Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



26
Jul
14

Kenegarawanan : Salam 5 Jari, Salam Pancasila 1435H

Logo NasPan45

Salam 5 Jari, Salam Pancasila 1435 H

Jumat, 25 Juli 2014 – 11:30 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Salam 5 Jari, Salam Pancasila 1435 H

Salam 3 Jari, Salam Persatuan Indonesia yang diperkenalkan oleh Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla, akan lebih bijak disempurnakan menjadi Salam 5 Jari, Salam Pancasila, sehingga dengan demikian suasana batin menghadapi hari Raya Idul Fitri 1435 H akan terasa lebih teduh dan sejuk serta legawa menjalani rezim demokrasi koalisi rakyat bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan yang baik ini kami para penggiat PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) yang terdeklarasi 1 Juni 2014 yang baru lalu juga mengucapkan Selamat Melengkapkan Ibadah Puasa dan sekaligus menyampaikan Selamat Merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri 1435 H serta mohon maaf lahir batin kepada segenap kaum nasionalis pancasila 45 di seluruh Indonesia dan di pelosok mancanegara lainnya.

Jakarta, 25 Juli 2014

Pandji R Hadinoto

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
23
Jul
14

PARRINDO : Demokrasi Digital Non MisMatch

LOGO PARRINDO

Politik Demokrasi Digital Non MisMatch

Selasa, 22 Juli 2014 – 14:39 WIB

Suara Pembaca:

Demokrasi Digital Non MisMatch

Ketidaksempurnaan Hasil Rekapitulasi KPU Nasional berwujud permasalahan-permasalahan tersisa seperti terindikasinya berbagai rupa tindak penyimpangan prosedural baik sengaja maupun tidak sengaja di berbagai tingkat penyelenggaraan Pemilu, menunjukkan telah terjadi apa yang disebut sebagai MisMatch. Ironinya rupa2 MisMatch itulah yang jadi dasar bagi keputusan walk out atau menarik diri salah satu pasangan kontestan.

Dominasi Sosial Media Digital di awal Pemilu disamping sosok peran Sosial Politik bahkan Sosial Budaya yang sudah lebih lama eksis dikenali menunjang dunia politik Demokrasi, ternyata kini faktanya berujung kontradiksi di ronde akhir Pemilu dengan munculnya ketidaksempurnaan termaksud di atas.

Keadaan paruh peran ini seharusnya tidak terjadi bilamana ada kemauan politik yang kuat dan berkarakter jatidiri bangsa yakni Pancasila, merujuk beberapa MisMatch yang terjadi baik di Pemilu 2009 maupun PiLeg 2014 yang baru lalu. Artinya, MisMatch yang terjadi di PilPres 2014 adalah konsekwensi daripada kekurangcerdasan belajar dari fenomena MisMatch serupa di episode Pemilu-pemilu sebelumnya.

Dengan terpilihnya Presiden JokoWi yang diusianya telah cukup lama terpapar oleh peran digitalisasi dalam kelolaan pemerintah seperti eProcurement dlsb, maka sungguh sangat diharapkan penyempurnaan eVoting jadi realita bagi penyelenggaraan Pemilu yang akan datang termasuk PilKaDa guna meminimalisir MisMatch bahkan Biaya Operasional Manual Pemilu guna tujuan Penghematan APBN dan APBN.

Digitalisasi Demokrasi memang sudah mutlak dilaksanakan penuh peran tersebab ketersediaan teknologi termasuk sumber daya manusia siap adaptasi teknologi itu sendiri, apalagi kinerja digital Quick Count telah terdemontrasi terbuka termasuk program eRekapitulasi http://www.kawalpemilu.org sehingga tidak ada alasan lagi bagi adanya argumentasi pembenaran atas kejadian2 MisMatch secara sporadis tak terduga apalagi kronis diluar kontingensi yang ada.

Digitalisasi Demokrasi diyakini menjamin Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kesalahan yang minim.

Jakarta, 22 Juli 2014

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

4 Juta Suara Pilpres Dimanipulasi Hacker

Rabu, 23 Juli 2014 – 01:02 WIB

Jakarta – Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan, Yunus Yosfiah, meyakini 37 hacker asal Korea dan Cina yang ditangkap polisi di Semarang,Jawa Tengah, karena melakukan penggelembungan suara golput di Pilpre 2014. “Sekitar 4 juta suara dimanipulasi,” kata Yunus, Selasa (22/7/2014).

Diungkpkan para hackers itu memanipulasi penggelembungan suara golput di beberapa kecamatan di Jateng, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Kasus terebut sekarang dalam penanganan Bareskrim Polri. “Sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu,” jelas Yunus seperti dilansir Republika.

Menurutnya, hal itu juga yang menjadi pertimbangan untuk menarik diri pasangan Prabowo-Hatta dalam tahapan rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menegaskan, adanya bukti itu menunjukkan pelaksanaan Pilpres 2014 jauh dari harapan dengan demokratis dan jurdil.

Yunus menegaskan, tidak ada perubahan struktur yang signifikan dalam Tim Koalisi Merah Putih . “Saya menggantikan Pak Mahfud. Agar tidak ada konflik of interest pada penanganan masalah di MK. Dan saya juga dibantu oleh Pak Djoko Santoso dan George Toisutta sebagai wakil saya,” tandasnya.

Yunus juga berpesan untuk proses setelah penarikan diri dari pilpres ini, pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta agar tetap tenang. “Kepada relawan dan pendukung jangan ada tindakan anarkis dan jaga persatuan nasional,” ujar Ketua Tim Prabowo-Hatta ini. (red)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-4-juta-suara-pilpres-dimanipulasi-hacker.html#ixzz38HemA5lE

 

Kubu Jokowi-JK Singgung Ancaman Pidana Terkait Pernyataan Prabowo

Selasa, 22 Juli 2014 – 18:19 WIB

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai Capres Prabowo Subianto tidak cukup mendapatkan informasi terkait peryataannya mengenai pemilihan presiden. Sebelumnya, Prabowo menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dan kemudian menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara hasil Pilpres 2014.

“Saya kebetulan mendengarkan secara lengkap apa yang menjadi pidato Prabowo. Saya melihat informasi yang tidak cukup beliau dapatkan mengenai Undang – undang  berkaitan dengan pilpres,” kata Pramono di kediaman Megawati di Kebagusan, Jakarta, Sealasa (22/7/2014).

Aturan yang mengatur calon presiden masuk dalam UU Pilpres no 42 tahun 2008. Sanksi diatur di pasal 245 dan 246. “Yang pertama kan sudah ada ketentuan perundan-undangan yang mengatur mengenai pasangan calon apakah bisa menarik diri atau engga,” ujarnya.

Pramono menuturkan seorang calon yang menarik diri dalam proses penghitungan suara maka akan dikenakan denda sebesar Rp50 miliar dan kurungan maksimum 60 bulan minimum 24 bulan. “Jadi karena aturan itu ada, perlu dikaji secara lebih mendalam,” kata Wakil Ketua DPR itu.

Pramono mengharakan proses tersebut tidak mundur dan terus berjalan sehingga KPU dapat menetapkan keputusan. Bila terdapat sengketa, Pramono menyarakan mengajukan gugatan ke MK. “Saya menghimbau kebesaran hati Prabowo-Hatta dan pendukung sebab kalau ini diangkat ketegangan akan merugikan kita semua,” ujarnya.

Selain itu, Pramono berharap tim Jokowi-JK tidak memberikan respon yang berlebihan atas pernyataan Prabowo. “Karena itu kepentingan bersama. Sebab demokrasi kita kemudian mengalami gangguan akan mahal sekali,” ungkapnya.

Nusron Tuding Prabowo Kekanak-kanakan

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menuding sikap Prabowo yang menarik diri tahap Pilpres menjelang usai rekapitulasi KPU nasional, merupakan sikap kekanak-kanakan, tidak siap kalah dan menyepelekan rakyat.
“Sikap itu jauh dari negarawan sesungguhnya yang menghormati kehendak rakyat sesuai dengan sistem.  Dia bukan politisi yang baik juga bukan prajurit sejati. Hanya ingin menang dengan menghalalkan segala cara,” tuding Nusron.

Menurut Nusron, sikap Prabowo ini sungguh upaya maksimalnya untuk mendelegitimasi negara. Menganggap pilpres tidak absah, dan tidak legitimate. Dengan dalih menyalahkan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Ia pun mengatakan kalau mau menarik diri seharusnya bukan sekarang. Tapi dimulai ketika begitu banyak kampanye hitam dilakukan, dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Saat itu seharusnya Prabowo mundur. Karena menganggap Pilpres yang tidak berkeadaban.

“Tapi baru sekarang, ketika serangkaian usaha menekan dan mengkondisikan KPU dan Bawaslu gagal, bersikap mengundurkan diri. Seakan-akan KPU dan Bawaslu tidak kredibel. Sungguh disayangkan. Kenapa ketika pemilu legislatif Partai Gerindra dan pengusungnya tidak mengundurkan diri juga,” ucap Nusron. (sor)

BERITA LAINNYA
22
Jul
14

Kenegarawanan : Kontroversi Pemilu 2014

Logo NasPan45

Gawat, Bukti Kecurangan Pilpres Bakal Terungkap

Selasa, 22 Juli 2014 – 01:25 WIB

Salamuddin Daeng

Jakarta – Bukti berbagai kecurangan pemilu presiden (Pilpres) 2014 bakal diungkap dan terungkap.  Kesimpulan dari diskusi politik yang digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) di Jakarta, Senin (21/7/2014), ternyata meragukan penyelenggara pemilu pileg/pilpres.

Menurut Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Pengamat dari The Institute for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Lingkaran Survei Indonesia (LSI) adalah lembaga yang banyak menerima bantuan asing (USAID/AS) dan AUSAID/Australia).

“Karena itu layak diragukan independensinya dalam penyelenggaraan Pilpres. Diduga KPU pro pada Capres yang didukung luas oleh pemodal asing yang punya kepentingan besar di Indonesia,” ungkapnya sebagai pembicara pada diskusi IEPSH.

Daeng memaparkan, UU No. 15 tahun 2011 tentang  Pemilu  menyebutkan bahwa yang mengatur sumber pendanaan penyelenggara Pemilu  harus berasal dari APBN dan dari dalam negeri. “Mengapa UU ini diabaikan?” ujarnya mempertanyakan.

Selain itu, lanjut dia, Putusan MK No. 108-109 PHPU.18/2009 tentang Pilpres  mengamanatkan Pemilu agar bisa terbebas dari keterlibatan pihak asing. Bahkan, putusan MK  lahir terkait dengan keterlibatan IFES dalam tabulasi suara nasional pada pemilu 2009. “Tapi, mengapa putusan MK ini tidak dihormati KPU?” bebernya.

Ia pun mengungkapkan, Anggaran KPU sangat tergantung pada Pemerintah/DPR (Partai). Pencairannya diatur oleh Pemerintah sehingga KPU sangat tergantung pada Pemerintah. “Ini membuat sebelah kaki KPU tersandera. Independensinya juga diragukan karena masalah ini,” tegasnya.

Diungkapkan pula, aalam kasus verifikasi partai ada orang dalam KPU yang membuka informasi bahwa partai-partai besar ada yang tidak lulus sehingga menghebohkan, KPU diadukan beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual. KPU dituduh telah meloloskan parpol yang semestinya tidak memenuhi syarart. Pengadu mengklaim mengantongi data verifikasi parpol tersebut. “Tetapi harapan ada anggota KPU yg dipecat saat itu tdk terjadi .DKPP jadi macan ompong. Ada apa?” tandas Daeng.

Dari berbagai kesaksian dalam diskusi dari peserta Pemilu legislatif (Pileg), menurutnya, ada indikasi bahwa di KPU/KPUD terdapat mafia yang mengatur perolehan suara. “Diduga dalam pilpres pun terjadi permainan misalnya dengan melenyapkan suara, padahal katanya minat pemilih meningkat untuk Pilpres tapi suara yang lenyap bgitu besar!” seru Peneliti AEPI.

Lebih lanjut,  ia mengingatkan dalam  Pileg/Pilpres 2009 penyelenggara terbukti melakukan kejahatan, bahwa DPT akan dimutakhirkan dengan anggaran Rp3,7 Trilyun. “Ternyata data DPT tidak dimutakhirkan (tidak berubah) tapi dananya kemana? Begitu juga manipulasi IT dan korupsinya. Juga korupsi e-KTP dan lain-lain yang datanya gagal digunakan untuk Pileg/Pilpres,” ungkapnyta pula.

Daeng mengamati, harapan agar pengumuman PILPRES ditunda sesuai UU (jatuh tempo tanggal 9 Agustus atau sebulan setelah pencoblosan) tampaknya tidak akan dipenuhi oleh KPU. “Padahal masih banyak masalah(seperti usulan pemilihan ulang di Jakarta dan lain-lain) yang belum tuntas. Apa maksudnya?” paparnya mempertanyakan.

“Dengan kondisi penyelenggaraan Pileg/Pilpres seperti itu, maka dapatkah kita percaya hasil Pileg/Pilpres bisa dipertanggungjawabkan?” tegasnya. (ira)

 

BERITA LAINNYA

Somasi KPU Tunda Penetapan Hasil Pilpres 2014

Selasa, 22 Juli 2014 – 00:43 WIB

Jakarta – Pengacara dari LBH Solidaritas Indonesia, M Taufik Budiman SH MH, menilai berbagai hasil hitung cepat yg dilakukan lembaga survey justru menjadikan kedua pasangan capres merasa sebagai pemenang. Demikian juga hasil real count yg belakangan dikeluarkan sumber tak resmi, justru makin memantik api perseteruan di tengah masyarakat.

“Kondisi ketidakpercayaan pada hasil Pemilu sebenarnya sudah terjadi pada hasil Pemilu Legislatif yg ditetapkan KPU 9 Mei 2014 lalu. Tak kurang 900 perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi dan sedikitnya 697 perkara disidangkan karena dianggap layak dengan bukti yang cukup,” ungkapnya, Senin (21/7/2014).

Menurutnya, perkara perselisihan hasil Pileg di MK tersebut secara tegas menyatakan bahwa data-data hasil Pileg yg ditetapkan KPU ditenggarai banyak berisikan data palsu. Dan terbukti kemudian MK mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan parpol peserta Pemilu 2014.

Oleh Majelis Hakim MK, Putusan KPU No. 411 tahun 2014 yg berisi Penetapan Hasil suara Parpol dalam Pemilu Legislatif 2014 yg kemudian diajukan dasar untuk mengusung pasangan Capres dinyatakan dibatalkan (sebagian). Artinya MK telah memutuskan bahwa sebagian data Hasil Pileg 2014 yg ditetapkan oleh KPU adalah merupakan data palsu / hasil kejahatan Pemilu.

Dan sebagai konsekuensi hukumnya, maka SK KPU No. 411 tahun 2014 tersebut haruslah diganti/dirubah dengan SK KPU yg baru. “Sebagai turunannya maka proses pencalonan pasangan Capres yang menggunakan SK KPU No. 411 tahun 2014 juga menjadi cacat yuridis. Ini buah dari keterburu-buruan KPU dalam menetapkan Hasil Pemilu”.

Belajar dari fakta tersebut, lanjut taufik, LBH Solidaritas Indonesia SOMASI KPU tertanggal 17 Juli 2014. bahwa batas waktu untuk Penetapan Hasil Pipres masih dapat dilakukan sampai 8 Agustus 2014.

“Seharusnya KPU memanfaatkan waktu yg dibolehkan oleh Undang undang yaitu 30 hari setelah hari pencoblosan & bertindak teliti & hati-hati dalam menetapkan Hasil Pilpres 2014,” tegas Aktivis LBH Solidaritas Indonesia. (red)

BERITA LAINNYA

Demokrasi Otoriter KPU Lecehkan Suara Rakyat

Selasa, 22 Juli 2014 – 00:12 WIB

Ratna Sarumpaet

Demokrasi Otoriter KPU Lecehkan Suara Rakyat

Oleh: Ratna Sarumpaet (Majelis Kedaulatan RI)

Jakarta – Iklan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang dibuat agar rakyat Indonesia berpartisipasi dalam Pilpers dengan Slogan “Suaramu Menentukan Nasib Bangsa Kedepan” menelan uang rakyat puluhan/ratusan milliar rupuah dan itu uang rakyat.

Bawaslu DKI Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di DKI-Jakarta di 5800 lebih TPS (ini baru DKI), tapi KPU menolak. KPU berkeras akan mengumumkan hasil Pemungutan Suara tanggal 22 Juli 2014 dan dua Kubu Capres diam, padahal di 5800 TPS dimaksud pendukung keduanya terlibat.

Katakanlah kubu Jokowi diam karena merasa sudah sukses menggiring opini dan merasa menang. Tetapi kenapa kubu Merah Putih ikut diam? Kenapa Merah Putih tidak menolak tegas sikap KPU yang OTORITER, toh UU Pemilu mengatur masa penghitungan Suara 30 hari, yakni hingga 08 Agustus 2014.

Kenapa tidak all out menuntut KPU menunda Pengumuman Hasil Pemungutan Suara demi membela (hak) suara rakyat yang dicurangi? Kenapa pula setelah dua bulan lebih rakyat diintimidasi berita-berita manipulatif konflik politik antar kubu Capres, kedua kubu dalam dua hari terakhir mendadak kompak menyerukan damai, lupa ada jutaan rakyat dicurangi dan tidak dibela.

Dengan sikap otoriter KPU, nasib bangsa tidak lagi ditentukan suara rakyat seperti bunyi iklan KPU, tapi ditentukan kelakuan otoriter KPU. Untuk itu rakyat Indonesia, di kubu mana pun dia, termasuk mereka yang GOLPUT, wajib menolaknya, karena Pilpres tidak semata persoalan menang kalahnya Capres, tapi persoalan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia ke depan.

Inti demokrasi dalam Pemilu (seliberal apa pun) adalah KEADILAN, bukan `DAMAI` yang mengabaikan keadilan. (*)

BERITA LAINNYA
20
Jul
14

Pemilu : Deklarasi Relawan Bersatu Pro NKRI

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Kebayoran Baru-20140720-00198

Deklarasi Relawan Bersatu Pro NKRI

Minggu, 20 Juli 2014 – 18:39 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Deklarasi Relawan Bersatu Pro NKRI

Deklarasi Dan Pernyataan Relawan Bersatu Pro NKRI Dan Pemilu JurDil di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada hari Minggu siang 20 Juli 2014 oleh para relawan capres dan cawapres Prabowo – Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla tercatat bersepakat sebagai berikut:

1) Menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945,

2) Menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,

3) Mengajak seluruh elit politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air,

4) Mengawal hasil perhitungan/rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum,

5) Meminta TNI dan POLRI untuk tetap bersikap netral.

Kelima kesepakatan bersama ini sungguh berpolapikir demi Keadilan & Persatuan Indonesia sehingga dapatlah diharapkan melalui deklarasi ini tercapai ketenangan, kesejukan, kedamaian sebagaimana dimaksudkan ide Gerakan Indonesia Aman Tenteram (GIAT) 10 Juli 2014 dan ide Koalisi Persatuan Indonesia 12 Juli 2014 yang baru lalu, songsong pengumuman Real Count KPU 22 Juli 2014 yang akan datang dan seterusnya.

Penghargaan yang se-tinggi2nya atas  prakarsa deklarasi ini patut pula diberikan kepada Bapak Panglima TNI dan Bapak KaPolRI yang telah turut serta menyaksikan penandatanganan deklarasi, selain hadirin dan hadirat dari relawan kedua pasangan CaPres CaWaPres.

Jakarta, 20 Juli 2014

Dewan Pakar PKPI, Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia

 

BERITA LAINNYA
Minggu, 20/07/2014 13:28 WIB

Deklarasi Damai Relawan Jokowi dan Prabowo, Panglima TNI dan Kapolri Hadir

Gito Yudha Pratomo – detikNews
Jakarta – Sekitar seratusan pendukung Capres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, mendatangi Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Para pendukung dan simpatisan itu bertekad untuk melakukan deklarasi damai.Sekitar pukul 13.00 WIB, Minggu (20/7/2014), kedua pendukung baik dari capres nomor 1 dan nomor 2 mulai memasuki ruangan. Acara deklarasi damai ini diprakasai oleh Relawan Bersatu Pro NKRI.Turut hadir Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di acara tersebut. Panglima datang lebih dahulu dan disusul oleh Kapolri sekitar 15 menit kemudian.Selain para pendukung capres, acara ini juga dipenuhi oleh beberapa pejabat kepolisian dan pejabat TNI. Saat ini acara tersebut baru mulai.Panglima dan Kapolri terlihat duduk satu meja. Sesekali mereka nampak berdiskusi sambil mendengarkan sambutan dari penyelenggara.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di “Reportase Malam” pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/mad)

Relawan Jokowi Dalam Deklarasi Damai Tak Mewakili Relawan Sesungguhnya

 

Minggu, 20 Juli 2014 18:56 WIB
Relawan Jokowi Dalam Deklarasi Damai Tak Mewakili Relawan Sesungguhnya
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama Kapolri Jenderal Sutarman menghadiri deklarasi Damai Relawan Pro NKRI dan Pemilu Jujur dan Adil di Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2014). Deklarasi damai ini digelar dalam rangka menjaga suasana tetap damai pada saat pengumuman hasil perhitungan suara pemilu presiden di KPU tanggal 22 Juli 2014. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Relawan Jokowi-JK mengingatkan bahwa aksi relawan yang melakukan Deklarasi Damai di Balai Kartini pada hari ini (20/07/2014) bukan mewakili sikap relawan Jokowi-JK. Ada kecurigaan bahwa relawan tersebut mendompleng nama Jokowi-JK.

Budi Arie Setiadi, Ketua Projo Nasional, mengatakan bahwa tidak pernah ada ajakan terhadap dirinya ataupun relawan lainnya untuk menghadiri deklarasi yang dihadiri oleh para petinggi TNI dan Polri tersebut.

“Tidak ada ajakan, kami malah merasa tidak pernah dilibatkan,” kata Budi di jakarta, Minggu (20/07/2014).

Budi mengatakan bahwa aneh rasanya jika undangan yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Sutarman, tersebut malah diisi oleh orang yang tidak mewakili pasangan Jokowi dan JK.

“Kan mereka punya ahli intelijen, masa militer gak tahu hal ini,” katanya.

Ririn, Seknas Muda Jokjek mengatakan bahwa yang mengutarakan deklarasi damai di Balai kartini tidak memiliki mandat dari Seknas untuk menyampaikan pendapat. Meskipun dia tidak mempermasalahkan dukungannya terhadap jokowi-JK sebagai kemenangan rakyat.

“Kami menghargai saja, yang pasti dia tidak mewakili kami (relawan),” kata Ririn.

Sebelumnya, Ananda Mustajab Latif,  mengatakan deklarasi atas dukungan pilpres damai pada 2014 di Balai Kartini. Meskipun dituding palsu, dia mengaku sebagai Wakil Ketua Sekretariat Nasional Jokowi Wilayah DKI Jakarta dan  mendukung Jokowi -JK karena ketertarikan politik terhadap pasangan Capres dan Cawapres tersebut.

Penulis: arif wicaksono
Editor: Hendra Gunawan

Mahfud MD: Saya Gagal Menangkan Prabowo-Hatta

Minggu, 20 Juli 2014 19:00 WIB
Mahfud MD: Saya Gagal Menangkan Prabowo-Hatta
TRIBUN/DANY PERMANA
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kanan) bersaksi dalam sidang terdakwa Akil Mochtar yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (5/5/2014). Akil yang juga mantan Ketua MK didakwa karena diduga menerima suap dalam pengurusan sengketa pilkada di MK. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Nasional Pemenangan Prabowo – Hatta, Mahfud MD mengaku gagal memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku menyerah.

Berikut ini pernyataan Mahfud MD, yang beredar melalui video streaming, YouTube.

Pemungutan suara ulang, menurut saya tidak ada gunanya. Tidak akan menghilangkan kecurangan-kecurangan itu, apalagi kalau kecenderungan (pemenang Pilpres) sudah ada. Dan pemungutan suara ulang itu menurut hukum sudah lewat waktunya, yaitu 10 hari sesudah tanggal 9 Juli.

Lalu ada kemungkinan penundaan pengumuman, yaitu sebulan sesudah pemilihan, yaitu 9 Agustus, tetapi itu juga tidak ada gunanya.

Sehingga saya katakan, saya sebagai Ketua Timkamnas, ya sudah Pemilu sudah selesai. Saya kembalikan mandat. Saya tidak berhasil memenangkan prabowo – Hatta.

Soal politik di luar itu, saya tidak ikut. Karena soal penyelesaian hukum juga menurut saya tidak banyak gunanya. Karena saya mengawal politik sampai Pemilu saja.

Editor: Hendra Gunawan

Ini Baru Jempolan! Para Relawan Prabowo dan Jokowi Gelar Deklarasi Pilpres Damai

Minggu, 20 Juli 2014 13:44 WIB
Ini Baru Jempolan! Para Relawan Prabowo dan Jokowi Gelar Deklarasi Pilpres Damai
ist

TRIBUNNEWS.COM - Para relawan pendukung Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menggelar “Deklarasi Damai Relawan Pro NKRI dan Pemilu Jurdil”, Minggu (20/7/2014), di Balai Kartini, Jakarta.

Deklarasi damai ini digelar dalam rangka menjaga suasana tetap damai pada saat pengumuman hasil perhitungan suara pemilu presiden di KPU tanggal 22 Juli 2014.

Berdasarkan agenda yang diterima Tribunnews.com, acara ini akan dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Drs. Ronnie F. Sompie, SH.

Dapat dikabarkan susunan acaranya adalah sambutan Relawan Prabowo-Hatta, disambung Sambutan Relawan Jokowi-JK.

Kemudian, Sambutan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, dan Sambutan Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK.

Dilanjutkan, Pembacaan Deklarasi Damai, Sambutan Panglima TNI dan Sambutan Kapolri.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Agung Budi Santoso

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Minggu, 20/07/2014 12:17 WIB

Perolehan Suara Jokowi-JK Unggul di 83 Negara

Aghnia Adzkia – detikNews
Jakarta – Pasangan capres-cawapres Jokowi-JK menang dalam rekapitulasi suara Pilpres di luar negeri dengan perolehan suara sebesar 364.283 suara. Suara tersebut diperoleh di 83 negara, dari total 96 negara.Hasil rekapitulasi penghitungan suara luar negeri tersebut rampung digelar Minggu (20/7/2014), pukul 01.00 WIB, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Rapat yang berlangsung sejak Kamis (17/7/2014) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.Perolehan suara Jokowi-JK tersebut tersebar di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Sedangkan rivalnya, pasangan Prabowo-Hatta hanya menguasai 13 negara dengan perolehan suara sejumlah 313.600 suara. Suara tersebut mayoritas diperoleh dari perwakilan negara di Timur Tengah.Pasangan Jokowi mendulang suara terbanyak di Taipei sebanyak 47.692 suara. Di ibukota Taiwan itu, Jokowi menguasai 73,13 persen suara. Sementara itu, Prabowo menguasai lumbung suara di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan perolehan 111.794 suara, atau sebanyak 84,26 persen.Setelah rekap suara dari luar negeri selesai, KPU melanjutkan proses rekap dengan perolehan suara nasional dari 33 provinsi di Indonesia. Sementara ini, KPU akan memulai dengan 12 provinsi dan dilanjutkan esok hari.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di “Reportase Malam” pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/vid)

Baca Juga

 

 

Relawan Prabowo dan Jokowi Bersatu Deklarasi Damai

Slamet Riadi

Minggu,  20 Juli 2014  −  14:12 WIB

Relawan Prabowo dan Jokowi Bersatu Deklarasi Damai

Dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu damai, jujur dan adill. (Sindophoto)

JAKARTA – Relawan pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menggelar deklarasi damai di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Mereka yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro NKRI sepakat menjunjung pemilu jujur dan adil.

“Jangan sampai terjebak dalam kondisi saling mencurigai, apalagi saling menghancurkan,” kata Inisiator Relawan Prabowo-Hatta, Erlangga, dalam sambutannya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2014).

Dalam sambutan dari masing-masing perwakilan pasangan capres-cawapres, menekankan pentingnya perdamaian dan tidak memecah belah bangsa.

Deklarasi damai ini juga dihadiri oleh para petinggi TNI dan Polri sebagai bentuk dukungan untuk menjaga pemilu jujur, adil, damai, aman, dan tertib.

Para petinggi aparat keamanan yang hadir antara lain, Jenderal TNI Moeldoko, Kapolri Jendral Pol Sutarman, Pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno. Tampak juga Ketua Fraksi DPR Partai Hanura Erik Satria Wardana.

Deklarasi ini menelurkan lima butir perdamaian pasca pemilu presiden dari Relawan Bersatu Pro NKRI dan Pemilu Jurdil.

1. Menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

2. Menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa.

3. Mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

4. Mengawal hasil perhitungan/rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkapastian hukum.

5. Meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

 

(hyk)

Jumat, 18 Juli 2014 , 14:43:00

Kapolri Apresiasi Niat Deklarasi Damai Kubu Capres

JAKARTA – Dua kubu calon presiden dan wakil presiden menemui Kapolri Jenderal Sutarman, Jumat (18/7) pagi.

Menurut Sutarman, kedua kubu mengundangnya untuk menyaksikan pernyataan deklarasi damai supaya disaksikan Kapolri sebagai penanggungjawab keamanan pemilihan umum 2014. “Kita justru diundang,” kata Kapolri di Korps Lalu Lintas Polri, Jumat (18/7).

Sutarman menjelaskan bahwa rencananya deklarasi damai itu akan dilakukan Sabtu (19/7) sore. “Ini saya yang diundang, besok sore rencananya untuk saya saksikan deklarasi damai yang dilakukan oleh mereka,” ungkap Kapolri.

Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie menyatakan bahwa dua tim sukses datang menemui Kapolri untuk menyampaikan akan melaksanakan deklarasi damai. “Ini inisiatif mereka untuk deklarasi damai,” kata Ronny.

Ia tak hafal nama-nama timses yang datang tersebut. Tapi, mereka berjumlah enam orang. Dua dari tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan empat dari tim Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia mengatakan, Kapolri menyambut baik niat yang mereka sebut akan ditindaklanjuti sampai ke daerah tersebut. (boy/jpnn)

20
Jul
14

PARRINDO : Kaum Nasionalis Pancasila 45 Amankan hasil PilPres

Logo NasPan45

Kaum Nasionalis Pancasila 45 Amankan hasil Pilpres

Sabtu, 19 Juli 2014 – 10:12 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Kaum Nasionalis Pancasila 45 Amankan hasil Pilpres

Di tengah masih terjadinya ketidakpastian akibat perbedaan Quick Count antara 4 surveyor dan 7 surveyor lain pada 9 Juli 2014 dan real count sementara oleh beberapa pihak independen berdasarkan unggahan formulir C1 di http://www.kpu.go.id semisal oleh http://www.kawalpemilu.org maka menuju pengumuman resmi Real Count KPU 22 Juli 2014, suasana batin masyarakat pemilih dan para penggiat kedua koalisi partai-partai pendukung CaPres CaWaRes perlu terus turut dikawal dan disejukkan merujuk budaya jatidiri bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai pedoman hidup.

Dalam rangka itulah, Karakter Nasionalis Pancasila 45 digelorakan bersama seratusan penggiat Komunitas PERAK pada 18 Juli 2014 di Pelataran Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Pembudayaan tentang Persatuan Indonesia yang bermakna turunan 7 (tujuh) butir amalan adalah relevan ditindaklanjuti yakni (1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Kemudian, (2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, (3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, (4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, (5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, (6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, (7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan demikian, diharapkan bahwa Kaum Nasionalis Pancasila 45 yang terbangun di berbagai organisasi-organisasi sosial politik dan sosial budaya akan selalu mampu menjadi insan benteng Pancasila yang tangguh di mana pun berada.

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

LOGO PARRINDO

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-kaum-nasionalis-pancasila-45-amankan-hasil-pilpres.html#ixzz37yO9z9eq

Lembaga Survei Telah Memprovokasi Rakyat untuk Saling Bunuh

 

 

Rabu, 09 Juli 2014 – 18:51 WIB

Jakarta – Nampaknya, lembaga survei tidak menyadari bahwa akibat perilakunya yang provokatif akan membuat rakyat untuk bisa saling bunuh. Lembaga survei yang memunculkan hasil perolehan suara pasangan Capres-Cawpares di Pilpres 9 Juli 2014 dinilai keterlaluan karena kontroversial dan janggal akibat diduga bayaran atau pesanan sesuai pemberi duit.

Bahayanya, ada kelompok survei tertentu memenangkan Jokowi-JK tetapi kelompok survei yang lain memenangkan Prabowo-Hatta. Hal ini bisa memicu konflik dan perang horisontal antar masyarakat. “Lembaga survey yang tidak bertindak independen melalui Quick Count-nya ini telah memprovokasi rakyat untuk saling bunuh dan saling bantai,” ungkap Jurubicara Front Aksi Mahasiswa (FAM) Indonesia, Wenry Andhory, Rabu (9/7/2014).

Ia mengungkapkan, menurut sebuah lembaga survey independen yang dibayar sebuah perusahaan asing untuk melakukan Quick Count, hasil Pilpres 2014 adalah Prabowo 50 persen, Jokowi 50 persen. Namun, oleh lembaga survey yang tidak independen dan tidak kredibel karena telah dibayar oleh kedua tim sukses, hasil Quick Count telah direkayasa dan di mark up untuk dimenangkan oleh capres yg didukungnya.

“Lembaga survey yang mendukung Prabowo melakukan mark up suara untuk memenangkan Prabowo dengan selisih angka 1-2 persen di atas Jokowi. Sementara lembaga survey yang dibayar Jokowi telah melakukan mark up hasil Pilpres sangat tebal, memenangkan Jokowi dengan selisih suara 4-5 persen di atas Prabowo,” bebernya.

Wenry menegaskan, bila terjadi saling bantai dan saling bunuh antar pendukung kedua capres, maka lembaga survey bayaran yang harus disalahkan dan dimintai pertanggungjawaban. “Demi uang dan kursi kekuasaan, mereka para pengelola lembaga survey tega memprovokasi rakyat untuk saling bantai,” ungkapnya memprotes lembaga survei kampret.

“Selamatkan bangsa dan negara Indonesia! Kembali ke Pancasila dan UUD 1945!” seru aktivis mahasiswa ini. (ari)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-lembaga-survei-telah-memprovokasi-rakyat-untuk-saling-bunuh.html#ixzz37yRKLVe3

Ketika Orisinalitas Jokowi Memudar

Share

antara / dok

Bagi “swing voters”, visi, misi, dan program kerja tak begitu menarik.

Salah satu ciri khas pemilihan umum di era modern adalah adanya keterlibatan lembaga survei yang sejak jauh-jauh hari sudah bekerja, bahkan sebelum tim sukses seorang kandidat bekerja.

Prediksi lembaga survei, meskipun kerap kontroversial karena terkadang jauh dari kenyataan, toh tetap diikuti dan dijadikan salah satu patokan dalam melihat peluang menang atau tidaknya seorang kandidat.

Karena itulah, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang selalu unggul dalam survei-survei, diberi mandat oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Seperti Jokowi, Jusuf Kalla (JK) juga ditetapkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) karena dari sekian banyak kandidat cawapres, dialah yang paling tinggi elektabilitasnya saat dipasangkan dengan Jokowi.

Namun, perlu segera dicatat bahwa dukungan politik yang tercermin dalam elektabilitas seorang kandidat tidak bersifat konstan. Itulah yang terjadi pada keunggulan Jokowi-JK atas Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Lambat laun elektabilitas Jokowi-JK menurun dan membuat selisihnya semakin kecil saat dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Hatta.

Hingga kolom ini ditulis, keunggulan Jokowi-JK sudah memasuki “lampu kuning” karena jarak elektabilitasnya tidak lagi signifikan.

Jarak tingkat elektabilitas dikatakan signifikan saat selisihnya melampaui margin of error (ME), yakni sekitar 10 persen atau lebih dengan asumsi ME yang ditetapkan sekitar 1-5 persen.

Terus menurunnya elektabilitas pasangan Jokowi-JK sudah bisa diprediksi, terutama karena dua faktor. Pertama, sudah menjadi semacam “hukum besi” survei bahwa menurunnya elektabilitas seorang kandidat yang awalnya sudah berada di puncak tidak bisa ditarik lagi ke puncak. Artinya, akan terus menurun walau tingkat penurunannya bisa cepat bisa juga lambat.

Kedua, keunggulan Jokowi sejauh ini terletak pada orisinalitas tampilannya yang bersahaja: sederhana, lemah (tidak berdaya), ndeso, tanpa balutan pencitraan, dan tak punya ambisi.

Tampilan semacam ini menjadi antitesis dari sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang selalu ingin tampil sempurna, penuh pencitraan, dan ambisius.

Orisinalitas Jokowi menjadi magnet bagi rakyat untuk menyukai dan memilihnya karena ia dianggap benar-benar lahir dari tengah-tengah mereka.

Jika umumnya capres mengklaim berasal dari rakyat dan maju untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, Jokowi justru dianggap bagian dari rakyat itu sendiri. Saat orisinalitas itu mulai memudar maka mulai berkurang pula dukungan rakyat pada dirinya.

Memudarnya orisinalitas itulah yang menurut saya membuat Jokowi bisa kalah oleh Prabowo. Itu karena Jokowi sekarang bukan lagi sosok yang tak berdaya, tidak lagi ndeso, bahkan lebih tampak sebagai sosok yang kuat, menjadi sang pemenang, pintar, dan atribut-atribut keunggulan lainnya.

Coba kita perhatikan, dalam perdebatan-perdebatan di televisi, baik saat tampil bersama dengan cawapresnya maupun sendirian, Jokowi atau Jokowi-JK selalu unggul dan membuat surprise. Umumnya para pengamat independen yang bisa menilai secara objektif.

Kita tahu, sebelum perdebatan terjadi, umumnya pengamat menduga Jokowi yang tidak pandai berpidato akan kalah telak oleh Prabowo yang orator. Begitu pun pasangannya, JK, bukan sosok yang fasih berpidato, seperti Hatta Rajasa yang menjadi pasangan Prabowo. Nyatanya, dalam perdebatan-perdebatan mengenai isu-isu yang krusial, Jokowi-JK selalu unggul dibandingkan Prabowo-Hatta.

Meskipun unggul dalam perdebatan, tampaknya “hukum besi” kecenderungan penurunan elektabilitas sudah tak bisa lagi di-rebound atau dikembalikan kembali pada posisi semula.

Jalan satu-satunya—untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK—adalah dengan menghambat penurunan elektabilitas itu hingga sampai pada titik yang tidak tersalip saat pilpres digelar.

Ada yang berpendapat, penurunan elektabilitas Jokowi-JK, selain disebabkan kedua faktor di atas, juga karena faktor imbas kampanye negatif yang terus-menerus diembuskan, baik oleh lawan politik secara langsung maupun oleh pihak-pihak yang tidak menyukai kehadiran Jokowi-JK di panggung politik.

Pendapat ini tidak salah karena implikasinya jelas, dalam banyak kesempatan berbicara di hadapan publik, baik Jokowi maupun JK tampak sibuk dengan upaya-upaya klarifikasi.

Selain mengurangi kesempatan untuk mengampanyekan program-program yang konstruktif bagi rakyat, kesibukan klarifikasi juga membuat Jokowi-JK tampak bukan lagi menjadi sosok yang nrimo dan patut “dikasihani”.

Jokowi-JK menjadi sosok yang kuat, berani, dan mampu menangkis setiap serangan kampanye hitam yang ditujukan pada keduanya.

Orisinalitas Jokowi pun memudar atau bahkan hilang karena kesibukannya melakukan klarifikasi. Padahal orisinalitas itulah, yang apabila terus dipertahankan, akan lebih menarik bagi para pemilih yang belum menentukan pilihan (swing voters).

Bagi para swing voters, visi, misi, dan program kerja tidak begitu menarik karena antara keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan.

Hal yang menarik bagi mereka adalah watak dan kepribadian capres-cawapres. Siapa di antara kedua pasangan yang unggul dalam kebersahajaan dan kejujuran (keluguan) itulah yang menarik bagi mereka.

Sayang, dua watak ini sekarang “direbut” Prabowo saat tampil di atas panggung debat dengan cara “menyetujui” dan “memuji” program dan penampilan Jokowi. Jika Jokowi-JK dan tim kampanyenya tetap membiarkan hal ini terjadi, bukan tidak mungkin pasangan ini akan benar-benar kalah pada 9 Juli nanti. Wallahu a’lam!

*Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.

Sumber : Sinar Harapan

14
Jul
14

Kenegarawanan : Mengapa Siluet Garuda Merah ?

MENGAPA SILUET GARUDA MERAH ?

Garuda Merah

MENGAPA TIM SUKSES PRABOWO MENGGUNAKAN “GARUDA MERAH ?

( Apakah melanggar Pasal 57 huruf C jo Pasal 69 huruf b UU Nomor 24 Tahun 2009 ?)

 

Oleh: Turiman Fachturahman Nur

Email: qitriaincenter@yahoo.co.id

HP 08125695414

 

 

Siapakah perancang siluet Garuda Merah?

         Adalah   Arfino Adhinoto menulis sebagai berikut “Sejak sekolah dasar, gua sudah merasa bangga jadi orang Indonesia, dan mungkin gua begitu karena pengaruh bokap yang selalu menekankan bahwa kita harus bangga menjadi Bangsa Indonesia. Pada saat itu, gua belum tau akan kebobrokan negeri kita di bawah rezim orde baru. Yang gua dapet di sekolah adalah Indonesia itu makmur dan sejahtera, kita bisa swasembada pangan, gedung-gedung tinggi berjamuran di Jakarta, repelita berjalan lancar, tidak ada diskriminasi etnis, agama, suku. Semua terlihat damai nan sejahtera. Dan gua bangga tentunya mempunyai Presiden yang hebat, yang waktu itu disebut sebagai bapak pembangunan nasional.

Sampai suatu saat…1998 angka 98 benar-benar merupakan angka ajaib dan tak terlupakan buat gua. Tahun itu bener-bener membuka mata gua dari segala ‘kesuksesan pembangunan nasional’. Waktu itu gua masih SMP kelas 2. Wow…. mencengangkan !!! luar biasa !!! gua gak bisa berkata apa2, dan gua bener-bener pengen menghapus segala ingatan mengenai tragedi 98. Pada saat itu juga nasionalisme gua yang sudah terbangun, mulai tergoyahkan, dan gua merasa gak ada kebanggaan lagi jadi putera Indonesia. Gua baru tau yang namanya politik, gua baru tau kalo politik itu kotor (bokap gua pun slalu berulang kali berkata kalau politik itu kotor), gua baru disadarkan bahwa pemerintahan saat itu bener-bener bobrok, korupsi merajalela, birokrasi yang penuh diskriminasi, dan bahkan sampai ke warganya sendiri terpancing untuk melakukan diskriminasi dan menjadi rasialis dalam waktu sekejab.

Gua pun mulai bertanya, Apakah ini Indonesia ?!Mana keperkasaan Burung Garuda dengan perisai Pancasilanya ??!Mana spanduk Bhinneka Tunggal Ika yang selalu dicengkram di kakinya ???!!Mana Indonesia yang ramah, sopan santun, tepo seliro, bersatu, berbeda-beda tapi tetap satu ????!!Apa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu cuman ada di buku PMP / PPKn  atau buku sejarah ?????!!! Hmmm…. tapi entah mengapa, gua udah terlanjur jatuh cinta sama negeri ini, dan gua berusaha melakukan yg terbaik aja buat negeri kita tercinta : Sebarkan optimisme !! Tularkan nasionalisme !!! itu misi gua yg simple. Gua yakin gua akan memberikan efek positif buat orang-orang sekitar, dan menularkan semangat ini. Kalau mereka juga menularkan semangat ini ke orang lain kan dampaknya akan seperti bola salju yang menggelinding dari kecil menjadi sangat besar dan tidak ada yg bisa menahannya ;Jadi gua sudah memulainya sejak dulu, sadar maupun tidak sadar. Gua buat blog kecil-kecilan dalam bahasa Inggris mengenai Jakarta dan sebagaimana kreatifnya Indonesia itu, ya tujuannya sih simple, yaitu mempromosikan Indonesia ke orang asing.Dan sebagai hadiah buat negeri ini, maka gua share desain Garuda merah ini dalam resolusi tinggi ;selamat men-download dan jangan lupa…” Itulah Garuda Merah siluet aslinya bertuliskan INDONESIA ONE LAND, ONE NATION, ONE LANGUAGE. (Garuda Merah sudah ada dari tahun 2012) pembaca bisa download gambar siluet garuda merah asli pada http://foblog.psikomedia.com/read/Berita-dan-Politik/71729/garuda-merah-sudah-ada-dari-tahun-2012/

Secara semiotika hukum, logo atau lambang adalah bahasa simbol. Selain menunjukkan identitas, logo atau lambang tentu juga mempunyai makna. Bukan hanya nilai estetika, tetapi filosofi kejatidirian dikandung di sana. Latar belakang semiotika mengapa Prabowo kemudian menggunakan sebagai simbol gerakannya, karena Prabowo adalah seorang tentara. Kecintaannya pada tanah air Indonesia teramat besar sehingga selalu menjadikan garuda sebagai simbolisasi kediriannya. Lihat saja, logo partainya adalah kepala garuda. Bukankah siluet merah itu adalah bayangan dari Garuda Pancasila? Tetapi bukan Garuda Pancasila. Oleh karena itu Garuda Merah adalah early warning bagi bangsa Indonesia hari ini, jika bangsa ini telah meninggalkan makna perisai Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka Garuda warna kuning emas akan berubah menjadi Garuda warna merah.

 

Apakah Siluet Garuda Merah Prabowo Melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 ?

Persoalannya Apakah Garuda Merah yang dipakai sebagai siluet oleh tim sukses Prabowo-Hatta itu sama dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ? Mari kita analisis dengan semiotika berbasis hermenuetika hukum jika kita gunakan UU Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan, bahwa lambang negara Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lambang negara Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, lambang negara Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia.

Pertanyaannya apa nama Lambang Negara Indonesia, Jika kita gunakan rumusan UUD Negara RI 1945 Pasal 36 A menyatakan Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menyatakan: “Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Berdasarkan rumusan Pasal 36A UUD Neg RI 1945 dan rumusan Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009 diatas, maka jelas Garuda Merah tidak sama dengan Garuda Pancasila yang dipakai sebagai lambang negara Indonesia

Mengapa Garuda Merah tidak sama dengan Garuda Pancasila mari kita analisis pada pasal-pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 47 ayat (1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Pasal 48 (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut: a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Pasal 49 Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang. Pasal 50 Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Berdasarkan rumusan pasal 46 sampai dengan Pasal 50 jelas, dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Garuda Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut secara semiotika berbasiskan hermenuetika hukum, yaitu:

Pertama, Yang dimaksud lukisan Garuda Pancasila berdasarkan pasal 46 adalah Burung Garuda yang menyerupai Elang Rajawali (penjelasan Pasal 46) menoleh ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Kedua, Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Ketiga, Garuda Pancasila memiliki perisai Pancasila, yaitu yaitu di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila

Keempat, Warna Garuda Pancasila secara jelas dirumuskan pada Pasal 49 yang menyatakan, bahwa Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Kelima, Lukisan Garuda Pancasila sebagaimana dijelaskan pada pasal 50 yang menyatakan, bahwa Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Jika kita membaca secara cermat “Garuda Merah”jelas tidak sama dengan lukisan Garuda Pancasila sebagaimana dimaksud Pasal 46 sd pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2009, karena garuda merah tidak memiliki atau tidak digantungi Perisai Pancasila dan tidak ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Kemudian garuda merah tidak memiliki garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Dan Garuda Merah tidak ada simbol-simbol Pancasila yang terdapat lima buah ruang pada perisai yang mewujudkan dasar Pancasila. Kemudian dari sisi warna jelas tidak sama antara garuda merah dengan garuda Pancasila, karena garuda merah warnanya merah semua, sedangkan garuda Pancasila sebagaimana dirumuskan pasal 49 jelas menyatakan, bahwa Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Kemudian mari kita bandingkan antara garuda merah dan garuda Pancasila jelas berbeda secara semiotika berbasiskan hermenuetika hukum, yakni analisis semiotika dengan menggunakan rumusan Pasal 46 s/d pasl 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Pertanyaannya Apakah penggunaan Garuda Merah melanggar Larangan yang dimaksudkan UU Nomor 24 Tahun 2009 ?

Dalam Undang-Undang itu tak ada pelarangan dalam mengenakan lambang Garuda Pancasila bagi masyarakat. Hanya saja, lambang garuda yang dikenakan harus benar-benar memenuhi kriteria yang diatur undang-undang, artinya gambar Garuda Pancasila sebagaimana yang dimaksud adalah struktur gambarnya dan bentuk serta tata warnanya sama dan menyerupai sebagaimana yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 49 s/d 50 UU Nomor 24 Tahun 2009.

Pertanyaannya apakah Garuda Merah menyerupai Lambang Negara ? mari kita cermat membaca rumusan Pasal 57 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara,” demikian bunyi Pasal 57 Huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Klasul “yang sama atau menyerupai Lambang Negara” perlu dibaca secara hati-hati, artinya jika kita ajukan pertanyaan, apakah Garuda Merah itu sama dan menyerupai Lambang Negara? Jelas jawaban tidak sama dan tidak menyerupai lambang negara. Coba baca kembali rumusan Pasal 46 s/d 49 atau samakah garuda merah dengan Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 atau sebagaimana gambarnya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2009).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gambar siluet Garuda Merah tidak sama dan tidak menyerupai Lambang Negara Indonesia, artinya tidak melanggar pasal 57 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009.

Patut diperhatikan bahwa saat ini tidak ada larangan orang menggunakan lambang negara Garuda Pancasila selama bentuk dan warna dan struktur gambarnya sama dengan Lambang Negara, Mengapa, karena pasal 57 huruf d UU Nomor 24 Tahunn 2009 pada tahun 2011 telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak ada kekuatan hukum lagi.

Pasal ini pernah digugat bersama Pasal 57 Huruf d pada tahun 2011 lalu oleh Tim Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila. Kedua pasal itu dinilai diskriminasi dan menciderai kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan rasa nasionalismenya.

Berikut isi Pasal 57 Huruf d UU nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan: “Setiap orang dilarang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini.”Namun akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Mahfud MD saat itu — kini menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta — memutuskan untuk mengabulkan gugatan terhadap Pasal 57 Huruf D yang dianggap inkonstitusional. Sementara Pasal 57 Huruf c dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012. “Pasal 57 Huruf D tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Atas putusan MK itu, siapapun yang membuat lambang yang sama atau menyerupai Garuda Pancasila maka dianggap telah melanggar Undang-Undang dan terancam pidana 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp 100 juta. Sementara, lambang Garuda Pancasila sendiri dibolehkan untuk digunakan untuk keperluan apapun.“Lambang negara merupakan keagungan negara, sehingga ditetapkan menjadi simbol, atribut, dan representasi negara.”

Pertanyaan hukumnya apakah gambar siluet Garuda Merah itu sama dan menyerupai Lambang Negara ? Jelas jawabannya tidak sama dan tidak menyerupai lambang negara, berarti tidak melanggar pasal 57 huruf c.

Kemudian pertanyaannya apa yang dilarang dan terancam sanksi pidana dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 ? mari kita analisis dengan cermat pasal berikut ini:

Pasal 68 menyatakan Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apakah siluet garuda merah dianggap membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara. Hal inipun perlu dipertanyakan apakah garuda merah itu sama atau menyerupai lambang negara?

Pasal 69 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;

b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau

c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketika Pasal 57 huruf d dan pasal 69 huruf c diajukan ke MK, maka menurut ketua MK (Mahfud MD) “MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” demikian pandangan Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2013.

Tetapi bagaimana dengan Pasal 57 huruf a jo Pasal 68 UU Nmomor 24 Tahun 2009 di atas apakah siluet garuda merah melanggar pasal tersebut ? Jawaban tentu harus dipertanyakan lagi apakah garuda merah itu sama dan menyerupai lambang negara? Jika kita menggunakan rumusan pasal 49 s/d 50 UU Nomor 24 Tahun 2009 maka garuda merah tidak sama dan menyerupai lambang negara, karena tidak ada perisai pancasila, dan tulisan bhinneka tunggal ika, kecuali lambang negara sebagaimana dimaksud pasal 50 semua dirusak dengan cara mengecat warna merah, baru dapat dinyatakan dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara.

Menurut Mahkamah, Undang-undang tersebut hanya menentukan beberapa penggunaan yang bersifat wajib dan bersifat keizinan. Padahal secara faktual lambang negara lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, seperti disematkan di penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, dan seragam siswa sekolah.

“Hal itu tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan seperti dimaksud Pasal 57 huruf d UU a quo,” ujar Mahfud Karena itu, larangan penggunaan lambang negara dalam Pasal 57 huruf d UU a quo tidak tepat karena tidak memuat rumusan yang jelas. Apalagi, larangan itu diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya perbuatan yang diancam pidana seharusnya memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta).

Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara oleh masyarakat bentuk pengekangan ekspresi identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan itu dapat mengurangi rasa memiliki dan mengurangi kadar nasionalisme. Terlebih, lambang Garuda Pancasila, mutlak menjadi milik kebudayaan bersama seluruh masyarakat.
“Apalagi jika mengingat Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,” papar Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan hukum putusan.

Dengan dihapuskannya Pasal 57 huruf d dalam UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, secara otomatis berlakunya Pasal 69 huruf c dalam UU yang sama, juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (hapus). Sebab, Pasal 57 huruf d UU a quo adalah larangan yang diikuti ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 69 huruf c UU yang sama.

“Terdapat hubungan yang erat antara kedua pasal itu sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku. Maka pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Pasal 57 huruf d tersebut berlaku secara mutatis mutandis (otomatis, red) terhadap Pasal 69 huruf c,” tutur Fadlil.

Permohonan ini diajukan oleh sejumlah warga yang mengatasnamakan Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila memohon pengujian pasal 57 huruf c dan huruf d yang mengatur larangan penggunaan lambang negara. Mereka adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Ryan Muhammad (mahasiswa), Bervilia Sari (pemerhati hukum), Erwin Agustian, dan Eko Santoso (pernah divonis 3 bulan karena menggunakan lambang Garuda untuk stempel organisasi).

Para pemohon menganggap penggunaan lambang ini justru bentuk ekspresi kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap tanah air (nasionalisme), sehingga larangan penggunaan lambang Garuda seperti diatur pasal 57 huruf c dan huruf d itu bentuk pengekangan terhadap rakyat.

Menurutnya, pasal 57 huruf c dan huruf d bersifat represif karena lebih berpotensi menghukum masyarakat daripada melindungi masyarakat. Pasal itu sama saja telah menjauhkan rakyat dari Garuda Pancasila yang menjadi kebanggaannya. Lambang Garuda Pancasila milik semua elemen masyarakat Indonesia, bukan hanya milik pemerintah atau pejabat negara.

Pertanyaannya adalah apakah Tim Sukses Prabowo membuat lambang yang sama atau menyerupai lambang negara ? Jawaban ada bahwa garuda merah tidak sama dengan lambang negara, coba baca lagi semiotika hukum lambang negara yang dimaksudkan pasal 46 sd pasal 50 apakah masuk kreteria dalam rumusan hukum pasal 49 s/d 50? Jelas tidak baca kembali analisis peneliti di atas.

Mengapa demikian? Karena dalam putusan itu disebutkan, lambang negara RI berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher garuda dan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh garuda. Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar.”Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45 sebagai lambang tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu pengumandangan proklamasi.””Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar pancasila.” Apakah Garuda merah sama dan menyerupai Lambang Negara ? secara tegas tidak sama dan tidak menyerupai lambang negara. Kecuali tim sukses Prabowo membeli lambang negara sebagaimana dimaksud bentuk, struktur dan tata warna pasal 50 UU Nmor 24 Tahun 2009, kemudian dicat warna merah, maka tindakan itu adalah tindakan yang melanggar Pasal 68 menyatakan Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

Siapakah Sang Perancang Gambar Lambang Negara Indonesia ?

Siapakah sang perancang lambang negara. Lambang Negara yang dipakai sekarang ini atau yang menjadi lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini, adalah rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II, sebagaimana gambar resminya terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara atau sebagaimana pernyataan Muhammad Hatta, 1978. Lambang Negara hasil rancangan Sultan Hamid II pada awalnya dimaksudkan sebagai Lambang Negara Republik Indonesia Serikat.(RIS) berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Konstitusi RIS 1949. Kemudian figur burung yang dipilih oleh negara secara semiotika hukum adalah berbentuk gambar burung elang Rajawali seperti bentuk gambarnya sekarang ini. Dan sekarang gambar lambang negara dimaksud menjadi lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah amandemen kedua UUD Neg RI, 1945, Pasal 36 A, karena sebelumnya hanya mengacu pada lampiran gambar lambang Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara yang mendasarkan pada Pasal 3 ayat (3) UUD Sementara (UUDS) 1950,berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959 atau berdasarkan aturan Peralihan Pasal II UUD Neg 1945 sebelum amandemen.

Fakta sejarah hukum membuktikan ada dua tahap Perancangan lambang negara Republik Indonesia yang dibuat oleh Sultan Hamid II, yaitu rancangan tahap pertama, 8 Februari 1950 mengambil figur burung Garuda yang digali dalam mitologi bangsa Indonesia berdasarkan bahan dasar yang dikirim Ki Hajar Dewantoro tanggal 26 Januari 1950 dari sketsa garuda berbagai candi –candi di Jawa. Gambar lambang negara dimaksud sudah dikritisi oleh Panitia Lambang Negara. Rancangan tahap kedua 10 Februari 1950 mengambil figur burung Elang Rajawali setelah Sultan Hamid II melakukan penyempurnaan dan perbandingan dengan negara lain yang menggunakan figur Elang Rajawali. Kemudian ditetapkan menjadi Lambang Negara Republik Indonesia Serikat 11 Februari 1950 dan masuk Berita Negara/ichtisar Parlemen RIS 17 Februari 1950 Nomor 2, yang selanjutnya diperbaiki terus menerus oleh Sultan Hamid II berdasarkan saran Presiden Soekarno, dan perbaikan final kemudian disposisi/disetujui oleh Presiden Soekatrno 20 Maret 1950 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya oleh Sultan Hamid II dengan menambah skala ukuran dan tata warna lambang negara yang selanjutnya gambar lambang negara tersebut menjadi lampiran resmi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 6.

Lambang Negara Republik Indonesia secara semiotika adalah visualisasi ide Pancasila sebagai filsafat dasar negara dan konsep pembacaan Perisai Pancasila dengan model pembacaan “Berthawaf” sejak 1950 atau pembacaan melingkar berlawanan dengan arah jarum jam berdasarkann transkrip Sultan Hamid II, 15 April 1967. Secara historis yuridis hal ini berbeda dengan rumusan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang menggunakan pembacaan Pancasila konstruksinya melingkar searah dengan arah jarum jam atau “gilir balik”. Kemudian direvisi pada pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yakni secara semiotika hukum pembacaan Pancasila konstruksinya melingkar berlawanan dengan arah jarum jam atau sesuai Perisai Pancasila dalam Lambang Negara sejak tahun 1950.

Sejak pernyataan Muhammad Hatta 1978 sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, ternyata negara belum tegas terhadap siapa perancang lambang negara Republik Indonesia. Hal ini terlacak didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yakni pada teks hukum negara pasal 48 tidak mencantumkan nama perancang lambang negara, sedangkan pasal 58 tentang lagu kebangsaan menyebutkan nama perancangnya. Hal ini merupakan diskriminasi hukum dari sisi perlindungan hukum hak cipta sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pada pasal 24 jo Pasal 7 UUHC 2002, bahwa nama Pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya sebagai hak moral. Karena Sultan Hamid II ketika merancang lambang negara dalam kedudukan sebagai Menteri negara, tetapi secara pribadi Sultan Hamid II adalah perancang gambar lambang negara yang diterima rancangan oleh negara dan ditetapkan sebagai lambang negara RIS, 11 Februari 1950 sebagaimana pernyataan Muhammad Hatta, 1978 dan disahkan parlemen RIS, 17 Februari 1950 dan gambarnya dilampirkan dalam ichtisar Parlemen RIS nomor 2 Tahun 1950. Kemudian gambarnya disempurnakan oleh Sultan Hamid II melalui sketsa D.Rhul. J.R, dan dilukis oleh Dullah, kemudian hasil penyempurnaan itu disposisi oleh Presiden Soekarno, 20 Maret 190 sebagai gambar lambang negara final dan kemudian untuk terakhir kalinya dilakukan tindakan seperlunya oleh Sultan Hamid II dengan menambah skala ukuran dan tata warna kemudian oleh negara menjadi gambar lambang negara pada lampiran resmi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 (pasal 6),

Fakta sejarah, bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah usulan Soekarno kepada Sultan Hamid II dan dimaksudkan sebagai perpaduan dua paham kenegaraan, yaitu paham federalis dan unitaris, karena fakta sejarah hukum, lambang negara ini dimaksudkan pada awalnya sebagai lambang negara RIS. Bhinneka Tunggal Ika secara hermenuetika hukum bermakna, bahwa Bhinneka artinya keragaman dan Tunggal artinya satu, sedangkan ika artinya itu, jadi maknanya beraneka ragam satu itu, dan yang satu itu beranekaragam, atau menurut Soediman Kartohadiprojo adalah persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan, atau menurut Soekarno adalah Bhina Ika, Tunggal Ika dalam pidato kenegaraan 22 Juli 1958.

Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Bagaimana dan dimana Pengaturan Lambang Negara Indonesia ?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 menyebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A menyebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya Pasal 36B menyebutkan bahwa Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh bentuk simbol kedaulatan negara dan identitas nasional harus diatur dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur tentang bendera, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, antara lain:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473.
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang- Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 Nomor 80), Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Pertanyaannya setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan tersebut diatas ? Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan secara tegas, bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Khusus pengaturan tentang lambang negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentan Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsan menegaskan pada BAB IV LAMBANG NEGARA Bagian Kesatu Umum, merumuskan pada Pasal 46 : Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

 Analisis Semiotika Hukum Lambang Negara Indonesia

Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan “berbentuk Garuda Pancasila”? Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang No,mor 24 Tahun 2009 menyatakan : “ Yang dimaksud dengan “Garuda Pancasila” adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.

Penegasan semiotika dapat dipahami melalui teks hukum negaradalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara pada penjelasan Pasal 3 Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen) seperti dikenal pada peradaban Indonesia. Burung garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali. Burung itu dilukiskan dicandi Dieng, Prambanan dan Panataran. Ada kalanya dengan memakai lukis berupa manusia dengan berparuh burung dan bersayap (Dieng); dicandi Prambanan dan dicandi Jawa Timur rupanya seperti burung, dengan berparuh panjang berambut raksasa dan bercakar. Lihatlah lukisan garuda dicandi Mendut, Prambanan dan dicandi-candi Sukuh, Kedal di Jawa Timur. Umumnya maka garuda terkenal baik oleh archeologi, kesusasteraan dan mythologi Indonesia.Lencana garuda pernah dipakai oleh perabu Airlangga pada abad kesebelas, dengan bernama Garudamukha. Menurut patung Belahan beliau dilukiskan dengan mengendarai seekor garuda. Pergerakan Indonesia Muda (1928) pernah memakai panji-panji sayap garuda yang ditengah-tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga gurisan garis. Sayap garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornya berbulu 8 (bulan 8 = Agustus).

Bandingkan dengan teks hukum Pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara. Pemerintah membagi struktur lambang negara menjadi tiga bagian, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1. Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu : 1. Burung Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus kesebelah kanannya; 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda; 3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Kemudian Pasal 4 menyatakan ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator).

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara menjelaskan secara rinci, burung garuda yang dikalungkan perisai, sebagaimana penjelasan Pasal 4 Perisai atau tameng dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang sedemikian dijadikan lambang; wujud dan artinya tetap tidak berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan. Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indonesia Asli.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan burung garuda yang dikalungkan Perisai, penjelasan Pasal 46, bahwa yang dimaksud dengan “perisai” adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.

Pasal 46 Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2009, menyatakan; “semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.Penjelasan Pasal 46 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bandingkan dengan teks hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada Pasal 5 menyatakan :Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa-Kuno, yang berbunyi : BHINNEKA TUNGGAL IKA. Kemudian penjelasan Pasal 5. Perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan: bhinna dan ika. Kalimat seluruhnya itu dapat disalin : berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pepatah ini dalam sekarang artinya, karena menggambarkan persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan perbedaan atau perlainan. Kalimat itu telah tua dan pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular dalam arti : di antara pusparagam adalah kesatuan.

Kemudian makna garis hitam tebal pada perisai Pancasila dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa Penjelsan Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa” adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa

Sedangkan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Pasal 4. Ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator). Penjelasan Pasal 4 menjelaskan, bahwa Dengan garis yang melukiskan katulistiwa (aequator) itu, maka ternyatalah bahwa Republik Indonesia satu-satunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat dipermukaan bumi berhawa-panas; garis katulistiwa melewati Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Di daerah Kongo, di kepulauan Pasifik dan Amerika Selatan tidak-lah (belumlah) terbentuk negara penduduk Asli. Jadi garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Republik Indonesia ialah satusatunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat, terletak di katulistiwa dipermukaan bumi.

Mengapa menggunakan simbol hewan ? Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada Pasal 1 menjelaskan, bahwa mengambil gambaran hewan untuk Lambang-Negara bukanlah barang yang ganjil. Misalnya untuk lambang Republik India diambil lukisan singa, lembu, kuda dan gajah, seperti tergambar pada tiang Maharaja Priyadarsi Asyoka berasal dari Sarnath dekat Benares.

Kemudian dijelaskan secara semiotika dari mana asal lukisan garuda dalam peradaban bangsa Indonesia ? Lukisan garuda diambil dari benda peradaban Indonesia, seperti hidup dalam mythologi, symbologi dan kesusastraan Indonesia dan seperti pula tergambar pada beberapa candi sejak abad ke 6 sampai ke-abad ke 16. Demikian pula makna semiotika terhadap perisai, bahwa Perisai adalah asli, sedangkan arti semboyan yang dituliskan dengan huruf latin berbahasa Jawa-kuno menunjukkan peradaban klassik.

Kemudian didalam lambang negara terdapat perisai, pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dinyatakan :” perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda”. Apa makna semiotika perisai ? dalam teks hukum penjelasan pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 menyatakan: “ Yang dimaksud dengan “perisai” adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.

Bandingkan dengan teks hukum negara oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada Pasal 3. Garuda yang digantungi perisai dengan memakai paruh, sayap, ekor dan cakar mewujudkan lambang tenaga pembangun. Demikian juga penjelasan Pasal 3 menjelaskan : Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen), seperti dikenal pada peradaban Indonesia. .

Selanjutnya terdapat seloka tertulis diatas pita, penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009menyatakan, bahwa Yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 47 ayat (1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Ayat (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Apa semiotika teks yang menyatakan “berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. ? Makna semiotikanya ditegaskan pada penjelasan Pasal 45 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sayap garuda berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45” adalah lambang tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu pengumandangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 48 ayat (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Pasal 48 Ayat (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut: a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) terdapat teks yang menyatakan, “sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa, apa makna semiotika pernyataan ini ? Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa” adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa. Pada Pasal 48 ayat (2) Huruf b, menyatakan tali rantai bermata bulatan dan persegi, apa makna semiotikanya ? Mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur perempuan, mata rantai persegi yang berjumlah 8 melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh belas mata rantai itu sambung menyambung tidak terputus yang melambangkan unsur generasi penerus yang turun temurun Kemudian pada pasal 48 ayat (2) huruf e menyatakan lambang dengan kapas dan padi, apa makna semiotikanya, pada penjelasan pasal 48 ayat (1) huruf e, menjelaskan, makna semiotika, yakni Kedua tumbuhan kapas dan padi sesuai dengan hymne yang menempatkan pakaian (sandang) dan makanan (pangan) sebagai simbol tujuan kemakmuran dan kesejahteraan.

   Bagaimana tata warna lambang negara Indonesia? Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan ; Pasal 49 Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Apa makna semiotika warna kuning emas, Penjelasan Pasal 49 Huruf c menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “warna kuning emas” adalah warna kuning keemasan secara digital memunyai kadar MHB: merah 255, hijau 255, dan biru 0. Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara.

Bandingkan dengan makna semiotika warna lambang neagara pada penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Warna-kemegahan emas bermaksud kebesaran bangsa atau keluhuran Negara. Warna-warna pembantu dilukiskan dengan hitam atau meniru seperti yang sebenarnya dalam alam.
Mengapa perisai yang berbentung jantung berisi semiotika sila ke satu Pancasila menggunakan warna hitam ? Penjelasan Pasal 49 hurud d menyatakan; Yang dimaksud dengan “warna hitam” adalah warna hitam yang secara digital mempunyai kadar MHB: merah 0, hijau 0, biru 0. Warna hitam menggambarkan siklus dan jalinan kehidupan umat manusia dari awal mula penciptaan hingga akhir kehidupan. Kemudian apa yang dimaksud warna alam untuk seluruh lambang ? Penjelasan pasal 49 Huruf e, bahwa yang dimaksud dengan “warna alam” adalah warna-warna yang menyerupai warna benda dan makhluk hidup yang ada di alam. Warna-warna itu menggambarkan semangat dan dinamika kehidupan di alam semesta ini.

   Jika kita bandingkan dengan makna tata warna lambang negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1961 Tentang Lambang Negara, menyatakan pada Pasal 2.Perbandingan-perbandingan ukuran adalah menurut gambar tersebut dalampasal 6. Warna terutama yang dipakai adalah tiga, yaitu Merah, Putih danKuning emas, sedang dipakai pula warna hitam dan warna yang sebenarnyadalam alam.Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda, dan Merah-Putih didapatpada ruangan perisai di tengah-tengah.

 Kemudian bagaimana tata cara penggunaan lambang negara dalam praktek kenegaraan ? Penggunaan lambang negara diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Npmor 24 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa Lambang Negara wajib digunakan di:a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan; b. luar gedung atau kantor; c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara; d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah; e. uang logam dan uang kertas; atau f. materai.
Pasal 52 Lambang Negara dapat digunakan: a. sebagai cap atau kop surat jabatan; b. sebagai cap dinas untuk kantor; c. pada kertas bermaterai; d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan; e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri; f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi; g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah; h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau i. di rumah warga negara Indonesia.

Pasal 53 ayat (1) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dipasang pada: a. gedung dan/atau kantor Presiden dan Wakil Presiden; b. gedung dan/atau kantor lembaga negara; c. gedung dan/atau kantor instansi pemerintah; dan d. gedung dan/atau kantor lainnya. Pasal 53 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor” adalah untuk menunjukkan kewibawaan negara yang penggunaannya dibatasi hanya pada kantor dinas.

Penjelasan Pasal 53 Huruf b Yang dimaksud dengan “lembaga negara” antara lain: Presiden dan Wakil Presiden, Menteri dan pejabat setingkat menteri, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan.Kemudian Penjelasan Pasal 53 Huruf d Yang dimaksud dengan “gedung atau kantor lain” adalah gedung sekolah, kantor perusahaan swasta, organisasi dan lembaga-lembaga

Pasal 53 ayat (2) Penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b pada: a. istana Presiden dan Wakil Presiden; b. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden; c. gedung atau kantor dan rumah jabatan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan d. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat. Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor” adalah penggunaan Lambang Negara sebagai lambang keistimewaan yang penggunaannya ditempatkan di muka sebelah luar pada rumah jabatan (ambtswoning) yang disediakan khusus untuk pejabat negara.

Pasal 53 ayat (3) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diletakkan pada tempat tertentu. Penjelasan Pasal 53 Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” adalah tempat yang pantas, menarik perhatian orang, mudah dilihat, dan tampak baik bagi pandangan mata semua orang yang datang dan berada di gedung atau kantor tersebut

Pasal 53 ayat (4) Penggunaan Lambang Negara pada lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c diletakkan di bagian tengah atas halaman pertama dokumen.

Pasal 53 ayat (5) Penggunaan Lambang Negara pada paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d diletakkan di bagian tengah halaman dokumen.
Pasal 54 ayat (1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; Pasal 54 ayat (1) Huruf e Yang dimaksud dengan “badan peradilan” antara lain Mahkamah Konstitusi f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang.

Pasal 54 ayat (2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang.

Pasal 54 ayat (3) Lambang Negara sebagai lencana atau atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri. (4) Lambang Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan peristiwa resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dipasang pada gapura dan/atau bangunan lain yang pantas.

Pasal 55 ayat (1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan: a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara. Pasal 55 ayat (2) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.

Pasal 56 ayat (1) Ukuran Lambang Negara disesuaikan dengan ukuran ruangan dan tempat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 56 ayat (2) Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibuat dari bahan yang kuat. Penjelasan Pasal 56 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Lambang Negara dibuat dari bahan yang kuat” adalah bahwa Lambang Negara harus dibuat dari bahan cor semen, metal, campuran besi atau campuran bahan lain yang liat dan kuat, sehingga bentuk Lambang Negara terlihat kokoh dan kuat, dapat digunakan untuk waktu yang lama, tidak mudah patah, hancur ataupun tidak cepat rusak.

Apa saja Larangan penggunaan lambang negara ? Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ? menyatakan, Setiap orang dilarang: a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagaimana sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya berkaitana dengan laranan penggunaan lambang negara yang tidak sesuai dengan undang-undang ini ? Pasal 69 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.Pasal 68 Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah.

Berikut ini analisis semiotika hukum lambang negara Republik Indonesia dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

 

Tabel Semiotika Lambang Negara Berdasarkan Teks Hukum Negara

 

Kode Semiotika Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan     Makna Semiotika Masing Unsur Dalam Lambang Negara
Simbol Garuda Pasal 1. Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu : 1. Burung Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus kesebelah kanannya; 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda; 3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Kemudian Pasal 4 menyatakan ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator).Pasal 3 Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen) seperti dikenal pada peradaban Indonesia. Burung garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali. Burung itu dilukiskan dicandi Dieng, Prambanan dan Panataran. Ada kalanya dengan memakai lukis berupa manusia dengan berparuh burung dan bersayap (Dieng); dicandi Prambanan dan dicandi Jawa Timur rupanya seperti burung, dengan berparuh panjang berambut raksasa dan bercakar. Lihatlah lukisan garuda dicandi Mendut, Prambanan dan dicandi-candi Sukuh, Kedal di Jawa Timur. Umumnya maka garuda terkenal baik oleh archeologi, kesusasteraan dan mythologi Indonesia.Lencana garuda pernah dipakai oleh perabu Airlangga pada abad kesebelas, dengan bernama Garudamukha. Menurut patung Belahan beliau dilukiskan dengan mengendarai seekor garuda. Pergerakan Indonesia Muda (1928) pernah memakai panji-panji sayap garuda yang ditengah-tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga gurisan garis. Sayap garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornya berbulu 8 (bulan 8 = Agustus).

 

Pasal 46 : Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. yang dimaksud dengan “berbentuk Garuda Pancasila”? Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang No,mor 24 Tahun 2009 menyatakan : “ Yang dimaksud dengan “Garuda Pancasila” adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat  PP No 66 Tahun 1951

  1. Burung garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali

 

UU No 24 Tahun 2009 1.Garuda Pancasila” adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali.

 

PP No 66 Tahun 1951

 

2.Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen)

 

UU No 24 Tahun 2009

Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat

 

PP No 66 Tahun 1951

Menyatakan Garuda dari mythologi, Umumnya maka garuda terkenal baik oleh archeologi, kesusasteraan dan mythologi

 

UU No 24 Tahun 2009 menyatakan

burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno

Simbol Bulu Sayap, ekor 17, 8 Pasal 3.Garuda yang digantungi perisai dengan memakai paruh, sayap, ekor dan cakar

mewujudkan lambang tenaga pembangun.

Sayap Garuda berbulu 17 dan ekornya berbulu 8.

 

Pasal 47(1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang

mewujudkan lambang tenaga pembangunan.

(2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8,

pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.Penjelasan Pasal 47 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sayap garuda berbulu 17, ekor berbulu 8,

pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45” adalah lambang

tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu

pengumandangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

PP No 66 Tahun 1951 Tidak menjelaskan makna bulu ekor 8 dan sayap 17. Hanya menjelaskan berkaitan dengan Pergerakan Indonesia Muda (1928) pernah memakai panji-panji sayap garudayang ditengah-tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga gurisan garis. Sayap

garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornya berbulu 8 (bulan 8 = Agustus).

 

UU No 12 Tahun 2009

Yang dimaksud dengan “sayap garuda berbulu 17, ekor berbulu 8,

pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45” adalah lambang

tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu

pengumandangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Simbol Perisai Pasal 1. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda; Pasal 4Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Panca Sila

Pasal 4.

Perisai atau tameng dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai

senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri Perkakas

perjuangan yang sedemikian dijadikan lambang; wujud dan artinya tetap tidak

berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan.

Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan

langsung dengan peradaban Indonesia Asli.

Pasal 46 perisai berupa jantung yang digantung dengan rantaipada leher Garuda. Pasal 48 Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar

Pancalisa.

Penjelasan Pasal 46 Yang dimaksud dengan “perisai” adalah tameng yang telah dikenal

lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian

senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk

mencapai tujuan

PP No 66 Tahun 1951 menjelasakanbahwa Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Panca Sila

 

UU No 24 Tahun 2009

Menjelaskan lima buah ruang yang mewujudkan dasar

Pancalisa.

 

PP No 66 Tahun 1951

Menjelaskan makna perisai sebagai senjata adalah melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk

mencapai tujuan diri dan Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan

langsung dengan peradaban Indonesia Asli.

UU No 24 Tahun 2009 hanya menjelaskan, bahwa“perisai” adalah tameng yang telah dikenal

lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian

senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk

mencapai tujuan

Simbol Garis Hitam ditengah Perisai Pasal 4.Ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis

hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator) Penjelasan Pasal 4 Dengan garis yang melukiskan katulistiwa (aequator) itu, maka ternyatalah

bahwa Republik Indonesia satu-satunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat

dipermukaan bumi berhawa-panas; garis katulistiwa melewati Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Di daerah Kongo, di kepulauan Pasifik dan

Amerika Selatan tidak-lah (belumlah) terbentuk negara penduduk Asli. Jadi

garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Republik Indonesia ialah satu-satunya

Negara Asli yang merdeka-berdaulat, terletak di katulistiwa

dipermukaan bumi

Pasal 48(1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang

melukiskan katulistiwa. Penjelasan Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis hitam tebal yang melukiskan

katulistiwa” adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan

berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa.

PP No 66 Tahun 1951 menjelaskan bahwa terdapat sebuah garishitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator). Jadi

garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Republik Indonesia ialah satu-satunya

Negara Asli yang merdeka-berdaulat, terletak di katulistiwa

dipermukaan bumi

 

UU No 24 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan “garis hitam tebal yang melukiskan

katulistiwa” adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan

berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa.

Simbol Sila Kesatu Pasal 4 Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Panca Sila :I. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa terlukis dengan Nur Cahaya di ruangan

tengah berbentuk bintang yang bersudut lima

Pasal 48 ayat (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar

Pancasila sebagai berikut:

a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan

dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk

bintang yang bersudut lima;

PP No 66 Tahun 1951 menggunakan istilah semiotika Nur Cahaya di ruangantengah berbentuk bintang yang bersudut lima

 

UU No 24 Tahun 2009 meenggunakan istilah semiotika dilambangkan

dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk

bintang yang bersudut lima

Simbol Sila Kedua Pasal 4 Dasar Peri Kemanusiaan dilukiskan dengan tali rantai bermata bulatandan persegi. Penjelasan Pasal 4 Mata bulatan dalam rantai menunjukkan bahagian perempuan dan digambar

berjumlah 9; mata pesagi yang digambar berjumlah 8 menunjukkan bahagian

laki-laki.

Rantai yang bermata 17 itu sambung menyambung tidak putus-putusnya, sesuai

dengan manusia yang bersifat turun-temurun.

Pasal 48 ayat (2) huruf b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradabdilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan

dan persegi di bagian kiri bawah perisai; Penjelasan Pasal 48 Huruf b

Mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur

perempuan, mata rantai persegi yang berjumlah 8

melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh belas mata rantai itu

sambung menyambung tidak terputus yang melambangkan

unsur generasi penerus yang turun temurun.

PP No 66 Tahun 1951Menyebut simbol Dasar Kemanusian

Menjelaskan makna simbol mata rantai bulatan 9 dan persagi 8 yang simbol laki-laki dan perempuan. Rantai yang bermata 17 itu sambung menyambung tidak putus-putusnya, sesuai

dengan manusia yang bersifat turun-temurun.

 

UU No 24 Tahun 2009

Menyebut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menjelaskan Makna simbol Mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur

perempuan, mata rantai persegi yang berjumlah 8

melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh belas mata rantai itu

sambung menyambung tidak terputus yang melambangkan

unsur generasi penerus yang turun temurun.

Simbol Sila Ketiga Pasal 4 Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung Pasal 48 c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan denganpohon beringin di bagian kiri atas perisai; PP No 66 Tahun 1951 menyebut Dasar Kebangsaan 

UU No 24 Tahun 2009 menyebut dasar Persatuan Indonesia

Simbol Sila Keempat Pasal 4 Dasar Kerakyatan dilukiskan Kepala Banteng sebagai lambang tenagarakyat d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh HikmatKebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

dilambangkan dengan kepala banteng di bagian

kanan atas perisai; dan

PP No 66 Tahun 1951 menyebut Dasar Kerakyatan dan menjelaskan makna sebagai lambang tenaga rakyat 

UU No 24 Tahun 2009

Menyebut dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan

Perwakilan

 

 

Simbol Sila Kelima Pasal 4 Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tandatujuan kemakmuran. Penjelasan Pasal 4

Kedua tumbuhan kapas dan padi itu sesuai dengan hymne yang memuji-muji

pakaian (sandang) dan makanan (pangan).

Pasal 48 Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tandatujuan kemakmuran. Penjelasan Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tanda

tujuan kemakmuran

PP No 66 Tahun 1951 menyebut Dasar Keadilan Sosial Dasar Keadilan Sosial.Makna simbol padi kapas sebagai tanda

tujuan kemakmuran dan hymne yang memuji-muji

pakaian (sandang) dan makanan (pangan).

 

UU No 24 Tahun 2009

Dasar Keadilan Sosial dan menjelaskan kapas dan padi, sebagai tanda

tujuan kemakmuran

Simbol Tulisan Bhinnka Tunggal Ika Pasal 5.Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa

Jawa-Kuno, yang berbunyi :

BHINNEKA TUNGGAL IKA. Penjelasan Pasal 5.

Perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan:

bhinna dan ika. Kalimat seluruhnya itu dapat disalin : berbeda-beda tetapi

tetap satu jua.

Pepatah ini dalam artinya, karena menggambarkan persatuan atau

kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan

perbedaan atau perlainan. Kalimat itu telah tua dan pernah dipakai oleh

pujangga ternama Empu Tantular dalam arti : di antara pusparagam adalah

kesatuan

Pasal 46 semboyan Bhinneka Tunggal Ikaditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Penjelasan Pasal 48 Yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah

pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu

Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan

ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika

diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu

kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan

kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

PP No 66 Tahun 1951 memaknai Bhinneka Tunggal Ika untuk menggambarkan persatuan ataukesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan

perbedaan atau perlainan

 

UU No 24 Tahun 2009 Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan

kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Makna Warna Pasal 2 Warna terutama yang dipakai adalah tiga, yaitu Merah, Putih danKuning emas, sedang dipakai pula warna hitam dan warna yang sebenarnya

dalam alam.

Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda, dan Merah-Putih didapat

pada ruangan perisai di tengah-tengah. Penjelasan pasal 2 Pasal 2.

Warna-kemegahan emas bermaksud kebesaran bangsa atau keluhuran Negara.

Warna-warna pembantu dilukiskan dengan hitam atau meniru seperti yang

sebenarnya dalam alam.

Pasal 49 Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.Apa makna semiotika warna kuning emas, Penjelasan Pasal 49 Huruf c menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “warna kuning emas” adalah warna kuning keemasan secara digital memunyai kadar MHB: merah 255, hijau 255, dan biru 0. Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara PP No 66 Tahun 1951Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda. Makna semiotikanya adalah Warna-kemegahan emas bermaksud kebesaran bangsa atau keluhuran Negara.

 

UU No 24 Tahun 2009

warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; “warna kuning emas” adalah warna kuning keemasan Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara

Simbol Burung Garuda diambil oleh bangsa Indonesia Penjelasan Pasal 1 Lukisan garuda diambil dari benda peradaban Indonesia, seperti hidup dalammythologi, symbologi dan kesusastraan Indonesia dan seperti pula tergambar

pada beberapa candi sejak abad ke 6 sampai ke-abad ke 16. Dan menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali.

Penjelasan Pasal 46 Yang dimaksud dengan “Garuda Pancasila” adalah lambang berupaburung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung

yang menyerupai burung elang rajawali.

 

 

Berdasarkan tabel dekontruksi/pembongkaran makna semiotika lambang negara diatas, menarik untuk dipaparkan, bahwa teks hukum negara menjelaskan bahwa lambang negara Indonesia diambil dari mitologi, symbologi dan kesusastraan Indonesia yaitu burung Garuda menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali atau burungyang menyerupai burung elang rajawali.

Simbol burung yang menyerupai elang Rajawali itu oleh teks hukum negara dinama Garuda Pancasila berwarna kuning emas, melambangkan kebesaran bangsa melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara, sedangkan makna lambang negara secara keseluruhan sebagai lambang tenaga pembangun (creatif vermogen) dan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.

         Jumlah sayap garuda berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45” adalah lambang tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu pengumandangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan secara historis sebagai simbol pergerakan yang pernah dipakai oleh bangsa Indonesia dalam Pergerakan Indonesia Muda (1928) memakai panji-panji sayap garuda yang ditengah-tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga gurisan garis. Sayap garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornya berbulu 8 (bulan 8 = Agustus).

Burung Elang Rajawali Garuda Pancasila tersebut dikalungi perisai atau tameng yang dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri. Perisai adalah perkakas perjuangan yang sedemikian dijadikan lambang; wujud dan artinya tetap tidak berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan. Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indonesia Asli. Perisai dalam kebudayaan asli Indonesia adalah sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.

Ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator), Garis itu sebagain penanda/kode secara historis ternyatalah bahwa Republik Indonesia satu-satunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat dipermukaan bumi berhawa-panas; garis katulistiwa melewati Sumatera,Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Di daerah Kongo, di kepulauan Pasifik dan Amerika Selatan tidak-lah (belumlah) terbentuk negara penduduk Asli. Jadi garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Republik Indonesia ialah satu-satunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat, terletak di katulistiwa dipermukaan bumi. Garis Katulistiwa itu dilambangkan dengan “garis hitam tebal yang adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa.

Perisai tersebut memiliki lima ruang yang masing-masing mewujudkan dasar Pancasila

sebagai berikut: Simbol Sila Kesatu Pancasila adalah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; Jika dikorelasikan pada semiotika hukum pada tataran konstitusional adalah dirumuskan menjadi Pasal 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Simbol Sila Kedua Pancasila adalah dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai yang terdiri dari mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur perempuan, mata rantai persegi yang berjumlah 8 melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh belas mata rantai itu sambung menyambung tidak terputus atau tidak putus-putusnya yang melambangkan unsur generasi penerus yang turun temurun, sesuai dengan manusia yang bersifat turun-temurun.

Simbol Sila Ketiga Pancasila adalah dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai, simbola yang dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung, Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik sebagai negara hukum yang berpaham kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (1), (2), (3) UUD Neg RI 1945.

Simbol Sila Keempat adalah dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh HikmatKebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai, simbolisasi yang dilukiskan kepala banteng sebagai lambang tenaga rakyat untuk mewujudkan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indosesia yang Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tanda tujuan kemakmuran. Kedua tumbuhan kapas dan padi itu sesuai dengan hymne yang memuji-muji pakaian (sandang) dan makanan (pangan).

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pepatah ini dalam artinya, karena menggambarkan persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan perbedaan atau perlainan. Menurut Soekarno adalah Bhina Ika, Tunggal Ika yang artinya yang di antara pusparagam adalah kesatuan. Atau didalam keragaman itu, Persatuan itu merupakan satu kesatuan yang secara sederhana diartikan bagi bangsa Indonesia saat ini adalah keragaman dalam persatuan dan persatuan dalam keragaman.

(Penulis adalah peneliti sejarah hukum dan semiotika hukum Lambang Negara Republik Indonesia, HP 08125695414)

Diposkan oleh Qitri Center di 20.49

 

1 komentar:

Masnidawati Pasaribu mengatakan…

Nama : Masnidawati G. Pasaribu
Nim : A11112099
REG B
Saya setuju dengan pendapat bapak, pemakaian gambar Garuda merah tidak melanggar UU dan tidak menyalahi putusan Mahakamah Konstitusi (MK). Atas hal itu, masyarakat harus membaca dengan cermat putusan MK. Menurut saya ada 4 alasan kuat kenapa pemakaian logo garuda merah tersebut tidak melanggar UU. Pertama, logo garuda itu bukanlah Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara RI, karena gambarnya tidak mencantumkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2009, Garuda Pancasila menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Kedua, logo garuda tersebut tidak menyerupai Garuda Pancasila, karena yang terlihat hanya siluet merah berbentuk garuda, berbeda dengan ciri Garuda Pancasila dalam UU tersebut.
Ini diperkuat dengan Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang menyebutkan Garuda Pancasila memiliki ciri menoleh ke kanan dan di lehernya tergantung perisai berupa jantung.
Sementara Pasal 47 menyebutkan, Garuda Pancasila memiliki sayap yang masing-masing berciri 17 bulu, 8 ekor, pangkal ekor berbulu ada 19, dan di leher ada 45 bulu. Lalu di Pasal 48 disebutkan, pada perisai terdapat lima ruang yang mewujudkan dasar Pancasila.
Kesemua ciri Garuda Pancasila itu tidak terdapat dalam logo garuda yang dipakai Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta.
Ketiga, penggunaan gambar dan nama burung garuda sebagai logo organisasi partai, bahkan perusahaan, adalah hal lazim dan tidak dilarang sama sekali.
Logo garuda terlihat di lambang organisasi Manggala Garuda, Partai Patriot, Partai Kesatuan, dan Partai Indonesia. Sementara bagian dalam logo tersebut dikenakan oleh maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia.
Keempat, penggunaan logo garuda tersebut bukan untuk keperluan komersil, melainkan untuk tujuan politik yang mewujudkan Indonesia Raya yang bersih, kuat, aman, dan bermartabat.
Dengan keempat dasar hukum itu, tim advokasi Prabowo-Hatta menyatakan tuduhan pelanggaran UU dalam penggunaan logo garuda mereka adalah mentah dan tidak memiliki dasar hukum.

11 Juli 2014 19.28

14
Jul
14

PARRINDO : Politik Koalisi Persatuan Indonesia

Koalisi Persatuan Indonesia Jadi Perekat

Sabtu, 12 Juli 2014 – 11:02 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Koalisi Persatuan Indonesia Jadi Perekat

Di tengah fenomena kiprah Koalisi Merah Putih dan Koalisi Rakyat yang mewakili dua kubu pempraktek politik PilPres 2014 terkini, publik merasakan ketegangan meninggi seiring perjalanan hari namun faktanya masih dalam kadar terkendali oleh suasana batin kebangsaan Pancasila. Peradaban Pancasila rupa2nya kental hidup di hati sanubari rakyat dan pemerintah utamanya ketika dirasakan tekanan atas membesarnya ancaman terhadap Persatuan Indonesia.

Kedamaian penyelenggaraan puncak PilPres pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 dan tingkat partisipasi yang tinggi dari rakyat membuktikan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila adalah melekat erat.

Oleh karena itulah menjelang Real Count KPU 22 Juli 2014 yang akan datang, perlu dibudayakan bersama Gerakan Indonesia Aman Tenteram (GIAT) guna memperkuat cita kesadaran bersama mengikatkan diri dalam politik Koalisi Persatuan Indonesia sebagai ujung peleburan daripada politik Koalisi Merah Putih dan politik Koalisi Rakyat utamanya saat pasca Real Count KPU 22 Juli 2014.

Mari kita bersama ber GIAT membangun politik Koalisi Persatuan Indonesia demi Indonesia yang lebih baik dalam turut serta mengejawantahkan amanat Pembukaan UUD45.

Jakarta, 12 Juli 2014

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Senin, 14 Juli 2014 16:23 WIB
GPII Siap Kawal Putusan KPU terkait Pilpres
Senin, 14 Juli 2014 07:14 WIB
Jokowi: Diplomasi Dagang Perlu Terus Dibangun
Senin, 14 Juli 2014 05:40 WIB
Pasca Pilpres, Perlu Gerakan Aman Tenteram
Minggu, 13 Juli 2014 23:56 WIB
Kisah Gus Dur dan Kekuasaan
Minggu, 13 Juli 2014 22:30 WIB
Wah, MTII Desak KPI Cabut Izin Metro TV
Minggu, 13 Juli 2014 21:47 WIB
Kritik Terhadap Mesut Ozil Berlebihan
Minggu, 13 Juli 2014 20:19 WIB
Koalisi Merah Putih Stop Quick Count
Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11680.00 11640.00
SGD 9426.34 9376.34
EUR 15934.43 15834.43
AUD 10991.08 10911.08
Prakiraan Cuaca

33°C

  • Jakarta
  • Partly Cloudy
  • WSW 27.36 km/h
 





Blog Stats

  • 2,307,388 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 130 other followers