Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



12
Jul
14

Kenegarawanan : Politik Minyak Bung Karno

http://forum.viva.co.id/sejarah/1678738-sejarah-bung-karno-dan-politik-minyak-indonesia.html

Sejarah Bung Karno dan Politik Minyak Indonesia


Quote:
“Jangan Dengarkan Asing..!!”

Itulah yang diucapkan Bung Karno di tahun 1957 saat ia mulai melakukan aksi atas politik kedaulatan modal. Aksi kedaulatan modal adalah sebuah bentuk politik baru yang ditawarkan Sukarno sebagai alternatif ekonomi dunia yang saling menghormati, sebuah dunia yang saling menyadari keberadaan masing-masing, sebuah dunia co-operasi, “Elu ada, gue ada” kata Bung Karno saat berpidato dengan dialek betawi di depan para mahasiswa sepulangnya dari Amerika Serikat.

Quote:
alt

Pada tahun 1957, perlombaan pengaruh kekuasaan meningkat antara Sovjet Uni dan Amerika Serikat, Sovjet Uni sudah berani masuk ke Asia pasca meninggalnya Stalin, sementara Mao sudah ambil ancang-ancang untuk menguasai seluruh wilayah perbatasan Sovjet Uni dengan RRC di utara Peking. Bung Karno sudah menebak Amerika Serikat dan Sovjet Uni pasti akan rebutan Asia Tenggara. “Dulu Jepang ngebom Pearl Harbour itu tujuannya untuk menguasai Tarakan, untuk menguasai sumber-sumber minyak, jadi sejak lama Indonesia akan jadi pertaruhan untuk penguasaan di wilayah Asia Pasifik, kemerdekaan Indonesia bukan saja soal kemerdekaan politiek, tapi soal bagaimana menjadiken manusia yang didalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya” kata Bung Karno saat menerima beberapa pembantunya sesaat setelah pengunduran Hatta menjadi Wakil Presiden RI tahun 1956. Saat itu Indonesia merobek-robek perjanjian KMB didorong oleh kelompok Murba, Bung Karno berani menuntut pada dunia Internasional untuk mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia “Kalau Belanda mau perang, kita jawab dengan perang” teriak Bung Karno saat memerintahkan Subandrio untuk melobi beberapa negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat.

“Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang” Ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan energi sebagai puncak kedaulatan bangsa Indonesia, pada peresmian pembelian kapal tanker oleh Ibnu Sutowo sekitar tahun 1960, Bung Karno berkata “Dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak, heee….joullie (kalian =bahasa belanda) tau siapa yang punya minyak paling banyak, siapa yang punya penduduk paling banyak…inilah bangsa Indonesia, Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia, lalu dari minyak kita ciptaken pasar-pasar dimana orang Indonesia menciptaken kemakmurannya sendiri”.

Jelas langkah Sukarno tak disukai Amerika Serikat, tapi Moskow cenderung setuju pada Sukarno, ketimbang harus perang di Asia Tenggara dengan Amerika Serikat, Moskow memutuskan bersekutu dengan Sukarno, tapi perpecahan Moskow dengan Peking bikin bingung Sukarno. Akhirnya Sukarno memutuskan maju terus tampa Moskow, tampa Peking untuk berhadapan dengan kolonialis barat.

alt

Di tahun 1960, Sukarno bikin gempar perusahaan minyak asing, dia panggil Djuanda, dan suruh bikin susunan soal konsesi minyak “Kamu tau, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentiken, dihancurleburken dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak” urai Sukarno di depan Djuanda.

alt

Lalu tak lama kemudian Djuanda menyusun surat yang kemudian ditandangani Sukarno. Surat itu kemudian dikenal UU No. 44/tahun 1960. isi dari UU itu amat luar biasa dan memukul MNC (Multi National Corporation). “Seluruh Minyak dan Gas Alam dilakukan negara atau perusahaan negara”. Inilah yang kemudian menjadi titik pangkal kebencian kaum pemodal asing pada Sukarno, Sukarno jadi sasaran pembunuhan dan orang yang paling diincar bunuh nomor satu di Asia. Tapi Sukarno tak gentar, di sebuah pertemuan para Jenderal-Jenderalnya Sukarno berkata “Buat apa memerdekakan bangsaku, bila bangsaku hanya tetap jadi budak bagi asing, jangan dengarken asing, jangan mau dicekoki Keynes, Indonesia untuk bangsa Indonesia”. Ketika laporan intelijen melapori bahwa Sukarno tidak disukai atas UU No. 44 tahun 1960 itu Sukarno malah memerintahkan ajudannya untuk membawa paksa seluruh direktur perusahaan asing ke Istana. Mereka takut pada ancaman Sukarno. Dan diam ketakutan.

Pada hari Senin, 14 Januari 1963 pemimpin tiga perusahaan besar datang lagi ke Istana, mereka dari perusahaan Stanvac, Caltex dan Shell. Mereka meminta Sukarno membatalkan UU No.40 tahun 1960. UU lama sebelum tahun 1960 disebut sebagai “Let Alone Agreement” yang memustahilkan Indonesia menasionalisasi perusahaan asing, ditangan Sukarno perjanjian itu diubah agar ada celah bila asing macam-macam dan tidak memberiken kemakmuran pada bangsa Indonesia atas investasinya di Indonesia maka perusahaannya dinasionalisasikan. Para boss perusahaan minyak itu meminta Sukarno untuk mengubah keputusannya, tapi inilah jawaban Sukarno “Undang-Undang itu aku buat untuk membekukan UU lama dimana UU lama merupaken sebuah fait accomply atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing. UU 1960 itu kubuat agar mereka tau, bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku, bangsa Indonesia” mereka masih ngeyel juga, tapi bukan Bung Karno namanya ketika didesak bule dia malah meradang, sambil memukul meja dan mengetuk-ngetukkan tongkat komando-nya lalu mengarahkan telunjuk kepada bule-bule itu Sukarno berkata dengan suara keras :”Aku kasih waktu pada kalian beberapa hari untuk berpikir, kalau tidak mau aku berikan konsesi ini pada pihak lain negara..!” waktu itu ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan Permina (sekarang Pertamina) menjadi perusahaan terbesar minyak di dunia, Sukarno butuh investasi yang besar untuk mengembangkan Permina. Caltex disuruh menyerahkan 53% hasil minyaknya ke Permina untuk disuling, Caltex diperintahkan memberikan fasilitas pemasaran dan distribusi kepada pemerintah, dan menyerahkan modal dalam bentuk dollar untuk menyuplai kebutuhan investasi jangka panjang pada Permina.

Reply             With Quote

Bung Karno tidak berhenti begitu saja, ia juga menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat, Sukarno tau apabila Irian Barat lepas maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik, dan ini mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal terbesar Indonesia, di barat Indonesia punya lumbung minyak yang berada di Sumatera, Jawa dan Kalimantan sementara di Irian Barat ada gas dan emas. Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia.

Hitung-hitungan Sukarno di tahun 1975 akan terjadi booming minyak dunia, di tahun itulah Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di Asia , maka obesesi terbesar Sukarno adalah membangun Permina sebagai perusahaan konglomerasi yang mengatalisator perusahaan-perusahaan negara lainnya di dalam struktur modal nasional. Modal Nasional inilah yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengakuisisi ekonomi dunia, di kalangan penggede saat itu struktur modal itu diberi kode namanya sebagai ‘Dana Revolusi Sukarno”. Kelak empat puluh tahun kemudian banyak negara-negara kaya seperti Dubai, Arab Saudi, Cina dan Singapura menggunakan struktur modal nasional dan membentuk apa yang dinamakan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebuah struktur modal nasional yang digunakan untuk mengakuisisi banyak perusahaan di negara asing, salah satunya apa yang dilakukan Temasek dengan menguasai saham Indosat.

Sukarno sangat perhatian dengan seluruh tambang minyak di Indonesia, di satu sudut Istana samping perpustakaannya ia memiliki maket khusus yang menggambarkan posisi perusahaan minyak Indonesia, suatu hari saat Bung Karno kedatangan Brigjen Sumitro, yang disuruh Letjen Yani untuk menggantikan Brigjen Hario Ketjik menjadi Panglima Kalimantan Timur, Sukarno sedang berada di ruang khusus itu, lalu ia keluar menemui Sumitro yang diantar Yani untuk sarapan dengan Bung Karno, saat sarapan dengan roti cane dengan madu dan beberapa obat untuk penyakit ginjal dan diabetesnya, Sukarno berkata singkat pada Sumitro : “Generaal Sumitro saya titip rafinerij (rafineij = tambang dalam bahasa Belanda) di Kalimantan, kamu jaga baik-baik” begitu perhatiannya Sukarno pada politik minyak.

alt

Kelabakan dengan keberhasilan Sukarno menguasai Irian Barat, Inggris memprovokasi Sukarno untuk main di Asia Tenggara dan memancing Sukarno agar ia dituduh sebagai negara agresor dengan mengakuisisi Kalimantan. Mainan lama ini kemudian juga dilakukan dengan memancing Saddam Hussein untuk mengakuisisi Kuwait sehingga melegitimasi penyerbuan pasukan Internasional ke Baghdad. Sukarno panas dengan tingkah laku Malaysia, negara kecil yang tak tau malu untuk dijadikan alat kolonialisme, namun Sukarno juga terpancing karena bagaimanapun armada tempur Indonesia yang diborong lewat agenda perang Irian Barat menganggur. Sukarno ingin mengetest Malaysia.

Tapi sial bagi Sukarno, ia justru digebuk Jenderalnya sendiri. Sukarno akhirnya masuk perangkap Gestapu 1965, ia disiksa dan kemudian mati mengenaskan, Sukarno adalah seorang pemimpi, yang ingin menjadikan bangsanya kaya raya itu dibunuh oleh konspirasi. Dan sepeninggal Sukarno bangsa ini sepenuhnya diambil alih oleh modal asing, tak ada lagi kedaulatannya dan tak ada lagi kehormatannya.

Sukarno menciptakan landasan politik kepemilikan modal minyak, inilah yang harus diperjuangkan oleh generasi muda Indonesia, kalian harus berdaulat dalam modal, bangsa yang berdaulat dalam modal adalah bangsa yang berdaulat dalam ekonomi dan kebudayaannya, ia menciptakan masyarakat yang tumbuh dengan cara yang sehat.

Bung Karno tidak hanya mengeluh dan berpidato didepan publik tentang ketakutannya seperti SBY, tapi ia menantang, ia menumbuhkan keberanian pada setiap orang Indonesia, ia menumbuhkan kesadaran bahwa manusia Indonesia berhak atas kedaulatan energinya. Andai Indonesia berdaulat energinya, Pertamina menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia dan menjadi perusahaan modal yang mengakusisi banyak perusahaan di dunia maka minyak Indonesia tak akan semahal sekarang, rakyat yang dicekik terus menerus.

Pada Bung Karno, hendaknya jalannya sejarah Indonesia harus dikembalikan.

08
Jul
14

PARRINDO : Hanguskan Sisa Surat Suara PilPres 2014

merah-putih

Hanguskan Sisa-sisa Surat Suara Pilpres 2014

Senin, 07 Juli 2014 – 11:45 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Hanguskan Sisa-sisa Surat Suara

Di jaring sosial teredarkan berita a.l. “Untuk hindari kecurangan harap daftarkan diri anda jadi relawan pengawas di: http://www.2jutarelawan.com“. Aksi struktural PilPres diatas itu baik, namun lebih baik lagi kalau sedini mungkin celah2 kecurangan ditutup, misalnya hanguskan sisa2 blanko Surat Suara oleh pengurus TPS.

Hal sisa ini terjadi akibat aksi GolPut Ideologis dan korban GolPut Administratif serta cadangan surat suara yang buka celah manipulasi suara di tahap rekapitulasi berjenjang pasca TPS. Bagaimanapun, Vote is better than No Vote (oleh GolPut) karena selain nilai tambah bagi pembangunan demokrasi juga nilai kurang bagi celah peristiwa kecurangan di TPS.

Berkurangnya celah-celah itu lewat hanguskan sisa2 blanko surat suara juga ditujukan guna kurangi tensi panitia PilPres dan kecilkan ruang bagi tindak pidana PilPres. Lebih daripada itu memang Vote lebih bijak daripada No Vote (oleh GolPut) yang dapat memicu aksi Pidana PilPres.

Mari bertindak terbaik bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta, 7 Juli 2014

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11650.00 11600.00
SGD 9370.24 9320.24
EUR 15858.27 15758.27
AUD 10962.28 10882.28
Prakiraan Cuaca

27°C

  • Jakarta
  • Fog
  • WNW 8.05 km/h
 


04
Jul
14

NasPan45 : Paradoks Kepemimpinan

Logo NasPan45

SELASA, 01 JULI 2014

 

Paradoks Kepemimpinan

Paradoks Kepemimpinan

B Herry Priyono  ;   Dosen pada Program Pascasarjana

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

KOMPAS, 01 Juli 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

MUSIM gempita membandingkan dua calon presiden dan wakil presiden hampir usai. Negeri ini akan segera memasuki pucuk waktu. Kita hendak berdiri beberapa menit di bilik pemungutan suara untuk menerobos momen genting yang akan memberi nama hari esok Indonesia.Apa yang berubah sesudah kedua kubu menjajakan rumusan visi dan misi, program, serta mematut-matut diri dalam debat di televisi? Tidak banyak, kecuali emosi politik yang terbelah ke dalam pertarungan abadi antara ”memilih dari keputusasaan” dan ”memilih bagi harapan”. Setelah berbagai timbangan nalar dikerahkan, yang tersisa adalah tindakan memilih yang digerakkan dua daya itu. Mungkin kita bahkan tidak menyadarinya.

 

Namun, dengan itu dua kubu juga kian membatu. Masih tersisa beberapa hari bagi kita untuk menimbang pilihan dengan akal sehat. Barangkali tiga pokok berikut dapat dipakai untuk menambah aneka kriteria yang telah banyak diajukan.

 

Nafsu berkuasa

 

Kekuasaan dan kepemimpinan terkait integral secara paradoksal. Tidak setiap nafsu kekuasaan menghasilkan kepemimpinan, tetapi setiap kepemimpinan mensyaratkan kekuasaan. Seberapa hasrat kekuasaan yang dibutuhkan untuk kepemimpinan sejati? Di sinilah tersembunyi paradoks penting. Paradoks adalah kondisi atau pernyataan yang terdengar bertentangan atau tak masuk akal, tetapi sesungguhnya menyimpan kebenaran lebih utuh.

 

Orang yang sangat haus kekuasaan tidak pernah menjadi pemimpin baik. Sebaliknya, orang yang ditandai keengganan dan kesangsian yang sehat terhadap kekuasaan biasanya jauh lebih sanggup menjadi pemimpin baik. Sebabnya sederhana. Hanya sosok yang dapat merelatifkan atau membuat jarak dari kekuasaan yang sanggup menghidupi tugas agung bahwa kursi kekuasaan tidak identik dengan dirinya, tetapi sarana perwujudan mandat.

 

Ambillah analogi sederhana. Orang yang sedemikian haus uang tak lagi melihatnya sebagai sarana. Siang dan malam ia kesurupan memeluk uangnya dengan cara apa saja. Begitu pula orang yang punya nafsu menggelegak pada takhta. Ia lebih bernafsu menjadi penguasa, bukan pemimpin. Dari proses ini pula kediktatoran dan tirani dilahirkan. Namun, bagaimana benih tirani itu berkembang biak?

 

Pada mulanya adalah harapan. Dan, harapan itu amat cemerlang, sama seperti euforia Reformasi 1998. Setelah pergantian tiga rezim yang singkat, kita menaruh harapan pada rezim yang terpilih tahun 2004. Kita mengira dalam periode pertama rezim itu akan memimpin kita menata porak poranda Indonesia, lalu mengakhiri periode kedua yang mulai tahun 2009 dengan beberapa tonggak pemberadaban. Sampai di mana harapan itu?

 

Satu-dua tonggak bisa disebut dan kegemaran akan citra juga berkibar sebagai idiom baru politik. Namun, bukan rahasia lagi rezim ini gagal menjaga jantung kultural Indonesia, yaitu kebinekaan. Terutama lantaran impotensinya mencegah kelompok-kelompok tribal berkeliaran makin ganas dan meremuk siapa saja yang tidak sejalan dengan tafsir agama mereka. Bahkan, polisi yang punya mandat konstitusional monopoli kekerasan lebih sibuk dengan slogan ketimbang kelugasan.

 

Dalam arti itulah sakit jiwa kolektif diperanakkan lewat cara rezim ini memerintah. Maka, para korban semakin mencari-cari sosok pelindung, sedangkan kaum tribal agama mencari sosok pemaksa. Orang yang bernafsu kekuasaan meledak-ledak untuk menjadi presiden Indonesia beroperasi melalui patologi kolektif ini. Dalam keterjalinan berbagai arus inilah arti ’tegas’ lalu tidak dibedakan dengan ’tangan besi’ dan ’bengis’.

 

Maka, silakan cermati kedua capres dan cawapres. Mana sosok yang ditandai nafsu menggelegak akan kekuasan? Saya berani bertaruh, sosok dengan nafsu kekuasaan yang meledak-ledak tidak akan menjadi pemimpin baik bagi Indonesia. Seandainya maju jadi calon presiden, sosok seperti ini akan mengerahkan puluhan triliun rupiah untuk membeli suara, memakai preman dan operasi-hitam untuk mengancam pemilih, memalsu surat dan kotak suara, serta menggunakan kekerasan dan cara apa saja bagi pemenangan.

 

Ringkasnya, sosok ini membuat dirinya sama-dan-sebangun dengan kekuasaan. Dan, caranya berkuasa digerakkan terutama oleh busungan rasa megalomania.

 

Perkara kecil

 

Masalah dengan sosok megalomania bukan hanya karena bermulut besar, tetapi karena orang seperti itu tidak sanggup setia pada urusan kecil dan tugas kepemimpinan yang menuntut kesetiaan mengemban tugas dalam rutinitas; tanpa panggung dan media, tanpa publisitas dan tepuk tangan. Apa yang dilakukan dan semua orang lain hanyalah alat: ia memakai rakyat untuk kekuasaan, bukan memakai kekuasaan untuk rakyat.

 

Itulah mengapa orang seperti ini bisa saja menjadi penguasa, tetapi bukan pemimpin. Padahal, memilih presiden Indonesia bukan memilih penguasa atau selebritas, tetapi seorang pemimpin. Tentu saja pemimpin perlu berpikir besar, tetapi bukan sebagai megalomania. Di sinilah tersembunyi paradoks lain. Seorang pemimpin besar hanya dapat kita temukan dengan mengenali bukti kesetiaannya pada perkara dan tugas lebih kecil yang pernah diemban.

 

Sebabnya juga sederhana: hanya dia yang telah teruji dan terbukti setia pada perkara kecil yang akan sanggup setia dalam perkara besar. Hanya orang yang teruji dan terbukti setia pada tugas lebih kecil dalam lingkup lebih kecil yang akan sanggup setia pada tugas yang berskala lebih besar. Apakah itu niscaya? Tak ada yang niscaya dalam dunia manusia, kecuali kematian.

 

Namun, bolehlah kita pakai kewarasan sederhana. Apakah Anda akan mempercayakan kepemimpinan Indonesia pada sosok yang terbukti tidak setia dalam tugas pada lingkup lebih kecil? Ataukah kepada sosok yang telah terbukti setia pada tugas pemerintahan dalam skala lebih kecil? Segala dalil probabilitas menunjuk pada kewarasan pilihan kedua. Dengan segala hormat, sikap keras kepala memercayakan tongkat kepemimpinan Indonesia pada sosok yang terbukti tidak setia dalam tugas kepemimpinan lingkup lebih kecil adalah pilihan membabi buta.

 

Lingkup lebih kecil itu bisa saja kepemimpinan suatu kotamadya atau provinsi. Itu sudah cukup sebagai lingkup ujian sejauh mana calon presiden terbukti setia dalam tugas dan perkara kecil. Boleh saja orang berteriak menggelegar bahwa ia akan melakukan ini dan itu yang serba kolosal untuk Indonesia. Namun, itu kata-kata dan slogan yang mudah dipesan dan cepat dilatihkan. Jarak antara slogan dan kepemimpinan sejati terletak jurang teramat dalam yang tidak terjembatani apa pun, kecuali oleh bukti kesetiaan dalam perkara dan tugas kepemimpinan pada skala lebih kecil yang pernah diemban.

 

Sekali lagi, ia yang setia dalam perkara kecil juga akan sanggup setia dalam perkara besar; orang yang telah setia dalam kepemimpinan pemerintahan suatu kota juga akan setia dalam kepemimpinan sebuah negara. Sebaliknya, ia yang tidak setia dalam perkara kecil juga tidak akan sanggup setia dalam perkara sebesar negara.

 

Ringkasnya, sosok yang terbukti tidak setia dalam perkara dan tugas berskala lebih kecil bukanlah orang yang layak dipilih memimpin Indonesia.

 

Habitus kepemimpinan

 

Pokok di atas sentral bagi kewarasan pilihan. Mengapa orang yang terbukti setia dalam hal kecil jauh lebih sanggup setia dalam perkara besar? Di sinilah tersimpan pokok kunci lain yang dalam dunia pemikiran dipelajari melalui bidang ”teori tindakan”.

 

Intinya, orang boleh membual tentang kehebatan kalkulasi nalar. Namun, penelitian demi penelitian kian membuktikan bahwa dalam sebagian besar tindakan, manusia lebih digerakkan oleh kebiasaan. Jika memakai kata yang agak keren, istilah habitus paling dekat mengungkapkan maksudnya.

 

Habitus perilaku manusia tidak mudah berubah, apalagi pada orang yang semakin menua. Tentu, kepemimpinan membutuhkan daya penalaran dan kalkulasi tinggi. Namun, jauh lebih menentukan adalah ciri habitusnya dalam memimpin, juga apabila bukti habitus kepemimpinan itu terjadi pada skala pemerintahan lebih kecil.

 

Maka, kita dapat lugas menimbang: sosok mana yang telah terbukti punya habitus kepemimpinan baik? Habitus kepemimpinan baik adalah kebiasaan perilaku memimpin yang secara instingtif tertuju pada kemaslahatan orang biasa dan kebaikan-bersama, ciri tegas dialogis, cemburu merawat kebinekaan, merawat lingkungan hidup, tidak korup, tidak meremuk hak asasi, tidak militeristik dan memakai kekerasan sebagai solusi instan, dan sebagainya. Sebaliknya adalah habitus memerintah yang buruk.

 

Bukankah itu nirvana? Ya, tetapi itulah cita-cita Indonesia. Itulah kisah harapan kita, yang jerih payahnya hanya sanggup dirawat oleh pemimpin yang telah terbukti setia dalam tugas lebih sederhana, bukan sosok penuh megalomania. Jerih payah menghidupi kisah harapan itu tidak mungkin mekar kembali tanpa ciri-cirinya juga kita tanam dan lekatkan erat-erat pada ciri habitus sosok calon pemimpin.

 

Sebagaimana kita tidak akan mempercayakan benih yang bagus pada tanah yang gersang, begitu pula amat fatal jika kita memercayakan cita-cita luhur Indonesia kepada orang yang justru berkebalikan dengan keluhuran habitus kepemimpinan. Cara menanam jalan harapan itu adalah memilih sosok yang telah lebih terbukti punya keluhuran habitus kepemimpinan. Seperti telah disebut, cukuplah habitus kepemimpinan pemerintahan itu terbukti pada lingkup dan skala lebih kecil.

 

Maka, kita berdiri di pucuk waktu ketika pilihan kita akan memberi nama hari esok Indonesia. Setelah digulung riuh rendah kampanye, mungkin kita semakin gundah. Pilihan waras bagi jalan harapan dapat didasarkan pada tiga kriteria sederhana, yang hemat saya tidak lekang digerus kebingungan.

 

Pertama, sosok yang bernafsu kekuasaan meledak-ledak tidak akan punya keluhuran memimpin Indonesia. Kedua, hanya sosok yang telah teruji dan terbukti setia memimpin pemerintahan pada skala lebih kecil juga akan setia memimpin suatu negara. Ketiga, hanya sosok yang telah teruji dan terbukti punya habitus luhur kepemimpinan atas lingkup lebih kecil juga sanggup mengemban mandat kepresidenan dengan habitus kepemimpinan luhur yang sama.

 

Itulah dasar memilih bagi jalan harapan. Dalam dunia manusia, masa depan bukan hasil ramalan, melainkan kemungkinan untuk dibentuk. Itulah mengapa di pucuk waktu nanti kita mesti membentuk hari esok Indonesia bukan dengan memilih mesin ketakutan masa lalu, melainkan dengan memilih harapan baru

04
Jul
14

PARRINDO : Tiada ParPol Dominan, DPR 2014-2019 Kian Berisik

Peneliti: Tiada Parpol Dominan, DPR 2014-2019 Kian Berisik

Rabu, 11 Juni 2014 09:58 WIB
Peneliti: Tiada Parpol Dominan, DPR 2014-2019 Kian Berisik
Tribunnews/Herudin
Panitia memulai proses rekapitulasi suara saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tingkat Provinsi digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2014). KPU DKI Jakarta akan menghitung perolehan suara dari 17.045 TPS yang tersebar di 46 kecamatan di Jakarta. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peta koalisi di parlemen periode 2014-2019 dinilai tidak akan berlangsung permanen. Hal itu terlihat dari perolehan suara partai-partai politik pada Pemilihan Umum 2014.

“Jadi isunya bukan koalisi permanen, tapi koalisi isu per isu. Maka DPR akan semakin berisik,” ujar Peneliti Centre for Strategic and International Studies ( CSIS) Philips J Vermonte dalam forum diskusi di Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Hasil perolehan suara partai politik pemilu 2014 sebagai berikut: Partai Nasdem 6,72 persen; PKB 9,04 persen; PKS 6,79 persen; PDIP 18,95 persen; Golkar 14,75 persen; Gerindra 11,81 persen; Demokrat 10,19 persen; PAN 7,57 persen; PPP 6,53 persen; dan Hanura 5,26 persen.

Sedangkan dua partai politik yang tidak lolos parlemen PBB dengan 1,46 persen dan PKPI 0,91 persen.

Menurut Philips, perolehan suara itu menimbulkan konsekuensi politik yang cukup besar. Hal itu bila dikaitkan dengan pengambilan keputusan di DPR.

“Ada kekuatan yang cukup untuk memveto bisa menggagalkan kesepakan atau menggolkan kesepakatan karena suara setiap partai tidak terlalu jauh,” ungkapnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Rendy Sadikin
04
Jul
14

PARRINDO : PilPres 1 (satu) Putaran [Mahkamah Konstitusi]

LOGO PARRINDO

Dua Hakim Konstitusi Dissenting Opinion Pilpres Satu Putaran

Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar 9 Juli 2014 dilaksanakan satu putaran saja dengan suara terbanyak. Keputusan tersebut karena pertimbangan utama peserta Pilpres kali ini hanya dua pasangan calon saja.

Dari tujuh hakim konstitusi yang memutuskan, dua hakim yakni Patrialis Akbar dan Wahidin Adams menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait Pilpres kali ini dilakukan satu putaran.

Bekas Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) itu menilai, pasal 6A UUD 1945 merupakan bentuk kemajemukan yang mengakomodir seluruh suara rakyat Indonesia. Menurutnya sudah tepat presidensial treshold yang terdapat dalam undang-undang tersebut diberlakukan sebagai syarat untuk menjadi Presiden.

“Untuk menjagi NKRI, harus menjamin NKRI, Presiden dipilih semua rakyat, paling tidak ada lima pasal yang menyebutkan NKRI dalam UUD. Oleh karena itu, presiden tidak hanya berindak kepala negara dan pemerintahan, tetapi juga lambang NKRI, dan simbol pemersatu. Presiden terpilih harus mendapat dukungan rakyat dan mendapat sebaran dari provinsi-provinsi,” kata Patrialis saat membacakan pendapat hukumnya, di MK, Kamis (3/7/2014).

“Maka kalau dikaitkan pasal itu, mencerminkan keragaman, masyarakat yang berbeda latar belakangnya, memulai dukungan lebih besar, merata, menghindari hegemoni kelompok lain, berlaku syarat minilai dalam presidensial trashold,” lanjutnya.

Karena masyarakat Indonesia yang majemuk, lanjut Patrialis, presiden Indonesia terpilih harus dipilih oleh masyarakat di semua wilayah dengan syarat persebaran yang telah ditetapkan undang-undang. Kata Patrialis, jangan sampai presiden hanya terpilih disuatu wilayah tertentu karena penduduknya banyak tapi tidak terpilih di wilayah lainnya.

Sebelumnya, Forum Pengacara Konstitusi mengajukan uji materi Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal tersebut berbunyi ‘pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Baca Juga:

Ribuan Warga Sumedang Masuk Daftar Pemilih Khusus

Aparat di Sulsel Rawan Dimobilisasi

Ribuan Warga Sumedang Masuk Daftar Pemilih Khusus

BERITA LAINNYA

  • Putusan Sela Anas, Suara Hakim Terpecah
    Artjog
    ArtjogYahoo Indonesia
  • Polda Kalsel Siap Amankan Pemilu Presiden

     

    MERDEKA.COM. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilpres satu putaran. Dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawal ketat pemilihan presiden satu putaran, lantaran dinilai rawan kecurangan.

    “Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pilpres hanya dilakukan satu putaran sangat berpotensi menimbulkan kecurangan-kecurangan, karena tiap kandidat akan memberdayakan segala kekuatan yang ada untuk menang,” kata Abdullah kepada Antara di Jakarta, Jumat (4/7).

    Salah satu dasar kekhawatiran itu, kata Abdlulah, adalah adanya pelanggaran yang terjadi saat pileg kemarin termasuk manipulasi suara.

    “Untuk menghadapi hal itu di Pilpres 9 Juli nanti, sangat diperlukan netralitas penyelenggara atau pun pengawas pemilu di seluruh Indonesia,” ujar dia.

    Kecenderungan negatif lain yang harus diperhatikan adalah adanya politik uang yang menurut ICW polanya berubah bila dibandingkan politik uang saat Pemilu 9 April 2014.

    “Saat pemilu legislatif lalu pelakunya kandidat langsung maupun timnya. Namun dalam pilpres, itu dilakukan oleh tim bayangan yang tidak terdaftar secara resmi,” ujar dia.

    Karena tidak dilakukan secara gamblang itulah, ICW sulit menemukan indikasi pelanggaran pemilu oleh pasangan capres. “Untuk itu perlu dilakukan pengawasan secara ketat menjelang hari-H tanggal 9 Juli 2014 dan setelahnya karena di waktu-waktu ini sangat rawan politik uang,” ujar dia.

    Salah satu praktik kecurangan yang perlu dicermati, kata Abdullah, kemungkinan pemilih membawa kamera atau alat komunikasi ke bilik suara karena mereka bisa mendokumentasikan pilihan yang berpotensi untuk ditransaksikan.

    Topik hangat hari ini:
    ICW apresiasi penyidikan kepala daerah tanpa izin presiden
    ICW minta KPU desak parpol serahkan laporan keuangan
    ICW minta PN Jaksel eksekusi putusan KIP soal dana BOS
    ICW: Konflik polisi vs KPK berlanjut, koruptor tertawa
    Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

    Sumber: Merdeka.com

    BERITA LAINNYA

    • MK Putuskan Pilpres Satu Putaran
      KPU Padang Distribusikan Logistik Pilpres
      MK Tolak 30 Gugatan PHPU DPD
      04
      Jul
      14

      Kenegarawanan : Petroreligiositas dan Ketaqwaan Jokowi


      Logo REPINDO

      Ananto pratikno.ananto@gmail.com [ppiindia]

      To ppiindia@yahoogroups.com
      Today at 8:31 AM

       

      NU dan Serangan Paham Keagamaan Negara Kaya Minyak

      Oleh: Syarif Hidayat Santoso

       

      Disadari atau tidak, Indonesia adalah lahan penyebaran petroreligiositas. Petroreligiositas adalah lahirnya transformasi keberagamaan negara-negara kaya minyak. Di dunia Islam, negara yang gencar menyebarkan petroreligiositas adalah Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi dengan paham salafi-wahabinya dan Iran dengan syiahnya. Melalui dana miyak yang melimpah, mereka menyebarkan pahamnya ke seluruh dunia. Bahkan antar keduanya telah terjadi semacam kontestasi yang saling menegasikan.

       

      Melalui kekuatan Rabitah Alam Islami dan buku-buku gratis yang dibagikan kepada para jamaah haji, arab Saudi menyebarkan pahamnya. Arab Saudi juga aktif memobilisasi dan mendanai gerakan jihad internasional seperti di Afghanistan waktu invasi Sovyet dan perang Bosnia. Iran pun juga sama. Mereka mengekspor Revolusi Islamnya ke seluruh dunia, salah satunya melalui organisasi Jamaah Dakwah. Iran juga berperan aktif di Irak, Afghanistan, Lebanon, Bahrain, Yaman melalui partai-partai dan milisi lokal.

       

      Jihad pun tak lagi murni sebuah ibadah. Jihad internasional telah menjadi pertaruhan perebutan kuasa politik antara Iran dan Arab Saudi. Semasa perang Bosnia (1992-1995), ditemukan dua kelompok mujahidin internasional yang berafiliasi baik dengan Iran maupun Saudi. Ada mujahidin syiah bentukan Hezbollah dukungan Iran. Kesatuan mujahidin ini berasal dari kombinasi pejuang Palestina, Lebanon, syiah Afghan dan Iran. Di sisi lain, Arab Saudi melatih dan mendanai veteran perang Afghan dalam jihad di Bosnia. Poros mujahidin pro Saudi ini terdiri dari kombinasi para pejuang sunni Turki, Albania, Arab Saudi, Afghanistan dan sukarelawan Eropa.

       

      Petroreligiositas juga merambah Indonesia. Bentuknya berupa transformasi pemikiran melalui buku-buku, yayasan, pesantren dan sekolah Islam yang berafiliasi dengan keduanya. Kaum Wahabi-Salafi juga pernah berjihad di Ambon. Salafi dan syiah juga saling berkontestasi dalam ruang religiositas Indonesia. keduanya saling berseteru dan menjadikan kaum sunni tanah air sebagai basis massa untuk diperebutkan.

       

      NU dengan kekuatan basis massa tradisionalnya merupakan sasaran empuk gerakan petroreligiositas. Basis massa NU digerogori sedikit demi sedikit. Jika puluhan tahun lalu, basis NU di Jawa adalah sepenuhnya NU, kini tidak lagi. Di Madura, telah bersemi gerakan Syiah dan Salafi. Syiah dan salafi juga muncul dengan ambisius di basis terkuat NU mulai Bangil, Pekalongan, Jember, Bondowoso, Kediri, Jombang, Gresik, Banyuwangi, Cirebon dan Surabaya.

       

      Salafi dan syiah bergerak dengan dua titik. Pertama, ruang urban di perumahan-perumahan di kota, kedua di pedesaan terpencil. Ini merupakan taktik kaum petroreligiositas. Di perumahan-perumahan modern, kaum transnasional bisa dengan mudah mendapat kader. Sebab sosiologisnya karena ikatan warga penghuni perumahan relatif longgar. Warga perumahan pada dasarnya merupakan kalangan terpelajar kelas menengah keatas namun minim ilmu agama. Gerakan petroreligiositas dengan gigih berupaya merebut massa kalangan profesional. Mereka dengan bangga akan mengatakan ke hadapan publik bahwa kader dan simpatisannya merupakan kalangan terpeelajar dan profesional.

       

      Kalangan awam di pedesaan terpencil juga merupakan sasaran empuk. Taktik yang dipakai mirip misionaris. Menyantuni kaum miskin sambil menyebarkan pahamnya. Baik di perumahan maupun kawasan terpencil NU relatif bergerak. Di perumahan kaum urban, NU relatif sulit didekati karena longgarnya basis soliditas antar warga. Kaum urban juga terkadang sinis terhadap para kiai dan ustadz NU yang dianggap konservatif dan tradisional. Di kawasan terpencil, NU terkena stigma sebagai pelindung kaum abangan. Posisi NU di kawasan terpencil kadang kalah gesit dengan ormas lokal Hidayatullah dan DDII. Dalam beberapa kasus sering dijumpai kalau gerakan Islam transnasional bisa berkembang karena memanfaatkan massa Islam modernis yang lebih dulu ada.

       

      Bagi kalangan urban, para tokoh NU yang berstatus akademisi atau mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi wajib didayagunakan. Kombinasi antara kiai salaf dengan kiai universitas wajib dilakukan demi dakwah di kota-kota. Tanpa dukungan akademisi, dakwah NU akan diminorkan kaum urban. Di desa terpencil, NU harus lebih kreatif dalam melindungi kaum abangan diantaranya dengan perbaikan syariat secara perlahan. Sebabnya, Kaum transnasional sering mendudukkan kaum abangan sebagai sasaran dakwah. Simpati terhadap Dakwah salafi-wahabi sebenarnya lebih banyak berasal dari kalangan abangan, bukan nahdliyyin. Kaum abanganlah penyumbang terbesar kader salafi-wahabi di Indonesia.

       

      Petroreligiositas adalah fakta global abad ini. Meskipun terlihat kuat dan tangguh, namun petroreligiositas rapuh di dalam karena digerakkan berdasar uang. Petroreligiositas juga rapuh karena berdasar kombinasi antara dakwah dan politik. []

       

      Syarif Hidayat Santoso, alumni hubungan internasional FISIP UNEJ, warga NU Sumenep.

      http://harian-oftheday.blogspot.com/

       

      “…menyembah yang maha esa,
      menghormati yang lebih tua,
      menyayangi yang lebih muda,
      mengasihi sesama…”

      __._,_.___

      Ananto pratikno.ananto@gmail.com [ppiindia]

      To ppiindia@yahoogroups.com
      Today at 8:38 AM

       Logo NasPan45

      Jokowi di Mata Kiai Lokal

      Oleh: Irfan Nuruddin

      —Berawal dari seringnya mendapat pertanyaan dari teman-teman alumni Pondok Langitan, perihal sosok Jokowi, bagaimana keislamannya dan kiprah dia sewaktu menjadi Wali Kota Solo. Pertanyaan tersebut ada mungkin karena seringnya kampanye hitam yang mereka terima, baik melalui SMS, transkrip pembicaraan, media cetak maupun di sosial media.

      Awalnya saya jawab, “Menurutku, sepengetahuanku….” Tapi jawaban seperti itu, bagiku sendiri juga tidak afdhol, kurang begitu shohih, tsiqoh, aku iki lho sopo (saya bukan siapa-siapa)?

      Kemudian saya berinisiatif untuk mendapatkan info tentang Jokowi dari sumber yang tsiqoh, yang tahu dan kenal dekat dengan Jokowi, dan yang aku tahu adalah KH. Abdul Kareem, seorang hafidzul Qur’an dan juga Pengasuh Pondok Pesantren Az-Zayyady, Laweyan, Solo. Untuk masyarakat Solo dan sekitarnya pasti tahu siapa beliau. Beliau juga sahabat sekaligus mentor Jokowi.

      “Pak, keislaman Jokowi niku pripun (bagaimana sebenarnya keislaman Jokowi)?” tanyaku langsung ke masalah. Siang itu, Ahad 22 Juni di ndalem beliau, Tegal Ayu, Laweyan, Solo.

      “Islam-imanipun Jokowi miturut kulo sae, saestu sae (baik, benar-benar baik). Saya kenal Jokowi jauh sebelum dia menjadi walikota, ketika dia menjadi ketua Asmindo, Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia, dia punya perusahaan mebel namanya ‘Rakabu’. Dia aktif mengikuti pengajian-pengajian saya. Dan dikemudian hari membentuk majlis pengajian Pengusaha Islam Muda yang namanya Bening Ati, pengasuhnya kulo kiyambak (saya sendiri), Pak Yai Nahar, (Pengasuh PP Ta’mirul Islam waktu itu) dan juga PakYai Rozaq, (Pengasuh PP Al Muayyad).

      Tapi beberapa tahun majelis pengajian berlangsung, kemudian goyah, karena beberapa anggotanya sama mencalonkan dirimenjadi Wali Kota, Pak Jokowi sendiri, Pak Purnomo, (sekarang menjadi Wakil WaliKota Solo) dan Pak Hardono. Lah kulo ‘kebagian’ mendukung Pak Jokowi, dan pada saat itulah saya tahu betul bagaimana Pak Jokowi, sebab renteng-renteng bareng kemana-mana, puasa Senin-Kemisnya tidak pernah ketinggalan, tahajudnya juga luar biasa, sama sekali tidak pernah tinggal Jum’atan, apalagi cuma sholat lima waktu yang memang dah kewajiban. Keluarga Jokowi juga Islamnya taat, adik-adiknya putri semua berjilbab itu juga sejak dulu, dan juga diambil mantu oleh orang-orang yang Islamnya baik semua, Jenengan ngertos kiyambak tho Gus?” jawab beliau lugas.

       

      “Tapi kulo gih tidak habis pikir, kenapa orang yang jelas-jelas keislamannya kok diisukan kafir, keturunan nasrani, cina dan lain-lain, hanya karena perbedaan politik, tur itu yang mengisukan yo wong islam dewe… Kulo ape meneng wae opo yo trimo, opo yo pantes, dulur Islam dikafir-kafirke kok meneng ora mbelani, opo yo pantes…” ucap beliau dengan berusaha keras menahan air mata sehingga mata beliau memerah. Suara beliau sengau menahan isak.

       

      Melihat pemandangan seperti itu, hatiku rasanya ngilu, seperti diremas-remas oleh kekuatan dunia lain, betapa ringannya orang mempolitisasi agama untuk kekuasaan, aku terdiam lama, untuk meneruskan pertanyaan rasanya tidak mampu.Terbawa suasana yang tiba-tiba mengiris-ngiris kalbu.

       

      “Ya memang Pak Jokowi bukanlah santri ndeles kados Jenengan Gus, bacaannya tidak sebagus santri-santri Muayyad, tapi opo terus kekurangan seperti itu menjadikan dia pantas dicap abangan, gak ngerti agomo…apalagi kafir?” Dengan menahan isak pertanyaan tersebut terucap.

       

      Memang isu Jokowi sebagai orang abangan atau kejawen itu dimunculkan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta dua tahun lalu, dan setahuku Jokowi waktu itu sama sekali tidak menggubris isu-isu tersebut. Dan rupanya isu-isu tersebut dimunculkan lagi saat pilpres ini dan lebih masih dan dasyhat, sehingga pada waktu Jokowi sowan ke Pak Dul Kareem (begitu aku biasa menyebut KH Abdul Kareem Ahmad), 6 Juni lalu, JOKOWI madul, “Kulo kiyambak Gus Kareem, bisa menahan diri difitnah-fitnah seperti itu, tetapi menawi kalau itu ibu saya, ibu saya difitnah kafir, nasrani,… kulo sing mboten saget nrimo (tidak apa saya difitnah, tapi kalau ibu saya yang difitnah kafir, nasrani, saya tidak terima),” kata Jokowi ditrukan Pak Dul Kareem. Lah dalah, aku merinding mendengar cerita tersebut.

       

      Mungkin juga, Jokowi dianggap orang abangan karena dia diusung oleh PDIP yang identik dengan abang-abang, padahal PDIP Solo, sangat agamis, punya masjid sendiri di depan Kantor PDIP di Brengosan, dan masjidnya makmur, setiap minggu ada kegiatan semaan Al Qur’an bil ghoib dan pengajian rutin. Tur juga, partai yang terkuat di Solo adalah PDIP, partai-partai lain yang berbasis Islam seperti PPP, dan PKB sama sekali gak ada baunya, kecuali PAN dan PKS-mambu-mambu sitik (partai Islam di Solo tidak terlalu kuat).

       

      Sebetulnya obrolan tersebut sangat panjang dan beragam masalah yang didawuhkan oleh Pak Dul Kareem, tapi karena terbatasnya halaman, aku singkat semua obrolan tersebut dengan sebuah pertanyaan, “Bagaimana kepemimpinan Jokowi selama menjadi wali kota Solo, ketegasannya dan juga kebijakannya, terutamapada umat Islam?”

       

      “Kebijakkan Pak Jokowi selama di Solo, sama sekali tidak ada yang merugikan umat Islam, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah agama selalu dikonsultasikan dulu pada ulama Solo, terutamanya pada Kyai Durrohim, Mustasyar NU waktu itu. Dan kebijakan Pak Jokowi itu bersifat Islam subtantif Gus, tur yo merakyat tenan, umat Islam di Solo itu kan mayoritas dan juga kalangan bawah, jadi Pak Jokowi untuk mengangkat ekonomi rakyat kecil dengan menbangun banyak pasar-pasar tradisional, minimarket tidak boleh buka 24 jam, tidak mengizinkan mall-mall ada lagi,jarene Pak Jokowi, kalo umat Islam sejahtera maka masjid dengan sendirinya akan dipenuhi jama’ah, gitu Gus,” jelas Pak Dul Kareem padaku.

       

      Memang yang kudengar selama ini ya begitu itu, bahkan Jokowi berani menentang kebijakan Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah yang mengizinkan dibangunnya mall di Sari Petojo, sebab memang tanah Sari Petojo adalah milik propinsi, dan berhubung itu berada di daerah Solo, pembangunan tersebut tidak diizinkan oleh Jokowi, karena tidak berpihak pada ekonomi rakyat kecil di sekitarnya.

       

      “Contoh lain, lokalisasi Shilir yang ada di Semanggi setahun menjadi Wali Kota, ditutup oleh Pak Jokowi, dan kemudian dibangun sebuah pasar untukmenghidupkan perekonomian warga sekitar. Dan yang mengisi pasar tersebut adalah para pedagang loak yang di Banjarsari, di sana itu ada sebuah monument yang menjadi cagar budaya, kumuh dan kotor karena di tempati oleh PKL-PKL yang tidak teratur. Dan cara memindahkannya pun, Masya Alloh, sangat manusiawi, nguwongke uwong tenan, perwakilan PKL di undang makan di Lodji Gandrung sampai puluhan kali kalau tidak salah untuk berdiplomasi dengan para pedagang, dan ketika para pedagang menerima dipindah, mindahnya pun tidak dengan kekerasan, dipawaikan… dikirab dengan marak… podo ditumpakke jaran, seneng tenan… podo diuwongke mbek Wali Kotane… (proses pemindahan tidak dengan kekerasan, semua pihak merasa dihargai),” cerita PakDul Kareem panjang lebar.

       

      Aku membayangkan kemeriahan tersebut dan kegembiraan warganya yang merasa dimanusiakan oleh pemimpinnya. Selama sebelum Jokowi, Solo kumuh dan semrawut, dan sekarang terlihat lebih hijau dan rapi, meskipun tidak semuanya, tapi itu jauh lebih baik dari pada masa-masa sebelum Wali Kota Jokowi. Dan ketika Shilir di tutup, Habib Syekh yang memang tinggal di Semanggi mendirikan majelis “Shilir Berdzikir” yang menjadi cikal bakal Ahbabul Musthofa saat ini.

       

      Solo saat ini jadi lebih hijau dhohiron wa bathinan, peringatan hari besar Islam juga lebih semarak, ada Parade Hadrah setiap Rajab, Festival Sholawat, kegiatan dzikir tahlil dan barzanji semakin marak, ada setiap saat, tidak hanya di masjid-masjid tapi juga di hotel-hotel mewah. Itu semua sebab kebijakan-kebijakan Jokowi dalam membangun Solo sebagai Kota Sholawat dan juga Spirit of Java. Sholawat Barzanji yang awalnya sesuatu yang jarang, karena NU di Solo adalah minoritas, sekarang menjadi hal yang seakan harus hadir dalam setiap moment, iya, sejak Jokowi menjadikan Majelis Dzikir dan Sholawatan sebagai tamu rutin di Balai Kota setiap Rabiul Awwal. Tidak hanya itu, di Rumah Dinas beliau, Lodji Gandrung dijadikan tempat rutin taraweh ala Masjidil Haram, 23 rakaat beserta witir dan mengkhatamkan Al Qur’an.

       

      “Ketika Jamuro pertama kali diundang di Balai Kota, Pak Jokowi memberi kenang-kenangan, dalam bungkusan yang sangat tebal, kulo ngiro niku isinya arto Gus, tapi jebule stiker (saya kira isinya uang, tapi sertanya isinya stiker) bertuliskan, “Jamuro, dengan Bershalawat Kita Semua Selamat Dunia Akhirat.”

      Aku tertawa mendengar cerita tersebut, sebab kenang-kenangan tumpukan 5000 stiker sebesar uang kertas, dibungkus dengan rapi kertas coklat, yang dibuka di depan umum, bisa menjadikan orang menyangka itu adalah uang puluhan juta. Jebule cuma stiker.

       

      Jamuro, singkatan dari Jam’ah Muji Rosul, awalnya hanya majlis dzikir tahlil dan pembacaan Barjanji yang menjadi rutinan segelintir jamaah, tapi sekarang jama’ahnya puluhan ribu dari Solo dan sekitarnya. Dan Pak Jokowi adalah salah satu pembinanya.

       

      “Lah ndilalah, Pak Jokowi satu tahun jadi wali kota, kulo kebetulan dados ketua PCNU Solo, jadi gih saget bersinergi dengan Pak Wali, dan Pak Jokowilah yang mengusulkan dan yang ngobrak-ngobrakki agar di bentuk Ranting NU di seluruh Solo, ada 51 Ranting, dan ini baru pertama kalinya PCNU Solo punya ranting, itu berkat Pak Jokowi dan Pak Jokowi juga yang membuatkan 51 papan nama untuk ranting NU tersebut,” cerita Pak Dul Kareem dengan antusias.

       

      “Di antara juga, shalat Idul Fitri bisa terlaksana di Balai Kota, itu juga kebijakan Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri yang menutupi dua arca yang di depan balai kota itu, pakai kain mori, ditutup sendiri, padahal untuk hal seperti itu, nyuruh ajudan kan bisa.” Saya jadi teringat ketika Jokowi ngangkati gong yang mau ditabuh oleh SBY, entah dalam pembukaan apa itu, aku lupa.

       

      Hal-hal seperti itu tentu tidak pernah kita dengar dari mulut Jokowi sendiri, yang kita dengar hanyalah pembelaan, “Saya Islam, dan saya meyakini kebenaran Islam saya.” Dan pembelaan diri Jokowi bahwa dirinya dari keluarga muslim yang baik, yang juga telah melakukan rukun Islam kelima, itu juga baru kita dengar setelah begitu gencarnya fitnah yang meragukan keislaman dia selama Pilpres 2014 ini. Selama Pilkada Jakarta, dua tahun lalu, JOKOWI membiarkan fitnah-fitnah itu bagai angin lalu, Islamku yo Islamku, lapo dipamer-pamerke… mungkin seperti itu pikirnya. Padahal sekarang yang lagi naik daun adalah “Akulah yang paling Islam, Akulah yang paling benar” yang lain KW.

       

      Pak Kiai Dul Kareem, memang tidak semasyhur poro masyayih maupun poro mursyid, tapi beliau adalah orang yang ikhlas, dan juga salah satu tokoh yang nasehatnya di dengar Jokowi. Dan Jokowi pun tidak pernah menarik Pak Dul Kareem dalam ranah politik dia.

       

      “Gus Kareem, saya minta dikawal sampai saya selesai, tapi Panjenengan hanya bisa menasehati kulo atau memberi usul, tidak bisa merubah kebijakan saya dalam hal pemerintahan. Kalo dalam hal wudhu, atau sholat, atau ibadah kulo yang salah, kulo menawi mboten nurut Jenengan, kulo monggo Jenengan sampluk. (Kalau dala urusan wudhu dan shalat saya salah, tolong saya diluruskan), itu perkataan Jokowi sendiri ketika dia menjadi Wali Kota Solo, begitu itu sosok Pak Jokowi Gus, tegas, semua bawahannya pasti tahu itu.” Akhir cerita PakDul Kareem, allohu yarham.

       

      Terlepas dari penuturan di atas, Jokowi juga mempunyai banyak kekurangan, dalam pemerintahannya maupun perilaku. Dan itu kalau ditulis bisa jauh berlampir-lampir, beredisi-edisi, sebab mengurai kekurangan orang lain tidak akan habisnya. Ia hanyalah manusia biasa. Tapi aku hanya mengfokuskan diri menjawab pertanyaan teman-temanku selama ini.

      Wallohu a’lam bisshowab. []

      Irfan Nuruddin, santri Pondok Pesantren Langitan, Khodimul Ma’had Al Muayyad, Mangkuyudan, Solo

      “…menyembah yang maha esa,
      menghormati yang lebih tua,
      menyayangi yang lebih muda,
      mengasihi sesama…”
      __._,_.___

      Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>


      Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>

      01
      Jul
      14

      PilPres : JokoWi CaPres Paling Miskin

      Jokowi capres paling miskin dan banyak utang

      MERDEKA.COM. Capres Jokowi membacakan laporan harta kekayaan pribadi. Data tersebut telah diverifikasi oleh KPK pada tanggal 26 Juni 2014.

      “Izinkan saya menyampaikan laporan harta kekayaan calon presiden periode 2014-2019. Dengan ini saya umumkan harta saya yang telah diklarifikasi KPK pada 26 Juni 2014,” kata Jokowi di kantor KPU Jakarta, Selasa (1/6).

      Berdasarkan data laporan harta kekayaan yang disampaikan kandidat di KPU, Jokowi mempunyai mempunyai utang paling banyak dan paling miskin. Berikut perbandingan utang dan kekayaan kandidat capres-cawapres dalam pelaporan harta kekayaan lengkap:

      1. Utang Capres Prabowo Rp 28.993.970, total harta kekayaan Rp 1.670.392.580.402 dan USD 7.503.134;

      2. Utang Capres Jokowi Rp 1.936.939.782, total harta kekayaan Rp 29.892.946.012 dan USD 27.633;

      3. Utang cawapres Hatta Rp 157.901.040. total harta kekayaan Rp 30.234.920.584 dan USD 75.092; dan,

      4. Utang cawapres JK Rp 19.660.000, total harta kekayaan Rp 465.610.495.057 dan USD 1.058.564.

      Topik hangat hari ini:
      Pendukung Prabowo cabut gugatan UU Pilpres
      Hubungan Mega-Prabowo retak setelah Pilgub DKI?
      e-KTP diharapkan bisa atasi kisruh DPT pada Pilpres 2014
      Unggul di polling Wall Street Journal, Prabowo disukai asing?
      Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

      Sumber: Merdeka.com

      Berita Lainnya

      01
      Jul
      14

      PARRINDO : Politik SDM Berbudaya IPTEK

      LOGO PARRINDO

      Tema Debat CaWaPres 29 Juni 2014 menurut hemat kami seharusnya terakumulasi dalam pernyataan penutup bahwa IPTEK terbudaya sedemikian rupa sebagai bagian daripada kebiasaan masyarakat tidak saja di kalangan terdidik dan terpelajar namun juga kalangan terlatih lainnya.
      Budaya ini baiknya ditumbuhkan dengan suasana batin KITA yakni Kerja berKinerja, Inovasi berIntegritas, Tulus berTaat-azas sehingga menjadi gaya hidup positif.
      Jadi tekad “JokoWi-JK adalah KITA” itu sarana awal membangun kebersamaan masyarakat sebagai sumber daya manusia berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi.
      Penjabaran aksi pembudayaan SDM berIPTEK seyogjanya mulai pula terpikirkan tertuang dalam sebuah perundang-undangan semisal PerPres atau bahkan RUU prakarsa otoritas Presidensiil.
      Pola hidup SDM Berbudaya IPTEK ini pada gilirannya tidak membatasi masyarakat bergaya hidup konsumen IPTEK namun juga bergaya hidup produsen IPTEK yang bernilai tambah bahkan berujung mendulang devisa negara.
      Salah satu maksud dan tujuan daripada Revolusi Mental itu memang seharusnya diarahkan ke politik pembentukan SDM Berbudaya IPTEK andalan bahkan unggulan.

      Jakarta, 1 Juli 2014
      Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
      PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
      Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
      Editor www.jakarta45.wordpress.com

      http://polhukam.kompasiana.com/politik/2014/06/29/ringkasan-debat-cawapres-jusuf-kalla-vs-hatta-29-juni-2014-670293.html?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kanawp

      Ringkasan Debat Cawapres Jusuf Kalla vs Hatta 29 Juni 2014

      HL | 29 June 2014 | 22:47 

       

      Hatta Rajasa -         Jusuf Kalla / tribunnews.com

      Hatta Rajasa – Jusuf Kalla / tribunnews.com

      RINGKASAN DEBAT CAWAPRES JUSUF KALLA VS HATTA 29 JUNI 2014

      Tema : Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK.

      Moderator : Prof. Wikorita Karnawati. (Wakil Rektor Universitas Gajah Mada/ UGM).

      KPU :

      Tema ini menjadi penting karena tema ini menjadi sebuah refleksi mengenai peran Indonesia di depan negara-negara lain, bagaimana Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri.

      Moderator : Selamat malam hadirin, malam ini kita akan membahas tentang pembangunan sumber daya manusia dan IPTEK, dan saya adalah moderator malam ini.

      SEGMEN I : PENYAMPAIAN VISI MISI CAWAPRES

      Jusuf Kalla :

      Hari ini kita berbicara mengenai Sumber daya manusia dan IPTEK. Konstitusi mengajarkan kepada kita bahwa Bangsa harus memastikan pemberdayaan kepada ilmu pengetahuan.

      Apabila kita berbicara tentang SDM kita berbicara tentang bangsa karena berbicara SDM berarti berbicara tentang objek dan subjek bangsa yakni manusianya. Berbicara tentang pengetahuan artinya berbicara tentang pendidikan dan pengembangan teknologi.

      Kita belajar dari bangsa lain, dimana bangsa maju karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

      Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuan kita, yakni kita harus meningkatkan system pendidikan kita. Kita sudah memiliki lembaga-lembaga seperti BPPT, Universitas dan lain-lain. Kita harus menggunakan lembaga ini sebagai tombak ujung pengembangan pendidikan.

      Tentu kita butuhkan usaha untuk pembangunan itu semua., sehingga mudah-mudahan melalui acara ini, kita bisa mengetahui apa yang paling kita butuhkan di Indonesia.

      Hatta :

      Kita sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang sangat bergantung kepada dua factor yakni pendidikan dan kesehatan.

      Prabowo dan hatta berkeyakinan kita maju jika SDM dan penguasan IPTEK menjadi pilar utama pembangunan bangsa.

      Kata kunci adalah sejauh mana kita bisa membuat seluruh bangsa Indonesia menikmati pendidikan secara inklusif, berkeadilan, sejauh mungkin dan merata.

      Kita harus memperluas akses dan jangkauan pendidikan, Karena itu kita mencanangkan wajib belajar 12 tahun.

      IPTEK harus dikembangkan, bagaimana IPTEK dapat membangun bangsa dan bagaimana pengembangan IPTEK menjamin keberlangsungan pengelolaan Sumber daya alam.

      Terkait kesehatan, kita memastikan untuk akses BPJS semakin diperhatikan, dan akses kesehatan kepada seluruh rakyat.

      Kita harus memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan akses pengembangan inovasi dan akses kesehatan dan akses kepada pendidikan itu poin kita. Terima kasih.


      SEGMEN II : PENAJAMAN VISI MISI CAWAPRES

      Moderator :

      Mohon bapak untuk mempertajam lagi bagaimana bapak bisa menjalankan pendidikan inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sebagaimana kita mengetahui anggaran kita terbatas untuk hal itu, serta bapak menjelaskan lebih lagi bagaimana meningkatkan produktivitas pengembangan inovasi di dalam keterbatasan dan darimana anggaran itu bisa kita dapatkan ?

      Hatta :

      Negara wajib melaksanakan pengembangan sumber daya alam diatur oleh pasal 31. Tentu kita harus menyiapkan anggaran itu. Untuk membangun pusat-pusat inovasi menjadi penting karena itu menjadi alat kita untuk meningkatkan daya saing bangsa kita.

      Prabowo Hatta mempersiapkan untuk inklusif dan berkeadilan tersebut, kita menyiapkan anggaran, meningkatkan dua kali lipat biaya operasional, dan mempersiapkan sepuluh trilliun untuk hal tersebut dalam jangka waktu 5 tahun ke depan,

      Kita harus mengembangkan pendanaan tersebut untuk tiga hal utama.

      1.Kualitas

      2.Keterjangkauan

      3.Guru harus kita tambah sedikitnya 800 ribu dan kualitas serta kesejahteraannya.

      IPTEK akan seiring dengan pengembangan SDM dan kualitas bangsa Indonesia.

      Kita yakin bisa bangun dengan memperhatikan hal tersebut.

      Moderator :

      Bapak menyoroti system pendidikan yang menekankan di bidang budi pekerti. Pendidikan budi pekerti tentu membutuhkan waktu dan proses yang lama, bagaimana bapak yakin mampu menyusun sistem pendidikan ini dalam keperiodean bapak dan bagaimana bapak yakin mampu menangani gap kesenjangan untuk pengembangan Inovasi nantinya ?

      Jusuf Kalla :

      Pengembangan budi pekerti bisa dilakukan di semua mata pelajaran. Kita bisa melakukan di mata pelajaran sejarah, mata pelajaran matematika seperti kedisiplinan.

      Contohnya di pendidikan mata pelajaran bahasa Indonesia, kita bisa membuat cerita heroik di dalamnya. Seperti cerita kancil yang cenderung menipu bisa kita hilangkan dan hal-hal lain.

      Kita mengenal revolusi mental membutuhkan proses. Ini menjadi penting karena kita harus mengevaluasi mengenai kualitas guru juga, terkait sertifikasi guru. Sehingga guru bisa menguasai mata pelajaran dan mampu menyampaikan kepada siswanya. Hal ini tentu sejalan dan didukung kesejahteraan guru yang diperhatikan secara lebih lagi.

      Terkait inovasi, Pemerintah harus memihak kepada ide dalam negeri, sehingga terjadi peningkatan Inovasi dalam negeri. Inovasi dapat dikerjakan, mengenai biaya, kita cukup dua puluh persen dan itu selalu bertumbuh dalam segi margin jumlah.

      Yang kita butuhkan hanyalah efisiensi. Kita ingin Lembaga tinggi, institusi research, kita akan menggabungkan itu semua untuk menghasilkan percepatan pembangunan. Terima kasih.

      SEGMEN III : PERTANYAAN MODERATOR

      Moderator :

      Menyadari adanya kesenjangan dalam kualitas SDM dan penyebarannya di berbagai daerah Indonesia, dan daya saing SDM kita yang rendah di pasar global. Bagaimana bapak mengatasi hal tersebut. Justru SDM berkualitas malah memilih berkarya di luar Bagaimana Bapak menanggapi ini?

      Jusuf Kalla :

      Seperti kita pahami SDM berbeda karena pendidikan yang berbeda. Kita perlu pemetaan mengenai pendidikan di daerah yang kurang. Distribusi guru harus diperhatikan serta kurangnya dorongan supaya rakyat mengikuti pendidikan.

      Kita mengapresiasi gerakan Indonesia mengajar yang dilakukan oleh Bapak Anies, itu salah satu contoh untuk menangani kesenjangan.

      Ada dua factor yang harus diperhatikan, yakni pendidikan dan ekonomi.

      Yang kedua maaf? (moderator : SDM diluar memilih berkarya di luar).

      Kita memperhatikan dari segi positif mereka menghasilkan devisa yang baik bagi negara kita. Negatifnya adalah kontribusi mereka menjadi tidak terlalu tinggi.

      Kita harus perhatikan itu terjadi karena mereka merasa dihargai di luar. Tentu kita harus memperhatikan masalah itu. Untuk SDM boleh bekerja di luar negeri namun ke depannya itu untuk mencari pengalaman.

      Moderator :

      Menyadari adanya kesenjangan dalam kualitas SDM dan penyebarannya di berbagai daerah Indonesia, dan daya saing SDM kita yang rendah di pasar global. Bagaimana bapak mengatasi hal tersebut. Justru SDM berkualitas malah memilih berkarya di luar Bagaimana Bapak menanggapi ini ?

      Hatta :

      Dari 150 juta angkatan kerja kita memang 45 persen masih tamatan SD. Hanya 8 persen yang tamatan Perguruan tinggi.

      Jadi sebenarnya ini yang harus kita perhatikan. Kita harus meningkatkan tamatan Perguruan tinggi minimal 40 persen. Bagaimana dengan tamatan SD yang sudah di lapangan. Maka kita harus meningkatkan training di lapangan.

      Kita harus meningkatkan dan menumbuhkan pusat-pusat pengembangan Sumber-sumber pertumbuhan baru berbasis produk lokal.

      Terhadap adanya tenaga kerja yang di luar, ada dua pendekatan.

      Kita harus melihat dari satu sisi mengenai strategi pembangunan kita, contoh jika kita menjual bahan mentah kita tentu para engineer kita akan bekerja di luar, yang kedua kita memperhatikan contoh di India mereka bekerja di luar tetapi tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan domestik. Seperti itu yang kita lakukan.

      Moderator :

      kita sadari bahwa Indonesia menjadi pasar produk teknologi bangsa lain. Padahal kita memiliki ratusan perguruan tinggi, banyak institusi berbasis riset teknologi dan industry terkait tetapi tidak bersinergi, bagaimana bapak memperhatikan masalah itu ?

      Hatta :

      Kita harus memperhatikan bahwa regulasi untuk mempermudah para pelaku inovasi, yang kedua perusahaan harus ditekan untuk memperhatikan riset.

      Khusus masalah banjirnya import, bahwa pemerintah prabowo hatta, mengedepankan seluruh sumber daya alam kita dikelola berdasarkan value aided.

      Pendekatan Industri untuk mengurangi import dengan triple helix, yakni dunia usaha, dunia riset, dan dunia pelaku.

      Kita harus focus. Mau tidak mau anggaran yang hanya 0.1 dari GDP kita harus kita tingkatkan untuk riset yakni minimal 10 trilliun.

      Dalam konteks-konteks tersebut, kita harus memasukkan berbasiskan pada pengembangan pada IPTEK yang semakin dikembangkan lebih lagi.

      Moderator :

      kita sadari bahwa Indonesia menjadi pasar produk teknologi bangsa lain. Padahal kita memiliki ratusan perguruan tinggi, banyak institusi berbasis riset teknologi dan industry terkait tetapi tidak bersinergi, bagaimana bapak memperhatikan masalah itu,.?

      Jusuf Kalla :

      Perkembangan teknologi memang sangat cepat. Contoh IT berkembang seratus persen setiap 18 bulan. Jika kita tidak memperhatikan ini dengan baik kita akan ketinggalan.

      Apabila bangsa lain dalam industri ingin masuk ke Indonesia, harus ada aturan bahwa bangsa itu harus berkontribusi kepada pelaku industri dalam negeri. Yang kedua harus ada barrier tariff untuk meningkatkan pemberdayaan pelaku inovasi dalam negeri.

      Terkait sinergi atas lembaga-lembaga perguruan tinggi dan institusi riset, Kita harus mengembangkan pemofukasan berbagai Universitas dalam negeri contoh ITB mau kemana, UGM kemana?, ini harus difokuskan sehingga berkontribusi jelas ke dalam negeri.

      Koordinasi sangat penting, dengan catatan, dimana setiap ada paten ketika adanya inovasi, Universitas harus mendapatkan share. Ini akan meningkatkan proses pengembangan inovasi yang sangat tinggi ke depannya.

      Kebijakan pemerintah harus mengutamakan pemihakan ke dalam pengusaha dan pelaku dalam negeri. Hanya dengan cara itu kita bisa maju. Terima kasih.

      SEGMEN IV : SALING BERTANYA ANTAR CAWAPRES

      Hatta :

      Saya bertanya yang ringan saja pak, kita banyak mengenal revolusi, dan kita tahu revolusi adalah suatu proses yang memang sulit dikendalikan dibandingkan reformasi. Bagaimana dengan revolusi mental, apa sebenarnya yang tidak relevan lagi values kita contoh pancasila ?

      Jusuf Kalla :

      Revolusi jangan disalah artikan sebagai sebuah pemberontakan. Revolusi adalah bekerja cepat. Contoh pak capres selalu berkata bocor. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Harus cepat yang revolusi.

      Pendidikan harus cepat dimeratakan, kita tidak menunggu berpuluh tahun, sudah habis periode. Kita harus kerjasama. Kita harus perhatikan bahwa tidak semua diubah, namun bagaimana kita bisa bekerja dengan cepat.

      Proses cepat kan namanya revolusi.

      Jusuf Kalla :

      Pak hatta, selalu kita menyebut bonus demografi. Kalau kita tidak hati-hati bahwa bonus demografi kadang-kadang bisa menjadi bahaya, bagaimana bapak menjadikan itu bukan sebagai bencana?

      Hatta :

      Usia produktif tidak hanya usianya yang produktif tetapi produktivitasnya juga harus produktif.

      Kita harus perhatikan total factor productivity, harus kita masukkan dalam agenda pengembangan ekonomi. Bonus demografi harus dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan produk Neto bisa lebih dari 10 persen.

      Kesenjangan usia yang muda dari 0-15 , dan yang 60 ke atas harus kita dekati dengan program social protection, sedang yang produktif, kita harus perhatikan dengan pendekatan program employment yang ditinggikan.

      Hatta :

      Barusan saya tadi mendengar, Pak JK mengatakan soal sertifikasi guru, tetapi seingat saya justru itu yang ditolak?

      Jusuf Kalla :

      Berbicara visi, pak hatta bisa membaca semua visi misi kami. Kami tidak menolak itu, bahkan itu diatur dalam undang-undang.

      Tujuan kita meningkatkan kesejahteraan guru, bahkan presiden pun tidak bisa membatalkan UU sesukanya. Kita berkomitmen untuk meningkatkan itu semua.

      Jusuf Kalla :

      Kita masih mengirim TKI ke luar dalam jumlah yang banyak, pertanyaannya apakah sudah bebas dari masalah?, kita perhatikan sangat banyak masalah para pekerja kita di luar negeri. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini ?

      Hatta :

      Yang pertama kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi kita, mengembangkan usaha kewirausahaan. Ini akan meningkatkan employment di dalam negeri kita.

      Kita menjadi bangsa yang terhormat, dimana kita tidak hanya mengirim tenaga pekerja namun tidak pembantu saja, jadi yang ke luar negeri harus yang berskill bukan pekerja kasar.

      Sedangkan untuk pekerja wanita, kita harus moratorium, karena terlalu banyak masalah yang mengganggu masalah harkat martabat bangsa kita dengan adanya banyak tindak kekerasan terhadap wanita.

      SEGMEN V : KORESPONDENSI I ANTAR CAWAPRES

      Jusuf Kalla :

      Pak hatta, setiap debat, pak prabowo berbicara tentang kebocoran negara, pertanyaannya Apakah bapak ketahui itu ada kebocoran 3 trilliun setiap hari terjadi?, apakah penyelenggaran pengelolaan sumberdaya sebegitu buruknya?

      Hatta :

      Pak prabowo subianto, tidak mengatakan 1000 trilliun dari apbn, tetapi yang dimaksud adalah potential lost. Apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah, maka kita tidak akan mendapatkan value added sama sekali. Atau kita menjual bahan baku batu bara terlalu murah.

      Pemerintahan pak SBY sudah melakukan pengelolaan itu, jadi tidak betul 1000 trilliun dari APBN. Terima kasih.

      Jusuf Kalla :

      Kalau itu kebocoran tentu tercermin di KPK. Apakah itu terkait dengan mafia minyak, mafia bibit dan lain sebagainya?

      Apa usaha menyelesaikan itu apabila anda diberi wewenang.

      Hatta :

      Pak JK, apapun yang namanya mafia, adalah tindak kejahatan. Serahkan kepada KPK. Tetapi kalau yang dimaksud mengapa kita harus impor minyak. Bapak kan tahu karena bapak bagian pemerintah di Keep 1.

      Mengimpor minyak bukan sebuah kejahatan, namun jika terindikasi tentu harus ditindak.

      Hatta :

      Bapak JK, pertanyaan saya ringan. Orang sering bertanya tentang daya saing kita. Ada tiga indicator utama yang mempengaruhi daya saing kita. Menurut pak JK apa indicator. Kita.

      Jusuf Kalla :

      Indeks yang paling mudah adalah kemudahan berusaha. Apabila kita ingin perbaikan di indeks itu maka harus meningkatkan kemudahan di birokrasi perizinan. Karena itulah yang paling berat.

      Yang kedua adalah masalah perburuhan, yang harus kita perhatikan.

      Hatta :

      Saya kira apa yang disampaikan tidak sepenuhnya benar. Menurut saya yang paling penting adalah inovasi. Kesiapan kita mengenai teknologi sangat penting, yang sangat besar kita perlu perhatikan adalah infrastruktur.

      Jusuf Kalla :

      Tadi memang karena meminta pendapat saya. Dalam pembahasan-pembahasan, infrastruktur penting, bapak sendiri tidak melakukan itu. Kita mudah bicara akan tetapi bapak sendiri tidak melakukan. Lampu kita mati terus itu karena tidak ada pelaksanaan.

      Di mimbar ini kita mudah bicara akan, akan dan akan, namun yang penting adalah pelaksanaan.

      Jusuf Kalla :

      Anda pernah menristek. Ristek inovasi, dan mengembangkan teknologi. Pada saat menteri apa inovasi yang pernah bapak lakukan yang membuat kita bahagia dan perlu dishare.

      Hatta :

      Sebelum inovasi, kita harus letakkan dasar-dasar. Pada tahun 2002 saya siapkan UU tentang pengembangan IPTEK.

      Ini menjadi dasar bagaimana spending untuk environment triple helix. Kalau Bapak JK Tanya, pada bidang pangan, banyak sekali yang diaplikasikan di LIPI dan IPB, ITB di material dan transport di bagian timur.

      Di bidang energi. Tidak boleh lagi membangun pembangkit di bawah 15 mwatt tanpa adanya persetujuan lembaga tinggi negara. Saya bangga dengan yang sudah saya lakukan pak JK terima kasih.

      Jusuf Kalla :

      Turut berbangga bahwa hasilnya adalah UU, Bukan Inovasi.

      Kalau inovasi di bibit kok kita malah impor lebih besar terus menerus. Ini malah tidak ada perkembangan dong.

      Tentang listrik, konstituen memerlukan itu. Terima kasih.

      Hatta :

      Pak JK, memang saya bangga bahwa itu adalah inovasi. Karena inovasi adalah yang terdifusi dalam sector.

      Menyangkut pangan, bahwa kita masih impor, pak JK kan masih paham karena kita masih swasembada pangan. Kebutuhan mendasar sudah swasembada, namun ada pembutuhan kepada negara asing.

      Beberapa hanya terkait dengan pengambilan keputusan insidentil karena dirasa perlu. Terima kasih.

      Hatta :

      Saya membaca visi misi bapak. Itu memang tidak lagi memperhitungkan atau menolak Ujian Nasional, bapak adalah promotor utama ujian nasional saat menjabat. Apa perubahan di diri pak JK, apa yang salah?

      Jusuf Kalla :

      Pak Hatta, Kalau and abaca betul visi misi kami bunyinya adalah akan dievaluasi kurikulum, dan ujian nasional.

      Evaluasi adalah memperhatikan bobot dan sistem, bukan menghilangkan jangan disalahartikan.

      Kesenjangan pendidikan di daerah-daerah tidak mungkin diperbaiki kalau tidak ada pemetaan. Pemetaan hanya bisa dilakukan kalau ada Ujian nasional. Ini dilakukan di semua negara.

      Ini diperlukan untuk pemetaan dan mengetahui seberapa besar kesenjangan itu, walaupun tentu perlu ada evaluasi dalam pelaksanaannya

      Hatta :

      Apa yang dievaluasi?, jika dibaca runtun terkait pemerataan. Ujian Nasional terkait dengan tolok ukur standarisasi. Tentu para pakar pendidikan kita sudah memperhatikan standar nasional dan standar daerah, Kalau bapak ingin evaluasi di bagian mana lagi?, Ada tiga kompetisi knowledge, attitude, dan skill. Jangan jadi kita tidak punya attitude itu.

      Bagaimana yang dievaluasi di sisi apanya?

      Jusuf Kalla :

      Saya ingin memberikan pengalaman dulu, bagaimana mutu pendidikan waktu itu, nilai kelulusan kita hanya 3.5. Itu sangat rendah, kemudian kita naikkan lagi 5.5 dan yang tidak lulus hanya satu persen. Itu sangat tinggi.

      Itu juga bisa kita masukkan sebagai evaluasi, karena kita menjadi tahu bagaimana kondisi pendidikan kita.

      SEGMEN VI : KORESPONDENSI II CAWAPRES

      Jusuf Kalla :

      Pak hatta, kita bicara SDM sudah banyak, Sekarang kita bicara Kelembagaan, kita punya banyak kelembagaan seperti BPPT, LIPI. Bagaimana kita bisa mensinergikan, sehingga hasil kelembagaan itu bisa terukur?

      Hatta :

      Kita punya tujuh lembaga di bagah menristek. Misal LIPI banyak melakukan riset mendasar termasuk di bagian social. BPPT bukan melakukan riset, tetapi menjadi semacan clearing house.

      Pertanyaannya, kita tidak perlu memaksa tujuh lembaga itu menyamakan kontribusi mereka karena mereka memiliki kompetisi masing-masing, namun outcomenya. Jangan ada redundant dibagian penelitian karena adanya keterbatasan.

      Jusuf Kalla :

      Yang saya maksud akuntabilitas harus terukur, sehingga ketika kita ingin meningkatkan biaya anggaran bisa terukur. Kita merasa lembaga itu belum bisa menjawab dinamika kebutuhan teknologi kita. Itu yang saya maksud.

      Hatta :

      Tentu saja koordinasi diperlukan, karena itulah mereka di bawah langsung menristek. Kita setuju memang perlu penajaman.

      Koordinasi terkait anggaran, dan penajaman penelitian perlu dilakukan dan ini ada enam yang harus diperhatikan.

      1.Pangan

      2.Energi

      3.Transporati

      4.Pertahanan

      5.Kesehatan

      6.Kebumian dan maritim

      Saya setuju koordinasi itu sangat penting terima kasih.

      Hatta :

      Pertanyaan saya sederhana, apa pandangan Pak JK terkait system pendidikan kita saat ini dan dikaitkan dengan pandangan pak JK dulu yang kurang setuju dengan pendidikan gratis. Kami menggratiskan biaya pendidikan dari mulai usia dini. Apakah bapak menilai adanya pendidikan inklusif disitu?

      Jusuf Kalla :

      Pendidikan gratis, sudah terjadi Sesuai konstituen. Mengenai berbeda pendapat itu menjadi hal lain.

      Harus adanya cross subsidi mengenai kemampuan dan ketidakmampuan. Hal ini untuk menghindari yang mampu membayar secara inklusif.

      Ada hal yang perlu kita perhatikan dalam pendidikan kita.

      Hatta :

      Saya masih belum mendapatkan jawaban yang pas, pendidikan berkeadilan dan inklusif adalah hak mendasar dari warga negara sebagaiamana dalam pasal 31 ayat 1 dan 2.

      Masalah yang kaya dan miskin itu tidak menjadi masalah, karena orang kaya sudah membayar pajak lebih tinggi.

      Kalau perlu kita harus menggratiskan sampai perguruan tinggi.

      Jusuf Kalla :

      Saya ingin tegaskan kita mendorong adanya pendidikan gratis, tapi tentu perlu adanya kerjasama antar institusi. Contohnya sekolah berfasilitas sangat baik bisa berkontribusi ke sekolah dengan fasilitas kurang ini akan mengurangi gap. Terima kasih.

      PERNYATAAN PENUTUP

      Hatta :

      Rakyat Indonesia yang saya cintai, para ibu-ibu, para pedagang asongan, para nelayan, dan semua rakyat.

      Mimpi kita adalah masa depan yang cerah. Kita harus kerja keras, kita ingin bebas semua.

      Prabowo Hatta mengedepankan konsep pembangunan sumber daya manusia dan teknologi kita. Energi kita bisa habis, namun kecerdasan kita harus kita tingkatkan.

      Indonesia bisa maju, menjadi bangsa yang disegani menjadi macan asia.

      Jusuf Kalla :

      Sumber daya manusia dan IPTEK menghasilkan produktivitas yang baik untuk bangsa ini, itu menjadi tujuan kita memakmurkan bangsa.

      Pendidikan menjadi tanggungjawab kita, tanggung jawab negara, lembaga, terutama keluarga. Keluarga adalah yang paling utama.

      Kedua adalah ibu-ibu kita sebagai tulang punggung pendidikan utama, harus kita beri apresiasi utama.

      Bagi kalangan yang disabilitas, harus kita perhatikan secara lebih.

      Kita harus perhatikan semua level kependidikan, PAUD, Perguruan tinggi, harus diperhatikan semuanya. Anggaran harus besar diberikan untuk hal tersebut.

      Teknologi adalah bagian penting dan harus kita tingkatkan untuk kebesaran negara kita. Terima kasih.

      Siapa yang lebih baik, berkompeten, siap dan mengerti tentang sumber daya manusia dan IPTEK?, silahkan dinilai secara objektif. Mari sukseskan Pemilu untuk bangsa Indonesia yang lebih baik.

      Jika ingin menyebarkan, silahkan , namun cantumkan sumbernya. Salam hangat

      29
      Jun
      14

      PARRINDO : Politik Tol Laut = Bina Jalur Laut Interinsuler

      Politik Tol Laut = Bina Jalur Laut Interinsuler

      Sabtu, 28 Juni 2014 – 03:27 WIB

      Pandji R Hadinoto

      Suara Pembaca:

      Politik Tol Laut = Bina Jalur Laut Interinsuler

      Politik Tol Laut oleh CaPres No 2 JokoWi sudah dijelaskan pada Dialog Kadin 20 Juni 2014 bukan berwujud pembangunan jalan aspal diatas laut tetapi pembangunan lalulintas angkutan laut reguler bolak balik dari barat ke timur dan dari utara ke selatan guna berujung menekan harga jual ragam komoditas strategik yang umumnya diproduksi di wilayah Indonesia Barar misal semen yang juga dibutuhkan Papua.

      Dengan demikian maka Tol Laut yang dimaksudkan itu adalah identik dengan Jalur Laut Interinsuler yang juga pernah dibangun baik oleh emporium Sriwijaya dan Majapahit maupun oleh VOC lewat penguasaan kota2 pelabuhan laut di utara pulau Jawa ketika itu dan oleh Hindia Belanda lewat armada kapal laut KPM.

      Dan pembangunan Tol Laut ini tidak lain adalah berujung pembangunan armada laut nasional termasuk penyiapan pelabuhan2 berkedalaman laut siap dilabuhi kapal2 laut berukuran tonnage besar seperti yang diwacanakan CaPres No 2 JokoWi.

      Strategi penguatan Jalur Laut Interinsuler ini bisa jadi terobosan politik disamping upaya2 pemerintah yang sudah berjalan lainnya  yaitu pembangunan pelabuhan2 laut bagi kapal2 laut bertonnage kecil di berbagai pulau di Indonesia Timur berskema jaringan angkutan laut interinsuler pula.

      Semoga dengan terlaksananya politik Tol Laut ini dapat ditingkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus juga tersentuh amanat Kesejahteraan Sosial sesuai Bab XIV Batang Tubuh Konstitusi Republik Indonesia dan amanat Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia.

      Jakarta, 28 Juni 2014

      Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

      PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
      LOGO PARRINDO

      BERITA LAINNYA
      27
      Jun
      14

      PARRINDO : Hasil 10 Survei PilPres Minggu Ke-3 Bulan Juni 2014

      LOGO PARRINDO

      Hasil survei minggu ke 3 bulan Juni 2014 dari 10 Lembaga survey ternama.

      Hingga hari ini Jokowi-Jk masih unggul rata-rata 7% – 11% diatas Prabowo-Hatta.

      Dalam sisa 11 hari ke depan jangan lengah, jangan sombong, tetap waspada dan yg utama, teruslah berjuang… Insya Allah kemenangan sdh semakin mendekat. Terimakasih, Salam, Moh Jumhur Hidayat

      Puslit LIPI, survei
      Jokowi-JK 43%
      Prabowo-Hatta 34%

      Litbang Kompas,
      Jokowi-JK 42,3%
      Prabowo-Hatta 35,3%

      SSSG
      Jokowi-JK 42,65%
      Prabowo-Hatta 28,35%

      Populi Center,
      Jokowi-JK 47,5%,
      Prabowo-Hatta 36,9%.

      LSI – Denny JA
      Jokowi-JK 45%
      Prabowo-Hatta 38,7%

      Alvara Research Center,
      Jokowi-JK 38,8%
      Prabowo-Hatta 29,0%.

      Indikator Politik, B Muhtadi
      Jokowi-JK 31,8%
      Prabowo-Hatta 19,8%.

      IndoBarometer, Qodari,
      Jokowi-JK 49,9%
      Prabowo-Hatta 36,5%

      PolTracking Institute
      Jokowi-JK  48,05%
      Prabowo-Hatta 41,1%.

      Lembaga Survei Cyrus
      Jokowi-JK 53,6%
      Prabowo-Hatta 41,1%.

      Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
      PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
      Penasehat www.KoranJatim.com
      Editor www.jakarta45.wordpress.com




      Blog Stats

      • 2,097,753 hits

    Follow

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Join 113 other followers