Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



21
Mar
14

Politik Hukum : RUU KUHAP Kontroversikan Pemberantasan Korupsi

RUU KUHAP ‘SKAK STER PEMBERANTASAN KORUPSI’

ilustrasiilustrasifoto : wartaharian.co/Bib

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang telah menjadi Hadiah Reformasi, dimana Hukum dan Keadilan bisa terlihat Tegak tanpa ‘Tebang Pilih’. 15 tahun setelah lepas dari sebuah system yang ‘katanya’memasung ‘Demokrasi’, alasan ini sangat bisa dipahami, jika kita bandingkan dengan kondisi saat ini, dimana semua sudah serba terbuka dan ‘transparan’, dari mulai urusan yang benar dan ‘legal’ hingga urusan yang lamur alias ‘ilegal’ pun, sekarang terlihat terang benderang !!

Dunia hukum kita tak lepas dari yang namanya Monitoring ‘Politik’, sebagai sebuah Negara yang baru lepas dari system politik ‘Paternalistik’ menujun ke system ‘Demokrasi’ yang berkeadilan yang bersumber dari hukum yang tegak tanpa pandang bulu.

Hiruk pikuk dunia hukum kita setiap hari diwarnai oleh berbagai kasus-kasus yang tentunya sudah tidak asing bagi telingga dan mata kita, dia lah ‘Korupsi’ ! Sebagai negeri berdaulat kita memiliki saluran ‘Konstitusi’ yang lengkap, bahkan saking lengkapnya harus sampai 4 kali di amandemen.

‘Korupsi’ lahir dari rahim system yang picik dan khianat, dimana secara tertutup dan terbuka telah merasuk ke rongga kehidupan bangsa ini, bayangkan dari yang tabu untuk dilakukan sekarang menjadi hal yang biasa untuk dilihat dan didengar. Ironis !!

‘Korupsi’ tumbuh dan berkembang atas dasar kesempatan dan pemaksaan, yang dilakukan oleh anak kandungnya sang manusia-manusia yang terpercaya, suci bagai malaikat hingga ke manusia-manusia‘Kardus’ dan para bandit yang terang-terangan bersindikat menjadi ‘Tikus Penghisap Darah Rakyat’.

‘Hukum’ kita tentunya ada dan berfungsi ‘Selayaknya’ saja. Hehehe entah kenapa ? atau ini sudah menjadi‘Kutukan’ yang harus ditebus Bangsa ini, atas segala ketidak peduliannya dalam mengelola ‘Sumber Daya, Baik Alam Maupun Manusianya’.

Hadirnya ‘Komisi Pemberantasan Korupsi’ tentunya merupakan anugrah yang membuat semangat Bangsa ini kembali ‘Menggeliat’, ditengah berbagai penyelewengan yang dilakukan para manusia-manusia ‘Kardus’tadi. Tidak sedikit yang telah merasakan tajamnya gerakan Lembaga ini dalam ‘Merobek’ pertahanan para‘Koruptor’, dari yang pasrah hingga yang pasang aksi menantang bagai ‘Gladiator’ pun, ujung-ujungnya‘Terkapar’ jika sudah masuk kandang KPK !! Luar Biasa..

Nah..inilah moment teraneh atau bisa dikatakan saat-saat kritis yang sesungguhnya, dimana ‘KPK kini berhadapan dengan kebutuhan Negara yang mengharuskan kita untuk melakukan ‘Perubahan’ terhadap UU KUHAP dan KUHP yang konon adalah warisan zaman Belanda’.

Dimana anehnya ? dan dimana Kritisnya ? bagi orang awam tentu ini rasanya biasa-biasa saja, namun bagi para ‘Pelaku’ atau kita sebut saja ‘Aktor’ Korupsi, tentunya ini merupakan ‘Celah’ yang gak boleh dilewatkan jika ingin selamat. Wah wah wah…kok bisa ? ya bisa lah, justru ini celah untuk memasukan berbagai ‘Pasal’yang secara langsung akan ‘Melemahkan KPK’, apalagi seperti yang kita ketahui KPK saat ini telah memiliki segudang ‘PR Kasus Korupsi’ yang harus diselesaikan satu per satu, dimana daftar antrian ini yang semakin membuat para ‘Koruptor’ yang belum terjerat, tidak pernah bisa ‘Tidur Pulas’

Lain halnya dengan para ‘Pejuang’ yang menggawangi dan mengawal KPK untuk tetap ‘Eksis’ dijalurnya yang menurut berbagai kalangan sudah ‘On The Track’. Tentunya ini merupakan ujian sekaligus ‘Pertaruhan Integritas Moral’.

KPK sebagai lembaga telah banyak melakukan ‘Amal Sholeh’ bagi Bangsa ini, jujur itu harus kita akui !! terlepas dari berbagai ‘kekurangan’ yang terjadi, namun komitmen kita secara ‘Kebangsaan’ harusnya tidak boleh ternoda dengan ‘Rayuan dan Bisikan’ manusia-manusia ‘Kardus’, yang sekarang mulai ‘Panas Dingin’ alias ‘Meriang’, melihat gebrakan demi gebrakan yang dilakukan oleh Para ‘Pendekar KPK dan Aktifis Anti Korupsi’

Pembahasan ‘RUU KUHAP dan KUHP’ yang sekarang menjadi ‘Polemik’ tentunya semakin ‘Menelanjangi’kita sebagai Bangsa, apakah moment Kritis ini akan berujung pada ‘Teramputasi’ nya berbagai kewenangan KPK, yang selama ini berguna sangat efektif melakukan ‘Pemberantasan Korupsi’??, atau justru akan menjadikan KPK semakin ‘Full Power’ yang dipasang sebagai ‘Panglima Keadilan’ untuk menuju ‘Indonesia yang lebih Bermartabat !!??’

‘Pemerintah dan DPR’ ada di satu Barisan sebagai Pengusul dan Pembahas RUU ini, sementara ‘KPK dan para Penggiat Anti Korupsi’ di Barisan lainnya yang terus ‘Berteriak’ dan mengadu kepada si Pemilik Sah‘Kedaulatan’ Negeri ini, yaitu saya, anda dan kita semua sebagai ‘Rakyat’ yang ‘Berdaulat’. Ibarat permainan Catur, kondisi saat ini bagaikan ‘Skak – Ster Untuk Pemberantasan Korupsi !!’

Sebagai ‘Rakyat’ tentunya kita semua menginginkan yang terbaik untuk KPK, karena apapun yang diperdebatkan saat ini, tentunya sudah bagian dari ‘Sunatullah’ dimana yang ‘Haq dan yang Bathil’ akan terus bertarung hingga akhir zaman !! Hidup ini adalah pilihan, jika kita mau dapat satu paket yang disebut ‘Dunia-Akhirat’ tentunya kemenangan akan berfihak kepada yang Haq. Akan tetapi jika kita ‘Menyerah’ dan ‘Pasrah’oleh virus ‘Ketidakadilan’ tentunya kita pun harus bersiap memasuki zaman yang menyerupai zaman dimana‘Manusia-manusianya dibinasakan oleh Tuhan Yang Maha Adil’, semoga tidak demikian. Wallahu Alam…

Penulis : Yahya Abdul Habib (Pemimpin Redaksi WARTAHARIAN.CO)

 

21
Mar
14

Politik : Potret SuPer11Maret1966 dan SuPer14Maret2014

POTRET SUPERSEMAR DAN SURAT PERINTAH EMPAT BELAS MARET

ilustrasiilustrasiFoto : Wartaharian.co

Indonesia memiliki sejarah yang sangat menarik untuk di simak dan dicermati, apalagi urusan yang coba kita analisis adalah urusan Politik, dimana urusan inilah yang menjadi asupan setiap hari kita, ditahun Politik yang riuh rendah ini.

Kita coba lari kebelakang sedikit ketika sejarah peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, secara legal formal dilihat memang tak terlalu istimewa atau bisa kembali dikatakan ‘Wajar’, Akan tetapi dibalik itu semua ada kabut yang hingga saat ini masih menjadi teka teki seluruh warga bangsa, apa itu ? itulah SUPERSEMAR atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret.

Lantas apa korelasinya dengan saat ini?? Tentunya ini hanya sekedar analisis saja, dimana bisa saja ini salah, ataupun mungkin juga benar. Tahun Politik 2014 menjadi amat strategis bagi Bangsa ini, apalagi ditengah krisis Kepemimpinan dan Prediksi banyak kalangan yang menyampaikan bahwa saat ini, Bangsa kita masuk pada fase transisi alih generasi. Hal ini dapat dibuktikan dari dinamika Politik yang terjadi saat ini, dimana ‘Kursi Kekuasaan’ yang sedang dan sudah disusun di garis finish untuk diperebutkan oleh 12 Partai Nasional dan 2 Partai Lokal (Aceh).

Kembali ke soal Surat Perintah, beberapa hari yang lalu kita melihat sebuah intensitas suhu Politik yang cukup Signifikan, dimana Partai Oposisi terbesar Negeri ini PDI-Perjuangan telah memutuskan untuk mencalonkan Joko Widodo atau yang biasa disebut Jokowi sebagai Calon Presiden berdasarkan Surat Perintah Harian Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri.

Pengumuman ini sekaligus menjawab segala pertanyaan besar yang ada di Masyarakat, dimana pertanyaan tersebut berkaitan dengan Akankah Jokowi Maju Sebagai Calon Presiden dari PDI-Perjuangan??? Semua itu telah terjawab.

Pasca dari Pengumuman yang dilakukan oleh DPP PDI-Perjuangan di kantornya, dimana seluruh awak media hadir dan menerima penjelasan dari Sekjen PDI-Perjuanagn dan Puan Maharani sebagai Ketua DPP yang juga Putri dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.

Ada yang menggelitik sebenarnya ketika melihat Surat Perintah yang dikeluarkan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI-Perjuangan. Apa itu ? ini lah yang menjadi pokok analisis kita dalam ediotorial kali ini, dimana Sosok Megawati Soekarno Putri adalah sosok Politisi yang sangat matang, seorang  negarawan yang mumpuni, baik dari sisi sikap dan pendirian. Megawati adalah Kader Marheinis yang bisa di bilang paling punya pengaruh saat ini. Selain beliau pernah menduduki jabatan Politik Penting Kenegaraan Wakil Presiden dan Presiden, dari sisi perjalanan Karir Politik pun, Putri Proklamator RI ini terbilang sangat ulung dalam menempatkan diri dan peranya di Panggung Politik Nasional kita.

Jika kita coba dalami lagi soal Megawati Soekarno Putri dari Sikap dan Talenta Politiknya, harusnya kita semua bisa memotret sisi lain dari makna keluarnya Surat Perintah Empat Belas Maret, dimana menurut Penulis Megawati yang sudah layak menyandang sebagai Guru Politik Bangsa ini, dimana beliau telah memperlihatkan bahasa tersurat  yang coba di Potretnya dari Penggalan sejarah perjalanan Bangsa ini.

Urusan Pemilihan Presiden bagi PDI-Perjuanagn sebenarnya sudah Final diserahkan ke Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri sebagai Pemegang Mandat yang diberikan di Kongres yang lalu. Namun nampaknya Realita Politik berkata lain, saat ini PDI-Perjuangan sebagai Partai yang diharapkan mampu membawa Perubahan dalam Pemilu kali ini, telah memiliki satu ‘Rissing Star’ yang diharapkan bisa tampil ke depan memimpin Bangsa ini, dialah Jokowi yang sekarang menduduki Posisi Gubernur DKI Jakarta.

Jika mau dibilang beban, tentu sangat berat apa yang di pikul oleh Megawati Soekarno Putri, masalah ini terbilang tak ringan karena menyangkut bathin dan tanggung jawab Moral sebagai Seorang Ketua Umum yang diserahkan mandat oleh Kongres. Pertaruhan besar sudah diambil oleh Megawati dan PDI-Perjuangan. Apalagi Megawati dikenal memiliki Sikap dan Pendirian yang Kuat sebagai Tokoh Politik Papan atas Tanah Air. Pertaruhan itulah yang akhirnya memaksa PDI-Perjuangan harus menang di Pemilu Legislatif jika ingin masuk wilayah Kekuasaan di pemilu 2014 ini.

Urusan Pilpres juga jadi bagian strategis dimana dorongan yang sangat kuat mungkin, akhirnya harus membuat Putri Proklamator RI ini memberikan pelajaran bagi internal Partai dan Masyarakat negeri ini. Bahasa itu dipakai melalui surat yang jika ditarik ke fakta sejarah sangat berkorelasi. Supersemar dengan Soekarno dan Soehartonya, sementara Surat Perintah Empat Belas Maret antara Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo.

Sekali lagi ini hanya analisa, bisa benar, bisa juga salah, namun kolerasi dari Makna dua surat yang menjadi judul Editorial ini adalah semua soal ‘Kekuasaan’, dimana ada yang ber-irisan, namun ada juga yang sangat tidak ber-irisan, akan tetapi yang coba kita terjemahkan dari itu semua adalah bahwa, Megawati Soekarno Putri telah mampu memainkan peran yang sangat cerdas dan strategis didalam kancah Pemilu 2014 ini.

Memang jika diterjemahkan lebih dalam mungkin saja posisi Perenungan dan komunikasi Politik yang dilakukan Megawati tidak menemukan jalan yang tepat selain memberikan dukungan kepada Jokowi sebagai Capres PDI-Perjuangan. Lagi – Lagi ini masalah pertaruhan yang sangat besar buat PDI-Perjuangan untuk merebut hati Rakyat ditengah posisi yang sudah diatas angin.

Akan tetapi dengan kematanganya Megawati memotret sekilas perjalanan sejarah Bangsa ini yang terkandung dalam SUPERSEMAR untuk dijadikan bahasa tersurat sekaligus tersirat dari seorang Tokoh Politik Paling Berpengaruh di negeri ini. Apa Makna dibalik itu semua ?? hanya waktu dan perjalanan Pemilu serta hasilnya nanti yang akan menjawab kita.

Penulis : Yahya Abdul Habib (Pemimpin Redaksi WARTAHARIAN.CO)

Perintah Harian KetUm PDIP

MUHAMMAD TAUFIK : JOKOWI PERNAH BERSUMPAH DENGAN AL-QUR’AN DI KEPALA PIMPIN JAKARTA 5 TAHUN

ilustrasiilustrasiFoto : Wartaharian.co/Bib

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Pencapresan Joko Widodo alias Jokowi mulai mendapat tanggapan beragan, salah satunya dari Muhammad Taufik Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, kepada WARTAHARIAN.CO, mantan Ketua KPU DKI mengingatkan Jokowi akan sumpah yang pernah diucapkan ketika jadi sebagai Gubernur DKi Jakarta.

“Sebagai Pengusung Gubernur DKi Jakarta, saya hanya mengungatkan bahwa Jokowi pernah melakukan Sumpah dengan Al-Qur’an diatas kepalanya, dimana dia akan memimpin Jakarta selama 5 tahun” Jelas Taufik melalui pesan singkat yang di terima Redaksi WARTAHARIAN.CO, 14/03/14.

Seperti yang diketahui, Dalam jumpa Perss di Kantor DPP PDI Perjuangan, akhirnya Joko Widodo telah resmi di capreskan untuk maju dalam Pilpres juni mendatang. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarno Putri yang di bacakan oleh Puan Maharani di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung Jakarta Selatan.

EVA K SUNDARI : “GUGATAN KE JOKOWI HANYA BIKIN GADUH”

ilustrasi : Eva K Sundari dan Joko Widodo, Jakarta Baru ilustrasi : Eva K Sundari dan Joko Widodo, Jakarta BaruWARTAHARIAN.CO/AP

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta)   Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya merasa berang terhadap gugatan yang diajukan Tim Advokasi Jakarta Baru, terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Gugatan Tim Advokasi. Jakarta Baru yang digawangi oleh politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Habiburokhman tersebut, dilayangkan setelah PDI Perjuangan resmi mendeklarasikan Jokowi sebagai capres minggu lalu.

Menurut politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, gugatan tersebut hanya merupakan manuver politik yang membuat gaduh suasana perpolitikan di Indoneisa. Dia menegaskan, bahwa pencapresan Jokowi adalah konstitusional.

“Pendeklarasian Jokowi sebagai Capres di Pilpres (Pemilu Presiden) 2014, bukan kehendak pribadi, tetapi penugasan dari PDIP yang merespon aspirasi masyarakat luas,” kata Eva dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Dia menuturkan, penugasan PDI Perjuangan tersebut kongruen atau sebangun dengan kehendak rakyat, karena PDI Perjuangan adalah alat perjuangan yang berasal, oleh, dan untuk rakyat. Dan Jokowi menerima penugasan itu, untuk melayani rakyat NKRI sebagaimana permintaan rakyat.

Dia pun menilai, bahwa tidak ada pelanggaran undang-undang (UU) ataupun etika dalam pencapresan Jokowi tersebut. Pengabdian ke rakyat, katanya sudah jamak dan lazim dilakukan oleh sejumlah pihak. Eva lantas mencontohkan yang pernah dilakukan orang lain. Antara lain seperti Gamawan Fauzi, yang pernah menjabat sebagai Bupati Solok (Sumatera Barat), yang lantas menjadi pemenang di Pemilu Gubernur (Pilgub) Sumatera Barat. Atau Ganjar Pranowo, anggota DPR yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah.

“Atau bahkan anggota DPR yang naik ke kabinet (menjadi menteri), seperti Andi Mallarangeng (Menpora), Amir Syamsuddin (Menkum HAM), Azwar Abubakar (Menteri PAN dan RB), Zulkifli Hasan (Menhut), Muhaimin Iskandar (Menakertrans),” ujarnya.

Jadi, Eva menegaskan bahwa pencapresan Jokowi tersebut hanya bagian dari tradisi atau konvensi politik di Indonesia. Namun dia mengaku sangat heran, karena baru sekali ini tradisi tersebut digugat, yaitu di kasus Jokowi. Dia pun menilai ini suatu keganjilan.

“Ini hanya manuver yang bikin gaduh, dan tak ada substansinya. Ini harus diakhiri. Demokrasi seharusnya semakin berkualitas. Saya yakin pengadilan akan menolaknya. Jika tidak pun, kita siap menghadapinya,” tandas anggota Komisi Hukum DPR ini. (WH/AP)

(Reporter : Bopak)

http://www.ambonekspres.com/index.php/aeheadline/item/3375-jokowi-dan-kisah-petruk-jadi-ratu.html

 

Jokowi dan Kisah Petruk Jadi Ratu

  • Kamis, Mar 20 2014
  • Ditulis oleh  amex
  • ukuran huruf perkecil besar tulisanperbesar ukuran huruf

Смесители для душа и ванны
Детские игрушки, развивающие игры

Cetak Email

OLEH: Erwin Dariyanto

MicrosoftInternetExplorer4

Di teras sebuah rumah di Desa Karangkadempel yang sejuk ki Lurah Petruk tengah duduk sambil menyantap rujak jeruk. Rujak racikan sang istri dinikmati sambil menghisap sebatang rokok kretek kesukaanya.

Puntung rokok di tangan terjatuh saat dari balik dinding terdengar sayup-sayup pekik kata, ‘Merdeka!’. Rupanya kata itu diucapkan oleh salah satu Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani dan disiarkan langsung oleh sebuah stasiun televisi.

Pandangan Petruk yang semula ke arah pematang sawah di depan rumah, kini beralih ke ruang tamu. Di ruangan mungil itu sang istri nampak serius menyaksikan siaran televisi. “Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Puan yang membacakan titah dari sang Ibu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pandangan Petruk kembali berpaling dari televisi. Rokok yang terjatuh dia pungut kembali. Dihisapnya dalam-dalam rokok yang tinggal separuh batang itu. Asapnya mengepul menyusup melalui celah-celah jemari tangan, lalu melayang melintasi wajahnya yang gosong akibat terlalu sering terpapar sinar matahari .

Ingatan Ki Petruk kini kembali ke masa puluhan tahun silam. Saat itu dia secara tidak sengaja mendapat ‘mandat’ berupa tiga wahyu keprabon. Tiga wahyu tersebut adalah wahyu Maningrat yang menyebarkan bibit ratu, wahyu Cakraningrat sebagai penjaga ratu, dan wahyu Widayat yang melestarikan hidupnya sebagai ratu.

Ketiga wahyu tersebut semestinya singgah sementara di tubuh Abimanyu. Nantinya wahyu akan diserahkan ke Parikesit sebagai pewaris tahta kerajaan Hastina Pura setelah Pandhawa pergi. Parikesit adalah putra Abimanyu.

Sayang karena saat itu Abimanyu tengah sakit, ketiga wahyu tersebut pergi dan hinggap di tubuh Petruk. Ki Petruk pun menjadi ratu di sebuah kerajaan yang dia beri nama Lojitengara dengan gelar Prabu Wel-Geduwel Beh

Namun rupanya untuk menjadi seorang raja tak cukup bermodal ketiga wahyu tersebut. Petruk memerlukan singgasana kerajaan Hastina Pura. Maka diperintahlah kedua patih Lojitengara, Bayutinaya, Wisandhanu untuk mencurinya.

Tahta berhasil dicuri dan dibawa ke Lojitengara. Namun Prabu Wel-geduwel Beh gagal, setiap hendak duduk di atas singgasana, dia terjungkal. Melalui penasihat kerajaan, Petruk mendapat bisikan agar mencari sebuah boneka yang harus dia gendong saat duduk di singgasana.

Bayutinaya dan Wisandanu kembali diperintahkan untuk mencari boneka tersebut. Kedua patih berhasil membawa sebuah ‘boneka’. Rupanya boneka tersebut adalah Abimanyu yang sedang sakit. Saat dipangku Prabu Wel-Geduwel Beh itulah Abimanyu sembuh dari sakitnya. Petruk sadar tak bisa menduduki tahta kerajaan tanpa memangku Abimanyu, orang yang berhak atas tiga wahyu ‘keprabon’ Hastina Pura.

Lamunan Petruk pun terhenti saat api dari rokok yang dia pegang menyulut ujung telunjuknya. Dia kembali terngiang ‘titah’ Megawati di layar televisi tadi yang memberikan mandat kepada Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden. Petruk menerjemahkan perintah Megawati tersebut sebagai penunjukkan Jokowi sebagai ‘raja’, yang akan memimpin negeri ini. Dia pun tak keberatan, karena selama ini sedah merasakan sentuhan kepemimpinan Jokowi.

Namun ada dua hal yang mengganjal di hatinya. Pertama, keikhlasan Megawati selalu ketua umum partai yang menurut seorang politisi menjadi boarding pass calon presiden. Apabila tidak ikhlas tentu di kemudian hari Mega akan meminta ‘imbalan’ atau bahkan mengungkit jasa-jasanya itu kepada Jokowi. Petruk berharap Megawati ikhlas memberi mandat kepada Jokowi.

Ganjalan kedua, adalah soal indepedensi Jokowi saat nanti duduk di singgasana. Keraguan Petruk ini setelah melihat dua hari sebelum ‘titah’ dibacakan, Jokowi secara mendadak mau ikut Megawati ‘nyekar’ ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Padahal saat itu adalah jam kerja dia selaku gubernur.

Petruk hanya berharap jika nanti benar-benar menjadi raja, Jokowi tak lagi sekadar menurut pada perintah Megawati. Karena setelah menjadi raja, Jokowi tak hanya menerima mandat dari Megawati, melainkan seluruh rakyat. Lamunan Petruk kembali terhenti. Dari balik tembok terdengar sayup tembang, ‘Sinom Rujak Jeruk’ yang membuatnya mengantuk.
Jak rujak rujak rujak jeruk
Sepincuk nggo tombo ngantu Nora mathuk, ndilalah tansah kepethuk Jak rujak rujak rujak uni Rujake wong edi peni
Tubuh Ki Petruk merebah, di atas dipan bambu dia tertidur saat matahari belum sepenuhnya tenggelam di ufuk barat. (*)

 

21
Mar
14

Politik : Kontroversi Pemilu 2014 oleh Mahkamah Konstitusi RI

YUSRIL : PUTUSAN MK ANEH TAPI NYATA

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Usai putusan MK yang membatalkan gugatan Yusril tentang syarat pengusungan capres dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum Partai Bulan Bintang menyampaikan pendapatnta kepada Wartaharian.co terkait pembatalan putusan MK tersebut.

“Adalah mustahil saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menafsirkan UUD 1945 yang membuat MK seperti memberikan fatwa,”ujar Yusril.

Yusril dengan jelas menunjukkan pertentangan antara norma pasal-pasal dalam Undang-Undang Pilpres dengan norma konstitusi. MK sendiri dalam berbagaI putusannya selalu menyebut dirinya sebagai penafsir tunggal konstitusi.

Yusril memandang aneh pernyataan MK terkait pernyataan bahwa lembaga tersebut tidak berwenang menafsirkan konstitusi.

Dalam berbagai pertimbangan hukum yang dibuat oleh MK, lembaga itu telah berulangkali menafsirkan langsung maksud konstitusi.

“Kalau ada yang salah dalam petitum permohonan saya, yang MK merasa tidak berwenang, MK wajib ingatkan saya dalam sidang pendahuluan,” katanya.

“Kalau MK sudah ingatkan saya, saya tetap ngeyel, maka sidang akan jalan terus dan nanti permohonan saya akan ditolak MK,” tegas Yusril.

“Tapi, dua kali sidang pendahuluan, tidak pernah majelis panel mengingatkan saya bahwa petitum saya salah, karena isinya memohon sesuatu yang bukan kewenangan MK, yakni MK tidak berwenang menafsirkan konstitusi,” Yusril menambahkan.

Dengan uraian di atas, jelaslah bahwa komentar Ketua MK Hamdan Zulva tidak beralasan.

Kembali Yusril menggelontorkan kata aneh untuk MK terkait penolakkan permohonannya dengan mengutip pertimbangan hukum dalam memutus permohonan Effendi Gazali (EG).

“Bagi saya ini aneh. Walapun ada kesamaan pasal yang saya uji dengan EG, namun argumentasi yang saya gunakan berbeda jauh dengan argumen EG,” cetus Yusril.

“Bukannya membantah argumen saya justru MK malah membacakan ulang argumen untuk membantah permohonan EG. Apa MK lupa bahwa mereka memeriksa permohonan saya, bukan memeriksa ulang permohonan EG yang digunakan argumen yang jauh berbeda,” tandasnya

Walau Yusril mengatakan bahwa putusan MK tetap aneh namun dia mengakui bahwa putusan itu final dan mengikat. (WH/YD)

YUSRIL : PERMOHONAN DIKABULKAN BIASA-BIASA SAJA, DITOLAK SAYA KETAWA-KETAWA

IllustrasiIllustrasiPhoto: WARTAHARIAN.CO

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Harapan Yusril Ihza Mahendra untuk maju menjadi calon presiden kian berat. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review Yusril agar ambang batas pengajuan capres-cawapres pada Pilpres 2014 ini dihapus. Namun Yusril tetap tertawa dan menuding MK tak berani menafsirkan konstitusi. .

“Menolak permohonan pemohon seluruhnya,” tegas Ketua Majelis, Hamdan Zoelva saat membacakan sidang putusan di ruang sidang utama, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Usai persidangan, Yusril heran dengan putusan MK yang menolak menafsirkan UUD 1945 terhadap UU Pilpres.

“Kalau permohonan dikabulkan MK saya biasa-biasa saja. Tapi kalau permohonan ditolak saya ketawa-ketawa. sebelumnya kan MK sudah klaim bahwa dirinya penafsir tunggal konstitusi. Tetapi kali ini MK menyatakan tidak berwenang untuk menafsirkan jadi saya ketawa hahaha,” ujar Yusril.

Oleh karena itu, Yusril meminta agar kewenangan MK menafsirkan konstitusi dibatalkan saja karena tidak berani menafsirkan konstitusi.

Dengan penolakan ini, maka syarat pengajuan Capres-Cawapres pada Pilpres 2014 ini tetap mengacu kepada UU Nomorr 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Yakni minimal parpol atau gabungan parpol memperoleh 20 persen suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif atau 25 persen perolehan kursi DPR RI. (WH/YD)

ITEM TERKAIT

  • Yusril : MK ‘Amputasi’ Kewenangannya, Bubar Saja !!!

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku kecewa, uji materi Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dia ajukan ditolak Mahkamah Konstitusi.

    Yusril menyebut ada keganjilan dalam putusan MK hari ini. “Kalau dikabulkan MK, saya biasa-biasa saja. Tapi, kalau tidak dikabulkan, saya tertawa. Mereka (MK) selama ini menyebut sebagai penafsir segala putusan, tapi dalam putusan ini, MK mengatakan tidak berwenang, ada apa ini dengan MK,” kata Yusril usai sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/3).

    Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini menganggap putusan MK tidak benar. Bahkan menurut dia pasca putusan hari ini, MK layak dibubarkan. Yusril menganggap MK tidak mampu menafsirkan perkara putusan.

    Seharusnya, sebagai lembaga penafsir segala putusan, MK bisa memutuskan uji materi Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1) ayat (2) ayat (3) UUD 1945. Poin penting yang diprioritaskan Yusril adalah keterkaitan antara Pasal 6A (2) dengan Pasal 22E.

    Dia meminta MK mengabulkan permohonannya agar pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan sebelum pemilihan umum legislatif.

    Acuannya menurut Yusril karena terdapat dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik, atau gabungan parpol peserta pemilu, sebelum pelaksanaan pemilu.

    “Kalau tidak bisa menafsirkan putusan konstitusi, MK bubarkan saja. Buat apa ada MK kalau tidak berwenang menafsirkan keputusan. Ini ganjil kan,” kata Yusril.

  • Gugatan Yusril ‘Kandas’ Di MK

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) memutus uji materi Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres yang diajukan oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dalam putusannya MK menolak gugatan Yusril tentang syarat pengusungan capres dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

    “Mengadili menyatakan, permohonan untuk menafsirkan menafsirkan pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima, menolak permohonan permohon untuk selain dan selebihnya,” kata Hakim Ketua Hamdan Zoelva saat membacakan putusan uji materi undang-undang itu, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3).

    Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar lembaga tertinggi negara itu menafsirkan pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

    Pasal-pasal yang merugikan hak konstitusionalnya diuji terhadap norma konstitusi pasal 4 ayat 1, pasal 6A ayat 2, pasal 7C dan pasal 22E ayat 1, 2, 3 UUD 1945.

    Yusril menilai, pemilu hanya dilakukan sekali dalam lima tahun, sehingga tidak terpisah antara pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pilpres. Sehingga calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) itu meminta agar setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pileg.

    Menurut dia, merujuk pada pasal 22E UUD 1945 yang menyebut pemilu sekali dalam lima tahun, seharusnya pileg maupun pilpres dilaksanakan secara serentak (sekali) pada hari yang sama, dan tidak terpisah sebanyak dua kali. Namun selama ini, pilpres diselenggarakan setelah dilaksanakan pileg. Hal ini hanya ada dalam sistem parlementer bukan republik.

    Selain itu, pasal 6A ayat 2 UUD 1945 tak bisa ditafsirkan lain kecuali partai politik (parpol) yang mengusulkan capres berstatus peserta pemilu. Sebab, adanya pasal 9 UU Pilpres soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dimungkinkan parpol peserta pemilu tak berstatus lagi sebagai peserta pemilu, ketika tidak lolos ambang batas pasca pemilu legislatif.

    Sementara berdasarkan UU Pemilu Legislatif dan UU Parpol, parpol sebagai peserta pemilu setelah ada penetapan KPU hingga penyelenggaraan semua pemilu selesai.

    Karena itu, Yusril meminta tafsir MK mengenai maksud pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E UUD 1945 dengan menyatakan pileg dan pilpres dilakukan secara serentak. Sehingga sejak awal setiap peserta pemilu sudah bisa mengusulkan pasangan calon presiden. (WH/Bib)

  • PKB : PT Harus Tetap Di Terapkan Untuk Menjaga Stabilitas Pemerintahan

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus uji materi UU Pilpres, sore nanti. Jika uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra itu dikabulkan, maka Presidential Treshold (PT) akan dibatalkan.

    Meski diprediksi tak tembus PT, PKB ternyata tak ingin PT dihapus. Ini, karena PKB, menurut Marwan, tak berpikir sempit untuk golongannya sendiri.

    “PT itu sekaligus sebagai upaya serius memperkuat sistem presidensial,” kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar saat dihubungi, Kamis (20/3/2014).

    Marwan memandang ambang batas pencapresan bisa memastikan kuatnya sistem presidensial. Dengan diterapkannya PT, maka dukungan dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden dapat dipastikan keamanannya. Dengan demikian, risiko ketidakharmonisan parlemen dan presiden bisa diminimalisir.

    “Sekaligus sebagai upaya bahwa presiden terpilih mendapatkan dukungan dari parlemen,” kata Marwan.

    Marwan menambahkan, PT itu layak diterapkan untuk seterusnya. Karena dukungan parlemen memang tak bisa dipungkiri sangat penting untuk stabilitas pemerintahan. (WH/YD)

  • Beragam Tanggapan Partai Jelang Putusan UJi Materi UU Pilpres

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan uji materi tentang UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pembacaan putusan atas uji materi itu akan digelar hari ini.

    Sidang akan digelar pukul 15.30 WIB sore ini. Seperti diketahui Yusril mengajukan pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112.

    Yusril berharap MK membatalkan Presidential Threshold (PT) yang diatur di UU Pilpres, yang menurutnya bertentangan dengan UUD 1945. Jika nantinya ini dibatalkan MK, maka parpol akan lebih banyak pasangan capres dan cawapres yang bertarung di Pilpres 2014.

    Pendapat pun bermunculan dari Partai-Partai Peserta Pemilu 2014, yang sempat di rangkum oleh WARTAHARIAN.CO, setidaknya untuk PPP, PKS dan Gerindra menyatakan tidak masalah jika Presidential Treshold dihapus, sedangkan Golkar dan PKB masih berharap ada Presidential Treshold.

    Sikap Partai Peserta Pemilu ini tentunya tidak akan mempengaruhi apa yang akan diputuskan Oleh MK sore nanti, karena yang menjadi ukurannya adalah hal-hal yang bertentangan antara UU Pilpres dan UUD’45. (WH/Bib)

  • PKS : Uji Materi Yusril Tentang PT Diterima MK, Pemilu 2014 Kian Kompetitif

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra terkait Presidential Threshold (PT) yang diatur UU Pilpres yang menurutnya bertentangan dengan UUD 1945. Jika uji materi diterima, Presidential Threshold (PT) akan dibatalkan.

    Yusril berharap MK membatalkan Presidential Threshold (PT) yang diatur di UU Pilpres. PKS mendukung upaya Yusril.

    “Kami berpendapat kian kompetitif kian baik,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (20/3/2014).

    Jika PT atau ambang batas pencapresan sebesar 20 persen kursi parlemen dan 25 persen suara nasional dihapus, maka capres yang muncul akan lebih banyak. Menurut Mardani, persaingan di Pilpres akan kian seru dan menyajikan banyak pilihan bagi masyarakat.

    “Biar masyarakat yang menyeleksi hingga tercapai kondisi ideal 1-3 pasangan,” kata Mardani.

    Seperti diketahui Yusril mengajukan pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. (WH/YD)

  • Muhammad Taufik : Jokowi Pernah Bersumpah Dengan Al-Qur’an Di Kepala Pimpin Jakarta 5 Tahun

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Pencapresan Joko Widodo alias Jokowi mulai mendapat tanggapan beragan, salah satunya dari Muhammad Taufik Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, kepada WARTAHARIAN.CO, mantan Ketua KPU DKI mengingatkan Jokowi akan sumpah yang pernah diucapkan ketika jadi sebagai Gubernur DKi Jakarta.

    “Sebagai Pengusung Gubernur DKi Jakarta, saya hanya mengungat

    News / Nasional

    Akan Ada Banyak Konsekuensi bila MK Kabulkan Uji Materi UU Pilpres

    Kamis, 20 Maret 2014 | 07:31 WIB
    KOMPAS.COM/Sandro GatraGedung Mahkamah Konstitusi
    JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang pembacaan putusan uji materi UU Pilpres yang diajukan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Kamis (20/3/2014). Banyak konsekuensi akan muncul bila uji materi tersebut dikabulkan.“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana persiapan perundang-undangan atau aturan lainnya untuk mengubah itu semua dalam keputusan ini,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto di Jakarta, Rabu (19/3/2014). Peraturan perundangan yang dia maksudkan adalah terkait pemilu legislatif dan pemilu presiden.Sidarto mengatakan saat ini semua peraturan perundangan terkait Pemilu 2014 sudah rampung dan disahkan. Bila MK mengabulkan uji materi yang diajukan Yusril dan harus dilaksanakan seketika, DPR tetap harus menyusun kembali peraturan perundangan yang baru sesuai keputusan itu.Ketua MPR ini pun mengatakan MK harus punya pertimbagan yang benar-benar matang bila hendak mengabulkan uji materi tersebut. Menurut dia, pengajuan calon presiden dan wakil presiden bukan semata persoalan berhak atau tak berhak. “KPU, Panwaslu, Bawaslu harus disesuaikan. Ini betul-betul cost-nya tinggi sekali dan waktunya mepet juga,” ujar dia.Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan uji materi UU Pilpres. Dia mengajukan uji materi Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Inti gugatan Yusril adalah meminta penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2014 dilakukan serentak atau tak ada lagi presidential thresholdsebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden.Terkait syarat minimal dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden, UU Pemilu Presiden mensyaratkan perolehan 25 persen suara sah atau 20 persen kursi di DPR untuk partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakilnya.Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang pembacaan putusan uji materi UU Pilpres yang diajukan Yusril, Kamis (20/3/2014). Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, pengambilan keputusan uji materi tak melalui sidang pleno hakim.

    Selain itu, Hamdan menambahkan, MK tidak mendengarkan keterangan dari pemerintah, DPR, MPR, maupun ahli untuk memutus uji materi ini. Menurutnya, uji materi yang diajukan Yusril bukanlah perkara gugatan.


    Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Penulis : Dani Prabowo
    Editor : Palupi Annisa Auliani

    News / Nasional

    Apa Pertimbangan MK Tolak Permohonan Yusril?

    Kamis, 20 Maret 2014 | 20:11 WIB
    KOMPAS/HandiningIlustrasi: Gedung Mahkamah Konstitusi
    JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Intinya, ia meminta agar Pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak dan ambang batas (presidential threshold) dapat dihapuskan. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan MK menolak uji materi yang diajukan bakal calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) itu?

    Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengatakan, substansi dalil pemohon yang merujuk Pasal 7C UUD 1945 sebagai dasar pengujian konstitusionalitas bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara serentak telah dipertimbangkan dalam uji materi yang diajukan oleh Effendi Gazali.MK memutus uji materi itu pada (23/1/2014) lalu. MK memutuskan pemilu serentak diselenggarakan pada tahun 2019 mengingat pelaksanaan Pemilu 2014 sudah berjalan. MK menilai, tak ada yang salah dan harus direvisi dalam putusan itu.”Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas adalah tidak benar, pemberlakuan penyelenggaraan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu berikutnya, hanya semata-mata didasarkan atas pertimbangan kesiapan dan ketidaksiapan teknis tata cara penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum saja sebagaimana didalilkan pemohon,” kata hakim konstitusi Harjono membacakan putusannya di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014).Terkait ambang batas pencalonan presiden dengan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif, itu tidak dipertimbangkan oleh MK.MK tetap berpegangan pada putusan atas permohonan Effendi Gazali sebelumnya bahwa MK tidak mempunyai kewenangan untuk menguji hal itu. MK menyerahkannya kepada pembuat undang-undang, yakni DPR dan presiden, dengan tetap berpegang pada UUD 1945.

    “Adapun dalil-dalil pemohon yang selebihnya terkait Pasal 9 UU 42/2008 tidak relevan untuk dipertimbangkan,” kata Harjono.


    Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Penulis : Ihsanuddin
    Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

    News / Nasional

    Yusril: Ada Persoalan Konstitusi dan Legitimasi bagi Presiden Terpilih

    Kamis, 20 Maret 2014 | 22:02 WIB
    Icha Rastika/Kompas.comPakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berbicara kepada para wartawan seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/12/2013).

    JAKARTA, KOMPAS.com
     — Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilihan Presiden 2014 akan mengalami persoalan konstitusi dan legitimasi. Hal itu terkait putusan MK yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukannya.

    “Persoalan bagi saya yang paling penting adalah permohonan ini tidak dikabulkan, berarti akan ada persoalan konstitusi dan legitimasi bagi presiden terpilih yang akan datang,” kata Yusril seusai sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014).Dalam putusannya, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Yusril yang meminta MK untuk menafsirkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan penafsiran Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK juga memutuskan menolak permohonan lainnya.Yusril mengatakan, sebagai seorang pakar hukum, ia hanya ingin meluruskan undang-undang dan konstitusi. Oleh karena itu, dia sangat menyesalkan permohonannya ditolak.”Kalau terjadi sesuatu silakan tangani sendiri. Kalau ada sesuatu saya merasa lepas. Sebagai akademisi hukum, saya merasa sudah mempunyai tanggung jawab serta kewajiban moral untuk mengingatkan kalau akan timbul permasalahan. Tapi, kalau tidak diindahkan seperti ini bukan lagi tugas saya. Saya hanya mengingatkan dan MK yang mengambil keputusan,” ujar dia.Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Intinya, Yusril meminta agar Pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak danpresidential threshold  dihapuskan. Dengan ditolaknya putusan ini, pemilu serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang dan ambang batas pencalonan presiden tidak dihapuskan.

    Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Penulis : Ihsanuddin
    Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
    Jumat, 21 Maret 2014 Waktu Washington, DC: 03:28

    Berita / Politik

    Mahkamah Konstitusi: Pemilu Serentak Mulai 2019

    Mahkamah Konstitusi hari Kamis (23/1) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 mendatang.

    Seorang pengamat menilai pemilu legislatif dan Pilpres yang berlangsung terpisah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp120 triliun (foto: ilustrasi).

    JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden yang diajukan Aliansi masyarakat Sipil untuk pemilu seretak. Uji materi tersebut di antaranya diajukan oleh  Dosen Universitas Indonesia Effendi Gazali.Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu presiden dan wakil preside serta pemilihan umum legislatif  dilakukan serentak pada tahun 2019. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan jika pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum.Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014.Hamdan Zoelva mengatakan, “Amar putusan mengadili, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan pemohon pasal 3 ayat 5,pasal 12 ayat 1 dn 2, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, amar putusan dalam angka satu di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum selanjutnya.”

    Namun, pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi lanjutnya telah menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon legislatif yang tidak serempak melanggar konstitusi tetapi tetap dilaksanakan pada pemilu 2014 mendatang.

    “MK menyatakan bahwa itu tidak konstitusional, pisah seperti itu, tetapi pelaksanaannya diundur 5 tahun lagi. Pertanyaan publik adalah jika demikian secara substansinya, bahwa sesungguhnya yang paling terbaik adalah pemilu dilaksanakan secara serentak – baik pemilihan presiden dan legislatif – maka logika itu yang diterima masyarakat. Jadi itu akan menimbulkan krisis legitimasi juga bagi pemerintahan siapapun yang akan tampil di (pemilu) 2014 nanti yang menjadi pemenang,” ujar Dimas Oky mempertanyakan.

    Penggagas uji materi, Effendi Gazali mengatakan keputusan MK seharusnya datang lebih cepat sehingga bisa diterapkan pada pemilu 2014,  Ini  dikarenakan  putusan sudah dibuat pada Mei tahun lalu tetapi hakim baru membacakan putusan itu pada hari Kamis (23/1) ini.

    Effendi mengatakan pemilu yang berlangsung dua kali telah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp120 triliun.

    Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif  dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 ditanggapi beragam oleh masyarakat.

    Seorang anggota masyarakat, Lisa mengatakan, “Setuju karena alasan saya itu lebih ke efektivitas dan praktisnya kalo langsung ke satu hari lebih kayak ‘gak perlu ribet bolak balik.”

    Sementara, Anton berkomentar, “Itu berarti kan waktunya lebih singkat, satu hari, mungkin juga untuk biaya pemilu bisa lebih irit, bisa dialihkan buat yang lain.”

    Sedang Tasha mengusulkan, “Jangan dibikin satu hari yah karena semakin membikin suasana semakin riuh jadinya semakin tidak terkontrol takutnya jadi lebih baik dipisah aja waktu.”

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif diberlakukan pada Pemilu 2019 mendatang.

    Priyo mengaku sempat khawatir jika pemilu serentak itu dilaksanakan pada pemilu 2014 karena bisa saja pihak tertentu menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya. Untuk itu dia menilai langkah dan putusan yang diambil oleh MK sudah bijaksana dan tepat.

    HANURA SESALKAN PUTUSAN MK

     Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin SuddingKetua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suddingfoto:antara

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Fraksi Partai Hanura menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan pemilu serentak baru berlaku pada 2019 dan bukan pada Pemilu 2014.

    “Ada banyak pertanyaan besar dan keputusan MK ini akan menimbulkan konsekuensi di kemudian hari,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding di Jakarta, Kamis.

    Konsekuensi pertama, menurut dia, putusan itu menunjukkan ambivalensi karena pada dasarnya keputusan MK berlaku sejak dibacakan, namun untuk gugatan ini baru dilaksanakan pada 2019.

    Dia juga mengingatkan, keputusan kontroversial ini akan dicatat pertama kali dalam sejarah, yaitu keputusan MK memiliki jeda panjang hingga lima tahun sebelum diterapkan.

    Kedua, menurut dia, legitimasi Pemilu 2014 dipertaruhkan karena MK telah membatalkan dan menyatakan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014 bertentangan dengan UUD 1945.

    “Ini yang lagi-lagi membingungkan. Konsekuensinya, banyak pihak akan mempertanyakan keabsahan hasil pemilu mendatang,” ujar Sudding.

    Dia mengatakan konsekuensi ketiga yaitu dengan mencermati dan memperhitungkan hal di atas, Hanura meragukan independensi para hakim MK.

    Hakim MK, menurut dia, seharusnya konsisten dan selalu berlandaskan konstitusi namun anehnya kali ini membuat putusan yang saling bertentangan.

    Sudding juga menolak pernyataan keputusan MK yang mengatakan jika uji materi tersebut diberlakukan tahun ini maka akan mengganggu tahapan Pemilu yang sudah mendekati tahap akhir.

    Karena, menurut dia, berarti tidak menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dan malah berkompromi dengan hal-hal teknis.

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan seterusnya.

    “Menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis (23/1).

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien. Hal itu menyebabkan pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

    “Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Hakim Konstitusi Fadlil Ahmad Sumadi, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

    Selain itu menurut dia, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. (ANT/AR)

    Sabtu, 25/01/2014 10:16 WIB

    Relfy Harun: Kalau Putusan MK Tak Ditunda, Pemilu Serentak 2014

    M Iqbal – detikNews

    Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadikan pileg dan pilpres di 2019 serentak sudah diketok pada 26 Maret 2013 tetapi baru dibacakan 23 Januari 2014. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai andai saja tak ditunda, maka pemilu serentak berlaku 2014.

    “Memang pertanyaan besarnya kenapa baru dibacakan 10 bulan kemudian. Ada istilah justice delay justice deny, keadilan yang ditunda keadilan itu diabaikan. Secara teknis bisa dilakukan 2014,” kata Refli Harun dalam diskusi ‘Dramaturgi Pemilu Serentak’ di Warung Daun. Jalan Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (25/1/2014).

    Menurut Refly, memang tidak realistis jika putusan itu diberlakukan serentak pada Pemilu 2014 sementara dibacakan 23 Januari, karena perlu sinkronkan Undang-undang.

    “Coba dibacakan 26 Maret 2013, maka tidak ada halangan apapun Pemilu serentak (2014),” ujarnya.

    Refly menilai, justru ada pertanyaan lain dari putusan MK tersebut, mengapa MK memutus Pemilu serentak tapi tidak menghapus Presidential Treshold (PT) sebagai ambang batas parpol bisa ajukan capres.

    “Padahal Pak Wakil Kamal (kuasa hukum pemohon) tidak cuma (mengajukan) Pemilu serentak, tapi dihapus Presidential Treshold (PT). Tapi tidak terjadi,” ucapnya heran.

    Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

    (bal/van)

19
Mar
14

IpTek : Dahsyatnya Mesin Mata-mata NSA

Terungkap, Dahsyatnya “Mesin” Mata-mata NSA

Penulis: Oik Yusuf | Kamis, 13 Maret 2014 | 18.31 WIB
Reuters
Kantor pusat NSA di Fort Meade, Maryland, AS.
altReuters
Kantor pusat NSA di Fort Meade, Maryland, AS.

KOMPAS.com — Sebuah bocoran dokumen terbaru dari whistle blower Edward Snowden menguak kehebatan “mesin” National Security Agency (NSA) dalam menjalankan kegiatan mata-mata. Mesin pengintai dan penyadap tersebut berupa aplikasi digital jahat atau biasa disebut malware.

Badan intelijen AS ini memiliki sistem bernama “TURBINE” yang bisa menyebarkan jutaan malware dalam satu waktu. TURBINE berada di bawah unit peretas NSA yang bernama Tailored Access Operations (TAO).

Dokumen yang dikutip The Register dari The Intercept mengungkapkan bahwa TURBINE sanggup menangani malware yang menginfeksi komputer dalam “skala besar (jutaan unit)” melalui sistem otomatis yang mengendalikan implan malware secara berkelompok.

TURBINE memiliki “sistem ahli” yang secara otomatis akan memilih jenis malware yang cocok dengan target dan situasi tertentu, lalu memasangnya di komputer sasaran. Dengan demikian, sistem ini hanya membutuhkan sedikit campur tangan manusia untuk bisa berjalan.

Jenis malware misalnya yang berkode nama “GROK” yang bisa merekam ketikan kibor, “CAPTIVATEDAUDIENCE” yang bisa merekam suara lewat mikrofon, atau SALVAGERABBIT yang bisa menyalin data dari media penyimpanan komputer.

Rancangan sistem NSA ini mirip dengan senjata cyber canggih lainnya yang pernah membuat heboh di dunia maya, seperti Stuxnet dan Flame. Kedua program itu diduga juga sengaja dibuat oleh negara tertentu.

NSA telah mengaktifkan TURBINE setidaknya sejak Juli 2010 dan telah menginfeksi hingga 100.000 komputer.

TURBINE juga terhubung ke sistem sensor NSA bernama “TURMOIL” yang menyadap jaringan komputer di seluruh dunia untuk memantau lalu lintas data dan mengidentifikasi target potensial. TURMOIL bisa melacak sasaran melalui alamat e-mail atau IP, ataucookies dari situs-situs seperti Google, Microsoft, Twitter, dan Yahoo!.

Sumber: The Register
Editor: Reza Wahyudi
19
Mar
14

Kepemimpinan : Anatomi Presiden RI 1-7

Erwin Djali

ANATOMI PRESIDEN RI 1-7

Oleh: Christianto Wibisono
Hari Senin 1 April saya menyampaikan kajian Institute Kepresidenan Indonesia (IKI) berthema ANATOMI PRESIDEN RI 1-7 kepada Presiden Yudhoyono.  Kajian ini mempelajari profil dan anatomi kebijakan presiden RI sejak Proklamator Bung Hatta sampai incumbent Presiden Yudhoyono.  Dilakukan swot analysia, kekuatan dan kelemahan,kelebihan dan kekurangan, kinerja positif dan blunder fatal yang mengakibatkan jatuh bangunnya  para presiden secara obyektif.  Masyarakat  sekarang memerlukan “recruitment  agency atau headhunter” mencari capres 7 yang terbaik untuk memimpin  nation state Indonesia yang akan memasuki  usia 70 ditahun 2015  pasar regional ASEAN terbuka
Executive Road Map Presiden ke-7 memberikan bekal kepada capres belajar menghindari kesalahan pendahulu dan melanjutkan keberhasilan mereka. Para capres itu bisa menyimak betapa semua presiden sebetulnya nyaris bisa memperoleh Hadiah Nobel tapi menyia nyiakan karena menjalankan kebijakan yang menganulir kinerja positifnya.  Seandainya  Bung Karno tidak terpaksa melakukan konfrontasi dengan Malaysia maka ia layak dapat Nobel karena memperoleh kembali Irian Barat secara damai dengan Belanda. Justru konfrontasi  Malaysia yang dipakai untuk mempersatukan TNI danPKI, berakhir dengan perang saudara TNI vs PKI yang berakibat Bung Karno lengser. SBY (sendiri maupun berdua JK) layak dapat Nobel Perdamaian karena  perdamaian Helsinki dengan GAM. Tapi tiga minggu sebelum pengumuman, Tibo di eksekusi meskipun ada surat protes dari Uni Eropa. Seminggu menjelang pengumuman Polycarpus dibebaskan dari tuntutan kasus Munir. Maka hadiah Nobel melayang ke Mohamad Junus dari Grameen Bank Bangladesh.
Hukum besi ekonom berlaku tidak peduli ideology atau latar belakang presiden yang berkuasa. Rakyat Indonesia sudah sering “dirampok daya belinya” dengan tindakan moneter mulai dari gunting uang, sanering, devaluasi dan krismon 1998. Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara dibawah  Perdana Menteri Mohamad Hatta dari kabinet RIS menggunting uang tahun 1950. Presiden Sukarno hanya kepala negara.  Kemudian  Bung Karno menjadi PM Kabinet presidensial menurut UUD 1945 dan Ir Djuanda, tehnokrat tidak berpartai jadi Menkeu didampingi Menteri Muda Notohamiprojo, tokoh  AJB Bumiputera 1912. Agustus 1959 uang  kertas Rp.1000 dan Rp. 500 diturunkan nilainya jadi 10% hanya Rp. 100 dan Rp.50 sedang simpanan bank diatas Rp.25.000 dibekukan diganti obligasi jangka panjang.
Ketiga kalinya Bung Karno mengumpulkan kabinet di Cipanas dan 13 Desember 1965 mengganti Rp.1000 uang lama dengan Rp.1 uang baru serta menaikkan bensin. Menkeu waktu itu adalah Sumarno, ayahanda Rini Suwandi (menperindag era Megawati)  dan Gubernur Bank Sentralnya Yusuf Muda Dalam yang akan diadili karena korupsi. Sanering itu memicu demo  Tritura yang digerakkan Soeharto dan Sarwo Edhie 10 Januari dan Bung Karno terkena keris empu Gandring Supersemar 11 Maret 1966 akan ditikamkan kepada dirinya oleh Soeharto.
Soeharto melakukan 4 kali devaluasi oleh  Prof Ali Wardhana (Mafia Berkeley) 1971 dan 1978 serta  ekonom Rotterdam Radius Prawiro 1983 dan1986.Setelah itu malu dan kapok setiap kali pidato mengatakan tidak akan ada devaluasi ternyata tetap saja devaluasi. Ketika Maret 1988 Sumarlin menggantikan Radius, Soeharto wanti wanti boleh jungkir balik asal jangan devaluasi. Maka tahun 1990 Sumarlin melakukan Gebrakan politik uang ketat suku bunga overnight triple digit untuk tidak  devaluasi. Sumarlin harus menggebrak karena Perang Teluk mengganggu ekonomi dunia. Karena  kurs mata uang tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun termasuk oleh Jepang, AS maupun RRT.   Semua menceminkan kekuatan riil.
Ketika krismon Juli 1997 mulai merebak dari Thailand saya menelpon Gubernur Bank Indonesia dari Portland AS. Saya katakan bahwa ,jika kita memakai perhitungan linear sejarah devaluasi kita maka kurs Rp.2.250 Juli 1997 itu sudah overvalued dan harus disesuaikan apalagi jika ekonomi kita memang secara riil tidak sekuat kurs yang “artificial “itu. Maka saya langsung mengusulkan “Mas devaluasi rupiah saja jadi 5.000 per 1 US$ itu kan sudah menyerah 100%. Ketika mengusulkan itu saya didukung oleh data PDBI dan fakta pengaruh speculator kaliber Soros yang pada 1992 mengalahkan Bank of England dan poundsterling Inggris secara mengejutkan.  Resep itu baru akan dipakai akhir Februari 1998 dengan memanggil Steve Hanke, Tapi sudah sangat terlambat dan batal karena IMF mengancam  akan cabut bantuan bila Soeharto memaksakan CBS kurs rupiah jadi 5.000 Tapi sejarah dan Tuhan kadang kadang memang tidak bisa dipengaruhi oleh bisikan pakar karena Soeharto memang harus lengser akibat krismon.
Pendulum kebijakan Presiden juga sangat ekstrem dari liberal ke etatisme dan balik ke neolib semuanya secara sembarangan serampangan dan sentimental. Tahun 1957 kita menyita perusahaan Belanda yang harus dikembalikan tahun 1967. Tahun 1985 Presiden Soeharto meng”outsource” BeaCukai ke perusahaan multinasional SGS dari Swiss . Ini adalah embahnya liberalisme. Tapi Soeharto merasa dia adalah Sultan Agung yang memperalat VOC.Otonomi Daerah diberikan kepada  Bupati Walikota. Ini juga embahnya federalisme yang di AS dan Jerman saja tidak terjadi,  otonomi hanya ditingkat satu (gubenur negara bagian) bukan ditingkat dua (county). Politik luar negeri lebih runyam lagi. Gratisan anti komunis malah korban jutaan jiwa perang saudara TNI vs PKI.  Solider dengan Arab melarang Israel ikut Asian Games IV 1962 di Jakarta.  Tapi terisolasi diskors dari Olimpiade Tokyo sedang negara Arab malah lenggang kangkung tetap bertanding di Tokyo 1964 (tentu saja bersama Israel).
Salah satu peluang  penting yang hilang ialah ketika Soeharto sebagai Ketua Gerakan Non Blok berpeluang menjadi jurudamai Israel Palestina. Karena PM Yitzak Rabin sowan ke Cendana dan pada Sidang Umum PBB. Seandainya Soeharto mendamaikan maka RI  akan dapat hadiah Nobel karena mendahului  Perdamaian Oslo.
Selasa 3 April saya bertolak ke AS untuk memantau Sidang Bank Dunia/IMF serta kenekadan KPK memeriksa Sri Mulyani didepan hidung ICSID. Pemegang saham bank Century Rafat tentu siap memakai interogasi KPK itu sebagai tambahan dalih penguatan gugatan mereka. Agar Pemerintah RI dihukum memberi ganti rugi kepada dirinya yang mengklaim telah dilanggar HAMnya dengan penyitaan banknya. Apakah elite Indonesia DPR BPK KPK sadarbahwa bila Sri Mulyani diinterogasi didepan hidung ICSID, hal itu tidak membekali Rafat dan Warraq dengan amunisi untuk memojokkan dan melemahkan pemerintah RI serta memperkuat tuntutan ganti rugi kepada pemerintah RI. Suatu bunuh diri elite Indonesia yang berperang Bharata Yudha, ditengah gugatan warga asing di  dua mahkamah ICSID dan OKI.
Saptu 6 April Presiden mengumumkan niat membuka konvensi capres  Partai Demokrat untuk menemukan capres terbaik . Saya bersyukur idee headhunter IKI ber-resonansi dan masyarakat dapat mengajukan capres 7 yang terbaik sesuai dengan tantangan yang dihadapi Presiden ke-7 RI.
Mengantisipasi pemilihan free for all capres 7, IKI menyiapkan kriteria tantangan yang dihadapi oleh capres 7.
Tujuh misi relevan yang  mereka harus kuasai dan memahami Geo filosofi,Geopolitik, Geoekonomi, Geoetika, Geotech serta berjiwa besar untuk berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu bangsa Indonesia melalui Rekonsiliasi Nasional dan menerapkan asas Meritokrasi putra putri terbaik ditempat terrepat the right men in the right places. Diringkaskan menjadi Sebuah Septagon yang sebetulnya merupakan pengejawantahan nilai nilai Pancasila serta kiat praktis metode mengoptimalkan dan mengkapitalisasikan modal sosial nasional kita yang  selama ini tidak terkelola secara optimal. Karena factor penyakit budaya politik  Ken Arok yang hanya memungkinkan Machiavelisme sebagai pemegang kuasa serta mengabaikan mereka yang berkenegarawanan tapi tidak cukup tega untuk menjadi Ken Arok.
Itulah Pancasila in action, yang relevan dan valid untuk abad XXI
__._,_.___
res : Betul tak kata “harus” dari militer nan kaya, tetapi selama ini kenyataan membuktikan adanya “harus” kaya atau didukung oleh yang ada modal dan etnik serta agama tertentu.

Tak Ada Kata “Harus“ dalam Pemilu

14 March 2014 Victor Silaen* OPINI dibaca: 334

Indonesia membutuhkan presiden yang bersikap tegas.

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan gabungan gereja-gereja pada pertengahan Februari lalu di Jakarta, seorang rohaniwan terkemuka mengatakan, sesuatu terkait pemilihan presiden (pilpres) yang secara implisit mengarahkan umat untuk memilih (bakal) calon presiden (capres) tertentu. “Capres harus berlatar belakang militer. Negara kacau-balau pasca-Soeharto,” ujarnya tegas.

Indonesia membutuhkan presiden yang bersikap tegas. Menurutnya, presiden yang dimiliki Indonesia dari unsur sipil tidak berhasil sejak Reformasi bergulir. Ia melanjutkan, capres harus sudah kaya. Itu agar ketika berkuasa tidak mencari kekayaan untuk memperkaya diri. “Koruptor itu karena belum cukup makan dan minum,” ucapnya.

 

Bagaimana kita harus menyikapinya? Seandainya rohaniwan itu hanya mengimbau, mungkin bisa memakluminya. Boleh jadi, ia memang mengidolakan sosok militer. Tapi, karena dia bilang “harus”, kita patut bertanya, mengapa harus dan siapa yang mengharuskan? Kalau bukan militer, lantas kenapa?

Sang rohaniwan mungkin lupa, negara ini sudah dipimpin silih berganti oleh militer dan sipil. Soekarno, presiden pertama, berlatar belakang sipil. Tapi, tegasnya tak tanggung-tanggung. Terhadap Malaysia, ia pernah bilang “ganyang”.

Terhadap Amerika Serikat, ia pernah berseru, “Go to hell with your aid”. Kalau berpidato, ia sangat berapi-api dengan suara menggelegar dan gerak tubuh yang dinamis. Gagalkah Soekarno? Jawabannya sangat relatif. Tapi yang jelas, kekuasaannya justru digerogoti sedikit demi sedikit oleh orang-orang militer, termasuk Soeharto.

Waktu itu sebenarnya Soekarno belum diberhentikan secara sah sebagai presiden. Namun, Soeharto sudah naik ke tampuk pemimpin tertinggi di negara ini. Jadi, dimulailah periode kepemimpinan ala militer.

Hampir semua bidang kehidupan dikomando dan dikelola dengan management by fear (yang menebar ketakutan), mengedepankan kekuatan militer. Stabilitas menjadi obsesi demi lancarnya pembangunan.

Berhasilkah jenderal bintang empat itu memimpin Indonesia? Ini juga sangat relatif. Secara fisik, memang, pembangunan berjalan di sana sini. Indonesia maju pesat, menjadi kekuatan baru dunia di bidang ekonomi dan industri. Indonesia bahkan pernah dipuji sebagai “Macan Asia” dan negara yang mampu berswasembada pangan pada pertengahan 90-an.

Namun, Soeharto sangat otoriter. Demokrasi di eranya berjalan semu karena kebebasan berpendapat dibungkam. Sampai-sampai sejumlah pers diberedel. Lawan-lawan politiknya banyak yang dipenjarakan tanpa peradilan yang terbuka.

Tanpa bermaksud membongkar kembali pelbagai kebobrokan pada masa silam yang kelam itu, kelak kita tahu pelbagai kemajuan yang berhasil dicapainya sesungguhnya keropos di sana sini. Korupsi ada di mana-mana, tapi berpusat di Istana dan kekuatan-kekuatan yang mendukungnya (Golkar, ABRI, dan birokrasi). Utang luar negeri pun begitu besar.

Soeharto, sebelum wafatnya, diduga kuat oleh PBB dan Bank Dunia telah menggelapkan uang US$ 15-35 miliar selama berkuasa (1967-1998).

Bahkan menurut laporan yang diberi nama “Inisiatif untuk Mengembalikan Aset yang Dicuri” (The Stolen Asset Recovery Initiative/StAR Initiative), yang dimaksudkan memberi “gigi” kepada pasal-pasal pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), traktat PBB untuk memerangi korupsi global yang berlaku efektif sejak Desember 2005, Soeharto adalah mantan pemimpin politik terkorup di dunia. Atas dasar itu, masihkah kita dapat membanggakan the smiling general itu?

Soeharto turun, Habibie naik. Ia mirip Soekarno, sama-sama berlatar belakang sipil. Benih-benih demokrasi sejati mulai disemainya. Tapi, ia tak mampu bertahan lama karena selalu diidentikkan dengan patronnya, Soeharto.

Melalui pemilu yang dipercepat, tampillah Gus Dur, sosok pemimpin sipil yang sangat pro pluralisme. Departemen Penerangan yang menjadi momok bagi kalangan pers di era Orde Baru dibubarkannya. Kebebasan pers bergulir deras sejak itu. Sayang, masanya tak lama. Gus Dur digantikan Megawati Soekarnoputri yang juga dari kalangan sipil.

Masuk ke pemilu berikutnya, Megawati kalah oleh seorang jenderal bintang empat bernama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penampilannya enak dilihat dan tutur katanya amat santun. Tapi, kita sudah mengalami hampir 10 tahun dipimpinnya.

Puaskah rakyat? Fakta bicara, umumnya rakyat menilai SBY sebagai pemimpin pencitraan yang gamang dan peragu, tak berani mengambil risiko dan tak pula mampu bersikap tegas, bahkan ketika ditantang oleh seorang pemimpin ormas anarkis.

Rumah ibadah umat minoritas, baik itu Kristen, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, dan lainnya, sudah banyak yang diancam dan ditutup paksa selama ia memerintah negara ini. Tapi, apa yang sudah diperbuatnya demi mencegah peristiwa serupa terulang kembali?

Nyaris tak ada, kecuali berorasi indah di hari-hari raya keagamaan. Bahkan setelah berjanji turun tangan langsung demi menyelesaikan masalah GKI Yasmin di Bogor pada 2011, dengan cepatnya SBY ingkar dengan alasan sepele, terhalang UU Otonomi Daerah yang membuatnya tak mungkin mengintervensi Wali Kota Bogor.

Jadi, masihkah kita menganggap militer itu “lebih” dari sipil sehingga dari kalangan merekalah presiden 2014-2019 “harus” datang? Coba kita periksa data tentang bakal capres Indonesia ke depan yang berasal dari militer. Ada Wiranto, Prabowo, dan Pramono Edhie Wibowo. Pertanyaannya, bersihkah mereka secara hukum dan hak asasi manusia (HAM)?

Terkabar hingga kini, ada sejumlah jenderal dari Indonesia yang masih ditolak masuk ke Amerika Serikat (AS), yakni Jenderal (Purn) Wiranto, Letjen (Purn) Prabowo Subianto, Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, Letjen (Purn) Sutiyoso, Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, dan Mayjen (Purn) Zacky Anwar Makarim, Pihak yang masih diragukan adalah Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo.

Terhadap hal itu, kita mau bilang apa? Bisakah kita menutup mata dan menyepelekan sikap AS ataukah harus terus-menerus mengimbau agar seandainya salah satu di antara para jenderal itu jadi presiden tak usah pergi ke AS? Mustahil. Itu sebab Indonesia selalu membutuhkan AS.

Jadi, haruskah presiden mendatang dari militer? Tidak. Lihatlah Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta dari kalangan sipil yang sangat tegas dan berani.

Lihatlah juga Jokowi, sang gubernur yang ketegasannya tak perlu diragukan, meski suaranya kerap datar. Apakah mereka pernah melakukan praktik korupsi, baik sekarang maupun dulu? Tidak. Sebaliknya, mereka justru dikenal sebagai dua pemimpin yang antikorupsi.

Mengaitkannya dengan ucapan sang rohaniwan di atas, koruptor itu karena belum cukup kaya, ini pun tak benar. Justru kebanyakan koruptor adalah orang-orang yang sudah kaya dan ingin lebih kaya lagi, alias rakus.

Secara tegas kita harus menolak pendapat itu, bahwa pemimpin mendatang “harus” dari militer dan kaya. Dalam pemilu tak ada kata ”harus”.

Sebaliknya, yang ada adalah kebebasan memilih orang-orang yang disukai dan sebaliknya, tak memilih orang-orang yang tidak disukai. Bahkan tak ikut memberikan suara alias golput merupakan hak, yang artinya merupakan kebebasan yang boleh dinikmati, meski sikap itu tidak ideal. Bukankah atas dasar itu pemilu di negara ini diibaratkan sebagai ”pesta demokrasi”?

*Penulis adalah dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
19
Mar
14

Politik : Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

images

WACANA

PELUANG KUDETA KONSTITUSIONAL PEMILU 2014

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Beredar sebuah analisis di media sosial Facebook, dimana tergambar sebuah ‘Wacana’ yang cukup perlu mendapat perhatian kta semua sebagai Bangsa Indonesia, dimana kita sedang menjalankan agenda Demokrasi lima tahunan Pemilu yang memiliki peluang ‘Dianggap’ tidak Konstitusional oleh tulisan yang beredar di media sosial ini. berikut petikan tulisan tersebut :

Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Akibat inkonstitusional Pemilu 2014, sangat mungkin pihak terkait, baik para pendukung status quo maupun yang kalah, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat para pemenang. Dalam kondisi demikian ini, dapat dipastikan akan terjadi dua kubu yang saling klaim kemenangan dan kebenaran.

Dua kubu ini berada pada jumlah, wilayah, dan kekuatan politik yang hampir seimbang. Maka yang akan terjadi adalah keadaan chaos, yakni sebuah kondisi yang mengarah ke pemberontakan bersenjata. Chaos bisa terjadi karena alamiah atau bisa pula rekayasa oleh pihak yang mau mengambil atau mendapat keuntungan oleh kondisi ini.

Dalam kondisi chaos inilah, apalagi kalau sudah menjurus ke arah pemberontakan bersenjata, posisi TNI menjadi sangat penting. Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Sudah sangat jelas positioning TNI. Pertama, TNI akan dan harus berpihak kepada pihak yang mendukung pelaksanaan UUD45. Kedua, TNI harus tunduk kepada hukum, sehingga ia harus menjaga keutuhan bangsa. Bila keutuhan bangsa Indonesia terancam oleh chaos, TNI wajib melaksanakan Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, seperti yang tertulis pada pasal 7 ayat 2 titik 2 Undang-Undang No. 34/2004.

Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos berada di tangan TNI.

Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana para perwira TNI yang bertugas di Timor-Timur dituduh sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran sehingga menyebabkan perang saudara setelah jajak pendapat. Apalagi saat ini sangat jelas perintah undang-undang kepada TNI agar menegakkan kedaulatan negara yang berdasarkan UUD 1945 serta menjaga keutuhan bangsa. Dan, yang tidak kalah penting, setiap anggota TNI akan dikutuk Tuhan apabila tidak melaksanakan sumpahnya.

Memang, dalam UU TNI Pasal 17 ayat (1) disebutkan, “(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.” Juga dalam Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan tentang operasi militer untuk perang maupun selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pertanyaan besarnya, bagaimana TNI harus tunduk ketika posisi presiden maupun DPR dianggap tidak berdasarkan UUD 1945? Dengan demikian, sangatlah jelas keputusan MK— yang membenarkan penggunaan undang-undang yang bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Pemilu 2014—akan mengakibatkan chaos, baik terjadi secara alamiah maupun memang dengan sengaja direkayasa oleh pihakpihak yang diuntungkan.

Bila chaos terjadi, terbuka peluang TNI melakukan “kudeta” konstitusional atau kudeta yang diperintah oleh undang-undang.

Nah, supaya hal ini tidak terjadi, pelaksanaan pemilu serentak harus dilaksanakan pada Pemilu 2014 ini. Karena itulah yang konstitusional. Lebih baik tertunda daripada tidak legitimated. (WH/Bib)

Sumber : Facebook

15
Mar
14

Kenegarawanan : Petisi Daulat Rakyat Indonesia

Berita Terkini
Kamis, 13-03-2014 04:32

Petisi Daulat Rakyat Indonesia


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Surat Pembaca:
Petisi Daulat Rakyat Indonesia

Mencermati situasi kondisi perkembangan politik hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2014 tentang Undang Undang No.42/2008 maka kini tiba saatnya digebyar Gerakan Revolusi Konstitusi (GEREK) yang adalah diyakinii tepat sekali dilaksanakan berdasarkan pada relasi bahwa UUD2002 (Risalah Paripurna MPRRI Non Lembaran Negara) jo UUD1959 (Lembaran Negara Reupblik Indonesia No 75/1959) jo UUD1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahun II No.7/1946).

Semoga dengan dikondisikan oleh GEREK ini antara lain dapat kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia lebih terdorong sesegera mungkin membentuk Adendum Undang Undang No.42/2008 tentang Pemilu 2014 Serentak, guna penegakan kepastian hukum kenegaraan yang berkerakyatan.

Jakarta, 13 Maret 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH
Presidium Koalisi Penyelamatan Indonesia

Editor : zafira

Berita Terkini
Minggu, 22-12-2013 07:28

Daulat Rakyat, Bukan Daulat Modal Asing

Abdi Tri Laksono

Agus Jabo Priyono

Agus Jabo Priyono

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono, Minggu (22/12), menyerukan agar penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan dulat modal asing. Ia pun meminta  agar Reforma Agraria harus segera dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia prihatin dengan nasib ratusan warga Suku Anak Dalam 113, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, yang sudah 10 hari mengungsi di kantor Komnas Ham dan Pendopo Gubernur Jambi, setelah diusir disertai tindakan kekerasan oleh PT Asiatic Persada (Malaysia) dengan menggunakan Preman, aparat Kepolisian, Brimob dan TNI.

Padahal, ungkap Agus, Kanwil BPN Jambi sudah mengeluarkan rekomendasi tertanggal 24 Oktober 2013 Nomor 1073/18-15/X/2013 perihal Peninjauan Ulang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Asiatic. Gubernur Jambi juga sudah mengeluarkan surat rekomendasi tertanggal 25 Oktober 2013 Nomor S-525.26/3260/SETDA.EKBANG-4.2/X/2013 Perihal Peninjauan Ulang Sertifikat HGU PT. Asiatic.

“Sungguh ironi sekali, perampasan tanah, kekerasan, pelecehan, terhadap Petani Indonesia di atas tanah airnya sendiri oleh modal asing terus terjadi, padahal Presiden SBY pada tanggal 31 Januari 2007 berjanji akan melaksanakan Reforma Agraria Plus!” seru ketua umum PRD.

Bahkan, ungkap dia, Mantan Jaksa Agung Hendarman Supanji setelah dilantik menjadi Kepala BPN pada 14 Juni 2012, berjanji akan melaksanakan Reforma Agraria sesuai dengan UUPA Nomor 05 tahun 1960 dan menyelesaikan konflik Agraria.

“Menurut BPN 0,2 % penduduk menguasai 56 % aset tanah air. Dan 95 % dari 26 juta keluarga Petani hanya memiliki tanah 0,3 hektar. Izin pengelolaan hutan 150 juta hektar hanya 11 % yang berizin sesuai peruntukannya, 133,5 juta hektar dikuasai pemodal tanpa izin. Kekayaan kita yang dibawa keluar negeri tiap tahun 20000 trilyun,” bebernya.

Diungkapkan pula, Data KPA tahun 2013 ada 369 konflik agraria, luasan 1.281.660,09 hektar, melibatkan 139.874 keluarga petani. “Itulah akibat dari konsep Pembangunan yang hanya memberikan ruang kepada modal asing, meninggalkan filosofi Pancasila, Pasal 33 UUD Proklamasi 1945 dan Cita-Cita Nasional Bangsa Indonesia,” tandasnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto




Blog Stats

  • 2,155,358 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers