Archive for the 'Dokumen Bersejarah' Category



01
Jun
10

Politik Dunia : Kapal Misi Kemanusiaan Dihadang

Misi Kemanusiaan Itu Kandas
Selasa, 1 Juni 2010 | 06:43 WIB

AP PHOTO/THANASSIS STAVRAKIS

Seorang pemrotes berang sembari menggenggam bendera Israel saat aksi demonstrasi di Lapangan Taksim, Istanbul, Turki, Senin (31/5).

PERJALANAN armada kapal kebebasan dari Siprus menuju Jalur Gaza ternyata kandas di tengah jalan. Israel tidak kompromi, bahkan menggunakan kekerasan untuk mencegah konvoi kapal kebebasan itu mencapai pelabuhan Jalur Gaza.

Armada kapal kebebasan terbesar itu sudah dipersiapkan lama, sejak akhir tahun 2009. Anggota parlemen Inggris pro-Palestina, George Ghalawi, pada Desember 2009 mengungkapkan, kelompok loyalis Palestina mancanegara mempersiapkan konvoi perjalanan terbesar menuju Jalur Gaza melawan blokade Israel yang melanggar hukum internasional.

Ghalawi sendiri pernah menggalang konvoi 250 kendaraan yang disebut ”konvoi penyambung hidup 3” untuk menembus blokade Jalur Gaza pada Desember 2009. Konvoi pimpinan Ghalawi itu sempat bermasalah dengan Pemerintah Mesir karena Mesir tidak setuju dengan rute konvoi itu yang akan melalui Pelabuhan Aqaba di Jordania, kemudian masuk ke gurun Sinai Selatan, lalu menuju Jalur Gaza. Mesir saat itu meminta konvoi itu masuk lewat pelabuhan kota Al Arish di Sinai Utara, lalu ke Jalur Gaza. Ghalawi saat itu menyetujui permintaan Mesir.

Ada empat misi melawan blokade Jalur Gaza melalui laut sejak wilayah berpenduduk 1,5 juta jiwa itu dikenai blokade total, menyusul Hamas mengambil alih kekuasaan secara penuh pada bulan Juni 2007.

Misi pertama yang dilakukan pada masa pemerintah PM Israel Ehud Olmert sukses memasuki Jalur Gaza. Namun, pemerintah PM Benjamin Netanyahu yang didukung kubu garis keras kini tidak mau kompromi dengan misi serupa berikutnya.

Adapun konvoi kapal kebebasan itu memang dirancang menembus Jalur Gaza melalui laut. Pemerintah Turki dan lembaga-lembaga kemanusiaan di berbagai negara Eropa mendukung pembentukan konvoi kapal kebebasan itu.

Dalam persiapan yang memakan waktu sekitar 6 bulan itu akhirnya terbentuk misi melawan blokade Jalur Gaza dengan nama ”armada kapal kebebasan” yang didukung berbagai lembaga kemanusiaan dari mancanegara.

Anggota inti dari armada kapal kebebasan itu, di antaranya Koalisi Gerakan Pembebasan Gaza (FG); gerakan kampanye Eropa untuk mengakhiri blokade Gaza (ECESG) yang berbasis di Brussel, Belgia; Insani Yardim Vakfi Turki (IHH); organisasi kapal perdamaian Perdana Global Yunani; Gerakan Kapal Menuju Gaza Swedia, Komite Internasional bagi Pencabutan Blokade atas Gaza yang berbasis di Swiss; dan beberapa lembaga kemanusiaan dari Kuwait dan Aljazair.

Belakangan ada MER-C dari Indonesia yang ikut bergabung dengan armada kebebasan itu. Delegasi Kuwait membawa dana bantuan sebanyak 1,1 juta dollar AS untuk misi armada kapal kebebasan itu.

Armada kapal kebebasan itu mulai berlayar menuju Jalur Gaza pada hari Jumat (28/5). Armada kapal tersebut bertolak dari kota Antolia, Turki, dan Yunani. Perjalanan armada kapal kebebasan itu sempat terhenti selama dua hari di lepas pantai Siprus karena masalah teknis.

Armada kapal kebebasan itu sedianya dicanangkan terdiri dari delapan kapal, yaitu kapal kargo yang didanai Kuwait, kapal kargo yang didanai Aljazair, kapal kargo yang didanai Swedia dan Yunani, kapal kargo yang didanai Irlandia, serta empat kapal penumpang yang membawa sekitar 700 aktivis dari 40 negara.

Anggota parlemen ikut
Namun, dua kapal yang disewa dari Irlandia mengalami kerusakan sehingga tidak bisa datang. Akhirnya konvoi kapal kebebasan itu terdiri dari enam kapal. Dari kapal-kapal yang berangkat itu adalah kapal Mavi Marmara berbendera Turki yang terbesar dan mengangkut sekitar 600 aktivis.

Adapun kapal-kapal kargo itu membawa lebih dari 10 ton bahan medis, bahan bangunan, serta kayu dan rumah jadi untuk membantu penduduk yang kehilangan rumah akibat invasi Israel ke Jalur Gaza, 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009.

Para aktivis yang ikut serta dalam konvoi kapal kebebasan itu adalah 44 anggota parlemen dan tokoh politik dari Eropa dan Arab, di antaranya anggota parlemen dari Aljazair dan Kuwait.

Ada pula Wakil Ketua Gerakan Islam di Israel Sheikh Raid Salah yang diberitakan mengalami luka-luka, 16 delegasi Kuwait, dan diberitakan ada juga 12 WNI.

Menurut berita yang dikutip situs internet berbagai media dari Indonesia, ke-12 WNI itu terdiri dari tiga lembaga swadaya masyarakat, yakni Kispa, MER-C (Medical Emergency Rescue Committee), dan Sahabat Al-Aqsha. Bergabung pula dalam rombongan itu lima wartawan Indonesia dari Al Jazeera Indonesia, TV One, Hidayatullah.com, majalah Alia, dan Sahabat Al-Aqsha. (MTH)

SBY Didesak Seret Israel ke Pengadilan Internasional

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 01/06/2010 | 16:05 WIB SBY Didesak Seret Israel ke Pengadilan InternasionalJakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta bersuara keras dan menyatakan mengutuk serangan Israel. Tidak hanya itu, presiden diminta agar membawa Israel ke pengadilan internasional. “Pemerintah harus lebih aktif. Presiden harus bisa ngomong untuk mengutuk serangan dan mengatakan Isreal harus dibawa ke pengadilan Internasional,” ujar mantan Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan.

Hal tersebut dikatakannya dalam jumpa pers tentang ‘Penyikapan Atas Serangan Israel Konvoi Bantuan Kemanusiaan’ di kantor KONTRAS, Jl. Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/6/2010).

Menurut Asmara, Komentar SBY diperlukan agar bisa didengar oleh Amerika Serikat yang merupakan sekutu dari Israel. “Bahwa sekutu Amerika di Tenggara juga tidak setuju dengan aksi serangan Israel tersebut,” katanya.

Asmara juga yakin, suara Indonesia akan di didengarkan pada Sidang Dewan Keamanan PBB. “Juga pada rapat Dewan HAM PBB, kita minta Indonesia untuk menggelar sesi khusus untuk memujudkan terbentuknya tim Independen,” jelasnya

Asmara juga mengingatkan pidato SBY saat kunjungan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang menyatakan bahwa Palestina dan Indonesia mempunyai hubungan yang sangat kuat. “Presiden Palestina baru saja datang, harusnya kita bisa buktikan ucapan kita,” tandasnya.

Jika Tegas, SBY Punya Peluang Jadi Mediator
Presiden SBY dinilai bisa menjadi mediator dalam tragedi yang menimpa kapal pembawa misi kemanusiaan ke Gaza, Mavi Marmara. SBY punya peluang untuk memanfaatkan momentum ini jika memang ia tegas dan cerdas. “SBY punya peluang untuk menjadi mediator. Secara politis ini sangat menguntungkan SBY. Ini momentum,” kata Cendekiawan Muslim, Komaruddin Hidayat dalam simposium Nasional Demokrat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/6/2010).

Komaruddin mengatakan, SBY punya peluang untuk jadi jadi mediator karena Indonesia punya bargaining power yang kuat ke negara-negara barat maupun ke negara-negara timur tengah. “Indonesia punya kekuatan sebagai the largest moslem country yang dekat dengan barat, dan dekat juga dengan timur,” ujarnya.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini yakin jika radikalisme keagamaan akan berkurang jikalau SBY secara tegas menunjukkan perhatiannya terhadap persoalan ini. “Kalau SBY menunjukkan perhatiannya, maka radikalisme keagamaan akan berkurang. Sikap tegas dan cerdas ini yang kita harapkan,” tuturnya.

Perhatian ini menurut Komar, berupa ‘action’ yang jelas, dan lobi-lobi ke dewan keamanan dan jalur-jalur ‘pribadi’. “Tunjukkan saja bahwa kita peduli dan punya action yang jelas. Ya harus semuanya, ke dewan keamanan ataupun jalur-jalur pribadi dia,” saran Komar.

‘Ganyang Israel, Tolak Obama!’
Ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) geruduk Kedubes AS. Mereka mendesak AS memberikan sanksi kepada Israel karena menyerang kapal yang membawa misi kemanusiaan ke Gaza, Mavi Marmara. “Kami megutuk keras serangan biadab itu. Israel menunjukan HAM hanya slogan Barat dan sekutunya. Hancurlah Israel, AS dan sekutunya,” ucap Juru Bicara HTI Ismail Yusanto di depan Kedubes AS, Jl Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (1/6/2010).

Dalam aksinya mereka membawa spanduk besar bertuliskan ‘Ganyang Israel, Tolak Obama’. Selain itu, poster berisikan kecaman kepada Israel seperti ‘Israel&US = The Ultimate Terorist’. Para pengunjuk rasa berorasi mengecam serangan Israel sambil mengacungkan poster dan bertakbir silih berganti. “Bila ingin memerangi teroris, kenapa tindakan Israel tidak disebut teroris? Ayo umat muslim sedunia bersatu melawan Israel,” imbuhnya

Akibat aksi itu, Jl Medan Merdeka Selatan menuju patung Pak Tani sempat tersendat. Arus lalu lintas tersita 3 lajur dan hanya menyisakan 2 lajur dan busway. Sementara pengamanan polisi tidak terlampau ketat, hanya membuat pagar betis di tengah jalur. Tidak ada kawat berduri yang dipasang di depan Kedubes.

Aksi Protes Israel di Bundaran HI Bergeser ke Istana
Massa Mahasiswa dan Pelajar Muslim se-Jabotabek yang mengutuk serangan Israel terhadap kapal kemanusiaan menuju Gaza telah meninggalkan Bundaran Hotel Indonesia. Massa melakukan aksi longmarch menuju Istana Negara. Sekitar 500 orang aktivis Mahasiswa dan Pelajar Muslim se-Jabotabek tersebut menutup jalur lambat Jl MH Thamrin ke arah Istana Negara. Mereka dikawal sejumlah personel kepolisian.

Selama perjalanan menuju Istana, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (1/6/2010), massa tak henti-hentinya meneriakkan yel-yel ‘bebaskan Palestina’. Mereka juga mengutuk keras aksi brutal militer Israel terhadap para relawan yang tengah mengirim bantuan kemanusiaan untuk rakyat sipil Palestina.

Massa mengusung sebuah bendera Palestina raksasa berukuran sekitar 15 X 20 meter. Bendera tersebut dibentangkan dengan cara dipegangi setiap ujungnya oleh sejumlah demonstran. Untuk lebih memeriahkan suasana, para demonstran juga membawa sebuah mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut seperangkat alat pengeras suara.

Sesampainya di depan Istana Negara, para demonstran langsung menggelar orasi. Seperti di Bundaran HI, dalam orasinya di depan Istana para demonstran juga mengutuk kekejian militer Israel. Massa Mahasiswa dan Pelajar Muslim se-Jabotabek ini merupakan gabungan pelajar dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, seperti UI, UNJ, Trisakti dan sebagainya. Dalam aksinya, mereka mengenakan jaket almamater kampus masing-masing. Karena jumlahnya yang relatif kecil, aksi ini tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas di depan Istana Negara.

Pendemo Salat Zuhur & Gaib di Bundaran HI
Sekitar 200 peserta aksi mengutuk Israel melakukan salat zuhur berjamaah di Bundaran HI. Mereka juga salat gaib untuk para peserta misi kemanusiaan Freedom Flotilla yang tewas. Salat berjamaah ini diikuti pendemo laki-laki. Imam salat memimpin dari atas mobil berpengeras suara. Sedangkan tempat untuk sujud yakni tas yang mereka bawa.

Sebelumnya, mereka mengambil wudhu di air mancur Bundaran HI, Jl Thamrin Jakarta, Selasa (1/6/2010). Setelah salat, mereka melanjutkan aksi ke kantor perwakilan PBB di Jakarta.

Lalu lintas sekitar Bundaran HI tidak macet karena aksi mereka tidak memakan badan jalan. Sementara jalur TransJ telah dibuka kembali setelah ditutup karena demonstran memarkir mobil pengeras suara dan mengibarkan bendera Palestina di busway.

Ratusan Mahasiswa Yogya Tuntut Blokade Gaza Dibuka
Ratusan anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Yogyakarta juga turun ke jalan mengecam penyerangan kapal kemanusiaan oleh Israel. Para mahasiswa ini juga menuntut agar wilayah Gaza tidak lagi diblokade.

Aksi itu digelar di Bundaran Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) di Bulaksumur, Yogyakarta, Selasa (1/6/2010). Massa berasal dari berbagai kampus di antaranya UGM, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Para demonstran membawa sebuah spanduk sepanjang 5 meter bertuliskan ‘Open Blokade on Gaza’. Spanduk tersebut dibentangkan di depan barisan. Mahasiswa juga mengusung berbagai poster bertuliskan ‘Hapus Israel dari Peta Dunia’, ‘Save Palestine Save Aqsa’, dan ‘Israel Teroris Dunia’,

Sebagian besar aktivisi KAMMI Yogya mengenakan ikat kepala warna hijau bertuliskan ‘KAMMI’ dan pita hitam di lengan sebagai tanda berkabung atas tragedi tersebut. Sebuah mobil pengangkut perangkat pengeras suara digunakan sebagai panggung orasi.

Koordinator aksi, Nurakhman, menyatakan Indonesia dan umat Islam seluruh dunia mengecam dan mengutuk keras tragedi Black Monday yang dilakukan tentara Israel terhadap kapal Mavi Marmara. Tragedi tersebut mencederai rasa kemanusiaan masyarakat dunia. “Aksi brutal Israel itu tidak bisa ditolerir. PBB dan AS tidak boleh diam dan harus berani bertindak. Jangan diam saja,” kata Nurakhman dalam orasinya.

Usai menggelar orasi selama lebih kurang 40 menit, massa kemudian longmarch ke Simpang Empat Kantor Pos Besar Yogyakarta.  Aksi damai tersebut tidak mendapatkan pengawaln ketat dari polisi. (*/dtc/jpc)

Aktivis: Israel Menyerang Kapal Tanpa Peringatan

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 02/06/2010 | 20:35 WIB Aktivis: Israel Menyerang Kapal Tanpa PeringatanAmman – Komando Angkatan Laut Israel menggunakan pentungan, gas air mata, granat kejut, peluru karet, dan peluru tajam saat  menyerang kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Demikian keterangan aktivis yang dideportasi Israel ke Yordania, Rabu (2/6).

“Israel menyerang kami tanpa peringatan terlebih dahulu,” kata Norazma Abdullah dari Malaysia, salah seorang dari 124 aktivis yang dideportasi ke Yordania sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat.

“Mereka menembakkan beberapa peluru karet namun setelah itu menggunakan peluru tajam. Lima orang meninggal di tempat dan setelah itu kami menyerah,” kata Abdullah yang berada dikapal Turki Mavi Marmara, tempat para korban berjatuhan.

Abdullah berbicara kepada Reuters dekat jembatan sungai di Yordania, mengatakan pasukan komando Israel kemudian menahan para aktivis selama 15 jam hingga mereka tiba di pelabuhan Israel, Ashdod.

Sembilan orang, Senin, dilaporkan tewas di atas enam konvoi kapal yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Jalur Gaza dibawah blokade Israel.

Israel mengatakan, para aktivis menyerang pasukan komando saat mereka memasuki teritorial dengan kapal Turki, pasukannya terpaksa menembak mereka untuk membela diri setelah para aktivis memukuli, menikam, dan merebut senjata pasukannya.

Abdullah mengatakan armada kapal Turki berada di lebih kurang 68 mil laut atau 108 kilometer dari batas pantai Gaza ketika kapal tersebut diserang.

“Rencana kami sebenarnya berhenti di sana dan meminta ijin Israel sebelum kami memasuki perairan jika mereka menolak, kami tinggal di atas laut untuk protes, tetapi mereka menyerang k Aktivis: Israel Menyerang Kapal Tanpa Peringatanami sebelum kami berubah pikiran,” tambah Abdullah.

Para aktivis dari berbagai negara yang diusir ke Yordania berasal dari Kuwait, Aljazair, Lebanon, Malaysia, dan Indonesia. Mereka di antara 682 orang yang ditahan Israel.

Abdul Rahman Failakawee aktivis asal Kuwait mengatakan Israel menggunakan senjata tempur untuk melumpuhkan konvoi kapal.

“Serangan secara keseluruhan barbar,” katanya melalui telepon dari sebuah bus yang mengangkut para aktivis. “Mereka menggunakan senjata yang diperbolehkan dan mungkin tak diperbolehkan yaitu peluru karet, peluru tajam, bom gas mata. Mereka juga menggunakan pentungan saat mereka mendarat untuk menguasai kapal.”

Uskup Agung Hilarian Capucci, seorang uskup Gereja Katolik Yunani dari Yerusalem yang dipenjara Israel 1974 dan akhirnya dideportasi, mengatakan serangan marinir tak memiliki dasar.

“Perjalanan kami ke Gaza adalah perjalan kasih dan Tuhan bersama kami. Tindakan brutal Israel terhadap orang-orang yang membawa kasih kepada masyarakat yang dikepung mengundang kecaman dunia.” (*/Tempo/red)

Sikap RI atas Kekerasan Israel

Kompas, Kamis, 3 Juni 2010 | 02:59 WIB

Oleh Hikmahanto Juwana

Senin, 31 Mei, Israel kembali menunjukkan kearoganannya dengan menyerang Kapal Mavi Marmara asal Turki yang bermisi kemanusiaan. Israel mendapat kecaman dan kutukan dari berbagai pihak karena tindakannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Indonesia tentu harus bersikap karena dua alasan mendasar. Pertama, sebanyak 12 warga negara Indonesia (WNI) dikabarkan berada di Kapal Mavi Marmara. Kedua, sebagai negara yang cinta damai sudah sewajarnya Indonesia turut berperan menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia.

Perlindungan atas WNI

Indonesia mempunyai kewajiban melindungi WNI yang saat ini ditahan oleh Israel. Indonesia harus memastikan agar para WNI diperlakukan secara manusiawi dengan pemberian hak-haknya dan hak asasi manusianya tidak dilanggar. Mereka harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang berlaku secara universal di negara yang beradab.

Kendala utama pemberian perlindungan terhadap WNI oleh pemerintah adalah tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Komunikasi melalui saluran diplomatik bahkan upaya-upaya diplomatik, seperti pemutusan hubungan diplomatik, tidak mungkin dilakukan.

Kendala utama ini dapat diatasi dengan cara: pemerintah menitipkan perlindungan terhadap para WNI kepada negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Jordania. Dalam dunia diplomasi, upaya ini dianggap suatu praktik yang lazim.

Pemerintah harus dapat memastikan agar para WNI dapat segera dipulangkan tanpa prasyarat apa pun, kecuali nyata-nyata mereka melakukan pelanggaran hukum Israel. Pelanggaran ini mustahil ada mengingat Israel melakukan penangkapan dan penahanan di perairan internasional.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan saluran-saluran tidak resmi dalam memberikan perlindungan atas warganya. Ada sejumlah tokoh Indonesia memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh di Israel.

Bagi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kondisi warganya di luar negeri, apa pun harus dilakukan. Pemerintah justru perlu menghindari sikap-sikap yang dapat mengundang antipati dari publik Indonesia. Jangan sampai kekesalan publik terhadap Israel ditimpakan kepada pemerintah.

Ketertiban dunia

Indonesia juga perlu melakukan upaya agar Israel tidak mengulangi tindakan yang secara jelas melanggar hukum internasional. Pelanggaran oleh Israel kerap dilakukan karena Israel merasa Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara politik akan membenarkan tindakannya, atau minimal tidak melakukan tindakan.

Sikap Pemerintah AS ini tentu berbeda apabila Iran atau Korea Utara sebagai pihak yang dianggap melakukan pelanggaran hukum internasional.

Sidang darurat PBB

Indonesia dapat meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU- PBB) untuk melakukan sidang darurat, emergency session. Sidang ini diharapkan dapat menghasilkan resolusi yang tidak sekadar mengutuk, melainkan diperbolehkannya penggunaan kekerasan, use of force, terhadap Israel.

Pada masa lampau MU-BB pernah mengeluarkan resolusi demikian yang disebut sebagai Uniting for Peace untuk mengakhiri Perang Korea.

Proses melalui MU- PBB merupakan pilihan yang lebih baik daripada mem-bawa ke Dewan Keamanan PBB. Pemerintah AS dikhawatirkan akan menggunakan hak vetonya terhadap apa pun resolusi yang tidak berpihak kepada kepentingan Israel.

Meski proses di MU-PBB memakan waktu, MU-PBB tidak mengenal hak veto. Bahkan, MU-PBB dapat lebih merefleksikan pandangan negara-negara di dunia. Agar resolusi MU-PBB yang diharapkan berhasil, ada baiknya Kementerian Luar Negeri telah mempersiapkan rancangannya.

Paling tidak ada tiga substansi yang harus ada dalam rancangan resolusi MU-PBB. Pertama adalah mengecam keras tindakan Israel yang selalu melakukan pelanggaran hukum internasional dalam menangani kasus Palestina, khususnya Gaza.

Kedua, menyampaikan ultimatum kepada Israel untuk menghentikan segala tindakan pelanggaran hukum internasional dalam penanganan kapal Mavi Marmara beserta awak dan penumpangnya. Juga Israel diminta untuk mencabut blokade yang dilakukan atas Gaza untuk misi kemanusiaan.

Terakhir, memberikan batas waktu tertentu agar Israel memenuhi ultimatum yang disampaikan dan apabila batas waktu tertentu terlewati, negara-negara diberi mandat untuk secara kolektif atas nama PBB menggunakan kekerasan terhadap Israel.

Sudah waktunya sikap tegas dunia, terlepas dari Islam atau bukan, terhadap Israel ditunjukkan. Dunia harus mampu melawan kearoganan Israel. Bahkan, dunia harus memberikan isyarat kepada Pemerintah AS agar tidak selalu melindungi tindakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional.

Perdamaian dunia saat ini menjadi taruhan.

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Doktrin Dunia Tak Berdaya

Kompas, Kamis, 3 Juni 2010 | 03:00 WIB

Oleh PLE Priatna

Sembilan orang tewas dan puluhan luka di atas kapal misi kemanusiaan Mavi Marmara yang berlayar ke Gaza oleh serangan tentara Israel. Sebanyak 12 WNI bergabung dalam misi kemanusiaan Freedom Flotilla ke Jalur Gaza yang diblokade Israel.

Misi gabungan bantuan kemanusiaan internasional yang membawa pangan, obat-obatan, selimut, dan air dihadapi Israel secara keji dengan kekerasan. Sederet fakta tragis baru muncul di tengah krisis internasional konflik Israel-Palestina.

Dunia menyaksikan warga sipil, tim relawan tanpa senjata dalam misi kemanusiaan, kembali dibantai operasi militer Israel, bahkan di tengah laut bebas. Masyarakat internasional mengecam tindakan Israel. Dunia mengecam keras serangan Israel. Badan dunia, seperti PBB, Uni Eropa, ASEAN, dan NATO, melakukan pertemuan darurat. Mulai Perdana Menteri Turki Recep Erdogen hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi keras menyerukan segera menghentikan tindakan brutal Israel. Unjuk rasa mengecam Israel merebak di seantero dunia.

Israel sang adidaya?

Apa yang terjadi? Israel jalan terus: tak tersentuh kecaman dunia. Oleh puluhan resolusi, kecaman keras, kemarahan publik, unjuk rasa, dan tekanan politik, Israel tetap bergeming dengan kemauannya. Amerika Serikat tak ia takuti. Uni Eropa dan NATO diabaikan. Gaza tetap diblokade. Warga sipil Palestina, wanita dan anak-anak, tetap menjadi bulan-bulanan sasaran peluru, penggeledahan, pemeriksaan, dan ancaman lain yang menyulitkan hidup sehari-hari. Kematian warga Palestina di Jalur Gaza adalah kabar menyedihkan. Dunia tak mampu menghentikannya.

Bertani tanpa tanah, menjala tanpa laut. Begitulah potret penduduk Gaza. Badan Pangan Dunia, FAO, pada Mei 2010 melaporkan bahwa seribu hari pascablokade Israel, kualitas hidup warga Jalur Gaza semakin merosot. Seluas 46 persen tanah pertanian tak bisa dipakai, sedangkan 17 persen praktis rusak. Sekitar 73 persen warga di daerah netral yang mengantarai dua daerah yang bermusuhan berada di bawah garis kemiskinan. Ekspor stroberi sekitar 2.300 ton, tomat ceri seberat 714 ton, dan bunga anyelir 55 juta per tahunnya dari kawasan Jalur Gaza praktis terhenti.

Bantuan kemanusiaan adalah satu-satunya sumber kehidupan di tengah kelangkaan pasokan dan harga pangan yang mahal. Rata-rata hanya 56 sen dari setiap dollar dapat dibelanjakan untuk membeli makanan karena warga tak bekerja secara layak dan tetap. Hanya sekitar 3 persen tenaga kerja wanita bekerja di sektor perikanan, sementara angka penganggur mencapai 38,6 persen di Jalur Gaza.

Keberlangsungan Operasi Cast Lead selama enam bulan semakin mempersulit warga Gaza mencari kehidupan di darat ataupun di laut. Larangan impor mencapai angka menakjubkan: 268 juta dollar AS.

Kelumpuhan diplomatik

Potret penderitaan warga Palestina di Gaza ini adalah ironi sekaligus refleksi dari dunia tak berdaya. Dunia yang tak mampu mengubah Palestina merdeka. Dunia yang takluk di bawah ketiak Israel. Dunia yang hanya mampu berteriak tanpa bisa menghentikan sepak terjang Israel.

Kelumpuhan diplomatik, dialog, pertemuan tingkat tinggi, dan konferensi internasional hanya membuat frustrasi dan menelantarkan ratusan resolusi PBB, Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam doktrin dunia tak berdaya: dunia yang tak mampu berbuat banyak menghentikan kekejaman Israel.

Seruan masyarakat internasional pada akhirnya hanya menjadi retorika yang tak mampu menghentikan tindak sepihak Israel. Israel yang seharusnya terkepung dan terkucil justru mampu membalikkan dunia internasional menjadi bulan-bulanan pergulatan tanpa daya.

Doktrin dunia tak berdaya membuat Israel berada di atas angin. Kecaman setengah hati ala AS dan standar ganda ala Barat membuat Israel mampu mengembangkan sebuah doktrin baru yang amat berbahaya bagi perdamaian dunia: ”dunia yang tak berdaya”. Dunia sama sekali tak berdaya menghadapinya.

PLE Priatna Alumnus FISIP UI dan Universitas Monash; Bekerja di Brussels, Belgia

Menanti Peran Pemerintah

Kompas, Kamis, 3 Juni 2010 | 03:01 WIB

Oleh PM Erza Killian

Serangan terhadap misi kemanusiaan Free Gaza Movement yang dilakukan Angkatan Laut Israel pada 31 Mei lalu bukan saja dituding sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap standar internasional mengenai hak-hak asasi manusia.

Dua versi pembelaan muncul terkait tragedi ini: dari sisi para aktivis yang menyatakan bahwa mereka diserang terlebih dahulu oleh pihak militer Israel dan dari pihak Israel yang mengaku bahwa para aktivis kemanusiaan itu sejatinya telah disusupi teroris dan tindakan mereka merupakan upaya pembelaan diri.

Pihak PBB sendiri secara resmi telah mengecam tindakan Israel dan menyatakan bahwa perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai konflik ini.

Bagaimanapun juga, hal menarik yang perlu dicermati dari kejadian ini adalah bagaimana masyarakat sipil kali ini menjadi ujung tombak utama konfrontasi langsung Israel dengan dunia internasional terkait blokade Jalur Gaza.

Masyarakat sipil global

Penggunaan istilah masyarakat sipil global sendiri kerap memunculkan perdebatan dikarenakan kebelumjelasan batasan yang dimaksud. Scholte (2000) mendefinisikan masyarakat sipil global sebagai organisasi masyarakat sipil yang melakukan tindakan yang terkait dengan isu-isu dunia, menggunakan komunikasi lintas negara, memiliki struktur organisasi global, dan didasarkan pada prinsip solidaritas lintas negara.

Masyarakat sipil global dapat memiliki empat karakteristik itu sekaligus, dapat pula hanya memiliki satu atau dua dari ciri di atas. Dari definisi di atas, kelompok yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat sipil global dapat berupa organisasi keagamaan ataupun lintas agama, organisasi lingkungan, hingga organisasi kemanusiaan yang memiliki kepedulian yang sama.

Masyarakat sipil global sendiri mulai mendapatkan posisi penting dalam studi hubungan internasional disebabkan semakin aktifnya pergerakan mereka serta menguatnya posisi mereka dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Konflik antara organisasi kemanusiaan yang bertujuan membawa bahan bantuan ke Jalur Gaza dengan pihak militer Israel seharusnya dilihat sebagai bentuk protes tertinggi dari masyarakat sipil global terhadap kebijakan Israel terkait blokade Jalur Gaza.

Blokade Jalur Gaza sendiri, yang dilakukan Israel dengan dalih menekan kelompok Hamas dan menghentikan pasokan senjata bagi kelompok ini, ternyata justru menjadi hukuman bersama bagi seluruh warga Gaza yang sebagian besar justru warga sipil. Data PBB menunjukkan bahwa sekitar 75 persen warga Gaza saat ini hidup dari pasokan makanan bantuan dan sekitar 60 persen tidak memiliki akses terhadap air (The Guardian, 2010).

Negara-negara lain, bahkan PBB sendiri, hingga saat ini belum mengambil tindakan tegas atas kebijakan Israel ini kendati telah dengan pasti menyatakan bahwa tindakan ini melanggar hukum internasional. Ironisnya, bantuan terbesar bagi pasokan barang untuk warga Gaza justru berasal dari masyarakat sipil global. Rombongan kapal Mavi Marmara merupakan pemberangkatan keenam yang dilakukan oleh kelompok koalisi pro-Palestina, Free Gaza Movement, setelah mengirimkan beberapa rombongan kapal guna memasok obat-obatan dan bahan makanan bagi warga Gaza.

Kemunculan masyarakat sipil global sebagai pengisi peran negara dalam konflik Gaza seharusnya merupakan sindiran keras bagi aktor negara. Ketika negara dan organisasi internasional dirasa tak lagi mampu menyediakan atau memberikan solusi terbaik bagi konflik internasional, masyarakat sipil global memilih masuk dan ikut berperan dengan menggunakan cara sendiri.

Itu sebabnya tragedi di kapal Mavi Marmara seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kesalahan atau tindakan inkonstitusional Israel semata, tetapi juga sebagai refleksi bagi seluruh negara di dunia untuk mulai mengembalikan peran mereka sebagai aktor sentral pada sistem internasional dan tidak membiarkan masyarakat sipil kembali menjadi tameng bagi inkompetensi mereka menghadapi Israel.

Peran negara

Pentingnya peran negara dalam sistem internasional telah digambarkan dengan sangat jelas oleh arus utama hubungan internasional: para pemikir realis yang berasumsi bahwa negaralah unit paling utama dalam sistem internasional dan pemegang kuasa tertinggi di aras global. Kendati mengakui adanya aktor nirnegara semisal organisasi nonpemerintah atau organisasi internasional, kaum realis melihat bahwa pengaruh terbesar dalam tatanan global masih dipegang oleh negara.

Ironisnya, dalam konflik Gaza, masyarakat sipil globallah yang terpaksa harus berkonfrontasi langsung dengan militer Israel, sedangkan negara-negara hanya mengutuk dan menyayangkan tindakan ini.

Indonesia sendiri tampaknya harus mulai memperhitungkan kerja sama dengan masyarakat sipil—baik lokal maupun global—mengingat dalam serangan kemarin, 12 orang WNI dikabarkan turut menjadi sandera. Dengan posisi Indonesia yang sangat tegas mendukung kemerdekaan penuh Palestina, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil agar tidak ada lagi insiden yang akan membahayakan warga sipil Indonesia.

Mengingat kita adalah negara dengan warga Muslim terbesar di dunia, peluang bagi munculnya masyarakat sipil lain yang akan bergerak mendukung perjuangan Palestina pascatragedi Mavi Marmara sangatlah besar. Dengan berbagai protes dan demonstrasi anti-Israel yang tengah terjadi saat ini, kita tinggal menunggu waktu kapan sukarelawan Indonesia kembali mengirimkan rombongan ke Palestina untuk alasan solidaritas dan ini tentu akan menjadi pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah Indonesia.

Kerja sama antara negara dan masyarakat sipil (global) seharusnya menjadi agenda pemerintah Indonesia dalam menghadapi konflik Gaza di samping upaya lain melalui jalur resmi seperti diplomasi dan negosiasi. Akan lebih mudah bagi pemerintah untuk bekerja sama dan mencari titik temu sejak awal dengan masyarakat sipil dibandingkan dengan harus ”menyelamatkan” WNI ketika terjadi konfrontasi langsung.

Manfaat lain tentu adalah metode yang akan lebih efektif karena menggabungkan dua kekuatan sekaligus. Semoga saja pada masa mendatang kita bisa melihat kerja sama yang apik antara pemerintah dan masyarakat sipil global sehingga tragedi—yang terjadi oleh munculnya masyarakat sipil sebagai perisai—tak terulang kembali.

PM Erza Killian Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Brawijaya

Obama dan Logika Israel

Kamis, 3 Juni 2010 | 03:01 WIB

Oleh IVAN A HADAR

Tak bisa diterima, biadab dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Itulah beberapa reaksi komunitas internasional atas serangan berdarah Israel terhadap penumpang kapal berbendera Turki, Mavi Marmara, yang membawa relawan serta bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebutnya ”pembantaian” dan ”kejahatan menjijikkan”. Ia mendeklarasikan tiga hari berkabung di kawasan Palestina. Pemerintah Turki menuduh ”Israel sengaja membunuh warga sipil tak berdosa dan kembali menunjukkan mereka tidak peduli dengan kehidupan manusia serta upaya perdamaian”.

Negara-negara Eropa yang tak jarang diam atas ulah Israel pun bereaksi keras. Bahkan, pemerintah Perancis yang sebenarnya sangat bersahabat dengan Israel mengatakan ”tak ada alasan apa pun untuk membenarkan tindakan kekerasan tersebut”.

Rusia menuntut anggota kuartet perundingan Timur Tengah, yaitu PBB, Rusia, Uni Eropa, dan terutama AS, segera menekan Israel. Sebuah tuntutan yang tak mudah dilakukan melihat reaksi Israel dan kelompok lobinya selama ini atas desakan Obama untuk memulai lagi perundingan perdamaian dengan Palestina.

Arah baru AS

Dalam KTT Nuklir baru-baru ini, Obama dengan tegas mengatakan, perdamaian Timteng adalah kepentingan vital bagi keamanan nasional AS. Sebuah kalimat yang—oleh Israel dan penduduk Yahudi AS—dianggap sebagai arah baru kebijakan AS yang semakin mengambil jarak terhadap Pemerintah Israel.

Tersirat dalam kalimat Obama, ”Hati-hati Israel, kami tidak akan tinggal diam dalam konflik Timteng karena kepentingan kalian tidak lagi menjadi kepentingan kami.” Kebijakan pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem Timur oleh Pemerintah AS dianggap telah merusak misi AS di Timteng serta memperkuat musuh-musuh AS, seperti Iran dan Al Qaeda serta membahayakan tentara AS di Bagdad dan Kabul (Die Zeit, 31/6/2010).

Baru-baru ini, di hadapan Senat, Kepala Staf Angkatan Bersenjata AS mengatakan, konflik antara Israel dan Palestina serta pendudukan Tepi Barat oleh Israel telah menyulut gerakan anti-AS di seluruh dunia.

Kemarahan AS bermula saat Wakil Presiden Joe Biden seakan disambut kedatangannya lewat pernyataan provokasi Mendagri Israel tentang pembangunan 1.600 rumah susun baru di kawasan pendudukan. Namun, seperti biasa, reaksi keras Washington tanpa tindak lanjut. Apakah pembunuhan terhadap warga sipil di kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza jadi momentum bagi Obama untuk bertindak tegas? Kita berharap positif meski banyak yang meragukan. Obama boleh saja mengatakan ”enough is enough”, tetapi menghentikan bantuan keuangan dan militer bagi Israel? Rasanya tak mungkin karena solidaritas dengan Israel adalah sebuah keniscayaan bagi AS, raison d’etre.

Sangat mungkin, selain kegeraman, yang tersisa bagi Obama hanya membangun dan memperkuat tekanan internasional terhadap Israel untuk terlibat dalam perundingan dengan Palestina. Terkadang, saat-saat terakhir, Israel mengalah. Itulah yang terjadi pada masa Bill Clinton dan George Bush Sr dalam perundingan damai Oslo dan Taba.

Logika militer

Psikolog terkenal Israel, Dan Bar-On, menulis, ”Warga Israel merasa dirinya sebagai korban. Puluhan tahun lalu, di Eropa, bangsa Yahudi menjadi korban Nazi-Hitler dan negara-negara lain. Eksodus ke Israel untuk meninggalkan peran sebagai korban. Namun, di Timteng mereka juga diserang negara-negara Arab. Merasa jadi korban dan sebagai bagian dari kebaikan memunculkan pandangan dunia yang sederhana dan percaya harus melakukan pembalasan dengan moto siapa yang mencoba membunuhmu, bunuhlah dia sebelum itu terjadi.”

Bagi Bar-On, sebuah otokritik akan membuka saluran perdamaian yang tersumbat. Israel harus belajar mengatasi perannya sebagai korban. Hanya dengan demikian, pengintegrasian negara Israel dalam lingkungan Arab bisa sepenuhnya terjadi. Apa yang bisa dilakukan Israel agar tidak jadi bagian asing di kawasan ini? Bagi Bar-On, warga Israel harus secepatnya memulai sepenuhnya hidup di Timteng. Hingga kini, kebanyakan mereka masih saja percaya berumah di Eropa dan AS. ”Hidup di Timteng”, lanjutnya, ”harusnya berarti belajar bahasa Arab agar bisa lebih mengerti apa yang terjadi di negara-negara tetangga. Perlu ditemukan cara untuk hidup dan bekerja bersama dan tidak hanya membunuh mereka.”

Hidup dalam situasi perang berkepanjangan, lambat laun akan sulit dipahami mayoritas warga dunia. Meningkatnya protes akibat melejitnya jumlah korban sipil dalam setiap agresi Israel, hancurnya infrastruktur dasar serta pemusnahan kreasi peradaban, akan menggusur kemampuan dan kesediaan memahami logika militer. Kompleksitas sebuah konflik direduksi dalam formula siapa lebih kuat atau siapa lebih menderita. Emosi menggantikan obyektivitas. Tiba-tiba, yang tadinya (merasa sebagai) korban, jadi agresor.

Pada nurani terdalam siapa pun, termasuk publik Israel, pasti menginginkan hidup damai. Namun, mereka diberondong opini politisi dan militer tentang tiadanya alternatif selain perang. Kalkulasinya ketika melakukan agresi di Gaza, setelah kehancuran total, setelah bantuan kemanusiaan pun dilarang masuk dan dihancurkan, rakyat Palestina akan jenuh dan berhenti melawan. Logika militer yang patut diragukan. Yang lebih mungkin, mayoritas rakyat Palestina dan siapa pun di muka bumi ini akan membenci dan sangat marah kepada agresor.

IVAN A HADAR Direktur Eksekutif Institut Pendidikan Demokrasi

Yang Terlupakan dari Insiden Mavi

Kompas, Kamis, 3 Juni 2010 | 02:58 WIB

Oleh Broto Wardoyo

Pelajaran apa yang bisa ditarik dari insiden di kapal Mavi Marmara? Penyelidikan lebih mendalam mengenai detail insiden tersebut perlu untuk dilakukan, tetapi secara lebih mendasar insiden tersebut menunjukkan kegagalan solusi terhadap Gaza.

Gaza menjadi titik panas dalam relasi Israel-Palestina karena dua perkara. Pertama, Gaza merupakan laboratorium proses perdamaian. Penarikan Israel dari Gaza, berdasarkan kesepakatan Oslo, merupakan langkah awal bagi pencapaian kesepakatan final dan pembentukan negara Palestina. Gaza dipandang lebih mudah diselesaikan jika dibandingkan dengan Tepi Barat.

Kedua, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa penarikan diri Israel dari Gaza menandai berakhirnya proses politik Israel-Palestina. Keputusan Israel menarik diri dari Gaza pada tahun 2004 justru menjadi tanda kegagalan proses negosiasi yang dibangun sejak 1993.

Ada dua alasan mengapa hasil yang diharapkan tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Pertama, faktor Hamas. Hamas yang memiliki kontrol nyata atas Gaza menjadi momok yang menakutkan bagi proses perdamaian, Israel, dan Otoritas Palestina. Kedua, Gaza senantiasa dipandang sebagai aset politik, baik oleh Israel, Otoritas Palestina, maupun Hamas. Sebagai aset, kebutuhan publik Gaza cenderung dilupakan.

Carut-marut relasi segitiga antara Hamas, Otoritas Palestina, dan Israel tersebut menjadi alasan diberlakukannya kebijakan blokade atas Gaza oleh Pemerintah Israel. Meski melepas kontrol atas Gaza, Israel tidak melepas kontrol atas akses masuk dan keluar barang dan jasa ke dan dari Gaza.

Melepas blokade Gaza

Dalam jangka pendek, dua instrumen dapat digunakan untuk kembali memulai pembicaraan tentang Gaza dalam kerangka yang tepat. Pertama, kesepakatan gencatan senjata yang melibatkan Hamas dan Israel. Kesepakatan ini akan mendorong Israel untuk lebih memperlonggar kebijakan atas Gaza.

Sejalan dengan langkah ini, pelibatan organ-organ internasional dapat dilakukan untuk membantu pengawasan terhadap arus masuk dan keluar barang dan jasa ke dan dari Gaza. Mengingat Israel kemungkinan besar akan menolak kehadiran misi perdamaian PBB, opsi yang bisa dimanfaatkan adalah memaksimalkan fungsi dari pengamat- pengamat Uni Eropa yang selama ini mengawasi pintu masuk Gaza-Mesir dan UNRWA yang mengurusi pengungsi Palestina. Mengingat peran keduanya cukup terbatas, pengawasan masyarakat internasional terhadap kebijakan Israel dan Hamas harus terus dilakukan.

Lebih jauh, kontradiksi tersebut juga dapat dijembatani jika ada pengakuan terhadap keberadaan Hamas sebagai salah satu aktor dalam proses perdamaian.

Ada dua pilihan untuk melibatkan Hamas dalam proses perdamaian. Pertama, proses perdamaian bisa mengadopsi strategi pembicaraan dua level (intra-Palestina kemudian dilanjutkan dengan Israel-Palestina) yang cenderung disukai Israel, tetapi sensitif bagi Otoritas Palestina, atau, kedua, proses perdamaian bisa mengadopsi strategi pembicara tiga pihak yang sangat sensitif bagi Israel, tetapi lebih tidak sensitif bagi Otoritas Palestina.

Pilihan pertama sebenarnya lebih masuk akal mengingat minimnya resistensi dari Israel dan para mediator Barat. Hanya saja, pilihan ini akan mengorbankan independensi Otoritas Palestina dalam mengelola masalah domestiknya. Tatanan demokrasi yang dijalankan di Palestina pasca-Yasser Arafat sebenarnya menjadi salah satu solusi terbaik, tetapi sayangnya kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif dinodai oleh penolakan Barat dan Israel. Fatah yang mendominasi PLO, organ tunggal yang diakui keberadaannya secara internasional sebagai wakil Palestina, pun cenderung memilih untuk mengambil keuntungan sesaat dengan aneka alasan.

Kedua alternatif tersebut harus diletakkan dalam kerangka membangun kontrol efektif Otoritas Palestina atas wilayah Gaza. Tanpa adanya kontrol yang efektif dari Otoritas Palestina, harga yang harus dibayar oleh Hamas untuk bisa menjadi pemain proses perdamaian, proses perdamaian tidak akan bisa dijalankan dengan baik.

RI dan internasional

Dalam konteks Indonesia, pilihan menjadi mediator dalam kedua strategi cenderung sulit dilakukan. Dalam pilihan pertama, tekanan Indonesia dalam penyelesaian konflik intra-Palestina akan bisa dipandang sebagai intervensi atas urusan domestik Otoritas Palestina. Dalam pilihan kedua, tekanan Indonesia akan menjadi tidak efektif mengingat ketiadaan saluran langsung Indonesia-Israel. Peran maksimum yang bisa dijalankan Indonesia adalah menggalang kekuatan penengah untuk lebih melihat kebutuhan menerima eksistensi Hamas sebagai pemain dalam proses perdamaian, baik dalam strategi pertama maupun kedua.

Indonesia dapat berperan sebagai lem perekat para mediator untuk lebih bersikap lebih kritis dalam penyelesaian masalah Gaza. Kritis dalam artian mampu untuk lebih tanggap terhadap niat politik Hamas, tetapi juga mampu untuk resisten terhadap aksi kekerasan oleh siapa pun, Israel dan Hamas. Pilihan tersebut dapat dijadikan agenda pembicaraan antara Indonesia dan AS, mediator utama proses perdamaian, meski harus dilakukan secara diam-diam.

Mavi Marmara bisa jadi korban pertama masalah Gaza yang berasal dari luar Gaza. Namun, patut dicatat bahwa para pemukim Gaza, bukan Hamas, Otoritas Palestina, apalagi Israel, merupakan korban sesungguhnya yang sering terlupakan. Jangan lagi mereka dilupakan.

Broto Wardoyo Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional, UI

01
Jun
10

PEPORA : Dinamika Ekonomi Kerakyatan

2 Ormas Bentrok, Ketua Forkabi Tewas Dibacok

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/05/2010 | 04:16 WIB 2 Ormas Bentrok, Ketua Forkabi Tewas Dibacok

Jakarta – Bentrokan antara 2 organisasi massa (ormas) terjadi di wilayah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pria tewas akibat luka bacok, yaitu Ketua Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi). “Ya ada yang meninggal karena tawuran,” ujar petugas SPK Polsek Metro Cengkateng, Aiptu Agus, Senin (30/5/2010) pagi dini hari.

Agus menjelaskan saat ini bentrokan masih terjadi. Lapak-lapak di sekitar Jl Ring Road RT 03/02, kelurahan Ring Road ikut dibakar. Diduga yang terlibat bentrok adalah kelompok Forkabi dan kelompok Madura. “Yang ribut Forkabi sama Madura. Saat ini masih berlangsung,” terang dia.

Endit Tewas Dibacok di Leher
Korban tewas di Duri Kosambi, Cengkareng adalah Endit Mawardi, Ketua Forkabi. Endit sempat dibawa ke IGD RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. “Namanya Endit Mawardi kelahiran 1967,” kata salah seorang petugas keamanan Rumah Sakit Cengkareng Sadeli (44), Minggu (30/5/2010) malam.

Sadeli menjelaskan, korban mengalami luka di belakang leher memanjang dari atas ke bawah. “Lukanya lumayan panjang, sekitar 10 centimeter,” ujar Sadeli.

Saat ini jenazah Endit telah dibawa ke RSCM. Endio menjadi korban bentrokan
yang diduga antara Forkabi dan kelompok Madura di Duri Kosambi. Hingga saat ini kerusuhan masih terjadi di Duri Kosambi.

Puluhan Lapak di Duri Kosambi Dibakar
Suasana di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat masih mencekam. Puluhan lapak dibakar saat bentrok dua kelompok masyarakat terjadi.  “Sudah dikerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran,” ujar petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, David, Senin (31/5/2010) dini hari.

David menjelaskan walau belum jelas jumlah kerugian, namun diperkirakan cukup banyak lapak yang terbakar.  “Laporannya merah. Kebanyakan yang terbakar rumah, lapak-lapak,” jelasnya.

Duri Kosambi Jadi Lautan Api
Kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin dini hari, berubah menjadi lautan api. Puluhan lapak masih terbekar. Api hampir mengenai kabel sutet yang berada di tengah-tengah lokasi kebakaran. Api tampak semakin besar. Angin bertiup cukup kencang sehingga menambah kobaran api.

Selain puluhan lapak yang terbakar, dua buah mobil pickup dan dua truk juga digulingkan massa dan dibakar. Lima unit mobil pemadam kebakaran sudah berada di lokasi dan sedang bekerja keras memadamkan api. Kebakaran ini merupakan buntut bentrokan antara dua kelompok massa yang bertikai malam tadi.

100 Polisi Berjaga di Duri Kosambi
Sekitar 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang terdiri dari 100 personel polisi berjaga di kawasan kerusuhan Duri Kosambi. Mereka berjaga agar warga tidak mendekat ke lokasi kerusuhan. Nampak, polisi tersebut dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara seperti tameng dan helm.

Polisi pun menutup akses menuju lokasi kebakaran. Hanya mobil pemadam kebakaran dan mobil polisi yang diizinkan masuk. Ribuan warga sekitar tampak menyemut di lokasi kebakaran. Mereka ingin menyaksikan dari dekat kebakaran yang menghanguskan puluhan lapak di sana.

Warga Sibuk Selamatkan Barang
Api menghanguskan puluhan lapak di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Penduduk di sekitar lokasi pun sibuk menyelamatkan barang mereka. “Apinya besar, diamankan dulu yang penting-penting. Sebagian barang masih di dalam,” ujar seorang warga, M Rodi di lokasi kebakaran.

Selain Rodi, ratusan warga tampak melakukan hal yang sama. Jarak antara rumah mereka dengan lapak-lapak penjual kayu yang terbakar, hanya puluhan meter. Sementara api terus membesar.

Mereka tampak menumpuk barang-barang mereka di sekitar Jl Pondok Randu. warga pun sibuk memadamkan api dengan peralatan apa adanya. Setiap ada mobil pemadam kebakaran yang datang, mereka pun langsung mengarahkannya ke titik-titik pusat kebakaran.

Petugas Damkar Kesulitan Padamkan Api
Petugas pemadam kebakaran masih sulit memadamkan api di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahan-bahan rumah dari kayu yang mudah terbakar dan kesulitan mendapatkan air menjadi kendala petugas. “Tempatnya jauh dan sumber air juga sulit.” ujar Kepala Sesi Operasi Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, Endang Haerudin di lokasi kebakaran, Senin (31/5/2010) dini hari.

Selain itu, angin yang bertiup kencang juga membantu api menyebar sehingga sulit dipadamkan. “Apalagi bahan-bahan ini mudah terbakar,” terang dia.  Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Selain itu personel Brimob juga tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi.

Kapolda Tinjau Lokasi Kerusuhan
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono meninjau lokasi kerusuhan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun jenderal bintang dua ini enggan mengomentari soal bentrokan. “Ini lagi kerja,” ujarnya di lokasi kerusuhan, Senin (31/5/2010).

Wahyono tiba sekitar pukul 2.30 WIB dan berada 15 menit di lokasi. Dia tampak melakukan koordinasi dengan jajaran Polres Jakarta Barat. Namun tidak berkeliling lokasi. Selesai melakukan koordinasi, wahyono yang mengenakan jaket hitam ini langsung meninggalkan lokasi kerusuhan.

Bentrokan Dipicu Serempetan Mobil
Kerusuhan di Duri Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat dipicu persoalan sepele. Hanya karena senggolan kendaraan, ujungnya bentrokan terjadi antara dua kelompok massa. “Informasi awal itu serempetan mobil,” ujar Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Kamil Razak di lokasi kerusuhan, Senin (31/5/2010) dini hari.

Informasi yang dikumpulkan detikcom dari Polsek Cengkareng akibat serempetan tersebut, terjadi keributan antara dua kelompok masyarakat di Duri Kosambi. Seorang pria tewas akibat bentrok tersebut. “Sekarang kita fokus pada evakuasi dan pengamanan. 300 Personel dari Brimob, Polda dan Polres akan disiagakan di sini,” tambah Razak.

Polisi Periksa 3 Warga Terkait
Polisi memeriksa 3 orang terkait kerusuhan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun mereka baru diperiksa sebagai saksi. “Yang diperiksa 3 orang, masih sebagai saksi,” ujar Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Kamil Razak di lokasi kerusuhan, Senin (31/5/2010) pagi.

Razak menjelaskan ketiga orang itu berinisial AA, DS, dan NRA. Ketiganya merupakan warga Duri Kosambi, Cengkareng. “Mereka warga sini,” jelas Razak.

Selain itu, polisi juga menyita berbagai barang bukti antara lain baju korban dan sebuah linggis. (*/dtc/jpc)

01
Jun
10

Ekologi : Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Selasa, 01/06/2010 07:20 WIB
Mengapa Reklamasi Pantai Harus Ditolak?
Andi Saputra – detikNews


Foto: Teluk Jakarta (ilustrasi)

Jakarta – Keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait Kepmen No 14/2003 tentang larangan reklamasi pantai utara Jakarta di sambut gembira para penggiat perlindungan lingkungan. Padahal, di sepanjang kawasan urukan laut tersebut kini telah berdiri apartmen, kawasan wisata, kota mandiri hingga real estate papan atas.

Lalu, mengapa masyarakat pecinta lingkungan ngotot reklamasi ini harus di tolak ?

“Karena reklamasi akan semakin memicu bencana ekologis di Jakarta, selain bencana banjir yang akan mengancam wilayah Jakarta dari luapan 13 sungai di Jakarta yang bermuara ke Teluk Jakarta,” kata Ketua LBH Jakarta, Nurcholis Hidayat kepada detikcom, Senin, (31/5/2010).

Proyek reklamasi Pantura membentang sepanjang ± 32 KM dari sebelah timur perbatasan Cilincing dengan Kabupaten Bekasi sampai dengan Sebelah barat perbatasan Penjaringan dengan Kabupaten Tangerang. Proyek ini mempunyai kedalaman 8 M dan lebar 2 KM dari bibir pantai, mulai dikerjakan pada bulan Oktober 2006, dengan serangkaian prasyarat yang ditinggalkan.

“Ini sudah dibahas jauh-jauh hari seperti yang terlihat dalam briefing Walhi Jakarta-LBH Jakarta -ICEL sekitar tahun 2006-2007,” tambahnya.

Para pengiat lingkungan menilai reklamasi tidak layak untuk beroperasi karena hanya akan menimbulkan kerugian ekologis yang lebih besar. Pemprov DKI Jakarta tidak pernah menilai ongkos kerusakan ekosistem, seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, ikan, dan ekosistem laut yang akan hilang dan terusir dari kawasan ini.

“Seperti hilangnya cagar alam Muara Angke yang selama ini berfungsi ekologis strategis bagi Jakarta,” bebernya. Hal tersebut nampak dari ekosistem estuaria, yang selama ini mampu mengabsorpsi berbagai polutan dari kota Jakarta, hutan bakau sebagai tempat bertelur dan habitat ikan-ikan kecil (nursery) dan hutan mangrove penangkal abrasi dan lainnya akan digantikan oleh tumpukan pasir dan semen.

“Selain itu, juga akan berdampak abrasi pantai, amblesan, dan meningkatnya muka air laut dapat mengancam keberadaan pulau-pulau mikro di gugusan Pulau Seribu,” pungkasnya.

Untungnya, kasasi MA memenangkan KLH yang berarti reklamasi adalah ilegal. Dan kini, bola panas beralih dari MA ke pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan.

(asp/anw)

Baca juga :

01
Jun
10

PEPORA : Pancasila is Welcoming for President Obama

Presiden Dijadwalkan Pidato Peringati Kelahiran Pancasila

PANCASILA IS WELCOMING FOR PRESIDENT OBAMA

The visit of President Obama to Jakarta, Indonesia, next mid of June 2010, will be a road to world history considering that Obama was in Jakarta years ago when attending in an elementary school, and Pancasila itself, the five guidance principles of the way of human-being life, was born in Jakarta in June 1st, 1945 which then appealed by the Presiden Soekarno of the Republic of Indonesia in September 30th, 1960 at the United Nation as prime universal (charter) when giving speech To Build The World A New. Those are Believe in God, Nationalism, Humanity, Democracy and Social Justice.

Today, Pancasila is 65 years old and having great contributions especially to the nation and character building of the people of the Republic of Indonesia since the declaration of independence in 17 August 1945, and respected by some other nations in the world as well.

Next to go, there is greatly understanding that Pancasila will be the light star for the world wide human and nation developments, since substantively Pancasila has been rooted in the daily living of the people since Indonesia as the mother of civilization as stated by Prof Arysio dos Sandos of Brazil in his book Atlantis, the lost continent finally found [2005].

A number of prominent citizens of Pancasila Study Club (PSC) Jakarta in May 20th, 2010 then declare a so-called the Nationalist-Pancasila in order to achieve namely the Holy World 2015 at least for Indonesia itself. However it would be a great deal if all the people in the world will have the similar perspective considering that social justice is the precondition for world peace which then is required to gain the prosperity.

In this respect, the visit of President Obama is recommended to bring political wisdom i.e. Social Justice To Reduce Poverty and To Gain Prosperity.

That declaration above is further stating that the precondition to strengthen the existence of that Nationalist-Pancasila mentioned above especially for Indonesia, by implementing the 7 (seven) National Resiliences Strategy and the 9 (nine) Pilars of Political Civilization, which these genuine local wisdom will be an advantage also to all the people of the world to adopt if considering them specifically in good care for better quality of world life.

In reference with the utmost good faith, it is most suggested that the visit of President Obama is to generate this road to world history for achieving the world poverty free as the milestone of Holy World through a political initiative so-called social security world plan.

Jakarta, June 1st, 2010

Pandji R Hadinoto

Chairman, Alumni Association of IBLAM School of Law

Office : Jalan Kramat Raya No. 27, Jakarta Pusat 10450, Indonesia

eMail : pancasila45@yahoo.com / www.jakarta45.wordpress.com

Gara-gara ulah Israel, yang pasukannya menewaskan belasan aktivis kemanusiaan yang sedang berjuang menembus blokade ke Gaza, Presiden Barack Obama tampaknya akan batal lagi berkunjung ke Indonesia.

Tindakan brutal Israel jelas akan menimbulkan kecaman internasional, dan sangat mungkin demo-demo anti Israel di Indonesia (plus demo anti-pemerintah AS, yang dianggap selalu membela Israel dengan mengorbankan kepentingan rakyat Palestina). Rakyat Palestina di Gaza kini menderita karena diblokade total oleh Israel, yang menghambat masuknya barang-barang kebutuhan pokok.

Secara jujur harus dikatakan, Obama sebetulnya bukannya tidak berbuat apa-apa untuk perdamaian Israel-Palestina. Tekanannya pada PM Israel Netanyahu untuk membekukan permukiman Yahudi ilegal di daerah pendudukan, mengindikasikan Obama cukup serius.

Obama juga mencanangkan dunia dan Timur Tengah tanpa senjata nuklir, yang meskipun diarahkan ke Iran, pada akhirnya juga akan mengarah ke Israel, yang diyakini sudah memiliki sekitar 200 hululedak nuklir (Israel saat ini adalah satu-satunya negara Timur Tengah pemilik senjata nuklir).

Namun, Obama sedang sangat membutuhkan dukungan AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) dan lobby Yahudi di Amerika, ketika posisi Obama dan Partai Demokrat sedang terdesak menghadapi kubu Partai Republik. Jika gagal meraih dukungan, posisi kubu Demokrat akan runtuh dan banyak program Obama akan dimentahkan di Kongres.

Dukungan ini amat dibutuhkan terutama pada bulan-bulan menjelang November 2010. Pada November 2010, akan ada sejumlah pemilu untuk memilih para anggota Kongres di AS. Seluruh kursi di DPR AS dan 34 kursi Senat akan diperebutkan. Skenario terburuk adalah jika Partai Demokrat kehilangan suara mayoritas di Kongres. Sudah sangat beruntung, jika perolehan kursi Demokrat cuma merosot (tetapi masih menguasai mayoritas).

Pertanyaannya, beranikah Obama memberi kecaman keras, atau memberi sanksi pada Israel atas tindakan brutal pemerintah Netanyahu sekarang? Padahal, beberapa bulan mendatang Obama harus meminta dukungan lobby Yahudi untuk kubu Demokrat di dalam negeri AS. Dengan menyesal harus saya katakan: kemungkinan Obama mengambil tindakan tegas dan drastis terhadap Israel saat ini, tampaknya “sangat kecil.”

Terlepas dari soal Obama dengan urusan dalam negerinya, tindakan brutal Israel pastilah akan menimbulkan reaksi keras di Indonesia terhadap Israel (plus AS). Jika Obama berani datang ke Indonesia bulan Juni 2010 ini, sangat mungkin dia akan disambut dengan demo-demo yang mempermalukan posisi AS.

Jadi mimpi Obama untuk bersama keluarganya menikmati “nostalgia” makan bakso atau nasi goreng di Jakarta, tampaknya sulit diwujudkan. Pihak Security AS pastinya juga akan menyarankan, untuk “sekali lagi” (atau lebih tepat: “beberapa kali lagi”?) menunda atau membatalkan kunjunganya ke Indonesia.

Obama tidak takut pada “teroris,” karena para “teroris” itu sudah dihabisi oleh Densus 88 yang dana dan persenjataannya dipasok AS. Obama lebih takut pada demonstran anti-AS.

Jika Obama tidak jadi datang, Presiden SBY pastilah kecewa karena sekali lagi gagal mendatangkan Obama, yang kedatangannya bisa dimanfaatkan untuk pencanangan berbagai program “kerjasama strategis” RI-AS.

Tetapi juga ada rasa lega, karena SBY sebenarnya tidak berani mengambil risiko keamanan, atau mencegah kemungkinan Obama dipermalukan oleh warga RI, ketika sedang dalam kunjungan ke Indonesia.

Satrio Arismunandar
Executive ProducerNews Division, Trans TV, Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 – 14 A, Jakarta 12790
Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 3542,  Fax: 79184558, 79184627

http://satrioarismunandar6.blogspot.comhttp://satrioarismunandar.multiply.com

Verba volant scripta manent…(yang terucap akan lenyap, yang tertulis akan abadi…)

============================================================



Utang

Sri ke AS  Dikaitkan Utang Rp 7,5 Triliun
Minggu, 30 Mei 2010 | 17:03 WIB

KOMPAS
IMAGES/DHONI SETIAWAN
Sri Mulyani Indrawati

TERKAIT:

Kejaksaan Tak Akan ‘Sentuh’ Boed dan SMI
Sri Mulyani Tinggalkan Jakarta
Kejagung Toleransi Praktik Mafia Hukum
ICW: Usut Pembangunan Gedung DPR
ICW: KPK Terpaksa karena Tak Didukung

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia
Corruption Watch (ICW) meyakini, penunjukan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di Amerika Serikat karena Indonesia sebagai salah satu negara pengutang terbesar.

“Ternyata bukan karena murni prestasinya Jeng Sri, tapi karena prestasi negara kita yang mau berutang ke Bank Dunia,” kata Koordinator ICW, J Danang Widoyoko, dalam keterangan persnya soal “Tolak Utang Untuk Perubahan Iklim” di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (30/5/2010).

ICW bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan INFID merilis temuannya soal perjanjian penambahan utang sebesar 800 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,5 triliun yang disepakati pada 25 Mei 2010 untuk biaya menanggulangi dampak perubahan iklim.

Dia menjelaskan, utang Pemerintah Indonesia tersebut dilakukan terhadap Bank Dunia, Japan International Cooperation Agency, dan Agence Francaise de Development.

Untuk mendanai penanggulangan dampak perubahan iklim itu, sejak tahun 2008, pemerintah sudah berutang Rp 18 triliun.

Danang menilai, keberadaan Sri Mulyani di Bank Dunia tak ubahnya menjadi sapi perahan Bank Dunia. “Keberadaan Sri Mulyani untuk menghidupi kantor Bank Dunia di Indonesia. Bank Dunia di Indonesia bisa berjalan karena utang pemerintah kita ke mereka,” sebut Danang.

Tindakan itu pun dinilai oleh Walhi sebagai bentuk kesetiaan pemerintah kepada bankir-bankir di luar negeri. “Betapa besarnya
loyalitas kita kepada World Bank dibanding kepada masyarakatnya sendiri yang telah membayar pajak,” sindir Manager Kampanye Walhi, Teguh Surya.
(Samuel Febriyanto)

Hari Lahir Pancasila
Ada “ATM Pancasila” di DPR
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Senin, 31 Mei 2010 | 11:53 WIB

Inggried Dwi W

Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni besok, digelar “ATM Pancasila”, Senin (31/5/2010), di Gedung DPR, Jakarta. Siapa saja diminta masukannya terkait implementasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2010, DPR menggelar sejumlah kegiatan, Senin (31/5/2010). Salah satunya adalah membuat beberapa “ATM Pancasila” yang masing-masing dijaga dua wanita ayu. Apa itu ATM Pancasila?

Ternyata ATM itu bukan berkaitan dengan urusan uang. Di setiap konter ATM Pancasila ada dua wanita dengan setelan jas dan rok hitam yang siap memandu. Di tempat itu siapa saja diminta mengisi form untuk memberikan masukan implementasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Misalnya, saya pernah diperlakukan enggak adil. Ya begitulah intinya, sila-sila Pancasila itu gimana mengamalkannya,” jelas seorang penjaga, Indah.

Di setiap konter terdapat lima boks yang masing-masing bertuliskan bunyi sila pertama sampai kelima dari Pancasila. Seusai memberi masukan, akan mendapatkan kotak kecil bergambar Burung Garuda yang berisi beberapa buah permen yang dibungkusnya ada tulisan “Pancasila”.

Untuk apa masukan-masukan tersebut? “Ah, saya juga enggak tahu. Pokoknya untuk peringatan Hari Pancasila besok,” kata Indah.

Terlihat juga beberapa artis seperti Pangki Suwito dan istrinya, Yati Octavia, yang turut memberikan masukan. MPR dan DPR akan menggelar peringatan Hari Lahir Pancasila besok dengan mengingat pidato-pidato Presiden RI pertama, Soekarno. Rencananya, acara yang digelar pukul 10.00 besok akan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Menyambut Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni.

PANCASILA

(Harsutejo)

Pancasila merupakan sebuah dokumen politik, suatu kontrak sosial yang mengandung persetujuan atau kompromi antar sesama warganegara Indonesia tentang asas-asas negara. Pancasila dapat disejajarkan dengan Magna Carta di Inggris, Bill of Rights di AS, Droit de l’home di Prancis. Demikian Onghokham (Desember 2001). Republik Indonesia yang baru lahir telah berhasil merumuskan UUD 1945 dengan dasar-dasar negara berupa Pancasila yang mengakomodasi segala macam perbedaan dan keberagaman di antara seluruh rakyat Indonesia dalam motto Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua yang telah tercantum dalam Sumpah Pemuda 1928: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia!

Perbedaan-perbedaan tersebut berupa suku-suku dan ras, kepercayaan dan agama, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, cara berpikir, keyakinan dan pandangan politik, ideologi, latar belakang sejarah dsb, semua mendapatkan tempat secara layak di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Pancasila merupakan dasar bernegara dan berbangsa, suatu persetujuan bersama untuk hidup bersama dalam aneka perbedaan. Pendeknya menurut penggagasnya, Bung Karno, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Betapa bijaknya para founding fathers kita yang telah berhasil merumuskan landasan dan persetujuan bersama dalam kedaaan aneka perbedaan dan telah dapat menghimpun kesatuan dalam menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Mereka telah berhasil gemilang dalam melakukan kompromi sejarah untuk menyatukan seluruh potensi bangsa. Kompromi sejarah ini antara lain telah dilakukan oleh para pemimpin golongan Islam yang juga setuju menerima Pancasila sebagai dasar bernegara dan berbangsa dan merupakan bagian penting dalam pembukaan UUD 1945.

Rezim militer Orba Suharto memperlakukan Pancasila sebagai barang suci, azimat yang dipuja-puji dengan kata-kata mempesona ‘asas tunggal Pancasila’, seolah hendak mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam membangun negara. Puja-puji itu hakekatnya terhadap kekuasaan Orba, yang hendak dilanggengkan dengan membangun institusi negara P4 dan BP7 dengan mengerahkan kaum intel dan intelektual sekaligus dengan terus-menerus melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sarat dengan kekerasan. Rezim Orba melalui sejarawan Nugroho Notosusanto pun mencoba berupaya meniadakan nama Bung Karno sebagai penggali Pancasila dari catatan sejarah. Di tangan rezim penindas ini Pancasila justru dijadikan alat pecah-belah dengan “bersih diri” dan “bersih lingkungan” serta manusia dengan KTP “ET” yang membuat berjuta warga negara didiskriminasikan, dikutuk dan dikuyo-kuyo atas nama “mempancasilakan” mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari yang bak berada di samudra korupsi itu P4 dan BP7 menjadi dagelan yang sarat dengan pemborosan dana, waktu dan sumber daya manusia serta sarat dengan lagak kemunafikan yang mendapat sindiran amat tajam seorang kiai yang penyair KHA Mustofa Bisri yang ditulisnya di masa kejayaan rezim Orba dalam kumpulan puisi “Gelap Berlapis-Lapis,” dengan sajak ‘Kembalikan Makna Pancasila’ dengan amat tajamnya, sekaligus mencerminkan kenyataan sebenarnya, a.l.:

“kesetanan yang maha perkasa

kebinatangan yang degil dan biadab

perseteruan indonesia

kekuasaan yang dipimpin oleh nikmat kepentingan dalam perkerabatan/ perkawanan

kelaliman sosial bagi seluruh rakyat indonesia”

Sejak masa yang disebut reformasi, seiring dengan pelecehan tersembunyi dari rezim Orba, sekelompok orang tidak lagi melongok Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Artinya tidak lagi menghormati kebinekaan bangsa ini yang disatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka memaksakan kehendaknya, sering dengan kelewang dan pentungan, melakukan perusakan tempat ibadah orang lain, kantor dan tempat usaha orang lain dengan semena-mena seperti masyarakat tanpa aturan hukum. Mereka memaksakan aturan-aturannya sendiri menjadi aturan umum, memaksakan tafsirannya sendiri menjadi tafsir umum. Meskipun mereka itu merupakan sekelompok kecil di masyarakat, tetapi suara mereka sering begitu besar dengan tindakan yang berimplikasi luas terhadap tatanan masyarakat yang beradab karena tindakan itu sudah memasuki wilayah teror. Keadaan demikian sering tidak ditindak oleh aparat negara dan dibiarkan berkembang, mengesankan mereka menjadi alat kekuasaan tertentu yang dimainkan pada saat tertentu pula. Keadaan itu kadang mendapatkan apologi dari wakil-wakil terhormat yang mengarah pada legitimasi, bahwa perbuatan yang memaksakan kehendak itu dikatakan sebagai terpaksa dilakukan untuk membela kebenaran [menurut tafsir mereka sendiri].

Dalam kemelut demikian maka Prof Dr Syafii Ma’arif menyatakan Pancasila sekedar dijadikan retorika politik, nilai luhur Pancasila telah dikhianati. Perilaku pemimpin sering tak dapat diteladani, sering berperilaku yang sulit dibedakan dengan penjahat. Sementara itu Prof Dr Azyumardi Azra menyatakan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa perlu revitalisasi dan aktualisasi. Ia tidak melihat ada ide dasar lain selain Pancasila yang cocok untuk Indonesia, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu ada pendekatan integratif agar antara nilai luhur Pancasila dan praksis aktualisasinya sehari-hari tidak berbeda.

Pancasila di bidang ekonomi utamanya mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 (naskah asli): (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jelas sekali penguasaan dan monopoli asing dan swasta nasional yang kini subur berkembang dengan segala dukungan hukum dan kekuasaan dalam bingkai kapitalisme liberal, dengan menjual obral hutan, tambang, sumber air dan laut, menggusur kaum tani dan nelayan serta pedagang kecil dan pasar tradisional, memecat buruh dengan semena-mena, sama sekali tidak sesuai dengan pasal ini, bahkan menginjak-injaknya! Betapa berat tugas kaum muda ke depan. <cakmo9998@yahoo. com>

Hindari Nasionalisme Sempit

Koran Jakarta, Rabu, 02 Juni 2010
Semangat Kebangsaan I Presiden Sanjung Pemikiran Pancasila Bung Karno Meski di dunia saat ini berkembang ikatan solidaritas bersifat global, yang pertama dan utama tetaplah ikatan kebangsaan kita.
JAKARTA—Para pemimpin nasional, daerah, dan tokoh masyarakat harus dapat menjadi contoh dan pelopor dalam mengembangkan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Pemimpin dan tokoh seluruh Indonesia jangan justru ikut-ikutan mengembangkan ikatan-ikatan sempit yang berbeda dengan semangat kebangsaan Indonesia,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung MPR, Selasa (1/6).

Dalam memaknai hari lahir Pancasila, 1 Juni, kata Presiden, esensi utamanya adalah mengembangkan rasa kebangsaan, yakni adanya kehendak untuk bersatu.

Di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, lanjut Kepala Negara, masih ada dampak negatif yang harus dicegah agar tidak membesar, yaitu munculnya primordialisme, agamasentris, kedaerahan, ataupun ikatan identitas serbasempit.

Selain itu, lanjut Yudhoyono, dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada), masih berkembang suasana yang jauh dari semangat kebangsaan, misalnya perkelahian antarsuku dan agama di berbagai tempat.

Karena itu, Presiden mengimbau rakyat untuk memaknai nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana dicetuskan oleh para pendiri bangsa dalam era saat ini.

“Desentralisasi dan otonomi daerah diambil manfaatnya, tujuan utamanya, seraya mencegah ekses dan penyimpangan yang bisa terjadi,” kata dia.

Percaya Diri

Yudhoyono mengatakan saat ini, kejelasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara masih penting karena masih banyak yang mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara.

“Saya ingatkan, dasar negara itu bukanlah visi, grand strategy, bukan juga haluan.

Meski sebuah negara memerlukan visi, grand strategy, dan haluan, di atas segalanya adalah fondasi atau dasar bernegara,” kata Presiden.

Sila dalam Pancasila, kata Yudhoyono, merupakan pemaknaan Bung Karno atas nilai-nilai yang berkembang di Indonesia.

Nilai kebangsaan dalam Pancasila adalah mengembangkan nasionalisme. “Aplikasinya, marilah tidak menjadikan na sionalisme sebagai narrow nasionalisme, dan jangan kita memusuhi bangsa-bangsa lain di dunia atau yang serba-asing.

Dalam globalisasi pun kita harus percaya diri,” kata Kepala Negara. Pancasila secara tegas meno lak adanya kosmopolitanisme atau sebuah paham yang tidak mengakui adanya bangsa.

“Dalam era sekarang ini, saya mengingatkan bahwa meski kita hidup dalam perkampungan dunia, tapi kita harus punya rumah.

Rumah itu adalah Indonesia, kebangsaan kita di tengah bangsa-bangsa di dunia,” kata Yudhoyono.

Oleh karena itu, meski saat ini di dunia berkembang adanya ikatan solidaritas bersifat global, ikatan atau komunitas Islam sedunia, ikatan atau komunitas kristen dan katolik sedunia, “Tetaplah yang pertamatama dan yang utama adalah ikatan kebangsaan kita, dan kita harus menolak yang disebut no state borderless world,” kata dia.

Presiden menyanjungnyan jung pemikiran cerdas Bung Karno dalam merumuskan Pancasila.

Soekarno, kata dia, adalah penggali Pancasila dan telah memikirkan dasar dan falsafah ideologi Indonesia merdeka.

“Selama 27 tahun, sejak tahun 1918, pada saat usia beliau 17 tahun, sampai 1945 ketika pidato 1 Juni disampaikan,” kata Yudhoyono.

Soekarno muda, kata SBY, sudah memikirkan tentang dasar bangsa Indonesia merdeka.

Soekarno pula yang pertama menggunakan istilah Pancasila pada pidato 1 Juni 1945.

“Sejak 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus 1945, Bung Karno memiliki peran sentral dalam merumuskan Pancasila,” kata Presiden.

ito/P-1

PANDANGAN GRI TENTANG PANCASILA 1 JUNI 1945

Revolusiana_dewi@yahoo.co.id

Kawan-kawan sekalian!

Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gerakan Rakyat Indonesia (GRI) disebutkan bahwa azas GRI adalah Panca Sila 1 Juni 1945. Kenapa perlu ditegaskan bahwa Panca Sila ditambah 1 Juni 1945? Hal ini penting untuk membedakan tafsiran Panca Sila ala Orde Baru yang membelokkan Panca Sila menjadi sebuah ideologi dan filsafat bangsa kearah yang mendukung penjajahan model baru dan tetap mempertahankan sisa-sisa feodalisme di Indonesia. Orde Baru mengaburkan esensi Panca Sila 1 Juni 1945 dengan tafsiran P4-nya yang makin membodohkan kaum tertindas dan terlepas dari tujuannya yang hakiki yakni pembebasan Rakyat Indonesia dari belenggu sistem yang menindasnya selama ini.

Untuk memperkuat tafsiran Orde Baru terhadap Panca Sila, para intelektual dan pendukung Orde Baru mengaburkan sejarah lahirnya Panca Sila bukan tanggal 1 Juni 1945 tetapi 18 Agustus 1945. Pembelokan sejarah ini sengaja dilakukan untuk menghancurkan, menjatuhkan, dan melupakan perjuangan Bung Karno selaku pencetus Panca Sila yang dipidatokan beliau pada 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI. Menurut intelektual Orde Baru, Prof. Nugroho Notosusanto dikatakan bahwa pencetusnya adalah bukan Bung Karno tetapi Muhammad Yamin. Tentu saja pendapat itu disanggah oleh orang dungu sekalipun, bahkan Bung Hatta lewat pesannya kepada Guntur Soekarnoputra mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan mengatakan juga bahwa Muhammad Yamin itu orang yang paling licik.

Berulang kali Bung Karno di dalam pidatonya mengatakan bahwa Panca Sila 1 Juni 1945 adalah ideologi dan filsafat bangsa Indonesia yang anti terhadap kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, feodalisme, dan isme (paham/ajaran) lainnya yang menghisap dan menindas bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain, menghisap dan menindas manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi jelaslah bahwa, Panca Sila 1 Juni 1945 itu adalah “Kiri” dan “Revolusioner”. Panca Sila 1 Juni 1945 berpihak kepada klas Buruh, Tani, Nelayan, dan kaum tertindas lainnya.

Bung Karno melakukan penganalisaan terhadap kondisi masyarakat Indonesia, dan ditemukanlah bahwa penderitaan itu merupakan akibat dari dilaksanakannya sistem yang menindas dan memeras, yaitu kolonialisme/imperialisme yang merupakan anak kandung dari kapitalisme serta feodalisme bangsa sendiri. Jadi menurut Bung Karno, bukan karena takdir atau Rakyat Indonesia malas seperti pandangannya kaum konservatif dan liberal sebagai representasi dari klas borjuasi dan tuan tanah.

Kaum kolonial tidak merombak sistem politik feodal tapi mempertahankan sistem itu dengan memberikan kekuasaan kepada para bupati dan raja untuk memungut hasil-hasil yang diminta pihak kolonial seperti tanaman untuk ekspor dan membiarkan kaum tani hidup dalam kemelaratan. Dengan begitu, pola pemerasan pada Rakyat semakin intensif dan dobel, karena kaum tani harus memenuhi permintaan kepentingan bupati (sebagai penguasa feodal) sendiri di satu pihak dan kepentingan kolonial di pihak lainnya.

Oleh karena penderitaan itu dialami oleh seluruh Rakyat yang hidup dalam suatu wilayah geo politik yang erat kaitannya dengan teritori, ekonomi dan struktur klas, maka timbullah kesadaran kolektif atas persamaan nasib sebagai dasar bagi lahirnya rasa kebangsaan atau kesadaran nasional guna merebut haknya yang terampas, membangun negara bangsa guna membebaskan dirinya dari kolonialisme/imperialisme yang menindasnya. Kesadaran tersebut diperkuat dengan pengalaman sejarah yang membuktikan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh daerah, kerajaan, suku atau golongan secara sendiri-sendiri tidak pernah berhasil membebaskannya dari cengkeraman penjajah. Dari proses tersebut jelas bahwa Nasionalisme Indonesia lahir dari antitesa terhadap kolonialisme/imperialisme, untuk mengakhiri pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh kolonialis Belanda terhadap Rakyat Indonesia.

Dengan menyadari bahwa penindasan suatu bangsa atas bangsa lain adalah suatu kekejaman yang melahirkan penderitaan, maka negara bangsa yang akan dibangun bukanlah suatu negara yang akan melakukan penindasan terhadap bangsa lain, melainkan negara kebangsaan untuk mensejahterakan kehidupan umat manusia atas dasar kesederajatan dalam kebersamaan, nasionalisme yang hidup di taman sarinya internasionalisme, nasionalisme yang ingin mengangkat harkat dan derajat hidup manusia, nasionalisme yang berperikemanusiaan yang tidak menginginkan terjadinya I’exploitation de nation par nation (penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain), maupun I’exploitation de l’homme par I’homme (penindasan manusia terhadap manusia lain). Dengan demikian maka dapatlah dipahami bahwa watak dari Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang chauvinistik, melainkan nasionalisme yang berperikemanusiaan, nasionalisme yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan bersama, atau Sosio-Nasionalisme.

Penderitaan Rakyat Indonesia tidak hanya datang dari penindasan bangsa asing, tetapi juga datang dari bangsa sendiri melalui sistem feodalisme yang menistakan hak dan kedaulatan Rakyat. Sebagai antitesa terhadap feodalisme, maka diatas negara bangsa yang merdeka itu harus dibangun demokrasi. Demokrasi yang mengabdi kepada kepentingan Rakyat Pekerja bukan mengabdi kepada klas borjuasi dan kapitalis. Demokrasi bukanlah sekedar kebebasan, melainkan tegaknya keberdayaan dan kedaulatan Rakyat. Rakyatlah yang harus berdaulat, dan kedaulatan itu dipergunakan untuk melahirkan kesejahteraan bagi Massa Rakyat.

Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi yang mendatangkan keadilan sosial. Demokrasi ditegakkan bukan untuk mengabdi kepada kepentingan kaum borjuis dan kapitalis, melainkan sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan Rakyat. Kedaulatan Rakyat yang ingin dibangun adalah kedaulatan yang berkeadilan sosial. Demokrasi yang ingin ditegakkan adalah Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, atau demokrasi yang berkeadilan sosial, Bung Karno menyebut yang demikian itu sebagai Sosio-Demokrasi. Sedangkan berdasarkan pendekatan kultural dan historis masyarakat Indonesia, terbukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Ketuhanan serta sanggup berdampingan secara damai dalam pluralisme beragama.

Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, Sosialisme dan Ketuhanan diperas lagi menjadi Tiga Sila : Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Ketuhanan. Bung Karno menawarkan kembali dengan memerasnya menjadi satu, yaitu “Gotong Royong” atau bahasa lainnya adalah “Kolektivisme”. Inilah watak dan budaya dari klas pekerja, yang berbeda dengan watak dan budaya dari kapitalisme, yakni “Individualisme”. Jadi sudah tepatlah pandangan Bung Karno bahwa, “Apa sebab kita sekarang nasionalis? Justru karena Sosialisme itulah, maka kita sekarang nasionalis”.

Bukankah pandangan Bung Karno ini, sama dengan pandangan dari Pemimpin Besar Revolusi Rakyat Vietnam, Ho Chi Minh. Paman Ho, pernah mengatakan bahwa, “Cinta pada tanah air dan Rakyat haruslah berhubungan erat dengan cinta pada sosialisme, karena hanyalah dengan sosialisme Rakyat dapat mencapai hidup makmur; dan tanah air bisa menjadi sejahtera dan perkasa”.

Panca Sila semenjak jaman Orde Baru sampai sekarang hanya dijadikan legitimasi ideologi dari kebusukan dan kerakusan borjuasi besar (komprador/antek asing) yang akan membawa Indonesia ke arah bangsa yang tidak berdaulat, ketergantungan dan tidak mempunyai karakter dan kepribadian sebagai bangsa merdeka. Sehingga tidak heran kalau Christine Hakim, artis Indonesia, beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa bangsa Indonesia semakin kehilangan akar budayanya, karena cenderung mudah tergerus oleh kebudayaan asing, dan mengakibatkan kehilangan jati diri sebagai satu bangsa. Imperialisme kini sudah mengakar sampai urat nadi kita dan akan menjadi kanker yang akan menggerogoti tubuh bangsa Indonesia sedikit demi sedikit menjadi bangsa budak diantara bangsa-bangsa.

Apakah kita harus berdiam diri berpangku tangan dan tidak melakukan perlawanan dan hancur lebur dimakan jaman? Tentu tidak kawan!

Perjuangan kita saat ini adalah mengembalikan semangat Panca Sila 1 Juni 1945 kearah bandul perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme (penjajahan model baru) dan menghancurkan sisa-sisa feodalisme sampai keakar-akarnya. Inilah wujud patriotisme dan militansi anggota dan kader GRI memaknai asas Panca Sila 1 Juni 1945 dalam perjuangan panjang menuju Revolusi Demokrasi Nasional saat ini. GRI memandang bahwa karakter perjuangan klas sejati hanya muncul ketika diselesaikan kemerdekaan sepenuhnya yaitu, berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan mempunyai karakter serta kepribadian sebagai bangsa merdeka. Inilah Trisakti kita.

Kita harus berani dan mampu mempersiapkan kemenangan atas klas borjuasi besar, tuan tanah, kapitalis birokrat dan kaum reaksioner lainnya dengan melancarkan suatu perjuangan untuk Demokrasi Nasional dalam berbagai segi, konsisten, dan revolusioner. Tugas kita saat ini adalah, untuk dapat mempergunakan kesempatan itu, kita sendiri harus kuat. Kita harus menyusun anasir subyektif untuk dapat mempergunakan kesempatan itu. Kita harus menyusun tenaga-tenaga kita, menebalkan tekad kita, melatih ketangkasan kita, menggembleng barisan-barisan kita, mengkongkritkan kemauan revolusioner kita.

Kita harus menarik diri dari perjuangan yang hanya akan menguntungkan kaum borjuasi dan reaksi. Sebaliknya, harus berani menunjukkan pentingnya merumuskan dan mengajukan semua tuntutan-tuntutan Rakyat, bukan secara reformis, namun revolusioner, bukan berdiam diri dalam kerangka legal borjuis, namun mendobraknya; bukan membatasi diri pada pidato-pidato parlementer dan protes-protes verbal, namun dengan menarik massa ke dalam aksi nyata, dengan memperluas dan membangkitkan perjuangan untuk berbagai tuntutan mendasar, demokratik, hingga menuju Revolusi Sosialis sebagai satu bagian daripada satu Revolusi Besar Internasional, yang akan mengambil alih kepemilikan kaum borjuis. Suatu dunia baru tanpa penghisapan manusia atas manusia, satu dunia tanpa penghisapan bangsa atas bangsa. Ini adalah tujuan daripada Revolusi Indonesia, yang dengan satu perkataan disebut sebagai “Amanat Penderitaan Rakyat”.

Oleh karena itu Buruh dan Tanilah yang harus menjadi sokogurunya, tanpa melupakan peranan penting dari golongan-golongan yang progresif revolusioner lainnya. Inilah tugas suci yang diemban oleh Gerakan Rakyat Indonesia. Percayalah pada benarnya Panca Sila 1 Juni 1945, Trisakti, Demokrasi Nasional, dan Sosialisme ala Indonesia!

Kepalkan lima jari di tangan kiri kita sebagai lambang lima sila. Tanda perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme dan sisa-sisa feodalisme. Pukul sekeras-kerasnya ke arah musuh-musuh Rakyat! Imperialisme harus hancur! Feodalisme harus musnah!

Rakyat pasti menang!

KOMPAS/ALIF ICHWAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seusai menghadiri peringatan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Nusantara IV Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (1/6), berjabat tangan dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, disaksikan mantan Wakil Presiden Hamzah Haz (kiri) dan Try Sutrisno. Hadir pada acara tersebut Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Ketua MPR Taufik Kiemas. Dalam pidato 1 Juni 1945 pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu Soekarno memaparkan alasan-alasan falsafah negara, yaitu Pancasila.

DASAR NEGARA
Pancasila Pertemukan Yudhoyono dan Megawati

Kompas, Rabu, 2 Juni 2010 | 03:35 WIB

Jakarta, Kompas – Peringatan pidato Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945 mempertemukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Lahir Ke-65 Pancasila itu semakin meneguhkan Pancasila 1 Juni sebagai ideologi semua golongan, tidak hanya milik PDI-P.

Pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Megawati itu berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (1/6). Acara tersebut digelar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diketuai Taufiq Kiemas, suami Megawati. Seusai acara, Presiden Yudhoyono sempat menyalami Megawati Soekarnoputri.

Megawati sampai membatalkan acara pidato Pancasila 1 Juni di Kantor DPP PDI-P di Jalan Lenteng Agung, Jakarta. Upacara dipimpin Ribka Tjiptaning, Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja DPP PDI-P. Ribka membacakan pidato tertulis Megawati.

Tentang kehadirannya di Gedung MPR, Megawati menuturkan, ia datang dengan alasan Kongres II PDI-P di Bali pada awal April 2010 mengukuhkan bahwa ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni.

”(Terhadap) undangan dari Ketua MPR sebagai ketua umum partai dan mantan presiden, saya sangat berterima kasih karena pada waktu yang lalu hal tersebut belum tentu dilakukan dengan baik,” tutur Megawati saat membuka Sarasehan Pancasila di Gedung Pola, Jalan Proklamasi, Jakarta, seusai menghadiri acara di Gedung MPR.

Di Gedung Pola, Megawati menyatakan implementasi Pancasila adalah ajaran Soekarno lainnya, yaitu Trisakti. Dalam berdaulat di bidang politik, Indonesia harusnya mendukung kemerdekaan Palestina. ”Dalam kasus Israel, saya mengutuk keras tindakan itu (serangan ke Kapal Mavi Marmara),” ujarnya. Dalam berdikari di bidang ekonomi, seharusnya Indonesia menolak impor. Dalam berkepribadian di bidang budaya, Indonesia dapat meniru budaya India yang tetap eksis di dunia.

Langka

Pertemuan Yudhoyono dan Megawati ini merupakan yang pertama setelah Yudhoyono terpilih kembali sebagai Presiden periode 2009-2014. Sebelumnya, mereka juga pernah bertemu dalam pemilu presiden dan wapres 2009. Keretakan hubungan mereka terjadi menjelang pemilu presiden dan wapres 2004. Saat Megawati masih menjabat Presiden, Yudhoyono yang saat itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mencalonkan diri menjadi presiden. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertemukan mereka.

Dalam acara kemarin itu, Yudhoyono duduk diapit Ny Ani Yudhoyono dan Taufiq Kiemas. Adapun Megawati duduk diapit mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Ketua DPD Irman Gusman. Tampak pula mantan Wakil Presiden Hamzah Haz dan Jusuf Kalla serta mantan Ketua DPR Akbar Tandjung.

Megawati beberapa kali tersenyum saat Yudhoyono pidato, antara lain ketika Yudhoyono menyatakan, Soekarno adalah penggali Pancasila. Presiden Yudhoyono mengangkat sejumlah pemikiran Soekarno pada pidato 1 Juni 1945. Ketika itu, Soekarno mengingatkan bahwa Pancasila bukanlah visi atau haluan negara, melainkan di atas segalanya adalah fondasi atau dasar negara.

Pancasila, ditekankan Yudhoyono, juga perlu dipandang sebagai ideologi yang hidup, antisipatif, adaptif, dan responsif. Pancasila tidak sepatutnya diperlakukan sebagai dogma yang kaku karena hal itu justru akan menghalangi Pancasila untuk merespons berbagai tantangan zaman. ”Itulah nilai terbesar dari Pancasila ketika kita mengaktualisasikan untuk menghadapi tantangan zaman, masa kini, dan masa depan,” tutur Yudhoyono.

Sejumlah tokoh menyambut positif pertemuan itu. AM Fatwa, anggota MPR, mengatakan, ”Semoga saja untuk kepentingan bangsa.” Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa hadirnya para tokoh di peringatan itu sebagai rekonsiliasi simbolik.

Hari lahir Pancasila ini juga diperingati di daerah, antara lain dengan tampilnya Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subiyanto dalam sarasehan Hari Lahir Pancasila di Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa di Yogyakarta, Senin malam. Diskusi Pancasila juga digelar di Kantor Kompas Bandung. Selasa ini, sejumlah partai secara bersama merayakan kelahiran Pancasila di Jakarta. ”Antara lain Partai Pelopor, Partai Demokrasi Pembaruan, PNI Marhaenisme, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia,” kata Ketua Umum Partai Pelopor Eko Santjoyo.(rwn/hei/nwo/day/idr/bur/osd)

TRANSKRIPSI SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA MEMPERINGATI PIDATO BUNG KARNO 1 JUNI 1945
GEDUNG MPR/DPR/DPD RI, JAKARTA
1 JUNI 2010

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima,
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno, Bapak Hamzah Haz, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden yang mengemban tugas pada masa bakti beliau masing-masing;
Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia;
Yang saya hormati saudara Ketua MPR RI dan para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara serta segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
Para Pimpinan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh dan para tokoh nasional;

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Taufik Kiemas Ketua MPR RI yang memiliki prakarsa untuk bersama-sama memperingati Pidato Bersejarah Bung Karno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945.

Saudara-saudara,
Berbicara tentang Pancasila, tentu kita berbicara tentang Bung Karno dan berbicara tentang Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu mari kita jadikan peringatan ini untuk memahami pemikiran-pemikiran besar Bung Karno, mengetahui jejak dan proses sejarah dijadikannya Pancasila sebagai Dasar Negara dan kemudian yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita mengaktualiasikan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masa kini dan masa depan.

Saudara-saudara, hadirin yang saya muliakan,
Saya ingin merespon terlebih dahulu apa yg disampaikan oleh Pimpinan MRI RI tadi, Pak Taufik, saya bersetuju dan saya garisbawahi bahwa rangkaian dokumen sejarah 1 juni 1945 hingga teks final Pancasila yang di Undang Undang Dasarkan, yang menjadi konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah Pancasila.

Saya juga setuju terhadap yang disampaikan oleh Pimpinan MPR tadi bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting saya garisbawahi. Empat-empatnya harus menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini sepanjang masa.

Hadirin sekalian yang saya hormati;
Empat tahun yang lalu 1 juni 2006 kita juga memperingati sesungguhnya Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Sebagian besar yang ada di ruangan ini juga turut hadir dalam acara yang penting itu. Kita mengangkat pemikiran-pemikiran besar Bung Karno dengan tujuan untuk dapat kita aktualisasikan dalam respon perkembangan jaman. Pada saat itu saya juga menyampaikan pidato dan saya mengedepankan sejumlah pemikiran besar Bung Karno yang saya anggap relevan untuk menghadapi tantangan keadaan, baik yang dihadapi bangsa kita maupun oleh dunia.

Secara khusus waktu itu sebagian dari saudara saya kira masih ingat, saya mengangkat pikiran Bung Karno, misalnya hubungan antara nasionalisme dengan internasionalisme, atau kemanusian hubungan demokrasi dengan kesejahteraan dan keadilan sosial, termasuk bagaimana bangsa kita di dalam menjalankan kehidupan beragama sepatutnya dilaksanakan dengan cara-cara yang berkeadaban, dan sejumlah pemikiran beliau yang saya sampaikan pada Peringatan 1 Juni tahun 2006 yang lalu.

Disisi lain pada saat itu, saya juga menyampaikan kalau kita ingin mengaitkan Pancasila dengan tranformasi, dan reformasi yang sedang kita jalankan ini maka marilah kita kaitkan bahwa reformasi itu sejatinya adalah continuity and change. Hal-hal yang masih relevan apalagi warisan dari para pendahulu kita, para founding fathers semacam empat pilar utama yang disampaikan pimpinan MPR tadi tentu harus kita pertahankan menjadi bagian dari continuity.

Hal-hal baru bisa kita lakukan untuk membuat kehidupan bernegara ini menjadi lebih baik tanpa menggoyahkan, tanpa menanggalkan, yang saya sebut dengan fundamental consensus, nilai-nilai dasar, konsensus dasar. Disini Pancasila tentu salah satu pilar penting dan salah satu fundamental consensus yang telah kita sepakati sejak Indonesia merdeka. Dan tidak sepatutnya kita memperdebatkan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara ini penting. Karena MPR RI pada tahun 1998 melalui Ketetapan MPR No.18 MPR 1998, maka Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara.

Saya kira mari kita patrikan dan kita hentikan debat tentang Pancasila sebagai Dasar Negara karena itu kontra produktif dan juga ahistoris. Saya tidak ingin mengulangi lagi saudara-saudara apa yang telah kita bahas pada peringatan 1 juni 2006 lalu kecuali beberapa hal ingin saya garis bawahi karena saya pandang tetap relevan dengan perkembangan keadaan dan tantangan yang kita hadapi dewasa ini.

Hadirin yang saya muliakan,
Dalam pidato yang saya ingin saya sampaikan ini, saya ingin mengangkat dua subtansi utama. Pertama adalah saya ingin mengangkat kembali sejumlah pikiran penting Bung Karno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945, termasuk apa relevansinya terhadap perkembangan jaman sekarang ini. Lantas aktualisasinya juga seperti apa agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi makin kuat dan kokoh. Ketika saya menyampaikan butir-butir pemikiran cemerlang Bung Karno ini, saya ingin meletakan diri saya sebagai salah satu anak bangsa, sebagai sesesorang yang sejak muda telah melihat pikiran cemerlang Bung Karno. Saya kira generasi seumur saya, waktu kita mengikuti pendidikan SMP dan SMA kita sudah mulai membaca Pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Sedangkan substansi yang kedua dalam pidato saya ini, berangkat dari itu apa dan bagaimana yang mesti kita lakukan untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengarah pada arah yang benar sesuai dengan empat pilar kehidupan berbangsa, sesuai dengan jati diri kita dalam menghadapi tantangan globalisasi. Tentu saja meskipun kita memiliki empat pilar yang sangat penting, bangsa kita haruslah tetaplah adaptif, tetap memiliki visi yang jauh, menjangkau jauh ke depan agar di abad ke 21 ini Indonesia benar-benar menjadi negara yang maju, negara yang bermartabat dan negara sejahtera.

Saudara-saudara,
Ijinkan saya untuk memulai dari bagian yang pertama. Dalam peringatan tahun ini saya ingin mengedepankan tujuh pikiran penting Bung Karno dalam pidato 1 Juni. Pertama, sebelum menyampaikan kandungan dari pidato bersejarah beliau, Bung Karno mengingatkan kepada BPUPKI waktu itu pada ketua sidang, bahwa yang hendak dicari, ditemukan dan disepakati adalah dasar Indonesia merdeka. Saya membaca berulang-ulang mengapa Bung Karno dalam mukadimahnya mengatakan seperti itu. Nampaknya pembahasan selama tiga hari itu terkesan melebar, berlarut-larut, dan mungkin juga lepas dari konteks.

Oleh karena itu, justru Bung Karno ingin mengajak sidang waktu itu untuk fokus, bahwa hendak dirumuskan bersama yang hendak disepakati adalah dasar atau asas Indonesia merdeka. Bahkan diberikan contoh Hitler Jerman memilih dasar nasional-sosialistik, Lenin Rusia memilih dasar Marxisme-Historis-Materialistik, Ibnu Saud, Saudi Arabia memilih dasar Islam, Sun Yat Sen, Tiongkok memilih dasar Nasionalisme-Demokrasi-Sosialisme.

Membandingkan negara-negara lain yang memilih dasar dalam kehidupan bernegara itu menurut telaahan saya memudahkan sidang untuk memahami apa yang sedang dicari waktu itu, untuk menjadi benar-benar dasar dan asas Indonesia Merdeka. Bahkan sekarangpun saudara-saudara kejelasan seperti itu masih sangat penting karena di antara kita, di antara rakyat kita masih bertanya apa yang atau dalam makna dan pengertian seperti apa Pancasila menjadi dasar negara kita, menjadi asas negara kita.

Dan saya ingatkan dasar atau asas bukanlah visi, bukanlah grand strategy, bukanlah haluan negara. Meskipun sebuah negara memerlukan visi, grand strategy ada haluan negara tapi di atas segalanya adalah pondasi, atau dasar. Dan di sini yang ingin saya angkat justru kekuatan pidato 1 Juni dimulai dari apa yang hendak dirumuskan, yang akhirnya nanti menjadi Indonesia Merdeka, itu yang pertama.

Yang kedua, mari kita melanjutkan untuk memahami pemikiran essential Bung Karno yang kemudian dalam prosesnya menjadi jiwa dan nafas dari Pancasila, sebagaimana yang akhirnya dirumuskan dalam teks 18 Agustus 1945. Dasar Negara yang ditawarkan oleh Bung Karno dalam pidato itu ada lima, pertama, adalah Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kedua Internasionalisme atau Kemanusiaan, ketiga, Mufakat atau Demokrasi, yang keempat kesejahteraan, sosial dan yang paling penting Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lima butir itulah yang dikedepankan as it is pada Pidato 1 Juni 1945 kalau kita renungkan sejenak gamblang sekali. Bung Karno bicara nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, bicara internasionalisme atau kemanusiaan yang kita kenal sekarang ini. Bicara mufakat atau demokrasi yang menjadi favorit masyarakat global. Bicara kesejahteraan sosial yang menjadi never-ending goals dari setiap pembangunan, dan di atas segalanya Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah melalui proses perdebatan yang seru dan sejarah, kalau kita membaca seluruh risalah sidang-sidang BPUPKI akan paham betul dinamika perdebatan dari para founding fathers, antara Bung Karno, Bung Hatta, Pak Yamin, Pak Soepomo, Ki Bagus banyak sekali tokoh-tokoh yang ikut urun rembuk untuk mencari seperti apa Dasar Negara itu. Yang akhirnya akhirnya consensus building telah tercapai dan Pancasila yang mulai disampaikan pada pidato 1 Juni itulah yang akhirnya dipilih menjadi Dasar Negara kita.

Oleh karena itu, masih dalam konteks pidato 1 Juni, kalau saya diminta untuk memberikan pandangan apa hubungan Pancasila dengan Bung Karno, Bung Karno menurut beliau sendiri bahkan ketika menjadi sudah menjadi Presiden, kita ikuti pidato-pidatonya, beliau mengatakan bahwa, saya kutip “Saya menggali Pancasila dari buminya Indonesia”. Jadi beliau adalah penggali Pancasila, dan Bung Karno saya kutip kata-kata beliau telah memikirkan dasar, asas, falsafah, ideologi Indonesia merdeka itu selama 27 tahun sejak tahun 1918 berarti berusia 17 tahun sampai 1945 ketika pidato 1 Juni disampaikan twenty seven years.

Soekarno muda memikirkan tentang dasar bagi Indonesia Merdeka. Bung Karno lah yang pertama kali menggunakan istilah Pancasila pada pidato 1 Juni. Dan kalau kita letakkan kembali dalam proses sejak 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus ya Bung Karno memiliki peran yang sentral dalam perumusan Pancasila itu. Saya ingin mengedepankan sejarah itu sejarah adalah sejarah, oleh karena itu yang harus kita pahami apa adanya, as it is.

Saudara-saudara;
Yang ketiga, marilah kita bicara sekarang pemikiran besar beliau yang pertama tentang nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Saya tidak ingin menguraikan panjang-lebar, saya akan menggarisbawahi, highlights, mana yang paling relevan untuk masa kini dan masa depan. Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme yang dimaksudkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme tetapi nasionalisme, saya kutip kata-kata beliau, “Menuju persatuan dunia, menuju persaudaraan dunia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa, sehingga tidak perlu ada konflik antara nasionalisme dengan kemanusiaan atau keduniaan.”

Bahkan dalam kalimat yang lain Bung Karno mengatakan, “Nasionalisme bergandengan erat dengan internasionalisme atau kemanusiaan.” Aplikasinya saudara-saudara, marilah tidak kita menjadikan nasionalisme kita ini narrow nasionalism dan janganlah kita harus hostile memusuhi bangsa-bangsa lain di dunia atau serba asing. Dalam globalisasi pun kita harus percaya diri, tidak perlu harus gamang dan melihat sebagai ancaman seluruhnya, karena sejak awal lahirnya Pancasila katakanlah itu sudah disatukan antara nasionalisme dan internasionalisme, itu yang ketiga.

Yang keempat, yang hendak kita dirikan menurut Bung Karno adalah sebuah negara kebangsaan, negara nasional. Nation state, dalam istilah yang modern. Beliau mengatakan mengutip kata-kata Ernest Renan seorang Perancis apa yg disebut bangsa, apa syarat-syaratnya dikatakan disitu dalam bahasa Prancis tolong dikoreksi pronounciation saya kalau salah “Le desir d’etre ensembe, kehendak akan bersatu” . Tidak cukup hanya ada manusia, ada wilayah, ada pemerintahan, dan tidak actually kehendak akan bersatu.

Dalam alam dewasa ini, di era desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, kita melihat banyak yang positif dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai koreksi dari sistem pemerintahan yang dulu amat sentralistik dan konsentrik. Tetapi kita melihat juga ada ekses, ada hal-hal yang harus kita cegah untuk tidak makin membesar yaitu yang menjauh dari kehendak dari sebuah bangsa akan bersatu, yaitu kebangsaan Indonesia, yaitu nasionalisme Indonesia muncul, atau harus kita cegah yang namanya sukuisme, primordialisme, kedaerahan, agama-sentris, atau pun ikatan identitas yang serba-sentris.

Dalam konteks ini, pemimpin, tokoh di seluruh Indonesia harus menjadi contoh dan menjadi pelopor. Jangan justru ikut-ikutan untuk mengembangkan ikatan-ikatan yang sempit, yang berbeda dengan kebangsaan Indonesia. Dalam pilkada masih ada nuansa yang jauh dari semangat kebangsaan, berlebihan, masih ada perkelahian antar suku dan agama di beberapa tempat. Mari sekali lagi kita kembali kepada semangat kebangsaan Indonesia kehendak akan bersatu. Desentralisasi dan otonomi daerah dan pilkada, marilah kita ambil manfaat tujuan utama seraya kita cegah ekses dan penyimpangan yang bisa terjadi, itu yang keempat.

Yang Kelima, Bung Karno menolak kosmopolitisme, sebuah paham yang tidak mengakui adanya bangsa. Dalam era sekarang saya ingin mengingatkan bahwa meskipun kita hidup dalam perkampungan dunia, a global village, tetapi kita harus punya rumah, rumah itulah Indonesia, rumah itulah kebangsaan kita. Di tengah-tengah bangsa yang menganut nilai universal yang berinteraksi satu sama lain, round the clock 24 jam, toh kita memerlukan jadi diri, siapa kita, Indonesia, bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, berkaitan dengan pemikiran penting ini, saya ingin mengingatkan dan mengajak saudara semua meskipun sekarang ini ada ikatan atau solidaritas yang bersifat global, ikatan atau komunitas Islam sedunia, komunitas Kristen Katolik sedunia, komunitas Tionghoa sedunia, tetaplah yang pertama-tama dan yang utama adalah Ikatan kebangsaan kita. Bangsa kita, dan kita harus menolak yang disebut no-state-borderless wall. Meskipun dunia seolah-olah sudah borderless, tetap ada rumah, tetap ada bangsa, tetap ada jati diri. Jangan kita lebih setia, lebih dekat dengan ikatan-ikatan lain di luar ikatan kebangsaan kita. Ini perlu saya sampaikan.

Yang keenam, saudara-saudara, Bung Karno menyebut dalam pidato beliau dan diletakkan dalam satu nafas, kata-kata mufakat, permusyawaratan dan perwakilan. Jadi pandangan beliau tentang demokrasi atau mufakat, sekali lagi dengan menjadikan satu nafas antara mufakat, permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang ingin digarisbawahi disitu adalah dalam demokrasi kita yang disebut fair play. Kata-kata fair play itu ada dalam pidato 1 Juni.

Dikatakan kalau kita ingin kepentingan, kita diwadahi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya harus berjuang secara demokratis, fair play, just play. Aktualisasinya yang ingin sampaikan sekarang ini adalah mari terus kita jaga semangat konstitusionalisme kita, mari terus kita jalankan sistem politik yang demokratis, mari terus kita selenggarakan pemilu yang kredibel. Di samping prinsip one man atau one person, one vote adakalanya consensus building atau musyawarah untuk mufakat, itu juga bagian dari demokrasi.

Oleh karena itu, ada pandangan semua harus di voting, one man atau one person, one vote tidak selalu begitu. Ada kalanya musyawarah, consensus building, consensus meeting itu solusi. Asalkan ikhlas dan tidak ada paksaan maupun tekanan. Ini adalah aktualisasi yang barangkali perlu kita pikirkan.

Pemikiran ketujuh, yang akan saya angkat dalam peringatan hari ini, dari pidato 1 Juni adalah konsep negara gotong-royong yang ditawarkan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni. Esensinya adalah semua buat semua, bekerja keras bersama, saling membantu satu sama lain, itu ada kata-kata seperti itu.

Kalau aktualisasikan saudara-saudara, saya ingin mengangkat kembali pidato yang saya sampaikan saat memperingati 100 tahun kebangkitan bangsa. Indonesia di abad 21, insya Allah bisa menjadi negara yang maju, dengan syarat kita bisa meningkatkan kemandirian, daya saing dan peradaban yang unggul. Dan itu bisa dicapai hanya kalau bangsa ini terus meningkatkan persatuan, kebersamaan, dan kerja keras. Kalau bicara persatuan, kebersamaan, dan kerja keras, maka tiada lain konsep gotong-royong yang disampaikan oleh presiden pertama kita, Bung Karno tadi adalah semua buat semua, all for all, bekerja keras bersama. Beliau menyebut keringat begitu, dan saling membantu satu sama lain.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Itulah 7 pikiran penting Bung Karno yang ada dalam pidato 1 Juni. Kalau kita bedah, kita telaah, kita kupas lagi, masih akan ada pikiran-pikiran yang lain, dan tentunya masih ada forum yang lain untuk membedah, mengangkat kembali pikiran-pikiran itu.

Akhirnya bagian terakhir dari pidato saya adalah, sekarang bagaimana kita melihat ke depan. Bagaimana Pancasila bisa kita gunakan sebagai rujukan dalam menjawab tantangan bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Saya ingin dalam kesempatan ini menyampaikan kerisauan saya, karena ada sejumlah sikap dan pandangan yang menurut saya harus kita ubah di antara kita. Ada yang gamang melihat perubahan besar, apakah itu di tingkat global maupun nasional. Ada yang melihat globalisasi dari kacamata ancaman semata. Di sini, saya ingin menambahkan bahwa Pancasila pun oleh kita sering kita letakkan hanya sebagai pedoman untuk melangkah dan melawan ancaman itu. Itu benar, tetapi bukan hanya itu, sebab satu kekuatan, satu power dalam arti luas.

Sesungguhnya Pancasila bisa kita jadikan sesuatu untuk menciptakan peluang, untuk menjawab berbagai persoalan global. Jadi, sesuatu yang defensif kita ubah menjadi sesuatu yang lebih aktif dan pro aktif. Untuk melengkapi penjelasan saya yang terakhir ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memahami perkembangan global yang terjadi 25 tahun terakhir ini, dengan dua realitas penting, yaitu geopolitik di abad 21, dan pergeseran penganutan ideologi besar oleh masyarakat dunia.

Saya ingin langsung pada isu atau visualisasi. Begini, saudara-saudara, isu besar mendasar sekarang ini adalah berkaitan dengan tatanan perekonomian dunia. Prosesnya kalau kita flash back, kilas balik, sejak runtuhnya perang dingin adalah setelah perang dingin berakhir, bangun ekonomi yang bertumpu pada ekonomi marxisme, komunisme dianggap gagal untuk mensejahterakan rakyat. Simak sekarang perubahan pilihan ekonomi yang ada di RRT, Rusia, Vietnam, dan Eropa Timur. Tiongkok mengatakan, ekonomi pasar sosial, tapi sudah mulai memasuki wilayah market economy, seolah dalam kaitan ini yang benar adalah ekonomi kapitalisme. Itu penggal pertama. Right after berakhirnya perang dingin.

Tiba-tiba dunia dicengangkan, dikejutkan ketika tahun 2008-2009 yang lalu, belum lama, 2008-2009, dunia kembali diguncang oleh krisis ekonomi yang besar, yang disebut dengan the great recession. Tadinya yang disalahkan hanya marxisme, komunisme, sosialisme, kini dunia memandang bahwa kapitalisme, apalagi yang fundamental, yang bergaris keras dianggap tidak aman, tidak adil dan gagal mendatangkan kemakmuran bangsa-bangsa. Karenanya hukum dan otoritas pasar mulai digugat dan tengah dilakukan koreksi besar-besaran. Proses ini tengah berlangsung.

Indonesia, saya laporkan ke hadapan saudara-saudara semua, juga aktif mengambil bagian dalam membangun new economic order pada tingkat global, new global economic architecture, baik dalam forum G-20, APEC, ASEAN, dan lain-lain.

Dengan cerita ini, apa yang terpikir, saudara? Apa kaitannya dengan Pancasila? Kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa justice yang itu menjadi elemen utama dari Pancasila, keadilan sosial, atau istilah Bung Karno: kesejahteraan sosial, dalam sistem kapitalisme sering diabaikan. Prinsip semua untuk semua, atau prosperity for all, dalam perekonomian dunia juga gagal diwujudkan. Gap antara negara yang maju dengan terbelakang, gap antara negara yang sangat kaya dengan yang miskin di dunia ini makin menganga.

Berarti capitalism gagal untuk menghadirkan prosperity for all pada tingkat masyarakat global. Masih dalam aliran kapitalisme yang sangat fundamental, campur tangan pemerintah, sekalipun untuk urusan justice atau equity, dalam hukum ekonomi pasar juga sering ditabukan, meskipun tentu Indonesia tidak memilih itu.

Terjawablah, saudara-saudara, bahwa Pancasila sesungguhnya memiliki relevansi dengan semua ini. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah mari kita pastikan bangun ekonomi Indonesia, belajar benar dari pergeseran ideologi yang ada sekarang ini, dari gagalnya sistem ekonomi marxis dan komunis, dan gagalnya sistem ekonomi kapitalis dengan garis kerasnya. Mari kita pastikan bahwa bangun ekonomi kita tiada lain adalah ekonomi terbuka, berkeadilan sosial, yang juga dijiwai dari apa yang menjadi pikiran para pendiri republik.

Satu lagi, saudara-saudara, masih berkaitan dengan perkembangan dunia sekarang ini, saya ingin menambahkan satu lagi. Ini fenomena global yang dramatis, yang fundamental. Ada pergeseran atau shake, ada penyesuaian atau adaptation and adjustment dari negara-negara di dunia dalam menganut ideologi-ideologi besar. Sekarang ini, hampir tidak ada satupun negara di dunia yang secara ekstrim menerapkan ideologi ekonomi yang sudah ada dalam khazanah ideologi dunia, misalnya ideologi ekonomi kapitalisme, neoliberalisme, komunisme, dan sosialisme. Sudah banyak varian dari itu semua, varian dari kapitalisme, varian dari sosialisme. Eropa, ada yang menganut namanya welfare state, ekonomi kesejahteraan.

Negara yang dulunya kapitalis, seperti ajaran Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, sudah bergeser pula mengadopsi nilai-nilai sosialisme. Negara yang dulunya betul-betul marxis, seperti Rusia, Vietnam, Tiongkok, juga telah memahami esensi dari pasar, tapi tetap dalam bingkai keadilan sosial. Oleh karena itu, terhadap semuanya itu, bangsa Indonesia sepatutnya tidak perlu silau, karena kembali kepada apa yang ada dalam Pancasila, ada resep, ada prinsip dasar, dan di situ jawabannya adalah, yang kita pilih: ekonomi kesejahteraan, berkeadilan sosial.

Saudara-saudara,
Itulah dua substansi yang ingin saya sampaikan, dan sebagai penutup akhirnya mari terus kita jadikan Pancasila sebagai living ideology, sebagai working ideology, yang antisipatif, yang adaptif, dan yang responsif. Pancasita tentu tidak patut kita perlakukan sebagai dogma yang kaku, apalagi kita keramatkan, karena justru menghalang-halangi Pancasila untuk merespon berbagai tantangan jaman, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat dunia. Dan itulah nilai terbesar dari Pancasila ketika kita aktualisasikan untuk menghadapi tantangan jaman masa kini dan masa depan.

Demikianlah sekali lagi, selamat untuk memperingati pidato Bung Karno 1 Juni 1945, semoga negara kita terus dibimbing oleh Allah SWT menuju negara yang maju, bermartabat, dan sejahtera di abad 21 ini. Sekian.

Wassalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sumber presidensby.info

Ibu-ibu Sudah Bosan dengan Gaya SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 02/06/2010 | 18:36 WIB Ibu-ibu Sudah Bosan dengan Gaya SBYJakarta – Gaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kalem, penuh kharisma dan menjaga wibawa nampaknya sudah tidak lagi menarik perhatian kalangan wanita terutama ibu-ibu. Meraka nampaknya sudah bosan dengan gaya yang penuh citra tersebut dan lebih melihat tindakan nyata dari pada sekadar berpidato.

“Saat ini nampaknya ibu-ibu sudah bosan dengan gaya SBY yang penuh aura citra dan pesona tersebut,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida dalam diskusi “KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi” di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2010).

Kesimpulan tersebut diraih oleh Laode Ida saat ia beberapa kali naik taksi dan bertanya kepada supir taksi tersebut soal gaya berbicara SBY. Dalam beberapa kali kesempatan ia mendapat jawaban bahwa nampanya ibu-ibu sudah bosan dengan gaya SBY.

“Kalau 5 tahun yang lalu mungkin ibu-ibu suka. Tetapi kalau sekarang nampaknya tidak. Istri saya kalau melihat SBY ditelevisi langsung dipindahkan chanelnya,” ujar Laode menirukan ucapan supir taksi.

Untuk soal pemberantasan korupsi itu sendiri, nampaknya Laode Ida sendiri tidak percaya kepada keseriusan dan komitmen SBY. Karena menurutnya banyak kasus-kasus korupsi yang dibiarkan.

“Saya sebenarnya sudah tidak percaya kepada pemerintah. Tidak percaya kepada SBY. Terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Sebab banyak perkara korupsi yang dibiarkan dan tidak ditangani secara serius,” ujarnya.

Oleh karena itu, Laode Ida sangat berharap kepada masyarakat sipil agar tetap konsisten mengawal proses penegakan hukum terutama terkait dengan persoalan korupsi. “Biarkan saja SBY dengan gayanya sendiri. gaya berpidato yang penuh kharisma dan pesona. Gaya yang nampaknya sudah tidak disukai oleh ibu-ibu tersebut,” imbuhnya. (boy)

Membumikan Pancasila

Kompas, Selasa, 1 Juni 2010 | 03:02 WIB

Oleh Josef M Monteiro

Hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, perlu diperingati oleh bangsa Indonesia untuk menggugah kita: kembali menyadari pentingnya dasar negara Pancasila sebagai filosofi dan ideologi pemersatu bangsa dan negara.

Ini tidak terlepas dari kondisi bangsa yang sejak era reformasi semakin jarang membahas konsep Pancasila, baik dalam konteks ketatanegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan, maupun akademik.

Meskipun pada pasca-Reformasi—dari pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono—Pancasila tetap menjadi dasar dan ideologi negara, hal itu sebatas pernyataan konstitusi.

Karena Pancasila ada dalam konstitusi (UUD 1945), maka berdasarkan stufenbau der rechtstheorie (teori pertingkatan hukum) Hans Kelsen, Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar). Grundnorm adalah kaidah tertinggi, fundamental, dan menjadi inti (kern) setiap tatanan hukum dan negara.

Grundnorm, disebut juga staas grundnorm, berada di atas Undang-Undang Dasar. Dalam ajaran mazhab sejarah hukum yang dipelopori Friedrich Carl von Savigny dan

bertitik tolak pada volksgeist (jiwa bangsa), Pancasila dapat digolongkan sebagai volksgeist bangsa Indonesia.

Meskipun demikian, muncul fenomena di berbagai lapisan masyarakat yang hampir tidak pernah lagi mengutip Pancasila dalam pandangannya. Pancasila seperti tenggelam, tidak perlu dimunculkan lagi di ruang publik.

Pancasila pun terpinggirkan dan terasing dari dinamika kehidupan bangsa. Dasar negara ini seperti tidak dibutuhkan, baik dalam kehidupan formal-kenegaraan maupun masyarakat sehari-hari.

Revitalisasi Pancasila

Ada keinginan sebagian masyarakat untuk merevitalisasi eksistensi Pancasila, tetapi belum mengerucut jadi gerakan. Dalam sejarah ketatanegaraan, revitalisasi Pancasila sebenarnya pernah berlangsung. Gelombang pertama ketika Pancasila lahir saat Soekarno berpidato di depan BPUPKI, 1 Juni 1945. Gelombang kedua, ketika Konstituante, pasca-Pemilu 1955, memperdebatkan apakah Pancasila dipertahankan sebagai dasar negara atau diganti ideologi lain. Gelombang ketiga saat Pancasila dimanipulasi rezim Soeharto.

Selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, Pancasila amat sering dibahas, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Hampir semua pidato Soeharto mengutip Pancasila. Sebagaimana dikatakan Cohen, juga Hallin dan Mancini, pidato Presiden memengaruhi masyarakat terkait realitas sosial politik yang ada.

Pancasila jadi kata kunci pidato Soeharto untuk menunjukkan Orde Lama sebagai masa yang penuh kekacauan karena tidak mengamalkan Pancasila. Dalam wacana khas Orde Baru, berbagai penyelewengan, disintegrasi, pemberontakan, dan komunisme adalah praktik penyimpangan terhadap Pancasila.

Lantas mengapa setelah lengsernya Soeharto Pancasila tak terdengar lagi, bahkan muncul keengganan berbagai kalangan mengakui eksistensi Pancasila? Ini akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyelewengan penguasa Orde Baru yang mengatasnamakan Pancasila. Demi kekuasaan, para penguasa Orde Baru memonopoli penafsiran Pancasila sesuai kepentingannya. Semua yang dinilai tidak sesuai dicap ”anti-Pancasila”.

Pasca-Reformasi muncul kekhawatiran, jika Pancasila kembali berperan, berarti Indonesia kembali ke masa Orde Baru. Pancasila diidentikkan sebagai bagian dari rezim dan ideologi penguasa Orde Baru.

Belajar dari penyelewengan Pancasila oleh pemerintahan Orde Baru, kita hendaknya kembali menyadari pentingnya Pancasila sebagai konsep bernegara. Ini mengingat bangsa kita telah kehilangan arah akibat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan menjadi collapsed state: negara tidak berperforma baik karena fungsi-fungsi negara tidak membawa negara keluar dari berbagai kebobrokan internal. Artinya, negara gagal menjalankan fungsi-fungsi dasarnya terutama saat masyarakat membutuhkan kehadiran negara.

Tanda negara kolaps

Menurut Gregorius Sahdan, collapsed state ditandai antara lain: kegagalan negara menyediakan public goods terutama di luar Jawa. Banyak sekolah seperti kandang sapi, tidak ada jalan raya—kalau ada berlubang-lubang, rumah sakit jauh dari masyarakat miskin pedesaan, air bersih sulit dipenuhi, minyak tanah susah dicari, dan sebagainya.

Collapsed state juga ditandai dengan gagalnya negara menegakkan supremasi hukum. Mafia hukum justru merajalela sehingga hukum hanya berlaku bagi koruptor pinggiran, bukan pada koruptor kelas kakap.

Semua itu memperlihatkan sikap bangsa yang tidak menghayati nilai-nilai Pancasila. Sikap ini juga tampak pada instrumen regulasi dan kebijakan politik yang bisa memicu disintegrasi bangsa.

Peringatan hari Pancasila kiranya melahirkan komitmen menjadikan Pancasila sebagai perekat yang mempersatukan bangsa dan negara. Seluruh komponen bangsa hendaknya berhak sama untuk memaknai Pancasila sehingga Pancasila tak lagi diposisikan sebagai milik satu kelompok saja. Apabila ada perbedaan pemaknaan dan penafsiran, itu konsekuensi demokrasi.

Keberhasilan menempatkan kembali Pancasila sangat tergantung pada keteladanan para elite politik dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Ini berarti lahirnya jiwa negarawan yang memahami tanda-tanda zaman sehingga dapat membawa bangsa melewati masa-masa sulit.

Josef M Monteiro Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Pancasila 1 Juni 1945

Kompas, Selasa, 1 Juni 2010 | 03:50 WIB

Oleh ACHMAD BASARAH

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut agenda Pimpinan MPR, hari Selasa (1/6) ini akan memberikan pidato resminya pada peringatan 65 tahun hari lahirnya Pancasila di Gedung MPR.

Peristiwa tersebut akan menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia meskipun nama peringatan itu diganti menjadi Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Sebelum tahun 1968, setiap 1 Juni selalu diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Di samping itu, berbagai kalangan, baik sipil maupun militer, juga telah mengakui bahwa Penggali Pancasila adalah Bung Karno (AB Kusuma, 2004).

Sejak tahun 1968, telah terjadi praktik de-Soekarnoisasi, lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 tidak lagi diperingati, Bung Karno sebagai Penggali Pancasila juga tidak lagi diakui. Setelah dikeluarkannya Tap MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), sosialisasi Pancasila dilakukan dengan cara-cara indoktrinatif.

Setelah Orde Baru jatuh pada 1998 dan berganti Era Reformasi, Pancasila dalam Tap MPR No II/MPR/1978 dinyatakan dicabut oleh Tap MPR Nomor: XVIII/ MPR/1998. Meskipun UUD 1945 telah diamandemen empat kali, Pancasila tetap diakui sebagai ideologi negara.

Tafsir otentik

Pada era reformasi saat ini, Pancasila hanya ditempatkan sebagai frasemologi politik dan tidak menjiwai praktik ketatanegaraan kita. Fakta-fakta yuridisnya dapat kita lihat dari produk- produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila. Hal itu terjadi karena mayoritas pejabat yang berwenang membuat produk perundang-undangan telah kehilangan pedoman untuk memahami tafsir Pancasila sebagai sumber hukum sebagaimana diatur UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di samping itu, terdapat pemahaman yang berbeda-beda atas tafsir otentik Pancasila. Selain pemahaman Pancasila 1 Juni 1945, Pancasila 22 Juni 1945, dan Pancasila 18 Agustus 1945, bahkan ada juga yang menganggap bahwa Pancasila itu hanyalah deretan kata-kata dalam sila-sila Pancasila yang makna dan penafsirannya bebas diterjemahkan menurut selera masing-masing.

Berbagai pemahaman tersebut seolah-olah menggambarkan pertentangan di antara versi-versi Pancasila di atas. Namun, jika kita telusuri dalam perspektif historis, seluruh tahapan pembahasan Pancasila sebagai dasar negara sejak rapat-rapat BPUPKI 29 Mei-1 Juni 1945, lahirnya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sampai pada saat penetapan Pancasila sebagai ideologi negara secara resmi pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan keseluruhan proses politik dari kesatuan pemikiran, jiwa dan semangat serta kesadaran para Pendiri Bangsa sebagai perumus bersama Pancasila yang telah menjadi konsensus bangsa Indonesia.

Banyak fakta yang dapat dijadikan bukti bahwa Pancasila bersumber dari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Sebagai salah satu referensinya dapat kita pelajari dari Pidato Prof Mr Drs Notonagoro, pada promosi pemberian gelar Honoris Causa kepada Bung Karno di Universitas Gadjah Mada, 19 September 1951. Ia mengatakan, pengakuan terhadap Pancasila 1 Juni 1945 bukan terletak pada bentuk formal yang urut- urutannya berbeda dengan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara.

Yang penting substansinya

Pengakuan Pancasila 1 Juni 1945 bukan pada sifat-sifat formalnya, tetapi pada bentuk material atau substansinya. Penjelasan tersebut telah memberikan penegasan bahwa Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, tafsir otentiknya bersumber dari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Dengan demikian, jika kita memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945, bukan berarti akan mengganti sila-sila Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menjadi rumusan sila-sila seperti yang dipidatokan Bung Karno. Pengakuan Pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 adalah dalam rangka pelurusan sejarah dan untuk memberikan ”roh” atau ”jiwa” bagi Pancasila bangsa Indonesia yang saat ini telah kehilangan makna substansialnya.

Maka, menjadi jelaslah bagi kita bahwa sesungguhnya Pancasila bangsa Indonesia hanya ada satu, yaitu Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya tanggal 1 Juni 1945.

Atas dasar pemikiran itu, pemerintah sudah seharusnya melembagakan peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni setiap tahunnya melalui sebuah Keputusan Presiden yang menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila untuk melengkapi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi.

Achmad Basarah Wakil Ketua Fraksi PDI-P MPR dan Wakil Sekjen DPP PDI-P

TAJUK RENCANA

Kompas, Selasa, 1 Juni 2010 | 02:49 WIB

Pancasila sebagai Gaya Hidup

Semestinya bukan hanya saat dihadapkan pada tekanan sektarian kita ingat Pancasila. Semestinya setiap saat kita ingat Pancasila.

Mengapa demikian? Karena kita menghayati dan mengamalkannya. Itulah butir yang ingin kita wacanakan seiring kita memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni.

Tatkala Bung Karno mencetuskan konsep Pancasila, kita yakin itu bukan semata produk perenungan. Apa yang kemudian disampaikan Bung Karno adalah rekonstruksi atas apa yang hidup di masyarakat Nusantara. Kita juga yakin para bapak pendiri republik selain Bung Karno mengamati dan meyakini realitas tersebut.

Dalam salah satu tulisannya di Kompas, (23/6/2007), sosiolog Ignas Kleden menjelaskan, Pancasila oleh Bung Karno dikonsepkan tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi sekaligus juga sebagai pandangan akan dunia (Weltanschauung). Adapun Weltanschauung menurut filsuf Jerman Karl Jaspers adalah filsafat yang efektif atau wirkende philosophie yang sanggup memberi harapan, kepercayaan, dan membangun komitmen.

Bahwa negara kesatuan RI masih tegak berdiri hingga hari ini, pastilah harapan dan kepercayaan yang dibangun atas dasar Pancasila sudah mewujud. Namun, masih ada retorika Bung Karno (diringkaskan oleh Ignas Kleden) yang kiranya masih aktual dan relevan untuk hari ini, yaitu ”Apakah mungkin tercapai sebuah dasar tempat semua orang dapat berdiri bersama secara politik di atas suatu platform nasional?”

Sekali lagi, dalam konteks berdirinya negara Indonesia, pertanyaan itu terjawab. Namun, kita ingin melihat hal itu mewujud dalam konteks hari ini. Kita ingin melihat sila-sila Pancasila beroperasi dalam kehidupan berbangsa sehari-hari. Seberapa jauh kita telah mengamalkannya.

Misalnya saja, sudah seberapa jauhkah pencapaian kita dalam mewujudkan keadilan sosial setelah 65 tahun merdeka? Kita memang kini telah berdemokrasi, tetapi selaraskah demokrasi yang kita praktikkan dengan apa yang diamanatkan oleh Sila Keempat?

Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan hadir dalam perayaan hari lahir Pancasila yang diadakan oleh MPR. Kita berharap, selain perayaan ini, bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang terus meningkat terhadap nilai-nilai Pancasila.

Harapan itu sendiri sebenarnya tidak sulit dan berlebihan karena realitas keberagaman itu tersebar di sekeliling kita, mulai dari seni budaya hingga etnik. Payung Pancasila dalam perspektif historik telah menaungi kehidupan di bumi Nusantara. Keberagaman amat kaya yang merupakan realitas hidup di sini tidak diragukan lagi merupakan raison d’etre Pancasila.

Kita berharap hari lahir Pancasila dapat kita rayakan dengan pencapaian pengamalan dan tidak lagi dengan pidato reformulasi. Kita ingin merayakannya sambil berbangga karena sila-sila Pancasila menjadi gaya hidup kita.

***

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Sri Wulan, istri mendiang pahlawan nasional Basoeki Rachmat, hadir dalam acara Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) di Jakarta, Senin (31/5). IKPNI menyampaikan pentingnya kembali ke Pancasila.

Peringatan Resmi 1 Juni
Keluarga Pahlawan Minta Kembali ke Pancasila

Selasa, 1 Juni 2010 | 03:11 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan menghadiri peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat, Selasa (1/6) pagi ini.

Untuk berpidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2010 mendatang di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masukan tertulis anggota rombongannya yang mengikuti kunjungan ke Norwegia, Sabtu (29/5).

Mereka diminta menulis tentang aktualisasi Pancasila pada masa sekarang ini dan masa datang untuk penyusunan pidatonya. Permintaan itu disampaikan Presiden Yudhoyono sebelum mendarat di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu lalu, melalui kabin VIP Pesawat Kepresidenan Airbus A 330-300.

Menurut Presiden, pada 1 Juni nanti, ia bersama Ketua MPR Taufiq Kiemas akan berpidato mengenai Hari Lahir Pancasila.

”Saya meminta jasa Saudara untuk menuliskan pandangan tentang Pancasila sekarang ini dan bagaimana aktualisasinya pada masa datang. Apa yang terlintas dalam pikiran Saudara semua kalau kita bicara memperingati pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945,” kata Presiden.

Kemarin, Ketua MPR Taufiq Kiemas ketika ditanya tentang kehadiran Presiden dalam acara Hari Lahir Pancasila di Gedung MPR mengatakan, ”Mestinya (Presiden Yudhoyono) datang.” Tentang kemungkinan kehadiran Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum DPP PDI-P), Taufiq menjawab, ”Insya Allah datang.”

Sementara itu, kemarin di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta, sejumlah anggota keluarga pahlawan nasional yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) menyerukan agar pemerintah kembali dan secara konsekuen menerapkan filosofi dasar Pancasila dalam menjalankan atau membuat setiap kebijakan. Dengan begitu, apa pun yang dilakukan akan selalu mengacu pada terutama kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Seruan itu disampaikan sekaligus merayakan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni.

Hadir, antara lain, Ketua Umum IKPNI Aisyah Hamid Baidlowi (putra KH Wahid Hasyim), Bambang Sulistomo (putra tokoh kemerdekaan Bung Tomo), serta istri pahlawan nasional Basoeki Rachmat.

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengingatkan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan pemerintahan.

Namun, anggota Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional, AM Fatwa, kemarin, menyatakan, jika Pancasila 1 Juni diperingati secara nasional oleh instansi resmi dikhawatirkan akan menimbulkan dampak politik.

Hari ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan berpidato tentang peringatan lahirnya Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta.(dwa/nwo/har)

ANALISIS POLITIK
Renungan 1 Juni

Kompas, Selasa, 1 Juni 2010 | 03:07 WIB

Oleh SUKARDI RINAKIT

Menjelang ajal, lelaki itu menulis ”happiness real, when shared”, kebahagiaan terwujud jika terbagikan. Dia adalah Christopher McCandless dalam film Into The Wild, yang ketika berusia belia melarikan diri ke pedalaman ganas Alaska. Ia tidak bahagia di tengah keluarganya yang sangat kebendaan.

Dalam tataran kebangsaan, Bung Karno, Bung Hatta, dan para bapak bangsa yang lain bergerak dan bergerak terus untuk mengejar kebahagiaan. Bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk bangsanya. Mereka melakukan pertempuran ide untuk melahirkan Pancasila sebagai dasar filsafat (philosophische grondschlag) yang melandasi persatuan bangsa. Dengan ikatan seperti itu, dengan kesadaran bahwa crah agawe bubrah (perpecahan membuat hancur), Pancasila ditegakkan sebagai mata air yang tak pernah kering bagi pencapaian kebahagiaan bangsa Indonesia yang multikultur.

Itulah sebabnya, sebagian bapak bangsa, terutama dari Islam politik, yang awalnya mencantumkan tujuh kata ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan keikhlasan tinggi bersetuju untuk menghapus tujuh kata tersebut. Semua ini demi sebuah cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan seluruh rakyat.

Memori lama

Dengan konstruksi seperti itu, eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara sejatinya sudah final. Perdebatan-perdebatan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan Piagam Jakarta, sudah ditutup saat amandemen UUD 1945 tahun 2002.

Akan tetapi, kenyataannya, beberapa hari terakhir muncul kembali fenomena kontestasi. Bukan perdebatan pada eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, melainkan pada peringatan hari lahirnya. Ranah politik terbelah, katakanlah, antara kubu Taufiq Kiemas dan AM Fatwa. Kubu pertama menginginkan mulai hari ini, 1 Juni, peringatan hari lahir Pancasila dilakukan resmi secara nasional.

Sebaliknya, AM Fatwa, tidak setuju jika peringatan itu diformalkan. Alasannya, Pancasila adalah ideologi partai politik (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sehingga tidak bisa diperingati secara nasional oleh instansi-instansi resmi. Peringatan demikian akan memicu kembali bangkitnya sentimen Piagam Jakarta.

Perdebatan seperti itu muncul, menurut hipotesis saya, karena masing-masing terjebak pada memori masa lalu. Para politisi senior tersebut memang mengalami era kerasnya pertempuran ideologi. Memori itu melekat sampai kini. Jika ada rangsangan sedikit saja menyangkut ”ideologi” yang dijunjungnya, mereka langsung bereaksi.

Padahal, bagi generasi baru pada umumnya, jangankan perdebatan mengenai peringatan hari lahir Pancasila, pertarungan mengenai ideologi politik pun sudah dianggap tidak penting lagi. Itu bukan berarti mereka mempunyai hati jelek dan pikiran jahat. Bagi mereka, pertempuran nyata yang dihadapi bukan lagi Islamisasi ataupun gelora nasionalisme, melainkan pertempuran antarkorporasi besar yang setiap saat bisa mengempaskan mereka.

Di sini, mengikuti Francis Fukuyama, sejarah dari pertempuran ideologi sampai pada ujung perjalanannya. Orang menjadi radikal bukan karena alasan ideologi sebagai variabel signifikan, tetapi marjinalisasi ekstrem yang mereka alami, baik secara ekonomi maupun psikologis. Mereka menjadi déclassé sebagai akibat ganasnya pertempuran antarkorporasi besar, rengkuhan monopoli dan oligopoli, serta penguasa yang korup dan tidak peduli.

Namun, perilaku non-ideologis generasi baru tersebut, menurut hemat penulis, pada saatnya akan berbalik. Jika sudah kebentel (kepepet), kata Bung Karno, bangsa ini akan bergerak mencari roh jati dirinya. Demikian juga apabila kehidupan rakyat makmur, mereka juga akan mencari kebahagiaan di luar kebendaan. Peradaban, pada akhirnya, menjadi tujuan hakiki dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ibu peradaban

Oleh karena Pancasila secara substansial mengandung kebebasan dalam memuja Allah, memanusiakan manusia, menjunjung multikulturalisme, nir-pemaksaan kehendak (musyawarah), dan perikehidupan yang berkeadilan, ia bisa dipandang sebagai rahim peradaban bangsa Indonesia. Ia adalah ibu peradaban kita.

Jika sampai saat ini masih ada pihak yang enggan, bahkan menolak Pancasila, itu lebih disebabkan oleh pengalaman traumatis masa lalu, khususnya kerasnya indoktrinasi ideologi zaman Orde Baru. Selain itu, juga karena perilaku pejabat yang kurang santun, korup, dan hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya.

Untuk mengikis alam bawah sadar ketidakbahagiaan rakyat tersebut, para penggerak Pancasila, terutama yang berada di medan kebijakan publik, harus melahirkan keputusan-keputusan politik yang berpihak kepada wong cilik.

Mereka harus bisa menjamin bahwa seluruh warga negara bisa sama-sama mendapatkan pekerjaan, pendidikan berkualitas, kesehatan, menikmati air bersih, transportasi umum yang murah-aman-nyaman, selokan dan sungai yang bersih, serta fasilitas sosial lain, seperti taman kota untuk menjadi arena berkumpul dan berinteraksi. Dari kepingan-kepingan kebahagiaan rakyat tersebut, peradaban bangsa bisa dibangun pada masa depan.

Dan, salah sekali jika ada orang mengatakan bahwa Pancasila itu buatan Soekarno. ”… saya sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian, dan lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita dengan cara seindah-indahnya …” (Soekarno, 17 Agustus 1954).

Sukardi Rinakit Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

» Berita Nasional/Politik
02 Juni 2010 | BP
Peringati Hari Lahir Pancasila
Presiden Paparkan Tujuh Pemikiran Bung Karno
Jakarta (Bali Post) -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan untuk menjadi bangsa yang maju dan beradab diperlukan visi dan nilai dasar negara. Untuk itu, sangat penting tujuh pemikiran Bung Karno yang tertuang dalam butir-butir Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara ke arah kehidupan lebih baik. Demikian ditegaskan Presiden Yudhoyono dalam peringatan Pidato 1 Juni Bung Karno di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (1/6) kemarin.
Presiden mengatakan setuju dengan pernyataan semua pihak termasuk Ketua MPR Taufiq Kiemas bahwa Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika merupakan empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tujuh pikiran penting dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945 juga sangat penting dalam memberi arah bangsa ini ke arah lebih baik.
Pertama, menurut Presiden, perlunya mencermati mengapa Bung Karno dalam mukadimah pidatonya mengungkapkan perlunya dasar Indonesia merdeka. ”Saya ingatkan dasar negara itu bukanlah visi, grand strategy, bukan juga haluan. Meski sebuah negara memerlukan visi, grand strategy, dan haluan, tetapi di atas segalanya adalah fondasi atau dasar negara ini,” kata Presiden. Kekuatan pidato 1 Juni 1945 itu, menurut Presiden, justru dimulai dari apa yang hendak dirumuskan yang menjadi dasar Indonesia merdeka.
Kedua, Bung Karno menawarkan lima dasar negara Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi. kesejahteraan sosial, dan yang paling penting atau kelima adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini membuktikan bahwa Soekarno muda, menurut SBY, telah menggali Pancasila dari bumi Indonesia.
Ketiga, pemikiran besar Bung Karno tentang nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, mana yang paling relevan untuk masa kini dan masa depan. Bung Karno, menurut SBY, mengatakan nasionalisme yang dimaksud bukanlah kebangsaan menyendiri. Kata-kata Bung Karno mengenai persatuan dunia, persaudaraan dunia, tidak perlu dipertentangkan dengan kemanusiaan atau internasionalisme. Karena nasionalisme bergandengan erat dengan internasionalisme atau kemanusiaan.
Keempat, pemikiran Bung Karno tentang sebuah negara kebangsaan, negara nasional. Pemikiran ini berkaitan erat dengan kehendak bersatu. Aplikasinya, dalam di era masa kini adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Bahwa ternyata, ada eksesnya karena memunculkan primordialisme, agamasentris, kedaerahan, ataupun ikatan identitas serba sempit.
Dalam konteks ini, SBY mencontohkan pelaksanaan pilkada yang masih jauh dari semangat kebangsaan, masih berpihak, dan masih terjadi perkelahian antarsuku dan agama di berbagai tempat. Karena itu, SBY mengajak kepada semua komponen bangsa kembali ke semangat kebangsaan Indonesia dan kehendak bersatu sesuai dengan harapan dalam pemikiran Bung Karno.
Kelima, Bung Karno menolak kosmopolitanisme, sebuah paham yang tidak mengakui adanya bangsa. Dalam konsep pemikiran ini, Bung Karno menekankan bahwa kendati bangsa Indonesia menganut nilai-nilai universal, interaksi satu sama lain, pada akhirnya bangsa Indonesia tetap membutuhkan jati dirinya sebagai Indonesia.
Keenam, Bung Karno menyebut dalam satu napas kata-kata mufakat, permusyawaratan, dan perwakilan. ”Yang ingin digarisbawahi di situ dalam demokrasi kita yang disebut fair play,” kata SBY.

Ketujuh, konsep negara gotong royong yang ditawarkan Bung Karno esensinya adalah semua buat semua, bekerja keras bersama saling membantu satu sama lain.
Itulah tujuh pikiran penting Bung Karno yang ada dalam pidato 1 Juni 1945. Namun masih banyak lagi pemikiran-pemikiran lain Bung Karno yang masih perlu dibahas dalam forum yang lain.
Lalu bagaimana bangsa ini menggunakan Pancasila sebagai rujukan dalam menjawab tantangan bangsa di tengah dunia yang terus berubah? Presiden Yudhoyono mengajak perlunya meletakkan Pancasila untuk menjawab segala kerisauan, kegamangan dan ancaman tentang perubahan besar, baik di tingkat nasional maupun global. Ada yang melihat globalisasi dari kacamata ancaman semata. ”Ingin saya tambahkan bahwa Pancasila oleh kita sering diletakkan sebagai pedoman untuk menangkal ancaman itu,” kata Presiden. (kmb4)

Pidato SBY Soal Pancasila Hanya Kulitnya Saja

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 01/06/2010 | 15:00 WIB Pidato SBY Soal Pancasila Hanya Kulitnya SajaJakarta – Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Bung Karno dan Pancasila nampaknya hanya sebatas kulit belum menyentuh isiya. Selain itu, apa yang diutarakan oleh SBY soal pembangunan ekonomi Pancasila sangat berbeda dengan apa yang dipraktekkan olehnya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Apa yang dikatakan oleh SBY soal Bung Karno dan Pancasila hanya sebatas kulitnya saja, tidak sama sekali menyentuh ide dasar Bung Karno dan Pancasila itu sendiri,” ujar penulis buku Nikmatnya Menjadi Seorang Pancasilais, AP Batubara kepada Jakartapress.com, Selasa (1 Juni 2010).

Menurutnya, SBY hanya menjelaskan berbagai perkembangan ekonomi dunia, kegagalan kapitalisme dan sosialisme, tetapi tidak menyinggung panjang lebar soal ekonomi kerakyatan. Lebih jauh ia melihat apa yang diungkapkan oleh SBY sebetulnya sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada. Faktanya, SBY tidak menerapkan ekonomi Pancasila tetapi lebih mengedepankan kapitalisme dan neo liberalisme.

“Apa yang dilakukan oleh SBY di masa pemerintahannya ini bertentangan dengan ide dan semangat Pancasila. Ia tidak memberdayakan koperasi dan ekonomi kerakyatan. Yang ada SBY malah membuka liberalisme dan kapitalisme global. Misalnya FTA ASEAN-Cina,” ujarnya.

Saat ditanya soal kehadiran Megawati, politisi senior PDIP tersebut menyatakan bahwa kehadiran Megawati tersebut adalah hal yang biasa. Menurutnya, kedatangan Megawati lebih dikarenakan ajaran politik ayahnya Soekarno. Karena seperti diketahui sebelumnya SBY memang akan memperingati pidato Soekarno soal Pancasila, bukan memperingati hari Pancasila itu sendiri.

“Saya pikir kedatangan Mega tersebut karena penghormatan kepada ayahnya Bung Karno. Hal tersebut tidak mengindikasikan adanya sinyal koalisi PDIP dan Demokrat. Karena PDIP masih menganggap secara fundamental apa yang dibangun oleh SBY berbeda entah dalam tataran politik maupun ekonomi,” imbuhnya. (boy)

» Dialog Interaktif
Bali Post, 02 Juni 2010 | BP
Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Esensi Kegotongroyongan
Persoalan pertama yang harus dilihat dari konteks ini, bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara dengan konteks sosial yang cukup abstrak, dirangkai oleh begitu banyak ideologi. Berbagai suku bangsa di Indonesia yang jumlahnya sampai ratusan itu, sesungguhnya adalah kumpulan-kumpulan ideologi yang mempunyai massa tersendiri. Berbagai kesatuan ideologi (suku bangsa) yang ada di Indonesia justru tetap menyatu di tengah gelombang gelobalisasi tersebut. Meski ada upaya pemaksaan dan pengerangkengan di masa Perang Dingin dan Orde Baru, tetapi globalisasi tidak membuat berbagai kesatuan ideologis itu terpelanting membentuk negara baru.

———— -

Oleh Rama Raditya Mahardika

Membicarakan Pancasila masih sangat relevan hingga saat ini, apalagi Indonesia sedang mengalami perubahan sosial yang sangat pesat. Perubahan sosial itu tidak hanya pada bidang politis tetapi juga merembet pada bidang kebudayaan dan ekonomi. Yang tidak bisa dipandang remeh adalah perubahan mendasar pada bidang interaksi sosial-politik.

Jika semasa Orde Baru penguasa begitu dihormati (tepatnya ditakuti) oleh masyarakat, kini hal demikian tidak lagi. Pola interaksi antara rakyat dengan penguasa telah berubah total. Orang sekarang tidak takut menentang penguasa secara terbuka dan mampu menggerakkan demonstrasi untuk memperlihatkan sikap penentangannya itu. Hubungan horizontal yang sifatnya konflik, tidak disembunyikan tetapi kini telah bisa diketahui banyak orang. Konflik antardesa, perang antarsuku, pertentangan antarkelompok pemuda silih berganti diberitakan media massa di Tanah Air. Fenomena ini telah memperlihatkan pola perubahan interaksi yang sangat radikal dalam khazanah sosial di Indonesia.

Bagaimana Pancasila mampu meredam persoalan-persoalan besar seperti itu di negara yang mempunyai konsep berkehidupan Bhineka Tunggal Ika? Persoalan pertama yang harus dilihat dari konteks ini, bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara dengan konteks sosial yang cukup abstrak, dirangkai oleh begitu banyak ideologi. Berbagai suku bangsa di Indonesia yang jumlahnya sampai ratusan itu, sesungguhnya adalah kumpulan-kumpulan ideologi yang mempunyai massa tersendiri. Ideologi dalam batasan sosial tidak lain merupakan kepercayaan sosial yang mempunyai massa pengikut. Maka, ketika ratusan ideologi tersebut mampu membentuk negara kesatuan yang disebut dengan Indonesia, ini merupakan catatan prestasi sejarah yang cemerlang.

Sangat jarang suatu negara berhasil mempersatukan suku bangsa yang begitu banyaknya hingga usia persatuannya mencapai 65 tahun, menembus Perang Dingin dan globalisasi. Uni Soviet dan Yugoslavia adalah contoh dari negara yang gagal mempersatukan visi di tengah terobosan Perang Dingin dan globalisasi.

Harus diberikan catatan, bahwa Parang Dingin dan globalisasi sangat memengaruhi eksistensi sebuah negara. Perang Dingin adalah era di mana ideologi ditekan dan dipaksa dikerangkeng oleh pemerintah agar rakyat negaranya mempercayai ideologi persatuan dari negara yang bersangkutan. Pada sisi lain, setiap suku bangsa adalah suatu kesatuan ideologi dengan praksis budaya dan nilainya tersendiri. Sebagai sebuah kesatuan idelogi yang kebetulan berkarakter subordinat (minoritas), maka kesatuan ini terpaksa tunduk kepada kesatuan ideologi superordinat yang ada di atasnya. Superordinat itu tidak lain adalah negara dengan berbagai perlengkapan kekuasaannya. Itulah yang membuat Yugoslavia dan Uni Soviet bisa tetap berdiri di tengah Perang Dingin.

Sementara globalisasi mempunyai sifat yang berkebalikan dari era Parang Dingin. Kebebasan, identitas, demokrasi, kecepatan dan hak asasi manusia adalah ciri dari globalisasi. Kesatuan ideologis yang minoritas itu bangkit, memperlihatkan identitas mereka ke penjuru dunia dan akhirnya mendapatkan dukungan. Itu pula yang membuat munculnya negara-negara baru seperti Kroasia, Latvia, Bosnia-Herzegovina, Ukraina dan sebagainya.

Ideologi Menyatu

Berbagai kesatuan ideologi (suku bangsa) yang ada di Indonesia justru tetap menyatu di tengah gelombang globalisasi tersebut. Meski ada upaya pemaksaan dan pengerangkengan di masa Perang Dingin dan Orde Baru, tetapi globalisasi tidak membuat berbagai kesatuan ideologis itu terpelanting membentuk negara baru.

Kalau dilihat dari konteks politik internasional, sesungguhnya Indonesia berpotensi menjadi puluhan negara baru dengan berbagai ideologi baru. Indonesia berpotensi menjadi negara persemakmuran atau menjadi perserikatan bangsa-bangsa baru. Tetapi justru itulah yang tidak terjadi.

Di sinilah peran fenomenal dari Pancasila. Sudut sosial dari dasar negara ini terletak pada kemampuannya memberikan sebuah gambaran gotong royong antarkomponen kenegaraan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Keadilan Sosial serta Persatuan Indonesia hanya bisa diwujudkan dalam bentuk sikap kegotongroyongan. Itulah yang terjadi pada Indonesia, baik dari sisi mikro maupun makro. Secara mikro, seorang ahli pertambangan yang berasal dari suku Jawa, tidak akan mungkin mampu meningkatkan keahliannya kalau hanya hidup di Jawa saja. Ia harus datang menuju Kalimantan, Sumatera atau Papua.

Mereka yang mempunyai kemampuan intelektual di Padang akan sangat berkembang kalau berkontak sosial dengan semua rekannya di Jawa. Seni tradisi tidak bisa dilepaskan dari Bali yang menjadi bahan pembelajaran dari berbagai individu. Secara makro, Jawa sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian sangat tergantung suplai dari berbagai daerah di Indonesia. Minyak didatangkan dari Sumatera, batubara dari Kalimantan dan seterusnya. Ini adalah esensi kegotongroyongan yang mempunyai cakupan dari mikro sampai makro. Tanpa bermaksud untuk melihat dari sisi politis apa pun, fenomena berdikarinya Timor Timur yang kelihatan begitu mempunyai tantangan pada awal-awalnya, sangat bisa jadi karena lepasnya kendali gotong royong dari pihak Indonesia.

Sila-sila dari Pancasila itu pun mencerminkan sifat gotong royong karena tidak akan mungkin satu sila berdiri sendiri tanpa ditopang oleh yang lainnya. Mustahil Persatuan Indonesia itu bisa diwujudkan apabila tidak mempunyai dasar kemanusiaan dan keadilan sosial dari rakyat Indonesia yang Berketuhanan. Maka, pesan yang paling baik bagi Indonesia di hari kelahiran Pancasila ini adalah janganlah mempolitisasi Pancasila. Sebab, politisasi terhadap nilai-nilai luhur ini akan bermakna sangat sempit.

———— ——— ——

* Sila-sila dari Pancasila mencerminkan sifat gotong royong karena tidak akan mungkin satu sila berdiri sendiri tanpa ditopang oleh yang lainnya.

* Sudut sosial dari dasar negara ini terletak pada kemampuannya memberikan sebuah gambaran gotong royong antarkomponen kenegaraan.

* Pesan yang paling baik bagi Indonesia di hari kelahiran Pancasila ini adalah janganlah mempolitisasi Pancasila.

TK Hebat, Bisa Temukan Mega-SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 02/06/2010 | 07:55 WIB TK Hebat, Bisa Temukan Mega-SBY Jakarta – Ketua MPR RI Taufiq Kiemas (TK) dinilai ‘hebat‘, karena berhasil mempertemukan Presiden SBY dengan  Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Mega) yang selama ini seperti minyak dan air. Lepas dari cara apapun yangd ilekukan TK, apakah itu membujuk ataupun ‘menipu’ Mega, nyatanya pentolan Partai Demokrat dan orang nomor 1 di PDIP itu bisa bertemu dalam satu forum dan bersalaman.

Hebatnya TK adalah bisa membatalkan Mega yang sedianya akan menyampaikan pidato politik pada hari lahir (harlah) Pancasila 1 Juni di depan kantor DPP PDIP, lantaran putri Bung Karno itu menghadiri acara peringatan Pidato Soekarno tentang Pancasila di gedung DPR. Padahal, 500 kader dan simpatisan PDIP sudah memadati depan kantor PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2010).

Strategi TK hebat, meski Mega mengaku datang ke acara peringatan pidato Bung Karno 1 Juni soal Pancasila tersebut atas undangan Ketua MPR Taufiq Kiemas yang notabene suaminya. “Saya seharusnya jadi inspektur upacara DPP partai untuk sampaikan pidato tentang Pancasila 1 Juni. Tapi karena undangan Ketua MPR, maka saya dengan alasan yang kuat datang ke MPR,” aku Mega.

Mega mengatakan itu saat memberikan sambutan pembukaan sarasehan Pancasila di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (1/6/2010). Acara dihadiri kader PDIP, anggota DPR dari PDIP dan pengurus DPP PDIP. Menurut Mega, berdasarkan kongres beberapa waktu lalu, PDIP telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi partai. “Pada waktu-waktu lalu hal itu (peringatan pidato Bung Karno) belum tentu dilakukan dengan baik,” katanya. Mega berterima kasih atas digelarnya peringatan pidato Bung Karno 1 Juni di gedung DPR/MPR. “Sebagai ketua umum partai dan mantan presiden, saya sangat berterima kasih,” kata Mega.

TK Tersanjung
Atas keberhasilan mempertemukan SBY dan Mega dalam momentum Harlah Kesaktian Pancasila 1 Juni tersebut , Taufiq Kiemas mendapat sanjungan dari para pengikutnya di PDIP. Ketua Majelis Repdem PDIP, Beathor Suryadi menilai, TK sebagai kader Bung Karno yang paham makna ‘semua untuk semua’ bergotong-royong membangun negeri. “Masyarakat Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak bedakan hitam putih, apalagi beroposisi,” seru aktivis LSM/ormas yang berafiliasi di bawah PDIP ini.

Beathor Suryadi menganggap langkah TK ini adalah ‘semua berkarya untuk semua’, mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama loh jinawi, tata tentrem raharja. “TK memainkan peran pentingnya dalam ‘membangun budaya politik’ dengan menampilkan performen yang cantik. TK menghasilkan gol-gol yang spektakuler, dari ucapannya maupun SBY, dari ramah tamah hingga spekulasi perubahan politik yang setiap orang menafsirkannya sendiri-sendiri,” tandas Ketua Majelis Repdem dalam pesan singkatnya yang dikirim ke jakartapress.com.

Secara terpisah, mantan Sekjen PDIP Pramono Anung menilai, pertemuan SBY-Mega dalam acara peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Parlemen tadi pagi setidaknya bisa sedikit mempengaruhi konstelasi partai koalisi. Sebab, pertemuan keduanya diyakini memiliki arti penting karena selama ini dua tokoh besar ini dikenal berseberangan sikap politiknya. “Ibarat kapal tanker, kalau kapal tanker gelombangnya kan masih tinggi. Bisa mempengaruhi tanker-tanker lainnya,” ujarnya di sela Serasehan Pancasila di Gedung Perintis Kemerdekaan, Selasa (1/6).

Namun demikian, lanjut Pramono, pertemuan antara kedua tokoh tersebut tidak akan mempengaruhi sikap politik secara substansial. “Misalnya jadi berubah koalisi atau tidak koalisi,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP ini. Namun, ia tidak sependapat dengan anggapan pertemuan dua seteru politik itu sebagai rekonsiliasi simbolik. “Tidak ada yang perlu direkonsiliasikan, secara ideologi tidak ada perbedaan. Ini komunikasi alamiah yang cukup baik,” tutur Pramono.

Sementara Ketua MPR Taufiq Kiemas (TK) menilai, pertemuan SBY-Mega tersebut menjadi awal positif untuk hubungan baik kedua elit politik dari kubu berbeda tersebut ke depan. “Yang senang kita semua. Sudah bagus lah keduanya datang. Emang kalau orang berdamai nggak boleh?” kata Taufiq sambil tersenyum usai peringatan pidato Bung Karno 1 Juni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/6/2010).

Menurut suami Megawati ini, kedua tokoh nasional yang sempat berseberangan ini sudah menunjukkan iktikad baik untuk berdamai. Keduanya sudah mulai bisa menerima saat terlihat bersalaman. “Saya lihat sudah baguslah. Beliau dua-duanya mau salaman,” jelas Taufiq riang. Ia pun mengaku senang melihat ada isyarat keakraban antara kedua tokoh ini. Taufiq berharap semua ‘kemesraan’ ini menjadi awal perdamaian diantara keduanya. “Insya Allah yang patah-patah sudah damai,” terangnya.

Salaman Mega-SBY
Usai membacakan pidato dalam rangka peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni, Presiden SBY bersalaman dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Hadirin pun bertepuk tangan melihat peristiwa yang jarang terjadi ini. Spontan, seluruh hadirin pun tampak tersenyum saat Mega dan SBY bersalaman. Momen ini tentu tidak disia-siakan seluruh fotografer dan kameramen dari berbagai media yang hadir.

Usai bersalaman, SBY langsung keluar meninggalkan ruangan. Sementara Megawati dan sejumlah menteri masih melayani wawancara para wartawan. Selain SBY dan Mega, acara ini dihadiri oleh para anggota DPR/MPR dan para pejabat dan mantan pejabat di Republik ini. Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga hadir.

Presiden SBY dalam pidatonya sempat memaparkan pemikiran-pemikiran Bung Karno tentang dasar-dasar bernegara yang kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. 7 Pokok pikiran Bung Karno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 tersebut dijelaskan SBY secara runtut.

Pidato SBY Sebut Nama Mega
Tepuk tangan nyaring terdengar saat nama Megawati Soekarnoputri disebut dalam acara peringatan pidato Bung Karno 1 Juni soal Pancasila. Penyebut nama itu adalah Ketua MPR Taufiq Kiemas dan Presiden SBY. Ketika Taufiq Kiemas membuka pidatonya dan menyebut nama Megawati sebagai salah satu yang hadir, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan.

“Dalam acara ini turut hadir mantan Presiden dan Wakil Presiden RI seperti Megawati Soekarnoputri,Try Sutrisno, Hamzah Haz dan Jusuf Kalla,” tuturnya di Gedung Nusantara IV DPR RI, Selasa (1/5/2010). Mega yang duduk diapit Try Sutrisno dan Ketua DPD Irman Gusman tampak cool. Untuk menghadiri acara ini, Mega terpaksa membatalkan kehadirannya dalam acara Harlah Pancasila di DPP PDIP di Lenteng Agung. Ratusan kadernya telah berkumpul di lokasi.

Setelah Taufiq Kiemas, SBY giliran pidato. SBY membuka pidatonya dengan menyebut tamu-tamu yang terhormat seperti Megawati. Megawati disebutnya di urutan pertama. Spontan saja tepuk tangan hadirin terdengar, bahkan lebih keras dibandingkan tepuk tangan sebelumnya. Tepuk tangan ini tentunya bukan tanpa maksud, mengingat Mega jarang menghadiri acara yang di dalamnya terdapat SBY, seteru politiknya sejak 2004. Hadir Wapres Boediono beserta para Menteri KIB jilid II serta keluarga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Presiden SBY menyebut nama Megawati Soekarnoputri saat membacakan pidato dalam peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni. Mantan Wapres Jusuf Kalla menilai hal tesebut merupakan langkah yang positif. “Secara simbolis bagus sekali, ini mencairkan suasana. Bangsa ini memang harus bersatu dan dicairkan suasananya,” kata Jusuf Kalla usai menghadari acara peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/6/2010).

Hal senada diungkapkan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, menurutnya hal itu merupakan langkah yang baik sekali. “Saya pikir itu bagus sebagai pemimpin bangsa. Selama ini komunikasi antara Demokrat dan PDIP juga terus terjalin dengan baik,” katanya.

Megawati hadir di satu forum dengan SBY di gedung DPR/MPR, bahkan bersalaman di akhir acara. Tapi itu bukan berarti Mega-SBY berekonsiliasi politik. “Wah, kita nggak ngomong kayak gitu (rekonsiliasi politik). Ini kan soal ideologi,” kata putri Mega, Puan Maharani, usai menghadiri peringatan pidato Bung Karno di Gedung DPR, Selasa (1/6/2010).

Puan mengatakan, untuk hal-hal yang bersifat ideologis, Mega tentu sependapat dengan yang lain yakni bersikap demi kepentingan bangsa. “Tapi yang berhubungan dengan penyelenggara negara, boleh saja dong kita berbeda,” ujar anggota DPR Komisi I DPR dari Fraksi PDIP ini.

Menurut Puan, jika dalam keputusan politik ada perbedaan, itu merupakan prinsip yang harus diperjuangkan. Namun jika berbicara mengenai menjaga keutuhan NKRI, bangsa dan negara, PDIP tentu sepakat dengan yang lain. “Ya alhamdulillah. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik. Adem ayem,” kata Wakil Ketua FPDIP DPR ini.

Saat ditanya soal SBY yang menyebut nama Megawati pertama kali dalam pidatonya, menurut Puan, hal itu dikarenakan Mega merupakan senior di antara semua undangan yang hadir. “Kalau dilihat dari kapasitasnya, memang beliau yang paling senior. Pak Habibie nggak ada ya jadinya Ibu Mega kan yang senior,” argumennya. (*/dtc/jpc)

Matinya Ideologi Bangsa

Koran Jakarta, Rabu, 02 Juni 2010
Tapi, siapa yang telah membunuh Pancasila? Mereka adalah politisi busuk, kaum libertarian, neolib, borjuis, dan oportunis!.
Sebuah negara dikatakan sukses , tulis Max Weber, manakala mampu mempertahankan monopolinya menggunakan kekuatan fisik terhadap rakyat dalam batas kenegaraannya.

Sebaliknya, negara dikatakan failed state jika monopoli itu patah karena kehadiran, bahkan dominasi, kekuatan-kekuatan fisik lain, seperti laskar, militia, mafia terorganisasi, atau teroris.

Sudan dan Afghanistan sering dikatakan contoh negara gagal.

Pakistan, oleh Washington, juga dinilai sedang menjurus ke failed state.

Nyaris tiada hari tanpa bom meledak di negeri itu dengan korban jiwa yang tak bisa dihitung lagi.

Ketika puluhan ribu pendemo selama lebih dari seminggu menduduki dan melumpuhkan bandar udara Bangkok yang megah dua tahun yang lalu dan pemerintah Thailand tidak berdaya mengusir mereka, Thailand pun digugat sebagai calon negara gagal.

Peristiwa itu memberikan pelajaran berharga bagi Perdana Menteri Abhisit yang memerintah sekarang. Ia emoh negaranya dicap failed state.

Maka, aksi-aksi unjuk rasa kelompok Kaus Merah yang berlangsung lebih dari dua bulan dan cenderung anarkistis akhirnya dibubarkan dengan kekuatan senjata.

Puluhan korban tewas. Ratusan orang terluka. Abhisit tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah mengembalikan perputaran roda pemerintahan.

Maka, kriteria negara gagal Max Weber oleh sejumlah ilmuwan politik kemudian dikembangkan ke ranah politik dan sosial-ekonomi.

Jika pertikaian antara pemerintah dan oposisi berlangsung berbulan-bulan dan tetap mengalami jalan buntu, itulah contoh negara gagal dari perspektif politik.

Jika sebuah negara tidak lagi mampu membayar utang-utangnya karena makin lama makin dililit oleh tumpukan utang, negara itu pantas juga divonis failed state.

Yunani dikhawatirkan bangkrut total manakala tidak diinjeksi 1 triliun euro oleh sesama anggota Eropa Bersama.

Sekitar tujuh tahun yang lalu, harian terkemuka, The International Herald Tribune, dalam sebuah tulisannya, mempertanyakan apakah Indonesia sedang menjurus ke negara gagal.

Ketika itu, konfl ik Ambon masih membara. Dua kelompok etnis berperang selama bertahun-tahun dengan korban ribuan jiwa.

Pemerintah kita tatkala itu terkesan tidak berdaya menghentikannya.

Jika kita mengamati tindak kekerasan yang menjalar dari Sabang sampai Merauke dan menjadi pemandangan keseharian, predikat negara gagal untuk negara kita mungkin tidak berlebihan.

Weber menggunakan istilah the dominant presence of warlods, paramilitary groups, or terrorism ketika mendef nisikan negara gagal.

Bukankah Indonesia pun saat ini memunyai cukup banyak kelompok-kelompok keras dan dominan seperti yang dikemukakan oleh Weber?

Maret yang lalu, sebuah wisma yang terdiri atas tujuh gedung di kawasan Bogor milik sebuah agama dibakar rata oleh kelompok radikal.

Selama dua jam aksi brutal itu berlangsung bebas. Polri menutup mata dan membiarkannya begitu saja.

Takutkah polisi? Di Depok, kelompok waria diserang dengan kekerasan membuat membasmi minuman keras kota kerap dengan kekerasan pembakaran.

Tragisnya, tidak bertindak, mengawal Anarkisme brutalisme merupakan dampak dari reformasi yang kebablasan, reformasi yang sering diindentikkan dengan demokrasi liberal yang bertumpu pada kebebasan.

Para pendiri bangsa kita tidak pernah menggunakan istilah kebebasan dalam meletakkan dasar negara dan hukum dasar, tapi kemerdekaan.

Fatal sekali tatkala para kampiun demokrasi liberal kita mengidentikkan arti kemerdekaan dengan kebebasan.

state yang mengancam saya, terutama disebabkan meninggalkan Pancasila ideologi Barat yang belum bisa diserap oleh ini.

Dulu, Bung Karno telah memperingatkan kita untuk tidak menjalankan demokrasi yang liar.

Berilah satu demokrasi yang gotong royong yang tidak jegal-jegalan. kita demokrasi met keadilan sosial.

demokrasi liberal hanya menghasilkan (1) politik yang kotor, (2) ekonomi yang bergantung pada bantuan (baca: utang) negara-negara kapitalis, (3) hukum yang bertakhta pada uang, dan (4) perilaku kolektif yang anarkistis dan caci maki.

Elite politik Indonesia telah mengkhianati para pendiri bangsa.

Bung Karno wanti-wanti mengingatkan bahwa ita mendirikan bangsa semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu.

Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi?

Haluan pembangunan Indonesia selama ini keliru, bertolak belakang dengan apa yang diletakkan oleh para pendiri bangsa.

Maka, inilah akibatnya: bukan rakyat yang sejahtera, melainkan kaum kapitalis yang pesta pora dan semakin jaya.

Negara menjadi kacau, penuh krisis, nyaris ke status negara gagal .

Penulis adalah Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Pembicara dalam Kongres Pancasila II di Bali.

» Tajuk Rencana
Bali Post, 02 Juni 2010 | BP
Pancasila Memperkuat Eksistensi Indonesia
SILANG sengkarut tentang Hari Lahir Pancasila tampaknya kini telah usai. Artinya, pemerintah tidak bereaksi keras terhadap pendapat yang mengatakan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Di masa lalu, peringatan kelahiran dasar negara ini menimbulkan reaksi pembungkaman dari pemerintah. Perayaan pun dilakukan secara diam-diam oleh berbagai komponen masyarakat. Kita melihat kondisi itu adalah kondisi politisasi. Artinya, pemerintah pada waktu itu mempolitisir Pancasila secara luas. Sebagai sebuah ideologi, ia sangat sakral.

Setiap perilaku harus disesuaikan dengan Pancasila. Sampai-sampai semua warga harus mendapatkan dan memahami Pancasila melalui apa yang disebut dengan Penataran P4. Inilah indokrinasi nilai besar-besaran dari suatu negara kepada warganya. Kita tidak usah menyebutkan berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan penataran tersebut.

Pancasila tentu saja nilai nasional yang harus dipahami oleh setiap warga Indonesia. Tetapi kalau nilai-nilai itu ditanam secara paksa, hasilnya tidak akan bisa dipetik dengan baik. Karena sesungguhnya Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri, cukuplah hal itu menjadi penanaman nilai bagi masyarakat pada tingkat sekolah. Ini sudah cukup untuk menjabarkan Pancasila. Sebab, proses pembelajaran itu terjadi pada masa muda usia dan sudah pasti penanaman pengaruhnya akan lebih mudah dan sistematis.

Penanaman nilai-nilai itu juga tidak harus formal dengan hafalan belaka. Contoh peristiwa Pancasilais atau perilaku Pancasilais akan memudahkan pembelajaran dan peresapan pelajaran itu.

Sebagai sebuah akumulasi berbagai nilai yang ada di Indonesia, sungguh Pancasila mempunyai pandangan yang universal. Artinya sila-sila yang ada di dalamnya dan butiran-butiran yang dimuat, bisa lentur dan menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan dan perkembangan zaman.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengakui hak asasi manusia kebebasan mendasar dalam berperilaku. Karena itu pengontrolan dan pengekangan tidaklah pantas dilakukan. Akan tetapi semua itu kemudian akan berakhir dengan adanya persetujuan bersama yang saling menguntungkan. Inilah esensi musyawarah untuk mufakat. Itu diperlukan demi persatuan Indonesia. Tidak mungkin hal demikian bisa dilakukan jika Indonesia tidak berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Banyak yang mengatakan bahwa globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi Pancasila. Bagi kita ini bukan hanya menjadi tantangan Pancasila, tetapi seluruh komponen masyarakat internasional. Gempuran pengaruh itu sangat besar sehingga menggoyangkan sendi-sendi dasar masyarakat. Tetapi Pancasila juga mempunyai tameng untuk menghadapi gempuran demikian. Secara tradisional ideologi ini digali dari tanah masyarakat Indonesia.

Persoalan tantangan dari globalisasi sebenarnya berada pada sisi keadilan sosial. Misalnya bagaimana mewujudkan keadilan bagi identitas-identitas tertentu yang merasa tidak diperhatikan. Artinya, bagaimana masyarakat yang termarginalkan itu harus mendapat perhatian dengan baik. Maka melalui sila keadilan sosial, pemerintah harus mampu menwujudkan keadilan tersebut sampai ke akar-akarnya. Jika hal ini telah berhasil diwujudkan, tidak akan mungkin ada keinginan untuk, misalnya, melepaskan diri dari negara Indonesia. Jika masyarakat telah merasa tercukupi, baik secara ekonomi maupun sosial dan budaya dengan Indonesia, untuk apa kemudian kita meniru budaya-budaya luar yang bahkan mungkin tidak cocok dengan budaya kita sendiri.

Pancasila mempunyai sikap yang luhur, karena itu haruslah dipahami dengan baik, bukan dipolitisasi. Pancasila akan mampu memperkuat keberadaan Indonesia.

31
May
10

PEPORA : Kapal Century dan Lumpur Lapindo

Tenggelamnya Kapal Century

Senin, 31 Mei 2010 | 02:35 WIB

Oleh Donal Fariz

Sekretariat Bersama Partai Koalisi bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya berhasil membenamkan kasus Bank Century. Lebih dari itu, dalam konteks yang lebih luas keberadaannya amat berpotensi menyandera penegakan hukum jangka panjang.

Melalui Sekretariat Bersama, Aburizal Bakrie diplot oleh SBY sebagai pemecah ombak (breakwater) gelombang politik yang semakin membesar belakangan ini. Arus deras kelompok oposisi telah mengancam kursi kekuasaan SBY. Untuk meredam hal ini, terjadilah tawar-menawar kekuasaan (political bargaining). Alhasil, dengan sangat cepat Golkar berpindah ke lain hati jadi partai koalisi pemerintah. Walau dianggap melanggar fatsun politik, ini realitas. Publik pun jamak mengetahui bahwa dalam politik tak ada musuh yang abadi dan kawan yang sejati. Karena hanya kepentinganlah yang abadi.

Kini, dengan jubah Golkar, Aburizal jadi satu gerbong kereta dengan pemerintah. Jabatan sebagai ketua harian forum koalisi memberikan porsi kekuasaan besar. Bahkan, sebagian kalangan menilai teramat besar. Sebagai ketua, ia berwenang memanggil menteri untuk hadir pada rapat tertentu. Ini jelas telah menyusupi kekuasaan pemerintah.

Di sisi lain, sebagai ketua forum koalisi, Aburizal tentu berperan untuk merapikan barisan koalisi di parlemen. Di belakang layar, Aburizal bertugas sebagai invisible hand (tangan-tangan tak tampak) untuk ”menyeiramakan” suara parlemen yang belakangan bernada sumbang terhadap pemerintah.

Perkawinan kepentingan ini jelas telah menimbulkan politik kartel di negara ini. Secara teori, Meitzer berpendapat, politik kartel muncul dari sebuah koalisi besar di antara elite politik. Sistem ini digunakan untuk meminimalkan kerugian pihak yang kalah, entah dalam pemilu atau dalam koalisi. Kartel lebih mengutamakan mekanisme perangkulan (incorporation) dari elite yang memiliki latar belakang ideologi yang berbeda. Dalam politik kartel, dorongan berpartisipasi dalam kabinet dan struktur kepemimpinan di komisi, misalnya, adalah karena kepentingan partai-partai untuk mengamankan kebutuhan finansial bersama.

Apa yang terjadi saat ini mencerminkan sebuah kepentingan pragmatis yang jauh dari unsur ideologis. Partai oposisi versus partai pemerintah yang sebelumnya begitu sengit berkompetisi di satu hal akan dengan mudah menjadi kooperatif dalam hal lain. Intinya, mereka terlibat di pemerintah atau parlemen bukan demi perjuangan program atau ideologi partai, melainkan patut diduga demi mengamankan sumber-sumber rente.

Semakin meyakinkan kita jika melihat latar belakang para politikus Senayan. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya 44 persen anggota DPR periode 2009-2014 merupakan pengusaha. Dominasi pengusaha di ranah politik semakin menguatkan akan ancaman persekongkolan antara penguasa dan pengusaha.

Dibentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) tidak bisa dilepaskan dari pertautan di atas. Bagaimanapun publik tahu Sekber lahir dari benih megaskandal Century. Tak berlebihan rasanya jika Sekber memang sangat berpotensi menyandera penegakan hukum di negeri ini karena lembaga ini akan menjadi benteng kuat dalam menahan serangan hukum terhadap para politisi hitam.

Kapal Century

Jika kepentingan politik sudah menggumpal antarpihak ”bermasalah”, semua cara tentu bisa dihalalkan. Lihat saja pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang siap memetieskan proses politik kasus Century (7/5). Jelas sangat kontraproduktif dengan semangat berapi-api partai beringin ini pada masa angket Century.

Memori publik masih sangat kuat merekam saat paripurna hak angket Century, dengan lantang 104 kader Golkar memilih opsi C. Pilihan dengan kesimpulan ada penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dalam proses bail out Bank Century. Lompat pagar Golkar ke dalam partai koalisi sudah barang tentu diikuti peralihan sikap politik bahwa tidak ada yang bermasalah dengan Bank Century.

Manuver ini jelas membahayakan penuntasan kasus Bank Century secara keseluruhan. Kasus ini mustahil sampai pada Peradilan Konstitusi karena peta dan kalkulasi politik di parlemen sudah berubah secara drastis. Kondisi sekarang menunjukkan setidaknya 58 persen suara parlemen sudah berada pada opsi A. Jumlah ini jelas tidak memenuhi syarat untuk sampai pada hak menyatakan pendapat dan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Apa yang dilakukan Lily Wahid untuk menguji pasal-pasal hak menyatakan pendapat dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 agaknya tak memiliki daya guna untuk kasus Century saat ini.

Bagitu pula halnya penuntasan kasus Bank Century di KPK. Tidak bisa dimungkiri proses penegakan hukum butuh dukungan politis. Jika melihat kondisi KPK saat ini, lembaga ini jelas sangat membutuhkan dosis besar untuk menyelesaikan kasus Century. Salah satu sumber dosis ini tentu berasal dari kekuatan parlemen.

Amat disayangkan kondisinya sekarang jauh berbeda. Bahkan, kekuatan koalisi tak mustahil justru akan memberikan warning kepada KPK agar kasus ini tak dilanjutkan hingga tahap berikutnya. Forum koalisi sebagai jurus politik Yudhoyono jelas tak ada manfaatnya bagi kepentingan publik. Keberadaannya jelas hanya sebagai ”bilik” kompromi elite politik. Hingga akhirnya hari ini, kita harus menerima kenyataan kasus Bank Century telah sampai pada titik antiklimaks.

Kisah Bank Century ini mengingatkan kita kepada roman Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka. Roman ini mengisahkan kisah cinta tak berbalas Zainuddin terhadap seorang gadis bernama Hayati. Berbeda halnya dengan cerita Bank Century. Tenggelamnya Kapal Century telah melahirkan kisah ”romantis” antara penguasaan dan pengusaha di negeri ini

Donal Fariz Peneliti Hukum Indonesia Corruption WatchDivisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Lumpur Lapindo dan Hukum Usang

Senin, 31 Mei 2010 | 04:26 WIB

Oleh Subagyo

Tanggal 29 Mei 2010 merupakan ulang tahun keempat bubur lumpur Lapindo di Sidoarjo. Data penghancuran ekologi (termasuk manusia di dalamnya) di Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon, Sidoarjo, itu mudah didapatkan di internet. Hingga akhir 2009 sekitar Rp 4 triliun uang negara (APBN) tersedot di situ.

Kasus lumpur itu menjadi salah satu bukti kedigdayaan Grup Bakrie, yang membuat hukum negara ini lumpuh tak berdaya, menjadi barang usang.

Walhi pernah mengajukan gugatan perdata kepada Lapindo Brantas Inc, korporasi terkait, serta pemerintah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Walhi dengan alasan bahwa semburan lumpur Lapindo terjadi karena bencana alam.

Hakim menggunakan keterangan ahli yang diajukan pihak Lapindo sebagai alat bukti, padahal keterangan ahli itu bukan alat bukti dalam hukum acara perdata. Itu melanggar standar hukum pembuktian menurut Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 164 Herzienne Inlandsche Reglement (HIR).

Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 29 Mei 2007, yang mengandung hasil audit kinerja operator Blok Brantas itu, sama sekali tidak digubris. Padahal, audit BPK merupakan alat bukti akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, dalam hukum acara perdata.

Gugatan YLBHI juga kandas. Mulanya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa Lapindo telah lalai (salah) dalam melakukan pengeboran. Namun, putusan itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung (MA).

Setelah itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), pada masa Kapolda Anton Bahrul Alam, mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara pidana Lapindo. Padahal, Kapolda Jatim sebelumnya, Herman S Sumawiredja, amat yakin bahwa Lapindo bersalah sehingga sudah menetapkan 13 tersangka.

Menurut buku hukum acara pidana (KUHAP), tersangka boleh ditetapkan jika alat buktinya cukup. Lalu, mengapa alat bukti yang cukup itu berubah menjadi tidak cukup?

Kejaksaan sukses menjadi penjaga gawang agar perkara pidana Lapindo tidak masuk ke pengadilan. Caranya, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polda Jatim secara berulang-ulang, dengan petunjuk (P 19) yang berubah-ubah, beranak-pinak. Apakah semua itu atas kehendak penguasa kapital? Sudah bukan rahasia lagi hukum Indonesia memang gampang dibeli.

Kini, bola hukum perkara Lapindo tinggal di tangan Komnas HAM. Tim Adhoc Pelanggaran HAM yang Berat dalam Kasus Lumpur Panas Lapindo masih bekerja untuk menemukan alat bukti pelanggaran HAM berat perkara lumpur itu, termasuk adanya unsur ”kesengajaan”.

Dalam perkara Lapindo, Lapindo dan pejabat yang memberi izin pengeboran gas bumi di Sumur Banjar Panji-1 (BJP-1) Porong itu jelas sengaja melanggar hukum. Jarak sumur pengeboran itu dengan permukiman penduduk terlalu dekat (menurut BPK, sekitar lima meter).

Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia Nomor 13-6910-2002 tentang Operasi Pengeboran Darat dan Lepas Pantai di Indonesia, sumur-sumur pengeboran harus berjarak sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, perumahan, atau tempat-tempat lain di mana sumber nyala dapat timbul.

Pengeboran sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo (Perda Nomor 16 Tahun 2003, yang waktu itu belum diubah). Peruntukan lokasi tanah Sumur BJP-1 tersebut adalah untuk kegiatan industri non kawasan, bukan untuk pertambangan.

Ketika hal itu ditanyakan kepada Imam Utomo, Gubernur Jatim waktu itu, apakah itu terkait perubahan RTRW Provinsi Jatim, dia melemparkan pertanyaan kepada Bupati Sidoarjo. Lalu, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso melemparkan tanggung jawab ke pemerintah pusat (BP Migas) yang memberikan rekomendasi izin tersebut.

Pihak Lapindo dan pejabat yang memberikan izin secara hukum dianggap sengaja melakukan pengusiran penduduk sipil karena pengeboran di sumur BJP-1 yang berdekatan dengan permukiman penduduk, akibatnya sudah bisa dipikirkan sejak semula jika terjadi kecelakaan pengeboran.

Penjajahan modern dilakukan korporasi. Senjata nasionalisme jadi tidak mempan, apalagi jika penjajahnya bangsa sendiri, yang menggunakan otak para ahli putra-putri negeri sendiri. Apa kita akan menyerah begitu saja?

Subagyo Advokat; Mantan Anggota Tim Investigasi Komnas HAM dalam Kasus Lumpur Lapindo

31
May
10

Politik : 9 (Sembilan) Pilar Perubahan di Indonesia dan Titik Balik ParPol

Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam Waktu Dekat?

Sabtu, 29/05/2010 | 20:47 WIB Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam Waktu Dekat?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam Waktu Dekat?
Oleh: M Hatta Taliwang (Koordinator Grup Diskusi Aktivis 77-78)
MELIHAT kondisi bangsa yang carut marut ini terasa kuat keinginan untuk melakukan PERUBAHAN. Tapi bagaimana caranya? Salah satu syarat PERUBAHAN adalah dukungan KELAS MENENGAH (KM) yang peduli pada nilai-nilai keadilan, kejujuran dan idealisme untuk kejayaan bangsa. MENGAPA PERUBAHAN terasa sulit terjadi di INDONESIA? Karena Kelas Menengah-nya banyak yang tidak peduli pada nilai nilai tersebut di atas. Kelas Menengah di Indonesia masih lapar ‘makan’ Mercy, ‘menelan’ apartemen, borong hutan dan gunung. Mereka tak pernah merasa kenyang. Mereka rakus. Karena itu sebagian sangat ‘peritungan’ kalau mau bantu pejuang. Kelas Menengah Indonesia tak kuat tahan panas seperti kerbau ingin cepat mencari pohon rindang. Mereka tak merasa Indonesia sebagai rumahnya tetapi cuma kebun yang hasilnya diangkut ke negeri seberang.

Kelas Menengah Indonesia bertuan di Singapura Hongkong atau AS dan ikhlas menjadi jongos kapitalis. Kelas Menengah Indonesia banyak berlumuran dosa karena itu mereka saling sandera, saling memeras dosanya. Mereka malu jadi PATRIOT. Banyak dari mereka cuma jadi ‘pejuang salon’ yang hanya berteriak kalau ‘gula-gulanya’ diselingkuhi tetangganya. Kelas Menengah Indonesia sebagian penipu, narsis, hedonis (selingkuh? narkoba? kejar gelar? mancing? golf? ‘zikir melulu’?), oportunis, pragmatis dan tak peduli pada derita rakyat. TRAGIS, negeri kaya tapi penghuninya miskin harga diri, sunyi kebanggaan. Perubahan radikal atau revolusioner hanya ilusi? Yang pasti degradasi makin menjadi jadi. Tulisan di atas adalah coretan kekecewaan saya sebulan yang lalu tatkala kasus Century tidak jelas rimba ujungnya.

Sekarang kita bedah secara singkat sikap dari tiap tiap elemen kelas menengah yang kita harap menjadi motor atau lokomotif perubahan;

1. PARTAI POLITIK. Sudah jadi pengetahuan umum partai politik di Indonesia tak ada yang serius dan berani menjadi partai oposisi. Mereka lebih menikmati sebagai mahluk yang tidak jelas jenis kelaminnya dan sangat oportunis, pragmatis, kurang nyali dan tidak jelas keberpihakannya pada rakyat bahkan pada negara sekalipun! Kalaupun ada yang kritis kekuatannya sangat kecil untuk mempengaruhi perubahan. Sebenarnya ada yang berharap pada PDIP namun sayangnya Megawati kurang cekatan menangkap sinyal untuk membangun aliansi dengan gerakan LSM atau kekuatan lain yang potensial.

2. MASSA ISLAM. Sebenarnya massa Islam sangat potensial untuk bergabung dlm barisan PERUBAHAN. Namun persoalan internal mereka yang sudah lama diobok-obok oleh berbagai jaringan kepentingan membuat mereka sulit diajak bersatu. Banyak yang asyik dengan majelis zikir, asyik dengan kesolehan individual dan tak mau membuka mata atas persoalan sosial bangsanya yang dililit kapitalis dan neokolonialis, yang akan melenyapkan dan menindas hari depan anak cucu mereka. Kadang mereka melakukan gerakan yang justru kontraproduktif dan justru ‘menari di atas gendang musuh’. Hanya sedikit tokohnya yang faham peta masalah negara dan bangsanya. Mereka terlalu asyik dengan ritual-ritual yang bahkan menjemukan jamaahnya sendiri. Menyedihkan. Mereka yang faham kebanyakan memilih jalan aman, menjadi pemberi legitimasi atas ‘kebenaran rezim’.

3. KAMPUS DAN MAHASIWA. Di masa lalu kekuatan ini adalah motor dalam berbagai perubahan. Sekarang terfragmentasi dalam berbagai kepentingan. Ada yg sibuk bela Srimulyani ada yang asyik menghujat para aktifis pendemo SBY. Tak kita temukan Rektor sperti Mahar Mardjono (UI), Alisjahbana (ITB) atau Ismail Sunni (UMJ). Malah yg kedengaran rektor bagi bagi proyek penelitian di saat kasus Century memuncak. Kampus sudah menjadi ‘agen kapitalis’? Apakah di Indonesia telah terjadi apa yang disinyalir J.BENDA, ‘pengkhianatan kaum cendekiawan atau prostitusi akademik’?

4. MEDIA MASSA. Media massa seperti koran, TV dan online adalah kekuatan yg relatif masih terdengar nyaring kebepihakannya pada rakyat. Walaupun di sana sini kita menangkap ‘kusir kapitalis’ tetap mengendalikan dalam isu-isu tertentu, mereka kencang pada isu-isu lainnya namun adem atau malah ikut bermain dalam pengalihan perhatian massa. Bahkan ada media yang disinyalir panen kenaikan iklan sampai 35% lebih tatkala isu skandal Century memuncak. Ada mediamassa yang dicurigai membela konglomerat hitam (skandal BLBI) dan tidak berpihak pada rakyat yang berkait pada isu-isu pengurasan sumber daya alam Indonesia. Namun secara umum media massa masih memiliki idealisme utuk perubahan bangsa yang lebih baik.

5. AKTIFIS GERAKAN, LSM. Banyak yang idealis yang menginginkan negara ini lebih baik, rakyat lebih sejahtera. Mereka pertaruhkan nyawanya pada demo demo berbagai isu. Sayangnya mereka adalah minoritas yang kesepian. Kondisi hidupnya pas-pasan , untuk datang ke arena demo atau diskusi kadang harus numpang motor teman. Namun keringat dan bahkan air mata mereka belum kering dan akan terus berjuang. Walaupun tentu saja ada aktifis ‘bayaran’, tergantung order, tergantung isu, tergantung sikap sponsor, tergantung target. Namun mayoritas mereka ‘anak baik baik’ yang mencintai bangsanya, yg ingin Indonesia tidak terus menerus jadi bangsa kuli. Mereka menunggu momentum, entah kapan lagi. Karena momentum seperti kasus Century yang sangat terang benderang ‘nilai kejahatannya’, kaum kelas menengah lainnya tidak serius ‘mengolahnya sebagai pintu masuk menuju perubahan’. Tidak mungkin cuma aktifis yang bertepuk sebelah tangan.

6. TENTARA. Sebenarnya kalau memakai ukuran Thailand, masalah negara dan bangsa Indonesia sdh sangat keterlaluan dan sudah pasti tentara Thailand akan melakukan kup. Tetapi tradisi tentara Indonesia yang ditanam oleh pendirinya agar menjauhkan diri dari perebutan kekuasaan dg kekerasan, telah menjadi kendala psikologis dan kultural di tentara Indonesia. (walaupun peristiwa tahun 1965 menimbulkan tanda tanya tentang peranan tentara!). Apapun, kenyataannya banyak indikasi bahwa sebagian tentara juga ingin perubahan. Banyak jenderal purnawirawan senior dari semua Angkatan terlibat berbagai diskusi dan bahkan demo. Mereka sangat prihatin dengan kondisi bangsa dan sungguh-sungguh ingin perubahan.

7. KELOMPOK PENGUSAHA. Pengusaha biasanya masuk dalam kategori oportunis. Pasti ada yang menginginkan perubahan. Terutama mereka yang jadi korban kebijakan rezim yang terlalu pro pasar bebas, sementara mereka belum siap bertarung di pasar bebas. Tetapi mereka adalah silent majority. Pada tataran elit tentu saja mereka masih banyak yang kecewa, karena tak mendapat perlindungan atau privelege atau kalah bertarung dalam permainan yang tidak fair, Dan mereka pun siap untuk ikut dalam barisan perubahan, paling tidak jadi donatur?

8. KELOMPOK PENEGAK HUKUM. Meskipun isu markus (makelar kasus) telah melanda semua lembaga penegak hukum namun pasti masih banyak polisi, jaksa, pengacara, dan hakim yang baik dan memiliki idealisme yang menginginkan hari depan Indonesia yang lebih baik. Karena itu kita masih bangga dengan tokoh tokoh penegak hukum seperti Adnan Buyung Nasution, Mahfud MD, walaupun ada kontroversi kita salut sama Susno Duadji yang nyalinya begitu besar. Serpihan-serpihan penyuara kebenaran seperti itu sangat bernilai dalam menyongsong perubahan nasib bangsa.

9. BAPAK BANGSA. Sebagai bangsa yang mayoritas paternalistik kebutuhan adanya bapak bangsa sangat nyata. Tadinya kita berharap pada tokoh-tokoh politik yg pernah menduduki jabatan tinggi kenegaraan apakah ketua MPR, DPR, MK, BPK, MA dan lain-lain tampil menjadi NEGARAWAN dan menjadi BAPAK BANGSA. Begitu jg tokoh tokoh agama dan masyarakat yang memiliki kredibilitas. Tempat terkahir rakyat ‘mengadu dan mengeluh serta mencari solusi yang arif’. Namun banyak dari orang yg kita harap itu malah lebih senang tampil sebagai politisi dan tidak mau ‘naik kelas’. Kita tak memiliki lagi orang sekelas Bung Hatta, Natsir, AH Nasution, Frans Seda, TB Simatupang, Sultan HB IX, Wilopo dan lainnya. Untung kita masih ada orang tua yang tak kenal lelah ‘berteriak’ seperti Syafii Ma’arif atau dalam batas tertentu Jusuf Kalla. Kita masih berharap pada figur Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, agar lebih kencang menyuarakan kebenaran dan keadilan, agar rakyat yakin bahwa masih ada yang berpihak pada mereka dan harapan perubahan menjelma.

Kalau kesembilan pilar tersebut bersinerji membahas nasib bangsa ini dan dengan sadar menyusun agenda perubahan maka kita optimis bangsa ini akan menemukan jalan keluar yang lebih baik.tapi kalau masih percaya pada agenda konsitusi setiap lima tahun pemilu dengan sistem yang sekarang maka alhamdulillah sistem kekuasaan yang sekarang akan terus bercokol dan akan membangun dinasti seperti nasib FILIPINA. Mungkinkah kita melakukan perubahan dengan sistem yang ada sekarang (setiap lima tahun) sementara “RAKYAT YANG DIPERKOSA TELAH JATUH CINTA PADA PEMERKOSANYA?” (*)

JAJAK PENDAPAT KOMPAS
Saatnya Titik Balik Partai Politik

Senin, 31 Mei 2010 | 02:53 WIB

Oleh Anung Wendyartaka

Perhelatan akbar forum tertinggi tiga partai besar: Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Demokrat, usai digelar. Tekad menjadi partai yang lebih aspiratif, modern, dan transparan tampak sama-sama dicanangkan. Masihkah publik berharap banyak pada sosok partai politik ke depan?

Di tengah meningkatnya peluang politik dan daya kritis publik, partai politik tampak berupaya merumuskan ulang identitas politik di mata publik. Pasca-Kongres II, Partai Demokrat maju dengan ketua umum berusia muda: Anas Urbaningrum, 41 tahun. PDI-P dalam Kongres III sebelumnya berupaya memperkuat visi ideologis kerakyatan dan institusi kelembagaan. Sementara Partai Golkar, yang sudah relatif ”rampung” dengan proses pelembagaan, sejak Munas VIII tampak sudah lebih dahulu sibuk bermain di panggung elite melalui forum Sekretariat Gabungan.

Terlepas dari hiruk-pikuk kiprah parpol di tataran internal dan panggung politik, di mata publik sosok parpol relatif belum banyak beranjak dari stagnasi ketidakpuasan dibandingkan dengan situasi menjelang pemilu parpol 2009. Hasil jajak pendapat Kompas, 26-27 Mei lalu, memperlihatkan gambaran ketidakpuasan masih disuarakan dalam berbagai fungsi politik partai, seperti representasi, fungsi sosialisasi politik, mobilisasi, partisipasi, legitimasi, dan aktivitas politik. Upaya parpol menjalankan fungsi representasi termasuk yang paling lemah diapresiasi publik (68,9 persen) ketimbang fungsi-fungsi lainnya.

Ketidakpuasan responden terhadap parpol dapat pula dilihat dari penilaian mereka terhadap kiprah parpol dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi terhadap warga negara. Minimnya aktivitas partai dalam memberikan pendidikan politik secara lugas membuat rakyat tidak paham logika politik dan ”muara”-nya. Mereka menjadi tidak berani menyuarakan aspirasinya secara konkret atau dalam tindakan nyata. Padahal, seharusnya partai sepantasnya berupaya menggalang warga negara untuk lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan politik, seperti memilih pemimpin, membangkitkan kesadaran berpolitik, penggalangan dana, dan kegiatan politik lainnya.

Tawar-menawar parpol dengan kekuasaan politik melalui berbagai ”barter isu”, termasuk mundurnya Menkeu Sri Mulyani baru-baru ini, tak lepas pula dari sorotan publik. Akibatnya, ada sedikit perubahan positif dalam citra parpol terkait penegakan hukum. Meski publik meyakini masih berkelindannya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tubuh parpol, di sisi lain upaya parpol berjuang di DPR dalam beberapa isu, seperti kasus Bank Century, mafia hukum, dan mafia pajak, membuat citra parpol relatif membaik. Dibandingkan dengan masih melempemnya fungsi representasi, kaderisasi, dan kontrol; fungsi penegakan hukum dan peran memberantas KKN oleh parpol relatif paling diapresiasi (lihat tabel).

Penguatan institusi

Penguatan partai pada tingkat akar rumput dan kelembagaan partai kerap kali menentukan hidup matinya sebuah parpol di negeri ini. Kenyataannya, terlepas dari kontroversinya, bisa dibilang baru partai lama yang mapan seperti Golkar yang sudah relatif rapi dalam format organisasi modern, tidak bergantung pada figur orang, dan memiliki mekanisme yang relatif ”demokratis” dalam pemilihan struktur pengurus partai. Dua partai besar lainnya, PDI-P dan Demokrat, sebenarnya relatif dalam tahap membangun institusi ketika mereka tiba-tiba menjadi pemenang Pemilu 1999 dan 2009.

Buktinya, dalam Pemilu 2009 ada wilayah di Jawa Barat di mana tidak terdapat struktur formal sebuah partai besar di tingkat cabang, tetapi dalam pemilu tetap saja menang dengan suara terbanyak. Setelah menang, baru sibuk ”mencari” pengurus. Demikian juga dengan contoh lain, sehari menjelang pengumuman Pemilu 1999, ada tokoh partai politik takut jika partainya benar-benar menang dalam pemilu pada tahun-tahun yang kalut secara politik itu. Penyebabnya? Ketidaksiapan partainya secara organisasi kelembagaan yang pastinya harus mengemban tanggung jawab di tingkat negara sebagai partai pemenang pemilu.

Menurut Wicipto Setiadi (2010), pelembagaan partai biasanya dilakukan melalui penguatan empat komponen kunci, yakni pengakaran (party rooting), legitimasi partai (party legitimacy), aturan dan regulasi (rule and regulation), dan daya saing partai (competitiveness). Becermin pada keempat komponen kunci di atas, tampaknya lampu kuning masih menyala bagi keberadaan parpol saat ini apabila secara kelembagaan parpol tidak mulai berbenah untuk memperbaiki diri menjadi sebuah partai yang modern: punya basis massa yang loyal, organisasi yang rapi, mempunyai mekanisme memilih pemimpin yang demokratis, dan punya daya saing yang tinggi.

Bagi bagian terbesar publik, tampaknya tidak terlalu sulit menunjukkan kelemahan parpol. Hal ini terlihat dari pengamatan dan penilaian responden terhadap aktivitas dan kondisi partai di wilayahnya selama ini. Lebih dari separuh (54 persen) responden mengamati bahwa selama ini tidak ada aktivitas organisasi yang berarti dari parpol-parpol yang ada di wilayahnya. Sebagian besar responden tidak pernah mengetahui kegiatan maupun aktivitas partai seperti dalam hal perekrutan anggota, pendidikan politik, penggalangan dana, maupun dalam pendampingan-pendampingan saat situasi krisis berlangsung di wilayah mereka.

Apabila dilihat dari orientasi politik pada Pemilu 2009, ketidaktahuan responden terhadap adanya kegiatan parpol ini relatif sama, baik terhadap partai yang dipilih maupun partai lainnya. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa sebagian besar responden tidak merasakan kehadiran parpol di kehidupan sehari-harinya. Aktivitas parpol di akar rumput di tempat yang seharusnya merupakan ujung tombak partai masih sangat kurang dan lemah. Padahal, untuk membangun basis massa yang kuat, kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di akar rumput harus diperkuat. Sejauh ini, kehadiran parpol lebih banyak dirasakan sesaat menjelang pemilu. Setelahnya, tidak lagi membekas.

Langgam politik

Terdelegitimasinya fungsi parpol tampak dari makin banyaknya kiprah politik yang menjadikan partai sekadar kendaraan politik ketimbang sebuah lembaga yang menjadi wadah artikulasi politik. Tampilnya wajah-wajah baru di elite parpol tanpa melalui tempaan pendidikan politik dalam parpol, termasuk dari kalangan artis, usahawan, akademisi, dan latar belakang nonpolitisi parpol, menunjukkan ketidakberdayaan parpol membentuk dan menawarkan kader sendiri. Di sisi lain, mekanisme politik langsung dalam pemilu kian mengimpit parpol yang dalam era kebebasan demokrasi saat ini pun, menurut seorang petinggi Golkar, rupanya belum ada yang betul-betul mandiri menggalang dana dari anggotanya.

Ketidakmandirian dalam soal anggaran berarti sangat besar kemungkinan tidak mandiri pula dalam soal-soal yang sifatnya lebih strategis haluan politik. Fakta bahwa parpol mungkin hanya ditunjang oleh beberapa konglomerat dan sekelompok simpatisan partai membuat keputusan parpol tak bisa lepas dari koridor kepentingan politik tertentu. Apalagi kalau yang terjadi merupakan ”perkawinan politik” antara pengusaha dan kepentingan politisi sebagaimana disitir dalam pidato politik Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja parpol di negeri ini menunjukkan bahwa parpol belum membentuk diri menjadi sebuah lembaga yang diidamkan rakyat, atau paling tidak, belum mampu mengikuti langgam politik masyarakat. Menjadi tidak mengherankan jika kepercayaan publik responden terhadap parpol relatif lebih rendah dibandingkan dengan terhadap lembaga-lembaga lain, yang sejauh ini memang mendekatkan diri dengan ”tuntutan pasar”. Dalam jajak pendapat ini parpol hanya menduduki peringkat keempat (9,6 persen) setelah media massa (35,5 persen), lembaga agama (22 persen), dan lembaga swadaya masyarakat (14 persen) sebagai lembaga yang paling dipercaya menyalurkan aspirasi (baca: kebutuhan) masyarakat.

Sudah bukan zamannya lagi parpol hanya sibuk atau kelihatan ada aktivitasnya pada saat menjelang pemilu atau kongres dan hanya berorientasi untuk memperoleh suara di parlemen. Sekadar menjadi ”electoral party”—partai yang hidup hanya untuk tujuan memenangi pemilu, tanpa mampu mereformulasi dan memperkokoh sosok dan visi politik—membuat parpol makin kehilangan kepercayaan dari pemilihnya. Seusai perhelatan akbar tiga partai politik terbesar di negeri ini, memang sudah sepantasnya saat ini mulai menjadi titik balik kebangkitan bagi partai politik. (LITBANG KOMPAS)

31
May
10

Olahraga : Persema vs Persija dan Arema vs Jakmania

Jakmania Mengamuk di Plaza Senayan

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/05/2010 | 03:53 WIB Jakmania Mengamuk di Plaza Senayan

Jakarta – Puluhan Jakmania mengamuk di Plaza Senayan (PS). Beberapa kaca pecah terkena sabetan ikat pinggang berkepala besi milik pendukung Persija Jakarta tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Awalnya sepele, Jakmania yang berjalan kaki dan yang naik Kopaja saling mengejek.

Merasa tersinggung, Jakmania yang berjalan kaki pun memukuli Kopaja tersebut dengan bambu. Para suporter oranye pun turun dan mengejar pelaku pemukulan yang lari ke dalam area Plaza Senayan.

“Kita melerai. Mungkin sebagian dari mereka mengira kita membela lawannya,” ujar seorang sekuriti PS, Bawor, Minggu (30/5/2010). Para Jakmania pun mengamuk di area PS. Mereka memecahkan kaca sign dan kaca outlet Tod’s. “Para pengunjung panik. Kita langsung amankan. Kita coba halau keluar,” kisah Bawor.

Bawor menjelaskan pelaku penyerangan tersebut baru berusia belasan tahun. Seorang korban anggota Jakmania yang luka terkena sabetan ikat pinggang dilarikan ke RS. Nampak, beberapa kaca di PS tampak pecah dan ditandai dengan pita berwarna merah.

Jakmania Juga Tawuran di Tomang dan Senen
Jakmania juga terlibat tawuran dengan warga di sekitar Tol Tomang arah Tangerang. Akibatnya, lalu lintas tersendat. Polisi telah berada di lokasi untuk menghalau para pendukung Persija ini.

“Tawuran lempar-lemparan batu Jakmania dengan warga di KM 18 Tol Tomang arah ke Tangerang. Lalin tersendat dan masih dihalau,” tulis TMC Polda Metro Jaya, Minggu (30/5/2010).

Selain itu, para suporter berkonstum oranye ini juga terlibat perang batu dengan warga di daerah Poncol, Senen, Jakarta Pusat. Saling lempar batu juga terjadi antara Jakmania di Jl Panjang, sekitar Joglo arah ke Kebon Jeruk. “Tawuran lempar-lemparan batu Jakmania di Kramat Sentiong. Hati-hati apabila sedang melintas,” imbau pihak Kepolisian.

Jakmania vs Warga Tawuran di Pejompongan
Suporter Persija Jakarta, Jakmania, terlibat tawuran dengan warga di sekitar Pejompongan, Jakarta Pusat. Mereka saling melempar batu. “Tawuran lempar-lemparan batu Jakmania dengan warga di sekitar TL Karet (Pejompongan),” tulis TMC Polda Metro Jaya di situs twitter pukul 19.40 WIB, Minggu (30/5/2010).

Sebelumnya, suporter berkostum oranye ini juga terlibat tawuran di depan Gedung DPR RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.50 WIB. “Tawuran lempar-lemparan batu antar supporter di depan DPR Gatsu (arah ke Slipi),” tulis TMC. Pihak kepolisian pun mengimbau agar pengendara maupun warga yang melintas di sekitar lokasi berhati-hati.

The Jak Bubar, Jl Sudirman Macet
Suporter Persija dan Arema berangsur-angsur mulai meninggalkan Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Akibatnya Jl Sudirman, persisnya di depan pintu utama GBK dipadati suporter. Lalu lintas tersendat. Nampak, bus-bus yang dikendarai oleh kedua suporter beriringan meninggalkan stadion. Mereka melalui pintu utama, keluar melalui Jl Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2010).

Selain itu, di pinggir-pinggir jalan dipenuhi para suporter yang memakai kaos berwanrna oranye. Bahkan, halte busway ‘Senayan’ ikut disesaki oleh para penonton yang hendak pulang dengan naik busway.

Meski timnya kalah 1-5 atas Arema Malang, suporter persija juga tetap bernyanyi-nyanyi. Sebagian suporter yang duduk diatas atap kendaraannya bahkan menabuh gendang yang dibawanya, serta tak henti bersorak-sorak. Sementara itu, suporter arema rencananya akan langsung pulang ke Malang, malam ini juga.

Polisi Sita DVD Porno dan Miras
Bukan hanya bambu, batu dan bom molotov saja saja yang disita aparat kepolisian dari suporter Persija dan Arema. Polisi juga menyita DVD porno dan dua botol minuman keras. Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya kini menggelar barang bukti yang disita petugas dari para suporter.

Sejumlah benda-benda yang bisa disalahgunakan itu adalah 5 bom molotov, 6 buah gir sepeda yang diikat dengan sabuk, 1 buah samurai, 1 stik golf, 7 buah anak panah, dan beberapa batu-batu kerikil. Polisi juga menyita pecut dari ikan pari yang dibawa oleh Ilham (16). “Saya bawa ini, hanya buat jaga-jaga saja, siapa tahu ada rusuh,” ucap Ilham saat ditanya polisi.

Selain senjata tajam, polisi juga menyita 1 DVD porno, 2 minuman keras, 6 buah pilox. DVD porno itu bersampul Thailand Movie Collection. Sebelumnya, saat pertandingan Persija vs Arema berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, polisi pun berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antara suporter.

Ribuan Suporter Tanpa Tiket Jebol Pintu Gelora
Ribuan suporter Persija Jakarta dan Arema Malang, Minggu (30/5), yang belum memiliki tiket berupaya memaksa masuk ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga pertandingan kedua tim. Dorong-dorongan pun tak terelakkan lagi.

Petugas keamanan sempat kelimpungan menahan dorongan suporter. Gas air mata disemprotkan dan suporter sempat membubarkan diri. Namun, tak lama berselang dorong-dorongan kembali terjadi dan kali ini petugas tak mampu lagi menahan dorongan suporter. Akhirnya 5 menit pintu jebol dan ribuan suporter masuk tanpa tiket.

Sementara itu, di luar stadion, ribuan suporter masih menyemut dan berupaya menjebol pintu lagi. Beberapa sisanya memilih duduk-duduk di luar stadion. Yel-yel ‘Buka Pintu’ pun terus bergema. “Buka-buka-buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga!,” tutur suporter kompak.

50 Kendaraan Suporter Persija-Arema Ditilang
Sebanyak 50 kendaraan suporter Persija dan Arema ditilang oleh Satlantas Polda Metro Jaya. Kendaraan ini ditilang karena mengangkut penumpang di atas atap kendaraan. “Sampai saat ini kita sudah menertibkan muatan yang ada di atas kendaraan. Sejauh ini sudah ada 50 kendaraan yang ditertibkan,” ujar Wakasat Pengaturan Direktorat Satlantas Polda Metro Jaya, Kompol Gunawan, Minggu (30/5/2010).

Kendaraan yang ditilang ini terdiri dari Bus, Metromini, dan kendaraan bak terbuka. “Tujuan razia ini untuk mengantisipasi mencegah supaya tidak terjadi keributan. Kalau bawa alat-alat senjata tajam, kami sita. Tujuannya kalau terjadi keributan setidaknya mengurangi risiko,” terang Gunawan.

Tiap kendaraan yang ditilang, disita STNK dan diberi surat tilang. Para penumpang yang awalnya berada di atap kendaraan, disuruh turun dan duduk di kursi penumpang. Beberapa kendaraan nampak dimasukkan di halaman Polda Metro Jaya.

3 Suporter Persija Bawa Cutter, Gir, dan Samurai
Menjelang pertandingan laga Persija Jakarta versus Arema Malang di Gelora Bung Karno Senayan, Minggu (30/5/2010), Polda Metro Jaya melakukan razia suporter. Sedikitnya 3 suporter terpaksa diamankan lantaran kedapatan membawa senjata tajam

Razia dilakukan di lapangan Polda Metro Jaya. Seluruh kendaraan yang terlihat mengangkut suporter dihentikan dan digiring ke lapangan Polda Metro Jaya. Razia sendiri dimulai sejak pukul 14.00 WIB. Barang-barang bawaan suporter yang dinilai berbahaya, langsung diamankan. Sebanyak 70 orang dari Ditlantas dan Samapta Polda Metro Jaya dikerahkan.

Tiga orang yang diamankan adalah Ryan, warga Bekasi; Toni, warga Citerep; dan Jimmy, warga Kramat Jati yang semuanya kebetulan suporter Persija. Ryan ditangkap lantaran kedapatan membawa cutter. Namun ketika dikonfirmasi ia berkelit bukan miliknya. “Ini bukan punya saya kok,” belanya.

Sementara Toni yang dalam tasnya ditemukan gir mengaku sengaja membawa ‘senjata’ itu. “Buat jaga-jaga dong,” teriaknya lantang. Lain halnya dengan Jimmy, ia kedapatan membawa sebilah samurai. Ia pun tak bisa berkutik ketika digeledah.

Hingga pukul 14.45 WIB, polisi berhasil mengamankan belasan batang bambu, puluhan ikat pinggang bermata tajam, 4 buah batu, 2 tabung gas zippo, 5 kaleng cat semprot dan 1 botol miras berlabel Anggur Buah. Informasi dari kepolisian, razia akan terus dilakukan hingga pertandingan berlangsung sore nanti. Para suporter pun bertindak kooperatif dengan petugas. Mereka tidak menolak untuk diperiksa.

Arema Permalukan Persija 5-1
Nampaknya, para suporter Jakmania mengamuk karena jago kesayangannya Persija dipermalukan kalah telak dengan skor 1-5 di kandang sendiri. Dalam laga ini, pemain Arema terus menggempur pertahanan Persija. Hingga pertengahan babak kedua, Arema telah unggul 5-1 atas tim tuan rumah.

Striker asal Singapura Nor Alamsyah membuat suporter Arema Indonesia bersorak. Nor mencetak gol keduanya di pertandingan terakhir ISL 2009/2010 sekaligus memperbesar keunggulan tim Singo Edan.

Gol ketiga Arema dicetak oleh Rohman. Rohman yang berdiri bebas berhasil mengoyak jala tim Macan Kemayoran melalui tendangan yang akurat. Sebelumnya, pemain senior Bambang Pamungkas sempat membuka peluang Persija setalah memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 lewat gol cantiknya.

Bambang yang berhasil lolos dari jebakan off-side mengecoh kiper Arema melalui sontekan pelan. Kiper Arema yang berlari menuju luar kotak penalti untuk menghadang Bambang hanya bisa terpaku saat bola yang dilambungkan Bambang melewati kedua tangannya. (*/dtc/jpc/tt)

30
May
10

Kenegaraan : Pimpinan KPK Seperti Apa yang Dicari ?

Pimpinan KPK

VIVAnews

By Umi Kalsum, Anggi KusumadewiMinggu, 30 Mei
KPK

VIVAnews – KPK identik dengan tugas berat pemberantasan korupsi. Risiko kerjanya pun tak main-main. Belum lekang dari ingatan adanya dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Chandra M.Hamzah dan Bibit Samad Ryanto. Kasus itu pun belum lagi tuntas hingga kini. Lantas, pimpinan KPK seperti apa yang kini dicari panitia seleksi (pansel) KPK?

“Yang tidak mencari kekuasaan, yang tidak mencari uang, yang tidak dipusingkan lagi oleh ekonomi keluarga, yang tidak ingin dilayani, yang tidak mencari sarana balas dendam, yang berani melangkah, yang berkarakter, dan yang berjiwa pemimpin,” tandas anggota pansel KPK, Rhenald Kasali, dalam diskusi Polemik Trijaya FM, ‘Mencari Pimpinan KPK’ di Jakarta, Sabtu 29 Mei 2010.

Rhenald mengakui, tugas KPK memang berat. Oleh karena itu, ia tidak mengharapkan calon pelamar yang hanya bisa berwacana, tanpa berani melangkah dengan solusi dan tindakan konkret. Rhenald menegaskan, pansel tidak mencari orang yang berkemampuan teknis, karena yang dipentingkan di sini ialah inisiatif. “Dalam konteks inisiatif itu, karakter dan keberanian lebih utama,” imbuhnya.

Rhenald mengingatkan agar semua pihak tidak tertipu dengan penampilan luar calon. “Don’t judge a book by its cover — jangan lihat orang dari casing-nya,” kata Rhenald. Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika dulu menyeleksi M Jasin dan Haryono Umar — dua pimpinan KPK saat ini.

“Waktu interview dulu, kemampuan Jasin dan Haryono juga belum kelihatan. Dari luar, Jasin seperti orang yang tipikal kelemak-kelemek (lamban). Sementara Haryono saat wawancara, kepalanya malah miring terus,” ujar Rhenald memancing tawa hadirin.

Namun, tutur Rhenald, setelah diseleksi secara cermat, kini terbukti kedua orang tersebut berintegritas dan berkemampuan tinggi. “Kalau sudah kerja, tak ada kata berhenti. Tancap gas,” sahutnya.

Saat ini M Jasin menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Informasi, dan Data. Sedangkan Haryono Umar menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Pengawasan Internal, dan Pengaduan Masyarakat. “Kami jelas tidak memilih malaikat, karena tidak ada manusia yang juga malaikat. Tapi kami memilih yang terbaik, dan itu tidak semata terbaca dari penampilan luar serta hasil psikotes,” tukas Rhenald.

Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, juga mengakui bahwa kerja KPK sangat berat. “Saya bukannya tak terpikir untuk ikut mencalonkan diri. Tapi tantangan pimpinan KPK itu maha berat,” ujarnya dalam forum yang sama. Hal ini, menurutnya, diperparah dengan proteksi yang lemah terhadap pimpinan KPK.

“Begiti dikriminalkan seperti yang kemarin menimpa Chandra dan Bibit, harus berhenti bertugas sementara,” kata Denny. Akibat lemahnya proteksi dan beratnya tugas pimpinan KPK, maka Denny tak hera apabila lowongan pimpinan KPK kini relatif sepi peminat. Orang baik-baik pun, ujarnya, akan berpikir berkali-kali untuk hadir di meja pendaftaran pimpinan KPK.

Hingga hari ini, pansel mencatat sudah ada belasan orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, di antaranya pengacara OC Kaligis dan Farhat Abbas.

(umi)

4 Alasan Orang Bersih Malas Jadi Pimpinan KPK

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 29/05/2010 | 11:42 WIB 4 Alasan Orang Bersih Malas Jadi Pimpinan KPKJakarta – Pendaftaran calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah dibuka sejak Rabu, 25 Mei lalu. Namun belum terlihat aktivis anti korupsi ikut mendaftar. Apa sebabnya? Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menduga ada 4 alasan mengapa orang bersih enggan mendaftar.

Pertama, karena faktor kans yang dipilih hanya satu orang. Kedua, soal kekhawatiran mereka karena tidak punya cantolan politik di DPR.  “Ketiga, karena khawatir dikriminalisasi kalau jadi pimpinan KPK,” ungkap Emerson saat dihubungi, Jumat (28/5/2010) malam.

Faktor lainnya, menurut Emerson, bukan datang dari si calon melainkan dari Pansel. ICW menilai Pansel hanya bersifat pasif menampung calon pimpinan KPK. “Seharusnya menjemput bola, jangan menunggu. Karena kita bisa memilih orang-orang yang bagus dan memiliki rekam jejak yang baik. Sehingga kriterianya jelas,” imbuhnya.

Emerson juga mengingatkan agar Pansel tidak memaksakan untuk meloloskan calon yang tidak kredibel. Sebab, resiko meloloskan orang yang tidak kredibel bisa menghancurkan KPK. “Jika tidak memenuhi syarat jangan dipaksakan,” seru aktivis ICW.

Tes di DPR Jadi Hambatan Calon Berintegritas Daftar KPK
Jabatan pimpinan KPK harus dijabat calon yang berintegritas. Tapi banyak calon yang memiliki rekam jejak seperti itu enggan mendaftar. Alasannya ditengarai fit and profer test di DPR jadi alasan. “Mungkin alasan kewajiban mendaftar atau melamar jadi hambatan, di samping kekhawatiran dan kemalasan menghadapi fit and proper test di DPR,” kata anggota panitia seleksi (Pansel) KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, Sabtu (29/5/2010).

Namun, dengan Pansel menjamin. Seandainya dalam proses seleksi tidak menemukan calon yang berintegritas, Pansel tidak akan memaksakan diri mengajukan calon ke DPR. “Sudah sepakat tidak memaksakan memilih seadanya atau yang pas-pasan,” imbuhnya.

Sebelumnya hal senada juga disampaikan anggota Indonesian Corruption Watch (ICW) Febridiansyah. Dia menilai DPR memiliki kepentingan tertentu atas suatu calon, bukan atas alasan untuk pemberantasan korupsi.

Empat Pantangan Calon Pimpinan KPK
Seleksi calon pimpinan KPK segera dimulai. Panitia seleksi calon pimpinan
KPK mewajibkan calon pimpinan KPK tidak memiliki empat motif negatif. “Kita tidak mencari orang yang motifnya berkuasa, motif of power. Ini bisa merusak kinerja KPK,” kata anggota pansel KPK Rhenald Kasali dalam Polemik Mencari Pimpinan KPK di Warung, Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/5/2010).

Rhenald menyampaikan, calon pimpinan KPK tidak boleh tertarik dengan pekerjaan barunya karena uang. Gaji pimpinan KPK memang cukup besar, orang seperti ini dikhawatirkan akan mengumpulkan uang dengan melawan hukum.

“Motif kedua adalah motif of money. Jangan berpikir bahwa 40 juta rupiah adalah besar dan jangan mencari uang menggunakan wewenangnya,” terangnya.

ICW Minta Pansel Pimpinan KPK Tegas Soal Syarat Usia Pendaftar
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Seleksi Pimpinan KPK tegas soal persyaratan usia pendaftar. Jika tidak, Pansel bisa melanggar ketentuan UU 30 tahun 2002 tentang KPK. “Kita minta Pansel bersifat tegas terhadap pendaftar-pendaftar yang tidak memenuhi kriteria pimpinan KPK. Coret langsung saja,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho saat dihubungi, Jumat (28/5/2010).

Emerson mengatakan, UU KPK sudah jelas mengatur bahwa usia minimun pimpinan KPK yakni 40 tahun sedangkan batas maksimal 65 tahun. “Pendaftaran tetap boleh saja diterima tapi kalau meloloskan dia melanggar UU,” imbuhnya.

Seperti diketahui Farhat Abbas dan OC Kaligis berencana akan mengajukan uji materi Pasal 29 Undang-Undang KPK ini ke Mahkamah Konstitusi. Farhat mengatakan pembatasan usia tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena menghalangi warga negara yang mau mengabdi pada negara.

Pendaftaran calon pimpinan KPK sudah digelar sejak 25 Mei 2010 hingga 14 Juni 2010. Sejumlah calon sudah mendaftar, namun hanya beberapa orang yang sudah memenuhi persyaratan berkas. Di antara para pendaftar ada advokat OC Kaligis, Alamysah Hanafiah, dan Farhat Abbas.

Awas, Titipan Istana di Calon Pimpinan KPK
Proses seleksi calon pimpinan KPK akan mengalami banyak halangan terutama dalam mendapatkan pimpinan KPK yang objektif dan independen. Hambatan tersebut bukan saja terjadi di DPR, seperti yang diperkirakan banyak orang, tetapi juga di panitia seleksi yang diketuai oleh Menkumham Patrialis Akbar.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan bahwa proses seleksi pimpinan KPK ini memang tidak mudah. Proses seleksi di DPR misalnya seringkali banyak dimuati kepentingan politis dan praktek suap seperti misalnya yang terjadi pada saat pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom. Sebab itu Mahfud menyatakan calon pimpinan KPK terkadang mesti banyak uang. “Terkadang si calon pimpinan KPK mesti banyak uang. Ini untuk membagi-bagikan uang (suap) kepada anggota DPR agar memilihnya,” ujarnya Kamis (27 Mei 2010).

Senada dengan Mahfud MD, Koordinator ICW Eemerson Junto juga menyatakan bahwa proses seleksi calon pimpinan KPK di DPR nanti rawan money politic dan kepentingan politik. Ia mengkhawatrikan DPR akan memilih calon pimpinan KPK yang galak dan yang membuat aman bagi anggota DPR. “Biasanya, DPR akan memilih calon pimpinan KPK yang tidak galak dan aman bagi DPR. Proses seleksi ini memang rawan money politic dan kepentingan. Mudah-mudahan DPR sekarang ini tidak,’ ujarnya.

Sebab itu keduanya meminta kepada masyarakat dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus mengawal proses seleksi ini agar transparan dan tidak dimasuki oleh kepentingan segelintir orang tertentu. Hal tersebut penting mengingat KPK dalam beberapa waktu ini mengalami hambatan dan ‘serangan’ dari pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk melemahkan KPK. Sebab itu, upaya pemelahan KPK diproses seleksi calon pimpinan juga bisa saja terjadi.

Sebetulnya, proses seleksi pimpinan KPK ini bukan saja rawan di DPR, tetapi juga rawan di Panitia Seleksi yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Sebagai seorang mentri yang bertanggungjawab soal hukum ia mesti mencari seorang pimpinan KPK yang independen. Tetapi sebagai menteri yang dipilih oleh SBY, maka ia bisa saja diintervensi oleh kepentingan tertentu.

Patrialis Akbar sebetulnya bisa dikatakan sebagai loyalis SBY. Dalam beberapa kesempatan ia membenarkan apa yang diutarakan atau yang dilakukan oleh SBY. Sebagai seorang loyalis kepada atasannya ia diperkirakan akan mengamankan Istana dengan cara memasukkan calon pimpinan KPK titipan Istana. Pengurus KNPI Liyus Oktari misalnya melihat ajang proses seleksi KPK ini bisa saja dijadikan sebagai upaya lebih lanjut untuk melemahkan KPK. Caranya dengan memasukkan orang titipan Istana di kursi pimpinan KPK atau memasukkan orang parpol tertentu.

“Proses seleksi ini bisa jadi ajang pelemahan KPK selanjutnya. Melemahkan KPK dengan cara memasukkan titipan Istana atau parpol tertentu di kursi pimpinan. Agar nanti KPK menjadi macan  ompong,” ujarnya kepada jakartapress.com. Lantas, bagaimana dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan kepentingan penguasa atau kalangan ‘dekat’ Istana. Dan tentu saja pbagaimana penyelesaian skandal Century apabila calon pimpinan KPK berasal dari katabelece atau titipan Istana? (*/dtc/jpc)

30
May
10

PEPORA : Sri Mulyani Indrawati, Berkeley Mafia, Organisasi Tanpa Bentuk, IMF dan World Bank [makalah Kwik Kian Gie]

SRI MULYANI INDRAWATI (SMI), BERKELEY MAFIA, ORGANISASI TANPA BENTUK (OTB), IMF DAN WORLD  BANK (WB)

Oleh Kwik Kian Gie

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan RI menimbulkan kehebohan dan banyak pertanyaan tentang penyebab yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa perpindahannya pada pekerjaan yang baru di World Bank (WB) adalah hal yang membanggakan. Tetapi ada yang berpendapat, bahkan berkeyakinan tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century (Century).

Saya termasuk yang berpendapat, bahkan yakin sangat tidak wajar. Alasan-alasan saya sebegai berikut.

Beberapa ungkapan dan pernyataan dalam berbagai pidato perpisahannya mengandung teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan, yaitu : “Jangan ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.” “Saya tidak bisa didikte”. “Saya menang”. “Saya tidak minggat, saya akan kembali”. Dalam pidato serah terimanya kepada Menkeu yang baru mengangisnya tidak wajar, berkali-kali dan sangat-sangat sedih. Lucu, menyatakan menang kok menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang demikian fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan belasungkawa, seolah-olah SMI sudah meninggal.

SMI sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century. Dalam proses yang sedang berjalan, Bank Dunia menawarkan jabatan dengan dimulainya efektif pada tanggal 1 Juni 2010. Bank Dunia yang selalu mengajarkan good governance dan supremasi hukum ternyata sama sekali tidak mempedulikan adanya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap diri SMI.

Menurut Jakarta Post, yang memberitakan melalui siaran pers tentang pengangkatan SMI sebagai managing director di WB adalah WB sendiri. Setelah itu, melalui wawancara barulah SMI mengakui bahwa berita itu benar. Itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2010.

Juru bicara Presiden memberi pernyataan bahwa Presiden SBY akan memberi konperensi pers setelah memperoleh ketegasan dari Presiden WB Robert Zoelick. Namun sehari kemudian diberitakan bahwa SBY telah menerima surat dari Presiden WB pada tanggal 25 April 2010. Mengapa SBY merasa perlu berpura-pura seperti ini ?

Dalam konperensi persnya, SBY memuji SMI sebagai salah seorang menteri terbaiknya yang disertai dengan rincian prestasi dan capaian-capaiannya. Tetapi justru dengan bangga melepaskan SMI supaya tidak melanjutkan baktinya kepada bangsa Indonesia.

SMI diberi waktu 72 jam untuk memberikan jawabannya menerima atau menolak tawaran WB. Tetapi SMI tidak membutuhkan waktu itu, karena dalam 24 jam langsung saja memberikan jawaban bahwa dirinya menerima tawaran itu.

Dan antara penerimaan tawaran dan efektifnya dia berfungsi di WB hanya 25 hari. Seorang sopir saja membutuhkan waktu transisi yang lebih lama untuk majikannya perorangan. Tetapi SMI dan SBY merasa tidak apa-apa kalau jangka waktu tersebut hanyalah 25 hari.

Mustahil bahwa WB yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia tidak mengetahui dan tidak mengikuti bekerjanya Pansus Century di DPR. Mustahil juga bahwa kantor perwakilan WB di Jakarta dan kantor pusatnya tidak mengetahui isi dari Laporan BPK. Dengan sendirinya juga mustahil bahwa WB tidak mengetahui bahwa sampai dibuktikan sebaliknya, SMI memang belum bersalah, tetapi jelas bermasalah yang masih dalam proses penyelesaian dan kejelasan oleh KPK.

Tetapi WB yang di seluruh dunia mengumandangkan dan mengajarkan Good Governance dan  jagoan dalam menegakkan supremasi hukum melakukan penginjak-injakan proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Ketika itu, tindakan WB jelas melecehkan dan bahkan menganggap keseluruhan proses yang telah berjalan di Pansus Century DPR RI sebagai tidak ada atau hanya dagelan saja. Maka sangatlah menyedihkan bahwa sikap yang demikian oleh WB didukung oleh

Presiden RI, sedangkan SMI bersikap tidak akan ada siapapun di Indonesia yang bisa menyentuhnya selama WB ada di belakangnya.

Ketika berita itu meledak, banyak orang termasuk saya sendiri yang bertanya-tanya, apakah pengangkatannya ini tidak akan menimbulkan gejolak. Ternyata sama sekali tidak. Dalam waktu 10 hari sudah tidak ada lagi yang berbicara dengan nada kritis. Sebaliknya, banyak sekali yang berbicara dengan nada memuji.

Yang lebih mengejutkan lagi yalah praktis tidak ada elit politik Indonesia yang marah kepada WB. Sebaliknya, dalam konperensi persnya Presiden RI SBY merasa berterima kasih kepada WB yang telah memberikan penghargaan kepada Indonesia, karena telah sudi memungut SMI menduduki jabatan yang terhormat di WB sebagai Managing Director.

Ada suara dari DPR, terutama dari Faisal Akbar (Hanura) yang menyerukan agar SMI dicekal sebelum pemeriksaannya oleh KPK tuntas dengan kesimpulan bahwa SMI memang bersih dalam kebijakannya bailout Century. Namun pernyataan yang sangat logis ini tidak bergaung. Respons dari KPK justru mengatakan bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan di Washington, DC. Langsung saja muncul reaksi yang mengatakan bahwa pemeriksaan semacam ini akan sangat mahal, karena jaraknya yang jauh, dan juga akan terkendala oleh tersedianya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Saya sendiri tidak dapat membayangkan bahwa WB akan mengizinkan adanya seorang managing director–nya diperiksa oleh KPK di markas WB di Washington, DC.

Tadinya saya berpikir bahwa kalau dilakukan, pemeriksaan seorang managing director oleh KPK di Washington, DC pasti akan menarik perhatian pers internasional. Ternyata salah. Kenyataan adanya pengangkatan seorang MD WB yang bermasalah sama sekali tidak menarik perhatian pers internasional, terutama pers AS. Masih segar dalam ingatan kita betapa hebohnya reaksi pers internasional ketika Paul Wlfowitz terlibat skandal, sehingga memaksanya mengundurkan diri. Apa artinya ? Begitu hebatkah SMI, atau begitu remehnya bangsa Indonesia di mata pers internasional, sehingga peristiwa Century yang sedang berlangsung dianggap tidak ada ?

Episode paling akhir dari hijrahnya SMI ke WB adalah penampilan SMI dalam pertemuan-pertemuan perpisahan. Pidatonya yang mendapat tepuk tangan sambil berdiri (standing ovation) dari orang-orang seperti Gunawan Mohammad, Marsilam Simanjuntak, Wimar Witoelar mengundang renungan apa gerangan yang ada di belakang ucapannya yang hanya sepotong tanpa penjelasan lanjutannya itu ? Yaitu : “Saya menang”, “Jangan lagi ada pemimpin yang tidak melindungi atau mengorbankan anak buahnya.” “I will come back” yang sangat mirip dengan ucapan Mac Arthur : “ I shall return”. Akankah SMI membentuk semacam pemerintahan in exile yang akan kembali menjadi Presiden RI ? Sudah ada yang menyuarakan bahwa SMI-lah yang paling cocok untuk menjadi Presiden RI di tahun 2014.

Di satu pihak demikian gagah beraninya sikap yang ditunjukkan oleh SMI dalam beberapa pidatonya, tetapi beliau menangis berkali-kali dengan wajah yang sangat-sangat sedih ketika berpidato dalam acara serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan yang baru. Ada apa ? Sedihkah ? Menurut SMI sendiri tidak, dia menangis karena merasa “plong”, merasa lega. Bukankah orang menangis karena sedih atau karena terharu ? Kalau lega, apalagi “plong” biasanya bersorak sorai.

Apa pula yang menyebabkan Presiden SBY menghapus pengangkatan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan tanpa yang bersangkutan diberitahu sebelumnya. Anggito mengetahuinya dari media massa seperti kita semua. Maka demi harga diri profesional, dia mengundurkan diri, membuang semua karir cemerlang yang dijalaninya. Demikian kejam, manipulatif, raja tega, main diktator, ataukah ada kekuatan besar, ada big stream that Presdient SBY can not resist ?

METAFORSA BERKELEY MAFIA MENJADI ORGANISASI TANPA BENTUK (OTB)

Fenomena adanya sekelompok ekonom yang dikenal dengan sebutan Berkeley Mafia sudah kita ketahui. Aliran pikiran yang dihayati oleh kelompok ini juga sudah kita kenali. Komitmennya membela rakyat Indonesia ataukah membela kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh 3 lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF) juga sudah diketahui oleh masyarakat luas.

Pembentukan kelompok yang terkenal dengan nama Berkeley Mafia sudah dimulai sejak lama. Namanya menjadi terkenal dalam Konperensi Jenewa di bulan November 1967 yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian akhir tulisan ini. Awalnya kelompok ini adalah para ekonom dari FE UI yang disekolahkan di Universitas Berkeley untuk meraih gelar Ph.D. Tetapi lambat laun menjadi sebuah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang sangat kompak dan kokoh ideologinya. Ideologinya mentabukan campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Afiliasinya dengan kekuatan asing yang diwakili oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF, sehingga sangat sering memenangkan kehendak mereka yang merugikan bangsanya sendiri. Lambat laun para anggotanya meluas dari siapa saja yang sepaham. Banyak ekonom yang tidak pernah belajar di Universitas Berkeley, bahkan tidak pernah belajar di UI menjadi anggota. Mereka membentuk keturunan-keturunannya.

Anggotanya ditambah dengan para sarjana ilmu politik dari Ohio State University dengan Prof. Bill Liddle sebagai tokohnya, karena dia merasa dirinya “Indonesianist” dan diterima oleh murid-muridnya sebagai akhli tentang Indonesia. Paham dan ideologi yang dihayatinya sama.

Kemudian diperkuat dengan orang-orang yang merasa dirinya paling pandai di Indonesia, sedangkan rakyatnya masih bodoh. Sikapnya seperti para pemimpin dan kader Partai Sosialis Indonesia (PSI) dahulu, yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Kecenderungannya memandang rendah dan sinis terhadap bangsanya sendiri, dengan sikap yang selalu tidak mau menjawab kritikan terhadap dirinya, melainkan disikapi dengan senyum yang khas, bagaikan dewa yang sedang tersenyum sinis. Sikap ini terkenal dengan sikap “senyum dewata”. Dengan senyum dewata banyak masalah sulit yang sedang menggantung memang menjadi lenyap.

Dengan demikian sebutan Berkeley Mafia sebaiknya diganti dengan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).

Ilustratif tentang adanya OTB ini adalah pidato Dorodjatun Kuntjorojakti yang pertama kali dalam forum CGI sebagai Menko Perekonomian dalam kabinet Megawati. Kepada sidang CGI diberikan gambaran tentang perekonomian Indonesia. Setelah itu dikatakan olehnya bahwa dia mengetahui kondisi perekonomian Indonesia dengan cepat karena dia selalu asistennya Prof. Ali Wardhana dan dekat dengan Prof. Widjojo Nitisastro. Selanjutnya dikatakan bahwa “dirinya bukan anggota partai politik. Tetapi kalau toh harus menyebut organisasinya, sebut saja Partai UI Depok”. Setengah bercanda, setengah bangga, secara tersirat Dorodjatun mengakui bahwa OTB memang ada, pandai, profesional dan berkuasa.

KAITAN Sri Mulyani Idrawati (SMI), PERAN KELOMPOK “BERKELEY MAFIA” DAN PENGANGKATANNYA SEBAGAI MANAGING DIRECTOR DI BANK DUNIA.

Jauh sebelum SMI menjadi “orang”, Berkeley Mafia sudah lahir dan sangat instrumental buat kekuatan asing. SMI adalah salah satu kader yang berkembang menjadi “Don”.

Marilah kita telusuri sejarahnya. Pencuatan Berkeley Mafia yang pertama kali dan fenomenal terjadi di Jenewa di bulan November 1967, ketika mereka mendukung atau lebih tepat “mengendalikan” pimpinan delegasi RI, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Tentang hal ini akan saya kemukakan pada bagian akhir tulisan ini dengan mengutip John Pilger, Jeffrey Winters dan Bradley Simpson yang akan diuraikan pada bagian akhir tulisan ini. Kita fokus terlebih dahulu pada jejak dan track record SMI.

JEJAK SMI DAN TRACK RECORD-NYA SEBAGAI KADER OTB YANG SANGAT GIGIH DAN MILITAN

SMI adalah orang yang sejak awal sudah disiapkan sebagai kader yang militan dari OTB. Seperti yang lain-lainnya, karir dimulai dari FE-UI. Karirnya yang menonjol tidak sebagai dosen, tetapi sebagai Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM UI). Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa FE UI dan Departemen Keuangan adalah pusat pengkaderan OTB.

Ketika sudah terlihat jelas bahwa PDI-P akan menang dalam pemilu tahun 1999, dan Ketua Umumnya Megawati diperkirakan pasti akan menjadi Presiden, Kongres-nya di Bali menarik perhatian dari seluruh dunia. Saya terkejut melihat SMI, Dr. Sjahrir almarhum dan teknokrat Berkeley Mafia lainnya hadir dalam Kongres tersebut yang mendapat tempat khusus di stadion berlangsungnya pidato pembukaan oleh Megawati, yaitu duduk di kursi di bawah panggung. Tidak berdiri di depan panggung bersama-sama dengan massa yang mendengarkan pidato Ketua Umum PDI-P. Buat saya sangat mengherankan karena Berkeley Mafia adalah arsitek pembangunan ekonomi di era Soeharto yang dengan sendirinya bersikap berseberangan dan sangat melecehkan serta memandang rendah PDI-P. Mengapa mereka sekarang hadir dalam Kongres PDI-P ? Ternyata mereka dibawa oleh orang yang ketika itu sangat dekat dengan Megawati. Mereka diperkenalkan kepada Megawati sebagai calon-calon menteri dalam Kabinet Mega nantinya.

Dari sini sangatlah jelas bahwa buat OTB, yang penting memegang kekuasaan ekonomi tanpa peduli siapa Presidennya dan tanpa peduli apa ideologi Presidennya. Mereka mempunyai organisasi sendiri yang saya sebut OTB tadi dengan kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Sepanjang 32 tahun rezim Soeharto, mereka selalu memegang tampuk kekuasaan ekonomi.

Ketika pak Harto mengundurkan diri dan digantikan oleh Habibie, walaupun sudah tidak 100% lagi, kekuasaan ekonomi ada di tangan para menteri OTB.

Sejak pak Harto berkuasa sampai dengan Megawati, dua Don dari OTB, Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana selalu secara resmi penasihat Presiden atas dasar Keputusan Presiden.

Habibie digantikan oleh Gus Dur sebagai Presiden. Dalam kabinet Gus Dur tidak ada satupun menteri dari OTB. Menko EKUIN dipegang oleh Kwik Kian Gie (KKG), Menteri Keuangannya Bambang Sudibyo, Menteri Perdagangan dan Industri Jusuf Kalla. Tiga orang ini jelas tidak ada sangkut pautnya dengan OTB dan sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh OTB.

Dalam waktu singkat Gus Dur ditekan oleh kekuatan internasional dan kekuatan para pengusaha besar di dalam negeri untuk memecat KKG. Karena sudah lama bersahabat, Gus Dur menceriterakannya terus terang kepada KKG, sambil mengatakan bahwa beliau telah mencapai kompromi dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan Emil Salim sebagai Ketua dan SMI sebagai sekretarisnya. Di dalamnya ada beberapa anggota yang hanya berfungsi sebagai embel-embel. Mereka tidak pernah aktif kecuali SMI dan Emil Salim. DEN berhak menghadiri setiap rapat koordinasi oleh Menko EKUIN. Sebelum dan setelah KKG menjabat Menko EKUIN DEN tidak pernah ada. Jadi DEN memang khusus diciptakan untuk menjaga, mengawasi dan memata-matai KKG supaya jangan neko-neko terhadap OTB dan kepentingan World Bank, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Dalam rapat koordinasi yang pertama KKG mengatakan kepada para menteri yang ada dalam koordinasinya bahwa kita sedang berhadapan dengan IMF yang mengawasi dengan ketat pelaksanaan Letter of Intent (LoI). Banyak dari butir-butir dalam LoI yang merugikan bangsa Indonesia, antara lain, bea masuk untuk impor beras dan gula harus nol persen, sedangkan ketika itu produksi dalam negeri melimpah. Maka KKG mengatakan supaya para menteri bersikap membela kepentingan bangsa Indonesia, kalau perlu menelikung, menghambat atau menyiasati LoI yang merugikan bangsa kita. Kalau mereka menghadapi persoalan KKG sebagai Menko EKUIN akan bertanggung jawab.

Beberapa hari kemudian Emil Salim mendatangi KKG menegur dengan keras bahwa KKG tidak boleh bersikap seperti itu. KKG harus taat melaksanakan semua butir yang ada di dalam LoI, karena KKG sendirilah sebagai Menko EKUIN yang menandatangani LoI.

Beberapa hari lagi setelah itu, Bambang Sudibyo (Menkeu), KKG dan Emil Salim dipanggil oleh Gus Dur. Gus Dur mempersilakan Emil Salim mengkuliahi KKG dan Bambang Sudibyo yang isinya tiada lain adalah butir-butir dari LoI.

Mungkin dirasakan tidak mempan, sidang kabinet diselenggarakan secara khusus yang agendanya tunggal, yaitu membahas LoI. Kepada setiap menteri diberikan selembar formulir yang isinya butir-butir LoI yang harus dilaksanakan oleh masing-masing menteri yang bersangkutan, dan kemudian harus ditandatangani. Menteri-menteri menggerutu diperlakukan seperti anak SD.

Dalam sidang kabinet itu, Mensesneg Bondan Gunawan membacakan uraiannya tentang butir-butir LoI yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap menteri, lengkap dengan slides. SMI hadir dalam sidang kabinet itu. Seusai membacakannya, Bondan sambil berkeringat menggerutu kepada KKG sambil mengatakan “diamput” bahwa dirinya tidak mengerti ekonomi kok disuruh memaparkan hal-hal seperti itu. Ketika KKG menanyakannya siapa yang membuatnya, dijawab singkat : SMI.

Sebagai Menko EKUIN KKG ex officio menjabat Ketua KKSK yang memimpin dan memutuskan tentang rekapitalisasi bank-bank seperti yang tercantum dalam LoI. Dalam rapat tentang rekap BNI sebesar Rp. 60 trilyun, LoI mengatakan bahwa rekap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp. 30 trilyun, seluruh Direksi diganti dan

dipantau apakah bekerja dengan baik menurut ukuran IMF. Kalau ya, maka Rekap. kedua sebesar Rp. 30 trilyun dilakukan. Darmin Nasution yang ketika itu Direktur di Kementerian Keuangan hadir mewakili Depkeu. Dia mengusulkan supaya Rekap. dilakukan sekaligus saja sebesar Rp. 60 trilyun, agar pemerintah tidak perlu dua kali minta izin/melaporkan kepada DPR. SMI yang hadir protes, mengatakan bahwa dalam LoI tercantum Rekap. dalam dua tahap. KKG merasa usulan Darmin Nasution masuk akal. Maka diputuskan olehnya bahwa Rekap. dilakukan sekaligus. Terlihat SMI sibuk dengan HP-nya.

Seusai rapat, begitu KKG tiba di ruang kerjanya dari ruang rapat, telpon berdering dari John Dordsworth, Kepala Perwakilan IMF di Jakarta yang marah-marah karena KKG memutuskan tentang Rekap. BNI yang bertentangan dengan ketentuan LoI. Begitu telpon diletakkan telpon berdering lagi dari Bambang Sudibyo yang menceriterakan bahwa dirinya baru dimarah-marahi oleh Mark Baird, Kepala Perwaklian Bank Dunia di Jakarta tentang hal yang sama. Sangat jelas tugas SMI ternyata melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah dan dianggap menyimpang dari yang dikehendaki oleh IMF, walaupun yang dikehendaki oleh IMF merugikan bangsa Indonesia.

Peristwa selanjutnya adalah ketika KKSK harus merekap Bank Danamon. Bank Danamon diwakili oleh Dirutnya, seorang Amerika bernama Milan Schuster dan Direkturnya puteranya Ali Wardhana, Mahendra Wardhana. Mereka mengemukakan bahwa Bank Danamon menderita kerugian setiap bulannya dan CAR-nya juga di bawah 8%. KKG bertitik tolak dari jumlah kerugian setiap bulannya. Untuk menutup kerugian ini, surat utang pemerintah yang bernama Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (OR) yang harus diinjeksikan haruslah Rp. X

yang harus memberikan pendapatan bunga sebesar kerugian Bank Danamon. Maka keluarlah angka Rp. 18 trilyun. Dengan pendapatan bunga sebesar 1% sebulan dari OR yang Rp. 18 trilyun, kerugian Bank Danamon akan tertutup, atau Bank Danamon tidak akan bleeding lagi. SMI langsung protes mengatakan bahwa menginjeksi OR sebesar Rp. 18 trilyun berarti menjadikan CAR-nya sebesar 36%, sedangkan LoI memerintahkan merekap bank-bank sampai CAR-nya menjadi 8% saja. KKG tidak peduli, karena yang hendak dicapai adalah supaya Bank berhenti merugi. Kalau rekap dilakukan dengan jumlah yang hanya cukup untuk menjadikan CAR 8% saja, pendapatan bunganya akan jauh lebih kecil daripada kerugiannya, sehingga rekapitalisasi tidak akan menghentikan kerugian-nya (masih tetap bleeding).

Kebijakan KKG yang menyimpang dari LoI, tetapi jelas-jelas lebih logis ini ternyata dilaporkan kepada IMF oleh SMI. Saya mengetahui tentang hal ini, karena ketika melakukan kunjungan kehormatan pada Menteri Keuangan Larry Summers di kantornya di Washington, DC, saya diterima oleh Larry Summers sendiri sebagai Menteri Keuangan, didampingi oleh Timothy Geithner selalu Deputy-nya plus beberapa pejabat tinggi lainnya yang memarahi KKG bahwa KKG selalu menelikung LoI-nya IMF. Ketika saya tanyakan tentang apa konkretnya sebagai contoh, dia menceriterakan persis seperti yang dikatakan oleh SMI dalam rapat KKSK.

Selaku Menko EKUIN KKG harus memimpin delegasi RI ke Paris Club untuk berunding tentang penjadwalan kembali pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo, karena Pemerintah tidak mampu membayarnya. KKG diundang ke Departemen Keuangan guna menerima penjelasan-penjelasan tentang jalannya perundingan, dan juga diberikan arahan-arahan oleh 3 perusahaan konsultan asing yang terkenal dengan nama “Troika”. Saya lupa nama dari masing-masing perusahaan konsultan tersebut. Dikatakan juga bahwa KKG beserta delegasinya (Dono Iskandar dari BI dan Jusuf Anwar dari Depkeu) harus siap bahwa lamanya perundingan 24 jam non stop tanpa dapat tidur, yaitu dari jam 10.00 pagi sampai jam 10.00 pagi keesokan harinya.

KKG mengatakan bahwa dia tidak mau mengikuti skenario yang seperti itu. KKG minta kepada para petinggi Depkeu yang hadir agar mempersiapkan gambaran menyeluruh tentang posisi hutang luar negeri RI. KKG akan mengatakan bahwa jumlah hutang yang demikian besarnya adalah kesalahan negara-negara pemberi hutang juga, yang sejak tahun 1967 menggerojok hutang kepada Indonesia melalui IGGI/CGI. Setelah mengucapkan pidato singkat ini KKG akan tidur, dan mempersilakan mereka berunding sesukanya. Apa yang merekaputuskan akan dipenuhi oleh KKG kalau dianggap reasoanble dan fair, tetapi kalau  dianggap tidak fair akan ditolak dan KKG akan segera terbang kembali ke Indonesia sambil mengatakan akan berani menghadapi resiko apapun.

Beberapa hari kemudian Marsilam Simanjuntak (Mensesneg) menelpon KKG memberitahukan bahwa Presiden Gus Dur telah menerbitkan Keputusan Presiden yang membentuk Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang harus mengawal (baca mengawasi dan mengendalikan) Menko EKUIN selama perundingan Paris Club. Ketuanya Widjojo Nitisastro dan Sekretarisnya SMI. Memang selama perundingan Widjojo N. dan SMI mengapit KKG dan Bambang Sudibyo selama 24 jam, supaya mereka menjaga bahwa KKG benar-benar menanggapi pasal demi pasal dari para anggota Paris Club.

Ketika Megawati menjabat Presiden, diberitakan di Kompas bahwa SMI akan menjabat sebagai anggota Board of Directors IMF di Washington mewakili Indonesia. KKG menanyakan hal itu kepada Mega. Beliau terkejut sambil mengatakan : “kok enak saja, kan harus dengan persetujuan saya ?”, sambil mengatakan juga bahwa beliau tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah menandatangani Keppres untuk itu. Beberapa hari kemudian diberitakan lagi di Kompas bahwa SMI sudah akan efektif menjabat per tanggal tertentu. KKG menanyakan hal itu lagi kepada Megawati, dan dijawab bahwa Keppresnya memang sudah ditandatangani dengan alasan “…daripada, daripada ….”

Konon kabarnya, sebelum susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I terbentuk, SBY didatangi oleh Dubes AS Ralph Boyce dan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Andrew Steer. Mereka mengatakan bahwa kendali ekonomi hendaknya diberikan kepada SMI, Boediono dan Mari Pangestu. Boediono menolak yang bisa dipahami. Seusai sidang kabinet Megawati terakhir Boediono berpamitan dengan rekan-rekan menterinya. Dia mengatakan bahwa salah satu dari kita bisa saja diminta lagi oleh SBY untuk duduk dalam kabinetnya. Tetapi dia (Boediono) tidak akan mau duduk dalam pemerintahan. Dia sudah fed up dan akan kembali ke kampus saja. Saya termasuk yang diberitahu tentang hal ini. Maka saya tidak heran mendengar bahwa Boediono menolak tawaran SBY untuk duduk dalam KIB-nya. Namun ketika SBY tidak tahan tekanan publik, beliau mengumumkan akan melakukan reshuffle kabinet. Saya mendengar bahwa Boediono sedang “digarap” habis-habisan untuk mau menjadi Menko Perekonomian, dan terjadilah itu. Ini saya gambarkan betapa mutlak pengaruh kekuatan internasional dalam mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia. Lebih hebat lagi, Jakarta Post tanggal 25 Mei 2009 memberitakan bahwa ketika Boediono ditanya, faktor apa yang mendorongnya mau menerima pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden dijawab olehnya : “because of a big stream that I can not resist”, yang berarti karena arus (kekuatan) besar yang tidak dapat ditahannya. Saya merasa perlu menceriterakan ini karena hubungannya antara SMI dan Boediono yang sama-sama anggota senior OTB dan sama-sama disodorkan kepada SBY agar mereka dan Mari Pangestu memegang kekuasaan ekonomi di Indonesia. Kenyataan-kenyataan ini jelas relevan dalam menjelaskan mengapa pengangkatan SMI sebagai managing director WB yang sangat tidak wajar dan menghina bangsa Indonesia itu berjalan demikian mulusnya.

Di tengah-tengah menjalankan tugas sebagai Menkeu yang dalam proses pemeriksaan oleh KPK sebagai tindak lanjut dari hasil kerja Pansus DPR tentang Bank Century, SMI mengumumkan pengunduran dirinya untuk menjabat sebagai managing director di WB mulai tanggal 1 Juni 2010, seperti yang kita ketahui bersama.

Saya mempunyai pengalaman yang menyangkut SMI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ceriteranya sebagai berikut : hibah dari Uni Eropa kepada Indonesia menurut investigasi WB dikorup. Karena pelaksananya Bappenas, maka saya “diperiksa” oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang dipermasalahkan bukan KKG mengkorup, tetapi mengapa KKG membayar kembali hibah yang dituntut oleh WB sebesar USD 500 juta sedangkan yang dikorup hanyalah sekitar USD 30.000. Mengembalikan hibah seluruhnya sebesar USD 500 juta dianggap merugikan keuangan negara. Tetapi ketika salah paham, bahwa justru KKG yang berkelahi tidak mau membayar dan SMI yang sebagai Menteri Keuangan yang membayarnya, SMI-nya tidak diapa-apakan. KKG juga tidak diapa-apakan, tetapi sempat diperiksa. Berkaitan dengan ini ada hal sejenis yang terpublikasikan secara luas. Indonesia menerima hutang dari WB sebesar USD 4,7 juta untuk membangun proyek infra struktur. Menurut WB lagi sebagian dikorup, dan karena itu minta supaya seluruh hutang yang USD 4,7 juta dikembalikan. Tidak jelas dikembalikan atau tidak. Rasanya dikembalikan dan tidak ada konsekwensinya, walaupun dianggap merugikan dan mengacaukan perencanaan keuangan negara. Saya kemukakan ini karena ada kecenderungan segala sesuatunya akan kebal hukum apabila WB ada di belakangnya. Jelas ini merupakan faktor yang bisa menjelaskan mengapa pengangkatan SMI oleh WB langsung saja mematikan urusannya dengan KPK tentang Century yang sebelumnya demikian gegap gempitanya.

SMI, BERKELY MAFIA, KEKUATAN ASING DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

Kekuatan asing yang boleh  dikatakan menentukan semua kebijakan ekonomi dan keuangan Indonesia diwakili oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Ketika KKG sebagai Menko EKUIN pertama kali harus mengucapkan pidato di depan CGI dalam pembukaan rapat tahunannya, kepada KKG disodorkan naskah pidato oleh staf yang jelas anggota OTB. Isinya sama sekali tidak disetujui oleh KKG, dan dia minta kepada staf yang bersangkutan supaya diubah dengan arahan dari KKG. Dia menolak sambil mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi sejak dahulu kala bahwa pidato pembukaan IGGI/CGI oleh Ketua Delegasi RI haruslah dibuat oleh WB melalui staf Menko EKUIN. Akhirnya saya membuatnya sendiri yang isinya sesuai dengan hati nurani dan keyakinan saya, yang ternyata isinya mengejutkan pimpinan sidang, Wakil Presiden WB Dr. Kasum.

Pidato yang saya ucapkan mengandung tiga inti. Yang pertama, kalau Indonesia tidak mampu membayar cicilan pokok utang beserta bunga yang jatuh tempo, negara-negara IGGI/CGI ikut bersalah, karena barang siapa memberi utang harus mengevaluasi apakah yang diberi utang akan mampu membayar cicilan utang pokoknya beserta bunganya tepat waktu. Kalau ternyata tidak bisa, negara-negara pemberi utang harus ikut bertanggung jawab dalam bentuk hair cut. Bukan hanya penundaan pembayaran cicilan utang pokoknya saja, yang sifatnya menggeser beban di kemudian hari, sedangkan bunganya membengkak. Kedua, KKG protes penggunaan istilah “negara donor”, dan minta supaya istilah yang sudah dibakukan oleh WB bersama-sama dengan para ekonom OTB itu diganti dengan istilah “negara kreditur” atau “negara pemberi utang”. Ketiga, KKG juga protes digunakannya istilah “aid” atau bantuan, dan minta diganti dengan “loan” atau kredit. Kesemuanya tidak dihiraukan. Belakangan saya mendengar dari Dr. Satish Mishra yang khusus diperbantukan pada Indonesia oleh PBB selama krisis. Dia memberitahukan kepada saya bahwa walaupun segala sesuatu yang saya katakan masuk akal, para ekonom OTB sendiri bersama-sama dengan WB, Bamk Pembangunan Asia dan IMF menyikapinya dengan “let him talk”. Biarlah dia bicara, tidak akan ada dampaknya sama sekali.

SEJARAH PENGUASAAN EKONOMI INDONESIA OLEH KEKUATAN ASING DAN KELOMPOK BERKELEY MAFIA

Mari sekarang kita telaah bagaimana beberapa akhli dan pengamat asing melihat peran kekuatan asing dan kelompok Berkeley Mafia dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 1967.

Saya kutip apa yang ditulis oleh John Pilger dalam bukunya yang berjudul “The New Rulers of the World.” Saya terjemahkan seakurat mungkin ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konperensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonoom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”

Di halaman 39 ditulis : “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konperensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”

Demikian gambaran yang diberikan oleh Brad Simpson, Jeffrey Winters dan John Pilger tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan jalannya sebuah konperensi yang merupakan titik awal sangat penting buat nasib ekonomi bangsa Indonesia selanjutnya.

Kalau baru sebelum krisis global berlangsung kita mengenal istilah “korporatokrasi”, paham dan ideologi ini sudah ditancapkan di Indonesia sejak tahun 1967. Delegasi Indonesia adalah Pemerintah. Tetapi counter part-nya captain of industries atau para korporatokrat.

PARA PERUSAK EKONOMI NEGARA-NEGARA MANGSA

Benarkah sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglitz dan masih banyak ekonom AS kenamaan lainnya bahwa hutanglah yang dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia ?

Dalam rangka ini, saya kutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis oleh John Perkins dengan judul : “The Confessions of an Economic Hit man”, atau  “Pengakuan oleh seorang Perusak Ekonomi”. Buku ini tercantum dalam New York Times bestseller list selama 7 minggu.

Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

Halaman 12 : “Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau Jawa.”

Halaman 13 : “Saya tahu bahwa saya harus menghasilkan model ekonometrik untuk Indonesia dan Jawa”. “Saya mengetahui bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.”

Halaman 15 : “Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan hutang yang sangat besar jumlahnya yang akan disalurkan kembali ke MAIN (perusahaan konsultan di mana John Perkins bekerja) dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara penghutang (baca : Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”

Halaman 15-16 : “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut ialah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima hutang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan keuangan negara penerima hutang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima hutang. Maka semakin besar jumlah hutang semakin baik. Kenyataan bahwa beban hutang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”

Halaman 15 : “Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”

Halaman 16 : “Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani hutang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”

Halaman 19 : “Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”

PENUTUP

Fokus tulisan ini adalah peran SMI dalam perpspektif sejarah dan kaitannya dengan hubungan yang sangat erat dan subordinatif pada kekuatan-kekuatan asing, mungkin kekuatan corporatocracy yang diwakili oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Sejak Konperensi Jenewa bulan November 1967 yang digambarkan oleh John Pilger, dalam tahun itu juga lahir UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang disusul dengan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan serangkaian perundang-undangan dan peraturan beserta kebijakan-kebijakan yang sangat jelas menjurus pada liberalsasi. Dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan tersebut, kedudukan asing semakin lama semakin bebas, sehingga akhirnya praktis sama dengan kedudukan warga negara Indonesia. Kalau kita perhatikan bidang-bidang yang diminati dalam melakukan investasi besar di Indonesia, perhatian mereka tertuju pada pertumbuhan PDB Indonesia yang produknya untuk mereka, sedangkan bangsa Indonesia hanya memperoleh pajak dan royalti yang sangat minimal.

Bidang-bidang ini adalah pertambangan dan infra struktur seperti listrik dan jalan tol yang dari tarif tinggi yang dikenakan pada rakyat Indonesia mendatangkan laba baginya.

Bidang lain adalah memberikan kredit yang sebesar-besarnya dengan tiga sasaran : pertama, memperoleh pendapatan bunga, kedua, proyek yang dikaitkan dengan hutang yang diberikan di mark up, dan dengan hutang kebijakan Indonesia dikendalikan melalui anak bangsa sendiri, terutama yang termasuk kelompok OTB untuk ekonomi dan kelompok The Ohio Boys untuk bidang politik.

Keseluruhan ini sendiri merupakan ceritera yang menarik dan bermanfaat sebagai bahan renungan introspeksi betapa kita sejak tahun 1967 sudah dijajah kembali dengan cara dan teknologi yang lebih dahsyat.

Para penjajah Belanda dahulu menanam berbagai pohon yang buahnya bernilai tinggi. Kekejaman mereka terletak pada eksploitasi manusia Indonesia bagaikan budak. Kebun-kebunnya sampai sekarang menjadi PTP yang masih menguntungkan.

Sejak tahun 1967, pengerukan dan penyedotan kekayaan alam Indonesia oleh kekuatan asing, terutama mineral yang sangat mahal harganya dan sangat vital itu dilakukan secara besar-besaran dengan modal besar dan teknologi tinggi. Para pembantunya adalah bangsa sendiri yang berhasil dijadikan kroni-kroninya. Apakah pengangkatan SMI menjadi managing director WB merupakan bagian dari skenario ini saya tidak tahu.

29
May
10

PusKesMas : Anak Pertama, Gigi Kotor, Perokok Pasif, Pasutri Bahagia

bkkbn.go.id

Kelahiran Anak Pertama Buat Pernikahan tak Harmonis?

Ibu dan bayi

REPUBLIKA.CO.ID,Sebuah studi baru menunjukkan kehadiran anggota keluarga baru dapat merenggangkan ikatan erat antara pasangan suami-istri.

Kehadiran seorang anak akan mengubah kehidupan keluarga Anda selamanya. Kebahagiaan yang luar biasa biasanya melanda sang orang tua. Namun, tak jarang, kehadiran anggota keluarga baru ini dapat merenggangkan ikatan erat antara pasangan suami-istri.

Setidaknya, inilah hasil studi baru Universiy of Denver di Colorado. Studi ini mengungkapkan 90 persen pasangan menikah ternyata mengalami penurunan kepuasan dalam pernikahan, segera setelah anak pertama mereka lahir.

Dr. Ian Kerner, seorang konsultan hubungan perkawinan, dan penulis buku populer “She Comes First,” setuju dengan hasil studi ini.  Dr. Kerner mengatakan, “Banyak orang mengira, dengan memiliki anak, mereka memasuki masa paling bahagia.  Namun studi menunjukkan, pada banyak pasangan, kehadiran anak menurunkan kepuasan hubungan.”

Tapi sebetulnya, kata Dr. Kerner, keadaan ini bisa dihindari seandainya pasangan berusaha mempertahankan keintiman. Dan, ini bukan cuma urusan di kamar tidur.

“Ketika Anda punya anak, seluruh perhatian biasanya tercurah pada anak dan Anda melupakan pasangan Anda.  Padahal, kalau Anda memeluk pasangan Anda sekitar 20 detik saja, kadar hormon oksitosin akan meningkat. Hormon ini akan meningkatkan rasa keterikatan,” ujar Dr. Kerner.

Sesekali Anda juga bisa menetapkan suatu malam sebagai malam kencan, tanpa dipusingkan urusan anak. Dr. Kermer mengingatkan kepada para pasangan, “Kencan itu penting, tapi (sayangnya) banyak orang melupakannya. Anda harus bisa meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan hal-hal yang menggairahkan hubungan.” Dan, jangan pernah beralasan Anda terlalu lelah — sekali sepekan — untuk melakukan hal intim.

Red: Krisman Purwoko

Gigi Kotor Bisa Sebabkan Gangguan Jantung?

Jumat, 28 Mei 2010, 13:49 WIB

afp

Gigi Kotor Bisa Sebabkan Gangguan Jantung?

Penelitian di Skotlandia menemukan gigi kotor meningkatkan risiko gangguan jantung.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS–Anda jarang membersihkan gigi. Waspadalah, ternyata gigi yang kotor meningkatkan risiko gangguan jantung. Fakta ini terungkap dari penelitian yang dilakukan oleh University College London, Skotlandia. Mereka yang menggosok giginya dua kali sehari, lebih kecil risikonya terkena gangguan jantung.

Penelitian ini dijalankan dengan melibatkan 11 ribu responden di Skotlandia. Mereka ditelusuri silsilahnya, rekam mediknya, juga gaya hidupnya. Sebanyak 7 dari 10 responden mengaku menggosok gigi dua kali sehari. Sedangkan 6 dari 10 responden menyatakan rutin periksa ke  dokter gigi tiap enam bulan sekali.

Mereka yang jarang menggosok gigi, memiliki 70 persen lebih tinggi risiko terserang penyakit jantung. Faktor tersebut tidak berubah ketika unsur lain yang mendorong gangguan jantung seperti merokok, konsumsi alkohol, obesitas, dan sebagainya, ikut dihitung.

Namun British Medical Jurnal melaporkan bahwa penelitian tersebut secara keseluruhan kaitan antara kebersihan gigi dan serangan jantung masih rendah. Saat ini diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan hubungan tersebut. Apakah gigi yang kotor benar-benar menjadi penyebab gangguan jantung, ataukah hanya sekadar indikator risiko?

Red: irf
Sumber: afp

corbis

Gawat, Perokok Pasif Bisa Juga Mengalami Ketergantungan

Dilarang merokok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Ketergantungan tak hanya identik dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Kalangan medis berkeyakinan, ketergantungan rokok lebih berat ketimbang narkoba.

Menurut Pengajar Departemen Kardiologi dan Vaskuler, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. H. Aulia Sani, SpJK(K), untuk melepaskan diri dari ketergantungan kokain atau morfin memerlukan perjuangan keras sampai harus direhabilitasi. Namun, lepas dari rokok 5 hingga 10 kali lipat lebih sulit dari narkoba.

“Ketika seseorang merokok, nikotin akan terserap dalam darah dan diteruskan ke otak. Kemudian,reseptor alpha 4-Beta 2 yang menerima nikotin dalam otak akan memicu pelepasan hormon dopamin yang memberi rasa aman,” ungkapnya, saat berbicara dalam acara “Break Free” Semangat Bebaskan Diri Dari Jeratan Adiksi Nikotin, di Jakarta, Rabu, (26/5).

Ketika kadar hormon berkurang, maka orang akan kembali merokok. “Inilah yang membuat seseorang ketagihan rokok dan rasa ketagihan itu sulit dihilangkan lantaran faktor dopamin,” tegasnya.

Efek ketagihan ini, lanjut Aulia menjelaskan, mengakibatkan efek psikoaktif 5-10 kali lebih banyak ketimbang kokain dan morfin dan jauh lebih mudah memperoleh rokok jauh dibanding narkoba.

Yang tak kalah berbahaya, ketagihan tidak hanya menimpa perokok aktif. Perokok pasif juga bisa mengalami hal yang sama. Hanya saja, tingkat ketagihan tidak separah efek ketagihan perokok aktif.

“Perokok pasif juga bisa mengalami ketergantungan, dan efek pada perokok pasif ini jauh lebih berbahaya karena menghirup pembakaran zat lain,” tukas pakar kejiwaan, Triwibowo T Ginting.

Menurutnya, kadar nikotin  yang dihirup perokok pasif tercampur pula dengan pembakaran zat lain. Akibatnya, nikotin yang masuk ke dalam reseptor alpha 4 beta-2 mempengaruhi keingan mengirup kembali asap rokok. “Sekali lagi, itu tidak berbahaya ketimbang perokok aktif. Namun, sebaiknya menjauhi asap rokok,” tukasnya.

Seandainya, individu sudah ketagihan. Sebaiknya yang bersangkutan mengikuti program menghilangkan ketergantungan nikotin. Program yang dimaksud tentu jauh lebih ringan ketimbang perokok pasif. Penangan yang diberikan lebih kepada pemberian informasi tentang bahaya rokok, motivasi dan solusi menghadapi ruangan berasap rokok.

Butuh Pendamping

Dalam kesempatan yang sama, Triwibowo T Ginting juga memaparkan saat ini terdapat 70 persen perokok ingin berhenti, tetapi hanya 5-10 persen yang dapat berhenti tanpa bantuan orang lain.

Ia menyebut, perokok selalu memiliki banyak alasan untuk mempertahankan kebiasaan merokoknya sekalipun ingin berhenti.”Motivasi kuat dari perokok itu sendiri untuk berani berhenti dan motivasi dukungan juga diperlukan dari lingkungan sekitar perokok tersebut,” tukasnya.

Tribowo menuturkan, untuk menumbuhkan motivasi berhenti merokok dapar dilakukan dengan cara menceritakan dampak-dampak negatif merokok baik dari segi kesehatan maupun dampak ekonomi dan sosial. “Cerita itu harus diulangi secara terus menerus sehingga perokok ragu untuk merokok,” singkatnya.

Namun, kata dia, hal utama yang harus dipenuhi adalah kepercayaan kepada perokok ketika berniat untuk berhenti. Sayangnya, sebagian masyarakat cenderung acuh dan tidak menghargai perokok untuk berhenti. Padahal melalui kepercayaan ini dapat menumbuhkan sikap percaya diri perokok untuk mulai berhenti.

Usai memberikan kepercayaan kepada perokok, ia menyarankan kepada setiap anggota keluarga atau lingkungannya untuk menghabiskan waktu bersama guna menghilangkan keinginan merokok.

“Habiskan waktu dengan kegiatan positif seperti menonton film bersama, atau berolahraga. Keluarga juga dapat membantu seperti mengalihkan keinginan melalui permen atau buah-buahan,” sarannya.

Setelah itu, kata Triwibowo, yakinkan para perokok bahwa mereka sanggup mengubah gaya hidup jauh lebih sehat.

Red: Ririn Sjafriani
Rep: cr2
corbis

Pria Menikah yang Bahagia Justru Cenderung Bercerai, Lho Kok?

ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON–Pernikahan seharusnya menghadirkan kebahagiaan bagi sepasang suami-istri. Namun, hasil riset menunjukan laki-laki menikah dan jauh lebih bahagia dari istrinya berisiko besar bercerai. Sebaliknya, hasil riset juga mengungkap laki-laki yang menikah dan terlihat kurang bahagia ketimbang istrinya, maka rumah tangga mereka bakal langgeng selamanya.

Tim Riset yang dipimpin Cahit Guven, Pakar Kesejahteraan dan ekonomi dari Deakin University, Australia percaya pernikahan menjadi kuat ketika pasangan memiliki level kebahagian yang sama. Artinya, mereka menikmati kebahagian yang sama.

“Studi sebelumnya menunjukan pasutri yang menikah dengan latar belakang pendidikan, usia, negara, etnis, agama dan sosial yang sama maka mereka jauh lebih bahagia dan pernikahan mereka langgeng selamanya,’ tukasnya seperti diktuip dari telegraph akhir pekan ini.

Guven menyebutkan di Australia lebih dari 53 persen perempuan begitu bahagia ketika menikah dengan laki-laki yang sederajat. Di Inggris angka itu meningkat hingga 61 persen bahkan di Jerman jauh lebih tinggi yakni 70 persen.

“Riset yang kami jalankan mencoba untuk menggali perspektif dan juga menunjukan kebahagiaan tidak secara otomatis terdistribusi ke masing-masing pasangan. Akibatnya risiko bercerai begitu besar,” katanya.

Studi yang nantinya dipublikasi di Jerman dengan judul “You Can’t Be Happier Than Your Wife: Happiness Gaps and Divorce” itu melibatkan 10 dari ribuan pasangan dari Inggris, Australia dan Jerman. Riset kemudian fokus pada pertanyaan, mengapa perbedaan rasa bahagia dari suami dan istri bisa memicu perceraian.

Peneliti mengungkap perbedaan kebahagian lebih banyak muncul ketika sebagian dari sitri lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, jika mereka memiliki latar sosial berbeda dan adanya perbedaan pendapatan. Namun, perbedaan itu segera mengerucut ketika pasutri memiliki kesamaan latar sosial, agama, berbagi tugas, pelajar dan pensiun.

Secara krusial, peneliti menemukan suami yang lebih bahagia ketimbang istrinya merupakan risiko terbesar yang mengarah pada perceraian. Pada kasus itu, perempuan yang merasa tidak bahagia segera mengawali proses perceraian. Peneliti menggarisbawahi suami yang bisa menjaga istri dengan baik merupakan resep jitu pernikahan yang langgeng.

Red: Ririn Sjafriani
Rep: cr2



Blog Stats

  • 2,098,444 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers