Archive for the 'Dokumen Bersejarah' Category



19
Sep
09

Resonansi : Perang Dingin, Afghanistan, dan Terorisme

REPUBLIKA, Selasa, 08 September 2009 pukul 01:57:00

Perang & Terorisme (I)

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Resonansi ini akan mencoba membedah topik ini melalui teropong yang lebih komprehensif berdasarkan data mutakhir yang didapat via internet. Kita mulai dari era pasca-PD (Perang Dunia) II. Sebenarnya, baik PD I maupun PD II lahir sepenuhnya dari rahim peradaban Barat sekuler. Begitu juga, apa yang dikenal sebagai PD (Perang Dingin) yang berlangsung dari tahun 1945 sd 1980-an, antara Blok Uni Soviet dan Blok Barat pimpinan Amerika Serikat, adalah kelanjutan belaka dari kompetisi dua kekuatan raksasa itu untuk menguasai dunia. Keduanya adalah pemenang PD II.

Adapun sebagian negara lain adalah korban belaka, baik karena tak berdaya ataupun karena kebodohan para elitenya masing-masing. Di antara korban yang terparah adalah Afghanistan, salah satu negara Muslim yang termiskin di muka bumi. Pada tahun 1979, rezim marxis Afghanistan telah mengundang pasukan Uni Soviet untuk masuk ke sana dalam upaya minta bantuan. Dengan segala senang hati, Uni Soviet malah menduduki negeri itu dalam rangka unjuk gigi kepada Blok Barat. Ujung destruktifnya ternyata sangat panjang, berdarah-darah, hancur-hancuran, perang saudara, dan terorisme. Indonesia yang sama sekali tidak berada di zona panas, malah menjadi korban terorisme, dilakukan oleh mereka yang merasa benar di jalan yang sesat dan salah.

Indonesia yang pernah juga terseret dalam suasana PD pada era Bung Karno and era Soeharto, sejak beberapa tahun yang lalu malah menjadi korban terorisme yang punya kaitan dengan situasi Afghanistan yang sangat menderita itu. Ratusan pemuda Muslim Indonesia bersama pemuda-pemuda dari berbagai negara lain atas nama jihad telah berangkat ke Afghanistan untuk mengusir pasukan ateisme Uni Soviet. Muncullah kemudian nama Usamah bin Ladin, yang sebelum pecah kongsi, semula adalah kader tak langsung CIA (Central Intelligence Agency).

Bin Ladin kemudian mengatakan bahwa terusirnya pasukan Uni Soviet adalah karena bantuan Tuhan, melalui perjuangan pasukan mujahidin yang berasal dari berbagai negara Muslim. Keterlibatan Amerika di Afghanistan, langsung atau via Pakistan, tidak disebut Bin Ladin, padahal sangat nyata, dalam bentuk jutaan dolar, persenjataan, dan pelatihan terhadap gerilya mujahidin. Pakistan di bawah rezim militer Zia al-Haq saat itu telah menjadi sekutu dekat Amerika. Setelah Uni Soviet bubar, Amerika juga mengklaim bahwa berkat bantuannyalah pada akhirnya yang memaksa Uni Soviet hengkang dari Afghanistan. Ujungnya adalah federasi komunis itu harus memasuki museum sejarah.

Pada sisi lain, kita melihat kapitalisme dan demokrasi liberal merayakan kemenangannya atas sistem totalitarisme marxis. Kemenangan ini dikukuhkan antara lain dalam bentuk karya tulis oleh mantan pendukung kelompok neokonservatif Amerika, Francis Fukuyama, dalam buku kontroversialnya <I>The End of History and the Last Man<I> (New York: Avon Books, 1993). Adapun kemudian Fukuyama pada 2004 murtad dari neokon sebagai protes terhadap invasi Amerika atas Iraq adalah masalah lain yang pernah saya tulis juga di harian ini (Lih. <I>Resonansi Republika<I>, 29 Januari 2008, hlm 12).

Berkat latihan keras di sana, para pemuda Muslim ini menjadi sangat militan dengan semangat perang yang super tinggi. Maut telah menjadi tunangan mereka. Para pemuda ini tak sadar telah menjadi korban PD yang sangat menguntungkan Washington, yang kemudian telah menjadi musuh mereka. Bom-bom bunuh diri yang sangat meresahkan Indonesia adalah bagian dari sikap permusuhan itu. Ini adalah di antara ironi sejarah yang sungguh memprihatinkan. Gedung Putih yang cerdik dan licik telah memanfaatkan para pemuda pejuang ini untuk memenangkan PD. Hasilnya sangat spektakuler: Uni Soviet telah dipermalukan sebelum berantakan secara total, diawali oleh gerakan glasnost dan prestroika Gorbachev.

Mirip dengan kegagahan perang Vietnam di bawah pimpinan Ho Chi Minh dan Jenderal Vo Nguyen Giap, pada tahun 1975 Amerika telah dihina dan dipermalukan di sana sebelumnya, tetapi tidak pernah jera. Afghanistan dan Irak digempur dan dibinasakan, demi kerakusan untuk menguasai jalan pipa minyak di kawasan panas itu. Si cerdik dan si licik sering benar mengorbankan si lemah dan tidak siuman. Anda jangan bicara tentang moral penguasa di sini. Itu sia-sia, karena memang telah dibuang jauh, entah ke mana di belantara sekularisme. Jika ada arus balik politik untuk mengadili George W Bush sebagai penjahat perang, cukup masuk akal, dan saya telah mengatakannya jauh sebelum tokoh lintas agama bertemu dengannya di Denpasar pada 22 Oktober 2003.

Pada 15 Februari 1989, berdasarkan Persetujuan Genewa 1988, pasukan Uni Soviet terakhir telah angkat kaki dari Afghanistan, tetapi ironisnya momen ini malah menjadi bagi awal perang saudara di negara kesukuan itu. Jika sebelumnya senjata dibidikkan untuk membunuh dan mengusir pasukan musuh, dalam perang saudara, senjata itu pula yang dipakai untuk membunuh sesama Muslim, apa pun dalih yang digunakan. Bila mengikuti drama dan tragedi Afghanistan ini, air mata saya mengalir tak tertahankan. Beginikah cara Muslim menyelesaikan selisih di antara mereka? Tidakkah mereka mau belajar dari kelampauan yang penuh darah dan dendam akibat sengketa politik sesama elite Muslim di berbagai bagian dunia, dalam lintas sejarah yang panjang?

REPUBLIKA, Selasa, 15 September 2009 pukul 01:53:00

Perang & Terorisme (II)

PERANG DINGIN, AFGHANISTAN, DAN TERORISME

Oleh: Syafii Maarif

Oleh sebab anda jangan terlalu gampang mengutip ayat-ayat suci untuk membenarkan kecenderungan politik kekuasaan yang pada umumnya tunamoral. Janganlah anda berilusi bahwa praktik politik oleh Muslim pasti selalu bersih. Jauh dari itu, Bung. Panggung politik Indonesia adalah di antara contoh yang paling gamblang tentang politik kotor ini. Partai-partai yang berlagak suci, itu hanyalah tampilan di permukaan, dalam dunia nyata akan sulit dibedakan antara mereka yang sering menyebut nama Allah dan mereka yang tidak biasa menyebutnya. Semua panorama semacam ini jelas mencerai Islam yang mengajarkan kejujuran, kebersihan, kesantunan, lapang dada, dan tidak gila posisi atau benda. Benda (materi), tulis Iqbal, adalah penghalang bagi roh manusia untuk membubung tinggi. Benda memang perlu, tetapi jangan sampai disembah, karena akan menumpulkan katajaman pandangan mata batin dalam membaca realitas.

Politik kekuasaan di Afghanistan yang juga sarat dengan ideologi kesukuan tidak banyak berbeda dengan mitra mereka di negara-negara Muslim lainnya. Saling menggesek, memfitnah, dan menjatuhkan, adalah panorama yang tidak asing di kalangan politisi, kecuali mereka yang masih dibimbing oleh pancaran sinar takwa. Di luar koridor sinar itu, anda tidak usah banyak bicara. Lebih baik terus terang, agar rakyat tak terus tertipu bahwa politik yang anda jalankan sama saja dengan praktik politik pada umumnya di muka bumi, apa pun agama dan ideologi anda. Ini adalah fakta keras sepanjang sejarah, pada semua unit peradaban, tanpa kecuali. Maka, politik yang benar dan baik adalah yang berpihak kepada keadilan untuk semua, ketulusan, dan dilakukan secara bertanggung jawab. Bukankah politik secara teori bertujuan untuk mewujudkan bonum commune (kesejahteraan umum) untuk semua warga?

Sebagai bangsa miskin, di Afghanistan harapan hidup rata-rata rakyatnya hanyalah sekitar 46-47 tahun. Dibandingkan dengan Indonesia, kita jauh lebih baik, yaitu rata-rata 67-70 tahun. Tetapi, ada satu nilai dahsyat yang menyatu dengan kultur Afghanistan: pantang dijajah! Pada saat hampir seluruh negeri Muslim bertekuk lutut kepada penjajahan Barat dalam tempo yang bervariasi lamanya, Afghanistan tetap mampu menjaga kedaulatan negaranya, tentu dengan susah payah. Sekalipun bangsa ini terbelakang dari sisi ekonomi, pendidikan, dan teknologi, roh antipenjajahan ini tidak pernah memudar. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, Presiden Barack Obama akan lebih bijak memerintahkan pasukan Amerika untuk meninggalkan Afghanistan secara betahap. Mungkin PBB dapat meminta pasukan dari negeri-negeri Muslim ditempatkan di sana untuk sementara waktu, dengan tugas mendamaikan suku-suku yang saling berebut pengaruh.

Sekarang mari lihat korban perang, baik di pihak Uni Soviet, terlebih lagi di pihak Afghanistan. Segera setelah perang usai, Uni Soviet mengumumkan angka-angka korban di pihaknya. Pasukan Uni Soviet yang mati seluruhnya berjumlah 13.836 orang atau rata-rata 1,537 orang per tahun. Tetapi, sumber yang lebih baru menyebutkan jumlah korban itu adalah 14.427 orang; Agen Rahasianya (KGB) kehilangan 576 orang. Di pihak Afghanistan, jangan ditanya lagi. Lebih dari 1 juta rakyat negeri itu terbunuh; 5 juta orang mengungsi ke Pakistan dan Iran. Artinya, jumlah yang mati dan mengungsi ini sepertiga dari seluruh penduduknya sebelum perang. Telah berlaku malapetaka kemanusiaan akibat Perang Dingin. Uni Soviet dan Amerika Serikat adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas bencana kemanusiaan di Afghanistan. Selain itu, masih ada 2 juta rakyat Afghanistan lagi yang harus kehilangan tempat tinggal. Irigasi hancur, anak-anak menjadi cacat dan yatim piatu. Pada tahun 1980-an, satu dari dua pengungsi yang bertebaran di muka bumi adalah anak Afghan. Sangat tragis, memang.

19
Sep
09

Hikmah : Menjadi Fitri, Meninggalkan Korupsi

REPUBLIKA, Sabtu, 19 September 2009 pukul 01:25:00

Fitri & Korupsi

Muhammadun AS
(Peneliti Center for Pesantren and Democracy Studies).

Momentum Idul Fitri 1430 H menjadi catatan penting bagi bangsa Indonesia untuk berbenah di tengah lilitan krisis yang tak kunjung usai. Kembali kepada fitrah adalah manifestasi terbangunnya basis spiritualitas yang memancarkan cahaya kebenaran dan kesucian dalam menjalani perilaku kehidupan. Sosok yang fitri menjadi cahaya penerang kehidupan karena Tuhan akan selalu menyertainya dalam setiap gerak nafas dalam memperjuangkan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Sosok yang fitri mampu menjalani takwa yang profetik. Dalam arti, selalu kreatif menjalankan prinsip, proaktif menggerakkan perubahan, dan tulus dalam memperjuangkan harapan masa depan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa fitrah adalah ketetapan yang telah dicapkan oleh Allah atas sebuah agama yang hanif (millah ibrahim).

Kehanifan Ibrahim adalah fitrah yang total dalam pengabdian ketuhanan (al-fitrah al-salimah). Allah menciptakan makhluknya secara fitri berdasarkan makrifat-Nya dan untuk menauhidkan-Nya. Dan, ciptaan Allah yang fitri akan selalu patuh karena persaksiannya yang tunduk total kepada Allah. Dalam sebuah perjanjian suci (al-mu’ahadah al-fithriyyah), manusia menyatakan diri ketundukkannya untuk menauhidkan-Nya.

Fitrah yang diciptakan Allah tidak mungkin bisa tergantikan. Fitrah Allah sudah masuk sublim dalam hati nurani manusia. Kalau terjadi pergeseran fitrah, itu adalah ulah manusia sendiri yang mengubah kefitrian yang telah diberikan Allah kepadanya. Nabi Muhammad telah bersabda bahwa setiap yang dilahirkan selalu lahir dalam fitrah Islam: total pasrah mengabdi kepada Tuhan (kullu mauludin yuladu ala fitrati al-islam).

Setiap bayi yang lahir menyimpan energi fitrah yangs suci, yang akan memandu gerak kehidupan manusia di setiap saat dan setiap waktu.
Sayang, energi fitrah kadang ‘ditelantarkan’ dan tidak dioptimalkan oleh manusia sendiri. Justru, manusia melalaikannya sehingga kefitrian yang sudah menancap kerap bergeser, tidak memandu gerak langkah kehidupan manusia. Akhirnya, tidak sedikit manusia yang terjerumus dalam berbagai kubangan kenistaan, manusia teralienasi dari basis spiritualitasnya sendiri, dan manusia akhirnya jatuh dari titik autentisitas yang suci dan bersih. Jadilah gerak hidup yang dijalani penuh kebimbangan (al-syak) dan keraguan (al-roib).

Idul fitri adalah kembali kepada fitrah (awal) yang telah ditancapkan Allah dalam perjanjian suci (al-mu’ahadah al-fithriyyah). Tidak salah kalau ulama memaknai Idul Fitri sebagai makin meningkatnya tingkat ketakwaan, bukan dengan konsumerisme yang melonjak. Hari raya bukanlah mereka yang baru pakaiannya, tetapi hari raya adalah mereka yang ketaatannya bertambah (laisa al-idu liman libasuhu al-jadid, walakinna al-idu liman tha’atuhu tazidu).

Meninggalkan korupsi
Jiwa fitri bagi bangsa Indonesia saat ini sangat tepat bila dioperasionalisasikan dalam upaya meninggalkan korupsi. Dengan demikian, yang patut berhari raya, dalam konteks bangsa Indonesia, adalah mereka yang sanggup dan tegar meninggalkan korupsi. Kefitrian yang dihasilkan dari ‘tapabrata’ puasa sebulan penuh adalah dengan wujud makin runtuhnya kantong-kantong korupsi birokrasi. Kalau masih bercokol sebiji hasrat korupsi, layak diragukan puasanya dan kefitrian dalam Idul Fitri kali ini.

Penegasan untuk meninggalkan korupsi sangat penting disuarakan umat Islam dalam rangka makin mempercepat bangsa Indonesia menuju autentisitas diri yang bersih, kreatif, dan progresif. Perjanjian suci dengan Tuhan terhadap kefitrian akan sangat ternoda autentisitasnya bila manusia terjebak dalam jerat korupsi. Karena, korupsi telah membutakan hati nurani yang menjadi poros perputaran nilai ilahi. Kalau poros nilai ilahi sudah tak berfungsi atau mati fungsinya, sekujur tubuh manusia hanya dihinggapi nalar dan hasrat despotik dalam merengkuh gerak hidup yang sebenarnya sia-sia.
Despotisme nafsu manusia selalu membuka jalan keruntuhan diri. Despotisme nafsu juga selalu mengajak manusia untuk keluar dari orbit ilahi, menuju orbit syaithoni, sehingga gerak langkah hidup hanya memburu kepuasan nafsu.

Nalar koruptif adalah tamsil bahwa gerak nafsu manusia selalu dijejali kuasa despotik. Nalar koruptif selalu menginginkan kuasa dirinya untuk mengeruk uang negara. Tak peduli apakah rakyat miskin sedang dililit ketertinggalan dan kelaparan. Tak peduli akan kesejahteraan kaum marginal yang selalu kandas di tengah jalan. Yang terjejal dalam kuasa nafsu adalah menumpuk harta sebanyak-banyaknya demi kepuasan hegemoni nafsu yang bersorak ria dengan berbagai penindasan dan keserakahan.

Kefitrian sudah tergantikan dengan nalar koruptif. Perjanjian suci manusia dengan Tuhannya sudah dikhianati sendiri. Perjanjian suci sudah ditinggalkan karena manusia membuat perjanjian baru dengan kuasa nafsu untuk selalu berbuat despotik. Kesucian perkataan dan tindakan tidak berlaku bagi kaum koruptif. Kesucian sudah dibuang jauh-jauh karena hanya mempersulit laju korupsi di berbagai lini kehidupan.

Momentum Idul Fitri 1430 H harus menjadi koreksi total bangsa Indonesia, khususnya kaum elitenya, untuk menata harapan bangsa yang cerah tanpa tragedi korupsi. Kefitrian yang kembali setelah puasa sebulan penuh harus menjadi starting point dalam membabat habis praktik koruptif. Jadilan Idul Fitri sebagai monumen besar dalam menggagalkan kejahatan koruptif sehingga hati nurani yang telah melakukan perjanjian suci dengan Tuhan selalu menyertai dalam setiap perwujudan gerak hidup.

Renungan Idul Fitri
Idul Fitri dan Asketisme Sosial

KOMPAS, Sabtu, 19 September 2009 | 02:51 WIB

Oleh HM Amin Abdullah

Salah satu hari besar Islam yang paling fenomenal dan monumental adalah Idul Fitri. Secara asketis, Idul Fitri sering disebut sebagai momen penyucian diri kembali pada sifat fitri setiap manusia.

Namun, perayaan yang bersifat masif, serentak, dan penuh sukacita itu justru telah menggeser Idul Fitri dari makna transendennya. Di sini, Idul Fitri tidak lagi bermakna perayaan kemenangan dari ritual olah batin dan fisik sebagai laku asketis selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Idul Fitri telah masuk perangkap semiotika dalam berbagai dimensi kehidupan sosial dan kebudayaan kontemporer.

Secara sosial, Idul Fitri merupakan saat paling ditunggu-tunggu setiap orang, bahkan oleh narapidana yang berharap mendapat remisi. Idul Fitri juga mampu menggerakkan arus besar migrasi masyarakat urban, bahkan perputaran keuangan saat mudik, berlangsung secara masif sebagai suatu ritual sosial.

Tidak hanya itu, secara subtil Idul Fitri mampu mendorong pejabat membuka hati dan pintu rumahnya untuk saling memberi maaf kepada sesama dan kaum papa, dan kini menjadi tren silaturahim massal. Sedangkan dalam kebudayaan kontemporer, Idul Fitri menjadi ajang munculnya berbagai kebudayaan populer melalui penampakan tren busana yang selalu berganti setiap Lebaran atau hadirnya berbagai ragam musik dan jenis hiburan religius.

Pendek kata, Idul Fitri bukan saja sarat makna asketistik-spiritualistik yang bersifat transenden, tetapi benar-benar tumpah dalam bentangan luas fenomena sosial. Meski demikian, justru di sinilah letak paradoks makna Idul Fitri. Jika secara asketis Idul Fitri bermakna penyucian diri yang dirayakan setiap tahun, mengapa bangsa yang mayoritas berpenduduk Muslim ini belum beranjak ke arah penyucian diri sebagai sebuah bangsa?

Nafsu libidinal

Sebagai bangsa yang religius secara jujur harus mengakui, segala dimensi kehidupan kita masih menunjukkan nafsu libidinal yang tinggi terhadap segala bentuk kebutuhan materiil dan imateriil. Dalam sektor politik misalnya, nafsu libidinal imateriil itu mewujud dalam praktik pencitraan atau pembentukan pesona tiada henti sehingga yang tersaji hanya kepalsuan-kepalsuan. Demikian juga dalam sektor sosial. Nafsu libidinal menampakkan bentuknya dalam konsumsi gengsi dan corak mode tingkat tinggi sehingga mampu menstrukturisasi kelas masyarakat.

Sementara dalam sektor agama, nafsu libidinal justru gamblang terlihat dalam berbagai simulasi religius sehingga yang muncul adalah spiritualisme artifisial yang semu penuh kepura-puraan. Puncak nafsu libidinal material secara nyata dapat dilihat dalam berbagai praktik korupsi yang belakangan kian merajalela menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nafsu libidinal seakan menyumbat saraf sensitivitas sosial kita. Kita tidak lagi menjadi peka terhadap penderitaan orang lain seperti fakir miskin, korban gempa, atau siapa pun yang kurang beruntung pada perayaan Idul Fitri tahun ini. Kepedulian terhadap sesama seakan selesai dan berhenti seiring ditunaikannya kewajiban membayar zakat fitrah pada malam Idul Fitri. Kesalehan individual yang dibentuk dalam Ramadhan tidak meluber dalam bentuk kesalehan sosial.

Padahal, kesalehan individual seharusnya berdiri sebangun dengan kesalehan sosial. Ketimpangan itu dimungkinkan terjadi karena puasa yang dijalankan bersifat seremonial religius sebatas menahan haus dan lapar. Jika benar, mungkin tepat sinyalemen Nabi bahwa banyak orang berpuasa, tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, karena intisari dan hikmah puasa belum menyentuh kesadaran paling dalam umat dan belum mampu membentuk pribadi manusia beragama/beriman yang matang, utuh, tangguh, yang dapat mempertautkan kesalehan individu, kesalehan sosial, dan kesalehan lingkungan dalam kehidupan luas.

Ritus peralihan

Falsafah ibadah puasa menegaskan perlunya dilakukan ”turun mesin” kejiwaan selama sebulan dalam setiap tahun. ”Turun mesin” merupakan proses meneliti, memeriksa onderdil dan hal-hal yang rusak, serta memperbaiki total.

Saat turun mesin, tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Semua harus transparan, akuntabel, rela diperiksa, dikoreksi, dan diperbaiki. Semua peralatan dibongkar, dicek, dan diperiksa satu per satu lalu dilakukan perbaikan.

Karena itu, kegunaan praktis ibadah puasa adalah sebagai titik balik perubahan dan ritus peralihan. Berubah dan beralih dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik sehingga terbentuk kepribadian yang memiliki cara pandang yang inspiratif (membawa ide-ide segar), inovatif (mampu memperbaiki dan memperbarui), kreatif (mampu menciptakan pilihan baru), dan transformatif (dapat mengubah) dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Di sinilah makna keberagamaan yang sehat mewujud karena memiliki kemampuan membawa perubahan hidup yang dinamis, menggugah, dan imperatif.

Terbentuknya cara berpikir, mentalitas, cara pandang, pandangan dunia, dan etos keagamaan baru setelah mengalami turun mesin sebulan adalah bagian tak terpisahkan dan termasuk tujuan utama disyariatkan ibadah puasa. Laisa al-’id liman labisa al-jadid, wa lakinna al-’idu liman taqwa hu yazid (Hari raya Idul Fitri bukan bagi orang-orang yang mengenakan baju baru, tetapi bagi orang-orang yang takwanya bertambah). Yakni bagi mereka yang mempunyai kemauan, semangat, dan etos untuk terus memperbaiki kehidupan pribadi, keluarga, dan sosial-kemasyarakatan, sosial-politik, berbangsa dan bernegara dengan landasan keagamaan yang otentik.

Nilai-nilai yang mendasar dan tujuan pokok ini sering tidak tampak di permukaan karena tertindih semangat dan sibuknya orang menyiapkan hal-hal terkait puasa berupa sahur dan berbuka pada bulan Ramadhan. Mudah-mudahan dengan mengenal tujuan syar’iy ibadah puasa, umat Islam selalu dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup keagamaan sehari-hari dalam masa sebelas bulan mendatang.

HM Amin Abdullah Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

REPUBLIKA, Kamis, 17 September 2009 pukul 01:10:00

Membela Tuhan

Oleh Azyumardi Azra

Apakah Tuhan perlu dibela? Bagi banyak orang beriman dalam agama mana pun, Tuhan mestilah dibela meski Tuhan sendiri, karena Ia adalah Zat Yang Mahakuasa, sebenarnya tidak perlu dibela siapa pun. Tuhan Mahakuasa dengan sendiriNya. Namun, Karen Armstrong lewat karya terbarunya The Case for God: What Religion Really Means (London: The Bodley Head, 2009) juga membela Tuhan dengan melihat apa sebenarnya makna agama.

Armstrong melalui karya ini membela Tuhan dan agama, terutama dari dekapan kaum fundamentalis dan skeptisisme orang-orang ateis. Hemat saya, pembelaan tersebut sangat tepat waktu ketika di berbagai penjuru dunia, banyak kalangan umat beragama mengalami antusiasme keagamaan menyala-nyala yang menimbulkan berbagai dampak politik, sosial, dan ekonomi. Pada saat yang sama, skeptisisme dan nihilisme terhadap Tuhan dan agama juga meningkat sebagai respons terhadap perkembangan keagamaan semacam itu.

Agama dan bahkan Tuhan memang pernah kehilangan tempatnya dalam masyarakat Eropa sejak 1960-an. Teolog Amerika Harvey Cox pada 1965 menerbitkan buku The Secular City yang menyimpulkan bahwa Tuhan telah mati. Karena itu, agama harus berpusat pada kemanusiaan daripada ketuhanan. Sebagian kalangan Barat melihat perkembangan ini sebagai ‘gelombang baru’ sekularisme yang merupakan puncak dari ‘Pencerahan’ (Enlightenment); sementara sebagian lain memandangnya sebagai awal dari masa ‘Pascamodernitas’.

Namun, sejak akhir 1970-an, gelombang berbalik; di mana-mana terjadi kebangkitan kembali agama yang disebut Armstrong sangat dramatis, termasuk ketika Ayatullah Khomeini yang sebelumnya tidak dikenal berhasil menumbangkan Shah Iran, Muhammad Reza Pahlevi, pada 1978. Sementara itu, di Israel, bentuk baru Zionisme keagamaan sangat agresif menemukan momentum di kancah politik Israel. Sedangkan, di AS, pendeta Jerry Falwell mendirikan Moral Majority pada 1979, mendesak kaum fundamentalis Protestan untuk lebih terlibat dalam politik guna menghadapi tantangan dan agenda humanisme sekuler.

Fundamentalisme agama dalam pandangan Armstrong memunculkan religiositas militan, yang dapat tumbuh di lingkungan umat beragama di negara bangsa mana pun: bisa di negara-negara Barat yang memiliki riwayat sekularisme yang panjang dan bisa juga di negara-negara kawasan lain yang secara ketat memisahkan agama dan politik, namun pada saat yang sama mengadopsi ideologi-ideologi sekuler yang bermusuhan dengan agama. Namun, di tengah meningkatnya fundamentalisme agama yang membuat negara dan rezim-rezim penguasa terdesak, kedua belah pihak–kaum fundamentalis dan penguasa sekuler–menyeret agama ke pangkuan masing-masing. Kedua pihak ini terlibat dalam kontestasi yang sangat intens dalam memperebutkan simbolisme agama dan bahkan Tuhan.

Meski negara dan penguasa mencoba mengakomodasi agama, ini belum cukup bagi kaum fundamentalis yang tetap merasa terancam dominasi dan hegemoni negara. Karena itu, kaum fundamentalis, seperti fundamentalis Prostestan di AS, cenderung mengambil sikap kian keras dalam berbagai kehidupan sosial keagamaan yang mereka anggap telah bangkrut sebagai akibat negara dan pemerintahan sekuler. Kaum fundamentalis Protestan meyakini, doktrin keimanan mereka yang paling benar, yang merupakan ekspresi final kebenaran, dan yang harus ditegakkan dengan cara apa pun, termasuk kekerasan dan terorisme.

Namun, Armstrong mengingatkan, sikap banyak orang Barat yang menganggap Islam secara inheren fundamentalis tidak cocok dengan demokrasi dan kebebasan (freedom) dan secara kronis kecanduan kekerasan itu adalah keliru. Islam merupakan agama terakhir dari tiga monoteis yang terjangkit fundamentalisme, persisnya setelah kekalahan negara-negara Arab dalam perang enam hari melawan Israel pada 1967. Kebijakan negara-negara Barat yang tidak adil dengan segera mempercepat pertumbuhan fundamentalisme Islam di Timur Tengah. Konflik dan kekerasan yang berlanjut di Timur Tengah hanya membuat fundamentalisme tetap bertahan, bahkan bisa menemukan momentumnya dari waktu ke waktu.

Apa saran Armstrong menghadapi gejala fundamentalisme di kalangan kaum Muslim? Menurut dia, melakukan generalisasi dan kutukan sewenang-wenang terhadap Islam tidak akan memperbaiki keadaan. Menyalahkan Islam memang mudah dan sederhana, tetapi jelas hanya bakal kontraproduktif. Karena itu, yang perlu adalah meneliti sumber-sumber penyebab kemunculan fundamentalisme dan radikalisme. Kemudian, melakukan perubahan, misalnya dalam kebijakan luar negeri negara-negara Barat.

Dengan demikian, membela Tuhan antara lain bermakna ‘membebaskan’ Tuhan dari klaim-klaim kelompok keagamaan untuk kepentingan-kepentingan tertentu pula. Tuhan terlalu kompleks dan rumit untuk dikerangkakan dalam konsep, persepsi, dan pemahaman tertentu. Kita manusia, tulis Arsmtrong, hanya memiliki ide yang sangat terbatas mengenai Tuhan.

Karen Armstrong memberikan perspektif kepada kita agar melihat masalah-masalah tentang Tuhan dan agama secara lebih bijak. Bagi umat Muslim, pemahaman tentang Tuhan seyogianya berpijak pada kerangka yang telah diletakkan jumhur ulama dalam ilmu tauhid. Penafsiran spekulatif tentang Tuhan bukan hanya dapat menimbulkan perdebatan yang tidak ada ujung, seperti pernah terjadi di antara para mutakallimun, tapi itu juga membingungkan.

REPUBLIKA, Kamis, 17 September 2009 pukul 01:17:00

Hilal

ANDAI HILAL BISA BICARA

H Ahmad Izzuddin
(Anggota Badan Hisab Rukyat Pusat)

Hampir setiap menjelang akhir Ramadhan, masyarakat Muslim awam selalu mempertanyakan: kapan akhir Ramadhan yang berarti kapan hari rayanya? Pertanyaan wajar ini selalu muncul karena di Indonesia sering kali terjadi perbedaan pelaksanaan Hari Raya 1 Syawal (Idul Fitri) oleh umat Islam sendiri. Tidak seperti pelaksanaan hari raya agama lain, yaitu Natal, Waisak, Nyepi, dan sebagainya, yang tidak pernah terjadi perbedaan pelaksanaan hari rayanya. Menariknya, perbedaan pelaksanaan hari raya umat Islam sekarang ini tidak hanya berbeda pada satu hari, bahkan berhari-hari. Tanda-tanda perbedaan pelaksanaan hari raya sekarang ini (Idul Fitri 1430 H) tampak pada perbedaan awal puasa Ramadhan, kemarin. Sebagaimana pemberitaan media cetak dan elektronik, umat Islam ada yang mulai puasa Ramadhan 1430 H pada Kamis, 20 Agustus 2009. Bahkan, ada yang mulai pada Jumat, 21 Agustus atau yang mulai pada Ahad, 23 Agustus 2009. Namun, mayoritas umat Islam Indonesia (keputusan pemerintah sama dengan ketetapan Muhammadiyah dan Ikhbar Nahdlatul Ulama) memulai puasa Ramadhan pada hari Sabtu, 22 Agustus 2009.

Kelompok pemahaman
Pijakan hukum Islam terkait bagaimana penentuan 1 Syawal sebenarnya telah ada pada hadis Nabi SAW dengan sangat jelas. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila tertutup oleh awan, sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi 30 hari.”

Namun demikian, dalam realitas, pemahaman hadis tersebut memiliki perbedaan interpretasi. Ada yang memahami bahwa rukyat itu harus benar-benar melihat hilal (bulan tanggal satu) yang melahirkan kelompok rukyat dan ada yang memahami bahwa rukyat cukup dengan memperhitungkan posisi hilal dalam makna dapat dilihat (yang melahirkan kelompok hisab).

Perbedaan pemahaman terhadap hadis tersebut banyak terjadi di kalangan umat Islam Indonesia. Di samping kelompok pemahaman hisab dan kelompok pemahaman rukyat, terdapat kelompok-kelompok yang lain, seperti kelompok rukyat global, kelompok Islam kejawen, kelompok Tarekat Naksabandi, dan kelompok An-Nadir Goa Makassar. Pemerintah pada dasarnya telah berusaha untuk menyatukan pemahaman hisab rukyat dalam formula hisab imkanurrukyah. Namun, dalam tataran praktis, dulu pada zaman sebelum reformasi, sering terbawa nuansa politik. Karena, dalam penetapannya, pijakannya sering kali tidak berdasarkan pada kebenaran ilmiah yang objektif. Sehingga, kemunculan aliran imkanurrukyah produk pemerintah bukan menyatukan, namun menambah runyam dan membingungkan.

Bagaimana tidak membingungkan, ketika muncul perbedaan dalam penetapan awal-akhir Ramadhan, walaupun pemerintah sudah memfasilitasi penyatuan dalam bentuk sidang isbat yang diikuti oleh semua pihak yang terkait, termasuk dari ormas-ormas Islam; dari masing-masing ormas tersebut tetap saja mengeluarkan keputusannya (apa pun istilahnya–apa itu hanya dengan istilah instruksi atau ikhbar–tetap saja keputusan namanya). Kemunculan keputusan liar itu kiranya tidak dapat disalahkan begitu saja. Pemerintah yang mestinya memegang kendali putusan dalam sidang isbat ternyata lebih mengedepankan kemaslahatan politik pemerintah, yang mestinya harus mengedepankan kebenaran ilmiah yang objektif.

Namun, hal itu berbeda dengan keputusan pemerintah setelah reformasi sekarang ini, di mana Badan Hisab Rukyat yang dibentuk pemerintah telah berusaha memberikan keputusan berdasarkan kebenaran ilmiah yang objektif. Kasus keputusan pemerintah itu terlihat melalui penolakan kabar yang menyaksikan hilal dari Gebang Sampang Madura pada penetapan 1 Syawal 1427 H berdasarkan hisab, pada saat itu hilal masih di bawah dua derajat (di bawah standar imkanurrukyah yang dipegang pemerintah).

Keterpaduan hisab rukyat
Kalau dicermati secara saksama, ternyata perbedaan penentuan awal Syawal dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, perbedaan hasil ijtihad para ulama fikih dalam masalah penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Ada aliran rukyat, seperti Imam Romli dan Al-Khatib Asy-Syaibani, yang menyatakan, jika rukyat berbeda denga penghitungan hisab, yang diterima adalah kesaksian rukyat karena hisab diabaikan oleh syariat (Nihayah Al Muhtaj III: 351). Kemudian, ada aliran hisab, seperti Imam As-Subkhy, Imam Ibbady, dan Imam Qalyuby, yang berpendapat, jika ada orang yang menyaksikan hilal, sedangkan menurut perhitungan hisab tidak mungkin dirukyat, kesaksian itu harus ditolak (I’anatut Tholibin II: 261). Lalu, ada aliran moderat, seperti Imam Ibnu Hajar, yang menyatakan bahwa syahadat atau rukyat dapat ditolak jika ahli hisab sepakat (ittifaq). Namun, jika tidak terjadi ittifaq, rukyat tidak dapat ditolak (Tuhfah Al Mulhaj III: 382).

Kedua, perbedaan tingkat pemahaman sosial. Bagi masyarakat yang sudah modern, mereka bersifat terbuka, objektif, dan selektif dalam berpikir. Berbeda halnya dengan masyarakat tradisional yang notebene bersifat isolatif dan fanatik karena dapat terpengaruh pemikiran produk fikih baru, termasuk dalam hal hisab rukyat.

Padahal, jika kita telah secara serius dan tajam, semestinya keterpaduan penggunaan hisab yang akurat, seperti menggunakan hisab hakiki kontemporer, semacam Al Manak Nautika dan Jeam Meeus serta Ephemeris dan rukyat, sangat perlu dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Karena, dengan hisab yang akurat, dapat diprediksikan lebih dini tentang jatuhnya awal bulan tersebut. Sedangkan, rukyat sebagai pembuktian kebenaran hisab. Sehingga, antara hisab dan rukyat itu bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya serta saling melekat dan menguatkan. Dalam term hukum, dapat dibahasakan hisab sebagai keterangan saksi, di mana hisab yang akurat diperlukan untuk panduan pelaksanaan rukyat yang benar, sedangkan eksistensi rukyat adalah sebagai alat bukti kebenaran hisab. Yang berarti, hisab itu sebagai kebenaran hipotesis yang perlu verifikasi dengan kebenaran empiris, yakni observasi atau rukyatul hilal, mengingat baik hisab maupun rukyat yang dituju adalah satu, yakni hilal (bulan tanggal satu). Oleh karena itu, seandainya hilal (bulan tanggal satu) bisa ngomong, penentuan 1 Syawal sudah tidak ada masalah.

Namun, dalam permasalahan fikih sosial, seperti awal penetapan bulan Ramadhan ini, keputusan yang bijaksana sebaiknya ada di pemerintah melalui menteri agama berdasarkan khidah hukmul hakim ilzamun wayarfaul khilaf. Oleh karena itu, jika pemerintah telah menetapkan dan memutuskan, baik berdasarkan hisab maupun laporan kesaksian rukyat, seluruh masyarakat Indonesia seharusnya mematuhinya (berdasarkan pemahaman kitab Hasyiah Syarwani III: 376, Al Fiqh ala Madzahibil Arba’ah I: 433-435).

REPUBLIKA, Selasa, 15 September 2009 pukul 01:00:00

Kalender Hijriah

KALENDER HIJRIAH TERPADU
Susiknan Azhari
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berbagai tulisan menyebutkan bahwa pada 2009 tidak terjadi Lebaran ganda. Pernyataan ini tidak salah jika dikaitkan antara Pemerintah, Muhammadiyah, dan NU. Namun, dalam realitasnya tampaknya tahun ini akan terjadi perbedaan Idul Fitri.

Setidak-tidaknya kelompok An-Nadzir dan Tariqat Naqsabandiyah akan berlebaran lebih awal karena mereka memulai puasa pada Kamis 20 Agustus 2009. Artinya, mereka berpuasa lebih awal dua hari dibandingkan mayoritas umat Islam Indonesia. Begitu pula Libya akan berlebaran lebih awal pada 19 September 2009 karena menggunakan teori ijtima’ qabla al-fajr (The Jamahiriya, 5 September 2009).

Perbedaan ini muncul sebetulnya bukan karena persoalan hisab rukyat semata. Tetapi, ada persoalan fundamental yang tidak disadari oleh umat Islam, yaitu belum adanya kalender hijriah terpadu yang dapat digunakan secara bersama-sama. Selama kalender hijriah terpadu belum terwujud, perbedaan Lebaran akan senantiasa muncul di permukaan. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menguraikan tentang kalender hijriah di Indonesia dan kemungkinannya membangun kalender hijriah terpadu ke depan.

Kalender Hijriah
Selama ini perhatian masyarakat Muslim Indonesia tentang awal bulan kalender hijriah lebih terfokus pada bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Apalagi jika dimungkinkan akan muncul perbedaan di kalangan ormas dan pemerintah.

Pertemuan-pertemuan dilakukan secara maraton untuk menghindari terjadinya perbedaan dalam menetapkan awal bulan kamariah tersebut, khususnya awal Syawal. Dalam QS At-Taubah ayat 36 dinyatakan bahwa dalam satu tahun terdapat dua belas bulan, yaitu Muharam, Safar, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya’ban, Ramadhan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah.

Seyogianya hadis-hadis rukyat tidak dipahami secara parsial, tetapi perlu melibatkan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan kalender hijriah, seperti hadis tentang ayyamul bidh atau hari-hari putih. Rasulullah SAW telah memberi kriteria tentang hari-hari putih, yaitu hari ke-13, 14, dan 15. Selama ini kalender hijriah masih bersifat lokal.

Di Indonesia ada beberapa kalender hijriah yang berkembang, seperti Kalender Muhammadiyah, Almanak PB NU, Alamanak Menara Kudus, Taqwim Standar Indonesia, dan Almanak Persis. Masing-masing kalender memiliki kriteria untuk menentukan awal bulan kamariah. Kalender Muhammadiyah menggunakan teori wujudul hilal secara konsisten untuk menentukan awal bulan sejak Muharam sampai Zulhijah.

Sementara itu, Almanak Persis menggunakan teori imkanur rukyat untuk menentukan awal bulan sejak Muharam sampai Zulhijah. Di sisi lain, Almanak NU menggunakan imkanur rukyat (Muharam-Sya’ban), sedangkan untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal menunggu hasil rukyatul hilal. Begitu pula Taqwim Standar Indonesia menggunakan imkanur rukyat (Muharam-Syakban), sedangkan untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal menunggu hasil sidang Isbat.

Dalam sistem kalender hijriah mengharuskan adanya kepastian (Muharam sampai Zulhijah) yang dikonstruksi dari hasil pemahaman terhadap nas dan sains. Bila tidak ada kepastian, kalender tersebut akan mengalami kekacauan.

Kasus An-Nadzir dan Tariqat Naqsyabandiyah merupakan contoh konkret dalam membuat kalender hijriah tidak terstruktur dan komprehensif.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan anggota dewan terpilih memikirkan dan merumuskan kalender hijriah Indonesia dengan mempertautkan aspek syar’i dan sains yang dapat diterima semua pihak tanpa ada perasaan menang kalah.

Pada dasarnya kebersaamaan Idul Fitri tidak menjamin kebersaman Idul Adha di suatu negeri bila kalender hijriah yang digunakan bersifat lokal. Memperhatikan kondisi ini, pada akhir 1970-an Mohammad Ilyas salah seorang astronom Muslim Malaysia menawarkan gagasan tentang perlunya Kalender Islam Internasional. Ia menggagas konsep “garis qamari antar bangsa” atau biasa diistilahkan International Lunar Date Line (ILDL). Menurut Baharrudin Zainal dari segi kajian astronomi, khususnya berkaitan dengan teori visibiltas hilal, Ilyas adalah satu-satunya ilmuwan Muslim yang berada pada tahap yang sama dengan McNally (London), Le Roy Dogget (Washington), Bradley E Schaefer (NASA), dan Bruin. Bagi Ilyas, persoalan kalender hijriah tidak semata-mata persoalan sains, tapi perlu melibatkan kekuatan politik. Ilyas (1997) mengatakan, “… dunia Islam memerlukan seorang Julian untuk menyatukan takwimnya ….”

Gagasan Ilyas ini kemudian direspons oleh para ahli di dunia Islam, pertemuan-pertemuan berskala nasional maupun internasional diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kalender hijriah terpadu. Muhammadiyah sebagai pelopor pengguna hisab di Indonesia juga tidak ketinggalan.

Pada 22-24 Sya’ban 1428/4-6 September 2007 diselenggarakan simposium internasional bertajuk “Towards A Unified International Islamic Calendar”. Kulminasi dari kesadaran ini direfleksikan dalam “Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam” di Rabat, Maroko, 15-16 Syawal 1429 H/15-16 Oktober 2008.

Dalam pertemuan ini disepakati bahwa pemecahan problematika penetapan bulan kamariah di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam menetapkan awal bulan kamariah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu shalat.

Selanjutnya, hasil Temu Pakar II tersebut menegaskan syarat-syarat kalender hijriah internasional dan tentang usulan empat kalender untuk diseleksi menjadi kalender hijriah internasional.

Empat kalender yang diusulkan adalah (1) Kalender al-Husain Diallo. Menurut Syamsul Anwar, Diallo membuat kaidah kalender sebagai berikut: apabila ijtima’ (konjungsi) terjadi sebelum zawal di Makkah, Timur Tengah dan sekitarnya serta kawasan yang hari itu dapat melihat hilal (yaitu kawasan sebelah barat Timur Tengah) memasuki bulan baru.

Diallo tidak menjelaskan batasan kawasan Timur Tengah dan sekitarnya secara pasti dan tidak menjelaskan bagaimana dengan kawasan timur sejak dari Garis Tanggal Internasional hingga ke batas Timur Tengah dan sekitarnya apakah juga ikut mulai bulan baru? Lebih lanjut, menurut Diallo, apabila ijtima’ terjadi sesudah zawal di Makkah, bulan baru dimulai lusa untuk seluruh dunia. (2) Kalender Libya.

Perhitungan awal bulan dalam Kalender Libya menggunakan hisab hakiki dengan kriteria ijtima’ qabla-al-fajr di perbatasan sebelah timur Libya.

Artinya, apabila di perbatasan paling timur Libya terjadi ijtima’ sebelum fajar, seluruh Libya memasuki bulan baru pada hari itu.

Apabila di perbatasan tersebut ijtima’ terjadi sesudah fajar, bulan kamariah baru dimulai pada fajar berikutnya. Kalender ini menganut paham bahwa hari dimulai pada waktu fajar, bukan saat terbenamnya matahari seperti yang dianut oleh jumhur kaum Muslimin. Salah seorang tokoh Indonesia yang mengembangkan teori ini adalah Moh Djindar Tamimiy (1342/1923-1416/1996), sekretaris jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (3) Kalender Ummul Qura. Kalender Ummul Qura merupakan kalender resmi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dipersiapkan dan disusun oleh Pusat Ilmu dan Teknologi Raja Abdul Aziz (KACST).

Kalender ini didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu pertama, menggunakan Makkah sebagai markaz perhitungan kalender. Prinsip kedua, dalam menetapkan awal bulan kamariah adalah bahwa ketika matahari tenggelam di Kota Makkah sesudah ijtima’, Bulan belum tenggelam.

Jadi, prinsip kedua ini meliputi kriteria: (a) telah terjadi ijtima’ (konjungsi), (b) ijtima’ terjadi sebelum matahari tenggelam (ijtima’ qabla al-ghurub), dan (c) Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (moonset after sunset). Teori ini mirip dengan wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah dalam pembuatan kalender hijriah. (4) Kalender Hijriah Terpadu.

Konseptor awalnya adalah Jamaluddin Abdur Raziq, mantan direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko dan kini menjadi wakil ketua Asosiasi Astronom Maroko (Association Marocaine d’Astronomie/AMAS). Ia berambisi untuk menyatukan seluruh dunia dalam satu tanggal untuk satu hari

REPUBLIKA, Senin, 14 September 2009 pukul 01:13:00

Prosesi Mudik

DIMENSI SPIRITUAL dalam PROSESI MUDIK

Oleh Thomas Koten
(pengamat sosial)

Gerak eksodus mudik kembali berlangsung. Dan seperti biasanya, terlihat prosesi mudik ini begitu fenomenal. Para pemudik, dalam jumlah jutaan mengerumuni terminal bus, stasiun KA, juga pelabuhan laut dan udara. Mereka tidak peduli dengan rasa sakit dan lelah yang dialami. Karena dalam benak mereka hanya terbersit kata, mudik.

Mudik, secara harafiah berarti pergi ke udik. Dan kini, dalam perjalanan sejarahnya, mudik telah menjadi bagian dari prosesi perjalanan besar, ramai, dan meriah ke suatu tempat yang dianggap paling dasar dari petualangan hidup dari masyarakat modern yang disebut udik. Udik, sering diibaratkan sebagai bagian paling hulu di sungai nun jauh di dalam, di daerah-daerah pegunungan <I>sono<I>, tempat pembudayaan budaya-tradisi kehidupan umat manusia mulai ditumbuhkembangkan. Dari udik itu pulalah tertanam ‘sumber kehidupan’ sekaligus ‘sumber kerinduan’ yang dibatinkan oleh setiap manusia, khususnya manusia-manusia pada zaman modern di perkotaan yang telah mengalami transformasi sosok.

Dalam hal ini, masyarakat modern, seperti Jakarta, yang sering mengalami kendala psikologis dan sosiologis serta kekosongan humanistik-batiniah-ruhaniah sebagai masyarakat metropolitan yang telah mengalami transformasi sosok tersebut, merasa tercambuk untuk mudik agar bisa meraih kembali kunci ‘psikoanalistik humanistik’ meminjam Erich Fromm- yang salah satunya adalah dengan cara menghidupkan kembali ‘kultur kekerabatan’ yang dalam Islam disebut bersilaturahim.

Karena itulah, para pemudik menjadi tidak peduli dengan banyaknya energi yang harus dikeluarkan, seperti harus antre berhari-hari untuk bisa mendapatkan tiket dan dalam perjalanan harus melewati medan yang berat serta tingginya risiko yang harus dihadapi, seperti kecelakaan dan kriminalitas. Mereka pun yakin bahwa dengan bersilaturahim di kampung halaman bersama anggota keluarga dan handai taulan setelah mengalami pendadaran puasa, mereka akan menemukan kembali jati dirinya dan menimba kembali semangat dan kekuatan baru untuk menjadi ‘penangkal’ dan ‘senjata’ dalam menghadapi realitas kerasnya persaingan dalam kehidupan ini.

Dimensi spiritual
Oleh karena itu, dalam peradaban modern ini, mudik perlu dimaknai sebagai sebuah prosesi spiritual. Sebab, dari balik prosesi mudik itu sebenarnya dalam alam keruhanian bergema keinginan manusia untuk menoleh ke belakang mencari akar spiritual peradaban yang terabaikan. Dan juga dalam kehidupan manusia selalu menyembul pertanyaan eksistensial kemanusiaan, yaitu bagaimana membangun suatu kerangka pemikiran sebagai basis keutuhan peradaban baru dalam menyelaraskan fisik-jasmaniah dengan kebutuhan akan spiritual-ruhaniah sesuai dengan prinsip dualitas manusia; jasmani dan ruhani.

Hanya orang-orang berimanlah yang sanggup menempatkan prinsip dualitas; badan-ruh-tubuh-jiwa pada porsi yang sebenarnya. Sebab, dalam ‘peziarah’ iman sebagai epistemologi kehidupan, akan memberikan kemampuan kepada siapa saja yang berusaha secara maksimal untuk meningkatkan kualitas hidup atau mutu prosesi hidup menuju Sang Khalik. Orang semacam ini, menurut filsuf modern Rene Descartes, orang bukan hanya mampu melihat jiwa di dalam seluruh prosesi dirinya, tetapi juga hakikat Allah. Karena, dalam seluruh prosesi hidup manusia kaum beriman, tidak lebih daripada ziarah menapaki tangga menuju tingkat yang lebih tinggi-sempurna untuk memperoleh kesejatian diri hingga mendapatkan kesempurnaan bersama Sang Khalik.

Maka, dalam hal ini prosesi mudik sebenarnya juga merupakan peristiwa transformasi spiritual dari peziarahan kaum beriman dalam mewujudkan solidaritasnya terhadap sesama manusia yang dibelenggu oleh kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan di tengah peradaban modern. Spiritualitas mudik mengingatkan kita akan keluhuran manusia yang masih memiliki semangat asal yang sekaligus mendorong kita dalam mewujudkan nilai-nilai yang bersifat transenden untuk menghindari segala belenggu hedonisme-materialisme yang tercipta di tengah peradaban modern.

Tampaknya para pemudik cukup menghayati prosesi mudik sebagai sebuah perjalanan spiritual, yakni kembali ke udik untuk menimba semangat religiositasnya di arena sosial yang masih dikepung aneka kesulitan. Karenanya dalam pergerakan ekstra massal dengan jangkauan geografis yang kolosal tersebut, para pemudik selalu tidak memedulikan kalkulasi penalaran ekonomi, seperti uang dan sarana transportasi. Yang terpenting dari mereka adalah masing-masing saling membatinkan keruhanian sekaligus menjadi pilar peradaban, kemudian menjadi pijar-pijar yang memercikkan keputusan-keputusan hidup yang menjadi penuntun hidup selanjutnya pascamudik.

Prosesi mudik juga hakikatnya memiliki dimensi sosial. Sebab, apa pun bobot aktivitas spiritual-keruhanian, ia hanya akan memiliki makna dalam konteks sosial. Di sinilah implementasi dari aktivitas mudik seperti Lebaran mendapat tempat, sosok, dan hakikatnya. Artinya, apa pun dimensi spiritual di dalamnya, ia harus ditransformasikan dalam dimensi sosial dan budaya agar kebahagiaan religius dapat dirasakan, baik secara etik maupun moral.

Bahwasanya dalam prosesi mudik itu, semua orang tanpa pandang status sosial, ekonomi, dan politik, memiliki kesempatan yang sama untuk kembali ke pusat-pusat kehidupan tradisional, ke titik-titik pijak dasar kemanusiaan di suatu tempat yang bernama udik. Dalam kebersamaan tanpa perbedaan status sosial ini, prosesi mudik dapat dijadikan sebagai momentum yang penting, semacam introspeksi diri untuk mencari peran baru dalam membantu memecahkan masalah-masalah kemanusiaan.

Dari situ pulalah dapat tercipta suatu ruang keharmonisan kita dalam masyarakat plural tanpa ada lagi sekat-sekat egoisme-egoposentrisme dan blok-blok psikologis, pranata-pranata, dan tata sosial yang selama ini sangat membedakan antara individu dan kelompok yang satu dengan yang lain. Karena memang dalam birokrasi kantor dan sistem-sistem sosial lainnya, yang sebenarnya manusia sanggup dan seharusnya dapat saling ‘mengikat’ dan saling menghormati satu sama lain dalam pola tatanan yang kolektif, namun sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan sejati, yakni kebersamaan.

Oleh karena itu, sangat diharapkan, dari cahaya terang-benderang Idul Fitri, yang diperoleh lewat perjuangan dalam ujian pendadaran puasa dan ditambah lagi dengan spirit prosesi mudik, dapat menjadi area pelahiran kembali ‘manusia-manusia baru’ dalam diri para pemudik dan menjadi titik tolak baru bagi kehidupan kemanusiaannya, ‘tubuh dan jiwa, badan dan ruh’.
Dengan demikian, proses mudik Lebaran ber-Idul Fitri itu sendiri niscaya akan menjadikan para pemudik atau para peraya-perayanya untuk mampu melihat bahwa di balik kehidupan riil sosial, masih terbentang luas kepincangan sosial, ekonomi, politik, serta bisa terbuka kerudung nuraninya untuk ikut membenahi moralitas bangsa kita yang masih berkarat.

REPUBLIKA, Jumat, 18 September 2009 pukul 01:15:00

Maaf

MAAF YANG MEMBANGKITKAN

Oleh: Zaim Uchrowi

Lebaran tinggal dua hari lagi. Sebagaimana lazimnya, hari itu akan terwarnai dengan maaf. “Mohon maaf lahir batin,” begitu yang biasa tertera di kartu Lebaran.

Boleh saja kartu Lebaran tergantikan oleh pesan singkat atau SMS. Juga, momentum mengucapkan maaf pun sudah banyak yang bergeser ke menjelang puasa.

Namun, kata ‘maaf’ tetap merupakan bagian dari Lebaran. Bukan Idul Fitri bila tanpa diisi dengan kata ‘maaf’.

Berbagai acara halal bihalal yang biasa digelar beberapa hari setelah Idul Fitri akan menunjukkan itu. Begitu penting maaf hingga agama merasa perlu menggarisbawahinya dengan tebal. Islam mengajarkan umatnya untuk menuntut balas secara sepadan. Namun, lebih dari itu, Alquran menyebut bahwa ‘memaafkan lebih baik’ ketimbang menuntut balas. Sebaliknya, dari diri sendiri, meminta maaf bukan saja merupakan keutamaan, melainkan juga keharusan. Ketika kita berbuat dosa yang terkait dengan menyakiti orang lain, secara teoretis, Allah SWT tak memaafkan dosa itu seberapa pun kita bertaubat sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi.

Kita ingat bahwa sejarah mengajarkan peristiwa dramatis di masa Rasulullah SAW menyangkut maaf. Peristiwa itu melibatkan Alqamah, seorang sahabat salih, yang sekarat berkepanjangan. Namun, ajal tak kunjung menjemput. Pasalnya, ia telah melukai hati ibunya dan ia belum mendapat maaf atas itu. Sampai Rasulullah meminta ibu itu untuk memaafkan sang anak. Bila tidak, sang anak akan dibakar untuk ‘menebus dosanya’.

Peristiwa itu mengingatkan, bukan saja begitu penting bagi anak untuk terus berbakti pada orang tua, tetapi Juga tentang begitu besar nilai maaf bagi kehidupan ini. Dalam riwayat itu, maaf yang terjadi dan bukan pembakaran.
Memaafkan sepertinya merupakan kebaikan hati kita terhadap orang lain.

Pemaafan itu diawali dengan posisi bahwa orang lain telah berbuat salah dan kita menjadi korbannya. Seolah Kebaikan hati kitalah yang membuatnya tak menggunakan hak untuk membalas kesalahan itu agar mereka–yang telah berbuat salah–ganti yang mejadi korban. Seolah kebaikan hati kitalah, kesalahan itu ‘diterima’ dan tak diungkit-ungkit lagi. Dengan memaafkan, posisi kita tampak lebih tinggi dibanding mereka yang kita maafkan.

Sebenarnya, kepentingan terbesar memaafkan adalah buat diri sendiri. Bukan buat orang lain yang kita anggap salah. Ketika kita menganggap seseorang bersalah terhadap diri kita, orang atau kesalahan itu segera menyita perhatian kita. Bukan tidak mungkin malah mendominasi pikiran kita. Seolah orang atau persoalan itu begitu menentukannya dalam nasib kita sehingga layak untuk mendapat porsi perhatian yang begitu besar.  Padahal, bisa jadi persoalan itu tak penting-penting amat dalam memengaruhi kehidupan kita. Tapi, urusan itu telah menggeser berbagai urusan lain yang sebenarnya lebih berharga untuk kita perhatikan. Kita biarkan diri kita terkuasai oleh kesalahan orang dan bukan oleh agenda prioritas sendiri.

Dengan demikian, memaafkan adalah membebaskan diri sendiri dari beban-beban tidak penting itu. Memaafkan adalah membersihkan diri dari amarah, dari dendam, dan juga mengingat-ingat kesalahan orang lain. Hanya ketika telah terbebas dari beban-beban itu dan hanya ketika telah bersih dari ‘kotoran-kotoran’ itu, setiap pribadi akan menjadi dirinya sendiri secara murni.

Pribadi-pribadi itulah yang kembali ke jati dirinya yang sejati dan yang juga dapat disebut berada pada posisi fitri. Menjadi bersih dan tanpa beban merupakan modal terpenting buat bangkit untuk menjadi pribadi yang sukses dunia akhirat. Jadi, memaafkan akan membangkitkan diri kita sendiri dan bukan orang lain.

Kebangkitan diri akan lebih tinggi lagi bila kita minta maaf. Setiap kita tak mungkin tanpa salah. Keberanian mengakui salah dan minta maaf atas salah merupakan sebuah jihad besar melawan ego sendiri.

Apalagi bila harus minta maaf pada mereka yang berposisi ‘lebih rendah’ dibanding diri kita. Namun, jika itu kita lakukan, berarti kita mau membersihkan kerak-kerak beban yang paling lekat pada tubuh ini hingga beban-beban itu sepenuhnya hilang dan diri sendiri benar-benar bersih.  Idul Fitri ini merupakan momentum tepat untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang gemar minta maaf dan memaafkan. Dengan begitu, kita menjadi pribadi yang akan kembali bangkit buat merengkuh dunia. Maaf, ya.

19
Sep
09

Analisis : Mengantisipasi Proteksionaisme ala Amerika Serikat

REPUBLIKA, Senin, 14 September 2009 pukul 01:36:00

Proteksionisme

MENGANTISPASI PROTEKSIONISME ALA AMERIKA SERIKAT

Oleh: Sunarsip

Perekonomian global saat ini sesungguhnya sedang melanjutkan euforia pemulihan ekonomi. Meski belum sepenuhnya keluar dari krisis, sejumlah indikator memperlihatkan optimisme pemulihan tersebut. Salah satunya adalah indeks industri manufaktur global dan negara-negara industri utama yang dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami peningkatan.

Indeks manufaktur global (Purchasing Managers Index /PMI) yang dikeluarkan Markit Economics memperlihatkan bahwa PMI global telah berada di atas level 50, yang berarti sudah masuk fase ekspansi. Pada Agustus lalu, PMI global bahkan sudah berada di level 53,1 atau tertinggi sejak 26 bulan terakhir. Perbaikan PMI tersebut juga dialami Amerika Serikat (AS) dan Cina.

Seiring dengan membaiknya kinerja sektor manufaktur, indeks harga-harga  input manufaktur juga mengalami peningkatan. Peningkatan harga-harga  input ini merefleksikan kemampuan pertumbuhan para  supplier untuk menaikan harga-harga  input mereka karena permintaan atas bahan baku juga terus menunjukkan peningkatan. Harga minyak mentah juga mengalami kenaikan. Kini, sudah berada di level 70 dolar AS per barel atau meningkat sekitar 100 persen dibandingkan awal 2009.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2009 diperkirakan akan lebih baik dari proyeksi sebelumnya. IMF, pada April 2009 lalu, memproyeksikan, pada tahun ini ekonomi dunia mengalami kontraksi (pertumbuhan minus) 1,4 persen. Namun, pada Juli 2009, IMF sudah melakukan revisi terhadap proyeksi ekonomi global tahun ini menjadi hanya kontraksi 0,1 persen. Tahun depan, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai sedikitnya 2,5 persen.

Di tengah pemulihan ekonomi global tersebut, AS justru membuat kebijakan yang berlawanan dengan semangat pemulihan tersebut. Kini, AS semakin gencar menerapkan kebijakan proteksionisme melalui  Buy American Product yang dilancarkan oleh pemerintahan Barack Obama. Tidak hanya itu, Obama juga berencana merenegosiasi  North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan beberapa perjanjian perdagangan bebas lainnya, termasuk FTA dengan Korea Selatan.

Terakhir, pada akhir pekan lalu, AS memberlakukan kebijakan penerapan tarif impor atas produk ban yang berasal dari Cina. Pemerintah AS mengumumkan tarif impor ban asal Cina sebesar 35 persen pada tahun pertama, lalu akan menurun menjadi 30 persen pada tahun kedua, dan 25 persen pada tahun ketiga. Kebijakan penerapan tarif impor atas produk ban asal Cina tersebut merupakan respons atas temuan Komisi Perdagangan Internasional AS yang menemukan bahwa impor produk ban dari Cina telah merontokkan industri ban AS dan menyebabkan ribuan tenaga kerja harus kehilangan pekerjaannya.

Atas kebijakan Pemerintah AS tersebut, Pemerintah Cina melalui Menteri Perdagangan Yao Jia langsung menyatakan protes keras. Yao Jian mengatakan, kebijakan AS itu sebagai tindakan proteksi perdagangan yang serius. Terkait dengan kebijakannya itu, Obama meminta Cina untuk dapat memahami kebijakan yang diambil pemerintahnya. Obama menyatakan bahwa AS membutuhkan Cina untuk membantu mengurangi defisit perdagangan AS yang mencapai 1,56 triliun dolar AS setiap tahunnya.

Sebagai informasi, antara 2004-2008, kapasitas produksi ban Cina meningkat 152 persen dan diproyeksikan meningkat lagi sekitar 16 persen pada 2010. Pada 2008, kapasitas produksi ban Cina mencapai 235,2 juta. Impor ban AS selama periode 2004-2008 meningkat dari 14,6 juta ban menjadi 46 juta ban. Selama periode tersebut, pangsa pasar ban Cina di pasar AS meningkat 255 persen, yaitu dari 4,7 persen menjadi 16,7 persen. Di sisi lain, sebanyak empat pabrik ban AS ditutup pada 2006 dan 2007.

Sementara itu, lebih dari tiga pabrik ban di AS direncanakan akan ditutup tahun ini. Pada tahun 2008, jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri ban AS telah berkurang sebanyak 5.168 pekerja dibandingkan posisinya pada tahun 2004. Atas dasar pertimbangan inilah, Pemerintah AS mengambil kebijakan perdagangan luar negeri yang berbau proteksionisme tersebut.

Kebijakan penerapan tarif impor atas produk ban Cina yang diterapkan AS sesungguhnya hanyalah satu contoh dari sekian banyak kebijakan proteksi yang dikembangkan AS. Sebelumnya, AS juga bersikap lebih protektif terhadap Cina, misalnya dengan kuota tekstil. Tujuannya, seperti diutarakan Presiden Obama di atas adalah dalam rangka memperbaiki defisit neraca perdagangannya dan mencegah kebangkrutan industri AS.

AS memang memiliki problem yang akut terkait dengan neraca perdagangannya karena selalu mengalami defisit. Dan, perlu diketahui bahwa sebelum Obama menjadi presiden AS, tekanan defisit perdagangan ini trennya cenderung meningkat. Pada 2007-2008, defisit perdagangan AS bisa mencapai 62 miliar dolar AS per bulan. Namun, sejak Obama memerintah, defisit perdagangan AS menurun dratis dan kini berada di level 30 miliar dolar AS per bulan. Selain karena krisis ekonomi global, penurunan defisit perdagangan AS tersebut juga akibat kebijakan proteksionisme yang dikembangkan Obama.

Tentunya, fenomena proteksionisme yang dikembangkan AS ini tidak bisa dianggap persoalan kecil, khususnya dalam mencermati perdagangan luar negeri kita. Perlu diketahui bahwa ‘perseteruan’ antara AS dan Cina terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri mereka telah sering terjadi. Sesuatu yang wajar karena Cina diperkirakan mewakili sekitar 83 persen dari seluruh defisit perdagangan AS dalam produk non-minyak.

Selain itu, AS dan Cina juga terlibat perdebatan soal mata uang. AS mengklaim rendahnya nilai mata uang Cina menyebabkan harga produk AS menjadi lebih mahal dibanding produk Cina. Cina menyikapi tekanan AS itu, misalnya, dengan menyuarakan perlunya mata uang alternatif dunia (selain dolar AS).

Mengapa kita tidak bisa menganggap kecil persoalan proteksionisme AS ini? Perlu diketahui, ketika AS menutup diri dari masuknya produk asing, sudah pasti negara yang biasanya memasok produk ke AS akan mencari pasar baru untuk produk yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, proteksi yang diterapkan AS dikhawatirkan akan makin ‘mengalirkan’ produk Cina ke Indonesia yang tentunya berbahaya bagi industri domestik. Ada satu fakta menarik: neraca perdagangan di sektor nonmigas kita dengan Cina mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir ini, yaitu dari surplus 79 juta dolar AS di tahun 2004 menjadi defisit 7,16 miliar dolar AS di tahun 2008.

Terkait dengan ini, tentunya kita juga harus melakukan upaya antisipasi terhadap dampak kebijakan proteksionisme AS tersebut. Kebijakan proteksi AS tersebut jelas berpotensi bisa merugikan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, karena bisa menyebabkan akses masuk barang dan jasa ke AS menjadi terhambat. Lebih dari itu, karena AS adalah pasar ekspor terbesar di dunia, proteksionisme AS bisa menyebabkan semakin sengitnya persaingan dagang antarnegara yang selama ini memasok pasar AS.

Khusus dalam konteks hubungan perdagangan Indonesia-Cina, mungkin ada baiknya kita menengok kembali kesepakatan perdagangan bebas (FTA) Cina-ASEAN yang disepakati tahun 2005, di mana bea masuk produk pertanian Cina ke ASEAN ditetapkan nol persen dan bea masuk produk manufaktur Cina ke ASEAN maksimal lima persen pada tahun 2009. Sebab, tanpa persiapan yang matang, bisa jadi di tengah proteksionisme yang dikembangkan AS di atas, justru hanya akan menekan neraca perdagangan kita.

19
Sep
09

Bandar Jakarta : Dari Benteng Belanda ke Istiqlal

REPUBLIKA, Sabtu, 19 September 2009 pukul 01:40:00

Benteng ke Istiqlal

Oleh Alwi Shahab
wartawan Republika

Inilah masjid yang paling monumental dan terbesar di Asia Tenggara. Istiqlal berarti ‘Merdeka’, melambangkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia setelah berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Presiden Soekarno sengaja memilih membangun masjid ini di atas puing-puing bekas benteng Belanda yang luasnya 9,9 hektare.

Benteng Belanda atau Citadel terletak di Wilhelmina Park. Dahulu di tengah Istiqlal terdapat Monumen Michiels, untuk menghormati Mayor Jenderal Andreas Victor Michiels, komandan militer Belanda di Sumatra Barat. Dia meninggal karena menderita luka parah oleh para pejuang kemerdekaan saat memimpin ekspedisi menghadapi pemberontakan di Bali (23 1848). Lambang kolonial ini dihancurkan setelah kemerdekaan.

Sedangkan nama Wilhelmina Park diganti menjadi Taman Wijayakusuma, Jalan Pintu Air, Jakarta Pusat. Pembangunan masjid Istiqlal dicetuskan oleh Menteri Agama KH Wahid Hasyim (ayah Gus Dur) dan H Anwar Tjokroaminoto (putra HOS Tjokroaminoto) bersama tokoh Islam lainnya tahun 1950, hanya beberapa bulan setelah penyerahan kedaulatan. Begitu kokohnya benteng ini, saat diruntuhkan dengan dinamit oleh Korps Zeni AD perlu waktu satu setengah tahun.

Selama bulan Ramadhan, ribuan jamaah dapat menikmati buka puasa bersama di Istiqlal, yang pangannya merupakan sumbangan dari para dermawan. Setiap Jumat tidak kurang dari 25 ribu jamaah shalat di masjid megah ini. Sedangkan di Hari Raya Idul Fitri, diperkirakan jamaah membeludak mencapai lebih dari 200 ribu orang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para menteri, dan korps diplomatik akan shalat ID di masjid kebanggaan rakyat Indonesia.

Masjid Istiqlal terdiri atas beberapa bangunan. Seperti, gedung induk berukuran 100 X 100 m (satu ha), merupakan bangunan pokok dan di sekelilingnya terdapat lima lantai. Total luas bangunan induk 36.980 meter persegi atau hampir empat hektare. Di atas gedung induk dibuat kubah yang berbentuk kerangka polihedron, yang terbungkus konstruksi betuh bertulang. Di puncaknya, terdapat lambang ‘Bulan Bintang’ terbuat dari baja tahan karat.

Masjid dengan menara setinggi 6.666 cm atau hampir 70 meter merupakan landmark ibu kota RI. Ketika bandara di Kemayoran dan kemudian di Halim Perdanakusuma, saat pesawat hendak mendarat, para penumpang akan menikmati dua monumen raksasa: Monas dan Istiqlal. Menara Istiqlal dibuat berlubang-lubang, terbuat dari baja tahan karat, dan di puncaknya terdapat menara setinggi 30 meter. Kegiatan ta’mir masjid Istiqlal meliputi bidang peribadatan, ibadah sosial, publikasi dan dakwah, pendidikan dan latihan, serta studi dan kemasyarakatan.

19
Sep
09

Dialog Jumat : Silaturahim Tatap Muka Lebih Utama

REPUBLIKA, Jumat, 18 September 2009 pukul 01:59:00

Silaturahim

LAPORAN UTAMA

Dengan saling memaafkan, diharapkan seusai Ramadhan umat terbebas dari aneka dosa.

Di Indonesia, Hari Raya Idul Fitri yang biasa disebut Lebaran, senantiasa diisi dengan saling mengunjungi (silaturahim) dan memaafkan (halal bi halal). Bahkan, beberapa hari menjelang lebaran, sebagian kaum Muslimin rela berkendara jauh kembali ke kampung halamannya untuk tujuan tadi.

Silaturahim dan halal bi halal sudah menjadi realitas sosial budaya dan keagamaan saat tiba hari raya. Meski sebenarnya agama Islam mengajarkan agar setiap saat umat mengerjakan amalan itu, namun keduanya justru dirasakan semakin tinggi nilainya pada hari Lebaran.

Ketua MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin menjelaskan, pada Idul Fitri terdapat dua keberkahan yang dilimpahkan Allah SWT kepada umat, yakni dibukanya pintu maaf seluas-luasnya oleh Allah dan diampuninya segala dosa-dosa.

Dalam konteks pengampunan dosa ini, terangkum dua hal sekaligus yakni yang terkait  hablum min Allah dan hablum min annas. Nah, pada hubungan secara vertikal dengan Allah, umat menggapainya dengan doa yang dibacakan selama Ramadhan.

Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul ‘afwa fa’fu’anna ya karim, yang artinya, ”Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Pemaaf Yang Mulia, dan Engkau menyukai permintaaan maaf, maka maafkanlah (dosa-dosa) kami, Yang Maha Mulia.”

Sementara untuk yang horizontal (sesama manusia), sarananya adalah forum silaturahim dan saling memaafkan tadi. ”Sehingga usai Ramadhan, kita terbebas dari aneka dosa,” ujar Kiai Ma’ruf.

Biasanya, silaturrahim ini diimplementasikan dalam bentuk, pertama, berkunjung ke rumah tetangga sekitar. Kedua, berkumpulnya sejumlah orang untuk acara halal bi halal, dan ketiga, mudik untuk bertemu dan silaturahim dengan orangtua dan sanak keluarga.

”Ketiga hal itu sangat afdhal dilakukan saat Idul Fitri, agar manusia kembali kepada fitrah atau kesucian,” kata Kiai Ma’ruf.

Adapun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk pulang ke kampung halaman, sambung Kiai Ma’ruf, silaturahim masih dapat dilakukan dengan teknologi komunikasi yang berkembang saat ini. ”Menelepon dan mengirim pesan pendek (SMS) dibolehkan. Sebab, yang terpenting adalah esensinya, yaitu saling memaafkan,”jelasnya.

Akan tetapi, meski teknologi informasi mampu menjadi jembatan silaturahim, namun tidaklah lengkap jika silaturahim hanya menggunakan alat komunikasi tersebut.

Sekjen Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Dr M Idris Abdul Shomad berpendapat, silaturahim dengan tatap muka tetap lebih afdhal. ”Sebab, tidak semua kabar yang kita ketahui melalui teknologi informasi itu adalah jelas adanya,” ujarnya.

Lebih utama
Menurutnya, lebaran adalah momentum umat Islam untuk meningkatkan tali silaturahim di antara sanak keluarga dan kerabat. Seperti halnya meningkatkan membaca Alquran saat bulan Ramadhan, begitu juga Idul Fitri dianjurkan untuk mempererat silaturahim.

”Kewajiban kita adalah meminta maaf kepada sesama manusia,” ujar Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Sebaliknya, jika orang yang taat beribadah tidak meminta maaf dengan kezaliman yang telah diperbuatnya, maka pahala ibadahnya akan terkikis dengan kezalimannya. ”Jadi, meminta maaf itu lebih utama,” kata Idris.

Pernyataan itu dikuatkan oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, KH Nuril Huda yang mengatakan, bahwa meminta maaf merupakan sarana untuk menghapus dosa yang diperbuatnya kepada orang yang bersangkutan.

”Lain halnya jika berdosa kepada Allah, umat dapat melakukan istighfar dan bertaubat serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya,” tegasnya.

Karena itulah, Kiai Nuril memandang, tradisi lebaran dengan silaturahim adalah hal yang baik. ”Itu adalah hal yang mulia,” paparnya kepada Republika.

Hanya saja dia mengingatkan, bahwa bersilaturahim dan saling memaafkan sebenarnya tidak mesti dilakukan di waktu Lebaran saja. ”Jika kita punya salah, sebaiknya secepat mungkin kita meminta maaf atas dosa yang telah diperbuat,” demikian Kiai Nuril. c81

REPUBLIKA, Jumat, 18 September 2009 pukul 01:49:00

Zakat dan Sedekah

ZAKAT DAN SEDEKAH SARANA PENSUCIAN DIRI

DIRASAH

Kedermawanan adalah bagian dari ketakwaan seseorang.

Umat Islam menanti kedatangan Idul Fitri. Sebab, di hari yang fitrah itu, manusia bagaikan lahir kembali kepada kesucian. Selain itu, kedatangan Idul Fitri dinanti karena di hari raya tersebut terdapat semua kebaikan.

Namun sebelum sampai kepada kemuliaan fitri, umat diperintahkan menunaikan satu amalan yang sangat penting, yakni zakat fitrah. Ini zakat kepala, artinya wajib ditunaikan oleh masing-masing umat sebelum fajar 1 Syawal.

Sekali lagi, papar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof DR Hj Khuzaimah T Yanggo, inti dari perintah zakat fitrah adalah agar umat meningkatkan kepedulian, terutama kepada kaum dhuafa.

Dikatakan, zakat fitrah adalah sebagai pembersihan dosa orang-orang yang berpuasa karena berbuat sia-sia. Bahkan, zakat fitrah juga merupakan penentu diterimanya atau ditangguhkannya pahala puasa seseorang.

Hal ini mengingat karena hikmah dari puasa adalah agar tumbuh rasa solidaritas. ”Puasa mengajarkan pada kita rasa lapar dan dahaga yan diderita oleh para dhuafa,” ungkap guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Karena itu, dia berharap jika seluruh umat Islam sudah memenuhi anjuran dengan membayar zakat dan sedekah kepada fakir miskin, niscaya para dhuafa di Indonesia akan terkikis.

”Memang, kemiskinan tidak akan habis sama sekali, namun kita berusaha untuk mengentaskannya sedikit demi sedikit,” kata Khuzaimah menandaskan.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masykuri Abdillah, juga menekankan bahwa hikmah puasa bagi yang menjalankannya adalah agar dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu.

”Puasa mengajarkan kita peduli terhadap sesama manusia yang berada di sekitar kita,” kata Masykuri Abdillah kepada Republika.

Kepedulian terhadap sesama adalah dengan berderma memberikan sebagian hartanya. Namun berderma tidak harus menjadi orang yang mampu terlebih dahulu. Sebab di saat sempit dan lapang pun, umat dianjurkan untuk berderma.

Selain itu, menurut Masykuri, kedermawanan merupakan bagian dari ketakwaan seseorang. Tidak bisa dikatakan takwa seseorang sebelum orang itu menafkahkan sebagian hartanya yang diberikan Allah SWT kepadanya.

Pembersih harta
Perintah untuk berderma sesungguhnya bukan hanya untuk orang kaya, namun juga untuk orang yang tidak mampu, dengan kadarnya masing-masing. Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, ini berbeda dengan zakat fitrah yang adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk disalurkan kepada para dhuafa.

Sementara sedekah atau infak dianjurkan untuk seluruh umat Islam. ”Bagi yang tidak mampu, Rp. 1000 atau 10 ribu tidak masalah, yang penting niatnya ikhlas,” ungkapnya.

Adapun dari pendapat Ustadz Asep Saefullah MA, salah seorang ustadz Majelis Zikir Az-Zikraa pimpinan Ustadz Muhammad Arifin Ilham, ciri orang yang beriman adalah bersaudara, karena itu di akhir Ramadhan, dianjurkan membayar zakat fitrah untuk mensucikan diri.

Dengan zakat, diharapkan orang-orang yang miskin bisa ikut merayakan hari raya dengan senang. ”Apalagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, bencana alam. Artinya hikmahnya cukup besar.”

Zakat, dalam pandangannya, bermuatan dua dimensi. Pertama, sebagai bukti hamba Allah yang beriman. Kedua, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan selesainya melaksanakan ibadah puasa.

Sementara dai asal Papua, Ustadz Fadzlan Gharamatan menyebutkan, zakat, infak, shadaqah adalah sarana pembersih harta dari segala macam keharaman. Maka itu, zakat harus ditunaian setiap umat dalam rangka ibadah dan mengamalkan rukun iman dan rukun Islam. c81/dam

REPUBLIKA, Jumat, 18 September 2009 pukul 01:44:00

Manusia Fitri

Prof DR Din Syamsuddin : Ramadhan Lahirkan Manusia Fitri

WAWANCARA

Bulan suci Ramadhan yang telah dijalani umat Muslim setidaknya memberikan keberkahan tak terhingga. Ramadhan, pada hakekatnya merupakan sarana pelatihan, baik itu tazkiyatun nafs, penyucian diri maupun taqwiyatun nafs, penguatan diri.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin, mereka yang berhasil melalui pelatihan itu, akan menjadi manusia-manusia fitrah pada Hari Raya Iedul Fitri nanti.

”Fitrah berarti suci, selain juga bermakna kekuatan. Maka, orang yang Idul Fitri, berarti orang yang terlahir dengan kekuatan baru,” papar Din Syamsuddin kepada Damanhuri Zuhri dari Republika Rabu (16/9).

Dijelaskan, selama bulan suci Ramadhan umat telah berhasil melatih diri, menempa diri dengan hablum minallah (berhubungan dengan Allah), taqarrub ilallah. Berikut ini wawancara lengkapnya dengan Prof Dr Din Syamsuddin:

Umat akan kembali ke fitrahnya di hari raya nanti. Apa sebenarnya makna istilah tersebut?
Kata fitrah paling tidak mengandung dua arti. Pertama, kesucian karena ada hadis yang menyatakan kullu mauludin yuuladu ‘alal fitrah dan sering diartikan sebagai setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, kesucian. Dan itu tidak salah karena memang diharapkan pada Idul Fitri itu orang beriman yang telah menunaikan pelatihan Ramadhan ‘terlahir’ lagi dalam keadaan suci bersih, terjauh dari dosa karena telah berhasil juga mengikis dan melebur dosanya dengan peribadatan selama Ramadhan.
Fitrah juga mengandung arti kekuatan. Allahu fathirusamawati wal ardi, Allah yang telah menciptakan tetapi sekaligus memberikan kekuatan pada alam semesta. Maka kata fitrah itu adalah kekuatan. Di sini maknanya yakni orang yang Idul Fitri adalah mereka yang terlahir dengan kekuatan-kekuatan baru. Karena selama bulan suci Ramadhan telah berhasil melatih diri, menempa diri dengan hablum minallah (berhubungan dengan Allah), taqarrub ilallah.

Silaturahim dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan itu?
Memang sangat mungkin kita mencapai kesucian kedua makna ini karena ibadah di bulan Ramadhan pada hakekatnya adalah pelatihan terbaik, baik itu tazkiyatun nafs, penyucian diri maupun taqwiyatun nafs, penguatan diri. Jadi, tak sekadar self purification tapi juga self revitalization, purifikasi dan revitalisasi.
Ada satu ungkapan yang dianjurkan untuk disampaikan dalam kaitan dengan Idul Fitri selain taqabalallahu minna waminkum, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadhan. Ungkapan itu yakni minal ‘aidin wal faidzin, yang mengandung arti semoga kita menjadi orang-orang yang bergembira dan kembali serta memperoleh kebahagiaan. Kembali dalam pengertian ini adalah kembali ke fitrah tadi.

Apa hikmah Ramadhan bagi kita sebagai bangsa?
Bagi bangsa Indonesia, kedua makna Idul Fitri dan dua agenda Ramadhan tadi hendaknya menjadi fitrah sebagai kesucian dan fitrah sebagai kekuatan maupun agenda tazkiyatun nafs dan taqwiyatun nafs yang sangat relevan. Dalam kondiri bangsa yang dalam proses penguatan diri terutama menghadapi berbagai krisis, baik krisis ekonomi dan krisis moral, maka bangsa Indonesia membutuhkan hati-hati yang suci.
Kalau bangsa ini masih diselimuti oleh hal sebaliknya, itulah yang akan mendorong konflik, mendorong berbagai macam kemunkaran termasuk juga mendorong datang ujian dan cobaan berupa bencana demi bencana. Maka perlu ujian jiwa kita sebagai bangsa.
Selama ini sudah terlalu sering Indonesia Berzikir, Indonesia Menangis, Indonesia Berdoa, namun perlu ditambah lagi dalam bentuk penyucian diri, penyucian jiwa karena mayoritas bangsa ini adalah umat Islam. Tapi, selain itu perlu pula penguatan karakter bangsa atau taqwiyatun nafs yang bermuara kepada penguatan karakter bangsa. Karena dengan karakter yang kuat, maka bangsa ini akan mampu bangkit dari keterpurukan.

Bagaimana idealnya mewujudkan kesucian jiwa secara bangsa?
Tentu saja ini perlu dilakukan oleh semua pihak, semua lapisan, baik rakyat maupun pemimpin. Perlu diawali dengan keteladanan dari meraka yang diberi amanat sebagai pemimpin formal maupun informal. Termasuk oleh penyelenggara negara untuk bersungguh-sungguh menyisihkan hasil karena tantangan yang kita hadapi sangatlah berat dan besar.
Pada bulan Ramadhan yang masih terkait dengan proses demokrasi yang kita jalani, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahapan pemilu legislatif serta pemilu presiden. Maka muara dari tazkiyatun nafs dan taqwiyatun nafs yakni tumbuhnya kebersamaan. Kemarin selama pemilu umat Islam atau bangsa terkotak-kotak dalam kelompok kepentingan yang berbeda. Inilah saatnya untuk kita melakukan rekonsiliasi.

Jumat, 18 September 2009 pukul 01:37:00

Zakat Fitrah

ZAKAT FITRAH, ANTARA BAHAN MAKANAN DAN UANG

FATWA

Kondisi masyarakat dan kaum dhuafa telah banyak berubah.

Membayarkan zakat fitrah dengan uang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama Arab Saudi. Mufti Besar Kerajaan Arab Saudi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah As-Shekh menyatakan, zakat fitrah harus berupa makanan pokok daerah setempat.

Menurutnya, zakat fitrah tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang tunai karena ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. ”Zakat fitrah itu hanya berupa makanan yang merupakan kebutuhan nyata bagi fakir miskin,” katanya di harian Al-Madinah seperti dikutip dari situs NU Online, Rabu (9/9).

Sebaliknya, ulama lain, Syekh Qais Al-Mubarak, yang juga anggota Komisi Fatwa Arab Saudi, membolehkan zakat dengan uang tunai. Menurutnya, saat ini telah terjadi perubahan kebutuhan.

Zakat fitrah dengan uang dibenarkan oleh Imam Abu Hanafi dengan pertimbangan bahwa kondisi masyarakat serta kebutuhan masyarakat miskin telah berubah banyak.

Ditambahkan, menurut aturan Imam Hanafi, zakat fitrah itu senilai 25 Riyal atau setara dengan Rp 75.000 yang disetarakan dengan nilai 3,6 kilogram beras atau makanan lainnya.

Saat ini, pembayaran uang tunai untuk zakat fitrah merupakan praktek yang lazim dilakukan, pun di Indonesia. Petugas amil zakat biasanya membebaskan umat dalam memilih apakah ingin berzakat dengan bahan makanan atau uang.

Akan tetapi, nyatanya masih ada beda pandangan di kalangan ulama terkait pembayaran dengan uang ini, seperti contoh di atas. Masalahnya terletak pada tidak adanya tuntunan Nabi SAW yang secara khusus menjelaskan tentang aturan membayar dengan uang.

Hadis yang selama ini diketahui tentang zakat fitrah, hanya menetapkan makanan tertentu, yakni kurma kering, sya’ir, kurma basah dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagian riwayat juga menetapkan gandum dan sebagian biji-bijian.

Para ulama lantas bersepakat, jenis makanan yang dimaksud dalam hadis itu sebenarnya mencakup aspek lebih luas lagi, yakni berupa makanan pokok yang ada di suatu wilayah atau negara.

”Tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut,” urai Saleh al Fauzan dalam buku Fikih Sehari-hari.

Lantas bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah dengan uang tunai sebagai pengganti bahan makanan pokok? Para ulama yang berkeberatan telah menegaskan alasannya bahwa hal itu tidak memiliki dasar aturan sesuai tuntunan Nabi.

Hanya saja, menurut Ibn Munzir, kebolehan mengeluarkan harga ini sebenarnya sudah ditunjukkan sejak dahulu. Ketika itu, para sahabat membolehkan mengeluarkan setengah sha‘ gandum karena dianggap memiliki nilai sama dengan satu sha‘ kurma.

Menanggapi hal tersebut, cendekiawan Muslim kontemporer, Syech Yusuf al Qardhawi mengatakan, pemberian dengan harga ini sebenarnya lebih mudah di zaman sekarang, terutama di lingkungan negara industri. ”Di mana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang,” tegasnya.

Lebih jauh, Syech al Qardhawi berpandangan, terkait dua cara pembayaran ini, apakah dengan bahan makanan atau uang, sebaiknya dilihat dari tingkat keutamaannya. Dalam artian, mana yang lebih bermanfaat bagi para fakir miskin.

Bila makanan lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan zakat berupa makanan jauh lebih penting. Namun jika dengan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama.

Dalam keputusannya, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang. Disebutkan bahwa kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan yakni minimal satu sha’ (2,5 kg) dari bahan makanan pokok, atau uang seharga makanan tersebut. yus/berbagai sumber

REPUBLIKA, Jumat, 18 September 2009 pukul 01:32:00

Lebaran Milik Siapa

ISLAM DI IBU KOTA

Rakhmad Zailani Kiki
Staf Seksi Pengkajian Bidang Diklat JIC

Akhirnya, pertahanan moral ustadz muda itu runtuh juga. Ia yang menjalani hidup wara’ (pantang menyerah), qana’ah (menerima apa adanya) dan muru’ah (selalu menjaga kehormatan), untuk lebaran kali ini, harus menyingkirkan sementara tiga sifat tadi yang selama ini menjadi bagian dari identitas dirinya.

Ia terpaksa menghinakan diri menjadi as-Sail (peminta-minta) kepada sejawatnya dan orang-orang yang selama ini dekat dengannya walau dengan kalimat ‘minjam’, tapi ia sangat berharap diberikan sebagai sedekah bukan sebagai pinjaman.

Honor ceramah selama bulan Ramadhan dan bisnis herbalnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk pulang kampung dan selama lebaran di kampungnya, di Kuningan, Jawa Barat bersama keluarga besarnya, serta untuk menyiasati lonjakan harga yang terjadi setiap lebaran.

Kisah ustadz ini adalah kisah nyata, yang penulis sendiri menjadi salah satu sejawatnya. Ustadz ini adalah anggota kelompok masyarakat, yang dijamin dengan profesi dan statusnya, tidak akan berbuat kriminal walau dalam keadaan sesulit apapun.

Namun lebaran, telah memaksa sebagian mereka untuk lebih-lebih kreatif lagi dengan menempuh cara apapun, seperti menggenapi hadis Rasulullah SAW,”Kefakiran mendekatkan orang pada kekufuran”.

Sebagaimana dilaporkan oleh Polda Metro Jaya, tingkat kriminalitas selalu meningkat khususnya menjelang lebaran. Berita tentang perampokan, pencurian, dan penodongan menjadi sering terdengar, membuat warga harus selalu was-was dan meningkatkan kewaspadaannya.

Namun yang merasakan kesulitan mengatasi kebutuhan hidup di Ramadhan dan lebaran tahun ini, di Jakarta, bukan hanya kaum miskin saja, tetapi juga mereka yang hampir miskin dan berpenghasilan cukup yang jumlahnya jutaan orang, apalagi yang ingin berlebaran di kampung halaman.

Jika mencari akar kesalahannya, maka komersialisasi dan gaya hidup konsumtif yang hedonis di bulan Ramadhan adalah akarnya. Komersialisasi dan gaya hidup konsumtif yang puncaknya tejadi pada menjelang dan saat lebaran, yang dibiarkan terus, tanpa adanya peringatan dari pihak-pihak terkait.

Aktifitas dan gaya hidup seperti ini kemudian dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pedagang dan pengusaha. Indikasinya adalah ramai dan padatnya jumlah pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan, dan berkurangnya jamaah shalat Tarawih  secara drastis di masjid dan musholla.

Mereka yang istiqomah dan menyikapi lebaran sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, menjadi kelompok minoritas yang aktivitas dan syiar ibadahnya tenggelam dengan arus komersialisasi ini yang tentu saja juga memanfaatkan siaran televisi dan media massa lainnya. Lalu, lebaran sebenarnya milik siapa?

Sudah saatnya, ulama dan pemimpin Islam menjelang Ramadhan dan lebaran tidak melulu disibukan dengan persoalan itsbat. Saatnya MUI, lembaga-lembaga keagamaan, dan pemimpin Islam mengeluarkan fatwa, peringatan, atau tindakan lainnya, utamanya dalam persoalan komersialisasi Ramadhan.

Jika hasil tindakan yang diambil tidak dirasakan pada Lebaran tahun ini, mungkin untuk lebaran tahun depan, agar lebaran bisa menjadi hari raya yang benar-benar bisa dirayakan dan menjadi milik semua lapisan masyarakat.

Amiin. Akhirulkalam, Jakarta Islamic Centre mengucapkan selamat Iedul Fitri 1430 H, taqabalalluh minnaa wa minkum, shiyaamanaa wa shiyaamakum, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa.

REPUBLIKA, Jumat, 18 September 2009 pukul 01:30:00

Anak Cinta Alquran

MENJADIKAN ANAK CINTA ALQURAN

REHAL

Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadisnya, ”Sebaik-baik manusia di antara kalian  adalah orang yang mempelajari Alquran dan mengajarkannya kepada orang lain.” (HR Ahmad)

Berkait dengan hadis Rasulullah SAW di atas, salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orangtua dan pendidik adalah mengajar anak-anak agar mencintai Alquran. Dalam buku ini, Dr Sa’ad Riyadh berbagi pengalaman bertahun-tahun dalam mengajarkan Alquran. Mulai dari hal yang dibangun di diri terlebih dahulu, sampai dengan trik-trik berinteraksi  agar rasa cinta anak terhadap Alquran tumbuh.

Pengalamannya telah melahirkan metode-metode dalam mengajarkan Alquran yang akan sangat bermanfaat bagi setiap orangtua dalam mendidik anak-anaknya agar mencintai Alquran. ”Pengajaran Alquran merupakan fondasi utama  dalam Islam yang harus ditanamkan dalam diri anak-anak agar mereka tumbuh  sesuai dengan fitrah dan hati mereka  bersinar cerah tanpa dikeruhkan  dengan gelapnya dosa dan maksiat.” (hlm 14)

Membaca buku ini, para orangtua dan pendidik dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yakni: apa sarana utama yang harus dipenuhi dalam mengajar anak untuk menghapal Alquran; langkah apa saja yang harus ditempuh agar anak-anak mencintai Alquran; hambatan apa saja yang menghalangi anak-anak untuk belajar Alquran, dan bagaimana cara mengatasinya; dan bagaimana menguji cinta anak kepada Alquran.

Penulis menegaskan bahwa para orangtua perlu belajar tentang metode pendidikan, etika dialog, dan metode penyampaian. ”Terapkan tiga hal ini untuk berinteraksi  dengan anak-anak, terlebih dalam proses  pengajaran Alquran kepada mereka,” demikian tegas Dr Sa’ad Riyadh. ika

Judul buku: Anakku, Cintailah Alquran
Penulis: Dr Sa’ad Riyadh
Penerbit: Gema Insani
Cetakan: I, 2009
Tebal: 128 hlm


Bekal 40 Hadis

Para pecinta ilmu-ilmu keislaman pasti mengenal nama Imam Nawawi, seorang  ulama besar, penghapal Alquran, dan ahli hadis, dan juga penulis kitab-kitab monumental yang hingga saat ini menjadi rujukan kaum Muslimin di berbagai belahan dunia.

Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah Arba’in yang merupakan kumpulan 40 hadis pilihan. Buku ini berisi hadis-hadis  yang menjelaskan  tentang beberapa persoalan penting dalam Islam, seperti ibadah, akidah, dan akhlak. Seperti ditegaskan sendiri oleh Imam Nawawi, ”Tiap-tiap hadis dalam kumpulan ini  merupakan asas yang penting dari asas-asas agama.”

Di kalangan santri, kitab yang dikenal dengan sebutan Arba’in An-Nawawi ini menjadi konsumsi sehari-hari. Mereka menghapal, mempelajari makna, dan mengamalkannya semampu mungkin.

Buku istimewa tersebut menjadi bertambah istimewa setelah di-syarah (dikomentari) oleh Syaikh Utsaimin, seorang ulama besar asal Arab Saudi. Dengan keluasan ilmunya, dia membedah esensi hadis demi hadis yang terkumpul dalam kitab Arba’in tersebut. Baik arti atau maksud hadis maupun faedah hadis tersebut bagi kaum Muslimin. Penjelasan tersebut dilengkapi dengan dalil-dalil dari Alquran maupun hadis, sehingga membuat buku ini makin berisi.

Siapa pun yang ingin menjadi Muslim yang beriman sempurna, berakhlak mulia terhadap sesama, dan hidup dalam dekapan ridha-Nya, perlu membaca dan menyimak buku ini. Banyak sekali pelajaran yang penting, menarik bahkan tak terduga bertebaran dalam buku yang sampulnya berwarna abu-abu ini. ika

Judul buku: Syarah Hadis 40
Penulis: Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin
Penerbit: Embun Publishing
Cetakan: I, 2008
Tebal: 294 hlm

REPUBLIKA, Jumat, 18 September 2009 pukul 01:27:00

Memuliakan Tamu

MEMULIAKAN TAMU DAN TETANGGA

KOMUNITAS

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Tiap-tiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga mereka memiliki saling ketergantungan. Oleh karena itu, manusia harus saling memupuk kebersamaan. ”Ramadhan harus memunculkan kesadaran untuk membina kebersamaan dengan orang lain,” kata Presiden Direktur QLM Center, Dr Kana Sutrisna pada acara buka puasa bersama karyawan dan anak yatim yang diadakan oleh PT Tugu Krena Pratama di Jakarta, Rabu (9/9).

Ramadhan, kata motivator dan trainer itu, mendidik kaum Muslimin agar peduli terhadap orang lain, terutama mereka yang tidak berpunya. Ramadhan juga mendidik kaum Muslimin agar bersatu. ”Kebersamaan dan persatuan melahirkan kekuatan,” ujarnya pada acara yang juga dihadiri oleh Presiden Direktur Tugu Kresna Pratama, Yasril Yazid.

Kana menegaskan, agama Islam datang untuk meningkatkan kualitas dalam kehidupan umat manusia.  ”Kualitas dibentuk oleh kebersamaan,” ujarnya.

Ia lalu mengutip hadis Nabi SAW yang mengingatkan pentingnya seorang Muslim memuliakan tamu dan tetangganya. ”Kata Nabi, siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat hendaklah ia memuliakan tetangganya. Artinya kita disuruh peduli terhadap orang lain, kita disuruh mengembangkan semangat kebersamaan,” tutur penulis buku The Balance Way itu. ika

REPUBLIKA, Jumat, 18 September 2009 pukul 01:05:00

Wewangian Muslimah

MENELISIK HUKUM WEWANGIAN BAGI MUSLIMAH

FIQIH MUSLIMAH

Diharamkan memakai wewangian yang menyengat, kecuali jika berhias untuk suaminya.

Salah satu tema bahasan fiqh yang menjadi perhatian ahli hukum Islam adalah pemakaian wewangian oleh kaum perempuan. Tema ini telah banyak dikupas oleh ulama, dan memantik perbedaan pendapat apakah hukumnya mubah, makruh, atau haram.

Tidak syak lagi bahwa Islam, melalui sunnah dan tradisi Nabi SAW, menganjurkan umatnya menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun lingkungannya. Salah satu cara menjaga kebersihan diri, sebagaimana ditekankan Rasulullah, adalah menjaga aroma tubuh tetap wangi. Hal ini untuk memastikan, seorang Muslim identik dengan kesegaran dan kewangian.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik yang berkata, ”Aku tidak pernah mencium wewangian atau minyak wangi yang berbau lebih harum daripada keharuman Rasulullah SAW.”

Selain hadis di atas, masih banyak lagi riwayat yang menggambarkan kebersihan pakaian dan badan Nabi SAW, serta aroma wangi dari beliau. Dalam buku Hidup Saleh dengan Nilai-nilai Spiritual Islam karya Dr Muhammad Ali al-Hasyimi, disebutkan bahwa ketika Rasulullah berjabat tangan dengan seseorang, aroma sedap dari beliau akan tetap menempel pada tangan orang itu selama beberapa hari. Dan jika beliau meletakkan tangan pada kepala seorang anak, anak tersebut akan menonjol daripada yang lain akibat bau wangi beliau.

Hadis dari Jabir, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga menegaskan kecintaan Nabi terhadap wewangian. Dikatakan, Rasulullah tidak pernah melewati suatu tempat kecuali seseorang yang mengikuti beliau akan mengetahui bahwa Nabi ada di sana, dari aroma wangi yang melekat pada beliau.

Hadis-hadis di atas secara tersurat mengajarkan umat Muslim hendaknya menggunakan wewangian yang aromanya dapat dirasa oleh orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah hadis tersebut juga berlaku bagi kaum perempuan? Bolehkah seorang Muslimah memakai wewangian yang aromanya menyengat, hingga dapat tercium oleh laki-laki yang bukan muhrimnya?

Ada yang berpendapat bahwa status hukum pemakaian wewangian oleh kaum Muslimah tergantung pada kekuatan aroma minyaknya, tempat memakainya, dan niatnya. Mengenai kekuatan aroma minyak, terdapat hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, ”Sesungguhnya minyak wangi untuk laki-laki ialah yang kuat aromanya dan kalem warnanya, sedangkan minyak untuk perempuan ialah yang mencolok warnanya dan kalem aromanya.” (HR An-Nasa’i dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan.

Di dalam masjid
Di dalam memaknai hadis di atas, penulis buku Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, Ibrahim Muhammad al-Jamal dengan tegas mengatakan, haram hukumnya bagi seorang Muslimah memakai wewangian yang menyengat, kecuali jika ia berhias untuk suaminya.

Pendapatnya itu diperkuat dengan pernyataan Asy-Syaukani, ”Bahwa wanita yang berjalan melewati majlis-majlis sedang dia memakai minyak wangi yang baunya menyengat hidung, wanita itu disebut ‘pezina’.”

Pendapat serupa diajukan oleh Abul Halim Abu Syuqqah. Ia menuliskan dalam bukunya Kebebasan Wanita, bahwa apabila seorang perempuan melewati suatu kaum dengan niat agar mereka mencium aroma minyak wanginya, perempuan itu sama dengan menyebarkan fitnah.

Adapun pemakaian minyak wangi yang menyengat di dalam masjid, menurut Abul Halim, secara jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ”Janganlah kamu melarang hamba-hamba perempuan Allah menghadiri masjid-masjid Allah. Tetapi hendaklah mereka keluar tanpa memakai wewangian.”

Hal itu disebabkan dekatnya jarak antara jamaah laki-laki dan perempuan di dalam masjid. Menurut Abul Halim, aroma wangi seringkali muncul dari jamaah perempuan, sehingga dikhawatirkan menyebabkan fitnah karenanya.

Abul Halim kemudian menyimpulkan, ada etika yang mesti diperhatikan oleh kaum Muslimah ketika menggunakan wewangian. Pertama, tidak menggunakan wewangian yang aromanya kuat. Kedua, tidak diniatkan untuk memikat perhatian laki-laki. Dan ketiga, tidak memakainya ketika pergi ke masjid. rid

19
Sep
09

Pertanian : Masuk Sektor Strategis

Pertanian Masuk Sektor Strategis

Sabtu, 19 September 2009 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Pertanian merupakan salah satu sektor sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Karena menjadi gantungan hidup lebih dari 100 juta penduduk Indonesia.

Menurut guru besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor, Hermanto Siregar, Jumat (18/9) di Bogor, Jawa Barat, selain menyerap lebih dari 44 persen total angkatan kerja, sektor pertanian juga penting dalam penyediaan pangan bangsa.

”Negara belum bisa dikatakan berdaulat kalau belum berdaulat atas pangan,” kata Hermanto.

Karena sifatnya yang strategis, sektor pertanian hendaknya ditangani profesional dan jauh dari kepentingan jangka pendek. Selain sektor pertanian, dalam bidang ekonomi sektor strategis lainnya adalah Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Departemen Perindustrian sangat strategis meningkatkan nilai tambah produk.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengatakan, selaku kepala pemerintahan yang dipilih rakyat, ia tidak akan memilih tokoh dan orang di kalangan partai politik untuk menempati jabatan penting dan strategis dalam kabinet mendatang (Kompas, 18/9).

Harapan agar sektor pertanian ditangani serius juga datang dari Forum Pangan dan Pertanian Indonesia. Forum, antara lain, beranggotakan praktisi perunggasan, peternak sapi-kerbau, pengusaha hortikultura, petani kedelai, ataupun organisasi tani.

Menurut Ketua Perhimpunan Sapi Kerbau Indonesia Teguh Boediyana, kabinet mendatang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kinerja kelembagaannya maupun perseorangan.

”Harus ada reevaluasi terkait berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pertanian dan apa capaiannya,” katanya. Swasembada sapi, misalnya. Semula ditargetkan 2010, tetapi kini mundur tahun 2014.

Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Nasional Maxdeyul Sola mengatakan, dalam era otonomi sekarang menteri pertanian tidak punya tangan yang bisa menjangkau ke daerah. ”Kalau menterinya tidak profesional, akan lebih parah lagi,” katanya.

Ketua Dewan Hortikultura Nasional yang juga Ketua Dewan Kedelai Nasional Benny A Kusbini menyatakan, Presiden tidak bisa lagi main-main menentukan Menteri Pertanian mendatang. ”Menteri Pertanian harusnya memiliki kredibilitas tinggi, negarawan, dan mampu menjalankan apa yang sudah digariskan pemerintah,” katanya. (MAS)

19
Sep
09

Energi : Target Industri Sel Surya 50 MW

Target Industri Sel Surya 50 MW
Dikombinasikan Fuel Cell Jadi Tren ke Depan

Sabtu, 19 September 2009 | 03:04 WIB

Jakarta, Kompas – Setelah berlarut-larut merencanakan pembangunan industri sel surya dalam negeri, pemerintah pun mulai menargetkan produksi awal 50 megawatt per tahun. Badan usaha milik negara, PT LEN Persero, ditunjuk sebagai industri pelaksana produksi material sumber energi terbarukan ini.

”Cetak biru untuk kebijakan implementasi sel surya produksi dalam negeri, khususnya di perkotaan, sudah disiapkan dan akan dipaparkan kepada Presiden pada awal Oktober 2009,” kata Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Arya Rezavidi, Jumat (18/9) di Jakarta.

Menurut Arya, cetak biru tersebut berisi ketentuan penggunaan sel surya sebagai sumber energi listrik penerang jalan umum. Selain itu, ketentuan pembatasan penggunaan listrik PLN bagi gedung ataupun perumahan tertentu, agar selebihnya memanfaatkan sel surya.

Untuk memenuhi bauran energi pada 2025, pemerintah menargetkan pemanfaatan sel surya 800 megawatt. Kapasitas sel surya terpasang saat ini baru sekitar 10 megawatt sehingga peluang industri sel surya dalam negeri sebetulnya besar.

Menurut Arya, program pemanfaatan sel surya oleh pemerintah saat ini masih terpusat pada upaya menyuplai listrik di desa-desa yang memang terisolasi dan tak ada jaringan listrik. Investasi pengadaan sel surya impor pun masih cukup besar.

Dicontohkan, tahun 2008 dianggarkan pengadaan sel surya untuk daerah-daerah terpencil pada pos anggaran Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal besarnya Rp 180 miliar. Adapun di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral jumlahnya mencapai Rp 400 miliar.

Tren ke depan

Arya mengungkapkan, pemerintah harus mengoptimalkan produksi sel surya dalam negeri karena penggunaan sel surya tak terhindarkan, ini sesuai dengan tren ke depan. Pemenuhan energi terbarukan antara lain dengan mengombinasikan sel surya dengan teknologi fuel cell (sel bahan bakar hidrogen).

”Prinsip kedua sumber energi terbarukan tersebut bisa saling melengkapi,” kata Arya.

Sel surya dalam kapasitas besar bersifat statis, dapat menunjang produksi hidrogen melalui proses elektrolisis. Hidrogen yang dihasilkan kemudian diproses menjadi bahan bakar yang dapat didistribusikan, seperti bahan bakar kendaraan konvensional sekarang.

Menurut pakar sel bahan bakar BPPT, Eniya Listiyani Dewi, produksi teknologi untuk sel bahan bakar dalam negeri sudah dapat dikembangkan. Saat ini sudah dihasilkan prototipe untuk kapasitas produksi listrik 700 watt.

”Untuk kapasitas 1 kilowatt baru-baru ini telah diuji coba, tetapi terdapat kebocoran pada membran sebagai jantung sel bahan bakar ini,” kata Eniya.

Menurut Eniya, ketertarikan investor atau industri dalam negeri untuk mengembangkan aplikasi sel bahan bakar saat ini memang ada. Namun, hal itu belum didukung infrastruktur sumber hidrogen.

”Kalau pemerintah ingin mengembangkan infrastruktur industri hidrogen, sebaiknya mendekati lokasi-lokasi industri gas yang ada,” kata Eniya.

Industri gas juga mengandalkan distribusi hidrogen melalui pipa. Selain itu, industri tersebut bisa terintegrasi dengan industri lain yang butuh hidrogen, seperti industri pupuk kimia.

”Beberapa investor yang menghubungi saya sudah bersedia mewujudkan kota hidrogen. Namun, pemerintah masih perlu mempersiapkan infrastruktur sumber hidrogennya,” kata Eniya Listiyani Dewi.

Kota hidrogen merupakan istilah untuk suatu kawasan yang tertata infrastrukturnya dengan mengoptimalkan hidrogen sebagai sumber energi utama yang ramah lingkungan.

Pihak BPPT bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada saat ini mengembangkan riset mesin pengubah atau reformer gas menjadi hidrogen. Alat ini dapat digunakan untuk memproduksi gas hidrogen dari sumber energi gas lain, seperti elpiji atau biogas.

”Reformer ini menjadi salah satu teknologi utama untuk menghasilkan hidrogen. Sekarang tinggal menunggu uji coba,” kata Eniya. (NAW)

19
Sep
09

GASAKNAS : Terbitkan PerPPU, Presiden Dinilai Bela PolRI

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Terbitkan Perppu, Presiden Dinilai Bela Polri
Sabtu, 19 September 2009 | 04:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Gagasan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sebagai dasar penunjukan pejabat sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada polisi. Hal itu terutama pada langkah Polri menjadikan dua wakil ketua KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang.

Padahal, langkah polisi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak proporsional sehingga bisa dikategorikan sebagai upaya nyata melemahkan KPK.

Penilaian itu disampaikan advokat Alexander Lay, Taufik Basari, dan Abdul Haris, Jumat (18/9) di Jakarta. Ketiganya kini menjadi bagian dari tim penasihat hukum KPK.

Chandra dan Bibit menjadi tersangka sebab meminta pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.

Presiden berencana menerbitkan perppu sebagai dasar hukum menunjuk pejabat sementara pimpinan KPK sebab komisi itu kini tinggal dipimpin M Jasin dan Haryono Umar. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu pemberantasan korupsi. Ketua KPK Antasari Azhar sebelumnya dinonaktifkan karena menjadi tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Alexander menilai, ide penerbitan perppu itu prematur sebab Presiden belum membicarakannya dengan dua unsur pimpinan KPK tersisa, terutama terkait dengan apakah ada kegentingan memaksa di komisi itu. Padahal, perppu hanya dapat dibuat jika ada kegentingan memaksa.

Abdul Haris menuturkan, yang seharusnya dilakukan Presiden adalah memastikan polisi bertindak profesional dan tidak melibatkan pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam proses hukum Chandra dan Bibit.

Langkah itu dibutuhkan sebab kasus yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra seharusnya tidak diselesaikan lewat proses pidana, tetapi gugatan praperadilan. ”Yang menggugat juga yang merasa dirugikan, yaitu Anggoro dan Djoko,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK M Jasin menuturkan akan berbahaya bagi KPK jika perppu dipakai untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK yang bekerja sementara. Sebab, pejabat itu akan mengetahui rahasia KPK. ”Lagi pula dua unsur pimpinan KPK masih memenuhi sistem kolektif kolegial. KPK juga dibangun dengan sistem kerja yang profesional dan berintegritas,” katanya.

Jasin berharap perppu diterbitkan bila pimpinan KPK yang sekarang berstatus tersangka ditetapkan sebagai terdakwa. Sebagai tersangka, jika tak terbukti, mereka bisa kembali ke KPK.

Secara terpisah, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, Presiden berharap pemberantasan korupsi oleh KPK tetap berjalan efektif meski tiga dari lima unsur pimpinannya menjalani proses hukum. Perppu adalah dasar hukum untuk menunjuk pejabat sementara pimpinan KPK.

Pejabat yang ditunjuk Presiden itu hanya menjalankan tugas sementara. (nwo/idr/inu)

Sumber : Kompas Cetak

KPK Akan Kesulitan Berfungsi
Kejaksaan Juga Berwenang Menyelidiki, Menyidik, dan Menuntut

Sabtu, 19 September 2009 | 03:15 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi akan kesulitan menjalankan fungsinya jika kewenangannya di bidang penuntutan dihilangkan. KPK juga bukan satu-satunya lembaga yang selama ini memiliki kewenangan menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara korupsi.

Demikian dikatakan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua di Jakarta, Jumat (18/9). Adanya kewenangan penuntutan, yang dilaksanakan jaksa yang diperbantukan di KPK, membuat KPK dapat mengoordinasikan pengusutan suatu kasus sejak awal sehingga pengungkapannya lebih komprehensif dan efektif.

”Kenapa kewenangan KPK dalam penuntutan dipertanyakan? Untuk kasus korupsi, kejaksaan juga punya wewenang penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Wewenang KPK sebenarnya sama dengan kejaksaan, bahkan lebih sedikit sebab KPK tak bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan,” papar Abdullah.

Abdullah menuturkan, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa, ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang antara lain mengatur tentang penuntutan, adalah ketentuan khusus.

Alexader Lay, penasihat hukum KPK, menambahkan, komisi itu dibentuk karena kinerja polisi dan kejaksaan belum memuaskan. ”Jika wewenang KPK dalam penuntutan dikembalikan ke kejaksaan, apakah kejaksaan sudah mampu melakukannya dengan baik?” tanya dia.

Pengajar Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, menilai, lebih baik pemerintah dan DPR jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 29 atau 30 September. Ide penghapusan kewenangan penuntutan pada KPK juga muncul dalam pembahasan RUU ini.

Menurut dia, kunci dari RUU Pengadilan Tipikor ada di tangan Golkar. Elite Golkar harus menyadari, ada pertaruhan institusi juga terkait pembahasan RUU Pengadilan Tipikor.

Keputusan Golkar akan menjadi sorotan masyarakat. Golkar akan dicatat apakah menjadi partai yang benar-benar ikut mendorong pemberantasan korupsi atau tidak.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menarik RUU Pengadilan Tipikor dari pembahasan di DPR karena menimbulkan kontroversi. Presiden harus bersikap sama, seperti saat memerintahkan penarikan RUU Rahasia Negara dari pembahasan di DPR karena kontroversial.

Untuk tetap menjamin pemberantasan korupsi, Presiden bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pengadilan Tipikor. ”Perppu untuk memperkuat Pengadilan Tipikor dikeluarkan sebelum 19 Desember 2009, seperti batas waktu tiga tahun yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Dari DPR dilaporkan, fraksi dari partai politik koalisi pendukung pencalonan Yudhoyono cenderung mendukung sikap Presiden, yaitu tak memasukkan materi yang bisa memangkas kewenangan KPK dalam pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), F-Kebangkitan Bangsa, F-Partai Demokrat, F- Partai Keadilan Sejahtera, dan F-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjukkan kecenderungan sikap yang sama.

”Kami berpendapat, KPK harus dipertahankan. Penyadapan tetap wewenang KPK, tetapi pelaksanaannya diatur. Kewenangan KPK yang lain tetap,” ungkap Ketua F-PAN Zulkifli Hasan.

Ketua F-PPP Lukman Hakim Saifuddin juga menyatakan, KPK sebaiknya tetap berwenang menuntut, yang dilakukan jaksa di KPK. (sut/nwo/har/edn)

PELAKSANA TUGAS KPK
Perppu Preseden Buruk

Sabtu, 19 September 2009 | 03:20 WIB

Jakarta, Kompas – Rencana Presiden Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menunjuk pejabat pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi preseden buruk pada masa mendatang. Presiden sebaiknya menerbitkan perppu percepatan seleksi pimpinan KPK untuk menggantikan Antasari Azhar.

Hal tersebut dikemukakan oleh pegiat antikorupsi Saldi Isra dari Universitas Andalas, Zaenal Arifin Mochtar dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, dan Dadang Trisasongko (Ketua Dewan Etik Indonesia Corruption Watch) secara terpisah, Jumat (18/9).

”Kalau kita ingin membangun sistem, kita mesti berpikir panjang. Ini bisa jadi preseden, suatu saat ketika Presiden tidak suka dengan pimpinan KPK atau lembaga tinggi negara lain, maka akan dibuat skenario mencari kesalahan. Perppu kemudian dikeluarkan lagi. Untuk jangka panjang, ini sangat tidak baik,” kata Saldi.

Saldi mengungkapkan adanya kekhawatiran terganggunya prinsip independensi KPK. ”Tidak bisa pimpinan KPK sebagai independent agency ditunjuk oleh eksekutif. Itu sama artinya menjadikan KPK sebagai executive agency,” kata dia.

Zaenal menambahkan, sebaiknya presiden mengeluarkan perppu untuk mempercepat panitia seleksi. Mengacu pada ketentuan 30 UU KPK, proses seleksi calon pimpinan KPK dapat memakan waktu enam hingga tujuh bulan. ”Buat saja menjadi satu setengah bulan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki. Menurut dia, jika Presiden Yudhoyono sungguh-sungguh memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden mengeluarkan Perppu Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota KPK dan bukan Perppu tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas KPK.

”Sebenarnya, tidak ada urgensinya memilih pimpinan KPK yang baru sebab meskipun tinggal dua orang saja pimpinan KPK secara kelembagaan KPK sudah cukup memadai. Akan tetapi, kalau dipaksakan, sebaiknya yang dikeluarkan Presiden adalah perppu proses seleksi atau Panitia Seleksi KPK yang dipercepat,” tandas Teten.

Langkah konstitusional

Sebaliknya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai langkah penerbitan perppu pengisian jabatan KPK sebagai langkah yang tepat dan konstitusional. Mahfud menyatakan, perppu pengangkatan PLT pimpinan KPK dapat menjadi jembatan sekaligus jalan keluar untuk mengatasi problem kemacetan.

Mahfud menilai, penerbitan perppu tersebut memenuhi syarat kegentingan memaksa. Syarat kegentingan memaksa mencakup dua hal, yaitu terjadi kekosongan hukum atas masalah serius dan jika UU tidak mengatur hal yang penting. Ternyata, kata Mahfud, UU KPK tidak mengatur klausul berhentinya pimpinan KPK secara darurat. Pasal 33 UU KPK hanya mengatur pemberhentian dalam keadaan normal.

Bagi Mahfud, yang paling penting jabatan PLT pimpinan KPK tersebut dibatasi. Khusus untuk pengganti Antasari, seleksi secara normal harus dilakukan.

Mengenai soal independensi, Irman menilai penunjukan oleh Presiden tidak serta-merta membuat orang yang ditunjuk tidak independen. ”Presiden bisa saja menunjuk Teten Masduki yang merupakan ikon pemberantasan korupsi. Itu bukan berarti Teten tidak independen. Terkadang, penunjukan langsung jauh lebih kredibel karena dalam proses itu Presiden secara personal mempertaruhkan citranya,” ujarnya.

Secara terpisah, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta mengatakan, Presiden akan segera menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK setelah perppu selesai disusun. Presiden, lanjutnya, mendengarkan aspirasi yang muncul terkait calon PLT yang paling sesuai. Namun, Presiden tidak akan membentuk tim kecil untuk menyerap aspirasi publik tersebut. (ANA/DAY/HAR)

REPUBLIKA, Sabtu, 19 September 2009 pukul 01:27:00

Pembonsaian KPK

Patra M Zen
(Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia)

Apakah KPK saat ini sedang didukung bahkan diperkuat semua pihak? Mari berpikir jernih. Jawabnya, gejala dan fakta menunjukkan sebaliknya, KPK saat ini sedang dibonsai. Gejala itu bisa ditangkap dengan panca indera dan bukan kekhawatiran yang mengada-ada.

Awalnya, pemerintah dan DPR mendukung keberadaan lembaga negara ini. Paling tidak dapat dilihat dengan diterbitkannya UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Sebuah undang-undang khusus di bidang pemberantasan korupsi. Namun, perlahan tapi pasti, lembaga ini hendak dikerdilkan.

Gejala paling baru adalah penetapan dua pimpinan KPK menjadi tersangka oleh Mabes Polri. Jika yang disangkakan kepada Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto adalah tindak pidana suap atau pemerasan, atau terkait dengan tindak pidana pembunuhan, akan lain ceritanya. Masyarakat tentu mendukung upaya pengusutan dan proses hukum terhadap keduanya. Selain itu, kita bisa menaruh harapan baru terhadap kinerja kepolisian. Pimpinan KPK saja oleh polisi diusut maka tidak ada hambatan bagi institusi Polri mengusut tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh mantan menteri, mantan gubernur, anggota DPR, atau bahkan besan presiden sekalipun, sebagaimana dicontohkan oleh KPK selama ini.

Kita mesti mendukung proses hukum terhadap siapa pun, tidak terkecuali pimpinan KPK. Namun hingga hari ini, keduanya bukanlah menjadi tersangka kasus suap, pemerasan, atau tindak pidana korupsi, melainkan menjadi tersangka yang disangka menyalahgunakan wewenang dalam melakukan pencekalan. Pasal yang dikenakan terhadap keduanya, yaitu Pasal 23 UU 31/1999 jo Pasal 20/2001 jo Pasal 421 KUHP mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak berbuat, atau membiarkan barang sesuatu atas penetapan keputusan bepergian ke luar negeri atas nama Djoko Chandra, dan penetapan keputusan pelarangan bepergian keluar negeri atas nama Anggoro Wijojo.

UU KPK jelas memberikan kewenangan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri sejak proses penyelidikan, pun sebelum yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka (vide Pasal 12 huruf b UU KPK). Pencekalan ini dapat dilakukan terhadap proses penyelidikan mana pun yang dilakukan KPK. Jika polisi dapat memidanakan kewenangan pencekalan ini, di lain waktu polisi dapat memidanakan kewenangan KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, dan memidanakan kewenangan-kewenangan KPK lainnya yang dijamin dalam UU KPK yang bersifat khusus ini. Celaka masa depan penegakan hukum di negeri ini jika hal ini dibiarkan.

Jika keberatan dengan pencekalan yang dilakukan, mekanisme yang dapat ditempuh oleh korban pencekalan adalah praperadilan atau mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi (vide Pasal 63 UU KPK), bukan malah polisi memidanakan pimpinan KPK. Karenanya, sangat berdasar, jika polisi diminta menghentikan penyidikan.

Fakta pembonsaian KPK
KPK sejak pembentukannya, bertumbuh. Ibarat pohon, ia menjadi besar karena mendapat pupuk dukungan masyarakat serta kinerja yang baik. DPR pun sempat memuji kinerja KPK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat mengklaim kerja KPK sebagai prestasi pemberantasan korupsi di masa pemerintahannya. Namun, masa itu sudah berlalu. Pertumbuhan KPK hendak disetop dan dicegah menjadi pohon besar. KPK cukup menjadi tanaman pot. Pembonsaian KPK dapat dilihat dari sejumlah fakta, yaitu pengujian keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi di depan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian memandatkan untuk menerbitkan UU Pengadilan Tipikor selambat-lambatnya tiga tahun setelah putusan MK, yang mengubur pengadilan ini karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Tidak cukup sampai di sini, alih-alih menaati putusan MK, Panja DPR yang membahas RUU Tipikor faktanya melampaui mandat putusan MK, termasuk mengobrak-abrik komposisi hakim dan menghilangkan kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan. Padahal, sebelum sejumlah anggota DPR diusut KPK, DPR jugalah yang memberikan kewenangan penuntutan dalam UU 30/2002.

Masih kurang bukti perihal adanya upaya sistematis pembonsaian KPK? Bagaimana dengan penarikan penyidik perwira polisi dan auditor BPKP dari  KPK? Semestinya, polisi memberikan dukungan bukan malah menarik penyidik-penyidiknya. Tentu ada saja alasan kepentingan Mabes Polri untuk menarik penyidiknya dari KPK. Belakangan, patut disayangkan, sempat keluar pernyataan seloroh dari Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji, berani-beraninya cicak lawan buaya!

Bukti selanjutnya, pasca Ketua KPK Antasari Azhar ditetapkan menjadi tersangka terkait tindak pidana pembunuhan, sejumlah anggota DPR sempat meminta KPK tidak melakukan tindakan hukum sebelum pimpinan KPK genap lima orang. Anggota Dewan juga menolak proposal anggaran KPK untuk membangun rumah tahanan selain seringkali mempermasalahkan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Sebagai tambahan, tekanan paling berat sempat muncul dari mulut Presiden SBY, saat ia meminta KPK fokus pada pencegahan.

Permintaan ini jelas bertentangan dengan UU KPK karena tidaklah bisa KPK hanya fokus pada pencegahan, melainkan mesti fokus pada semua tugas KPK, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tanpa menunggu lama, Presiden pun hendak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunjuk langsung pengganti pimpinan KPK. Artinya, tanpa menunggu hasil penyidikan, pimpinan KPK nonaktif sudah diberhentikan oleh Presiden. Makna yang lain: Presiden menyetujui polisi memidanakan kewenangan KPK.

Dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan pembonsaian KPK dilakukan setidaknya dengan lima cara. Pertama, penghapusan kewenangan KPK, seperti penyadapan dan penuntutan. Kedua, mengganti pimpinan KPK dengan sosok yang bisa diajak kompromi atau bahkan ‘tunduk’ pada tekanan anggota DPR dan Presiden. Ketiga, melalui penarikan sumber daya pendukung KPK, seperti penyidik, auditor. Keempat, menolak usulan anggaran KPK. Dan, yang terakhir, melalui beragam isu dan serangan-serangan wacana terhadap lembaga ini, seperti pernyataan pembubaran KPK oleh anggota Komisi III DPR dan wacana pemeriksaan KPK oleh BPKP, yang muaranya tidak lain mengganggu fokus dan kinerja KPK untuk memproses hukum kasus-kasus yang sedang ditanganinya dan/atau yang menarik perhatian masyarakat, seperti kasus Bank Century.

Sangat mudah untuk membantah kesimpulan di atas, dengan cara tentu saja mendukung penuh kerja KPK untuk memberantas korupsi. Toh, sebelumnya KPK baik-baik saja, sebelum ada serangan-serangan sebagaimana diuraikan di atas; sebelum sejumlah pemidanaan koruptor kakap.

Masyarakat pun menikmati semangat meminta lebih kepada KPK untuk terus memproses hukum para pejabat, yang sebelumnya dimimpikan pun tidak pernah. Dengan adanya KPK, semangat dan optimisme masyarakat akan adanya persamaan di muka hukum muncul. Masyarakat melihat, dengan adanya KPK dan Pengadian Tipikor, tidak ada seorang pejabat pun yang berada di atas hukum. Semangat dan optimisme masyarakat inilah yang hendak dihilangkan, dengan cara membonsai institusi KPK. Padahal, kepercayaan masyarakat terhadap polisi, kejaksaan, dan peradilan umum saat ini belum pulih benar. Kalau semuanya benar, mari kita temukan dalang pembonsaian KPK!

REPUBLIKA, Rabu, 16 September 2009 pukul 01:25:00

ManaPengadilanKami

Oce Madril
(Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM)

Selama hampir tiga tahun diabaikan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mulai serius membahas RUU Pengadilan Tipikor. Tenggat waktu yang tersisa begitu sempit, yakni hanya sampai 30 September 2009 saat DPR periode 2004-2009 berakhir. Banyak yang menyangsikan pembahasan RUU tersebut akan selesai atau walaupun selesai, kualitasnya akan sangat diragukan.

Secara substansi, RUU ini mengatur beberapa hal yang tidak diatur sebelumnya. Salah satunya berkaitan dengan diperluasnya kewenangan Pengadilan Tipikor. Di kemudian hari, Pengadilan Tipikor tidak hanya dapat menerima perkara dari KPK, namun juga perkara korupsi yang diajukan oleh pihak Kejaksaan karena Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh penuntut umum atau yang diajukan oleh penuntut pada KPK. Selain itu, pengadilan ini tidak hanya memeriksa kasus korupsi, tapi juga kasus-kasus lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti money laundering. Untuk mengatasi banyak perkara korupsi yang akan diperiksa, RUU ini juga memerintahkan untuk membentuk Pengadilan Tipikor di setiap tingkat pengadilan negeri. Namun, pada permulaannya hanya akan dibentuk di 5 pengadilan negeri di Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar dengan daerah hukum yang juga diperluas. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan finansial untuk mendirikan Pengadilan Tipikor di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sisi hukum acara, akan dikenal agenda sidang pendahuluan. Ini adalah proses saat majelis hakim akan memeriksa kelengkapan dakwaan dan bukti-bukti yang dimiliki penuntut umum. Jika tidak lengkap, penuntut harus melengkapinya lebih dahulu. Selain agar penuntut lebih berhati-hati, juga untuk menghindari adanya proteksi terhadap seseorang yang disangka korupsi.

Komposisi Hakim
Salah satu yang mengundang perhatian dalam draf RUU Pengadilan Tipikor adalah mengenai hakim ad hoc. Dalam RUU dinyatakan bahwa majelis hakim terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc yang komposisinya ditentukan oleh ketua pengadilan atau ketua Mahkamah Agung (MA). Ketentuan tersebut tentunya membuka peluang bagi ketua pengadilan negeri dan/atau ketua MA melakukan intervensi terhadap proses peradilan. Modusnya adalah membalik komposisi keanggotaan majelis hakim yang menangani perkara hingga melemahkan suara hakim ad hoc. Lebih jauh, ketentuan ini dapat dibaca sebagai salah satu upaya untuk mengamputasi dan membunuh secara sistematis kekuatan dan keberhasilan Pengadilan Tipikor yang selama ini terbukti baik. Pengalaman kinerja Pengadilan Tipikor selama ini membuktikan bahwa kehadiran hakim ad hoc membuat Pengadilan Tipikor mampu bekerja secara efektif dan progresif melalui putusan-putusannya. Selain tidak pernah membebaskan terdakwa korupsi, hal menarik lainnya adalah konsistensi setiap tingkatan Pengadilan Tipikor dalam putusannya.

Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pengadilan umum. Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa tren putusan bebas untuk kasus korupsi 2005 hingga Juni 2008 di peradilan umum terus meningkat. Dari total 1.184 terdakwa kasus korupsi yang dapat dipantau ICW, 41 persen di antaranya divonis bebas dan sebagian lain dihukum relatif ringan. Potret vonis bebas kasus korupsi tersebut menambah kekecewaan publik terhadap kinerja dan komitmen hakim karier di pengadilan umum. Meskipun MA sudah melakukan pelatihan khusus terhadap hakim untuk menangani kasus korupsi sejak 2007, tetapi tren vonis bebas justru tetap meningkat di tahun tersebut. Gambaran ini dirasa terlalu kontras dan berbanding terbalik dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Fenomena hakim karier yang menjatuhkan vonis bebas ini juga harus diperhatikan ketika berbicara tentang RUU Pengadilan Tipikor. Di tengah kondisi Pengadilan Tipikor yang terancam mati, materi pasal krusial tentang komposisi hakim tidak boleh dibajak. Melihat fakta putusan-putusan hakim di pengadilan negeri, maka penghapusan hakim ad hoc jelas merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

Perppu?
Berlarut-larut dan lambannya pembahasan RUU pengadilan tipikor di DPR, membuat banyak pihak mendesak agar Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Secara konstitusional, perppu merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Eksistensinya dapat dibaca dalam Pasal 22 UUD 1945. Kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PUU) yang menjelaskan bahwa perppu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 9 bahwa materi muatan perppu sama dengan materi muatan UU.

Alasan yang dijadikan prima causa dikeluarkannya perppu adalah hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun, dalam penjelasan menyangkut perppu yang terdapat dalam UU PUU tidak dijelaskan apa definisi atau prasyarat kegentingan yang memaksa. Sehingga pada praktiknya, penerapan alasan ‘kegentingan yang memaksa’ senantiasa mengalami perubahan berdasarkan subjektifikasi Presiden yang kemudian dapat diobjektifikasi oleh DPR melalui mekanisme persetujuan perppu menjadi UU.

Melihat keterbatasan waktu dan jika DPR tidak mampu menyelesaikan pembahasan RUU sampai masa akhir jabatannya, solusi penetapan perppu merupakan opsi terbaik bagi Pengadilan Tipikor. Perppu bukanlah sesuatu hal yang baru pada masa pemerintahan SBY. Tercatat, ada beberapa perppu yang telah ditetapkan di bidang ekonomi dan politik (pemilu), sehingga tidak ada alasan untuk menolak menetapkan perppu untuk Pengadilan Tipikor. Terkait alasan konstitusional, Presiden bisa menggunakan logika hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, kendatipun Pasal 53 UU KPK dibatalkan, tapi MK tidak membubarkan Pengadilan Tipikor. MK sadar bahwa hal tersebut akan berdampak terhadap penanganan perkara korupsi yang sedang berjalan dan mengganggu kinerja pemberantasan korupsi. MK malah memperkuat keberadaan Pengadilan Tipikor dengan memerintahkan untuk membuat UU tersendiri dalam jangka waktu 3 tahun. Dengan demikian, jika saat ini keberadaan Pengadilan Tipikor kembali terancam akibat kelalaian DPR, logika hukum MK tersebut dapat digunakan oleh Presiden. Bahwa demi menjaga eksistensi Pengadilan Tipikor, menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi dan demi menjalankan amanat MK, maka perlu dikeluarkan sebuah perppu. Tindakan tersebut diperlukan agar para ‘mafioso’ korupsi tidak kegirangan karena tandem KPK hilang.

REPUBLIKA, Senin, 14 September 2009 pukul 01:15:00

Century dan Krisis

BANK CENTURY DAN BERKAH KRISIS
Oleh: Fuad Bawazier
(Mantan menteri Keuangan)

Sebagai anggota staf ahli Dewan Moneter selama 5 tahun di era pemerintahan Orde Baru, penulis sedikit banyak mengetahui masalah-masalah yang dihadapi perbankan kala itu di Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi non-performing loan (NPL) yang tinggi, pelanggaran  legal lending limit (batas maksimum pemberian kredit), pemberian kredit fiktif alias penjarahan uang bank oleh manajemen dan pemiliknya sendiri, kekurangan modal, pembengkakan aset bank, penciutan kewajiban perbankan, dan berbagai  window dressings laporan keuangan bank. Penyimpangan dan penyelewengan tersebut meliputi pelanggaran administrasi sampai pelanggaran peraturan perundang-undangan, khususnya UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Kala itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral bukan saja telah gagal menjalankan fungsi pengawasannya terhadap perbankan, tetapi juga keliru dalam membuat  assessment dan kebijakan terhadap bank-bank bermasalah tersebut. Sebagian analis berpendapat bahwa kegagalan dan kekeliruan BI tersebut memang suatu kesengajaan karena faktor hubungan baik atau khusus petinggi BI alias KKN, dengan bank-bank yang diawasinya itu sehingga enggan atau  ewuh pekewuh untuk menindaknya. Sebagian dari petinggi BI ini juga sudah divonis bersalah di pengadilan.

Analis yang lain percaya karena kekeliruan petinggi BI yang berpikiran bahwa bila BI menindak tegas bank-bank atas pelanggaran-pelanggaran kronis yang dibuatnya, dapat menggoyahkan sistem perbankan. Oleh karena itu, apa yang sesungguhnya terjadi di era 1990-an adalah politik pembiaran oleh BI yang menimbulkan moral  hazard . Bank-bank yang merasa mendapat peluang atau ‘kekebalan’ itu semakin berani melanggar untuk mengeruk keuntungan haram yang sebesar-besarnya, dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan BI kala itu termasuk SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) dan SBPU-Khusus alias akal-akalan, dan penjaminan model  Blanket Guarantee . Keadaan perbankan Indonesia semakin memprihatinkan dan ironisnya bank-bank yang sakit dijadikan lahan bisnis yang diperebutkan, guna mendapatkan dana murah BI dengan dalih untuk menyelamatkan bank yang sakit itu.

Di tengah suasana pesta mabok panjang BLBI antara bank-bank nakal dan otoritas moneter yang seharusnya justru menindaknya, datanglah krisis moneter di Indonesia 1997/1998. Meski terjadi kepanikan di lingkungan pemerintah khususnya otoritas moneter, tetapi krisis moneter itu jelas dimanfaatkan sebagai berkah untuk mencari keuntungan dadakan dan menutupi pelanggaran dan borok-borok perbankan yang selama itu dibiarkan.

Penulis masih ingat ketika dalam kuartal IV 1997 BI menggelontorkan dana BLBI bersamaan dengan intervensi BI di pasar valas, yang menghabiskan lebih dari 11 miliar dolar AS cadangan devisa. Tentu saja intervensi itu gagal karena dolar yang diturunkan BI untuk menstabilkan gejolak di pasar valas diborong dengan dana BLBI, yang juga digelontorkan BI. Ibarat menyiram api dengan bensin.

Apakah kebijakan bodoh yang diambil BI itu semata-mata karena panik menghadapi krismon, atau sebuah konspirasi dengan para spekulan dan penjarah uang negara? Seorang penasihat moneter asing BI menilai, intervensi valas tadi sebagai kecerobohan karena tanpa kontrol yang memadai terhadap bank-bank yang menerima BLBI. Yang jelas uang negara baik rupiah (BLBI) maupun valas (cadangan devisa) telah melayang.  Thus , krismon 1997/98 telah dimanfaatkan untuk mengecoh dari  mismanagement dan kejahatan perbankan, menjadi seolah-olah karena  force majeure akibat krisis.

Pengecohan ini identik dengan alasan tidak ditegakkannya aturan perbankan, dengan dalih karena dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Singkat cerita, krismon 1997/98 dijadikan kambing hitam yang membawa berkah bagi penjahat-penjahat dalam dunia perbankan, karena dijadikan alasan mujarab untuk menguras perbankan lebih banyak lagi dengan mengorbankan APBN.

Kesuksesan menjalankan kejahatan dalam dunia perbankan melalui ‘berkah’ krismon 1997/98 itu, tampaknya ingin diulang lagi melalui krisis keuangan global 2008. Bank Century yang sebenarnya telah rusak jauh sebelum krisis global 2008 terjadi, bukannya ditindak tegas sesuai aturan hukum perbankan yang berlaku, tetapi justru ‘diselamatkan’ oleh BI dan Departemen Keuangan dengan dana LPS Rp 6,7 triliun. Kalau saja skandal Bank Century ini tidak segera terbongkar, tentu angka kerugiannya akan terus melambung. Dengan demikian, seolah-olah apa yang menimpa Bank Century adalah akibat krisis global bukan  mismanagement atau kejahatan perbankan, yang pelaku utamanya orang dalam bank sendiri.

Harus diakui bahwa bisnis perbankan memang penuh risiko sekaligus mudah disalah-manfaatkan untuk memperkaya diri, lebih-lebih bila dibantu oleh otoritas moneter. Sungguh tepat apa yang dikatakan Wapres JK bahwa yang terjadi di Bank Century adalah perampokan berjamaah. Lebih tepat lagi ketegasan JK yang menolak dihidupkannya kembali  blanket guarantee , suatu kesalahan fatal yang dibuat pemerintah dan BI di tahun 1998 yang telah ikut menguras APBN. Tetapi, yang paling tepat adalah sikap DPR yang menolak Perpu No 4/2008 tentang JPSK.

Mengapa? Sebab kalau saja penjaminan  blanket guarantee dan Perpu JPSK disetujui dan dilaksanakan, dapat dipastikan pesta penjarahan uang rakyat melalui perbankan dengan dalih untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari krisis keuangan global, akan berlangsung masif dan sulit terbendung, sedangkan para pelakunya aman dari jerat hukum. Dengan dana penjarahan yang luar biasa besarnya itu, diperkirakan semua instansi yang menentang satu per satu akan dapat ditaklukkan. Persis seperti skandal BLBI jilid I yang dananya mampu meredam banyak rezim, melahirkan SKL dan SP3 dan akhirnya pelakunya lolos, dengan meninggalkan kerusakan sistemis terhadap APBN.

Harapan rakyat kini tertumpu pada kejujuran audit investigasi BPK terhadap Bank Century dan tindak lanjutnya. Ini perlu diingatkan kembali, mengingat ketika BPK melakukan audit investigasi BLBI jilid I dan mengungkapkan nama-nama pejabat BI yang paling bertanggung jawab, ternyata tidak ditindaklanjuti secara hukum. Akibatnya, pejabat BI yang sama itu berkesempatan melakukan kejahatan ulang atau sekurang-kurangnya kebohongan dan kesalahan yang sama, dengan modus operasi yang sama pula. Oleh karena itu, pejabat-pejabat yang diduga terlibat skandal Bank Century seharusnya mengundurkan diri atau dinonaktifkan terlebih dahulu, sampai jelas pertanggungjawabannya atau tuntasnya skandal. Kini, semua terpulang kepada Presiden SBY dan DPR.

19
Sep
09

Politik : JK dan Gusti Allah Ora Sare

KOLOM POLITIK – EKONOMI
JK dan Gusti Allah “Ora Sare”
Capres, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan capres, Jusuf Kalla saling memberi salam saat menghadiri Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Sabtu (25/7).

Sabtu, 19 September 2009 | 05:53 WIB
Oleh Andi Suruji

KOMPAS.com – Tuhan tidak tidur. Bahkan, Dia tidak akan tidur. Dengan kemahakuasaan-Nya, Dia-lah yang mengatur dunia dan segala isinya, serta perputaran sistem tata kehidupan manusia. Karena ketidaktidurannya itulah Sang Khalik mengetahui pasti dan sangat detail apa saja yang telah dan akan terjadi.

Ini bukanlah cuplikan renungan puasa bulan Ramadhan. Bukan pula khotbah Idul Fitri. Ini hanya terinspirasi dari sebuah judul berita di harian ini tempo hari, ”JK: Gusti Allah ’Ora Sare’”.

Pernyataan ora sare (bahasa Jawa) Wakil Presiden itu menyentak. Selama ini, Jusuf Kalla (JK) tak pernah terdengar mengutip ungkapan Bugis walaupun ia seorang Bugis. Padahal, orang Bugis juga memiliki banyak ungkapan perumpamaan bernilai tinggi, sebagaimana bahasa Jawa, Melayu, Sunda, Batak, dan bahasa lainnya.

Ketika JK mengungkapkan sesuatu dengan bahasa ”orang lain”, bukan berarti JK sudah kehilangan jati dirinya sebagai orang Bugis, ”manusia sabrang” istilah Syafii Maarif bagi JK. Jangan pula salah! Seberapa pun kadarnya, ”kejawaan” setidaknya ada juga dalam kehidupan JK. Dua menantunya orang Jawa. Istrinya adalah orang Minang. Tidak heran jika banyak orang mencap JK sebagai nasionalis tulen.

Boleh jadi, ora sare-nya JK bermakna lain, untuk menegaskan apa yang ada di benaknya, yang tidak bisa tergambarkan dan dipahami kebanyakan orang jika diungkapkan dengan bahasa lain, seperti bahasa Indonesia, apalagi bahasa Bugis.

Biarlah JK sendiri yang merasakan makna ungkapan Jawa itu dari lubuk hatinya yang paling dalam. Pembaca pun tak dilarang menafsirkan lebih jauh, lebih luas, dan lebih dalam makna di balik pernyataan JK tersebut. Apakah itu sekadar lucu-lucuan menjelang buka puasa, gurauan di antara pidato resmi, letupan kekecewaan, atau kekesalan.

Kalau pembaca tak keberatan, saya hanya coba menangkap yang dirasakan maupun yang disimpan rapat dalam hati JK sehingga lahir ucapan itu.

Pertama-tama, ungkapan itu diucapkan di hadapan tim sukses dan pendukungnya yang telah bekerja keras siang dan malam. Mereka memang sering tidak tidur, ora sare, untuk memenangkan pasangan JK-Wiranto dalam pemilu presiden dan wakil presiden pada 8 Juli 2009.

Seperti ungkapannya, dan saya saksikan sendiri karena beberapa kali bertemu di rumah jabatan selama masa kampanye pilpres, JK pun kadang memang seperti ora sare, tidak tidur. Sampai larut malam, bahkan dini hari, JK belum tidur dan terus menerima kedatangan tamu yang mengalirkan pernyataan kelompoknya mendukung penuh.

Kadang hingga dini hari, JK belum juga istirahat karena masih harus rapat, menyusun strategi, dan menghitung kekurangan dan kekuatan secara cermat. Padahal, pagi buta ia dan timnya masih harus berangkat lagi ke penjuru Nusantara yang dicita- citakannya senantiasa menyatu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak tercabik-cabik konflik akibat ketidakadilan. Harmonis dalam taraf kesejahteraan rakyatnya. Berdiri sama tegak dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini.

Betapa lelah JK memperjuangkan misinya yang mulia dan terhormat itu. Bukan ambisi kekuasaannya, apalagi keserakahannya mengejar takhta dan harta. ”Eeh kalian harus tahu. Saya, walaupun tidak duduk di sini, di mana pun saya kelak, kalau bisa berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, itu sudah sangat membahagiakan saya,” kata JK dalam suatu perbincangan di ruang kerjanya.

Ia sudah cukup kaya raya untuk hidup tenang pada masa tua. Selama 40 tahun lebih jadi pengusaha, sudah cukuplah uangnya untuk membiayai kegiatan apa saja yang hendak dilakukannya. ”Kita jalan-jalan saja, tanpa protokol, tanpa ajudan, dan pengawal serta pengamanan,” katanya kepada saya dalam suatu percakapan tengah malam di rumah jabatan ketika perhitungan perolehan suara JK dan rivalnya makin timpang. ”Baik, Pak. Nanti saya jadi ajudan Bapak,” kata saya, dan dia tertawa lebar.

Kubu JK-Wiranto bukan tak berduka. Mereka kalah telak. Sangat jauh melenceng dari kalkulasi semula. Tetapi JK tak larut dalam kesedihan berkepanjangan. Seorang putrinya menyatakan, ”Kami semua bersedih. Tetapi kami malu sama Bapak (JK) karena dia tidak pernah bersedih, selalu menampakkan ketegarannya menghadapi kenyataan ini.”

”Kita semua sudah bekerja keras. Allah yang Mahatahu. Allah yang mengatur dan menentukan semua ini,” kata JK.

JK memang ora sare. Tidurnya yang banyak justru ketika dalam penerbangan. Gusti Allah juga ora sare. Dia bersama JK, setiap saat, dalam penerbangan dan cuaca yang sangat buruk dan menakutkan sekalipun. Hasil kerja keras JK tidak sesuai harapannya. Dia terima semua itu sebagai takdir. Dia telah berjuang dan berupaya keras untuk menjemput takdirnya.

Sejauh yang teramati secara cermat, baru dalam pemilu kali ini terjadi semua ormas Islam bersatu padu mendukung satu orang, yakni JK. Namun, seperti dikatakan banyak orang, seolah ada pula tangan jahat turut campur sehingga hasilnya sangat mencengangkan. Ada yang mengatakan, perolehan suara JK-Wiranto tidak masuk akal. Ada pengkhianatan dan kecurangan.

Namun, biarlah, Gusti Allah pasti ora sare.

Kita berharap, dengan segala pengalaman bisnisnya, memimpin Golkar dan menjadi wakil presiden yang dinamis, penuh terobosan, nyaris tak tidur untuk bekerja keras dan tulus, tetap ora sare mengoreksi hal-hal yang salah, curang, dan berbagai ketidakadilan lainnya di negeri ini.

Sumber : Kompas Cetak

19
Sep
09

Bencana Alam : Gempa Bumi di Bali dan Maluku Utara

Bali Terguncang Gempa, Warga Panik
Ilustrasi Kulit Bumi Retak

Sabtu, 19 September 2009 | 06:54 WIB

BADUNG, KOMPAS.com – Sekitar pukul 07.05 Wita, warga Bali berhamburan keluar rumah karena adanya gempa. Mereka merasakan gempa dua kali dengan skala keras dibandingkan pada 2 September lalu.

Sejumlah warga memukul kentongan sebagai tanda waspada adanya gempa. Berdasarkan keterangan dari BMKG Denpasar, gempa berkekuatan 6,4 SR di 101 km tenggara Nusa Dua dengan kedalaman 34 km.

Namun, belum ada laporan adanya kerusakan materi. Hanya saja beberapa barang ringan di almari misalnya sempat jatuh. Anak sekolah berhamburan dan beberapa di antaranya diinfokan diliburkan.


AYS
Gempa 6,4 Skala Richter di Maluku Utara

Sabtu, 19 September 2009 | 06:27 WIB

BANDARLAMPUNG , KOMPAS.com – Gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR)terjadi di perairan Maluku Utara pada Sabtu, pukul 01.34 WIB, dan pusat gempa itu berada di 117 kilometer Barat Laut Ternate-Maluku Utara.

Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Sabtu (19/9), menyebutkan, gempa yang berlokasi pada 1,80 Lintang Utara-127,10 Bujur Timur, dan kedalaman 91 kilometer itu, tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa juga berada pada 215 kilometer Timur Laut Bitung-Sulawesi Utara, 249 kilometer Tenggara Melonguane-Sulawesi Utara, 253 kilometer Timur Laut Manado-Sulawesi Utara, dan 269 kilometer Tenggara Tahuna-Sulawesi Utara.

Sumber : Antara




Blog Stats

  • 2,137,707 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers