Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



15
Jan
14

Kepemimpinan : 4 Kepribadian Nabi Muhammad SAW

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

Ingin Jadi Pemimpinan Baik? Teladani Empat Kepribadian Nabi Muhammad SAW

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Muda NU, Lathifa Marina Al-Anshori saat ditemui dalam perayaan Maulid di Pondok Pesantren Tapak Sunan Condet, Jakarta, mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW seharusnya bukan sekadar perayaan.

Lebih dari itu, Lathifa menyebut, sikap dan perilaku sosok makhluk istimewa yang dilahirkan ke bumi ini tersebut diteladani secara baik.

“Rasulullah adalah sosok yang mulia, kekasih Allah dan juga pemimpin yang dikagumi seluruh manusia di bumi ini. Karakter kepemimpinan Rasul semestinya ditiru oleh pemimpin-pemimpin di manapun, khususnya di Indonesia. Pemimpin kita sebaiknya selalu berkata dan berbuat benar agar sahabat dan pengikutnya bisa membenarkan apa yang dilakukannya,” ujar Lathifa.

Lathifa menjelaskan, seorang pemimpin haruslah memiliki jiwaamanah, yang artinya bisa dipercaya. Bagaimana bisa seseorang bisa menjadi pemimpin apabila dia tidak dapat dipercaya oleh pengikutnya ataupun musuhnya?

Kemudian sifat tabligh, yaitu kemampuan dalam menyampaikan kebijakan-kebijakannya sehingga dapat diterima dengan baik dan. Pemimpin juga seharusnya pandai dan cerdas, sebuah implementasi sifat fathanah, karena kalau tidak begitu ya tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu.

Shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanan, empat kepribadian yang layaknya dimiliki oleh pemimpin Indonesia,” ujar Lathifa.

Pemimpin harus mempunyai jiwa yang menjunjung Amar ma’ruf nahi munkar, dimana dia selalu mengajak kepada kebaikan dan menjauhi perbuatan tercela. Namun sedihnya, kata Lathifa, yang terjadi belakangan ini di negara kita adalah sebaliknya, mengajak berbuat jahat dengan korupsi berjamaah sehingga jauh dari nilai kebaikan.

“Saya rasa kita semua pastinya mengidamkan pemimpin yang menjunjung tinggi nilai amar ma’ruf nahi munkar, bukan malah mencontohkan perbuatan yang tidak baik,” kata Lathifa.

Sifat Rasulullah adalah teladan terbaik, sebaik-sebaiknya contoh jika kita ingin menjadi pemimpin.

“Intinya jelas, kalau Nabi kita saja mengedepankan toleransi bermasyarakat dan beragama mengapa kita harus berpikir untuk melenceng dari situ? Kafir dzimmi saja dilindungi Nabi, betapa memilukan melihat sekarang ini ada saja muslim yang menyerang sesama muslim. Sesungguhnya hal demikian itu adalah jauh dari islam sesungguhnya yang mengajarkan perdamaian,” jelasnya.

Kemudian, kata Lathifa, bahwa pada akhirnya pemimpin yang baik tersebut akan membawa rakyatnya kepada ummatan wasathan, yang berarti umat yang moderat, bertoleransi tinggi, mencintai perdamaian, dan terutama selalu beribadah. Seperti itulah umat yang dibentuk oleh Rasulullah yang tercetak pada Tabi’in dan Tabi’ Tabi’in, sebuah contoh ideal sebuah masyarakat.

Ummatan wasathan adalah masyarakat ideal yang di contohkan oleh Rasul dan seharusnya dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia. Dan yang pasti pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bersedia menjadi ‘budak’ atau pelayan untuk rakyatnya,” katanya.

Baca Juga:

Wanita Emas Ingin Gantikan Jokowi Sebagai Gubernur Jakarta

Oka Antara Rasakan Kedahsyatan Luna Maya

Kuasa Hukum Akil Mochtar: Pak Mahfud yang Lobangi Temboknya

15
Jan
14

Kepresidenan : Sutiyoso Siap CaPres

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

Sutiyoso Siap Capres Jika Gugatan Yusril Menang

AntaraAntara 

Surabaya (Antara) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengatakan siap maju sebagai calon presiden jika gugatan perkara Undang-Undang Capres oleh Yusril Ihza Mahendra dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau gugatan itu menang dan dikabulkan MK maka 100 persen saya siap maju Pemilihan Presiden 2014,” ujarnya di sela-sela peringatan HUT ke-15 PKPI di Jalan Darmo Boulevard Surabaya, Rabu.

Namun, jika nantinya gugatan Yusril tersebut tidak dikabulkan oleh MK maka dirinya siap menjalin komunikasi dengan beberapa calon presiden lain usai proses Pemilihan Umum Legislatif yang digelar 9 April mendatang.

Disinggung sejumlah tokoh yang sudah berkomunikasi dan mendekatinya sampai saat ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakuinya. Menurut dia, ada nama-nama tokoh yang digadang-gadang menjadi calon presiden telah berkomunikasi intensif.

“Tapi, saya dan PKPI masih konsentrasi dulu di Pemilihan Umum Legislatif. Baru setelah itu akan dipilih calon presiden yang benar-benar dikehendaki rakyat,” kata pria yang akrab disapa Bang Yos tersebut.

Sementara itu, tentang target perolehan suara di Pemilu 2014, pihaknya berharap DPP PKPI Jatim mampu menyumbangkan minimal 8 kursi untuk DPR RI dari 11 daerah pemilihan yang ada.

Sedangkan, kata dia, di tingkat DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota, diharapkan PKPI mampu mendapatkan minimal satu fraksi di tiap daerah.

Bang Yos juga tidak mempermasalahkan sejumlah lembaga survei yang mayoritas menempatkan PKPI di urutan paling akhir. Ia malah berterima kasih, bahkan tidak percaya terhadap survei yang beredar selama ini karena memiliki hitungan tersendiri.

Di tempat yang sama, Humas DPP PKPI Jatim, Kris Kawelarang optimistis target yang dibebankan pusat bakal terwujud karena calon-calon legislator PKPI di Jatim memiliki kualitas serta basis massa jelas.

“Saya yakin PKPI di sini bakal mendapatkan suara signifikan, minimal bisa mendapatkan fraksi sendiri di DPRD Tingkat I Jawa Timur,” kata dia.

Dalam acara tersebut, hadir pula Ketua Dewan Penasihat DPN PKPI Try Sutrisno yang juga pernah menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto. Selain itu, ratusan caleg DPRD kabupaten/kota se-Jatim juga mengikutinya. (ar)

15
Jan
14

IpTek : Fibonacci, Golden Ratio = 1618

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

Ternyata banyak sekali disain dialam yg menggunakan Ratio Emas,misalnya

Letak Geografis Kota MAKKAH Dan Misteri Bilangan Fibonacci 1.618

  1. Jika kita mengukur jarak Kota Makkah ke arah Kutub Utara, diperoleh angka 7631.68 km, sedangkan jika ke arah Kutub Selatan, diperoleh angka 12348.32 km. Apabila kedua angka tersebut kita diperbandingkan dengan rumus :

    x/y;

    Dimana :
    x = arah kutub selatan;
    y = arah kutub utara,

    Maka dapat disimpulkan :
    12348.32 km / 7631.68 km = 1.618

    altalt

    Selain diatas, jarak antara barat dan timur begitu juga. Lihat gambar dibawah :

    alt
    alt

    Angka 1.618 di dalam matematika, dikenal sebagai Bilangan Fibonacci Golden Ratio (Rasio Emas), yang didefinisikan dengan rumus sebagai berikut:

    alt

    Penjelasan:
    Barisan ini berawal dari 0 dan 1, kemudian angka berikutnya didapat dengan cara menambahkan kedua bilangan yang berurutan sebelumnya.

    Dengan aturan ini, maka barisan bilangan Fibonaccci diperoleh :
    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946…
    Barisan bilangan Fibonacci dapat dinyatakan sebagai berikut:
    Fn = (x1n – x2n)/ sqrt(5)

    Dimana :

    • Fn adalah bilangan Fibonacci ke-n
    • x1 dan x2 adalah penyelesaian persamaan x2-x-1=0

    Perbandingan antara Fn+1 dengan Fnhampir selalu sama untuk sembarang nilai n dan mulai nilai n tertentu, perbandingan ini nilainya tetap. Perbandingan itu disebut Golden Ratio (Rasio Emas) yang nilainya mendekati 1,618.

    Fakta-Fakta Bilangan Fibonacci

    1. Jumlah Daun pada Bunga (petals)
    Mungkin sebagian besar tidak terlalu memperhatikan jumlah daun pada sebuah bunga. Dan bila diamati, ternyata jumlah daun pada bunga itu menganut deret fibonacci. contohnya:

    Jumlah daun bunga 3 : bunga lili, iris
    Jumlah daun bunga 5 : buttercup (sejenis bunga mangkok)
    Jumlah daun bunga 13 : ragwort, corn marigold, cineraria,
    Jumlah daun bunga 21 : aster, black-eyed susan, chicory
    Jumlah daun bunga 34 : plantain, pyrethrum
    Jumlah daun bunga 55,89 : michaelmas daisies, the asteraceae family
    Ingin lihat buktinya? silahkan diamati beberapa gambar berikut :

    altaltaltalt

    2. Pola Bunga
    Pola bunga juga menunjukkan adanya pola fibonacci ini, misalnya pada bunga matahari. Dari titik tengah menuju ke lingkaran yang lebih luar, polanya mengikuti deret fibonacci.

    alt

     

  2. 3. Tubuh Manusia

    Hubungan kesesuaian “ideal” yang dikemukakan ada pada berbagai bagian tubuh manusia rata-rata dan yang mendekati nilai rasio emas dapat dijelaskan dalam sebuah bagan umum sebagaimana berikut:

    alt

    Nilai perbandingan M/m pada diagram tersebut selalu setara dengan rasio emas. M/m = 1,618 atau b/a = 1,618.

    altaltalt

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

  3. altaltalt

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

    alt

    Contoh pertama dari rasio emas pada tubuh manusia rata-rata adalah jika antara pusar dan telapak kaki dianggap berjarak 1 unit, maka tinggi seorang manusia setara dengan 1,618 unit. Beberapa rasio emas lain pada tubuh manusia rata-rata adalah:

    -Jarak antara ujung jari dan siku / jarak antara pergelangan tangan dan siku,
    -Jarak antara garis bahu dan unjung atas kepala / panjang kepala,
    -Jarak antara pusar dan ujung atas kepala / jarak antara garis bahu dan ujung atas kepala,
    -Jarak antara pusar dan lutut / jarak antara lutut dan telapak kaki.

    Kesimpulan:

    Kalau daun bunga agar terlihat cantik pakai ratio emas,lalu tubuh manusia agar terlihat cantik pakai ratio emas,tentu tuan2 sepakat yg mendisain tsb Allah.Jadi Bait Allah di Makkah itu yg memiliki dua Ratio emas(1.618) yg memilihkan lokasinya Allah juga.

    Tawangalun.

15
Jan
14

Kepemimpinan : Politik Megapolitan Solusi Atasi Banjir Kepung Jakarta

Selasa, 14-01-2014 15:35

Politik Megapolitan Solusi Atasi Banjir Kepung Jakarta

Penulis : Dian Purnama

JAKARTA, PESATNEWS – Menarik, MetroTV Selasa (14/1/2014) pagi, mencuatkan kembali ide strategik Gubernur DKI Sutiyoso tahun 1999 (kini Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) tentang kelembagaan Megapolititan guna mengelola Daerah Aliran Sungai Ciliwung secara terpadu mengendalikan air permukaan dan air sungai yang berhulu di dataran tinggi pegunungan Cianjur dan bermuara di 13 sungai di dataran rendah ibukota Jakarta.

“Hal ini kini sungguh dirasakan kebutuhan strategik karena dari pengamatan peristiwa Banjir Kepung Jakarta, terkesan bencana sistemik berkala ini kurang peroleh mutu  sistim kelola struktural terbaik pengendalian air di tahap preventif maupun di tahap kuratif,” jelas Ketua Dewan pakar PKPI Dr Ir Pandji R Hadinoto, Selasa (14/1).

Di tahap preventif, tandasnya, adalah benar bahwa Pemerintah Propinsi DKI  Jakarta kini telah melakukan beragam tindakan peningkatan kapasitas aliran selokan, kali dan pembersihan konsentrasi bangunan-bangunan liar di bantaran kali. “Namun terasa belum bermanfaat optimal kendalikan air bah, karena peningkatan layanan infrastruktur memang belum rampung semuanya,” terang Pandji.

“Ditambah belum optimalnya perbaikan mutu layanan ke-13 sungai besar oleh Pemerintah Pusat, ditengah curah hujan lokal luar biasa ditambah banjir kiriman dari hulu sungai, maka tidak terelakkanlah terjadi peristiwa bencana banjir yang lumpuhkan arus lalulintas ibukota ditambah kerusakan2 prasarana jalan dan perumahan serta berdampak tambahan berupa penderitaan rakyat ibukota,” lanjutnya.

Di tahap kuratif, menurut Pandji, terasa PemProp kurang sigap membekali rakyat korban banjir dengan perlengkapan pengganti rumah, peralatan evakuasi dan pangan taktis, sangat boleh jadi secara keorganisasian belum cukup mendapat penanganan yang tepat manfaat sejak tahap preventif.

Pandji mengingatkan, bencana Banjir Jakarta yang hadir tahunan memang layak ditangani secara luar biasa baik aspek kelembagaan maupun aspek teknis operasionalnya. Kelembagaan dalam konteks Politik Megapolitan yang bilamana terlaksana dapat jadi solusi struktural bersyarat konsensus nasional dari komitmen para pemangku kebijakan publik terkait guna aantara lain terpayunginya semacam Pusat Koordinasi Pengendalian Banjir Ibukota Jakarta (PKPBI Jakarta) yang berkinerja menerus bukan ad-hoc atau intermittent (ter-putus2) seperti kinerja pemadam kebakaran per kebutuhan sesaat semata.

“Tidak berkelebihan kiranya untuk itu PemPus segera dapat prakarsai naskah PerUUan seperti PerPres atau PP tentang PKPBI Jakarta yang dimaksud tersebut,” tutur Caleg DPR RI dari PKPI Dapil DKI Jakarta II Nomor urut 2 ini. [*]

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

Editor : Arief Sofiyanto

15
Jan
14

Kenegarawanan : Politik LPG, Kejahatan Konstitusi, Pidana Korupsi

Selasa, 14-01-2014 09:08

Politik LPG, Kejahatan Konstitusi, Pidana Korupsi

Penulis :

Politik LPG, Kejahatan Konstitusi, Pidana Korupsi
Oleh: Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Sentilan Sentilun MetroTV hari Senin malam 13 Januari 2014 yang berbincang bisnis LPG (Liquiid Petroleum Gas), sungguh membuka pemahaman bahwa sebenarnya peristiwa tindak pidana korupsi telah terjadi dengan berkemasan formal kebijakan publik.

Disebut bisnis karena melibatkan aktor pebisnis importir LPG (Elpiji) yang perolehan harga belinya fluktuatif ikuti harga pasar dunia sehingga setiap kebijakan penaikan harga jual lokal adalah potensial melanggar Putusan MKRI 21 Desember 2004 tentang UU MiGas terkait konstitusi UUD45. Pelanggaran konstitusi apalagi dilakukan dengan sadar jelas adalah terduga satu tindak kejahatan terhadap konstitusi. Disebut berkemasan kebijakan publik karena LPG itu komoditas niaga ex impor yang digiring jadi bahan bakar rumah tangga pengganti minyak tanah. Di pasaran lokal kini dikenali 4 pilihan kemasan LPG, tabung hijau muda 3 kg, tabung biru 12 kg, tabung hijau tua 12 kg dan tabung coklat mas 14 kg.

Disebut ex impor karena sebetulnya kontraproduktif terhadap LNG atau Liquid Natural Gas ex lokal yang justru diekspor dengan harga murah ke Negara-negara industri pengekspor komoditas produk-produk manufaktur ke pasaran lokal bernilai tambah tinggi seperti transportasi darat (motor, mobil, truk), alat-alat konstruksi berat, komunikasi, mesin-mesin pabrik dan lain sebagainya. Itu pun dilekatkan bea masuk tinggi yang ujung-ujungnya jadi beban ongkos di pihak konsumen alias rakyat pengguna, padahal seharusnya bea masuk ringan atau nihil sepanjang diproduksi di negara asalnya dipakai LNG ex Indonesia, ini kalau kebijakan pemerintah berorientasi benar-benar Pro Rakyat.

Fluktuasi harga pasar dunia diantisipasi pemerintah dengan mekanisme subsidi yang diklaim rugikan neraca keuangan korporat negara (BUMN), padahal sebagai agen pembangunan sudut pandang peran BUMN jelas beda dengan korporat swasta. Kalaupun dipaksakan sebagai berstatus penyebab kerugian negara, seharusnya para pembijak atas peristiwa pengadaan LPG itu dapat dikategori sebagai terduga tindak pidana korupsi pula.

Oleh karena itu, judul tulisan ini adalah tepat adanya, apalagi terjadi dampak lain daripada fluktuasi kebijakan harga eceran yaitu agen pengecer yang sempat stok tabung isi LPG dengan harga pasokan tinggi harus menanggung rugi ketika harga eceran ditetapkan turun dalam waktu mendadak (sudden loss). Maka seharusnya ganti rugi dilakukan pemasok LPG tersebut, dalam hal ini korporat negara pemegang hak impor dan hak disribusi lokal LPG itu.

Semoga kasus LPG ini jadi pembelajaran yang signifikan bagi aksi para pembijak kenegaraan untuk ber-hati2 dalam melakukan kebijakan publik yang berpotensi pelanggaran konstitusi dan tindak pidana korupsi. []

*) Pandji R Hadinoto – Ketua Dewan Pakar PKPI dan Caleg DPR RI dari PKPI Dapil DKI Jakarta II Nomor urut 2.

Editor : Arief Sofiyanto

13
Jan
14

Kebudayaan : Deklarasi Relawan Budaya TRISTAR

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

Menimbang strategisnya bina jatidiri bangsa menuju Indonesia Jaya 2045 bertahapan TRISTAR (Tri Strategi Rakyat) yaitu Indonesia Mulia 2014-2024, Indonesia Bermartabat 2024-2034, Indonesia Sejahtera 2034-2044; dan memperhatikan Petisi-17 tanggal 13 Januari 2011 serta Rekomendasi Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia tanggal 5 Januari 2014, maka kami Calon Legislatif DPRRI, PKP Indonesia (15), Daerah Pemilihan Jakarta2 No2, deklarasikan Relawan Budaya TRISTAR sebagai berikut :
Pertama, Pembudayaan Monumen Nasional di Jakarta Pusat sebagai Monumen Nasional Pancasila;
Kedua, Pembudayaan Lapangan Monumen Nasional di Jakarta Pusat sebagai Lapangan Indonesia Merdeka mengingat peran Rapat Raksasa 19 September 1945 di Lapangan IKADA;
Ketiga, Pembudayaan GOLDEN (Golongan Demokrasi Negarawan) sebagai pengawal Proklamasi Indonesia Merdeka 17845 bernafaskan (17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998)
Demikianlah Deklarasi Relawan Budaya ini diluncurkan untuk dapat bermanfaat bagi segenap anak bangsa Indonesia dan dapat dipergunakan se-baik2nya demi amanat Pembukaan UUD45, sekaligus Dirgahayu HUT ke-15 PKP Indonesia (15) yang Bekerja Untuk Rakyat, pada tanggal 15 Januari 2014.
Jakarta Selatan, 13 Januari 2014
Deklarator,
Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH
Dewan Pakar PKP Indonesia
Turut Deklarasi,
Turut Deklarasi, CaLeg DPRRI :
(1) Ir Kusnadi Notonegoro, SH, MH / DaPil JaTeng4 No3, (2) Drs AV Arinto Pribadi / DaPil JaTeng1 No1, (3) Asmara Roni BE / DaPil Jambi1, (4) Hj Siti Aisyah MR Soekarnoputri / DaPil Banten1 No1, (5) Hj Annissa Amazia Cassandra / DaPil JaTim7 No7, (6) M Rusli Zamzammi Said / DaPil SulTeng 3, (7) Ch Marini Ambasari / DaPil JaTim 6, (8) Bea Larasati Iskandar / DaPil Jakarta3 No2, (9) Safril Partang, SH, MH / DaPil SulSel3 No1, (10) Antonia Josephine Maria / DaPil KalBar3
Turut Deklarasi, CaLeg DPRD Jakarta :
(1) LS Djoko Sasanto / DaPil JakPus1 No1, (2) Roedi Susyanto / DaPil JakSel7 No9, (3) Rumbung Pasaribu, SH, MH / DaPil JakSel8 No12
Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

11
Jan
14

Kenegarawanan : TRISTAR (Tri Strategi Rakyat) 2014-2045

Kamis, 09-01-2014 23:14

Hidupkan TRITURA, Perlu Bentuk Kader Pemimpin Kebangsaan !

Penulis : Abdi Tri Laksono

JAKARTA, PESATNEWS – Bertepatan dengan peringatan TRITURA 10 Januari 1966 oleh pemuda dan mahasiswa Indonesia, maka menatap capaian Indonesia Jaya 2045, perlu kini ditekadkan TRISTAR atau Tri Strategi Rakyat berwujud Politik Kader Pemimpin Indonesia (PKPI) menuju Indonesia Jaya 2045 per grand strategy (1) Indonesia Mulia 2014-2024, (2) Indonesia Bermartabat 2024-2034, (3) Indonesia Sejahtera Lahir Bathin 2034-2044.

“Pembentukan kader-kader pemimpin kebangsaan yang dibangun sedini mungkin sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi (PT) adalah strategis bagi mutu kelolaan tanah air NKRI di masa depan,” tandas Ketua Dewan Pakar PKPI, Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS, Kamis (9/1/2014).

“Khusus PKPI di PT, baiknya berpola Student Government (SG) seperti di tahun-tahun 1970-an yang dikenali sebagai intra universiter yang bertatanan Dewan Mahasiswa (lembaga eksekutif) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (lembaga legislatif) selain lembaga-lembaga ekstra universiter dalam bentuk organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan!” seru mantan fungsionaris Dewan Mahasiswa ITB 1970, fungsionaris Senat Perhimpunan Mahasiswa Bandung 1971, dan Senator Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ITB 1972 ini.

Menurut Pandji, SG ini dapat diibaratkan sebagai model miniatur kepemerintahan negara sehingga para pemimpin mahasiswa itu bisa berlatih layaknya pemangku pemerintahan negara. “Dengan demikian, mutu kenegarawanan dibentuk melalui proses struktural sehingga kematangan kinerja kepemimpinan dapat pula diharapkan dan muncul meyakinkan dari kalangan berwawasan TRIDHARMA PT ini. Model SG ini dapat menjadi mekanisme alternatif memunculkan kepemimpinan non kader ParPol atau yang banyak pihak sebutkan sebagai kader Independen,” tuturnya.

Bilamana SG diberlakukan kembali maka 25-30 tahun ke depan dengan modal praktek profesi 25-30 tahun, lanjutnya, sumber daya pemimpin Indonesia Jaya 2045 akan tersedia cukup banyak di berbagai sektor, baik dari jalur ParPol yang semakin dewasa dan jalur OrMas Non ParPol atau Independen.

Ia menambahkan, pasangan kedua jalur ini, juga memastikan munculnya GOLDEN (Golongan Demokratis Negarawan) yang mampu mengawal komitmen Proklamasi Indonesia Merdeka 17845 bernafaskan (17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998). [*]

Editor : Arief Sofiyanto

06
Jan
14

MiGas : Kisruh Elpiji, Politik Kepentingan Penguasa

Kisruh Elpiji Akibat ‘Intervensi’ Politik & ‘Kepentingan’ Penguasa

 
by @SaididuTwips, jika saya beri penjelasan kenapa harga elpiji naik, ga usah marah2 ke saya krn saya hanya mau bagi pengetahuan – sy bkn org pertaminaAda politisi yg sering muncul sebagai ilmuwan, ada penegak hukum yg selalu muncul dipanggung politik – rakyat jadi sulit bedakan, Klo harga produk nonsubsidi BUMN naik diprotes, sementara kalau produk swasta spt air mineral dll naik kita diam. Klo ga mau naik-ya subsidi, Lucu juga komentar politisi yg lagi carmuk protes kenaikan harga elpiji; pdhl mereka tahu bhw elpiji 12 dan 50 kg itu tdk disubsidi.Kenaikan harga gas yg cukup besar krn sdh 5 thn pemerintah ‘memaksa’ pertamina rugi, saat kerugiab sdh mkn besar tdk mau tanggung jawab, Di Doha, saya ketawa membaca komentar politisi dan bbrp pemimpin ttg kenaikan harga elpiji – terbukti mereka cuma mau enaknya *carmuk, Harusnya harga komoditas spt beras, BBM, gas, pupuk, benih, transportasi publik bebas dari selera politik – harus berbasis pd obyektifitas, Pemimpin yg ‘halangi’ kenaikan harga elpiji slm 5 thn demi kemenangan politik – saat ini harusnya tanggung jawab – bukan buang badan *carmuk, Rekan2 media, tolong tanyakan kpd politisi yg sdg carmuk harga elpiji – cara turunkan gimana dan siapa yg slm ini menahan kenaikan bertahap, Dari Doha, Qatar – saya ucapkan selamat carmuk *kecamtanpasolusi bagi para politisi ttg kenaikan harga elpiji – rakyat tdk bodoh kok

Semua minta harga murah melalui subsidi, tapi jarang sekali yg berpikir dari mana uang subsidi tsb duperoleh dan apkh sbsd tepat sasaran, Coba baca pernyataan normatif yg selalu katakan harga jangan naik dan jangan beratkan rakyat dan tdk ada kata solusi, itu pernyataan *carmuk, Aneh politisi berlomba carmuk bela rakyat thdp kenaikan elpiji pdhl mrk yg putuskan elpiji 12 dan 50 Kg, pdhl mrk setuju itu tdk disubsidi, Wahai politisi, berhentilah carmuk thdp kenaikan harga elpiji krn DPR dan pemerintah mmg sdh setuju bhw yg disubsidi hanya yg Kg

Sangat berbahaya jika BUMN sdh bisa dipaksa melakukan bisnis rugi demi kepentingan politik atas namakan rakyat krn bisa merembet ke yg lain, Jika Direksi BUMN lakukan bisnis yg jelas2 rugi maka dapat dikenakan sanksi pidana merugikan negara berupa laba dan UU pajak (hindari pajak), Wahai MenESDM dan Menko Perekonomian, jangan carmuk krn dlm Permen ESDM jelas2 disebutkan bhw selain elpiji 3 Kg, harganya hanya dilaporkan

Sambil menikmanti jet lag setelah terbang 22 jam dari New York, demi bagi pengetahuan, saya akan mulai kulwit kisruh harga elpiji

Judul kultwit saya adalah kisruh kenaikan harga elpiji adalah salah satu puncak gunung es permasalahan kebijakan energi nasional.. harga elpiji terkait dg sistem produksi, struktur pengguna, mekanisme harga, posisi pertamina dan pemerintah, dan solusi ke depan. Produksi elpiji di Indonesia hanya dilakukan oleh pertamina krn tdk ada yg mau masuk di bisnis ini akibat harga jual tdk untung. “Monopoli” pertamina bukan krn adanya larangan pelaku usaha lain utk masuk tapi murni pertimbangan bisnis. Mereka tdk mau rugi no 3 dobel. Jadi tdk benar jika dikatakan harga naik krn monopoli pertamina. Bahkan bisa dibalik, untung pertamina msh mau rugi.

Bahan baku produksi elpiji sktr 60 – 70% adalah impor sehingga perubahan nilai tukar rupiah sangat berpenharuh pada harga pokok. . banyaknya komponen impor krn : 1) komposisi gas kita tdk cocok, dan 2) sebagian besar gas kita sdh terikat kontrak dg asing. Apakah gas kita tdk bisa digunakan sbg bahan bakar, jelas bida – cuma infrastrukturnya yg berbeda. Kita belum.memilki jatingan pipa gas yg meluas di masyarakat shg belum bisa dijadikan sumber energi yg merata bagi masyarakat. Krn sarana pipa distribusi yg belu tersedia dan meluas, maka sistem tabung elpiji adlh alternatif agar banyak rakyat bisa nikmatiG. Bagi negara yg sistem pemipaan gas sudah baik dan meluas, maka lebih efisien alirkan gas kangsung ke konsumen

Kenapa pertamina masuk ke bisnis elpiji yg sudah merugikan pertamina puluhan trilyun sejak 5 tahun terakhir ?. Kerugian signifikan pertamina di bisnis elpiji mulai terjadi tahun 2008, saat kurs melemah sktr 25 % dan harga bahan baku jg naik. Saat itu, pertamina menyampaikan ke pemerintah ttg kergian tersebut, namun krn alasan dekat pemilu dilarang menaikkan harga. Saat yg sama pertamina ditugaskan pemerintah utk lakukan konversi minyak tanah ke gas 3 Kg yg disubsidi smtr gas lainnya tdk. Karena demi ‘pencitraan’ selama 5 tahun pemerintah tdk ‘restui’ kenaikan elpiji non subsidi maka kerugian makin besar. Karena kerugian makin membesar, audit BPK meminta adanya pertanggungjawaban thdp kerugian tsb krn tdk ada penugasan pemerintah

‘Larangan’ menaikkan harga elpiji oleh pemerintah selama 5 tahun tdk pernah dibuat tertulis – mau enak, tdk mau tanggung jawab. Konsekwensi yg dihadapi Direksi pertamina jika tdk naikkan harga adalah bisa terkena pidana merugikan negara secara sengaja. Sanksi pidana bisa diberikan kpd Direksi pertamina jika tdk naikkan harga krn dlm peraturan yg ada hanya gas 3 Kg yg disubsidi. Sesuai dg UU BUMN, UU PT, dan UU Pajak bhw Direksi tidak diperkenankan membuat perencanaan bisnis yang ‘sengaja’ merugi

Apakah BUMN bisa menjual harga produk di bawah nilai keekonomian ? Bisa saja, dan satu2nya pintu adalah mekanisme subsidi Dlm UU BUMN jelas disebutkan bhw pemerintah dpt menugaskan ke BUMN utk penyedeiaan barang dan jasa dibawah harga wajar dg subsidi. Hal ini sdh berjalan di BBM, pupuk, gas 3 Kg, benih, beras, KA Ekonomi, penerbangan perintis, angkutan laut Pelni dll, Sesuai UU BUMN selain organ korporasi dilarang lakukan intervensi ke BUMN. Organ korporasi adlh RUPS, Dekom, dan Direksi. Pemerintah boleh lakukan intervensi melalui RUPS dan mekanisme penugasan, yaitu sistem subsidi atau penugasan khusus yg dibiayai

Kembali kenapa kenaikan harga skrg terlalu tinggi ? Ini disebabkan karena ‘larangan’ pemerintah yg sdh berlangsung 5 tahun. Akibatnya cost ‘citra politik’ puluhan trilyun ditanggung pertamina dan seakan-akan sekarang pertamina yg salah. Komponen biaya gas memang sdh naik sktr 250-300% sejak 5 tahun lalu, sementara harga jual tidak naik shg rugi makin membesar. Kenaikan tsb berasal dari, kurs sktr 40%, bahan baku sktr 150-200% dan distribusi sktr 50% – itulah penyebab kenaikan.

Apakah elpiji 12 dan 50 Kg boleh dijual murah lewat subsidi ? Boleh, tapi itu murni pertimbangan politik – tapi jelas tdk adil. Kenapa tdk adil ? Dari sktr 6,7 juta pengguna elpiji 12 dan 50 Kg adlh org mampu, bahkan perusahaan asing, hotel/restauran mewah. Jika elpiji 12 dan 50 Kg disubsidi, kita makin menambah ketidakadilan rakyat kita di pelosok2 yg tdk dapat gas, BBM dll kemudahan. Mensubsidi LPG 12 dan 50 Kg sama dengan mensubsidi restauran coffee dan hotel milik asing serta org2 di perumahan mewah #tdkadil

Saya pikir subsidi LPG 3 Kg adalah langkah tepat krn itu memang ditujukan utk orang miskin dan usaha mikro yg membutuhkan. ada badan usaha lain yg mau bisnis elpiji agar ada persaingan. Mekanisme ini sdh terjadi di BBM, pupuk, beras, transportasi udara dan yg terpenting tdk abaikan unsur keadilan. LPG. Maaf, ternyata blm deliv – saya akan membahas juga kenapa saya katakan banyak tokoh dan politisi cari muka thdp kenaikan elpiji. Karena pada dasarnya para pemimpin dan politisi tersebut sangat mengetahui dan menyadari bhw kenaikan hrg tersebut sulit dihindari. Ada beberapa pihak yg kaitkan hal ini dg pasal 33 UUD 1945. Itu tidak salah, tapi ada 3 frasa dlm psl tsb yg multitafsir, yaitu :

Batasan ttg : 1) dikuasai oleh negara, 2) kepentingan rakyat banyak, dan 3) sebesar2nya kemakmuran rakyat. Ini hrs ditafsirkanG. Sbg contoh air yg jelas2 disebutkan, skrg tdk dikuasai negara dan harganya jauh lebih mahal dari bensin – tapi tdk dipersoalkan. Pasti banyak yg protes ttg butir 39, saya hanya ajak berpikir bhw ada agenda penafsiran batasa ketiga frasa tersebut agar aman. Kenapa saya katakan carmuk krn persoalan ini sdh dibahas selama 5 tahun di Kabinet dan di DPR (Komisi VI, VII, XI dan Banggar). Bahkan dlm pembahasan kenaikan 2014 di Pertamina sangat tdk masuk akal kalau unsur2 pemerintah tidak mengetahui krn mrk ada wakil

Saya tahu bhw posisi pertamina sangat khusus – TPAnya pun sangat khusus hanya orang dekat kekuasaan yg bisa lolos – itu saja. Komut Pertamina biasanya langsung dari Bpk Presiden, ada wkl Menkeu, ada Dirjen ESDM dll – tdk fit and proper test seperti DireksiG. Jadi saya sangat heran saat semua angkat tangan seakan2 tdk tahu dan sesalkan keputusan Direksi Pertamina – sesuatu yg tdk wajar. Bahkan dlm UU APBN pun sdh ditetapkan bhw gas yg diatur harganya hanya gas 3 Kg, yg lainnya mekanisme pasar-kok poltisi *carmuk. Ada lagi yg *carmuk dg kata2 harusnya bertahap, pdhl sdh 5 tahun diusulkan naik bertahap tapi selalu ditolak – aneh kan ?

Apakah harga elpiji dan gas harus murah – ya HARUS, bagaimana caranya ? Ini terkait kebijakan energi nasional di pemerintah + DPRG. Mari ambil hikmah dari kenaikan harga elpiji ini utk lakukan konstruksi kebijakan SDA kita agar murni dilaksanakan sesuai UUD 45. Tapi ingat tafsirkan batasan rinci ttg 3 frasa pasal 33 agar tidak dimainkan oleh penguasa – ini baiknya jadi agenda MPR. Salah satu yg saya usulkan thdp penafsiran tesebut adalah yg dimaksud orang banyak adalah rakyat miskin bukan sebaliknya spt BBM Sy yakin tafsiran tersebut sulit, spt larangan ekspor mineral mentah pun ditolak oleh tokoh2 tertentu pdhl jelas2 sesaui UUD45

Kenaikan harga elpiji ini membuktikan bhw SDA strategis harus dikuasai oleh negara. Harga elpiji naik krn gas sdh dikuasai asing. Berbeda dg BBM yang memang produksi dan pengolahan kita sdh kurang shg harus impor – kalau gas produksi kita masih lebih. Yang paling menarik lagi ada yg carmuknya terlalu, seakan2 kaget berat padahal kebijakan jual gas ke LN adalah mereka sendiri

Solusi jangka pendek yg harus diambil pemerintah, jangan ada yg *carmuk, ambil kebijakan yg tegas dalam koridor UU. Masukkan sebagian elpiji 12 Kg utk org miskin dan biayanya sunsidinya di APBN-P 2014. Ingat jangan sbsd org mampu dan asing. Keputusan tersebut cukup melibatkan Menko Perekonomian, Menkeu, MenESDM, dan Men BUMN. Tapi MenESDM hrs mau mikir dan kerja dikit. Sangat berbahaya jika penguasa bisa ‘memaksa’ BUMN berbisnis rugi krn tekanan politik – jika ini dilakukan maka BUMN bisa habis. Sekali ini dilakukan maka tekanan ke BUMN lain utk mensubsidi perusahaan lain, termasuk asing di Indonesian terbuka akan terjadi G. Jangka menengah yg harus dilakukan adalah membuka persaingan bisnis elpiji shg pertamina bebas dari tuduhan monopoli. Persyaratan agar pengusaha lain mau masuk bisnis elpiji adalah layak secara bisnis – dengan harga sekarang jelas tdk layakG. Jangka panjang, segera keluarkan neraca potensi dan kebutuhan gas, seingat saya sdh diminta wapres 2005 @Pak_JK tp tdk pernah ada. Atas dasar neraca itu kita bisa tahu berapa yg masih bisa diekspor – tapi yakinlah ini sulit, ada yg sangat kuat mengahalangi

Hasil audit BPK harus dibaca bhw penguasa tdk boleh seenaknya mencari pencitraan lewat BUMN dg memaksa berbisnis rugi. Audit BPK tersebut merupakan teguran ke penguasa bhw jika membuat persoalan harus bertanggung jawab *menahankenaikanharga. Hasil audit ini sangat penting krn jadi pelajaran thdp BUMN lain juga jangan sampai digunakan oleh penguasa utk citra diri. Mungkin juga jika BPK lakukan audit terhadap BUMD, ada penguasa daerah yg gunakan BUMD utk kepentingan citra pribadi – awasi

Yg paling rawan di daerah adalah penyaluran kredit BPD yg masih sarat intervensi penguasa, ingat kasus BPD Jabar yg sdg disidik. Menjadikan BUMN sebagai wahana membangun citra lewat intervensi sangat mudah dan ini harus diawasi oleh penegak hukum. Kasus kenaikan elpiji adalah bukti nyata menggunanaan BUMN utk bangun pencitraan dengan gampang – tapi Pertamina/negara yg rugi. Atas dasar itu saya sangat kaget semua pihak menyalahkan Pertamina, pdhl yg buat persoalan yg menyalahkan itu demi *carmuk. Terima kasih kpd BPK yg telah menegur pertamina krn berbisnis rugi krn adanya intervensi tdk langsung

Yang harus dibangun dalam pemikiran kita bhw BUMN adalah milik NEGARA – bukan milik pemerintah atau yang sedang berkuasa. Parahnya lagi yg *carmuk hanya selalu keluarkan kata2 normatif *ngecetlangit bhw demi rakyat harga elpiji hrs murah – solusi ?. Kalau hanya pernyataan demikian (maaf) anak TK dan *nenek2hamilpun (klo msh bisa) juga bisa bikin pernyataan demikian. Sama halnya dengan yg nyatakan subsidi aja, tdk pernah ada solusi uang subsidinya dari mana ? Jelas ini hanya pernyataan *carmuk. Anehnya lagi orang yg biasanya minta subsidi naik, saat minta pendapatan negara dinaikkan lewat pajak misalnya – eh protes juga

Sangat menghargai jika ada tokoh yg memikirkan bagaimana rakyat sejahtera secara adil di seluruh Indonesia – bkn yg hanya gnkn gasG. Ada yg berpendapat BUMN milik negara maka sebaiknya bisa diintervensi pemerintah kapan saja – ingat, itulah biang kehancuran BUMN. Tahukah kita semua kenapa Pertamina, Antam, PT BA, Timah dan bbrp BUMN tambang lain kalah dg swasta ? Itu krn intervensi. Sy berharap agar Bpk Preside @SBYudhoyono, Menko @hattarajasa, MenESDM @jerowacik, dan MenBUMN @iskan_dahlan hormati hsl audit BPK. Jika Bapak2 mengabaikan hal tersebut, maka Bpk2 meninggalkan bom waktu kehancuran BUMN krn intervensi demi pencitraan ke depan

Sekali lagi saya ulangi krn penting, audit BPK menegur penguasa lewat pertamina agar tdk intervensi BUMN secara diam2. Agar rakyat dapat menikmati harga murah, itu tugas pemerintah yg bisa menugaskan ke BUMN dg biaya yg disediakan pemerintah

Kepada teman2 politisi janganlah gunakan kenaikan elpiji ini sebagai wahana kampanya dg *carmuk – krn rakyat sdh tahu kok.

Kepada politisi yg sedang berkuasa, kenaikan harga elpiji saat ini adalah hsl karya politik Bpk/Ibu jangan *carmuk – cari solusi!.

Kepada politisi yg sdg tidak berkuasa, jangan juga *carmuk krn kenaikan harga elpiji adlh dampak rangkaian kbjkn sebelumnya.

Kepada para tokoh, jangan beri komentar terlalu jauh kalau hanya mengetahui kulit2 persoalannya, nanti diketawain orang.

Kpd siapa saja yg ingin menyelesaikan persoalan elpiji secara mendasar walau tdk populer, terus lakukan – nanti sejarah yg catat.

Kepada yg termasuk mampu, ingat bhw dikampung2 msh banyak yg tdk pernah nikmati gas – jangan terus cengeng, Tuhan tdk suka.

Kepada @Pertamina agar membuka seluas2nya persoalan struktur harga yg sebenarnya agar rakyat memahami anatomi bisnis elpiji.

Kepada pemerintah, berhentilah saling menyalahkan krn ini kabinet Presidensil – Menteri adlh pembantu Presiden.

Kepada kementerian ESDM, fokuslah merumuskan kebijakan Pertambangan dan Energi, jangan fokus pada proses tender Migas/Tambang.

Kepada rakyat Indonesia, dengan kasus elpiji ini, gunakan menilai orang2 *carmuk, *tdktanggungjawab, *pencitraan, dan yg *solusi

Ada beberapa hikmah dari kasus pembelajaran utk agenda ke depan dari kasus elpiji : 1) penerapan psl 33 UUD 45, 2) pemurnian BUMN dari intervensi utk pencitraan (hsl audit BPK), 3) jangan tanam angin klo ga mau menuai badai, 4) media utk menilai keberanian ambil tanggung jawab, 5) media mengetahui kualitas *carmuk dan *solusi, 5) pembenahan BUMN

Saya ulangi kembali krn penting, bhw kenaikan elpiji cukup besar skrg krn sdh 5 tahun tdk ‘diizinkan’ naik bertahap demi citra

Saya ulangi lagi bhw sangat bahaya jika BUMN bisa disuruh bisnis rugi oleh penguasa dg alasan apapun – juga langgar UU

Saya berharap agar mari bersatu utk jadikan kasus kenaikan harga elpiji ini utk bisa berpikir sistemik dan negarawan – bkn ad hoc

Sebagai nomo asmaul husnah, mari berdoa kepada Allah agar kasus elpiji memberikan kebaikan kdp rakyat Indonesia, trtm yg miskin. Demikian kultwit saya, yg saya yakin banyak yh belum tentu benar – sebagai bahan diskusi dg kepala dingin dan hati yg jernih. Malam

Baca Juga :
Kenaikan Elpiji 12 Kg: Stop Pencitraan dan Hentikan Mafia Migas #PemerintahBohong ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-kenaikan-elpiji-12-kg.html

Kenaikan Elpiji 12 Kg: Stop Pencitraan dan Hentikan Mafia Migas #PemerintahBohong

Pemerintah dan sejumlah menteri terkait patut diduga telah bersandiwara dan melakukan kebohongan publik dalam hal kenaikan harga gas 12 kg. Hal ini didasarkan pada fakta berikut:

1. Melalui mekanisme RUPS, yang seluruh anggota komisarisnya wakil dari pemerintah, pada Desember 2013 yang lalu seluruh komisaris itu sudah setuju atas rencana kenaikan harga gas tersebut.

2. Sebelum menaikkan harga, berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk permen ESDM, mewajibkan Pertamina untuk melaporkan dan minta ijin kepada Menteri ESDM, lalu aproval sudah diperoleh!

Karena dua langkah di atas, maka sebenarnya Pemerintah telah mengetahui dan menyetujui kenaikan harga tersebut.

Sebaliknya, karena keputusan penaikan harga adalah kebijakan tidak populer, pejabat-pejabat itu bersembunyi, tidak mau mengumumkan, bahkan menyebutkan itu sebagai aksi korporasi yang salah.

Sekarang menteri-menteri itu, dan juga sekjen PD, termasuk wakil-wakil dari partai-partai lain, sedang berlomba untuk jadi pahlawan, sambil mengkambinghitamkan Pertamina sebagai biang masalah. Kita khawatir mereka semua sedang beraksi untuk politik pencitraan.

Harap dicatat bahwa sekitar 90%an komsumen LPG 12kg adalah golongan mampu. Sementara LPG dibeli dalam dollar sesuai harga pasar, yang harga belinya 2 kali lebih besar dibanding harga jual ke konsumen. Dalam 4 bulan terakhir, dollar pun sudah naik sekitar 30%!. Artinya konsumen-konsumen mampu itu disubsidi oleh Pertamina. Inilah yang dipermasalahkan dan dibela oleh pejabat-pejabat yang tidak jantan itu.

Padahal kalau subsidi Pertamina itu hilang atau berkurang, deviden perusahaan akan meningkat, dan itu dinikmati oleh seluruh rakyat. Atau kalau tidak rugi dari bisnis LPG 12kg, Pertamina bisa membangun berbagai sarana, konversi ke BBG atau mencari cadangan migas baru, dan itu semua untuk seluruh rakyat.

Satu yang pantas dan harus kita pertanyakan adalah tentang kebenaran dan akurasi harga beli dan biaya pokok produksi yang dihitung Pertamina dan berujung pada klaim kerugian hingga Rp 22 triliun selama 4 tahun. Sudah benarkah perhitungan harga dan klaim kerugian tersebut? Apakah itu sudah bebas dari penyelewengan? Kita minta Pertamina transparan dan pemerintah pun harus mereview serta menguji perhitungan tersebut.

Sejalan dengan itu, kita pun menuntut agar Pertamina, bebas KKN, bebas mafia, dan menjalankan bisnis secara GCG melalui status nonlisted public company. Dengan begitu perusahaan akan semakin berkembang dan berperan untuk ketahanan energi nasional.

Kunci pembersihan Mafia migas itu ada di Presiden, bukan di Pertamina. Jabatan Dirut Pertamina itu lebih rendah dibanding Menteri, apalagi dibanding Presiden, sehingga kalau mafia memang bersumber dan hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat Pertamina, Presiden bisa mengganti dirutnya setiap saat! Tapi kalau mafia dianggap tetap ada dan direksi Pertamina tetap menjabat, berarti mafia dan yang berperan membuat mafia tetap eksis ada diluar Pertamina!

Karena itu, dari mana upaya pembersihan mafia bisa dimulai dan siapa yang paling berkuasa untuk membersihkan? Ya Presiden! Kalau kita mengecam dan mengutuk adanya mafia migas, tapi tidak kunjung ada perbaikan, berarti Presiden belum melakukan apa-apa. Mungkinkan Presiden bagian dari mafia tersebut? Allah dan pentolan mafia migas lah yg tau.

baca juga:
Pertamina yang Teraniaya ==> http://politik.kompasiana.com/2014/01/05/pertamina-yang-teraniaya-624196.html

YANG PLIN PLAN:

Demokrat tolak kenaikan harga elpiji 12 kg ==> http://t.co/aMYbQ6GL6r
Demokrat Nilai Kenaikan Gas 12 kg Wajar ==> http://t.co/HQjiilk6n2
Boediono, Hatta Tidak Setuju Kenaikan Elpiji ==> 12 Kg http://t.co/tmeVYGKgMG
Hatta: Harga elpiji 12 kg kewenangan Pertamina ==> http://ekbis.sindonews.com/read/2014/01/02/34/822847/hatta-harga-elpiji-12-kg-kewenangan-pertamina
Hatta nilai kenaikan harga elpiji 12 kilogram tepat ==> http://www.antaranews.com/berita/361677/hatta-tegaskan-kenaikan-harga-elpiji-12-kilogram-tepat
Hatta: Pertamina Bebas Naikkan Harga LPG 12 Kg ==> http://web.inilah.com/read/detail/2053973/hatta-pertamina-bebas-naikkan-harga-lpg-12-kg#.UsoAaDf1JYg

__._,_.___
05
Jan
14

Budaya : MoNas Pancasila, Artefak Jatidiri Bangsa Indonesia

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

MoNas Pancasila, Artefak Jatidiri Bangsa Indonesia

Ditengah situasi dan kondisi koreksi banyak indikator utama kenegaraan Indonesia per awal 2014, kini dirasakan perlu untuk kokohkan etos kebangsaan Indonesia, sekaligus kuatkan jatidiri bangsa Indonesia hadapi terduga kedaruratan praktek politik dan ekonomi sebagaimana disinyalir dalam pemberitaan Sinar Harapan [.http://www.sinarharapan.co/news/read/30121/indonesia-menjelang-keadaan-darurat-2014]

Oleh karena itu Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia merekomendasikan 3 (tiga) aksi sbb :

KESATU, mengedepankan kembali Petisi-17 [13Jan11] yaitu mendapuk MoNas Pancasila sebagai Artefak Jatidiri Bangsa, mengingat    (1), bahwa emas berwujud api melambai dipuncak tugu dapat menjadi lambang sumber cahaya, sebagai sila pertama Pancasila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. (2), wujud MoNas sendiri sebagai bangunan berbentuk segi empat menjulang di atas cawan dapat menjadi lambang empat sila lain dari Pancasila, sebagai turunan makna sila pertama tadi. Yakni, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (3), alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengandung sila-sila Pancasila yang tercermin dari bentuk segi empat bujur sangkar komponen utama MoNas. (4), alinea IV Pembukaan UUD 1945 dapat diaktualisasikan. (4.1) atap pelataran puncak MoNas sebagai lambang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. (4.2) pelataran puncak MoNas sebagai perlambang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. (4.3) pelataran bawah MoNas sebagai perlambang mencerdaskan kehidupan bangsa. (4.4) pelataran dasar MoNas sebagai lambang ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (4.5) sosok Tugu MoNas yang menjulang setinggi 132 meter sebagai perlambang Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

KEDUA, mengingat Lapangan MoNas (Monumen Pancasila), d/h Lapangan Ikada dan tempo doeloe dikenang sebagai Lapangan Gambir, maka sejarah mencatat bahwa Rapat Besar Ikada pada 19 September 1945 menjadi semacam perayaan kemenangan proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, yang merupakan “produk” revolusi rakyat pro Indonesia Merdeka. Rapat Besar Ikada itu diprakarsai oleh para Pemoeda Jalan Menteng 31, yang menyebut diri mereka sebagai Committee van Actie. Mereka dikawal oleh pasukan bersenjata, penguasa militer kala itu, yaitu Pemerintah Pendudukan Militer Jepang. Sejarah MoNas itu tampaknya kembali terulang di Mesir. Apa yang terjadi di Lapangan Tahrir (berarti Lapangan Merdeka), Kairo, Mesir, merupakan reinkarnasi MoNas, seperti tercermin dari perayaan kemenangan revolusi Mesir, 11 Februari 2011 oleh elemen-elemen masyarakat pro demokrasi di bawah pengawalan pasukan bersenjata pemerintah sementara dari transisi militer.
Oleh karena itu, selayaknya Lapangan MoNas di tengah Kota Jakarta itu bisa saja disebut sebagai “Lapangan Merdeka” yang sekaligus cerminan Roh Indonesia Merdeka yakni Jiwa Semangat Nilai-nilai 45. Apalagi, faktanya sekarang, MoNas sudah dikelilingi oleh jalan-jalan protokol, Jalan Merdeka Utara, Merdeka Timur, Merdeka Selatan dan Merdeka Barat.

KETIGA, selalu membangun  mentalitas patriotisme kader bangsa Indonesia dengan komunikasikan Salam 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998) dalam keseharian.

Jakarta, 5 Januari 2014
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, Ketua

Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia

05
Jan
14

Politik : Indonesia Menjelang Keadaan Darurat 2014

res : Apa yang akan terjadi setelah keadaan darurat 2014?

Indonesia Menjelang Keadaan Darurat 2014

27 December 2013 Web Warouw

Foto / Antara

Tambang emas PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa, NTB/Ilustrasi.

Indonesia mengalami puncak defisit perdagangan sejak awal 2012 sampai akhir tahun 2013.

JAKARTA – Rakyat Indonesia akan menghadapi masa transisi kekuasaan pada Pemilihan Umum 2014. Namun selepas tahun 2013, berbagai persoalan meninggalkan bom waktu, mengantar Indonesia memasuki keadaan darurat di tahun 2014. Suka atau tidak, rakyat Indonesia harus melewati  fase kedaruratan ini dan menentukan massa depan Republik Indonesia. 
 
Peneliti Institute For Global Justice, (IGJ), Salamudin Daeng memastikan kedaruratan ekonomi dengan mengutip pernyataan IMF dan World Bank bahwa Indonesia mengalami puncak defisit perdagangan sejak awal 2012 sampai akhir tahun 2013. 

“Defisit ini disebabkan oleh tingginya impor bahan makanan dan impor energi yang mencapai 1 juta barel hari,” kata dia dalam konferensi pers pekan silam di Jakarta.
 
Menurut dia, jatuh tempo utang luar negeri pada akhir Desember 2013 lebih dari Rp 500 Triliun dan pemerintah tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajiban membayar. Jalan keluar yang dipilih adalah menutup utang dengan utang baru, salah satu perhelatan ke Jepang beberapa waktu lalu untuk mendapatkan utang. Namun, di tengah krisis ekonomi dunia dan merosotnya kepercayaan internasional pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, menyulitkan pencarian utang baru. 

“Akibatnya, rupiah terus merosot dan pasti tembus Rp 15.000 di tahun depan. Saat ini, jika ada satu bank tersenggol sedikit maka akan meruntuhkan semua bank di Indonesia,” ujar pendiri Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Sekjen Serikat Pekerja Nasional (SPN), Joko Heriono menjelaskan upaya pemerintah saat ini untuk mendapatkan dana adalah dengan memeras langsung dana masyarakat lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan berjalan mulai 1 Januari 2014 nanti. Dia menegaskan, keberadaan BPJS juga akan mempertajam kedaruratan negara pada 2014. 

Saat BPJS beroperasi, sebanyak 9 juta buruh akan kehilangan Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) yang sudah dimilikinya dalam PT Jamsostek dan berpindah ke BPJS dengan pelayanan kesehatan yang minimal di Puskesmas dan rumah sakit. 

“Tadinya iuran Jamsostek dibayar pengusaha, pada 2014 sebesar 1 persen setiap bulan dipotong dari upah buruh dan 4 persen setiap bulan harus disetor pengusaha,” dia menjelaskan.

Ia menambahkan, bagi rakyat Indonesia yang bukan buruh formal diwajibkan membayar iuran minimal Rp 25.500/orang/bulan. Iuran bagi masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) memang dibayar oleh APBN. 

“Tetapi kalau sakit, siapapun baik buruh yang dipotong gaji, pembayar iuran maupun PBI hanya mendapat pelayanan minimal medis dasar. Yang lainnya, ya, tetap bayar lagi,” kata dia.

Selain itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar kepada Front Nasional–Menolak BPJS beberapa waktu lalu di Jakarta membenarkan bahwa pada 1 Januari 2014 dana Jaminanan Hari Tua (JHT) buruh sebesar Rp 157 Triliun di PT Jamsostek tanpa seijin buruh akan dialihkan ke BPJS. 

“Saya tidak berani jamin keberadaan dana tersebut. Masalah kesehatan itu urusan Menkes,” ujar Muhaimin.

Saat ini, buruh sedang berjuang menarik dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan bersama rakyat menolak pelaksanaan SJSN dan BPJS. 

“Yang menjadi sasaran nanti adalah rumah-rumah sakit yang menolak pasien yang tidak menjadi anggota BPJS. Dinas Kesehatan, bupati, wali kota, akan berhadapan dengan rakyat. Padahal, itu kebijakan dari pusat,” demikian Ketua DKR Jabodetabek, Roy Pangharapan, secara terpisah.
 
Dana kesehan PNS, prajurit dan pensiunan yang semual di kelola PT Askes menurut Roy Pangharapan secara otomatis dialihkan ke BPJS kesehatan sebesar Rp 50 triliun lebih.

“Pelayanannya merosot. Kalau tetap mau di kelas 1 dan VIP di rumah sakit, ya harus mau bayar lagi,” ujar Roy.

Semakin Darurat

Kedaruratan diatas menurut Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman akan semakin tajam di berbagai daerah dengan adanya ketentuan Undang-undang Minerba Nomor 4/2009, yang melarang ekspor bahan mentah tambang. Undang-undang ini mengatur setiap perusahaan tambang baik milik rakyat, Ijin Usahaha Pertambangan (IUP) maupun Kontrak Karya (KK) harus memiliki pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia. Lewat dari 12 Januari 2014 jika tidak memiliki smelter maka ijin pertambangan harus dicabut pemerintah. 
 
Kebijakan ini sangat menakutkan bagi pihak Amerika Serikat. Menurut dia, Kamar Dagang Amerika menghitung ada 40 juta buruh AS terancam menganggur apabila smelter pertambangan dibangun di Indonesia. 

“Tentu otomatis kalau smelter dibangun di Indonesia potensi tenaga kerja sebanyak 40 juta itu akan berpindah pada rakyat Indonesia,” dia menegaskan.

Hingga saat ini, menurut Erwin Usman, tidak ada satu pun dari 11 ribu usaha pertambangan yang memiliki smelter. Perusahaan raksasa tambang emas Amerika sebesar Freeport Mc. Moran dan Newmont sedang berupa membujuk pemerintah untuk menunda batas waktu di atas. 

“Dua perusahaan ini sudah mengancam akan melakukan tuntutan di arbitrase internasional dan blokade internasional,” ujar dia.

Beberapa perusahaan tambang telah melobi Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri ESDM Jerro Wacik, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan dan Menko Bidang Perekonomian Hatta Radjasa hingga Wakil Presiden Budiono dengan menjanjikan dispensasi penundaan. Namun, sampai saat ini, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono belum bersuara. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Emil Salim dan Ginanjar Kartasasmita berkali-kali gagal membujuk presiden.

“Ini saatnya rakyat Indonesia menegakkan pasal 33 dari UUD’45. SBY boleh pilih mendukung atau mengkhianati UUD’45 dan UU Minerba. Rakyat dan buruh di daerah-daerah sudah punya jalannya sendiri yaitu bersiap-siap mengambil alih tambang-tambang tersebut,” Erwin menegaskan.
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD sebelumnya justru meminta presiden segera mengeluarkan peraturan presiden untuk memastikan pengambilalihan tambang-tambang kontrak karya seperti Newmont dan Freeport karena tidak melihat keseriusan perusahaaan-perusahaan asing itu untuk mematuhi hukum Indonesia. 

“Pemerintah harus menjalankan perintah undang-undang pada mereka (perusahaan tambang-red,” ujar Mahfud MD.
 
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin menambahkan bahwa dalam 10 tahun ini, petani di pedesaan kehilangan hak kepemilikan tanah sebagai alat produksi. Jutaan hektare tanah sekarang dirampas dan dikuasai oleh perkebunan dan pertambangan disahkan oleh 16 undang-undang dan 42 peraturan pemerintah yang tumpang tindih. 

“Situasi ini dipertahankan karena partai dan negara mengeksploitasi alam dengan jual ijin. Partai dan pemerintah butuh uang,” kata dia.
 
Pada tahun 2013 menurut KPA, terjadi 367 konflik  agraria dengan menewaskan 24 orang. KPA menambahkan, Proyek  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan secara ekstrem membangun infrastruktur dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan kedaulatan negara.

“Masing-masing lembaga menurutnya memiliki otoritas untuk melepas lahan, hutan dan laut pada perusahaan. Sementara rakyat kehilangan tanah. Rakyat dan BPN kalau melawan pasti ditangkap,” ujar Mahfud.
 
Ia mengingatkan rakyat sudah memilih jalannya sendiri yaitu mempertahankan tanahnya. Desa akan jadi basis perlawanan. 

“Kedaruratan sedang langsung ke kulit rakyat. Kesadaran rakyat akan makin maju. Karena rakyat sudah menyaksikan hukum bukan jalan keluar. Pemberontakan kecil akan membesar,” ujar dia.
 
Agus Priyono dari Komite Nasional Penyelematan Kedaulatan Rakyat (KN-PKR) menyimpulkan bahwa secara de fakto pemerintah sudah tidak ada. Karena pemerintah dan negara di dalam Pembukaan UUD’45 memiliki tugas yang jelas yaitu melindungi rakyat dan wilayah Indonesia serta mensejahterahkan rakyat.
 
“Yang ada adalah pemerintahan EO (Even Organizer-red) dan calo yang mengkhianati cita-cita proklamasi 1945 dengan menjual darat, laut, udara dan rakyatnya pada modal asing,” Agus menegaskan.

Untuk itu, menurut dia, rakyat harus agar bisa keluar dari situasi darurat pada 2014 nanti. 

“Caranya semua kekuatan harus segera ikut serta menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (SI-MPRS) yang merumuskan kembalinya UUD’45 dan GBHN,” kata dia.

Pada 2014, Pemilihan Umum akan diselenggarakan berhadapan dengan SI MPRS. Rakyat akan memilih jalan keluarnya sendiri.  Ambruk bersama sistem yang semakin korup  atau bangkit dengan sistem yang didukung sepenuhnya oleh rakyat.




Blog Stats

  • 2,097,753 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers