Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



21
Aug
14

Kerakyatan : Sosialisme Indonesia

Sosialisme Indonesia

 
People Power

Sosialisme-kerakyatan bisa diterapkan di Indonesia.

Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, disambut antusias oleh para pendukungnya. Hal tersebut bisa dipandang sebagai bentuk kerinduan terhadap pemimpin yang pro rakyat.

Satu hal yang banyak diapresiasi adalah upayanya membangun koalisi berbasis kerja sama (program), bukan bagi-bagi kursi. Meski, tentu saja, belum sepenuhnya mengacu kepada kesepakatan bersama terkait ideologi dalam strategi pembangunan bangsa ini.

Penyebabnya ada dua hal. Pertama, selama lebih dari tiga dekade kekuasaan Orde Baru, “pembangunan” menjadi panglima. Ideologi yang dianggap “kekiri-kirian” apalagi “kiri” menjadi hal yang tabu.

Tak heran Pancasila yang sebenarnya memiliki sila “kekirian”, misalnya keadilan sosial, meski diwajibkan menjadi asas tunggal, sebenarnya telah menjadi sekadar materi hafalan atau bahkan alat represi ketika kelompok yang kritis terhadap pemerintahan Soeharto dituduh sebagai tidak pancasilais.

Kedua, berbarengan dengan berakhirnya konflik antara Barat dan Timur, dua orientasi utama pembangunan yang berangkat dari paradigma modernisasi dan dependensia, seakan dicampakkan ke tong sampah sejarah ideologi. Paling tidak, terdapat empat penyebab krisis ideologi pembangunan.

Sebagai teori, baik modernisasi maupun dependensia, tidak merasa perlu menganalisis diferensiasi dalam istilah “Negara Berkembang”. Kedua, meskipun beberapa kali sempat dilanda krisis, tetapi menanjaknya Korea Selatan empat dekade terakhir, menjadi sebuah negara yang mampu bersaing dengan negara-negara industri maju, misalnya, tidak dapat diterangkan dengan berbagai teori yang ada.

Menurut teori dependensia, pengintergrasian sebuah negara ke dalam pasar dunia, hanya akan “memicu keterbelakangan”. Ternyata, meski ditandai berbagai hal negatif, seperti relatif rendahnya gaji buruh dan berbagai perusakan lingkungan hidup pada awal perkembangannya, Korea Selatan telah menghasilkan berbagai kemajuan signifikan.

Sebuah fenomena yang juga tidak bisa diterangkan oleh teori modernisasi, yang pada awalnya menyebut “Etika Konfusius” sebagai penyebab keterbelakangan, lalu setelah mengamati keberhasilan beberapa negara Asia Timur, berbalik menyebut etika tersebut sebagai prasyarat keberhasilan.

Hal yang sama juga terjadi terhadap asumsi ekonomi pembangunan klasik, yang awalnya, mempropagandakan reduksi peran negara berdampak positif bagi pembangunan, untuk kemudian menyebut intervensi negara sebagai prasyarat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Target pertumbuhan ekonomi inilah penyebab ketiga dari krisis teori pembangunan. Sangat lama, semua sepakat tentang tujuan mengejar ketertinggalan dalam proses industrialisasi. Perdebatan hanya tentang “jalan yang tepat” menuju tujuan tersebut, yaitu antara paham sosialisme dalam tradisi Marx dengan paham neo-klasik menurut Adam Smith.

Berbagai tampilan krisis ekologi menunjukkan dengan jelas tentang keterbatasan model pembangunan industrial dan upaya mencontohnya oleh semua negara di muka Bumi. Penyebab keempat kegagalan teori adalah kandasnya segala bentuk utopia dan model berbagai teori pembangunan tersebut di atas.

Pada sisi teori, berbagai perkembangan tersebut telah menyebabkan melemahnya aspek dogmatik yang tadinya mewarnai perdebatan sepanjang tahun 1970-an. Saat ini, selain para ekonom neo-klasik dengan kepercayaan buta kepada pasar yang diyakini mampu mengatur segala-galanya, nyaris tiada seorang pun yang mengaku memegang kebenaran mutlak.

Jalan Tengah
Dalam membicarakan tatanan sosial-politik yang ideal, sering hadir kerinduan untuk menemukan “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme. Bangsa ini pun pernah mencoba mencari jalan yang sesuai kondisi sosial-budaya, termasuk kepercayaan penduduknya.

Pertanyaannya, apa mungkin ada “jalan tengah versi Indonesia” dan, bukan nantinya, hanya sinkretisme paksaan dua isme yang bertolak-belakang, sehingga dampaknya seakan mencampur minyak dan air?

Pertanyaan yang lebih konkret ialah, perlukah sosialisme Indonesia? Jawaban mudahnya, perlu, agar sisi positif sosialisme sebagai perangkat analisis sosial yang tajam dalam menggambarkan tatanan berkeadilan bisa digabungkan dengan tatanan politis demokratis yang menjadi persyaratan bagi berfungsinya sebuah ekonomi pasar dalam konteks Indonesia.

Di negara-negara kapitalis modern yang maju, telah berlaku demokrasi politik, meski masih banyak yang belum berhasil menciptakan demokrasi sosial-ekonomi.

Pencapaian demokrasi politik, secara historis tentu saja sangat penting, tetapi itu kurang lengkap. Ia sekadar merupakan demokrasi perwakilan yang pasif, di mana sebagian besar rakyat memilih orang lain untuk mewakili kepentingan mereka. Ekonomi tetap terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat.

Eksperimen sosialisme (tepatnya komunisme) negara-negara Blok Timur telah gagal. Tidak adanya demokrasi politik mengakibatkan krisis politik yang berujung pada tumbangnya Uni Soviet dan Blok Timur secara keseluruhan.

Tidak adanya demokrasi politik-ekonomi di negara-negara komunis waktu itu, dikemas dalam konteks full employment yang dipaksakan dengan akibat terjadinya stagnasi dan inefisiensi ekonomi serta lemahnya disiplin kerja.

Ketidakpuasan atas dua isme tersebut, memicu pencarian alternatif. Secara teoretis, hal itu telah memunculkan berbagai aliran sosialisme. Sosialisme-demokratis adalah salah satu bentuk sosialisme yang mengupayakan “Negara Kesejahteraan”, seperti yang berkembang di beberapa negara industri maju, seperti Jerman dan negara-negara Skandinavia.

Selain itu, kita pernah mendengar berbagai genre sosialisme, seperti sosialisme-non-Marxis, sosialisme-science-movement, sosialisme-utopis, dan sebagainya. Di negeri ini, kita pun pernah mendengar sosialisme-religius, yang merupakan pemikiran kelompok beragama untuk memberikan warna agamis dalam ideologi, yang diyakini mempromosikan keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sosialisme Indonesia
Dalam catatan sejarah Indonesia, terdapat empat partai politik yang pernah menyandang kata “sosialis” sebagai nama dan ideologi resmi partainya. Partai-partai itu adalah Partai Sosialis yang diketuai Amir Syarifuddin, Partai Rakyat Sosialis (PARAS) yang didirikan dan diketuai oleh Sutan Sjahrir. Kemudian ada Partai Sosialis yang merupakan fusi dari kedua partai tersebut.

Partai inilah yang sejak November 1945 menguasai kabinet Republik Indonesia sampai dengan pertengahan 1947, ketika terjadi keretakan antara kelompok Sjahrir dan kelompok Amir Sjarifuddin. Sjahrir lalu membentuk partai baru yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI) awal 1948 dan bertahan sampai 1960, ketika dibubarkan Soekarno.

Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, kita mengenal sederatan tokoh, termasuk Soekarno dan Hatta, yang berkeyakinan membangun masyarakat dan negeri ini atas prinsip-prinsip sosialis.

Namun, di antara tokoh-tokoh tersebut, barangkali bisa dikemukakan bahwa hanya Sjahrir  yang paling tegas dan nyata dalam keyakinan dan perjuangannya. Ia bukan saja telah mendirikan partai politik (PSI) untuk mewujudkan keyakinan itu, melainkan jauh sebelum itu ia telah memikirkan secara mendalam tentang paham sosialisme apa yang paling cocok buat Indonesia.

Sjahrir dengan tegas membedakan paham sosialisme yang hendak diperjuangkannya di Indonesia dengan sosialisme yang terdapat di Eropa Barat, maupun sosialisme yang ditawarkan pihak komunis.

Pergumulannya atas paham-paham sosialisme di Eropa Barat dan kekhawatirannya akan komunisme yang totaliter, telah membawanya pada satu pemikirannya tentang sosialisme yang sesuai bagi Indonesia, yaitu sosialisme-kerakyatan. Bagi Sjahrir, perkataan kerakyatan adalah suatu penghayatan dan penegasan bahwa sosialisme seperti dipahaminya, selamanya menjunjung tinggi dasar persamaan derajat manusia.

Dalam catatan sejarah diketahui cita-cita sosialisme-kerakyatan dari Sjahrir ini tidak berhasil diwujudkan sebagaimana diharapkan. Namun, ketidakberhasilan ini barangkali bukan semata-mata karena Sjahrir tergeser dari panggung politik atau karena PSI dibubarkan. Sosialisme, apa pun namanya, hanyalah suatu paham, suatu cita-cita yang masih berada di tingkat konsepsi.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, ia harus dibuat operasional dan harus didukung seperangkat institusi dan mekanisme-mekanisme tertentu. Ini memang bukan hal yang mudah. Namun, tanpa itu ia hanya akan berhenti pada himbauan-himbauan moral atau etis, namun tidak membawa perubahan apa-apa.

Beberapa aksi dan kebijakan konkret Jokowi yang dilakukan untuk mengangkat derajat kaum papa, bila bersandar pada konsep para pemimpin-pemikir seperti Sjahrir, Soekarno, dan Hatta untuk kemudian disesuaikan dengan perkembangan terbaru di negeri ini, bisa menjadi bagian penting dalam pencarian tersebut yang bermuara pada terbentuknya (jalan bagi) Sosialisme Indonesia.

*Penulis adalah Direktur Eksekutif IDe (Institute for Democracy Education); Ketua Badan Pengurus IGJ (Indonesia for Global Justice).

Sumber : Sinar Harapan

16
Aug
14

Kenegarawanan : BaMus Nasionalis Pancasila 45

Logo NasPan45
 
BaMus Nasionalis Pancasila 45

Jumat, 15 Agustus 2014 – 10:25 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

BaMus Nasionalis Pancasila 45

Menyambut peringatan hari ulang tahun ke 69 Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, maka Kaum Nasionalis Pancasila 45 disingkat NasPan45 membentuk Badan Musyawarah (BaMus) Nasionalis Pancasila 45 yang kini beranggotakan tokoh-tokoh senior penggiat Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia yaitu Pandji R Hadinoto, Ki Bondan Kasiman, Erwin Broto Amidarmo, Regina Oesman, Badjoeri Widagdo.

BaMus NasPan45 bervisi Pembukaan UUD45 dan bermisi pembudayaan 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 dengan seruan Kebangsaan yaitu Salam 5 Jari, Salam Pancasila sebagai terapi penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, sebagaimana telah dirintis oleh Mpu Tantular sejak tahun 721 melalui sesanti Bhinneka Tunggal Ika seperti yang melekat tercengkeram oleh kedua kaki Garuda Pancasila, lambang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandji R Hadinoto

Ketua BaMus Nasionalis Pancasila 45

 
BERITA LAINNYA
 
Berita Terkini
Jumat, 15 Agustus 2014 23:26 WIB
Enam Bulan untuk Atasi Virus Ebola
Jumat, 15 Agustus 2014 22:41 WIB
Juventus Ultimatum Manchester United
Jumat, 15 Agustus 2014 21:03 WIB
SBY Mengaku Bisa Jaga Stabilitas Makro Ekonomi
Jumat, 15 Agustus 2014 19:47 WIB
Layanan Kesehatan Jauh Api Dari Panggang
 

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-bamus-nasionalis-pancasila-45.html#ixzz3AYpCjcOZ

 Utopia Negara Kemerdekaan nan Pluralis
 

Share 

SH / dok

Ilustrasi.

Kemerdekaan itu bisa menyatukan pluralisme yang ada.

Benedict Anderson dalam buku monumentalnya, Imagined Communication: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism (1983), menulis tentang kesamaan ciri suatu bangsa, yakni memiliki kejayaan yang sama pada masa lalu dan memiliki keinginan yang sama saat ini, serta bercita-cita yang sama akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pemikiran itu terinspirasi oleh pemikiran Ernest Renan (1823-1892) yang mengatakan, suatu bangsa adalah keinginan untuk hidup bersama dan kesepakatan untuk berkorban.

Pemikiran Renan itu juga menginspirasikan lahirnya pemikiran Otto Bauer (1881-1938), politikus Austria yang mengatakan, suatu bangsa adalah suatu masyarakat yang berkarakter sama, yang tumbuh dari suatu masyarakat yang bernasib sama.

Pemikiran-pemikiran Renan dan Otto Bauer itulah yang menginspirasi pemikiran Bung Karno. Itu terlihat dari banyak pemikiran Bung Karno yang selalu mengutip dan menyitir pemikiran-pemikiran kedua akademikus itu, terutama pemikiran Renan.

Masalahnya, saat kita merayakan Kemerdekaan Indonesia ke-69 tahun ini, apakah kita sebagai bangsa—dalam keanekaragaman—ini tetap memiliki keinginan hidup bersama—dan masih juga memiliki cita-cita yang sama, sekuat kita merebut kemerdekaan pada 1945?

Jembatan Emas Kemerdekaan
Masalah di atas menjadi menarik untuk dikerling, ketika realitas politik dan sosial Indonesia saat ini yang masih mengganjal kehidupan bersama, seperti masih ada kelompok umat beragama yang kesulitan membangun rumah ibadah dan aktivitas keagamaannya pun kerap diganggu kelompok sosial atau kelompok agama lainnya.

Di samping itu, terlihat juga jurang kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin yang kian lebar, penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing, serta wabah korupsi yang terus merajalela di kalangan elite negeri.

Itu tentu mengindikasikan semakin mengentalnya egoisme dan goyahnya semangat kebersamaan atau rapuhnya kebhinekaan, serta masih salah urus negara oleh para pemimpin.

Padahal, Bung Karno sejak jauh hari telah menyadari tantangan tersebut, menyadari karakter suku-suku dan kelompok di Indonesia yang begitu beraneka ragam dengan membangun visi tentang perlunya pembangunan karakter bangsa yang bernafaskan Pancasila. Perlu digarisbawahi, Pancasila hanya bisa bertahan jika bangsa ini sanggup mempertahankan kebhinekaan dan melestarikan pluralisme.

Sayang, semangat kebhinekaan itu diindoktrinasi begitu rupa pada zaman Orde Baru, sehingga “persatuan dan kesatuan” dibuat kelewat dominan, seperti dipaksakan, yang berwujud pada tata pemerintahan yang sentralistik dan otoriter.

Kebhinekaan tidak dibuat untuk diterima dan dipelihara secara sadar dengan penuh kebanggaan oleh seluruh bangsa. Kebhinekaan dan keanekaragaman yang menjadi kekayaan bangsa, dirasakan sebagai momok yang mengebiri ekspresi keanekaragaman tersebut.

Tidak heran, ketika roda Reformasi digulirkan dan demokratisasi digelar, kerusuhan dan amokrasi membuncah. Solidaritas kehidupan antarwarga bangsa pun berantakan pada awal Reformasi.

Untunglah ketika negara gagal memberi ruang terbangunnya solidaritas struktural dan fungsional, masyarakat dengan semangat kebersamaannya masih mampu membangun solidaritas horizontal. Itulah yang menjadi modal perekat bagi langgengnya kehidupan negara bangsa yang bernafaskan kebhinekaan.

Dalam artikel pendeknya, What is a Nation? (1882), Renan mengatakan kebangsaan harus dipahami sebagai suatu bentuk solidaritas moral yang dipupuk dan dipertahankan melalui kesadaran sejarah yang khas. Tanpa kehendak dari warganya untuk melanjutkan kehidupan bersama, suatu bangsa akan mengalami disintegrasi dan tenggelan ditelan sejarah.

Pemikiran Renan tersebut seperti disitir A Malik Gismar, kehendak sadar hari ini merupakan titik temu dari evaluasi pengalaman kehidupan berbangsa di masa lalu, dengan antisipasi atau proyeksi kehidupan berbangsa di masa depan. Masa lalu dan masa depan ini bertemu dalam prestasi-prestasi atau situasi kebangsaan hari ini.

Itulah yang kemudian dikatakan Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas, di seberangnya akan diwujudkan masyarakat adil dan makmur.

Di depan pengadilan penjajah terhadap dirinya pada 1930, Bung Karno mengatakan, perjuangan partainya adalah untuk membangkitkan dan menghidupkan keinsyafan rakyat bahwa ia punya masa silam yang indah, masa kini yang gelap gulita, dan janji-janji suatu masa depan yang melambai-lambai berseri-seri. Indonesia yang kini merayakan kemerdekaan ke-69 tahun, yang telah melewati masa lampau yang penuh perjuangan dan penderitaan itu, tepatnya menjadikan cita-cita bersama masa depan sebagai acuan kebersatuan untuk maju.

Octavio Paz, intelektual Meksiko dan pemenang hadiah Nobel, ikut menggunakan istilah ini untuk menggambarkan suatu bangsa yang perekat persatuannya adalah masa depan, bukan sejarah bersama masa lampau. Kebangsaan dijangkar pada janji-janji masa depan yang bisa jadi sangat ilusif, namun sangat kuat dalam membangkitkan imajinasi kolektif.

Apakah situasi bangsa yang masih diliputi aneka persoalan, termasuk konflik yang mencederai kebhinekaan itu masih menjadi energi untuk membangun masa depan yang lebih baik, sesuai cita-cita kemerdekaan?

Catatan
Di tengah berjubelnya pesoalan ekonomi, politik, dan sosial budaya di negeri ini serta dibelenggu kapitalisme neoliberalisme itu, kini di bawah kepemimpinan baru Indonesia pasca-Pilpres 2014, diharapkan kesanggupannya memperbaiki nasib bangsa, terutama dalam semangat kebhinekaan, dengan menampilkan diri sebagai pemimpin pluralis. Ini karena kebesaran bangsa bukan terutama terletak pada kekayaan alam dan luasnya wilayah, melainkan pada kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya.

Sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik dalam kebersamaan di atas landasan pluralisme, alias kebhinekaan yang telah menjadi ciri dan roh atau spirit kebangsaan. Ini karena pluralisme alias kebhinekaan merupakan warisan permanen sebagai pemberian alam (natural endowment), atau anugerah Ilahi yang hanya diterima dengan penuh rasa syukur.

Kewajiban pemimpin baru adalah berjuang merajut kebersamaan itu dalam tugas-tugas kemerdekaan dan kebangsaannya; bahwa Negara Kesatuan RI (NKRI) adalah penjelmaan dari rajutan-rajutan nilai-nilai plural dalam kesatuan wawasan politik kebangsaan. Para politikus juga harus menyadari, secara kultural bangunan yang mendasari NKRI adalah penghormatan dan komitmen terhadap pluralitas kultur dalam manajemen politik kebangsaan.

Dalam konteks ini, persyaratan wawasan pluralitas bagi kepemimpinan nasional tidaklah sekadar diharapkan, tetapi mutlak karena NKRI adalah proses mencairnya pluralitas untuk membentuk sintetik-sintetik baru, dalam nilai-nilai dan semangat kebersamaan itu. Jelas bahwa pemimpin bangsa selama ini belum maksimal memimpin bangsa, dengan benar-benar berbasiskan kebangsaan dan keragaman yang kental.

Karena itu, ke depan, bagi pemimpin baru bukan saja sekadar diharapkan dapat mengantarkan rakyat ke tingkat hidup yang lebih sejahtera, melainkan menuju kepada kesejahteraan yang membahagiakan lahir-batin. Kesejahteraan lahir-batin hanya dapat dirasakan dalam semangat kebersamaan yang selalu menjunjung tinggi pluralisme dan kebhinekaan. Itulah yang merupakan utopia sebuah negara kemerdekaan.

*Penulis adalah Direktur Social Developoment Center.

Sumber : Sinar Harapan

 

Editorial – Opini

  • Sekitar Proklamasi

    Persatuan yang diwarnai kesadaran kebangsaan jauh lebih penting.
  • ISIS dan Utopia “Khilafah”

    Eksistensi ISIS cenderung meluas.
  • ISIS dan Islam Republikan

    Negara memang menjadi instrumen utama, tetapi bukan ranah utama agama.
  • Menuju Kejayaan Indonesia

    Indonesia belum juga bisa lepas dari penjajahan.
  • Merdeka

    Pijakan kita adalah Pancasila dan konstitusi.
 
 
 
08
Aug
14

IpTek : Mengenali Arus Pembawa Ikan

Mengenali Arus Pembawa Ikan

Kamis, 7 Agustus 2014 | 08:00 WIB
Kompas Infografis: Mengenali Arus Pembawa Ikan
Oleh:
PENELITIAN untuk mencari daerah-daerah ”panen ikan” telah banyak dilakukan berbagai pihak. Salah satu caranya, mencari keterkaitan antara arus atau gelombang di dekat pantai dan tingkat kesuburan daerah tangkapan ikan. Dengan mengetahui keterkaitan itu, bisa diketahui pula di mana dan kapan ikan bakal berlimpah.Jika masyarakat nelayan punya informasi itu, diharapkan nelayan bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Nilai ekonomi yang dinikmati pun akan meningkat.

Fadli Syamsudin, Peneliti Utama Bidang Oseanografi BPPT, menjelaskan korelasi berbagai arus di pantai selatan Jawa beberapa waktu lalu. ”Pulau Jawa amat penting karena di sana bertemu berbagai arus mainstream. Pada pertemuan arus itu banyak terdapat zat hara sehingga banyak ikan,” ujar dia.

Di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa terdapat banyak arus dan gelombang yang melintas. Baik yang sifatnya musiman, tengah musiman, atau yang merupakan arus global. Di sana juga terdapat rezim gelombang Kelvin Samudra India (IOKW) yang memiliki karakter khusus.

”Di selatan Jawa, gelombang Kelvin merambat sepanjang pantai dari barat ke timur. Karakter gelombang ini, di belahan bumi selatan, garis pantai berada di sebelah kiri gelombang,” kata Fadli.

Arus selatan

Selain itu juga terdapat Arus Selatan Jawa (SJC) yang melintas sepanjang tahun. Arus SJC berganti-ganti dari timur ke barat atau sebaliknya sesuai angin musim. Arus SJC yang baru saja melintasi Laut Tiongkok Selatan dan Samudra India akan membawa banyak uap air sehingga banyak hujan di Indonesia.

Arus tersebut, tambah Fadli, terperangkap di pantai, di dalam Radius Rossby. Radius Rossby adalah jarak yang terkait dengan kecepatan dan panjang gelombang Rossby—gelombang yang terjadi karena pengaruh kemiringan pantai. Arus ini berada pada jarak 120 kilometer-160 kilometer.

Fadli mengatakan, ”Ukuran Radius Rossby berbeda-beda pada setiap perairan.” Di selatan Pulau Jawa, Radius Rossby jaraknya 180-200 kilometer dari pantai.

Pada saat musim barat, kata dia, tinggi paras laut lebih tinggi daripada muka air laut di daerah lepas pantai. Adapun perputaran arus global yang seperti ban berjalan mengelilingi bumi dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Atlantik, Samudra Indonesia, dan kembali ke Samudra Pasifik.

Selain itu, Indonesia juga dilalui Arus Lintas Indonesia (Arlindo atau Indonesian Throughflow/ITF) yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra India. Arus ini membawa massa air hangat dari Pasifik melalui Indonesia ke Samudra India.

Berdasarkan penelitian (Gordon, 1986), ITF berperan penting dalam sirkulasi termohalin. Massa air yang ada di kedalaman Laut Atlantik naik (upwelling) dan menjadi hangat di Pasifik, lalu berjalan kembali ke Atlantik.

Di selatan Pulau Jawa juga banyak fenomena akibat interaksi lautan-atmosfer. Fenomena musiman, antarmusim, dan fenomena dengan periode lebih panjang seperti El Nino (El Nino Southern Oscillation/ENSO) amat berdampak terhadap transportasi laut dan perikanan tangkap.
Proses fisik

Proses terjadinya arus dan gelombang demikian kompleks. Proses tersebut melibatkan dinamika atmosfer dan lautan yang amat bergantung pada faktor-faktor temperatur, interaksi laut-daratan, massa air laut, topografi dasar laut, dan angin.

Untuk melihat sebaran ikan, proses fisik menjadi sesuatu yang dominan. Ikan biasa berada di perairan yang hangat, banyak zat hara sebagai makanan mereka. Kedua hal tersebut muncul sejalan dengan beberapa fenomena oseanologi. ”Ikan amat sensitif terhadap perubahan iklim (tahunan),” ujar Fadli.

Penelitian yang dilakukan di Pasifik, mengamati terjadinya fenomena ENSO. Pada saat terjadi El Nino, kolam panas di utara Papua dari barat bergeser ke Laut Pasifik di timur. Kekosongan akibat pergeseran tersebut diisi oleh massa air dengan suhu lebih rendah, massa air dari bawah bergerak ke atas. Kedalaman massa air panas ini sekitar 300 meter.

Upwelling yang terjadi membawa lapisan termoklin—batas antara massa air hangat dan massa air dingin—naik. Pada lapisan tersebut banyak terdapat zat hara. ”Karena banyak zat hara, di sana banyak berkumpul ikan. Maka, saat terjadi El Nino banyak ikan,” kata Fadli.

Pada saat terjadi fenomena El Nino, di Samudra India terjadi Indian-Ocean Dipole (IOD) positif yang ditandai dengan berpindahnya massa air dari timur ke barat. Massa air ini membawa banyak ikan. Saat melewati selatan Jawa, ”Ada gelombang Kelvin yang membawanya dari barat ke timur,” ujar Fadli.

Gelombang Kelvin ditimbulkan angin pasat dari barat ke timur yang bertiup kuat, ”Gelombang Kelvin menyeret kolam panas yang diikuti upwelling yang membawa banyak ikan,” katanya.

Secara umum, ikan tidak menyukai suhu tinggi. Sebaliknya, ketika terjadi IOD negatif yang bersamaan dengan La Nina, ikan tidak banyak.

Penelitian tentang arus dan gelombang memang amat penting untuk perikanan tangkap, terutama bagi nelayan nontradisional. Namun, selain penelitian tentang fenomena ENSO- IOD dan pengaruhnya terhadap upwelling, beragam gelombang dan arus pembawa massa air, juga dibutuhkan penelitian lain. ”Penelitian akan perilaku ikan amat penting karena setiap jenis memiliki pola migrasi berbeda,” ujar Kunarso dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro pada sebuah diskusi.


08
Aug
14

PEMILU : KPU Tanya Hitungan PilPres Versi Prabowo

Logo Garuda Merah Putih

Di sidang MK, KPU pertanyakan penghitungan pilpres versi Prabowo

MERDEKA.COM. Tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan seluruh bukti-bukti yang dijadikan dalil oleh pemohon untuk menggugat hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut mereka, dalil-dalil yang digunakan tidak kuat.

“Tidak ada satupun yang menguraikan secara jelas di mana letak kesalahan penghitungan suara,” kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat membacakan tanggapan atas materi gugatan yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta dalam sidang di MK, Jumat (8/8).

Dalam materi gugatan, kubu Prabowo-Hatta juga tidak melampirkan penghitungan suara secara berjenjang seperti yang dilakukan KPU yaitu mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Namun yang dilakukan oleh pemohon hanya melampirkan penghitungan lewat KPU provinsi.

KPU juga mempertanyakan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon sehingga terjadi perbedaan antara yang dilakukan oleh KPU dengan pemohon. Seperti diketahui, hasil rekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Hatta 62.576.444 suara (46,85 persen) dan Jokowi-JK 70.997.85 suara (53,15 persen). Sedangkan versi penghitungan kubu pemohon; Prabowo-Hatta 67.139.153 suara (50,25%), sementara pasangan Jokowi-JK meraih 66.435.124 (49,74%).

“Penghitungan suara ini tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas rekapitulasinya,” ujarnya.

Karena itu, KPU meminta agar MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon. “Mahkamah agar dalam putusannya tidak dapat menerima gugatan pemohon,” harapnya.

Berita Lainnya

Sejumlah advokat cegah Todung dkk masuk ranah gugatan Prabowo

MERDEKA.COM. Para pengacara yang tergabung dalam Aliansi Penegak Advokat Indonesia menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Kedatangan mereka guna melawan kubu Todung Mulya Lubis yang menginginkan ikut serta sebagai pihak terkait, dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Kita ini merasa untuk menegakkan hukum, jadi kita semua ini dari aliansi penegak advokat Indonesia. Jadi kami ini datang ke sini karena kemarin membaca bahwa Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan, mengaku sebagai pihak Independen. Kemudian dia membawa nama advokat, kami merasa bahwa advokat tidak ada kepentingannya dalam sidang MK ini. Kami merasa tercemar dengan kejadian ini,” kata perwakilan aliansi advokat Hendrik Jehaman di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8).

Hendrik menjelaskan, di dalam aturan pemilu itu tidak ada komunitas advokat di dalamnya. Tetapi yang ada ialah hak konstitusi itu perorangan pribadi warga negara.

“Tapi dia (Todung) membawa nama advokat, kami merasa keberatan itu yang pertama dan siapapun dia kalau membawa nama advokat itu kami keberatan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Hendrik, Todung sudah dipecat sebagai advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak 2008 silam. Maka itu, Todung sudah ilegal.

“Dia dipecat 16 Mei 2008 karena pelanggaran kode etik. Sebenarnya sudah ilegal menamakan dirinya tergabung dalam KAUD koalisi advokat untuk demokrasi. Dia menamakan diri advokat, padahal dia sudah dipecat dan ilegal karena terhitung dari 2008,” terangnya.

Sebelumnya, belasan pengacara yang mengatasnamakan koalisi advokat untuk demokrasi (KAUD) mengajukan permohonan menjadi pihak terkait dalam PHPU kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari para advokat, konsultan dan sarjana hukum.

“Kami ini adalah sekumpulan advokat, warganegara Indonesia yang sudah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden tanggal 9 juli lalu,” ujar perwakila KAUD, Todung Mulya Lubis, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (7/8).

Todung menambahkan, tujuan KAUD mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2014, guna meminta MK menolak permohonan gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Sebab, pihaknya merasa aneh atas gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta.

“Kita rasional aja, enggak mungkin permohonan Prabowo-Hatta bisa dibuktikan. Mustahil 8 juta suara itu curang. 8 Juta suara itu di TPS yang mana? Siapa aja yang dianggap memilih dua kali?,” ujarnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi temui Dahlan Iskan di Kementerian BUMN
Jokowi bakal ‘cegat’ mobil masuk Jakarta
Jokowi minta Dahlan bangun infrastruktur dan transportasi
Pakai kets & kemeja putih, Jokowi bantah ikuti gaya Dahlan

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

  • 07
    Aug
    14

    KEAMANAN : Kriteria Mobil Presiden RI-1

    Logo Garuda Merah Putih

    Ini syarat mutlak mobil kepresidenan untuk Jokowi

    MERDEKA.COM. Joko Widodo, atau biasa dikenal Jokowi sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat menjabat nanti, mantan wali kota Solo ini nantinya akan mendapatkan mobil kepresidenan seperti para pendahulunya.

    Saat terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada akhir 2012 lalu, Jokowi lebih memilih Innova dibandingkan dengan Land Cruiser yang ditinggalkan Fauzi Bowo. Mobil itu pun dipakai oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjalankan tugas-tugasnya.

    Lalu, seperti apa mobil kepresidenan yang layak dipakai untuk Jokowi nanti?

    Pengamat Intelijen Wawan Purwanto mengatakan, sebuah mobil kepresidenan harus bersih dari alat-alat penyadapan. Tak hanya itu, mobil tersebut juga wajib menjalani perombakan total, termasuk peralatan elektronik di dalamnya.

    “Yang jelas clear dari penyadapan, dan ada kunci-kunci tertentu yang harus diubah, karena semua serba elektronik, harus ada kode-kode sandi di mobil itu. Harus diubah total, enggak boleh ada yang lalu-lalu kemudian dipakai lagi,” ujar Wawan saat berbicang dengan merdeka.com, Kamis (7/8).

    Tak hanya sistem interior, perubahan juga wajib dilakukan di bagian eksterior kendaraan. Mulai dari pemasangan bodi anti peluru, hingga mesin kendaraan diganti sesuai standar pengamanan VVIP.

    “Harus sesuai dengan VVIP yang mana sudah betul-betul sudah dalam kondisi cek and ricek, supaya tidak ada peluang untuk masukan, atau terjadi ledakan di samping, juga jaringan keamanan yang sudah terkontrol melalui sistem kamera yang tentu dapat membahayakan,” paparnya.

    Soal bahaya ledakan yang dapat menyasar pada setiap presiden sudah pernah dialami oleh Presiden Pakistan Pervez Musharraf. Saat masih menjabat, dirinya pernah menghadapi sebuah ledakan bom ketika melintasi perlintasan kereta, namun ledakan baru terjadi hanya berselang lima menit setelah rombongannya melintas.

    Atas alasan itu, Wawan memandang perlu adanya sistem jumper yang dapat mengacak sinyal guna menghindari ledakan saat rombongan kepresidenan melintas. “Harus ada sistem jumper dalam mobil. Musharraf dulu gitu, jumper yang terpasang di mobil,” tandasnya.

    Tempat penyimpanan mobil pun tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Perlu ada pengawasan penuh dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), termasuk personel yang melakukan penjagaan harus merupakan orang-orang pilihan.

    “Jangan sampai terjadi sesuatu tanpa kita ketahui. Siapa yang keluar masuk di dalam tempat mobil itu disimpan tentu harus terjaga oleh orang-orang khusus yang memang bertugas, dalam hal ini Paspampres harus pro-aktif cek sistem pengaman,” pungkasnya.

    Baca Berita Selanjutnya:
    Jokowi temui Dahlan Iskan di Kementerian BUMN
    Jokowi bakal ‘cegat’ mobil masuk Jakarta
    Jokowi minta Dahlan bangun infrastruktur dan transportasi
    Pakai kets & kemeja putih, Jokowi bantah ikuti gaya Dahlan
    Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

    Sumber: Merdeka.com

    Berita Lainnya

     

    Kantor Transisi Jokowi-JK Harus Bersifat Partisipatoris

    Rabu, 6 Agustus 2014 09:22 WIB
    Kantor Transisi Jokowi-JK Harus Bersifat Partisipatoris
    Warta Kota/henry lopulalan
    RUMAH TRANSISI – Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi – JK, Rini Soewandi dan tiga orang Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan, Akbar Faisal dan Hasto Kristiyanto ( kiri-kanan) di halaman Kantor Transisi Jokowi – JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Kantor Transisi tersebut akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. Warta Kota/henry lopulalan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Presiden terpilih Joko Widodo membuka Kantor Transisi dianggap, tradisi baru peralihan pemerintahan yang damai dan berkesinambungan.

    Tradisi baru itu akan semakin baik ketika Kantor Transisi bersifat partisipatoris, yaitu melibatkan dan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk para relawan, dalam merancang dan menyusun agenda-agenda rakyat yang akan dilaksanakan pemerintahan mendatang.

    “Dengan menjalankan prinsip partisipatoris sejak masa transisi, maka demokrasi yang selama ini sangat struktural kenegaraan sehingga jauh dari rakyat, akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini dapat mengubah dominasi elit parlemen dan oligarki yang selama ini telah menyandera demokrasi Indonesia,” ujar Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung, Selasa (5/8/2014) dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com.

    Selama masa pemenangan Jokowi-JK yang lalu, lanjut Martin, prinsip partisipatoris ini terlihat sangat jelas dari luasnya dukungan relawan yang bekerja secara mandiri dan gotong royong.

    “Pak Jokowi tidak menjalankan kampanye yang sentralistis. Pak Jokowi memberikan ruang bagi seluruh masyarakat berpartisipasi dengan membentuk organisasi-organisasi relawan. Karakter Jokowi-JK yang partisipatoris itulah yang merebut hati masyarakat dan akhirnya memenangkan Jokowi-JK,” kata Martin Manurung.

    Masih kata pria jebolan School of Development Studies, University of East Anglia, Inggris, ini, karakter Jokowi-JK yang partisipatoris hendaknya tercermin juga dalam mempersiapkan agenda-agenda revolusi mental yang akan dilaksanakan oleh pemerintah mendatang.

    “Dengan melibatkan relawan dan masyarakat, Jokowi-JK tidak merasa sendirian dalam menyiapkan pemerintahan transisi yang akan melahirkan pemerintah yang kuat,” ujarnya.

    “Para Relawan, juga sudah menyatakan dengan tegas akan terus teguh mengawal Jokowi-JK dari kepentingan-kepentingan yang dapat merongrong implementasi revolusi mental,” tandas Martin.

    Editor: Rachmat Hidayat

    Tim Transisi Jokowi Terlalu Eksklusif

    Rabu, 6 Agustus 2014 18:35 WIB
    Tim Transisi Jokowi Terlalu Eksklusif
    Warta Kota/henry lopulalan
    RUMAH TRANSISI – Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi – JK, Rini Soewandi dan tiga orang Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan, Akbar Faisal dan Hasto Kristiyanto ( kiri-kanan) di halaman Kantor Transisi Jokowi – JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Kantor Transisi tersebut akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. Warta Kota/henry lopulalan

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Tim transisi yang dibentuk Jokowi mengundang berbagai macam pro dan kontra.

    Komposisi tim transisi yang terdiri dari tiga orang dari profesional yakni, Rini Mariani Soemarno, Andi Widjajanto, Anis Baswedan dan dua orang dari Partai Politik yakni, Hasto Kristiyanto (PDI Perjuangan) dan Akbar Faisal (Nasdem), dinilai terlalu eksklusif.

    “Saya kira komposisinya terlalu eksklusif. Harusnya tim transisi diisi orang yang memberikan kontribusi kepada Jokowi, dan lebih beragam,” ujar Zaki Mubarok, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah kepada wartawan, Rabu (6/8/2014).

    Dengan hanya terdiri dari 5 orang, dan ada dua perwakilan partai. Menurut Zaki, secara otomatis tiga perwakilan partai (PKB, Hanura dan PKPI) secara otomatis tidak terpakai dalam tim transisi.

    “Mengapa golongan ini tidak dilibatkan? Pak Jokowi harus jelaskan itu agar tidak terjadi kebuntuan komunikasi antar partai pendukung,” tutur Zaki.

    Komposisi Tim Transisi ini, lanjutnya lagi, bisa menjadi arena konflik yang baru diantara partai pendukung Jokowi.

    “Bisa menimbulkan kecemburuan, karena seharusnya pak Jokowi bisa merekrut tim yang beragam dan bisa memberikan sumbangan pemikiran yang lebih luas,” katanya.

    Menurutnya, maksud Jokowi membentuk tim transisi ini sudah baik. Namun, pola perekrutan yang dilakukan masih kurang taktis.

    “Harus ada penghargaan secara psikologis kepada partai pendukung, karena setiap partai pasti mempunyai ahli dibidang-bidang tertentu,” katanya.

    Penulis: Rachmat Hidayat
    Editor: Johnson Simanjuntak
    07
    Aug
    14

    PEMILU : Pernyataan Prabowo Kontraproduktif

    http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/08/06/21024231/pernyataan.prabowo.di.sidang.mk.dinilai.kontraproduktif

    Pernyataan Prabowo di Sidang MK Dinilai Kontraproduktif

    Rabu, 6 Agustus 2014 | 21:02 WIB
    altTRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/8/2014). Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.


    JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sudjito, menilai pernyataan yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto dalam sidang gugatan Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih banyak berisi opininya. Menurut Ari, apa yang dilontarkan Prabowo justru kontraproduktif dan tak fokus pada apa yang digugatnya. Pernyataan yang disampaikan Prabowo di antaranya menyebut pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis (baca: Dalam Sidang MK, Prabowo Curhat soal Dituduh Ingin Kudeta).

    Ari mengatakan, pernyataan itu justru menunjukkan sikap emosional Prabowo.

    “Pernyataan Prabowo itu terlalu mengada-ada dan sangat emosional. Sama seperti pernyataan dia waktu menolak hasil pemilu presiden. Ini tidak melahirkan persepsi positif di masyarakat, justru negatif,” kata Ari saat dihubungi, Rabu (6/8/2014).

    Seharusnya, kata Ari, Prabowo fokus pada materi gugatan. Sebab, dalam memutus sengketa, hakim hanya akan mempertimbangkan pembuktian di persidangan.

    “Memang pernyataannya tidak ada data dan dasar yang kuat. Apa yang disampaikan bisa menjadi kontraproduktif di hadapan hakim. Apakah itu meyakinkan hakim? Malah sebaliknya,” ujarnya.

    Ia juga berpendapat, seharusnya Prabowo menahan pernyataan yang sarat opini dan dianggap provokatif. Pernyataan Prabowo di hadapan sembilan hakim MK hari ini, lanjut dia, justru memperburuk citra Prabowo.

    “Itu justru akan membuat posisi Prabowo tidak elegan di mata publik, makin terperosok,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2014 di Gedung MK, Prabowo turut menyinggung masa lalunya. Prabowo menyatakan ia pernah dituduh ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Prabowo juga menyinggung adanya intervensi asing dalam Pilpres 2014 ini. Namun, ia tak menyebutkan siapa pihak asing yang dimaksud.

    Selain itu, Prabowo menilai pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis. Menurut dia, telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini.

    __._,_.___

    Attachment(s) from Awind j.gedearka@upcmail.nl [nasional-list] | View attachments on the web

    1 of 1 Photo(s)


    Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>


    07
    Aug
    14

    PEMILU : Permohonan Prabowo-Hatta Ke MKRI

    Sidang MK: 7 Poin Permohonan Prabowo-Hatta Pada Mahkamah Konstitusi

    Share:

    Hari ini Rabu 6 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta.

    Seperti kita ketahui pasangan nomor urut satu ini memang tak mengakui kemenangan pasangan nomor urut dua Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden tahun 2014 yang telah di umumkan secara resmi hasilnya oleh KPU melalui rapat rekapitulasi suara nasional yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli lalu.

    Meski pasangan Prabowo-Hatta pada hari yang sama telah secara resmi mengumumkan penolakan mereka terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Namun KPU tetap tak bergeming dan akhirnya menetapkan pasangan Jokowi-JK yang di usung oleh 5 partai politik ini sebagai pemenang Pilpres 2014 berkat keunggulan 53,15% suara berbanding 46,85% milik pasangan Prabowo-Hatta.

    Prabowo-Hatta yang tak terima dengan hasil keputusan KPU dan menuding terjadi kecurangan dalam Pemilu Presiden 2014 secara masif, terstruktur dan sistematis akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Hari ini (6-8-2014), Mahkamah Konstitusi akhirnya memproses gugatan dari pasangan Prabowo-Hatta dimana dalam sidang kali ini pihak Prabowo-Hatta yang di dampingi oleh tim Advokasi Merah Putih mengajukan 7 poin tuntutan utama mereka terhadap Mahkamah Konstitusi.

    7 Poin Permohonan Prabowo-Hatta Kepada Mahkamah Konstitusi

    1. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang berada di Jawa Timur sepanjang Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, dan seluruh kota serta kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
    2. Memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan di 287 TPS.
    3. Memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang di provinsi Maluku Utada di dua TPS Desa Sosangaji, Kabupaten Halmaherah Timur.
    4. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi DKI Jakarta di 5.802 TPS.
    5. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di dua TPS di Provinsi Bali.
    6. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kapupaten Yahukimo, Kapupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Panial, Kabupaten Intan Jaya, Kaupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.
    7. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Barat.



Blog Stats

  • 2,339,056 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 132 other followers