Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



06
Apr
14

Kenegarawanan : Ancaman Krisis 2014

res : Kalau benar akan terjadi krisis, maka pertanyaan yang timbul ialah  langkah apa yang harus diperbuat untuk mengatasi krisisn itu?  http://www.sinarharapan.co/news/read/30425/krisis-mengancam-pada-2014

Krisis Mengancam pada 2014

03 Januari 2014 Faisal Rachman Ekonomi

dok / antara

Nasabah bertransaksi penukaran rupiah-valas di Bank Mutiara, Jakarta, Jumat (20/12). Kurs Rupiah terus melemah dan berada di posisi Rp12.205 per dolar AS, Rupiah cenderung di posisi sama setelah hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang memberikan sinyal pemangkasan stimulus keuangan pada Januari 2014.

Tantangan ekonomi Indonesia ke depan adalah menjaga nilai tukar rupiah.

JAKARTA – Arah ekonomi Indonesia pada 2014 dinilai sejumlah kalangan masih akan dipengaruhi situasi ekonomi global dan kebijakan di dalam negeri, termasuk pemilihan umum. Fluktuasi di industri keuangan, seperti pasar modal dan perdagangan valuta asing yang terjadi di sepanjang 2013, diyakini masih akan membayangi perekonomian nasional.

Sayangnya, jika pengaruh dari global tidak banyak bisa diubah—kalau tak bisa dikatakan hanya pasrah—kebijakan dari dalam negeri justru kontraproduktif dari tujuan menormalkan gejolak ekonomi. Sepanjang 2013, ekonomi Indonesia lebih banyak ditentukan kebijakan Bank Indonesia (BI), ketimbang pemerintah.

BI yang core business-nya di urusan moneter, belakangan justru lebih fokus “memperbaiki” defisit neraca transaksi berjalan. Pemerintah pun terkesan seperti hanya mengikuti kebijakan yang diambil BI dalam usahanya menekan defisit tersebut.

“Padahal, kebijakan moneter saja di negara mana pun, tak akan bisa menormalkan keadaan. Apalagi kebijakan yang diambil bank sentral justru banyak salahnya. Membunuh pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan suku bunga acuan demi catatan surplus neraca transaksi berjalan, itu jelas merugikan,” kata anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui SH di kantor Menko Perekonomian, Kamis (2/1) siang.

Menurutnya, tidak ada negara di dunia ini yang menerapkan kebijakan seperti itu. Saat ini hanya India yang ingin menurunkan pertumbuhan ekonominya. “Itu pun karena ekonomi India sudah ‘kepanasan’ (overheating). Tidak sama halnya dengan Indonesia. Kita masih butuh pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan,” ujarnya.

Jika BI terus mempertahankan rezim suku bunga tinggi, Kepala Ekonom Danareksa Research institute ini menghitung, dalam empat bulan ke depan Indonesia bisa diambang resesi. “Kemudian, dalam enam bulan berikutnya atau 10 bulan dari sekarang, kita bisa saja masuk zona krisis,” tuturnya.

Kondisi separah itu bisa terjadi lantaran dengan suku bunga tinggi, aktivitas ekonomi jadi melambat. Ujungnya, tak mustahil jika tak banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan, pengangguran makin merebak.

Di saat rupiah yang makin terpuruk, daya beli pun makin tergerus. Efek selanjutnya akan terus membuat ekonomi makin melambat. Investasi asing pun akan berpikir ulang untuk datang. “Jika begitu, orang bisa ‘turun ke jalan’. Krisis ekonomi pun bisa terjadi,” katanya.

Purbaya masih yakin, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap tenaga kerja baru sebanyak 350.000-400.000 orang. Oleh karena itu, perlambatan ekonomi yang dilakukan justru keliru dan bertentangan dengan target menekan angka kemiskinan.

“Kalau kita mendesain ekonomi di bawah 6 persen, ini konsekuensi logis (kemiskinan naik). Harusnya ekonomi Indonesia masih bisa bertumbuh 6,7 persen, baru ekonominya bisa menyerap tenaga kerja dan kemiskinan bisa ditekan,” kata Purbaya.

Sentimen Positif

Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada berpendapat, tahun pemilu 2014 ini akan memberikan sentimen positif bagi pasar modal Indonesia. Menurutnya, masih ada harapan ekonomi yang lebih baik seiring pergantian pemimpin di negeri ini. “Pada April-Juli 2014 kondisi pasar memang akan berfluktuasi, tetapi akan berangsur pulih pascaperiode tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan makroekonomi pada paruh pertama 2014 diperkirakan masih melambat akibat kurang kondusifnya makroekonomi internal. Jika menengok ke belakang, pergerakan IHSG sepanjang 2013 selalu dibayangi sentimen makro yaitu pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Namun, ia masih percaya, pemerintah tidak akan tinggal diam. Perbaikan makroekonomi di Indonesia pun mulai dilakukan dan diharapkan dengan adanya pemerintahan baru, kondisi bisa menjadi lebih baik. Ia pun memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menembus level 4.800-4.950 hingga akhir tahun depan.

Jika pemerintah dapat mengatasi tantangan makroekonomi, ia melanjutkan, diperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan kembali diuji ketahanannya dan diharapkan bisa kembali ke level Rp 10.250-11.400 per dolar AS.

Ia mengatakan, tantangan ekonomi Indonesia ke depan adalah menjaga nilai tukar rupiah. Jadi, tidak terlalu tertekan lebih dalam. “Tentunya perbaikan nilai tukar rupiah ini dengan asumsi pemerintah dapat mengatasi tantangan-tantangan makroekonomi ke depan,” ia menambahkan.
Sumber : Sinar Harapan

06
Apr
14

Politik : Prioritaskan Diplomasi Kelautan

Untitled-1

http://strategi-militer.blogspot.com/2014/04/presiden-terpilih-2014-prioritaskan.html

Kamis, 03 April 2014

Presiden Terpilih 2014 Prioritaskan Diplomasi Kelautan

Strategi diplomasi kelautan Indonesia belum berjalan optimal. Hal ini
berdampak pada kian buruknya kinerja kerjasama ekonomi Indonesia pada
level regional dan internasional.

Lalu, belum tuntasnya pembahasan perbatasan laut Indonesia dengan 10
negara tetangga. Bahkan masih ditemukannya tindak kekerasan terhadap
warga negara Indonesia di luar negeri.

“Faktanya, melalui media daratan, Indonesia hanya berbatasan dengan 3
negara. Sedang melalui lautan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10
negara,” kata Iman Sunario, Ketua Yayasan Suluh Nusantara Bakti
mengkritik pemerintah.

Dewan Kelautan Indonesia (2012) mengatakan, jika membandingkan antara
luas wilayah perairan RI dengan jumlah kapal yang menangani penegakkan
hukum dan keamanan di laut, yaitu, Luas Wilayah (5.800.000 km2)
dibagi Jumlah kapal (870 unit), sama dengan 6.666 km2/kapal.

Artinya, rata-rata setiap 1 kapal patroli harus mengawasi luas wilayah
perairan laut seluas 6.666 km2. Tantangan lainnya, aksesibilitas dari
dan ke pulau-pulau kecil Indonesia sangatlah terbatas. Target membuka
90 trayek laut perintis hingga 2014, belum juga tercapai berdasarkan
data Kementerian Perhubungan pada 2013.

Menurut Iman, upaya mengungkap kekuatan diplomasi negeri maritim
Nusantara di masa lalu dan mempersiapkan strategi diplomasi kelautan
Indonesia ke depan, menjawab tantangan dari dalam maupun luar negeri,
Yayasan Suluh Nuswantara Bakti akan menggelar diskusi publik, pada
Sabtu 5 April 2014, tema “Hubungan Mancanegara dan Strategi Diplomasi
Kelautan Indonesia.”

Acara di Hotel Sultan Jakarta akan menghadirkan para pembicara, Irawan
Djoko Nugroho, Dr.Ivan Yulivan, dan diplomat senior Prof.Dr.Hasjim
Djalal.

Iman mengatakan, pemilu 2014 harus menghasilkan presiden yang memiliki
pengetahuan dan perhatian besar untuk mengutamakan aspek kelautan
dalam tiap-tiap diplomasi luar negeri Indonesia.

Hal ini dapat dimulai dengan memperkuat armada laut nasional, baik
untuk kepentingan pertahanan dan kemanan, memfasilitasi perdagangan
antar pulau, maupun memperkuat transportasi yang menghubungkan
pulau-pulau kecil di Indonesia. “Dengan kekuatan domestik seperti itu,
Indonesia akan kembali disegani oleh bangsa-bangsa lain,” kata Iman.

Sumber : Tempo

 

06
Apr
14

Properti Negara : Kontroversi Jual Indosat dan TelKom

Jawaban Megawati Soal Jual Indosat dan Telkom

Yesterday 20:42

alt
Jawaban Megawati Soal Jual Indosat dan Telkom
Hak Jawab Megawati soal menjual Indosat.
Seperti jual ginjal untuk makan sehari2. Tidak kreatif… alt
APBN Indonesia 2002 Rp 344 trilyun (Depkeu).
Penjualan Indosat sebesar US$ 627 juta (kurs saat itu jadi sekitar Rp 5,7 trilyun) cuma 1,6% saja. Tidak signifikan. Artinya jika Indonesia mau hemat dikit, bisa.
http://infozaman.blogspot.com/2014/0…dosat-dan.html
Apalagi tahun 2002 ternyata dana yg tak habis terpakai di APBD Rp 22 trilyun:
http://poskotanews.com/2014/01/14/ap…rp109-triliun/
Dan penyimpangan APBN 2002 menurut BPK Rp 69 trilyun:
BPK Temukan Penyimpangan Rp 69 Triliun Dalam APBN 2002
http://www.tempo.co/read/news/2003/0…alam-APBN-2002
Artinya Penjualan Indosat, Telkom, dsb akhirnya menguntungkan BUMN Singapura, Temasek, yg menguasai saham Indosat dan Telkom.
Wilayah Udara / Frekuensi Indonesia dimiliki Singapura.
Segala data komunikasi, internet, perbankan, dsb dikuasai Singapura. Artinya Singapura dapat mengetahuinya tanpa capek2 menyadap lagi.
Indonesia Hebat?
Ini beberapa jawaban Megawati:Megawati Menjawab – Jual Indosat
1.) Ketika Indosat dijual, adakah rumah yang layak untuk TNI – Polri? #TanyaMega
2.) Adakah yang menghitung berapa unit pesawat tempur yang bisa / layak terbang untuk jaga udara NKRI? #TanyaMega
3.) Adakah yang menghitung berapa kapal perang KRI yang laik berlayar?… #TanyaMegahttp://vensca81.wordpress.com/2014/04/04/megawati-menjawab-jual-indosat/Jawab:
1. Memangnya zaman Soeharto, Habibie, dan Gus Dur anggota TNI dan Polri tidak punya rumah layak dan di zaman Mega baru punya? Kebetulan dari tahun 1973 hingga sekarang saya tinggal di Komplek Angkatan Darat. Jadi paham kalau rumah tentara itu layak. Sementara teman ada yang di komplek Polri dekat Kampung Melayu.

2. Memangnya di zaman Soeharto tidak ada pesawat tempur yang cukup? Jumlahnya cukup sehingga Indonesia di zaman Soeharto disegani oleh negara2 tetangga. Lengsernya Soeharto tahun 1998 dengan saat Mega menjual Indosat di tahun 2002 itu cuma 4 tahun. Tidak mungkin dalam 4 tahun itu pesawat langsung berkarat dan tak bisa terbang lagi. Wong mobil Kijang bapak saya yang tahun 1993 hingga sekarang saja (21 tahun masih bisa jalan).

3. Jawabannya sama dgn nomor 2.

Mengawati menjual banyak BUMN2 dan gas murah ke Cina hanya dalam tempo 3 tahun. Penerusnya Jokowi membela kebijakan Mega yang menjual aset2 negara. Jokowi membeli 1000 bis Cina seharga @ Rp 3,8 milyar yang ternyata karatan padahal Bis INKA cuma Rp 3,7 milyar. Sebelumnya Jokowi ingin beli 4000 bis namun tak disetujui DPRD Jakarta. Jokowi juga ingin membeli Monorail Cina padahal INKA bisa bikin monorail. Jadi Mega dan Jokowi itu setali tiga uang.

Menjual BUMN2 yang menguntungkan dan penting seperti Indosat dan Telkom adalah seperti menjual angsa yang bertelur emas. Dia tidak akan bisa menikmati lagi keuntungan dari BUMN2 tsb. Temasek yang menikmatinya.

APBN Mengendap Capai Rp109 Triliun
Mengutip data Kemenkeu, Harry mengatakan, dana daerah yang mengendap hingga akhir tahun anggaran 2013 mencapai angka fantastis Rp109 triliun. Angka ini meningkat Rp 10 triliun dari akhir tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp99,24 triliun. Bahkan melonjak signifikan dari Rp22,18 triliun pada akhir tahun 2002.

http://poskotanews.com/2014/01/14/ap…rp109-triliun/25 Juta Dollar AS Hasil Penjualan, Indosat Masih di “Escrow Account”
6 Januari 2003
Dijelaskan, total hasil penjualan saham Indosat dengan harga per saham Rp 12.950 tersebut, sebanyak 627.353.856,14 dollar AS. Dari total penjualan tersebut, jumlah yang harus disetorkan ke kas negara adalah 608.413.898,31 dollar AS, yaitu setelah dikurangi biaya transaksi sebesar 18.939.987,83 dollar AS. Saat ini yang sudah disetor ke kas negara sebanyak 583.413.898,31 dollar AS.
http://www.bumn.go.id/22169/publikas…scrow-account/

http://vensca81.wordpress.com/2014/0…-jual-indosat/

+++++

Pemerintahan Megawati : Privatisasi BUMN ke Tangan Asing (2001-2004)

Oleh : Teriana Akbar Yuloh

NIM : 0704596

Menurut GBHN, kekuatan perekonomian Indonesia pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga sektor pemerintah (BUMN) dan koperasi. Ketiga sektor ini diharapkan dapat berkembang dengan harmonis atau dengan selaras, serasi dan seimbang sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah : Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki Negara (Pasal 1 ayat 2a), atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu (Pasal 1 ayat 2b)

1.      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

2.      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.

3.      BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/asing dimana Negara memiliki saham mayoritas minimal 51%. (Anoraga, 1995:1).

Terlepas dari namanya yang berbeda-beda, BUMN sudah ada di Indonesia sejak zaman perang. Setelah kemerdekaan maka bidang yang dicakupi oleh BUMN pun bertambah banyak, antara lain karena Pasal 33 UUD 1945 mengamankan, bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Tetapi memang ada kebutuhan ekonomi yang nyata untuk kehadiran BUMN itu di berbagai bidang.

Melalui UU 1/1967, secara resmi pemodal asing dapat menginvestasikan modalnya di Indonesia dengan keringanan pajak. Sektor-sektor pertambangan dikelola oleh perusahaan Amerika cs (Inggris, Prancis dkk). Sementara itu, pemerintah Soeharto masih mempertahankan sektor-sektor penting bagi negara. Kemudian muncul Pasal 3 UU 6/1968 disebutkan:

Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang- kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalammnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%. Perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini.

Dengan adanya pasal itu, maka asing diperbolehkan untuk memiliki perusahaan strategis negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Inilah cikal bakal privatisasi di bumi Indonesia yang tujuan awalnya mulia yakni membangkitkan ekonomi negara ditengah minimnya modal dalam negeri. Disisi lain, privatisasi kepemilikan perusahaan negara kepada rakyatnya (bukan kepada saing) secara tidak langsung memang merupakan implementasi dari ekonomi  kekeluargaan (koperasi). Jadi sejarah privatisasi pertama kali di Indonesia adalah ketika diterbitnya UU no 6/1968 pada tanggal 3 Juli 1968.

Di Indonesia, istilah privatisasi sebelumnya dikenal dengan nama “swastanisasi”, baru setelah berdiri Kantor Menteri (Negara) BUMN, istilah ini menjadi sangat popular. Istilah ini berkenaan dengan gagasan, kebijakan dan program yang sangat luas cakupannya. Secara makro, privatisasi berarti pengurangan peran Negara dalam kegiatan bisnis. Dalam sisi mikro, privatisasi berarti transfer kepemilikan Negara kepada masyarakatnya (Moeljono, 2004 : 49).

Alasan dilakukannya privatisasi adalah karena pudarnya keyakinan terhadap teori negara kesejahteraan seperti yang diperkenalkan oleh John Maynard Keyness (1883-1987) yang juga merupakan arsitek Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Premis dasarnya adalah bahwa menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan sebagai kegiatan ekonomi, apalagi yang strategis, kepada Negara adalah sia-sia. Privatisasi seluruh kegiatan ekonomi adalah jawaban untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan masyarakat, karena dengan demikian mereka akan menjadi lembaga yang harus bersaing.

Secara membudaya, privatisasi BUMN-BUMN strategis Indonesia pertama kali terjadi pada masa Pemerintahan Soeharto ke-5 yakni tahun 1991.  Meskipun cikal bakal privatisasi umum telah diundangkan pada tahun 1968, namun 1991 menjadi tahun dimana satu persatu perusahaan negara diprivatisasi secara kontinyu.

Atas desakan IMF, pemerintah dipaksa menjual BUMN-BUMN yang cukup potensial di masa-masa mendatang hanya untuk menutup defisit APBN. Selain menjadi sapi perah pejabat negara, BUMN diobral kepada investor asing demi mendapatkan utang baru dari IMF cs. Pada pemerintahan Megawati, tim ekonominya yakni  Menko Perekonomian Dorodjatun, Menkeu Boediono, dan Meneg BUMN Laksama Sukardi melakukan privatisasi BUMN secara cepat (fast-track privatization)  hanya untuk menutup anggaran dengan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomis dari BUMN yang bersangkutan. Pilihan menggandeng mitra strategis (melalui strategic sale) dalam proses privatisasi oleh sebagian pengamat dipandang sebagai tindakan yang merugikan negara.

Privatisasi BUMN idealnya adalah memiliki tujuan sebagai berikut :

  • Agar BUMN tersebut lebih maju dan profesional karena jadi swasta (bukan bermental mental pegawai negeri).
  • Mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
  • Mengurangi subsidi pemerintah terhadap BUMN
  • Hasil privatisasi dapat digunakan untuk membangun BUMN baru atau proyek strategis lain untuk kesejahteraan rakyat.

Fakta yang terjadi selama ini justru menunjukkan betapa BUMN lebih banyak dijadikan sebagai sapi perahan buat para pejabat negara yang sedang berkuasa. Dengan penggunaan teori principal-agent maka nuansa politis sangat kental dalam BUMN, dikarenakan manajemen perusahaan tidak harus tunduk dan loyal kepada pemilik saham. Berbagai kepentingan politik aktif bermain, yang ujung-ujungnya menyebabkan BUMN tereksploitasi oleh politisi (Moeljono, 2004 : 51). Celakanya, para petinggi perusahaan itu juga cenderung menikmati perahan tadi dan  mereka juga kebagian hasil yang tidak kecil. Alhasil, kebanyakan BUMN yang ada menjadi sakit dan fakta itu bertahan sepanjang sejarah adanya BUMN di negeri ini.

Kesangsian masyarakat terhadap klaim Megawati atas ekonomi kerakyatan dan perlawanan terhadap neoliberalisme adalah tindakannya menjual sejumlah badan usaha milik negara. Jika ada beberapa BUMN yang diprivatisasi di era Habibie dan Gus Dur, maka masuknya tim ekonomi yang sangat patuh pada IMF di pemerintahan Megawati berhasil memprivatisasi aset-aset strategis negara seperti Telkom, Indosat, PT BNI,  PT Batu Bara Bukit Asam. Penjualan BUMN tersebut dengan harga yang terlalu kecil jika dibanding prospek  (2 tahun kemudian)  yang memiliki kinerja yang sangat baik, yang menghasilkan keuntungan yang besar bagi para pemegang saham. Begitu juga penjualan bank-bank di BPPN dengan sangat murah, dimana hampir di setiap transaksi merugikan negara triliun rupiah. Inilah salah satu keberhasilan IMF untuk mendikte Indonesia melalui tim ekonomi yang berhaluan Mafia Berkeley, yang berpaham neoliberalisme.

Pada semester pertama pemerintahannya, pemerintahan Megawati sudah menjual 7 BUMN yang masih aktif mengisi celengan negara Rp 3,5 triliun per tahun. Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II, dan Wisma Nusantara dilelang tahun itu. Selanjutnya pemerintahan Megawati juga melego perusahaan telekomunikasi Negara: Telkom. Pemerintah saat itu beralasan penjualan untuk menambal tekor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjualan PT Indosat dan Telkom paling disoroti masyarakat. Dengan prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia, dua perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Betapa tidak, saham kedua perusahaan itu pernah loncat hingga Rp 26,740 triliun. Sayang keuntungan itu justru masuk kantong Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham Indosat dan Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis berhasil dijual diera Megawati. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun dan Bank Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun.

Tidak kurang dari Rp 6 triliun per tahun uang yang diharapkan pemerintahan Megawati dapat masuk dari penjualan saham-saham BUMN. Laksamana memang ibarat mengejar setoran. Celakanya, ada kalangan berspekulasi, setoran itu tak cuma disalurkan ke APBN semata, melainkan juga ke sejumlah rekening lain. Yang jelas, banyak penjualan BUMN, misalnya dalam kasus Indosat, yang lalu dilakukan secara serampangan.

Memang ada juga sejumlah keberhasilan Laksamana dalam pengelolaan BUMN. Kita mendapatkan setoran dividen 50% dari semua laba BUMN ke APBN. Hasilnya, setiap tahun, pemerintah bisa mendapat suntikan dana lebih dari Rp 6 triliun. Pemerintah juga bisa mendapat pajak yang cukup besar dari hasil penjualan sebagian BUMN tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah di zaman Laksamana pula, muncul kesan tentang penguasaan BUMN demi kepentingan partai politik. Makanya, banyak proses privatisasi yang dicurigai mengandung kepentingan tertentu.

Kebijakan Pemerintah RI untuk menjual aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dijadikan ajang untuk pemutihan korupsi oleh para konglomerat yang terlibat korupsi. Jika aset-aset tersebut sudah berpindah ke tangan asing, maka pemerintah tidak lagi mempunyai kewenangan utuh untuk mengurusi aset tersebut. Oleh karenanya, para koruptor yang dulunya memiliki saham didalamnya bisa terbebas dari jeratan hukum.

Kebijakan penjualan aset BUMN ke tangan asing tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat., lihat saja dalam penjualan Indosat, tidak semua anggota DPR setuju. Padahal menurut pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapat persetujuan dari DPR.

Dengan memiliki Indosat, ST Telemedia ikut mempunyai hak atas PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) dan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3). Anak-anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Indosat itu masing-masing menguasi sekitar 25% dan 10% pangsa pasar operator ponsel di Indonesia. Dengan demikian, Temasek memiliki posisi dominan dalam bisnis operator ponsel.

Dengan mendominasi pasar, Temasek berpeluang menggunakan posisi dominannya untuk melakukan persaingan bisnis secara tidak sehat, keputusan menjual Indosat ke ST Telemedia telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. (http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424).

Kerugian yang paling berbahaya dari penjualan PT Indosat, yaitu kedaulatan. Dengan kepemilikan silang Temasek itu dikhawatirkan dan diduga pihak/pemerintah Singapura dapat mengontrol dan mengetahui akan sistem keamanan Indonesia bahkan rahasia negara kita dapat dicuri oleh singapura. Ini disebabkan salah satunya karena Temasek memiliki 41% pada Indosat yang merupakan pemilik satelit kebanggaan kita yaitu satelit Palapa, sehingga semua informasi dan data-data yang seharusnya menjadi rahasia negara RI dapat diperoleh dengan mudah oleh singapura serta keamanan nasional (National security) akan kedaulatan kita pun terancam. Keamanan merupakan perisai bagi setiap bangsa atas ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam serta menyangkut kepada masyarakat yang menjadi penghuni suatu negara (Ceachern, 2001 :419 )

Dari semua kerugian diatas, tenyata dalih Megawati tentang alasan kenapa ia menjual Indosat karena untuk menghindari monopoli pemerintah terhadap kepemilikan dominan pemerintah pada 2 perusahaan telekomunikasi tersebut sebelum privatisasi, bukannya untung malah “buntung” jika kita mengacu hanya pada kerugian yang diterima.

Disini dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami ketergantungan Finansial-Industrial. Melalui teori depedensi, di Indonesia sudah terjadi penguasaan kekuatan finansial negara satelit (pinggiran) oleh negara pusat walaupun secara yuridis-politis negara satelit adalah negara merdeka. Penguasaan finansial ini ditentukan oleh investasi modal asing yang dimiliki pemodal negara maju di negara berkembang dengan modal asing yang jumlahnya cukup besar bahkan hamper melebihi modal investor domestic, sehingga sirkulasi modal dapat ditentukan oleh orang-orang di luar negara pinggiran tersebut.

Lebih lanjut, arah industrialisasi juga ditentukan oleh pemodal asing, sehingga tenaga kerja dalam negeri tergantung dari industrialisasi tersebut. Tenaga kerja dalam negeri tidak mampu melakukan persaingan dengan tenaga ahli luar negeri yang didatangkan oleh pemilik modal luar negeri. Ketimpangan ini juga membawa ketimpangan upah yang diterima oleh pekerja domestik, sehingga upah pekerja tersebut tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka (Musthofa, 2007 : 58).

Jika salah satu penggerak ekonomi China adalah 150 SOE (BUMN) strategisnya, maka semestinya Indonesia memanfaatkan sekaligus membesarkanya BUMN strategis sebagai penopang ekonomi khususnya BUMN yang bergerak disektor hulu ekonomi. Sudah saatnya kita melihat kedalam, jika saja BUMN tidak sehat dan merugi, maka adalah tugas pemerintah melalui Meneg BUMN untuk merestrukturisasi BUMN tersebut hingga sehat dan menopang perekonomian hulu.

Jika kebijakan privatisasi tetap diteruskan oleh pemerintah, maka prosentase penguasaan asing terhadap aset-aset negara jelas akan semakin membengkak. Hal ini tentu amat merisaukan, karena berdasarkan analisis Lembaga Keuangan Morgan Stanley, 10 tahun mendatang BUMN-lah yang akan memegang kendali perekonomian suatu negara. Hendaknya industri strategis BUMN menjadi tulang punggung perekonomian negara untuk menyokong sektor hulu ekonomi negara (dimana swasta ikut serta) seperti tertuang dalam UUD 1945.

Dilihat dari teori property rights, esensinya perusahaan swasta dimiliki oleh individu-individu yang bebas untuk menggunakan, mengelola dan memberdayakan aset-aset privasinya. Konsekuensinya, mereka akan mendorong habis-habisan usahanya agar efisien. Property rights swasta telah menciptakan insentif bagi terciptanya efisiensi perusahaan. Sebaliknya, BUMN tidak dimiliki oleh individual, tetapi oleh “Negara”. Dalam realitas, pengertian “negara” menjadi kabur dan tidak jelas. Jadi, seolah-olah mereka justru seperti “tanpa pemilik”. Akibatnya jelas, manajemen BUMN menjadi kekurangan insentif untuk mendorong efisiensi.

Jika akan memprivatisasi BUMN dengan alasan memberdayakan modal masyarakat, maka hal ini diperbolehkan dengan syarat saham-sahamnya dijual kepada masyarakat Indonesia dengan menetapkan maksimum kepemilikan saham sebesar 0.0001% per orang. Jadi, jika sebuah BUMN akan diprivatisasi 25%, maka setidaknya ada 250,000 (1/4 juta) masyarakat Indonesia yang ikut memiliki BUMN tersebut. Sehingga para pedagang, guru, pegawai swasta dengan bermodal 1-10 juta dapat memiliki saham BUMN kita secara merata. Tidak boleh ada yang memiliki  saham BUMN lebih dari itu. Inilah setidak-tidaknya mewarnai ekonomi gotong royong, ekonomi koperasi, alias ekonomi kekeluargaan, bukan dengan melego perusahaan strategis hanya kepada segelintir konglomerat saja.

 

Kajian Pustaka :

Anoraga, Panji. (1995). BUMN, Swasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi. Jakarta: PT Dunia Pustaka jaya.

Ceachern, William A. (2001). Ekonomi Makro. Jakarta: PT Salemba Empat.

Moeljono, Djokosantoso. (2004). Reinvesi BUMN.. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Musthofa, Chabib (2007). Diktat Mata Kuliah Studi Pembangunan. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya.

_____. (2002). Penjualan PT Indosat. [Online]. Tersedia: http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424 [1 November 2010].

Jawaban Megawati Soal Jual Indosat dan Telkom
Hak Jawab Megawati soal menjual Indosat.
Seperti jual ginjal untuk makan sehari2. Tidak kreatif… :)
APBN Indonesia 2002 Rp 344 trilyun (Depkeu).
Penjualan Indosat sebesar US$ 627 juta (kurs saat itu jadi sekitar Rp 5,7 trilyun) cuma 1,6% saja. Tidak signifikan. Artinya jika Indonesia mau hemat dikit, bisa.
Apalagi tahun 2002 ternyata dana yg tak habis terpakai di APBD Rp 22 trilyun:
Dan penyimpangan APBN 2002 menurut BPK Rp 69 trilyun:
BPK Temukan Penyimpangan Rp 69 Triliun Dalam APBN 2002
Artinya Penjualan Indosat, Telkom, dsb akhirnya menguntungkan BUMN Singapura, Temasek, yg menguasai saham Indosat dan Telkom.
Wilayah Udara / Frekuensi Indonesia dimiliki Singapura.
Segala data komunikasi, internet, perbankan, dsb dikuasai Singapura. Artinya Singapura dapat mengetahuinya tanpa capek2 menyadap lagi.
Indonesia Hebat?
Ini beberapa jawaban Megawati:
Megawati Menjawab – Jual Indosat
1.) Ketika Indosat dijual, adakah  rumah yang layak untuk TNI – Polri? #TanyaMega
2.) Adakah yang menghitung berapa unit pesawat tempur yang bisa / layak terbang untuk jaga udara NKRI? #TanyaMega
3.) Adakah yang menghitung berapa kapal perang KRI yang laik berlayar?… #TanyaMegahttp://vensca81.wordpress.com/2014/04/04/megawati-menjawab-jual-indosat/
Jawab:
1. Memangnya zaman Soeharto, Habibie, dan Gus Dur anggota TNI dan Polri tidak punya rumah layak dan di zaman Mega baru punya? Kebetulan dari tahun 1973 hingga sekarang saya tinggal di Komplek Angkatan Darat. Jadi paham kalau rumah tentara itu layak. Sementara teman ada yang di komplek Polri dekat Kampung Melayu.
2. Memangnya di zaman Soeharto tidak ada pesawat tempur yang cukup? Jumlahnya cukup sehingga Indonesia di zaman Soeharto disegani oleh negara2 tetangga. Lengsernya Soeharto tahun 1998 dengan saat Mega menjual Indosat di tahun 2002 itu cuma 4 tahun. Tidak mungkin dalam 4 tahun itu pesawat langsung berkarat dan tak bisa terbang lagi. Wong mobil Kijang bapak saya yang tahun 1993 hingga sekarang saja (21 tahun masih bisa jalan).
3. Jawabannya sama dgn nomor 2.
Mengawati menjual banyak BUMN2 dan gas murah ke Cina hanya dalam tempo 3 tahun. Penerusnya Jokowi membela kebijakan Mega yang menjual aset2 negara. Jokowi membeli 1000 bis Cina seharga @ Rp 3,8 milyar yang ternyata karatan padahal Bis INKA cuma Rp 3,7 milyar. Sebelumnya Jokowi ingin beli 4000 bis namun tak disetujui DPRD Jakarta. Jokowi juga ingin membeli Monorail Cina padahal INKA bisa bikin monorail. Jadi Mega dan Jokowi itu setali tiga uang.
Menjual BUMN2 yang menguntungkan dan penting seperti Indosat dan Telkom adalah seperti menjual angsa yang bertelur emas. Dia tidak akan bisa menikmati lagi keuntungan dari BUMN2 tsb. Temasek yang menikmatinya.
APBN Mengendap Capai Rp109 Triliun
Mengutip data Kemenkeu, Harry mengatakan, dana daerah yang mengendap hingga akhir tahun anggaran 2013 mencapai angka fantastis Rp109 triliun. Angka ini meningkat Rp 10 triliun dari akhir tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp99,24 triliun. Bahkan melonjak signifikan dari Rp22,18 triliun pada akhir tahun 2002.
25 Juta Dollar AS Hasil Penjualan, Indosat Masih di “Escrow Account”
6 Januari 2003
Dijelaskan, total hasil penjualan saham Indosat dengan harga per saham Rp 12.950 tersebut, sebanyak 627.353.856,14 dollar AS. Dari total penjualan tersebut, jumlah yang harus disetorkan ke kas negara adalah 608.413.898,31 dollar AS, yaitu setelah dikurangi biaya transaksi sebesar 18.939.987,83 dollar AS. Saat ini yang sudah disetor ke kas negara sebanyak 583.413.898,31 dollar AS.
.
===
Belajar Islam sesuai Al Qur’an dan Hadits di http://media-islam.or.idBuat website mulai 1 Dinar (Rp 2,4 juta) http://media-islam.or.id/2010/07/22/pembuatan-website-seharga-2-dinar

Bagi yg ingin turut membantu http://www.media-islam.or.id DSB, bisa transfer mulai rp 5 ribu ke : Rekening BCA No 0061947069 a/n Agus Nizami dan konfirmasi. Mudah2an bisa jadi sedekah kita sbg ilmu yg bermanfaat.
Milis Syiar Islam: syiar-islam-subscribe@yahoogroups.com

27
Mar
14

Ketuhanan : 7 (Tujuh) Kalimat Disukai Allah SWT

 

Untitled-1

Mar26 pada 10:15 PM

TUJUH KALIMAT YG DISUKAI ALLAH

✿Sahabat2 fillah inilah 7 kalimat yg disukai Allah utk diamalkan.

1. “BISMILLAH”, yg diucapkan se-tiap hendak melakukan ssuatu.

2. “ALHAMDULILLAH”yg diucapkn se-tiap slsai melakukn ssuatu.

3. “ASTAGHFIRULLAH” diucapkan jika lidah qt terselip perkataan yg tidak patut atau ada tindakan kita yg tidak pantas.

4. “INSYAALLAH”, diucapkn jk merencanakn utk berbuat ssuatu.

5.”LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH””, diucapkan jika menghadapi sesuatu dan memohon pertolongan Allah.

6. “INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJIUN”, diucapkan jika menghadapi dan menerima musibah?ujian dari Allah Ta’ala.
7. “LA ILAHA ILLA ALLAH” yg diucapkan sepanjang siang dan malam, hingga tak terpisahkan dari lidah kita.

Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang membaca tiap habis shalat, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu utk mencukupkan bilangan seratus dgn membaca “ Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul-mulku walahul-hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai’in qadir” maka akan diampunkan baginya semua dosa-dosanya meski pun sebanyak buih air laut.” (HR Muslim)

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI(15) DaPil Jkt2 No2
http://www.jakarta45.wordpress.com

27
Mar
14

Politik Ekonomi : Kapitalisme dan Kita

Kapitalisme dan Kita

26 Maret 2014 Ivan A Hadar* OPINI 

Share0

ist / dok

Ilustrasi.

Ekspansi agresif kapitalisme sudah merambah ke seluruh dunia.

Sekitar dua abad sejak terbitnya Kekayaan Negara Bangsa karya Adam Smith, dan ditandai runtuhnya “Tembok Berlin” pada 1989, sistem ekonomi kapitalisme berhasil menggusur semua pesaingnya. Karena nyaris tanpa pilihan, yang tersisa hanya beberapa negara komunis dan populis yang tidak sepenuhnya antikapitalisme, kita boleh bertanya, apakah kapitalisme cocok untuk menyelesaikan berbagai masalah nasional dan global? 

Banyak yang ragu karena mensinyalir setelah mengalahkan semua lawannya, kapitalisme bakal berpuas-puas dengan dirinya sendiri. Sikap diri, menurut Rudolf Hickel (2000), berdampak pada tiadanya “tangan pengatur keadilan dalam kapitalisme”. 

Memilih Kapitalisme 

Namun, bagi Robert Heilbroner, seorang sosialis Jerman, peran oposisi sosialistis di masa depan tidak lagi dalam mengupayakan rancangan perlawanan baru atas kapitalisme, tetapi mengupayakan agar sistem ini berwajah lebih manusiawi. 

Bahkan, menurut Michael Albert, satu-satunya “kesempatan perbaikan” yang masih terbuka adalah terus mencoba dengan sistem kapitalisme dan berbagai cabangnya, sepertiindividual capitalism negara-negara Anglosaxon (AS dan Inggris) yang juga dikenal dengan julukan “neoliberal” dan social capitalism negara-negara Eropa daratan. Dua cabang kapitalisme ini telah memengaruhi perjalanan abad ke-20. 

Setelah itu, muncul corporative capitalism, sebagai cabang kapitalisme ketiga dari Jepang yang pernah dinobatkan sebagai sistem ekonomi abad ke-21, meski tampaknya belakangan mengalami kemunduran. Selain itu, yang tak terduga adalah kemunculan “kapitalisme” China yang berada di bawah payung sistem komunisme. 

Pada masanya, Reagan dan Thatcher (sebagai personifikasi kapitalisme Anglosaxon), pernah mengungkapkan rumusan pemikiran yang sempat membius warga dua negara tersebut: “Turunkan pajak bagi orang kaya maka kehidupan orang miskin akan membaik.” 

Pemikiran kontroversial yang dirumuskan para intelektual kanan dari Hoover Foundation di California ini mungkin bisa berfungsi seandainya orang kaya yang banyak menghemat pajak itu mengiventasikan keuntungannya pada sektor produktif. Tetapi, karena tak seorang pun bisa memaksa mereka, juga tidak negara, kebanyakan uang mereka diinvestasikan pada bisnis spekulasi properti dan beberapa bidang kontraproduktif. 

Pada satu sisi, AS misalnya merupakan juara dunia dalam hal pendidikan elite dan banyak memberi ruang bagi peningkatan kreativitas sosial. Tetapi, pada sisi lainnya, kapitalisme ini sangat tidak efisien dalam hal kebijakan sosial, kacau balau dalam kebijakan lingkungannya, dan ignorant dalam kebijakan kependidikan. 

Aspek pionir yang menjiwainya terlalu nonchalance bagi “negara berkembang”, bahkan bagi para pakar ekonomi AS yang menjadi penasihat Presiden Clinton dan Obama. Mereka ”melirik” kapitalisme model Eropa untuk diterapkan di AS. 
Kapitalisme Eropa (daratan) cenderung mengikuti ”Model Jerman“, yang juga disebutsoziale Markwirtschaft, yang kurang lebih berarti ekonomi pasar yang sosial. Tampaknya, dua perang dunia yang terjadi di Eropa telah mempertanyakan model kapitalismenonchalance seperti yang dianut AS. 

Eropa telah mengembangkan bingkai persyaratan yang disepakati umum tanpa terlalu melemahkan mekanisme pasar, berupa sistem sosial terpadu mulai perlindungan kesehatan, pengangguran hingga pengamanan hari tua dan tempat tinggal. Pajak yang tinggi telah memungkinkan pendanaan pendidikan dan pengajaran serta berbagai infrastruktur dasar. Serikat buruh yang relatif kuat juga telah mewarnai “kapitalisme solider” model Eropa. 

Konsep Eropa berhasil melahirkan kelompok menengah yang kuat dan membawa kemakmuran bagi mayoritas. Meskipun demikian, ketika harus bersaing dengan model kapitalisme dari Timur Jauh (Jepang dan China), mulai terjadi berbagai penyunatan tunjangan sosial. 

Beberapa dekade lalu, ekspansi agresif kapitalisme Jepang berhasil merambah pasar internasional. Namun, rakyatnya relatif lebih sedikit diberi kesempatan mencicipi kue hasil keuntungan yang berlimpah. 

Harga barang di Kepulauan Matahari Terbit ini, misalnya, akibat kebijakan subsidi pertanian, rata-rata 40 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat. Mempunyai rumah sendiri di Jepang nyaris tak mungkin akibat spekulasi tanah yang mendapat sokongan negara. 

Produktivitas sistem perekonomian Jepang tidak hanya bertumpu pada ”teknik produksinya yang jenius” (Der Spiegel), tetapi terutama berkat pemasok murah dari strata masyarakat terbawah dalam “masyarakat tiga kelas” Jepang. Saat ini, posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi nomor dua dunia mulai digantikan China. 

Bobot ekonomi negara berpenduduk terbesar di dunia ini berpengaruh signifikan pada konstelasi kekuatan politik global. Dalam bukunya, Kaplinsky melihat China bukan sekadar “Emerging Economies”, melainkan “Asian Drivers of Global Change” (2006). 

Arahan Konstitusi Kita 

Dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 ini diperlukan perdebatan terkait ideologi ekonomi partai politik dan para pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Sepanjang masa pemerintahan SBY yang berpasangan dengan Boediono, Indonesia telah menjadi pengusung utama ekonomi neoliberal. Dalam beberapa aspek, Indonesia bahkan membuka pasar sebebas-bebasnya, nyaris tanpa intervensi negara. 

Fundamentalisme Pasar sebagai perwujudan neoliberalisme dalam bidang ekonomi memang meminggirkan peran negara sebagai penyeimbang ini, gagal memenuhi janjinya. Tiga contoh berikut memperjelas keterbatasan dari berbagai solusi yang melulu bertumpu pada premis ekonomi pasar. 

Pertama, asumsi bahwa pasar uang tidak hanya membantu penggunaan kapital secara optimal, tetapi juga menjamin pertumbuhan dan pengadaan lapangan kerja, tidak terbukti. Penyebabnya, pasar modal menjadi pasar sepekulatif yang digelembungkan. Tanpa regulasi, pasar modal global bisa memengaruhi kuat-rapuhnya stabilitas ekonomi sebuah negara, kawasan atau bahkan dunia, seperti yang diperlihatkan oleh “Krisis Asia”. 

Kedua, kekuatan pasar tidak mampu mencegah krisis lingkungan global. Meski harus pula diakui, kegagalan yang sama dialami oleh negara, terutama terkait maraknya monopoli dan oligopoli. Ketiga, penelitian Prittchett (1996) membuktikan bahwa dalam proses globalisasi terjadi kesenjangan yang meluas. Pemenangnya adalah negara-negara kaya anggota OECD, termasuk korporasi yang mengeruk kekayaan alam negara berkembang. 

Dalam memilih, kita berharap negara berperan sebagai “penjaga” konstitusi dengan mengacu pada Pasal 33 UUD 45 yang dengan sangat jelas menyebut pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Negara perlu didorong untuk berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat ketimbang condong kepada perusahaan yang memakmurkan segelintir penikmat di atas penderitaan mayoritas rakyat. 

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian IDe (Institute for Democracy Education); Ketua Badan Pengurus IGJ (Indonesia for Global Justice).

 

27
Mar
14

Kebangsaan : Nyanyikan Indonesia Raya Stanza 1-2-3

Untitled-1

 

Salam Garuda Merah Putih,

Trmksh turut ikut sebarkan ke 5K (Kenalan, Kawan, Kerabat, Keluarga,
Kemitraan) di JakPus, JakSel, Luar Negeri, dlsb, info sbb :

Di Era Orde Lama Dan Orde Baru 1945~1998, UUD45 Sebagai Konstitusi Untuk
Melawan Kolonialisme Dan Untuk Membangkitkan Nasionalisme, Rakyat Diwajibkan
Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Stanza Ke-1. Para Pendiri Bangsa
Sudah Mengetahui Bahwa Suatu Saat Di Indonesia Akan Terjadi Kolonialisme
Dalam Bentuk Baru (Neo-Kolonialisme) Yaitu Masuknya Bangsa Asing Tidak
Dengan Membawa Senjata Tapi Dengan Membawa Uang (Modal) Untuk Merampas Tanah
Air Indonesia Yang Dimulai Dengan Dirobahnya UUD45 Melalui Amandemen.
Akibatnya Sedikit Demi Sedikit Teritorial Indonesia Dikuasai Asing Dengan
Dalih Investasi Dan Konsesi.

Para Pendiri Bangsa Sudah Mempersiapkan Lirik “Indonesia Raya” Stanza Ke-2
Dan Ke-3 Yang Melukiskan Eratnya Hubungan Bathin (Spiritual) Bangsa
Indonesia Dengan Tanah Air (Teritorial).

INDONESIA RAYA

STANZA Ke-2:
Indonesia Tanah Jang Moelia Tanah Kita Jang Kaja
Disanalah Akoe Berdiri Oentoek Slama-Lamanja
Indonesia Tanah Poesaka Poesaka Kita Semoenja
Marilah Kita Mendo’a Indonesia Bahagia

Soeboerlah Tanahnja Soeboerlah Djiwanja
Bangsanja Ra’jatnja Sem’wanja
Sadarlah Hatinja Sadarlah Boedinja
Oentoek Indonesia Raja

(Reff: Diulang 2 kali)
Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe Jang Koetjinta
Indonesia Raja
Merdeka Merdeka
Hidoeplah Indonesia Raja

STANZA Ke-3:
Indonesia Tanah Jang Soetji Tanah Kita Jang Sakti
Disanalah Akoe Berdiri ‘Njaga Iboe Sedjati
Indonesia Tanah Berseri Tanah Jang Akoe Sajangi
Marilah Kita Berdjandji Indonesia Abadi

S’lamatlah Ra’jatnja S’lamatlah Poetranja
Poelaoenja Laoetnja Sem’wanja
Madjoelah Negrinja Madjoelah Pandoenja
Oentoek Indonesia Raja

(Reff: Diulang 2 kali)
Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe Jang Koetjinta
Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja.

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH / Dewan Pakar
Partai Keadilan & Persatuan Indonesia
[Ketua Angkatan ITB68, DanKi Siswa SkoMenWa JaBar 1969, Dewan Mahasiswa ITB
1970, Senat PMB 1971, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ITB 1972, Mahasiswa
Teladan ITB 1973]

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI DaPil Jkt2 No2
www.jakarta45.wordpress.com

26
Mar
14

Transportasi : Metro Kapsul PT INKA

FOKUS

Metro Kapsul, Angkutan Tanpa Awak ‘Pembunuh’ Monorel

Angkutan massal ini diyakini lebih murah, karena investasinya kecil

ddd
Selasa, 25 Maret 2014, 06:42 Eko Priliawito, Rohimat Nurbaya, Fajar Ginanjar Mukti
Pekerja merapihkan mock up monorel buatan PT INKA di Monas

Pekerja merapihkan mock up monorel buatan PT INKA di Monas  

VIVAnews - Dimulai sejak 2004, hingga hari ini proyek monorel Jakarta masih belum jelas nasibnya. Pembangunan sarana transportasi masal ini masih terbentur syarat-syarat perjanjian kerjasama yang diminta Pemerintah Provinsi DKI kepada PT Jakarta Monorail.

Syarat itu mencakup aspek keuangan dan bisnis, kajian teknis, aspek legal, serta pelunasan pembayaran tiang oleh PT JM kepada PT Adhi Karya yang menghentikan pembangunan monorel pada 2007. 

Saat pembangunan kereta monorel masih berkutat pada hitung-hitungan, Pemprov DKI Jakarta justru mewacanakan proyek transportasi massal yang baru. Metro kapsul. Angkutan umum yang juga berbasis rel.

Metro kapsul akan diintegrasikan dengan monorel dan Mass Rapid Transit (MRT). Keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan mengatasi kemacetan di Jakarta. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, kemacetan tidak bisa diatasi dengan satu macam saja. Dibutuhkan banyak transportasi berbasis rel.

“Semuanya masih dihitung, yang lama masih dihitung, yang baru (metro kapsul) juga masih dihitung. Metro kapsul itu daya angkutnya bisa lebih banyak dari monorel,” kata Jokowi. 

Menurut Jokowi, pembangunan metro kapsul sebenarnya sudah diwacanakan sejak lama. Namun, masih perlu perhitungan yang matang agar tidak terjadi masalah setelah proyek mulai dibangun. Metro kapsul diyakini lebih murah, karena nilai investasinya lebih sedikit. 

Meski rancangan teknis dan penerapan transportasi masal ini sudah hampir rampung, Pemprov DKI belum 100 persen setuju dengan proyek ini. Senin, 24 Maret 2014, PT. Perkakas Rekadaya Nusantara yang merupakan salah satu perusahaan anggota konsorsium pembangunan metro kapsul datang ke Balaikota Jakarta untuk memaparkan konsep dari moda transportasi baru ini.

Menurut Komisaris PT. Perkakas Rekadaya Nusantara, Djoni Rosadi, ide awalnya adalah metromini yang melayang. Metro kapsul akan dibuat dengan rancangan kontruksi gerbong yang lebih ringan karena ukurannya yang relatif lebih kecil. Selain itu, jumlah gerbong metro kapsul yang berada di atas track dibatasi hanya satu gerbong saja.

“Idenya adalah metromini yang diangkat ke atas, elevated. Seperti mainan anak-anak ‘Tamiya’. Track diangkat dan bukan pakai rel tapi menggunakan ban biasa dan pakai roda,” ujar Djoni.

Djoni menjamin biaya investasinya akan lebih murah dibandingkan biaya investasi yang dikeluarkan Pemerintah DKI untuk pembangunan proyek-proyek moda transportasi umum lainnya. 

Dengan track yang dimensinya kecil, maka dapat dibangun dengan biaya yang lebih murah. Kisarannya Rp114 miliar per kilometer. Pembanguna track metro kapsul juga tidak memerlukan pembebasan lahan. Konsorsium metro kapsul menjamin kegiatan pembangunan transportasi masal ini tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat Jakarta. 

“Tidak harus membebaskan lahan. Kita tinggal lakukan di trotoar-trotoar jalan saja, kemudian di median jalan. Sistem pembangunannya meniru Jepang. Tidak seperti pembuatan MRT yang memakan jalan,” kata Djoni.

Angkut 19 ribu orang per jam

Bukan saja investasinya yang jauh lebih murah dari monorel, metro kapsul digadang-gadang bisa mengangkut 19 ribu orang per jam. Jumlah ini juga melebihi daya angkut monorel yang hanya sekitar 16 ribu orang per jam.

“Kita bisa sekitar 19.000 orang per jam,” kata Djoni. 

Metro kapsul akan diterapkan untuk transportasi penumpang menuju bandara. Jalur yang ditawarkan perusahaan konsorsium kepada Jokowi adalah jalur dari Parkir Timur Senayan menuju Cengkareng sepanjang 30 kilometer.

Dari jalur ini, aka diangkut sekitar 30 ribu orang per hari dari 70 ribu orang yang datang dan keluar melalui Bandara Soekarno Hatta. Dengan metro kapsul,  kemacetan kendaraan dari bandara menuju dalam kota atau sebaliknya dapat diatasi. Bila proyek ini disetujui, perusahaan konsorsium menargetkan proyek akan selesai dibangun dalam waktu 3 tahun. 

“Jalur 30 km itu bisa kita selesaikan dalam waktu 3 tahun,” kata Djoni.

Pemprov DKI sepertinya telah memberi respon positif terhadap proyek ini. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, sudah sejak lama rancangan proyek ini mereka terima dan dipelajari. Saat ini, Pemprov DKI sedang menunggu model nyata dari kendaraan metro kapsul. 

Bila proyek ini terlaksana, Pemprov DKI meminta agar perusahaan konsorsium yang menjalankan operasional transportasi yang jarak antar waktu rangkaian keretanya minimum satu menit.

“Kita mau mereka yang buat, kalau proyeknya macet akan kami sita,” kata Ahok. 

Angkutan umum tanpa awak

Guna memastikan rancangan moda transportasi jenis baru ini, Jokowi dan Ahok akan meninjau langsung pabrik produksi metro kapsul yang berada di Subang, Jawa Barat.

Pemprov DKI akan memastikan keberadaan lokasi dan kelayakan infrastruktur produksi yang akan diusung investor lokal yang akan membangun proyek metro kapsul. Peninjauan akan dilakukan pada awal bulan April nanti. 

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, kemungkinan besar metro kapsul dapat diterapkan mengingat banyaknya koridor-koridor transportasi di Jakarta yang masih kosong dari unit-unit transportasi. 

Itu juga didorong oleh kemurahan biaya investasi per kilometer dari transportasi model ini. Bila monorel mencapai Rp400 miliar per kilometer, metro kapsul hanya Rp100 miliar per kilometer. Angka ini jauh di bawah  investasi MRT yang mencapai Rp900 miliar per kilometer.

Setiap kereta dioperasikan individual secara otomatis. Waktu tunggu kereta juga sangat singkat pada waktu padat. Dengan penggerak motor listrik, metro kapsul tidak bising dan bebas polusi.

Selain itu, stasiun dan halte bisa dibangun di berbagai tempat, misalnya mal, kampus, kompleks perumahan, rumah sakit dan sebagainya. Dengan kapasitas angkut yang fleksibel, metro kapsul dapat diaplikasikan dalam perencanaan sistem transportasi hingga jauh dimasa mendatang. Bila sudah rampung, pihak konsorsium metro kapsul rencananya akan mematok tarif Rp10 ribu untuk satu penumpang ke berbagai tujuan.

Apakah proyek metro kapsul benar-benar akan terlaksana, kita tunggu saja bersama.

© VIVA.co.id

26
Mar
14

Kepemimpinan : Perang Masa Kini

Untitled-1

“PERANG MASA KINI”

Ancaman, Tantangan Bagi NKRI & Tuntutan Menyikapinya
Oleh:
Ryamizard Ryacudu

BERAKHIRNYA perang dingin pada tahun 90-an merupakan titik mula munculnya perubahaan sikap dan pemikiran dari negara-negara maju dalam menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyukseskan nafsu imperialismenya. Secara perlahan telah terjadi pengurangan jumlah tentara profesional termasuk wajib militer dengan anggapan bahwa dalam teater perang konvensional jumlah pasukan bukan lagi suatu ukuran deterence / ancaman bagi pihak lawan.
Demikian juga strategi, konsep dan doktrin ikut berubah menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi dan persenjataan. Analoginya, dengan kemampuan pasukan dan teknologi persenjataan canggih yang berimbang apabila dua negara kuat berperang maka kedua negara tersebut akan sama-sama hancur sehingga mereka akan berfikir dua kali untuk melancarkan perang yang saling berhadapan.
Kenyataan tersebut mengharuskan grand strategi negara yang memiliki nafsu imperialisme dilakukan tanpa pengerahanan pasukan dan alutsista. Inilah yang disebut sebagai perang masa kini atau ”perang modern” dimana perang ini kehancurannya lebih dahsyat dibandingkan dari perang konvensional dengan pengerahan alutsita, karena negara sasaran akan dihancurkan secara sistemik yang pada akhirnya negara sasaran tidak eksis sebagai negara bangsa, sebagaimana yang sudah terjadi pada Uni Sovyet dan negara Balkan.
Bahwa niat menguasai suatu negara atau nafsu imperialisme akan terus terjadi dimuka bumi ini sejalan dengan kodrat manusia. Dengan berkembangnya strategi perang dan memikirkan resiko kehancuran saat ini perang dilakukan dengan skenario lain tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Skenario ini dilancarkan dengan memaksa elite suatu bangsa agar silau dan terpengaruh terhadap faham luar, yang pada akhirnya mengakibatkan suatu bangsa terpecah dan terkotak-kotak kedalam tiga parameter yaitu;
pertama: mayoritas masyarakat dibuat tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi, hal ini terjadi pada masyarakat awam;
kedua: sebagian masyarakat tahu namun tidak sadar atau tidak menyadari bahwa bangsa ini berada dalam jebakan, ini terjadi pada kaum intelektual dan yang
ketiga: sebagian masyarakat tahu dan sadar apa yang sesungguhnya terjadi, namun akibat kerakusan, mereka justru bersedia berkhianat kepada negara bangsanya, dengan bekerja sebagai agen asing atau sebagai komprador.
Di Indonesia skenario perang ini sebenarnya dimulai beberapa waktu sebelum krisis moneter 1997/1998, dimana krisis tersebut sangat cepat berubah menjadi krisis multidimensi yang dampaknya terus dirasakan sampai sekarang. Krisis yang berkepanjangan itu seharusnya harus menjadi peringatan sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia karena terjadi melalui desakan keras dari kekuatan luar agar menerima faham yang dihembuskan dalam kemasan globalisasi, diawali dengan penggoyangan sektor moneter, kemudian meluas ke sektor ekonomi riil dan selanjutnya berkembang menjadi krisis kepercayaan dan krisis politik, serta krisis budaya.
Kondisi yang tidak stabil tersebut justru disikapi oleh para elite politik dan beberapa kelompok kepentingan di dalam negeri untuk mengambil kesempatan demi kepentingan pribadi dan kelompok – kelompoknya (Oligarkhi di tingkat partai dan birokrasi), dengan mengabaikan kepentingan nasional dalam jangkauan jauh ke depan.
Untuk lebih memahami lebih mendalam perlu diketahui definisi ”perang modern” yang dimaksud yaitu suatu bentuk perang yang dilakukan secara non militer dari negara maju / asing untuk menghancurkan suatu negara tertentu melalui bidang IPOLEKSOSBUDHAN (Ideologi Politik Sosial Budaya dan Pertahanan). Dengan kata lain perang ini adalah bentuk kontrol dari negara-negara koalisi global yang dimotori oleh salah satu negara kuat terhadap negara lain yang tidak mengakomodasi kepentingan negara koalisi tersebut atau yang membahayakan kepentingan negara koalisinya.
Tujuan ”perang modern” ini adalah :
Mengeliminir kemampuan negara sasaran agar tidak menjadi suatu potensi ancaman; Melemahkan kemampuan negara sasaran sehingga semakin tergantung dan lebih mudah ditekan; Penguasaan secara total negara sasaran. Adapun tahapannya sebagai berikut:
Tahap I = Infiltrasi.
Melakukan infiltrasi melalui bidang-bidang: Intelijen, Militer, Pendidikan, Ekonomi, Ideologi, Politik, SOSBUD / Kultur dan Agama, Bantuan-bantuan, Kerjasama disemua bidang dan Media / Informasi
Tahap II = Eksploitasi.
Melakukan ekploitasi dengan melemahkan dan menguasai bidang-bidang Intelijen, Angkatan Bersenjata, Ekonomi, Politik, Budaya dan Ideologi dimana semua ini adalah titik berat kekuatan suatu negara.
Tahap III = Politik Adu Domba.
Menjalankan strategi adu domba, dilakukan untuk timbulkan kekacauan / kekerasan, konflik horisontal (SARA), berikutnya bertujuan agar muncul keinginan memisahkan diri dari NKRI atau separatisme dimulai dengan eskalasi pemberontakan pada akhirnya terjadi pertikaian antar anak bangsa / perang saudara.
Tahap IV = Cuci Otak.
Pada tahap brain wash atau cuci otak, mereka mempengaruhi paradigma berfikir masyarakat, yakni merubah paradigma berfikir dalam bingkai Kebangsaan (Nasionalisme) menjadi cara pandang yang universal dengan keutamaan isu global: Demokratisasi, HAM & Lingkungan, derngan jalan menyusupkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Tahap V = Invasi / pencapaian sasaran.
Ketika wawasan kebangsaan suatu Negara sasaran hancur dan jati diri bangsa hilang, maka praktis negara sasaran sudah dengan kata lain dapat dikuasai atau negara sasaran dalam penguasaan dan terjajah dalam berbagai aspek kehidupan. Berikutnya tinggal membentuk Negara boneka yang diwakili oleh komperador asing.
Sadar ataupun tidak dari situasi dan kondisi saat ini, sesungguhnya sudah dan sedang berlangsung perang modern di wilayah Indonesia, dengan menjalankan strategi sesuai tahapan perang modern di atas; kapitalisme internasional yang dipimpin oleh Negara maju dan sekutunya, berusaha mengkikis wawasan kebangsaan, berusaha memecah belah persatuan bangsa Indonesia agar lemah dan akhirnya mampu mempengaruhi berbagai kebijakan dan pelaksanaannya untuk tujuan akhir yakni menguasai mayoritas Sumber daya alamnya (SDA).
Banyak masyarakat Indonesia tidak menyadarinya bahwa saat ini sedang dijajah dan menjadi korban dari perang modern. Satu alasan pasti bahwa melakukan invasi fisik sangat tidak memungkinkan sehingga mereka merubah konsep dari konvensional menjadi non konvensional (perang modern). Perang modern, dengan biaya yang murah namun hasilnya sangat dahsyat karena dapat merusak sendi-sendi kekuatan negara sasaran. Hal tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan wilayah NKRI karena didalamnya hidup jutaan manusia yang berasal dari berbagai macam elemen suku, agama, ras dan budaya (SARA) sehingga sangat memungkinkan bagi mereka untuk “bermain” untuk memecah belah struktur masyarakat yang demikian majemuk.
Lalu apa menariknya Indonesia untuk dikuasai? Faktor utama yang menjadi daya tarik adalah kekayaan yang dimiliki Indonesia yang luar biasa besarnya. Dapat dibayangkan jumlah penduduk lebih kurang 230 juta jiwa merupakan pasar yang besar bagi penjualan barang-barang produksi.
Berikutnya potensi ekonomi baik dari aspek letak geografis maupun sumber daya alam yang menjadi sasaran tujuan untuk dikuasai.
POTENSI EKONOMI:
• +/- 40 jt ton lalu-lintas cargo/hari
• +/- 21 juta barrel/hari lalu lintas minyak dari Timur Tengah ke Asia Pasifik (Tahun 2030 prediksi meningkat 2x lipat)
• Produksi ikan dari wilayah Timur dapat meberikan konsumsi hampir separuh penduduk dunia bila dikelola dengan benar
• Hutan sebagai paru-paru dunia —- potensi, tetapi bisa bahayakan pemanasan global (kontribusi Indonesia 2 % perusak hutan)
• Energi alternatif panas bumi, hydro, solar, angin dan biduel dari tumbuhan (jarak, sagu, tebu, ubi kayu dll) – ethanol, alcohol dll
• Penghasil lada putih no. 1 dunia
• Penghasil Kayu Lapis No 1 di dunia
• Penghasil Fuli dari buah Pala No. 1 di dunia
• LNG No. 1 di dunia
• Penghasil Lada Hitam No. 2 di dunia
• Penghasil Karet Alam No. 2 di dunia
• Penghasil Minyak Sawit (CPO) No. 2 di Dunia
• Penghasil Timah No. 2 di Dunia
• Penghjasil Tembaga No. 3 di dunia
• Penghasil Kopi No. 4 di dunia
• Jumlah Penduduk No. 4 di dunia
• Penghasil karet Sintetik No 4 di dunia
• Penghasil Ikan No. 6 di dunia
• Penghasil Biji-bijian No. 6 di dunia
• Penghasil The No. 6 di dunia
• Penghasil Natural Gas No. 6 di Dunia
• Penghasil Emas No. 8 di dunia
• Penghasil Batu-bara No. 9 di dunia
• Penghasil Minyak Bumi No. 11 di dunia
• Negara dengan luas No. 15 di dunia
• Penghasil Aspal
• Penghasil Bauxit
• Penghasil Nike
• Penghasil Granit
• Penghasil Perak
• Penghasil Uranium
• Penghasil Marmer & Mineral ikutan lainnya
• Pasir besi kualitas Terbaik di dunia
Faktor inilah yang mengundang pihak asing ingin menguasai Indonesia, dengan strategi penguasaan secara tidak langsung yang dibungkus dengan cara mempengaruhi baik cara hidup maupun cara berpikir masyarakat melalui globalisasi komunikasi, media, kebudayaan, ekonomi, keuang¬an, sosial dan politik.
Dari sisi jumlah penduduk, masyarakat Indonesia di dorong agar konsumtif atau menjadi pasar potensial dengan membelanjakan uangnya. Sementara, untuk menguasai sisi potensi sumber daya alamnya, didorong adanya aturan atau kebijakan investasi yang mengikuti atau berpihak kepada pasar bebas yang lebih banyak menguntungkan investor.
Sejalan dengan tujuan dari perang modern maka sasaran antaranya adalah melemahnya wawasan kebangsaan serta menghilangkan jati diri dimana berikutnya akan muncul persoalan-persoalan kebangsaan mulai dari pelecehan terhadap negara, tumbuhnya terorisme, penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam oleh pemodal asing, konflik horizontal terutama di masyarakat kelas bawah, korupsi merajalela, perseteruan antar lembaga negara dan banyak lagi contoh persoalan yang memprihatinkan. Demikian juga adanya campur tangan asing dalam pembuatan berbagai undang-undang merupakan bagian dari agenda perang modern untuk merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembelajaran dari invasi yang di motori oleh Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara Timur Tengah khususnya Iraq dengan dalih mencari senjata pemusnah massal dan terorisme adalah bukti nyata dari di gelarnya konsep perang modern. Pada mulanya invasi ke Iraq dilakukan dengan pengerahan kekuatan senjata, tetapi karena tidak bisa dikuasai ataupun dikontrol secara penuh sehingga skenario invasi diganti dengan cara menggulingkan pemerintahannya yang kemudian digantikan oleh pemerintahan baru yang pro AS sehingga lebih mudah untuk mengontrol sesuai dengan keinginan mereka. Untuk menutupi operasi perang yang dilancarkan, maka dicari alasan pembenar di mata internasional dengan dalih pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Sasaran berikutnya masyarakat Iraq dipecah belah dan dikotak-kotakan (Sunni dan Syiah) sehingga pada saat di invasi, Irak dalam posisi lemah karena tidak ada persatuan.
Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia bisa bernasib sama? Untuk menjawabnya kita sama-sama menilai kondisi dan situasi yang sudah dan sedang terjadi dewasa ini. Beberapa fakta dan data berikut ini dapat dijadikan sumber pemikiran dan menjawab sudah pada tahap mana Indonesia saat ini berada.
Sejak reformasi sebagian rakyat Indonesia mengalami pelunturan wawasan nasional termasuk kepercayaan terhadap dasar negara Pancasila sebagai sistem ideologi nasional. Elite reformasi mulai pusat sampai daerah mempraktekkan budaya kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme. Rakyat dan bangsa Indonesia mengalami erosi jati diri nasional. Elite reformasi dan kepemimpinan nasional hanya mempraktekkan budaya demokrasi liberal atas nama Demokratisasi, HAM, Lingkungan, sampai terjadinya praktek budaya oligarki bahkan sebagian mempraktekkan budaya anarki. NKRI sebagai negara hukum tidak menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila – UUD 45. Praktek dan “budaya” korupsi semakin parah dari tingkat pusat sampai daerah. Kekayaan negara dan kekayaan PAD bukan dimanfaatkan demi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, melainkan dinikmati oleh segelintir elit. Dalam berdemokrasi baik legislatif maupun eksekutif berkompetisi untuk merebut jabatan dan kekuasaan (melalui pemilu dan pilkada). Yang jelas sedang berlangsung rekayasa-rekayasa yang dapat sumber perpecahan mulai dari pemekaran daerah sampai usul perubahan UUD 45.
Perubahan UUD 45 yang masih ramai diperdebatkan masih mengandung kontroversi baik dari sisi filosofis-ideologis karena bukan sebagai jabaran dari dasar negara Pancasila. Sementara, secara konstitusional amandemen sarat dengan konflik kelembagaan. Kontroversi tersebut merupakan dampak dari diberikannya kesempatan kepada pihak diluar bangsa Indonesia yang dimotori dan dibiayai asing. Berikutnya pihak-pihak tersebut berperan besar mempengaruhi dalam menghasilkan produk perundang-undanganan yang bersifat strategis dalam bidang ekonomi moneter, hukum, sumber daya alam, politik, pertahanan dan keamanan. Seperti yang terlihat pada data berikut ini.
Undang-Undang di Indonesia yang merupakan hasil intervensi pihak luar (Jaringan Subversi Asing):
1. UU No 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
3. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk
4. UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
5. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
6. UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencusian Uang
7. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta
8. UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Hak Advokat
9. UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas RUU Tentang Pertambangan dan Mineral
10. DRAF AKADEMIK yang disiapkan adalah: (1) RUU Rahasia Negara; (2) RUU Perintah Transfer Dana; (3) RUU Informasi dan Transaksi Elektronik
11. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
12. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah
13. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
14. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
15. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
16. UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
17. UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
18. UU No. 25 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004
19. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
20. UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
21. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
22. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
23. UU No. 19 tentang BUMN
24. UU No. 27 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
25. UU No. 3 Tahun 2004 Pewrubahan Atas UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia
26. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
27. UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 th. 2004 tentang Perubahan Atas UU No 41 th. 1999 tentang Kehutanan menjadi UU
28. UU No. 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintahan Daerah
29. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
30. UU No. 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
31. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
32. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Bruruh.

Semua persoalan bangsa yang disebutkan tidak terjadi begitu saja mengikuti perkembangan yang ada namun pasti ada sumber pemicunya atau bagian dari agenda pihak asing untuk menguasai bangsa Indonesia. Sebagai contoh polemik pemberantasan korupsi dan isu terorisme dapat dijadikan alasan pembenar bahwa Indonesia belum mampu menjadi negara demokratis. Akar masalah dari persoalan yang ada bersumber ketidakpastian sumber peraturan dan perundang-undangan dimana akibat perubahan terhadap UUD 1945 yang bukan didasari oleh semangat dan cita-cita proklamasi serta jati diri bangsa Indonesia ditambah lagi adanya keterlibatan pihak asing dalam menghasilkan perundang-undangan sehingga bermunculan persoalan-persoalan yang memaksa Indonesia masuk dalam perangkap agenda mereka sebagaimana yang dirasakan saat ini.
Lalu apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya agar Indonesia tidak terjebak dalam skenario perang modern tersebut ? Pengalaman negara -negara yang mengalami kehancuran akibat skenario ini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan mereka terpecah adalah tidak adanya kesatuan dan persatuan baik bahasa maupun tindakan menghadapi demokratisasi dan kebebasan yang dihembuskan. Berikutnya nasionalisme yang merupakan roh suatu bangsa luntur berakibat pada kewaspadaan nasionalnya menurun, kehilangan martabat dan jati diri, kesetiakawanan dan kerelaan berkorban ikut hilang.
Bagi Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai namun lebih cinta kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara dan eksistensi NKRI adalah keharusan. Tetapi dalam mempertahankan kedaulatannya haruslah tetap membangun kemampuan alutsistanya. Berkaitan dengan kenyataan bahwa ancaman invasi fisik sangat kecil kemungkinannya pada era globalisasi ini, Indonesia harus senantiasa siap dan waspada walaupun dapat diperhitungkan apabila maju ke medan perang dengan kondisi alutsista yang ada saat ini maka pada pertempuran udara Indonesia akan kalah dalam hitungan jam sedangkan di laut akan kalah dalam hitungan hari. Namun di darat maka seribu tahun peperangan Indonesia tetap eksis dengan satu catatan TNI dan rakyatnya harus bersatu dalam bahasa pikiran dan tindakan.
Tanpa mengesampingkan peranan penting angkatan udara dan laut, dalam peperangan kedua matra tersebut harus menopang pertahanan di darat sebagai kunci sukses pertempuran. Dasar pemikiran ini berangkat dari pengalaman bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan mengacu dari kondisi teritorial Indonesia. Pemikiran demikian didasari oleh kekurang kemampuan Indonesia membangun kekuatan Alutsista akibat anggaran yang kurang memadai. Oleh karena itu, sebaiknya konsep pembangunan kekuatan TNI harus disesuaikan dengan kenyataan tersebut artinya pembangunan kekuatan alutsista dengan mengikuti perkembangan teknologi secara paralel melakukan pembangunan kekuatan personil dengan tingkat latihan yang melebihi dari personil reguler untuk terciptanya perimbangan kekuatan seperti yang pernah dilakukan dengan pembentukan batalyon raiders dimana kemampuannya tiga kali kemampuan prajurit infantri reguler.
Kita harus bercermin dari semangat Sumpah Pemuda 1928, ketika seluruh pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia bertekad menyingkirkan perbedaan-perbedaan di antara mereka untuk bersatu. Karena hanya dengan persatuan ketika itu Indonesia merdeka dapat terwujud dan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia akan terbebas dari kemiskinan dan kebodohan. Kita juga harus belajar dari sejarah bangsa dimana mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan bergandengan tangan dengan seluruh elemen rakyat. Karena di zaman serba canggih ini kemenangan dalam perang modern bukan ditentukan kecanggihan alutsista melainkan oleh siapa yang dapat merebut hati rakyat.
Dalam tahapan perang modern dimana tahapan cuci otak adalah usaha bagaimana mempengaruhi pikiran masyarakat sasaran. Jadi melawan ”perang modern” harus dihindari hati dan pikiran rakyat suatu bangsa direbut. Dalam konteks ini bentuk pertempurannya adalah menundukkan tanpa kekerasan sebagaimana negara-negara modern, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Cina yang pernah melakukan operasi militer tetapi mengalami kekalahan karena tidak dapat memenangkan hati rakyat. TNI pada masa lalu berhasil menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan NKRI karena manunggal dengan rakyat jadi jalinan kemanunggalan TNI dengan rakyat harus terus dipupuk dan dijaga dengan motto berbaik-baik dengan rakyat.
Mengacu dari dua gambaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menghadapi ancaman perang modern terhadap NKRI ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Tetapi sebelumnya seluruh elemen bangsa ini harus memahami dan menyadari dengan benar apa** yang sedang terjadi terhadap bangsa ini kemudian mengerti perannya dalam menghadapi ancaman yang artinya siapa berbuat apa. Jadi, hal utama yang harus dilakukan adalah merapatkan barisan dalam kebersamaan bahasa dan tindakan agar tumbuh persatuan dan kesatuan menghadapi setiap ancaman. Berikutnya, meningkatkan wawasan nusantara agar tumbuh ketahanan nasional karena dalam ketahanan nasional itu terkandung unsur-unsur kekuatan bidang-bidang yang dijadikan sasaran antara dari skenario perang modern yaitu kekuatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Kedua faktor diatas pada hakekatnya saling mengisi karena dengan memantapkan wawasan nusantara maka akan tumbuh integrasi dari unsur-unsur tadi sehingga akan bermuara pada persatuan dan kesatuan.
Iklim kebebasan seperti saat ini merupakan dampak negatif dari kebebasan yang dihembuskan globalisasi dimana ia tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia meskipun kebebasan itu merupakan tuntutan hakiki setiap manusia namun bukan berarti sebebas-bebasnya. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu ada etikanya bukan menonjolkan kebebasan artinya sistem ketatanegaraan harus dijalankan diatas jalur yang benar dan bermoral. Untuk perlu dipahami keadaan bangsa yang sebenarnya dan ketahui ancaman dan tantangan apa yang sedang terjadi. Yang pasti ancaman atau tantangan yang dihadapi NKRI akan semakin berat dan tidak mungkin dilakukan oleh perorangan atau kelompok saja melainkan harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Sebagai anak bangsa yang memiliki bangsa ini yang akan mewariskannya kepada generasi akan datang, harus merapatkan barisan dalam kebersamaan untuk menyelesaikan kerapuhan ini dengan cara menolak segala hal yang tidak sesuai dengan karakter, jati diri dan budaya bangsa ini serta jangan mau menjadi pengkhianat bangsa.
Sebagai bangsa yang memperjuangkan kemerdekaannya harus tetap ada kewaspadaan nasional dan bertindak secara nyata untuk menjaga eksistensi NKRI yang dijalankan berdasakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (yang dilahirkan dari Proklamasi) untuk mencapai cita-cita luhur masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta sebagai negara bangsa yang kuat, bermartabat, mandiri dan disegani sehingga tidak akan pernah terjerumus kedalam skenario “perang modern”. ***
(Disarikan Oleh: Pergerakan Kebangsaan)

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI(15) DaPil Jkt2 No2
www.jakarta45.wordpress.com

Mengenal Neo-kolonialisme

BERDIKARIonline, Senin, 8 Oktober 2012 | 3:08 WIB   

Colonialism.jpg
 
Tahukah kamu, apa yang dimaksud neo-kolonialisme? Ya, kita sering mendengarnya, tetapi terkadang agak sulit menjelaskannya. Apalagi kalau disuruh menjelaskan metode alias cara kerjanya. Paling-paling jawabannya: penjajahan gaya baru.
Jawaban itu tentu sudah benar. Namun, supaya bisa mengidentifikasi neo-kolonialisme ini secara terang-benderang, termasuk metode alias cara kerjanya, maka kita perlu penjelasan yang lebih luas dan mendalam. Termasuk berusaha membedakan antara kolonialisme lama dan baru.
Kolonialisme lama dan baru
Pada tahun 1940-an hingga 1960-an, berbagai bentuk kolonialisme lama mengalami keruntuhan. Bentuk-bentuk penaklukan langsung, yang ditandai dengan penempatan kekuatan militer, berhasil ditaklukkan oleh kebangkitan gerakan pembebasan nasional di berbagai Negara jajahan.
Lantas, ketika imperialisme sudah terdesak, apakah mereka langsung menyerah? Bung Karno pernah bilang, “imperialisme lama atau kolonialisme lama itu hanya menyingkir sementara untuk memberi jalan kepada imperialisme dalam bentuk baru atau kolonialisme dalam bajunya yang baru.”
Yang terjadi, imperialisme tidak benar-benar menyingkir. Bung Karno menceritakan, banyak Negara yang sudah meraih kemerdekaannya akhirnya menemukan kekecewaan besar. Kenapa? Sebab kemerdekaan nasional yang diraih dengan susah-payah itu gagal melikuidasi sepenuhnya kekuatan imperialisme. Akibatnya, imperialisme itu menggunakan cara-cara baru untuk mencegah Negara merdeka itu untuk mengkonsolidasikan politik, ekonomi, dan kebudayaannya.
Lantas, apa bedanya yang lama dengan yang baru? Neokolonialisme lama itu identik dengan penaklukan langsung. Negara yang ditaklukkan itu kemudian diubah menjadi koloni: ada penempatan militer, kekuasaan di negara jajahan hanya perpanjangan dari kekuasan pusat di negara penjajah, dan lain-lain. Ya, pengalaman Hindia-Belanda adalah contohnya.
Ini agak berbeda dengan kolonialisme baru (neo-kolonialisme). Pada kolonialisme baru, secara formal, negara bersangkutan bisa saja independan dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat. Namun, pada prakteknya, sistem politik, ekonomi, dan kebudayaannya didiktekan dari luar: negeri-negeri imperialis.
Konferensi Anti-kolonial di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961, berusaha menyuguhkan defenisi mengenai neo-kolonialisme. Dokumen konferensi itu menyebutkan, “neo-kolonialisme adalah bentuk tipikal dan yang utama dari politik kolonial imperialis dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. Khususnya pada periode keruntuhan dan kehancuran sistem kolonialisme langsung.”
Lalu, konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, menyebut neokolonialisme sebagai bentuk baru dari imperialisme, khususnya imperialisme AS. Lebih lanjut, dikatakan, neokolonialisme adalah “bentuk penguasaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik.
Manifestasi Neokolonialisme
Konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, juga merumuskan beberapa bentuk manifestasi neokolonialisme:
  1. Pembentukan pemerintahan boneka di negara bekas jajahan. Pembentukan pemerintahan boneka ini dilakukan dengan memanfaatkan elemen-elemen reaksioner, khususnya borjuis komprador dan tuan feudal.
  2. Penggrupan kembali negara-negara bekas jajahan ke dalam federasi-federasi atau komunitas yang dihubungkan dengan kekuasaan imperium. Contohnya: Negara-Negara Persemakmuran, yang merupakan negara-negara bekas jajahan Inggris raya.
  3. Balkanisasi atau pemecah-belahan negara-negara yang sedang berjuang menuju kemerdekaan nasional. Inilah yang diderita oleh negara seperti Korea, dimana mereka dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.
  4. Melancarkan aksi-aksi subversif terhadap pemerintahan nasional progressif. Inilah yang dilakukan negeri-negeri imperialis terhadap pemerintahan progressif di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
  5. Menghasut perpecahan nasional untuk melemahkan negara nasional.
  6. Pendirian basis militer di negara-negara bekas jajahan. Biasanya, pendirian basis militer ini disertai dengan pembangunan sekolah dan pusat-pusat penelitian militer.
  7. Intervensi ekonomi terhadap negara bekas jajahan melalui pinjaman modal asing, tenaga ahli, dan berbagai bentuk konsesi ekonomi lainnya.
Agen-Agen Neokolonialisme
Konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, juga merumuskan siapa-siapa yang bertindak sebagai agen neo-kolonialisme itu:
  1. Kedutaan-kedutaan kolonial dan misi-misi terselubung. Biasanya, lembaga ini menjalankan kegiatan spionase untuk melemahkan negara nasional.
  2. Bantuan asing melalui lembaga-lembaga imperialis (PBB, Bank Dunia, IMF, dan lain-lain). Bantuan itu akan menjerumuskan negara bekas jajahan dalam ketergantungan ekonomi, politik, dan sosial-budaya.
  3. Personil militer di dalam angkatan bersenjata dan kepolisian. Biasanya, mereka ini dibina melalui pengiriman perwira militer untuk belajar di negeri-negeri imperialis.
  4. Wakil-wakil negeri imperialis yang menyusup dengan menggunakan kedok agama ataupun kemanusiaan. Bahkan, tak sedikit diantara mereka yang menyusup melalui serikat buruh, organ kebudayaan, lembaga filantropis, dan korps-korps perdamaian.
  5. Propaganda berbau fitnah (disinformasi) melalui siaran radio, televisi, pers, dan literature yang dikendalikan oleh negeri-negeri imperialis.
  6. Pemanfaatan pemerintahan boneka, termasuk di Asia-Afrika, untuk mendestabilisasi situasi kawasan dan melemahkan negara nasional yang berioentasi mandiri.
Neokolonialisme tidak akan membiarkan negara jajahan berkembang. Maklum, seperti dikatakan Bung Karno, “selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya.”
Pendek kata, bangsa yang mengalami proses neokolonialisme sudah pasti tidak bisa berkuasa untuk dirinya sendiri. Jangankan itu, mengatur rumah-tangganya sendiri mereka kehilangan kekuasaan. Akibatnya, rakyat yang terjajah selalu terikat dan terperangkap oleh kepentingan-kepentingan yang tak menyangkut kepentingannya.
Timur SubangunKader Partai Rakyat Demokratik (PRD)
25
Mar
14

Kenegarawanan : GEBUK [Gerakan Budaya Konstitusi]

Pandji R Hadinoto ITB68 Suara Pembaca : Bilamana menyimak substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 108/PUU-XI/2013 tanggal 20 Maret 2014, menurut pendapat penulis, ternyata masih menyisakan ketidakpastian hukum konstitusi, mengingat dinyatakannya bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 dan angka 4 [Konklusi 4.2]. Petitum angka 3 adalah Menyatakan bahwa maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945, sistim pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan sistem ini maka maksud frasa dalam norma Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni pemilihan umum dilaksanakan “setiap lima tahun sekali” untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pemilihan umum itu dilakukan serentak dalam waktu yang bersamaan. Petitum angka 4 adalah Menyatakan bahwa maksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum adalah berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik yakni Pemilihan Umum DPR dan DPRD. Konklusi angka 4.2 itu bisa diartikan juga bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengalamatkan kewenangan uji konstitusional kepada lembaga tinggi negara lain yang berhak, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Cara berkiprah seperti ini sungguh sangat boleh jadi akibat perangkap kesetaraan fungsional diantara ke-7 lembaga tinggi negara per konstitusi tertulis 2002 bahkan konsekuensi ketiadaan Lembaga Tertinggi Negara. Dalam konteks perkara konstitusional adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia artinya terkesan terjadinya sikap berbagi atau berpraktek arisan kewenangan konstitusional atau politik hukum konstitusi. Lempar2-an bola perkara konstitusional ini berakibat terbuangnya waktu untuk peroleh kepastian hukum Pemilu Serentak sesuai konstitusi tertulis yang juga diyakini oleh MKRI sendiri per Putusan No 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014. Beruntung ada penggiat Peduli Keadilan dan Persatuan Indonesia yang mengajukan Class Action Pemilu 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimotori oleh Advokat Solidaritas Indonesia dan penggiat Petisi28  dan hari Selasa 25 Maret 2014 ini sudah sidang ke-3 dalam rangka Pelurusan Politik Hukum Konstitusional, sekaligus peringati Perjanjian Linggar Jati tanggal 25 Maret 1947 sebagai salah satu tonggak bersejarah perjuangan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 menuju Indonesia Berdaulat 27 Desember 1949, dan momentum turut menggelorakan Gerakan Revolusi Konstitusi per Petisi Daulat Rakyat Indonesia 13 Maret 2014 dan Gerakan Dekrit Rakyat Untuk Kedaulatan Indonesia 18 Maret 2014 serta Piagam Suryakencana 5 Maret 2014 Kesemuanya ini menguatkan akan perlunya Gerakan Budaya Konstitusi (GEBUK) oleh komponen anak bangsa pengemban amanat Pembukaan UUD45.

Jakarta 25 Maret 2014, Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia

CaLeg DPRRI/PKPI(15) DaPil Jkt2 No2

www.jakarta45.wordpress.com

 

Presiden SBY dan KPU Tak Patuhi Hukum

Gugatan class action terhadap Penundaan Pemilu Serentak Thn 2019 yg diajukan Petisi 28 melalui kuasa hukumnya Advokat M. Taufik Budiman dari LBH Solidaritas Indonesia, memasuki babak baru. Proses sidang yg telah memasuki sidang ke 3 akan mengagendakan pembacaan putusan sela pada sidang minggu depan (awal bulan april). Putusan Sela ini akan menjadi sejarah baru bagi kehidupan hukum, politik dan demokrasi ke depan.

Patut disayangkan, sejak pertama kali sidang digelar di PN Jakarta Pusat, Presiden SBY dan KPU tak pernah satukalipun memenuhi panggilan Pengadilan untuk mengikuti proses persidangan. Tindakan Presiden dan KPU telah merendahkan dan tak taat pada asas hukum yg berlaku.

Sesuai permintaan penggugat dlm petitum provisinya meminta agar Pemilu Legislatif 9 april 2014 agar ditunda dan digabungkan dgn Pilpres pada Juli 2014. ” Memerintahkan Presiden (Tergugat I) dan KPU (Tergugat II) utk menunda pelaksanaan Pemilu Legilatif sampai ada putusan yg berkekuatan hukum tetap”.

M.Taufik Budiman
Advokat LBH Solidaritas Indonesia

Pemilu 2014 Inkonstitusional, Berpotensi Timbulkan Anarki-Chaos

Pemilu (Foto: Aktual.co/Istimewa)
PEMILU tinggal 13 hari lagi. Berapa banyak diantara 240 juta rakyat Indonesia termasuk para elit dan calon legislatifnya yang berfikir jernih tentang akibat Keputusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 yang menyatakan UU 42/2008 yang mendasari penyelenggaraan Pemilu tindak serentak bertentangan dengan konstitusi.Karena bertentangan dengan konstitusi, maka secara otomatis UU Pilpres (UU 42/2008), UU Pileg (UU 42 Tahun 2012) dan UU Pemilu (UU No. 15 Tahun 2011) tersebut tidak mempunyai kekuatan lagi secara hukum, sehingga dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan berdasarkan UU itu batal demi hukum.

Oleh sebab itu jika Pemilu pada tanggal 9 April 2014 yang disusul dengan Pemilihan Presiden tetap dilaksanakan berdasarkan UU yang inkonstitusional, maka hasilnya juga akan inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945.
Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPR Pusat maupun Daerah, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Hal tersebut akan sangat pontensial menimbulkan konflik-konflik horizontal maupun vertikal yang berujung pada keadaan “chaos”.
Dalam rangka mengantisasi dan mencegah terjadinya “chaos” berupa berbagai kekacauan kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengerikan, tujuh orang anak bangsa yang selama ini banyak berkecimpung di dalam soal hukum, politik dan akademik terpanggil untuk mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung, atas dua peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2014.
Diantara delapan orang yang terpanggil sebagai pemohon uji materiil itu antara lain: Jack Yanda Zaihifni Ishak Phd.Msc.SH, Lawrence T.P.Siburian. LLM, MH. SH, Chudry Sitompul SH. MH dan Dr.Dodi S. Abdulkadir, Bsc.SE.S
Ari Purwanto

 

Pertempuran Lengkong

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Monumen Pertempuran Lengkong

Artikel ini bagian dari seri Sejarah Indonesia
Sejarah Indonesia.png
Lihat pula: Garis waktu sejarah Indonesia Sejarah Nusantara
Prasejarah
Kerajaan Hindu-Buddha
Kutai (abad ke-4)
Tarumanagara (358–669)
Kalingga (abad ke-6 sampai ke-7)
Sriwijaya (abad ke-7 sampai ke-13)
Sailendra (abad ke-8 sampai ke-9)
Kerajaan Medang (752–1006)
Kerajaan Kahuripan (1006–1045)
Kerajaan Sunda (932–1579)
Kediri (1045–1221)
Dharmasraya (abad ke-12 sampai ke-14)
Singhasari (1222–1292)
Majapahit (1293–1500)
Malayapura (abad ke-14 sampai ke-15)
Kerajaan Islam
Penyebaran Islam (1200-1600)
Kesultanan Samudera Pasai (1267-1521)
Kesultanan Ternate (1257–sekarang)
Kerajaan Pagaruyung (1500-1825)
Kesultanan Malaka (1400–1511)
Kerajaan Inderapura (1500-1792)
Kesultanan Demak (1475–1548)
Kesultanan Kalinyamat (1527–1599)
Kesultanan Aceh (1496–1903)
Kesultanan Banten (1527–1813)
Kesultanan Cirebon (1552 – 1677)
Kesultanan Mataram (1588—1681)
Kesultanan Siak (1723-1945)
Kerajaan Kristen
Kerajaan Larantuka (1600-1904)
Kolonialisme bangsa Eropa
Portugis (1512–1850)
VOC (1602-1800)
Belanda (1800–1942)
Kemunculan Indonesia
Kebangkitan Nasional (1899-1942)
Pendudukan Jepang (1942–1945)
Revolusi nasional (1945–1950)
Indonesia Merdeka
Orde Lama (1950–1959)
Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Masa Transisi (1965–1966)
Orde Baru (1966–1998)
Era Reformasi (1998–sekarang)

Pertempuran Lengkong (25 Januari 1946) adalah peristiwa bersejarah, nasional dan heroik melawan pasukan jepang di Desa Lengkong, Serpong – Tangerang Selatan, Indonesia.

Kronologis Kejadian[sunting | sunting sumber]

Peristiwa berdarah ini bermula dari Resimen IV TRI di Tangerang, Resimen ini mengelola Akademi Militer Tangerang. Tanggal 25 Januari 1946, Mayor Daan Mogot memimpin puluhan taruna akademi untuk mendatangi markas Jepangdi Desa Lengkong untuk melucuti senjata pasukan jepang. Daan Mogot didampingi sejumlah perwira, antara lain Mayor Wibowo, Letnan Soetopo, dan Letnan Soebianto Djojohadikusumo. Dengan mengendarai tiga truk dan satu jip militer, mereka berangkat ke Lengkong. Di depan pintu gerbang markas, tentara Jepang menghentikan mereka. Hanya tiga orang, yakni Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo, dan seorang taruna Akademi Militer Tangerang, yang diizinkan masuk untuk mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Dai-Nippon. Sedangkan Letnan Soebianto dan Letnan Soetopo ditunjuk untuk memimpin para taruna yang menungggu di luar. Semula proses perlucutan berlangsung lancar. Tiba-tiba terdengar rentetan letusan senapan dan mitraliur dari arah yang tersembunyi. Senja yang tadinya damai jadi berdarah. Sebagian tentara Jepang merebut kembali senjata mereka yang semula diserahkan. Lantas berlangsung pertempuran yang tak seimbang. Karena kalah kuat, korban berjatuhan di pihak Indonesia. Sebanyak 33 taruna dan 3 perwira gugur dalam peristiwa itu. Sedangkan 1 taruna lainnya meninggal setelah sempat dirawat dirumah sakit. Perwira yang gugur adalah Daan Mogot, Letnan Soebianto, dan Letnan Soetopo. Peristiwa berdarah itu kemudian dikenal dengan nama Peristiwa Pertempuran Lengkong. Pada waktu itu Akademi Militer berpusat di Tangerang sehingga banyak yang menjadi korban adalah Taruna.

Mengenang Peristiwa Lengkong[sunting | sunting sumber]

Tulisan yang tertera di Monumen Lengkong

Untuk mengenang Peristiwa Lengkong tersebut ada dua tempat bersejarah yang pertama adalah Taman Makam Pahlawan (TMP) taruna yang bertempat di Jl. Daan Mogot dan yang kedua adalah monumen Lengkong yang berada di wilayah Serpong. Monumen yang dibangun berdampingan dengan Taman Daan Mogot itu berdiri tahun 1993 di atas lahan seluas 500 meter persegi. Pada dinding prasasti monumen terukir nama-nama taruna dan perwira yang gugur pada peristiwa pertempuran Lengkong. Sedangkan di dalam museumnya, terpampang foto-foto perjuangan para taruna militer di Indonesia berserta akademinya. Monumen Lengkong kini dijadikan sebagai tempat peringatan peristiwa pertempuran Lengkong yang diperingati setiap tanggal 25 Januari. Bahkan, keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menetapkan peristiwa tersebut sebagai Hari Bakti Taruna Akademi Militer. Hal itu dituangkan lewat Surat Telegram KSAD Nomor ST/12/2005 bertanggal 7 Januari 2005.

25
Mar
14

Hukum : Class Action Pemilu 2014, Petisi 28

politik

Kamis, 13-03-2014 17:29

Ini 5 Poin Petisi 28 Gugat Presiden SBY dan KPU

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Gugatan Class Action yang diajukan oleh Aktifis Petisi 28 Gigih Guntoro yang diwakili oleh LBH Solidaritas Indonesia, melawan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penundaan pelaksanaan Pemilu 2014 (Pemilu Serentak), mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2014).

Ada 5 point yang menjadi alasan gugatan itu dilakukan :

1. Pemilu yang di laksanakan 2x (tidak serentak) bertentangan dgn UUD 45 sebagai sumber hukum tertinggi. Jika Presiden dan KPU tetap melaksanakannya, itu adalah perbuatan melawan hukum.

2. Pemilu yang tidak serentak merugikan keuangan rakyat sebagai pemilih (pribadi-pribnadi) dengan total mencapai hampir 5 triliun, merugikan keuangan negara mencapai 10 triliun dan patut diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain/koorporasi (korupsi).

3. Sumber hukum tertinggi negara kita NKRI adalah UUD 45, bukan Putusan MK, makan Presiden dan KPU harus tunduk pada UUD 45, bukan pada Putusan MK.

4. Presiden dan KPU dengan kewenangan yang ada padanya dapat merubah jadwal pelaksanaan Pemilu. Presiden dapat saja mengeluarkan Perpu sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2014.

5. Agar Majelis Hakim memerintahkan Presiden dan KPU menunda pelaksanaan Pileg 9 April 2014 dan melaksanakannya secara serentak dgn Pilpres pada bulan Juli 2014.

Menurut Advokat dari LBH Solidaritas Indonesia, M Taufik Budiman, secara faktual hingga hari ini, persoalan terkait DPT, pencetakan kertas suara, pembuatan kotak suara dari kertas kardus, dan kesiapan IT KPU masih sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menuai sengketa dan kekacauan, karena justru bertentangan dengan aturan pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

“Jika Presiden dan KPU tetap memaksa untuk melaksanakan Pemilu 2014 secara terpisah yang bertentangan dgn ketentuan UUD 45, Pemilu tersebut dapat dikatakan sebagai Pemilu inkonstitusional dan illegal,” tegas Taufik Budiman.

Menurutnya, Pemilu yang illegal hanya menghasilkan DPR dan Presiden yang illegal pula. “Yang pasti akan menimbulkan pertengkaran dan konflik baik secara hukum dan politik. Pada ujungnya bukan tidak mungkin menimbulkan chaos,” tambahnya.

“Kondisi chaos akan memporakporandakan negeri ini dan dapat  saja ‘mengundang’ intervensi pihak asing. Selamatkan NKRI ! Tegakkan Konstitusi, Kembali ke UUD 1945!” serunya pula. (ari)

 

Editor : zafira

RABU, 29 JANUARI 2014

Petisi 28 Somasi Minta Pemilu Serentak Ditunda

Jika surat somasi tidak direspon, Petisi 28 akan ajukan gugatan class action.
ASH
Petisi 28 secara resmi telah melayangkan surat somasi kepada KPU dan Presiden terkait pelaksanaan putusan uji materiUU No. 42 Tahun 2008  tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait penundaan pelaksanaan pemilu serentak. Mereka meminta agar KPU dan Presiden menunda jadwal pelaksanaan Pemilu 2014 karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih mengandung persoalan hukum.Sebab, di satu sisi, MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Di sisi lain, penyelenggaraan pemilu serentak baru bisa dilaksanakan pada Pemilu 2019 dan seterusnya. Artinya, ketentuan pelaksanaan Pilpres setelah Pileg masih berlaku untuk Pemilu 2014.Kuasa hukum Petisi 28, M. Taufik Budiman menilai “haram” hukumnya jika KPU dan Presiden SBY tetap melaksanakan Pemilu 2014 tidak serentak. Sejumlah pasal dalam UU Pilpres terkait Pilpres setelah Pemilu Legislatif sudah dinyatakan inkonstitusional. “Kalau tetap dilaksanakan terpisah, Pemilu 2014 inkonstitusional. Ada inkonsistensi MK dalam memutuskan pengujian UU Pilpres itu,” kata Taufik.

Menurut Taufik tindakan MK yang menunda pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 itu di luar kewenangannya sebagai penjaga konstitusi. Sebab, sesuai kewenanganya MK hanya berhak mengkaji dan memutus pengujian UU berdasarkan konstitusi, bukan memutus persoalan teknis pelaksanaan norma dalam UUD 1945 (pemilu). “MK telah memasuki wilayah teknis dan melampaui kewenangannya,” ujarnya.

Advokat dari LBH Solidaritas ini berpendapat MK telah melakukan kekhilafan sistematik, tahu dan mengerti aturan tetapi melakukan hal di luar keharusan”.

Karena itu, Petisi 28 mendesak KPU dan Presiden SBY selaku kepala negara untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2014 terpisah antara Pileg dan Pilpres. Sebab, anggota KPU diangkat oleh presiden, sehingga sejatinya tanggung jawab pemilu ada pada presiden yang pelaksanaannya dilakukan KPU. Penundaan itu hingga pelaksanaan Pemilu 2014 memiliki landasan hukum yang jelas.

“Sesuai UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU diberi wewenang untuk menetapkan jadwal pemilu, tidak disebutkan jadwal Pileg dan Pilpres harus dipisah,” dalihnya. “Dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD yang habis pada Juni 2014 jika dikaitkan dengan penundaan Pileg hingga Juni 2014, tidak masalah.”

Dia mengaku sudah mengirimkan surat somasi itu pada hari ini, Rabu tertanggal 29 Januari 2014. Isinya, meminta Presiden dan KPU segera mengubah perubahan jadwal dan atau menunda pelaksanaan Pemilu 2014 secara serentak. “Kita beri waktu hingga hari Senin 3 Februari 2014, kita butuh respon cepat dan serius. Jika tidak direspon kita akan ajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ancamnya.

Anggota Petisi 28, Haris Rusli menambahkan jika pemilu 2014 tetap dilaksanakan tidak serentak, sama saja KPU dan Presiden dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat berakibat semua produk dari Pemilu 2014 tidak legitimated. “Kita juga khawatir jika Pemilu 2014 tetap tidak serentak, nantinya presidennya, anggota DPR/DPR, dan pejabat lain yang terpilih dianggap illegal,” imbuhnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Pilpres yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Majelis membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112  UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak.

Namun pembatalan ketentuan pemilu tidak serentak itu tak serta merta bisa diberlakukan pada Pemilu 2014. MK memutuskan berlaku pada Pemilu 2019. Ketentuan tersebut masih bisa diberlakukan dalam Pemilu 2014 ini hingga pembentuk UU membuat aturan baru terkait pemilu serentak. Alasannya, semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 ini sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan.

Tunda Pemilu, Aktifis Petisi 28 Ajukan Class Action

Otentiknews.com, Jakarta – Sidang perdana gugatan class action aktifis Petisi 28 terhadap pemerintah terkait pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan Kamis besok (13/3/2014) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam rilis yang diterima Otentiknews.com disebutkan bahwa alasan gugatan class action terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan. Namun oleh MK sendiri pelaksanan Pemilu serentak tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2019, bukan pada Pemilu 2014 ini.

Hal ini menimbulkan kerancuan dan berpotensi melahirkan produk pemilu yang tidak sah, karena landasan hukumnya tidak ada. Menurut rilis Petisi 28 bahwa akibat dari pelaksanaan Pemilu 2014  yang berdiri di atas landasan yang ilegal, maka Pemilu 2014 akan menghasilkaan anggota DPR ilegal, Presiden Ilegal, serta seluruh produk DPR dan Presiden (UU, Kepres, Kabinet) juga dapat dinyatakan ilegal.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, gugatan class action penundaan pemilu serentak adalah awal untuk menghentikan sementara pemberlakuan undang-undang pemilu yang bertentangan dengan UUD.

Sidang perdana akan dilaksanakan pada pukul 11.00 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada. M.Taufik Budiman, SH dari LBH Solidaritas Indonesia akan menjadi advokat pendamping. Sedangkan Gigih Guntoro aktifis petisi 28 menjadi penggugatnya. (iz)

Foto: (tampilan) ilustrasi (sumber: bantuanhukum.or.id)

SHARE THIS
TAGS

About the Author




Blog Stats

  • 2,000,781 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers