Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



19
Mar
14

Kepemimpinan : Anatomi Presiden RI 1-7

Erwin Djali

ANATOMI PRESIDEN RI 1-7

Oleh: Christianto Wibisono
Hari Senin 1 April saya menyampaikan kajian Institute Kepresidenan Indonesia (IKI) berthema ANATOMI PRESIDEN RI 1-7 kepada Presiden Yudhoyono.  Kajian ini mempelajari profil dan anatomi kebijakan presiden RI sejak Proklamator Bung Hatta sampai incumbent Presiden Yudhoyono.  Dilakukan swot analysia, kekuatan dan kelemahan,kelebihan dan kekurangan, kinerja positif dan blunder fatal yang mengakibatkan jatuh bangunnya  para presiden secara obyektif.  Masyarakat  sekarang memerlukan “recruitment  agency atau headhunter” mencari capres 7 yang terbaik untuk memimpin  nation state Indonesia yang akan memasuki  usia 70 ditahun 2015  pasar regional ASEAN terbuka
Executive Road Map Presiden ke-7 memberikan bekal kepada capres belajar menghindari kesalahan pendahulu dan melanjutkan keberhasilan mereka. Para capres itu bisa menyimak betapa semua presiden sebetulnya nyaris bisa memperoleh Hadiah Nobel tapi menyia nyiakan karena menjalankan kebijakan yang menganulir kinerja positifnya.  Seandainya  Bung Karno tidak terpaksa melakukan konfrontasi dengan Malaysia maka ia layak dapat Nobel karena memperoleh kembali Irian Barat secara damai dengan Belanda. Justru konfrontasi  Malaysia yang dipakai untuk mempersatukan TNI danPKI, berakhir dengan perang saudara TNI vs PKI yang berakibat Bung Karno lengser. SBY (sendiri maupun berdua JK) layak dapat Nobel Perdamaian karena  perdamaian Helsinki dengan GAM. Tapi tiga minggu sebelum pengumuman, Tibo di eksekusi meskipun ada surat protes dari Uni Eropa. Seminggu menjelang pengumuman Polycarpus dibebaskan dari tuntutan kasus Munir. Maka hadiah Nobel melayang ke Mohamad Junus dari Grameen Bank Bangladesh.
Hukum besi ekonom berlaku tidak peduli ideology atau latar belakang presiden yang berkuasa. Rakyat Indonesia sudah sering “dirampok daya belinya” dengan tindakan moneter mulai dari gunting uang, sanering, devaluasi dan krismon 1998. Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara dibawah  Perdana Menteri Mohamad Hatta dari kabinet RIS menggunting uang tahun 1950. Presiden Sukarno hanya kepala negara.  Kemudian  Bung Karno menjadi PM Kabinet presidensial menurut UUD 1945 dan Ir Djuanda, tehnokrat tidak berpartai jadi Menkeu didampingi Menteri Muda Notohamiprojo, tokoh  AJB Bumiputera 1912. Agustus 1959 uang  kertas Rp.1000 dan Rp. 500 diturunkan nilainya jadi 10% hanya Rp. 100 dan Rp.50 sedang simpanan bank diatas Rp.25.000 dibekukan diganti obligasi jangka panjang.
Ketiga kalinya Bung Karno mengumpulkan kabinet di Cipanas dan 13 Desember 1965 mengganti Rp.1000 uang lama dengan Rp.1 uang baru serta menaikkan bensin. Menkeu waktu itu adalah Sumarno, ayahanda Rini Suwandi (menperindag era Megawati)  dan Gubernur Bank Sentralnya Yusuf Muda Dalam yang akan diadili karena korupsi. Sanering itu memicu demo  Tritura yang digerakkan Soeharto dan Sarwo Edhie 10 Januari dan Bung Karno terkena keris empu Gandring Supersemar 11 Maret 1966 akan ditikamkan kepada dirinya oleh Soeharto.
Soeharto melakukan 4 kali devaluasi oleh  Prof Ali Wardhana (Mafia Berkeley) 1971 dan 1978 serta  ekonom Rotterdam Radius Prawiro 1983 dan1986.Setelah itu malu dan kapok setiap kali pidato mengatakan tidak akan ada devaluasi ternyata tetap saja devaluasi. Ketika Maret 1988 Sumarlin menggantikan Radius, Soeharto wanti wanti boleh jungkir balik asal jangan devaluasi. Maka tahun 1990 Sumarlin melakukan Gebrakan politik uang ketat suku bunga overnight triple digit untuk tidak  devaluasi. Sumarlin harus menggebrak karena Perang Teluk mengganggu ekonomi dunia. Karena  kurs mata uang tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun termasuk oleh Jepang, AS maupun RRT.   Semua menceminkan kekuatan riil.
Ketika krismon Juli 1997 mulai merebak dari Thailand saya menelpon Gubernur Bank Indonesia dari Portland AS. Saya katakan bahwa ,jika kita memakai perhitungan linear sejarah devaluasi kita maka kurs Rp.2.250 Juli 1997 itu sudah overvalued dan harus disesuaikan apalagi jika ekonomi kita memang secara riil tidak sekuat kurs yang “artificial “itu. Maka saya langsung mengusulkan “Mas devaluasi rupiah saja jadi 5.000 per 1 US$ itu kan sudah menyerah 100%. Ketika mengusulkan itu saya didukung oleh data PDBI dan fakta pengaruh speculator kaliber Soros yang pada 1992 mengalahkan Bank of England dan poundsterling Inggris secara mengejutkan.  Resep itu baru akan dipakai akhir Februari 1998 dengan memanggil Steve Hanke, Tapi sudah sangat terlambat dan batal karena IMF mengancam  akan cabut bantuan bila Soeharto memaksakan CBS kurs rupiah jadi 5.000 Tapi sejarah dan Tuhan kadang kadang memang tidak bisa dipengaruhi oleh bisikan pakar karena Soeharto memang harus lengser akibat krismon.
Pendulum kebijakan Presiden juga sangat ekstrem dari liberal ke etatisme dan balik ke neolib semuanya secara sembarangan serampangan dan sentimental. Tahun 1957 kita menyita perusahaan Belanda yang harus dikembalikan tahun 1967. Tahun 1985 Presiden Soeharto meng”outsource” BeaCukai ke perusahaan multinasional SGS dari Swiss . Ini adalah embahnya liberalisme. Tapi Soeharto merasa dia adalah Sultan Agung yang memperalat VOC.Otonomi Daerah diberikan kepada  Bupati Walikota. Ini juga embahnya federalisme yang di AS dan Jerman saja tidak terjadi,  otonomi hanya ditingkat satu (gubenur negara bagian) bukan ditingkat dua (county). Politik luar negeri lebih runyam lagi. Gratisan anti komunis malah korban jutaan jiwa perang saudara TNI vs PKI.  Solider dengan Arab melarang Israel ikut Asian Games IV 1962 di Jakarta.  Tapi terisolasi diskors dari Olimpiade Tokyo sedang negara Arab malah lenggang kangkung tetap bertanding di Tokyo 1964 (tentu saja bersama Israel).
Salah satu peluang  penting yang hilang ialah ketika Soeharto sebagai Ketua Gerakan Non Blok berpeluang menjadi jurudamai Israel Palestina. Karena PM Yitzak Rabin sowan ke Cendana dan pada Sidang Umum PBB. Seandainya Soeharto mendamaikan maka RI  akan dapat hadiah Nobel karena mendahului  Perdamaian Oslo.
Selasa 3 April saya bertolak ke AS untuk memantau Sidang Bank Dunia/IMF serta kenekadan KPK memeriksa Sri Mulyani didepan hidung ICSID. Pemegang saham bank Century Rafat tentu siap memakai interogasi KPK itu sebagai tambahan dalih penguatan gugatan mereka. Agar Pemerintah RI dihukum memberi ganti rugi kepada dirinya yang mengklaim telah dilanggar HAMnya dengan penyitaan banknya. Apakah elite Indonesia DPR BPK KPK sadarbahwa bila Sri Mulyani diinterogasi didepan hidung ICSID, hal itu tidak membekali Rafat dan Warraq dengan amunisi untuk memojokkan dan melemahkan pemerintah RI serta memperkuat tuntutan ganti rugi kepada pemerintah RI. Suatu bunuh diri elite Indonesia yang berperang Bharata Yudha, ditengah gugatan warga asing di  dua mahkamah ICSID dan OKI.
Saptu 6 April Presiden mengumumkan niat membuka konvensi capres  Partai Demokrat untuk menemukan capres terbaik . Saya bersyukur idee headhunter IKI ber-resonansi dan masyarakat dapat mengajukan capres 7 yang terbaik sesuai dengan tantangan yang dihadapi Presiden ke-7 RI.
Mengantisipasi pemilihan free for all capres 7, IKI menyiapkan kriteria tantangan yang dihadapi oleh capres 7.
Tujuh misi relevan yang  mereka harus kuasai dan memahami Geo filosofi,Geopolitik, Geoekonomi, Geoetika, Geotech serta berjiwa besar untuk berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu bangsa Indonesia melalui Rekonsiliasi Nasional dan menerapkan asas Meritokrasi putra putri terbaik ditempat terrepat the right men in the right places. Diringkaskan menjadi Sebuah Septagon yang sebetulnya merupakan pengejawantahan nilai nilai Pancasila serta kiat praktis metode mengoptimalkan dan mengkapitalisasikan modal sosial nasional kita yang  selama ini tidak terkelola secara optimal. Karena factor penyakit budaya politik  Ken Arok yang hanya memungkinkan Machiavelisme sebagai pemegang kuasa serta mengabaikan mereka yang berkenegarawanan tapi tidak cukup tega untuk menjadi Ken Arok.
Itulah Pancasila in action, yang relevan dan valid untuk abad XXI
__._,_.___
res : Betul tak kata “harus” dari militer nan kaya, tetapi selama ini kenyataan membuktikan adanya “harus” kaya atau didukung oleh yang ada modal dan etnik serta agama tertentu.

Tak Ada Kata “Harus“ dalam Pemilu

14 March 2014 Victor Silaen* OPINI dibaca: 334

Indonesia membutuhkan presiden yang bersikap tegas.

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan gabungan gereja-gereja pada pertengahan Februari lalu di Jakarta, seorang rohaniwan terkemuka mengatakan, sesuatu terkait pemilihan presiden (pilpres) yang secara implisit mengarahkan umat untuk memilih (bakal) calon presiden (capres) tertentu. “Capres harus berlatar belakang militer. Negara kacau-balau pasca-Soeharto,” ujarnya tegas.

Indonesia membutuhkan presiden yang bersikap tegas. Menurutnya, presiden yang dimiliki Indonesia dari unsur sipil tidak berhasil sejak Reformasi bergulir. Ia melanjutkan, capres harus sudah kaya. Itu agar ketika berkuasa tidak mencari kekayaan untuk memperkaya diri. “Koruptor itu karena belum cukup makan dan minum,” ucapnya.

 

Bagaimana kita harus menyikapinya? Seandainya rohaniwan itu hanya mengimbau, mungkin bisa memakluminya. Boleh jadi, ia memang mengidolakan sosok militer. Tapi, karena dia bilang “harus”, kita patut bertanya, mengapa harus dan siapa yang mengharuskan? Kalau bukan militer, lantas kenapa?

Sang rohaniwan mungkin lupa, negara ini sudah dipimpin silih berganti oleh militer dan sipil. Soekarno, presiden pertama, berlatar belakang sipil. Tapi, tegasnya tak tanggung-tanggung. Terhadap Malaysia, ia pernah bilang “ganyang”.

Terhadap Amerika Serikat, ia pernah berseru, “Go to hell with your aid”. Kalau berpidato, ia sangat berapi-api dengan suara menggelegar dan gerak tubuh yang dinamis. Gagalkah Soekarno? Jawabannya sangat relatif. Tapi yang jelas, kekuasaannya justru digerogoti sedikit demi sedikit oleh orang-orang militer, termasuk Soeharto.

Waktu itu sebenarnya Soekarno belum diberhentikan secara sah sebagai presiden. Namun, Soeharto sudah naik ke tampuk pemimpin tertinggi di negara ini. Jadi, dimulailah periode kepemimpinan ala militer.

Hampir semua bidang kehidupan dikomando dan dikelola dengan management by fear (yang menebar ketakutan), mengedepankan kekuatan militer. Stabilitas menjadi obsesi demi lancarnya pembangunan.

Berhasilkah jenderal bintang empat itu memimpin Indonesia? Ini juga sangat relatif. Secara fisik, memang, pembangunan berjalan di sana sini. Indonesia maju pesat, menjadi kekuatan baru dunia di bidang ekonomi dan industri. Indonesia bahkan pernah dipuji sebagai “Macan Asia” dan negara yang mampu berswasembada pangan pada pertengahan 90-an.

Namun, Soeharto sangat otoriter. Demokrasi di eranya berjalan semu karena kebebasan berpendapat dibungkam. Sampai-sampai sejumlah pers diberedel. Lawan-lawan politiknya banyak yang dipenjarakan tanpa peradilan yang terbuka.

Tanpa bermaksud membongkar kembali pelbagai kebobrokan pada masa silam yang kelam itu, kelak kita tahu pelbagai kemajuan yang berhasil dicapainya sesungguhnya keropos di sana sini. Korupsi ada di mana-mana, tapi berpusat di Istana dan kekuatan-kekuatan yang mendukungnya (Golkar, ABRI, dan birokrasi). Utang luar negeri pun begitu besar.

Soeharto, sebelum wafatnya, diduga kuat oleh PBB dan Bank Dunia telah menggelapkan uang US$ 15-35 miliar selama berkuasa (1967-1998).

Bahkan menurut laporan yang diberi nama “Inisiatif untuk Mengembalikan Aset yang Dicuri” (The Stolen Asset Recovery Initiative/StAR Initiative), yang dimaksudkan memberi “gigi” kepada pasal-pasal pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), traktat PBB untuk memerangi korupsi global yang berlaku efektif sejak Desember 2005, Soeharto adalah mantan pemimpin politik terkorup di dunia. Atas dasar itu, masihkah kita dapat membanggakan the smiling general itu?

Soeharto turun, Habibie naik. Ia mirip Soekarno, sama-sama berlatar belakang sipil. Benih-benih demokrasi sejati mulai disemainya. Tapi, ia tak mampu bertahan lama karena selalu diidentikkan dengan patronnya, Soeharto.

Melalui pemilu yang dipercepat, tampillah Gus Dur, sosok pemimpin sipil yang sangat pro pluralisme. Departemen Penerangan yang menjadi momok bagi kalangan pers di era Orde Baru dibubarkannya. Kebebasan pers bergulir deras sejak itu. Sayang, masanya tak lama. Gus Dur digantikan Megawati Soekarnoputri yang juga dari kalangan sipil.

Masuk ke pemilu berikutnya, Megawati kalah oleh seorang jenderal bintang empat bernama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penampilannya enak dilihat dan tutur katanya amat santun. Tapi, kita sudah mengalami hampir 10 tahun dipimpinnya.

Puaskah rakyat? Fakta bicara, umumnya rakyat menilai SBY sebagai pemimpin pencitraan yang gamang dan peragu, tak berani mengambil risiko dan tak pula mampu bersikap tegas, bahkan ketika ditantang oleh seorang pemimpin ormas anarkis.

Rumah ibadah umat minoritas, baik itu Kristen, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, dan lainnya, sudah banyak yang diancam dan ditutup paksa selama ia memerintah negara ini. Tapi, apa yang sudah diperbuatnya demi mencegah peristiwa serupa terulang kembali?

Nyaris tak ada, kecuali berorasi indah di hari-hari raya keagamaan. Bahkan setelah berjanji turun tangan langsung demi menyelesaikan masalah GKI Yasmin di Bogor pada 2011, dengan cepatnya SBY ingkar dengan alasan sepele, terhalang UU Otonomi Daerah yang membuatnya tak mungkin mengintervensi Wali Kota Bogor.

Jadi, masihkah kita menganggap militer itu “lebih” dari sipil sehingga dari kalangan merekalah presiden 2014-2019 “harus” datang? Coba kita periksa data tentang bakal capres Indonesia ke depan yang berasal dari militer. Ada Wiranto, Prabowo, dan Pramono Edhie Wibowo. Pertanyaannya, bersihkah mereka secara hukum dan hak asasi manusia (HAM)?

Terkabar hingga kini, ada sejumlah jenderal dari Indonesia yang masih ditolak masuk ke Amerika Serikat (AS), yakni Jenderal (Purn) Wiranto, Letjen (Purn) Prabowo Subianto, Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, Letjen (Purn) Sutiyoso, Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, dan Mayjen (Purn) Zacky Anwar Makarim, Pihak yang masih diragukan adalah Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo.

Terhadap hal itu, kita mau bilang apa? Bisakah kita menutup mata dan menyepelekan sikap AS ataukah harus terus-menerus mengimbau agar seandainya salah satu di antara para jenderal itu jadi presiden tak usah pergi ke AS? Mustahil. Itu sebab Indonesia selalu membutuhkan AS.

Jadi, haruskah presiden mendatang dari militer? Tidak. Lihatlah Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta dari kalangan sipil yang sangat tegas dan berani.

Lihatlah juga Jokowi, sang gubernur yang ketegasannya tak perlu diragukan, meski suaranya kerap datar. Apakah mereka pernah melakukan praktik korupsi, baik sekarang maupun dulu? Tidak. Sebaliknya, mereka justru dikenal sebagai dua pemimpin yang antikorupsi.

Mengaitkannya dengan ucapan sang rohaniwan di atas, koruptor itu karena belum cukup kaya, ini pun tak benar. Justru kebanyakan koruptor adalah orang-orang yang sudah kaya dan ingin lebih kaya lagi, alias rakus.

Secara tegas kita harus menolak pendapat itu, bahwa pemimpin mendatang “harus” dari militer dan kaya. Dalam pemilu tak ada kata ”harus”.

Sebaliknya, yang ada adalah kebebasan memilih orang-orang yang disukai dan sebaliknya, tak memilih orang-orang yang tidak disukai. Bahkan tak ikut memberikan suara alias golput merupakan hak, yang artinya merupakan kebebasan yang boleh dinikmati, meski sikap itu tidak ideal. Bukankah atas dasar itu pemilu di negara ini diibaratkan sebagai ”pesta demokrasi”?

*Penulis adalah dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
19
Mar
14

Politik : Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

images

WACANA

PELUANG KUDETA KONSTITUSIONAL PEMILU 2014

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Beredar sebuah analisis di media sosial Facebook, dimana tergambar sebuah ‘Wacana’ yang cukup perlu mendapat perhatian kta semua sebagai Bangsa Indonesia, dimana kita sedang menjalankan agenda Demokrasi lima tahunan Pemilu yang memiliki peluang ‘Dianggap’ tidak Konstitusional oleh tulisan yang beredar di media sosial ini. berikut petikan tulisan tersebut :

Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Akibat inkonstitusional Pemilu 2014, sangat mungkin pihak terkait, baik para pendukung status quo maupun yang kalah, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat para pemenang. Dalam kondisi demikian ini, dapat dipastikan akan terjadi dua kubu yang saling klaim kemenangan dan kebenaran.

Dua kubu ini berada pada jumlah, wilayah, dan kekuatan politik yang hampir seimbang. Maka yang akan terjadi adalah keadaan chaos, yakni sebuah kondisi yang mengarah ke pemberontakan bersenjata. Chaos bisa terjadi karena alamiah atau bisa pula rekayasa oleh pihak yang mau mengambil atau mendapat keuntungan oleh kondisi ini.

Dalam kondisi chaos inilah, apalagi kalau sudah menjurus ke arah pemberontakan bersenjata, posisi TNI menjadi sangat penting. Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Sudah sangat jelas positioning TNI. Pertama, TNI akan dan harus berpihak kepada pihak yang mendukung pelaksanaan UUD45. Kedua, TNI harus tunduk kepada hukum, sehingga ia harus menjaga keutuhan bangsa. Bila keutuhan bangsa Indonesia terancam oleh chaos, TNI wajib melaksanakan Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, seperti yang tertulis pada pasal 7 ayat 2 titik 2 Undang-Undang No. 34/2004.

Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos berada di tangan TNI.

Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana para perwira TNI yang bertugas di Timor-Timur dituduh sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran sehingga menyebabkan perang saudara setelah jajak pendapat. Apalagi saat ini sangat jelas perintah undang-undang kepada TNI agar menegakkan kedaulatan negara yang berdasarkan UUD 1945 serta menjaga keutuhan bangsa. Dan, yang tidak kalah penting, setiap anggota TNI akan dikutuk Tuhan apabila tidak melaksanakan sumpahnya.

Memang, dalam UU TNI Pasal 17 ayat (1) disebutkan, “(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.” Juga dalam Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan tentang operasi militer untuk perang maupun selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pertanyaan besarnya, bagaimana TNI harus tunduk ketika posisi presiden maupun DPR dianggap tidak berdasarkan UUD 1945? Dengan demikian, sangatlah jelas keputusan MK— yang membenarkan penggunaan undang-undang yang bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Pemilu 2014—akan mengakibatkan chaos, baik terjadi secara alamiah maupun memang dengan sengaja direkayasa oleh pihakpihak yang diuntungkan.

Bila chaos terjadi, terbuka peluang TNI melakukan “kudeta” konstitusional atau kudeta yang diperintah oleh undang-undang.

Nah, supaya hal ini tidak terjadi, pelaksanaan pemilu serentak harus dilaksanakan pada Pemilu 2014 ini. Karena itulah yang konstitusional. Lebih baik tertunda daripada tidak legitimated. (WH/Bib)

Sumber : Facebook

15
Mar
14

Kenegarawanan : Petisi Daulat Rakyat Indonesia

Berita Terkini
Kamis, 13-03-2014 04:32

Petisi Daulat Rakyat Indonesia


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Surat Pembaca:
Petisi Daulat Rakyat Indonesia

Mencermati situasi kondisi perkembangan politik hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2014 tentang Undang Undang No.42/2008 maka kini tiba saatnya digebyar Gerakan Revolusi Konstitusi (GEREK) yang adalah diyakinii tepat sekali dilaksanakan berdasarkan pada relasi bahwa UUD2002 (Risalah Paripurna MPRRI Non Lembaran Negara) jo UUD1959 (Lembaran Negara Reupblik Indonesia No 75/1959) jo UUD1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahun II No.7/1946).

Semoga dengan dikondisikan oleh GEREK ini antara lain dapat kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia lebih terdorong sesegera mungkin membentuk Adendum Undang Undang No.42/2008 tentang Pemilu 2014 Serentak, guna penegakan kepastian hukum kenegaraan yang berkerakyatan.

Jakarta, 13 Maret 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH
Presidium Koalisi Penyelamatan Indonesia

Editor : zafira

Berita Terkini
Minggu, 22-12-2013 07:28

Daulat Rakyat, Bukan Daulat Modal Asing

Abdi Tri Laksono

Agus Jabo Priyono

Agus Jabo Priyono

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono, Minggu (22/12), menyerukan agar penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan dulat modal asing. Ia pun meminta  agar Reforma Agraria harus segera dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia prihatin dengan nasib ratusan warga Suku Anak Dalam 113, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, yang sudah 10 hari mengungsi di kantor Komnas Ham dan Pendopo Gubernur Jambi, setelah diusir disertai tindakan kekerasan oleh PT Asiatic Persada (Malaysia) dengan menggunakan Preman, aparat Kepolisian, Brimob dan TNI.

Padahal, ungkap Agus, Kanwil BPN Jambi sudah mengeluarkan rekomendasi tertanggal 24 Oktober 2013 Nomor 1073/18-15/X/2013 perihal Peninjauan Ulang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Asiatic. Gubernur Jambi juga sudah mengeluarkan surat rekomendasi tertanggal 25 Oktober 2013 Nomor S-525.26/3260/SETDA.EKBANG-4.2/X/2013 Perihal Peninjauan Ulang Sertifikat HGU PT. Asiatic.

“Sungguh ironi sekali, perampasan tanah, kekerasan, pelecehan, terhadap Petani Indonesia di atas tanah airnya sendiri oleh modal asing terus terjadi, padahal Presiden SBY pada tanggal 31 Januari 2007 berjanji akan melaksanakan Reforma Agraria Plus!” seru ketua umum PRD.

Bahkan, ungkap dia, Mantan Jaksa Agung Hendarman Supanji setelah dilantik menjadi Kepala BPN pada 14 Juni 2012, berjanji akan melaksanakan Reforma Agraria sesuai dengan UUPA Nomor 05 tahun 1960 dan menyelesaikan konflik Agraria.

“Menurut BPN 0,2 % penduduk menguasai 56 % aset tanah air. Dan 95 % dari 26 juta keluarga Petani hanya memiliki tanah 0,3 hektar. Izin pengelolaan hutan 150 juta hektar hanya 11 % yang berizin sesuai peruntukannya, 133,5 juta hektar dikuasai pemodal tanpa izin. Kekayaan kita yang dibawa keluar negeri tiap tahun 20000 trilyun,” bebernya.

Diungkapkan pula, Data KPA tahun 2013 ada 369 konflik agraria, luasan 1.281.660,09 hektar, melibatkan 139.874 keluarga petani. “Itulah akibat dari konsep Pembangunan yang hanya memberikan ruang kepada modal asing, meninggalkan filosofi Pancasila, Pasal 33 UUD Proklamasi 1945 dan Cita-Cita Nasional Bangsa Indonesia,” tandasnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

15
Mar
14

Ekonomi : Jokowi Capres, IHSG Melejit Naik

Berita Terkini
Sabtu, 15-03-2014 12:53

Jokowi Capres, IHSG Lampaui Titik Poin Tertinggi


.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Aktivis Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan (SIPerubahan), Berly Martawardaya menyebut respon positif pasar modal terhadap pencapresan Jokowi telah membawa harapan baru bagi masa depan perekonomian nasional.

“Tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak ke level 4.878,6 atau naik 152,4 poin dibandingakan sehari sebelumnya pada level 4.726,1. Peningkatan tersebut menunjukkan sambutan positif pasar terhadap pencapresan Jokowi,” ujar Berly, Sabtu (14/3/2014).

Kata Berly yang juga pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, fenomena ini merupakan titik tertinggi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di 2014 dan Jokowi-lah faktor pendongkraknya. Sinyal positif pasar modal dan dunia bisnis menyambut pencalonan Jokowi adalah fakta yang tak terhindarkan.

“Terbukti, sektor keuangan pun menunjukkan sentimen positif serupa. Nilai rupiah langsung menguat dan terus menunjukkan tren menguat terhadap US Dollar sejak pengumuman PDI-P Jumat (13/3) sore,” tegasnya.

Mengacu pada sentiment positif pasar modal dan keuangan, Berly menyarankan agar PDIP dan tim ekonomi Jokowi agar menindaklanjuti hal tersebut secara positif. “Kepercayaan pasar sangat positif. Untuk itu, Jokowi perlu segera menjabarkan platform ekonominya agar tren ini terus stabil,” lanjutnya.

Pandangan serupa diungkapkan Airlangga Pribadi, juru bicara SIPerubahan. Menurut pengajar Universitas Airlangga Surabaya ini, dukungan publik terhadap Jokowi semakin kuat, terbukti sinyal ekonomi nasional menguat. “Di sinilah kami aktivis SIPerubahan akan mengajak komponen masyarakat sipil untuk menegaskan sikapnya memilih Jokowi sebagai presiden untuk perubahan yang lebih baik,” ujar Airlangga.

Dia menambahkan, dimandatkannya Jokowi sebagai Capres Indonesia 2014 menunjukkan publik melihat kinerja jokowi sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Karakter inilah yang diinginkan publik untuk menjadi pemimpin RI.

Deklarasi Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan (SIPerubahan) mendukung Jokowi sebagai capres 2014 telah mendorong keputusan politik signifikan. Sehari setelah Deklarasi SIPerubahan (13 Maret 2014), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya secara resmi memandatkan Jokowi sebagai Capres dari PDIP.

SIPerubahan merupakan forum komunikasi pemimpin muda dari Aceh sampai Papua sebelumnya berkumpul dalam gelaran Silaturahmi Nasional II (12-13 Maret 2014) untuk menyatukan persepsi akan sosok yang layak didukung dalam Pilpres mendatang. SIPerubahan terdiri atas akademisi muda, pemimpin komunitas kreatif dan komunitas sosial serta aktivis berkumpul setelah menjaring aspirasi dari berbagai komunitas dan kelompok yang diwakili. SIPerubahan kemudian mengkaji sejumlah figur potensial untuk diusung. Setelah melalui momen diskusi panjang yang diwarnai debat kritis, SIPerubahan sampai pada kesimpulan bahwa Jokowi pemimpin yang paling amanah dan sesuai kehendak rakyat. (sri)

Editor : zafira

12
Mar
14

Ekonomi : UU Perdagangan Langgar Konstitusi

Pelanggaran Konstitusi Dalam UU Perdagangan

Oleh: Indonesia for Global Justice & IKAPPI
Pengantar
Pengesahan Undang-undang Perdagangan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah pada dasarnya tidak mengubah wajah kolonialisme dari undang-undang perdagangan terdahulu. Hal ini karena pasal-pasal yang diatur dalam UU Perdagangan yang baru merupakan pengadopsian dari ketentuan perjanjian perdagangan internasional, yakni WTO. Ketentuan WTO merupakan suatu bentuk aturan neo-kolonialisme yang mendorong liberalisasi perdagangan sehingga mengakibatkan hilangnya kedaulatan Negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya akibat komitmen yang diikatkannya. Oleh karena itu, UU perdagangan berpotensi melanggar Konstitusi. Berikut merupakan analisis IGJ mengenai pelanggaran UU Perdagangan terhadap Konstitusi:
NO
PELANGGARAN KONSTITUSI
PASAL DALAM UU PERDAGANGAN
PENJELASAN
1. UU Perdagangan telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi pelaku usaha kecil (petani, nelayan, dan UMKM).

  • Prinsip non-diskriminasi yang diterapkan dalam UU perdagangan terhadap seluruh pelaku usaha telah merugikan petani, nelayan, dan UMKM ketika harus berhadap-hadapan secara langsung dengan pelaku usaha yang lebih besar. Perbedaan yang sangat besar diantara mereka mengakibatkan petani, nelayan, dan UMKM tidak akan mampu bersaing secara setara dalam medan perdagangan bebas yang berjalan hari ini. Hal ini akan berdampak terhadap kesejahteraan serta kelangsungan atas usaha yang menjadi penghidupan petani, nelayan, dan UMKM.
  • Oleh karena itu, Negara seharusnya memberikan perlindungan bagi petani, nelayan, dan UMKM secara eksklusif dengan perlakuan khusus terhadap mereka. Dan hal ini telah dilindungi dalam Konstitusi.
Pasal 28 H ayat (2) Konstitusi: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 2 huruf c: kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas – adil dan sehat.

Penjelasannya: Yang dimaksud dengan asas adil dan sehat adalah adanyakesetaraan kesempatandan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang bersama.
Dalam penjelasannya disebutkan mengenai makna adil dan sehat ini adalah perwujudan dari kesetaraan kepada setiap pelaku usaha. Hal ini kemudian dapat mendiskriminasi pelaku usaha kecil yang secara kemampuan tidak akan bisa bersaing secara setara dengan pelaku usaha lainnya yang lebih besar.
Pasal 14 ayat (1):Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Sarana Perdagangan, tentang frasa kesetaraan terhadap pasar rakyat. Hal ini sama saja mensejajarkan pasar rakyat dengan pasar-pasar modern yang secara nyata telah menghancurkan keberadaan pasar rakyat.
Pasal 20 ayat (1): Penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasawajib didukung tenaga teknis yang kompetensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan tenaga teknis yang kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan jasa tertentu diwajibkanmemiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdagangan jasa. yang menyebutkan penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten. Maksudnya adalah wajib memiliki sertifikasi. Lalu bagaimana dengan usaha jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dengan keahlian yang didapat dari pengalaman otodidak?
Pasal 57 ayat (1): Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

  1. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  2. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
Pasal 57 ayat (2): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
Standarisasi. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang akan kesulitan memenuhi SNI. Mengingat dukungan yang diberikan pemerintah sangat minim. Hal ini akan semakin mendiskriminasikan pelaku usaha rakyat ketika tidak mampu berhadapan dengan pelaku usaha besar yang diperlakukan sama.
Pasal 113: Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar. Ketentuan Pidana, tentang barang yang diperdagangkan tidak memenuhi SNI. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI.
2. UU Perdagangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kelompok rakyat ekonomi rentan sehingga menghilangkan tanggung jawab Negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melindungi hak-hak dasar kelompok masyarakat rentan yang dirugikan dari praktik perdagangan bebas.

  • Praktek perdagangan bebas yang merugikan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan UMKM, semakin dilanggengkan dengan keberadaan UU Perdagangan. Bahkan aturan perlindungan kepentingan nasional terhadap ancaman perdagangan bebas seakan sengaja dibuat mengambang dan tidak mengikat kuat secara hukum. Sehingga menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.
  • Hal ini akibat pengikatan komitmen terhadap berbagai perjanjian perdagangan internasional yang tidak dapat dilanggar sehingga menghilangkan kedaulatan pemerintah dalam menetapkan isi dari regulasi nasional yang mampu melindungi kepentingan nasional secara tegas, kuat, dan mengikat. Inilah yang akhirnya menyebabkan hilangnya tanggung jawab Negara dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana amanat dari konstitusi.
Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 I ayat (1):Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.
Pasal 13 ayat (2) huruf a: Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

  1. Pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat.
Dalam Pasal ini tidak melibatkan pedagangan pasar tradisional dalam rencana pembangunan/revitalisasi pasar rakyat. Hal ini telah menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi pedagangan tradisional dimana selama ini hak-haknya hilang setelah revitalisasi pasar rakyat dilakukan oleh Pemerintah.Tidak adanya partisipasi pedagang tradisional dalam rencana revitalisasi pasar telah menghilangkan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum dimana pedagang tradisional berhak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya.
Pasal 14 ayat (3):Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Pengaturan zonasi mengenai keberadaan pasar modern selama ini tidak memberikan dampak positif, bahkan pembangunan pasar modern semakin banyak. Hal ini membuktikan pengaturan ke dalam Kepmen ataupun Perpres tidak akan cukup kuat mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga pengaturan zonasi ke dalam peraturan presiden telah menimbulkan hilangnya jaminan kepastian hukum bagi pedagang tradisional.
Pasal 25 ayat (3): barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.Penjelasan: yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi factor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud denganbarang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
Pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Suatu hal yang strategis bagi kesejahteraan rakyat Hanya ditetapkan melalui peraturan presiden yang secara hirarki lebih rendah dari PP. Hal ini mengakibatkan hilangnya jaminan kepastian hukum masyarakat dalam upaya melindungi kepentingan nasional.
Pasal 26 ayat (3): Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistic, serta pengelolaan ekspor dan impor. Ayat (3): pentingnya suatu tindakan penjaminan pasokan dan stabilisasi harga hanya ditetapkan dengan Kepmen. Sehingga jaminan kepastian hukum bagi masyarakat tidak ada.
Pasal 35 ayat (2): Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Larangan dan Pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa. Ayat 2 hanya ditetapkan dengan Perpres. Secara hirarki lebih rendah dari PP. Hal ini menyebabkan hilangnya kepastian hukum masyarakat dalam mendapatkan perlindungan dari praktik perdagangan bebas demi kepentingan nasional. Seharusnya pelarangan dan pembatasan perdagangan tersebut dijelaskan secara memadai dalam undang-undang dan PP.
Pasal 50 ayat (2): Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untukkepentingan nasional dengan alasan:

  1. Untuk melindungi keamanan nasionalatau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat.
b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan/atau Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor. UU ini tidak menjelaskan secara memadai terkait alasan kepentingan naisonal untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum. Sehingga kepastian hukum dalam hal ini menjadi abu-abu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani, nelayan, dan UMKM akibat dampak buruk praktik perdagangan bebas belum terakomodir dalam aturan tersebut.
Pasal 54 ayat (1): Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

  1. Untuk melindungi kepentingan nasional atau kepentingan umum, dan/atau
b. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
Pasal 54 ayat (3): Pemerintah dapat membatasi impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  1. Untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
Untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.
tidak ada penjelasan yang memadai dalam konteks melindungi kepentingan nasional sehingga jaminan kepastian hukum dari pasal ini tidak ada.
Pasal 57 ayat (2): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.Pasal 57 ayat (4): Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

c/ Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional.
Ketentuan ini tidak dibarengi dengan ketentuan yang dapat memberikan fleksibilitas waktu bagi pelaku usaha kecil untuk memenuhi kewajibannya (masa transisi). Sehingga hal ini menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil.
Pasal 66: Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui system elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada dasarnya ketentuan ini telah diatur tersendiri melalui UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Benturan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pasal 83: Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2)dapat berkonsultasidengan DPR. Kerjasama Perdagangan Internasional. Dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum dimana sifat dari konsultasi sangat tidak mengikat. Seharusnya konteksnya adalah memberikan persetujuan dalam perundingan.
Pasal 84 ayat (1): Setiap perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada DPR paling lama 90 hari kerjasetelah penandatanganan perjanjian.Pasal 84 ayat (7): Peraturan presiden mengenai pengesahan perjanjian perdagangan internasional sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukankepada DPR. Penyampaian perjanjian perdagangan internasional setelah penandatanganan perjanjian oleh Pemerintah semakin tidak memberikan jaminan kepastian hukum, dimana kontrol dari DPR menjadi tidak relevan mengingat kemudian ada ketentuan yang secara tersendiri pemerintah dapat mengesahkan melalui Perpres sehingga kewenangannya menjadi amat luas.Pada ayat 7, pengesahan perjanjian perdagangan internasional melalui perpres sifatnya hanya pemberitahuan kepada DPR.
Pasal 85 ayat (2): Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan peraturan presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional. Sangat tidak memberikan kepastian hukum, khususnya mengenai pengesahan melalui Perpres dimana hanya akan menjadi subyektifitas pemerintah dalam menentukan kepentingan nasional. Seharusnya DPR juga memiliki kewenangan untuk dapat membatalkan pengesahan perjanjian perdagangan internasional yang dibuat dengan Perpres. Dan sifatnya mengikat.
Pasal 113: Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar. Ketentuan Pidana, tentang barang yang diperdagangkan tidak memenuhi SNI. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI.
3. UU Perdagangan telah menghilangkan hak-hak petani, nelayan, dan UMKM untuk mendapatkan perlindungan dan melakukan pembelaan untuk mempertahankan kepentingannya.

  • Dalam hal pengambilan kebijakan perdagangan yang akan berdampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyararakat, Negara tidak melibatkan petani, nelayan, dan UMKM sebagai unsur utama. Terlebih lagi pengadopsian mekanisme perlindungan dan pengamanan perdagangan yang diambil dari perjanjian WTO sama sekali tidak mencerminkan suatu mekanisme yang diperuntukan bagi perlindungan pelaku usaha kecil. Hal ini karena mekanisme WTO diperuntukan bagi perusahaan multinasional yang dirugikan dari kebijakan sebuah Negara yang melakukan proteksi terhadap kepentingan nasionalnya.
  • Oleh karena itu, setiap warga Negara mempunyai hak untuk melakukan pembelaan dan memperjuangkan haknya demi mempertahankan kepentingannya. Hal ini telah dilindungi di dalam Konstitusi.
Pasal 28 C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum.
Pasal 67 ayat (3): Kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

  1. Pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional;
  2. Pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh Negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut;
  3. Pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi Negara lain;
  4. Pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat;
  5. Pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor;
  6. Pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh Negara lain.
Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan. Tidak mengatur tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan bagi pelaku usaha kecil yang terkena dampak dari perdagangan bebas. Karena aturan ini mengadopsi dari WTO sehingga aspek-aspek pembelaannya sangat pro terhadap mekanisme pasar dan industri besar.
Pasal 70 ayat (1): Dalam hal terdapat produk impor dengan harga yang lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan anti-dumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut. tidak menjadikan pelaku usaha kecil sebagai salah satu actor utama dalam perdagangan yang juga mengalami kerugian dari praktek perdagangan bebas.
Pasal 97 ayat (3): Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsure:

  1. Pemerintah
b. Lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan.
  1. Lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan.
d. Lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen.
e. Pelaku usaha atau asosiasi usaha di bidang perdagangan
  1. Akademisi atau pakar di bidang perdagangan.
Komite Perdagangan Nasional. Tidak melibatkan unsur kelompok masyarakat rentan seperti kelompok koperasi petani, nelayan, dan UMKM dalam menetapkan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan.
4. UU Perdagangan telah menghilangkan kedaulatan rakyat untuk dapat mempertahankan penghidupannya.

  • Pembukaan pasar telah mendorong lonjakan impor yang akhirnya menyingkirkan keberadaan produk lokal yang kalah bersaing dengan produk impor. Selain itu, pembukaan pasar tidak lagi mewajibkan pemerintah untuk mengutamakan produksi dalam negeri sebagai satu-satunya sumber dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Pengelolaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan strategis menjadi hilang. Sehingga pilihan impor selalu menjadi jalan keluar.
  • Hal ini kemudian berdampak terhadap pelaku usaha kecil lokal yang semakin tersingkir perannya dan pada akhirnya menghilangkan sumber penghidupannya. Kedaulatan rakyat atas ekonominya menjadi hilang.
Pasal 28A ayat (1): Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 26 ayat (1)Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
  • Ayat (1): Pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Dalam hal ini pasal 26 hanya merujuk pada kondisi tertentu, dimana hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian terhadap perlindungan kesejahteraan masyarakat dalam mempertahankan kehidupannya.
  • Ayat (3): tidak ada jaminan dari Negara untuk memastikan ketersediaan barang pokok dari produksi dalam negeri dan menghentikan ketergantungan terhadap impor.
Pasal 57 ayat (4):Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:c/ Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional.

Pasal 57 ayat (7): Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dikenai sanksi administrative berupa penarikan barang dari distribusi.
Pelaku usaha kecil akan sulit mempertahankan keberlangsungan usahanya yang merupakan sumber penghidupannya ketika tidak mampu memenuhi standarisasi yang ditetapkan akibat tidak adanya waktu yang relevan untuk beradaptasi dengan ketentuan standarisasi, akhirnya hanya akan menjadikan pelaku usaha kecil korban dari pelaksanaan pasal tersebut.
5. UU Perdagangan telah menghilangkan jaminan dan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.Berdasarkan Point 5 diatas, ketika kedaulatan rakyat telah hilang dalam mempertahankan kepentinganya, dalam halini adalah sumber-sumber penghidupan ekonominya, maka hal ini sudah tentu juga telah menghilangkan jaminan perlindungan terhadap hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat.

Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (4) dan ayat (7).
6. UU Perdagangan telah melanggar kedaulatan ekonomi nasional. Bahwa esensi dari pengaturan perdagangan dalam uu ini didasari pada semangat liberalisasi ekonomi, bukan kepada semangat ekonomi kerakyatan yang didasari pada Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 33 ayat (1):Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3): bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 13 ayat (1):Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Frasa ‘peningkatan daya saing’ telah mengarahkan perekonomian nasional dilakukan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan yang menganut persaingan bebas. Pemerintah telah mendorong perekonomian nasional masuk ke dalam jebakan kompetisi bebas. Sehingga daya saing tidak sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjadi unsur utama dalam kedaulatan ekonomi rakyat sebagaimana dilindungi dalam Konstitusi.
baca juga :

UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing – Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-uu-perdagangan-karpet_19.html?m=0

12
Mar
14

Perbankan : Cerita Sri Mulyani Soal Bank Century

FOKUS

Cerita Sri Mulyani Soal Bank Century

Bagai cerita berseri, bank yang kini bernama Bank Mutiara belum tamat.

ddd
Senin, 10 Maret 2014, 22:22 Ita Lismawati F. Malau, Nila Chrisna Yulika
Sri Mulyani dan Boediono saat menjabat masing-masing sebagai Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI.

Sri Mulyani dan Boediono saat menjabat masing-masing sebagai Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI. (antara)

VIVAnews – Bagai cerita bersambung, skandal Bank Century belum menyentuh kata ‘tamat’. Setiap lakon punya cerita versi mereka sendiri-sendiri.

Sukses atau tidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap aktor intelektual dalam skandal ini, tergantung bagaimana penyidik meramu setiap cerita dari para lakon dengan barang bukti yang ada.

Dan, salah satu nama yang punya peran strategis dalam proses penyelamatan Bank Century tahun 2008 itu adalah Sri Mulyani Indrawati.

Meski dia sudah berkantor di Amerika Serikat sejak menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia per 1 Juni 2010, hal itu tidak menghalangi niat KPK memeriksanya tahun 2013. Bagaimana cerita Bank Century ini versi Sri Mulyani?
 
Perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 ini menceritakan bahwa dia mendapat laporan pertama kali soal Bank Century yang sekarat pada 13 November 2008.

Sri Mulyani yang sedang berada di Washington, dikontak Sekretaris Komite Stabillitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede. Intinya, Bank Indonesia minta rapat konsultasi.

“Sebelumnya, sudah ada dengan Menteri Keuangan adinterim Sofyan Djalil,” kata Sri Mulyani dalam dokumen yang diperolehVIVAnews. Kala itu, Sri Mulyani menjabat sebagai menteri keuangan sekaligus Ketua KSSK.

Akhirnya, rapat ini digelar melalui teleconference. Pertama, BI melaporkan tentang kronologi masalah, langkah-langkah yang yang sudah dilakukan BI, prudential ratio, analisis dampak sistemik, dan kesimpulan. 

Dalam teleconference itu, Sri Mulyani sempat mengkritisi kinerja BI dalam menangani Bank Century yang ternyata sudah bermasalah sejak 2004. Laporan keuangan Bank Century tahun 2007, sudah menunjukkan bahwa income bank milik Robert Tantular itu tidak disajikan secara benar. Menurutnya, sudah saatnya BI menindak tegas mereka yang mencoba melakukan hal-hal yang merugikan bank mereka sendiri. 

“Kalau Bank Century sudah masuk dalam pengawasan intensif, mestinya BI sudah mengetahui sejak awal. Sekarang dengan kondisi krisis keuangan global (2008), ini semakin memburuk. Poin saya: BI datang ke saya terkait Bank Century, ada kesulitan likuiditas, pemilik saham sudah membuat pernyataan di atas materai (Asset Management Agreement/AMA). Pernyataan dalam AMA tersebut, tidak meyakinkan sehingga saya mempertanyakan apakah ini cukup. Saya hanya mengatakan, mengapa BI tidak melakukan tindakan tegas sesuai kewenangan BI,” kata Sri Mulyani. 

Sri Mulyani pun sempat kecewa pada data yang disodorkan BI tentang Bank Century dalam sebuah rapat konsultasi, 24 November 2008. Sri Mulyani menilai, BI tidak memberi data yang memuaskan. Dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh VIVAnews, Sri menjelaskan bahwa rapat konsultasi KSSK itu digelar di ruang rapat Menkeu.

Selain Sri Mulyani, sejumlah pejabat BI dan instansi terkait hadir dalam pertemuan itu. Antara lain: Gubernur Bidang kala itu dijabat Boediono, Sekretaris KSSK Raden Pardede, Deputi Gubernur BI, Deputi Gubernur BI bidang Pengawasan Perbankan Siti Chalimah Fadjrijah, Deputi Gubernur bidang Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan Muliaman Hadad, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan sebagainya.

Dalam rapat itu, tambah Sri Mulyani, anggota komisioner Rudjito menyampaikan bahwa rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) Bank Century turun drastis dari minus 2 persen menjadi minus 35,93 persen.

“Menurut Rudjito, hal itu karena melakukan perhitungan penyertaan modal kepada Bank Century. Selanjutnya, dalam rapat itu saya menyampaikan kekecewaan terhadap BI, di mana pada tanggal 20 dan 21 November 2008, BI menyampaikan data bahwa CAR Bank Century minus 3,53 persen dan untuk mencapai CAR 8 persen, bank ini butuh tambahan modal sebesar Rp632 miliar, di mana tadinya SSB (surat-surat berharga) valas yang dijamin AMA masih dianggap lancar oleh BI,” demikian pernyataan Sri Mulyani yang dikutip dari dokumen tersebut.

Dalam rapat itu, masih kata Sri Mulyani, Siti Fadjrijah dan Heru Kristiyana menyampaikan, penurunan drastis CAR Bank Century ke minus 35,93 persen itu dikarenakan adanya penjelasan dari manajemen Bank Century sebelumnya.

“Walaupun surat berharga yang senilai US$60 juta itu jatuh tempo Februari 2009, BI menganggap bahwa gelagat pemegang saham, surat berharga itu memiliki risiko gagal bayar sehingga dikategorikan macet. Dan saya tanggapi, apa bedanya antara disampaikan pada 20 dan 21 November 2008. Toh jatuh temponya juga bulan Februari 2009. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa penjelasan BI belum memuaskan dan meminta otoritas pengawasan bank di BI membuat pernyataan pertanggungjawaban profesional atas keputusan-keputusan penanganan Bank Century, termasuk penjelasan lolosnya sejumlah accrual dari pengawasan intensif,” kata Sri Mulyani.

Dalam pengambilan keputusan apakah Bank Century berdampak sistemik atau tidak, menurut Sri Mulyani, KSSK seharusnya diberi informasi data yang benar. Kalau tidak, kata dia, bagaimana KSSK bisa mengambil keputusan yang benar.

“Jangan-jangan, data yang disampaikan BI kepada KSSK pada rapat tanggal 20-21 November 2008, juga data yang tidak benar. Dan dalam rapat itu, saya meminta BI untuk meningkatkan kemampuan assessment-nya. Jangan sampai penjelasan tentang perbankan nasional yang selama ini dinyatakan sehat oleh BI dengan CAR industri rata-rata 16 persen, kemudian anjlok secara tiba-tiba. Kasus Bank Century menjadi pelajaran bagi KSSK untuk memastikan data dan informasi yang masuk KSSK harus benar-benar reliabel,” kata Sri Mulyani.

FPJP versi Sri Mulyani
Sebelum mendapat dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) atau yang lebih terkenal dengan sebutan bailout sebesar Rp6,7 triliun, Bank Century sebelumnya sudah menerima dana Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dengan nilai total Rp689 miliar.

Sri Mulyani mengaku tidak dilapori BI soal penggelontoran FPJP tersebut, dalam rapat konsultasi tanggal 13 November 2008 atau sehari sebelum penggelontoran FPJP. “FPJP itu domain BI,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, dia juga mengaku tak tahu bahwa BI sampai mengubah peraturan mereka (PBI) agar Bank Century memenuhi syarat menerima FPJP tersebut dan siapa pejabat yang paling bertanggung jawab atas kebijakan itu. “Saya tidak tahu karena BI punya aturan sendiri,” ujarnya.

Berdasarkan PBI nomor 10/26/PBI/2008, sebuah bank bisa menerima FPJP jika memiliki rasio kecukupan modal minimal 8 persen. Sedangkan, Bank Century hanya memiliki CAR sebesar 2,35 persen per 30 September 2008.

Dewan Gubernur BI, kemudian mengubah PBI itu pada 14 November 2008 menjadi nomor 10/30/PBI/2008, di mana salah satunya mengatur bahwa CAR sebuah bank bisa mendapatkan FPJP adalah bank dengan angka CAR positif.

“Pada 13 November 2008, tidak pernah dijelaskan atau pun diinformasikan oleh BI bahwa BI akan memberikan FPJP kepada Bank Century guna mengatasi permasalahan likuiditas bank. Adapun upaya BI terhadap permasalahan Bank Century adalah meminta pemenuhan komitmen para PSP (pemegang saham pengendali) dalam LOC tanggal 15 Oktober 2008,” jelas Sri Mulyani.

Anehnya, ada dua versi kesimpulan rapat konsultasi 13 November itu. Perbedaan dua dokumen itu hanya pada pada poin dua.

Versi pertama menyebutkan kesimpulan poin kedua adalah: BI akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank Century akibat penarikan dana oleh nasabah.

Versi kedua menyebutkan kesimpulan poin kedua: BI akan memberikan FPJP untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank Century akibat penarikan dana oleh nasabah sehingga setiap transaksi harus dapat dilakukan.

Sri Mulyani mengaku hanya mengetahui versi pertama. “Saya hanya mengetahui catatan Sekretaris KSSK atas rapat yang diselenggarakan BI tanggal 13 November 2008, dengan agenda rapat konsultasi mengenai permasalahan PT Bank Century di mana kesimpulannya, diantaranya: BI akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank Century akibat penarikan dana oleh nasabah,” jelas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, kedua dokumen itu sama, kecuali di poin nomor dua. Dia tidak tahu ada dokumen versi kedua. “Saya baru mengetahui pada saat diperlihatkan oleh penyidik (KPK),” kata dia.

Sri Mulyani pun mengaku tidak tahu siapa yang membuat dokumen berkop KSSK itu. “Di dalam rapat itu tidak pernah dibahas dengan saya soal pemberian FPJP kepada Bank Century karena itu sepenuhnya kewenangan BI,” jelasnya.

Meski demikian, tanggal 17 November 2008, Sri Mulyani mengakui menerima laporan mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan BI untuk menangani Century.

“Tetapi, fokus saya kan pada aspek pencegahan, kalau ada bank gagal diserahkan ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Kekhawatiran saya tidak hanya pada Bank Century, tetapi juga pada 16 bank yang lain. Kalau Bank Century rontok, apakah LPS mampu mengatasi. Concern saya lebih pada upaya untuk melakukan pencegahan,” kata Sri Mulyani yang kini  menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dana talangan
Selaku Ketua KSSK, Sri Mulyani akhirnya memutuskan Bank Century sebagai bank berdampak sistemik dalam rapat tanggal 21 November 2008. Meskipun kala itu, sejumlah peserta rapat menentang analisis dampak sistemik yang disampaikan BI yang dinilai tidak terukur.

Dalam dokumen yang diperoleh VIVAnews itu, Sri Mulyani berargumen bahwa fokusnya kala itu adalah sistem perbankan Indonesia dalam posisi rapuh dan tidak ada penjaminan.

“Kami tidak berani gambling untuk mengambil keputusan lainnya, kecuali yang dianggap yakin tidak akan mengancam sistem keuangan, melalui jalur apapun,” kata dia dalam dokumen itu.

Dia mengungkapkan, jalur apapun kala itu bisa mempengaruhi sistem keuangan. “Apakah dari size, likuiditas, atau dari sisi psikologis. Dalam suasana seperti itu, insting saya hanya bagaimana menyelamatkan sistem keuangan,” ujarnya.

Dia juga membantah ada kondisi lain yang mempengaruhi keputusan KSSK tersebut.

Selain itu, dalam memutus Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Sri Mulyani pun mengakui tidak mendapat masukan dari analis hukum, keuangan, pasar keuangan dan ekonomi makro, serta analis informasi.

“Saya cek informasi, ternyata saat itu karena struktur KSSK masih baru dan masih dibahas Menpan. Maka struktur tersebut belum diisi oleh pejabat,” kata Mulyani lagi.

Setelah ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik, Bank Century kemudian diserahkan kepada LPS. Badan inilah yang bertanggung jawab mengucurkan dana PMS sejak 24 November 2008. Dana ini dicairkan dalam enam kali tahapan, dengan nilai total Rp6,7 triliun.

Berikut detail pengucuran:
24 November 2008: LPS mulai mengucurkan PMS tahap I sejumlah Rp2,77 triliun kepada Bank Century. Dana ini dikucurkan bertahap sebanyak enam kali, yakni 24-28 November 2008 dan 1 Desember 2008.

9 Desember 2008: LPS mengucurkan dana talangan tahap II sebesar Rp2,2 triliun. Uang ini digelontorkan 13 kali sejak 9 hingga 30 Desember 2008. Dana ini dikucurkan dengan alasan untuk memenuhi likuiditas.
 
4 Februari 2009: LPS mengucurkan lagi dana talangan tahap III sebesar Rp1,15 triliun untuk menutupi kebutuhan CAR berdasarkan hasil assesment BI, yaitu 8 persen. Dana ini disetor tiga kali, sejak 4 Februari 2009.

24 Juli 2009: LPS mengucurkan dana tahap IV sejumlah Rp630 miliar untuk menutupi kebutuhan CAR Bank Century. Penggelontoran ini dilakukan satu kali.

 

Versi Boediono
Melalui juru bicaranya, mantan Gubernur BI Boediono menyatakan data BI yang disampaikan kepada KSSK adalah data termutakhir. 

“Perlu kita perhatikan, data mengenai kualitas aset perbankan pada saat itu sangat dinamis karena situasi pasar keuangan yang tengah mengalami krisis. Kepada Ibu Sri Mulyani sudah disebutkan bahwa kebutuhan dana dapat berubah,” kata Yopie dalam pesan singkatnya, Senin 10 Maret 2014.

Tak hanya itu, Yopie mengatakan perubahan kebutuhan dana itu juga tidak berpengaruh pada keputusan penyelamatan Bank Century.

“Pak Boediono dan Bu Sri Mulyani sama-sama yakin bahwa Bank Century ditutup akan menimbulkan efek berantai yang dapat meruntuhkan sistem perbankan kita pada akhir 2008 itu. Apalagi, situasi perbankan saat itu bukanlah situasi normal, karena ekonomi dunia sedang dibelit krisis, ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Boediono sendiri pernah menegaskan bahwa tindakan mengucurkan FPJP sebesar Rp689,394 miliar dan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun sebagai tindakan mulia untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis ekonomi.

“Saya telah melakukan tanggung jawab saya waktu itu sebagai Gubernur BI. Saya laksanakan itu dengan segala ketulusan hati untuk menyumbangkan yang terbaik bagi bangsa,” kata Boediono usai diperiksa KPK, 23 November 2013.

“Itu tindakan mulia untuk menangani krisis negara kita. Apabila dalam upaya mulia ini ada pihak-pihak yang menyalahgunakannya, ini sangat menyakiti kami,” katanya lagi. [Baca selengkapnya Peran Boediono di Tengah Kemelut Skandal Bank Century]

 

Baca juga:

Boediono dan Dakwaan Terhadap Budi Mulya dalam Kasus Century

(asp)

12
Mar
14

PusKesMas : Daun Tempuyung Gempur Batu Ginjal

Gempur Batu Ginjal dengan Daun Tempuyung

Secara tradisional, daun tempuyung telah lama digunakan untuk mengatasi batu ginjal, tekanan darah tinggi, kolik, dan bengkak.

(foragingtexas.com/)

Kita tentu pernah mendengar tentang batu ginjal. Gejala awalnya adalah nyeri hebat pada pinggang yang dapat menyebar ke perut bagian bawah. Batu ginjal sendiri adalah partikel padat seperti kerikil yang terdapat di berbagai bagian sistem kemih.

Banyak cara dilakukan untuk mengobati penyakit ini diantaranya bahkan harus melalui operasi. Karenanya tidaklah heran orang berlomba-lomba mencari pengobatan tradisional untuk menghindari kata operasi ini.

Salah satu tanaman yang secara empiris telah lama digunakan untuk mengatasi batu ginjal diantaranya adalah tempuyung.
 
Mengenal Tempuyung

Tempuyung atau dalam bahasa latinnya Sonchus arvensis (L) tingginya sekitar 0,6 – 1,5 meter. Tumbuh secara liar di Jawa terutama di daerah yang sering diguyur hujan dengan daerah 50 – 1.650 meter di bawah permukaan laut. Menyukai daerah terbuka, tetapi bisa subur juga ditempat teduh. Daunnya lebar dengan tepi bergerigi, sering basah dan berambut halus. Berwarna hijau licin dengan sedikit ungu. Di dekat bangkal batang, daun bergerigi itu terpusar membentuk roset dan yang di sebelah atas memeluk batang berselang-seling. Bunga dari tempuyung ini berwarna kuning dengan mahkota daun banyak, berbentuk telur, berupa bunga pita yang letaknya terkumpul seperti buket dan bunga seluruhnya berbentuk silindris.

Pada pemeriksaan secara kimiawi, tanaman ini mengandung minyak-minyak lemak dengan asam stearin, asam palmitat cerylalkohol, gula invert, cholin, asam anggur, mannit linosit dan zat pahit yang identik dengan lactucerol.
Dalam pemakaian secara tradisional, penduduk telah lama menggunakan rebusan dari daun tempuyung ini untuk mengatasi batu ginjal, menurunkan tekanan darah tinggi, menghilangkan sakit kolik, dan mengobati bengkak.

Tempuyung memecahkan batu ginjal

Khasiat daun tempuyung bagi para penderita batu ginjal yang selama ini hanya digunakan secara tradisional ternyata memang dapat dibuktikan secara ilmiah. Dari hasil penelitian secara in vitro yang pernah dilakukan oleh Prof. Dr. Sarjito, yaitu dengan merendam batu ginjal dari manusia dalam rebusan daun tempuyung pada suhu kamar dan suhu 37°C . Batu tersebut ada yang digoyang-goyang seperti menirukan gerakan tubuh manusia dan ada pula yang didiamkan sampai pada waktu yang ditentukan. Setelah itu batu tersebut kemudian ditimbang dan kalsium dalam larutan diukur secara kimia. Hasilnya amat mencengangkan, ternyata baik batu ginjal yang digoyang atau pun didiamkan semuanya berkurang bobotnya.

Meski sampai saat ini belum dapat di temukan senyawa yang bertanggung jawab dapat melarutkan atau menghancurkan batu ginjal tersebut, diduga adanya kalium yang cukup tinggi dari tempuyung inilah yang dapat memecahkan batu ginjal tersebut. Kehadiran kalium dari daun tempuyung ini membuat batu ginjal yang berupa kalsium karbonat tercerai-berai, karena kalium akan menggantikan kalsium untuk bergabung dengan senyawa karbonat sehingga batu ginjal menjadi tidak terbentuk atau larut. Dengan berkurangnya ukuran batu ginjal, maka diharapkan batu ginjal ini bisa keluar bersama air seni. 
 
Ramuan untuk penderita batu ginjal

Cara 1: Ambil 5 lembar daun tempuyung segar, dicuci bersih dan diasapkan atau dikukus sebentar. Kemudian daun ini dimakan sekali habis bersama nasi. Dalam sehari Anda bisa memakan lalapan ini sebanyak tiga kali.

Cara 2: Ambil 500 mg daun tempuyung kering (dari daun tempuyung segar yang telah dicuci bersih dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan), lalu diseduh dengan air satu gelas, seperti membuat teh. Biarkan agak dingin kemudian diminum. Anda bisa meminum ramuan ini 3 kali sehari.

Dr. Wiwied Ekasari, Apt, MSi

(Fakultas Farmasi-Univ. Airlangga)




Blog Stats

  • 2,151,173 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers