Archive for the 'Dokumen Bersejarah' Category



25
Jan
10

Perbankan : Hiruk Pikuk Century

ANALISIS EKONOMI
Masa Depan BI dan LPS Pasca-Century

Kompas, Senin, 25 Januari 2010 | 03:21 WIB

Oleh A TONY PRASETIANTONO

Hiruk-pikuk kasus Bank Century telah memberi dua ”pekerjaan rumah” besar bagi otoritas industri perbankan. Keduanya adalah masalah pengamanan (bisa juga dibaca sebagai ”stabilitas”) dan pengawasan sektor perbankan. Kedua hal itu kini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.

Dalam perdebatan di Panitia Khusus DPR berkali-kali ditanyakan perihal layak tidaknya penyelamatan Bank Century. Apakah kelak jika Bank Century dijual, akan diperoleh harga yang menguntungkan? Ada semacam tuntutan bahwa LPS harus bisa menjual Century di atas Rp 6,7 triliun agar ”investasi” LPS menguntungkan.

Isu kedua, bagaimana masa depan sistem pengawasan BI terhadap bank-bank umum? Apakah model pengawasan yang sekarang akan dipertahankan dengan modifikasi ataukah harus berubah secara fundamental, misalnya dengan membentuk lembaga baru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

Perdebatan ”apakah LPS bisa mendapatkan keuntungan ketika menjual Bank Century (Mutiara) lima tahun mendatang” saya pikir tidak akan produktif. Alasannya, selain dinamika perekonomian dalam lima tahun ke depan sulit ditebak, sehingga susah memprediksikannya, sebenarnya hal ini juga tidak sesuai dengan filosofi pendirian LPS.

Ide pendirian LPS sebenarnya sudah terpikir saat Bank Summa bangkrut tahun 1992. Akan tetapi, karena William Soeryadjaya, ayah dari pemilik Bank Summa, Edward Soeryadjaya, berbaik hati mau menutup semua kerugian, ide ini surut.

Hal yang sama juga saat krisis 1997-1998. Saat banyak bank bangkrut, terpikir untuk membentuk lembaga asuransi penjaminan dana nasabah. Namun, lagi-lagi ide itu tidak berkembang karena pemerintah akhirnya memberlakukan penjaminan penuh (blanket guarantee) pada 27 Januari 1998.

Skema dan lembaga penjaminan asuransi simpanan baru terbentuk September 2005, dengan pendirian LPS, ketika situasi sudah tenang dan kepercayaan nasabah terhadap sistem finansial kita menguat.

Di Amerika Serikat, pemerintah Federal mendirikan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tahun 1934 setelah perekonomiannya terbenam krisis dahsyat (depresi besar) sejak tahun 1929.

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya untuk mengamankan sistem finansial dari kemungkinan kepanikan nasabah. Jika simpanan nasabah tidak dijamin, maka jika sewaktu-waktu ada bank bangkrut, mudah terjadi kepanikan berantai. Dengan kata lain, akan terjadi risiko sistemik, yaitu kepanikan nasabah yang berpotensi merusak sistem finansial.

Karena itulah, sebenarnya LPS, FDIC, atau lembaga penjamin di negara-negara lain tidak mengenal ”untung rugi” saat menyelamatkan sebuah bank. Sasaran yang dituju adalah mengamankan sistem finansial secara keseluruhan, bukan menyelamatkan bank secara individual. Jadi, LPS tidak bisa disebut sedang ”berinvestasi” ketika mengeluarkan Rp 6,7 triliun untuk Century.

Artinya, LPS bukan entitas bisnis yang sengaja menanamkan modalnya, dengan ekspektasi menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. LPS bukanlah investor yang tengah berbisnis untuk mencari laba. Karena itu, ongkos yang dikeluarkan tidak bisa dimaknai sebagai investasi. Itu adalah ongkos untuk menyangga stabilitas sistem finansial. Yang wajib diupayakan adalah bagaimana agar ongkosnya murah (least cost).

Apa yang bisa dilakukan LPS sebenarnya mirip dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada krisis tahun 1998. Lembaga ini bertujuan merestrukturisasi bank rusak, lalu menjualnya kembali. Dalam kasus BPPN, dari dana yang disuntikkan Rp 650 triliun, akhirnya kembali Rp 176 triliun, atau recovery rate 27 persen. Dalam kasus Century, saya duga recovery rate-nya bisa lebih baik, tetapi tak akan 100 persen, apalagi LPS mencetak laba. Mana bisa?

Peran BI di masa depan

Selanjutnya, bagaimana peran BI di masa depan pascakasus Century? Apakah BI akan berperan seperti sekarang ataukah memerlukan perubahan mendasar? Kini tersedia dua skenario yang masuk akal.

Skenario pertama, sesuai undang-undang, akhir tahun ini BI hanya akan fokus sebagai otoritas moneter. Tugasnya menjaga inflasi, kurs rupiah, dan sistem pembayaran internasional. Tugas mengawasi dan memberikan supervisi bank-bank umum akan dilakukan lembaga baru, misalnya OJK. Selain mematuhi jadwal pembentukan OJK, opsi ini juga bisa menjadi semacam cut-off point yang momentumnya tepat bagi dimulainya lembar baru sistem pengawasan bank di Indonesia.

Saya membayangkan OJK dibentuk dengan dua kemungkinan cara. Bisa dengan merekrut sebagian besar staf di BI yang selama ini bertugas pada pengawasan bank-bank umum, yang diperkuat dengan para bankir umum. Bisa pula dengan memperkuat LPS dengan personalia yang besar.

Dengan kata lain, OJK bisa berbasiskan embrio BI, tetapi bisa pula berbasiskan embrio LPS. Saya pikir tak ada masalah, mana yang dipilih, karena sasaran utamanya adalah terbentuknya OJK sesuai yang dijadwalkan undang-undang, akhir tahun 2010.

Skenario kedua, karena dinamika ekonomi dan politik dewasa ini bisa mengganggu persiapan pembentukan OJK, bisa saja terjadi penundaan. Bahkan bisa saja pembentukan OJK akan dievaluasi lagi.

Opsi ini terbuka mengingat di seluruh dunia tak ada satu kesimpulan tegas bahwa sebuah negara seyogianya menerapkan OJK sebagai otoritas perbankan untuk mendampingi bank sentral sebagai otoritas moneter.

Di AS, misalnya, mereka masih mantap dengan Federal Reserve (The Fed) sebagai bank sentral, didampingi FDIC sebagai pengelola asuransi simpanan nasabah.

Jika opsi ini yang diambil, saya sarankan agar BI segera ”mempersenjatai diri” dengan personalia berpengalaman sebagai bankir komersial. Dalam jajaran dewan gubernur harus ada 1-2 orang yang berlatar belakang bankir komersial.

Tidak seperti sekarang, dewan gubernur diisi seluruhnya figur berlatar belakang mirip, yaitu ekonom makro atau bankir regulator (central banker). Komposisi semacam ini tidak sesuai lagi dengan tantangan pengawasan bank yang kian rumit.

Kasus Century bisa jadi dapat dihindari jika pengawas BI memiliki latar belakang bank komersial. Laporan keuangan Century boleh diduga dapat dibaca secara berbeda oleh bankir komersial sehingga bisa diendus ”the story behind the data” lebih awal.

Nilai tambah yang akan dapat meningkatkan kualitas pengawasan BI di masa mendatang. Dampaknya, kasus Century hendaknya tak terulang lagi. Ingar-bingar ini rasanya sudah cukup karena semua orang sudah letih lahir batin.

A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

Mosi Tak Percaya? Tidaklah!

Kompas, Senin, 25 Januari 2010 | 03:30 WIB

Oleh Ikrar Nusa Bhakti

Istana Bogor memang tempat yang amat bersejarah. Pada 11 Maret 1966, empat puluh empat tahun lalu, tiga perwira tinggi Angkatan Darat—Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Jusuf—menerima titipan ”Surat Perintah” dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal (TNI) Soeharto.

Isinya agar Soeharto mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan, dan kemudian mengembalikan mandat itu kepada Presiden Soekarno setelah situasi gawat pasca-Gerakan 30 September 1965 dapat dipulihkan kembali. Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) itu tidak pernah dikembalikan. Soekarno malah jatuh melalui dua kali Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS-RI) pada 1967 setelah pembelaannya, Nawaksara (delapan hal), ditolak MPRS pada sidang kedua. Soeharto lalu diangkat oleh MPRS menggantikan Soekarno.

Kamis (21/1), Istana Bogor kembali menjadi tempat bersejarah kala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang tujuh pemimpin lembaga tinggi negara ke sana untuk bersepakat bahwa sistem atau kultur mosi tidak percaya terhadap presiden dan wakil presiden, sebagaimana dalam sistem parlementer, tidak berlaku.

Pertemuan antara SBY serta pemimpin MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY itu paling tidak merupakan senjata pamungkas Presiden SBY untuk mencegah terjadinya pemakzulan terhadap Wakil Presiden dan Presiden. Pertanyaannya, benarkah ada kesepakatan antara Presiden dan para pemimpin lembaga negara itu soal tidak berlakunya lagi mosi tidak percaya (dalam sistem parlementer) atau pemakzulan/impeachment (dalam sistem presidensial)? Kedua, benarkah akan ada pemakzulan? Jika pun ada, akan berhasilkah pemakzulan itu?

Kegelisahan SBY

Hari-hari belakangan ini Presiden SBY benar-benar tampak amat sangat gelisah. Pasalnya, dalam sepuluh hari terakhir ini tekanan politik terhadap dirinya bertubi-tubi datang silih berganti. Contoh paling konkret dan mungkin menakutkan dirinya adalah imbauan dari mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Adnan Buyung Nasution, agar ”Presiden berani memikul tanggung jawab kebijakan bail out Bank Century sebagai kebijakan pemerintah jika memang murni dan bersih untuk mencegah krisis perbankan dan mengganggu sistem perekonomian…ini untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan berbudaya”. Namun, kata Buyung pula, ”…itu harus disertai penegasan Yudhoyono, dirinya sebagai pribadi atau Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak mendapatkan sepeser pun dana dari kebijakan menalangi Bank Century itu” (Kompas, 17/1/2010).

Komentar Buyung itu memang sangat telak dan tepat sasaran walau sayang diungkapkan setelah ia tak lagi menjadi anggota Wantimpres. Jika SBY dan para pemimpin Partai Demokrat berang dan atau gelisah dapat dimaklumi karena Buyung sebelumnya menjadi tokoh di Wantimpres dan juga Ketua Tim 8 (soal kasus kriminalisasi dua pemimpin KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah). Kalangan masyarakat madani juga mengimbau SBY agar mau bertanggung jawab dan jangan menjadikan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ”tumbal” dan ”sasaran tembak” sebagian besar anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR atas kasus dana talangan (bail out) terhadap Bank Century.

Presiden SBY telah pula menggunakan senjata pamungkasnya terhadap partai- partai anggota koalisi yang ”berkhianat” dan bersikap independen soal Bank Century, antara lain dengan mengganti anggota Pansus dan ancaman untuk meninjau kembali koalisi politiknya dengan mengganti kabinet. Namun, sebagian partai koalisinya tampaknya tetap saja ”keras” dan ”independen” di Pansus Bank Century walau tak mustahil ada keuntungan politik yang ingin mereka aih.

Untuk mendapatkan simpati atau rasa iba dari masyarakat, SBY untuk kesekian kali kembali menyatakan bahwa rencana pembunuhan terhadap dirinya adalah ancaman nyata (Kompas, 23/1/2010). Ucapan SBY di Markas Komando Pasukan Pengawal Presiden ini terasa absurd! Gaya komunikasi politik yang melankolis ini sungguh tak pantas dilontarkan oleh seorang presiden kepada rakyatnya, terlebih lagi ia adalah mantan perwira tinggi TNI dan diucapkan di Marko Paspampres!

Terlalu muskil

Jika benar ada kesepakatan pandangan antara Presiden dan tujuh pemimpin lembaga tinggi negara bahwa pemakzulan tidak berlaku lagi di dalam sistem presidensial, kita perlu bertanya, apakah para elite politik itu sudah benar-benar memahami isi UUD 1945 (hasil amandemen), khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B (beserta ayat-ayatnya). Dua pasal itu mengatur secara gamblang soal pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden atau salah satu dari keduanya.

SBY tampaknya mulai gerah dan gelisah kalau-kalau Pansus Bank Century mulai membicarakan adakah uang Bank Century mengalir ke Partai Demokrat atau pengurus partai itu, apalagi jika George Junus Aditjondro sampai diundang Pansus sebagai narasumber ahli. Jika ternyata ada, sesuai dengan Pasal 7A dan 7B dengan dalih telah melakukan ”perbuatan tercela”, Presiden, Wakil Presiden, atau keduanya sekaligus dapat dimakzulkan.

Pemakzulan ada dasar hukumnya dalam konstitusi negara kita. Namun, sesuai dengan Pasal 7B, pengajuan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden harus didukung 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR. Menghitung jumlah anggota koalisi pendukung SBY-Boediono, pemakzulan terlalu muskil untuk terjadi. Jadi, tak usah panik Jenderal!

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs-LIPI

Pansus agar Hadirkan Bankir
Kesimpulan Sementara Segera Dikeluarkan

Senin, 25 Januari 2010 | 03:57 WIB

Jakarta, Kompas – Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional Sigit Pramono menyarankan agar Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century juga meminta kesaksian para bankir atau kalangan perbankan dalam menyelesaikan kasus Century.

”Pansus Angket Century berbicara mengenai penyelamatan bank, tetapi tidak pernah mendengarkan kesaksian atau pendapat dari kalangan perbankan sebagai pelaku di industri ini,” kata Sigit yang dihubungi di Jakarta, Minggu (24/1).

Menurut Sigit, untuk mengetahui secara detail suasana menjelang penyelamatan Bank Century, sebaiknya Pansus bertanya kepada para bankir, bukan kepada pihak yang tidak merasakan langsung dan tidak terkait operasional bank, baik dari kalangan pengamat maupun pejabat.

Ia menjelaskan, selama ini sudah banyak data yang sebetulnya jelas sekali menunjukkan bahwa pada medio November 2008 sebelum keputusan penyelamatan Bank Century, suasana perbankan memang sangat genting dan bisa mengarah ke krisis perbankan yang lebih dalam.

”Likuiditas saat itu sangat ketat, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) anjlok 50 persen lebih, nilai rupiah terdepresiasi 30 persen, terburuk sejak krisis tahun 1997-1998,” ujarnya. Selain itu, tekanan pada Surat Utang Negara (SUN) amat tinggi, tercermin dari imbal hasil (yield) yang naik menjadi 20 persen atau harga turun tajam serta cadangan devisa turun 12 persen menjadi 50 miliar dollar AS.

”Ini benar-benar indikasi yang sangat mengkhawatirkan bagi para bankir. Bagi para bankir, itu semua membuat jantung kami berdegup kencang, sedangkan bagi orang yang sehari-hari tidak menangani bank mungkin tidak terasa krisisnya,” kata Sigit.

Kesimpulan sementara

Anggota Pansus dari Fraksi PDI-P, Maruarar Sirait, menjelaskan, Pansus akan segera mengeluarkan kesimpulan sementara institusional mengenai proses merger dan fasilitas pembiayaan jangka pendek. Dua proses itu dipilih karena Pansus sudah punya data memadai terkait proses itu.

Pansus kemungkinan besar belum akan membuat kesimpulan tentang bail out atau pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun dan aliran dana. Untuk dua proses tersebut, Pansus masih memerlukan pendalaman.

Maruarar tidak dapat memastikan apakah akan terdapat kesimpulan bulat di antara beberapa fraksi mengingat beberapa fraksi diketahui mendukung pemberian dana talangan. Namun, Maruarar menjelaskan, dalam politik apa pun bisa terjadi. Kalkulasi politik kadang tidak dapat dijadikan acuan.

Senin ini, Pansus Bank Century akan mendengarkan keterangan ahli, yaitu Erman Rajagukguk (guru besar Universitas Indonesia) dan HAS Natabaya (mantan hakim konstitusi). Mereka akan dimintai pendapat mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Jaring Pengaman Sosial dan Keuangan dan definisi keuangan negara.(FAJ/ANA/SIE)

24
Jan
10

Perbankan : Gaduh Bank Century

Century Tdk Sistemik

Mayoritas Responden Percaya Century Tidak Sistemik
Minggu, 24 Januari 2010 15:00 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis |
Mayoritas Responden Percaya Century Tidak Sistemik

Jakarta, 24/1 (ANTARA) – Direktur Eksekutif Indo Barometer M.Qodari mengatakan mayoritas responden yang ditanyakan pendapatnya mengenai kasus Bank Century percaya bahwa kebangkrutan bank tersebut tidak akan berdampak sistemik.

Ia mengatakan hal tersebut pada pengumuman hasil survei terbaru yang dilakukan Indo Barometer mengenai Kasus Bank Century di Mata Publik, di Hotel Atlet Century Park Jakarta, Minggu.

Qodari memaparkan bahwa sebanyak 38,7 persen responden percaya kebangkrutan Bank Century tidak menular kepada Bank lain dan bank lain akan tetap hidup dan beroperasi.

“Karena itu, apabila Bank Century dibiarkan bangkrut maka tidak berdampak sistemik, demikian menurut hasil survei ini,” ujarnya.

Sedangkan jumlah responden yang mendukung agar Bank Century harus diselamatkan agar tidak bangkrut adalah sebanyak 24,7 persen dan sisanya menjawab tidak tahu sebanyak 36,7 persen.

Selain itu, Qodari juga memaparkan sebanyak 36,3 persen responden percaya kebangkrutan Bank Century tidak akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang karena masyarakat akan tetap percaya dan menyimpan uangnya di bank.

Dan sebanyak 26,2 persen responden mengatakan kebangkrutan Bank Century harus dihindari dan sisanya sebanyak 37,6 persen menjawab tidak tahu.

Namun, sebanyak 58,3 persen responden, menurut Qodari, yakin bahwa kebangkrutan Bank Century terjadi akibat adanya kesalahan mengurus bank dan tindakan kriminal yang dilakukan pengelola bank dibandingkan krisis global di dunia Internasional.

“Hanya 9,5 persen responden yang menjawab kasus ini dipicu oleh krisis global sisanya 32,3 persen menjawab tidak tahu,” ujar Qodari.

Qodari menambahkan kasus dana penyelamatan Bank Century juga merupakan isu menarik yang menyita perhatian responden dengan tingkat pengetahuan publik sangat tinggi yaitu sebanyak 77 persen dan angka ini diatas pengetahuan masyarakat tentang program 100 hari pemerintahan sebanyak 49 persen, penahanan Bibit – Chandra sebanyak 69 persen dan hanya kalah dari kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnaen sebanyak 79 persen.

“Masyarakat juga mengikuti kasus ini terutama untuk pengungkapan penyelewengan aliran dana talangan untuk tujuan yang bukan semestinya,” ujarnya.

Lembaga Survei ini menggunakan metodologi dengan waktu pengumpulan data pada tanggal 8 hingga 18 Januari 2010 dan dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 1200 orang serta tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden dipilih melalui metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa dengan pengumpulan data secara wawancara tatap muka secara langsung dengan kuisioner.(*)

COPYRIGHT © 2010

23
Jan
10

Kenegaraan : Lembaga dan Komisi Negara Kebanyakan

Sabtu, 23/01/2010 17:10 WIB
Jimly Kritik Banyaknya Lembaga dan Komisi Negara
Fitraya Ramadhanny – detikNews


Dok. detikcom

Jakarta – Indonesia memiliki banyak lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah. Beraneka lembaga dan komisi ini justru akan membingungkan.

“Banyaknya lembaga kenegaraan tersebut justru membingungkan,” ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie dalam pelantikan Ikatan Alumni Univeritas Jayabaya (Ika Jaya) di Universitas Jayabaya, Pulo Mas, Jakarta, Sabtu (23/1/2010).

Menurut Jimly, banyaknya lembaga dan komisi negara akan menyedot sumber daya manusia dan anggaran baru. Namun, lembaga dan komisi itu menjadi lemah akibat kerja yang tumpang tindih.

“Fungsi dari lembaga lama tidak diluruskan. Satu fungsi banyak yang menangani,” lanjutnya.

Sementara itu, kata Jimly, banyak bidang yang justru belum ditangani secara baik, misalnya terkait otonomi daerah. “Ini yang saya sebut keadaan anomali. Maka tidak aneh kalau kinerja negara kita, lembaga negara kita, agak kacau belakangan ini,” jelas Jimly.

Fenomena ini dimulai setelah Reformasi. Namun lembaga dan komisi terus berkembang biak tak terkendali. Akibatnya terjadi kebingungan di antara penyelenggara negara.

“Kelembagaan kita juga berubah. Komisi sampai dengan lima puluhan. Baru-baru ini ada Dewan Inovasi Nasional. Ini apa, kok semua dibuat lembaganya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Alumni Jayabata Bursah Zarnubi mengusulkan agar lembaga-lembaga negara dan komisi-komisi yang ada saat ini dikumpulkan. Lembaga yang fungsinya tumpang tindih harus dibenahi.

“Kalau perlu ada lembaga yang dibubarkan,” ujar Bursah Zarnubi yang juga Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR).

(fay/lh)

23
Jan
10

PEPORA : Perdagangan Bebas China-Asean

Suara Pembaruan

ZOOM2010-01-18Indonesia Inc dan Cafta 2010
Christianto Wibisono
Berlakunya China ASEAN Free Trade Agreement (CA FTA) menuai reaksi retorika politis. Realitas kondisi objektif adalah Indonesia mengalami krisis aktualisasi program nasional karena rongrongan sikap partisan dan sektarian yang sangat tidak berjiwa negarawan. Pada tahun 1994 Soeharto mendahului zaman dengan menjadikan Bogor, tuan rumah KTT APEC II yang berani mencanangkan APEC sebagai kawasan perdagangan bebas dengan dua tahap. Pada 2010 untuk negara maju dan pada 2020 untuk seluruh APEC.

Riwayat rezim perdagangan multilateral diawali dengan dikukuhkannya GATT (General Agreement on Tariff and Trade), pada 1948 sebagai suatu kompromi karena AS tidak menyetujui pembentukan suatu International Trade Organization (ITO) yang mengacu pada Bank Dunia dan IMF. Elite intelektual yang menggagas organisasi keuangan dan perdagangan global itu meyakini bahwa dua kali perang dunia I dan II merupakan suatu ajang konflik karena perebutan lebensraum (ruang kekuasaan) dominasi ekonomi. Kalau persaingan ekonomi bisa ditata dalam rezim yang “fair” maka tidak perlu ada perang lagi.

Namun setelah poros fasis Roma Berlin Tokyo ditaklukkan, dunia tetap terpecah menjadi dua blok, demokrasi liberal Barat dan komunisme Timur.

Dalam proses seperempat abad kemudian, Jerman dan Jepang pecundang Perang Dunia malah muncul sebagai kekuatan ekonomi luar biasa. Wadah GATT tetap menjadi temporer dengan pelbagai putaran perundingan untuk menurunkan hambatan tarif dan proteksionisme demi peningkatan taraf hidup masyarakat seluruh dunia. Sejak 1986, berlangsung perundingan Putaran Uruguay yang akan macet total. Karena kekuatan ekonomi nonkomunis, Eropa Barat, Jepang dan AS justru tidak mencapai kata sepakat terutama tentang penghapusan subsidi sektor pertanian. Embrio APEC sudah terbentuk sejak tahun 1989, tapi tidak bergigi. Presiden Clinton tidak sabar dengan kebuntuan putaran Uruguay dan pada 1993 meningkatkan APEC dari arisan tingkat Menlu, menjadi KTT di Seattle. Dengan gebrakan itu, Clinton mengultimatum Eropa, Anda mau bereskan Putaran Urugyuay untuk segera membentuk WTO atau APEC (gabungan dua kekuatan AS dan Jepang), atau akan mempecundangi Anda dengan skore 2-1. Soeharto bukan profesor doktor, tapi dia mahir dalam diplomasi Sam Kok ini, dan langsung menjadi tuan rumah kedua KTT APEC sambil terus menunjuk putra mahkota Tommy Soeharto untuk memimpin proyek mobnas. Indonesia harus punya pabrik mobil menjelang APEC dan WTO yang tidak akan bisa memproteksi lagi. Kesalahan Soeharto adalah nepotisme menunjuk anak yang tidak profesional. Setelah digebrak oleh APEC maka Uni Eropa langsung mengusahakan kompromi dan selesaikan Putaran Uruguay dan WTO resmi disetujui di Marrakesh 1994 dan dikukuhkan di Geneva 1998. Soeharto tidak menikmati trobosan APEC-nya karena lengser. Tiongkok segera menjadi anggota bahkan mendahului Rusia yang agak tertinggal dalam liberalisasi dan reformasi ekonomi trobosan Deng Xiaoping.

Tapi elite politik dunia tidak sepenuhnya berjiwa negarawan, masih banyak juga yang bermental partisan, sektarian, ortodoks dan kurang progresif. Sebetulnya dengan telah terbentuknya WTO yang meneruskan prinsip MFN (most favored nation) di mana suatu negara tidak boleh mendiskriminasi negara lain, dalam soal tarif maka organisasi regional seperti APEC tidak relevan lagi. Sebab jika negara negara APEC misalnya memberlakukan free trade antarsesamanya dengan asas MFN, mereka harus menerapkan kepada mitra dagang lain yang berasal dari luar kawasan APEC. Karena seluruh negara sudah menjadi bagian dari satu regim perdagangan global, WTO.

Jadi sebetulnya, pengelompokan regional seperti ASEAN dan APEC seharusnya bersifat sementara dan dulu merupakan pressure group untuk memperoleh bargaining position dalam diplomasi global untuk suatu kawasan tertentu menghadapi kawasan lain. Dengan demikian, jika WTO bisa benar- benar menyepakati Putaran Doha secara “aklamasi”, maka tidak perlu lagi ada kawasan yang menutup diri terhadap kawasan lain, memberlakukan satu rezim pasar bebas regional. Karena harus langsung divonis dengan asas utama MFN, tidak boleh mendiskriminasi negara mitra dagang sesama anggota WTO.

Tapi nyatanya, Putaran Doha macet, India dan negara berkembang lain tidak mau melanjutkan perundingan selama masih ada subsidi dan proteksi sektor pertanian AS dan Eropa Barat. Karena kemacetan itu, maka organisasi seperti APEC dan perjanjian regional seperti CA FTA masih bisa berperan. Situasi mirip kembali ke zaman kemacetan GATT Putaran Uruguay. Orang masih bisa fleksibel dalam menentukan apakah mau mengikuti suatu rezim pasar bebas terbatas atau menolak dan tetap memberlakukan proteksi temporer dalam menghadapi dinamika diplomasi regional.

Indonesia sejak 1994 berani mensponsori Deklarasi Bogor dan sejak 2002 Megawati merestui Menperindag Rini Suwandi merintis Asean Free Trade. Ironis bahwa setelah 10 tahun reformasi, semangat meraih kejayaan Indonesia Inc, daya saing dan daya juang untuk tampil percaya diri sebagai jangkar ASEAN, malah pudar tenggelam dalam hiruk-pikuk politik partisan dan sektarian.

Dalam kaitan itulah Global Nexus Institute penerus PDBI yang sejak 1980 mempunyai missi dan visi memberdayakan Indonesia Inc akan menggelar The 2010 CEO Summit bertema Empowering Indonesia Inc & Asean Inc When China Rules The World. GNI akan menghadirkan Martin Jacques, penulis buku When China Rules the World. Substansi yang akan diusung GNI tentu saja, memulihkan assertiveness, rasa percaya diri elite governance maupun corporate Indonesia. Menyedihkan bila Indonesia yang pada 1994 mencanangkan Deklarasi Bogor APEC setelah 15 tahun menjadi begitu kerdil sehingga kalah dari Kamboja, Laos, dan Myanmar.Mereka tidak heboh kelabakan soal CA FTA dibanding elite kita yang cengeng dan kehilangan rasa percaya diri pada 2010, 65 tahun usia Republik.

Penulis adalah Pendiri dan Ketua Global Nexus Institute (lembaga kajian dampak perubahan geopolitik bagi Indonesia)

23
Jan
10

INVESTASI : Sukuk Ritel Lebih Menarik dari Deposito

INVESTASI

Sukuk Ritel Lebih Menarik dari Deposito

Sabtu, 23 Januari 2010 | 03:03 WIB

Jakarta, Kompas – Kupon efektif obligasi berbasis syariah seri SR002 yang diterima investor individu lebih tinggi dari bunga deposito, bahkan lebih tinggi dari kupon resmi yang ditetapkan pemerintah.

Kupon efektif obligasi syariah (sukuk) ritel 9,05 persen, sementara suku bunga deposito perbankan 6,5-7 persen. Adapun kupon resmi yang ditetapkan pemerintah 8,7 persen.

”Kami sudah menghitung, dengan kupon resmi 8,7 persen per tahun, kupon efektif yang akan diperoleh investor 9,05 persen per tahun karena pemberian kuponnya tidak dilakukan satu kali dalam setahun, tetapi setiap bulan sebanyak 12 kali dalam setahun,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta, Jumat (22/1).

Namun, kupon efektif sukuk ritel seri SR002 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kupon yang diberikan pemerintah atas sukuk ritel seri SR001, 12 persen. ”Namun, dengan pajak 15 persen, kupon sukuk ritel SR002 tetap lebih menarik dibandingkan bunga deposito yang dikenakan pajak penghasilan 20 persen,” ujar Rahmat.

Calon investor yang memiliki dana minimal Rp 5 juta sudah bisa memesan sukuk ritel seri SR002 melalui agen penjual yang ditunjuk pemerintah. Kementerian Keuangan menargetkan, sukuk ritel SR002 yang akan diserap investor mencapai Rp 3 triliun. Ini satu-satunya sukuk ritel yang diterbitkan pemerintah tahun 2010. SR002 diterbitkan dengan nilai per unit Rp 1 juta. Minimal pembelian Rp 5 juta dengan tenor tiga tahun.

Kepala Institut Riset Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, orientasi nasabah perbankan saat ini masih cenderung menyimpan dananya di deposito. Sekitar 40 persen dari dana pihak ketiga disimpan di deposito.

”Padahal, dengan inflasi stabil di level 5 persen, kami perkirakan BI tidak akan menaikkan suku bunga acuannya sehingga sampai akhir 2010 akan tetap di 6,5 persen. Itu menunjukkan tidak akan ada potensi kenaikan suku bunga deposito,” ujarnya. (OIN)

23
Jan
10

PEPORA : Program 100 Hari SBY Gagal

Program 100 Hari SBY Gagal

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 22/01/2010 | 20:52 WIB Program 100 Hari SBY Gagal

Jakarta – Program seratus (100) hari pemerintahan SBY-Boediono ternyata gagal, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta program pembangunan yang ditargetkan. Misalnya perjanjian perdagangan bebas dengan China (CAFTA), faktanya Indonesia tidak siap dan sebaliknya mengancam industry rakyat; dari yang kecil hingga besar. Jadi, CAFTA ini berdampak sistemik dengan akan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran dan kemiskinan besar-besaran. Karena itu CAFTA harus ditunda.

“Karena faktanya tidak siap, maka CAFTA yang berlaku sejak Januari 2010 itu harus ditunda dan dikaji kembali secara komprehensif. Untuk itu DPR akan membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas renegosiasi implementasi kesepakatan perdagangan bebas antara China dan ASEAN (China-ASEAN Free Trade Area/CAFTA) ini, karena mengkerdilkan pajak dan bea masuk sehingga industri Indonesia terancam,” tandas anggota Fraksi PDIP DPR Syukur Nababan dalam dialektika demokrasi “Evaluasi Program 100 Hari SBY-Boediono” bersama Ja’far Habsyah (Demokrat), Mustafa Kamal  (FPKS), Rumkono ( FPG) dan Rahmat Syah anggota DPD RI asal Sumut, di Gedung DPR, Jumat (22/1).

Seharusnya menurut Syukur, Indonesia meningkatkan ketahana pasar domestic terlebih dahulu sebelum membuka pasar bebas Asean. Bahwa dengan CAFTA ini jelas merupakan deindustrialisasi. Oleh sebab itu, jangankan program 100 hari, pemerintahan yang lima tahun lalu saja banyak meninggalkan masalah. “Jadi, dengan CFATA ini pemerintah mau memilih rakyat mati atau komitmen perjanjian dengan China?”tanya Syukur Nababan lagi.

Belum lagi masalah buaya-cicak, KPK-Polri (Bibit-Chandra dengan eks Kabareskrim Susno Duadji) dalam kriminalisasi KPK. Ditambah lagi dengan skandal bank century yang belum tuntas dll. “Banyak masalah dan pemerintah hanya memainkan citra. Karena itu wajar jika pansus skandal century memanggil Presiden SBY ke DPR untuk menunjukkan pemimpin itu tidak boleh lari dari tanggungjawab. Rakyat butuh bukti bukan wacana,”tutur Syukur Nababan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Rahmat Syah, jika pembangunan di daerah saat ini jalan di tempat-status quo dan kepala daerah hanya sibuk untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Sementara apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. “Yang meningkat adalah anggaran dalam APBD yang jumlahnya berligat ganda. Ketika rakyat tahu, anggaran itu dikorupsi dari APBD, lalu dikembalikan, itu sama saja dengan mengakui korupsi. Belum lagi infrastruktur yang memprihatinkan,”ujar Rahmat Syah kecewa.

Sedangkan menurut Mustafa Kamala pa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanya merupakan kelanjutan dari pembangunanlima tahun lalu, yang sudah ditanamkan secara kokoh. Karena itu pemerintahaan KIB II ini hanya untuk mempertajam program –program pembangunan yang belum dilaksanakan pemerintahan sebelumnya. Seperti RPP penyadapan oleh Menkominfo, swasembada beras oleh Deptan dan perumahan rakyat oleh Menpera. “Jadi, pemerintahan saat ini tinggal menunggu prestasi-prestasinya meski pada awal pemerintahan ini banyakhambatan dengan munculnya buaya-cicak dan skandal century. Semua itu akan menjadikan demokrasi ini makin kuat,”tutur Ketua FPKS itu.

Rumkono juga berpendapat tidak ada yang perlu dievaluasi dalam 100 hari pemerintahan ini, di mana dengan diberlakukannya CAFTA ini, rakyat akan menjadi konsumtif. Untuk itu pemerintah harus menjamin pemberdayaan industry kecil, pertanian, usaha kecil dan menengah dan tidak usah malu-malu untuk menyontoh program pemerintahan Orde Baru dengan menghidupkan kembali koperasi-koperasi di pedesaan.

Sementara itu menurut Ja’far Hafsyah pemeirntahan SBY-Boediono ini sudah memperlihatkan awal pembangunan yang baik khususnya di bidang hukum dengan membentuk satgas mafia hukum, kemandirian pangan meski gula mengalami kenaikan. “Tapi, pemerintah akan menjamin sukup stok gula dengan impor sebesar 500 ton. Kebutuhan pangan itulah yang harus dijamin, jika tidak justru akan mengancam bangsa ini,” kata Ja’far mengingatkan. (wan)

Tidak Puas Thd SBY

detikcom

detikcom
Masyarakat Makin Tidak Puas Terhadap SBY

Belum genap 100 hari Presiden SBY memimpin pemerintahan. Namun kepuasan masyarakat semakin menurun.

Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam diskusi ’100 Hari Kabinet’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1/2010). Survei Indo Barometer pada 8-18 Januari 2010 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY menurun tinggal 75 persen.

“Tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY menurun jadi 75 persen dari 90 persen pada Desember 2009,” kata Qodari.

Qodari menganalisa, tingkat kepuasan tinggi terhadap SBY hanyalah euforia sementara ketika SBY baru terpilih. Fenomena yang sama juga terjadi pada Presiden AS Barack Obama yang anjlok tingkat kepuasan masyarakatnya setelah 1 tahun pemerintahan.

“Ini seperti fenomena bulan madu. Awalnya baik dan hangat, tiba-tiba ke belakang menjadi panas,” jelasnya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak puas. SBY mengandalkan kinerja para menterinya, namun yang disorot masyarakat adalah respon pemerintah terhadap peristiwa besar yang terjadi. Misalnya saja kasus Century, Antasari Azhar dan pemberantasan mafia hukum.

“Tiga hal itu lebih penting daripada hal-hal yang sudah dikerjakan pemerintahan SBY,” pungkasnya.

SBY Dinilai ‘Mandulkan’ Lembaga Tinggi Negara

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 22/01/2010 | 18:17 WIB SBY Dinilai 'Mandulkan' Lembaga Tinggi Negara

Jakarta – Pertemuan Presiden SBY dengan tujuh pimpinan lembaga negara di Istana Bogor dikritik. Pertemuan itu justru dinilai sebagai bentuk kepanikan SBY atas fenomena yang terjadi di Pansus Century, sehingga berupaya ‘memandulkan’ para pimpinan lembaga tinggi negara tersebut agar situasi sekarang ini tidak mengarah kepada pemakzulan/pelengseran Presiden.

“SBY merasa perlu ‘meredam’ lewat pimpinan lembaga tinggi negara. Apa yang dilakukan SBY memberi sinyal bahwa penemuan-penemuan di Pansus sesuatu yang signifikan untuk menyeret berbagai nama,” tegas pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (22/1).

Ray menenggarai hal itu bentuk kepanikan yang membuat SBY merasa perlu mengumpulkan petinggi negara dalam pertemuan di Istana Bogor. Menurutnya, pertemuan tersebut bisa dikatakan bentuk pendekatan secara personal SBY kepada para pimpinan lembaga tinggi negara setelah sebelumnya SBY sudah menyelesaikan negosiasi dengan partai-partai. “Jadi sekarang tinggal mengawasi BPK, MK, dan MA,” seru Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Dugaan ‘meredam’ petinggi lembaga negara itu menurutnya juga terbukti dari pembicaraan soal pemakzulan. Meskipun sepak terjang Pansus masih jauh dari upaya pemakzulan, namun SBY sudah membicarakan soal pemakzulan dan imbauan untuk tidak saling menjatuhkan sesama lembaga tinggi negara. “Ini semakin menguatkan dugaan kepanikan itu,” ungkapnya. (*/dtc/din)

Panggil SBY, Perlu Lihat Tradisi Negara Lain

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 20/01/2010 | 21:25 WIB Panggil SBY, Perlu Lihat Tradisi Negara Lain

Semarang – Menyusul wacana Pansus Century untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan menilai perlunya melihat tradisi yang sudah berkembang di negara-negara lain. Pemanggilan presiden tidak seperti memanggil rakyat biasa lainnya.

“Memang tidak ada undang-undang kita yang mengatur boleh atau tidak boleh memanggil Presiden. Tapi kita harus melihat tradisi-tradisi negara lain bagaimana memperlakukan Presiden,” jelas Bagir Manan usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional ’Penegakan Hukum dan Masa Depan Indonesia’ di Kampus Unissula Semarang, Rabu (20/1).

Menurut Bagir Manan, di beberapa negara Presiden memiliki imunitas tertentu. Bagir mencontohkan di kasus Water Gate. “Dalam kasus Water Gate, lawyer presiden mengatakan bahwa tidak mudah memanggil presiden,” katanya.

Indonesia, lanjut Bagir Manan, perlu memperhatikan tradisi itu meski belum membangun tradisi tersebut. Jika tradisi itu baik maka perlu diperhatikan. Untuk itulah maka Bagir menyatakan agar Presiden diperlakukan berbeda. “Jangan sampai kita memanggil Presiden sama dengan ketika kita memanggil orang biasa. Bagaimanapun juga presiden memiliki tempat tersendiri di kehidupan bernegara,” kata Bagir Manan. (Py)

Revolusi Putih

Liputan 6

Liputan 6 – Sabtu, 23 Januari
REVOLUSI PUTIH Tuntut MenKeu dan WaPres Mundur

Liputan6.com, Jakarta: Ratusan orang dari Revolusi Putih berunjuk rasa depan Gedung Departemen Keuangan dan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (22/1). Lagi-lagi tuntutan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Presiden Boediono mundur dari jabatan kembali disuarakan.

Dalam aksinya depan Gedung Departemen Keuangan, demonstran melempari telur dan tomat ke spanduk bergambar Sri Mulyani. Unjuk rasa dalam bentuk teatrikal juga digelar.

Unjuk rasa dilanjutkan ke Istana Wapres. Di sana perwakilan pengunjuk rasa menyerahkan tikus yang diibaratkan maling kepada petugas penjaga Istana Wapres. Sama ketika berdemo di Gedung Depkeu, dalam orasinya massa meminta Sri Mulyani dan Boediono bertanggung jawab atas dana talangan (bailout) sebesar Rp 6,7 triliun.

Tuntutan mundur juga disuarakan ratusan aktivis Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak). Dalam unjuk rasa depan Kantor Departemen Keuangan, Rabu silam, mereka menuntut Boediono dan Sri Mulyani mundur. Massa menilai, kedua pejabat negara itu bertanggung jawab atas aliran dana Bank Century [baca: Menkeu dan Wapres Dituntut Mundur].(AIS)

Kami Akan Lengser

Kompas

Kompas
Boediono: Kami Akan Lengser

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono mengaku selalu merasa senang manakala bertemu dengan mahasiswa atau kalangan perguruan tinggi. Maklum, dia memang berasal dari kampus sebagai dosen, lalu berkiprah di pemerintahan menjadi menteri, kemudian Gubernur Bank Indonesia hingga sekarang sebagai Wakil Presiden.

“Jika ketemu mahasiswa, hati saya berbunga-bunga. Saya seperti kembali ke habitat,” kata Boediono, Jumat (22/1/2010) di hadapan sekitar 4.000 mahasiswa dari beragam perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jabotabek.

Sebelumnya, dalam acara di Jakarta Convention Center itu, Wapres Boediono menyerahkan penghargaan berupa uang tunai dan piala dari Bank Mandiri kepada pemenang kompetisi wirausaha mandiri. Selain menyerahkan penghargaan tersebut, Wapres juga membuka ekspo wirausaha mandiri dan menyerahkan modul kurikulum kewirausahaan kepada enam rektor perguruan tinggi. Ekspo tersebut memamerkan bisnis para wirausahawan muda dari seluruh Indonesia.

Program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) Bank Mandiri itu dinilai Wapres sebagai program yang tepat sasaran dan pilihan yang tepat untuk memajukan bangsa. Alasannya, program itu bersifat lebih fundamental dalam mendukung kemampuan orang muda, mahasiswa, untuk menjadi tulang punggung perekonomian.

“Seandainya dari dulu ada program wirausaha muda mandiri seperti yang dilakukan Bank Mandiri ini, mungkin saya tidak jadi menteri atau wapres, tetapi pengusaha. Lebih enak jadi pengusaha daripada pejabat sekarang ini,” katanya disambut tepung tangan.

Boediono pun bercerita tentang pengalamannya. “Saya kalau di kantor (menghadapi) berkas bertumpuk-tumpuk, semuanya problem dan problem,  kadang-kadang saya bertanya apa kita ini bisa maju,” kata Boediono.

Ia melanjutkan, “Akan tetapi, begitu saya ke kampus, melihat mahasiswa yang energik, kritis, saya kembali yakin bahwa bangsa ini akan maju.”

Oleh karena itu, Boediono menekankan bahwa di tangan para mahasiswa dan wirausaha itulah tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini akan diserahkan. “Estafet itu sudah di ambang pintu. Adik-adik pelanjut estafet ini. Kami akan lengser,” ujar Boediono.

Dalam pandangan Boediono, wirausaha adalah tulang punggung suatu bangsa dan penggerak ekonomi. Dari segi politik, Boediono pun memandang wirausahawan merupakan kunci berjalannya demokrasi. Kelas wirausahawan ini pendukung demokrasi,” papar Boediono.

Ekonomi Gelombang Ke-4 VS Mutilasi Pusaka Budaya
Bangunan Hebe atau Bioskop Banteng yang sudah berumur 93 tahun di Pangkal Pinang dihancurkan, Rabu (20/1/2010), demi sebuah mal.
Warta Kota, Kamis, 21 Januari 2010 | 17:21 WIB

RASA geram, kecewa, marah, sedih, dan berbagai emosi duka kini berkecamuk, bercampur baur di hati dan pikiran mereka yang sangat peduli pada keberlangsungan sejarah dan budaya bangsa ini. Hari ini adalah hari kedua setelah Hebe atau Bioskop Banteng dihancurkan. Hari ini adalah hari kedua, di mana kuasa kegelapan dalam bentuk kekuasaan dan uang menutup habis celah bagi nurani untuk bicara. Hari ini, sekali lagi, sejarah dan pusaka budaya bangsa ini terluka, dianiaya, dimutilasi karena kedunguan semata.

Saya pun sempat kehilangan kata-kata untuk memulai tulisan ini. Semua logika dan akal sehat, seperti yang dikatakan seorang rekan di Amsterdam kala saya berkeluh kesah tentang rencana pembunuhan ini, adalah barang langka di Indonesia. Pernyataan itu, benar adanya. Masih terbaca jelas dalam benak, semua pesan pendek yang masuk kemarin pagi, menyebarkan kabar duka, menyatakan kemarahan, kekecewaan.

Emosi itu tak lantas diredakan oleh pernyataan dari pihak berwenang, pihak Ditjen Sejarah dan Purbakala Kementerian Budpar pun tak bersuara meski saya sudah menghaturkan pesan pendek berupa pertanyaan, pernyataan, dan kekecewaan. Tak ada suara dari pemerintah pusat menanggapi arogansi pemerintah kota Pangkalpinang.

Meski sudah mengirimkan surat permohonan untuk tidak menghancurkan bangunan, tampaknya tak jelas upaya lainnya. Junus Satrio Atmodjo, direktur peninggalan purbakala, pernah menyatakan Sabtu pekan lalu ia mengirimkan anak buah untuk bicara dengan pihak pemerintah Pangkalpinang, tapi kemudian ternyata baru Senin (18/1) anak buahnya berangkat ke Pangkalpinang. Tak jelas apa yang diputuskan dari pertemuan tersebut karena pesan pendek saya tak lagi ditanggapi.  Yang pasti hasilnya, Hebe tetap dihancurkan.

Dalam kesempatan lain, saya menemukan situs Sekretariat Negara (setneg) yang memuat ucapan Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) tentang ekonomi gelombang ke-4. Berita itu berasal dari website bernama presidensby. Ucapan yang dilontarkan SBY pada 11 Juli 2007 itu adalah dalam rangka sambutan pembukaan Pekan Produk Budaya Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC). Tentu saja SBY meminjam konsep dari sang futurist Alvin Toffler si pengarang, antara lain, Future Shock dan The Third Wave.

“Ekonomi gelombang ke-4, menurut pendapat saya, adalah kelanjutan dari ekonomi gelombang ke-3 dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Tekanan saya justru pada aspek budaya dan warisna budaya atau heritage dan lingkungan. Ekonomi yang sekaligus melestarikan lingkungan dan ekonomi yang bersumber dari lingkungan itulah yang menjadi tujuan kita dari ekonomi baru,” begitu papar SBY.

Selanjutnya, ia mengajak rakyat mengembangkan ekonomi kreatif, dengan memadukan ide, seni dan teknologi. “Kita bisa. Kita tidak boleh kalah dengan bangsa dan negara lain untuk membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif ini,” lanjutnya, “Kembangkan ekonomi warisan. Benda-benda sejarah dan purbakala kita sangat luar biasa, mari kita kembangkan termasuk tradisinya, adatnya, yang masih kita kenali, agar itu sekali lagi menjadi daya saing dalam ekonomi baru di negara kita. Mari kita kemas semuanya itu secara baik sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Mari kita kembangkan ekonomi kepariwisataan yang berbasis keindahan alam,” begitulah sambutan SBY.

Lantas, bandingkan dengan kejadian kemarin, penghancuran Hebe yang jelas-jelas peninggalan dari 1917. Penghancuran heritage demi sebuah mal besar dan tentu uang proyek yang juga tak sedikit. Penghancuran pusaka budaya yang menurut SBY harus jadi orientasi ekonomi gelombang ke-4. Bagaimanakah ini? Tak ada yang nyambung sedikitpun. Ini yang ketahuan, belum lagi urusan rencana penghancuran di bangunan eks Kodim di Salatiga. Hebe jadi preseden buruk bagi orang rakus yang jadi pemimpin kota, mereka bukan memimpin tapi malah bertindak sebagai pemilik kota. Stop pembantaian heritage, pemerintah pusat, gubernur juga harus tegas, cergas bertindak jika ada laporan rencana mutilasi sejarah. Kalau kondisi sebuah bangunan tua kusam muram tak terawat, memang di Indonesia ini begitulah keadaannya. Kini saatnya melihat berlian di balik bentuk yang tak terawat itu. Bukannya malah diratakan dengan tanah tapi dipugar, dilestarikan, kemudian dibikin bagaimana BCB bisa menghidupi diri sendiri dan tentu warga kota terkait.

Ekonomi gelombang ke-4, ah, rasanya Indonesia belum juga lolos melewati gelombang pertama, revolusi pertanian. Lantas terburu-buru masuk ke gelombang kedua. Di gelombang kedua, menurut Toffler, adalah gelombang di mana masyarakat industri berbasis antara lain produksi massal, distribusi massal, hiburan massal, tapi khusus di Indonesia yang terjadi adalah mass corruption – korupsi massal.

Toffler  juga menyatakan, manusian baru melewati dua gelombang besar, revolusi pertanian dan proses industrialisasi. Pertanyaannya, apakah manusia Indonesia termasuk dalam teori Toffler?
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Presiden Lindungi Boediono
Koran Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010
Skandal Century I Pembuat Kebijakan Dapat Dipidana

Kebijakan itu sebuah kertas yang ditandatangani oleh orang yang memiliki otoritas. Orang yang membuat kebijakan tersebut tetap dapat dipidana jika terdapat unsur pelanggaran dalam pembuatannya.

JAKARTA – Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kebijakan bailout Bank Century sebesar 6,7 triliun rupiah tidak bisa dikriminalisasi adalah bentuk pembelaan Yudhoyono kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono.

“Jelas pernyataan itu mengindikasikan Kepala Negara akan memberikan proteksi politik secara maksimal kepada Boediono dan Sri Mulyani.

Pernyataan itu sekaligus menghapus dugaan bahwa akan ada yang dikorbankan oleh Presiden,” ujar pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Jumat (22/1).

Seusai bertemu tujuh pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Bogor, Kamis (21/1), Presiden mengatakan suatu kebijakan tidak bisa dikriminalisasi. Kebijakan itu adalah sesuatu yang melekat pada pejabat negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya.

Yudhoyono mempersilakan siapa saja yang ingin meminta keterangan mengenai selukbeluk kebijakan bailout Bank Century sebesar 6,7 triliun rupiah, yang diambil pada saat itu, termasuk situasi dan dasardasar pertimbangan kebijakan itu keluar.

“Dengan demikian, kasus ini agar dibuat terang, gamblang, dan jelas. Tapi yang harus diingat, kebijakan adalah sesuatu yang melekat pada pejabat negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya,” tegas Presiden.

Burhanuddin menjelaskan pertemuan dengan tujuh pemimpin lembaga tinggi negara itu merupakan antisipasi Presiden atas “bola liar” kasus Century. Secara retoris, menurut Burhanuddin, pertemuan itu memang bertujuan membangun sinergi antarlembaga negara.

Akan tetapi, di tengah situasi politik yang mulai memanas seperti saat ini, sinyalemen politis tak bisa dilepaskan. “Dari sisi timing, sulit menepis dugaan bahwa motif per temuan tersebut untuk mengantisipasi bola liar Century yang bisa mengarah ke pemakzulan.

SBY ingin mengajak pimpinan lembaga negara untuk menyamakan persepsi agar ongkos sosial politik akibat bola panas Century tidak terlalu besar,” papar Burhanuddin.

Tidak Etis Pengamat hukum tata negara dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Irmanputra Siddin, menambahkan, kebijakan memang tidak dapat dikriminalisasikan.

Sebab, kebijakan itu hanyalah sebuah kertas yang ditandatangani oleh orang yang memiliki otoritas. Akan tetapi, kata Irmanputra, orang yang membuat kebijakan tersebut tetap dapat dipidana jika memang terdapat unsur pelanggaran dalam pembuatannya.

Irman menyebut tidak etis sebenarnya Presiden mengeluarkan pernyataan tersebut di saat proses pemeriksaan Bank Century di Pansus tengah berlangsung dan juga di lembaga penegak hukum lainnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden tersebut bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendahului proses hukum dan mengganggu proses penyelidikan di Pansus.

Irman berpendapat pemimpin lembaga negara seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua DPR, dan Ketua MPR seharusnya tak perlu memenuhi undangan tersebut.

“Dulu, waktu Jimly (mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie), tidak pernah datang kalau diundang. Kami khawatir memengaruhi independensi lembaga itu,” katanya.

Tiga Wakil Ketua DPR yang berasal Fraksi Golkar, PDIP, dan PKS menolak mengakui kesepakatan Istana Bogor.

Salah satu butir kesepakatan itu adalah penegasan bahwa antarlembaga negara tidak bisa saling menjatuhkan karena Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dari Fraksi Partai Golkar mengatakan kehadiran Ketua DPR Marzuki Alie dalam pertemuan di Istana Bogor itu bukan mewakili pemimpin DPR.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan pertemuan antara Presiden dengan tujuh pemimpin lembaga tinggi negara itu merupakan inisiatif dari Ketua MPR Taufiq Kiemas.
har/ags/P-1

Penulis Berita : har/ags/P-1

“Presiden Yudhoyono” Dilempar Sepatu

Koran Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010
Pengamanan Kepala Negara

Insiden pelemparan sepatu kepada kepala negara tak hanya terjadi pada mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush.

Kemarin, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengalami hal yang hampir sama. Bedanya, Bush dilempar sepatu oleh seorang wartawan saat jumpa pers di negeri orang, Irak.

Sedangkan insiden yang dialami Yudhoyono terjadi saat jumpa pers di Jakarta. Selain dilempar sepatu, Presiden dilempar kantong plastik berisi air.

Kejadian tersebut terjadi pada Jumat (22/1) sekitar pukul 9.30 WIB, saat konferensi pers yang digelar oleh Istana Kepresidenan RI untuk mendengarkan keterangan dari Presiden.

Saat itu, Presiden didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono dan dikawal ketat oleh 10 petugas Paspampres. Saat acara berlangsung, tiba-tiba terjadi pelemparan sepatu ke arah Presiden.

Sepatu dilemparkan oleh salah seorang peserta yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya, namun tidak mengenai Presiden karena jarak antara pelaku dan Presiden cukup jauh, yakni sekitar 10 meter.

Belum sempat pelaku tertangkap oleh pasukan pengamanan presiden (Paspampres), pelaku melanjutkan pelemparan keduanya.

Sekantong plastik berisi air dilemparkan ke arah Kepala Negara. Lagi-lagi, lemparan itu tidak mengenai sasarannya. Lemparan kedua itu mengenai tubuh anggota Paspampres yang telah membentuk barikade tameng tubuh melingkari Presiden.

Setelah melemparkan sepatu dan sekantong pastik berisi air, pelaku berusaha berlari menjauh. Namun, berkat kesigapan anggota Paspampres, pelaku berhasil diringkus tanpa ada perlawanan berarti.

Peristiwa tersebut mengingatkan kita pada insiden yang dialami mantan Presiden AS George W Bush saat menggelar jumpa pers menjelang kunjungan terakhirnya di Baghdad, Irak, Minggu, 14 Desember 2008.

Ketika itu, seorang wartawan televisi Al-Baghdadia, Muntazer al-Zaidi, melemparkan sepatunya ke arah Bush yang disertai kata-kata kotor.

Barangkali berkaca dari pengalaman yang memalukan Presiden dari negara adikuasa tersebut, Paspampres melakukan demonstrasi.

Tujuannya tak lain adalah untuk mengantisipasi hal itu terjadi pada Presiden Yudhoyono. Demonstrasi pengamanan yang dipertontonkan oleh anggota Paspampres di markas besar Paspampres tersebut dilakukan oleh sekitar 20 anggota Paspampres.

Demonstrasi yang dipertontonkan di hadapan Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 Paspampres yang jatuh pada 21 Januari 2010.

Dalam sambutannya, Presiden berpesan, prajurit Paspampres harus berhati baja dan siap berkorban dengan segenap jiwa raga. “Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan saya. Selamat hari bakti ke-64. Selamat bertugas, Tuhan bersama kita,” kata Presiden
ito/P-2

Penulis Berita : ito/P-2

Kebijakan Tak Bisa Dikriminalisasi
Jumat, 22 Januari 2010
Skandal Century I Rakyat Menuntut Kejelasan Aliran Dana

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat manuver politik dengan mengumpulkan tujuh pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Bogor, kemarin.

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kebijakan tidak bisa di kriminalisasi. Kebijakan itu ada lah sesuatu yang melekat pada pejabat negara dalam menjalankan tugas.

“Ingat tidak ada wadah untuk yang disebut kriminalisasi kebijakan,” tegas Presiden, seusai pertemuan dengan pemimpin lembaga- lembaga tinggi negara di Istana Bogor, Kamis (21/1) Pernyataan Presiden itu merespons kritikan yang disampaikan oleh banyak kalangan yang mempermasalahkan soal ke bijakan pemerintah mengucurkan dana talangan atau bailout Bank Century sebesar 6,7 triliun rupiah.

Yudhoyono mempersilakan siapa saja yang ingin meminta keterangan mengenai selukbeluk kebijakan yang diambil pada saat itu, termasuk situasi dan dasar-dasar pertimbangan kebijakan itu keluar. Dengan demikian, kasus ini bisa terang, gamblang. Presiden mengumpulkan tujuh pe mimpin lembaga tinggi negara di Istana Bogor.

Dalam per te muan yang dilakukan sekitar 4 jam itu, presiden didampingi Wakil Presiden Boediono, serta tiga menteri koordinator Kabinet Indonesia Bersatu II.

Tampak hadir Ketua MPR Taufi q Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Mahkamah Agung Arifi n A Tumpa, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas.

Selain itu, juga hadir Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. Presiden membantah bahwa pertemuan itu ditujukan untuk mendapatkan konsesus mengenai penyelesaian kasus Bank Century.

“Tidak ada mencocok-cocokkan sikap, tidak ada membangun kesepakatan di antara kami, solusinya harus seperti ini, hasilnya harus seperti ini, tidak ada,” kata Presiden.

Yang jelas, tegas Yudhoyono, seluruh pemimpin lembaga ting gi negara yang hadir bersepakat untuk mengatasi persoalan bangsa, baik di bidang hukum, politik, keamanan, perekonomian bangsa, harus se suai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami bersepakat tadi, ada masalah apa pun, penyelesaiannya dikembalikan kepada kerang ka UUD (Undang-undang Dasar), pada kerangka UU (undang- undang), dan aturan yang berlaku,” tegas Yudhoyono.

Dia menambahkan terkait dengan penyelesaian kasus Bank Century oleh Panitia Khusus Hak Angket DPR, harus dijaga arah dan tujuannya.

“Saya katakan berkali-kali bahwa angket terhadap kasus Bank Century ini agar dijaga arah tujuan dan konteksnya yang benar.

Tidak diharapkan ada komplikasi lain karena kita ingin menegakkan aturan yang benar di negeri ini,” tegas Yudhoyono.

Kepala Negara mengingatkan rakyat menghendaki adanya kejelasan apakah terdapat tindak pidana korupsi dalam perkara Bank Century dan apakah terdapat aliran dana yang tidak sepatutnya. Serta apakah sudah diambil tindakan kepada pelaku-pelaku kejahatan di internal Bank Century.

“Dan apakah ada konfl ik kepentingan, konfl ik kepentingan dari pengambilan keputusan atau tindakan terhadap Bank Century itu.

Itu yang diinginkan atau ingin diketahui oleh rakyat,” kata dia. Bongkar Pasang Sementara itu, pengamat politik UGM, Erwan Agus Purwanto, menilai regulasi pemilu memang menjadi salah satu penyebab amburadulnya proses dan pelaksanaan Pemilu 2009.

Bongkar pasang regulasi paket politik tak bisa lepas dari masih dominannya kepentingan jangka pendek dalam proses legislasi di parlemen.

Erwan mengatakan hal itu merespons pernyataan Presiden seusai rapat konsultasi dengan pemimpin lembaga tinggi negara, di Istana Bogor, kemarin. “Meski masih lama, namun Juli 2013 sesungguhnya sudah dimulai proses kampanye legislatif.

Belajar dari pengalaman Pemilu 2009 lalu, kata Presiden, para pemimpin lembaga tinggi negara sepakat untuk lebih maju,” kata Presiden.

Sementara itu, anggota KPU, I Gusti Putu Artha, mengatakan idealnya memang pada 2010 DPR harus sudah merampungkan revisi undang-undang pemilu dan penyelenggara pe milu. Selain itu, pada 2010 juga, undang- undang Parpol dan Pilpres harus diselesaikan.

“Kalau selesai pada 2010, konsolidasi KPU dan Bawaslu juga tuntas serta lebih siap,” katanya. Bila pertengahan 2011 regulasi pemilihan telah siap dan sudah disahkan, akan memudahkan KPU dalam menyiapkan peraturan teknisnya.

Awal 2012 hingga Juli 2012, seluruh peraturan KPU tentang itu siap. Dengan catatan regulasi perundang-undangannya juga telah selesai.

“Sehingga pada awal 2013, tahapan pemilu legislatif bisa dimulai. Dengan skenarionya bahwa pemilu legislatif itu digelar pada 13 Oktober 2013, bukan April 2014. Dasarnya, agar ada persiapan untuk menggelar pemilu eksekutif putaran pertama. Putaran pertamanya Juli 2014 dan putaran duanya digelar Oktober 2014,” katanya.
ags/ito/P-1

Penulis Berita : ags/ito/P-1

Polri Bakal Tindak Perusuh Demo
Koran Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010

JAKARTA – Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menegaskan Polri akan menindak tegas siapa pun yang membuat rusuh dalam aksi demonstrasi 28 Januari 2010. Jika aksi tersebut diskenariokan rusuh, Polri tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas.

Ia mengatakan menyampaikan pendapat memang telah dijamin dalam undang-undang. Namun, dalam UU Nomor 9/2008 itu disebutkan bahwa menyampaikan pendapat tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain.

Polri, kata Edward, sudah mendapat laporan bahwa pada 28 Januari akan ada demo bertepatan dengan program 100 hari pemerintahan Yudhoyono-Boediono.

Karena itu, pihaknya telah mempersiapkan langkah antisipasi pengaman an. Namun, pengamanan memang tidak akan berlebihan.

”Kita tetap siaga penuh terus. Kita antisipasi seperti biasanya saja,” kata dia, Jumat (22/1). Sementara itu, anggota Kelompok Petisi 28, Boni Hargens, menduga skenario demo 100 hari bakal rusuh sengaja diembuskan pihak pemerintah.

Hal itu, menurut dia, hanya bentuk kepanikan pemerintah. ”Pemerintah terlalu over acting. Itu hanya kecemasan yang berlebihan saja. Artinya itu ada yang coba disembunyikan. Maka, ketika ada tuntutan terhadap pemerintah, mereka cemas dan coba mengalihkan isu,” kata dia.
ags/P-2

Penulis Berita : ags/P-2

23
Jan
10

Perbankan : Century Gate Mendunia

Perusahaan AS: Usut Tuntas Aliran Dana Century!

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 22/01/2010 | 19:26 WIB Perusahaan AS: Usut Tuntas Aliran Dana Century!

Jakarta – Skandal Century ternyata tidak hanya membawa kerugian nasabah nasional, tetapi juga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan asing yaitu Medley Capital dan Hillside. Medley adalah perusahaan investasi asal Amerika Serikat (AS). Sedangkan Hillside adalah hedge fund asal London, Inggris. Keduanya dipercaya mengelola investasi dana pensiun tentara Amerika Serikat (AS). Kedua perusahaan tersebut akhirnya mendesak pemerintah untuk membongkar kemana aliran dana Century tersebut.

Akan tetapi, Frans Hendra Winarta, kuasa hukum Medley dan Hillside , menyayangkan sikap pemerintah yang sangat lambat dalam menangani kasus tersebut. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses tetapi tindakan hukum yang diambil belum terlihat, misalnya menangkap semua orang yang terlibat di dalamnya dan juga membongkar kemana aliran dana century tersebut. Padahal Kedutaan Besar Amerika Serikat sudah mengirimkan surat kepada pemerintah.

Frans Winarta menuturkan bahwa ia melapor ke Mabes Polri tanggal 8 September 2009 . Tetapi kemudian kasus tersebut dialihkan ke polda. Ketika ada pergantian Kabareskrim, kasus Medley tersebut dialihkan lagi ke mabes. Ketika ada pergantian tersebut, pihaknya bertanya kepada Ito Sumardi (Kabareskrim baru), ternyata Kabareskrim yang baru tersebut belum mengetahui kasus itu. “Hal ini menunjukkan pemerintah tidak serius dalam menangani kasus Medley”, ujar Frans H Winarta saat mendatangi Pansus Century DPR, Jumat (22/1), di Gedung DPR. Ia mendatangi Pansus Century karena merasa pemerintah lambat dalam soal ini.

Bila masalah ini berlarut-larut, pihak Medley dan Hillside tak segan untuk meminta StAR Initative untuk melacak kemana aliran dana tersebut. Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative adalah lembaga yang digagas oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berupaya memberantas korupsi global dan mengembalikan aset curian yang sudah dilarikan ke luar negeri.

Kasus di atas tersebut berawal saat Medley dan Hillside membeli surat utang (notes) milik PT Indo Dana Persada senilai 40 juta  dollar AS atau Rp 371 miliar. Masing-masing perusahaan menyetor 20 juta dollar AS. Dalam hal ini Indo Dana mengaku sebagai sekuritas. Rencananya dana tersebut itu akan diteruskan ke PT Artha Persada Finance untuk modal menyalurkan kredit pembelian mobil. Tetapi belakangan diketahui bahwa Indo Dana tidak terdaftar di Bapepam sebagai sekuritas.

Celakanya, Artha Persada ternyata tidak menyalurkan duit itu untuk modal penyaluran kredit mobil. Perusahaan ini malah mentransfer dana ini ke sejumlah perusahaan termasuk yang terbesar ke Bank Century. Belakangan diketahui, Bank Century meneruskan duit itu di produk Antaboga Deltasekuritas Indonesia . Persoalan mulai terkuak saat aset Antaboga dibawa kabur pemiliknya, Robert Tantular. (boy)

Usut Penerima dan Pemberi Cash Duit Bailout

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 22/01/2010 | 17:01 WIB Usut Penerima dan Pemberi Cash Duit Bailout

Jakarta – Kabarnya, duit bailout Bank Century triliunan rupiah diambil dari Bank Indonesia (BI) secara langsung (cash) berbentuk lembaran  rupiah yang banyaknya segudang. Oleh karena itu, Pansus Hak Angket Bank Century DPR akan melakukan pengusutan terhadap siapa yang menerima uang tersebut dan siapa pejabat BI yang memberikan uang saat itu. “Sebenarnya mengusut ini sangat mudah daripada mengusut maling jemuran,” ujar Anggota Pansus Century DPR dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Hal ini diungkapkannya dalam dialog kajian tentang Century Gate: “Haruskah Presiden SBY Turun Tangan?” di Jakarta, Kamis (21/1) malam. Pembicara lainnya adalah mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dengan moderator Usamah Hisyam, Direktur Eksekutif Indonesia Institute for Democratic Development. Hadir Direktur Indonesia Institute for Democratic Development Dr Bachtiar Chamsyah, para mantan anggota DPR RI dan kalangan aktivis serta tokoh LSM.

Menurut Bambang Soesatyo, seharusnya SBY sudah sadar sebelum Pansus terbentuk dulu bilang saja, ‘saya yang bertanggung jawab’. “Lalu, siapa yang berani menggugat,” tutur Bambang sembari berharap, mudah-mudahan Pansus berakhir dengan pemerintahan baru atau (kalau tak mau lengser) tetap pemerintahan yang lama tetapi dengan formasi yang baru.

Ia mengemukakan, sejak Hak Angket Century digulirkan, 8 fraksi menyetujui dan hanya satu Fraksi (Partai Demokrat) yang menolak. Setelah Pansus Cantury berjalan, sekarang sudah berbanding 4:5 yaitu empat fraksi (PDIP, Gerindra, Hanura, Golkar) kontra dengan Partai Demokrat (PD), dan lima (PD, PKB, PAN, PPP, PKS) merapat ke SBY. Nanti, bisa jadi 3:6 yaitu hanya tiga partai oposisi (PDIP, Gerindra, Hanura) yang konsisten dan enam (PD, PKB, PAN, PPP, PKS dan Golkar) merapat ke SBY.

Namun, menurut Bambang, yang menjadi kunci sekarang ialah apabila Golkar dan PKS sadar akan kebobrokan bailout Century sehingga bergabung dengan tiga partai oposisi untuk mengambil sikap yang sama dalam paripurna DPR mengambil keputusan terhadap hasil Pansus Century nanti. Menurutnya, ada gerakan dari Partai Demokrat untuk mendegradasi Pansus, serta digulirkan isu adu domba (kesepakatan SBY-Ical mencopot Sri Mulyani), mempermasalahkan etika Pansus, dan lain sebagainya.

Bambang mengakui, ada kesulitan apabila kesimpulan Pansus mengarah untuk melakukan impeachment terhadap Presiden apabila memang dianggap melanggar konsitusi. ”Kesulitan nanti ada di paripurna DPR, karena keputusan sidang harus disetujui 2/3 anggota yang dihadiri 2/3 dari seluruh anggota DPR, kemudian harus ke MK, dan baru  ke DPR digelar Sidang istimewa. “Belum lagi ada Piala Dunia 2010 pada bulan Juli nanti sehingga kasus Century tenggelam karena perhatian masyarakat akan ke piala dunia,” jelasnya.

Ia pun menyoroti pernyataan SBY belakangan yang seperti menantang Pansus. ”SBY menunjukkan taringnya, intinya dia bilang bahwa DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden. Kemudian, disusul dengan pernyataan Sri Mulyani yang menarik juga. Kata dia, ini pemerintahan presidensil sehingga Persiden yang bertanggungjawab. Lalu disusul pula Presiden bilang lagi bahwa ini presidensil,” beber Bambang. “Saya menilai Adnan Buyung itu benar, jika tidak mau berlarut-larut, SBY harus bertanggung jawab penuh,” imbuhnya.

Pada bagian lain, Bambang menyesalkan Marsilam sudah berbohong dengan meralat pernyataannya dulu bahwa dirinya diutus Presiden untuk ikut rapat KSSK membahas bailout Bank Century, sehingga pintu untuk memanggil SBY tertutup lagi. “Karena Marsilam bohong, pintu terkunci lagi. Tapi nanti akan kita (Pansus) konfrontir. Jika bukti sudah cukup, kita panggil Persiden (SBY),” tegas anggota Pansus dari Golkar ini.

Kenapa kasus Century menjadi bola liar, menurut Bambang, karena Presiden SBY melokalisir kasus dengan melempar menjadi tanggung jawab Boediono dan Sri Mulyani. Bahkan, ia mengaku mendengar kabar dari seorang sumber bahwa SBY memberi tiga ‘titipan’ kepada orangnya di Pansus, yakni (1) jika Sri Mulyani tidak bersalah, silakan Pansus dilawan, (2) SBY titip tolong Boediono diselamatkan, dan (3) kalau SBY yang disalahkan, akan melawan. “Sri Mulyani belakangan ini juga sering ditelpon,” tambahnya.

Bahkan, lanjutnya, isu reshuffle yang digulirkan bisa mempengaruhi ketua umum partai politik (parpol) koalisi yang mendapat kursi menteri di kabinet SBY sekarang. “Isu reshuffle bikin gemetar pimpinan parpol yang sudah enak jadi menteri,” paparnya.

Yang menarik, menurutnya, Bank ‘abal-abal’ Century, bank kecil yang berpenyakitan kok dipercaya BUMN sampai menaruh uangnya ratusan miliar rupiah, yang diduga karena ada intervensi dari ‘penguasa’. Ia pun menduga laporan LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) ada benarnya yang merinci jaringan Istana yang menerima duit dari dana bailout Century. “Laporan Bendera tidak semuanya salah. Buktinya, Polri tidak menindaklanjuti laporan Ibas, Djoko Suyanto dan Hatta Rajasa (terhadap Bendera),” bebernya.

Yang menarik lagi, lanjut Bambang, saat JK (Jusuf Kalla) bilang bilang Sri Mulyani tertipu, berarti ada yang lebih besar (pejabat atasnya) lagi. Boediono? Tapi, “tekanan untuk mengamankan nomor dua (RI-2) ini terasa di Pansus,” aku Bambang.

Ia juga mempermasalahkan, adanya rekayasa dan pelanggaran hukum. Pada 13 November BI mengucurkan Rp 2,8 triliun tanpa payung hukum karena Perppu tidak disetujui DPR. “Pada 13 November 2008 lalu, begitu SBY berangkat ke luar negeri, Bank Century stop kliring dan diumumkan oleh BI, padahal kurang dari Rp 5 miliar saja katanya,” ungkap Bambang.

Soal dana Century miliaran rupiah yang mengalir ke rekening ‘fiktif’ sopir taksi bernama Amiruddin (belakangan mengaku pekerja bengkel) juga misterius. Karena ternyata setelah dicocokkan alamatnya dia rumahnya itu di kampung kecil. “Soal sopir misteri itu, KPT-nya dipakai tapi dia tak tahu. Ini praktik-praktik kotor,” bongkarnya.

Bambang memperkirakan dana bailout Rp 6,7 triliun itu seharusnya terus berbunga dan berkembang. “Lima tahun ke depan Rp 6,7 triliun bisa menjadi Rp 12 triliun. Bank ini harus tumbuh 45 persen per tahun, ini yang tidak bisa dihindari oleh KSSK. Jadi, kalau SBY sekarang ini mati-matian menyelamatkan Boediono dan Sri Mulyani, akan sulit,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier meminta Pansus benar-benar menindaklanjuti pengakuan Jusuf Kalla, Wapres ketika terjadi pengucuran dana bailout Bank Century. Pansus juga harus membela JK, jangan nantinya malah dikriminalisasi seperti pimpinan KPK oleh penguasa hanya demi menghalangi pengungkapan kasus Century. “Wapres yang memburu dan mengusut, jangan menjadi diburu dan diusut,” pinta Ketua DPP Partai Hanura ini

Menurut Fuad, skandal Bank Century ini duitnya lebih kecil dari skandal BLBI, tetapi modusnya meningkat. Yakni, bank bikin nama-nama fiktif/ngawur, ada permainan valas, dan ada indikasi deposito fiktif, dan sebagainya. Saya juga menduga penempatan Boediono di Bank Indonesia karena dia sudah lihai untuk ‘maling’. Kalau bank bersih dan bagus, layak ditolong (dibaliout). Lha ini bukan bank, hanya fiktif semuanya. Masak bank tidak sampai Rp 600 miliar kok dijual Rp 6,7 triliun, ini tidak logis,” papar mantan Menkeu.

Fuad menyesalkan adanya pihak Partai Demokrat yang berperan menghalang-halangi Pansus DPR dalamn membongkar tuntas kasus Bank ‘abal-abal’ Century yang berpenyakitan itu. “Century itu bank sampah, tapi ada yang halangi untuk membongkarnya, yaitu pihak Partai Demokrat. Kalau membela perampok itu kan sama juga ikut jadi perampok. Bohong kalau Partai Demokrat mau berantas korupsi. Kalau benar mau berantas korupsi, ya sekarang ini kesempatannya, bongkar saja kasus Century,”bebernya.

Ia pun menduga peran Boediono yang dimanfaatkan oleh rezim sejak profesor ekonomi ini menjadi Menteri Keuangan, Menko Perekonomian hingga Gubernur BI. “Pak Boediono ini nampaknya spesialis fasilitator khusus pembobol perbankan,” ujar Fuad sembari mengingatkan agar DPR tidak meloloskan Perppu. “Perppu itu berbahaya, bisa dipakai pemerintah untuk membobol bank. Pemerintah membela mati-matian bailout Rp 6,7 triliun itu. Bank Century yang punya bandit, banyak misterius. Memang ini ada pencurian,” ungkapnya pula.

Sementara itu, baik mantan Ketua Pansus Bulog Gate DPR Bachtiar Chamsyah maupun mantan Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Endin AJ Soefihara (PPP), hanya menyarankan kalau memang serius mengusut kasus Bank Century, dicari saja pelanggaran kebijakan yang dinilai melanggar konstitusi. “Sebab, dari segi hukum sudah salah,” tutur Bachtiar. “Memang  harus dicari pelanggaran konstitusinya di mana, jangan cuma berdebat soal Perppu,” tambah Endin. (AR)

Motif Kekuasaan di Bailout Century

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 22/01/2010 | 10:56 WIB Motif Kekuasaan di Bailout Century

Motif Kekuasaan di Bailout Century

BILA tidak ada pengetahuan yang bebas nilai dan tidak ada perilaku yang bebas kepentingan, maka kepentingan apakah yang ada di bailout Bank Century? Banyak pengamat menduga bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Boediono dan Sri Mulyani terkait dengan motif kekuasaan. Dan memang terbukti kedua orang tersebut saat ini menjabat posisi penting di lingkaran Istana.

Rizal Ramli, seorang ekonom senior dan mantan Menko Perekonomian, menegaskan bahwa motif di bailout Century sebenarnya bukan uang, melainkan kekuasaan. Ia mengakui bahwa Sri Mulyanji dan Boediono tidak menerima uang, tetapi keduanya memiliki motif kekuasaan saat bailout Century dikeluarkan. “Bailout Century ini terjadi menjelang Pemilu, sebab itu motifnya bukan uang. Ada yang diiming-imingi jadi wapres, ada yang diiming-imingi jadi Menkeu kembali,” ujarnya saat memberikan keterangan rapat di Pansus Century (21/1).

Motif kekuasaan di bailout Century sepertinya terbukti ketika Beodiono menjadi pilihan SBY dalam kampenye di pilpres 2009 yang lalu. Pemilihan Beodiono tersebut awalnya sempat membuat partai yang ingin mendukung koalisi SBY seperti PKS akan mundur. Karena Boediono bukanlah orang partai yang mampu memiliki basis massa yang kuat. Malah ia memiliki citra sedikit buruk di masyarakat. Sebab seperti diketahui, kebijakan-kebijakan ekonomi Boediono selalu berhaluan barat dan neoliberal. Kontroversi pemilihan Boediono sebagai wapres walaupun awalnya sangat kontroversial tapi akhirnya didukung oleh partai koalisi SBY. Secara drastis, SBY-Boediono pun memenangi pemilu dalam satu putaran.

Kini setelah skandal Century sedang hangat dibicarakan. Banyak pengamat menilai pemilihan Boediono saat pilpres yang lalu adalah imbalan Boediono dalam membailout Century. Begitu juga dengan Sri Mulyani yang terpilih kembali menjadi menteri Keuangan. Apakah mungkin Boediono dipilih SBY bila tidak ada bailout Century? Ia bukan orang partai dan tidak memiliki kharisma di masyarakat luas waktu itu.

Tetapi ungkapan Rizal Ramli di atas sebetulnya bisa ditarik lebih jauh. Bila Boediono dipilih sebagai wapres dikarenakan bailout, maka ada orang dan kelompok yang memang mendapatkan manfaat besar dalam bailout tersebut. Dalam hal ini berarti SBY dan Partai Demokrat mendaparkan manfaat dari bailout tersebut sehingga mereka akhirnya memilih Boediono sebagai wapres. Secara akal sehat kronologi dan logika di atas nampaknya sangat rasional.

Rizal Ramli bahkan mengatakan bahwa bailout Century bukanlah penyelamatan sistemik tapi sebuah perampokan sistemik terhadap keuangan negara. “Ini adalah perampokan yang sangat sistemik. Jadi yang terjadi bukan risiko sistemik, dimana jika Bank Century tidak dibantu, tidak terselamatkan, tapi yang terjadi justru perampokan sistemik” ujar ekonom Econit tersebut. Sebab itu rakyat masih menunggu kinerja Pansus dan juga KPK dalam membongkar kasus Bank Century ini. Bila mandul dan masuk angin, akan terjadi “DPR Jalanan” dan bahkan bukan mustahil akan terjadi people power mendobrak gerbang Istana. (Boy M)

Akhir Drama Century, Cuma Teri yang Bakal Terjaring

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 22/01/2010 | 10:41 WIB

Akhir Drama Century, Cuma Teri yang Bakal Terjaring
OLEH: ARIEF TURATNO

PAGI ini seorang teman SMS menanyakan, bagaimana prediksi kita mengenai akhir dari kasus Bank Century?Saya akan mencoba menjawab dan mengurainya melalui rubric ini. Kasus Bank Century bukan yang pertama terjadi di Negeri Dongeng ini. Negeri yang para petingginya suka bermain LENONG kerap mengurai ceritera sedih tentang perbank-kan. Dulu, jauh sebelum reformasi, salah satu bank nasional kebobolan. Pembobolnya manusia sejenis Robert Tantular yang bernama Edi Tanzil. Nilai uang yang dibobol pun cukup besar, sehingga selama berhar-hari, bahkan berbulan-bulan nama Edi Tanzil terus berkibar di Koran-koran Indonesia. Waktu itu baru ada koran belum ada televisi swasta yang ada TVRI, tetapi karena masalah tersebut cukup peka dan menyerempet pemerintah. Maka media elektronik yang bernama televisi dan RRI nyaris tidak pernah menyiarkan berita tentang Edi Tanzil. Sehingga yang dapat mengetahui peristiwa tersebut cukup terbatas, hanya orang-orang yang membeli koran dan bisa membaca tulis.

Selain Edi Tanzil ada beberapa pembobol bank lainnya, yang jika ditelusuri lebih seksama, selalu melibatkan orang dalam, dan petinggi pemerintahan. Maka seperti halnya kasus Edi Tanzil, kasus pembobolan bank lainnya di jaman itu hanya mampu mengungkap pelakunya atau eksekutornya. Sejauh ini, kita selalu tidak mampu mengungkap siapa actor intelektual di balik kasus pembobolan bank itu. Misalnya dalam kasus Edi Tanzil, kita hanya berkutet mengejar-kejar Edi Tanzil. Begitu Edi Tanzil—kabarnya—kabur ke Republik Rakyat Cina, kita hanya bertopang dagu. Karena—waktu itu juga—hubungan diplomatic kita dengan RRC masih sangat terbatas. Sehingga dengan leluasa Adi Tanzil di sana tanpa ada yang bisa mengganggu-gugat. Karena pelaku utamanya lari, lantas peristiwa pembobolan bank itu dianggap hilang atau lenyap begitu saja ditelan waktu.

Padahal, logika awam, tidak mungkin seorang Edi Tanzil dapat menilep uang dengan jumlah besar tanpa fasilitas dari orang dalam. Bagi orang dalam sendiri, sangat tidak mungkin mereka berani melakukan tindakan yang bakal membahayakan diri dan keluarganya tanpa ada jaminan orang kuat di pemerintahan. Mata rantai semacam ini di negara yang sangat birokratis semacam Indonesia sangatlah mungkin terjadi. Dengan begitu analoginya, Edi Tanzil pasti mengajak orang dalam perbankkan, juga orang kuat di pemerintahan. Anehnya, mengapa aparat tidak mau menelusuri persoalan tersebut. Padahal bukan rahasia lagi pihak-pihak mana yang terlibat dan diduga ikut menikmati uang tersebut semua orang mengetahui. Di dalam kasus Bank Century pun demikian. Uang sebesar Rp6,7 triliun bukanlah uang kecil. Karena uang tersebut bisa keluar, dan kemudian hilang, pasti tidak hanya Robert Tantular saja yang dianggap berdosa.

Robert Tantular secara leluasa berhasil mengambil uang Rp6,7 triliun pastilah karena mendapat fasilitas dan dukungan. Fasilitas jelas dari BI dan pihak terkait, dukungan hampir pasti diberikan orang kuat di pemerintahan. Logika awam semacam ini hampir pasti terjadi. Sebab Robert Tantular bukanlah David Coverfild yang bisa menembus tembok BI dan mengambil uang tanpa ketahuan orang. Robert Tantular adalah manusia biasa yang doyan makan nasi, pecel lele dan suka mie ayam. Karena itu keleluasaan Robert Tantular berpesta uang negara, pasti ada orang-orang di belakangnya, yang mendorong dan kemudian ikut menikmati makanan gurih tersebut. Pertanyaannya adalah apakah mungkin orang-orang yang terlibat di dalam permainan Robert Tantular itu dapat dijerat hukum? Jawabnya, mungkin “iya” mungkin juga “tidak”. Kalau “iya” paling-paling mereka yang akan terkena hanya terinya. Sedangkan kakapnya, termasuk orang kuat di belakangnya, hampir pasti lolos.

Inilah kira-kira akhir dari drama Bank Century, tetap kita tidak akan mampu mengungkap masalah sebenarnya di balik ontran-ontran tersebut. Yang dapat kita ungkap hanyalah bagian kecil dari seluruh masalah. Tanda-tanda semacam itu semakin nampak jelas. Meskipun masalah telah dibeberkan sedemikian rupa, puluhan saksi telah dihadirkan, dan analisa pakar pun menghiasi berbagai media. Namun, yang kita lihat pihak yang berwenang hanya membatasi persoalan yang itu-itu saja. Tidak pernah ada penjelasan secara signifikan, kemana larinya uang itu, dan siapa saja yang menikmatinya, dan mengapa itu bisa terjadi? Serta banyak pertanyaan lain yang hampir pasti tidak akan terjawab sekarang, bahkan untuk waktu mendatang sekalipun. Sebagaimana kasus Edi Tanzil, lama kelamaan masalah Bank Century pun akan lenyap ditelan jaman! (*)

Etika Politik di Skandal Century

Sabtu, 23 Januari 2010 | 04:20 WIB

Lambang Trijono

Kasus Bank Century memunculkan problem pelik bagaimana melakukan penilaian etika politik terhadap sesuatu kasus kebijakan yang salah dan memintai pertanggungjawaban aktor dan agensi yang terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Mencermati pertanyaan anggota Pansus, kebanyakan mengarah ke pencarian aktor atau agensi yang bertanggung jawab. Sedikit yang ke persoalan substansi materi dan proses pengambilan kebijakan, sehingga bisa dijadikan landasan menilai etika politik di balik skandal Century.

Pertanyaan yang mengabaikan substansi materi dan bagaimana proses pengambilan keputusan diambil hanya akan membenturkan masalah pada tembok kekuasaan. Hal ini akan membuat skandal sulit diungkap karena begitu kompleksnya realitas struktur relasi-relasi kekuasaan seputar kebijakan bail out Bank Century.

Ini tercermin dalam debat kesaksian karena begitu refleksifnya perdebatan antara anggota Pansus dan Marsillam Simanjuntak dalam persidangan, Senin (18/1) malam. Pertanyaan-pertanyaan dilandasi prasangka-prasangka pre-politik hanya memusat pada aktor atau agensi, seakan kandas di tengah jalan.

Kesaksian Marsillam yang lebih mengarahkan pada substansi materi daripada ke aktor atau agensi membuat banyak anggota Pansus harus berpikir dan memutar haluan pertanyaan dua atau tiga kali putaran sehingga bukan kejelasan aktor dan agensi yang didapat, melainkan pembelajaran bagi anggota Pansus bagaimana seharusnya melakukan penilaian atas etika politik dari suatu kebijakan.

Debat anggota Pansus dengan Marsillam menyadarkan kita betapa kompleksnya sebuah pengambilan kebijakan. Tidak hanya ditentukan oleh tindakan aktor atau agensi, tetapi juga substansi materi kebijakan dan realitas struktur kekuasaan di mana kebijakan diambil.

Perdebatan itu mengingatkan pada debat klasik soal kekuasaan dan penentuan kebijakan dalam ilmu politik, apakah cukup sahih melihat pengambilan kebijakan hanya pada tindakan aktor atau agensi penentu kebijakan tanpa melihat atau mengabaikan realitas struktur relasi kekuasaan. Hubungan aktor dengan struktur kekuasaan merupakan realitas sangat kompleks dalam politik. Robert Dahl dan kawan-kawan, termasuk dalam aliran behaviorist, menekankan pentingnya melihat peristiwa penentuan kebijakan (decision making events) untuk menilai tindakan aktor atau agensi dalam politik.

Kekuasaan, bagi Dahl, mengikuti Max Weber, adalah tindakan memengaruhi pihak lain yang tak sepaham lewat berbagai cara, baik persuasi atau koersi, sehingga pihak lain mengikuti. Konsepsi kekuasaan dalam arti power over atau berwajah/berdimensi tunggal (one dimension/face of power) menjadikan tindakan aktor dan agensi sebagai pihak paling otonom bertanggung jawab atas kebijakan.

Konsepsi demikian problematik, mengingat pengambilan kebijakan selalu terkait dengan sesuatu obyek dan hanya bisa beroperasi, atau termobilisasi (get mobilized), melalui bekerjanya relasi-relasi atau jejaring kekuasaan. Berbeda dengan Dahl; Bachrach serta Baratz dan kawan-kawan termasuk dalam aliran non-decisionist, lebih melihat pentingnya realitas struktur relasi-relasi kekuasaan untuk menilai sebuah kebijakan. Bahwa kebijakan selalu memerlukan dukungan kolektif berbagai aktor atau agensi merupakan realitas politik, tidak bisa dinafikan.

Konsepsi ini, atau disebut kekuasaan berdimensi/berwajah dua (two dimension/faces of power), membawa konsekuensi pentingnya realitas struktur obyektif di luar aktor penentu kebijakan. Sering kali terjadi bahwa pemegang otoritas tidak otonom dalam penentuan kebijakan dan lebih tunduk pada situasi realitas obyektif sekitar. Atau sebaliknya, pemegang otoritas tidak mengambil sesuatu keputusan, atau berkeputusan untuk tidak mengambil keputusan (decide not to decide) meskipun tahu pihak lain akan mengikuti.

Di sisi lain, aktor atau agensi bukan pemegang otoritas, bisa saja terlibat aktif pengambilan keputusan karena yakin pendapatnya akan dipakai, atau mungkin terpaksa bersikap diam karena tahu pendapatnya tak akan dipakai. Bahkan, bisa saja mereka tetap menyampaikan pendapat meskipun tahu pendapatnya tidak akan dipakai karena mempunyai rasionalitas tersendiri terhadap substansi materi yang dibicarakan tanpa memedulikan realitas struktur kekuasaan sekitar.

Begitu bervariasinya rasionalitas aktor atau agensi ini membuat sulit bagi kita menentukan siapa yang bertanggung jawab atas sesuatu pengambilan kebijakan. Pada kasus Century, Marsillam tampaknya di posisi terakhir. Sebagaimana dikemukakan dalam kesaksian, berpegang pada prinsip dialektika ide dalam setiap pengambilan keputusan, ia hadir untuk mengajukan kontra argumentasi guna menguji kesahihan materi pengambilan keputusan meski sadar pendapatnya belum tentu dipakai sebab dikemukakan bukan dalam pertemuan penentuan kebijakan.

Etika demokrasi

Pertanyaan muncul kemudian, apakah aktor atau agensi non-decisionist ini, baik pemegang otoritas yang tunduk pada situasi obyektif atau bukan pemegang otoritas yang kontra, bisa terbebas dari tanggung jawab ketika diketahui kebijakan ternyata salah? Sulit kita menilai. Aliran non-decisionist lebih melihat tanggung jawab sebagai masalah moral politik. Sepanjang legitimate, maka sah-sah saja. Hanya jika tidak legitimate, atau tidak mendapat dukungan nilai, maka pertanggungjawaban aktor atau agensi bisa dilakukan.

Pembedaan soal legitimate dan tidak adalah penting, sebab bila hanya bersandar pada tindakan aktor, kebijakan politik akan selalu menemui jalan buntu karena konflik kepentingan permanen terjadi di antara aktor politik. Pertarungan akan selalu mendekati situasi zero-sum, yang kuat selalu memenangi pertarungan dan pihak lemah selalu menjadi korban. Pertempuran politik semacam itu sering kali menghiasi panggung politik kita. Ketika konflik di kalangan elite terjadi, bawahan atau rakyat selalu menjadi korban. Derajat relativitas otonomi aktor atau agensi di hadapan struktur relasi-relasi kekuasaan di sini sangat menentukan.

Ketika terjadi konflik dalam penentuan kebijakan, pemegang otoritas secara dominatif tak jarang melakukan berbagai manipulasi politik sehingga bawahan atau rakyat menjadi korban dan memikul beban impitan dominasi pemegang otoritas. Sistem demokrasi menyadari konflik politik permanen ini dengan segala impitan dominasi yang ditimbulkan. Karena itu, dalam sistem demokrasi, penentuan kebijakan selalu harus dimintai pertanggungjawaban. Ini dilakukan bukan hanya pada aktor atau agensi penentu kebijakan, tetapi juga akuntabilitas substansial dan proses penentuan kebijakan.

Kita bertekad menegakkan kehidupan politik demokratis. Dalam kasus Century tak terkecuali, harus ada pertanggungjawaban secara demokratis. Bukan hanya aktor penentu kebijakan, tetapi juga pertanggungjawaban substansi materi kebijakan dan proses penentuan kebijakan.

Lambang Trijono Dosen Fisipol UGM

Kebijakan Bailout Century Dipaksakan

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 21/01/2010 | 15:19 WIB Kebijakan Bailout Century Dipaksakan

Jakarta- Dana talangan (bailout) Bank Century selain tidak berdampak sistemik, kebijakan ini juga dinilai memaksakan untuk mengikuti Undang-undang (UU) baik melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maupun Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang dipimpin Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono. Padahal, persoalannya adalah adanya penyertaan modal sementara (PMS) dana Budi Sampurna (BS) sebesar 18 juta dollar AS, sehingga bailout awalnya Rp 632 miliar membengkak Rp 6,7 triliun.

“Jadi, kenapa pemerintah memaksakan UU tunduk kepada kebijakan? Karena itu sesungguhnya tidak ada yang namanya berdampak sistemik tersebut karena yang terjadi krisis adalah di Amerika, Eropa dan negara asing yang lain. Indonesia tidak krisis,” ungkap pengamat ekonomi politik Ichsanudin Noorsy di depan rapat Pansus Century DPR di Senayan, Kamis, (21/1).

Rapat di ruang Pansus gedung DPR ini juga dihadiri pengamat ekonomi Hendri Saparini dan Chatib Basri. Di hari yang sama Pansus Hak Angket Kasus Bank Century juga akan menghadirkan saksi ahli yang lain seperti mantan Menko Ekonomi Rizal Ramli, Drajad Wibowo, Christianto Wibisono, Faisal Basri, Erman Rajagukguk dan Natabaya.

Pada kesempatan itu, Hendri Saparini menyatakan, pasar malah menilai Century tidak berdampak sistemik karena porsinya terhadap perbankan kecil. “Kondisi saat itu tidak ada hal signifikan. Sehingga apa yang ditemukan BPK adalah tekanannya tidak kuat untuk disebut sistemik tersebut. Kalaupun psikologi pasar, century adalah bank kecil. Jadi, dampak century terhadap industri perbankan kecil. Kemudian, kondisi perbankan secara umum berbeda dengan krisis 1997,” katanya.

Karena itu dia meminta berbagai pihak membedakan kondisi perbankan Indonesia antara 1997- 2008. Di mana pada 1997 ada depresiasi overvalue rupiah. Dan, itu sangat mengganggu karena sistem penataan utang swasta dan pemerintah belum baik. “Selain itu ada kerapuhan industri perbankan dan banyak bank kecil. Jadi kondisinya lemah baik dari moneter maupun industri perbankan,” ujar Hendri Saparini.

Dia juga menabhkan, tidak demikian halnya dengan kondisi 2008. Bahwa ada peningkatan semua indikator perbankan meski kemudian terjadi gejolak moneter dan penurunan devisa. Tapi kata Hendri, kondisinya berbeda di bidang perbankan, karena perbankan kita lebih tangguh secara struktural dan tidak ada lagi hutang-hutang swasta dan pemerintah yang tidak tercatat.

Oleh sebab itu dampak sistemik yang dijadikan alasan KSSK didasarkan pada berbagai faktor termasuk psikologi pasar, ada ancaman rush atau publik menarik dana secara besar-besaran dari perbankan jika century kolaps, itu tidak beralasan. Lalu mengapa ekonomi kita disebut membaik di tahun 2009 ini?

“Itu, jelas karena ekonomi kita didorong oleh utang asing dengan menjaga stabilnya konsumsi masyarakat. Jadi, bukan karena bailout century. Buktinya utang luar negeri kita terus melonjak,” kata pengamat ekonomi Econit itu.

Yang pasti lanjut Hendri, dalam audit BPK itu ada indikasi terjadinya korupsi dan bailout itu menimbulkan masalah lebih besar. Bukan saja masalah pemerintah mampu mengembalikan Rp 6,7 triliun. Tapi persoalannya adalah terjadi ketidakpercayaan yang besar-distrust- terhadap bank central Indonesia, yaitu BI dalam bailout century ini.

Sedangkan Ekonom Universitas Indonesia, M Chatib Basri sendiri tidak bisa mengatakan bahwa bailout ini menyelamatkan perekonomian Indonesia. “Saya tidak bisa menjawab kalau ditanya apakah bailout menyelematkan ekonomi kita. Hanya saja buktinya setelah Pemerintah melakukan bailout, ekonomi kita membaik sampai sekarang,”kata Chatib. Ia juga mengakui kalau BPK adalah lembaga auditor tertinggi negara.

Surat Susno Dibantah Menkeu

Sementara itu Menkeu Sri Mulyani melalui kepala biro bantuan hukum Depkeu membantah menerima surat dari mantan Kabareskrim Sunso Duandji seperti dikatakan dalam rapat pansus, Rabu (20/1). Surat dimaksud adalah dari Hesham Al Waraq dan Ravat Ali Rizvi tanggal 3 Juni 2009 yang intinya kedua orang tersebut ingin membantu pemerintah untuk menyelesaikan skandal century.

“Surat itu tidak pernah disampaikan kepada Menkeu, hanya ditunjukkan saja dan kopinya disampaikan pada kami selaku Kepala Biro Bantuan Hukum/Ketua Tim Bersama Penanganan Permasalahan bank century,”kata Indra Surya dalam releas yang beredar di Gedung DPR/MPR RI. Bahkan Depkeu menganggap surat Hesham dan Ravat tanggal 3 Juni 2009 tersebut hanya untuk mengelabuhi pemerintah Indonesia agar asetnya di luar negeri yang diblokir oleh pemerintah bisa kembali dikuasai. (wan)

BI Sudah Tahu Bailout Capai Rp 6,7 Triliun

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 22/01/2010 | 00:08 WIB BI Sudah Tahu Bailout Capai Rp 6,7 Triliun

Jakarta – Seperti janjinya, mantan anggota Komisi XI (bidang keuangdan dan Perbankan) DPR RI dari PAN, Dradjad Wibowo menyampaikan fakta baru seputar kasus bailout Century. Menurut dia, Bank Indonesia (BI) telah mengetahui biaya bailout akan mencapai Rp 6,7 triliun.

Dradjad yang dihadirkan sebagai ahli dalam rapat Pansus Century DPR mengatakan, saat rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 20 November 2008 saat keputusan bailout Century diambil, Gubernur BI saat itu Boediono sudah membuat surat yang ditandatangani oleh dirinya dan diserahkan kepada Ketua KSSK Sri Mulyani.

Surat tersebut, kata Dradjad, memuat angka-angka seputar kebutuhan dana Bank Century. “Disampaikan angka-angka mengenai GWM (Giro Wajib Minimum) dan sebagainya. Disampaikan juga kewajiban Century yang dana nasabahnya di bawah Rp 2 miliar sebesar Rp 5,3 triliun. Di alinea terakhir ada juga lampiran analisis bank gagal,” tutur Dradjad dalam rapat Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Kamis (21/1).

Dradjad menurutkan, dalam surat tersebut terdapat lampiran yang isinya mengatakan secara jelas dana yang dibutuhkan untuk memenuhi modal minimum (CAR) Bank Century yang saat itu kurang dari 2%.

“Untuk memenuhi CAR Century agar 8% diperlukan Rp 632 miliar. Angka tersebut akan terus bertambah. Untuk keperluan likuiditas diperlukan Rp 4,79 triliun. Jadi Rp 632 miliar untuk rasio penyediaan modal minimum dan ditambah Rp 4,79 triliun jadi ada sekitar Rp 5,4 triliun. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pansus, surat tersebut disampaikan kepada Ibu Sri Mulyani. Saya ada dokumennya,” paparnya.

Selain itu, Dradjad juga mengaku mendapatkan dokumen mengenai Century yang ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keperluan audit Bank Century. Di dokumen dijelaskan bahwa untuk keperluan pemenuhan modal bank Century, dibutuhkan lagi tambahan dana Rp 1,7 triliun.

“Seandainya ini dijadikan lampiran, berarti BI telah menghitung Rp 1,7 triliun ditambah Rp 5,4 triliun, jadi dibutuhkan sekitar Rp 7 triliun. Tapi pada Desember ada selisih di mana surat-surat berharga dijual, dan selisih kurs dari US treasury sehingga menjadi Rp 6,7 triliun,” katanya.

“Maka seandainya Ketua KSSK tidak mengetahui dana tersebut, maka bisa jadi dia tidak baca atau lampiran tersebut sengaja tidak dibuat dan diberikan ke Sri Mulyani,” tandasnya disambut tepuk tangan para anggota Pansus.

Sopir Misterius Terima Dana Century Rp 35 Miliar
Amiruddin Rustam, warga Makassar, Sulawesi Selatan, disebut-sebut menerima aliran dana bailout Bank Century Rp 35 miliar. Namun keberadaan pria yang juga disebutkan bekerja sebagai penjaga bengkel itu misterius. Upaya menemukan jejak Amiruddin di Makassar tidaklah mudah. Sebab informasi mengenai dia, baik alamat maupun lainnya tidak ada.

Hanya ada secuil informasi tentang Amiruddin. Pria tersebut bukanlah pejangga bengkel, melainkan pemilik salah satu bengkel otomotif terbesar di Makassar. Bengkel itu bernama Catur Putra Harmonis di Jl Bandang Raya, Makassar.

Namun saat detikcom menyambangi bengkel itu, seorang pekerja membantah informasi tersebut. Menurut Victor Bala, pekerja bengkel itu, pemilik Catur Putra Harmonis bukan Amiruddin. “Sejak saya bekerja pada tahun 1992, pemilik bengkel ini adalah Pak Jhonny. Bukan Amiruddin yang disebut-sebut banyak orang,” ujar Victor, Kamis (21/1).

Upaya mencari Amiruddin pun berlanjut. Kali ini melalui seseorang bernama Heriyanto yang disebutkan sebagai pengacara Amiruddin. Namun saat dihubungi melalui telepon, Heriyanto menolak berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan Amiruddin masih berada di Makassar. “Saat ini kami belum mau berkomentar soal kasus ini, nanti saja,” ujar Haryanto sambil menutup teleponnya.

Nama Amiruddin ini disebut sebagai penerima dana bailout Bank Century oleh bekas Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji. Hal itu disampaikan Susno saat dimintai keterangan oleh Pansus Century DPR. Menurut Susno, Amiruddin memiliki dana sekitar Rp 35 miliar. Susno mengaku mengetahui nama Amiruddin saat dia memeriksa rekening Robert Tantular. Amiruddin mengambil sejumlah uang yang sudah dibekukan oleh Bank Century. (*/dtc/eta)

Keterangan Susno Perkuat Kebohongan Boediono

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 21/01/2010 | 23:27 WIB

Keterangan Susno Perkuat Kebohongan Boediono
OLEH: ARIEF TURATNO

KETERANGAN mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji dalam sidang Pansus Hak Angket DPR RI soal Bank Century yang digelar, Rabu (20/1) benar-benar menunjukan kebohongan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono. Sebagaimana kita ketahui, ketika mantan Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla (JK) dihadirkan ke persidangan Pansus sebagai saksi, JK mengatakan jika dialah yang memerintahkan Polri untuk menangkap “para perampok” Bank Century. Waktu itu atau sebelum JK memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular Cs, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut sempat meminta agar Boediono segera menangkap pemilik Bank Century itu.

Namun, ternyata Boediono berdalih dengan mengatakan tidak cukup alasan atau bukti untuk melakukan penangkapan. Mendengar alasan Boediono tersebut, JK lantas mengambil insiatif dengan memerintahkan langsung Kapolri untuk menangkat Robert Tantular. Dalam kesaksian terpisah, Boediono justeru berkata sebaliknya. Menurutnya BI-lah yang berinisiatif melaporkan Robert Tantular Cs kepada Polri dan kemudian menangkapnya. Namun, keterangan Boediono secara otomatis terbantah oleh kesaksian Susno Duadji. Dalam keterangannya kepada Pansus secara blak-blakan Susno mengatakan bahwa dia diperintah langsung oleh Kapolri untuk menangkap Robert Tantular Cs atas perintah dari JK.

Sayangnya, keterangan Susno yang cukup terang-terangan tanpa tedeng aling-aling itu kembali direcoki Si Poltak Ruhut Sitompul, anggota Pansus dari Partai Demokrat. Tidak hanya merecoki keterangan Susno, Ruhut sebelumnya juga sempat meledek JK dengan menyebut kata Daeng untuk mantan Wakil Presiden itu. Penyebutan kata Daeng ini mendapat respon yang cukup negative dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Memang kata Daeng dapat disamakan atau disetarakan dengan penyebutan Abang, Akang, atau Mas dan lainnya. Namun, kata-kata tersebut tentu akan lebih pas bila tidak dikatakan Ruhut pada saat itu. Ruhut akan lebih terhormat bila saat itu menyebut JK dengan sebutan Bapak. Entah, kenapa Si Poltak justeru pilih beda?

Lepas dari persoalan Ruhut Sitompul yang oleh masyarakat disebut “biang kerok” Pansus. Keterangan Boediono yang berbeda dengan kesaksian JK maupun Susno Duadji menunjukan bahwa dia adalah pembohong besar. Sebab sangat tidak mungkin Susno akan mengatakan hal yang sama seperti yang disampaikan JK, jika tidak benar. Dari tiga orang saksi yang dua mengatakan “X” dan yang satu mengatakan “Y”, pasti public lebih percaya dengan pernyataan dua orang. Mungkin Boediono atau para pendukungnya akan mengatakan, cara menghitung kebenaran bukan begitu caranya. Pertanyaannya adalah apakah perlu sumpah pocong untuk membuktikan siapa berbohong dan siapa yang jujur? Jika memang itu adalah alternative terbaik untuk meluruskan persoalan, mengapa tidak digunakan sumpah pocong. Kita yakin, bilamana hal ini dilakukan, baik JK maupun Susno pasti berani melakukannya. Tinggal sekarang kepada Boediono, beranikah melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong? (*)

Reshuffle Kabinet vs Kasimpulan Pansus

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 21/01/2010 | 23:23 WIB

Reshuffle Kabinet vs Kasimpulan Pansus
OLEH: ARIEF TURATNO

KABAR terjadinya bargaining antara kesimpulan akhir Pansus Hak Angket DPR RI soal Bank Century dengan reshuffle kabinet berhembus semakin kencang. Artinya, bila kesimpulan akhir Pansus dianggap memojokan pemerintah, maka pemerintah akan berbalik menekan pimpinan partai dengan ancaman pencopotan orangnya di kabinet. Dan diduga, untuk menutup terjadinya bargaining tersebut, maka dimunculkan isu-isu seram, seperti terungkapnya kasus pembunuhan puluhan anak jalanan dengan pelaku Baikuni alias Babeh (50), dan terakhir adalah kasus pembobolan ATM sejumlah bank pemerintah dan swasta yang dilakukan komplotan mafia Rusia. Benarkah?

Mungkin apa yang kita ungkap ini sekedar isu, namun karena kabar tersebut berhembus berbarengan, yakni antara hasil akhir Pansus dan isu reshuffle. Maka tidak ada salahnya jika kita jadikan masalah ini sebagai bahasan bersama di rubric ini. Sebagaimana kita ketahui, Pansus Hak Angket DPR RI soal Bank Century akan berakhir pada awal Februari 2010. Karena itu sejumlah politisi senior, seperti Akbar Tandjung dan HM Jusuf Kalla (JK) melontarkan himbauan, supaya secepatnya Pansus membuat kesimpulan. Dan tanpa himbauan dari para tokoh senior tersebut, memang sudah menjadi kewajiban Pansus agar secepatnya merumuskan kesimpulan akhir. Karena alokasi waktu yang diberikan pun mendekati akhir.

Pertanyaannya adalah sekali lagi kesimpulan macam apa yang mungkin akan dibuat Pansus? Kita katakan sekali lagi, k,arena dalam rubric yang sama masalah kesimpulan Pansus sudah sempat kita ungkapkan. Namun,  nampaknya masalah ini masih perlu dipertegas dan dipertajam diselaraskan dengan perkembangan politik terakhir. Seperti diketahui, dalam prediksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilansir salah satu Koran daerah, menyebutkan bahwa kemungkinan besar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang sekarang manjadi Wakil Presiden RI, Boediono bakal lepas alias lolos dari masalah yang dibidik Pansus. Memang, pernyataan PPP belum mewakili partai lainnya. Namun begitu, kita yakin karena sebagian besar partai koalisi berada di Pansus, termasuk PPP, maka boleh jadi itulah antara lain kesimpulan Pansus. Mengapa?

Juga sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa semakin dekat kesimpulan Pansus, semakin kuat pula isu reshuffle kabinet. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya deal di tingkat lobi adalah sangat kuat. Karena Pansus sendiri terlihat tidak ada upaya untuk membawa kasus Bank Century ke ranah hukum. Pansus lebih menyukai masalah ini tetap berada di ranah politik. Sehingga kesimpulan yang akan dibuat pun tidak akan jauh dari wilayah itu. Dan sudah sering kita ungkap pula, bahwa kemungkinannya sangat kecil Presiden SBY akan mencopot Sri Mulyani atau melengserkan Boediono. Disamping Sri Mulyani dan Boediono dianggap cukup berjasa dalam menutup rapat pintu masuk kasus Bank Century. SBY pun pasti melihat tidak ada untungnya melengserkan Sri Mulyani atau pun Boediono. Ini artinya, selagi isu reshuffle masih dapat digunakan untuk menakut-nakuti para pimpinan Partai Politik. Mengapa harus mengorbankan Sri Mulyani atau Boediono?

Sri Mulyani baru akan dilengserkan bilamana Pansus tetap ngeyel, dan rakyat mendesak ke arah itu. Dan yang lebih penting lagi adalah bilamana para pimpinan partai sudah tidak takut terhadap kemungkinan kadernya diberhentikan dari deretan kabinet pimpinan SBY. Sebaliknya, jika para pimpinan partai masih memiliki rasa takut, karena asumsi masyarakat selama ini menganggap bahwa para menteri kabinet adalah pundit-pundi emas bagi  partai politik bersangkutan. Maka selama itu pula Sri Mulyani masih tetap aman. Bagaimana dengan berbagai macam isu yang belakangan muncul, seperti kasus mutilasi yang pelakunya adalah pria berkelainan seks (Baikuni), serta kasus pembobolan ATM terhadap enam bank pemerintah dan swasta? Apakah kasus tersebut punya korelasi dengan isu politik yang berkembang sekarang?

Boleh jadi memang memiliki korelasi. Mengapa? Karena semua kejadian ini muncul secara hampir berbarengan, dan sebagaimana juga sering kita ungkap. Persoalan mendasar yang menyelubungi bangsa ini sehingga sulit terlepas dari kesulitan adalah karena kita tidak pernah menyelesaikan persoalan secara tuntas dan benar. Yang kita lakukan adalah mengubur persoalan yang satu dengan persoalan baru. Akibatnya, lama kelamaan menjadi gunung persoalan, yang siap menimbun apa saja yang dibawahnya. Inilah potret diri bangsa yang tidak pernah mau berubah. Padahal firman Tuhan mengatakan, tidak ada suatu bangsa (kaum) akan berubah, bilamana bangsa (kaum) itu sendiri tidak mau mengubahnya. Jadi kapan kita mau mengubah dan berubah dengan slogan perubahan???? (*)

Skandal Bank Century versi ECONIT’s

lokasi: Home / Berita / Analisa /

[sumber: Jakartapress.com]Kamis, 21/01/2010 | 18:46 WIB

Skandal Bank Century

(ECONIT’s Economic Outlook 2009)

Pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan alasan bahwa bail out Bank Century harus dilakukan karena memiliki resiko sistemik. Alasan tersebut sekedar alibi untuk memuluskan “perampokan” terhadap Bank Century. Berikut adalah sejumlah fakta yang menunjukan bahwa alasan tersebut sekedar alasan yang di cari-cari:

1)    Kesulitan likuiditas perbankan Indonesia pada tahun 2008 bukan disebabkan oleh dampak krisis ekonomi global tetapi akibat kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan pengetatan fiskal oleh Menteri Keuangan (lihat Grafik: Perbandingan Suku Bunga: SBI vs Fed Funds).
2)    Bank Century adalah bank yang sangat kecil sehingga penutupan bank tersebut akan berdampak minimum terhadap perbankan Indonesia. Dana pihak ketiga di Bank Century hanya 0,68% dari total dana di perbankan, kredit Bank Century hanya 0,42% dari total kredit perbankan, aset Bank Century hanya 0,72% dari aset perbankan dan pangsa kreditnya hanya 0,42% dari total kredit perbankan.

3)    Bank-bank pada November 2008 memiliki CAR rata-rata diatas 12%. Hanya ada 3 bank kecil yang memiliki CAR dibawah 8%, yaitu batas minimum untuk bail out sesuai PBI No.10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yaitu Bank IFI, Bank Century dan satu bank lainnya. Tetapi yang diselamatkan hanya Bank Century. Padahal Bank Century memiliki CAR hanya 2,35% per 30 September 2008, dan CAR negatif (-3,5%) pada saat pelaksanaan bail out. Agar supaya Bank Century dapat menerima dana bail out sebesar Rp. 6,7 trilliun, Gubernur bank Indonesia merekayasa dan merubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada tanggal 14 November 2008 tentang persyaratan CAR untuk bail out, dengan menurunkannya dari CAR 8% menjadi CAR asal positif. Jelas sekali bahwa Bank Century mendapatkan perlakuan khusus padahal Bank Century seharusnya ditutup.

4)    Pada Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ada pasal yang menyatakan bahwa Bank yang meminta Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) harus menyerahkan agunan yang berkwalitas tinggi seperti SBI, SUN, dan aset kredit lancar 12 bulan terakhir. Pasal tersebut sengaja dibuat agar tidak terjadi kesalahan dan kerugian negara yang sangat besar, seperti pada krisis 1998, ketika bank-bank banyak yang menyerahkan aset bodong dan aset tidak berkualitas sebagai agunan untuk mendapatkan kredit BLBI.

Tetapi khusus untuk memuluskan bail out terhadap Bank Century, di rekayasa perubahan pada pasal 11 ayat 4 Undang-undang BI tersebut melalui Perpu No. 2 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 dengan menghapuskan kewajiban agunan yang berkualitas tinggi (SBI, SUN, Kredit lancar) dan menggantinya dengan kalimat ”Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah” tanpa mewajibkan bank yang di bail-out untuk memberikan agunan yang berkwalitas tinggi.

5)    Jika ada ancaman sistemik, itu artinya dalam bahasa sederhana, para nasabah beramai-ramai mengambil uangnya di Bank (rush). Tetapi ketika Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) diberikan kepada Bank Century sebesar Rp.689 milyar antara tanggal 14 dan 18 November 2008, ternyata tidak terjadi rush oleh nasabah biasa. Yang mengambil uang FPJP tersebut ternyata adalah Robert Tantular, dan sejumlah nasabah besar. Demikian juga ketika disetujui pemberian dana talangan berikutnya sebesar Rp. 1 triliun, pengambil dana adalah Robert Tantular dkk, bukan nasabah biasa. Kedua fakta pengambilan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada ancaman sistemik karena tidak ada rush dari nasabah biasa, yang terjadi justru pengambilan dana oleh Robert Tantular dan nasabah-nasabah besar.

6)    Menurut pengakuan mantan Gubernur BI Boediono di DPR, krisis ekonomi telah selesai setelah kwartal 1 (Januari – Maret tahun 2009) sehingga tidak ada alasan lagi untuk menyuntikkan dana tambahan kepada Bank Century. Tetapi dalam prakteknya, Bank Century tetap digelontorkan dana bail out sampai dengan 24 Juli 2009 !! Luar biasa !!!

7)    Penggunaan analisa dampak sistemik terhadap Bank Century ternyata tidak memiliki basis dan kriteria kuantitatif yang memadai. Lebih banyak mengandalkan analisa psikologis yang sangat sumir, tidak terukur, ad hoc dan subjektif.

8)    Sebagian besar peyelamatan Bank Century sebesar Rp.6,7 triliun dilakukan dengan pembayaran tunai, cara yang tidak lazim dalam penyelamatan Bank. Penyelamatan secara tunai tersebut memungkinkan terjadinya pencucian uang (Money Laundering) dan penyalahgunaan dana tunai tersebut. Adalah aneh dan patut dipertanyakan mengapa Bank Indonesia melakukan penyelamatan bank dengan pembayaran tunai?

9)    Dalam kesaksiannya di DPR tanggal 12 Januari 2010, Robert Tantular mengakui menerima kelebihan pembayaran dari LPS senilai Rp. 1 triliun. Di pengadilan Robert Tantular, telah diputuskan dihukum 5 tahun, Robert Tantular mengakui bahwa iya hanya mengajukan permintaan dana bail out sebesar Rp. 2,7 triliun, tetapi  kaget ketika mengetahui bahwa total dana yang dikucurkan mencapai Rp. 6,7 triliun. Luar biasa bahwa ada bank yang di beri dana bail out jauh lebih besar dari kebutuhannya.

10)    Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hanya terdiri dari dua orang yang berhak mengambil keputusan yaitu Menteri Keuangan yang bertindak sebagai Ketua KSSK dan Gubernur Bank Indonesia, Boediono sebagai anggota. Sekretaris adalah Raden Pardede. Adalah aneh sebuah komite hanya terdiri dari dua orang. Biasanya komite terdiri dari banyak orang. KSSK yang hanya terdiri dua orang tidak pantas disebut ”KOMITE” dan bertentangan dengan prinsip ”Good Governance”. Misalnya Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) terdiri dari hampir semua Menteri Ekonomi dan sejumlah Dirjen.  Patut dipertanyakan mengapa KSSK hanya terdiri dari dua orang. Dari segi lain itu artinya, apa yang disebut tanggung jawab kolektif sebetulnya hanyalah tanggung jawab Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono.

Ada pendapat bahwa “Amerika saja melakukan penyelamatan (bail out) terhadap lembaga keuangan dan Bank, apalagi Indonesia. Wajar jika Bank Century di bail out. Pendapat tersebut sangat menyesatkan karena kondisi objektif, transparansi dan praktek bail out di Indonesia sangat berbeda dengan praktek di Amerika maupun di Eropa. Pertama, nyaris tidak ada kongkalingkong antara regulator (Federal Reserve dan Treasury) dengan bank yang di selamatkan di Amerika ataupun Eropa. Sementara di Indonesia sering sekali terjadi kongkalingkong antara regulator dengan pemilik bank yang diselamatkan seperti pada kasus BLBI, Bank Bali dan Bank Century.

Kedua, pada banyak kasus, Federal Reserve dan Pemerintah Amerika bahkan mendapatkan keuntungan dari bail out lembaga keuangan perbankan. Sebagai contoh Fed mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman darurat yang berbunga tinggi (Libor + 3%) yang diberikan kepada Lembaga Keuangan. Federal Reserve Amerika bahkan berhasil mencatatkan keuntungan terbesar dalam sejarah Amerika yaitu US$ 45 milyar pada tahun 2009, yang berasal dari pendapatan bunga pinjaman darurat, surat hutang dan produksi sekuritas. Contoh lain,  Pemerintah Amerika melakukan bail out terhadap Citibank sebesar US $ 320 milyar, dan sebagai gantinya mendapatkan saham Citibank dengan harga hanya US $ 0,97/saham. Jika saat ini, pemerintah Amerika menjual saham itu, mereka akan untung 260% (saat ini harga saham Citibank US$ 3,5/saham.

Per 12 Januari 2010). Di Indonesia, negara dirugikan ratusan triliun rupiah akibat bail out bank-bank tahun 1998 (rata-rata recovery rate hanya 28%). Kerugian besar juga terjadi pada kasus Bahana (Rp. 3,2 triliun) dan dalam kasus Bank Century (6,7 triliun). Kerugian-kerugian yang sangat besar tersebut terjadi karena adanya keteledoran pengambil keputusan, kongkalingkong antara regulator dan perbankan, dan adanya tekanan penjualan secepatnya (firesales) oleh IMF (1998) sehingga harga jualnya menjadi sangat rendah.

Pengetatan Moneter dan Kesulitan Likuiditas

ECONIT  menilai bahwa pilihan Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan pengetatan moneter dan menaikkan tingkat bunga sepanjang tahun 2008, akan berdampak negatif.  Pengetatan likiuditas itu telah mengakibatkan sejumlah bank-bank kecil (23 bank) mengalami kesulitan likuiditas walaupun mereka lumayan sehat dan memiliki CAR rata-rata diatas 12%. Kesulitan likuiditas itulah yang dijadikan alasan utama adanya resiko sistemik sehingga diperlukan bail out terhadap Bank Century yang memiliki CAR hanya 2,35% per 30 September 2008, dan CAR negatif (-3,5%) pada saat pelaksanaan bail out. Agar supaya Bank Century dapat menerima dana bail out sebesar Rp. 6,7 trilliun, Gubernur bank Indonesia merekayasa dan merubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada tanggal 14 November 2008 tentang persyaratan CAR untuk bail out, dengan menurunkannya dari CAR 8% menjadi CAR asal positif. Terlihat pada Grafik 4, kesulitan likuiditas bank-bank kecil merupakan akibat salah-kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menaikkan suku, bukan karena dampak dari krisis ekonomi global.

Sangat menarik saat bank-bank sentral di Amerika, Eropa, Jepang dan Asia berlomba-lomba memperlonggar likuiditas dan menurunkan tingkat bunga, langkah yang sangat bertentangan justru dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga. Ternyata otoritas moneter Indonesia tidak belajar dari pengalaman krisis ekonomi tahun 1997/1998. Hanya karena mendengarkan nasehat IMF, otoritas moneter memaksakan kebijakan pengetatan moneter dan fiskal pada tahun 1997/1998, sehingga bank-bank mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya banyak yang ambruk. Pada awal krisis, atas nasehat IMF pula, salah-kebijakan tersebut kembali diulangi pada krisis ekonomi tahun 2008. Bank Indonesia melakukan pengetatan moneter dan Departemen Keuangan melakukan pengetatan fiskal tanpa sengaja (akibat dari perlambatan pengeluaran), yang mengakibatkan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas.  Jelas bahwa sebagian besar kesulitan likuiditas pada tahun 2008 adalah akibat pilihan kebijakan bukan akibat krisis ekonomi global.
Setelah banyak kritik terbuka di media masa, barulah Bank Indonesia mengoreksi kebijakan moneter ketat tersebut dengan mulai menurunkan BI rate pada Desember 2008, sehingga pelan-pelan kesulitan likuiditas disektor perbankan Indonesia mulai berkurang.

Hot Money Pendorong Pertumbuhan 2009
Pertumbuhan ekonomi 2009 akan mencapai 4,4%, sedikit lebih tinggi dari perkiraan 3,5%.  Pertumbuhan ekonomi 2009 tahun tersebut masih cukup tinggi karena dampak dari krisis ekonomi global terhadap Indonesia lebih rendah. Dibandingkan dengan negara-negara lain rasio ekpor/GDP hanya 30%, sangat rendah dibandingkan dengan Singapore (234%), Malaysia (104%), Thailand (76%). Rasio ekspor/GDP yang sangat rendah itulah yang mengakibatkan dampak krisis global terhadap Indonesia relatif kecil. Tetapi sebaiknya, jika ekonomi dunia pulih, Indonesia hanya tumbuh sekitar 5-6%, karena tidak akan dapat menarik manfaat sebesar-besarnya dari pemulihan ekonomi dunia karena ratio ekspor terhadap GDP yang masih sangat rendah tersebut.

Selain itu, daya tarik Indonesia untuk menarik dana spekulatif adalah tingginya suku bunga atau yields obligasi yang ditawarkan Indonesia. Selain menerapkan kebijakan yang liberal, pemerintah juga menawarkan yield obligasi internasional yang jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. Inilah faktor-faktor yang mendorong meningkatnya aliran dana jangka pendek baik di SUN, obligasi maupun SBI. Tingkat bunga dan yield obligasi yang tinggi tersebut merupakan insentif (subsidi) yang sudah tentu sangat menarik minat investor dana spekulatif, tetapi merugikan ekonomi Indonesia. Peningkatan aliran dana spekulatif (hot money) tersebut, selain berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah dan indeks bursa, juga sekaligus meningkatkan resiko finansial ekonomi Indonesia karena setiap saat dapat terjadi arus balik modal. Sangat aneh bila SBI yang semestinya hanya merupakan instrumen moneter akhirnya menjadi salah satu alternatif investasi yang sangat diminati oleh investor jangka pendek, baik dari dalam maupun luar negeri. Padahal, menurut Undang-undang Tentang Bank Indonesia, SBI adalah alat pengendali moneter bukan instrument alternatif investasi. (*)

Tak Perlu Pansus Jika Menkeu Respon

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 20/01/2010 | 20:43 WIB Tak Perlu Pansus Jika Menkeu Respon

Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century DPR RI tidak perlu ada apabila Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons surat dari Rafat Ali Rivzi dan Hesyam al Warraq. Dua pemegang saham Bank Century itu bermaksud menyelesaikan dan menanggung seluruh kerugian Bank Century, 3 Juni 2009. Namun, niat baik tersebut tidak direspons dengan baik oleh Sri Mulyani.

Hal ini diungkapkan anggota Pansus dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo di rapat Pansus Century DPR di Senayan, Rabu (20/1), yang memintai keterangan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji. Menurut Susno, surat Rafat dan Hesyam itu ditujukan kepadanya. Karena tidak berkepentingan, Susno menyerahkan surat itu ke Sri Mulyani.

Surat itu diserahkan ke Sri Mulyani dalam sebuah rapat di Departemen Keuangan. Rapat yang dipimpin Menteri Keuangan itu dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gubenur BI saat itu Boediono, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supanji. Marsilam Simandjuntak pun terlihat hadir. Dalam kesempatan lain, Susno kembali menyerahkan surat itu ke Sri Mulyani.

Menurut Bambang Soesatyo, apabila Menteri Keuangan segera merespons surat tiga lembar itu, Pansus tidak diperlukan. Ironisnya, kata Bambang, tak lama setelah surat Rafat dan Hesyam itu Lembaga Penjamin Simpanan kembali mengucurkan penyertaan modal sementara (PMS) sebesar Rp 630 miliar. “Ini ironis, Rafat Ali dan Hesyam protes karena enam bulan suratnya tidak direspons,” kata Bambang.

Sedangkan pada sidang pemeriksaan saksi Susno, anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin mempertanyakan mengapa Sri Mulyani tidak merespons, Susno mengaku tidak mengetahuinya. “Barangkali perlu dipelajari dulu,” kata Susno.

Susno menegaskan, Hesham dan Rafat Ali mau menyelesaikan kasus Century karena keduanya tidak berkutik setelah kartu truf sudah ditangan polisi. “Keduanya sudah di-red notice, sehingga tidak bisa keluar dari Singapura. Duitnya juga sudah tidak bisa dicairkan,” kata Susni. Duit keduanya di Swiss sebesar 220 juta dolar sudah dibekukan permanen. (wan)

KPK Jangan Percaya Rekomendasi Pansus

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 21/01/2010 | 17:32 WIB KPK Jangan Percaya Rekomendasi Pansus

Jakarta – Gerakan Masyarakat Untuk Pemerintahan Bersih (Gempar) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan percaya dengan rekomendasi yang akan diberikan Pansus Hak Angket DPR dalam kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

“Karena kami resah, proses di Pansus arahnya jadi tidak jelas,” kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko, anggota koalisi, usai bertemu dengan pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1).

Danang mengaku sangat menyayangkan sikap KPK yang sedikit lambat dalam menangani kasus ini, terlebih lanjut dia, ketika kerja pansus akan berakhir, KPK belum menunjukkan hasil apa-apa. “Harusnya pusat pemberitaan di KPK bukan di Senayan,” ungkap aktivis ICW.

Selain itu, menurutnya, proses yang saat ini tengah berjalan di DPR tidak menunjukan apa-apa terlebih hanya permainan politik semata. “Proses pansus lebih mengarahkan Century ke penyelesaikan politik dibanding hukum,” tegas dia.

Ditambahkannya, ia semakin prihatin ketika terdapat ahli hukum yang mengatakan jika dana Lembaga Penjamin Simpanan bukan merupakan uang negara. “Itu mengkhawatirkan, itu akan selamatkan banyak koruptor. Semua pejabat akan memiliki kekebalan,” bebernya.

Senada pula, aktivis Jeirry Sumampouw mengingatkan KPK agar tidak terpengaruh dengan hasil rekomendasi yang dikeluarkan Pansus. “Kita berharap agar KPK tidak terpengaruh dengan rekomendasinya,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota perkumpulan ICW, Yanuar Rizky mengatakan, penting untuk KPK mengirimkan sinyal ke publik bahwa semua orang diperlakukan sama di muka hukum. “Sekali kita benarkan yang terjadi di pansus sebagai sebuah konvensi itu bisa bahaya,” ujarnya.

Sementara itu, aktivis Formappi, Sebastian Salang menuding kinerja KPK seperti kemasukan angin dalam mengusut kasus ini. “KPK tidak tunjukkan sikap progresif jadi ada pertanyaan apa KPK gregetnya turun, atau KPK masuk angin?” ucapnya.

Untuk itu kalangan LSM ini meminta semua pihak terutama KPK agar menjadikan landasan hukum sebagai patokan untuk mengusut kasus ini. “Kita berharap agar KPK dan semua pihak menjadikan proses hukum dan fakta-fakta hukum untuk menilai dan mengambil tindakan terkait kasus ini,” tandas Sebastian seperti dilansir situs primaironline. (*/ira)

Ribut Soal Ideologi

detikcom

detikcom – Jumat, 22 Januari
Faisal Basri-Pansus Century Ribut Soal Ideologi

Rapat Pansus Hak Angket Bank Century dengan agenda mendengarkan keterangan ahli berlangsung hingga tengah malam. Terlihat kelelahan, kedua belah pihak mulai keluar dari konteks dan justru berdebat soal ideologi.

Anggota Pansus berdebat dengan ekonom Faisal Basri yang memberi penjelasan sebagai ahli dalam rapat pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2010).

“Negara kita ini tidak punya ideologi negara. Tidak ada ideologi yang jelas dirumuskan,” kata Faisal Basri mengungkapkan kekecewaannya terhadap berbagai masalah yang mendera tanah air akhir-akhir ini.

Mendengar apa yang dikatakan Faisal, anggota pansus pun “melek”. Rupanya mereka tidak terima Indonesia dibilang tidak punya ideologi.

“Itu tolong dijelaskan apa maksudnya pimpinan. Bagaimana mungkin Indonesia dibilang tidak punya ideologi,” ujar anggota pansus dari FPG Agung Gunanjar Sudarsa, interupsi.

Mendengar pandangannya dibantah, Faisal pun angkat bicara.

“Jangan diinterpretasikan saya tidak sependapat dengan pancasila. Pancasila adalah nilai-nilai  luhur yang sangat saya hormati ketua,” terang Faisal.

Melihat perdebatan itu pimpinan rapat, Wakil Ketua Pansus dari FPKS Mahfud Siddiq pun menengahi. “Sudah, ya, karena di luar konteks kita tutup,” kata Mahfud sambil tersenyum.

Rupanya Agun belum puas. “Ini masalah fundamental pimpinan. Bagaimana mungkin negara kita yang jelas ada Pancasila dan nilai-nilainya tegas sebagai ideologi dianggap tidak ada ideologi. Tapi nanti mungkin kita perdebatkan di forum lain di luar ini,” papar Agun.

“Iya, tapi yang undang Pak Agun, ya, tuan rumahnya,” saut Mahfud masih sambil tersenyum.

Cara Lain “Bailout”

Liputan 6

Liputan 6 – Jumat, 22 Januari

Rizal Ramli : Ada Cara Lain Selain “Bailout”

Liputan6.com, Jakarta: Sebenarnya masih ada cara-cara lain menyelesaikan kasus Bank Century selain pemberian dana talangan atau bailout. “Masih ada alternatif lain yang bisa diambil selain pemberian dana talangan. Hanya sayang tak dibahas secara sungguh-sungguh,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli dalam pemeriksaan Panitia Khusus Hak Angket Century DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (21/1) malam, seperti dikutip ANTARA.

Rizal menjelaskan, pada saat itu ada usulan dari Siti Fajriah, anggota KSSK, yang melontarkan kemungkinan Bank Century ditutup. Ditambahkan pula, ada usul dari Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardoyo yang menyatakan, kemungkinan mengambilalih Bank Century oleh Bank Mandiri. “Namun, sayangnya alternatif lain ini tidak dibahas sungguh-sungguh, tetapi langsung pilihannya kemungkinan `bailout`,” jelas Rizal.

Keterangan disampaikan Rizal dalam pemeriksaan beragendakan meminta keterangan saksi ahli. Turut dimintai keterangan dalam pemeriksaan yakni Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo, ahli ekonomi Fauzi Ichsan, Rizal Ramli, dan pengamat ekonomi Faisal Basri [baca: Pansus Undang Sembilan Saksi Ahli].

Alternatif Lain

Antara

Antara – Jumat, 22 Januari
Rizal: Ada Alternatif Lain Selamatkan Century

Jakarta (ANTARA) – Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan masih ada cara-cara lain untuk menyelesaikan kasus Bank Century selain pemberian dana talangan (bailout).

“Masih ada alternatif lain yang bisa diambil selain pemberian dana talangan. Hanya sayang tak dibahas secara sungguh-sungguh,” kata Rizal Ramli, saat memberikan keterangan di Pansus Angket kasus Bank Century di gedung DPR-RI Senayan Jakarta, Kamis.

Pansus Angket malam itu meminta keterangan para ahli yakni Faisal Basri, Fauzi Iksan, Rizal Ramli dan Drajat Wibowo.

Rizal menjelaskan pada saat itu ada usulan dari Siti Fajriah yang melontarkan kemungkinan Bank Century ditutup.

Selain itu, kata Rizal, juga ada usul dari Dirut Bank Mandiri Agus Martowardoyo yang menyatakan kemungkinan mengambil alih Bank Century oleh Bank Mandiri.

“Namun, sayangnya alternatif lain ini tidak dibahas sungguh-sungguh, tetapi langsung pilihannya kemungkinan `bailout`,” kata Rizal.

Dalam kesempatan itu Rizal menjelaskan pengalamannya saat menjabat sebagai Menko Perekonomian. Saat itu, katanya, terjadi penarikan dana nasabah besar-besaran (rush) terhadap Bank BII.

Menurut Rizal, saat itu saran dari IMF dan Bank Dunia pilihannya hanya dua, yakni bank BII ditutup dengan biaya Rp5 triliun, atau di-`bailout` dengan biaya Rp4 triliun.

Menurut Rizal, dengan saran tersebut sepertinya “kita” dihadapkan pada pilihan yang sama-sama harus mengeluarkan uang.

“Saya ambil cara lain dengan BII diambil alih oleh Bank Mandiri dan diumumkan ke masyarakat,” kata Rizal.

Namun, kata Rizal, ditegaskan kepada Dirut Bank Mandiri ICW Nelloe agar tak boleh ada dana keluar (penarikan dana) sedikit pun.

“Dan ternyata dalam waktu tiga minggu bisa diselamatkan. Itu contoh selamatkan bank tanpa keluar uang sedikit pun,” kata Rizal. Sementara mengenai sistemik atau tidak, Rizal Ramli menjelaskan sesuatu berdampak sistemik bisa dilihat jika bank mengalami `rush` yakni nasabah kecil menarik uang ramai-ramai.

Namun pada saat digelontorkan dana FPJP sebesar Rp632 miliar, jika sistemik maka nasabah biaya yang ramai-ramai melakukan penarikan dana nasabah.

“Tapi ini yang terjadi hanya Robert Tantular dan nasabah besar yang menarik uang. Jadi tak ada nasabah kecil yang ramai-ramai menarik,” kata Rizal.

Menurut Rizal dengan demikian argumen berdampak sistemik dengan fakta seperti itu menjadi buyar.

Aliran “Bailout”

Liputan 6

Liputan 6 – Jumat, 22 Januari

Drajad Wibowo : BI Diduga Tahu Aliran “Bailout”

Liputan6.com, Jakarta: Rapat Panitia Khusus Hak Angket Bank Century di Gedung DPR/MPR, Jakarta, berlanjut hingga Kamis (21/1) tengah malam, beragendakan meminta keterangan saksi ahli. Dalam rapat terkuak fakta baru, Bank Indonesia ditengarai mengetahui besarnya dana talangan (bailout) hingga mencapai Rp 6,7 triliun. Fakta baru itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo.

Drajad menuturkan, yang memutuskan pengucuran bailout terhadap Bank Century, Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, menyerahkan surat yang ditandatangani dirinya kepada Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati. Isi surat menjelaskan Rp 632 miliar dibutuhkan untuk rasio penyediaan modal minimum. Ditambah Rp 4,7 triliun untuk kebutuhan likuiditas hingga totalnya mencapai Rp 5,4 triliun. Semua terjadi dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan 20 November 2008 [baca: Sri Mulyani Akui Tindakannya Sudah Tepat].

Dalam surat dilampirkan pula dokumen mengenai Bank Century yang ditujukan ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk keperluan audit Century, yakni permintaan tambahan dana Rp 1,7 triliun untuk pemenuhan modal Bank Century. Jika jumlah ini dihitung dengan selisih kurs yang terjadi ketika itu, maka BI dan KSSK mengetahui jika dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp 6,7 triliun. “Seandainya ketua KSSK tidak mengetahui dana tersebut, maka bisa jadi dia tidak baca atau lampiran tersebut sengaja tidak dibuat dan diberikan ke Sri Mulyani,” ucap Drajad disambut tepuk tangan para anggota Pansus.

Pansus Angket Century DPR mengundang sembilan saksi ahli untuk memberikan pendapat seputar kasus dana penyematan Bank Century. Di antara yang hadir yakni Drajad Wibowo, Rizal Ramli, Faisal Basri, dan Fauzi Ichsan [baca: Pansus Undang Sembilan Saksi Ahli].(AIS)

SUARA PEMBARUAN DAILY, 22 Januari 2010

Kesimpulan Sementara PanSus Angket


Century Tak Layak di BailOut

[JAKARTA] Bank Century dianggap tak layak diselamatkan dengan mengeluarkan dana talangan (bailout) hingga Rp 6,7 triliun. Apalagi, banyak kejanggalan yang mewarnai proses pengambilan keputusan bailout oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008.

“Untuk sementara, kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan dan keputusan bailout (terhadap Bank Century) sebagai langkah berlebihan,” ujar anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (22/1).

Hal itu dinyatakan, setelah mendalami keterangan tujuh ahli kepada Pansus sepanjang Kamis (21/1). Namun, Bambang mengakui, kesimpulan tersebut belum menjadi keputusan. Sebab, konstelasi politik antarfraksi di Pansus masih terbelah dua, ada yang pro dan kontra terhadap keputusan bailout.

.Dia menjelaskan, kesimpulan sementara fraksinya sejalan dengan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni menyangkut dugaan rekayasa aturan Bank Indonesia (BI), dugaan pelanggaran hukum, dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, serta dugaan adanya potensi kerugian negara.

Senada dengan itu, anggota Pansus Agun Gunandjar Sudarsa optimistis, audit BPK tentang Century akan menjadi keniscayaan yang harus ditindaklanjuti secara hukum maupun secara politik. “Sejalan dengan itu, Pansus tak boleh lagi ragu menyimpulkan bahwa kebijakan penyelamatan Bank Century adalah patut diduga melanggar UU,” tegasnya.

Dari pandangan para ahli, tuturnya, semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan kebijakan dalam keputusan penyelamatan Bank Century. “Para ahli sepakat hasil audit investigasi BPK sulit terbantahkan,” katanya.

Untuk itu, para pihak yang terkait, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum maupun secara politik. “Secara politik, Pansus tentu akan merekomendasikan agar DPR meminta pertanggungjawaban pemerintah, dan pemerintah wajib memberi respons setelah Pansus menyelesaikan tugasnya,” katanya.

Hal yang sama disampaikan anggota Pansus dari FPDI-P, Hendrawan Supratikno, yang yakin bahwa audit BPK tak terbantahkan. “Itu akan menjadi dasar kami merumuskan kesimpulan,” katanya.

Tak Harus Di-”Bailout”

Sebelumnya, ekonom Rizal Ramli, di hadapan Pansus Century menuturkan, ada alternatif lain untuk menyelamatkan Century, selain mengucurkan dana bailout. Jika pemerintah tidak menghendaki penutupan bank di tengah situasi krisis, pilihan agar Bank Century diambil alih salah satu bank BUMN, misalnya Bank Mandiri, sebenarnya bisa diambil pemerintah.

Dia merujuk pengalaman pada akhir tahun 2000, saat pemerintah menangani Bank Internasional Indonesia (BII) yang didera penarikan dana besar-besaran (rush). Saat itu, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional mengusulkan penutupan atau memberi dana talangan. Namun, pemerintah menunjuk Bank Mandiri untuk mengambil alih BII.

“Dalam waktu enam minggu, uang itu balik. Kalau saya mengikuti saran IMF atau Bank Dunia, saya mungkin tidak di sini, tetapi di penjara,” ujar Rizal, Kamis malam. Saat kasus BII itu, Rizal menjabat Menko Perekonomian di era Presiden KH Abdurrahman Wahid.

Sebenarnya, sambung Rizal, usul mengambil alih Bank Century dilontarkan oleh Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardojo, yang turut hadir saat rapat KSSK 20 November 2008 malam. Dari notulen rapat, ada dua usul. Pertama, usul dari Direktur Pengawasan BI saat itu, Siti Fadjrijah, agar Bank Century ditutup. Kedua, usul Agus Martowardojo mengenai pengambilalihan Century.

“Sayang tidak ada pembahasan yang serius ketika itu. Saya yakin, kalau diambil alih oleh Bank Mandiri, tidak perlu keluar uang pemerintah,” jelas Rizal.

Terkait kriteria dampak sistemik, dia berpendapat, indikatornya jika nasabah kecil sudah beramai-ramai menarik uangnya di bank. “Kenyataannya, tidak ada nasabah kecil yang panik. Hanya Robert Tantular (mantan pemilik Century) dan kawan-kawannyalah yang mengambil uang tersebut,” ungkapnya.

Data “Bailout”

Sementara itu, ekonom Dradjad H Wibowo yang juga dipanggil Pansus mengungkapkan fakta baru, bahwa sejak awal BI telah menyampaikan kebutuhan dana bailout Century bukan Rp 632 miliar, tetapi mencapai minimal Rp 5,4 triliun.

Saat rapat KSSK pada 20 November 2008, Gubernur BI Boediono memberikan surat lampiran kepada Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa dana yang menjadi beban Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) berjumlah Rp 5,4 triliun.

Perinciannya, untuk memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) Century mencapai 8 persen diperlukan suntikan modal Rp 632 miliar. Kemudian Bank Century juga memerlukan likuiditas hingga Rp 4,79 triliun, antara lain untuk menjamin dana nasabah. Sehingga total dana yang dibutuhkan Rp 5,4 triliun.

Dradjad juga mengungkapkan adanya keganjilan dana talangan yang dikucurkan. Audit BPK mengungkapkan kerugian Bank Century mencapai Rp 5,8 triliun. Tetapi, dana bailout mencapai Rp 6,7 triliun. “Artinya ada selisih Rp 900 miliar. Nah, Pansus harus menyelidiki ke mana dana ini,” katanya.
Menyikapi fakta baru tersebut, mayoritas anggota Pansus akan meminta agar Sri Mulyani dan Boediono kembali diperiksa. “Kita akan konfirmasi apakah betul Menkeu tidak tahu mengenai biaya bailout yang ternyata lebih dari Rp 632 miliar seperti dalam surat Gubernur BI pada 20 November 2008, ataukah hanya ingin melempar tanggung jawab kepada LPS,” kata Anggota Pansus dari FPDI-P Eva Kusuma Sundari.

Sedangkan anggota Pansus dari FPKS Mukhamad Misbakhun mengatakan, Boediono perlu dimintai keterangan mengenai surat LPS untuk permintaan uji tuntas due diligence sebelum pengucuran dana bailout tahap II.

“BI baru menjawab surat LPS pada 24 Desember 2008, tetapi LPS telah mengucurkan bailout tahap II sejak 9 Desember. Apakah BI tahu tentang hal itu dan bagaimana pengawasannya. Seharusnya ini juga diawasi Ketua KSSK sebagai pembuat keputusan bailout,” ujar Misbakhun.

Tolak Kriminalisasi

Menyikapi proses di Pansus Century, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, penolakannya terhadap upaya kriminalisasi kebijakan pemerintah. Sebab, kebijakan melekat pada pejabat negara dalam menjalankan tugasnya.

“Dibikin terang saja, gamblang saja, sehingga persoalan menjadi jernih dan rasional, serta kontekstual,” tegasnya, seusai bertemu ketua tujuh lembaga negara di Istana Bogor, Kamis (21/1).

Presiden juga menegaskan, agar pengungkapan kasus Century dalam kerangka UUD dan aturan yang berlaku.

Senada dengan itu, ekonom Faisal Basri mengemukakan pandangannya, bahwa proses pengambilan keputusannya sangat transparan. “Hal ini ditandai dengan adanya rekaman audio dan visual. Namun, tentunya ada yang terganggu dengan langkah ini, sehingga muncul upaya kriminalisasi kebijakan pemerintah,” tandasnya di hadapan Pansus, Kamis malam.

Dia juga melihat bahwa keputusan bailout Century adalah yang terbaik dibanding opsi lainnya. [D-12/J-9/J-11/D-11/L-10]

SUARA PEMBARUAN DAILY, 22 Januari 2010


Ahli Pansus Century

Ahli pun Diserang Anggota Pansus Century

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Skandal Bank Century telah memasuki tahapan mendengar pandangan para ahli untuk memperdalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan keterangan para saksi terkait. Selama dua hari, mulai 20 hingga 21 Januari 2010, sembilan ahli secara bergantian memberikan pandangan mengenai skandal Bank Century dari sisi ekonomi.

Tidak tanggung-tanggung, sejumlah ahli yang juga berpengalaman sebagai praktisi ekonomi, baik di lembaga pemerintahan maupun lembaga internasional, dihadirkan dalam rapat Pansus Century.

Dalam rapat dengar pendapat dengan para ahli pada Kamis (21/1), tujuh ahli dihadirkan dalam dua sesi, yakni Ichsanuddin Noorsy, Hendry Saparini ,dan Chatib Basri pada sesi pertama. Selanjutnya, Fauzi Ikhsan, Faizal Basri, Dradjad Wibowo, dan Rizal Ramli pada sesi kedua.

Dari catatan SP, sejumlah anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat (PD) menyerang para ahli dengan pertanyaan yang tidak terkait dengan substansi kasus Bank Century. Mereka malah mempersoalkan latar belakang atau mengungkit pandangan para ahli yang dimuat di media massa.

Contohnya, pernyataan anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman kepada Ichsanuddin Noorsy. Bukannya memanfaatkan waktu yang diberikan untuk bertanya, Benny justru mempersoalkan latar belakang Ichsanuddin sebagai ekonom. “Kepada Pak Ichsanuddin, yang mengaku-aku sebagai ahli, siapa yang menyebut Anda ahli ekonomi?” tanya. Pertanyaan itu dijawab, pengakuan sebagai ahli ekonomi datang dari rektor Universitas Gadjah Mada.

Bukan Sidang

“Kita harus menghormati para ahli. Kita hendak meminta keterangan dari mereka, bukan menyidang mereka. Kalau tidak memerlukan keterangan mereka, tidak apa-apa. Yang perlu saja, yang bertanya,” kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) itu.

Serangan kepada para ahli kembali terjadi pada rapat sesi II. Rizal Ramli yang memberi penjelasan mengenai cara lain yang dapat ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century, mendapat sindiran anggota Pansus dari FPD Ruhut Sitompul. “Saya menghormati Menkeu Sri Mulyani dengan keputusannya, karena dia adalah pelaksana, bukan orang di luar yang hanya bisa berkomentar,” katanya.

Dradjad Wibowo pun tak bebas dari serangan. Mantan anggota Komisi XI DPR, yang terkenal kritis terhadap kebijakan pemerintah itu, mendapat serangan dari dua anggota FPD sekaligus, yakni Achsanul Qosasi dan Didi Irawadi Syamsudin.

Dua anggota pansus tersebut sibuk mempersoalkan pernyataan Dradjad mengenai kondisi ekonomi pada November 2008. “Para ahli sudah melalui seleksi dan disetujui Pansus. Jadi, tidak pada tempatnya kita masih mempertanyakan keahlian mereka,” ujar Eva Kusuma Sundari dari FPDI-P.

Sebenarnya apa yang ingin dicari FPD dari para ahli? Apakah pandangan para ahli itu akan menjadi bahan pertimbangan Pansus dalam membuat keputusan terkait skandal Bank Century? Kita tunggu saja! [SP/Jeany A Aipassa]

Sabtu, 23/01/2010 14:05 WIB
Amiruddin Bantah Terima Dana Bailout Century Rp 35 M
Muhammad Nur Abdurrahman – detikNews


Foto: Bengkel Amiruddin

Makassar – Pengusaha Amiruddin Rustan membantah menerima dana bailout Bank Century sebesar Rp 35 miliar seperti yang disebut-sebut eks Kabareskrim Susno Duadji di hadapan Pansus Century. Dia juga membantah mengenal mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular.

“Klien saya tidak benar menerima dana Century yang disebut-sebut di Pansus,” kata kuasa hukum Amiruddin Rustan, Hariyanto, saat dihubungi detikcom, Sabtu (23/1/2010).

Dikatakan dia, Amiruddin merupakan deposan Bank Century sejak tahun 2003. Dia memiliki dana deposito sebesar Rp 66 miliar.

Dana deposito tersebut merupakan hasil dari bisnis Amiruddin sebagai distributor beberapa merek ban, pelumas, dan aki kendaraan. Amiruddin juga memiliki bisnis di Palu dan Kendari.

“Klien saya terganggu atas pengaitan namanya. Bapak Amiruddin sama sekali tidak mengenal atau bertemu dengan Robert Tantular. Dia hanya mengenal Kepala Cabang Bank Century Makassar,” ujar dia.

Hariyanto mengatakan, Amiruddin pernah ke Bank Century di Jakarta untuk menanyakan pemblokiran dana depositonya pada 24 Desember 2008 dan 2 Januari 2009.

Amiruddin juga telah melapor ke Polwiltabes Makassar. Dia juga pernah mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada 15 Januari 2009. Dia  menjelaskan dana deposito miliknya itu tidak terkait bailout dana Century.

Nama Amiruddin ini disebut sebagai penerima dana bailout Bank Century oleh bekas Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji. Hal itu disampaikan Susno saat dimintai keterangan oleh Pansus Century DPR. Menurut Susno, Amiruddin yang hanya seorang penjaga bengkel memiliki dana sekitar Rp 35 miliar.

Susno mengaku mengetahui nama Amiruddin saat dia memeriksa rekening Robert Tantular. Amiruddin mengambil sejumlah uang yang sudah dibekukan oleh Bank Century.

(aan/djo)

Rekening Misterius Atasnama Menkeu di Century?

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 23/01/2010 | 17:41 WIB Rekening Misterius Atasnama Menkeu di Century?

Jakarta – Ternyata ada rekening misterius setelah bail out Bank Century. Rekening atasnama Menteri Keuangan (Menkeu) qq Mega yang terdaftar dalam data deposan Bank Century senilai Rp 20 miliar yang disebutkan pada November 2008 diambil sebesar Rp 8 miliar lebih setelah putusan pencairan dana bail out Rp  6,7 triliun. Siapa pemilik sebenarnya?

Data Deposan/DPK Inti Bank Century dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, nama rekening tersebut sebenarnya adalah Menkeu qq PT Asuransi Jiwa Mega Life seperti dilansir situ primaironline, Sabtu (23/1).

“Pada periode ini juga tercatat adanya simpanan Menkeu qq Mega dengan nilai sejumlah Rp20 miliar termasuk adanya simpanan dua BUMN an. PT Jamsostek (Rp225 miliar) dan PT Telkom (Rp110 miliar),” tulis PPATK. Periode dimaksud adalah November 2008. Keputusan KSSK untuk bail out Century pada 20-21 November 2008.

Dalam data PPATK itu, menyebutkan jumlah simpanan atas nama Menkeu qq Mega pada November 2008 tercatat Rp 20 miliar. Namun, dalam data 50 deposan terbesar Bank Century Desember 2008 nilainya hanya Rp 11,363 miliar.

Dana PT Asuransi Jiwa Mega Life senilai Rp 11,363 miliar itu tercatat pada urutan ke-35 dari daftar 50 deposan terbesar yang didata PPATK. Keputusan KSSK untuk bail out Century diambil pada 20-21 November 2008. (*/dtc/eta)

21
Jan
10

PEPORA : Patriotisme Ekonomi [Bung Karno] vs Century Gate

Bung Karno : Patriotisme Ekonomi

Suatu bangsa hanyalah menjadi kuat kalau patriotismenya meliputi patriotisme ekonomi. Ini memang jalan yang benar kearah kekuatan bangsa, jalan yang jujur, jalan yang tepat [Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1963].

Pesan itu masih terasa relevan bilamana dihubungkan dengan peran idealistik LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), namun tidak demikian ketika para petinggi LPS berdalih praktis teknis dimuka Pansus DPR RI tentang Hak Angket Kasus Bank Century yaitu dengan selalu bercermin hanya kepada batang tubuh UU tentang LPS, seolah corong UU semata, padahal kondisi obyektif LPS adalah pengelola dana rakyat Rp 4 triliun (eks APBN) dan pemegang kuasa dari rakyat berdasarkan UU untuk menggalang premi perbankan Rp 14 triliun termasuk dari Bank-bank BUMN serta profil pendapatan berdasarkan keikutsertaan pada Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia. Artinya, membela kepentingan rakyat banyak seharusnya lebih mengemuka dibandingkan sekedar membela kepentingan penyelamatan teknis sistem perbankan semata terutama deposan besar bukan nasabah kecil, itupun ternyata bertumpu pada kontroversi analisa dampak sistemik. Kesemuanya itu jelas cerminan sikap yang kurang peka terhadap keberadaan Pembukaan UUD 1945 khususnya Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila-5 Pancasila).

Dari sisi kompetensi teknis, adalah janggal bisa menyebut Laporan Keuangan Bank Century tanggal 31 Oktober 2008, namun ketika ditanya anggota Pansus, kelabakan tidak kuasai materinya. Padahal dokumen itulah yang justru menjadi penguat bagi dasar2 pengambilan keputusan kebijakan 21 Nopember 2008 yang kini menuai kontroversi itu.

Sungguh memprihatinkan kinerja profesional petinggi LPS itu, dan oleh karena itulah, dari sudut pandang tertentu, dapat dipahami kenapa Menteri Keuangan RI sebelumnya sampai menyatakan siap bertanggungjawab porsi yang Rp 632 milyar saja. Artinya, sangat dapat diduga bahwa penanggung jawab teknis penggelontoran sampai dengan Rp 6,7 triliun adalah petinggi LPS itu yang senantiasa bersikukuh sebagai corong UU LPS, seperti pernyataan bahwa penggelontoran dilakukan sampai dengan pasien sehat, yaitu CAR diatas atau sama dengan 8%.

Sayangnya, kini ada pendapat bahwa Bank Mutiara penerus Bank Century berkinerja semakin menurun [Imam Sugema, Kerugian Talangan Bank Century, Kompas, 20 Januari 2010], bukti bahwa ketidakpastian lain kini muncul yang sangat boleh jadi pada awalnya akibat ketidakpastian bersikap bijak, sebagaimana pesan Bung Karno tersebut diatas.

Dalam kesempatan yang baik ini, petuah jangan sekali-kali melupakan sejarah (JASMERAH) memang terasa kini menjadi bagian penting bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk bagi pimpinan lembaga Negara seperti LPS itu.

Jakarta Selatan, 22 Januari 2010

Pandji R Hadinoto

Ketua Umum IKA STIH IBLAM / eMail : ikaiblam@yahoo.com / HP : 0817 983 4545

[Artikel - Th. I - No. 7 - September 2002]

Kwik Kian Gie

MEMBANGUN KEKUATAN NASIONAL UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia Nasional Peringatan 100 tahun Bung Hatta, dan merasa sangat terhormat dijadikan pembicara utama dalam kesempatan ini. Kepada Keluarga Besar Bung Hatta saya mengucapkan selamat atas ulang tahunnya yang ke 100. Tidak berlebihan rasanya kalau dikatakan bahwa bangsa Indonesia beruntung dikaruniai oleh Tuhan salah seorang putera terbaiknya yang memenuhi panggilan zamannya dengan memerdekakan bangsa Indonesia, yang memainkan peran penting dalam meletakkan landasan dan dasar-dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa mengurangi ruang lingkup kiprah Bung Hatta dalam pembentukan negara bangsa, perannya terbesar adalah dalam bidang ekonomi dengan pikiran-pikirannya tentang bagaimana mengisi kemerdekaan dengan pembangunan ekonomi yang mewujudkan kemakmuran dan keadilan dalam pembagian manfaatnya.

Secara pribadi saya merasa bersyukur dan merasa bangga bahwa saya memperoleh kesempatan beberapa kali berdiskusi dengan Bung Hatta tentang berbagai hal, antara lain tentang alma mater kita, yaitu Nederlandsche Handelshoogeschool yang meningkatkan diri menjadi Nederlandse Economische Hogeschool dan kemudian memperluas dirinya menjadi Erasmus Universiteit Rotterdam sampai sekarang. Kesemuanya ini membuat saya lebih-lebih lagi merasa bahagia dapat bersumbang saran pada rangkaian diskusi hari ini.

Para Hadirin Yth.,
Aneh rasanya bahwa 57 tahun setelah kita merdeka dan berhasil membentuk negara bangsa yang berbentuk kesatuan dalam kemajemukan, kita merasa perlu berbicara tentang  “Membangun Kekuatan Nasional untuk Kemandirian Bangsa.” Bukankah kita sudah lama merdeka dan berdaulat yang dengan sendirinya juga mandiri ?

Marilah kita lihat kenyataan dewasa ini. Negara kita yang kaya akan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa kita. Negara yang dikaruniai dengan hutan yang demikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil karena dikorup. Walaupun telah gundul, masih saja terjadi penebangan liar yang diselundupkan ke luar negeri dengan nilai sekitar 2 milyar dollar AS. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan kroni Indonesianya secara individual. Rakyat yang adalah pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.

Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya diperkirakan antara 3 sampai 4 milyar dollar AS. Hampir semua produk pertanian diimpor. Pasir kita dicuri dengan nilai yang minimal sekitar 3 milyar dollar AS. Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 57 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPn  sudah mendekat. Semua orang menjadikan tidak datangnya investor asing menjadi ancaman untuk semua sikap yang sedikit saja mencerminkan pikiran yang mandiri.

Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda dari upah atau maakloon yang membuat pemilik industri perakitan dan industri penjahitan itu cukup kaya atas penderitaan kaum buruh Indonesia seperti yang dapat kita saksikan di film “New Rulers of the World” buatan John Pilger. Pembangunan dibiayai dengan utang luar negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/CGI yang penggunaannya diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah mengemis utang dari IGGI/CGI sambil dimintai pertanggungan jawan tentang bagaimana dirinya mengurus Indonesia ? Anehnya, setiap tahun mereka bangga kalau utang yang diperoleh bertambah. Mereka merasa bangga dapat memberikan pertanggungan jawab kepada IGGI ketimbang kepada parlemennya sendiri. Utang dipicu terus tanpa kendali sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cicilan utang pokok yang jatuh tempo dengan utang baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang. Sementara ini dilakukan terus, sejak tahun 1999 kita sudah tidak mampu membayar cicilan pokok yang jatuh tempo. Maka dimintalah penjadwalan kembali. Hal yang sama diulangi di tahun 2000 dan lagi di tahun 2002. Kali ini pembayaran bunganya juga sudah tidak sanggup dibayar sehingga juga harus ditunda pembayarannya. Jumlahnya ditambahkan pada utang pokok yang dengan sendirinya juga menggelembung  yang mengandung kewajiban pembayaran bunga oleh pemerintah.

Bank-bank kita digerogoti oleh para pemiliknya sendiri. Bank yang kalah clearing dan harus diskors diselamatkan oleh Bank Indonesia dengan menciptakan apa yang dinamakan fasilitas diskonto. Setelah itu masih kalah clearing lagi, dan diselamatkan lagi dengan fasilitas diskono ke II. Uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank dalam negeri dipakai sendiri oleh para pemilik bank untuk mendanai pembentukan konglomerat sambil melakukan mark up. Pelanggaran Legal Lending Limit dilanggar selama bertahun-tahun dalam jumlah yang menghancurkan banknya dengan perlindungan oleh Bank Indonesia sendiri. Maka ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir tahun 1997, terkuaklah betapa bank sudah hancur lebur.

Kepercayaan masyarakat menurun drastis. Rupiah melemah dari Rp. 2.400 per dollar menjadi Rp. 16.000 per dollar. Dalam kondisi yang seperti ini Indonesia yang anggota IMF dan patuh membayar iurannya menggunakan haknya untuk minta bantuan.

Kita mengetahui bahwa paket bantuan dari IMF disertai dengan conditionalities yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Namun tidak kita perkirakan semula bahwa isinya demikian tidak masuk akal dan demikian menekan serta merugikannya. Juga tidak kita perkirakan pada awalnya bahwa kehadiran IMF di Indonesia menjadikan semua lembaga internasional seperti CGI, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia bersatu padu dalam sikap dan persyaratan di bawah komando IMF. IMF mensyaratkan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan dan program yang ditentukan olehnya, yang dituangkan dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) atau lebih memasyarakat dengan nama Letter of Intent atau LOI.

Bank Dunia setiap tahunnya juga menyusun apa yang dinamakan Country Strategy Report tentang Indonesia yang harus dilaksanakan kalau tidak mau diisolasi oleh negara-negara CGI yang sampai sekarang setiap tahun memberikan pinjaman kepada Indonesia. Justru karena jumlah utang keseluruhannya sudah melampaui batas-batas kepantasan dan prinsip kesinambungan, untuk sementara dan entah sampai kapan kita tidak dapat hidup tanpa berutang terus setiap tahunnya kalau kita tidak mau bahwa puluhan juta anak miskin kekurangan gizi dan putus sekolah.

Kalau kita baca setiap LOI dan setiap Country Strategy Report serta setiap keikut sertaan lembaga-lembaga internasional dalam perumusan kebijakan pemerintah, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Jelas sekali bahwa kita sudah lama merdeka secara politik, tetapi sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur diri sendiri.

Para Hadirin yang terhormat,
Kondisi ini sudah merupakan lingkaran setan yang disebabkan karena terjerumusnya pemerintah kita ke dalam lubang yang disebut jebakan utang atau debt trap. Karakteristiknya adalah yang secara populer dapat digambarkan dengan kata “dilematis” atau “maju kena mundur kena.” Memerintah memang selalu harus memecahkahkan masalah-masalah dilematis seperti ini, tetapi masalahnya tidak mendasar, masalahnya adalah pilihan-pilihan yang sifatnya teknokratik. Kondisi dilematis yang kita hadapi sekarang adalah kehilangan kemandirian dalam merumuskan kebijakan. Karena itu masalahnya menjadi sangat mendasar, apakah putera puteri terbaik bangsa kita yang masih belum menjual dirinya untuk dijadikan kroni atau komprador dari bangsa-bangsa lain dibenarkan untuk hanya bertopang dagu, ataukah melakukan terobosan-terobosan untuk keluar dari situasi dan kondisi yang serba tidak lagi berdaulat dan mandiri.

Hari ini kita berbicara tentang “membangun kekuatan nasional untuk kemandirian bangsa.” Apa yang tersurat dan tersirat dari tema pokok diskusi hari ini ? Ada dua hal. Yang satu adalah bahwa kita memang sama-sama merasakan atau bahkan meyakini bahwa setelah 57 tahun merdeka kita telah kehilangan kemandirian. Yang lain adalah bahwa kita tidak mau menerimanya, sehingga kita merasa perlu membangun kekuatan nasional untuk kemandirian bangsa. Membangun kekuatan nasional tidak dapat dilepaskan dari semangat nasionalisme. Pengertian nasionalisme itu memang dipertanyakan dalam dunia yang sedang dalam arus besar globalisasi. Banyak kaum teknokrat kita yang mempertanyakan apakah nasionalisme masih relevan sekarang ini ? Maka masalah ini akan kami bahas cukup panjang lebar.

Kalau selama penjajahan yang tiga setengah abad lamanya itu kita dihadapkan pada kekuatan senjata kaum penjajah, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Mengapa ? Bukankah kita negara yang sudah merdeka dan berdaulat penuh ? Memang, tetapi kalau kita berani melanggar pikiran-pikiran yang dominan atau main stream thoughts dari masyarakat internasional, kita dianggap melakukan pelanggaran kontrak, dianggap melakukan contract breuk yang harus dihukum dengan diisolasinya Indonesia dari masyarakat internasional. Beranikah kita menghadapi isolasi dengan segala konsekwensinya ? Musuh kita untuk meraih kembali kemandirian bangsa bukan hanya aturan main yang ditentukan oleh lembaga-lembaga internasional, tetapi di dalam Indonesia diperkuat oleh sekelompok elit intelektual bangsa Indonesia yang besar pengaruhnya dalam pembentukan opini publik, betapapun tidak masuk akalnya pikiran-pikiran mainstream yang menjelma menjadi aturan, konvensi, dogma dan doktrin yang bagaikan sabda Tuhan yang mutlak.

Kita tidak mungkin memperoleh kembali kemandirian kalau kita tidak berani melakukan terobosan yang inovatif dan kreatif. Inovasi dan kreativitas memang selalu harus menerobos penghalang yang sudah menjadi aturan main, konvensi, dogma dan doktrin. Namun untuk melakukan itu semuanya ada biayanya, ada resikonya dalam bentuk kesengsaraan sementara. Ketika itu nanti terjadi, adalah para komprador dan kroni bangsa kita sendiri yang menghujat dan menakut-nakuti melalui penguasaan dan pengendalian pembentukan opini publik. Ini tidak mengherankan. Dalam setiap zaman selalu ada saja pengkhianat bangsa, komprador dan kroni yang dengan bangga dan dengan senang hati menyediakan dirinya untuk melayani kepentingan kekuatan-kekuatan global ketimbang membela kepentingan rakyatnya sendiri. Dalam bidang ekonomi kelompok ini sangat kuat karena mereka berkesempatan membangun jaringan nasional maupun internasional. Mereka adalah Mafia Ekonom Orde Baru.

Maka untuk meraih kemandirian, kita harus menggalang kekuatan nasional untuk melibas atau paling tidak mengkerdilkan pengaruh Mafia Ekonom Orde Baru itu. Mereka tidak punya pendirian. Mereka sudah mulai berpengaruh ketika Bung Karno mendirikan KOTOE. Mereka menjadi pemegang kendali mutlak selama zaman Orde Baru. Dalam era Gus Dur, mereka melekatkan diri melalui pembentukan berbagai dewan penasihat, tim asistensi dan sebagainya yang disponsori dan dipaksakan kepada Gus Dur oleh kekuatan-kekuatan internasional. Dalam era Megawati sekarang ini, mereka bahkan mengendalikan banyak Eselon I dan II dari semua departemen dengan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang rapi bagaikan kabinet. Para angggotanya tidak patuh kepada Presiden Megawati, tetapi kepada Presidennya sendiri yang dilengkapi dengan para Menteri tanpa bentuk pula, tetapi de facto yang berkuasa atas bagian-bagian penting dari birokrasi resmi.

Bagaimana caranya ? Slogan para komprador itu adalah bahwa nasionalisme sudah mati dan tidak relevan lagi dengan arus globalisasi yang semakin hari semakin deras. Doktrin mereka adalah bahwa Indonesia harus menjadi bagian dari borderless world, tidak boleh memasang pagar apapun juga untuk melindungi dirinya sendiri. Sistem lalu lintas devisa haruslah bebas mengambang total, BUMN harus dijual kepada swasta, sebaiknya swasta asing, karena hanya merekalah yang mampu mengurus perusahaan. Pendeknya liberalisasi total, globalisasi total, dan asingisasi total. Slogan propaganda mereka adalah “Apakah A Seng lebih baik daripada Asing ?”, dan “BUMN minta diinjeksi uang oleh pemerintah, tetapi perusahaan asing membayar pajak kepada pemerintah.”

Maka dalam rangka membangun kekuatan nasional, yang pertama harus kita lakukan adalah menumbangkan doktrin-doktrin anti nasionalisme yang terus menerus tanpa bosannya harus kita ulangi lagi dan ulangi lagi. Cara inilah yang diterapkan oleh Bung Karno dalam menggalang kekuatan nasional. Mafia Ekonom Orde Baru paham betul tentang hal ini. Itulah sebabnya mereka mencemooh yang ingin menggalang kekuatan nasional melalui kampanye atau pengulangan tentang yang salah dan perbaikannya akan diperjuangkan sebagai membosankan, tidak mempunyai pokok pembicaraan lain, sudah kuno, dan seterusnya.

Marilah kita bahas apakah benar bahwa nasioanlisme memang sudah mati dan tidak relevan lagi ? Tidak dapat dipungkiri bahwa tatanan dunia telah berubah banyak, dan globalisasi adalah hal yang riil. Namun kalau dikatakan bahwa nasioanlisme sudah mati dan tidak relevan lagi adalah kesalahan besar. Lagi-lagi adalah kelompok Mafia Ekonom Orde Baru yang sangat gigih menyuarakan bahwa nasionalisme adalah bagaikan katak dalam tempurung, hanya dianut oleh orang-ornag kuno yang tidak berpendidikan dan sudah sangat ketinggalan zaman tentang bagaimana dunia bekerja.

Presiden George W. Bush, baik dalam tutur katanya maupun dalam simbolisme-nya jelas seorang nasionalis sejati. Setiap hari dia menyematkan pin bendera Amerika Serikat pada dadanya, hal yang dilakukan oleh banyak dari para menterinya. Lebih dari itu, Bush menganjurkan supaya setiap orang Amerika setiap harinya menyematkan bendera Amerika di dadanya, dan hampir setiap department store menjualnya. Sebaliknya dengan susah payah saya mencari pin bendera merah putih di Jakarta dan tidak berhasil dengan kwalitas yang baik. Akhirnya saya membelinya dari Amerika melalui internet. Sekarang dengan mengacu pada pengalaman di tahun 1942, semua majalah di Amerika dianjurkan untuk memasang bendera Amerika pada cover-nya. Kata-katanya adalah : “July 1942 United we stand. In July 1942, America’s magazine publishers joined together to inspire the nation by featuring the American flag on their covers. Be inspired.” Bagaimana Mafia Ekonom Orde Baru ? Beranikah Anda menghujat Amerika sebagai ketinggalan zaman, katak dalam tempurung, tidak mengerti globalisasi dan seterusnya ?

Pada tanggal 18 Maret 2002 Uni Eropa berkumpul di Barcelona menyelenggarakan konperensi tingkat tinggi yang kesimpulannya penuh dengan nasionalisme Eropa. Memang sudah bukan negara-negara Eropa secara individual, tetapi menjadi Uni Eropa. Jelas sekali semangat kebangkitan kembali nasioanlisme Eropa yang terang-terangan membandingkan dirinya dengan Amerika Serikat dengan semangat yang tidak mau kalah. Kita tidak perlu mengemukakan fakta-fakta betapa Malaysia, Jepang dan RRC tidak pernah tidak nasionalistis.

Jauh sebelum itu, Edith Cresson sebagai Menteri Perdagangan Perancis membeli paberik elektronik Thomson dengan teknologi primitif untuk dijadikan BUMN. Paberik ini dibeli dan dijadikan BUMN karena kalah bersaing dengan Jepang dan mengalami kerugian besar. Ketika ditanya oleh parlemen Perancis mengapa, karena tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dijawab bahwa dia tidak bisa melihat pasaran cosumers electronics Perancis di dominasi oleh Jepang. Bukankah ini nasionalisme ? Ataukah harus dikatakan bahwa parlemen Perancis adalah katak dalam tempurung ? Philips membeli Grundig yang adalah saingannya dan hampir bangkrut. Ketika saya tanyakan langsung kepada Prof. Dekker, Komisaris Utama Philips dia menjawab bahwa dia tidak bisa menerima pasaran elektronik Jerman didominasi oleh Jepang.

Ketika Hollywood dibeli oleh Sony, Sony dibuat bangkrut oleh para artis yang menandatangani kontrak dan terang-terangan tidak muncul ketika harus dibuat filmnya. Mereka menantang Sony supaya semua artis dituntut. Apakah sikap ini bukan nasionalisme Amerika ? Dan apakah ini nasionalisme sempit ?

Ketika IMF menekan kami untuk membebaskan bea masuk beras dan gula sampai nol persen, Eropa, Amerika dan Jepang memberlakukan bea masuk yang tinggi untuk produk-produk pertanian demi melindungi para petaninya. Apakah itu bukan nasionalisme, yang bahkan sangat tidak adil dan mau menangnya sendiri ?

Dengan mengatakan ini saya menjalani resiko disebut kampungan, karena hanya dapat menyebutkan fakta-fakta dari negara lain, tetapi tidak mempunyai daya nalar untuk menjelaskan mengapa nasionalisme masih relevan dalam era globalisasi yang semakin dipicu oleh revolusi micro chips dan revolusi telekomunikasi yang masih belum berakhir ?

Mungkin saya kampungan. Namun izinkanlah saya memeras otak mencoba memahami fenomena yang sedang berlangsung tanpa memusnahkan bangsa sendiri, dan tanpa membuat bangsa kita menjadi kuli di negaranya sendiri dan menjadi bangsa kuli dari bangsa-bangsa lainnya di dunia.

Para Hadirin Yth.,
Tadi telah saya katakan bahwa kita tidak mungkin membangun kekuatan nasional tanpa dilandasi oleh semangat nasionalisme, karena semangat nasionalisme itulah yang merupakan ruhnya kekuatan nasional. Tetapi nasionalisme itu sendiri sekarang di persimpangan jalan. Maka marilah kita berupaya memperoleh kejelasan terlebih dahulu tentang hal ini.

Memang harus diakui bahwa walaupun kita telah merdeka 57 tahun lamanya, pengertian dan penghayatan nasionalisme oleh banyak orang, dibawah sadarnya masih banyak didominasi oleh nasionalisme pra kemerdekaan, baik yang membela maupun yang menentangnya, termasuk Mafia Ekonom Orde Baru. Karena itulah Mafia Ekonom Orde Baru tidak dapat membayangkan adanya perasaan nasionalisme yang dapat bersinergi dengan globalisasi. Nasionalisme pra kemerdekaan fokusnya sederhana dan tunggal, yaitu menumbangkan resim kolonial untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Apakah founding fathers kita tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah memperoleh kemerdekaannya, serta apa tujuan yang lebih lanjut dari sekedar merdeka secara politik ? Kalau kita mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa kita, jelas sekali jangakauan pemikiran para founding fathers kita yang sangat luas dan jauh kedepan. Bung Hatta sendiri merupakan monumen dalam pemikiran pembangunan ekonomi. Tetapi karena perjuangan kemerdekaan itu sendiri adalah perjuangan yang panjang dan sangat berat, fokus segala pemikiran dan upaya memang seolah-olah hanya terpusat pada kemerdekaan politik belaka. Kemudian setelah kita merdeka, kita langsung dihadapkan pada masalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan sebagai nation state yang kokoh dan bersatu padu. Segala pemikiran dan upaya disedot oleh pemahaman dan penghayatan negara bangsa, atau oleh nation and character building. Yang saya rasakan, betapa sedikitnya generasi saya (apalagi generasi muda sekarang) yang memahami dan menghayati betapa sulitnya menempa penduduk negara kepulauan kita menjadi satu bangsa kesatuan, terutama setelah dijajah dengan politik divide et empera selama 3,5 abad. Kurangnya penghayatan inilah yang membuat banyak di kalangan elit kita mencemooh Bung Karno sebagai diktator demagoog yang hanya pandai mengombang ambingkan sentimen massa dengan retorikanya yang kosong dan keblinger, tetapi tidak becus mengurus perekonomian negaranya. Namun banyak juga yang bisa melihat sisi lain dari periode kepemimpinannya, yaitu panggilan sejarah untuk memimpin  di dalam sebuah periode pembentukan persatuan dan kesatuan negara bangsa yang baru saja merdeka, tetapi bangsa yang sangat pluralistik dengan kepulauannya, yang selama 3,5 abad dijajah dengan cara divide et empera tadi. Maka bagi saya, periode antara 1945 sampai 1966 adalah periode perjuangan keras dan sulit, melalui segala trial and errors-nya untuk tiba pada pembentukan nasion dan karakter bangsa dengan negara kesatuan yang mengenal sistem kabinet presidensiil, yang terobsesi terhadap pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat, tetapi tidak mengharamkan pemungutan suara kalau alternatifnya adalah tanpa keputusan atau kekalutan. Dan karena itu, menjadi negara bangsa yang demokrasinya bisa menghindari diktatur mayoritas dan tirani minoritas. Bangsa yang tidak menganut faham bahwa konsensus nasional adalah 50 % ditambah 1. Bangsa yang secara moril melalui obesesi musyawarah mufakat selalu mendengarkan dan mencoba meyakinkan minoritas sampai habis-habisan sebelum mengambil jalan pintas melalui pemungutan suara. Bangsa, yang partai mayoritasnya tidak meninggalkan ruang sidang untuk ke WC atau minum kopi selama partai minoritas berbicara, dan hanya masuk untuk menolak segala usulannya. Tetapi bangsa yang mayoritasnya terobsesi untuk mencapai keputusan secara musyawarah dan mufakat, sehingga mendengarkan dan menanggapi minoritas secara sungguh-sungguh, walaupun minoritasnya hanya 10% saja. Pembentukan bangsa bercirikan pluralistik yang mempunyai satu bahasa nasional. Bangsa dengan toleransi beragama yang sulit dicari duanya. Masih segar di dalam ingatan kita keinginan Quebec di Kanada untuk memisahkan diri karena kesatuan bahasa mereka yang lain dengan bagian-bagian lain dari Kanada, yaitu Perancis versus Inggeris. Masih kita saksikan sampai sekarang betapa bangsa Irlandia yang letaknya di Eropa Barat itu masih saling membunuh karena perbedaan agama. Masih segar juga di ingatan kita betapa bangsa Belgia yang sekecil itu dan juga terletak di Eropa Barat masih saling membunuh karena perbedaan bahasa di kalangan mereka. Kalau kita tempatkan kondisi kita dalam perspektif ini, sia-siakah periode antara 1945 dan 1966 yang diwarnai oleh pergulatan keras dan tampak semerawut itu untuk pembentukan nasion dan karakter ? Dan apakah itu bukan nasionalisme yang masih besar dampak poistifnya sampai hari ini ? Bung Karno juga dicemooh sebagai orang yang suka gemerlapan, suka terhadap proyek-proyek mercu suar. Yang dijadikan ajang ejekan ketika itu adalah pembangunan Hotel Indonesia, Tugu Monumen Nasional dan jalan-jalan raya Thamrin, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, bypass ke Tanjung Priok dan sebagainya. Tetapi begitu berkuasa, para pengejek itu langsung saja membangun proyek-proyek yang jauh lebih banyak dan jauh lebih megah daripada era Bung Karno. Kantor-kantor pemerintah dibangun sebagai gedung-gedung pencakar langit yang sangat mewah, walaupun dibiayai dengan utang. Sebaliknya, dapatkah kita membayangkan apa jadinya Jakarta sekarang tanpa jalan-jalan tersebut ? Dalam waktu singkta, jalan-jalan yang dinamakan mercu suarnya Bung Karno itu menjadi macet, dan para teknokrat Mafia Ekonom Orde Baru merasa wajar-wajar dan sah-sah saja membangun jalan tol yang dimonopoli oleh Ibu Tutut Soeharto. Bisakah kita membayangkan bagaimana Jakarta tanpa Hotel Indonesia sebelum munculnya hotel-hotel berbintang lainnya ? Hotel Indonesia juga menjadi kerdil dalam waktu singkat, dan para teknokrat Mafia Ekonom Orde Baru itu merasa wajar-wajar dan sah-sah saja bahwa kredit dalam jumlah raksasa dipakai untuk mendanai pembangunan hotel-hotel mentereng, terutama Hotel Grand Hyatt dengan serampangan yang akhirnya menjadi macet semuanya. Setelah semua bank rusak, para teknokrat Mafia Ekonom Orde Baru juga merasa normal-normal saja bahwa pemerintah menginjeksi dengan surat utang yang berpotensi membengkak sampai menjadi kewajiban membayar dengan jumlah ribuan trilyun rupiah. Mengapa ? Karena IMF menganggap wajar. Dengan mengemukakan ini semuanya, saya hanya ingin mengingatkan betapa tipisnya apresiasi dan penghayatan kita terhadap perspektif sejarah dari nasionalisme, yang dari periode ke periode mempunyai panggilan zamannya sendiri-sendiri, yang membutuhkan gaya kepemimpinan yang sendiri-sendiri pula, dan yang mempunyai prioritasnya sendiri-sendiri pula, karena keterbatasan kita sebagai manusia untuk melakukan segalanya seketika.

Bagi saya, periode antara 1945 sampai 1966 adalah periode pembentukan negara bangsa yang produktif dan telah menghasilkan kehidupan bernegara dan berbangsa seperti yang saya gambarkan tadi. Eksesnya ada, tetapi zaman apa yang tidak membawa ekses ? Periode ini adalah tahap akhir dari nasionalisme lama.

Dengan nasion seperti itu sebagai landasan, kita memulai periode baru di tahun 1966 dibawah kepemimpinan Pak Harto. Periode ini bercirikan pembangunan ekonomi secara pragmatik dan teknokratik. Stabilitas sebagai syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan diserahkan kepada ABRI. Strategi pembangunan diserahkan kepada kaum teknokrat yang berintikan para cendekiawan dari Universitas Indonesia. Kekalutan moneter ditanggulangi dengan terbosoan-terobosan sanering uang panas. Inflasi yang 600% diturunkan sampai pada proporsi yang wajar melalui penarikan uang dengan insentif pemutihan modal dan bunga deposito yang sampai 60% setahun. Hubungan dengan lembaga-lembaga internasional dan dengan negara-negara Barat yang membeku dibuka kembali, yang memungkinkan mengalirnya bantuan luar negeri dan investasi modal asing. Berbagai insentif bagi penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri diberikan, seperti yang tertuang di dalam undang-undang PMA dan PMDN. Hasilnya menjakjubkan. Angka-angka statistik mengenai pertumbuhan meyakinkan, sedangkan secara fisik dapat kita saksikan, bahwa praktis tidak ada lagi jalan yang berlubang-lubang. Sandang dan pangan serba cukup kalau dibandingkan dengan situasi tahun 1965-1966.  Di kota-kota kecil dan pedesaan kita saksikan kemakmuran dan kesejahteraan yang mencolok kalau dibandingkan dengan tahun 1965-1966. Di perkotaan, terutama di Jakarta, asalkan kita tidak memasmuki daerah-daerah kumuh, kita tidak merasa berada di negara yang sedang berkembang. Jalan-jalan macet dengan mobil yang harganya ratusan juta sampai milyaran rupiah. Para entrepreneur dan eksekutif berlalu lalang di restoran-restoran dan hotel-hotel termahal yang harganya dicantumkan dalam US $, dan tidak kalah mahal dengan negara-negara maju.

Indonesia yang mengenal sistem lalu lintas devisa bebas dan membuka pintu lebar-lebar terhadap modal asing memang terkait erat dengan intensifnya sebuah gejala yang kita kenal dengan globalisasi. Seorang eksekutif dari perusahaan transnasional garmen di New York yang mengendalikan perusahaannya di seluruh dunia melalui tilpun, facsimile, computer dan modemnya, lebih tergantung pada para perancangnya yang ada di Itali, para akhli marketingnya yang ada di Paris, para pemasok mesin yang ada di Jepang dan para konglomerat eksportir tukang jahit yang ada di Jakarta, daripada perusahaan-perusahaan yang ada di tetangganya di New York. Banyak dari wiraswasta kita yang lebih tergantung pada sumber dana dan pasar internasional daripada sumber dana dan pasar domestik. Banyak usahawan kita yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan atau para hartawan internasional, yang beraneka ragam tingkat kemandiriannya di dalam perusahaan patungan itu. Perusahaan transnasionalnya merasa dia lihay karena bisa menggunakan orang sangat ternama menjadi kompradornya. Sebaliknya orang Indonesia yang bersangkutan sangat bangga, bahwa dia bisa menjadi kaya tanpa modal dan tanpa konsep, asalkan nurut saja dengan keinginan mitra asingnya. Mereka berpendidikan Barat, bisa bergaul dan berbahasa Inggeris dengan fasih. Perilaku dan tata nilainya mengenai apa yang sopan dan apa yang tidak sopan sudah Barat. Basa basi dan humornya sudah Barat. Dia adalah kosmopolit yang universal. Di luar negeri, terutama di negara-negara maju dan kaya, dia mempunyai villa yang mentereng dan mobil yang mahal.

Dalam suasana seperti ini lalu muncul kelompok cukup berpengaruh yang mulai beranggapan bahwa nasionalisme sudah mati. Nasionalisme adalah mencapai kemerdekaan politik. Urusan mempertahankan kemerdekaan supaya tidak di aneksasi oleh negara lain adalah urusan ABRI yang mereka gaji melalui pembayaran pajak. Urusan keamanan dan kententeraman adalah urusan polisi yang juga mereka gaji melalui pembayaran pajak. Demikian juga dengan para birokrat yang menjaga, supaya kehidupan ini menjadi nyaman, tenteram dan damai, supaya mereka bisa berkiprah secara kontinu. Ya, itu semuanya diakui. Tetapi terkadang dirasakan menjengkelkan karena memeras. Maka kalau perlu, digantilah fungsi douane dengan SGS.

Tetapi mereka adalah kelompok kosmopolit yang universal. Mereka yang mengendalikan arus barang, arus jasa dan arus uang yang tidak mengenal batas-batas negara. Merekalah yang membangkitkan pendapatan dengan jaringan nasional maupun jaringan internasionalnya. Mereka yang mengalami setiap menit, bahwa uang tidak mengenal batas-batas negara. Negara bangsa adalah mesti, karena biasanya memang harus ada, walaupun nyatanya batas-batas politiknya pun bisa berubah-ubah seperti yang sedang terjadi di Eropa, baik Barat maupun Timur. Negara bangsa atau nation states mempunyai kehidupannya sendiri, sedangkan satuan-satuan produksi, distribusi dengan jaringan internasionalnya adalah corporate states yang batasan-batasannya tidak sama dengan batasan-batasan wilayah geografis dan politik. Karena itu, bagi mereka nation states haruslah berfungsi dan bersifat melayani corporate states, harus ondergeschikt pada corporate states.

Mereka heran apabila dalam zaman seperti ini masih ada orang yang betreriak nasionalisme dan patriotisme. Apa yang mau dijadikan sasaran patriotisme-nya ?

Walaupun ada, dan bahkan cukup banyak dan cukup besar lobi dan pengaruhnya dari kelompok yang baru saya gambarkan tadi, tetapi di tengah-tengah bangsa kita toh masih ada yang berpendapat dan berkeyakinan bahwa nasionalisme dan patriotisme masih relevan. Saya termasuk kelompok ini. Maka menjadi menarik apa argumentasinya ? Punyakah kita argumentasi yang sekuat argumentasi mereka ? Bukankah kaum nasionalis di zaman sekarang orang-orang kerdil, sempit seperti katak di dalam tempurung ? Perlukah manusia merasa mempunyai ikatan sebagai bangsa, kalau dunia ini sudah terkait dengan komunikasi dan transparansi yang demikian intens-nya ? Memang manusia selalu membutuhkan kelompok. Tetapi bukankah kelompok ini diikat dengan kepentingan materi melalui uang yang konvertibel di seluruh dunia ? Bukankah kesetiaan kita yang relevan adalah kesetiaan kepada coprorate state-nya masing-masing yang bisa mempunyai markas besar di mana saja atas dasar pehitungan untung rugi materialistik dan pragmatik ?

Kalau memang ada ikatan dalam rangka negara bangsa atau nation state yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan meyakinkan, itulah nasioanlisme baru yang bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Adakah itu ? Bagaimana gambarannya, apa bentuknya dan apa argumentasinya ? Marilah kita telusuri.

Izinkanlah saya memulai dengan dialog dalam kampanye pemilu yang untuk pertama kalinya saya alami di dalam hidup saya, yaitu di bulan Maret tahun 1987 di Petak Sinkiang, Jakarta. Ketika kepada massa saya tanyakan, kalau saya hidup di dalam keluarga yang sangat rukun dan harmonis, apakah berarti kita memusuhi keluarga tetangga kita ? Massa menjawab serentak dengan “tidaaak”. Lalu saya tanyakan lagi, kalau satu RT sangat rukun, saling membantu dan harmonis, apakah RT itu mesti bermusuhan dengan RT lainnya ? Dijawab lagi “tidaaak”. Karena dalam rangka kampanye, lalu saya tanyakan lagi, apakah kalau warga PDI bersatu padu, memperkuat diri, memperbaiki diri, saling asah, asih dan asuh, apakah dengan sendirinya bermusuhan dengan PPP dan GOLKAR ? Dijawab lagi dengan “tidaaak”. Saya bertanya lagi, bagaimana kalau partai politik, RT, RW dan keluarga kita bubarkan saja, karena toh tidak relevan ? Dengan serentak dijawab lagi : “tidaaak”. Setibanya di rumah saya merenung, mengapa saya tanyakan yang terakhir, yaitu apakah tidak lebih baik dibubarkan saja kalau tidak berhadapan dengan musuh bersama ? Saya tiba pada kesimpulan, bahwa di bawah sadar, saya ternyata kerdil, karena saya hanya melihat manfaat pembentukan kelompok kalau menghadapi musuh. Saya tidak melihat bahwa pembentukan kelompok yang mempunyai kesamaan, apapun kesamaan itu, ternyata mempunyai daya sinergi untuk membangkitkan hal-hal yang baik dan berguna bagi umat manusia. Tetapi massa yang “bodoh” itu, secara naluriah ternyata pandai. Maka mereka berpendapat, bahwa walaupun tidak ada musuh, pembentukan kelompok tetap perlu, tetap tidak perlu dibubarkan. Berlakukah opini yang demikian itu bagi negara bangsa ?

Maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah negara bangsa yang sudah tidak mempunyai musuh penjajah lagi masih berguna ? Apakah negara bangsa yang kecuali tidak dijajah, juga semakin lama semakin tidak mempunyai perbedaan ideologi lagi dengan bangsa-bangsa lainnya, masih relevan dipertahankan ? Beberapa entrepreneur dan eksekutif tadi mengatakan masih perlu, tetapi hanya untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan dan keselamatan bagi dirinya, serta membangun infra struktur yang dibutuhkan oleh corporate state-nya. Maka baginya, nation state haruslah tunduk dan hanya melayani corporate state yang mereka miliki dan kendalikan.

Tadi telah saya katakan bahwa saya bukan penganut faham yang demikian. Saya tetap yakin, bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang selalu membutuhkan identifikasi dengan kelompok yang mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Kesamaan yang paling mendasar adalah kesamaan senasib sepenanggungan dan atas dasar ini mempunyai kehendak membentuk negara bangsa. Kelompok sebagai bangsa selalu mempunyai naluri mengambil nilai tambah dari bangsa lainnya. Caranya yang paling primitif adalah peperangan fisik, saling memusanahkan dan saling menghalau, supaya memperbesar lahan nafkahnya. Peperangan-peperangan yang demikian adalah peperangan-peperangan kecil dari suku-suku primitif atau tribeswar. Dalam bentuknya yang sudah lebih modern lagi, negara bangsa yang lebih kuat menaklukkan dan menjajah bangsa lainnya dengan senjata. Tujuan akhirnya adalah melakukan penghisapan nilai tambah dari negara yang terjajah. Maka kolonialisme menjadi mode di mana-mana di seluruh penjuru dunia, dan kita menjadi korban Belanda selama 3,5 abad. Dengan dimensi yang lebih modern dan lebih besar lagi, Jerman Nazi di belahan Eropa dan Jepang di belahan Asia Timur ingin menundukkan bangsa-bangsa di sekitarnya untuk mengambil nilai tambah dari seluruh Eropa bagi Jerman dan di seluruh Asia Timur Raya bagi Jepang. Jepang, bahkan ingin melebarkan sayapnya lagi ke Pasifik dengan menggempur Pear Harbour. Berkecamuklah Perang Dunia ke II yang diakhiri dengan bom atom yang dahsyat. Setelah itu, terbentuk pengelompokan-pengelompokan antar negara dengan blok-blok superpowers, NATO dan Pakta Warsawa, masing-masing dibawah pimpinan Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Mereka mulai melakukan perlombaan persenjataan. Tetapi senjatanya sudah bukan bom atom lagi, melainkan yang lebih dahsyat lagi, yaitu bom dan rudal nuklir. Kalau sampai senjata itu dipakai di dalam pertempuran dengan skala global, akan musnahlah semua kehidupan di bumi ini. Jepang dan Jerman yang dikalahkan dalam perang dunia ke II nampaknya yang paling jeli mengenali, bahwa pengambilan nilai tambah dari bangsa lain tidak bisa lagi dilakukan dengan senjata. Karena senjatanya sudah nuklir dengan daya musnah yang sangat dahsyat, pengambilan nilai tambah melalui penjajahan dengan senjata yang mengundang peperangan nuklir tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, karena manusia juga mempunyai naluri mempertahankan diri. Maka Jepang dan Jerman, tetapi terutama Jepang yang paling mengerti dan segera mempraktekkan bahwa pengambilan nilai tambah dari bangsa-bangsa lain memang tidak berbeda dengan peperangan antar bangsa, tetapi senjatanya harus diganti dengan senjata teknologi dan manajemen. Divisi-divisi militernya harus diganti dengan perusahaan-perusahaan transnasional. Kegiatan intelijen sangat penting, tetapi yang dicuri sekarang adalah rahasia membuat micro chips, dan mencuri teknologi paling canggih.

Mereka membuat dirinya unggul dalam produksi, distribusi, dalam pemenuhan kebutuhan manusia seluruh jagad, dan melalui cara ini selalu sangat jeli dan tajam menggait nilai tambah yang setinggi-tingginya. Caranya sangat beragam disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara bangsa yang sedang “dikerjain”. Yang masih primitif dijadikan ajang mencari bahan baku dan pasaran bagi barang jadinya. Yang lebih canggih disuruh menjadi tukang jahit. Yang buruhnya masih murah dimasuki dalam bentuk merelokasi industrinya yang di negaranya sendiri sudah usang. Kalau sudah sangat canggih seperti Eropa Barat dan AS dimasuki dengan investasi langsung, membeli real estate, membeli salah satu studio terbesar di Hollywood, dan seterusnya dan sebagainya. Caranya bermitra juga sangat luwes. Yang bisa dijadikan komprador boneka ya dijadikan kopmrador. Yang agak pandai dan ingin mempunyai suara sedikit dalam pengambilan keputusan ya dijadikan eksekutif sesuai kemampuannya. Tetapi selalu didasarkan atas perhitungan yang tajam. Senjatanya, sekali lagi, adalah manajemen dan teknologi.

Maka tidak tertutup kemungkinan bahwa nilai tambah yang diraih dari negara-negara terbelakang oleh negara-negara maju sangat besar. Mungkin sekali jauh lebih besar daripada ketika menjajah model kuno zaman kolonial abad ke 18.

Tetapi di dalam penampilannya ada perbedaan yang sangat besar. Kalau dulu yang terjajah merasa sangat dihina, merasa sakit dan juga secara materi merasa sengsara. Sekarang lain lagi. Yang dijajah adalah negara yang sudah merdeka dan berdaulat. Elit yang berkuasa tidak merasa dihina. Mereka menjadi kaya dan mentereng karena korupsi, walaupun pada hakekatnya adalah komprador suruhannya belaka. Tetapi kalau yang menjadi suruhan didukung oleh pemerintah dari negara yang merdeka, dan toh bisa menjadi kaya raya, dan dengan kekayaannya ini lalu bisa sangat bergaya di negaranya sendiri maupun di mana saja di seluruh penjuru dunia, penggaitan nilai tambah yang demikian bisa dirasakan sangat nyaman oleh yang sedang di eksploitasi.

Dari uraian tadi jelas, bahwa percaturan dunia diwarnai oleh hubungan antar negara yang semuanya sudah merdeka secara politik, menyempitnya perbedaan ideologi antar negara, sedang berlangsungnya proses regionalisasi negara bangsa di mana-mana, menciptakan pengelompokan-pengelompokan baru atas pertimbangan yang lebih banyak di dominasi oleh pertimbangan ekonomnis, tetapi di motori oleh semangat nasioanlisme baru dengan daerah geografis yang lebih luas.

Nasionalisme baru adalah nasionalisme yang mengenali dengan tajam interaksi antarbangsa zaman sekarang dan mampu mengantisipasi perkembangannya. Maksudnya tidak hanya memantau sambil menutup dirinya, tetapi ikut bermain di dalam percaturan dan interaksi antar bangsa di dunia. Namun orientasi dari pengenalan dan kewaspadaan ini bukan untuk kemakmuran orang seorang, melainkan untuk seluruh bangsanya seadil mungkin. Semanagt nasioanlisme baru dalam menciptakan dan merebut nilai tambah tidak mau kalah dengan bangsa lain, tetapi tidak melalui penutupan diri, melainkan melalui semangat saling mengungguli.

Dengan demikian, seorang nasionalis baru adalah orang yang menghitung dengan tajam dan enggan menerima tawaran menjadi komprador mitra dagang asing, kalau dari perhitungannya dia tahu bahwa nilai tambah secara tidak adil dan tidak seimbang lebih menguntungkan mitra asingnya daripada bangsanya. Seorang nasionalis baru adalah orang yang merasa sangat terganggu ketika di luar negeri menyaksikan alangkah kalahnya negaranya sendiri dalam segala bidang, dalam kemakmuran, dalam penguasaan teknologi dan manajemen, dalam kebersihan, dalam keadilan sosialnya, dan menterjemahkan rasa malu itu ke dalam semangat tidak mau kalah dan ingin mengejar ketinggalannya. Orang yang bukan nasionalis baru adalah orang yang ketika menyaksikan semuanya itu lalu berkeinginan menetap saja di luar negeri, atau tidak menetap, tetapi membeli rumah, mobil, minta izin tinggal, supaya dari waktu ke waktu bisa menikmati kemakmuran negara lain itu, dan memikirkan bagaimana dia bisa meningkatkan kemakmurannya di luar negeri yang sudah nyaman dengan menggait nilai tambah dari negaranya sendiri, kalau perlu hanya sebagai komprador saja. Seorang nasionalis baru ketika mengunjungi paberik langsung melakukan catatan-catatan dan pemotretan-pemotretan dengan semangat ingin meniru membuat barang. Orang yang bukan nasionalis baru hanya berkeinginan memilkiki produk untuk konsumsinya sendiri supaya bisa lebih bergaya. Seorang yang bukan nasionalis baru tanpa perasaan terganggu memakai barang mewah buatan luar negeri dengan bangganya, sedangkan nasionalis baru juga memakainya, tetapi selalu diliputi perasaan penasaran mengapa bangsanya tidak bisa membuat barang yang sama. Seorang yang bukan nasionalis baru mau saja bermitra dengan perusahaan asing untuk menggait nilai tambah bagi si asing tanpa perasaan terganggu. Seorang nasionalis baru mungkin juga melakukan dan berbuat yang sama, tetapi selalu diganggu oleh perasaan penasaran, mengapa dia tidak bermitra juga dengan perusahaan asing di negara si asing juga, supaya sama derajatnya. Seorang nasionalis baru berusaha keras supaya memperlakukan para akhli Indonesia sama dan sederajat dalam perlakuan, dalam kepercayan dan dalam penggajian dengan para akhli asing, asalkan pendidikannya di sekolah yang sama di luar negeri, dan pengetahuan yang dimilikinya maupun kepandaiannya sama. Seorang yang bukan nasionalis baru cenderung masih dilekati oleh jiwa yang terjajah, yang selalu lebih menghargai para akhli asing, terutama yang bule, walaupun pilihan yang dihadapinya, yang bangsanya sendiri juga tamatan dari sekolah yang sama, dan bisa menunjukkan bahwa dia paling sedikit sama pandainya, sama pengalamannya, dan lebih mengenal Indonesia daripada para akhli asing itu.

Karena nasionalisme baru begitu terkait dengan interaksi bangsa-bangsa lain, ekspor memegang peranan penting. Kalau kita analisa tahapan-tahapan kemampuan sesuatu bangsa dalam ekspor, bisa kita bedakan sebagai berikut :
1. Mengekspor barang buatannya sebagai “tukang jahit”. Design, spesifikasi, cara membuatnya, mesin-mesinnya, prosedur produksi dan administrasinya, bahan bakunya, semuanya ditentukan oleh perusahaan asing yang akan menampung produknya untuk dipasarkan di luar negeri. Merk juga harus memakai merk dari prinsipal. Untuk jasanya, mitra Indonesia yang “tukang jahit” ini memperoleh imbalan sekedarnya. Biasanya sangat kecil. Tetapi dari bekerja sebagai “tukang jahit” ini, dia menguasai pengetahuan dan ketrampilan untuk membuat produk yang eksak sama. Maka dia mulai meningkatkan dirinya ke dalam tahapan yang berikutnya, yaitu
2. Membuat barang yang eksak sama, tetapi memakai merknya sendiri. Dengan demikian ternyata bahwa harga pokoknya jauh lebih rendah dari harga yang dijual di luar negeri dengan merk prinsipalnya. Jadi dia sekarang sudah bisa membuat barang yang kwalitasnya eksak sama, tetapi dengan memakai merknya sendiri.
Ini adalah tindakan yang sangat prinsipiil dan krusial, karena dia sekarang dipaksa untuk bisa meyakinkan konsumen di luar negeri, bahwa produknya tidak kalah dalam kwalitas, tetapi sangat menang murah dalam harga. Hanya merknya yang masih belum terkenal. Dia harus melakukan promosi dan advertensi supaya merknya dikenal dan diakui sebagai sama baiknya dengan merk lain yang ditiru. Tahap berikutnya adalah :
3. Dia mulai memasukkan features, kemampuan-kemampuan tambahan dari produk yang tadinya ditiru 100 %. Contohnya adalah PC buatan Taiwan, yang meniru IBM, tetapi ditambah kemampuannya, sedangkan harganya jauh lebih murah. Tindakan ini memperkuat kedudukannya di pasar. Tahapan selanjutnya adalah :
4. Dia sudah berani merubah design produknya supaya tampak lebih indah dan lebih cantik. Dia sudah mulai berani beradu dalam bidang estetika.
5. Dia melakukan penelitan dan pengembangan sendiri, sehingga untuk barang yang fungsinya sama, yaitu memenuhi kebutuhan manusia akan barang yang dihasilkannya, dia sudah mendasarkan diri pada penemuan dan terbosoan teknologi sendiri. Misalnya, TV yang sama-sama TV-nya sudah meningkat dari sistem analog menjadi sistem digital. Musik yang tadinya atas dasar pita diganti menjadi piringan laser, dan sekarang compact disc.
Jelas bahwa untuk meningkatkan kemampuan dari tahapan ke tahapan seperti yang digambarkan tadi, orang membutuhkan dedikasi semangat yang luar biasa besarnya. Juga membutuhkan berani mempertaruhkan modalnya untuk pnelitian dan untuk merugi kalau gagal.
Pertanyaannya adalah kekuatan apa yang bisa membuatnya demikian, kalau dia sebagai komprador, sebagai tukang jahit saja sudah bisa menjadi sangat kaya ? Kekuatan penggerak atau driving force ini bagi bangsa Jepang dan Jerman jelas adalah obsesi untuk unggul, obsesi supaya seluruh bangsanya disegani dan dihargai di mana-mana diseluruh penjuru dunia. Mereka adalah nasionalis modern. Orang yang bukan nasionalis baru sudah akan sangat puas dengan menjadi kaya sebagai komprador. Kebanggaannya adalah kebanggaan karena dia kaya, dan karena itu bisa hidup di luar dengan gaya orang-orang di luar negeri yang sudah maju. Dia cenderung mengindentikkan dirinya dengan bangsa yang sudah maju di negaranya. Walaupun tidak suka, dia memaksakan dirinya minum wine, lebih menyukai steak, dan bahkan tartar atau daging mentah serta bekecot dengan nama yang lebih keren atau escargot. Dia berbuat sebisanya supaya bisa berbicara mengenai musik klasik Barat, supaya bisa berbicara mengenai lukisan. Dia tidak mempunyai kebutuhan supaya dengan pengalamannya dan kontaknya meningkatkan kemampuan seluruh bangsanya supaya bisa menjadi bangsa yang lebih disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Sampai sekarang saya hanya berbicara mengenai nasionalisme baru dalam kaitannya dengan percaturan ekonomi dan bisnis dunia, karena dengan telah lama merdekanya Indonesia, dan dengan semakin tiadanya perbedaan ideologi antar bangsa, kegiatan bangsa-bangsa lebih terpusat pada perolehan nilai tambah dari mana saja.

Namun dapatkah nasionalisme dan patriotisme ada kalau tidak ada demokrasi dan keadilan ?
Kadar besar kecilnya demokrasi sangat berpengaruh terhadap nasionalisme baru. Bagi mereka yang merasa tidak cukup mempunyai hak-hak demokrasi, adalah lumrah apabila mereka ini lambat laun tergelincir pada suasana batin yang apatis, yang masa bodoh. Mereka dalam bentuknya yang ekstrim bisa merasa warga negara kelas dua atau lebih rendah lagi. Mereka tidak lagi atau kurang merasa merupakan bagian dari bangsanya, sehingga semua naluri yang masih ada untuk membela bangsanya secara keseluruhan semakin lama semakin pudar. Karena itu, demokrasi adalah syarat mutlak bagi nasionalisme. Demokrasi memberikan perasaan bahwa dia ikut memiliki negara bangsanya. Karena itu demokrasi adalah syarat mutlak bagi nasionalisme baru yang begitu gamblang, sehingga tidak banyak yang bisa di analisa kecuali menyebutnya. Bagi saya, kalau kita berbicara mengenai nasionalisme baru, sebenarnya sudah termasuk di dalamnya sebagai satu nafas adalah juga patriotisme, demokrasi dan keadilan sosial ekonomi. Hanya dengan itu semuanya sebagai satu paket, semuanya menjadi bisa ada. Kalau salah satu daripadanya tidak ada, keseluruhannya menjadi kabur.

KESIMPULAN

Istilah nasionalisme baru memang pada tempatnya, karena dengan telah lamanya kita merdeka, dan dengan berubahnya dunia dengan segala dinamkianya, fokus nasionalisme yang ingin kemerdekaan bagi bangsa kita secara politik sudah lama kita peroleh.
Setelah itu kita dihadapkan pada masalah sangat mendasar, yaitu masalah nation dan character building bagi bangsa yang wilayahnya berkepulauan, pluralistik, berbhineka. Dengan sumpah pemuda, di tahun 1928 kita sudah bertekad untuk membentuk negara bangsa yang berbentuk negara kesatuan, negara yang tunggal ika. Dapat kita bayangkan betapa beratnya periode antara tahun 1945 dan 1966. Seperti tadi telah saya kemukakan, kita telah berhasil dengan cukup gemilang.
Dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan ekonomi secara nyata yang teknokratik dan pragmatik, negara kita terbuka bagi dunia luar. Sektor swasta secara sistematis diberi kesempatan yang lebih besar. Semua orang berkiprah dalam bidang pembangunan ekonomi, dalam bidang produksi dan distribusi. Semuanya berlangsung di dalam suasana interaksi antar bangsa yang semakin intens, di dalam dunia yang semakin mengecil dengan revolusi microchips dan revolusi telekomunikasi melalui satelit. Dalam suasana seperti ini kita berkiprah secara intens pula, sehingga kurang sempat memikirkan, masihkah nasionalisme relevan ? Pendangakalan intelektualisme terjadi karena terdesak oleh intens-nya dunia produksi, distribusi dan konsumsi, dan intensnya interaksi antar bangsa, dimana Indonesia termasuk di dalamnya.

Setelah penelusuran dalam bidang ekonomi, bisnis, produksi, distribusi, konsumsi, regionalisasi dan internasionalisasi, saya tiba pada kesimpulan bahwa lebih daripada yang sudah-sudah ternyata nasionalisme, patriotisme, demokrasi dan keadilan sosial ekonomi masih sangat relevan. Pertarungan memperoleh nilai tambah masih valid, tetapi bentuknya berubah. Penghisapan nilai tambah melalui senjata dan pendudukan berganti menjadi teknologi dan manajemen. Divisi-divisi militernya berubah menjadi perusahaan-perusahaan transnasional. Proses penghisapannya melalui kemitraan dan investasi langsung, lebih beraneka ragam, lebih luwes dan lebih sophisticated sehingga sangat sulit dikenali.

Untuk pengenalan apakah di dalam interaksi antar bangsa ini kita diuntungkan atau dirugikan membutuhkan kalkulasi yang konkret. Benarkah bahwa di dalam kenyataannya kita lebih diuntungkan oleh modal asing karena adanya lapangan kerja, karena adanya transfer of knowledge dan transfer of technology. Benarkah bahwa kita diuntungkan secara fair dan adil karena pendapatan pajak. Bukankah keuntungan mereka jauh lebih besar dari kita dan kita akan bisa mendapatkan lebih seandainya kita mau bekerja keras dan mau membebaskan diri dari konvensi, dogma, doktrin serta mitos-mitos yang oleh negara-negara maju dipaksakan kepada kita melalui para kompradornya yang sangat berpengaruh. Kesemuanya ini hanya dapat diketahui kalau kita melakukan kalkulasi yang eksak dan konkret. Bukan sekedar merumuskannya secara garis besar. Nasionalisme baru menuntut kemampuan-kemampuan baru dan dimensi pemikiran mikro yang bagi kita relatif baru ini.

Tidak ada negara yang bangkrut seperti halnya perusahaan, karena negara dapat berutang. Tetapi yang demikian itu bisa kita peroleh sebagai komprador dengan nilai tambah yang tidak sebanding kecilnya. Maka yang menjadi masalah bagi kita bukannya akan bangkrut atau tidak secara ekonomis, tetapi akan menjadi bangsa kelas terkemuka atau kelas belakang. Apakah kita akan menjadi bangsa yang diremehkan atau menjadi bangsa yang disegani.

Modal kita hanya semangat, yaitu nasionalisme baru, patriotisme baru, demokrasi dan keadilan sosial ekonomi.

Akhir kata, apakah yang menjadi driving force terbetuknya Eropa bersatu ? Keuntungan materi sematakah ataukah Eropa Barat sebagai kelompok negara yang demikian tuanya, akhirnya menemukan kembali nasionalisme barunya juga ?

Kita sering mendengarkan bahwa Jepang maju karena mempunyai sistem life time employment, mempunyai TQC dan QCC, mempunyai MITI, mempunyai sistem pendidikan yang terseleksi sejak SD dengan jalur elit yang berkesinambungan. Tetapi jarang yang menanyakan, mengapa justru Jepang mempunyai segalanya ini dan bangsa lain tidak punya ? Bisakah jawabnya adalah karena bangsa Jepang tidak pernah pudar nasioanlisme dan patriotisme-nya, dan bangsa Jepanglah yang paling awal mampu menterjemahkannya ke dalam nasioanlisme baru, yang arena pertempurannya adalah perolehan nilai tambah dari bangsa-bangsa yang telah merdeka. Dan karena itu senjatanya harus berubah menjadi penguasaan teknologi dan manajemen ?

Relevansi mengenai pentingnya keterkaitan dengan negara bangsanya mungkin bisa lebih ditonjolkan dengan contoh, bahwa apabila negara melalui pemerintahnya membela kepentingannya dengan memberikan subsidi seperti sertifikat ekspor, dia justru terkena sanksi penutupan negara penerima barangnya, seperti halnya dengan AS belum lama berselang dalam hal ekspor tekstil. Dalam keadaan sulit dia berteriak minta perlindungan dan subsidi. Apabila subsidi diberikan, dia akan terkena sanksi oleh negara pengimpor barangnya. Apakah negara bangsanya masih dirasa tidak relevan dalam kaitannya corporate states versus nation states ?

Kalau nasionalisme baru toh harus diberi definisi, saya kira definisi yang paling tepat adalah semangat yang selalu ingin meningkatkan kemampuan penciptaan kekayaan negaranya, tetapi bersedia bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, dengan syarat bahwa di dalam kerjasama ini kita tidak dirugikan dan tidak merugikan negara lain. Sifat kerjasama dan interaksi adalah untuk mencapai sinergi dan tidak saling menghisap.

Para Hadirin Yth.,
Ketidak mandirian kita sekarang sudah memasuki tahapan yang sangat membahayakan. Saya tidak perlu berpanjang lebar karena sudah diperdebatkan dan diliput secara panjang lebar.
Kita sedang dalam proses dipaksa untuk benar-benar mengeluarkan uang ribuan trilyun rupiah membayar obligasi rekapitalisasi perbankan beserta bunganya. Perkiraan yang dihitung dengan cermat oleh BPPN menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah untuk membayar obligasi rekap beserta bunganya bervariasi antara 1000 sampai 14.000 trilyun rupiah. Maka kalau kita ingin mengenakkan diri sendiri, tidak mungkin pemerintah harus membayar kurang dari tiga ribu trilyun rupiah. Obligasi atau surat utang yang semula dimaksud sekedar sebagai instrumen sekarang dipaksakan oleh IMF untuk dibayar betul. Obligasi yang tadinya harus ditarik kembali sebelum bank dijual, sekarang dipaksakan harus tetap melekat pada bank yang dijual seperti halnya dengan BCA. Dalam LOI terbaru, tidak lebih lambat dari bulan September Bank Niaga harus dijual dengan pola yang sama, dan Bank Danamon serta Bank Mandiri juga harus dijual dengan pola yang sama. Telah dibuktikan pula bahwa utang pokok obligasi yang jatuh tempo memang tidak mampu dibayar dan ditunda pembayarannya. Bahkan, sudah dan akan diterbitkan obligasi baru, yang kesemuanya akan menjadikan APBN kita di tahun-tahun mendatang pasti tidak sustainable. Tetapi IMF tidak mau tahu, mengajukan berbagai perhitungan yang sama sekali tidak masuk akal, dan lagi-lagi, dibela oleh Mafia Ekonom Orde Baru. Bukankah mengherankan dan mengejutkan bahwa selama 32 tahun Orde Baru pemerintah tidak pernah berutang dalam negeri, karena takut terjadi crowding out. Tetapi sekarang merasa tidak apa-apa menerbitkan surat utang yang bersama-sama dengan bunganya mengakibatkan kewajiban pembayaran oleh pemerintah sebesar ribuan trilyun rupiah ?

IMF melakukan tekanan pada Tim Ekonomi pemerintah untuk melakukan semuanya yang jelas karena sudah kehilangan kemandiriannya, dan dampak ketiadaan kemandirian ini sudah membawa kita pada ambang kehancuran. Maka sebagai tindak lanjut dari diskusi hari ini kita memang sudah harus membangun kekuatan nasional untuk memperoleh kemandirian kita sendiri demi menyelematkan kemerdekaan, kedaulatan dan kemandirian bangsa, sehingga dengan demikian dapat menghindarkan diri dari ketergantungan yang permanen dari masyarakat internasional.



Drs. Kwik Kian Gie
, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas

Pidato dalam Seminar “Membangun Kekuatan Nasional untuk Kemandirian Bangsa” dalam rangka memperingati 100 Tahun Bung Hatta, Jakarta, 19 Desember 2002.

21
Jan
10

Ekonomi : China, India, Indonesia motor dunia

EKONOMI GLOBAL
Tiga Negara Asia Jadi Penggerak Ekonomi

Kamis, 21 Januari 2010 | 03:13 WIB

Hongkong, Kompas – Chief Economist dan Group Head Global Research Standard Chartered Bank Gerard Lyons mengatakan, China, India, dan Indonesia akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Asia dan global.

Menurut dia, ekonomi yang berbasis kebutuhan domestik, seperti China, India, dan Indonesia, akan berada di lini depan dalam proses pemulihan ini sekaligus menggeser kekuatan ekonomi dan keuangan dari Barat ke Timur.

”Posisinya bergantung pada interaksi antara fundamental ekonomi, kebijakan, dan kepercayaan diri,” kata Gerard Lyons saat berbicara di Forum Keuangan Asia yang diselenggarakan Hongkong Trade Development Council di Hongkong, Rabu (20/1).

Laporan global memprediksi, pertumbuhan ekonomi dunia akan mengarah ke level 2,7 persen pada tahun 2010. Adapun pertumbuhan ekonomi global tahun 2009 diperkirakan 1,9 persen.

Ekonomi China dan India pada tahun 2010 diharapkan tumbuh masing-masing 10 persen dan 7,5 persen. Sementara itu, tahun 2009 ekonomi kedua negara tersebut diperkirakan tumbuh masing-masing 8,5 persen dan 6,8 persen. Asia merupakan pemimpin dalam pemulihan krisis ekonomi global saat ini.

Permintaan domestik

Direktur Pengelola Dana Moneter Internasional (IMF) Dominique Strauss-Kahn mengatakan, permintaan domestik dan regional akan memainkan peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan.

Strauss-Kahn mengatakan, ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah di negara-negara Asia untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Pertama, memelihara momentum reformasi di sektor keuangan, termasuk peraturan dan pengawasan yang lebih kuat.

Kedua, mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan baru yang dapat mendorong permintaan swasta. Dalam hal ini, Strauss-Kahn menekankan perlunya proyek-proyek yang menyerap tenaga kerja dan regulasi pasar yang dapat meningkatkan produktivitas.

Ketiga, memperkuat kerja sama kebijakan internasional. Negara-negara anggota G-20 harus terbuka dan bertanggung jawab satu sama lain dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, stabil, dan berkelanjutan. (M FAJAR MARTA)

21
Jan
10

Perdagangan : Ancaman China Asean Free Trade Agreement

KOMPAS/LASTI KURNIA
Kios buah dipenuhi jeruk mandarin jenis santang dan sweet ponkam yang dijual di pinggir jalan di kawasan Jombang, Jawa Timur, Rabu (20/1). Penjualan buah impor China sudah sejak lama merambah hingga ke pedesaan.

CAFTA Paling Berat buat RI
Penerimaan Negara dari PPN Impor Akan Naik

Kamis, 21 Januari 2010 | 03:28 WIB

Jakarta, Kompas – Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China merupakan kesepakatan paling berat bagi Indonesia. Meski akan tetap melaksanakan kesepakatan itu, Indonesia akan menggunakan haknya apabila terjadi dampak mematikan pada industri nasional.

Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VI DPR dengan Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, Rabu (20/1) di Jakarta.

Sesuai dengan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (CAFTA), yang berlaku mulai 1 Januari 2010, sebanyak 1.516 pos tarif sektor industri manufaktur menjadi 0 persen, sebelumnya 5 persen. ”Beberapa sektor industri keberatan dengan alasan belum siap dan meminta pemerintah meninjau kembali komitmen Indonesia dalam perjanjian itu,” kata dia.

Dari 1.516 pos tarif, sebanyak 228 pos tarif diusulkan dimodifikasi karena industri bersangkutan belum siap bersaing.

Mari menjelaskan, surat resmi pembicaraan ulang 228 pos tarif disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN pada 31 Desember 2009. Intinya, Indonesia tetap melaksanakan komitmen sesuai jadwal. Namun, beberapa sektor menyampaikan kekhawatiran terhadap pelaksanaan CAFTA dan akan membahas pada kesempatan pertama.

Mari menegaskan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas langkah yang dapat mengatasi kekhawatiran beberapa sektor dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Menurut Syarifuddin, menunda pelaksanaan CAFTA akan memberikan citra kurang baik bagi Indonesia. ”Pemberlakuan CAFTA adalah keputusan yang sudah ditandatangani pimpinan negara,” kata dia.

Menteri Keuangan memaparkan, penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor akan menahan laju penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan menyusul pemberlakuan CAFTA.

Penerimaan PPN impor diperkirakan naik dari Rp 66,3 triliun (2009) menjadi Rp 102,2 triliun (2010). ”Penurunan penerimaan bea masuk akan diimbangi peningkatan penerimaan PPN impor karena volume dan nilai impor akan meningkat,” ujar Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan memperkirakan, penerimaan bea masuk akan turun 8,5 persen, yakni dari Rp 18,1 triliun (2009) menjadi Rp 16,5 triliun (2010).

”CAFTA juga berdampak positif pada proyeksi laba BUMN 2010 secara agregat. Dengan CAFTA, BUMN dapat memperoleh barang modal yang lebih murah dan dapat menjual produk ke China dengan tarif lebih rendah,” kata Menkeu.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menyatakan, beberapa pertanyaan perlu dijawab pemerintah, antara lain soal subsidi ekspor. ”Apakah memungkinkan ada subsidi ekspor untuk memperkuat industri?” ujar dia.

Kelembagaan

Pada kesempatan terpisah, guru besar ilmu ekonomi pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, mengungkapkan, CAFTA akan berdampak pada perdagangan produk pertanian nasional di pasar domestik karena kelembagaan perdagangan produk pertanian dalam negeri belum tertata baik.

”Masih banyak hambatan bagi komoditas pertanian lokal yang mau masuk ke pasar modern maupun tradisional,” ujar dia.

Sementara itu, pemasaran produk pertanian impor, khususnya buah-buahan dari China, lebih baik dengan rantai distribusi yang lebih pendek. Hampir semua pemain dalam perdagangan produk impor adalah pedagang besar dengan modal besar.

Ari, pedagang jeruk mandarin di Dra’an Kertosono, Jawa Timur, menyatakan, ia menjual buah-buahan impor sejak tiga tahun lalu dan tidak pernah kesulitan memasarkannya.

Kekhawatiran atas pelaksanaan CAFTA juga disampaikan anggota Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI), Badrudin, karena China pesaing yang kuat di pasar mebel rotan.

Ia meminta pelaksanaan CAFTA ditunda dan pemerintah melarang ekspor rotan mentah ke China. (OSA/OIN/THT/MAS)

Tim Koordinasi Tangani CAFTA dengan Lima Langkah
Kamis, 21 Januari 2010 21:28 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro |
Bogor (ANTARA News) – Tim koordinasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menangani kesiapan dan implementasi China-Asean Free Trade Agreement (CAFTA) memiliki lima langkah yang harus dilakukan sehingga kesepakatan perdagangan itu tidak berdampak buruk terhadap perekonomian dalam negeri.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Istana Bogor, Jabar, Rabu malam mengatakan, tim koordinasi itu memiliki tiga tim teknis yang memiliki lima target program yang akan dilakukan sehingga CAFTA memberikan manfaat pula untuk Indonesia.

“Tim yang dibentuk yaitu tim koordinasi dengan tiga tim teknis yang bekerja terus dan melaksanakan tugas-tugasnya terutama dalam lima target utama,” kata Hatta.

Lima langkah utama itu adalah melakukan suatu pemantauan di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia atas barang-barang yang mendapatkan fasilitas terkait CAFTA. Hal kedua yang dilakukan adalah melakukan pengawasan pasar domestik. Juga dilakukan pengawasan apakah terjadi penyelundupan, anti-dumping dan apakah barang yang masuk dilengkapi dengan surat keterangan asal.

“Juga menjadi tugas tim bagaimana memberikan penguatan terhadap industri-industri kita yang ditengarai terkena dampak,” katanya.

Penguatan yang dimaksud, kata Hatta, adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, menghilangkan hambatan-hambatan yang mendorong terjadinya ekonomi biaya tinggi, memberikan insentif fiskal dan non fiskal serta membantu promosi.

Tugas tim yang kelima adalah meningkatkan upaya-upaya ekspor produk Indonesia ke berbagai negara yang menjadi peluang pasar.

“Sebagaimana telah disampaikan Presiden, dalam pembahasan tadi yang pertama tentu dilakukan pembicaraan ulang terhadap apa yang menjadi perhatian kita terhadap industriindustri yang berpotensi terkena dampak,” kata Hatta.

Namun demikian Menko Perekonomian tidak menyebutkan kapan pembicaraan ulang itu akan dilakukan.

Ia meminta semua pihak tidak hanya melihat dampak negatif dari kesepakatan perdagangan itu, namun juga diharapkan mampu memetik peluang dari CAFTA tersebut untuk perkembangan perdagangan Indonesia.

“Kalau kita lihat CAFTA jangan lihat dampak negatifnya. Juga kita lihat posisi positifnya tingkatkan perdagangan. Kita juga harus tingkatkan daya saing supaya kita persiapkan diri denga baik. Jadi selalu ada sisi positif dan (di lain pihak-red) potensi yang dikhawatirkan kita persiapkan untuk perkuat industri kita denga langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, disiapkan tim koordinasi,” tegasnya.(*)

COPYRIGHT © 2010

Ratusan Buruh Jatim Tolak ACFTA
Antara News, Kamis, 21 Januari 2010 13:47 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro |
Ratusan Buruh Jatim Tolak ACFTA
Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh membentangkan spanduk dan poster, saat berunjuk rasa menolak kesepakan perdagangan bebas antara ASEAN-China atau ASEAN- China Free Trade Agreement (AC-FTA), Kamis (21/1). (ANTARA/R. Rekotomo)

Surabaya (ANTARA News) – Ratusan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur, Kamis, turun ke jalan menolak implementasi kesepakatan bersama perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dan China (ACFTA).

300 buruh dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, dan Jombang yang tergabung dalam Serikat Serikat Pekerja Nasional (SPN) itu berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya.

Menurut Sudarmaji, selaku koordinator aksi, ACFTA menjadi ancaman serius bagi para buruh karena dikhawatirkan produk-produk dalam negeri nantinya kalah bersaing dengan produk-produk China yang semakin membanjiri pasar domestik.

“Pemerintah harus mengantisipasinya karena ACFTA nanti justru malah menyengsarakan buruh,” katanya saat berorasi di depan gedung DPRD Jatim.

Ia memperkirakan ACFTA itu nanti akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) para buruh.

“Saat ini saja banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Bagaimana nanti kalau ACFTA diberlakukan? Tentu akan semakin menyengsarakan buruh,” kata Sudarmaji.

Kepada para perwakilan buruh, Asisten III Sekdaprov Jatim Hary Soegiri mengatakan, ACFTA yang implementasinya dimulai tahun ini merupakan keuntungan bagi sektor usaha.

“Justru inilah tantangan yang harus dihadapi. Semakin produk kita bagus, semakin mampu bersaing di pasaran,” kata mantan Kepala Dinas Perhubungan itu.(*)

COPYRIGHT © 2010

Nilai Impor dari China Lebih Tinggi
Kamis, 21 Januari 2010 02:28 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro |
Nilai Impor dari China Lebih Tinggi
Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu. (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Perdagangan mencatat nilai impor dari China ke Indonesia pada Januari hingga Oktober 2009 lebih tinggi 1,97 miliar dolar AS ketimbang nilai ekspor.

Dalam Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa China merupakan negara tujuan ekspor Indonesia ke-5 di dunia setelah Uni Eropa (UE), Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Singapura.

Tercatat nilai ekspor Indonesia ke China untuk periode Januari hingga Oktober 2009 sebesar 9,05 miliar dolar AS atau turun sebesar 12,04 persen bila dibanding periode sama 2008.

Peran ekspor ke China terhadap total nilai ekspor Indonesia, menurut dia, mencapai 10,16 persen. Sedangkan impor tercatat sebesar 11,02 miliar dolar AS atau turun 15,93 persen bila dibanding periode sama 2008.

Ekspor Indonesia ke China yang mengalami peningkatan terutama produk-produk perkebunan dan mineral seperti minyak kelapa sawit, batu bara, karet, kopi, aluminium, iron, nikel, serta beberapa barang-barang manufaktur seperti sepatu olah raga, kamera digital, laser disc player.

Setelah pelaksanaan “early harvest program” tahun 2004, ia menjelaskan bahwa nilai total perdagangan Indonesia dengan China menjadi 8,7 miliar dolar AS meningkat menjadi 26,9 miliar dolar AS di 2008.

Pertumbuhan nilai ekspor Indonesia ke China selama 2004 hingga 2008 adalah 24,9 persen dan pertumbuhan impor mencapai 35,1 persen.

Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa nilai total perdagngan Indonesia dengan China pada 1999 mencapai 3,2 miliar dolar AS dan nilai tersebut meningkat menjadi 6,8 miliar dolar AS di 2003.

Pada saat yang sama pertumbuhan ekspor Indonesia ke China sebelum pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) selama periode 1999 hingga 2003 adalah 14,15 persen. Sedangkan pertumbuhan impor mencapai 21,1 persen.(*)

COPYRIGHT © 2010




Blog Stats

  • 2,006,319 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers