Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



13
Oct
14

Kenegarawanan : Manifesto Politik Trisakti

Manifesto Politik Trisakti 20/10/2014

Sabtu, 11 Oktober 2014 – 13:49 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Manifesto Politik Trisakti 20/10/2014

MERDEKA !

Manifesto Politik TRISAKTI sebagai tekad Presidensiil layak dideklarasikan oleh JokoWi – JK saat peralihan rezim pada tanggal 20 Oktober 2014 yad.

Tekad ini sebagai cerminan keberlanjutan tanggal 5 Juli 1959 ketika Bung Karno mengeluarkan dekrit, dijelaskan dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, menjadi Manifesto Politik Bangsa Indonesia, Manipol USDEK, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional, yang disahkan oleh DPA dan MPRS tahun 1960 menjadi GBHN, sebagai pelaksanaan dari Trisakti.

Sekaligus pada hari yang sama dapat juga dideklarasikan Koalisi Rakyat Indonesia (KORI) guna upaya2 optimal harmonisasi
politik TRISTRATEGI Negarawan Kerakyatan yang cakupi implementasi kebajikan2 sbb :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 11 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-manifesto-politik-trisakti-20102014.html#ixzz3FzdJXnYj

 

Nasional

 PDIP: SBY Gunakan Strategi Kambing Hitam untuk Tutupi Politik Dua Muka

Senin, 06 Oktober 2014 – 15:17 WIB

Jakarta – Ratusan kata-kata Presiden SBY dalam akun twitter-nya  terkait wacana koalisi Demokrat dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terasa telah mengkambinghitamkan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri. Padahal, senandung kata halus SBY itu tidak sesuai dengan fakta.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, tulisan di akun twitter SBY yang lagi-lagi menyalahkan Megawati Soekarnoputri merupakan strategi untuk menutupi langkah politik dua kaki.

Kebuntuan komunikasi seolah menjadi penyebab mengapa Demokrat akhirnya lebih memilih bersekutu dengan KMP, baik dalam gerakan mencabut hak politik rakyat dalam Pembahasan RUU Pilkada, maupun mendukung pimpinan DPR RI, yang salah satu diantaranya adalah saudara SBY sendiri.

“Dalam strategi politik yang sarat diwarnai dengan kepentingan transaksional atas kepentingan politik dan ekonomi, boleh jadi langkah SBY menjadikan Megawati sebagai kambing hitam, merupakan hal yang biasa dilakukan bagi politisi yang tidak memiliki sikap kenegarawanan. Namun dalam politik yang berkeadaban, apa yang dilakukan SBY merupakan pemujaan terhadap strategi itu sendiri,” kata Hasto di Jakarta, Senin (6/10).

Dia melanjutkan, publik harus ingat bahwa pada awal pilpres 2004, SBY sendiri mengatakan dizalimi oleh Megawati. Rupanya hal itu juga sebagai bagian strategi untuk menjadikan dirinya seolah-olah sebagai korban. Persis dengan ribut-ribut Perppu pilkada dimana hukum negara dibuat repot akibat politik dua muka SBY.

“Sekiranya Megawati yang mendzalimi SBY, maka dalam teori perilaku, seharusnya Megawati yang aktif untuk meminta bertemu SBY. Yang terjadi justru sebaiknya,” imbuhnya.

Hasto mengaku dirinya jadi teringat mengapa para tokoh agama beberapa waktu yang lalu sampai berani mengatakan “SBY Bohong”. Karena yang terjadi memang demikian.

Hasto melanjutkan, ketika Jokowi-JK yang telah dinyatakan sebagai presiden dan wapres terpilih pun kesulitan untuk menghubungi SBY pada saat kritis sebelum penetapan pimpinan DPR RI, maka saat itu sudah terlihat bahwa Presiden SBY telah menutup diri kepada presiden pilihan rakyat.

“Sebab skenario bergabung dengan KMP memang telah didisain lama. Hanya perlu kambing hitam untuk memuluskan skenario tersebut,” tandasnya.(*/rmol)

BERITA LAINNYA
11
Oct
14

Kebajikan : KORI (Koalisi Rakyat Indonesia)

KORI, Koalisi Rakyat Indonesia

Jumat, 10 Oktober 2014 – 03:04 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
KORI, Koalisi Rakyat Indonesia

Merdeka !

Situasi dan kondisi praktek koalisi politik yang mengancam semakin memanas dan mengeras terkini, maka saatnya perlu dapat segera dibentuk Koalisi Rakyat Indonesia (KORI) dimotori masyarakat relawan JWJK guna memelihara harmonisasi sosial politik disamping Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sudah ada di lembaga2 tinggi negara kerakyatan (DPRRI, MPRRI) dan lembaga2 negara kerakyatan DPRD.

Opini ini sejalan dengan sumbang pikir dari pemangku komunitas SOMALINDO (Solidaritas Masyarakat Lokal Indonesia):

Politik dalam Al Qur`an disebut Syiasyah, Indonesianya Siasat, konotasi awalnya baik adu pemikiran, kalah menang itu biasa SP-MPR walau berlarut2 tapi lebih elegan dan civilized, beda dengan SP2 sebelumnya, yang penuh dengan aroma dendam kesumat. Nabi pernah ditegur Tuhan ; “Janganlah kebencianmu atas satu kaum membuatmu berbuat tidak adil, jadi kemenangan KMP 5-0 itu syah2 saja asal dicapai dengan adil tadi, kemenangan dg tipu muslihat dan menhalalkan segala cara + hidden agenda, ini yang diperangi, agar tidak jadi budaya selanjutnya, ucapan Stanislavsky, (Jend. Prusia dlm PD-1), bukan untuk ngajak gelut, kekalahan KIH dari KMP adalah kekalahan dalam `perang kecil`, KIH harus memenangkan `Perang- Besar` yaitu mensukseskan NawaCita dan program2nya yang pro rakyat untuk 5 tahun kedepan at all cost, itulah sejatinya `kemenangan` yang akan dikawal seluruh rakyat Indonesia.

Demikian disampaikan semoga manfaat bagi harmonisasi Daulat Rakyat Sejati (DRS).

Tetap Merdeka !

Jakarta, 10 Oktober 2010
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Sabtu, 11 Oktober 2014 05:14 WIB
Bambang Sadono Minta DPD RI Tidak Cengeng
Sabtu, 11 Oktober 2014 01:02 WIB
HMI Dorong Masyarakat Peduli MEA
Jumat, 10 Oktober 2014 16:27 WIB
Bonus Demografi Boleh Asal Berkualitas
Jumat, 10 Oktober 2014 15:43 WIB
Pelaksanaan Hari Pertama BDF VII Berlangsung Aman
Jumat, 10 Oktober 2014 14:35 WIB
Ketua MPR Tak Berniat Menjegal Jokowi
Jumat, 10 Oktober 2014 13:56 WIB
Pemaksulan Jokowi Bisa Terjadi Kemungkinan

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-kori-koalisi-rakyat-indonesia.html#ixzz3FnxMdhKe

merah-putih

MANIFESTO POLITIK TRISAKTI 20 Oktober 2014

MERDEKA !

Manifesto Politik TRISAKTI sebagai tekad Presidensiil layak dideklarasikan oleh JokoWi – JK saat peralihan rezim pada tanggal 20 Oktober 2014 yad.

Tekad ini sebagai cerminan keberlanjutan tanggal 5 Juli 1959 ketika Bung Karno mengeluarkan dekrit, dijelaskan dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, menjadi Manifesto Politik Bangsa Indonesia, Manipol USDEK, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional, yang disahkan oleh DPA dan MPRS tahun 1960 menjadi GBHN, sebagai pelaksanaan dari Trisakti.

Sekaligus pada hari yang sama dapat juga dideklarasikan Koalisi Rakyat Indonesia (KORI) guna upaya2 optimal harmonisasi
politik TRISTRATEGI Negarawan Kerakyatan yang cakupi implementasi kebajikan2 sbb :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Tetap MERDEKA !

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Manifesto Politik Bung Karno

OPINI | 12 December 2010 | 07:48

Buku Bacaan
1.    Sukarnoisme
2.    Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia : Cindy Adams
3.    Cakrawala Politik Era Sukarno : Gonis Harsono
4.    Mencapai Indonesia Merdeka
5.    Indonesia Menggugat

Pendahuluan
Panca Azimat Ajaran Bung Karno
1.    Nasionalisme, Islamisme, Marxisme
2.    Panca-Sila
3.    Manipol/USDEK
4.    TRISAKTI
5.    BERDIKARI
Manipol-Manifesto Politik adalah pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Kenapa pidato ini berjudul seperti tersebut diatas; tentunya ada maksudnya.
Revolusi berarti menjebol dan membangun setelah kita merebut kemerdekaan dari kolonialisme Belanda, dan mengkikis habis sisa-sisa kolonialisme seperti demokrasi liberal ekonomi kapitalis dan system feodalisme. Selanjutnya kita akan membangun di segala bidang kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur (AMPERA). Sedangkan Bung Karno menegaskan kembali pada tahun 1960 bahwa revolusi Indonesia belum selesai. Ini sebagai reaksi dari anggapan sekelompok elit politik bahwa setelah pengakuan kedaulatan revolusi sudah selesai periode 1950 s/d 1959.
USDEK : Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. USDEK ini adalah intisari dari MANIPOL. MANIPOL berdasarkan ketentuan MPRS NO. 1/1960 telah menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara dan Manipol ini tidak dapat dipisahkan dari Dekrit Presiden 1959, 5 Juli 1959 yang isinya :
1.    Pembubaran Konstituante
2.    Kembali kepada UUD 1945
3.    Tidak berlakunya UUD semetara
Di dalam pidato 17 Agustus 1959 dengan jelas Bungkarno berkata :
1.    Dasar, tujuan dan kewajiban-kewajiban revolusi Indonesia
2.    Kekuatan Sosial Revolusi Indonesia
3.    Sifat Revolusi Indonesia
4.    Hari depan Revolusi Indonesia
5.    Musuh-musuh Revolusi Indonesia
6.    Pelaksanaan Revolusi Indonesia
Dasar : The sosial conscience of man (sesuai dengan hati nurani kemanusiaan) yaitu keadilan sosial, kemerdekaan individu dan kemerdekaan bangsa (masyarakat adil, makmur jasmaniah dan rohaniah)
Tujuan : sesuai dengan pembukaan UUD 1945 :

  • NKRI
  • Masyarakat adil dan makmur
  • Perdamaian dunia yang adil dan beradab

Kewajiban : mendirikan kekuasan gotong-royong yang demokratis yang menjamin adanya persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dari dari segala lapisan.
Kekuatan sosial Revolusi Indonesia, setelah Dekrit 5 Juli 1959 :
a.    UUD 1945 dan jiwa Revolusi Indonesia
b.    Hasil-hasil keringat rakyat sejak 1945 sampai sekarang, baik materil, tenaga-tenaga baru
c.    Kekuatan ekonomi rakyat yang sudah jadi milik nasional setelah nasionalisasi perusakan Belanda dan Inggris
d.    Angkatan perang yang kuat dan administrasi mulai baik
e.    Wilayah kekuasaan Indonesia yang sangat strategis
f.    Kepercayaan akan kemampuan dan keuletan bangsa sendiri
g.    Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah-limpah

 

Bahu-Membahulah Memperjuangkan Trisakti

Kamis, 9 Oktober 2014 | 20:58 WIB 0 Komentar |

Indonesian_Revolution.jpg

Sejak Pilpres sampai sekarang, situasi politik begitu dinamis, polarisasi politik cukup tajam. Jika di Pemerintahan dikuasai oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maka di Parlemen Koalisi Merah Putih (KMP) yang berkuasa.

Secara Programmatik, pernyataan yang disampaikan keduanya sepertinya tidak ada perbedaan: keduanya ingin mewujudkan kedaulatan, kemandirian serta kepribadian bangsa, Trisakti, sebagai landasan membangun Indonesia kedepan.

Blok KMP menyatakan akan mencabut semua UU yang Pro Asing. Demikian juga Jokowi-JK, beserta Partai Pendukungnya, terutama PDIP, sudah berulang kali mengatakan akan berjuang mewujudkan Kedaulatan, Kemandirian serta Kepribadian Bangsa.

Trisakti, siapapun tentunya, akan bersepakat, karena itulah sarat utama membangun Indonesia yang adil makmur.

Tanggal 5 Juli 1959, Bung Karno mengeluarkan dekrit, dijelaskan dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, menjadi Manifesto Politik Bangsa Indonesia, Manipol USDEK, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional, disahkan oleh DPA dan MPRS tahun 1960 menjadi GBHN, sebagai pelaksanaan dari Trisakti.

Semua sedang menunggu arah perjuangan dari dua blok politik tersebut, siapa yang sungguh-sungguh memperjuangkan Trisakti, dan siapa yang menjadikan Trisakti sebagai demagogi politik; apakah dua blok tersebut akan bahu membahu mewujudkan Trisakti, sebagai implementasi dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 atau justru akan saling menegasikan satu sama lain.

Yang jelas, jangan sampai polarisasi politik ini diboncengi dan dimanfaatkan oleh kekuatan asing, yang memang bertujuan memecah belah bangsa, menjadikan dirinya tuan di negeri kita dan menempatkan kita dalam keterbelakangan.

Dan kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Karena pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi hakim, siapa yang khianat akan berhadapan dengan rakyat!

Salam Gotong Royong

Agus Jabo Priyono

Kilang Minyak
10
Oct
14

Kebajikan : TRISTRATEGI = TriSakti – TriPakta – TriLogi17845

TriStrategi: TriSakti-TriPakta-TriLogi17845

Kamis, 09 Oktober 2014 – 10:23 WIB


Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:

TriStrategi: TriSakti-TriPakta-TriLogi17845

Kepada para pemangku Nasionalis Pancasila kawallah Pergantian Rezim 20 Oktober 2014 dengan politik TRISTRATEGI Negarawan Kerakyatan cakupi kebajikan2 sbb :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Jakarta, 9 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/m/berita-tristrategi-trisaktitripaktatrilogi17845.html#ixzz3FhjFZSPg

Suara Pembaca :

Musyawarah mufakat berciri kearifan lokal gotong royong kebersamaan Pancasila kini faktanya terdegradasi dirongrong sistim paket pimpinan lembaga tinggi negara kerakyatan berdasarkan UU MD3 yang terasa kontroversial itu.

Kata kunci Sila-4 Pancasila itu KERAKYATAN artinya Daulat Rakyat itu PRIMER, caranya (modus operandi) DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN sebagai SYARAT bagi yang PRIMER itu, sedang locus-nya adalah PERMUSYARATAN/PERWAKILAN yang adalah SEKUNDER, jadi jangan dibalik, hakekatnya Daulat Rakyat itu UTAMA bukan Wakil Rakyat yg terpilih (dan sering2 akal2an) oleh Daulat Rakyat itu yang pemeran sejati PilKaDa. Apalagi dengan kapasitas, kapabilitas, kualitas & kompetensi eVoting, maka PilKaDa Langsung berbasis Daulat Rakyat itu layak dilakukan di negara hukum Pancasila yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sila-4 Pancasila itu dikiprahkan dalam 10 (sepuluh) butir yakni (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, (6) Dengan iktilkad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Semoga dikedepankannya ke 10 butir diatas inspiratif bagi para wakil rakyat di lembaga2 kerakyatan seperti DPR, DPD, MPR dan DPRD
Jakarta, 8 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

__._,_.___

Posted by: “Dr Ir Pandji R Hadinoto MH” <garudamukha@yahoo.com>

Penghapusan Pilkada Langsung Kebiri Demokrasi

Kamis, 9 Oktober 2014 | 12:36

clip_image001

Franz Magnis Suseno [google]

Berita Terkait

  • Pilkada Langsung Justru Redam Potensi Konflik
  • KSPSI Dan KSBSI Gugat UU Pilkada
  • Mahasiswa UI Gelar Aksi Tolak UU Pilkada
  • Aksi Demo Menolak UU Pilkada Tak Langsung Terus Berlanjut
  • Tolak UU Pilkada, Sejumlah Mahasiswa Palu Terluka

 

[JAKARTA]Penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung mengebiri sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, kata Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno.
“Penghapusan pilkada langsung menunjukkan feodalisme, oligarki, dan pihak-pihak militer tidak percaya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan,” katanya dalam diskusi “Seruan Moral Ilmuwan Indonesia: Kembalikan Kedaulatan Rakyat” di Gedung Pascasarjana UI di Jakarta, Kamis (9/10).
Ia mengatakan hasil nyata dari reformasi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang menempatkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar.
Dalam sejarah Indonesia, katanya, menyelenggarakan sistem pemilihan pemimpin secara langsung, menunjukkan rakyat sudah dewasa dalam memilih wakil yang dikehendaki.
“Hal yang menyakitkan UU Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung dibuat tanpa meminta masukan dan melihat reaksi rakyat. Sikap itu jelas menghina rakyat,” katanya.
Dia menilai alasan bahwa HAM yang berlaku di Indonesia sudah kebablasan merupakan kebohongan besar.
Menurut dia, HAM merupakan pemberdayaan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan penindasan.
“Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah penentu arah berjalannya bangsa,” ujarnya.
Dia mengingatkan rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun dengan memerintah menggunakan otot, jangan sampai terjadi kembali.
Untuk itu dirinya menolak diterapkannya UU Pilkada tidak langsung yang merampas hak dan kedaulatan rakyat.
“Demokrasi merupakan cita-cita pendiri bangsa namun saat ini ada yang ingin memperlemah dan menggerogoti demokrasi,” katanya.
Guru Besar UGM Wahyudi Kumorotomo mengatakan saat ini terjadi pemerintahan terbelah, dari sisi positif bisa memunculkan mekanisme “check and balances”.
Namun, menurut dia, situasi di Indonesia saat ini membuat pemerintahan terbelah itu, tidak akan menghasilkan hal yang bermanfaat.
“Proses di parlemen Indonesia saat ini, bangsa Indonesia harus khawatir karena pemerintahan terbelah namun tidak akan menghasilkan hal bermanfaat,” katanya.
Dia mengatakan sikap DPR yang mengesahkan UU Pilkada adalah merampas hak politik rakyat tanpa mempertimbangkan hal yang substansi.
Wahyudi mengakui masih ada kekurangan dalam sistem pilkada langsung namun hal itu bisa diperbaiki.
“Menyerahkan proses ke DPRD adalah keputusan tidak cerdas dalam demokrasi karena lobi-lobi di tingkat parlemen jauh dari adab berdemorkasi,” ujarnya.
Dia mengecam sikap politikus yang oportunis dan mengkhianati rakyat dengan mengesahkan UU Pilkada tidak langsung. [Ant/L-8]

 

__._,_.___

Posted by: “Chan CT” <SADAR@netvigator.com>

Mayoritas Rakyat Indonesia menolak akal2an KMP  ini.
Para ilmuwan, mahasiswa, buruh, tani dan semua lapisan masyarakat !
==========================================

Para ilmuwan tolak Pilkada tidak langsung

Kamis, 9 Oktober 2014 13:19 WIB | 1.002 Views
Pewarta: Imam Budilaksono
Para ilmuwan tolak Pilkada tidak langsung

Sejumlah elemen masyarakat juga menggelar demonstrasi anti Pilkada Tidak Langsung di Jakarta awal pekan ini (ANTARA/Piqih Arfani)

Kami juga menolak sikap dan perilaku politisi dan anggota parlemen yang tidak mencerminkan rasa terima kasih kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada mereka”

Jakarta (ANTARA News) – Para ilmuwan Indonesia menolak Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD atau tidak langsung karena menunjukkan sikap anti tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Pilkada melalui DPRD adalah kemunduran berpikir dan penolakan terhadap proses bangsa untuk belajar berdemokrasi,” kata Karlina Supelli dari STF Driyarkara saat membacakan sikap yang mewakili para ilmuwan Indonesia di Gedung Pascasarjana UI, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan UU Pilkada melahirkan warisan baru berupa polarisasi kepentingan yang sangat nyata dan jauh dari kehendak baik untuk mengupayakan kebaikan bersama serta tidak mendidik generasi muda.

“Perbaikan terus menerus tata negara serta aspirasi untuk belajar berdemokrasi secara beradab sedang dalam bahaya,” ujarnya.

Karlina menegaskan ilmuwan Indonesia menolak segala bentuk manipulasi melalui penyalahgunaan cara-cara prosedural-formal perumusan hukum.

Para ilmuwan menilai, dengan mengatasnamakan rakyat, penyalahgunaan telah dilakukan untuk kepentingan koalisi partai dan kelompok.

“Pengelabuan kepada seluruh bangsa membawa masa depan bangsa dalam risiko besar dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi serta Pancasila,” katanya.

Ilmuwan Indonesia juga menolak sikap, prilaku, dan proses yang sedang terjadi di DPR yang merusak tatanan kenegaraan dengan sistem presidensial dengan segala manipulasi untuk memindahkan kekuasaan sepenuhnya ke parlemen.

Hal itu, menurut para ilmuwan, bukan hanya pengelolaan tata negara berada di tangan oligarki politik namun juga penguasaan sumber daya alam ke tangan segelintir orang.

“Kami juga menolak sikap dan perilaku politisi dan anggota parlemen yang tidak mencerminkan rasa terima kasih kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada mereka,” katanya.

Dia mendesak parlemen memulihkan cacat perumusan produk legislasi dan pemulihan hak politik langsung seluruh warga negara.

Karlina mengatakan para ilmuwan menilai cara “kudeta parlemen” dengan taktik menguasai kepemimpinan MPR dan DPR untuk kepentingan sempit kelompok harus dikoreksi.

 Masyarakat Indonesia Di Belanda Prihatin Kondisi Politik Indonesia


Kamis, 09 Oktober 2014
alt

DENHAAG- Masyarakat Indonesia di Belanda yang Prihatin akan Demokrasi dan Kesatuan Indonesia akan mengadakan ‘Walk for People’s Democracy’ dari Vredespaleis (Peace Palace) menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di  Den Haag untuk memberikan pernyataan bersama kepada Pemerintah Indonesia melalui Dua Besar Retno L.P Marsudi. Acara ini dilangsungkan pada hari Jumat 10 Oktober 2014 antara pukul 15.00 hingga 17.00. Demikian dilaporkan Oleh Bergelora.com di Denhaag, Kamis (9/10).
Keprihatinan masyarakat Indonesia ini timbul atas situasi politik Indonesia akhir-akhir ini. Keadaan ini merupakan kemunduran dalam perkembangan demokrasi Indonesia yang sebelumnya telah dibangun melalui semangat reformasi dan diperjuangkan selama bertahun-tahun melalui pergulatan pemikiran dan fisik,” demikian Koordinator Aksi, Hari Nugroho.
Menurutnya,  berbagai kelompok masyarakat baik di dalam dan di luar negeri telah mengekspresikan keprihatinan atas situasi ini.
“Demokrasi Indonesia pasca pilpres 2014 mengalami penurunan kualitas yang signifikan terutama saat sebagian wakil rakyat di DPR, menyetujui dan mengesahkan UU MD3 dan UU Pilkada yang melegalisasi serta menguasai secara absolut seluruh posisi kunci di DPR dan MPR,” ujarnya.
Panitia aksi, Yasmine Soraya juga mengatakan bahwa keadaan ini akan mengukuhkan kekuasaan oligarkis dan menghilangkan hak pilih rakyat secara langsung maupun hak-hak politik lainnya dari rakyat, serta lembaga-lembaga yang menjamin hak-hak tersebut, seperti KPK
Baca Lengkap:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/10/08/20294071/tiga.kawan.ini.dinilai.akan.kuatkan.pemerintahan.jokowi-jk

Tiga “Kawan” Ini Dinilai Akan Kuatkan

Pemerintahan Jokowi-JK

Rabu, 8 Oktober 2014 | 20:29 WIB
altKompas.com/SABRINA ASRIL Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Thamrin Amal Tamagola menilai, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla nantinya akan tetap kuat karena ada sejumlah lembaga yang akan menguatkannya. Tiga lembaga ini disebut Thamrin sebagai “kawan” Jokowi-JK sehingga pemerintahannya tak akan mudah digoyang.”Jokowi punya tiga kawan kuat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), MK (Mahkamah Konstitusi), dan rakyat,” ujar Thamrin, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (8/10/2014).Selama ini, lanjut Thamrin, KPK dianggap sebagai lembaga yang memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi. Jika ada yang ingin melemahkan KPK, kata Thamrin, akan muncul gejolak masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus “Cicak versus Buaya” beberapa tahun lalu.”Misalnya, kalau orang yang niat melemahkan KPK, tentu publik akan kuat, seperti ‘Cicak versus Buaya’ karena publik sudah demikian percaya sama kinerjanya KPK,” kata Thamrin.

Selain itu, menurut dia, MK memiliki kredibilitas yang tidak diragukan. Selama ini, putusan-putusan yang diputus MK dianggap adil.

Sementara itu, rakyat, kata Thamrin, dianggap menjadi kekuatan yang akan bergerak saat ada upaya penjegalan terhadap program pemerintahan yang tengah berjalan. Oleh karena itu, Thamrin mengatakan, masyarakat tak perlu waswas terhadap kekhawatiran ada penjegalan terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

“Kalau saya lihat tidak ada unsur yang membuat kita harus khawatir, apalagi sampai khawatir Jokowi-JK tidak bisa bekerja,” ujar Thamrin.

“Jangan terpancing tindakan yang anarkistis. Jangan ada pengerahan massa untuk melakukan keributan karena keributan itu yang ditunggu pihak sana untuk melakukan berbagai macam manuver berikutnya,” lanjutnya.

Sebelumnya, kekhawatiran akan tidak mulusnya pemerintahan Jokowi-JK muncul setelah parlemen dikuasai lawan politiknya, barisan Koalisi Merah Putih (KMP). Sejumlah elite KMP membantah isu penjegalan terhadap Jokowi dan menyatakan tak ada upaya untuk melakukan hal itu.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

Sekjen PDIP: KIH Kalah Saya yang Tanggung Jawab Bukan Puan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan membantah kekalahan dalam paket pimpinan MPR karena kurangnya komunikasi politik Puan Maharani. Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah bekerja dibawah koordinasi Puan Maharani.

“Kita sudah kerja semuanya di bawah koordinasi Mbak Puan ketua fraksi, kalau voting kalah ya karena jumlah kursi PDI Perjuangan pemenang pemilu kan tidak mayoritas, saya sebagai sekjen PDI Perjuangan yang bertanggung jawab,” kata Tjahjo ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/10/2014).

Tjahjo mengaku tak mempermasalahkan koalisi SBY-Prabowo menguasai pimpinan MPR dan pimpinan DPR, menyapu semua pimpinan Komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

PDI Perjuangan, kata Tjahjo, menilai proses pemilihan pimpinan MPR tersebut sudah demokratis dan permainan votingnya terbuka.

“PDI perjuangan mengucapkan secara terbuka selamat bertugas kepada Ketua MPR yang baru saudara Zulkifli Hasan, sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan saya menilai, ada inventasi tim kerjasama politik pemerintahan Jokowi-JK  dengan bergabungnya mayoritas anggota DPD dan PPP dalam pemilihan pimpinan MPR,” katanya.

Menurut Tjahjo,  koalisi SBY-Prabowo yang menguasai Pimpinan DPR/MPR belum tentu berjalan efektif tergantung konsolidasi partainya awal tahun 2015.

“Serta prediksi politik sampai dengan 2017 mengingat Partai-partai akan konsolidasi memasuki Pemilu Legeslatif dan Pilpres 2019 langsung yang tentunya Parpol-parpol konsolidasi diri sendiri, mari kita lihat gelagat dinamikanya,” katanya.

Sebelumnya, kepemimpinan Puan Maharani di Fraksi PDI Perjuangan harus segera dievaluasi. Karena kurangnya pengalaman dan jaringan politik yang kurang, Puan dinilai menjadi biang kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atas Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.

“Ya kalau itu urusan internal lah. Setiap posisi dan kebijakan biasanya selalu ada pertanggung jawabannya,” kata Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy kepada Tribunnews.com, Kamis(9/10/2014).

Baca Juga:

JK Minta Publik Tidak Khawatirkan Kondisi Politik Saat Ini

JK: Tunda Subsidi BBM Sehari, Rugi Rp 1 Triliun

Tim Transisi Undang Konsultan Politik Bicarakan Pesta Rakyat

Berita Lainnya

KMP Tidak Ingin Mengulangi Kesalahan Koalisi Setgab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan iktiar dan tesis membangun koalisi permanen seperti yang dilakukan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) adalah sumbangan untuk mengatasi kelemahan sistem presidensial multi partai yang dianut oleh Indonesia.

“KMP ini iktiar dan tesis untuk membangun koalisi permanen. Ini adalah sumbangan KMP di dalam mengatasi kelemahan sistem presidesialisme multi partai yang kita miliki,” ujar Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Menurut Fahri, umumnya di seluruh dunia biasanya hanya ada dua partai, atau maksimal tiga partai. Jadi kalau ada partai A berkuasa, di eksekutif, maka biasanya rakyatnya memilih partai B berkuasa di legislatif. Dengan demikian maka pengelolaan politik menjadi sederhana.

Fahri menjelaskan, upaya dan tesis itu sudah dikembangkan sebelum pilpres 2014 dilaksanakan sebelum diketahui siapa pemenang pilpres tersebut. Dengan demikian maka diharapkan terjadi check and balance antara eksekutif dan legislatif.

”Jadi sebelum kita mengetahui siapa pemenang pilpres antara Prabowo dan Jokowi, kami sudah memiliki kesadaran membangun koalisi permanen. Kami sadar sistem presidensial multi partai lebih banyak atau umumnya gagal seperti yang banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin,” ujarnya.

Buat KMP saat ide ini digulirkan belum bisa diukur kekuatan di pemerintahan dan di parlemen. Bahwa sekarang dua kekuatan terpecah di pemerintahan dan di parlemen, maka ini adalah salah satu hasil yang sudah diperhitungkan.

“Kalau kami sekarang kalah di eksekutif dan menang di legislatif, maka akan ada check and balance seperti yang terjadi AS saat ini di mana Demokrat menguasai Ekesekutif dan Republik di Legislatif. Tapi kalau kami menang dalam pilpres dan menguasai eksekutif dan juga menguasai legislatif saat ini, tidak masalah juga, karena akan ada penyeimbang dari kubu diluar kami. Ini sama seperti yang terjadi di AS saat Obama menang pertama kali. Demokrat menguasai eksekutif dan legislatif,” ujar Mantan Aktivisi Mahasiswa ini lagi.

Dengan adanya pengelompokan dalam dua koalisi besar menurut Fahri maka secara tidak langsung hanya akan ada dua kubu yang bertarung dalam pemilu. Ini tentunya sangat baik karena Amerika Serikat saja yang memiliki perjalanan demokrasi yang sudah berusia ratusan tahun, tidak berani mengambil resiko untuk memilih sistem presidensial multi partai.

“AS saja tidak berani mengambil sistem presidensialisme multi partai. Dengan kesadaran itulah maka lahir KMP yang benar-benar telah direncakan. Kami membicarakan semua hal dalam KMP termasuk common ideologi. Para ketua umum partai seperti Prabowo, Anis Matta, Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie kerap bertemu untuk membicarakan hal ini,” ujarnya.

Dia pun menegaskan bahwa KMP juga terus berusaha agar dalam diskusi-diskusi yang digelar tersebut SBY bisa hadir. KMP berpikir bahwa untuk mencari model atas Indonesia diperlukan diskusi yang panjang, detail dan mendasar.

”Misalnya diskusi tentang Pilkada, kami berupaya mengundang SBY untuk hadir. Kami ingin ada satu model untuk Indonesia. Kami berpikir tidak apa-apa berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian. Kami berpayah-payah berdiskusi untuk kemudian mendapatkan model terbaik untuk Indonesia,” paparnya.

Didalam diskusi yang dilaksanakan menurut Fahri semua bebas berbicara dan tidak menerima apa adanya saja atau bahkan dilarang untuk bicara. Hal ini karena kalau ini tidak dibicarakan atau dikelola, koalisi bisa berantakan juga.

“Di setgab itu kan tidak ada diskusi. Dari pengalaman di setgab pimpinan SBY misalnya 70 persen agenda setgab tidak bisa dijalankan. Kami tidak ingin hal ini terulang makanya semua dibicarakan dulu. Jadi eksperimen membangun koalisi ini tidak main-main. Ini pekerjaan serius. Makanya kami buat mekanisme, kami buat institusi. Kehadiran KMP seharusnya diapresiasi,” ujar Fahri Hamzah, yang juga wakil ketua DPR RI.

Baca Juga:

KMP Tidak Ingin Mengulangi Kesalahan Koalisi Setgab

Polisi Kebut Pemberkasan Demo Ricuh FPI di Balaikota DKI

Kuartal III, Semen Indonesia Jual 196.419 Ribu Ton di Kalbar

Berita Lainnya

08
Oct
14

Perekonomian : Ramalan Bank Dunia Soal Ekonomi Indonesia

Jakarta45

Ini Ramalan Bank Dunia Soal Ekonomi Indonesia

Bank Dunia tercatat kembali memangkas proyeksi laju pertumbuhan ekonomi global lantaran sejumlah faktor termasuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya konflik geopolitik di beberapa wilayah.

Bank Dunia juga memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan perekonomian paling rentan terhadap penarikan dana asing saat The Fed menaikkan suku bunganya.

Mengutip laman The Australian, Selasa (7/10/2014) terlebih lagi saat ini defisit transaksi berjalan utang jangka pendek Indonesia berjumlah 10 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kedua faktor tersebut berjumlah 77 persen dari total cadangan devisa negara.

Peningkatan level utang perusahaan yang cepat menyebabkan kenaikan suku bunga dalam waktu cepat dapat menghasilkan likuiditas dan solusi bagi beberapa kreditor di industri dengan kapasitas berlebih.

Bank Dunia juga cukup mengkhawatirkan perekonomian Papua Nugini di mana investasi gas alam dalam jumlah besar menghasilkan utang asing yang terus meningkat. Jumlah utangnya meningkat mulai 27 persen hingga 148 persen dari PDB.

Sebaliknya, India justru menjadi negara dengan perekonomian unggul di Asia. Pertumbuhan ekonomi India tercatat berada di kisaran 5,6 persen tahun ini dan dapat meningkat hingga 6,4 persen tahun depan.

Bahkan Bank Dunia melihat potensi pertumbuhan ekonomi India hingga level tujuh persen pada tahun berikutnya.

Selain itu, Bank Sentral Inggris juga diprediksi akan mulai menaikkan suku bunganya pada tiga bulan pertama 2015. Sementara The Fed akan menaikkan suku bunga pada kuartal II-2015 tanpa turbulansi di pasar-pasar keuangan. (Sis/Nrm)

 

Berita Lainnya

Produksi Blok Cepu Capai 40.000 Barel/hari

Bojonegoro (Antara) – Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas menyebutkan produksi minyak dari Lapangan Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akan meningkat menjadi 40.000 barel/hari dari semula yang hanya tercatat 30.000 barel/hari.

Jumlah produksi minyak dari Lapangan Blok Cepu itu meningkat, karena adanya tambahan tiga sumur minyak produksi baru, kata Kepala Percepatan Proyek Banyu Urip Blok Cepu dari SKK Migas Yulius Wiratno di Bojonegoro, Rabu.

“Penigkatan produksi minyak Blok Cepu itu akan terealisasi mulai hari ini setelah diresmikan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung di Bojonegoro,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, di Lapangan Banyuurip Blok Cepu, saat ini terdapat enam sumur minyak produksi dan dua sumur injeksi gas dan air.

“Produksi minyak di lapangan Banyuurip Blok Cepu didistribusikan melalui pipa menuju tengah laut di Tuban, tetapi sebagian lainnya ada yang diolah di kilang milik Tri Wahana Universal (TWU) di Bojonegoro,” jelas dia.

Mengenai kapal penampung minyak yang lokasinya di tempat penampungan di tengah laut Tuban itu, katanya, memiliki daya tampung sebanyak 1,7 juta barel.

“Saat ini, kapal penampung minyak produksi Blok Cepu yang namanya “Gagak Rimang” itu sudah berada di tengah laut di Tuban,” katanya, menegaskan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa operator Mobil Cepu Limited (MCL), sudah menyelesaikan pengeboran 20 sumur minyak produsi dengan kedalaman berkisar 4.000-5.000 feet, dari rencana 33 sumur minyak produksi untuk mencapai produksi puncak 165.000 barel/hari.

“Pengeboran sumur minyak produksi terus dilakukan, yang direncanakan seluruhnya 33 sumur minyak produksi untuk mencapai produksi 165 ribu barel per hari ditambah sejumlah sumur injeksi,” paparnya.

Sesuai perkiraannya, katanya, produksi puncak minyak Blok Cepu sebesar 165.000 barel per hari bisa direalisasikan antara Juli-Agustus 2015, setelah pembangunan proyek Blok Cepu “engineering, procurement, and construction/EPC” I sampai V, selesai 100 persen.

“Tapi mulai April-Mei perkiraan saya produksi minyak Blok Cepu sudah bisa mencapai separuhnya dari produksi puncak 165.000 barel per hari,” jelasnya.

Sesuai rencana, Menteri Koordinator dan Perekonomian Chairul Tanjung akan meresmikan fasilitas produksi minyak Blok Cepu di Bojonegoro, bersama sejumlah proyek lainnya di Kementerian ESDM. (bd)

08
Oct
14

Kenegarawanan : 10 Butir Kiprah Sila-4 Pancasila

10 Butir Kiprah Sila-4 Pancasila

Rabu, 08 Oktober 2014 – 01:02 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
10 Butir Kiprah Sila-4 Pancasila

Degradasi musyawarah mufakat berciri kearifan lokal gotong royong kebersamaan Pancasila kini faktanya dirongrong sistim paket pimpinan lembaga tinggi negara kerakyatan berdasarkan UU MD3 yang terasa kontroversial itu.

Kata kunci Sila-4 Pancasila itu KERAKYATAN artinya Daulat Rakyat itu PRIMER, caranya (modus operandi) DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN sebagai SYARAT bagi yang PRIMER itu, sedang locus-nya adalah PERMUSYARATAN/PERWAKILAN yang adalah SEKUNDER, jadi jangan dibalik, hakekatnya Daulat Rakyat itu UTAMA bukan Wakil Rakyat yg terpilih (dan sering2 akal2an) oleh Daulat Rakyat itu yang pemeran sejati PilKaDa. Apalagi dengan kapasitas, kapabilitas, kualitas & kompetensi eVoting, maka PilKaDa Langsung berbasis Daulat Rakyat itu layak dilakukan di negara hukum Pancasila yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sila-4 Pancasila itu dikiprahkan dalam 10 (sepuluh) butir yakni (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, (6) Dengan iktilkad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Semoga dikedepankannya ke 10 butir diatas inspiratif bagi para wakil rakyat di lembaga2 kerakyatan seperti DPR, DPD, MPR dan DPRD

Jakarta, 8 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
Rupiah KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Investor lagi-lagi memberikan sentimen negatif terhadap kemenangan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Rabu (8/10). Hingga pukul 11.000, rupiah sudah melemah 59,7 poin atau 0,49 persen ke posisi Rp 12.262 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ekonom PT Bank Danamon Tbk Anton Hendranata menuturkan, kemenangan koalisi pro Prabowo yang ketiga kalinya dalam pertarungan di parlemen meningkatkan kekhawatiran investor.

“Pertanyaannya apakah Jokowi mampu meng-handle (menangani) situasi politik yang tidak menentu ini,” kata dia saat dihubungi Katadata, Rabu (8/10).

(Baca: Koalisi Jokowi Gagal Lagi, IHSG dan Rupiah Dibuka Melemah)

Menurut dia, persoalan politik sangat memengaruhi pergerakan pasar keuangan di Indonesia pada saat ini. Meski begitu, situasi diprediksi relatif stabil pada tahun depan.

Dalam pandangannya, Jokowi sudah cukup berhasil menangani DKI Jakarta, meskipun secara politik mendapatkan tantangan yang cukup berat. (Baca: Pasar Mulai Hitung Ulang Proyeksi Rupiah)

Dia memperkirakan, pelemahan rupiah tidak akan jauh dari level Rp 12.200 per dolar. Setelah Jokowi mengumumkan kabinet yang sesuai ekspektasi pasar, ia optimistis rupiah akan kembali membaik.

Deputy Country Director Asian Development Bank (ADB) Indonesia Edimon Ginting mengatakan, situasi politik dalam negeri menambah tekanan rupiah yang memang sudah melemah.

Apalagi kurs juga tengah mendapat tekanan dari faktor global, terutama rencana the Fed menaikkan suku bunga. “Dengan adanya (ketidakpastian) politik ini, pelemahan itu semakin dalam,” ujarnya. (Baca: Kegagalan Koalisi Jokowi Bisa Turunkan Ekspektasi Publik)

Edimon optimistis, rupiah akan kembali menguat setelah Jokowi menelurkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan membantu memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia.

Ekonom PT Bank Tabungan Negara Tbk Agustinus Prasetyantoko mengatakan, pelemahan rupiah tidak akan terlalu dalam lantaran pelaku pasar sudah mengantisipasi kemenangan koalisi pro Prabowo. (Baca: Pasar Tunggu Lobi Politik Koalisi Jokowi)

- See more at: http://katadata.co.id/berita/2014/10/08/investor-beri-sentimen-negatif-kemenangan-koalisi-pro-prabowo#sthash.wz0DuKSt.dpuf

Jokowi Tidak Masalah Ada Wacana Amandemen UUD 1945

Rabu, 8 Oktober 2014 11:13 WIB
Jokowi Tidak Masalah Ada Wacana Amandemen UUD 1945
Ben Joshua (kanan) dan Jokowi (kiri).
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengungkapkan tidak masalah apabila ada wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang digelontorkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) setelah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (KMP) terpilih.

Namun, pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini mengatakan ada syarat yang perlu ada di dalam amandemen UUD 1945, yaitu demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu.

“Kalau untuk kepentingan negara yang lebih besar, untuk rakyat, bangsa, enggak masalah. Semua yang berkaitan dengan Undang-Undang mau diubah kalau untuk kepentingan masyarakat enggak masalah,” ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Mantan Walikota Surakarta ini mengatakan masyarakat akan melihat sendiri apabila nantinya amandemen UUD 1945 tersebut justru untuk kepentingan golongan tertentu. Ia menambahkan biar masyarakat sendiri yang menilai jika untuk kepentingan kekuasaan.

“Asal jangan untuk kepentingan kekuasaan. Itu saja. Nanti rakyat yang lihat,” kata Jokowi.

PDIP : Banyak Anggota DPD Berasal Dari Koalisi Merah Putih

Tribunnews.com, JAKARTA– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat menerima kekalahan calon yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) dan DPD dalam pemillihan pimpinan MPR, Rabu (8/10/2014) dini hari melalui voting.

Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan melihat kekurang-kompakan DPD mendukung Oesman Sapta Odang sebagai Ketua MPR RI seperti diusulkan dalam Paket A menjadi salah satu faktor usulan KIH, PPP dan DPD kalah.

“DPD-nya kurang solid,” ungkap Trimedya, usai hasil pemilihan Pimpinan MPR RI, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (8/10/2014) dini hari.

Sebelum proses pemungutan suara digelar, kata Trimedya, KIH telah melakukan hitung-hitungan suara dengan Oesman Sapta terkait jumlah suara DPD yang akan mendukung Paket Pimpinan MPR, Paket A.

Saat itu, ucap Trimedia, Oesman Sapta menghitung suara dukungan DPD mayoritas akan mendukung Paket A.

“Kata Pak Oesman, kita dapat dukungan suara 100 dari 129 suara DPD. Dan hasil ini mungkin kerja Pak Oesman sudah maksimal. Dan DPD-nya terpecah seperti itu kita tidak bisa salahkan Pak Oesman begitu saja,” ujar politisi PDIP ini.

Apalagi, menurut Trimedia, ada banyak juga anggota DPD yang juga berasal dari Partai Politik dari Koalisi Merah Putih (KMP).

“Dan mereka yang berasal dari partai politik yang pengusung paket B merasa tidak perlu Ketua MPR-nya dari DPD. Yang penting partai yang dia usung menang,” demikian dia melihat faktor terpecahnya suara DPD dalam pemilihan Ketua MPR RI.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kecewa dengan hasil kekalahan Koalisi Indonesia Hebat dan DPD yang mengusung Paket A Pimpinan MPR RI.

Ketua DPP PKB Helmy Faishal Saini mengatakan kekecewaan itu karena ternyata suara DPD tidak solid mendukung wakilnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua MPR RI seperti dicalonkan KIH.

“Kita kecewalah dari DPD tidak kompak,” ungkap Mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ini

Menurut Helmy, suara Fraksi partai-partai dalam KIH plus PPP solid mendukung paket yang diusulkan.

Namun, perhitungan yang sudah diperhitungkan KIH meleset dari fakta yang sesungguhnya karena ketidak-solidan para senator mendukung Oesman Sapta.

“Kalau di Fraksi solid. Tapi, perhitungan kami di DPD ternyata salah hitung,” ungkapnya tak dapat menutup kekecewaannya.

Dalam hasil pemungutan suara yang digelar, kandidat pimpinan MPR dari paket B menang, dengan perolehan suara 347 dukungan dari total suara 678 suara. Satu suara abstain.

Adapun Paket tersebut terdiri dari Ketua MPR Zulkifli Hasan, dengan Wakil Ketua Mahyudin, Evert Ernest Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta. Opsi tersebut didukung Koalisi Merah Putih (KMP) minus PPP.

Sedangkan, paket A hanya memperoleh suara 330 dukungan. Paket A merupakan Paket tersebut terdiri dari Ketua MPR Oesman Sapta Odang, dengan Wakil Ketua Ahmad Basarah, Imam Nahrawi, Patrice Rio Capella, Hasrul Azwar. Paket tersebut didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan DPD.

Baca Juga:

Zulkifli Hasan Mengaku Tak Pernah Bercita-cita Jadi Ketua MPR

Teriakan Hidup PPP Sempat Berkumandang di Ruang Sidang

Zulkifli Hasan Langsung Salat Subuh Usai Terpilih Ketua MPR

Berita Terkini

Lobi Pimpinan MPR, Politisi PDIP Bingung Ada Politik Tipu-menipu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PDIP di MPR, Tb Hasanuddin, mengaku bingung mengikuti politik di Indonesia.

Hal itu dikatakan Hasanuddin setelah mengikuti rapat konsultasi pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR.

“Saya sungguh bingung. Kami sudah ikhlas calon DPD hanya satu orang sesuai UU MD3 dan Tatib,” kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Ia lalu menceritakan dalam rapat gabungan sudan diputuskan bahwa hanya satu orang DPD untuk ditaruh dalam paket manapun.

Bila hal itu berjalan lancar maka pada pukul 10.00 WIB telah masuk dalam tahap pemilihan pimpinan MPR.

“Kita sudah diminta serahkan nama-nama dan lobi-lobi masukan paket dan prosedur pilihan pimpinan MPR. Harusnya Jam 3 sore ini selesai tapi ketika hasil koordinasi dibatalkan lagi, bahkan dari koalisi Prabowo meminta merubah UU MD3 dan Tatib MPR,” kata Hasanuddin.

Bahkan, kata Hasanuddin, terdapat usulan dari Politisi Golkar Aziz Syamsuddin dimana Ketua MPR berasal dari DPD. Sedangkan wakilnya dari pemenang kedua dan ketiga pada saat pemilu.

“Ini kan sudah tipu-menipu, karena MD3 saat di DPR saja tidak begitu, ketua DPD, Wakil PDIP, Golkar dan berikutnya. Maka politik di negeri ini sudah kotor,” ujarnya.

Baca Juga:

SDA Ngaku PPP Kembali Dapatkan Kursi Wakil Ketua MPR dari KMP

Anggota DPD: KMP Keberatan dengan Oesman Sapta

DPD Konsisten Calonkan Oesman Sapta Jadi Pimpinan MPR

Berita Lainnya

Wakil KMP Raih Kursi Pimpinan MPR

Jakarta (Antara) – Politisi dari Koalisi Merah Putih meraih kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2014-2019 bersama satu wakil dari Dewan Perwakilan Daerah setelah mengungguli calon dari Koalisi Indonesia Hebat dalam pemungutan suara di Jakarta, Rabu dini hari.

“Dengan begitu pimpinan MPR 2014-2019 kami tetapkan sebagai berikut Ketua Zulkifli Hasan, Wakil Ketua yakni Mahyudin, Evant Ernest Mangindaan, Hidayat Mur Wahid, dan Oesman Sapta Odang,” kata pimpinan MPR sementara yang memimpin sidang Maemanah Umar, dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Paket pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) mendapat 347 suara dari total 678 suara yang diberikan anggota MPR pada siang paripurna tersebut.

Sedangkan, paket pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan pendukung Calon Presiden terpilih Joko Widodo mendapat 330 suara. Adapun satu suara lainnya dinyatakan abstain.

Zulkifli Hasan, merupakan politisi Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Kehutanan 2009-2014.

Sementara empat wakilnya adalah Mahyudin dari Partai Golkar, E.E Mangindaan dari Partai Demokrat, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera dan Oesman Sapta Odang yang merupakan wakil DPD.

Gemuruh dukungan anggota MPR terhadap paket pimpinan KMP terus terdengar selama penghitungan suara. Puncaknya adalah ketika paket pimpinan KMP meraih suara di atas 330, yang membuat suasana sidang paripurna semakin ramai.

Setelah penghitungan suara usai, Zulkifli tampak mendatangi Osman Sapta dan Ketua DPP PDI Perjuangan, selaku partai pemimpin Koalisi Indonesia Hebat, Puan Maharani, untuk mengajak bersalaman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tampak begitu sumringah dan meninggalkan ruang sidang paripurna diiringi ucapan selamat dari politisi koleganya.

Politisi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan saat meninggalkan ruang sidang mengatakan dukungan anggota DPD kurang solid untuk mendukung paket pimpinan Koalisi Indonesia Hebat dalam sidang paripurna.

“DPD kurang solid,” ujarnya.

Paket pimpinan yang diusung partai Koalisi Indonesia Hebat adalah Calon Ketua MPR Oesman Sapta Odang yang berasal dari DPD, dan empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Patrice Rio Capella dari Partai Nasional Demokrat, dan Hazrul Azhar dari Partai Persatuan Pembangunan.

Pemungutan suara untuk menentukan pimpinan MPR dilakukan sejak pukul 00.10 WIB hingga sekitar pukul 03.00 WIB, Rabu dini hari. Setelah itu dilakukan proses penghitungan suara.

Pengucapan sumpah jabatan, dilakukan langsung pada Rabu dini hari. (bd)

07
Oct
14

Kebajikan : TriStrategi Presiden No. 7 RI

Nasional

TriStrategi Presiden ke-7 RI ?Jakarta45

Senin, 06 Oktober 2014 – 11:20 WIB

 

Suara Pembaca:
TriStrategi Presiden ke-7 RI ?

Strategi operasionalisasi Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) kini perlu dibentuk yang direkomendasi banyak pihak berorientasi TRISAKTI yakni Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari dan Budaya Berkepribadian.

Apalagi kini akan mendapatkan batu ujian pertamanya terkait Politik Rakyat Berdaulat dengan tercabutnya Hak Politik Rakyat pada Pemilukada 2015 yad per UU yang telah diputuskan DPRRI 26 September 2014 ybl dan kini dipihak lain UU itu potensial mendapat perlawanan keras dari para pemangku kepentingan Daulat Rakyat yakni barisan pemilih.

Kiprah Kabinet TRISAKTI mutlak ditopang oleh TRIPAKTA (TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir) yakni (1) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (2) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (3) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta dipedomani oleh TRILOGI 17845 yaitu (1) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998).

Paham-paham TRISAKTI, TRIPAKTA dan TRILOGI 17845 diharapkan menjadi TRISTRATEGI yang ampuh hadapi ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan saat Kabinet JokoWi-JK itu berkiprah 2014-2019.

Jakarta, 6 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Angin Segar PilKaDa Langsung Serentak

Selasa, 07 Oktober 2014 – 11:35 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:

Angin Segar PilKaDa Langsung Serentak

Berita “Pilkada Serentak Didesain” [Kompas 7 Oktober 2014, halaman 4] dan “Koalisi Merah Putih Dukung Perppu SBY” [Bisnis Indonesia 7 Oktober 2014, halaman 8] perlu diberikan apresiasi seperti pertanda lampu kuning di persimpangan jalan Demokrasi Pancasila.

Penguatan Demokrasi Pancasila Langsung Serentak, selayaknya dibekali TRISTRATEGI Negarawan Kerakyatan cakupi (1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian, (2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta (3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Bina Mental berupa penguatan TRISTRATEGI tersebut diatas jadi kebutuhan mutlak mengingat keserentakan PilKaDa Langsung itu perlu diantisipasi terhadap kerentanan2 sosial psikologis yang bisa saja meliputinya.

Bagaimanapun angin segar kedua pokok berita diatas memang perlu penyempurnaan terus menerus di-tengah2 sikon degradasi modus operandi musyawarah mufakat yang dirasakan pada even pemilihan pimpinan DPRRI 1-2 Oktober 2014 dan masih terasa di even pemilihan pimpinan MPRRI 6-7 Oktober 2014 terkait praktek demokrasi paket per UU MD3 yang terasa sekali berdampak disharmonisasi terhadap cita musyawarah mufakat Pancasila.

Jakarta, 7 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

 BERITA LAINNYA
 Berita Terkini
Selasa, 07 Oktober 2014 15:18 WIB
Carvajal: Spanyol Tak Boleh Lengah
Selasa, 07 Oktober 2014 14:03 WIB
Hillary Clinton: ISIS Bertentangan dengan Islam
Selasa, 07 Oktober 2014 13:27 WIB
Profit Samsung Diprediksi Turun 60%
Selasa, 07 Oktober 2014 12:54 WIB
Prajurit TNI Dibekali Pengetahuan Kurikulum 2013
Selasa, 07 Oktober 2014 11:35 WIB
Angin Segar PilKaDa Langsung Serentak
Selasa, 07 Oktober 2014 10:46 WIB
Bara JP Papua Kembali Dipimpin Benny Levaan
Senin, 06 Oktober 2014 23:50 WIB
Pernikahan Gay Legal di 30 Negara Bagian AS
Senin, 06 Oktober 2014 22:38 WIB
Ibra: Jose Mourinho Pelatih Tercerdas
Senin, 06 Oktober 2014 21:53 WIB
Seusai Diperiksa 10 Jam, Sutan Bhatoegana Bungkam
 Pejuang_45

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-angin-segar-pilkada-langsung-serentak.html#ixzz3FS77JUVv

Ini ketakutan investor pada Jokowi

MERDEKA.COM. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyebut kegaduhan politik diatur untuk seolah membuat investor ketakutan. Padahal, menurut Enny, hal tersebut tidak terjadi sama sekali dan hanya dijadikan alat untuk menarik perhatian Jokowi agar pro pasar. Selama ini investor terlalu nyaman dengan kebijakan SBY yang sangat pro pasar dan investasi.

“Kegaduhan pasar disebut dampaknya negatif. Ini agar kabinet Jokowi mengakomodir agar mereka pro pasar. Jangan termakan isu, mereka takut karena Jokowi pro rakyat dengan ekonomi kerakyatan. Mereka ingin diakomodir ke pro pasar karena memang Jokowi-Jk kebijakan mereka mengacu pada kerakyatan,” ucap Enny ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (6/10).

Enny menyebut, kegaduhan politik di Indonesia tidak separah yang dibayangkan. Kegaduhan politik seperti ini sudah kerap terjadi Indonesia.

“Politisi itu hari ini bilang tempe satu jam lagi jadi kedelai itu biasa. Jangan samakan peta perpolitikan Indonesia dengan Timur Tengah,” tegasnya.

Namun demikian, yang menjadi kegelisahan investor seharusnya adalah kabinet susunan Jokowi-JK. Susunan kabinet akan sangat berpengaruh arah kebijakan perekonomian dan fundamental Indonesia secara keseluruhan.

“Tidak ada yang harus dikhawatirkan (masalah politik), tidak masalah asal kebijakan prudent dan pro rakyat. Pasar gampang sekali mencari income, mereka net selling dengan menggunakan kegaduhan, isu isu politik. Harusnya mereka melihat susunan kabinet,” tegasnya.

Baca Berita Selanjutnya:
OkeShop setor Rp 12,75 miliar bentuk MOMO
Dahlan dorong Batan Tekno melantai di bursa Amerika
MNC Sky yakin bisa gaet 1,6 juta pelanggan
MNC Sky rambah kota kecil di Indonesia Timur
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

Pengamat: KMP Sulit Ubah Undang-Undang

Kupang (Antara) – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan berpendapat, koalisi merah putih (KMP) sulit mengubah undang-undang karena untuk merubah undang-undang harus melibatkan presiden.

Apalagi tujuannya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun mengembalikan pemilu presiden ke MPR, kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Selasa, terkait kemungkinan dilakukan revisi UU untuk memperlemah posisi KPK dan mengembalikan pemilu presiden ke MPR.

“Menurut saya, KMP tidak bisa seenaknya mengubah undang-undang sesuai dengan keinginan mereka, karena mengubah uu harus melibatkan presiden dan saya yakin Jokowi tidak akan setuju jika revisi itu bertujuan untuk memperlemah KPK,” ucapnya.

Begitupun dengan pilpres oleh MPR, juga berat karena amanden undang-undang harus dihadiri 2/3 anggota MPR dan harus disetujui 50 persen plus satu anggota MPR.

Artinya, amandem tidak bisa dilakukan jika PDI Perjuangan dan partai koalisinya Indonesia hebat tidak menghadiri sidang.

Mengenai undang-undang yang berpihak pada asing, dia mengatakan, harus dipelajari secara seksama karena berkaitan erat dengan investasi dalam negeri.

Hanya saja, jika ada undang-undang di negara ini yang merugikan kepentingan rakyat dan bangsa ini, maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, ujarnya.

Juru Bicara KMP Tantowi Yahya di Jakarta, Jumat (3/1)) mengatakan, KMP akan banyak mengamandemen undang-undang yang dinilai tidak mengedepankan kepentingan rakyat.

Ia mengatakan ada sejumlah undang-undang yang berpihak kepada asing dan perlu diamandemen di Pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“KMP akan mengamandemen banyak undang-undang yang terlalu liberal atau terlalu berpihak kepada asing,” kata Tantowi.

Dia menyebutkan UU yang masih memuat kepentingan asing dan harus diamandemen, di antaranya UU pertambangan, UU Perbankan, UU Telekomunikasi dan sebagainya.

Upaya untuk mengamandemen UU tersebut dipermulus dengan keberhasilan KMP menguasai parlemen, hingga menjadi pimpinan DPR, katanya. (bd)

Berita Lainnya

06
Oct
14

Perekonomian : Ekonomi JokoWi

#Ekonomi Jokowi




Blog Stats

  • 2,245,216 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers