Archive for the 'Dokumen Bersejarah' Category



30
Sep
09

Dimensi Konstitusi Hukum Jinayat

Dimensi Konstitusi Hukum Jinayat

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 04:32 WIB

 

Ismail Hasani

Sejak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengadopsi hukuman cambuk pada 2003 melalui sejumlah qanun tentang syariat Islam, sistem hukum di wilayah itu telah menunjukkan kontradiksi serius dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bahkan dengan konstitusi RI.

Pada saat bersamaan, revitalisasi hukum adat juga mulai diberlakukan dengan segenap pranata, instrumen, serta praktik penghukuman tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Satu kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa tiga sistem hukum telah berlaku di Aceh tanpa pembatas yang tegas, kapan masing-masing sistem hukum itu beroperasi: syariat Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

Secara sistemik dan berlangsung begitu cepat, implementasi syariat Islam di NAD telah mengancam integritas sistem hukum nasional.

Setelah diberlakukan sejak tahun 2005, jenis pidana cambuk telah mengundang kontroversi dan kecaman berbagai pihak, termasuk penolakan oleh elemen kritis-progresif Aceh. Tidak ada dampak signifikan bagi kesejahteraan dan keadilan publik yang lahir dari pemberlakuan syariat Islam di NAD.

Dampak yang dapat dipastikan muncul adalah kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Atas nama otonomi khusus, Aceh telah melembagakan diskriminasi melalui kebijakan yang tidak bijak dan penegakan yang tidak adil.

Klimaks irasionalitas

Hukum cambuk dan praktik adat yang masih mengadopsi hukuman badan telah sejak lama menjadi perhatian dunia internasional untuk dihapuskan. Konvensi Internasional tentang Antipenyiksaan, Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi Pemerintah RI menegaskan, jenis hukuman badan adalah bentuk penghukuman yang melanggar HAM.

Berbagai kritik dan keberatan dari banyak pihak tentang praktik hukuman cambuk kini telah digenapi dengan lahirnya qanun jinayat (hukum pidana materiil ”Islam”) dan hukum acara jinayat yang mengadopsi hukum rajam (dilempari batu hingga meninggal) dan jenis-jenis pidana baru yang keliru.

Pengesahan dua qanun menjelang berakhirnya masa jabatan Parlemen Aceh 2004-2009 adalah klimaks irasionalitas politik perundang-undangan nasional Indonesia dan bertentangan dengan konstitusi RI yang menggenapi praktik positivisasi agama dalam tubuh negara.

Sebagaimana diketahui, sepanjang era otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001, setidaknya terdapat 154 kebijakan daerah dibentuk atas dasar agama dan moralitas yang melembagakan diskriminasi (Komnas Perempuan, 2009).

Selain di tingkat daerah, di tingkat nasional kecenderungan arah politik perundang-undangan nasional juga mengarah pada arus politik penyeragaman atas dasar agama dan moralitas. Sejumlah UU, seperti UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, RUU Jaminan Produk Halal, dan SKB Pembatasan Ahmadiyah, merupakan ekspresi dan manifestasi politik penyeragaman yang mengingkari keberagaman Indonesia (Setara Institute, 2008).

Sementara itu, sejumlah mekanisme nasional yang diharapkan mampu menjadi penjaga integritas sistem hukum nasional dibuat tidak berdaya. MA yang memiliki kewenangan uji materiil atas perda misalnya sama sekali tidak memiliki kepekaan dan keberpihakan memastikan konsistensi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang.

Kecakapan minimum MA telah terlihat saat MA menolak uji materiil Perda Kota Tangerang dan menguatkan sejumlah kasasi perkara jinayat dari Aceh yang mengadopsi hukuman cambuk.

MK secara formal tidak memiliki kewenangan menguji perda. Padahal, kontradiksi itu tidak hanya berdimensi legal, tetapi juga kontradiksi konstitusional yang menuntut penyikapan konstitusional.

Kecenderungan sebagaimana digambarkan itu menampilkan wajah politik penyeragaman sekaligus menegaskan berbagai kontradiksi konstitusional yang diidap politik hukum Indonesia. Sejak 1998, Indonesia tidak memiliki rancangan besar politik hukum yang jelas sehingga setelah 10 tahun berjalan yang muncul adalah berbagai kontradiksi. Padahal, amandemen konstitusi RI telah secara tegas menjamin kebebasan dan hak asasi manusia.

Bukan kebutuhan

Jalan politik penyelesaian konflik Aceh model penerapan syariat Islam sama sekali tidak diharapkan, baik oleh Gerakan Aceh Merdeka maupun masyarakat luas di Aceh.

Setelah berada di bawah represi di tengah konflik, GAM dengan cerdas tidak mencantumkan sama sekali perihal pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu butir kesepakatan.

GAM memilih praktik penegakan hukum yang humanis berlandaskan prinsip-prinsip HAM. Propaganda sebagian elite politik Aceh tentang pilihan politik penegakan syariat Islam di Aceh hanyalah cara mempertahankan pendulum politik pada kelompok mereka.

Mayoritas masyarakat Aceh telah memilih menjadi kelompok besar yang diam akibat politik stigmatisasi yang dikembangkan para pengusung syariat Islam. Mereka yang menolak akan distigma sebagai anti-Islam, antisyariat, dan seterusnya, yang kemudian menjadi sah untuk dikucilkan. Elite politik lain yang tidak mendukung syariat Islam juga gamang untuk bersikap berbeda karena khawatir ”dukungan” politik atas mereka melemah.

Merawat integritas sistem hukum nasional dan memastikan konsistensi penegakan konstitusi RI membutuhkan desain besar komprehensif arah politik hukum nasional, termasuk memastikan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan berjalan efektif dan berpihak, dan revisi atas UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan PUU.

Tidak ada argumen untuk mengelak bagi pemerintahan SBY-Budiono untuk mengambil langkah politik, di luar mekanisme formal, melakukan pembatalan perda/qanun yang diskriminatif dan dengan landasan agama dan moralitas. Langkah ini adalah jalan menyelamatkan integritas sistem hukum nasional yang semakin rapuh dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Ismail Hasani Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta; Analis Hukum dan Konstitusi Setara Institute serta Komnas Perempuan

30
Sep
09

Ekonomi : Visi dan Peta Jalan Menuju Negara Maju

SET

ANALISIS EKONOMI
Visi dan Peta Jalan Menuju Negara Maju

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 03:11 WIB

FAISAL BASRI

Lima tahun ke depan adalah masa sangat menentukan bagi perekonomian nasional. Kita memiliki peluang amat besar untuk lebih cepat menjadi negara maju, ancar-ancarnya sekitar tahun 2025-2030.

Untuk mewujudkan visi menjadi negara maju dibutuhkan lima syarat utama: struktur ekonomi yang tangguh, perekonomian yang memiliki daya saing, sumber daya manusia berkualitas, ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan pembiayaan pembangunan.

Dalam soal struktur ekonomi, sektor pertanian dan industri manufaktur merupakan tulang punggung kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Mengingat sekitar separuh rakyat Indonesia hidup dari sektor pertanian, cara paling efektif untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan dan memerangi kemiskinan adalah dengan memajukan sektor pertanian, yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, holtikultura, perikanan, perhutanan, dan peternakan.

Revitalisasi sektor pertanian perlu menjadi prioritas utama karena tiga alasan: (1) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; (2) memacu daya beli masyarakat sehingga bisa menyerap hasil produksi sektor-sektor lain terutama industri manufaktur; (3) menghasilkan pemerataan pembangunan, baik pemerataan pendapatan maupun pemerataan antardaerah.

Menyangkut daya saing, kita memiliki modal dasar lebih dari cukup untuk memacu daya saing perekonomian. Karunia sumber daya alam yang relatif melimpah dan beragam menunggu sentuhan tangan-tangan manusia Indonesia yang tidak kalah cakap dan produktif asalkan lingkungan kebijakan yang menaunginya kondusif.

Keterbukaan, yang sudah menjadi tradisi bangsa ini sejak ratusan tahun silam, tidak membuat kita gentar menghadapi persaingan global. Kita tidak alergi mengundang modal asing untuk mempercepat pengelolaan sumber daya alam kita asalkan dengan kesadaran penuh bahwa lambat laun kita kian mampu mengelolanya sendiri dan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam soal sumber daya manusia, sudah saatnya kita beralih dari orientasi input ke orientasi output. Alokasi dana untuk pendidikan sudah berhasil ditingkatkan menjadi 20 persen dari anggaran pemerintah pusat. Anggaran untuk kesehatan pun terus meningkat. Sejauh ini kita belum memiliki gambaran tentang efektivitas anggaran yang cukup besar itu.

Pemerintah tak berani menentukan target output dari penggunaan anggaran tersebut. Kapan, misalnya, kita bisa meningkatkan kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan menyelesaikan masalah siswa agar setidaknya setara dengan Thailand dan Malaysia.

Kualitas pendidikan dan kesehatan

Kita pun tak tahu sampai kapan Indonesia bisa mengurangi penderita TBC atau mengenyahkan penderita malaria. Sampai kapan kita bisa menekan persentase anak balita yang berat badannya di bawah normal, yang dewasa ini mencapai sekitar seperempat dari keseluruhan anak balita.

Bagaimana mungkin kita bisa menjelma menjadi negara maju kalau kualitas pendidikan dan kesehatan rakyatnya masih banyak yang sangat buruk. Dengan kondisi seperti itu, niscaya kita tidak bisa mendongkrak daya saing bangsa lewat peningkatan total faktor produktivitas.

Di bidang infrastruktur, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas lautan dua kali lipat dari luas daratan sepatutnya bisa mempercepat proses bagi perwujudan negara kesatuan maritim, yang mampu mengintegrasikan semua kawasan dengan segala potensinya yang beragam menjadi kesatuan perekonomian domestik.

Kajian-kajian terbaru menunjukkan justru terjadi kecenderungan pelemahan integrasi perekonomian. Pembangunan selama 30 tahun terakhir ternyata tidak memperkokoh konvergensi antardaerah.

Hanya Jawa dan Sumatera yang agak saling terkait, sedangkan hubungan Jawa dan Sumatera dengan pulau-pulau lain sangat lemah. Keterkaitan pembangunan intrapulau pun sangat lemah. Yang terjadi baru sebatas pembangunan di daerah, bukan pembangunan daerah dalam konteks kawasan.

Penyebab utama dari ”disintegrasi” perekonomian nasional adalah karena bias-darat dan bias-Jawa. Budaya laut terpinggirkan. Sistem transportasi laut dan sungai yang jauh lebih murah tidak kunjung ditangani secara serius.

Pelabuhan-pelabuhan kita merana dan berbiaya tinggi karena produktivitasnya rendah. Laut kita disesaki oleh banyak otoritas yang mengedepankan kepentingan sendiri-sendiri. Kita belum kunjung memiliki sea and coast guard.

Menyangkut sumber dana pembangunan, kita tidak mungkin menjadi negara maju kalau tidak mempunyai kemampuan memadai untuk membiayai kebutuhan kita sendiri. Nisbah pajak (tax ratio) sangat rendah dan perkembangannya jalan di tempat, bahkan cenderung turun dalam lima tahun terakhir.

Peranan perbankan dan pasar modal untuk membiayai kebutuhan investasi sangat rendah dan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia.

Pemerintah abai memobilisasi potensi dana haji yang seharusnya puluhan kali lipat dari yang telah dikembangkan oleh Malaysia. Kita pun membiarkan potensi kekayaan alam ”tertidur”.

Padahal, hal itu sebetulnya bisa dimoneterisasikan sehingga berwujud sebagai sovereign wealth fund seperti yang dimiliki Malaysia dan Norwegia dari hasil pengelolaan kekayaan minyak mereka.

Kelima pilar di atas membutuhkan naungan kerangka kelembagaan dan sistem jaminan sosial yang kuat.

”Payung” ini akan lebih menjamin perjalanan bangsa kita dalam jangka panjang sehingga tidak lagi kerap terseok-seok karena terpaan badai dari luar ataupun dari dalam serta tidak mudah ”masuk angin” akibat ulah para spekulan dan ”bandit-bandit” ekonomi.

Kita berharap pemerintah mendatang sudah menyiapkan peta jalan untuk meletakkan landasan yang lebih kokoh bagi perwujudan Indonesia sebagai negara maju, yang menyejahterakan rakyatnya dan berkeadilan.

Untuk menunjukkan kesungguhan mengawal agenda masa depan, kerikil-kerikil yang sangat berpotensi mengganggu yang muncul belakangan ini harus segera disingkirkan dan para pengganggunya dienyahkan.

Penyelesaian secepat-cepatnya secara benar atas kemelut Komisi Pemberantasan Korupsi dan tindakan tegas terhadap kasus pemberian izin kawasan Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat sebagai kawasan bisnis merupakan uji coba atas kesungguhan tersebut. Ketegasan tidak harus menunggu setelah pelantikan presiden.

30
Sep
09

Budaya Kepemimpinan : Belajar dari Gandhi

Belajar dari Gandhi

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:53 WIB

Indra Gunawan M

Tanggal 2 Oktober ini merupakan peringatan ulang tahun ke-140 kelahiran Mahatma Gandhi. Kebanyakan orang mengakuinya sebagai salah seorang tokoh terbesar sejarah.

Bahkan, Einstein pernah memujinya, ”Mungkin generasi berikutnya akan sulit percaya kalau ada orang seperti itu pernah hidup di dunia ini.” Pertanyaannya adalah adakah ajarannya masih relevan untuk masa kini?

Selama ini, kita mengenal Gandhi sebagai tokoh penggerak ahimsa dan satyagraha.

Kedua istilah itu kerap dibaurkan meski sebenarnya ada nuansa perbedaan. Ahimsa lebih merupakan perilaku untuk tak menjalankan atau menghindari tindak kekerasan, terutama terhadap makhluk hidup. Dan, Gandhi menerapkannya, khususnya dalam perjuangan politik

Sementara satyagraha lebih merupakan falsafah dan praktik untuk menjalankan prinsip-prinsip kebenaran. Bukan kebenaran tafsir manusia, melainkan lebih merupakan berserah terhadap kehendak Ilahi. Dalam satyagraha, tujuan dan cara itu adalah satu, keduanya tak boleh berlawanan. Tujuan mulia untuk memuliakan Allah tak boleh menghalalkan segala cara. Dan, salah satu prinsip satyagraha adalah ahimsa.

Pertanyaan lanjut, apakah ahimsa ataupun satyagraha tidak terlampau idealistis? Sebenarnya, jika menukik ke ajaran Gandhi, tidaklah demikian. Dalam keadaan nyawa terancam, kita berhak melakukan pembelaan diri, termasuk dengan menggunakan kekerasan.

Jika pilihannya terbatas antara kepengecutan dan kekerasan, Gandhi lebih memilih yang kedua untuk mempertahankan martabat bangsa. Namun, dalam banyak hal tersedia sejumlah pilihan dan tidak hanya terbatas pada dua hal itu.

Alhasil, Gandhi teguh berpendirian, pantang kekerasan itu jauh lebih unggul dibandingkan kekerasan; untuk sejumlah hal pengampunan lebih ksatria daripada penghukuman, sementara kekuatan sejati lahir terutama dari kemauan keras dan bukan dari kapasitas fisik.

Menempa diri

Jika dikaji riwayat hidupnya, sebenarnya Gandhi pada awal mula bukan orang istimewa. Ia canggung, pemalu, dan tidak menonjol dalam pelajaran di sekolah. Sepertinya tak ada bakat khusus yang melekat pada dirinya. Mula pertama menjadi pengacara di India, ia juga tak begitu berhasil.

Setelah menetap di Afrika Selatan, memperjuangkan hak-hak warga India di sana, ia berhasil menempa diri menjadi pribadi tangguh—sekuat granit—yang berkomitmen penuh pada nilai-nilai kebenaran dan pantang kekerasan. Dengan tekun belajar, rajin introspeksi disertai disiplin tinggi, ia mampu mengangkat diri sebagai pemimpin bermartabat yang berusaha menyatukan pikiran dengan perbuatan.

Agaknya, Gandhi adalah manusia paradoksal. Di satu pihak ia lemah lembut secara fisik dan pantang kekerasan, tetapi di pihak lain ia pribadi pantang menyerah, berani masuk keluar penjara. Ia suka merenung, menuangkan pikirannya dalam tulisan, yang jika dikumpulkan dapat mencapai 80 jilid, tetapi serentak dengan itu dia adalah manusia tindakan. Ia idealis, tetapi pada saat bersamaan memperhitungkan realitas medan untuk mencapai tujuan

Tujuh dosa sosial

Gandhi banyak melahirkan idiom-idiom yang membuat orang tercenung, seperti ”Anda mesti menjadi perubahan yang Anda ingin saksikan”. Atau, ”Ukuran kebesaran suatu negara harus didasarkan pada betapa pedulinya dia pada penduduknya yang paling rentan/lemah”.

Gandhi tak hanya bicara yang bagus-bagus, tetapi berdiri di garda depan membela kaum paria, kelompok paling rendah, untuk memperoleh status persamaan hak.

Namun, ungkapannya yang paling menggigit adalah: ”Kekayaan tanpa kerja”, ”Kenikmatan tanpa nurani”, ”Ilmu tanpa kemanusiaan”, ”Pengetahuan tanpa karakter”, ”Politik tanpa prinsip”, ”Bisnis tanpa moralitas”, dan ”Ibadah tanpa pengorbanan”. Ia menyebutnya sebagai tujuh dosa sosial yang mematikan.

Kalau kita melihat ke sekeliling, mencermati berbagai kejadian yang ditampilkan media atau menelisik ucapan atau gerak-gerik tokoh-tokoh (birokrasi, politik, bisnis, akademi), bandingkan perilaku mereka dengan ungkapan Gandhi. Sebagian tidak sama, tetapi sebagian lagi sepertinya punya kemiripan.

Dunia sepertinya sudah terbelah. Sebagian cukup besar masih mempunyai nurani, kemanusiaan, karakter, prinsip, moralitas, mau berkorban dan berkarya. Sebagian lainnya karena berbagai faktor, seperti kemudahan kesempatan, rayuan kedudukan, pengaruh uang, bujukan sekeliling, atau tuntutan dari atasan, menjadi bergeser posisinya.

Mula-mula bergerak ke wilayah abu-abu untuk kemudian beringsut mendekati zona bebas nilai. Yang penting adalah menjadi pemenang, satu-satunya parameter yang dikedepankan untuk menentramkan hati.

Gandhi sendiri seperti ditulis Richard Granier, Commentary, 1983, bukanlah orang suci, sempurna, tanpa punya kelemahan pribadi. Ia misalnya mempunyai hubungan kurang harmonis dengan istri dan anak-anaknya

Gandhi juga lebih sering dan lebih banyak dikelilingi sejumlah besar pengikut dan kurang mempunyai rekan sederajat. Namun, terlepas dari berbagai kekurangan, ia orang yang terus berusaha, dan ini yang membuat kita kagum kepadanya.

Agaknya, pada zaman kelabu ini, relevansi ajaran Gandhi menjadi bertambah kuat. Di tengah kebimbangan, dia dapat menjadi bintang petunjuk yang memberi arah yang tepat.

Indra Gunawan M Pemerhati Budaya Kepemimpinan

30
Sep
09

Legislasi : Keistimewaan DIY, Penyelesaian RUU Kembali Tidak Pasti

KEISTIMEWAAN DIY
Penyelesaian RUU Kembali Tidak Pasti

Rabu, 30 September 2009 | 03:19 WIB

Yogyakarta, Kompas – Masa depan Rancangan Undang- Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali tidak pasti setelah pembahasannya dihentikan sementara dan dilanjutkan DPR periode 2009-2014. Berbagai elemen masyarakat kecewa sekaligus marah RUU Keistimewaan DIY gagal disahkan.

”Saya berharap pembahasan tidak dimulai dari nol lagi,” ujar Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (29/9) di Yogyakarta, menanggapi gagalnya pengesahan RUU Keistimewaan DIY oleh DPR periode 2004-2009 karena DPR dan pemerintah tidak mencapai titik temu.

Komisi II DPR tetap mengusulkan posisi gubernur/wakil gubernur DIY diisi melalui penetapan, sedangkan pemerintah menginginkan pemilihan.

Menurut Sultan, apabila RUU Keistimewaan DIY tidak masuk dalam prioritas penyelesaian pembahasan DPR 2009-20014, penyelesaiannya akan berlarut-larut. Sultan sendiri tidak bisa menutupi kekecewaannya. ”Kalau kecewa ya kecewa, tapi itu yang terjadi. Mau apa?” katanya.

Secara terpisah, Bupati Bantul Idham Samawi mengatakan, gagalnya pengesahan RUU Keistimewaan DIY telah mengecewakan masyarakat yang sudah lama menunggu UU khusus yang mengatur keistimewaan DIY. ”Harapan itu, kan, muncul sejak sebelum tahun 1998. Kemarin ada harapan ketika RUU Keistimewaan DIY akan diundangkan, lalu ternyata harus mundur. Masyarakat tahu persis pembahasan dari nol lagi. Proses akan panjang,” katanya.

Menurut Idham, warga Bantul yang 80 persen mendukung penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY bakal terus berjuang agar RUU Keistimewaan DIY segera disahkan dan mengatur penetapan itu. Konsep pemilihan gubernur yang diusulkan pemerintah pusat, menurut dia, tidak pas jika diterapkan di DIY.

”Demokrasi itu tidak mesti pemilihan. Demokrasi itu apa yang menjadi kehendak rakyat. Bentuknya tidak harus dengan pemilihan umum,” ucapnya.

Mantan Ketua Pansus Penyampaian Aspirasi tentang RUU Keistimewaan DIY DPRD DIY Dedy Suwadi menyatakan, keputusan penghentian sementara pembahasan RUU Keistimewaan DIY membuat masyarakat Yogyakarta berduka karena merasa dikhianati pemerintah pusat.

”Faktanya, walau ada janji pemerintah dan DPR akan menyelesaikan pada periode ini, ternyata pemerintah tidak ingin menyelesaikannya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Mulyadi, Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa se-DIY, menyatakan siap melakukan aksi massa meminta pemerintah pusat mewujudkan kehendak warga DIY. ”Akan ada aksi besar-besaran. Tunggu saja saatnya,” ucapnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Pidi Winata mengatakan, mahasiswa belum merencanakan aksi dukungan secara resmi terhadap pengesahan RUU Keistimewaan. (IRE/RWN)

RUUK YOGYAKARTA
Dasar Keistimewaan Yogyakarta Sangat Kuat

Selasa, 29 September 2009 | 03:22 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS – Ditinjau dari sejarah, dasar hukum keistimewaan Yogyakarta sudah sangat kuat. Keistimewaan Yogyakarta juga merupakan aspirasi rakyat yang perlu segera diakomodasi oleh pemerintah untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat Yogyakarta. Kondisi ini juga bisa berujung pada dualisme kekuasaan.

Demikian hasil rangkuman pendapat para ahli yang dihubungi secara terpisah, menanggapi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta, Senin (28/9).

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hestu Cipto Handoyo, mengatakan, dasar hukum tersebut adalah amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan HB IX dan Paku Alam (PA) VIII. Amanat itu menyatakan, penggabungan diri Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan status daerah istimewa yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur wilayahnya.

Amanat itu selanjutnya dijawab Presiden Soekarno dengan menyerahkan Piagam Kedudukan kepada HB IX dan PA VIII sebagai tanda persetujuannya pada 6 September 1945 (tertanggal 19 Agustus 1945). ”Dari tinjauan ini, secara historis, sosiologis, dan politis, pemerintahan di bawah kepemimpinan sultan adalah sistem yang paling tepat bagi Yogyakarta,” katanya.

Keistimewaan suatu daerah juga ada dalam Pasal 18 UUD 1945, sebelum perubahan, yang menyatakan, negara menghormati daerah yang memiliki status istimewa. ”Namun, karena hingga saat ini belum ada undang-undangnya, pasal ini tidak mempunyai kepastian hukum. Dari situ timbul interpretasi yang sarat kepentingan politis,” katanya.

Menurut Hestu, keistimewaan Yogyakarta merupakan roh masyarakat Yogyakarta. Penundaan pembahasan RUUK mengesankan kekhawatiran berlebihan akan lunturnya kewibawaan pemerintah pusat jika DI Yogyakarta memperoleh status keistimewaan. (IRE)

30
Sep
09

Sejarah dan Tirani Modal

Sejarah dan Tirani Modal

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:56 WIB

  Baskara T WardayaRevolusi Sosial yang Gagal

Jika kita termasuk orang yang berpikir, sejarah hanya urusan masa lalu, mungkin kita perlu berpikir ulang.

Mengapa? Karena sebagaimana diketahui, tiap dinamika sosial merupakan rangkaian diskontinuitas, juga kontinuitas. Suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu memang tak akan terulang. Meski demikian, pola-pola dalam peristiwa itu bisa terulang kembali. Itu sebabnya orang sering mengatakan, sejarah berulang. Bukan peristiwa, tetapi pola yang berulang (Sartono: 1993).

Meski suatu peristiwa terjadi pada masa lalu, dampak atau konsekuensinya bisa berlangsung hingga kini, bahkan pada masa depan. Hal ini terutama berlaku untuk peristiwa-peristiwa kemanusiaan luar biasa pada masa lalu meski ada berbagi upaya untuk melupakannya.

Misal, tragedi 1965. Tragedi itu merupakan peristiwa kemanusiaan luar biasa. Banyak upaya dilakukan dengan maksud mendistorsi atau jika perlu menghapusnya dari ingatan. Kalaupun dinarasikan, alur cerita dibuat sederhana: ada tujuh jenderal militer yang pada 1 Oktober 1965 dibunuh secara keji oleh Gerakan 30 September yang dikendalilan Partai Komunis Indonesia. Karena itu, sudah sewajarnya jika setengah juta anggota partai itu dibantai dan dipenjarakan secara massal.

Narasi sederhana seperti itu mudah ditangkap, tetapi sebenarnya menyisakan banyak segi yang menuntut kajian hukum, kemanusiaan, moral, etika politik, sejarah, ekonomi, dan lainnya. Singkat kata, atas peristiwa itu dibutuhkan kajian-kajian multiperspektif.

Masih terulang

Kajian-kajian multiperspektif penting agar pemahaman tentang suatu peristiwa sejarah bisa menyeluruh. Tanpa pemahaman memadai, bisa-bisa kita beranggapan, korban tragedi 1965 hanya mereka yang dibunuh dan dipenjarakan saat itu. Padahal, sebenarnya yang menjadi korban adalah seluruh bangsa. Mengapa? Karena peristiwa 1965 menyangkut masalah yang lebih kompleks daripada narasi itu.

Selain pembunuhan para jenderal dan pembantaian massal sesama warga, tragedi 1965 juga masalah pembelokan arah sosial-politik dan ekonomi Indonesia. Sebelum tragedi itu terjadi, dinamika sosial-politik dan ekonomi Indonesia berciri kerakyatan, sipil, dan antimodal asing. Setelah itu, berubah menjadi elitis, militeristik, dan amat promodal asing. Lahirnya UU Penanaman Modal Asing dan kebijakan ekonomi promodal luar negeri yang dipelopori sekelompok ekonom adalah salah satu contohnya. Sejak tragedi 1965, Indonesia kian terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme global, dan tahu-tahu merasa ”nyaman” ada dalam pelukan neoliberalisme yang mematikan.

Sejak tragedi 1965, posisi rakyat Indonesia berubah dari subyek menjadi obyek, yakni obyek dinamika sosial-politik dan ekonomi negeri sendiri. Di bawah Orde Baru rakyat dipandang tak lebih dari ”massa mengambang” yang hanya dibutuhkan menjelang pemilu. Jika sebelumnya rakyat Indonesia dengan kekiritisannya mampu bersikap resisten terhadap kekuatan modal yang ingin mengebawahkan hajat hidup orang banyak, setelah tragedi 1965, yang terjadi justru sebaliknya. Modal menjadi penguasa, status rakyat digeser menjadi ”pasar” yang perlu terus dimanipulasi dan dieksploitasi.

Seiring kian derasnya modal asing masuk Indonesia, banyak pejabat dan pengusaha dalam negeri berganti peran menjadi ”kolaborator” yang taat, yang tak jarang mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan diri dan pemilik modal asing. Modal pun kian tampil sebagai tiran yang bengis dan tak kenal ampun. Ia makin jauh merasuk ke berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, politik, relasi sosial, agama, pendidikan, administrasi pemerintahan, maupun aspek-aspek lain.

Korupsi merajalela, kolusi menjadi praktik jamak, dan nepotisme menjadi gejala yang seakan sulit diberantas. Ketidakpuasan atas hasil pemilu belum lama ini, berikut tarik ulur kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pertanyaan publik soal triliunan rupiah yang digelontorkan untuk sebuah bank swasta hanya beberapa contoh kasus aktual. Sementara itu, tampaknya kita dibuat makin cenderung menjadi bangsa konsumen yang lebih suka mengimpor hasil kerja bangsa lain daripada berpikir keras dan memproduksinya sendiri.

Dengan demikian, menjadi tampak, sebuah peristiwa sejarah tidak hanya berhenti pada masa lalu. Pembunuhan massal seperti yang terjadi pada 1965 mungkin sudah tidak terjadi lagi. Namun, pola-pola kekuasaan politik dan ekonomi yang cenderung mengorbankan kepentingan rakyat masih terulang. Itu sebabnya di satu sisi kita tidak boleh terbelenggu masa lalu, tetapi pada sisi lain kita tidak boleh malas untuk terus belajar dari pengalaman kolektif sebagai bangsa.

Penentu utama

Berdasarkan pengalaman kolektif bangsa itulah kita didorong untuk terus mencari terobosan guna menemukan penyebab aneka persoalan yang kita hadapi masa kini dan mencari berbagai kemungkinan jalan keluarnya bagi masa depan. Diperlukan penelusuran historis tentang bagaimana modal asing yang semula selalu ditanggapi dengan sikap kritis, lalu menjadi mulus dan mendominasi Indonesia.

Juga diperlukan analisis perkembangan selanjutnya, di mana modal asing begitu deras mengalir masuk, sementara utang luar negeri terus meningkat. Perlu dicari pemikiran-pemikiran baru untuk membebaskan rakyat Indonesia dari tirani modal. Upaya pembebasan itu penting agar bukan lagi modal yang menjadi tiran penentu kepentingan rakyat, tetapi rakyatlah yang menjadi penentu utama kehidupan bersama sebagai negara-bangsa.

Baskara T Wardaya Direktur Pusat Sejarah dan Etika Politik (Pusdep) Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

 

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:55 WIB

  Iwan Gardono SujatmikoSejarah Partisipatoris

Setiap tanggal 30 September kita diingatkan peristiwa yang mengubah sejarah Indonesia.

Peristiwa itu akan lebih jelas jika ada data baru dan penerapan konsep ”Perubahan Sosial” dan perspektif ”Realisme Kritis”.

Revolusi

Buku John Rossa (The Pretext of Mass Murder, 2006) memfokuskan peristiwa penculikan para jenderal yang menjadi dalih pembantaian massal PKI. Analisis lebih mendalam dari buku Rossa menunjukkan dua hal.

Pertama, pembahasan tentang Biro Khusus PKI yang didasarkan wawancara dengan mantan anggota PKI menunjukkan data baru. Para narasumber menceritakan, organisasi itu telah ada sejak 1950-an dengan nama Bagian Militer dipimpin Karto sebelum diganti Syam tahun 1964.

Kedua, peran Aidit yang besar dan terinspirasi kasus kudeta di Aljazair. Aidit menganggap kudeta progresif dari atas yang dilakukan pihak nonkomunis dapat diubah menjadi revolusi sosial dari bawah. Pada malam 30 September di Halim, Aidit dibantu Iskandar Subekti (Panitera Politbiro PKI) menyusun ”Dewan Revolusi” yang namanya terinspirasi kasus Aljazair.

Dari pembahasan itu ada dua kasus penting: peran Biro Khusus (Syam) yang sukses mengamankan ”Dewan Jenderal” (”Revolusi dari Dalam”), tetapi terhenti saat Soekarno memerintahkan Suparjo agar menghentikan pertumpahan darah. Selain itu, peran Aidit yang mendeklarasikan ”Dewan Revolusi” (”Revolusi dari Atas”) tanpa mencantumkan nama Presiden Soekarno. Aidit melakukan terobosan dengan menyingkirkan Soekarno dan mendemisionerkan kabinet. ”Revolusi dari Atas” ini gagal, Soekarno menolak mendukungnya.

Direncanakan

Konsep yang berguna untuk menjelaskan gambar besar G30S adalah ”Perubahan Sosial” (Sztompka, 1992). Ia melihat revolusi sebagai puncak perubahan sosial, terkait gerakan sosial mendasar dan dapat dilakukan dari bawah atau atas, dan secara terbuka, atau rahasia.

Peristiwa 30 September dapat dikategorikan bagian ”perubahan sosial yang direncanakan dan berbasis ideologi” dengan strategi revolusi, tetapi gagal. Gerakan revolusioner PKI (”senam revolusi”, ”ofensif revolusioner”) dilakukan sejak awal 1960-an dari bawah, seperti ”Aksi Sepihak” (perebutan tanah) dan tuntutan persenjatai buruh-petani (Angkatan V).

Selain itu, secara terbuka dan dari atas, PKI ”membonceng” Soekarno (”Revolusi dari Atas”) dan adanya dukungan RRC (”Revolusi dari Luar”). Juga ada gerakan rahasia (”Revolusi dari Dalam”) dilakukan melalui Biro Khusus terhadap militer dan dilakukannya G30S.

Strategi revolusi oleh PKI yang merupakan aksi revolusioner-total ini menghasilkan polarisasi dan reaksi keras karena hanya ada dua pilihan, PKI atau non-PKI. Sejak tahun 1964 strategi ini menghasilkan konflik dan korban di beberapa daerah. Gagalnya G30S menyebabkan gagalnya strategi ”Revolusi dari Bawah” dan penghancuran oleh non-PKI. Namun, jika PKI hanya melakukan gerakan nonrevolusioner atau parlementer seperti persaingan politik menjelang Pemilu 1955, reaksi yang dihadapi relatif lebih lemah dan tidak menghancurkan PKI.

Anhar Gonggong (2007) menyatakan, sejak 1925, langkah revolusioner PKI selalu gagal mencapai tujuan. Aksi revolusioner dan kekerasan PKI ini tidak unik dan merupakan pola umum partai komunis di dunia (Black dan Thornton: Communism and Revolution: The Strategic Uses of Political Violence, 1964). Revolusi komunis yang gagal, antara lain, terjadi di Hongaria (1919), Polandia (1920), dan Finlandia (1939).

Realitas berlapis

Pemahaman peristiwa 30 September akan lebih jelas jika digunakan perspektif Realisme Kritis (Roy Bhaskar, 1978) yang melihat, realitas sosial berlapis-lapis berupa empiris, aktual, dan nyata. Tanpa perspektif ini, berbagai gejala akan campur aduk.

Berbagai laporan jurnalistik dan analisis parsial hanya menggambarkan G30S pada bagian ini. Namun, berbagai gejala yang terlihat sebenarnya hanya sebagian dari gejala yang lebih luas pada lapisan kedua. Jadi, G30S merupakan bagian dari peristiwa yang lebih besar, yakni upaya ”perubahan sosial yang direncanakan dan berbasis ideologi” oleh PKI dalam bentuk revolusi. Gejala ini terjadi sebelum G30S, misalnya senam revolusi PKI, dan setelahnya, yakni reaksi non-PKI dan penghancuran PKI.

Pada lapisan ketiga dan terbawah ada mekanisme yang menghasilkan peristiwa pada lapisan kedua dan pertama. Dalam lapisan ketiga ini ada ideologi (”DNA”) komunisme yang mensyaratkan strategi revolusi bagi partai-partai komunis. Demikian juga ada organisasi PKI yang berpotensi melaksanakan strategi revolusi. Mekanisme strategi revolusi, baik terbuka maupun rahasia, dipicu keputusan dan tindakan pimpinan PKI. Selain itu, juga ada mekanisme dari pihak non-PKI untuk melawan strategi revolusi ini sehingga menghasilkan berbagai konflik.

Beberapa analisis menjelaskan gejala ini sebagai akibat ”gagalnya politik dalam era transisi” (Kahane, 1973); ”ketidakmampuan Jakarta untuk sinkronisasi dengan pedesaan” (Sloan, 1971); ”pemisahan jangka panjang dalam agama, budaya, dan politik di pedesaan” (Lyon, 1970); ”kebutuhan negara dalam mencari identitas nasional” (Langenberg, 1990); dan ”transformasi masyarakat Indonesia dengan menghancurkan satu dari tiga aliran sosial dan ideologis” (Cribb, 2001). Tanpa memfokuskan pada ideologi dan strategi revolusi PKI, berbagai analisis itu belum dapat menjelaskan struktur dan mekanisme mendasar yang memunculkan berbagai peristiwa konfliktual antara PKI dan non-PKI menjelang, saat, dan sesudah 30 September.

Strategi revolusi PKI mengalami kegagalan, mayoritas anggota PKI dan keluarganya telah menjadi korban. Untuk mereka perlu dilaksanakan rekonsiliasi sosial dan reintegrasi sepenuhnya sebagai warga masyarakat, negara, dan bangsa.

Iwan Gardono SujatmikoSosiolog; Dosen FISIP-UI

  

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:54 WIB

 Armada Riyanto

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang ”menyejarah”. Artinya, manusia adalah pencipta sejarahnya.

Namun, sudah cukup lama sejarah seolah menjadi sebuah ”laporan politis” sebuah rezim. Narasi historis disistematisasi, dimanipulasi, dan diterminologisasi untuk sebuah kekuasaan. Sejarah lalu berubah menjadi indoktrinasi.

Begitulah. Ihwal peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) telah lama diktum historisnya digandengkan dengan kudeta PKI dan aneka bentuk kutukan hidup manusia hingga saat ini.

Jatuh bangun bangsa

”Laporan politis” mengabdi kekuasaan. Sebuah kesadaran sejarah akan peristiwa ”jatuh bangun bangsa” mengabdi kemanusiaan. Jika yang pertama mengedepankan indoktrinasi, yang kedua melakukan studi dan mengajukan pertanyaan.

Siapakah korban G30S? Kita tahu, korban bukan hanya para jenderal, tetapi juga ribuan bahkan konon sampai jutaan nyawa manusia. Para jenderal telah menjadi Pahlawan Revolusi, sementara korban lain hingga kini tak dikenal. Bagi keluarga korban, mulut pun masih membisu jika menyebut namanya.

Para ahli sejarah umumnya sepakat, peristiwa G30S merupakan sebuah ”tragedi kemanusiaan terbesar” bangsa kita. Ranah tragedinya bukan hanya pada fakta pembasmian massa secara ngawur maupun sistematis terhadap mereka yang dikategorikan PKI dan ”antek-anteknya”, tetapi juga terhadap para peselamat dan keluarganya.

Jika melihat sejarah G30S dari perspektif korban, kita akan memiliki narasi kisah-kisah luar biasa. Keteguhan, cinta, kekokohan, episode dramatis penindasan dan ketahanan diri yang mengharukan campur baur menjadi satu. Simak bagaimana Pulau Buru yang selama puluhan tahun menjadi wilayah terkutuk telah berubah menjadi sebuah pulau ”gudang beras”.

Simak juga bagaimana Gerwani (salah satu sayap PKI) diberitakan dalam harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha sebagai wanita-wanita bejat moral karena menyiksa secara keji para Pahlawan Revolusi. Namun, menurut keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan yang diketemukan, para jenderal wafat karena luka tembak dan tusukan bayonet (tidak dijumpai penyiksaan keji seperti dituduhkan kepada Gerwani). Tidak seorang pun berani menulis tentang kebenaran ini hingga Ben Anderson memublikasikan artikel ”How did the Generals die?”; dan itu pun baru terjadi tahun 1987 (Intisari, September 2009, 126).

Ini berarti laporan sejarah bagaimana para pahlawan kita dibunuh (seperti jelas disaksikan dalam film yang diputar berulang-ulang selama puluhan tahun) terkesan mengada-ada. Kepahlawanan mereka tak terkurangi sedikit pun oleh cara bagaimana mereka disiksa. Namun, aneka tuduhan yang memicu kemarahan massa terhadap Gerwani dan lainnya kini memiliki kebenaran yang problematis.

Saskia E Wieringa melakukan penelitian secara ekstensif atas Gerwani. Temuannya mengejutkan: Gerwani ternyata sebuah gerakan perempuan yang mendeklarasikan kemandirian dan komitmen tinggi pada prinsip-prinsip moral serta merupakan organisasi pertama di Indonesia yang menolak tegas poligami.

Majalah Intisari menyebut kesalahpahaman tragis pelaporan penganiayaan para Pahlawan Revolusi sebagai ”kesalahan media” (hal 122-129). Namun, Pierre Bourdieu mengatakan, media massa bukan sekadar ”alat komunikasi”, tetapi ”alat kekuasaan”. Maksudnya bahasa komunikasi massa bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mempropagandakan ideologi. Dan, aneka fenomena selanjutnya tidak sulit dibayangkan, Gerwani dan siapa pun yang pernah terlibat komunisme harus dilenyapkan.

Partisipatoris

Partisipatoris berarti membebaskan. Sejarah dalam ranah pengalaman eksistensial manusia bukan peristiwa masa lampau yang sudah selesai. Sejarah adalah kisah hidup yang mengukir rasionalitas dan pasionitas. Sejarah adalah kisah yang berbicara saat ini dan masa depan.

Konstruksi sejarah yang ”membebaskan” adalah yang memberi ruang seluas-luasnya kepada narasi-narasi partisipatoris pengalaman hidup para korban, peselamat, dan keluarganya. Selain itu, ruang diberikan juga kepada para pelaku, yang memiliki perspektifnya sendiri dan konon kerap ”terbangun” dari tidurnya oleh mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya.

Hingga kini hampir mustahil kita mendengarkan pahit getirnya perjuangan keluarga korban. Nama-nama korban yang terbunuh bukan saja lenyap dari makam (saat itu jenazah dibuang di sungai atau dibakar), tetapi juga kerap hilang dari ingatan kasih doa anak dan cucu mereka. Dan, tak satu pun dari kita, tetangga, berminat menanyakan dan mengingat kebaikannya.

Sementara itu, para peselamat yang sehabis masa tahanan penuh penderitaan dan penghinaan berjuang hidup. Itu pun terasa sulit dan sering menyakitkan sebab tetangga sudah keburu menghukum mereka dan mengasosiasikannya dengan komunis, tak bertuhan, tak bermoral.

Sejarah partisipatoris G30S mengandaikan ketajaman nurani bahwa bangsa ini pernah jatuh di lubang dalam kesalahpahaman antartetangga dan antarkerabat hingga lenyap sia-sia jutaan nyawa saudara-saudari sendiri. Kepiluan tragedi ini jika dilucuti dari ”laporan politis” penguasa kiranya akan mencairkan kebekuan hati untuk bersedia mendengarkan keluh, tangis, cemas, dan harapan para korban, peselamat, dan keluarga mereka. Sebab, mereka pun dilahirkan di tanah ini, pernah berjuang untuk negeri ini, dan berhak hidup damai di bumi ini.

Sejarah yang membebaskan terjadi ketika narasi tangis dan cemas mereka adalah juga tangisan dan kecemasan nurani kita. Mungkinkah sejarah itu partisipatoris? Mengapa tidak?

Armada Riyanto CM Guru Besar Filsafat Politik dan Ketua STFT Widya Sasana, Malang

 

30
Sep
09

Perbankan : Penyelamatan Bank Century Sempat Ditolak Pejabat DepKeu

Penyelamatan Bank Century Sempat Ditolak Pejabat Depkeu

Rabu, 30 September 2009 | 11:23 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan untuk mengucurkan dana penyehatan Bank Century tidak hanya memaksa sejumlah pejabat tinggi menggelar rapat maraton sampai subuh, namun juga alot karena sempat ditolak. Hal tersebut dapat diketahui dari salinan laporan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaporkan kepada DPR RI.

Dari informasi yang diterima Kompas, penyelamatan Bank Century sempat ditolak sejumlah pejabat tinggi Departemen Keuangan dalam rapat tanggal 21 November 2008 yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku ketua KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan Boediono, Gubernur Bank Indonesia saat itu. Pada umumnya, para pejabat Depkeu tersebut mempertanyakan dan tidak setuju dengan argumentasi dan analisis Bank Indonesia yang menyatakan bahwa persoalan Bank Century ditengarai berdampak sistemik.

Menanggapi penolakan tersebut, pihak Bank Indonesia mengakui sulit untuk mengukur apakah masalah Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik karena hal tersebut merupakan dampak yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur menurut BI hanyalah perkiraan biaya yang timbul apabila dilakukan penyelamatan mengingat situasi. Dikemukakan juga oleh BI, mengingat situasi yang tidak menentu, maka lebih baik diambil pendekatan kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan dengan meminimalisasi biaya.

Akibat penolakan tersebut, rapat yang digelar 04.25-06.00 itu pun disebut sempat buntu. Rapat akhirnya dilanjutkan sore harinya dan memutuskan untuk menyerahkan persoalan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengucurkan dana penyelamatan. Informasi yang diterima Kompas, keputusan ini baru diambil setelah Sri Mulyani berkonsultasi melalui telepon dengan Presiden SBY yang saat itu tengah berada di AS untuk mengikuti KTT G-20. Keputusan tersebut juga diambil atas saran LPS karena Bank Century dianggap tak punya dana untuk melakukan prefund clearing dan memenuhi kliring sepanjang hari itu.

Belum Ada UU Peredam Krisis
Pemerintah Dinilai Melindungi Bank Century

Rabu, 30 September 2009 | 04:09 WIB

Jakarta, Kompas – Rancangan Undang- Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan gagal disahkan menjadi undang-undang sehingga pemerintah tidak memiliki pegangan untuk mengambil kebijakan pada saat sektor keuangan didera krisis.
Pemerintah dan DPR gagal menetapkan kesepakatan menyeluruh sehingga RUU JPSK itu tidak bisa dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi UU. Indonesia pernah didera krisis tahun 1998 dan 2008.
”Sebagai akibatnya, kini kita tidak memiliki payung hukum yang bisa melindungi perekonomian dan sistem keuangan dari serangan krisis,” ujar Ketua Panitia Khusus RUU JPSK Achmad Hafiz Zawawi di Jakarta, Senin malam, seusai menutup Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati. Rapat ini pada awalnya mengagendakan Pandangan Fraksi Mini atas RUU JPSK, tetapi batal dilakukan.
Menurut Hafiz, kedua belah pihak gagal bersepakat atas substansi Pasal 30 (yang merupakan pasal peralihan) dan 31 (pasal penutup) serta satu alinea tambahan pada bagian penjelasan. Tujuh dari sepuluh fraksi di DPR menolak keberadaan kedua pasal dan alinea tambahan tersebut dan meminta dicabut. Jika keinginan itu diikuti pihak pemerintah, DPR bersedia melanjutkan pembahasan RUU JPSK dalam sidang Paripurna pada Selasa (29/9) untuk disahkan.
Penolakan itu terjadi karena Pasal 30 dan alinea tambahan tersebut masuk ke dalam daftar inventaris masalah (DIM) saat RUU JPSK dibahas di Tim Perumus. Meskipun demikian, suara penolakan paling keras diarahkan pada isi Pasal 31.

Pasal 31 berbunyi, ”Pada saat UU ini berlaku, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Masuknya pasal ini dianggap sebagai upaya pemerintah melindungi kebijakan pencairan dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century yang bermasalah itu.

Melalui pesan singkatnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Pasal 31 itu sama sekali tidak berhubungan dengan pengucuran dana ke Century. Kebijakan pemerintah menyelamatkan Century semata-mata didasarkan atas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagian kelima Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42. Jadi, pemerintah tidak perlu menggunakan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK yang dipermasalahkan DPR. (OIN)

Ada Dugaan Pidana
Audit Sementara BPK: Bank Century Melakukan Pelanggaran

Rabu, 30 September 2009 | 04:07 WIB

Jakarta, Kompas – Ketua DPR Agung Laksono mengakui, ada dugaan tindak pidana dalam proses penyehatan Bank Century. Pendapat itu didasarkan pada laporan sementara hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyaluran dana penyehatan bagi Bank Century.
Agung menjelaskan, dugaan adanya tindak pidana itu disimpulkan dari adanya perbedaan angka-angka yang menggambarkan keadaan Bank Century.
Selain itu, kata Agung di Jakarta, Selasa (29/9), dari hasil sementara audit investigasi BPK ditemukan adanya penyaluran dana ke Bank Century yang tidak ada dasar hukumnya.
Hasil investigasi sementara BPK juga menyebutkan adanya pengambilan dana Bank Century, yang seharusnya tidak boleh diambil lagi.

”Ya, ada dugaan tindak pidananya,” kata Agung, sebelum mengikuti Sidang Paripurna MPR, yang dipimpin Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.

Namun, Agung menegaskan, dugaan adanya tindak pidana tersebut masih harus didalami oleh Komisi XI DPR yang melakukan rapat Selasa malam untuk menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada DPR.

Rekomendasi dari Komisi XI DPR tersebut, lanjut Agung, diharapkan sudah dapat disampaikan DPR kepada penegak hukum hari ini, Rabu.

”Itu jika unsur tindak pidananya kuat, rekomendasi akan disampaikan DPR kepada penegak hukum,” ujarnya.

Namun, Agung tidak bersedia merinci dugaan tindak pidana dan angka kerugian negara yang ditimbulkan dari penyehatan Bank Century.

Anggota Komisi XI DPR, Natsir Mansyur, menegaskan, karena ada unsur tindak pidana dan kriminal, maka DPR harus secepatnya merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidik kasus Bank Century ini.

”Dan, yang harus diminta pertanggungjawabannya adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan,” kata Natsir.

Pelanggaran

Dari hasil sementara audit investigasi BPK disebutkan, antara lain, pelanggaran operasi perbankan Bank Century yang berpotensi merugikan negara.

Indikasi dari pelanggaran itu, antara lain, adalah penggelapan hasil penjualan surat berharga oleh pihak terkait 7 juta dollar AS. Hasil penjualan surat berharga Rp 30,28 miliar dijadikan jaminan untuk mengambil kredit oleh pihak terkait, yang menimbulkan kredit macet, yang selanjutnya di set off oleh Bank Century.

Ada pemberian kredit fiktif Rp 397,9 miliar ke pihak terkait dan pemberian letter of credit (L/C) fiktif 75,5 juta dollar AS.

Ditemukan pula surat-surat berharga milik Bank Century senilai 45 juta dollar AS yang jatuh tempo, tetapi hasilnya tidak diterima Bank Century karena surat berharga itu dikuasai pemegang saham.

Manajemen Bank Century juga diduga mengeluarkan biaya fiktif Rp 209,8 miliar dan 4,72 juta dollar AS sejak tahun 2004 hingga Oktober 2004.

Hasil investigasi BPK juga menyebutkan, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tanggal 21 November 2008 berlangsung pukul 04.25-06.00, yang dihadiri Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Sekretaris KSSK memutuskan Bank Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik. Oleh karena itu, penanganannya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selanjutnya pada hari yang sama, pukul 05.30-selesai dilakukan rapat Komite Koordinasi, yang memutuskan penanganan Bank Century ke LPS. Pada hari yang sama, setelah Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal, BI mengajukan data baru kebutuhan dana untuk penyertaan modal sementara LPS. Data ini yang menyebabkan kebutuhan dana penyehatan Bank Century melonjak dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,76 triliun.

Agung mengharapkan DPR periode mendatang, yang dilantik 1 Oktober 2009, menindaklanjuti temuan, baik dari laporan sementara BPK maupun laporan menyeluruh, yang akan disampaikan BPK. Ia optimistis DPR periode mendatang menindaklanjuti hasil temuan BPK meskipun komposisi DPR didominasi Partai Demokrat. (har)

 

ANALISIS POLITIK
Kesucian dalam Kekotoran

KOMPAS, Selasa, 29 September 2009 | 03:08 WIB

 

 

YUDI LATIF

Ibarat embun yang terperangkap di daun lusuh, kepulangan kita ke Idul Fitri kali ini melahirkan situasi ”kesucian” yang riskan. Pribadi-pribadi boleh saja terlahir kembali bak embun suci, tetapi relung kehidupan negara tempat mereka bertahan adalah ruang yang cemar.

Menjelang penampakan hilal, langit suci diuapi kekotoran Bumi, dari onggokan sampah kebiadaban terorisme, megaskandal Bank Century, penggelapan seputar cekcok kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga persekongkolan untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

Saat gema takbir berkumandang, kehidupan seperti roller coaster yang berjumpalitan antara optimisme dan pesimisme. Antara fajar fitrah yang meneguhkan sikap hidup yang positif dan kegelapan Bumi yang menebar bayangan hidup yang negatif.

Dalam situasi demikian, kesucian Idul Fitri bukanlah sesuatu yang harus diterima secara taken for granted. Kita tidak cukup menjadi suci (secara pribadi), tetapi yang lebih penting bagaimana kesucian itu bisa dipakai untuk menyucikan (negara). Seperti kata Aristoteles, ”Manusia baik belum tentu menjadi warga negara yang baik. Manusia baik hanya bisa menjadi warga negara yang baik bilamana negaranya juga baik. Sebab, di dalam negara yang buruk, manusia yang baik bisa saja menjadi warga negara yang buruk”.

Di satu sisi kita harus tetap menjaga sikap hidup yang positif sebab pemikiran negatif tak akan membawa kebaikan. Psikolog David D Burn mengingatkan, depresi kejiwaan merupakan hasil pemikiran yang salah.

Ketika seseorang atau suatu bangsa depresi oleh belenggu pesimisme, daya hidup dilumpuhkan oleh jeratan 4D—defeated (rasa pecundang), defective (rasa cacat), deserted (rasa ditinggalkan), dan deprived (rasa tercerabut)—yang dihayati sebagai kebenaran dan kenyataan sejati.

Lebaran menghadirkan optimisme yang lebar, bahwa setiap krisis mengandung peluang pembelajaran dan penyelesaian. Penyair Arab mengatakan, ”Betapa banyak jalan keluar yang datang setelah kepahitan, dan betapa banyak kegembiraan datang setelah kesusahan. Siapa yang berbaik sangka kepada Pemilik Arasy akan memetik manisnya buah yang dipetik dari pohon berduri.”

Di sisi lain, optimisme tersebut haruslah bersifat realistis, bahwa kegembiraan tidaklah datang dengan sendirinya tanpa dijemput, tanpa diusahakan dengan pengorbanan. Dalam gundukan sampah persoalan yang dihadapi bangsa saat ini diperlukan persenyawaan jutaan titik embun untuk menjadi gelombang kesucian yang bisa menyucikan najis kekotoran yang melumuri jiwa kenegaraan.

Simpul terlemah

Usaha penyucian harus menyentuh simpul terlemah, yang menjadi pangkal kemerosotan sekaligus kunci pertobatan. Mengikuti resep pemulihan Nabi Muhammad, dalam jalan pertobatan hal-hal negatif masih bisa dimaafkan sejauh tidak melakukan ”kebohongan”. Celakanya, pada titik inilah jantung krisis kenegaraan kita bermula.

Di negara ini, kebohongan koruptif bukan saja telah menjelma menjadi kategori moral tersendiri, melainkan juga menjadi pilar utama negara.

Kebohongan itu kini memperoleh mantelnya dalam mistik proseduralisme yang mengabaikan esensi. Dalam meloloskan berbagai undang-undang yang mengabaikan nalar publik, dalam absurditas pengucuran dana kepada Bank Century, dan dalam penggantian komisioner KPK, otoritas terkait menutupi kebohongannya dengan dalih yang sama, ”sudah sesuai dengan prosedur”.

Kini, para pejabat negara sedang beradu siasat untuk menyempurnakan negeri ini menjadi negeri kebohongan. ”Korupsi setiap pemerintahan,” kata Montesquieu, ”selalu dimulai dengan korupsi terhadap prinsip dan aturan permainan.” Kebohongan memperoleh akarnya pertama kali justru ketika aturan bisa dikorup setiap saat demi pragmatika politik.

Pemerintahan negeri ini juga akan semakin sempurna dalam memperlihatkan watak koruptifnya jika berbagai pos pemerintahan baru diciptakan demi mengakomodasi kepentingan orang per orang, bukan demi kemaslahatan kedudukan itu sendiri.

Dalam pemerintahan yang korup, kedudukan dipilih demi seseorang, sedangkan dalam pemerintahan yang baik, seseorang dipilih demi kebaikan kedudukan. Dalam situasi krisis, berbagai pos baru itu semakin menguras keuangan negara, untuk semakin memperumit jejaring kebohongan.

Akhirnya, kekuasaan memang cenderung korup, tetapi mereka yang di ambang kehilangan kekuasaan kerap lebih giat mengembangkan korupsi. Di dalam demokrasi yang tak kunjung terkonsolidasikan, dan kekuasaan silih berganti begitu cepat, selalu ada godaan untuk mengembangkan praktik aji mumpung, seperti kemungkinan praktik ”cuci gudang” penyelesaian RUU tertentu untuk ditransaksikan. Maka, skala korupsi dan kebohongan di negeri ini pun semakin tak tepermanai.

Pilar kebohongan dan korupsi di negeri ini tak kunjung roboh. Perkembangan demokrasi tidak memiliki pijakan yang kuat. Kuncup kebebasan demokrasi sedang dipertaruhkan. Seperti kata Edmund Burke, ”Di antara gugus manusia yang cenderung berbohong dan korup, kebebasan tak bisa bertahan lama.”

Inilah saatnya, kebaikan pribadi harus memiliki komitmen untuk memperkuat etika sosial. Gairah keagamaan tidak berhenti pada narsisme simboliknya, melainkan pada penguatan misi profetiknya dalam memperjuangkan kemaslahatan hidup bersama.

Keterbukaan pemerintahan tidak cukup dengan keterbukaan proseduralisme. Kita memerlukan proses penyingkapan yang lebih dalam, dalam kemampuan untuk menjangkarkan kepentingan pada nilai.

Bahwa kekuasaan manusia adalah amanah Tuhan yang harus diemban secara bertanggung jawab, bukan saja melalui akuntabilitas prosedural, tetapi juga akuntabilitas di hadapan Tuhan.

Kalaupun pejabat bisa membohongi rakyat lewat selubung prosedur, mereka tidak akan bisa lolos dari pengawasan Yang Maha Menyaksikan.

Dengan hati suci yang bertaut dengan gelombang kesucian kolektif, semoga bumi kehidupan dapat disucikan kembali! 

 

Krisis Keuangan Sistemik Diputuskan Presiden

Selasa, 29 September 2009 | 04:06 WIB

Jakarta, Kompas – Rancangan Undang- Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan mementahkan dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam menyelamatkan Bank Century. DPR masih mempermasalahkan dana penyelamatan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.
RUU ini tidak menghendaki pasal peralihan yang diusulkan pemerintah tentang pengakuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK.

Ketua Panitia Khusus RUU JPSK Hafiz Zawawi mengungkapkan hal itu di Jakarta, Senin (28/9), sebelum Rapat Panitia Kerja RUU JPSK digelar.

Menurut Hafiz, pemerintah mengusulkan Pasal 31 yang isinya, setelah RUU JPSK disahkan, Perppu Nomor 4 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi. Itu berarti, pemerintah menyisipkan pasal yang menyatakan Perppu Nomor 4 masih berlaku hingga saat ini.

Padahal, lanjut Hafiz, DPR sudah menolak perppu tersebut dalam Sidang Paripurna DPR pada 18 Desember 2008.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam Pasal 25 dan Pasal 39 Ayat 4 UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan, dalam hal perppu ditolak DPR maka Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan perppu tersebut, yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan DPR itu.

”Pemerintah sebenarnya hanya mengikuti berbagai aturan perundangan yang ada dan keputusan serta surat DPR sendiri,” ujar Menkeu.

Mekanisme penyelamatan

Dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 18 Desember lalu, DPR menyetujui dua dari tiga perppu yang dibuat pemerintah, yaitu Perppu No 2/2008 tentang Perubahan Kedua UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia dan Perppu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Adapun atas Perppu JPSK, DPR meminta pemerintah memasukkan RUU JPSK sebagai pengganti Perppu Nomor 4 Tahun 2008.

”Kami tidak mau ada pasal yang menyatakan perppu itu masih berlaku hingga saat ini. Jika pasal itu masuk dalam RUU JPSK, artinya pencairan dana ke Bank Century menjadi tidak ada masalah,” ujar Hafiz.

Panitia Khusus RUU JPSK juga memberikan kewenangan penuh kepada presiden dalam memimpin penyelamatan ekonomi dari krisis keuangan yang bersifat sistemik.

Keputusan mengenai bank yang dianggap gagal operasi dan berpotensi sistemik akan diambil alih presiden dan tidak ditangani lagi oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI.

Hafiz mengatakan, mekanisme penyelamatan bank gagal akan berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah pada saat menyelamatkan Bank Century, 21 November 2008.

Saat itu, keputusan menyelamatkan Century diambil Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni menteri keuangan setelah mendapat laporan dari Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Eksekutif LPS.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya diberi tahu setelah keputusan penyelamatan Bank Century dilakukan. (OIN)

 

PERBANKAN
Tiga Tahun Lagi, LPS Berencana Jual Century

Selasa, 29 September 2009 | 04:08 WIB

Jakarta, Kompas – Tiga tahun ke depan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana menjual Bank Century. Saat itu, ditargetkan aset Bank Century meningkat menjadi Rp 12 triliun-Rp 13 triliun.

”Hingga akhir tahun 2009, target aset adalah Rp 8 triliun,” kata Direktur Bank Century Benny Purnomo, kemarin di Jakarta.

Bisnis yang dikembangkan Bank Century, kata Benny, antara lain, adalah kredit perdagangan ritel, multifinance melalui penyaluran kredit properti.

Rasio kecukupan modal (CAR) Century saat ini 9,52 persen dan kredit bermasalah (NPL) net 6,7 persen per Agustus 2009.

Sementara itu, kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan laporan sementara hasil audit investigasi kepada pemimpin DPR atas dana penyehatan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, yang dikucurkan oleh LPS.

Namun, audit investigasi yang hingga kini masih berlangsung oleh tim pemeriksa BPK tidak ditujukan untuk menilai kebijakan pemerintah mengenai penyelamatan Bank Century.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK B Dwita Pradana, pemeriksaan difokuskan pada lima masalah, yaitu, pertama, proses merger Bank Century pada Desember 2004 dan pemberian izin operasi Bank Century sebagai bank devisa.

Kedua, pemeriksaan pelanggaran aturan prudensial yang dilakukan Bank Century secara terus-menerus sejak bank itu didirikan sampai pengambilalihan oleh LPS pada November 2008.

Ketiga, melihat dasar dan alasan pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP) Rp 689 miliar oleh Bank Indonesia. Keempat, proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan upaya penyelamatannya oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kelima, alasan peningkatan kebutuhan dana penyelamatan Bank Century, yang semula Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, menegaskan, BPK harus memberi penilaian terhadap keputusan KSSK mengenai penyelamatan Century agar persoalannya tuntas. ”Mengapa sampai Presiden tidak mengetahui atau tidak diberi tahu. Padahal, Pasal 2 Ayat 4 UU 24/2004 tentang LPS menyatakan, LPS bertanggung jawab kepada presiden. ”Ini artinya presiden wajib tahu,” ujarnya. (Faj/Har)

 

 

 

RUU JPSK Mentahkan Penyelamatan Century

30
Sep
09

Perundang-undangan : MK punya peluang Uji PerPPU No. 4/2009

PERUNDANG-UNDANGAN
Mahkamah Konstitusi Punya Peluang Uji Perppu No 4/2009

Rabu, 30 September 2009 | 03:25 WIB

Jakarta, Kompas –  Hakim konstitusi Akil Mochtar, Selasa (29/9) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, mengatakan, terbuka peluang bagi MK untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. MK tidak boleh terpaku dengan ketentuan, perppu hanya bisa diuji melalui political review oleh Dewan Perwakilan Rakyat. MK harus mengikuti perkembangan hukum ketatanegaraan.
Sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD menegaskan, MK tidak akan menerima pengujian terhadap Perppu Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diterbitkan 22 September lalu. Alasannya, MK hanya bisa menguji UU dalam arti formil (Kompas, 29/9).
Akil menyatakan, MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara seharusnya dapat menguji perppu. Apalagi, saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengontrol penerbitan perppu.
MK dalam putusannya terdahulu memang menyatakan, penerbitan perppu adalah hak subyektif Presiden. Ini sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden jika ada kegentingan memaksa. Namun, kata Akil, tak ada satu ketentuan pun mengenai kriteria kegentingan memaksa, baik di UUD 1945 maupun UU.
”Perppu memang dibahas oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Bisa diterima atau ditolak. Tetapi, tidak dijelaskan masa sidang mana. Padahal, kemungkinan terjadi kerugian konstitusional warga negara sejak perppu itu diterbitkan. Tugas MK itu melindungi hak konstitusional warga,” kata Akil.
Secara terpisah, ahli hukum tata negara, Taufiqurrohman Syahuri, dan pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai bahwa perppu bisa dibawa ke MK. Secara materiil, perppu sama dengan UU.
Selain itu, kata Taufiqurrohman, sekarang adalah saat tepat untuk membuat kriteria tentang ihwal kegentingan memaksa untuk penerbitan perppu.
Selain putusan MK, kata dia, pengaturan kriteria kegentingan memaksa juga dapat dimuat dalam UU tersendiri atau dimasukkan dalam revisi atas UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Charles juga mendorong hakim konstitusi membuat terobosan hukum terkait pengujian perppu itu. ”MK harus memastikan, apakah perppu bisa diuji di lembaga itu atau tidak. Ini diperlukan demi adanya kepastian hukum,” ujarnya.
Berpotensi komplikasi
Di Bandung, Jawa Barat, Selasa, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menilai, Perppu No 4/2009 prematur. Bahkan, perppu itu dikhawatirkan akan menimbulkan komplikasi hukum di kemudian hari.
Bagir, yang juga guru besar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, menjelaskan, perppu semestinya cuma mengatur ranah eksekutif atau pemerintahan. ”Tidak bisa menyangkut soal kelembagaan negara semacam DPR atau MA. Ini lembaga independen. KPK juga lembaga independen,” tuturnya.
Jika perppu yang dikeluarkan menyangkut langsung keberadaan lembaga negara atau lembaga independen lain, itu akan menghilangkan esensi independensi lembaga itu. ”Istilahnya, constutional dictatorship (kediktatoran konstitusional),” ujarnya.
Di Jakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menilai, penerbitan Perppu No 4/2009 merupakan langkah melemahkan pemberantasan korupsi.

”Perppu itu bentuk intervensi pemerintah sekaligus melemahkan independensi KPK,” katanya. Perppu itu juga menunjukkan, pemerintah masih setengah hati dalam pemberantasan korupsi. (ana/jon/nta) 

 

 

 

PENYUAPAN DI KPK
Masih Ditemukan Celah

Rabu, 30 September 2009 | 03:28 WIB

Jakarta, Kompas – Sejumlah celah masih ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (29/9) di Jakarta. Jadi, sejumlah penggiat gerakan antikorupsi berencana melakukan uji materi terhadap peraturan itu segera setelah resmi diundangkan.
”Aturan ini menciptakan dualisme. Misalnya, Pasal 26 RUU yang menyatakan, komposisi dan jumlah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ditentukan ketua pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung (MA). Ketentuan ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum,” ungkap praktisi hukum Bambang Widjojanto, Selasa (29/9) di Jakarta.
Komposisi dan jumlah hakim, kata Bambang, seharusnya tidak diubah, yaitu lima hakim dengan hakim ad hoc tiga orang. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 Desember 2006 tak mengamanatkan perubahan komposisi itu. ”Kami mengajukan uji materi segera setelah RUU ini diundangkan,” tegasnya.
Sidang Paripurna DPR, Selasa, setuju mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor sebagai UU. Ketua Panitia Khusus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara melaporkan, RUU dibuat sebagai tindak lanjut putusan MK yang memutuskan, dalam tiga tahun perlu dibuat dasar hukum bagi keberadaan Pengadilan Tipikor.
Dalam pembahasan, kata Dewi, sejumlah materi krusial diputuskan dikembalikan ke posisi awal. Misalnya, tentang pengertian penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tetap diberi hak untuk menuntut.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Andi Mattalatta menambahkan, dengan dipertahankannya hak penuntutan, tidak ada anggapan ada usaha melemahkan KPK atau memperkuat institusi penegak hukum tertentu.
Wakil Ketua KPK M Jasin menyambut baik dipertahankannya kewenangan penuntutan itu. Jika kewenangan ini dihilangkan dari KPK, kinerja komisi itu terpengaruh. Bolak-balik pemberkasan penuntutan dari KPK ke kejaksaan amat mungkin terjadi.
Namun, Bambang curiga, sejumlah wacana kontroversial, seperti penghilangan hak KPK untuk menuntut, sengaja dimunculkan untuk menutup materi lain yang lebih penting, seperti jumlah dan komposisi hakim serta kedudukan pengadilan yang dalam waktu dua tahun harus ada di semua ibu kota provinsi.
Secara terpisah, peneliti hukum dan konstitusi Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Wahyudi Djafar, juga menjelaskan, pihaknya siap membawa RUU Pengadilan Tipikor setelah diundangkan ke MK untuk diuji materi. KRHN menengarai, dua pasal berpotensi menimbulkan masalah ke depan, yakni tentang komposisi hakim dan tempat Pengadilan Tipikor.
Menurut Wahyudi, jika komposisi hakim Pengadilan Tipikor tidak diatur jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dualisme putusan kasus korupsi dikhawatirkan juga akan terjadi.
Di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan, MA menyiapkan sekitar 750 hakim karier untuk ditugaskan di Pengadilan Tipikor. ”Kami belum tahu apa saja yang harus kami lakukan, tetapi penyiapan hakim adalah yang utama,” katanya. Hakim yang terpilih akan segera mendapat pembekalan.
Jaksa Agung Hendarman Supandji di Jakarta, Senin, secara terpisah menuturkan, tidak ada masalah bagi institusinya jika KPK diberikan kewenangan penuntutan.
Sejauh ini, kata Hendarman, persoalan baru terjadi bila Pengadilan Tipikor hanya ada di setiap provinsi. Anggaran untuk menggelar sidang akan membengkak.(nwo/ana/idr/den) 

 

 

 

STATUS PIMPINAN KPK
Wapres Desak Polri Lekas Tuntaskan

Selasa, 29 September 2009 | 03:11 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden M Jusuf Kalla mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia secepatnya menuntaskan pemeriksaan terkait status pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yang dituduh menerima dana Rp 5,15 miliar dari PT Masaro Radicom. Keduanya juga disangka menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan pencegahan untuk Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.
Polri diminta menuntaskan kasus itu dalam waktu seminggu. Demikian diungkapkan Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Senin (28/9). Sebelumnya, Wapres memanggil Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Kedatangan Kepala Polri di rumah dinas Wapres dilakukan tanpa pengawalan yang mencolok. Setelah bertemu lebih kurang 40 menit, Bambang yang menggunakan mobil Land Cruiser hitam berpelat nomor B 2632 FS langsung meninggalkan rumah Wapres bersama iringan kendaraan Wapres.
”Polisi sanggup menuntaskan pemeriksaannya sehingga status hukum kedua unsur pimpinan KPK itu bisa diselesaikan dalam seminggu. Tadi saya minta untuk segera diselesaikan. Kepala Polri bisa memenuhinya. Jadi, minggu depanlah status hukumnya jelas,” tutur Wapres.
Menurut Wapres, Kepala Polri menyatakan proses pemeriksaannya akan dilanjutkan apabila unsur tindak pidana terpenuhi dalam penyidikan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, Polri akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan mengembalikan keduanya sebagai unsur pimpinan KPK.
”Soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tentu harus tetap berjalan sampai DPR menerima atau menolaknya. Tetapi, yang utama, Polri harus segera menuntaskan proses pemeriksaannya untuk kejelasan status hukumnya,” kata Wapres.
Seandainya Tim untuk Merekomendasi Calon Anggota Sementara Pimpinan KPK (dikenal sebagai Tim 5) telanjur mengusulkan tiga nama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menetapkannya, Kalla mengatakan, pimpinan sementara itu terus berlanjut jika tindak pidananya ditemukan. Kalau dikeluarkan SP3, pimpinan sementara itu otomatis berhenti dan pimpinan lama bekerja kembali.
Susno, internal Polri
Terkait tuntutan penonaktifan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, Wapres menilai hal itu tergantung Kepala Polri. Namun, dia mengakui, penyidikan kasus terkait pimpinan KPK dan masalah Susno adalah pertaruhan nama baik Polri.
Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta Polri menghentikan penyidikan kasus Chandra dan Bibit. Ia menilai dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap dua unsur pimpinan KPK itu lebih merupakan sengketa administrasi dalam hukum.
Penilaian itu, papar Mahfud, sebagai upaya untuk mengingatkan penegak hukum itu. Sebagai Ketua MK, yang bukan anggota kabinet, ia tidak memiliki forum resmi untuk menyampaikan peringatan itu.
Senin, Susno juga resmi diadukan ke Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit. Pengaduan itu disampaikan setelah keduanya menjalani wajib lapor di Mabes Polri.

Ahmad Rivai, seorang kuasa hukum Chandra dan Bibit, menuturkan, mereka diterima langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani. Laporan juga disampaikan kepada Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Yusuf menuturkan, Itwasum dan Divisi Propam Polri akan memproses laporan itu. Namun, ia enggan berkomentar soal tuntutan penonaktifan Susno Duadji. (HAR/ANA/SF)

“Mati Surikan” Perppu 4/2009
Independensi KPK Dinilai Sudah Terganggu

Selasa, 29 September 2009 | 03:19 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta ”mematisurikan” Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perppu itu tak perlu dilaksanakan.
Permintaan itu dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam diskusi bertemakan ”Selamatkan KPK-Lawan Korupsi!” yang digelar Inside Forum, Senin (28/9) di Jakarta.
Hikmahanto, yang juga mantan anggota Panitia Seleksi Anggota KPK tahun 2007-2011, meminta pula Presiden menunda penyebutan nama pelaksana tugas pimpinan KPK hingga semua masalah di kepolisian menjadi jelas. ”Publik selama ini bertanya, bagaimana bisa sebelumnya polisi mempersoalkan penyalahgunaan wewenang lalu berubah menjadi dugaan suap pada beberapa anggota KPK,” ujarnya.
Menurut dia, perlu ketegasan soal apakah polisi benar menetapkan status tersangka bagi Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah didasari pembuktian dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian itu dibutuhkan untuk menepis kecurigaan yang muncul selama ini.
Salah satu cara membuktikannya, tambah Hikmahanto, adalah dengan mendesak Presiden meminta pimpinan Polri melakukan gelar perkara kasus itu dengan dihadiri pakar terkait yang berkompeten dan independen.
”Terlepas dari ada tidaknya kegentingan memaksa, perppu suka atau tidak sudah dibuat dan tercatat dalam lembar negara. Tak mungkin membatalkannya lagi. Jadi, lebih baik ’dimatisurikan’ saja,” ujar Hikmahanto.
Menurut Hikmahanto, Perppu No 4/2009 diakui sangat mengganggu independensi KPK, seperti diatur dalam Pasal 3 UU No 30/2002. Dalam pasal itu disebutkan, KPK harus independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.
”Langkah penerbitan perppu oleh Presiden kali ini berpotensi mendatangkan fitnah. Presiden, seperti selama ini berkembang di masyarakat, dikatakan berniat melemahkan KPK dan bukannya menyelamatkan,” ujarnya.
Zainal Arifin dari Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyoroti kinerja Polri dalam kasus dugaan suap pimpinan KPK kali ini yang seolah menerapkan cara ”tangkap dahulu, bukti belakangan”. Seharusnya Presiden mampu mencium ”bau tidak sedap” kriminalisasi KPK oleh bawahannya (Polri) sejak awal, apalagi ketika semua tuduhan yang dialamatkan kepada pimpinan KPK dibantah berbagai kalangan.
Korupsi tingkat tinggi
Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam diskusi itu mengakui curiga KPK sengaja diintervensi dan dikriminalisasi lantaran tak lagi menangani kasus korupsi biasa saja, tetapi lebih dari itu.

”Serangan terhadap KPK sebetulnya muncul setelah mampu menangani kasus besar. Kasus yang ditangani KPK semakin ke sini adalah yang terkait atau menyentuh kepentingan lebih besar dan terkait kelompok yang selama ini terbilang berada di atas hukum,” ujar Danang.

Kondisi seperti itulah, kata dia lagi, yang melatarbelakangi upaya melemahkan KPK tanpa harus membubarkannya. ”Dengan begitu bisa disimpulkan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah sangat mendalam. Sudah terkait kepentingan politik, bukan mencari keuntungan lagi,” ujarnya.

Peneliti politik dari Reform Institute, Yudi Latif, menyoroti, pemerintah dalam kasus terkait pimpinan KPK terlihat lebih menggunakan pendekatan kekuatan (might) ketimbang mencari cara yang benar (right) untuk menuntaskan masalah. Selain itu, kepolisian juga tidak akan berani berbuat seperti sekarang tanpa ada ”lampu hijau” dari atasannya, dalam hal ini presiden.

Jika tak mendapatkan ”restu”, Polri setidaknya sengaja dibiarkan mengacak-acak KPK. (dwa) 

 

 

 

 

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (kiri) dan peneliti dari Reform Institute, Yudi Latif (kanan), menjadi pembicara dalam diskusi Selamatkan KPK-Lawan Korupsi! di Jakarta, Senin (28/9). Sejumlah tokoh menolak Perppu No 4/2009 tentang Perubahan Atas UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dinilai masih banyak masalah.

PERUNDANG – UNDANGAN
Dari KPK, Cegah Inflasi Perppu untuk Lima Tahun ke Depan

KOMPAS, Selasa, 29 September 2009 | 03:19 WIB

Hadiah ”Lebaran” dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikeluarkan Selasa (22/9) lalu mengejutkan banyak pihak. Tak cuma penggiat antikorupsi, tokoh masyarakat, akademisi, dan pakar pun tak habis pikir tentang pertimbangan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 itu.
Perppu tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memberikan dasar hukum bagi presiden untuk mengangkat pejabat pelaksana tugas pimpinan KPK ketika jumlah pimpinan KPK kurang dari tiga orang. Meski dihadang gelombang penolakan, perppu tetap tak terbendung.
Banyak alasan menolak perppu itu. Misalnya, syarat ihwal kegentingan memaksa yang dinilai tak terpenuhi hingga kecurigaan dijadikannya perppu sebagai alat untuk memasukkan kalangan dekat presiden ke KPK demi mengontrol lembaga yang seharusnya independen ini. Dalam bahasa kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), KPK ke depan berpotensi menjadi ”alat pukul” presiden untuk menghabisi orang yang tidak disukai, menjadi boneka presiden.
Keluarnya perppu ini menyentakkan kesadaran semua pihak. ”Ini berbahaya. Jadi preseden buruk di masa datang,” kata ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie juga mengingatkan, perppu menjadi fasilitas paling efektif bagi presiden untuk mengubah UU, sesuai dengan kepentingan jangka pendeknya. ”Perppu bisa dipakai semena- mena, semau-maunya presiden. Kapan saja, ia bisa melanggar UU dengan perppu,” ujarnya.
Apalagi, kata Jimly, Presiden terpilih saat ini mendapat dukungan mayoritas parlemen. Partai Demokrat dan partai koalisinya menguasai 314 kursi dari 560 kursi DPR. Kondisi ini diprediksi akan membuat Yudhoyono kian percaya diri untuk kapan pun membuat perppu.
Peneliti hukum dan konstitusi Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Wahyudi Djafar, khawatir bakal terjadi inflasi perppu selama pemerintahan Yudhoyono pada lima tahun mendatang.
”Setiap ada persoalan, akan diselesaikan dengan perppu. Perppu berpotensi jadi alat presiden untuk mengatur hal teknis yang sebenarnya tidak boleh diatur dalam peraturan setingkat UU,” ujar Wahyudi.
Kewenangan presiden
Muncul gagasan untuk membatasi subyektivitas presiden dalam penerbitan perppu. Saran radikal justru datang dari Jimly. ”Cabut Pasal 22 UUD 1945. Itu desain lama yang tidak relevan lagi,” katanya.

Pasal 22 UUD 1945 berbunyi, ”(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”

Menurut Jimly, ada hal mendasar yang menjadi alasan, yaitu terkait pergeseran kuasa pembentuk UU dari presiden (sebelum amandemen) ke DPR (pascaamandemen). Sebelum amandemen, DPR hanya berwenang mengusulkan RUU, sementara penetapannya harus mendapat persetujuan presiden. Kondisi berubah. Pasal 5 Ayat 1 perubahan UUD 1945 menyatakan, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ketentuan ini terkait dengan Pasal 20 Ayat 1, DPR memegang kekuasaan membentuk UU.

Menurut Jimly, Pasal 22 yang memberikan kewenangan kepada presiden mengeluarkan perppu tak sinkron dengan pergeseran ini. Sebab, kuasa pembentukan UU di tangan DPR.

Apalagi, Pasal 22 Ayat 3 mengisyaratkan, perppu tak dapat batal dengan sendirinya meski ditolak DPR. Perppu itu harus dicabut. Ketentuan ini memberi celah bagi presiden untuk memanfaatkan masa/jeda antara penolakan dan pencabutan untuk melakukan tindakan hukum.

Kasus ini terungkap pada Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang menjadi dasar penyelamatan Bank Century. Perppu itu tidak diterima DPR pada 18 Desember 2008 yang artinya harus batal. Namun, pengucuran dana tetap dilakukan meski penolakan disampaikan. Belakangan, muncullah gonjang-ganjing dana Rp 6,7 triliun yang telanjur mengucur ke Bank Century.

Bagi Jimly, ketentuan ini sangat berbahaya. Perppu akhirnya berpotensi disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Misalnya, presiden butuh melakukan sesuatu hal dalam jangka satu bulan ke depan, tetapi UU tak mengizinkan, perppu menjadi jalan paling efektif meski kemudian ditolak DPR. Pascapenolakan pun, perppu masih sah secara yuridis formil dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan jika belum dicabut.

Namun, ide itu tak banyak mendapat persetujuan. Selain karena dinilai terlalu berbahaya mengubah konstitusi saat ini, khawatir ditumpangi kepentingan lain, juga secara teori ketentuan mengenai perppu tidak terkait dengan pergeseran kekuasaan pembentukan UU. Hal itu diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Menurut dia, perppu adalah privilese (keistimewaan) yang melekat pada presiden sebagai pengimbang DPR sebagai pemegang kekuasaan UU.

Perppu adalah hak legislasi atau legislative right presiden untuk menghadapi secara cepat dan tepat situasi genting dan memaksa, seperti terjadi suatu kekosongan hukum/UU.

Irman mengakui, setiap hak keistimewaan memungkinkan terjadinya penggunaan secara otoritarian. Namun, dalam perppu, hal ini akan ditinjau DPR. DPR bisa menolak, bahkan lebih jauh mempertanyakan (interpelasi), menyelidiki (angket), dan menyatakan pendapat. ”Inilah kontrol DPR terhadap perppu,” ujarnya. Namun, laku ideal ini tentu mengandaikan adanya suatu peta kekuatan politik yang imbang dalam DPR.

Perlu pembatasan

Dibandingkan dengan mengamandemen konstitusi, ide untuk membuat pembatasan terhadap ”hak subyektif presiden” dinilai beberapa kalangan lebih realistis. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengupayakan uji materi perppu ke MK atau melalui perubahan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Idenya adalah perlunya definisi atau batasan mengenai ”hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Dari dua pilihan itu, menurut Irman, langkah yang paling efektif adalah melalui uji materi perppu ke MK. Sebab, uji materi dapat dilakukan siapa pun. Berbeda dengan proses pengajuan perubahan UU No 10/2004 yang membutuhkan dukungan dan waktu yang relatif lama.

Hanya, kata Irman, MK pada era kepemimpinan Jimly pernah memberikan pendapat terkait ”hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Itu terlihat dalam perkara Nomor 003/PUU-III/ 2005 mengenai hak uji materiil dan formil atas UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Dalam putusan itu, MK menyatakan tak berhak menguji perppu karena hal itu adalah political review oleh DPR. Namun, tidak tertutup kemungkinan bagi MK untuk menafsir kembali hal itu. Dalam putusan itu pula, MK menegaskan ”hal ihwal kegentingan memaksa” adalah hak subyektif presiden yang menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR. (Susana Rita) 

 

 

 

Kewenangan KPK Tetap
Pemerintah Minta KPK Tetap Berwenang Menuntut

Selasa, 29 September 2009 | 03:26 WIB

Jakarta, Kompas – Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah setuju mempertahankan kewenangan penyadapan dan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
”Seluruh fraksi dan pemerintah sepakat meneruskan pengambilan keputusan pada rapat paripurna. Soal penuntut umum, ketentuan diubah menjadi penuntut umum adalah penuntut umum sebagaimana dimaksud perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ketua Pansus Dewi Asmara, Senin (28/9) malam.
Kesepakatan diambil melalui lobi setelah sebelumnya pemerintah menolak rencana pemangkasan kewenangan penuntutan dan penyadapan pada KPK. Pandangan pemerintah berseberangan dengan delapan fraksi di Pansus RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menginginkan pemangkasan kewenangan KPK. Sikap fraksi itu disampaikan dalam pandangan mini fraksi dalam rapat kerja Pansus, semalam di Jakarta.
”Sistem peradilan pidana mengandung lima struktur, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan, dan pelaksanaan putusan. Kita sekarang di etape keempat, sekuen pemeriksaan di muka persidangan. Kita tidak boleh menyinggung sekuen lain. Jika menyinggung, itu aksesori saja,” ingat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta.
Menurut Andi, ketentuan tentang penuntut umum harus dikembalikan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait. Artinya, jika ingin mengubah kewenangan penuntutan KPK, harus melalui perubahan UU KPK, yang mengatur kewenangan. Demikian pula terkait penyadapan. Pengubahan atas ketentuan itu harus melalui UU yang mengatur penyelidikan dan penyidikan.
Sebelumnya, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Damai Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), dan Fraksi Partai Golkar (F-PG) mendukung pemangkasan kewenangan KPK. Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak pemangkasan.
Khahar Muzakir, juru bicara F-PG, menjelaskan, fraksinya setuju pengesahan RUU itu dengan catatan komposisi hakim pada sidang Pengadilan Tipikor mayoritas hakim karier. Kewenangan penuntutan kembali ke Kejaksaan Agung. Soal penyadapan diatur hanya untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang melebihi Rp 10 miliar, harus izin ketua pengadilan negeri, dan dilakukan dalam waktu 30 hari dan bisa diperpanjang 15 hari.
”Jaksa adalah jaksa penuntut umum. Penyadapan harus sah,” imbuh M Nurdin dari F-PDIP.
Juru bicara F-PD, Bambang Sucipto Syukur, menjelaskan, fraksinya sepakat dengan RUU yang diusulkan pemerintah. Tentang penuntut umum, adalah penuntut umum pada Kejaksaan Agung dan KPK.

Dalam lobi, pemangkasan kewenangan KPK itu dibatalkan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Senin di Jakarta, menilai, jika RUU Pengadilan Tipikor disetujui, itu adalah pilihan politik DPR dan pemerintah. ”MK telah menyatakan kewenangan penuntutan dan penyadapan KPK itu sah dan konstitusional. Ini sudah diakomodasi dalam beberapa putusan MK,” katanya. (ana/edn)

 

 

 

 
PERPPU NO 4/2009
Mahkamah Konstitusi Tak Akan Terima Uji Materi

Selasa, 29 September 2009 | 03:17 WIB

Jakarta, Kompas – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan, MK tidak akan menguji materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasalnya, perppu hanya boleh diuji melalui political review (uji politik) di Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan judicial review atau uji materi di MK.
Hal itu dikemukakan Mahfud seusai menerima perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di ruang kerjanya di Jakarta, Senin (28/9). Hadir menemui Mahfud adalah perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), serta Demos.
Selasa lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perppu itu memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat anggota sementara pimpinan KPK bila terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK sehingga pimpinannya kurang dari tiga orang.
Menurut Mahfud, perppu tak dapat diuji MK. MK hanya menguji UU dalam arti formil. UU dalam arti formil adalah apabila pemerintah dengan DPR mengambil keputusan secara bersamaan membuat UU. MK tak dapat menguji UU dalam arti materiil, yaitu jika suatu lembaga yang memiliki kewenangan peraturan perundangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat masyarakat secara umum. UU dalam arti materiil ini meliputi peraturan pemerintah (PP), peraturan daerah (perda), dan lainnya yang mengikat satu komunitas.
Tetap akan ajukan
Meski tak akan diterima, Febri Diansyah dari ICW dan Wahyudi Djafar dari KRHN bersikeras tetap akan mengajukan uji materi terhadap Perppu No 4/2009. Febri melihat, uji materi terhadap perppu wajib hukumnya, mengingat DPR yang diragukan obyektivitasnya dalam membahas perppu.
”DPR periode 2009-2014 dikhawatirkan hanya akan menjadi stempel bagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” ujar Febri lagi. Hal itu sangat berbahaya pada masa mendatang. Presiden bisa saja mengeluarkan perppu setiap saat. Hal itu berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dalam jangka panjang.
Wahyudi mengatakan, uji materi terhadap perppu memang belum menjadi mekanisme yang dapat diterima. Meski demikian, uji materi perppu ke MK harus ditradisikan, mengingat peta kekuatan politik di DPR yang dikuasai partai pemerintah.

Secara terpisah, menurut Ketua Institut untuk Demokrasi dan Perdamaian Setara Hendardi, Mahfud sebagai hakim konstitusi dinilai teramat aktif memberikan dukungan terhadap perppu terkait kepemimpinan KPK. Padahal, pada fase ini MK belum memiliki kewenangan.

”Sikap politik” MK melalui ketuanya itu, kata Hendardi, akan berimplikasi serius ketika perppu itu diuji di MK. (ana)

 

 

 

KOMPAS/ALIF ICHWAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto (kanan) dan Chandra M Hamzah (kiri), didampingi juru bicara tim kuasa hukum Luhut MP Pangaribuan (tengah), Minggu (27/9) siang di Jakarta, menunjukkan bukti-bukti dokumen ketidakterlibatan kedua unsur pimpinan KPK itu dalam kasus dugaan suap.

DUGAAN PENYUAPAN
Bantah Kepala Polri, Pimpinan KPK Tunjukkan Bukti

Senin, 28 September 2009 | 03:13 WIB

Jakarta, Kompas – Bibit Samad Rianto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Minggu (27/9) dalam jumpa pers di Jakarta, menunjukkan sejumlah barang bukti untuk membantah dugaan penerimaan uang dari Direktur PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo. Bukti itu sekaligus untuk mematahkan tudingan polisi mengenai penerimaan uang senilai Rp 1,5 miliar di Bellagio Residence, Jakarta, antara tanggal 12 Agustus dan 18 Agustus 2008.
”Pada 11-18 Agustus 2008 saya di Peru,” ujar Bibit. Ia juga menunjukkan surat jalan, paspor, tiket, dan surat undangan dari Kedutaan Besar Peru kepada wartawan.
”Bellagio Residence saja saya tak tahu, apalagi pernah ke sana. Jika dikatakan ada yang bertemu saya di Hotel Bellagio Residence, itu mungkin setan atau jin yang mirip dengan saya,” kata Bibit.
Bantahan soal penerimaan uang juga disampaikan Chandra M Hamzah, Wakil Ketua KPK (nonaktif) yang juga disangka menerima uang Rp 1 miliar dari Ari Muladi. Ari disebut-sebut sebagai suruhan Anggoro.
Jumat lalu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri melontarkan dugaan penerimaan uang oleh pimpinan KPK. Disebutkan, terjadi penyerahan uang Rp 5,15 miliar dari Ari untuk pencabutan pencegahan (larangan ke luar negeri) Anggoro, yang menjadi tersangka tindak korupsi proyek sistem radio komunikasi terpadu Departemen Kehutanan. Penyerahan uang itu dilakukan tiga tahap, 11 Agustus 2008, 13 November 2008, dan 13 Februari 2009 (Kompas, 26/9).
Chandra mengaku bingung terhadap penjelasan Kepala Polri. Waktu penerimaan yang ditudingkan berubah terus. Ia memiliki beberapa versi sangkaan.
Dari dokumen yang dimiliki, ia disangka menerima uang pada 27 Februari 2009. Tanggal ini berbeda dengan data yang dilansir media elektronik pada 15 April 2009, yang lalu berubah menjadi sekitar Maret 2009. ”Ini ada tuduhan dan ada dokumen. Yang mana yang benar, saya tidak tahu,” ujarnya.

Tim Kuasa Hukum KPK meminta polisi segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang, dengan tersangka Chandra dan Bibit. Anggota Tim Kuasa Hukum, Luhut MP Pangaribuan, menilai tak ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka. ”Soal penyerahan uang, paling tidak harus ada dua saksi yang melihat langsung, atau bukti lain, surat tanda terima yang betul-betul ditandatangani oleh yang menerima,” ujar Luhut.

Hari Senin ini, Chandra dan Bibit akan menjalani wajib lapor ke polisi.

Dipaksa polisi

Secara terpisah, Minggu di Jakarta, Ari Yusuf Amir, seorang penasihat hukum Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar, mengungkapkan, kliennya mengaku dipaksa polisi untuk membuat laporan polisi pada 6 Juli 2009. Antasari juga menyangkal pernah menyarankan Ari Muladi untuk memberikan uang kepada Chandra, seperti yang dikatakan Kepala Polri dalam jumpa persnya, Jumat.

Ari Muladi, melalui penasihat hukumnya, Sugeng Teguh Santosa, juga menyatakan tak pernah berhubungan dan menyerahkan uang langsung kepada pimpinan KPK, termasuk Chandra.

Ari Yusuf Amir menuturkan, laporan Antasari tertanggal 6 Juli itu, seperti testimoni yang dibuatnya pada 16 Juni 2009, adalah perintah polisi. ”Awalnya Pak Antasari menolak permintaan itu. Namun, ia terus dipaksa dengan alasan untuk kelengkapan administrasi,” katanya.

Saat ditanya kenapa Antasari akhirnya bersedia membuat laporan, Ari menjawab, ”Kita tahu kondisi orang yang ditahan, terutama di tahanan polisi.”

Ari menambahkan, sejak awal memang banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus ini. ”Kejanggalan lain, misalnya saat Antasari pada 4 Mei 2009 datang ke Markas Polda Metro Jaya untuk diperiksa dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Saat itu dia jelas datang sendiri dan tidak karena ditangkap. Namun, sebelum ditahan, ia diminta menandatangani surat penangkapan,” tutur dia lagi.

Antasari tak pernah dan tak mungkin minta Ari Muladi menyerahkan uang ke Chandra. ”Itu tak masuk akal. Saat itu Antasari sedang menyelidiki dugaan suap di KPK. Aneh, jika dia malah menyuruh Ari menyerahkan uang kepada Chandra,” katanya.

Sugeng mengatakan, Ari yang merupakan pengusaha distribusi pupuk di Surabaya dan bergelar insinyur pertanian ini tidak pernah berhubungan dan menyerahkan uang secara langsung kepada pimpinan KPK.

Ari Muladi, lanjut Sugeng, memang pernah dihubungi Anggodo Widjojo (adik Anggoro) yang dikenalnya lebih dari 25 tahun. Anggodo meminta tolong kepada Ari agar dicarikan jalan keluar terkait pengusutan KPK atas kasus yang melibatkan PT Masaro.

”Ari lalu menemui A, pengusaha di Surabaya, yang mengaku dapat berhubungan dengan KPK.

A lalu minta uang yang katanya untuk pimpinan KPK. Ari pun mengatakan hal itu kepada Anggodo. Anggodo menyerahkan uang Rp 5,1 miliar, yang diberikan dalam tiga tahap ke Ari. Uang itu oleh Ari diserahkan ke A. Dalam proses ini, Ari mendapat 30.000 dollar AS dari A,” papar Sugeng.

Menurut Sugeng, A pernah menginformasikan kepada Ari Muladi bahwa Chandra belum diberi uang. Ari bicara kepada Anggodo. Anggodo memberikan lagi Rp 1 miliar dalam bentuk dollar Singapura kepada Ari, yang lalu diserahkan kepada A. ”Keberadaan A sekarang tak jelas. Ari juga tidak tahu apakah A menyerahkan uang itu ke pimpinan KPK atau tidak,” ujarnya.

Saat diperiksa sebagai saksi pada Juli, lanjut Sugeng, Ari mengaku memberikan uang kepada pimpinan KPK. Pengakuan itu untuk menyenangkan Anggodo. Namun, Agustus lalu, keterangan itu dicabut. (ANA/NWO) 

 

 

 

Degradasi Pemberantasan Korupsi

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 04:29 WIB 

Hifdzil Alim

Salah satu alasan mengapa korupsi kurang dipelajari sebagai masalah kebijakan mungkin karena perasaan tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu.

Usia korupsi sama tuanya dengan pemerintah itu sendiri (Robert C Tilman: 1979). Tilman benar. Pasalnya, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi kadang malah menimbulkan efek korupsi yang lebih akut meski kebijakan itu sebelumnya dimaksudkan sebagai tindakan preemtif ataupun preventif terhadap kasus korupsi.

Contoh, kebijakan terbaru pemerintah untuk menyelamatkan uang negara yang diambil anggota DPRD 2004-2009 melalui tunjangan komunikasi intensif (TKI) serta belanja penunjang operasional (BPO) pimpinan dan anggota DPRD dinilai kontraproduktif dengan usaha memberantas korupsi di negara ini.

Penggembosan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan surat edaran (SE) No 555/3032/SJ pada 18 Agustus 2009 (SE 555) yang menjawab surat Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Se-Indonesia bernomor 42/ADPSI/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009.

Petikan isi SE itu menyatakan, jika sampai batas waktu yang ditentukan anggota DPRD belum melunasi pengembalian TKI dan BPO, tidak akan dilimpahkan kepada penegak hukum alias tidak dipidana. Ketentuan SE itu bak penggembosan ban pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, dana TKI dan BPO yang diatur dalam Pasal 10A Peraturan Pemerintah (PP) 37 Tahun 2006 dan diberikan kepada anggota DPRD 2004-2009 dianggap sebagai uang korupsi. Sebab, dana itu tidak sesuai dengan peruntukan, bagian dari penyelewengan anggaran, dan merugikan keuangan negara.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menghitung, dana negara yang digelontorkan untuk memenuhi TKI dan BPO sebesar Rp 1,4 triliun. Potensi kerugian negara di beberapa daerah pun beragam. Di DKI Jakarta sebesar Rp 6,55 miliar, Banten Rp 3,79 miliar, Maluku Utara Rp 4,26 miliar, dan NTB Rp 1,1 miliar.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan pada semester I dan II tahun 2008, kerugian negara yang baru dikembalikan dari 152 daerah adalah Rp 210,8 miliar (Kompas, 31/08/09). Sisanya, 358 daerah, belum mengembalikan.

Korupsi

TKI dan BPO adalah bagian dari penyelewengan anggaran di daerah. Catatan penggiat antikorupsi memetakan, penyelewengan anggaran menjadi modus populer di daerah. Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM mencatat, selama tahun 2008-2009, korupsi merupakan modus teratas penyelewengan anggaran (63 persen).

Sebagai perbandingan, tahun 2000-2001, penyelewengan anggaran hampir terjadi di tiap daerah, dimainkan anggota DPRD. Lihat saja neraca belanja DPRD di delapan daerah yang tidak sesuai standar belanja DPRD dalam PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedelapan daerah itu, DPRD Bengkulu menghabiskan anggaran Rp 5,96 miliar (seharusnya hanya Rp 5,06 miliar), DPRD Lampung Rp 15,02 miliar (seharusnya Rp 8,46 miliar), DPRD DKI Jakarta Rp 90,03 miliar (seharusnya Rp 30,16 miliar), DPRD Jawa Timur Rp 29,80 miliar (seharusnya Rp 9,45 miliar), DPRD Kalimantan Barat Rp 10,32 miliar (seharusnya Rp 5,42 miliar), DPRD NTT Rp 8,09 miliar (seharusnya 4,95 miliar), DPRD NTB Rp 11,89 miliar (seharusnya Rp 4,44 miliar), DPRD Sulawesi Tengah Rp 8,17 miliar (seharusnya Rp 7,27 miliar) (HCB Dharmawan, dkk: 2004).

Kebijakan pemerintah tentang TKI dan BPO dalam PP 37 Tahun 2006 menuai banyak protes. Ketentuan TKI dan BPO lalu dicabut pemerintah. PP 21 Tahun 2007 terbit menggantikan PP 37 Tahun 2006, memidanakan anggota DPRD yang tetap mengonsumsi dana TKI dan BPO.

Bersamaan terbitnya PP 21 Tahun 2007, Mendagri menerbitkan SE 700/08/SJ (SE 700) ihwal tunggakan pengembalian dana TKI dan BPO. SE 700 memerintahkan agar jika sampai batas waktu yang ditentukan pimpinan dan anggota DPRD belum melunasi TKI dan BPO, mereka akan diseret aparat penegak hukum di daerah. Artinya, dengan ketentuan PP 21 Tahun 2007 dan SE 700, tanggal 22 Agustus 2009 adalah batas akhir anggota DPRD mengembalikan uang negara. Namun, kebijakan baru Mendagri (SE 555) telah mendegradasi usaha pengembalian uang negara itu.

Usaha memberantas korupsi harus terus jalan. Degradasi pemberantasan korupsi harus diakhiri. Pertama, Mendagri harus mencabut SE 555. Pencabutan itu penting guna menjaga emosi pemberantasan korupsi agar tidak kendur.

Kedua, aparat penegak hukum harus tetap aktif memeriksa anggota DPRD yang belum mengembalikan dana TKI dan BPO. Berharap kebijakan pemerintah menjadi kebajikan dalam pengembalian harta negara.

 Hifdzil Alim Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Wapres Minta Polri Utamakan Kejelasan Kasus Pimpinan KPK

Sabtu, 26 September 2009 | 03:24 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden M Jusuf Kalla menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait penetapan pimpinan sementara KPK, harus dijalankan. Namun, sejalan dengan itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus segera mengutamakan kejelasan nasib pimpinan KPK.
Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang, terkait pencegahan atas pengusaha Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan (larangan ke luar negeri) atas pengusaha Djoko S Tjandra. Keduanya kini nonaktif.
Bila Bibit dan Chandra bersalah, kata Wapres di Jakarta, Jumat (25/9), proses hukum harus dilanjutkan. Jika tak terbukti, polisi harus membebaskan dan menempatkan keduanya sebagai pimpinan KPK sehingga perppu tak berlaku.
”Ada pandangan, sambil jalan perppu, Polri mengutamakan dulu proses untuk memperjelas status hukum pimpinan KPK,” katanya. Menurut Kalla, hal itu penting agar sistem hukum Indonesia tak rusak karena sekarang berjalan dengan baik.
”Itu keinginan masyarakat dan juga keinginan kita semua agar Polri mengutamakan hal itu. Itu juga saya sampaikan kepada Kepala Polri agar ada kepastian hukum,” kata Wapres.

Wapres mengatakan, sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berangkat ke Amerika Serikat, Presiden juga memberikan instruksi khusus agar Polri menjelaskan hal itu.

Calon dari KPK

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK tersisa, M Jasin dan Haryono Umar, mengharapkan tiga calon anggota sementara pimpinan KPK, yang akan direkomendasikan kepada Presiden, berasal dari dalam KPK atau mantan unsur pimpinan KPK. Harapan itu disampaikan saat keduanya bertemu dengan Tim Rekomendasi Calon Anggota Sementara Pimpinan KPK yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS, Jumat di Jakarta.

Anggota Tim, Adnan Buyung Nasution, menuturkan, pertemuan dilakukan karena pimpinan KPK belum diajak bicara saat Presiden menerbitkan Perppu No 4/2009. Dalam perppu itu antara lain disebutkan, Presiden mengangkat anggota sementara pimpinan KPK jika pimpinan komisi itu kurang dari tiga orang.

Jasin menegaskan, KPK adalah lembaga negara sehingga tak bisa menolak Perppu No 4/2009, apalagi perppu itu dimaksudkan untuk memperkuat KPK.

Jumat lalu, Jasin menyatakan, perppu sebaiknya diterbitkan bila pimpinan KPK yang berstatus tersangka ditetapkan sebagai terdakwa. Tim Pembela KPK menilai, dengan perppu itu, Presiden mudah dipersepsikan mendukung langkah yang dapat dikategorikan sebagai upaya melemahkan KPK (Kompas, 19/9).

Namun, Jasin, mengaku tidak pernah menulis surat dan menandatangani pernyataan menolak perppu. Ia mempersilakan jika ada pihak yang menolak perppu, tetapi jangan memakai nama KPK. (HAR/NWO)

 

 

 

Dugaan Pidana

Liputan 6
DPR Rekomendasikan Adanya Dugaan Pidana Kasus Century

Liputan6.com, Jakarta: Di penghujung masa jabatan, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 mengesahkan banyak rancangan undang-undang dan rekomendasi. Satu di antaranya rekomendasi atas kasus Bank Century.

Dalam sidang paripurna terakhir di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9), DPR merekomendasikan agar kasus Bank Century ditindaklanjuti sebagai kasus pidana oleh aparat hukum. Berdasarkan hasil kesimpulan dan rekomendasi atas audit Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi XI DPR menyatakan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan penilaian dari Bank Indonesia terhadap kucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun.

“Hasil audit BPK menyatakan seperti itu,” ucap Hafiz Zawawi, Ketua Komisi XI. Selain penyelesaian hukum yang tegas, menurut Hafiz, DPR juga meminta BPK menyelesaikan hasil audit akhir terhadap kucuran dana ke Bank Century.

Dua hari silam, Ketua DPR Agung Laksono telah menerima hasil audit Bank Century dari BKP. Kasus Bank Century ini menjadi penting, bahkan sempat dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [baca: DPR Terima Hasil Audit Bank Century].(ANS)

Konflik KPK-Polisi

Antara – Rabu, September 30
MK Berharap Konflik KPK-Polisi Dapat Diselesaikan
MK Berharap Konflik KPK-polisi Dapat Diselesaikan

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) berharap konflik antara polisi dan KPK dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan.

“Kita berharap dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan,” kata Ketua MK, Mahfud MD, seusai acara halal bihalal di lingkungan MK, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Polri menetapkan Wakil Ketua KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.

KPK sendiri sebelumnya juga menyebutkan tengah mengkaji keterlibatan petinggi kepolisian berinisial SD terkait kasus Bank Century.

Ketua MK menyatakan posisi MK sendiri tidak dalam posisi memihak Polri dan KPK. “MK tidak dalam posisi memihak cicak (KPK) dan buaya (Polisi),” katanya.

Ia menyatakan MK sendiri dalam konflik itu, tidak bisa menjadi mediator dan tidak bisa dibawa ke MK.

“Pasalnya konflik itu bukan SKLN (sengketa kewenangan lembaga negara),” katanya.

Dikatakan, MK akan menangani SKLN jika ada lembaga negara yang sama-sama memiliki kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Polri punya UUD 1945 dibidang keamanan, tapi KPK tidak punya. Hingga tidak bisa berperkara di MK,” katanya.

Di bagian lain, ia menyatakan MK tidak bisa memberikan saran kepada presiden untuk menyikapi adanya konflik tersebut.

“MK bukan lembaga penasehat presiden, jadi MK tidak mungkin memberikan saran,” katanya.

Kendati demikian, ia meyakini presiden sudah mengikuti perkembangan dan memiliki orang-orang yang berkualitas untuk memberikan saran.

“Saya yakin presiden sudah ikut perkembangan ia pasti punya orang-orang yang memang berkualitas untuk memberikan saran. Oleh sebab itu, MK tidak akan memberi saran, kita yakin dan presiden tahu apa yang akan dilakukan,” katanya.

KasusPimpinanKPK

Antara – Rabu, September 30
MK: Polisi Tidak Profesional Tangani Kasus Pimpinan KPK

Jakarta (ANTARA) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menyatakan, polisi tidak profesional dalam menangani kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

“Tampaknya tidak pidana belum ada dan baru dicari kemudian, hingga saya katakan (polisi) tidak profesional hingga harus diselesaikan secara baik-baik,” katanya seusai acara halal bilhalal karyawan MK, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Mabes Polri menetapkan Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan dalam penanganan dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan (Dephut) dengan PT Masaro Radiokom.

Mahfud MD menyatakan kalau murni itu tuduhan polisi kepada KPK terkait adanya pelanggaran kewenangan, maka itu bukan wewenang polisi dalam menanganinya.

“Itu wewenang PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atau administrasi internal. Kok tiba-tiba jadi pidana,” katanya.

“Kalau tidak ada bukti awal (menetapkan tersangka) ya tidak boleh,” katanya.

Ia menegaskan sudah menjadi kewenangan polisi kalau ada bukti tindak pidananya dengan bukti awal yang cukup.

“Tapi karena kalau ini tidak pidananya selalu berubah-ubah, tampaknya tindak pidana belum ada dan baru dicari kemudian, hingga saya katakan tidak profesional,” katanya.

Di bagian lain, ia menyatakan (MK) berharap konflik antara polisi dengan KPK dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moral, kejujuran dan sistem ketatanegaraan.

“Kita berharap dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan,” katanya.

Berkaitan dengan kasus antara KPK dengan polisi, maka berbagai kalangan termasuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) telah mendesak Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk menonaktifkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Suara Pembaruan

2009-09-30 Menagih Komitmen Istana

Oce Madril
Satu komitmen penting yang diucapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pidato pertama setelah KPU secara resmi menyatakan dia terpilih sebagai presiden, Oktober 2004, adalah akan memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi. Lima tahun memimpin pemerintahan, komitmen antikorupsi tersebut layak diapresiasi. Namun, komitmen tersebut terlihat pasang-surut.

Pada awal masa pemerintahannya (2004-2005) komitmen antikorupsi menjalar sampai ke beberapa kebijakan hukum. Namun, semangat itu mulai stagnan dan kian memudar ketika memasuki 2006. Bahkan, saat ini komitmen antikorupsi istana mulai dipertanyakan. Apalagi, setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (Plt KPK).

Sejak lima tahun lalu, Presiden SBY telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi. Dimulai dengan program terapi kejut (shock therapy) 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), SBY kemudian melanjutkan langkahnya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres No 5/2004). Instruksi yang ditujukan kepada hampir 500 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertujuan untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Pada 2005, SBY melangkah lagi dengan menerbitkan Keputusan Presiden No 11/2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Tim yang terdiri dari gabungan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP ini bertugas mengusut kasus-kasus korupsi di pemerintahan termasuk di lingkungan istana dan BUMN.

Stagnasi dan memudarnya komitmen antikorupsi istana mulai terlihat ketika SBY memulai tren baru dalam menyelesaikan perseteruan antarlembaga negara terkait dugaan korupsi, sebagaimana terungkap dalam hasil riset Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM yang memberikan catatan khusus terhadap model penyelesaian ‘secara adat’. Model penyelesaian ini mulai dipopulerkan SBY pada 2007, ketika SBY mempertemukan Taufiqurrahman Ruki (mantan Ketua KPK) dan Yusril Ihza Mahendra (mantan Mensesneg) untuk menyelesaikan perseteruan antara mereka terkait dugaan korupsi di Departemen Hukum dan HAM.

Dua kasus hukum lainnya juga diselesaikan secara adat, yakni perseteruan antara SBY dan Amien Rais terkait kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan perseteruan antara Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus audit biaya perkara di MA. Penyelesaian secara adat terbukti telah mengaburkan proses hukum. Kasus dugaan korupsi yang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum menjadi hilang akibat diselesaikan ‘secara adat’.

Pelemahan KPK

Degradasi komitmen antikorupsi istana mencapai puncaknya ketika presiden mulai masuk pada ranah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Dimulai dengan sebuah pernyataan kontroversial yang mempersoalkan besarnya kewenangan KPK. Kemudian diikuti dengan langkah kontroversial BPKP untuk mengaudit KPK. Dan terakhir, langkah Polri yang mempersoalkan kewenangan KPK dan mengkriminalisasikan dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Kesemuanya seperti gayung bersambut yang kemudian berujung pada gagasan untuk menghilangkan beberapa kewenangan KPK, di antaranya kewenangan penuntutan dan penyadapan, pada pembahasan RUU pengadilan tipikor di DPR. Walaupun DPR membatalkan rencana tersebut, tapi publik sudah terlanjur merekam bahwa para politisi Senayan merasa terganggu dengan kehadiran KPK.

Penerbitan Perppu Plt KPK semakin memperkuat sinyal pelemahan terhadap institusi KPK. Produk hukum yang sangat subjektif dan nyaris “tanpa kontrol” ini tentu saja berbahaya jika tidak didasari alasan hukum yang kuat dan data empiris yang jelas. Latar belakang penerbitan perppu untuk menyelamatkan dan mengisi kekosongan kepemimpinan KPK, serta melanjutkan pemberantasan korupsi, dinilai tidak lebih dari pemanis dari ancaman yang sesungguhnya. Hal ini mudah dibaca dari berbagai fenomena adanya kekuatan yang menyerang balik KPK. Alih-alih menyelamatkan KPK, perppu ini justru menambah deretan persoalan baru. Setidaknya ke depan, independensi KPK akan terancam. Padahal, independensi salah satu syarat utama bagi sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang efektif.

Serangkaian peristiwa dan kebijakan hukum kontroversial di atas jelas menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi sedang terancam. Jika hal ini dibiarkan, maka kepada kita akan kembali dipertontonkan dagelan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun mendatang.

Penulis adalah Peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, Master Student Law and Governance Program, Nagoya University, Jepang

 

 

27
Sep
09

FDRM : Stop Kontroversi demi IPK, konsistensi Penegakan Pancasila dan Konstitusi

PETISI KENEGARAAN & PERADABAN INDONESIA
GASAKNAS
: Solusi Kontroversi PerPPU Plt KPK Yg Perlemah IPK

Tayangan MetroTV, Selasa 22 September 2009 seputar jam 19 wib, tentang Kontroversi PerPPU Plt KPK, menurut hemat kami, sungguh muatannya dirasakan memprihatinkan, karena dengan demikian malahan memperdalam kegalauan masyarakat tentang pemberantasan korupsi. Padahal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2009 ditandai menurun/melemah, dan dapat diduga keras akan lebih menurun/melemah pasca peristiwa hukum PerPPU Plt KPK tersebut.

Dampak penurunan/pelemahan IPK ini dapat dipastikan akan berkait dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang bahkan bisa beranting kearah pelemahan politika kenegaraan dan peradaban Indonesia. Artinya unjuk kerja pertumbuhan ekonomi positif Indonesia ditengah kegalauan politik dan ekonomi dunia kini dapat lebih terancam oleh IPK Indonesia yang terindikasi menurun/melemah, disamping tekanan yang “given” dari bencana2 alam sebagai konsekuensi kedudukan geografis Indonesia pada Ring of Fire, sehingga sikap Bela Negara menjadi relevan dikembangtumbuhkan.

Oleh karena itulah saatnya kini patut direvitalisasi GASAKNAS (Gerakan Anti Suap Anti Korupsi Nasional) yang pernah dideklarasikan tanggal 17 Agustus 2005 di muka Patung Proklamator, dengan bertitik berat kepada upaya2 preventif atau penangkalan oleh masyarakat madani, berdampingan dengan lembaga2 negara penegak hukum yang bertitik berat di upaya2 kuratif atau penindakan berdasarkan perundang-undangan yang ada. Istilahnya, extra ordinary crime atau tindak pidana luar biasa sepantasnya dikelola dengan extra ordinary agency and society, bersemangatkan PETA (PEjoang Tanpa Akhir) dan perang rakyat semesta, mengingat Aksi Korupsi itu adalah Musuh Bersama

Melalui GASAKNAS inilah diharapkan dapat diperbaiki IPK Indonesia menggapai papan atas skala dunia, karena kontribusi dari kinerja lembaga2 negara penegak hukum termaksud diatas, akan memerlukan pemulihan kembali paling tidak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kemuka bagi perkuatan IPK Indonesia, bahkan bilamana cukup responsif, maka DPR RI 2009-2014 sungguh diharapkan membentuk UU GASAKNAS, sehingga pada gilirannya masyarakat madani dapat bergiat dengan payung hukum positif.

Seruan kami : Stop Kontroversi demi IPK, konsistensi Penegakan Pancasila & Konstitusi

Jakarta Selatan, 28 September 2009,
FRONT DAULAT RAKYAT MERDEKA,
1.Pandji R Hadinoto (MBP, BarPETA, Koran Integritas, GASAKNAS), 2.Hadori Yunus (KelBes Marhaenis), 3.Johanes Judiono, 4.Igbal Daut (GASAKNAS), 5.Sri Rosalinda (API Ia), 6.Romo Doesjanto (API Ia), 7.Awaluddin Ardiwijaya (Koran Integritas), 8.Jhon Huda (API Ia), 9.Bilung (API Ia), 10.Sandjaja Darmawan (HPPEL), 11.Juliaman Saragih (KelBes Marhaenis), 12.Mahyudin Nawawi (GIM), 13.Oti Setiawan Sribudi (MBP), 14.Irwan Lubis (LKBH45, MASBETA), 15.M Zulfi Azwan (KMS), 16.Ery Monarfa (API Ia), 17.Ignatius Tricahyo (MBP), 18.Permadi, 19.Pribadio, 20.Sumardi Asmara (FRPI), 21.Verry Lioe N.L (Koran Integritas), 22.Rafeldi (Garda PETA), 23.M Irenes F Kotambonan (API Ia), 24.Uyung (KPPP), 25.Sapto W Samudro (MBP), 26.DP Yoedha (BENDERA), 27.Gus Nuril,
28.Hariono Soeharjo [YTK], 29.Gigih Guntoro (FKPI), 30.Tita (BENDERA), 31.Alson (ANN)

HP : 0817 983 4545 / Fax : 021 769 2992 / eMail : gasaknas@yahoo.com
Profil : Pandji R Hadinoto / Penggiat Anti Korupsi

01. 1970, Bandung Bergerak, tentang Anti Korupsi PERTAMINA
02. 2002, Anti Suap, KADIN Indonesia
03. 2002, Penghayat Jiwa Semangat Nilai-nilai Kejuangan 45
04. 2004, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi
05. 2004, Penyusun 9 Pusaka Bangsa Indonesia
06. 2005 – kini, GASAKNAS, Gerakan Anti Suap Anti Korupsi Nasional
07. 2006 – kini, Tiga Pilar Kemitraan
08. 2006, Penyusun Pakta Kebangsaan
09. 2007 – kini, Koran Integritas
10. 2007, Penerima Data Sejarah Sila2 Pancasila yang hidup di Kerajaan Soenda [1345] dan Kerajaan Galoeh Pakoean [1545]
11. 2007, Penyusun 123 Tatanilai Kearifan Lokal
12. 2008, Penerima Data Spiritual Pancasila Penerang Dunia dari Pulau Seram
13. 2008, Penggali Sila2 Pancasila dan Pusaka Bangsa Indonesia dari Al Qur’an
14. 2008, Pemrakarsa Barisan Pembela Tanah Air (BarPETA)
15. 2008, Pemrakarsa 7 Resolusi Sumpah Pemuda 2008
16. 2009, Pemrakarsa Majelis Benteng Pancasila (MBP)
17. 2009, Pemrakarsa Front Daulat Rakyat Merdeka (FDRM)

Lampiran Berita Terkait:

Ditawari Plt Pimpinan KPK, Teten Masduki Menolak

Minggu, 27 September 2009 | 14:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki mengaku sempat ditawari mengisi posisi pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Tim Lima yang diketuai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo AS. Namun, hal tersebut ditolaknya.

Teten mengatakan, dirinya berharap kasus kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, kriminalisasi terhadap pimpinan KPK telah memberikan preseden buruk.

“Jika tidak diselesaikan, mungkin banyak orang yang enggan menjadi pimpinan KPK,” ujar Teten kepada para wartawan, Minggu (27/9) di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Menolak Perppu KPK mengatakan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah produk hukum yang sangat subyektif dan nyaris tanpa kontrol.

Alih-alih menyelamatkan KPK, perppu ini mereka maknai sebagai pembenaran kriminalisasi yang dilakukan terhadap 2 pimpinan KPK. Mereka menyayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mengadakan dialog dengan pimpinan KPK yang tersisa sebelum menerbitkan perppu tersebut.

“Maka dari itu, kami mengingatkan Presiden agar tidak terjebak pada kepentingan politik yang mengarah pada bentuk pemerintahan otoriter model baru,” ujarnya.

Chandra dan Bibit Merasa Terhina Disebut Terima Suap

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto (kiri) dan Chandra M Hamzah (tengah), tiba di Gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/9). Mereka kembali diperiksa sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang.

Minggu, 27 September 2009 | 13:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Chandra M Hamzah mengatakan, dirinya merasa terhina karena disangka menerima suap sewaktu menangani kasus PT Masaro sebesar Rp 1 miliar.

“Sangkaan itu ilusi, fitnah. Siapa pun yang melakukan tuduhan itu, saya merasa terhina. Saya bekerja di KPK untuk berpartisipasi memberantas korupsi, bukan untuk mencari uang,” ujar Chandra kepada para wartawan, Minggu (27/9) di Jakarta.

Chandra mengatakan, tuduhan suap terhadap dirinya sangat tidak meyakinkan. Salah satu penyebabnya, pihak kepolisian selalu berubah-ubah mengenai tanggal dirinya menerima suap, mulai dari tanggal 27 Februari, 15 April, dan sekitar bulan Maret.

“Tuduhan ini sama sekali tidak benar. Demi Allah. Saya juga seumur hidup tidak pernah menerima uang cash sebesar Rp 1 miliar,” tambahnya.

Hal yang sama disampaikan pimpinan KPK nonaktif lainnya, Bibit S Rianto. Bibit disangka menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar sekitar tanggal 12-18 Agustus 2008 di Apartemen Bellagio.

“Pada tanggal itu, saya tengah berada di Peru. Ini bukti-buktinya,” ujar Bibit seraya menunjukkan fotokopi paspor serta surat jalan dari Kedutaan Besar Peru dan KPK.

HIN

25
Sep
09

GASAKNAS : Petisi Kenegaraan dan Peradaban Indonesia

PETISI KENEGARAAN & PERADABAN INDONESIA

GASAKNAS : Solusi Kontroversi PerPPU Plt KPK Yg Perlemah IPK

Tayangan MetroTV, Selasa 22 September 2009 seputar jam 19 wib, tentang Kontroversi PerPPU Plt KPK, menurut hemat kami, sungguh muatannya dirasakan memprihatinkan, karena dengan demikian malahan memperdalam kegalauan masyarakat tentang pemberantasan korupsi. Padahal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2009 ditandai menurun/melemah, dan dapat diduga keras akan lebih menurun/melemah pasca peristiwa hukum PerPPU Plt KPK tersebut.

Dampak penurunan/pelemahan IPK ini dapat dipastikan akan berkait dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang bahkan bisa beranting kearah pelemahan politika kenegaraan dan peradaban Indonesia. Artinya unjuk kerja pertumbuhan ekonomi positif Indonesia ditengah kegalauan politik dan ekonomi dunia kini dapat lebih terancam oleh IPK Indonesia yang terindikasi menurun/melemah, disamping tekanan yang “given” dari bencana2 alam sebagai konsekuensi kedudukan geografis Indonesia pada Ring of Fire.

Oleh karena itulah saatnya kini patut direvitalisasi GASAKNAS (Gerakan Anti Suap Anti Korupsi Nasional) yang pernah dideklarasikan tanggal 17 Agustus 2005 di muka Patung Proklamator, dengan bertitik berat kepada upaya2 preventif atau penangkalan oleh masyarakat madani, berdampingan dengan lembaga2 negara penegak hukum yang bertitik berat di upaya2 kuratif atau penindakan berdasarkan perundang-undangan yang ada. Istilahnya, extra ordinary crime atau tindak pidana luar biasa sepantasnya dikelola dengan extra ordinary agency and society, bersemangat perang rakyat semesta.

Melalui GASAKNAS inilah diharapkan dapat diperbaiki IPK, karena kontribusi dari kinerja lembaga2 negara termaksud diatas, paling tidak akan mengalami penyesuaian kembali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kemuka bagi perkuatan IPK, bahkan bilamana cukup responsif, maka DPR RI 2009-2014 diharapkan membentuk UU GASAKNAS, sehingga pada gilirannya masyarakat madani dapat bergiat dengan payung hukum positif.

Jakarta Selatan 25 September 2009, FRONT DAULAT RAKYAT MERDEKA,

1.Pandji R Hadinoto (MBP, Koran Integritas, GASAKNAS / HP : 0817 983 4545), 2.Hadori Yunus (KelBes Marhaenis), 3.Johanes Judiono, 4.Iqbal Daut (GASAKNAS), 5.Sri Rosalinda (API Ia), 6.Romo Doesjanto (API Ia), 7.Awaluddin Ardiwijaya (Koran Integritas), 8.Jhon Huda (API Ia), 9.Bilung (API Ia), 10.Sandjaja Darmawan (HPPEL), 11.Juliaman Saragih (KelBes Marhaenis), 12.Mahyudin Nawawi (GIM), 13.Oti Setiawan Setiabudi (MBP), 14.Irwan Lubis (MASBETA), 15.M Zulfi Azwan (KMS), 16.Ery Monarfa (API Ia), 17.Ignatius Tricahyo (MBP),18.Permadi, 19.Pribadio, 20.Sumardi Asmara (FRPI)                           
 

Jakarta, Belanda

Jakarta, Belanda

Korupsi di Indonesia Mengkhawatirkan

Diterbitkan : 23 September 2009 – 4:38pm | Oleh Yunta Wijayanti

Diarsip dalam:

Transparancy International Rabu ini mengeluarkan laporan tahunan pemberantasan korupsi di dunia. Indonesia berada di peringkat ke-126 dari 180 negara yang dilaporkan.

Indonesia termasuk kategori yang cukup mengkhawatirkan, kalau melirik negara tetangga Singapura yang berada di peringkat ke-4 negara terbersih di dunia. Danang Widyoko, direktur Indonesian Corruption Watch di Jakarta mengupas laporan tersebut.

“Karena dinamiknya itu sangat cepat sekali ya.Saya menduga bahwa laporan tentang Indonesia itu disusun sebelum pemilu atau saat kampanye, sehingga kemudian soal transparansi dan partai itu mendapat tempat yang cukup banyak.”

Jadi, laporan pemilu di Indonesia beserta dengan manipulasi. Masalah transparansi pemilu kemungkinan besar dibuat jauh hari sebelum pemilu itu diadakan.

Korupsi bidang transportasi
Yang lebih menarik adalah fenomena banyaknya kecelakaan transportasi di Indonesia yang dikaitkan dengan korupsi yang terjadi di tubuh Departemen Perhubungan.

“Korupsi atau katakanlah pelbagai penyelewengan itu juga terjadi di Departemen Perhubungan sehingga dampaknya kecelakaan segala macam itu terkait dengan korupsi dan penyimpangan di Departemen Perhubungan, “ tutur Widyoko.

Fenomena lama
Sebenarnya ini bukanlah hal yang baru, karena di masa lalu sudah terdengar banyak kasak kusuk mengenai korupsi dalam tubuh Departemen Perhubungan. Widyoko menjelaskan:

“Kadang terdengar bahwa bengkel pesawat itu seperti bengkel di pinggir jalan. Di Departemen Perhubungan itu banyak terjadi misalnya soal ijin, soal ini hanya salam tempel sudah bisa beres urusannya. Nah ini yang saya kira fungsi regulator Departemen Perhubungan itu menjadi dipertanyakan. “

Mundur
Danang Widyoko prihatin karena menurut pengamatannya masalah korupsi di Indonesia mengalami kemunduran dalam satu tahun ini.

“Sangat menyedihkan karena sebetulnya kampanye pemberantasan korupsilah yang mengantar SBY menang satu putaran kan, menang dalam pemilu legislatif. Tapi justru di tahun ini pemberantasan korupsi menurut saya malah mundur.”

Lebih lanjut Widyoko berkata kasus Pemimpin KPK bahwa kemungkinan dari segi jumlah kasus KPK tahun ini tidak bisa menangani banyak kasus. Semua tersita dan tersendat oleh masalah berbagai persoalan antara lain kasus pemimpinnya, Antasari Azhar yang baru-baru ini juga dijaring dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang.

Pemberantasan Korupsi
“Tiga Jurus Mematikan KPK”
Oleh: Adnan Topan Husodo

 Setelah Ketua KPK, Antasari Azhar, lengser dari jabatannya, penanganan
kasus korupsi kian intensif dilakukan KPK. Hal ini merupakan realisasi dari
janji pimpinan KPK lainnya, bahwa KPK sedang memasuki masa ‘golden period’.

Akan tetapi, usia keemasan KPK sepertinya tak bakal lama. Reaksi balik yang
keras terhadap gebrakan KPK dalam penegakan hukum muncul dari beberapa kalangan, terutama elite politik. Ini sekaligus menandakan bahwa secara politik, pemberantasan korupsi tidak banyak mendapat dukungan. Selama ini yang gencar mendorong pemberantasan korupsi hanyalah kalangan civil society, termasuk media massa di dalamnya.

Harus diakui, kehadiran KPK telah menjadi ancaman serius bagi pejabat publik dan elite partai politik yang korup. Di tangan KPK, DPR bukan lagi lembaga politik yang kebal dari proses hukum karena di sanalah korupsi dimulai dan menjamur.

Demikian halnya, korupsi yang dilakukan DPR acapkali bertautan dengan
kepentingan para pejabat eksekutif dan kalangan swasta (pengusaha).
Sehingga, banyak di antara mereka juga telah diseret KPK ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi. Gambaran ini menjelaskan bahwa di satu sisi KPK telah menjadi momok bagi pelaku korupsi, dan di sisi lain KPK telah menghidupkan harapan masyarakat dalam penegakan hukum.

Akan tetapi, kekuasaan politik selalu lebih menentukan hidup matinya KPK.
Celakanya, mereka sebagai penguasa politik itulah yang kerap berhadap-hadapan langsung dengan KPK. Dengan kekuasaannya, politisi dapat
melumpuhkan kerja KPK. Dengan kekuasaannya pula, politisi dapat memperkuat KPK. Dalam situasi sekarang, yang lebih menonjol adalah upaya mematikan KPK.

Jurus pertama
Jurus pertama sudah mulai dilancarkan. RUU Pengadilan Tipikor menjadi
sandera politik di Senayan maupun Istana. Sampai detik ini, tidak ada
tanda-tanda yang menggembirakan masyarakat bahwa RUU Pengadilan Tipikor akan selesai sebelum batas waktu, yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir pada 19 Desember 2009.

DPR sepertinya memanfaatkan peluang besar untuk menggembosi KPK dengan tidak menyelesaikan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Konsekuensinya jelas, jika RUU Pengadilan Tipikor tidak rampung juga, bisa dipastikan KPK menjadi macan ompong. Wewenang penindakannya tidak mendapatkan tempat, mengingat KPK hanya bisa menuntut para terdakwa korupsi ke Pengadilan Tipikor.

Istana juga sepertinya memilih diam. Meskipun Presiden SBY sudah menyatakan telah bekerja keras untuk menyelesaikan RUU tersebut, akan tetapi fakta berbicara lain. Setelah dua tahun (dari tiga tahun) pascaputusan MK mengenai status Pengadilan Tipikor keluar, pemerintah baru menyerahkan draf RUU Pengadilan Tipikor ke DPR. Pada akhirnya, DPR juga punya dalih untuk menyalahkan pemerintah karena mereka hanya diberi waktu satu tahun, untuk membahas dan menyelesaikannya.

Istana juga tampaknya tak berbuat banyak dengan keuntungan pemerintahan koalisi. Seperti kita tahu, hanya PDI Perjuangan yang secara tegas menjadi oposisi pemerintah. Ini artinya, Presiden SBY seharusnya bisa mengerahkan anggota koalisinya yang duduk di pemerintahan untuk bersama-sama menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor, melalui kader mereka di Senayan.

Istana seharusnya berhitung bahwa selama ini citra pemerintah dalam
memberantas korupsi menjadi lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya, baik di mata masyarakat domestik maupun internasional karena sepak terjang KPK. Artinya, kehadiran KPK telah memberikan pengaruh positif bagi persepsi publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi yang dikampanyekan pemerintahan SBY-Kalla.

Namun, agaknya Istana hanya ingin mendapatkan keuntungan politik saja. Dalam berbagai kampanye keberhasilan pemberantasan korupsi kepemimpinan SBY, KPK secara implisit dijadikan sebagai bagian dari pemerintah. Bahkan, logo KPK juga diikutsertakan dalam kampanye politik, meski pada akhirnya menuai protes dari pihak KPK.

KPK juga telah menaikkan citra Indonesia di mata Internasional karena Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2008, jauh lebih baik
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti kata Todung Mulya Lubis, Ketua TII, jika KPK dibubarkan, IPK Indonesia kemungkinan besar akan turun kembali.

Jurus kedua
Jurus kedua yang telah dikeluarkan oleh beberapa kalangan yang ingin
mematikan KPK adalah dengan ‘operasi intelijen’, yang tujuannya menyudutkan pimpinan KPK sekarang. Isu penyadapan ilegal dijadikan sebagai kasusnya.
Saat ini aparat kepolisian masih ‘mengusut’ kasus tersebut. Targetnya sudah
dapat dibaca, menjadikan salah satu pimpinan KPK sebagai tersangka sehingga wacana untuk menghentikan penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK, akan muncul kembali. Lebih dari itu, wacana untuk mengganti pimpinan KPK yang dinonaktifkan juga akan ramai dilancarkan, khususnya oleh para politikus Senayan.

Sumber informasi mengenai isu penyadapan ilegal di KPK tentunya dari orang dalam KPK. Akan tetapi, yang paling mungkin sumber itu berasal dari Ketua KPK nonaktif, AA. Karena, selama ini AA memiliki akses tak terbatas di
lingkungan internal KPK. Bisa saja AA tidak ingin menjadi pesakitan sendiri.
Selain isu penyadapan ilegal, isu besar yang saat ini tengah disiapkan
adalah isu suap yang diterima oleh salah satu pimpinan KPK, dalam kaitannya dengan penanganan kasus korupsi di KPK. Kapan waktunya masalah ini muncul ke publik, belum ada kepastian. Namun, yang akan menangani masalah ini kemungkinan juga aparat kepolisian. Kekhawatiran yang paling besar dari ‘operasi intelijen’ ini adalah penggunaan penegak hukum sebagai alat untuk mematikan KPK.

Jurus ketiga
Pernyataan Presiden yang mengingatkan KPK dapat menyimpang dalam
mempergunakan wewenang  superbody -nya, bisa dianggap buah dari informasi keliru atau menyesatkan yang masuk ke dalam Istana. Pada titik ini, ‘operasi intelijen’ bisa dikatakan berhasil, karena dapat mempengaruhi pendapat Presiden soal kasus penyadapan ilegal di KPK.

Padahal, jika kita ingin dalami masalah penyadapan tersebut, yang harus
diduga keras melakukan  abuse of power adalah Ketua KPK nonaktif, AA.
Pasalnya, dirinya yang meminta pimpinan KPK lain untuk melakukan penyadapan terhadap nomor-nomor tertentu, yang dikatakan telah mengancam pemberantasan korupsi di KPK.

Jika perang informasi mengenai KPK terus terjadi, yang sangat mensyukuri
keadaan ini adalah para koruptor. Mereka akan bersorak-sorai karena ganjalan terbesar dalam menikmati uang negara adalah KPK. Sesungguhnya, ‘kematian’ KPK dengan berbagai jurus yang menyerang itu, hanya akan menambah catatan sejarah gagalnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tragis, bukan?
URL Source:
http://www.republik a.co.id/koran/ 24/65504/ Tiga_Jurus_ Mematikan_ KPK
Adnan Topan Husodo
(Wakil Koordinator ICW)

Komitmen Presiden Yudhoyono

KOMPAS, Jumat, 25 September 2009 | 02:40 WIB

 

 

 

Syamsuddin Haris

Meski ditolak berbagai elemen masyarakat sipil, pemerintah tetap menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pengisian dan Penetapan Pejabat Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Yudhoyono menyelamatkan atau melemahkan KPK?

Pertanyaan itu wajar muncul saat yang tampak adalah kecenderungan Presiden Yudhoyono membiarkan berlangsungnya pemberangusan sistematis terhadap KPK oleh DPR, kepolisian, dan kejaksaan. Melalui RUU Tipikor, pemerintah dan sebagian fraksi di DPR hendak mencabut kewenangan penuntutan yang selama ini dimiliki KPK. Sedangkan kepolisian, atas dukungan kejaksaan, menjadikan dua pimpinan komisi sebagai tersangka terkait dugaan pelanggaran wewenang, kasus yang lebih merupakan otoritas pengadilan tata usaha negara ketimbang kepolisian.

Agak mengherankan, Presiden Yudhoyono secara prematur menonaktifkan dua pimpinan KPK hanya berdasarkan status ”tersangka” kontroversial yang ditetapkan kepolisian. Mengapa Yudhoyono yang mendapat mandat absolut untuk jabatan periode kedua justru membiarkan hati publik dilukai institusi dan elite penyelenggara negara yang belum jelas komitmennya dalam pemberantasan korupsi?

Lembaga terkorup

Masih segar dalam ingatan, sesuai dengan hasil survei Transparency International Indonesia (TII), DPR dan kepolisian secara bergantian pernah menjadi lembaga terkorup di negeri ini selama lima tahun terakhir. Disusul lembaga peradilan, termasuk kejaksaan. DPR pernah menjadi ”juara” lembaga terkorup pada 2009 dan 2006, sedangkan kepolisian meraih posisi yang sama pada 2008 dan 2007.

Data survei TII yang didasarkan persepsi publik yang berinteraksi dengan lembaga-lembaga itu mungkin kontroversial. Namun, fakta-fakta tentang kasus suap dan korupsi sejumlah anggota DPR yang diungkap KPK, misalnya, justru kian membenarkan temuan survei TII itu. Itu artinya, penyikapan institusi DPR, kepolisian, dan kejaksaan terhadap KPK layak dicurigai sebagai ”balas dendam sektoral” ketimbang sungguh-sungguh lahir dari komitmen pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, agak mengherankan, Presiden Yudhoyono membiarkan diri terperangkap dalam skenario yang lebih tampak sebagai pemberangusan dan kriminalisasi terhadap KPK ketimbang menyelamatkan. Argumen penyelamatan KPK di balik penerbitan perppu akhirnya kehilangan makna seperti tecermin dari begitu luasnya kontroversi mengenai soal itu.

Persekongkolan

Mungkin, saat ini tak ada ungkapan yang lebih tepat untuk menggambarkan upaya pelemahan KPK oleh DPR, kepolisian, dan kejaksaan, kecuali persekongkolan politik. Betapa tidak, ketika muncul optimisme publik atas sejumlah prestasi KPK, meski kadang masih tebang pilih, sebagian lembaga penyelenggara negara justru hendak memberangusnya. Saat publik percaya keberhasilan KPK tak lepas dari dukungan Presiden Yudhoyono, ironisnya justru ia terkesan merestui tindakan kriminalisasi terhadap komisi.

Tidak mengherankan jika muncul spekulasi adanya skenario politik tertentu di balik persekongkolan memberangus KPK. Terlepas dari kebenaran spekulasi ini, ada beberapa faktor motif yang diduga melatarbelakangi pemberangusan KPK.

Pertama, selama ini kepolisian dan kejaksaan belum memiliki prestasi signifikan dalam pemberantasan korupsi. Alih-alih memberantas korupsi, beberapa pejabat dan mantan pejabat kepolisian serta kejaksaan justru ditangkap KPK dalam kasus korupsi. Kepolisian dan kejaksaan berkepentingan melumpuhkan komisi tak sekadar karena ”sakit hati” oleh langkah KPK, tetapi juga amat tersaingi olehnya.

Kedua, meski lembaga KPK merupakan produk DPR, komisi ini ”berani” mengungkap sejumlah kasus suap dan korupsi anggota DPR dari berbagai fraksi, bahkan mengirim mereka ke penjara. Bisa jadi sebagian politisi partai menyesal mereka telah melahirkan ”anak macan” yang berbahaya bagi sang induk (DPR) sehingga berkepentingan menghentikannya.

Cacat prosedural

Niat baik Presiden Yudhoyono untuk menyelamatkan KPK jelas patut disambut gembira. Namun, niat baik saja tidak ada artinya jika tidak didukung penyikapan yang jernih dan keputusan yang tepat atas nasib komisi. Penerbitan perppu, misalnya, bukan hanya tidak memenuhi prasyarat ”kegentingan yang memaksa” seperti diamanatkan UUD 1945, tetapi juga cacat secara prosedural.

Masalahnya, pertama, penetapan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran wewenang oleh KPK ada di luar otoritas kepolisian sehingga penetapan itu harus batal demi hukum karena cacat prosedur.

Kedua, hingga penetapan Chandra dan Bibit sebagai tersangka, sama sekali belum tampak kendala yang dihadapi KPK dalam melaksanakan tugas sehingga perppu dalam bentuk apa pun tidak diperlukan.

Ketiga, penerbitan perppu akhirnya berdampak pada melembaganya preseden buruk intervensi lembaga eksekutif dalam ranah otoritas yang dimiliki secara bersama dengan lembaga legislatif.

Kepedulian kita jelas bukan hanya penyelamatan KPK, tetapi juga penyelamatan segenap institusi negara dan pemerintahan dari perangkap personalisasi kekuasaan. Karena itu, menjadi kerisauan kita jika penerbitan perppu lebih merefleksikan melembaganya personalisasi kekuasaan penyelenggara negara ketimbang komitmen murni pemberantasan korupsi demi masa depan negeri ini.

Syamsuddin Haris Profesor Riset Ilmu Politik LIPI

 

Home/Nasional

Jika Polri Salah, Plt KPK Otomatis Berhenti

Kamis, 24 September 2009 | 13:58 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak dapat membuktikan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, Polri harus segera mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3).

Kedua pimpinan ini pun dapat segera kembali bekerja di KPK dan Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk harus segera berhenti. “Nanti kalau polisi sudah membuktikan tidak cukup bukti maka harus segera keluarkan SP3. Mereka berhak kembali ke KPK. Jadi yang Plt itu akan berhenti secara otomatis,” tegas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution yang juga tergabung dalam Tim Lima seusai mengikuti rapat perdana di Kantor Menko Polhukam, Kamis (24/9).

Buyung juga menekankan bahwa tak perlu ada undang-undang untuk mengatur pemberhentian otomatis Plt nantinya karena sudah termuat dalam Perppu dan Keppres.

Mengenai ketidakjelasan dugaan pelanggaran terhadap dua pimpinan KPK nonaktif ini, Buyung mengatakan, Tim Lima tidak ikut campur karena kewenangan Tim Lima tak berhak mengutik status hukum kedua pimpinan KPK.

“Kita serahkan saja pada polisi dalam hal pemeriksaan. Kalau nanti lengkap boleh disoalkan kepada Kejaksaan. Kalau kita campuri materi pemeriksaan, itu campur tangan,” tandas Buyung.

Ada Dua Menteri di Tim Lima, Jangan Apriorilah…
Kamis, 24 September 2009 | 14:18 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS meminta publik tidak berpikiran buruk dengan keberadaan pemerintah dalam Tim Penyaring Calon Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Tim Lima. Selain dirinya, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta juga tergabung di dalamnya.

Sebelumnya, beberapa aktivis menilai kehadiran dua menteri dalam tim yang memilih pejabat sementara sebuah lembaga independen ini merupakan sebuah intervensi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang demokratis.

“Dengan keberadaan saya dan Pak Andi, teman-teman enggak usah apriorilah. Kita sudah punya pemikiran dan kita memiliki spirit juga untuk mengupayakan pemberantasan korupsi,” tutur Widodo dalam keterangan pers di Kantor Menko Polhukam, Kamis (24/9).

Lagipula, lanjut dia, menteri yang ada di dalam tim cuma dua orang. Sementara tiga lainnya, lebih independen. “Kalau mau voting kalah juga. Tapi kita tak melihat ke sana. Kita punya spirit untuk menyelesaikannya dengan pandangan yang sama, sesuai orientasi yang sama,” ujar Widodo.

“Pikiran kita kosong sekarang. Tidak ada kepentingan-kepentingan di dalamnya untuk memilih siapa nantinya,” tegasnya kemudian.

Dalam mekanisme kerja penyaringan nanti pun, Widodo mengatakan akan menempuh keputusan melalui mekanisme musyawarah dengan berorientasi pada kriteria dasar yang sudah disepakati.

Tim Lima Tak Berwenang Usik Proses Hukum KPK

Tim penyaring calon Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau Tim Lima, mengumumkan kriteria dasar Plt usai rapat perdana di Kantor Menko Polhukam, Kamis (24/9). Dari kiri ke kanan, mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki, Anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, Menko Polhukam Widodo AS, Menhukham Andi Matalatta, dan advokat Todung Mulya Lubis.

Kamis, 24 September 2009 | 15:38 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Penyaring Calon Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Tim Lima tidak berwenang untuk mencampuri proses hukum yang tengah dilakukan Polri saat ini terhadap dua pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution, yang juga tergabung dalam tim ini, tim tak bisa mendorong Polri memperjelas status hukum Chandra dan Bibit yang memang masih diperdebatkan.

“Saya kira pikiran mendesak mendorong Polri menyelesaikan itu merupakan campur tangan pihak luar kepada polisi, dan saya berpendapat itu tidak pada tempatnya. Presiden pun tidak boleh campur tangan, biar saja prosesnya pada polisi,” tutur Buyung seusai rapat perdana tim di Kantor Menko Polhukam, Kamis (24/9).

Buyung mengakui jika dugaan pelanggaran yang diarahkan polisi untuk kedua pimpinan nonaktif KPK itu tak terbukti, tentu Plt yang dipilih oleh timnya harus mundur secara otomatis karena kedua pimpinan KPK berhak kembali bertugas. Namun, tim sama sekali tak memiliki kewenangan untuk mencampuri sejauh itu.

“Kalau polisi salah, ya itu kesalahan polisi. Polisi bisa dituntut balik. Itu bumerang buat polisi,” lanjut Buyung.

Hal ini merupakan sikap tim karena kewenangan tim hanya diatur sebatas pemilihan Plt oleh hukum yang berlaku. Buyung membantah sikap ini sebagai pengabaian asas praduga tak bersalah karena, menurutnya, Chandra dan Hamzah masih nonaktif.

Ternyata, Perppu No 4/2009 Ada Penjelasannya
Kamis, 24 September 2009 | 15:56 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com – Meskipun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 4/2009 tentang perubahan atas UU Nomor 30/2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut hanya terdiri dari dua pasal, ternyata memiliki lampiran tersendiri berupa penjelasan atas perppu tersebut.

Penjelasan perppu meliputi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Jumlah halaman perppu berikut dengan penjelasannya terdiri dari lima lembar isi perppu dan tiga lembar isi penjelasan perppu tersebut.

Penjelasan atas perppu No 4/2009 diketahui setelah Kompas menerima salinan perppu tersebut, Kamis (24/9) siang di Sekretariat Negara Jakarta, Jakarta.

Sejauh ini, menurut Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dalam beberapa kali kesempatan bahwa perppu itu disebutkan hanya terdiri dari dua pasal saja, yaitu pasal 33A dan pasal 33B.

Perppu yang saat ini dimiliki Kompas ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (21/9). Akan tetapi diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 132 yang dikeluarkan pada Selasa (22/9). Perppu tersebut terdiri atas pertimbangan yang terdiri dari 3 poin dan 2 pasal.

Pasal pertama mengenai penambahan dua pasal baru yaitu pasal 33A dan pasal 33B. Pasal 33A terdiri dari 7 poin yang berisi kewenangan presiden mengangkat anggota sementara pimpinan KPK bilamana kurang dari 3 orang, hak yang sama yang dimiliki oleh anggota sementara yang akan diangkat, kriteria calon anggota sesuai pasal 29, pengangkatan dan pemberhentian anggota sementara pimpinan KPK, pemilihan ketua KPK bilamana terjadi kekosongan, penetapan ketua dan wakil ketua KPK serta pengucapan sumpah atau janji ketua dan wakil ketua KPK yang baru.

Adapun pasal 33B mengatur mengenai masa jabatan anggota sementara pimpinan KPK yang terdiri dari dua poin meliputi keanggotaan yang dapat diberhentikan sementara akan tetapi dapat diaktifkan kembali serta pengucapan sumpah atau janji anggota pimpinan KPK.

Presiden Harus OK Siapa Pun Pilihan Tim Lima

Tim penyaring calon Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau Tim Lima, mengumumkan kriteria dasar Plt usai rapat perdana di Kantor Menko Polhukam, Kamis (24/9). Dari kiri ke kanan, mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki, Anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, Menko Polhukam Widodo AS, Menhukham Andi Matalatta, dan advokat Todung Mulya Lubis.

Kamis, 24 September 2009 | 16:00 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Penyaring Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Tim Lima dibentuk sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Perppu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU KPK oleh Presiden.

Sesuai namanya, tim ini memilih Plt pengganti Antasari Azhar, Chandra M Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto yang dinonaktifkan. Dua nama terakhir, dugaan pelanggarannya masih diperdebatkan.

Anggota Tim Lima Adnan Buyung Nasution mengatakan, Perppu mengharuskan mereka merekomendasikan tiga nama untuk mengisi kekosongan pimpinan di KPK ke Presiden secara langsung. Cukup tiga, tak lebih dan tak kurang.

“Kenyataannya bahwa presiden menyerahkan kepada tim ini menunjukkan kepercayaan presiden pada tim ini. Apa pun yang kita pilih, itulah yang dipilih presiden. Kalaupun ternyata dia memilih di luar ini, dia enggak percaya kita dong. Buat apa ada Tim Lima? Presiden tidak ada pilihan menerima ini,” tutur Buyung seusai mengikuti rapat perdana di Kantor Menko Polhukam, Kamis (24/9).

Dalam seminggu ini, ungkap Buyung, tim akan mengerahkan pikiran dan tenaga untuk melakukan seleksi berdasarkan kriteria dasar yang sudah disepakati dalam rapat perdana sebelumnya. Buyung juga mengatakan terbuka terhadap semua masukan, termasuk publik dan kalangan aktivis. Jika sudah ada tiga nama, tim akan segera membawanya ke Presiden tanpa perlu membawa ke DPR.

Sementara itu, anggota tim lainnya, advokat Todung Mulya Lubis, mengatakan bahwa tim hanya diminta untuk merekomendasikan tiga nama untuk mengisi tiga posisi yang kosong. Todung tak menyimpulkan secara eksplisit apakah Presiden berhak menolak nantinya.

“Kita kan tidak diminta untuk mengajukan enam nama, sembilan nama. Kita diminta untuk mengajukan tiga nama. Jadi Keppres itu jangan diinterpretasikan macam-macam,” tutur Todung.

24
Sep
09

Legislasi : Qanun Jinayat Langgar Konstitusi

Qanun Jinayat Langgar Konstitusi

Kamis, 24 September 2009 | 02:55 WIB

Jakarta, Kompas – Pengesahan qanun hukum jinayat atau perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam merupakan klimaks irasionalitas politik perundang-undangan nasional Indonesia, yang menggenapi praktik positivisasi agama dalam negara. Pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh sejak tahun 2005, yang diikuti hukuman rajam sebagaimana diatur dalam qanun hukum jinayat, adalah bentuk penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Demikian pernyataan pers Setara Institute yang disampaikan Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi kepada Kompas, Rabu (23/9). ”Pemerintahan harus bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusional yang diciptakan oleh qanun jinayat, yang bertentangan dengan konstitusi RI,” kata Hendardi.

Setara Institute berpendapat, pola penegakan hukum yang represif dan antikemanusiaan tidak diharapkan oleh masyarakat Aceh. Pelaksanaan syariat Islam sama sekali tidak menjawab kebutuhan masyarakat Aceh. Bahkan, Gerakan Aceh Merdeka tidak mencantumkan pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu butir kesepakatan.

Irasionalitas politik ini harus disikapi secara komprehensif, dengan menyusun desain besar arah politik hukum nasional. ”Termasuk revisi atas UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” tegas Hendardi.

Rapat paripurna DPR Aceh telah mengesahkan qanun hukum jinayat pada tanggal 14 September lalu. Salah satu hukuman yang disahkan adalah rajam bagi pelaku zina yang terbukti dan sudah memiliki pasangan resmi.

Wakil Koordinator I Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida secara terpisah menyatakan, qanun jinayat itu melanggar hak asasi manusia. ”Pengesahan qanun hukum jinayat itu merupakan upaya terburu-buru Pemerintah Aceh tanpa konsultasi ke masyarakat Aceh,” kata Indria. ”Qanun itu harus direvisi ulang, bahkan jika perlu dicabut,” lanjut Indria.

Guru besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji mengatakan, meskipun qanun diperbolehkan secara khusus di Aceh, tapi tidak boleh menyimpang dari hukum pidana nasional.

”Misalnya untuk perzinaan. Ada aturan hukumnya pada KUHP kita. Kalau hukuman rajam kok seolah-olah barbar sekali. Hukuman pidana dalam Islam kan sebenarnya juga lebih moderat,” kata Indriyanto.

Menurut Indriyanto, Komnas HAM bisa mengajukan judicial review atau uji materi terhadap qanun itu ke Mahkamah Agung. (idr)




Blog Stats

  • 2,103,372 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers