Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



29
Jun
14

PARRINDO : Politik Tol Laut = Bina Jalur Laut Interinsuler

Politik Tol Laut = Bina Jalur Laut Interinsuler

Sabtu, 28 Juni 2014 – 03:27 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Politik Tol Laut = Bina Jalur Laut Interinsuler

Politik Tol Laut oleh CaPres No 2 JokoWi sudah dijelaskan pada Dialog Kadin 20 Juni 2014 bukan berwujud pembangunan jalan aspal diatas laut tetapi pembangunan lalulintas angkutan laut reguler bolak balik dari barat ke timur dan dari utara ke selatan guna berujung menekan harga jual ragam komoditas strategik yang umumnya diproduksi di wilayah Indonesia Barar misal semen yang juga dibutuhkan Papua.

Dengan demikian maka Tol Laut yang dimaksudkan itu adalah identik dengan Jalur Laut Interinsuler yang juga pernah dibangun baik oleh emporium Sriwijaya dan Majapahit maupun oleh VOC lewat penguasaan kota2 pelabuhan laut di utara pulau Jawa ketika itu dan oleh Hindia Belanda lewat armada kapal laut KPM.

Dan pembangunan Tol Laut ini tidak lain adalah berujung pembangunan armada laut nasional termasuk penyiapan pelabuhan2 berkedalaman laut siap dilabuhi kapal2 laut berukuran tonnage besar seperti yang diwacanakan CaPres No 2 JokoWi.

Strategi penguatan Jalur Laut Interinsuler ini bisa jadi terobosan politik disamping upaya2 pemerintah yang sudah berjalan lainnya  yaitu pembangunan pelabuhan2 laut bagi kapal2 laut bertonnage kecil di berbagai pulau di Indonesia Timur berskema jaringan angkutan laut interinsuler pula.

Semoga dengan terlaksananya politik Tol Laut ini dapat ditingkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus juga tersentuh amanat Kesejahteraan Sosial sesuai Bab XIV Batang Tubuh Konstitusi Republik Indonesia dan amanat Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
LOGO PARRINDO

BERITA LAINNYA
27
Jun
14

PARRINDO : Hasil 10 Survei PilPres Minggu Ke-3 Bulan Juni 2014

LOGO PARRINDO

Hasil survei minggu ke 3 bulan Juni 2014 dari 10 Lembaga survey ternama.

Hingga hari ini Jokowi-Jk masih unggul rata-rata 7% – 11% diatas Prabowo-Hatta.

Dalam sisa 11 hari ke depan jangan lengah, jangan sombong, tetap waspada dan yg utama, teruslah berjuang… Insya Allah kemenangan sdh semakin mendekat. Terimakasih, Salam, Moh Jumhur Hidayat

Puslit LIPI, survei
Jokowi-JK 43%
Prabowo-Hatta 34%

Litbang Kompas,
Jokowi-JK 42,3%
Prabowo-Hatta 35,3%

SSSG
Jokowi-JK 42,65%
Prabowo-Hatta 28,35%

Populi Center,
Jokowi-JK 47,5%,
Prabowo-Hatta 36,9%.

LSI – Denny JA
Jokowi-JK 45%
Prabowo-Hatta 38,7%

Alvara Research Center,
Jokowi-JK 38,8%
Prabowo-Hatta 29,0%.

Indikator Politik, B Muhtadi
Jokowi-JK 31,8%
Prabowo-Hatta 19,8%.

IndoBarometer, Qodari,
Jokowi-JK 49,9%
Prabowo-Hatta 36,5%

PolTracking Institute
Jokowi-JK  48,05%
Prabowo-Hatta 41,1%.

Lembaga Survei Cyrus
Jokowi-JK 53,6%
Prabowo-Hatta 41,1%.

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Penasehat www.KoranJatim.com
Editor www.jakarta45.wordpress.com

27
Jun
14

PARRINDO : KITA Bina Demokrasi Nasionalisme Pancasila

KITA Bina Demokrasi Nasionalisme Pancasila

Jumat, 27 Juni 2014 – 08:26 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

KITA Bina Demokrasi Nasionalisme Pancasila

KITA dapat dimaknai sebagai Kerja & Kinerja, Inovasi & Integritas, Tulus & Taat Azas yang diyakini adalah karakter dasar anak bangsa guna mengusung keberlangsungan daripada Demokrasi Nasionalisme Pancasila (DNP).

Bina DNP utamanya diarahkan bagi penuhi kebutuhan Pangan, Sandang, Papan (PSP) rakyat secara berkeadilan sosial (Sila ke-5 Pancasila) seiring dengan Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian bertujuan Kesejahteraan Sosial sesuai amanat Bab XIV Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI) jo Konstitusi 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia No 75, 1959) jo Konstitusi 1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No 7, 15 Febroeari 1946).

Kesemuanya itu diatas akan dapat dilakoni para petinggi negara dan para penggiat masyarakat dalam suasana batin Trilogi Negarawan 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998).

PARRINDO sebagai barisan relawan advokasi publik berdimensi ipoleksosbudhankamrata berniat turut budayakan Trilogi Negarawan 17845 secara merata dan komprehensif.

Jakarta, 27 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA

LOGO PARRINDO

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-kita-bina-demokrasi-nasionalisme-pancasila.html#ixzz35qQPRB7b

26
Jun
14

PARRINDO : Politik SDM CaPres Indonesia 2014

 LOGO PARRINDO

Suara Pembaca:

Politik SDM Capres Indonesia

Selasa, 24 Juni 2014 – 09:27 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suara Pembaca:

Politik SDM Capres Indonesia

CaPres No 2 JokoWi membuka Dialog KADIN 20 Juni 2014 yang baru lalu dengan kibarkan Politik Pembangunan Sumber Daya Manusia di urutan pertama guna bina karakter, etos kerja dan prestasi sebagai modal kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Oleh karena itulah maka bilamana terpilih, dengan bersemangatkan Presidensiil, adalah bijaklah diharapkan selalu berorientasi kerja pembudayaan TRILOGI Negarawan 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998) guna pencapaian Indonesia Mulia (2015-2025) yang mendasari Indonesia Bermartabat (2025-2035) menuju Indonesia Sejahtera Lahir dan Bathin (2035-2045) saat menyongsong kehadiran Indonesia Jaya 2045 dan seterusnya.

Modalitas Indonesia lainnya yang terkait, seperti populasi ke-4 terbesar di dunia dan bonus demografi seharusnya menjadikan Indonesia berpeluang besar berkekuatan Sumber Daya Manusia sebagai dasar peningkatan faktor daya saing geopolitik dan geoekonomi menyangkut inovasi, kreativitas dan pasar lokal/domestik.

Dan dengan rentang strategis 2015 – 2045 atau 30 tahun kedepan itu, maka sikap politik Presidensiil 5 (lima) tahunan tidaklah cukup mantap dijamin keberlanjutannya, diperlukan penuangan kedalam semacam garis-garis besar haluan negara (GBHN) sebagai tanda kebersamaan daripada tekad Presidensiil bersama koalisi kerakyatannya berkonteks kebangsaan demi persatuan Indonesia.

Semoga sumbang pikir diatas perkaya dan dikembangkan kedua CaPres di debat publik ke-4 dan/atau ke-5 yang akan datang.

Jakarta, 24 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARINDO`45 – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
25
Jun
14

PARRINDO : Nasionalisme

0b028-panji-711132-715717

Nasionalisme

Nasionalisme

[www.partaiindonesia.org]

Nasionalisme

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu “identitas budaya”, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya.

Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warganegara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut.

Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan politik”. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudulk Du Contract Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia “Mengenai Kontrak Sosial”).

Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk “rakyat”).

Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi (“organik”) hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya “Grimm Bersaudara” yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.

Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “sifat keturunan” seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT berpaham komunisme.

Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah ‘national state’ adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme, serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di Spanyol, serta sikap ‘Jacobin‘ terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Perancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan lebih otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika. Secara sistematis, bila mana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan yang berkonflik kepada kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di antara pemerintahan pusat yang kuat di Sepanyol dan Perancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica.

Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu.

Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kelompok tersebut. Misalnya pada abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh mereka yang menganut agama Protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkut paut dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. Justru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan.

LOGO PARRINDO

23
Jun
14

PARRINDO : Politik Renegosiasi Kontrak Internasional B to G

LOGO PARRINDO

Debat Capres Harus Mencakup Politik Renegosiasi Kontrak Internasional

Minggu, 22 Juni 2014 – 21:52 WIB

Jakarta – Politik Luar Negeri Bebas Aktif sebagaimana terungkap pada Debat CaPres 22 Juni 2014 seharusnya cakupi pula Politik Renegosiasi Kontrak Internasional demi lebih utamakan kepentingan nasional seperti Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila ke-5 Pancasila).“Sebagai rujukan dapat saja digunakan politik renegosiasi kontrak jangka panjang dari Pertambangan di Konggo yang referensinya bisa ke Dasar Hukum Negara Lokal dimana Investasi itu dilakukan yang lalu dikombinasi dengan Hukum Negara dari si Investor,” tegas Pendiri PARINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH bersama Agung S Suleiman di Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Lebih lanjut, tandas Pandji , juga terbaca adanya Dasar Hukum International yang menerima konsep Rebus Sic Stantibus dimana Kontrak itu berlaku sepanjang keadaan penting pada saat Kontrak dibuat masih berlangsung.

“Apalagi Pasal 62 dari Konvensi Viena “sets out conditions” dimana suatu pihak dapat mencabut perubahan fundamental atas circumstancesnya. Dan jika keadaan ini terjadi maka pihak yang menderita adalah mempunyai hak untuk minta withdrawal atau regenosiasi kewajibannya,” paparnya.

Namun demikian, menurutnya, beberapa penerapan scholars adalah pada kasus yang pengecualian untuk melindungi stabilitas dari perjanjian international sesuai Article 26 dari Treaty yang sama ini. “Serta juga perlu diperhatikan bahwa dalam Paper tersebut yaitu US Law ‘recognizes the renegotiatibilty of long term contracts’,” tambahnya. (ira)

20
Jun
14

PARRINDO : Ditunggu Komitmen CaPres Revisi UU MiGas

LOGO PARRINDO

Debat CaPres ke-3 tanggal 22 Juni 2014 yad tentang Politik Energi seharusnya juga jadi ajang CaPres peragakan komitmen untuk Revisi UU MiGas per Putusan MKRI tanggal 21 Desember 2004 mengingat sudah 10 tahun terlantar yang berakibat praktek kendali operasional produksi MiGas oleh mayoritas perusahaan Asing (75% menurut Binsar Effendi Hutabarat, pimpinan Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina, 19 Juni 2014 saat membuka Temu “Tekad Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”)
Debat Capres yang akan datang ini juga diharapkan komitmen CaPres kaji ulang dan harmonisasi eksistensi Pasal 33 Konstitusi 2002 per amanat Pembukaan UUD45 mengingat Pasal 33 Konstitusi 2002 inilah yang mendasari puluhan UU Sektoral yang dinilai Pro Kepentingan NeoLib Asing.
Bahkan penegasan CaPres 2014 batalkan Pasal 33 Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI 2002) dan berlakukan Pasal 33 Konstitusi 1959 (Lembaran Negara No 75, 1959) adalah pintu konstitusional wujudkan Ketahanan Energi Nasional sekaligus jalan tol Selamatkan Indonesia.
Jakarta, 20 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

Debat Capres Harus Paparkan Komitmen Revisi UU Migas

Sabtu, 21 Juni 2014 – 01:02 WIB

Pandji R Hadinoto

Jakarta – Debat Calon presiden (Capres) ke-3 pada 22 Juni 2014 tentang Politik Energi seharusnya juga menjadi ajang Capres memperagakan komitmen untuk Revisi UU Migas (Undang-Undang Minyak dan Gas bumi) per Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 21 Desember 2004, yakni sudah 10 tahun terlantar yang berakibat praktek kendali operasional produksi migas oleh mayoritas perusahaan Asing, 75% dikuasai asing.

“Debat Capres yang akan datang ini juga diharapkan komitmen Capres kaji ulang dan harmonisasi eksistensi Pasal 33 Konstitusi 2002 per amanat Pembukaan UUD45 mengingat Pasal 33 Konstitusi 2002 inilah yang mendasari puluhan UU Sektoral yang dinilai Pro Kepentingan Neolib Asing,” tandas Pendiri PARINDO (Parlemen Rakyat Indonesia ) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Jumat (20/4).

Bahkan, menurutnya, penegasan CaPres 2014 membatalkan Pasal 33 Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI 2002) dan memberlakukan Pasal 33 Konstitusi 1959 (Lembaran Negara No 75, 1959) adalah pintu konstitusional wujudkan Ketahanan Energi Nasional sekaligus jalan tol Selamatkan Indonesia.

Sebelumnya, Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) dalam kesimpulan sementara hasil dialog silaturahmi “Tekad Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional” di Jakarta, Kamis (19/6/2014), mencatat UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang dalam Pasal 7 ayat (1) secara eksplisit mengharamkan tindakan nasionalisasi yang juga berdasarkan konsideran sesuai dengan amanat TAP MPR No. 16 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengingat Pasal 33 UUD 1945, sangatlah kontraproduktif.

“UU Penanaman Modal yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007 itu, dan dalam penjelasannya disebut cukup jelas. Khusus untuk investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas). Kekayaan alam seperti migas yang dikuasai oleh negara, terbukti lebih 70 persen dikuasai korporasi asing. Begitu pula yang harusnya hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, justru masih banyak menyisakan angka penduduk miskin yang kian meningkat” ungkap Komandan GNM Binsar Effendi Hutabarat yang juga Ketua Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina. (ira)

BERITA LAINNYA
Home » » Apa Sikap CaPres 2014 Atas Ide Nasionalisasi MiGas ?

Apa Sikap CaPres 2014 Atas Ide Nasionalisasi MiGas ?

Written By mediaputra pendowo on Sabtu, 14 Juni 2014 | 04.30

Suara Pembaca :
Isu Nasionalisasi MiGas sebagaimana rilis Gerakan Nasionalisasi MiGas 13Jun14 yang strategik berkedudukan ketahanan nasional adalah layak ditanggapi oleh Bapak Dr Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja menerima amanah sebagai Profesor di bidang Ketahanan Nasional dari Universitas Pertahanan RI. Demikian pula tanggapan dari kedua pasangan kandidat PilPres 2014 dinantikan, utamanya saat Debat CaPres CaWaPres yang akan datang, agar publik pemilih dapat lebih tercerahkan terhadap politik penegakan konstitusi Pancasila 1945 masing2 pasangan.
Jakarta Selatan, 13 Juni 2014
PARINDO – Parlemen Rakyat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, DeklaratorRujukan : Rilis GNM, 13 Juni 2014.GNM Sanggah Jero Wacik Bedakan Nasionalisme dengan NasionalisasiMenurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam situs Kementerian ESDM, Kamis (12/6/2014), dinyatakan keputusan Blok Mahakam tidak harus di nasionalisasi. Saat ini ada beberapa masukan antara nasionalisasi dan nasionalisme. Menurut Jero, nasionalisasi berbeda dengan nasionalisme karena nasionalisme adalah pemikiran untuk memberikan keuntungan pada negara. Sehingga nasionalisasi dan nasionalisme itu beda.Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) sanggah pernyataan Jero soal beda nasionalisasi dan nasionalisme. Dalam keterangannya kepada pers (13/6/2014), Komandan GNM yang Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat, menolak tegas adanya perbedaan makna antara nasionalisasi dan nasionalisme yang dilontarkan Menteri ESDM.Memang benar jika ada perbedaan definisi menurut Wikipedia, ungkap Binsar Effendi. “Definisi nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sementara definisi nasionalisasi adalah suatu proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya menjadi pegawai negeri. Ini barangkali yang oleh Menteri ESDM dianggap sebagai pembeda, karena niat Jero sejatinya ingin perusahaan nasional dihitung juga dengan menguntungkan negara”.Menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966, justifikasi Jero sebenarnya bermindset neoliberalsime. “Menteri ESDM jelas tidak menghayati makna yang terkandung dari amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Disitu jelas, kekayaan alam seperti migas dikuasai oleh negara. Pada realitanya saat ini perusahaan asing menguasai 70 persen pertambangan migas di Indonesia, sedangkan Pertamina sebagai BUMN migas kita hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara 13 persen lainnya, adalah share perusahaan swasta nasional”.

Berikutnya kata Binsar Effendi, “Migas yang dikuasai oleh negara itu kemudian diamanatkan oleh konstitusi negara wajib untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktanya, jumlah penduduk miskin tahun 2014 malah meningkat menjadi 28,55 juta jiwa, dan jumlah pengangguran tahun 2014diprediksikan masih 7,24 juta orang. Jika asas pembiaran dilakukan terus oleh pemerintah, maka nasionalisme aparatur negara di pemerintahan memang ‘nol besar’ atau patut dipertanyakan”.

Pasal 7 ayat (1) UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007, betul menyebutkan pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. “Tapi apa basis materinya, apakah bersumber konstitusi negara atau sumber lain? Ini kan perlu diperdebatkan secara serius, bukan malah dibiarkan aturan UU Penanaman Modal itu menabrak amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945″, tandasnya.

Menurut Koordinator Eksekutif GNM yang Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) menyatakan bahwa desakan untuk menasionalisasikan perusahaan migas asing di Indonesia pun datang dari berbagai kalangan. “Terlebih lagi pada periode 2012-2017 ada sekitar 10 kontrak Blok Migas yang habis masa kontraknya. Ke­mudian un­tuk periode 2017-2022 ada se­kitar 8-9 kontrak, dan perio­de 2022-2030 sekitar 10 kontrak. Maka memperjuangkan nasionalisasi menjadi suatu keniscayaan”.

Sementara memang ada sejumlah pengamat yang cenderung bermadzhab neolib menyatakan bahwa memberikan kontrak perpanjangan blok migas yang mau habis masa kontraknya kepada perusahaan nasional atau BUMN seperti Pertamina, dinilai dapat mengganggu iklim investasi. Sebab, tidak semua perusahaan nasional memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola industri migas. Bahkan sejumlah pakar migas pun menambahkan, memberi semua kontrak karya migas kepada perusahaan dalam negeri itu hanyalah nasionalisme buta. “Ini jelas melecehkan kemampuan bangsanya sendiri, dan membiarkan kita menjadi bangsa kacung”, tegas Muslim Arbi.

Padahal dari penilaian GNM, aksi nasionalisasi sejatinya adalah implementasi dari jiwa nasionalisme. “Tanpa dijiwai rasa nasionalisme, memang aksi nasionalisasi tidak akan bisa terwujud. Tanpa rasa nasionalisme, maka amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak akan pernah tercapai. Aksi nasionalisasi bisa dilakukan dengan cara renegosiasi atau perundingan kembali atau perjanjian ulang yang intinya migas dikuasai negara, yang hasilnya harus konkret dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tandas Muslim Arbi.

Untuk perpanjangan Blok Mahakam, pemerintah selalu beralasan masih melakukan evaluasi lebih lanjut. PT Total E&P asal Prancis dan Inpex Corporation asal Jepang telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967 untuk 30 tahun. Ketika kontrak pertama berakhir pada 1997, kedua perusahaan tersebut mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017. Sepanjang dua periode kontrak, Pertamina tidak pernah dilibatkan. Apalagi dalam kunjungan ke Jakarta pada 2 Agustus 2013, Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius juga menanyakan mengenai perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada Menteri ESDM Jero Wacik.

“Maka ditangan Presiden SBY yang pernah marah atas bergulirnya isu nasionalisasi aset negara, dan Menteri ESDM yang mengaku dirinya telah mendapat desakan dari berbagai pihak tapi ia enggan mengambil keputusan untuk tahun ini, karena tahun ini bertepatan dengan pemilihan presiden. Menjadi sangat tidak mungkin permintaan Pertamina untuk kelola sekaligus menjadi operator Blok Mahakam dikabulkan. Padahal Menteri BUMN Dahlan Iskan pada 23 Mei lalu pernah mengatakan, Pertamina telah mengajukan surat, dan menyatakan bahwa Pertamina mampu mengelola blok tersebut dari segi manajemen dan pendanaan. Dahlan juga berharap jangan sampai pemerintah tidak memutuskan kemudian jadi beban pemerintah baru. Kecuali enggak sempat, ini kan masih ada kesempatan dan rakyat menuntutnya”, kata Muskim Arbi geram.

Menurut Komandan GNM Binsar Effendi, memang jika Pertamina kelola Blok Mahakam, maka akan terjadi banyak fitnah dalam pengambilalihannya. Hal ini lantaran beberapa kalangan masih menilai Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam. “Padahal keberhasilan Pertamina saat kelola Blok West Madura Offshore (WMO) sudah membuktikan bahwa Pertamina bisa. Begitu WMO diambilalih dan dipegang Pertamina, belum dua tahun WMO mengalami kemajuan besar. Ini memberi keyakinan kepada kita semua, bahwa semuanya bisa dilakukan. Oleh karena itu, GNM meminta agar tidak ada yang mengganggu dalam proses pengambilalihan tersebut,” katanya.

Pihak Pertamina sendiri menilai cadangan migas di Blok Mahakam, masih memiliki potensi sangat besar. Atas dasar inilah, Pertamina ngotot ingin mengambil alih blok tersebut yang sudah dikuasai Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun. Pernyataan Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen pada 15 Mei lalu, sekaligus membantah beberapa pihak yang menyatakan cadangan migas di sana tinggal sedikit. Husen pun menambahkan, dengan perkembangan teknologi yang saat ini dipercayai dapat membuat produksi gas di Blok Mahakam tidak akan menurun. Dirinya pun mencontohkan Blok Cepu yang saat itu hanya dibor sekira 600 meter, namun dengan perkembangan teknologi, Pertamina bisa juga mengebor 4.000 meter kedalamannya.

Masak iya Blok Mahakam yang dipegang 50 tahun oleh asing tidak bisa dikembalikan juga, padahal yang diminta Pertamina adalah bekasnya, tapi anehnya susah sekali. Binsar Effendi malah menegaskan, “Jika Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina akan menjadi kesempatan besar, karena di semua negara, kebutuhan akan energi nasionalnya itu sangat mengandalkan BUMNnya seperti Malaysia yang mengandalkan Petronas. Oleh sebab itu, Pertamina harus punya privillage, karena hasilnya akan 100 persen untuk negara ini”.

Menurut Binsar Effendi, “Keseriusan Pertamina sebenarnya sudah ditunjukkan dengan telah mengirimkan surat pengajuan ke pemerintah sebanyak tiga kali sejak 2008, yang menyatakan kesiapan mengelola Blok Mahakam. Tapi keputusan yang ada di tangan pemerintah, anehnya tidak juga mengabulkan Pertamina sebagai instansi di bawahnya. Meski demikian pihak Pertamina akan terus melayangkan surat, dan apabila belum ada jawaban dari pemerintah dipastikan kirim surat lagi. Ini sangat ironis”, tandasnya.

Di gedung DPR pada 5 Desember 2013, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan pernah mengatakan, jika Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya pada 2017 diserahkan ke Pertamina, maka akan menunjukan kekuatan Pertamina dalam mengelola blok offshore karena selama ini hanya memegang on shore. Bahkan Karen menambahkan, jika Pertamina diamanatkan mengoperasikan blok yang terletak di Kalimantan Timur tersebut, maka Pertamina akan naik tingkat dan bisa mengelola blok besar lainnya.

“Ini kan pernyataan yang mesti di dukung, bukan malah membuat Presiden SBY harus meradang terhadap isu nasionalisasi aset. Dari sini saja menjadi jelas, ada kepentingan Presiden SBY membela investasi asing ketimbang kepentingan untuk kemajuan Pertamina yang sahamnya milik pemerintah sendiri” pungkas Binsar Effendi.

Terima kasih.
Kahumas GNM, Yasri Pasha.




Blog Stats

  • 2,264,443 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers