Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category



14
Apr
14

Pemilu Legislatif : Waspadai Data-data Survei Sesat

Minggu, 13-04-2014 13:04

Waspadai Data-data Survei Sesat!

Penulis :

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ternyata data-data surveyor sesat dalam hitung cepat (quick count) hasil Pemilu legislatif (Pileg) 2014.

Pasalnya, jelas Pandji, mencermati temuan LitBang DPN PKPI, ternyata perolehan suara PKPI hasil hitung cepat internal tembus 3,7 persen suara. “Karena itu, kewaspadaan publik perlu ditingkatkan sebaik-baiknya guna terhindar dari kesesatan,” tegasnya, Minggu (13/4/2014).

Sebelumnya diberitakan, dari hasil survei yang dilakukan internal PKPI, ternyata perolehan suara PKPI mencapai 3,7 – 4,2 persen. “Survei internal ini dilakukan sebanyak 3000 TPS sebagai sampling yang tersebar di Indonesia,” tandas Ketua Umum PKPI, Sutiyoso di Kantor PKPI, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

“Kami menghargai hasil sejumlah hitung  cepat para surveyor. Dari hasil quick count, kami juga melakukan perhitungan dengan sampling 3000 TPS yang tersebar di Indonesia. Data perolehan dari survei internal kami mencapai 3,7 persen dan kemungkinan bisa menembus angka 4,2 persen,” kata Sutiyoso.

Perkembangan politik di Indonesia yang sangat dinamis, Sutiyoso menilai, seolah ada penggiringan opini yang mengara pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal itu secara tidak langsung mendiskritkan PKPI yang dinilai hanya memperoleh 1 persen suara saja.

“Di luar negeri, survei bisa dipertanggujawabkan hasil surveinya. Di Indonesia sudah bukan menjadi rahasia lagi, beberapa survei juga mengarahkan opini untuk yang bayar. Untuk itu, quick count bukan menjadi masalah, hasil akhir perhitungan riil count oleh KPU masih kita tunggu,” jelas Sutiyoso.

“Secara logika aneh ketika survei yang dilakukan internal PKPI dengan 3000 TPS hanya mendapat 1 persen, dan itu sangat berbeda dengan hasil survei yang dilakukan internal partai yang mendapatkan 3,7 persen,” tambahnya.

Dijelaskan, rata-rata dari surveyor Indonesia, jumlah sampling yang digunakan sebanyak 2000 TPS. Quic count yang dirilis 9 April kemarin, lanjutnya, bahkan belum selesai dan masih banyak permasalah. “PKPI itu gabungan dari 13 parpol, kekuatannya 6,7 persen. Saya tak menampik kemungkan ada yang lari sana dan sini. Namun, dengan logika seperti itu, apalagi saat kampanye respon masyarakat sangat baik, jadi sangat tidak masuk akal suara PKPI hanya mendapat 1 persen saja. Ini nanti yang akan kami sampaikan kepada KPU,” paparnya.

Sementara, Ketua Litbang PKPI, Bruno Kakawo menegaskan, dari survei yang dilakukan PKPI, secara jelas dan nyata hasil suara yang didapatkannya. “Kami lakukan dengan 3000 TPS yang tersebar di Indonesia, margin eror 0,2 persen. Metode pengumpulan suara, dari hasil yang diperoleh di setiap  TPS langsung dikirim melalui pesan singkat (SMS),” terangnya. (ira)

Editor : zafira

Jokowi: Kabinet Saya Akan Lebih Banyak Diisi Profesional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo alias Jokowi menegaskan, koalisi yang akan dibentuk bukanlah koalisi berbagi kekuasaan di kabinet.

Menurut Jokowi, kalau menjadi menjadi presiden, kabinetnya tidak akan diisi tokoh-tokoh yang tidak kredibel. Tapi, kata Jokowi, kabinetnya akan lebih banyak diisi tokoh-tokoh profesional dalam bidangnya masing-masing. Bukan jabatan dari hasil bagi-bagi ‘kue’ koalisi di kabinet.

“Yang banyak profesional,” tutur Jokowi di sela-sela memantau Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (13/4/2014).

Karena itu, Jokowi menjelaskan penjajakan politik ke seluruh partai Politik akan terus dilakukan. Selain untuk menjalin koalisi, hal ini juga buat memberikan pandangan mengenai kabinetnya tersebut kepada parpol lain.

Baca Juga:

Waktu Dekat, Jokowi Bakal Luncurkan Aplikasi Games Baru

ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI ke Penegak Hukum Tidak Tepat

 

11
Apr
14

Bursa : Rp 32 Triliun Dana Asing Banjiri Pasar Modal

Pandji R Hadinoto ITB68

Rp 32 Triliun Dana Asing Banjiri Pasar Modal

JAKARTA - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Ito Warsito menyatakan terus tumbuhnya aliran dana asing masuk (capital inflow) dari tahun ke tahun seharusnya mendorong masyarakat lebih optimistis dengan kondisi pasar modal. “Bukan hanya karena pemilu, tapi juga karena ekonomi tumbuh,” ujarnya kemarin.

Sejak awal tahun hingga 8 April 2014 lalu tercatat dana masuk ke pasar modal sebesar Rp 32 triliun. Bila dibandingkan dengan dana masuk per Mei 2013 mencapai Rp 25 triliun, Ito menilai, hal tersebut tak jauh berbeda.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, menurut Ito, Indonesia akan menjadi salah satu yang terbaik di antara negara anggota G-20. “Indonesia hanya kalah bila dibandingkan dengan Cina.”

Pasar saham di Indonesia juga masih menarik karena pertumbuhan laba emiten di dalam negeri jauh lebih baik dibanding bursa regional lain, seperti Thailand, Tokyo, Shanghai, dan Malaysia. Karena itu, ia yakin Indonesia akan tetap menjadi pilihan investasi investor global. “Saya yakin (indeks harga saham gabungan) sampai akhir tahun akan tetap naik, meskipun kalau dilihat harian naik-turun,” katanya.

Meskipun ada sentimen negatif dari global seperti tapering off yang dilakukan bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve), hal itu tak lantas memicu investor beramai-ramai keluar dari pasar modal Indonesia. “Tidak akan ada investor global mengabaikan Indonesia karena pertumbuhan ekonomi cukup bagus dan return of equity emiten Indonesia lebih tinggi,” kata dia.

Analis Currency Management, Farial Anwar, memperkirakan capital inflow dalam jangka panjang bisa memicu penguatan kurs rupiah. Penguatan kurs ditopang pula oleh membaiknya fundamental perekonomian sehingga lebih banyak investor global yang masuk ke pasar keuangan. “Imbal hasil yang diberikan di Indonesia pun relatif lebih tinggi dibanding pasar negara berkembang lain,” ujarnya.

Ia memprediksi rupiah kembali menguat menjelang pemilihan presiden mendatang. Kombinasi sentimen positif dari dalam negeri dengan kondisi pasar yang sudah mengadaptasi pengurangan stimulus moneter The Fed dinilai akan mendorong bursa saham dan pasar uang di Indonesia semakin menarik. TRI ARTINING PUTRI | MEGEL JEKSON

Menanti program kerja capres dan arah IHSG

>
Minggu, 13 April 2014 02:44 WIB |
Zubi Mahrofi
Tutup Perdagangan Saham. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kiri) bersama Direktur Utama BEI Ito Warsito (tiga kanan), Direktur Pengembangan BEI Frederica Widyasari Dewi (dua kanan) dan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia BEI Hamdi Hassyarbaini (kiri) menutup perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (11/4). Dalam penutupan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan sebesar 50,847 poin (1,07%) ke level 4.816,58.

(ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan) ()
>
Masa periode menjelang Pilpres, pasar akan ditentukan oleh ekspektasi siapa yang terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya untuk terciptanya arah pasar. Poinnya adalah presiden yang tidak `market
friendly` mungkin akan berakibat negatif.”
>
Jakarta (ANTARA News) – Sejak awal tahun 2014 ini tentunya pelaku pasar saham sudah banyak melihat berbagai riset fundamental ekonomi maupun kinerja perusahaan tercatat (emiten) di Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan suasana Pemilihan Umum (Pemilu).
>
Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada Rabu, 9 April 2014 terbilang cukup lancar (aman dan damai). Kendati demikian suasana yang lancer itu belum tentu membawa dampak positif bagi industri pasar modal Indonesia. Pasalnya, investor juga masih dibayangi warna-warni sentimen Pemilu Presiden mendatang.
>
Pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif (Kamis, 10/4), indeks harga saham gabungan (IHSG) di BEI ditutup turun sebesar 155,68 poin atau 3,16 persen ke posisi 4.765,73. Namun, pada hari selanjutnya (Jumat, 11/4) pasar saham kembali bergerak menguat sebesar 50,85 poin (1,07 persen) ke posisi 4.816,58.
>
Kalangan pengamat pasar modal menilai bahwa indeks BEI yang sempat tertekan itu karena belum adanya partai politik yang memiliki atau menembus 25 persen suara nasional. Kondisi itu tentu membuat industry keuangan domestik masih akan menghadapi perhelatan politik.
>
“Tidak adanya parpol yang mendominasi hasil Pileg memunculkan adanya ‘koalisi dagang sapi’ dimana secara historis kebijakan yang akan dihasilkan praktis bersifat jangka pendek dan mementingkan partai,
dan membuat kekhawatiran investor,” ujar Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang.
>
Menurut Edwin Sebayang, selama kurun waktu sampai pendaftaran capres dan cawapres ke KPU tanggal 15 Mei mendatang pelaku pasar akan mencermati manuver politik parpol, kondisi itu akan membuat pergerakan pasar saham cenderung bergejolak.
>
“Satu hal yang perlu dicermati dari awal adalah kemanakah arah IHSG BEI jika calon presiden yang terpilih nanti bukan harapan pasar,” ucapnya.
>
Sementara itu, Chief Investment Strategist PT Astronacci International Gema Goeryadi mengatakan bahwa faktor politik di dalam negeri akan dijadikan “kambing hitam” dimana ekpektasi hasil pemilu
yang tidak sesuai harapan akan membuat gejolak pasar saham.
>
Ia menceritakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sempat memeriahkan pasar saham ketika partai PDI Perjuangan mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden. IHSG BEI sempat naik
hingga 3,13 persen ke posisi 4.878,64 poin, pada Jumat (14/3).
>
“Kenaikan saham itu mungkin karena dia (Jokowi) figur yang diharapkan pelaku pasar,” kata Gema Goeryadi.
>
>

Berlebihan

Namun, ketika partai PDI Perjuangan gagal mendapatkan suara nasional sebesar 25 persen di pemilu legislatif maka muncul perilaku berlebihan yang melampiaskan kekecewaan terhadap hasil pemilu dengan cara melakukan “sell off” pada saham-saham di Bursa Efek Indonesia.

>
“Pertanyaannya, wajarkah kejatuhan IHSG hanya berlandaskan kekecewaan terhadap hasil pemilu legislatif dan bukan presiden? Haruskah kita begitu ketakutan dan ikut-ikut melakukan panic selling?,” ujar Gema mempertanyakan.
>
Menurut dia, indeks BEI yang sempat jatuh pasca pemilu legislative cukup mengejutkan karena terjadi di  Indonesia yang positif seperti inflasi yang masih terjaga, kurs rupiah yang stabil, serta level suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) yang masih dinilai menarik dalam memberikan imbal hasil.
>
Artinya, dapat dikatakan bahwa koreksi signifikan yang sempat terjadi di pasar saham itu lebih dilandasi karena faktor psikologis dan bukan dari fundamental ekonomi Indonesia,” kata Gema Goeryadi.
>
>
>

Sangat Penting

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Abiprayadi Riyanto mengatakan bahwa hasil Pemilu sangat penting bagi industri keuangan, karena dari situ akan terlihat program kerja pemimpin mendatang, apakah sesuai dengan harapan pasar atau sebaliknya.

>
“Pemimpin mendatang harus dapat membuat fondasi ekonomi yang berasaskan kemandirian dan kesejahteraan rakyat, namun tanpa mengabaikan investor asing yang perannya masih dibutuhkan untuk
mempercepat pembangunan nasional,” kata Abiprayadi.
>
“Masa periode menjelang Pilpres, pasar akan ditentukan oleh ekspektasi siapa yang terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya untuk terciptanya arah pasar. Poinnya adalah presiden yang tidak market
friendly mungkin akan berakibat negatif,” ujar Abiprayadi menambahkan.
>
>

IHSG Positif

>
Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen optimistis bahwa siapa pun presiden RI nanti IHSG BEI tetap mencatatkan pertumbuhan. Secara historis, tren positif terlihat sejak pemilu sebelumnya yakni pada
tahun 1999, 2004 dan 2009.
>
Dalam catatan pasar modal, pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009, indeks BEI mencatatkan kenaikan. Masing-masing dari tahun pemilu itu membukukan pertumbuhan sekitar 70,06 persen, 44,56 persen, dan 86,92 persen.
>
Perlu dicatat bahwa pada tahun pemilu itu merupakan periode pemulihan pasca krisis, yaitu krisis moneter Indonesia 1998, dan krisis ekonomi dunia 2008. Hanya tahun 2004 saja yang relatif stabil, kendati pada tahun itu pasar obligasi mengalami krisis.
>
Sementara pada tahun pemilu di 2014 ini, Indonesia sedang berusaha memperbaiki neraca pembayaran Indonesia (NPI) ditambah sentiment negatif dari kebijakan bank sentral AS (the Fed) yang melakukan
pengurangan stimulus keuangan (tapering off), serta prediksi Gubernur Fed Janet Yellen yang akan menaikkan suku bunga pada 2015 mendatang menyusul ekspektasi membaiknya ekonomi AS.
>
“Meski dibayangi beberapa sentimen negatif, BEI tetap optimistis IHSG kembali mencatatkan kinerja positif pasca Pemilu siapapun Presidennya,” ujar Hoesen.
>
Ia menambahkan investor asing yang sejak awal tahun ini cukup gencar menanamkan dananya di lantai bursa diperkirakan masih akan berlanjut.
>
Pada perdagangan Jumat (11/4) pembelian bersih investor asing (foreign net buy) dalam satu hari mencapai Rp53 miliar. Secara kumulatif sejak awal tahun, beli bersih asing di pasar saham mencapai
Rp30,933 triliun.
>
“Derasnya dana asing yang masuk itu menunjukkan kepercayaan investor global bahwa ekonomi kita cukup positif,” ujarnya.
>
Kendati demikian, Hoesen mengharapkan bahwa pelaksanaan pemilu tidak ricuh yang nantinya dapat membuat anarkis, bukan tidak mungkin pasar saham dan rupiah yang saat ini banyak ditopang oleh asing akan kembali anjlok.
>
“Investor hanya memilih negara investasi yang aman,” ujar dia.

 

11
Apr
14

Demokrasi : Bunga Rampai Pemilu Legislatif 2014

PKPIP Raih 3,7%

CoPas dari Syafril Patang, CaLeg PKPI SulSel, tercatat PKPI 3,7% Total, sbb : Hasil PKPI di Provinsi: Papua 3,26 papua barat 4,92 riau 1,01, sul bar 29,05, sul sel 3,02, sul teng 17,78, sul tenggara 0,69, sul ut 13,43 sum bar 1,32 sum sel 13,40 sumut 1,35 bali 10,12 banten 12,65 bengkulu 3,62 jogja 12,65 jakarta 0,42 gorontalo 6,84 jambi 1,20 jabar 11,25 jateng 0,76 jatim 11,25 kalbar 1,04 kalsel 8,89 kalteng 1,27 kaltim 13,48 bangka 1,53 kep riau 12 lampung 2,52 maluku 18,71 maluku utara 0,56 aceh 17,43 nusa tenggara barat 2,41 nusa tenggara timur 8,30  data di catat dr Indosiar tgl 9 jam 19.00 wib
Pandji R Hadinoto
Dewan Pakar PKPI, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
http://www.jakarta45.wordpress.com

http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/313/Koalisi-Hasilkan-Empat-Capres/2014/04/10

Koalisi Hasilkan Empat Capres

Kamis, 10 April 2014 Penulis: Adhi M Daryono/Mad/Fat/Iwa/ Nov/X-5ANTARA/Widodo S. JusufPEMILIHAN Legislatif 2014 berakhir sudah kemarin. Berdasarkan hitung cepat (quick count), hasilnya cukup mengejutkan.

Ada partai yang perolehan suaranya melesat dibandingkan Pemilu 2009, seperti PDI Perjuangan (18,88%), Partai Gerindra (12,22%), dan PKB (8.89%) ada pula yang terjun bebas, seperti Partai Demokrat (9,9%).

Karena tidak ada partai yang memperoleh suara yang dominan, mereka pun berancang-ancang menjalin koalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

”Kami memprediksikan ada 4 capres yang bertarung di Pilpres Juli nanti. Tidak ada partai yang mengajukan capres sendiri, dan semuanya berkoalisi,” kata Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA di Jakarta, kemarin.

Keempat pasangan capres-cawapres itu, lanjut Denny, yaitu Joko Widodo alias Jokowi atau PDI Perjuangan dengan koalisinya, Aburizal Bakrie atau Partai Golkar dengan koalisinya, Prabowo atau Gerindra dengan koalisinya, dan Demokrat dengan koalisinya.

”Jadi ada empat kekuatan,” cetus Denny.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai kubu Jokowi dan Prabowo dipastikan akan mewarnai peta perpolitikan pada pilpres mendatang.

”Ada poros Jokowi, ada poros Prabowo. Untuk poros Jokowi, saya kira baru NasDem, sedangkan untuk poros Prabowo ada beberapa partai Islam terutama PKS,” jelasnya.

Di sisi lain, Burhanuddin mencatat kemampuan Demokrat untuk menggandeng PAN dan PKB akan memunculkan poros baru. Namun, kedua partai itu tetap memiliki peluang yang sama besarnya untuk merapat pada kubu Jokowi maupun Prabowo.

”Kalau misalkan Prabowo menawarkan posisi cawapres kepada Hatta Rajasa, misalnya,” imbuh Burhanudin.

Namun, koalisi tidak semata-mata kesamaan ideologis, melainkan insentif politik apa yang diperoleh, misalnya jumlah kursi menteri yang diberikan. ”Deal-deal semacam ini yang menentukan hasil akhir dari koalisi jelang pilpres,” pungkas Burhanuddin.

Membuka diri Meskipun saat masa kampanye terlihat bermusuhan, Gerindra membuka diri berkoalisi dengan PDIP. ”Kenapa tidak?” kata Prabowo. Ia menyebut partai banteng moncong putih ini memiliki banyak tokoh besar.

Secara terpisah, PDIP menyatakan tak ingin terburu-buru berkoalisi.”Nanti dong, masih nunggu hasil akhir pileg ini,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Puan Maharani.

Partai Demokrat yang kini terpuruk siap berkoalisi dan beroposisi, seperti disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Partai NasDem sebagai pendatang baru yang cukup cemerlang (6,92%) menyampaikan sikap yang sama. ”NasDem akan berkoalisi jika terdapat kesepakatan dan kesamaan pikiran untuk tetap pembangunan sistem nilai ideologi,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, tadi malam.

Pemilu 2014 Harus Dibatalkan dan Diulang

Pemilihan Umum Tahun 2014 telah berlangsung dan kini sedang dilakukan perhitungan perolehan suara sementara. Namun demikian sistem politik yang berjalan saat ini adalah pendukung dari demokrasi kriminal, yakni demokrasi yang dilaksanakan tanpa penegakan hukum. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya demoralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara dan pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

 

Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan sistem neoliberalisme dan neokapitalisme yang menempatkan uang sebagai pengendali sistem politik, ekonomi, dan sosial (sistem plutokrasi) telah mengancam keberlangsungan perwujudan ideologi Negara dan Konstitusi. Sistem politik dan tatanan demokrasi diciptakan hanya menguntungkan orang-orang yang punya uang dan menyingkirkan sumber-daya politik yang positif.

 

Kedaulatan rakyat sebagai esensi dari demokrasi telah dikebiri dan digantikan dengan kedaulatan oligarki politik yang umumnya adalah elit partai politik yang juga adalah para anggota dari kartel ekonomi yang berkuasa. Di tangan para oligarkis dan plutokrat semua proses politik dalam kontek sistem demokrasi diatur melalui transaksi politik. Di tangan mereka pula Negara dijadikan alat produksi untuk menggerogoti APBN dan melancarkan bisnis mereka.

 

Dengan latar-belakang situasi dan kondisi tersebut, sistem dan peraturan perundangan Pemilu 2014 disusun dan dilaksanakan. Oleh karena itu sejak awal sudah banyak dijumpai kecurangan dan tendensi untuk menyelewengkan aturan dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

 

Hal ini misalnya dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penggunaan prasarana yang rawan kecurangan (E-KTP, kotak suara dari kardus, penggunaan scanner untuk pelaporan perhitungan perolehan suara, dan lain-lain). Selain itu juga adanya lembaga pengawasan yang lemah yang diragukan dapat menjamin Pemilu 2014 bisa berlangsung jujur dan adil serta langsung, umum, bebas, dan rahasia.

 

Makin meningkatnya angka golongan putih atau mereka yang menolak menggunakan hak pilihnya telah membuktikan bahwa Pemilu 2014 yang berlangsung saat ini secara politik tidak sah. Pemilu 2014 akhirnya lebih menggambarkan upaya rekayasa politik untuk melanjutkan kekuasaan rezim incumbent (status-quo).

 

Dari perhitungan perolehan suara sementara (quick-count), profil perolehan suara masing-masing partai politik menggambarkan adanya rekayasa atau anomali. Hal ini diindikasikan dengan kenyataan bahwa perolehan suara partai politik sama sekali tidak mencerminkan peta kekuatan suara dari masing-masing partai politik. Perolehan suara mencerminkan estetika suara yang telah diatur agar tidak ada partai politik yang memperoleh suara 20  persen dan keharusan membentuk oligarki dan koalisi politik pragmatis untuk pemerintahan baru.

 

Ketua KPU sendiri, Husni Kamil Manik, bahkan menyatakan telah mencium modus persekongkolan antara partai politik dengan penyelenggara pemilu untuk memanipulasi suara antara lain adanya praktik percaloan suara untuk membantu menaikkan perolehan suara parpol dan para calon anggota legislatif.

 

Pemilu 2014 dan perhitungan perolehan suara sementara yang berlangsung saat ini mengindikasikan bahwa pemilu 2014 telah dijadikan kendaraan dalam membangkitkan kekuatan otoriter Orde Baru dan anti-perubahan.

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut Gerakan Nasional untuk Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial (GERNAS) menyatakan Pemilu 2014 harus dibatalkan dan diulang. Kami juga mengimbau agar seluruh rakyat Indonesia melakukan konsolidasi untuk menolak hasil Pemilu 2014.

 

Gernas sendiri terdiri dari eksponen Petisi 50, Gerakan Mahasiswa 77/78, Forum Aktifis Lintas Generasi. Adapun petisi Gernas ditandatangani Max Apul Sihite, Max Wayong, Judilherry Justam, Chris Siner Key Timu, Yusuf AR, Machmud Madjid, S. Indro Tjahyono, Biner Tobing, Dwi Subawanto, Darwin Djamal, Elong Suchlan, A. Gani, Mathius Tandiotong, Cahyono Eko Sugiharto, Syafril Sofyan, Kasino dan Asrianty Purwantini.

 

 

PDI-P, Golkar, Gerindra, dan Demokrat Penentu Peta Koalisi

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Inggried Dwi Wedhaswary , Kamis, 10 April 2014 | 10:13 WIB
 
alt

Tersesat dalam Pesta Demokrasi

Oleh: Yudi Latif

“Wakil rakyat tidak sungguh sungguh mewakili dan melayani rakyat, tetapi berdiri di atas dan terputus dari rakyat. Hal kontras kehidupan wakil rakyat dengan rakyatnya tecermin dari pemberitaan yang serbakontradiktif.”

DEMOKRASI Indonesia benar-benar menampilkan diri sebagai pesta yang gaduh dan seronok. Setiap sudut kota dan desa, jalanan, serta ruang publik menjelma menjadi ruang penampakan wajah para politikus; ruang media jumbuh dengan kampanye politik. Triliunan rupiah uang rakyat terkuras untuk memenuhi ekstravaganza pesta demokrasi ini.

Di tengah kegaduhan pesta, banyak orang mabuk kepayang yang melupakan pokok persoalan. Bahwa demokrasi lebih dari sekadar ledakan perhimpunan, pesta pemilihan, atau rebutan kekuasaan, tapi modus kekuasaan yang seharusnya lebih menjunjung tinggi daulat rakyat dengan mewujudkan tujuan negara, seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945, `Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial’.

Perkembangan demokrasi Indonesia membuat rakyat harus terbiasa memahami istilah dengan pengertian terbalik. Di negara ini, pemaknaan `demokrasi’ tidak mengikuti definisi Abraham Lincoln, `government of the people, by the people, and for the people’ (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat), tetapi terjungkir menjadi government off the people (pemerintahan terputus dari rakyat), buy the people (membeli rakyat), dan force the people (menekan rakyat).

 

Wakil rakyat tidak sungguh-sungguh mewakili dan melayani rakyat, tetapi berdiri di atas dan terputus dari rakyat. Hal kontras kehidupan wakil rakyat dengan rakyatnya tecermin dari pemberitaan yang serbakontradiktif. Di satu sisi, wakil rakyat memboroskan anggaran untuk renovasi ruang banggar yang supermahal; dengan tanpa rasa malu, sebagian di antara mereka bahkan mengusulkan untuk menjadikan hal itu sebagai standar pembangunan ruangan di lingkungan DPR. Saat yang sama, media memperlihatkan potret jembatan gantung di daerah Banten, yang saban hari dilintasi warga dan siswa, yang kondisinya seperti jembatan prasejarah yang mengenaskan.

Defisit keadilan

 

Kenyataan itu menunjukkan bahwa surplus kebebasan yang menyertai orde reformasi tidak serta-merta mampu membebaskan rakyat dari belenggu penderitaan. Terbukti pula bahwa kebebasan saja tidak bisa mengatasi tirani (pemusatan dan kezaliman kekuasaan). Saatnya mempertimbangkan penghayatan klasik, seperti dalam tradisi Islam, yang memperhadapkan tirani bukan dengan kebebasan, melainkan dengan keadilan. Dalam perspektif ini, masalah Indonesia bukan lah defisit kebebasan, melainkan defisit keadilan.

 

Sumber ketidakadilan politik hari ini bermula dari melambungnya ongkos kekuasaan. Banjir uang yang mengalir ke dunia politik membawa polusi pada kehidupan publik. Segala nilai dikonversikan dalam nilai uang. Kepentingan investor nyaris selalu dimenangkan ketika nilai kebajikan sipil dan ideal kewargaan tak memiliki sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri. Hubungan politik digantikan oleh hubungan konsumtif. Politik mengalami proses konsumerisasi dan privatisasi. Dengan konsumerisasi, branding recognition lewat manipulasi pencitraan menggantikan kualitas dan jati diri. Dengan privatisasi, modal menginvasi demokrasi dengan menempatkan `aku’ di atas `kita’ yang menimbulkan penolakan atas segala yang civic dan publik.

Ketika uang menjadi bahasa politik, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan atau dalam keserakahan orang kaya baru, keampuh an demokrasi elektoral lekas ambruk. Suara bisa dibeli dan dimanipulasi. Idealisme pemilih dirobohkan, otoritas Komisi Pemilihan Umum dihancurkan. Ketika nilai-nilai idealisme kewargaan tidak memiliki saluran efektif, nilai-nilai kepentingan investor mendikte kebijakan politik.

 

Di bawah kendali `tirani modal’, demokrasi cuma mempersoalkan bagaimana caranya menang dan mendapatkan keuntungan. Demokrasi melupakan bahasa `hikmat-kebijaksanaan’ yang mempertanyakan apa yang benar, yang dipersyaratkan dalam sila keempat dari Pancasila.

 

Dengan hilangnya bahasa hikmat-kebijaksanaan, gerak demokrasi menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Demokrasi yang dijalankan secara tidak hati-hati serta tidak disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan falsafah bangsa bisa menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan rakyat ritaan rakyat serta gagal memberikan martabat dan pemerintahan yang baik.

 

Meski pesta demokrasi dirayakan dengan berbagai pe milihan langsung, keluaran yang dihasilkan justru memenuhi sisi negatif dari poliarki yang di bayangan Aristoteles; pemerintahan mediokritas yang di darahi oleh praktik politik kotor di bawah penguasaan uang. Bawaan negatif itu tak terhindarkan karena demokrasi Indonesia dirayakan oleh kedangkalan, tanpa memberi ruang bagi kedalaman etika dan penalaran.

 

Dalam demokrasi tanpa kedalaman etika, seperti dalam aliran sungai, hal-hal sepele mengambang di permukaan, membiarkah hal-hal berbobot substantif tenggelam. Politik sebagai ruang penampakan sekadar dihiasi oleh basa-basi etiket; pola gerak tutur sebagai teknis pengelolaan kesan. Adapun substansi etika politik, sebagai perkhidmatan kepada kebajikan hidup bersama, dikaramkan.

 

Krisis kedalaman etika ini diperburuk oleh krisis kedalaman penalaran. Berbagai cacat yang tampak pada hasil amendemen konstitusi, produk perundang-undangan, dan desain institusi demokrasi mencerminkan merosotnya kualitas nalar publik.

 

Kemana saja kita berpaling, sulit menemukan para politikus dan pekerja intelektual yang secara tekun mengembangkan penalaran secara jernih dan mendalam.

Upaya menyemai politik harapan harus memperkuat kembali visi yang mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, serta keampuhannya mengantisipasi masa depan. Visi ini harus menjadi kenyataan dengan memperkuat kapasitas transformatif kekuasaan, lewat aktualisasi politik harapan.

 

Ruang kebebasan

 

Untuk merealisasikan politik harapan, suatu bangsa harus keluar dari tahap anarki, tradisionalisme, dan apati menuju penciptaan pemimpin publik yang sadar. Pada tahap pertama, seluruh tindakan politik diabsahkan menurut logika pemenuhan kepentingan pribadi, yang menghancurkan sensibilitas pelayanan publik. Pada tahap kedua, untuk mencapai sesuatu, pemimpin mendominasi dan memarginalkan orang lain. Pada tahap ketiga, peluang-peluang yang dimungkinkan demokrasi tak membuat rakyat berdaya, justru membuatnya apatis.

 

Pada tahap keempat, tahap politik harapan, para pemimpin menyadari pentingnya merawat harapan dan optimisme dalam situasi krisis, dengan cara memahami kesalingtergantungan realitas serta kesediaan bekerja sama menerobos batas-batas politik lama. Kekuasaan digunakan untuk memotivasi dan memberi inspirasi yang memungkinkan orang lain mewujudkan keagungannya. Warga menyadari pentingnya keterlibatan dalam politik dan aktivisme sosial untuk bergotong-royong merealisasikan kebajikan bersama.

 

Semua pihak harus menyadari bahwa politik, sebagaimana dikatakan Hannah Arendt, adalah suatu `ruang penjelmaan (space of appearance) yang memungkinkan dan merintangi pencapaian manusia di segala bidang. Oleh karena itu, teranggelapnya langit harapan di negeri ini sangat ditentukan oleh warna politik kita.

 

Para aktor politik harus insaf bahwa ruang kebebasan yang memungkinkannya berkuasa hanya dapat dipertahankan sejauh dipertautkan dengan tanggung jawab dan penghormatan pada yang lain. Bermula dari keinsafan para pemimpin di pusat teladan, semoga akan mengalir berkah ke akar rumput, membawa bangsa keluar dari kelam krisis menuju terang harapan. []

 

MEDIA INDONESIA, 17 Maret 2014

Yudi Latif ; Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
08
Apr
14

Pemilu 2014 : Akhirilah Tirani Politik Uang

Untitled-1
res : Money is a good master, but a bad servant. Money, money:  http://www.youtube.com/watch?v=D4E7SYlD3aI
Mengakhiri Tirani Politik Uang
Senin, 07 April 2014

MASA tenang selama tiga hari mulai kemarin hingga menjelang pencoblosan pada Pemilihan Umum 2014 pada 9 April, atau lusa, mestinya menjadi waktu yang penting bagi pemilih untuk meneliti calon yang kredibel berdasarkan gagasan, ide, dan visi.

Namun, dalam tiga perhelatan pemilu terakhir kita justru menyaksikan masa tenang menjadi periode yang paling genting. Itu disebabkan pada saat hari tenang, ruang-ruang demokrasi kita malah disesaki dengan negosiasi dan transaksi politik uang.

Itu pula yang amat mungkin terjadi pada masa tenang di Pemilu 2014 kali ini. Indikasi politik uang sudah tampak, bahkan kian terang-terangan, pada saat kampanye terbuka digelar tiga pekan lalu. Hasil pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan sedikitnya terjadi 135 kasus kecurangan dan praktik politik uang pada dua pekan masa kampanye. Bahkan, pola politik uang yang dilakukan pun bergeser dengan tindakan yang disertai perjanjian menggunakan meterai, yang selama ini lazim dipakai untuk perjanjian yang berimplikasi hukum bagi yang mengkhianatinya.

Yang lebih mencengangkan lagi, tindakan kecu­rang­an tersebut lebih banyak dilakukan tim sukses dan aparat pemerintah. Dalam data ICW, 85% kecurangan dan politik uang dilakukan kandidat dari un­sur yang sedang memerintah. Itu berarti partai politik dan kandidat masih menjadikan praktik politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara serta jabatan sebagai ‘jembatan’ untuk membangun keterpilihan mereka.

Temuan ICW tersebut diyakini hanya memotret sebagian kecil dari praktik politik transaksional yang sudah akut. Temuan itu, boleh jadi, barulah puncak gunung es yang amat mungkin memiliki ‘cabang-cabang’ di bawahnya yang tertimbun secara rapi.

Untuk melengkapi puncak gunung es politik uang di masa kampanye itu, bakal muncul politik uang saat subuh di hari pencoblosan yang lazim disebut serangan fajar. Begitulah, banjir uang yang mengalir ke dunia politik kita hari-hari ini telah membawa polusi pada demokrasi. Hampir segala nilai dalam politik dikonversikan dengan uang.

Hubungan politik pun akhirnya digantikan hubungan yang bersifat konsumtif. Politik akhirnya mengalami proses konsumerisasi dan privatisasi sembari meninggalkan nilai-nilai kebajikan sipil dan ideal kewargaan.

Akal sehat sebagai panduan untuk memilah dan memilih para elite berdasarkan integritas, gagasan, dan kompetensi pun dirusak beberapa lembar uang. Pada titik itu, hajat­an demokrasi berupa pemilu yang telah menghabiskan triliunan rupiah uang negara menjadi nyaris tidak punya makna penting bagi tumbuh kembangnya demokrasi di negeri ini.

Karena itu, pengawas pemilu mestinya lebih aktif dan giat menangkap gejala tersebut. Politik uang yang terus terjadi dan menjadi lingkaran setan gagal diputus karena belum ada kisah sukses penegakan sanksi yang tegas dari pengawas pemilu. Kalaupun ada yang dikenai sanksi, jumlah dan kualitas hukumannya teramat kecil dan ringan.

Karena itu, jika kita ingin Pemilu 2014 menjadi momentum penting bagi bangsa ini untuk berubah, pengawasan dalam bentuk penindakan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengawasan yang berorientasi pencegahan sudah tidak efektif untuk membendung politik uang yang masif.

Negeri ini teramat mahal hanya untuk ‘digadaikan’ dengan lembaran uang yang terlihat mengenakkan dalam waktu sesaat, tetapi berakibat fatal untuk jangka panjang.

08
Apr
14

Kenegaraan : OPM Turunkan Merah Putih

Untitled-1
OPM Turunkan Bendera Merah Putih di Pos TNI Papua

Menembaki tower serta membakar papan reklame di sekitar pos TNI Skow.

Sabtu, 5 April 2014, 13:02 Desy Afrianti, Banjir Ambarita (Papua)
VIVAnews - Kelompok separatis OPM menurunkan bendera Merah Putih di Perbatasan RI-PNG tepatnya di Pos Skow Jayapura, Sabtu 5 April 2014. Mereka kemudian menaikan bendera Bintang Kejora simbol perjuangan OPM.Kelompok separatis yang diperkirakan sekitar 40 orang itu menembaki tower serta membakar papan reklame di sekitar pos TNI Skow.

Juru Bicara Kodam 17 Cenderawasih Letnan Kolonel Arm Hikas Hidayatullah membenarkan aksi itu. “Kelompok separatis membakar papan reklame dan menurunkan merah putih, lalu menaikkan Bintang Kejora,” kata Hikas.

Menurutnya, kelompok itu membawa sejumlah senjata api lalu menembaki tower di Perbatasan. “Mereka diperkirakan membawa enam pucuk senpi, setelah berakhir mereka kabur ke wilayah PNG,” ucapnya.

Salah seorang anggota Unit Intel Kodim 1701 Jayapura atas nama Serma Tugiono terkena serpihan kaca tower yang ditembak kelompok separatis. “Anggota yang terkena serpihan sudah dirujuk ke RS Marthen Indey,” kata dia.

Saat ini TNI dan Polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis itu, sementara bendera Bintang Kejora yang dinaikkan ke tower sudah diturunkan.

Juru Bicara Polda Papua Komisaris Besar Pujo Sulistyo, mengatakan kelompok sipil bersenjata itu berupaya menggangu perekonomian di sekitar perbatasan dengan melakukan aksi penembakan dan pembakaran. “Mereka merusak tempat cucian mobil dan membakarnya, lalu mengibarkan bendera bintang kejora,” ucap Pujo.

Kapolres Kota Jayapura Alfred Papare beserta anggotanya, langsung mendatangi tempat kejadian. “Kapolres bersama enam anggotanya sempat mengamati aksi kelompok itu dari kejauhan,” kata dia.

Saat itu tiba-tiba kelompok bersenjata menembaki tower perbatasan, hingga kacanya pecah. “Serpihan kaca tower melukai tangan dan kaki Kapolres serta Pelipis Serma Tugino,” ucapnya.

Setelah beraksi, para pelaku kabur menuju wilayah PNG. “Situasi sudah bisa dikendalikan, Kapolres dan Serma Tugino juga sudah sehat

08
Apr
14

Kebijakan Publik : 8 Advokat Gugat Peraturan KPU ke MA

Kamis, 27/03/2014 15:10 WIB

Pasca Putusan MK tentang Pemilu Serentak, 8 Advokat Gugat Peraturan KPU

Herdani Triyoga - detikNews

Gedung Mahkamah Agung (ari saputra/detikcom)

Jakarta - Sejumlah advokat yang tergabung dalam Delapan Anak Bangsa mengajukan gugatan dua peraturan KPU yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2014 ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini sebagai buntut putusan MK yang menyatakan pemilu serentak hanya untuk 2019.

Dua peraturan KPU yang digugat yaitu Peraturan KPU Nomor 29/2013 tentang penetapan hasil pemilu, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu legislatif. Sementara yang kedua adalah Peraturan KPU Nomor 1/2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif.

Kedua peraturan itu diminta dibatalkan karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pemilu tidak serentak bertentangan dengan konstitusi.

“Ini harus disesuaikan. Nah, kalau yang dibatalkan tadi UU di atasnya berarti dia tidak punya dasar lagi melaksanakan pemilu. Dua peraturan KPU itu enggak bisa jadi acuan,” kata seorang pemohon, Jack Yanda Zaihifni Ishak di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Menurutnya, pemilu legislatif yang tinggal 13 hari lagi berpotensi memunculkan konflik horizontal ataupun vertikal yang bisa berdampak kondisi chaos. Sebab kalau Pemilu pada 9 April 2014 yang disusul dengan pemilihan presiden tetap dilaksanakan berdasarkan UU yang inkonstitusional, maka hasilnya juga akan inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945.

“Itu kan semua menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan KPU No.29/2013 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 itu tidak bisa jadi acuan,” sebutnya.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program “Reportase Sore” TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(asp/asp)

Baca Juga

MINGGU, 30 MARET 2014

Harian Waspada (Waspada.Com): PEMILU 2014 BERPOTENSI TIMBULKAN KONFLIK

Written by Wantana on Friday, 28 March 2014 08:29
inShareShareJAKARTA (Waspada): Pemilu yang terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden berpotensi menimbulkan konflik horisontal maupun vertikal. Pasalnya, dasar yang dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni UU No 42/2008 tentang penyelenggaraan pemilu yang tidak serentak, telah dinyatakan inkonstitusional lewat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013.
“Bagaimana mungkin hasil pemilu 2014 ini sah, jika payung hukumnya, dalam hal ini UU 42/2008 telah diputuskan MK sebagai aturannya telah dinyatakan melawan hukum alias tidak sah? Berarti aturan-aturan hukum di bawahnya, di antaranya keputusan KPU otomatis melanggar konstitusi juga,” ujar Jack Yanda Zaihifni Ishak, satu dari delapan pengacara yang melayangkan surat permohonan uji materiil atas dua peraturan KPU yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2014, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (27/3). Selain Jack, tujuh pengacara lainnya yang menamakan diri mereka anak bangsa, adalah Lawrence TP Siburian, Chudry Sitompul, Dodi S Abdulkadir, R Taufik Mappaere, Bambang Wiwoho, Unoto Dwi Yulianto dan Muhammad Haekal Hasan.
Ditambahkan Jack Yanda, pihaknya memohon uji materiil terhadap dua peraturan KPU. Pertama, Peraturan KPU Nomor 29/2013 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kedua, Peraturan KPU Nomor 1/2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 17/2013 tentang pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Keduanya adalah aturan turunan dari UU 42/2008.
Dalam kesempatan itu, para pemohon juga mengkritik alasan sejumlah pihak yang menyatakan pemilu 2014 masih dapat dilaksanakan berdasarkan kedua peraturan KPU tersebut. Apalagi ada anggapan penundaan pernyataan inkonstitusi pada UU Nomor 42/2008 itu didukung keputusan MK yang menyatakan keputusannya mulai berlaku pada 2019. “Kami para pemohon menyatakan alasan MK menunda pelaksanaan putusannya tentang UU Nomor 42/2008 sampai pemilu 2019 adalah cacat hukum,” tegas Jack.
Dinyatakan cacat hukum, karena menurut Jack Yanda, hal itu bertentangan dengan pasal 47 UU Nomor 24/2003 tentang MK yang menyatakan, putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum. “Peraturan ini secara jelas menetapkan bahwa berlakunya keputusan itu sejak saat diucapkan di sidang pleno, bukan ditunda lain waktu,” tegas Jack.Karena itu, para pemohon uji materiil menuntut pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), supaya lebih jelas aturan main dalam pelaksanaan pemilu.Harapannya, perpu itu nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat apabila ada pihak-pihak yang. bersengketa.”Dengan berbagai pertimbangan, khususnya demi mencegah kevakuman hukum yang dapat menimbulkan anarki hukum dan situasi chaos, pemohon meminta kepada MA yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU untuk segera menerbitkan Perpu,” pungkas Lawrence Siburian. (dianw)

DIPOSKAN OLEH B.WIWOHO PADA 20.06 0 komentar

Perlu PERPPU agar Pemilu Tidak Inkonstitusional

Jika Tak Dikeluarkan PERPPU, Pemilu 2014 Inkonstitusional

  • Kamis, 27 Maret 2014 14:47
  • Oleh:  Fahri Haidar

Ilustrasi Foto: IstimewaJakarta, Sayangi.com - Sejumlah orang yang menamakan dirinya tim delapan mendatangi Mahkamah Agung (MA), Kamis (27/3). Mereka adalah Jack Yanda Zaihifni Ishak, Lawrence Siburian, Chudry Sitompul, Doddy S Abdulkadir, Taufik Mappere, Bambang Wiwoho, Unoto Dwi Yulianto dan Muhammad Haekal Hasan.

Kedatangan tim delapan ini bertujuan untuk menanyakan pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) menunda pelaksanaan putusannya pada Pemilu 2019.
Menurut mereka penundaan pelaksanaan putusan itu adalah cacat hukum.

“Menurut ketentuan pasal 47 UU No. 24 tahun 2003, putusan MK mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan pada sidang pleno. Pasal ini secara jelas menetapkan berlakunya keputusan itu dan bukan ditunda lain waktu,” kata Lawrence kepada wartawan di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Pemilu 2014, kata Lawrence, adalah inkonstitusional dan berpotensi menimbulkan anarki dan chaos. Menurutnya, dengan begitu, pihak-pihak yang menang semuanya tidak sah karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

“Kami memohon dilakukan uji materiil terhadap Peraturan KPU No. 29 tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilu, perolehan kursi dan sebagainya. Serta Peraturan KPU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan peraturan KPU No. 17 tahun 2013 tentang pedoman pelaporan biaya kampanye peserta pemilu,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dodi Abdulkadir menyatakan bahwa jalan keluar dari persoalan ini adalah dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

“Pertimbangan kami khususnya demi mencegah kevakuman hukum yang bisa menimbulkan anarki hukum dan situasi chaos. Kami meminta kepada Mayang mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,” tambah Dodi.(GWH)

DIPOSKAN OLEH B.WIWOHO PADA 17.53 0 komentar

KAMIS, 27 MARET 2014

Pemilu 2014 Inkonstitusional

Pasca Putusan MK tentang Pemilu Serentak, 8 Advokat Gugat Peraturan KPU

Herdani Triyoga - detikNews
Gedung Mahkamah Agung (ari saputra/detikcom)Jakarta - Sejumlah advokat yang tergabung dalam Delapan Anak Bangsa mengajukan gugatan dua peraturan KPU yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2014 ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini sebagai buntut putusan MK yang menyatakan pemilu serentak hanya untuk 2019.

Dua peraturan KPU yang digugat yaitu Peraturan KPU Nomor 29/2013 tentang penetapan hasil pemilu, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu legislatif. Sementara yang kedua adalah Peraturan KPU Nomor 1/2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif.

Kedua peraturan itu diminta dibatalkan karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pemilu tidak serentak bertentangan dengan konstitusi.

“Ini harus disesuaikan. Nah, kalau yang dibatalkan tadi UU di atasnya berarti dia tidak punya dasar lagi melaksanakan pemilu. Dua peraturan KPU itu enggak bisa jadi acuan,” kata seorang pemohon, Jack Yanda Zaihifni Ishak di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Menurutnya, pemilu legislatif yang tinggal 13 hari lagi berpotensi memunculkan konflik horizontal ataupun vertikal yang bisa berdampak kondisi chaos. Sebab kalau Pemilu pada 9 April 2014 yang disusul dengan pemilihan presiden tetap dilaksanakan berdasarkan UU yang inkonstitusional, maka hasilnya juga akan inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945.

“Itu kan semua menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan KPU No.29/2013 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 itu tidak bisa jadi acuan,” sebutnya.

DIPOSKAN OLEH B.WIWOHO PADA 18.46 0 komentar

Siaran Pers Judicial Review PEMILU INKONSTITUSIONAL;

PEMILU 2014 INKONSTITUSIONAL DAN BERPOTENSIMENIMBULKAN ANARKI DAN CHAOS.
Pemilu tinggal 13 hari lagi. Berapa banyak diantara 240 juta rakyat Indonesia termasuk para elite dan calon legislatifnya yang berfikir jernih tentang akibat Keputusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 yang menyatakan UU no.42 th 2008 yang mendasari penyelenggaraan Pemilu tindak serentak bertentangan dengan konstitusi. Karena bertentangan dengan konstitusi, maka secara otomatis UU PILPRES (UU no.42/2008), UU Pileg (UU No. 42 Tahun 2012) dan UU PEMILU (UU No. 15 Tahun 2011) tersebut tidak mempunyai kekuatan lagi secara hukum, sehingga dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan berdasarkan UU itu batal demi hukum.
Oleh sebab itu jika Pemilu pada tanggal 9 April 2014 yang disusul dengan Pemilihan Presiden tetap dilaksanakan berdasarkan UU yang inkonstitusional, maka hasilnya juga akan inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPR Pusat maupun Daerah, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Hal tersebut akan sangat pontensial menimbulkan konflik-konflik horizontal maupun vertikal yang berujung pada keadaan “chaos”. Dalam rangka mengantisasi dan mencegah terjadinya “chaos” berupa berbagai kekacauan kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengerikan, delapan orang anak bangsa yang selama ini banyak berkecimpung di dalam soal hukum, politik dan akademik terpanggil untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) kepada Mahkamah Agung, atas  dua peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2014.
Delapan orang anak bangsa yang terpanggil sebagai pemohon uji materiil itu adalah: Jack Yanda Zaihifni Ishak Phd.Msc.SH, Lawrence T.P.Siburian SH. Mh.LLM, Chudry Sitompul SH.MH, Dr.Dodi S.Abdulkadir, Bsc.SE.SH.MH, Dr. R. Taufik Mappaere, SH. LLM. B.Wiwoho, Unoto Dwi Yulianto SH.MH dan Muhammad Haekal Hasan SH.LLM.
Adapun kedua Peraturan KPU yang dimohonkan uji materiil adalah:1.Peraturan KPU No.29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.2. Peraturan KPU no.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU no.17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) BERLAKU SEJAK DIUCAPKAN.
Mengenai alasan sejumlah pihak yang menyatakan Pemilu 2014 masih bisa dilaksanakan berdasarkan kedua Peraturan KPU tadi karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mulai berlaku pada Pemilu 2019, Pemohon menyatakan alasan MK menunda pelaksakaan putusannya pada Pemilu 2019 adalah cacat hukum, berdasarkan:

  1. Ketentuan Pasal 47 UU no.24 th 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tertap sejak diucapkan sidang pleno terbuka untuk umum”. Pasal ini secara jelas menetapkan bahwa berlakunya keputusan adalah saat diucapkan di sidang pleno terbuka untuk umum, dan bukan ditunda di lain waktu.
  2. Putusan MK No.14 di atas yang mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan Pemilu th 2014 telah dan sedang berjalan serta sudah mendekati waktu pelaksanaan Pemilu adalah telah melampaui kewenangan yang dimiliki MK sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara/permohonan yang diajukan kepadanya, yaitu terbatas pada menerima, menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
  3. UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK menggariskan salah satu tugas MK adalahmenyatakan suatu UU bertentangan dengan UUD. Mahkamah Konstitusi tidak diberi wewenang untuk membuat norma perundang-undangan yang baru.

JALAN KELUARNYA MEMBUAT PERPU.
Dengan berbagai pertimbangan khususnya demi mencegah kevakuman hukum yang bisa menimbulkan anarki hukum dan situasi “chaos”, Pemohon meminta kepada Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, untuk antara lain:

  1. Menyatakan kedua peraturan KPU yang disebut di atas, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2014 bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya.
  2. Memerintahkan Pemerintah/Presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) untuk menjadi landasan hukum penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.
  3. Memerintahkan KPU untuk mentaati putusan MA untuk mengganti / menyesuaikan Peraturan KPU dengan PERPU.

Demikianlah, semoga Permohonan Uji Materiil ini memperoleh ridho, rahmat dan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa.Jakarta, Kamis 27 Maret 2014.
Jack Yanda Zaihifni Ishak Phd.Msc. SH.Lawrence T.P.Siburian SH. Mh.LLM.Chudry Sitompul SH.MH.Dr.Dodi S.Abdulkadir, Bsc.SE.SH.MH.Dr. R. Taufik Mappaere, SH. LLM.B.Wiwoho.Unoto Dwi Yulianto SH.MH.  Muhammad Haekal Hasan SH.LLM.

DIPOSKAN OLEH B.WIWOHO PADA 15.25 

06
Apr
14

Kenegarawanan : Ancaman Krisis 2014

res : Kalau benar akan terjadi krisis, maka pertanyaan yang timbul ialah  langkah apa yang harus diperbuat untuk mengatasi krisisn itu?  http://www.sinarharapan.co/news/read/30425/krisis-mengancam-pada-2014

Krisis Mengancam pada 2014

03 Januari 2014 Faisal Rachman Ekonomi

dok / antara

Nasabah bertransaksi penukaran rupiah-valas di Bank Mutiara, Jakarta, Jumat (20/12). Kurs Rupiah terus melemah dan berada di posisi Rp12.205 per dolar AS, Rupiah cenderung di posisi sama setelah hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang memberikan sinyal pemangkasan stimulus keuangan pada Januari 2014.

Tantangan ekonomi Indonesia ke depan adalah menjaga nilai tukar rupiah.

JAKARTA – Arah ekonomi Indonesia pada 2014 dinilai sejumlah kalangan masih akan dipengaruhi situasi ekonomi global dan kebijakan di dalam negeri, termasuk pemilihan umum. Fluktuasi di industri keuangan, seperti pasar modal dan perdagangan valuta asing yang terjadi di sepanjang 2013, diyakini masih akan membayangi perekonomian nasional.

Sayangnya, jika pengaruh dari global tidak banyak bisa diubah—kalau tak bisa dikatakan hanya pasrah—kebijakan dari dalam negeri justru kontraproduktif dari tujuan menormalkan gejolak ekonomi. Sepanjang 2013, ekonomi Indonesia lebih banyak ditentukan kebijakan Bank Indonesia (BI), ketimbang pemerintah.

BI yang core business-nya di urusan moneter, belakangan justru lebih fokus “memperbaiki” defisit neraca transaksi berjalan. Pemerintah pun terkesan seperti hanya mengikuti kebijakan yang diambil BI dalam usahanya menekan defisit tersebut.

“Padahal, kebijakan moneter saja di negara mana pun, tak akan bisa menormalkan keadaan. Apalagi kebijakan yang diambil bank sentral justru banyak salahnya. Membunuh pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan suku bunga acuan demi catatan surplus neraca transaksi berjalan, itu jelas merugikan,” kata anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui SH di kantor Menko Perekonomian, Kamis (2/1) siang.

Menurutnya, tidak ada negara di dunia ini yang menerapkan kebijakan seperti itu. Saat ini hanya India yang ingin menurunkan pertumbuhan ekonominya. “Itu pun karena ekonomi India sudah ‘kepanasan’ (overheating). Tidak sama halnya dengan Indonesia. Kita masih butuh pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan,” ujarnya.

Jika BI terus mempertahankan rezim suku bunga tinggi, Kepala Ekonom Danareksa Research institute ini menghitung, dalam empat bulan ke depan Indonesia bisa diambang resesi. “Kemudian, dalam enam bulan berikutnya atau 10 bulan dari sekarang, kita bisa saja masuk zona krisis,” tuturnya.

Kondisi separah itu bisa terjadi lantaran dengan suku bunga tinggi, aktivitas ekonomi jadi melambat. Ujungnya, tak mustahil jika tak banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan, pengangguran makin merebak.

Di saat rupiah yang makin terpuruk, daya beli pun makin tergerus. Efek selanjutnya akan terus membuat ekonomi makin melambat. Investasi asing pun akan berpikir ulang untuk datang. “Jika begitu, orang bisa ‘turun ke jalan’. Krisis ekonomi pun bisa terjadi,” katanya.

Purbaya masih yakin, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap tenaga kerja baru sebanyak 350.000-400.000 orang. Oleh karena itu, perlambatan ekonomi yang dilakukan justru keliru dan bertentangan dengan target menekan angka kemiskinan.

“Kalau kita mendesain ekonomi di bawah 6 persen, ini konsekuensi logis (kemiskinan naik). Harusnya ekonomi Indonesia masih bisa bertumbuh 6,7 persen, baru ekonominya bisa menyerap tenaga kerja dan kemiskinan bisa ditekan,” kata Purbaya.

Sentimen Positif

Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada berpendapat, tahun pemilu 2014 ini akan memberikan sentimen positif bagi pasar modal Indonesia. Menurutnya, masih ada harapan ekonomi yang lebih baik seiring pergantian pemimpin di negeri ini. “Pada April-Juli 2014 kondisi pasar memang akan berfluktuasi, tetapi akan berangsur pulih pascaperiode tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan makroekonomi pada paruh pertama 2014 diperkirakan masih melambat akibat kurang kondusifnya makroekonomi internal. Jika menengok ke belakang, pergerakan IHSG sepanjang 2013 selalu dibayangi sentimen makro yaitu pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Namun, ia masih percaya, pemerintah tidak akan tinggal diam. Perbaikan makroekonomi di Indonesia pun mulai dilakukan dan diharapkan dengan adanya pemerintahan baru, kondisi bisa menjadi lebih baik. Ia pun memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menembus level 4.800-4.950 hingga akhir tahun depan.

Jika pemerintah dapat mengatasi tantangan makroekonomi, ia melanjutkan, diperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan kembali diuji ketahanannya dan diharapkan bisa kembali ke level Rp 10.250-11.400 per dolar AS.

Ia mengatakan, tantangan ekonomi Indonesia ke depan adalah menjaga nilai tukar rupiah. Jadi, tidak terlalu tertekan lebih dalam. “Tentunya perbaikan nilai tukar rupiah ini dengan asumsi pemerintah dapat mengatasi tantangan-tantangan makroekonomi ke depan,” ia menambahkan.
Sumber : Sinar Harapan

06
Apr
14

Politik : Prioritaskan Diplomasi Kelautan

Untitled-1

http://strategi-militer.blogspot.com/2014/04/presiden-terpilih-2014-prioritaskan.html

Kamis, 03 April 2014

Presiden Terpilih 2014 Prioritaskan Diplomasi Kelautan

Strategi diplomasi kelautan Indonesia belum berjalan optimal. Hal ini
berdampak pada kian buruknya kinerja kerjasama ekonomi Indonesia pada
level regional dan internasional.

Lalu, belum tuntasnya pembahasan perbatasan laut Indonesia dengan 10
negara tetangga. Bahkan masih ditemukannya tindak kekerasan terhadap
warga negara Indonesia di luar negeri.

“Faktanya, melalui media daratan, Indonesia hanya berbatasan dengan 3
negara. Sedang melalui lautan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10
negara,” kata Iman Sunario, Ketua Yayasan Suluh Nusantara Bakti
mengkritik pemerintah.

Dewan Kelautan Indonesia (2012) mengatakan, jika membandingkan antara
luas wilayah perairan RI dengan jumlah kapal yang menangani penegakkan
hukum dan keamanan di laut, yaitu, Luas Wilayah (5.800.000 km2)
dibagi Jumlah kapal (870 unit), sama dengan 6.666 km2/kapal.

Artinya, rata-rata setiap 1 kapal patroli harus mengawasi luas wilayah
perairan laut seluas 6.666 km2. Tantangan lainnya, aksesibilitas dari
dan ke pulau-pulau kecil Indonesia sangatlah terbatas. Target membuka
90 trayek laut perintis hingga 2014, belum juga tercapai berdasarkan
data Kementerian Perhubungan pada 2013.

Menurut Iman, upaya mengungkap kekuatan diplomasi negeri maritim
Nusantara di masa lalu dan mempersiapkan strategi diplomasi kelautan
Indonesia ke depan, menjawab tantangan dari dalam maupun luar negeri,
Yayasan Suluh Nuswantara Bakti akan menggelar diskusi publik, pada
Sabtu 5 April 2014, tema “Hubungan Mancanegara dan Strategi Diplomasi
Kelautan Indonesia.”

Acara di Hotel Sultan Jakarta akan menghadirkan para pembicara, Irawan
Djoko Nugroho, Dr.Ivan Yulivan, dan diplomat senior Prof.Dr.Hasjim
Djalal.

Iman mengatakan, pemilu 2014 harus menghasilkan presiden yang memiliki
pengetahuan dan perhatian besar untuk mengutamakan aspek kelautan
dalam tiap-tiap diplomasi luar negeri Indonesia.

Hal ini dapat dimulai dengan memperkuat armada laut nasional, baik
untuk kepentingan pertahanan dan kemanan, memfasilitasi perdagangan
antar pulau, maupun memperkuat transportasi yang menghubungkan
pulau-pulau kecil di Indonesia. “Dengan kekuatan domestik seperti itu,
Indonesia akan kembali disegani oleh bangsa-bangsa lain,” kata Iman.

Sumber : Tempo

 

06
Apr
14

Properti Negara : Kontroversi Jual Indosat dan TelKom

Jawaban Megawati Soal Jual Indosat dan Telkom

Yesterday 20:42

alt
Jawaban Megawati Soal Jual Indosat dan Telkom
Hak Jawab Megawati soal menjual Indosat.
Seperti jual ginjal untuk makan sehari2. Tidak kreatif… alt
APBN Indonesia 2002 Rp 344 trilyun (Depkeu).
Penjualan Indosat sebesar US$ 627 juta (kurs saat itu jadi sekitar Rp 5,7 trilyun) cuma 1,6% saja. Tidak signifikan. Artinya jika Indonesia mau hemat dikit, bisa.
http://infozaman.blogspot.com/2014/0…dosat-dan.html
Apalagi tahun 2002 ternyata dana yg tak habis terpakai di APBD Rp 22 trilyun:
http://poskotanews.com/2014/01/14/ap…rp109-triliun/
Dan penyimpangan APBN 2002 menurut BPK Rp 69 trilyun:
BPK Temukan Penyimpangan Rp 69 Triliun Dalam APBN 2002
http://www.tempo.co/read/news/2003/0…alam-APBN-2002
Artinya Penjualan Indosat, Telkom, dsb akhirnya menguntungkan BUMN Singapura, Temasek, yg menguasai saham Indosat dan Telkom.
Wilayah Udara / Frekuensi Indonesia dimiliki Singapura.
Segala data komunikasi, internet, perbankan, dsb dikuasai Singapura. Artinya Singapura dapat mengetahuinya tanpa capek2 menyadap lagi.
Indonesia Hebat?
Ini beberapa jawaban Megawati:Megawati Menjawab – Jual Indosat
1.) Ketika Indosat dijual, adakah rumah yang layak untuk TNI – Polri? #TanyaMega
2.) Adakah yang menghitung berapa unit pesawat tempur yang bisa / layak terbang untuk jaga udara NKRI? #TanyaMega
3.) Adakah yang menghitung berapa kapal perang KRI yang laik berlayar?… #TanyaMegahttp://vensca81.wordpress.com/2014/04/04/megawati-menjawab-jual-indosat/Jawab:
1. Memangnya zaman Soeharto, Habibie, dan Gus Dur anggota TNI dan Polri tidak punya rumah layak dan di zaman Mega baru punya? Kebetulan dari tahun 1973 hingga sekarang saya tinggal di Komplek Angkatan Darat. Jadi paham kalau rumah tentara itu layak. Sementara teman ada yang di komplek Polri dekat Kampung Melayu.

2. Memangnya di zaman Soeharto tidak ada pesawat tempur yang cukup? Jumlahnya cukup sehingga Indonesia di zaman Soeharto disegani oleh negara2 tetangga. Lengsernya Soeharto tahun 1998 dengan saat Mega menjual Indosat di tahun 2002 itu cuma 4 tahun. Tidak mungkin dalam 4 tahun itu pesawat langsung berkarat dan tak bisa terbang lagi. Wong mobil Kijang bapak saya yang tahun 1993 hingga sekarang saja (21 tahun masih bisa jalan).

3. Jawabannya sama dgn nomor 2.

Mengawati menjual banyak BUMN2 dan gas murah ke Cina hanya dalam tempo 3 tahun. Penerusnya Jokowi membela kebijakan Mega yang menjual aset2 negara. Jokowi membeli 1000 bis Cina seharga @ Rp 3,8 milyar yang ternyata karatan padahal Bis INKA cuma Rp 3,7 milyar. Sebelumnya Jokowi ingin beli 4000 bis namun tak disetujui DPRD Jakarta. Jokowi juga ingin membeli Monorail Cina padahal INKA bisa bikin monorail. Jadi Mega dan Jokowi itu setali tiga uang.

Menjual BUMN2 yang menguntungkan dan penting seperti Indosat dan Telkom adalah seperti menjual angsa yang bertelur emas. Dia tidak akan bisa menikmati lagi keuntungan dari BUMN2 tsb. Temasek yang menikmatinya.

APBN Mengendap Capai Rp109 Triliun
Mengutip data Kemenkeu, Harry mengatakan, dana daerah yang mengendap hingga akhir tahun anggaran 2013 mencapai angka fantastis Rp109 triliun. Angka ini meningkat Rp 10 triliun dari akhir tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp99,24 triliun. Bahkan melonjak signifikan dari Rp22,18 triliun pada akhir tahun 2002.

http://poskotanews.com/2014/01/14/ap…rp109-triliun/25 Juta Dollar AS Hasil Penjualan, Indosat Masih di “Escrow Account”
6 Januari 2003
Dijelaskan, total hasil penjualan saham Indosat dengan harga per saham Rp 12.950 tersebut, sebanyak 627.353.856,14 dollar AS. Dari total penjualan tersebut, jumlah yang harus disetorkan ke kas negara adalah 608.413.898,31 dollar AS, yaitu setelah dikurangi biaya transaksi sebesar 18.939.987,83 dollar AS. Saat ini yang sudah disetor ke kas negara sebanyak 583.413.898,31 dollar AS.
http://www.bumn.go.id/22169/publikas…scrow-account/

http://vensca81.wordpress.com/2014/0…-jual-indosat/

+++++

Pemerintahan Megawati : Privatisasi BUMN ke Tangan Asing (2001-2004)

Oleh : Teriana Akbar Yuloh

NIM : 0704596

Menurut GBHN, kekuatan perekonomian Indonesia pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga sektor pemerintah (BUMN) dan koperasi. Ketiga sektor ini diharapkan dapat berkembang dengan harmonis atau dengan selaras, serasi dan seimbang sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah : Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki Negara (Pasal 1 ayat 2a), atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu (Pasal 1 ayat 2b)

1.      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

2.      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.

3.      BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/asing dimana Negara memiliki saham mayoritas minimal 51%. (Anoraga, 1995:1).

Terlepas dari namanya yang berbeda-beda, BUMN sudah ada di Indonesia sejak zaman perang. Setelah kemerdekaan maka bidang yang dicakupi oleh BUMN pun bertambah banyak, antara lain karena Pasal 33 UUD 1945 mengamankan, bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Tetapi memang ada kebutuhan ekonomi yang nyata untuk kehadiran BUMN itu di berbagai bidang.

Melalui UU 1/1967, secara resmi pemodal asing dapat menginvestasikan modalnya di Indonesia dengan keringanan pajak. Sektor-sektor pertambangan dikelola oleh perusahaan Amerika cs (Inggris, Prancis dkk). Sementara itu, pemerintah Soeharto masih mempertahankan sektor-sektor penting bagi negara. Kemudian muncul Pasal 3 UU 6/1968 disebutkan:

Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang- kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalammnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%. Perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini.

Dengan adanya pasal itu, maka asing diperbolehkan untuk memiliki perusahaan strategis negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Inilah cikal bakal privatisasi di bumi Indonesia yang tujuan awalnya mulia yakni membangkitkan ekonomi negara ditengah minimnya modal dalam negeri. Disisi lain, privatisasi kepemilikan perusahaan negara kepada rakyatnya (bukan kepada saing) secara tidak langsung memang merupakan implementasi dari ekonomi  kekeluargaan (koperasi). Jadi sejarah privatisasi pertama kali di Indonesia adalah ketika diterbitnya UU no 6/1968 pada tanggal 3 Juli 1968.

Di Indonesia, istilah privatisasi sebelumnya dikenal dengan nama “swastanisasi”, baru setelah berdiri Kantor Menteri (Negara) BUMN, istilah ini menjadi sangat popular. Istilah ini berkenaan dengan gagasan, kebijakan dan program yang sangat luas cakupannya. Secara makro, privatisasi berarti pengurangan peran Negara dalam kegiatan bisnis. Dalam sisi mikro, privatisasi berarti transfer kepemilikan Negara kepada masyarakatnya (Moeljono, 2004 : 49).

Alasan dilakukannya privatisasi adalah karena pudarnya keyakinan terhadap teori negara kesejahteraan seperti yang diperkenalkan oleh John Maynard Keyness (1883-1987) yang juga merupakan arsitek Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Premis dasarnya adalah bahwa menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan sebagai kegiatan ekonomi, apalagi yang strategis, kepada Negara adalah sia-sia. Privatisasi seluruh kegiatan ekonomi adalah jawaban untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan masyarakat, karena dengan demikian mereka akan menjadi lembaga yang harus bersaing.

Secara membudaya, privatisasi BUMN-BUMN strategis Indonesia pertama kali terjadi pada masa Pemerintahan Soeharto ke-5 yakni tahun 1991.  Meskipun cikal bakal privatisasi umum telah diundangkan pada tahun 1968, namun 1991 menjadi tahun dimana satu persatu perusahaan negara diprivatisasi secara kontinyu.

Atas desakan IMF, pemerintah dipaksa menjual BUMN-BUMN yang cukup potensial di masa-masa mendatang hanya untuk menutup defisit APBN. Selain menjadi sapi perah pejabat negara, BUMN diobral kepada investor asing demi mendapatkan utang baru dari IMF cs. Pada pemerintahan Megawati, tim ekonominya yakni  Menko Perekonomian Dorodjatun, Menkeu Boediono, dan Meneg BUMN Laksama Sukardi melakukan privatisasi BUMN secara cepat (fast-track privatization)  hanya untuk menutup anggaran dengan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomis dari BUMN yang bersangkutan. Pilihan menggandeng mitra strategis (melalui strategic sale) dalam proses privatisasi oleh sebagian pengamat dipandang sebagai tindakan yang merugikan negara.

Privatisasi BUMN idealnya adalah memiliki tujuan sebagai berikut :

  • Agar BUMN tersebut lebih maju dan profesional karena jadi swasta (bukan bermental mental pegawai negeri).
  • Mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
  • Mengurangi subsidi pemerintah terhadap BUMN
  • Hasil privatisasi dapat digunakan untuk membangun BUMN baru atau proyek strategis lain untuk kesejahteraan rakyat.

Fakta yang terjadi selama ini justru menunjukkan betapa BUMN lebih banyak dijadikan sebagai sapi perahan buat para pejabat negara yang sedang berkuasa. Dengan penggunaan teori principal-agent maka nuansa politis sangat kental dalam BUMN, dikarenakan manajemen perusahaan tidak harus tunduk dan loyal kepada pemilik saham. Berbagai kepentingan politik aktif bermain, yang ujung-ujungnya menyebabkan BUMN tereksploitasi oleh politisi (Moeljono, 2004 : 51). Celakanya, para petinggi perusahaan itu juga cenderung menikmati perahan tadi dan  mereka juga kebagian hasil yang tidak kecil. Alhasil, kebanyakan BUMN yang ada menjadi sakit dan fakta itu bertahan sepanjang sejarah adanya BUMN di negeri ini.

Kesangsian masyarakat terhadap klaim Megawati atas ekonomi kerakyatan dan perlawanan terhadap neoliberalisme adalah tindakannya menjual sejumlah badan usaha milik negara. Jika ada beberapa BUMN yang diprivatisasi di era Habibie dan Gus Dur, maka masuknya tim ekonomi yang sangat patuh pada IMF di pemerintahan Megawati berhasil memprivatisasi aset-aset strategis negara seperti Telkom, Indosat, PT BNI,  PT Batu Bara Bukit Asam. Penjualan BUMN tersebut dengan harga yang terlalu kecil jika dibanding prospek  (2 tahun kemudian)  yang memiliki kinerja yang sangat baik, yang menghasilkan keuntungan yang besar bagi para pemegang saham. Begitu juga penjualan bank-bank di BPPN dengan sangat murah, dimana hampir di setiap transaksi merugikan negara triliun rupiah. Inilah salah satu keberhasilan IMF untuk mendikte Indonesia melalui tim ekonomi yang berhaluan Mafia Berkeley, yang berpaham neoliberalisme.

Pada semester pertama pemerintahannya, pemerintahan Megawati sudah menjual 7 BUMN yang masih aktif mengisi celengan negara Rp 3,5 triliun per tahun. Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II, dan Wisma Nusantara dilelang tahun itu. Selanjutnya pemerintahan Megawati juga melego perusahaan telekomunikasi Negara: Telkom. Pemerintah saat itu beralasan penjualan untuk menambal tekor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjualan PT Indosat dan Telkom paling disoroti masyarakat. Dengan prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia, dua perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Betapa tidak, saham kedua perusahaan itu pernah loncat hingga Rp 26,740 triliun. Sayang keuntungan itu justru masuk kantong Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham Indosat dan Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis berhasil dijual diera Megawati. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun dan Bank Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun.

Tidak kurang dari Rp 6 triliun per tahun uang yang diharapkan pemerintahan Megawati dapat masuk dari penjualan saham-saham BUMN. Laksamana memang ibarat mengejar setoran. Celakanya, ada kalangan berspekulasi, setoran itu tak cuma disalurkan ke APBN semata, melainkan juga ke sejumlah rekening lain. Yang jelas, banyak penjualan BUMN, misalnya dalam kasus Indosat, yang lalu dilakukan secara serampangan.

Memang ada juga sejumlah keberhasilan Laksamana dalam pengelolaan BUMN. Kita mendapatkan setoran dividen 50% dari semua laba BUMN ke APBN. Hasilnya, setiap tahun, pemerintah bisa mendapat suntikan dana lebih dari Rp 6 triliun. Pemerintah juga bisa mendapat pajak yang cukup besar dari hasil penjualan sebagian BUMN tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah di zaman Laksamana pula, muncul kesan tentang penguasaan BUMN demi kepentingan partai politik. Makanya, banyak proses privatisasi yang dicurigai mengandung kepentingan tertentu.

Kebijakan Pemerintah RI untuk menjual aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dijadikan ajang untuk pemutihan korupsi oleh para konglomerat yang terlibat korupsi. Jika aset-aset tersebut sudah berpindah ke tangan asing, maka pemerintah tidak lagi mempunyai kewenangan utuh untuk mengurusi aset tersebut. Oleh karenanya, para koruptor yang dulunya memiliki saham didalamnya bisa terbebas dari jeratan hukum.

Kebijakan penjualan aset BUMN ke tangan asing tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat., lihat saja dalam penjualan Indosat, tidak semua anggota DPR setuju. Padahal menurut pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapat persetujuan dari DPR.

Dengan memiliki Indosat, ST Telemedia ikut mempunyai hak atas PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) dan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3). Anak-anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Indosat itu masing-masing menguasi sekitar 25% dan 10% pangsa pasar operator ponsel di Indonesia. Dengan demikian, Temasek memiliki posisi dominan dalam bisnis operator ponsel.

Dengan mendominasi pasar, Temasek berpeluang menggunakan posisi dominannya untuk melakukan persaingan bisnis secara tidak sehat, keputusan menjual Indosat ke ST Telemedia telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. (http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424).

Kerugian yang paling berbahaya dari penjualan PT Indosat, yaitu kedaulatan. Dengan kepemilikan silang Temasek itu dikhawatirkan dan diduga pihak/pemerintah Singapura dapat mengontrol dan mengetahui akan sistem keamanan Indonesia bahkan rahasia negara kita dapat dicuri oleh singapura. Ini disebabkan salah satunya karena Temasek memiliki 41% pada Indosat yang merupakan pemilik satelit kebanggaan kita yaitu satelit Palapa, sehingga semua informasi dan data-data yang seharusnya menjadi rahasia negara RI dapat diperoleh dengan mudah oleh singapura serta keamanan nasional (National security) akan kedaulatan kita pun terancam. Keamanan merupakan perisai bagi setiap bangsa atas ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam serta menyangkut kepada masyarakat yang menjadi penghuni suatu negara (Ceachern, 2001 :419 )

Dari semua kerugian diatas, tenyata dalih Megawati tentang alasan kenapa ia menjual Indosat karena untuk menghindari monopoli pemerintah terhadap kepemilikan dominan pemerintah pada 2 perusahaan telekomunikasi tersebut sebelum privatisasi, bukannya untung malah “buntung” jika kita mengacu hanya pada kerugian yang diterima.

Disini dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami ketergantungan Finansial-Industrial. Melalui teori depedensi, di Indonesia sudah terjadi penguasaan kekuatan finansial negara satelit (pinggiran) oleh negara pusat walaupun secara yuridis-politis negara satelit adalah negara merdeka. Penguasaan finansial ini ditentukan oleh investasi modal asing yang dimiliki pemodal negara maju di negara berkembang dengan modal asing yang jumlahnya cukup besar bahkan hamper melebihi modal investor domestic, sehingga sirkulasi modal dapat ditentukan oleh orang-orang di luar negara pinggiran tersebut.

Lebih lanjut, arah industrialisasi juga ditentukan oleh pemodal asing, sehingga tenaga kerja dalam negeri tergantung dari industrialisasi tersebut. Tenaga kerja dalam negeri tidak mampu melakukan persaingan dengan tenaga ahli luar negeri yang didatangkan oleh pemilik modal luar negeri. Ketimpangan ini juga membawa ketimpangan upah yang diterima oleh pekerja domestik, sehingga upah pekerja tersebut tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka (Musthofa, 2007 : 58).

Jika salah satu penggerak ekonomi China adalah 150 SOE (BUMN) strategisnya, maka semestinya Indonesia memanfaatkan sekaligus membesarkanya BUMN strategis sebagai penopang ekonomi khususnya BUMN yang bergerak disektor hulu ekonomi. Sudah saatnya kita melihat kedalam, jika saja BUMN tidak sehat dan merugi, maka adalah tugas pemerintah melalui Meneg BUMN untuk merestrukturisasi BUMN tersebut hingga sehat dan menopang perekonomian hulu.

Jika kebijakan privatisasi tetap diteruskan oleh pemerintah, maka prosentase penguasaan asing terhadap aset-aset negara jelas akan semakin membengkak. Hal ini tentu amat merisaukan, karena berdasarkan analisis Lembaga Keuangan Morgan Stanley, 10 tahun mendatang BUMN-lah yang akan memegang kendali perekonomian suatu negara. Hendaknya industri strategis BUMN menjadi tulang punggung perekonomian negara untuk menyokong sektor hulu ekonomi negara (dimana swasta ikut serta) seperti tertuang dalam UUD 1945.

Dilihat dari teori property rights, esensinya perusahaan swasta dimiliki oleh individu-individu yang bebas untuk menggunakan, mengelola dan memberdayakan aset-aset privasinya. Konsekuensinya, mereka akan mendorong habis-habisan usahanya agar efisien. Property rights swasta telah menciptakan insentif bagi terciptanya efisiensi perusahaan. Sebaliknya, BUMN tidak dimiliki oleh individual, tetapi oleh “Negara”. Dalam realitas, pengertian “negara” menjadi kabur dan tidak jelas. Jadi, seolah-olah mereka justru seperti “tanpa pemilik”. Akibatnya jelas, manajemen BUMN menjadi kekurangan insentif untuk mendorong efisiensi.

Jika akan memprivatisasi BUMN dengan alasan memberdayakan modal masyarakat, maka hal ini diperbolehkan dengan syarat saham-sahamnya dijual kepada masyarakat Indonesia dengan menetapkan maksimum kepemilikan saham sebesar 0.0001% per orang. Jadi, jika sebuah BUMN akan diprivatisasi 25%, maka setidaknya ada 250,000 (1/4 juta) masyarakat Indonesia yang ikut memiliki BUMN tersebut. Sehingga para pedagang, guru, pegawai swasta dengan bermodal 1-10 juta dapat memiliki saham BUMN kita secara merata. Tidak boleh ada yang memiliki  saham BUMN lebih dari itu. Inilah setidak-tidaknya mewarnai ekonomi gotong royong, ekonomi koperasi, alias ekonomi kekeluargaan, bukan dengan melego perusahaan strategis hanya kepada segelintir konglomerat saja.

 

Kajian Pustaka :

Anoraga, Panji. (1995). BUMN, Swasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi. Jakarta: PT Dunia Pustaka jaya.

Ceachern, William A. (2001). Ekonomi Makro. Jakarta: PT Salemba Empat.

Moeljono, Djokosantoso. (2004). Reinvesi BUMN.. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Musthofa, Chabib (2007). Diktat Mata Kuliah Studi Pembangunan. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya.

_____. (2002). Penjualan PT Indosat. [Online]. Tersedia: http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424 [1 November 2010].

Jawaban Megawati Soal Jual Indosat dan Telkom
Hak Jawab Megawati soal menjual Indosat.
Seperti jual ginjal untuk makan sehari2. Tidak kreatif… :)
APBN Indonesia 2002 Rp 344 trilyun (Depkeu).
Penjualan Indosat sebesar US$ 627 juta (kurs saat itu jadi sekitar Rp 5,7 trilyun) cuma 1,6% saja. Tidak signifikan. Artinya jika Indonesia mau hemat dikit, bisa.
Apalagi tahun 2002 ternyata dana yg tak habis terpakai di APBD Rp 22 trilyun:
Dan penyimpangan APBN 2002 menurut BPK Rp 69 trilyun:
BPK Temukan Penyimpangan Rp 69 Triliun Dalam APBN 2002
Artinya Penjualan Indosat, Telkom, dsb akhirnya menguntungkan BUMN Singapura, Temasek, yg menguasai saham Indosat dan Telkom.
Wilayah Udara / Frekuensi Indonesia dimiliki Singapura.
Segala data komunikasi, internet, perbankan, dsb dikuasai Singapura. Artinya Singapura dapat mengetahuinya tanpa capek2 menyadap lagi.
Indonesia Hebat?
Ini beberapa jawaban Megawati:
Megawati Menjawab – Jual Indosat
1.) Ketika Indosat dijual, adakah  rumah yang layak untuk TNI – Polri? #TanyaMega
2.) Adakah yang menghitung berapa unit pesawat tempur yang bisa / layak terbang untuk jaga udara NKRI? #TanyaMega
3.) Adakah yang menghitung berapa kapal perang KRI yang laik berlayar?… #TanyaMegahttp://vensca81.wordpress.com/2014/04/04/megawati-menjawab-jual-indosat/
Jawab:
1. Memangnya zaman Soeharto, Habibie, dan Gus Dur anggota TNI dan Polri tidak punya rumah layak dan di zaman Mega baru punya? Kebetulan dari tahun 1973 hingga sekarang saya tinggal di Komplek Angkatan Darat. Jadi paham kalau rumah tentara itu layak. Sementara teman ada yang di komplek Polri dekat Kampung Melayu.
2. Memangnya di zaman Soeharto tidak ada pesawat tempur yang cukup? Jumlahnya cukup sehingga Indonesia di zaman Soeharto disegani oleh negara2 tetangga. Lengsernya Soeharto tahun 1998 dengan saat Mega menjual Indosat di tahun 2002 itu cuma 4 tahun. Tidak mungkin dalam 4 tahun itu pesawat langsung berkarat dan tak bisa terbang lagi. Wong mobil Kijang bapak saya yang tahun 1993 hingga sekarang saja (21 tahun masih bisa jalan).
3. Jawabannya sama dgn nomor 2.
Mengawati menjual banyak BUMN2 dan gas murah ke Cina hanya dalam tempo 3 tahun. Penerusnya Jokowi membela kebijakan Mega yang menjual aset2 negara. Jokowi membeli 1000 bis Cina seharga @ Rp 3,8 milyar yang ternyata karatan padahal Bis INKA cuma Rp 3,7 milyar. Sebelumnya Jokowi ingin beli 4000 bis namun tak disetujui DPRD Jakarta. Jokowi juga ingin membeli Monorail Cina padahal INKA bisa bikin monorail. Jadi Mega dan Jokowi itu setali tiga uang.
Menjual BUMN2 yang menguntungkan dan penting seperti Indosat dan Telkom adalah seperti menjual angsa yang bertelur emas. Dia tidak akan bisa menikmati lagi keuntungan dari BUMN2 tsb. Temasek yang menikmatinya.
APBN Mengendap Capai Rp109 Triliun
Mengutip data Kemenkeu, Harry mengatakan, dana daerah yang mengendap hingga akhir tahun anggaran 2013 mencapai angka fantastis Rp109 triliun. Angka ini meningkat Rp 10 triliun dari akhir tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp99,24 triliun. Bahkan melonjak signifikan dari Rp22,18 triliun pada akhir tahun 2002.
25 Juta Dollar AS Hasil Penjualan, Indosat Masih di “Escrow Account”
6 Januari 2003
Dijelaskan, total hasil penjualan saham Indosat dengan harga per saham Rp 12.950 tersebut, sebanyak 627.353.856,14 dollar AS. Dari total penjualan tersebut, jumlah yang harus disetorkan ke kas negara adalah 608.413.898,31 dollar AS, yaitu setelah dikurangi biaya transaksi sebesar 18.939.987,83 dollar AS. Saat ini yang sudah disetor ke kas negara sebanyak 583.413.898,31 dollar AS.
.
===
Belajar Islam sesuai Al Qur’an dan Hadits di http://media-islam.or.idBuat website mulai 1 Dinar (Rp 2,4 juta) http://media-islam.or.id/2010/07/22/pembuatan-website-seharga-2-dinar

Bagi yg ingin turut membantu http://www.media-islam.or.id DSB, bisa transfer mulai rp 5 ribu ke : Rekening BCA No 0061947069 a/n Agus Nizami dan konfirmasi. Mudah2an bisa jadi sedekah kita sbg ilmu yg bermanfaat.
Milis Syiar Islam: syiar-islam-subscribe@yahoogroups.com

27
Mar
14

Ketuhanan : 7 (Tujuh) Kalimat Disukai Allah SWT

 

Untitled-1

Mar26 pada 10:15 PM

TUJUH KALIMAT YG DISUKAI ALLAH

✿Sahabat2 fillah inilah 7 kalimat yg disukai Allah utk diamalkan.

1. “BISMILLAH”, yg diucapkan se-tiap hendak melakukan ssuatu.

2. “ALHAMDULILLAH”yg diucapkn se-tiap slsai melakukn ssuatu.

3. “ASTAGHFIRULLAH” diucapkan jika lidah qt terselip perkataan yg tidak patut atau ada tindakan kita yg tidak pantas.

4. “INSYAALLAH”, diucapkn jk merencanakn utk berbuat ssuatu.

5.”LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH””, diucapkan jika menghadapi sesuatu dan memohon pertolongan Allah.

6. “INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJIUN”, diucapkan jika menghadapi dan menerima musibah?ujian dari Allah Ta’ala.
7. “LA ILAHA ILLA ALLAH” yg diucapkan sepanjang siang dan malam, hingga tak terpisahkan dari lidah kita.

Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang membaca tiap habis shalat, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu utk mencukupkan bilangan seratus dgn membaca “ Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul-mulku walahul-hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai’in qadir” maka akan diampunkan baginya semua dosa-dosanya meski pun sebanyak buih air laut.” (HR Muslim)

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI(15) DaPil Jkt2 No2
http://www.jakarta45.wordpress.com




Blog Stats

  • 2,005,139 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers