Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



11
Dec
14

MiGas : 10 Cara Genjot Produksi MiGas Indonesia

Ini Sepuluh Cara Genjot Produksi Migas di Indonesia

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Rabu, 10 Desember 2014 – 16:53:20 WIB

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna menggenjot produksi minyak mentah dan gas bumi di Indonesia. Menurut Indonesian Petroleum Association (IPA) ada sepuluh cara dan salah satunya adalah menghilangkan peraturan yang menghambat eksplorasi.

Direktur IPA Lukman Mahfoedz menyampaikan bahwa rekomendasi yang kedua yaitu perubahan pelayanan oleh birokrasi yang diniliai selama ini sangat rumit. Sedangkan yang ketiga penawaran kontrak yang lebih atraktif untuk menarik investor.

“Dari ke semua itu tentu bermuara pada rekomendasi yang keempat untuk mempercepat realisasi mega proyek dengan Chevron-IDD, Inpex Abadi Masela, BP Tangguh Train III dan Pertamina East Tuna,” kata Lukman Mahfoedz usai jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, kemarin.

Lebih lanjut Lukman mengungkapkan kalau perihal rekomendasi kelima dan keenam kaitannya sangat kuat. Diantaranya soal optimalisasi produksi berskala kecil dan penggunaan tekhnologi dilapangan migas yang sudah tua, guna meminimalisir gangguan di lapangan.

“Dan yang ketujuh itu menguatkan regulasi sekaligus penegakkan hukum terkait kegiatan operasi hulu migas. Serta kedelapan kami mengharapkan pemerintah menyederhanakan proses komersialisasi dan perijinan bagi pengusaha,” ujarnya.

Sementara itu untuk yang kesembilan Lukman mengharapkan PT Pertamina mampu mengupgrade kilang yang selama ini dinilai sudah tua, dan menjalankan Inpres No 22 Tahun 2012. “Saya optimis kita mencapai target produksi yang 1 juta barel perhari,” pungkasnya.(ris)

 

AGENDA
11 Desember 2014 – 11.00
08 Desember 2014 – 11.30
08 Desember 2014 – 12.30
08 Desember 2014 – 13.00
05 Desember 2014 – 13.30-selesai

08
Dec
14

Pemilu : Kodifikasi UU Pemilu Tunggu Sikap Pemerintah dan DPR

KPU: Kodifikasi UU Pemilu Tinggal Menunggu Sikap Pemerintah dan DPR

TRIBUNNEWS.COM, SUKABUMI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai kodifikasi (penyusunan menurut sesuatu sistem) Undang-Undang Pemilu adalah keharusan. Ini mengingat Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum anggota legislatif (Pileg) dan presiden dilaksanakan secara bersama pada 2019.

Komisoner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansah, mengatakan selama ini undang-undang tentang Pemilu kadang malah bertentangan antara satu sama lain. Bahkan, lanjut dia, UU Pemilu tidak memuat tentang tugas pokok dan fungsi penyelenggara.

“Hal ini harus dibuat runtut, jadi mulai dari UU MD3, UU Pemilu, penyelenggara, UU Pilkada, kepartaian, semua harus serasi sehingga tidak ada tumpang tindih. dan memang tidak ada yg saling menegasikan antarUU itu sendiri,” terang Ferry.

Menurut Ferry, undang-undang yang dihasilkan yang mengatur tentang Pemilu tidak boleh hanya untuk mengatur satu Pemilu saja. Namun juga bisa mengatur untuk Pemilu selanjutnya.

Selama ini, lanjut dia, pelaksanaan Pemilu sangat merepotkan penyelenggara Pemilu. Ferry mencontonkan salah satu syarat menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah berusia minimal 25 tahun.

Faktanya, lanjut Ferry, jika di lapangan banyak anggota KPPS banyak yang berusia sudah uzur. Menurut dia, syarat tersebut membatasi para mahasiswa yang masih muda untuk turut berperan menjadi anggota KPPS.

“Saya pikir ini langkah maju, tinggal political will pemerintah dan DPR untuk menangkap usulan ini sebagai langkah yang lebih baik lagi. Apalagi semangat sekarang itu adalah serentak, mau menjadikan Pemilu itu efektif dan efisien dalam lima tahun itu cuma dua kali Pemilu. Jadi kita tidak ingin menjadikan proses politik Pemilu ini sebagai trial and error,” tukas Ferry.

Baca Juga:

KPU: Kodifikasi UU Pemilu Tinggal Menunggu Sikap Pemerintah dan DPR

Southampton vs MU: Koeman dan Van Gaal Buka Perseteruan Baru

Kuda Melbourne Cup ‘Admire Rakti’ Mati Karena Gagal Jantung Akut

08
Dec
14

IpTek : Waspada Satu Juta Asteroid Siap Hantam Bumi

Waspada Satu Juta Asteroid Siap Hantam Bumi

Laporan Wartawan Tribun Manado Charles Komaling

TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah ahli astronomi, fisikawan, dan ilmuwan menyerukan agar dunia tidak abai dan tidak lupa terhadap potensi ‘serangan’ satu juta asteroid dari luar angkasa.

“Kita tidak siap untuk mencegah asteroid mematikan (menghantam bumi)” ujar Fisikawan Brian Cox seperti dilansir oleh Mirror.

Seratus nama terkenal, termasuk astronot, astronomer royal hingga gitaris rock Brian May, telah menyerukan peningkatan 100 kali lipat serang asteroid terhadap bumi.  Ada satu juta asteroid di tata surya yang memiliki potensi untuk menyerang bumi, tetapi hanya 10.000 telah ditemukan lintasannya..

Para ahli juga meminta agar tanggal  30 Juni menjadi Hari Asteroid. Hal ini, untuk selalu mengingatkan manusia sekaligus terus mempromosikan upaya-upaya untuk mencegah dampak serang asteroid.

Pada tanggal pada tahun 1908, sekitar 1.287 kilometer persegi  hutan di Tunguska, Siberia, hancur  oleh serangan asteroid. Para ilmuwan percaya, jika kembali terjadi maka  bisa menghapus seluruh kota.

Para ahli menyatakan, peristiwa yang terjadi di  Tunguska adalah kurang dari 1 persen dari ukuran pada umunya asteroid. Tidak seorang pun yang tahu kapan yang besar berikutnya akan datang menghantam bumi.

“Orang-orang  dahulu memahami bahwa langit dan gerakan tubuh astronomi mempengaruhi kehidupan di bumi, hanya saja tidak dengan cara yang mereka bayangkan.  Inilah sebabnya mengapa kita harus membuat misi untuk menemukan asteroid ,sebelum mereka menemukan kita,” ujar Astronomer Royal Lord Martin Rees

Ed Lu, astronot yang telah tiga kali keluar angkasa menjelaskan bahwa persoalan dunia saat ini belum memiliki data akurat soal lintasan asteroid untuk peringatan awal.

“Kami memiliki teknologi untuk membelokkan asteroid berbahaya melalui impactors kinetik dan traktor gravitasi tetapi hanya jika kita memiliki peringatan terlebih dahulu lintasan mereka. Sekarang kita perlu sepakat bahwa ini adalah satu-satunya bencana alam yang kita tahu bagaimana mencegah,”  ujar Ed Lu seperti dilansir Mirror.

Baca Juga:

Waspada Satu Juta Asteroid Siap Hantam Bumi

Blitz Tarigan Yakin Rahmad Darmawan Bakal Bawa Persija Gelar Juara

FITRA: Biaya Reses DPR itu Mahal, Tapi Fungsinya Mandul

08
Dec
14

Lingkungan : 6 Negara Kepulauan Di Dunia Terancam Tenggelam

logo

6 Negara Kepulauan di Dunia yang Terancam Tenggelam

Pemanasan global, perubahan iklim, membuat permukaan air laut naik sekitar 1-3 mm pertahun sejak abad ke-20. Hingga sekarang permukaan air laut naik lebih dari 1.200 meter. Akibatnya sering terjadi banjir di daerah pesisir pantai. Dan bagi pulau-pulau kecil, ini adalah awal dari berakhirnya keberadaan mereka di bumi. Berikut 6 negara kepulauan yang terancam tenggelam dalam beberapa tahun ke depan.

Selanjutnya

1. Kiribati

Negara yang terletak di Oceania, Samudera Pasifik ini diprediksi sebagai negara pertama yang akan tenggelam. Sekitar 105 ribu orang penduduk dari 33 pulau kecil di sana sudah mengungsi karena mulai tenggelam. Presiden Kiribati, Anote Tong sempat membeli lahan di Kepulauan Fiji untuk mengungsi. Tapi karena sama-sama terletak di Samudera Pasifik yang juga beresiko tinggi tenggelam, Presiden Tong akhirnya meminta bantuan Selandia Baru sebagai tempat pengungsian. Kiribati adalah negara yang paling sedikit menyumbang polusi karbon, penyebab utama pemanasan global, tapi terkena dampak paling parah.

2. Maladewa

Negara kepulauan ini terletak di sebelah barat daya Srilanka, Samudera Hindia. Negara superindah ini permukaan tanahnya rata-rata hanya mempunyai tinggi 1,5 m di atas permukaan laut. Saat ini sudah sekitar 1.990 pulau kecil dan pulau karang yang terendam. Makanya, Presiden Maladewa, Mohamed Nasheed, berencana memindahkan negara dan 350 ribu warganya ke Australia karena Maladewa sudah semakin sulit dipertahankan.

3. Ghoramara

Terletak di Selatan India, naiknya permukaan air laut secara global ditambah es di pegunungan Himalaya yang makin banyak mencair, membuat permukaan air di daerah teluk Bengal naik dratis setiap tahunnya. Sejak tahun 1969, pulau ini telah mulai tenggelam dan mencapai dua pertiganya di tahun 2006. Hingga sekarang sudah lebih dari tujuh ribu penduduk diungsikan.

Selanjutnya

4. Shishmaref

Daratan di pesisir Shishmaref menghilang tersapu ombak dan permukaan air laut yang semakin naik. Banyaknya es yang mencair juga membuat struktur tanah enggak stabil sehingga banyak rumah rusak. Perubahan iklim di sana juga menyebabkan badai makin dahsyat sehingga menimbulkan erosi yang memakan daratan hingga sekitar 38 meter. Meski sudah dibangun tembok untuk menahan air laut, daerah ini tetap kehilangan daratan rata-rata 3,3 meter setiap tahunnya. Alhasil sekitar 600 penduduk di sana terancam hidupnya dan kebanyakan harus mengungsi. Saat ini dari 213 desa di Alaska, lebih dari 80 persen rusak karena masalah yang sama.

5. Tuvalu

Sejak sepuluh tahun lalu, pemerintah Tuvalu sudah meminta bantuan Australia untuk mengungsikan 12 ribu penduduknya ke sana. Titik tertinggi di negara mungil ini hanya sekitar 4,5 meter. Pulau-pulau besar di sana terendam air hingga setengahnya, dan pulau-pulau kecil tenggelam. Bukan enggak mungkin lima puluh tahun lagi, Tuvalu tinggallah sebuah nama.

6. Indonesia

Kaget? Tak usah kaget. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terancam tenggelam. Menurut Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, sejak tahun 2005 Indonesia sudah kehilangan setidaknya 24 dari 17.504 pulau-pulau. Jika tak ada perbaikan lingkungan, diperkirakan  hingga tahun 2030, Indonesia akan kehilangan sekitar dua ribu pulau. Saat ini pulau yang terancam tenggelam di antaranya adalah ratusan pulau kecil di perairan Maluku, Pulau Batu Beranting, Nipa, Putri dan Pelampong di daerah Batam, dan pulau cantik, Samalona, di pantai selatan Sulawesi Barat pun diperkirakan akan menghilang tahun 2020.

Nah, negara-negara tersebut terancam tenggelam karena kerusakan lingkungan. Yuk, kita mulai perbaiki cara kita memperlakukan lingkungan.

Berita Lainnya

  • 08
    Dec
    14

    Politik : Kembalikan Wilayah Udara RI, Kalau Tidak Serang Singapura

     

    KAMIS 04 DESEMBER 2014 11:52 WIB

    Bila tak Mau Kembalikan Wilayah Udara RI, Jokowi mau Serang Singapura

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menujukkan kewibawaan bangsa Indonesia di dunia internasional. Jokowi pun sudah memerintahkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSA) Marsekal IB Putu Dunia untuk mengambil wilayah Indonesia yang dikuasai Singapura.
    Selama ini, operasional wilayah Barat Indonesia dikendalikan oleh Singapura terutama untuk penerbangan sipil. Padahal wilayah tersebut masuk kedaualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    Di Era Presiden Soeharto, ada keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura bahwa sistem navigasi sebagian Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun.
    Dan di era Presiden Jokowi, wilayah udara Indonesia yang dikuasai Singapura maupun diambil alih oleh pemilik aslinya.
    Gebrakan Jokowi di bidang udara juga didahului untuk kawasan laut Indonesia. Jokowi memerintahkan menenggelamkan kapal asing yang masuk wilayah Indonesia.
    08
    Dec
    14

    Peradaban : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2014 = 34 [104/175]

    On 12/07/2014 10:15 PM, Awind wrote:

    http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/566106-masuk-negara-korup-dunia–indonesia-peringkat-107

    BISNIS

    Masuk Negara Korup Dunia, Indonesia

    Peringkat 107

    Tertinggal dari Singapura, Malaysia, Filipina, dan bahkan Sri Lanka.

    ddd
    Minggu, 7 Desember 2014, 16:20 Sigit A. Nugroho
    Penyidik KPK           saat melakukan penggeledahan. [Foto ilustrasi]

    Penyidik KPK saat melakukan penggeledahan. [Foto ilustrasi] (VIVAnews/Zahrul DarmawanZahrul Darmawan (Depok))
    VIVAnews – Tingkat korupsi di Indonesia tampaknya belum menunjukkan perbaikan signifikan. Dalam indeks persepsi korupsi, Indonesia menduduki peringkat 107 dari 175 negara.

    Menurut lembaga anti korupsi Transparency International, yang berkantor pusat di Jerman itu, Indonesia hanya mencatatkan skor 34. Skalanya, dari nol (korupsi tinggi) hingga 100 (bersih dari korupsi).

    Indeks korupsi Indonesia jauh tertinggal dibanding negara tetangga, Malaysia. Negeri Melayu tersebut menduduki peringkat 50 dengan skor 52. Sementara itu, Filipina dan Sri Lanka menduduki peringkat 82 dengan skor 38. Selanjutnya, Singapura, berada di level 7 dengan 84 poin.

    “Indeks persepsi korupsi 2014 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah dirusak dan upaya untuk menghentikan korupsi memudar, ketika para pemimpin dan pejabat tinggi menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi,” kata José Ugaz, Ketua Transparency International, dikutip dari laman resminya, Minggu 7 Desember 2014.

    Tingginya persepsi korupsi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, perlu upaya lebih lagi untuk memberangus korupsi. Sebab, sangat dimungkinkan, negara dengan tingkat korupsi rendah bakal “mengirim” korupsinya di negara berkembang.

    “Negara-negara di bagian atas indeks harus memastikan mereka tidak mengekspor praktik korupsi ke negara-negara berkembang,” tutur Ugaz.

    Lebih dari dua per tiga dari 175 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014 mendapatkan skor di bawah 50. Denmark berada di peringkat teratas dengan skor 92, sedangkan Korea Utara dan Somalia berbagi tempat terakhir, hanya mencetak delapan poin. (art)

    © VIVA.co.id

    08
    Dec
    14

    Politik : Cabut UU MiGas 2001, Berlakukan UU Pertamina 1971

    Jakarta45

    http://obsessionnews.com/cabut-uu-migas-2001-berlakukan-uu-pertamina-1971/

    Cabut UU Migas 2001, Berlakukan UU Pertamina 1971

    Posted on 07/12/2014 | 11:24 by FiraJakarta – Saat Pertamina berumur 57 tahun, GERAKMIGAS atau Gerakan Anti Korupsi MiGas perlu digebyar, menyimak Politik Energi seusai Penaikan Harga BBM, Minggu (23/12/2014). Juga mencermati aspirasi mulia “Pastikan Pertamina Asian Energy Champion” tahun 2035, menuju Indonesia Jaya 2045, menimbang situasi dan kondisi terkini ikhwal ketersediaan komoditas sektor MiGas Dalam Negeri bercorak net importer yang menyulitkan pembentukan harmoni kebijakan publik nasional.Hal ini mengingat ketimpangan antara tingkat Konsumsi Dalam Negeri sekitar 1,4 juta bph vs tingkat Produksi Dalam Negeri 0,8 juta bph, selain tingkat kapasitas nasional kilang Dalam Negeri yang terbatas, sehingga perimbangan neraca pembayaran negara negatif, yakni pengeluaran lebih besar pendapatan asli negara.“Selain upaya-upaya diversifikasi pasokan energi, upaya memperbaiki perimbangan itu adalah mengendalikan sisi pengeluaran khususnya sisi Konsumsi seperti langkah-langkah penghematan yang telah dilakukan Kabinet Kerja dimulai dari gaya bekerja berciri pelayanan bukan berbudaya kerja pemberi perintah seperti melalui kesederhanaan gaya hidup pejabat negara dan lain sebagainya,” tandas Jurubicara GERAKMIGAS Dr Ir Pandji R Hadinoto MH yang juga Koordinator PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia), Minggu (7/12/2014).Dalam konteks pengendalian pengeluaran itulah, jelas Pandji, bersama keluarga besar SPKP (Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina) kini diprakarsai GERAKMIGAS beranah kegiatan Promotif dan Preventif.“GERAKMIGAS ini komplementer bersama langkah-langkah seperti reformasi birokrasi, pemerintahan bersih, reformasi dan pelurusan penyimpangan, penyalahgunaan dan pencurian sumber-sumber daya ekonomi negara misalnya illegal fishing, illegal logging, illegal trading yang berujung juga pada penggunaan konsumsi BBM non produktif, termasuk upaya-upaya reformasi konsumsi MiGas DN,” paparnya.

    Langkah Promotif antara lain, jelasnya, pembudayaan PAKTA45 – Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir ber Roh Indonesia Merdeka JSN45 (Jiwa Semangat Nilai-nilai 45) yakni: (1) Tidak ingkari janji konstitusional, (2) Tidak koruptif terhadap Pancasila & UUD45, (3) Tidak korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak.

    “PAKTA45 ini diyakini sekarang lebih bernilai komprehensif dibandingkan Pakta Integritas yang terbukti adalah tumpul di 10 tahun rezim pemerintahan yang lalu,” tegas Pandji, Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia yang juga Deklarator Poros Konstitusi Proklamasi 17845 (PKP17845).

    Langkah Preventif, tegas dia, antara lain adalah pembudayaan Pengamalan Pancasila Tap MPR No XVIII/1998 seperti turut memandu publik pahami 7 butir Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni terutama (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya.

    Selanjutnya, GERAKMIGAS ingin turut pula memandu insane-insan pembijak publik, praktisi, pengguna MiGas pahami “Awalludin Ma’rifatullah” ,”Man Arofa Nafsahu Faqod Arofa Robbahu”, dengan pengertian semakin tinggi tingkat kedekatan illahiyahnya, semakin melekat pengendalian kelurusan perilaku dirinya, ibarat peran Kulit Durian sebagai penjernih Minyak Jelantah. [http://berita.suaramerdeka.com/kulit-durian-bawa-bryan-raih-penghargaan-internasional/]

    Akhirnya, tutur Pandji, mengingat MiGas adalah karunia Allah SWT bagi bangsa dan negara Indonesia, maka lebih bijaklah bilamana dalam upaya “Pastikan Pertamina Asian Energy Champion” tahun 2035, menuju Indonesia Jaya 2045 guna bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemashalatan rakyat Indonesia, prasyarat konstitusional cabut UU MiGas 2001 sebagaimana tuntutan banyak komponen masyarakat Gerakan Nasional Pasal 33 UUD45 diakomodasi dan UU No 1/1971 tentang Pertamina diberlakukan kembali dengan Adendum antara lain pelembagaan internal bernafaskan GERAKMIGAS di tubuh struktural Pertamina yang terkoneksi dengan kerja-kerja KPK. (Ars)

    Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
    Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
    PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
    Editor www.jakarta45.wordpress.com

    Dibungkus Privatisasi

    Gawat, Rini-Dwi Akan Jual Pertamina

    Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Minggu, 07 Desember 2014 – 18:05:46 WIB
     

    JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – PT Pertamina segera dipriviatisasi alias dijual! Inilah yang dipilih Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menyelesaikan hutang-hutang luar negeri PT Pertamina yang mencapai angka triliunan rupiah. Rini sudah memerintahkan Dwi Soetjipto, Dirut PT Pertamina yang belum lama diangkatnya.

    “Rini Soemarno memerintahkan PT Pertamina untuk melakukan listing terhadap utang-utang PT Pertamina dengan menerbitkan obligasi rupiah, agar tercatat di pasar modal (PT Bursa Efek Indonesia/BEI),” tutur Salamuddin Daeng, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, Minggu (7/12/2014).

    Berbicara dalam sebuah diskusi yang bertajuk ‘Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Hutang Luar Negeri’, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Daeng menduga listing tersebut sebagai bentuk refinancing, terhadap utang PT Pertamina. Hanya saja konsekuensinya cara ini justru berpotensi akan meningkatkan utang PT Pertamina, dari dalam dan luar negeri. Padahal utang luar negeri PT Pertamina sekarang telah berada pada situasi membahayakan.

    Pengangkatan Dwi menjadi klop dengan agenda ini. Sebab Dwi memiliki keahlian dan pengalaman dalam urusan privatisasi. Bahkan Rini Soemarno setelah pengangkatan Dwi dengan terang-terangan menyebut ada rencana privatisasi. “Ini jelas tidak sejalan dengan visi dan misi Kabinet Jokowi-JK,” tutur Salamuddin Daeng.

    Dwi, menurut Daeng, merupakan sosok yang sangat berpengalaman di dalam melakukan privatisasi PT Semen Indonesia, hingga perusahaan ini dikuasai 49 persen sahamnya oleh pihak swasta dan sebagian besar oleh asing. Akibatnya, sepeninggal Dwi, PT Semen Indonesia (Persero) terbelit hutang dan kewajiban sebesar Rp11,476 triliun.

    Atas dasar itulah Daeng pesimistis Dwi akan membawa BUMN migas menjadi kuat, transparan dan lebih baik. Sebaliknya Dwi dinilai sebagai sosok yang membahayakan masa depan Pertamina karena bukan tidak mungkin dia akan menjual 100% saham dengan bungkus program privatisasi. Sebagaimana rekam jejak Dwi saat memimpin PT Semen Indonesia.(ris)

    TEROPONGZoom LAINNYA

    Privatisasi Pertamina, Agenda Lama yang Bangkit Kembali

    Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Minggu, 07 Desember 2014 – 19:15:11 WIB
     
    JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Privatisasi PT Pertamina kembali mencuat. Inilah agenda lama yang kembali mencuat justru di era Presiden Jokowi yang mengklaim akan menghidupkan kembali semangat Trisaktinya Bung Karno. Sebab penjualan saham BUMN migas pernah menjadi permintaan IMF pada tahun 2000-an.

    “Rencana privatisasi Pertamina ini sudah sejak adanya letter of intent (LoI) antara International Monetary Fund (IMF) dan pemerintah, pada Januari 2000 silam,” ujar Farizal Yusra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) saat berbicara pada diskusi bertajuk ‘Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Hutang Luar Negeri’, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Minggu (7/12/14).

    Untuk itu Farizal Yuzra dengan tegas menolak adanya rencana privatisasi PT Pertamina yang menjadi agenda dan dikatakan oleh Dwi Soetjipto dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut dia, privatisasi PT Pertamina tak ubahnya menggadaikan sumber daya migas dan menyerahkan kedaulatan migas kepada pihak asing.

    “Kita harus memperjuangkan ini (tetap mempertahankan PT Pertamina menjadi milik bangsa-red) menjadi tata kelola di tangan anak bangsa,” kata Fahrizal. Dia mengungkapkan seluruh karyawan BUMN migas bertekad bulat menolak privatisasi ini. Tujuannya untuk mempertahankan PT Pertamina menjadi milik dan dikuasai oleh bangsa Indonesi untuk kesejahteraan masyarakat.

    Farizal mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman pahit akibat sumber daya migas dikuasai asing. “Pada waktu RI ingin merebut Irian Barat (Papua), semua kendaraan tempur Indonesia, mangkrak di Makassar karena kehabisan bahan bakar. Saat itu Shell (perusahaan migas Belanda-red) menguasai sumber daya migas di Indonesia,” ujar Farizal.

    Pengalaman pahit yang juga ditandai dengan gugurnya pahlawan Yos Sudarso itulah yang membuat Bung Karno melakukan nasionalisasi perusahaan migas. “Tapi entah mengapa, sekarang ada keinginan kembali memberikan penguasaan asing yang lebih besar terhadap pengelolaan migas,” pungkasnya.(ris)

     

    Menteri ESDM : Kenapa Kilang Minyak Tidak Dibangun ? Itu Ulah Mafia

    Jumat, 5 Desember 2014 10:38 WIB

    Menteri ESDM: Kenapa Kilang Minyak Tidak Dibangun? Itu Ulah Mafia
    Kompas
    Kilang minyak milik Pertamina
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah akan memberantas mafia minyak dan gas bumi dengan sistem. Sistem yang berlaku di sektor minyak dan gas bumi akan dibuat setransparan mungkin untuk mempersempit pergerakan mafia. Hal itu dilakukan karena selama ini sistem yang ada memungkinkan mafia melakukan aktivitas yang merugikan negara.
    Demikian yang mengemuka dalam diskusi yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur Utama
    PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, serta Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Widhyawan Prawiraatmaja saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Kamis (4/12/2014) malam, di Jakarta.
    ”Untuk memberantas mafia migas, kami tidak mengejar orang, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang transparan dan terbuka untuk membatasi ruang gerak mereka sehingga orang-orang itu tidak bisa beroperasi dengan leluasa,” ujar Rini Soemarno.
    Rini mengakui, praktik-praktik mafia di sektor migas itu ada. Mereka beroperasi lewat beragam regulasi yang ada. Praktik tersebut bisa terwujud lantaran ada banyak pihak yang terlibat.
    ”Salah satu cara untuk mencegah praktik mafia tersebut meluas adalah dengan melakukan perubahan secara total di dalam institusi. Sistem yang baik dan transparan dibangun agar mereka tidak dapat beroperasi,” kata Rini.
    Sudirman menambahkan, mafia adalah sebuah perilaku. Mereka mencari keuntungan di sektor migas yang tidak transparan. Ia mencontohkan salah satu sistem yang diciptakan mafia soal cara PT Perusahaan Listrik Negara membeli gas dari pihak ketiga untuk keperluan pembangkit. Padahal, gas tersebut diproduksi Pertamina.
    ”Kenapa PLN tidak membeli saja langsung ke Pertamina? Itu ulah mafia. Kenapa kilang minyak tidak segera dibangun? Itu karena kita berada dalam cengkeraman pengimpor minyak,” ujar Sudirman.
    Dalam memberantas mafia migas, lanjut Sudirman, pihaknya tidak akan menunjuk ke seseorang atau pihak tertentu. Cara melawannya adalah semisal dengan membangun kilang sesegera mungkin. Cara ini dinilai ampuh untuk menghentikan praktik mafia atau setidaknya meminimalkan ruang gerak mafia.
    Mengenai aturan, lanjut Sudirman, contoh yang akan diterapkan adalah menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki hak partisipasi di sektor migas untuk fokus pada saham yang mereka miliki. BUMD tak boleh memanfaatkan hak partisipasi itu untuk dijadikan praktik percaloan sektor migas.
    ”Aturan-aturan semacam ini nantinya diharapkan dapat membatasi ruang gerak mafia migas,” kata Sudirman.
    Sudirman meyakini bahwa dalam kurun waktu tertentu, kejahatan mafia migas tersebut akan terungkap. Apalagi, era kecanggihan teknologi dan era keterbukaan sekarang akan semakin mempercepat pengungkapan itu.
    ”Saya percaya bahwa tidak ada orang yang berlaku jahat dan sewenang-wenang dalam kurun waktu yang lama. Kami tidak akan terlalu bernafsu mengejar mereka. Lebih baik membangun fondasi yang baik dan kuat, lalu membiarkan penegak hukum yang bekerja,” ujar Sudirman. (harian kompas)
     



Blog Stats

  • 2,339,934 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 132 other followers