

Temuan itu kembali menghangatkan debat asal muasal manusia Indonesia. Teori
yang tak terbantahkan adalah semua manusia (Homo sapiens) di muka bumi
bernenek moyang dari Afrika atau dikenal sebagai Teori Out of Africa.

Situs Gua Harimau

Goa Harimau menjadi perhatian serius arkelog dunia. Foto: VIVAnews/Aji YK
Putra

Sebelum Gunung Toba meletus sekitar 74 ribu tahun yang lalu, Homo sapiens
telah tiba di Nusantara yang mana saat itu Sumatera, Jawa dan Kalimantan
masih merupakan bagian dari anak benua Asia atau dikenal sebagai Sundaland.
Setelah Toba meletus, sebagian besar populasi Homo sapiens punah.

Stephen Oppenheimer, genetikawan dari Inggris, menyebutkan terjadi bottle
neck populasi manusia saat itu, tersisa sedikit di Nusantara dan Afrika
sendiri. Jumlahnya sekitar 10.000 orang.

Orang-orang yang tersisa di Nusantara ini yang kemudian sekitar 50.000
tahun yang lalu, kawin-mawin dengan Homo denisova, hominid yang baru 2011
ini diketahui keberadaannya. Gen Denisova ini menetap antara 4-6 persen di
gen orang Melanesia yang kini menetap di Papua, Australia dan kepulauan di
Pasifik.

Fakta soal Melanesia sebagai penghuni pertama Nusantara ini tidak ada
perdebatan. Perdebatannya adalah, gelombang manusia berikutnya, yang
berbahasa rumpun Austronesia di mana Bahasa Melayu merupakan cabang
utamanya.

Teori Out of Yunan menyatakan, Austronesia ini berasal dari Yunan di China
Selatan. Arkeolog I Ketut Wiradiyana, salah satu pendukung teori ini.

Dia menyatakan besar kemungkinan migrasi manusia berasal dari China bagian
Selatan yang turun menuju kawasan Thailand, sebelum akhirnya menetap di
sebelah barat Indonesia atau di kawasan Aceh Tengah. “Seperti yang
diketahui, ras Mongoloid memang berasal dari daerah Cina bagian Selatan,”
katanya.

Sementara teori Out of Taiwan menyebutkan nenek moyang penutur Austronesia
ini berasal dari Formosa, nama lain dari Taiwan. Teori ini berlandaskan
pada temuan kesamaan bahasa dan budaya.

Di Taiwan terdapat tiga etnik asli yang berbahasa rumpun Austronesia serta
memiliki budaya tembikar dan cocok tanam yang sama. Teori ini disokong oleh
arkeolog senior dari Australian National University, Peter Bellwood.

Namun peneliti lain mengungkapkan justru manusia Indonesia merupakan moyang
manusia kawasan atau regional Asia Tenggara, saat paparan Sunda masih satu
anak benua besar. Teori Out of Sundaland ini dipelopori genetikawan asal
Inggris, Stephen Oppenheimer [Baca Wawancara dengan VIVAnews].

Oppenheimer menemukan, terjadi penyebaran drastis genetika sekitar 8.000
tahun yang lalu ke sekitar pulau-pulau di Nusantara. Kurun 8.000 tahun yang
lalu ini, menurut Oppenheimer, seiring dengan akhir zaman es yang ditandai
dengan tenggelamnya Sundaland.

“Bellwood berteori bahwa orang-orang datang dari Taiwan, menyebar di
Indonesia dan Filipina dan membunuh semua orang di daerah itu. Saya
membantah teori itu. Sebab yang terjadi sesungguhnya adalah sebaliknya.
Orang-orang Taiwan berasal dari sini,” kata Oppenheimer.

Namun kubu arkeologi belum bisa menerima argumentasi genetika ini. Wakil
Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama
Fakultas Ilmu Budaya UGM, Dr. Daud Aris Tanudirjo, mengatakan mengatakan
dalam konteks persebaran moyang manusia Indonesia, lebih condong dengan
skema Out of Taiwan. Leluhur muncul dari Taiwan kemudian menyebar ke
Kalimantan, Sulawesi dan kemudian ke Sumatera dan Jawa.

“Tapi kalau dibilang (Sundaland) sebagai lokasi persebaran saya kira kurang
begitu tepat,” tuturnya. Sejumlah penemuan kerangka ras Mongoloid pun, kata
Daud, belum ada yang setua yang ditemukan di Taiwan.

“Sementara ini yang saya ikuti adalah penemuan terbaru bahwa asal-usul
orang Indonesia berasal dari Taiwan. Dan saya kira dengan adanya penemuan
terbaru di Liang Domeh, Pulau Matsu Taiwan, semakin menguatkan jika fosil
di Taiwan adalah yang tertua,” jelas dia.?

Dyah, peneliti dari Arkenas, menyatakan, untuk membangun sebuah teori
arkeologi, tidak hanya butuh satu bukti artefak saja. “Perlu banyak data
untuk bentuk suatu hipotesa. Kalau baru satu titik, itu baru asumsi. Belum
bisa dikatakan hipotesa, dibutuhkan bukti lain untuk mendukung temuan ini,”
jelasnya.

Peta Genetika Indonesia

Namun arkeolog membuka diri pada genetika sebagai jalan menelusuri
asal-usul. Deputi Direktur Lembaga Eijkman Jakarta Herawati Sudoyo
menyatakan lembaganya bekerjasama dengan Pusat Arkeologi Nasional meneliti
gen kerangka manusia kuno yang ditemukan arkeolog di sejumlah tempat di
Indonesia.

Peneliti mengambil sampel DNA mitokondria yang merupakan warisan dari ibu
kepada anak dan kromosom Y yang diwariskan dari ayah. Menurut Herawati,
penelitian menggunakan mitokondria dan kromosom Y ini memiliki kelemahan
yakni sulit melihat adanya percampuran gen. Percampuran gen bisa diteliti
dengan riset otosom atau riset menyeluruh atas genetika seseorang.

Meski demikian, Herawati mengatakan studi gen dari sisi mitokondria akan
membuka informasi mutasi gen saat manusia bermigrasi. Hera menjelaskan
perjalanan migrasi, yang berbeda lingkungan dan kehidupan, akan menambah
motif gen pada manusia itu.

Jadi tak heran, kata dia, jika ditemukan adanya percampuran atau haplotipe,
dari Asia daratan masuk ke Formosa dan dilanjutkan turun ke wilayah
Indonesia.

Situs Gua Harimau
Arkeolog meneliti genetika untuk mengetahui asal-usul Fosil. Foto:
VIVAnews/Aji YK Putra

Eijkman, kata Herawati, mengumpulkan hampir seluruh sampel genetika etnis
yang ada di Indonesia. Ia mengatakan studi gen tidak akan berhenti sampai
proses pemetaan. Tetap akan dilakukan untuk meneliti lebih detail dan lebih
khusus tiap suku bangsa.

Dalam peta gen orang Indonesia yang sudah terpetakan, secara ringkas tampak
adanya pola migrasi manusia dari Barat ke Timur bagian Indonesia. Pola ini
ditandai dengan warna tertentu. “Dari peta DNA-nya terlihat, misalnya
wilayah Papua itu hijau muda, genetika sukunya kelihatan. Totally semua
hijau,” ujar Hera.

Sementara di belahan barat Indonesia, umumnya hijau tua. Pengecualian di
wilayah Sumatera Barat, terdapat pola dua gen berbeda yaitu hijau tua dan
hijau muda sekaligus.

Total, Eijkman menemukan 32 klaster genetika manusia Indonesia yang secara
umum terbagi atas tiga kelompok besar. Pertama, kelompok genetika Melayu,
Minang, Jawa, Kalimantan; kedua, kelompok Makassar, Sumba, Minahasa; dan
ketiga, kelompok Papua dan Alor. Kemudian terdapat juga kelompok kecil yang
terpisah jauh dan diperkirakan lebih tua dari dua kelompok pertama yakni
Nias-Mentawai.

Pembuktian gen manusia Indonesia juga makin menantang setelah ditemukannya
gen Homo denisovan, yang kerangkanya ditemukan di Siberia, Rusia, pada gen
orang Melanesia yang kini menghuni Papua dan Australia.

Herawati mengakui adanya temuan gen Denosivan itu namun peneliti Eijkman
sejauh ini belum menemukan hasil yang signifikan. Sejauh ini, Eijkman sudah
mengonfirmasi, ada kawin-mawin Homo sapiens dengan Homo neandertal.

“Perkawinan Homo Neandertal dengan manusia biasa memang ada. Kebetulan kami
tengah bekerjasama dengan peneliti yang mengerjakan Neandertal,” ujar
Herawati.

Pada masa depan, lanjut dia, pemetaan gen bukan saja bermanfaat untuk
melacak asal-usul, namun juga untuk mendukung kesehatan masyarakat. Hera
mengatakan nantinya gen dapat digunakan untuk alat prediksi kecenderungan
penyakit yang berkembang pada berbagai populasi masyarakat di Indonesia.

Dia mencontohkan, penyakit turunan yang umum melanda orang Indonesia yaitu
talasemia. Meski tidak menjadi pencegah sepenuhnya bagi penderita
Talasemia, namun setidaknya peta gen itu bisa menjadi panduan untuk
pencegahan. (ren)

Kontributor VIVA.co.id Budi Satria turut melaporkan dari Medan

18
Jun
14

Ekonomi : Politik Tol Laut Jokowi

Tol Laut Jokowi Lebih Realistis Ketimbang Jembatan Selat Sunda

  •  Ekonomi
  •  6
  •  18 Jun 2014 09:32

Ilustrasi Jokowi-JK (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Program pembangunan tol laut oleh bakal calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih realitis ketimbang proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang masih jalan di tempat. Jika terealisasi, pengusaha yakin tol laut bisa menekan biaya logistik.Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rachmat Gobel, capres Jokowi pasti sudah memikirkan dengan matang soal program tol laut.

“Saya kira pemikiran tol laut sudah melalui evaluasi, masukan dari si A, si B, si C. Dari situ dipelajari kenapa biaya logistik mahal dan muncullah suatu ide itu. Ide ini pasti juga masukan dari tim ahlinya bahwa tol laut yang paling realistis,” ujar dia kepada Liputan6.com di Jakarta, seperti dikutip Rabu (18/6/2014).

Kata Rachmat, realistis ditunjukkan karena tol laut tak perlu membangun jalan seperti JSS. “Dari pada bangun jalan dulu, karena laut kan lebih cepat. Nggak perlu matok-matok nggak boleh jalan atau apa,” sambungnya.

Dia memperkirakan tol laut mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak, termasuk menekan inflasi. “Kalau harga (barang) lebih murah bisa menekan inflasi, produktivitas dan efisiensi naik,” lanjutnya.

Di samping itu, dia bilang, program tersebut juga diyakini dapat mengurangi ongkos logistik. Selama ini, biaya logistik menjadi tekanan para pengusaha sehingga produk lokal tak mampu bersaing dengan barang impor.

“Pasti akan besar (penurunan biayanya). Makanya pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan sebagainya,” harap Rachmat. (Fik/Nrm)

(Nurmayanti)

- See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/2064843/tol-laut-jokowi-lebih-realistis-ketimbang-jembatan-selat-sunda#sthash.5BMCXDVZ.dpuf

Dari Mana Sumber Dana Tol Laut Jokowi-JK?

  •  Ekonomi
  •  6
  •  17 Jun 2014 17:19

Jokowi. (Johan Tallo/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan pembuatan tol laut untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia. Lalu dari mana dana untuk membangun infrastruktur tersebut?Tim Ahli Ekonomi Jokowi Jk Wijayanto Samirin mengatakan, pembangunan tol laut akan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), anggaran untuk infrastruktur yang hanya 10 persen dari APBN pertahun akan ditingkatkan karena anggaran untuk infrastruktur tersebut sangat kecil.

“Selama ini anggaran pembangunan infrastruktur hanya 10 persen. Itupun ada dana yang tidak terserap 5 persen ini harus ditekankan,” kata  Wijayanto di Media Center Jokowi JK, kawasan Menteng Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Ia menambahkan, meski anggaran untuk infrastruktur akan ditingkatkan, hal tersebut tidak akan memangkas anggaran proyek lain. Pasalnya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan meningkatkan sumber pemasukan negara melalui pajak.

“Tidak mengorbankan APBN lain tapi meningkatkan APBN, salah satunya pajak,” tuturnya.

Meski meningincar tambahan pemasukan dari pajak, dia menjamin Jokowi-JK tidak akan menaikan tingkat pajak, karena  saat ini pajak Indonesia sudah termasuk tinggi, bahkan tertinggi ke dua setelah Vietnam, namun pendapatan dari sektor pajak masih rendah.

Karena itu, pasangan tersebut akan meminimalisir kebocoran pajak, sehingga pendapatan dari sektor pajak akan meningkat meski tidak ada kenaikan pemungutan pajak.

“Karena problem pajak di Indonesia bukan tingkat pajaknya,  kebocoran itu dikurangi,” ungkapnya.

Selain itu, untuk meningkatkan pendanaan sektor infrastruktur, akan didorong perusahaan Swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

Mendorong peran pemerintah daerah dan membangun bank infrastruktur untuk memberikan pinjaman pada pemerintah Swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memerlukan pendanaan pembanguan infrastruktur.

“Kemudian akan membuat bank infrasturktur sehingga swasta pemda akan mendapat pelayanan, karena pembiayaan infrastruktur mahal jangka panjang terkadang financingnya tidak tersedia,” pungkasnya. (Pew/Nrm)

(Nurmayanti)

- See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/2064571/dari-mana-sumber-dana-tol-laut-jokowi-jk#sthash.9LSa2AgP.dpuf

Pengusaha Sebut Tol Laut Sama dengan Pendulum Nusantara

  •  Ekonomi
  •  4
  •  18 Jun 2014 11:25
Liputan6.com, Jakarta - Wacana proyek tol laut yang dikemukakan Calon Presiden (Capres) Joko Widodo dinilai tidak menjamin mampu menurunkan disparitas harga yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Wakil Ketua Umum INSA Asmari Herry mengatakan konsep tol laut sebenarnya sama dengan konsep dari proyek Pendulum Nusantara yang hanya menjadi bagian dari keseluruhan mata rantai dari sisi logistik.

Dengan adanya proyek ini, dinilai tidak serta merta akan menurunkan disparitas harga yang terjadi di Indonesia.

“Konsep tol laut tidak menyelesaikan masalah dalam hal menurunkan harga barang selama tidak dibenahi seluruh sistem supply change-nya, terutama akses dan sistem distribusi di daerah tujuan. Satu program itu tidak cukup. Harga itu tidak ditentukan oleh satu hal saja,” ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta seperti ditulis Rabu (18/6/2014).

Asmari menyatakan, konsep tol tersebut akan efektif menurunkan biaya logistik jika semua komponen dari mata rantai logistik dibenahi, mulai dari angkutan laut, pelabuhan, akses jalan, sistem distribusi dan moda angkutan yang dipakai.

“Kalau tidak ada infrastrukturnya, barang-barang itu akan nyangkut di pelabuhan. Itu tugas pemerintah,” katanya.

Selain itu menurut Asmari, sebenarnya tidak perlu ada proyek tol laut. Pemerintah cukup menjalankan sistem logistik nasional (Sislognas) yang telah disusun secara konsisten.

“Tidak perlu bikin konsep baru. Itu (Sislognas) bagus. Kalau diimplementasikan secara disiplin, disparitas harga akan menurun karena didalamnya akan dibuat sentra-senta industri pada jalur di wilayah timur,” tandas dia. (Dny/Nrm)

(Nurmayanti)

- See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/2064901/pengusaha-sebut-tol-laut-sama-dengan-pendulum-nusantara#sthash.1CVsmskR.dpuf

JSS Butuh Ongkos Besar, Pengusaha Pilih Pakai Angkutan Laut Saja

  •  Ekonomi
  •  1
  •  18 Jun 2014 09:13

(Dok. Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia (Indonesian National Shipowners Association/INSA), Carmelita Hartoto mengimbau kepada pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur laut. Bukan hanya dengan merencanakan Jembatan Selat Sunda (JSS).

“Kalau pembangunan JSS mahal, jangan dong. Pakai transportasi laut saja, kita kan negara maritim,” tegas dia saat berbincang denganLiputan6.com di Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Seperti diketahui, pembangunan JSS diperkirakan menelan investasi cukup besar hingga mencapai ratusan triliun rupiah. Namun ground breaking mega proyek itu terus mundur dari rencana awal pada tahun lalu.

“Karena JSS perlu studi dulu. Kalau studinya bagus, ya lihat nanti,” tambah Carmelita.

Diberitakan sebelumnya, Tim Ahli Ekonomi Jokowi Jk Wijayanto Samirin mengatakan, program tol laut yang dicanangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla diklaim lebih efektif ketimbang proyek JSS.

Dia menyebutkan, mengukur anggaran pembangunan JSS hampir sebesar Rp 180 triliun, hampir sama dengan membangun infrastruktur tol laut. “Daripada Rp 180 triliun untuk bangun JSS, hampir sama dengan tol laut,” kata kata Wijayanto. (Fik/Nrm)

(Nurmayanti)

Pemerintah Enggan Biayai Pembangunan Jalan Tol Laut

  •  Ekonomi
  •  0
  •  18 Jun 2014 15:30

Rencana pembangunan jalan tol atas laut yang digagas oleh perusahaan-perusahaan BUMN terus didorong agar segera direalisasikan.

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai salah satu cara untuk menurunkan disparitas harga yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satu calon presiden, Joko Widodo, mewacanakan proyek tol laut yang akan menghubungan wilayah Sumatera hingga Papua.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, hingga saat ini memang belum ada wacana soal tol laut tersebut di kalangan pemerintah, namun jika proyek tersebut harus dilaksanakan maka dilakukan dengan skema proyek dengan prakarsa atau unsolicited.

“Tol laut sampai saat ini belum ada dalam rencana pemerintah. Jadi kalau harus ada, maka harus unsolicited,” ujar Dedy di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Menurut Dedy, proyek unsolicited ini seperti proyek yang usulannya berasal dari pihak swasta dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. “Itu seperti tol Serangan-Tanjung Benoa, idenya dari BUMN dan dijalankan sendiri. Jadi jangan minta bantuan pemerintah. Jadi VGF (viability gap fund) tidak ada,” tandas dia.

Sebelumnya tim ahli ekonomi Jokowi JK Wijayanto Samirin menyatakan bahwa proyek pembangunan tol laut ini bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang anggaran infrastruktur yang hanya 10% dari APBN pertahun akan ditingkatkan karena alokasi anggaran tersebut dianggap terlalu kecil. (Dny/Ahm)

(Agustina Melani)

- See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/2065058/pemerintah-enggan-biayai-pembangunan-jalan-tol-laut#sthash.hgT4LV37.dpuf

 

17
Jun
14

PARRINDO : Catatan Impor Pangan Jan – Nov 2013

LOGO PARRINDO

 

http://www.gatra.com/fokus-berita/54833-beberapa-komoditas-pangan-yang-diimpor-indonesia-januari-november-2013.html

Beberapa Komoditas Pangan yang Diimpor Indonesia (Januari-November 2013)

 

Created on Monday, 16 June 2014 12:00

Jakarta, GATRAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Januari hingga November 2013, pemerintah Indonesia mengimpor lebih dari 17 milyar kilogram bahan pokok senilai US$ 8,6 milyar atau setara Rp 104,9 trilyun. Ironisnya, sebagian bahan pangan yang diimpor Indonesia justru bisa dihasilkan di negeri sendiri, seperti kentang, teh, cengkih, jagung, hingga beras.

Berikut beberapa komoditas pangan yang diimpor Januari hingga November 2013 berdasar data  Badan Pusat Statistik (BPS):

Beras 

Nilai impor: US$ 226,4 juta Volume impor: 432,8 juta kilogram (kg)

Negara eksportir: Vietnam, Thailand, India, Pakistan, Myanmar, dan lainnya

Jagung 

Nilai impor: US$ 822,35 juta Volume impor: 2,8 milyar kg

Negara eksportir: India, Brasil, Argentina, Thailand, Paraguay, dan lainnya

Kedelai 

Nilai impor: US$ 1 milyar Volume impor: 1,62 milyar kg

Negara eksportir: Amerika Serikat, Argentina, Malaysia, Paraguay, Uruguay, dan lainnya

Gula pasir 

Nilai impor: US$ 44,4 juta Volume impor: 75,8 juta kg

Negara eksportir: Thailand, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, dan lainnya

Gula Tebu 

Nilai impor: US$ 1,5 milyar Volume impor: 3,01 milyar kg

Negara eksportir: Thailand, Brasil, Australia, El Salvador, Afrika Selatan, dan lainnya

Daging Sapi 

Nilai impor: US$ 185,8 juta Volume impor: 41,5 juta kg

Negara eksportir: Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Singapura

Sapi 

Nilai impor: US$ 271,2 juta Volume impor: 104,4 juta kg

 Negara eksportir: Australia

Garam 

Nilai impor: US$ 85,6 juta Volume impor: 1,85 milyar kg

Negara eksportir: Australia, India, Selandia Baru, Jerman, Denmark, dan lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik

16
Jun
14

PusKesMas : 23 Khasiat Binahong Asal Korea

23 Khasiat Tanaman Binahong serta Resep Ampuhnya

 Binahong berasal dari Bahasa Korea. Masyarakat Cina sudah lama memanfaatkan tanaman binahong sebagai tanaman herbal.


Kapan masuk ke Indonesia, belum jelas diketahui. Tapi saat ini banyak warga yang mulai menanam binahong ini sebagai tanaman hias maupun sebagai tanaman obat.

Kandungan khasiat yang terdapat pada binahong:

  • Antioksidan.
  • Asam Arkobat.
  • Total fenol.
  • Protein tinggi.
  • dan sebagainya.

 

Nama Latin tanaman binahong adalah Anredera Cordifolia. Tanaman ini mudah tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi. Tumbuh baik pada kondisi setengah teduh atau teduh. Jadi tidak perlu tekena sinar matahari berlebihan.

Mengingat tanaman binahong tumbuhnya merambat, tentu saja kita harus menyiapkan rambatannya. Sarana rambatan (ajir) bisa bermacam-macam mulai dari lurus tegak hingga dibuat bertali-tali.
Dewasa ini mulai banyak yang menanam, disamping sebagai tanaman obat, juga tanaman hias daun. Bisa ditanam di dalam pot, halaman pekarangan atau pun di kebun.

 

23 Khasiat Tanaman Binahong untuk Menyembuhkan Penyakit

1. Obat Luka.
Bahan:
Daun binahong beberapa lembar.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci, diremas-remas hingga menjadi lembut dan berlendir.

Cara menggunakan:
Tempelkan pada bagian luka, setelah itu tunggu sebentar, maka lukanya akan menjadi kering.

2. Obat Ambeien.
Bahan:
Daun Binahong sebanyak 16 lembar, air 3 gelas.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 2 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

3. Obat Batuk.
Bahan:
Daun binahong 10 lembar.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tersisa 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

4. Obat borok aku yang menahun.
Bahan:
Daun binahong 12 lembar, 3 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 2 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

5. Obat darah rendah.
Bahan:
Daun binahong 8 lembar, 2 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

6. Obat disentri.
Bahan:
Daun binahong 10 lembar, 2 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

7. Obat Gatal-gatal, eksim kulit.
Bahan:
Daun binahong 10-15 lembar. 3 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahon dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 2 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

8. Obat Gegar Otak.
Bahan:
Daun binahong 10 lembar, 2 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus hingga mendidih dan tinggal 2 gelas.

Cara pemakaian:
Diminum 1 kali sehari.

9. Obat Gusi berdarah.
Bahan:
Daun binahong 4 lembar, air 2 gelas.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

10. Obat Hidung Mimisan.
Bahan:
Daun binahong 4 lembar, air 2 gelas.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus hingga mendidih sampai tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

11. Obat Jerawat.
Bahan:
Daun binahong 8 lembar, air 2 gelas.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus hingga mendidih sampai tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

12. Untuk melancarkan haid.
Bahan:
Daun binahong 3 lembar, 2 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus hingga mendidih sampai tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

13. Obat Kencing manis.
Bahan:
Daun binahong 11 lembar, air 3 gelas.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 2 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

14. Obat Kurang Nafsu makan.
Bahan:
Daun binahong 5 lembar, air 2 gelas.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

15. Obat Lemah Syahwat.
Bahan:
Daun binahong 3-10 lembar, air 2 gelas.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

16. Untuk menjaga stamina tubuh.
Bahan:
Daun binahong 1 lembar, 2 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

17. Obat sakit paru-paru.
Bahan:
Daun binahong 10 lembar, 2 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

18. Obat Patah Tulang.
Bahan:
Daun binahong 10-20 lembar, air 3 gelas.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 2 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

19. Obat Radang Ginjal.
Bahan:
Daun binahong 7 lembar, air 2 gelas.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

20. Obat sehabis bersalin.
Bahan:
Daun binahong 7 lembar, 2 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

21. Sehabis Operasi.
Bahan:
Daun binahong 20 lembar, 3 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 2 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

22. Obat Sesak Nafas.
Bahan:
Daun binahong 7 lembar, 2 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

23. Obat Usus Bengkak.
Bahan:
Daun binahong 3 lembar, 2 gelas air.

Cara membuat:
Daun binahong dicuci lalu direbus sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.

Cara menggunakan:
Diminum 1 kali sehari.

Itulah resep-resep ampuh dari daun binahong. Begitu banyak khasiatnya, tak ada salahnya menanam tanaman binahong ini di pekarangn rumah, siapa tahu suatu saat kita membutuhkannya. Formasi daun per lembar yang dipakai sangatlah penting, selain buat keamanan juga kemanjuran obat.

Jadi simpan baik-baik resep di atas biar tinggal buka saja saat akan menggunakan daun binahong untuk obat sakit.

10 Ciri-Ciri Tanaman Binahong yang Asli

Sumber:
Sajiku.

16
Jun
14

Pemilu : PARRINDO Setuju PerPPU PilPres 2014

LOGO PARRINDO
PARRINDO setuju PerPPU PilPres segera terbit sehingga DPRRI dapat segera bersidang paripurna untuk menyetujuinya demi PilPres yang legitimate penuh dengan termasuk pertimbangkan perkuatan kedudukan hukum PilPres per Putusan MKRI tanggal 23 Januari 2014, berkaitan dengan pendapat pakar hukum Tatanegara Yusril Ihza Mahendra yaitu Presiden Perlu Terbitkan Perppu Pilpres
(Senin, 16 Juni 2014), sebagai berikut :Untuk mengatasi kevakuman (kekosongan) hukum karena Undang-undang Dasar (UUD) 45 dan Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tidak mengatur Pemilihan Presiden 2014, ahli hukum tatanegara, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar Presiden segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang.“Untuk mengatasi kevakuman hukum tersebut, langkah yg paling tepat adalah Presiden menerbitkan Perppu. Perppu mempunyai landasan hukum yang kuat di dalam UUD’45 dan dapat menciptakan norma hukum untuk mengatasi situasi yang genting dan memaksa,” demikian ujarnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (16/6).Yusril Ihza Mahendra tidak sependapat kalau kevakuman hukum diatasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara merevisi peraturan untuk menetapkan syarat pemenang Pilpres. Penentuan siapa pemenang haruslah diatur oleh konstitusi atau undang-undang, bukan diatur oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

“Lagi pula, Undang-undang  Pilpres tidak memberikan kewenangan atributif kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut norma Pasal 159 ayat 1 dan 2 dari UU Pilpres. Terlalu jauh jika KPU ingin mengatur sendiri masalah tersebut, meski dengan cara mengundang pakar dan timses kedua pasangan,” tegasnya.

Ia berpendapat, norma terkait Pilpres adalah problema konstitusi yang melibatkan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan pasangan calon semata.

“Rakyat berhak atas Presiden yang tepilih adalah Presiden yang sah dan konstitusional, bukan Presiden yang nantiknya kontroversial dari segi hukum dan konstitusi. Kalau pasangan Presiden dan Wapres dinyatakan terpilih oleh KPU tapi diperdebatkan konstitusionalitasnya, repotlah kita semua sebagai bangsa,” jelasnya.

Menurutnya, Presiden dapat berkonsultasi dengan DPR, partai politik, pasangan calon dan pakar dalam menyiapkan Perppu agar masalah hukum Pilpres ini dapat diatasi.

“Ada baiknya jika Presiden SBY segera berinisiatif. Posisi beliau kini bagus karena tidak mencalonkan diri lagi. Partainyapun tidak punya calon. Dengan demikian, Presiden SBY dapat bertindak sebagai negarawan mengatasi masalah hukum tekait Pilpres kali ini,” ujarnya. (Web Warouw, www.bergelora.com)

Jakarta, 16 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Penasehat www.KoranJatim.com
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Hukum

JAKARTA- Ahli tata negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa telah terjadi kevakuman (kekosongan) hukum bagaimana melaksanakan pilpres dengan hanya 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Coba kita simak dengan hati-hati norma pasal 6A ayat 3, 4 dan 5 Undang-undang Dasar (UUD 1945)! Nampak sekali norma pasal 6A ayat 3 dan 4 itu multi tafsir. Sementara ayat 5 mengatakan tatacara pelaksanaan pilpres lebih lanjut diatur dalam undang-undang,” ujarnya dari Manila kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (15/6).

Dalam  Pasal 6A ayat (3) disebutkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pada Pasal 6A ayat (4) disebutkan dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Yusril Ihza Mahendra kemudian menyoroti pengaturan pemilihan presiden, di dalam Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan Pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945.

“Nah, ternyata norma pasal 159 ayat 1 dan 2 UU No. 42/2008, tidak mengatur apa-apa tentang tata cara pilpres kalau pasangan hanya ada 2,” tegasnya.

Di dalam UU No. 42/2008, Pasal 159 ayat (1) disebutkan, Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Di dalam UU No. 42/2008, Pasal 159 ayat (2) disebutkan, dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa, tidak memberikan pengaturan apa-apa berarti ada kevakuman hukum bagaimana melaksanakan pilpres jika hanya 2 pasangan. Ternyata baik Pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945 maupun Pasal 159 ayat 1 dan 2 UU No. 42/2008 tentang Pilpres tidak mengatur tatacara melaksanakan pilpres jika hanya 2 pasangan.

“Jika ada kevakuman hukum seperti itu uji materil seperti apa yang bisa diajukan ke MK? Atau, norma Pasal 159 ayat 1 dan 2 UU No. 42/2008 mau dijui dengan norma Pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945? Atau MK mau menafsirkan langsung norma Pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945? MK sendiri telah menolak permohonan saya untuk menafsirkan Pasal 6A ayat 2. MK bilang, mereka tidak berwenang menafsirkan konstitusi,” tegasnya. 

MK Juga menurutnya tidak bisa bikin norma Konstitusi yang baru untuk melengkapi norma pasal 6A UUD’45, karena itu kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Atau MK mau ciptakan norma baru utk melengkapi norma pasal 159 ayat 1 dan 2 UU Pilpres? Aha, itu kewenangan DPR dan Presiden!,” ujarnya menggoda.

Ia mengingatkan, kalau MK menciptakan norma konstitusi atau norma UU yang baru terkait Pilpres, maka bisa timbul sengketa kewenangan antara MK dengan MPR, DPR dan Presiden.

“Kalau MPR, DPR dan Presiden bersengketa kewenangan dengan MK, maka yang memutus adalah MK. Ha..ha.., ini lelucon konstitusi di negara RI. Maka negara kitapun makin amburadul saja. Ayo kita tunggu sumbangan pemikian Pak Prabowo dan Pak Jokowi atasi masalah ini,” Tantang Yusril Ihza Mahendra. (Web Warouw)

16
Jun
14

PARRINDO : Ditunggu Tafsir CaPres tentang Dikuasai Negara Pasal 33 UUD45 ?

LOGO PARRINDO

Ditunggu Tafsir Capres tentang Dikuasai Negara Pasal 33 UUD45 ?

 

Minggu, 15 Juni 2014 – 12:43 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Ditunggu Tafsir CaPres tentang Dikuasai Negara Pasal 33 UUD45 ?

Bab XIV Kesejahteraan Sosial Konstitusi 1959, khususnya Pasal 33 (2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai Negara. Tafsir “dikuasai Negara” ini sebenarnya boleh dimaknai “dikelola oleh Pemerintahan” untuk dan atas nama Negara demi kepentingan bangsa dan rakyat sebagai pemilik sumber2 daya alam.

Dikelola pemerintahan berarti seharusnya selain dibawah pengaturan trias politika yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif juga dalam prakteknya patut dibawah pengaturan lembaga “tertinggi” negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama bagi pengaturan konsesional sumber2 daya alam strategik seperti Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Air, Tanah dan Udara, dan lain sebagainya.

Bilamana Kesejahteraan Sosial itu menjadi ujung daripada kerja Presidensiil maka seyogjanya para CaPres bersedia berikan pencerahan publik ikhwal “dikuasai Negara” ini, mengingat Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga adalah ujung daripada ideologi negara bangsa yakni Pancasila.

Jakarta Selatan, 15 Juni 2014

Pandji R Hadinoto (PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia)

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Senin, 16 Juni 2014 06:14 WIB
Debat Prabowo dan Jokowi Patut Diapresiasi
Senin, 16 Juni 2014 04:53 WIB
Gus Dur, Pers dan Obor Rakyat
Minggu, 15 Juni 2014 20:56 WIB
Prabowo: Investasi Asing Jangan Bunuh Rakyat
Minggu, 15 Juni 2014 19:05 WIB
Ayah Andi Arief Dukung Prabowo
Minggu, 15 Juni 2014 18:39 WIB
Blusukan Jokowi Sudah Basi
Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11825.00 11795.00
SGD 9458.85 9428.85
EUR 16043.11 15943.11
AUD 11140.22 11060.22
Prakiraan Cuaca

33°C

  • Jakarta
  • Partly Cloudy
  • N 4.83 km/h
Isu Nasionalisasi MiGas sebagaimana rilis Gerakan Nasionalisasi MiGas 13Jun14 yang strategik berkedudukan ketahanan nasional adalah layak ditanggapi oleh Bapak Dr Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja menerima amanah sebagai Profesor di bidang Ketahanan Nasional dari Universitas Pertahanan RI. Demikian pula tanggapan dari kedua pasangan kandidat PilPres 2014 dinantikan, utamanya saat Debat CaPres CaWaPres yang akan datang, agar publik pemilih dapat lebih tercerahkan terhadap politik penegakan konstitusi Pancasila 1945 masing2 pasangan.
Jakarta Selatan, 13 Juni 2014
PARINDO – Parlemen Rakyat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, DeklaratorRujukan : Rilis GNM, 13 Juni 2014.GNM Sanggah Jero Wacik Bedakan Nasionalisme dengan NasionalisasiMenurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam situs Kementerian ESDM, Kamis (12/6/2014), dinyatakan keputusan Blok Mahakam tidak harus di nasionalisasi. Saat ini ada beberapa masukan antara nasionalisasi dan nasionalisme. Menurut Jero, nasionalisasi berbeda dengan nasionalisme karena nasionalisme adalah pemikiran untuk memberikan keuntungan pada negara. Sehingga nasionalisasi dan nasionalisme itu beda.Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) sanggah pernyataan Jero soal beda nasionalisasi dan nasionalisme. Dalam keterangannya kepada pers (13/6/2014), Komandan GNM yang Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat, menolak tegas adanya perbedaan makna antara nasionalisasi dan nasionalisme yang dilontarkan Menteri ESDM.

Memang benar jika ada perbedaan definisi menurut Wikipedia, ungkap Binsar Effendi. “Definisi nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sementara definisi nasionalisasi adalah suatu proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya menjadi pegawai negeri. Ini barangkali yang oleh Menteri ESDM dianggap sebagai pembeda, karena niat Jero sejatinya ingin perusahaan nasional dihitung juga dengan menguntungkan negara”.

Menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966, justifikasi Jero sebenarnya bermindset neoliberalsime. “Menteri ESDM jelas tidak menghayati makna yang terkandung dari amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Disitu jelas, kekayaan alam seperti migas dikuasai oleh negara. Pada realitanya saat ini perusahaan asing menguasai 70 persen pertambangan migas di Indonesia, sedangkan Pertamina sebagai BUMN migas kita hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara 13 persen lainnya, adalah share perusahaan swasta nasional”.

Berikutnya kata Binsar Effendi, “Migas yang dikuasai oleh negara itu kemudian diamanatkan oleh konstitusi negara wajib untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktanya, jumlah penduduk miskin tahun 2014 malah meningkat menjadi 28,55 juta jiwa, dan jumlah pengangguran tahun 2014diprediksikan masih 7,24 juta orang. Jika asas pembiaran dilakukan terus oleh pemerintah, maka nasionalisme aparatur negara di pemerintahan memang ‘nol besar’ atau patut dipertanyakan”.

Pasal 7 ayat (1) UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007, betul menyebutkan pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. “Tapi apa basis materinya, apakah bersumber konstitusi negara atau sumber lain? Ini kan perlu diperdebatkan secara serius, bukan malah dibiarkan aturan UU Penanaman Modal itu menabrak amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945”, tandasnya.

Menurut Koordinator Eksekutif GNM yang Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) menyatakan bahwa desakan untuk menasionalisasikan perusahaan migas asing di Indonesia pun datang dari berbagai kalangan. “Terlebih lagi pada periode 2012-2017 ada sekitar 10 kontrak Blok Migas yang habis masa kontraknya. Ke­mudian un­tuk periode 2017-2022 ada se­kitar 8-9 kontrak, dan perio­de 2022-2030 sekitar 10 kontrak. Maka memperjuangkan nasionalisasi menjadi suatu keniscayaan”.

Sementara memang ada sejumlah pengamat yang cenderung bermadzhab neolib menyatakan bahwa memberikan kontrak perpanjangan blok migas yang mau habis masa kontraknya kepada perusahaan nasional atau BUMN seperti Pertamina, dinilai dapat mengganggu iklim investasi. Sebab, tidak semua perusahaan nasional memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola industri migas. Bahkan sejumlah pakar migas pun menambahkan, memberi semua kontrak karya migas kepada perusahaan dalam negeri itu hanyalah nasionalisme buta. “Ini jelas melecehkan kemampuan bangsanya sendiri, dan membiarkan kita menjadi bangsa kacung”, tegas Muslim Arbi.

Padahal dari penilaian GNM, aksi nasionalisasi sejatinya adalah implementasi dari jiwa nasionalisme. “Tanpa dijiwai rasa nasionalisme, memang aksi nasionalisasi tidak akan bisa terwujud. Tanpa rasa nasionalisme, maka amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak akan pernah tercapai. Aksi nasionalisasi bisa dilakukan dengan cara renegosiasi atau perundingan kembali atau perjanjian ulang yang intinya migas dikuasai negara, yang hasilnya harus konkret dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tandas Muslim Arbi.

Untuk perpanjangan Blok Mahakam, pemerintah selalu beralasan masih melakukan evaluasi lebih lanjut. PT Total E&P asal Prancis dan Inpex Corporation asal Jepang telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967 untuk 30 tahun. Ketika kontrak pertama berakhir pada 1997, kedua perusahaan tersebut mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017. Sepanjang dua periode kontrak, Pertamina tidak pernah dilibatkan. Apalagi dalam kunjungan ke Jakarta pada 2 Agustus 2013, Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius juga menanyakan mengenai perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada Menteri ESDM Jero Wacik.

“Maka ditangan Presiden SBY yang pernah marah atas bergulirnya isu nasionalisasi aset negara, dan Menteri ESDM yang mengaku dirinya telah mendapat desakan dari berbagai pihak tapi ia enggan mengambil keputusan untuk tahun ini, karena tahun ini bertepatan dengan pemilihan presiden. Menjadi sangat tidak mungkin permintaan Pertamina untuk kelola sekaligus menjadi operator Blok Mahakam dikabulkan. Padahal Menteri BUMN Dahlan Iskan pada 23 Mei lalu pernah mengatakan, Pertamina telah mengajukan surat, dan menyatakan bahwa Pertamina mampu mengelola blok tersebut dari segi manajemen dan pendanaan. Dahlan juga berharap jangan sampai pemerintah tidak memutuskan kemudian jadi beban pemerintah baru. Kecuali enggak sempat, ini kan masih ada kesempatan dan rakyat menuntutnya”, kata Muskim Arbi geram.

Menurut Komandan GNM Binsar Effendi, memang jika Pertamina kelola Blok Mahakam, maka akan terjadi banyak fitnah dalam pengambilalihannya. Hal ini lantaran beberapa kalangan masih menilai Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam. “Padahal keberhasilan Pertamina saat kelola Blok West Madura Offshore (WMO) sudah membuktikan bahwa Pertamina bisa. Begitu WMO diambilalih dan dipegang Pertamina, belum dua tahun WMO mengalami kemajuan besar. Ini memberi keyakinan kepada kita semua, bahwa semuanya bisa dilakukan. Oleh karena itu, GNM meminta agar tidak ada yang mengganggu dalam proses pengambilalihan tersebut,” katanya.

Pihak Pertamina sendiri menilai cadangan migas di Blok Mahakam, masih memiliki potensi sangat besar. Atas dasar inilah, Pertamina ngotot ingin mengambil alih blok tersebut yang sudah dikuasai Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun. Pernyataan Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen pada 15 Mei lalu, sekaligus membantah beberapa pihak yang menyatakan cadangan migas di sana tinggal sedikit. Husen pun menambahkan, dengan perkembangan teknologi yang saat ini dipercayai dapat membuat produksi gas di Blok Mahakam tidak akan menurun. Dirinya pun mencontohkan Blok Cepu yang saat itu hanya dibor sekira 600 meter, namun dengan perkembangan teknologi, Pertamina bisa juga mengebor 4.000 meter kedalamannya.

Masak iya Blok Mahakam yang dipegang 50 tahun oleh asing tidak bisa dikembalikan juga, padahal yang diminta Pertamina adalah bekasnya, tapi anehnya susah sekali. Binsar Effendi malah menegaskan, “Jika Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina akan menjadi kesempatan besar, karena di semua negara, kebutuhan akan energi nasionalnya itu sangat mengandalkan BUMNnya seperti Malaysia yang mengandalkan Petronas. Oleh sebab itu, Pertamina harus punya privillage, karena hasilnya akan 100 persen untuk negara ini”.

Menurut Binsar Effendi, “Keseriusan Pertamina sebenarnya sudah ditunjukkan dengan telah mengirimkan surat pengajuan ke pemerintah sebanyak tiga kali sejak 2008, yang menyatakan kesiapan mengelola Blok Mahakam. Tapi keputusan yang ada di tangan pemerintah, anehnya tidak juga mengabulkan Pertamina sebagai instansi di bawahnya. Meski demikian pihak Pertamina akan terus melayangkan surat, dan apabila belum ada jawaban dari pemerintah dipastikan kirim surat lagi. Ini sangat ironis”, tandasnya.

Di gedung DPR pada 5 Desember 2013, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan pernah mengatakan, jika Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya pada 2017 diserahkan ke Pertamina, maka akan menunjukan kekuatan Pertamina dalam mengelola blok offshore karena selama ini hanya memegang on shore. Bahkan Karen menambahkan, jika Pertamina diamanatkan mengoperasikan blok yang terletak di Kalimantan Timur tersebut, maka Pertamina akan naik tingkat dan bisa mengelola blok besar lainnya.

“Ini kan pernyataan yang mesti di dukung, bukan malah membuat Presiden SBY harus meradang terhadap isu nasionalisasi aset. Dari sini saja menjadi jelas, ada kepentingan Presiden SBY membela investasi asing ketimbang kepentingan untuk kemajuan Pertamina yang sahamnya milik pemerintah sendiri” pungkas Binsar Effendi.

Terima kasih.
Kahumas GNM, Yasri Pasha.
Kontak person 081212229578 (Teddy).

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

 

 




Blog Stats

  • 2,096,130 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers