Archive for the 'Dokumen Bersejarah' Category



20
Oct
09

SBY : Buktikan Kalau Bisa Selesaikan Kasus Lumpur Lapindo

Jejak Lumpur Lapindo yang Tetap Berbekas di Pemerintah Baru SBY
Semburan lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Selasa, 20 Oktober 2009 | 18:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu catatan kelam yang dibawa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat tadi pagi dilantik untuk kembali menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Kasus Lumpur Lapindo (KLL). Tampaknya kasus ini semakin berat tatkala sebagian besar masyarakat, termasuk para pemilih SBY-Boediono saat Pilpres 2009, merasa tidak yakin SBY bisa menyelesaikan KLL.

“Ternyata (responden) tidak yakin, simpangan besar sekali untuk kasus Lapindo,” kata Fajar Nursahid, Kepala Divisi Penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dalam penyampaian hasil survei Pesan Publik untuk SBY-Boediono di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10). Berdasarkan survei yang dirilis LP3ES, tampak sebanyak 52 persen responden tidak yakin KLL akan selesai dalam 5 tahun pemerintahan SBY ke depan.

Sedangkan 38 persen merasa yakin dan hanya 10 persen responden yang tidak menentukan sikap. Ketidakyakinan itu, menurut Fajar, juga dilihat dari pandangan masyarakat para pemilih 3 pasangan kadidat presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2009 lalu.

Masih dari hasil survei, 47 persen para pemilih SBY-Boediono menyatakan ketidakyakinannya bahwa pilihan mereka akan dapat menyelesaikan KLL. Sedangkan 43 persen responden merasa yakin dan 10 persen tidak tahu.

Bagaimana dengan para pemilih Mega-Prabowo dan JK-Wiranto? Ternyata besaran simpangannya sangat besar. Sebanyak 67 persen para pemilih Mega-Prabowo tidak yakin SBY dapat menyelesaikan KLL, dan hanya 29 persen yang yakin.

Lebih heboh lagi, para pemilih JK-Wiranto yang sebanyak 76 persen mengambil sikap tidak yakin dan hanya 19 persen yang yakin bahwa SBY akan menyelesaikan KLL. Lebih lanjut, LP3ES sendiri merasa prihatin dengan persoalan ini karena sudah lebih dari 3 tahun KLL tidak kunjung selesai.

“Fakta menunjukkan bahwa pemerintah tidak pro-aktif untuk menyelesaikan soal ini. Menganggap masalah Lapindo tidak penting,” ungkap Suhardi Suryadi, Direktur LP3ES, dalam kesempatan yang sama. Survei ini merupakan hasil wawancara melalui telepon pada 14 dan 15 Oktober 2009.

Jumlah sampel 1.990 orang yang ditentukan secara sistematis berdasarkan buku telepon residential yang diterbitkan PT Telkom yang mewakili masyarakat pengguna telepon di 33 ibu kota provinsi. Sebesar 50:50 perempuan dan laki-laki yang mayoritasnya berusia 36-50 tahun dengan tingkat pendidikan akhir perguruan tinggi dan SMA. Margin of error lebih kurang 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Soal biaya (dari kami) sendiri,” demikian Suhardi Suryadi, Direktur LP3ES.


ONE

Editor: jimbon

1

20
Oct
09

Identitas Budaya : Perbarui Tafsir Falsafah Hidup Jawa

Identitas Budaya
Perbarui Tafsir Falsafah Hidup Jawa

Selasa, 20 Oktober 2009 | 13:13 WIB

Yogyakarta, Kompas – Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengemukakan, falsafah-falsafah hidup budaya Jawa tidak semuanya usang. Falsafah hidup Jawa itu hendaknya ditafsirkan secara baru agar tetap aktual.

“Budaya Jawa penuh tantangan, daya tarik, dan menggoda. Sadar atau tidak, banyak hal dalam filosofi Jawa memiliki aktualitas,” tutur Sultan dalam orasi budaya pada peresmian Bale Seni Condroradono, Yogyakarta, Senin (19/10).

Tak akan ada habisnya membicarakan budaya Jawa, terutama soal falsafah hidup Jawa karena banyaknya makna dan timbunan simbol filosofi. “Falsafah hidup Jawa yang ada dalam karya sastra dan seni tari hendaknya ditafsirkan secara baru sesuai zamannya,” ucapnya.

Sultan mencontohkan, makna empat unsur dalam tari Mataram, yaitu sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Sawiji berarti konsentrasi tinggi atau penjiwaan total, greget bermakna semangat tanpa bertindak kasar, sengguh berarti penuh percaya diri namun rendah hati, ora mingkuh berarti pantang mundur dan disiplin diri. Falsafah tari ini dapat dijadikan rujukan peningkatan etos kerja.

Menurut Sultan, pada Abad XXI dimensi budaya sama pentingnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa yang ingin bertahan dalam kompetisi global, tidak cukup mengandalkan kekuatan data dan informasi, tetapi juga harus mengembangkan tradisi, inovasi, dan kreativitas. “Salah satunya dapat diekspresikan dengan olah seni tari,” katanya. Bale Condroradono

Sultan bangga tari gaya Mataraman hingga kini tetap dihidupkan. Peresmian Bale Seni Condroradono adalah tandanya. “Kita selayaknya menghargai para seniman, yang pada umumnya kreator dan inovator yang berkarya karena tanggung jawab profesi dan panggilan jiwa,” tuturnya.

Kusminari, pendiri Bale Seni Condroradono, terdorong mendirikan bale seni karena prihatin dengan penurunan minat bidang seni tari. Kemerosotan seni budaya adalah awal kemerosotan nilai-nilai lokal yang berujung pada kemerosotan kualitas kehidupan. “Ibarat bangunan, kita akan berdiri di atas fondasi rapuh. Sedikit guncangan akan membuat hancur dan kehilangan identitas,” katanya.

Bale Seni Condroradono telah mempersiapkan gerakan beksa, yaitu gerakan gemar seni tari, basa yaitu gerakan gemar berbahasa Jawa, dan batik yaitu gerakan gemar batik. (RWN)

20
Oct
09

Politik : Akibat Tak Terduga dari Demokrasi

Akibat Tak Terduga dari Demokrasi

KOMPAS, Selasa, 20 Oktober 2009 | 05:06 WIB

Emmanuel Subangun

Dalam riset pemasaran, satu hal yang paling utama tak lain adalah tingkat kepuasan konsumen. Dasarnya, setiap barang punya ”manfaat”, dan ”harga” adalah petunjuk seberapa jauh hubungan ”manfaat” dan konsumen.

Jika gagasan pemasaran itu diterjemahkan dalam survei pendapat umum, hasilnya dapat disimak seperti berita Kompas (19/10/2009). Secara umum dilaporkan tingkat kepuasan konsumen—dalam politik disebut konstituen—terhadap kinerja pemerintah. Hasilnya? Secara keseluruhan, tingkat kepuasan itu naik turun, cenderung rendah, dan naik ke angka tinggi—sekitar 70 persen—saat pemilu hendak dijalankan. Apa hubungan data ini dengan proses demokrasi?

Jelas yang tak jelas

Hal itu menjelaskan mengapa presiden sekarang terpilih lagi. Dan menjelaskan lagi mengapa harapan tinggi diserahkan kepada pemerintah sekarang, sekitar 80 persen. Namun, jika diingat, tingkat kepercayaan dalam kurun lama cenderung rendah. Ada satu hal juga yang harus dimengerti, yakni politik kita amat diwarnai efek citra.

Maksudnya, menjelang pemilu, upaya pencitraan dilakukan dengan sistematis sehingga ”kenyataan dan harapan” tidak terpisahkan lagi sehingga pemilu adalah sebuah pesta. Orang lupa pada keadaan yang sulit dan bergembira ria dengan makan berlimpah. Atau dengan kata lain, pemilu adalah saat warga negara sedang dalam keadaan lupa ingatan dan biasanya disebut dalam bahasa asing euforia. Namun, apakah dengan euforia itu soal yang nyata, yang substantif, juga akan dapat dirampungkan sesuai harapan?

Jawaban terletak pada hadirnya masalah dan kemampuan teknis untuk menanganinya, selain dengan ada tidaknya sumber daya yang tersedia. Dalam hubungan masalah, kemampuan, dan sumber daya, segera dapat disimak, soalnya bukan lagi harap dan tidak mengharap, tetapi soalnya terletak pada perhitungan yang rasional belaka.

Contoh: seperti terjadi di seluruh dunia, kisah ekonomi sekarang diawali krisis keuangan (krismon, nama pribuminya), diteruskan dengan resesi, dan kini dilanjutkan dengan tekanan dan bom waktu APBN. Jika hidup matinya APBN tergantung pajak, dan pertumbuhan ekonomi stagnan—sekitar 5 persen—sedangkan kecepatan penduduk melaju, dapat dibayangkan betapa tekanan APBN itu menyimpan krisis tertunda.

Artinya, sistem perekonomian kita secara struktural amat rapuh. Dalam kerapuhan itu ujungnya adalah semakin tidak mampunya pemerintah untuk menangani kesejahteraan rakyat. Ruang bermain pemerintah yang wajar sudah amat sulit, apalagi jika masih harus ditambah kerumitan birokrasi yang ada.

Jadi, secara rasional, harapan tinggi itu adalah tak nyata, atau malah ilusi.

Tak terduga

Setelah pemilu langsung memilih DPR dan presiden, kita semua sudah menjalankan hak dan kewajiban. Artinya, kita menyerahkan ”kedaulatan” politik kepada presiden beserta kabinetnya di samping kepada 600-an anggota majelis tertinggi kita.

Jika mereka dilantik, artinya secara resmi penyerahan kita itu mengikat secara hukum. Jadi, stabilitas politik untuk satu masa sudah dapat dijamin. Namun, masalahnya adalah apakah dengan stabilitas itu politik keadaan kita juga sudah membaik?

Demokrasi, seperti setiap sistem yang sifatnya terbuka, selalu disertai proses sebab akibat dengan watak inheren dengan akibat tak terduga. Maksudnya, setiap tindak dalam sistem politik demokrasi, karena faktor keterbukaan informasi, selalu saja dapat menimbulkan masalah karena akibat yang terjadi tidak selalu berjalan dalam hubungan fungsional seperti dikenal dalam buku teks ekonomi. Seperti jika barang berkurang, permintaan naik, harga akan naik juga! Politik bukan ekonomi, dan hubungan fungsional tidak pernah ada.

Contoh: presiden memilih kabinet dengan sendirinya berdasar atas dapat tidaknya sebuah tim kerja berjalan, seperti lazim dalam setiap organisasi. Lalu agar organisasi itu berjalan dalam fungsinya, berlaku tuntutan the right man on the right place. Jika kini istilah itu diganti dengan pernyataan bahwa menteri harus ”profesional”, segera orang sudah sangsi apa demikian halnya. Bukan semata karena figur orangnya, tetapi disebabkan oleh nalar politik yang timbul dalam sistem politik kita.

Maksudnya, untuk sebuah kabinet indonesia bersatu, ada dua hal yang saling bertentangan. Pertama, setiap peserta koalisasi tentu minta jatah kursi, disebut sebagai kontrak politik.

Kedua, jabatan publik adalah jabatan negara, bukan jabatan organisasi swasta. Maka, jika kedua hal itu disimak baik, segera kita dapat melihat, apa yang disebut sebagai pembagian kursi akan dapat dimengerti sebagai pembagian dividen dalam akhir masa kerja perusahaan. ”Upah” diberikan setelah bekerja. Namun, dalam politik, ”upah” dibayarkan pada awal kerja.

Jika soal substantif dikaitkan soal upah politik dibayar di depan, kita dapat mengerti mengapa siklus kepuasan konsumen politik Indonesia cenderung rendah dan akan naik menjelang pemilu. Itulah paradoks sistem neoliberal.

Emmanuel SubangunSosiolog

Oposisi Masyarakat Sipil

KOMPAS, Selasa, 20 Oktober 2009 | 05:03 WIB

Agus Sudibyo

Pasca-Pemilu 2009, kita dihadapkan kontestasi politik yang baru pertama kali tercipta pada era reformasi dan mengingatkan kita pada era Orde Baru: semua partai politik besar dalam barisan koalisi yang mendukung pemerintah.

Seberapa solid koalisi ini dan seberapa akomodatif mereka terhadap kemauan politik pemerintah? Kita belum tahu.

Namun, dapat dipastikan parpol yang terlibat koalisi terikat kontrak politik untuk mendukung stabilitas dan kontinuitas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Konflik kepentingan dan pragmatisme politik menjadi keniscayaan saat mereka menjalankan imperatif pengawasan dan regulasi perundang-undangan di DPR. Tanpa oposisi signifikan, sulit mengharapkan unsur-unsur DPR secara konsisten berkata ”tidak” terhadap RUU-RUU inisiatif pemerintah yang katakanlah bertentangan dengan prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

Perubahan pendekatan

Dalam konteks ini, benar sinyalemen bahwa fungsi oposisi dalam lima tahun ke depan akan lebih banyak diperankan kelompok masyarakat sipil dan pers. Jika oposisi dipahami sebagai kelompok penekan, oposisi sejauh ini sudah dijalankan masyarakat sipil dan pers. Namun, kontestasi politik terbaru membutuhkan respons lebih sistematis dan signifikan. Jika advokasi masyarakat sipil sejauh ini cukup terbantu dengan anggota DPR yang mampu bersikap kritis terhadap pemerintah misalnya, apa yang harus dilakukan jika variabel ini kian melemah?

Pendekatan konvensional dalam advokasi kebijakan tidak mencukupi lagi. Sekadar menyampaikan aspirasi melalui audiensi resmi ke DPR jelas tidak memadai. Pengalaman menunjukkan, aspirasi masyarakat belum tentu ditindaklanjuti dan pimpinan DPR juga pintar memanfaatkan audiensi masyarakat untuk mencitrakan diri sebagai legislator terbuka dan aspiratif.

Masyarakat sipil juga perlu mengubah pendekatan lobi yang selama ini terfokus unsur DPR. Ke depan, lobi politik tampaknya lebih mendesak untuk unsur pemerintah. DPR memang lebih terbuka terhadap masyarakat sipil. Namun, fakta politik menunjukkan, pemerintah akan lebih determinan dalam legislasi. Usul inisiatif perundang-undangan akan lebih banyak dari pemerintah. Maka, asistensi materi, dialog, harmonisasi persepsi dengan pemerintah harus mendapat prioritas memadai.

Menyelenggarakan seri seminar, dialog publik, konferensi pers tetap dibutuhkan. Untuk menulis berita, media tidak sekadar membutuhkan informasi, tetapi juga news peg. Kampanye publik harus dilanjutkan dengan aktivitas lobi guna memastikan opini publik yang tercipta secara signifikan memengaruhi sikap para pengambil kebijakan. Perlu juga terobosan agar kegiatan kampanye publik tidak menjadi rutin dan membosankan, serta mampu melibatkan segmen yang lebih beragam: organ parpol, organisasi kepemudaan, asosiasi profesi, unsur mahasiswa.

Imparsialitas media

Efektivitas advokasi masyarakat sipil amat tergantung dukungan pers. Untuk mengegolkan sebuah kebijakan, pemerintah mempunyai kekuatan uang dan lobi. Uang menjadi faktor determinan dalam legislasi undang-undang. Sementara masyarakat sipil praktis amat tergantung kekuatan simbolik: opini publik terbangun melalui media. Pertanyaannya, apakah pers menempatkan diri sebagai pihak yang imparsial dan netral terhadap semua kelompok atau sebagai bagian integral gerakan masyarakat sipil untuk demokratisasi? Dilema ini sedang dialami pers Indonesia.

Pada awal reformasi, pers Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan masyarakat sipil. Suara pers adalah suara masyarakat sipil, kegelisahan media adalah kegelisahan lembaga swadaya masyarakat. Namun, belakangan kondisi mulai bergeser. Pers Indonesia berusaha imparsial dan menjaga jarak terhadap semua pihak. Pers lebih berperan sebagai konsumen informasi, isu, fakta sosial yang dilontarkan semua pihak.

Meski pers tetap relatif dekat masyarakat sipil, perlu kerja keras untuk meyakinkan pers agar memberi perhatian ekstra terhadap aneka masalah yang dianggap masyarakat mendesak.

Imparsialitas media harus ditegakkan. Namun, hal ini mengandaikan demokratisasi sudah berjalan ”normal”, pelembagaan kebebasan informasi dan pers telah mengalami penegakan. Masalahnya, dari berbagai segi, demokratisasi masih jauh dari kondisi normal, bahkan mengalami anomali. Indonesia hingga 2009 masih berkutat dengan birokrasi yang korup, DPR yang rentan terhadap penguasaan pemerintah, pemerintah angin-anginan memberantas korupsi. Pemerintah juga masih berambisi merepresi kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi sebagaimana tecermin dalam RUU Rahasia Negara, UU ITE, UU Pornografi, RUU Pers.

Dalam situasi anomali seperti ini, ”imparsialitas” media perlu dikaji ulang. Dukungan media praktis adalah modal terbesar masyarakat sipil guna mengimbangi determinasi uang dan lobi struktural dalam konteks legislasi undang-undang. Kita membutuhkan peran pers sebagai instrumen gerakan demokratisasi, sebagai bagian integral gerakan masyarakat sipil. Imparsialitas dan profesionalisme media harus selalu diletakkan dalam konteks keberpihakan terhadap gerakan demokratisasi dan pemerintahan yang baik.

Agus Sudibyo Pegiat Koalisi untuk Kebebasan Informasi


20
Oct
09

Pemerintahan : Kepemimpinan Konservatif yang Menjanjikan Stabilitas

KOMPAS/ALIF ICHWAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden terpilih Boediono di Arena Pekan Raya Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2009.

Kepemimpinan Konservatif yang Menjanjikan Stabilitas

Selasa, 20 Oktober 2009 | 03:27 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono saat ini memiliki kedudukan kuat karena didukung koalisi partai politik besar. Dengan demikian, ia tak perlu lagi memikirkan pencitraan dirinya dan bisa memfokuskan perhatiannya untuk melakukan perbaikan fundamental di semua bidang.

Ada tiga hal utama yang perlu diperkuat Yudhoyono dalam pemerintahan lima tahun mendatang, yaitu memperkuat ekonomi kerakyatan, perbaikan di bidang demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Gaya kepemimpinan Yudhoyono dan wakilnya, Boediono, yang cenderung penuh kehati-hatian, diperkirakan akan memunculkan pemerintahan yang konservatif dengan tujuan moderat dan tidak terlalu berisiko. Duet ini pun dinilai bakal menjanjikan stabilitas, keteraturan, dan ketertiban, tetapi kecil kemungkinan akan muncul terobosan-terobosan yang visioner.

Demikian rangkuman wawancara Kompas dengan guru besar dan Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis-Suseno; dosen ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Purwo Santoso; Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif; dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Bagus Takwin, sepanjang 16, 17, dan 18 Oktober.

Yudhoyono dan Boediono hari Selasa (20/10) ini akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selama lima tahun kekuasaannya dulu, Yudhoyono dinilai mampu melaksanakan manajemen pemerintahan dengan baik di tengah banyaknya masalah politik, ekonomi, dan bencana.

Dengan slogan ”Bersama Kita Bisa” ia mampu menggalang dukungan publik. Bahkan, hampir semua partai politik di parlemen membentuk sebuah koalisi besar untuk mendukungnya. Mengingat Yudhoyono tak perlu lagi memikirkan pencalonannya pada pemilu mendatang, ia pun tak perlu disibukkan oleh masalah pencitraan diri.

Dengan kekuatan di belakang dirinya, Yudhoyono bisa memfokuskan diri untuk memperkuat tiga hal yang belum terlaksana secara baik selama lima tahun pertama kepemimpinannya.

Pertama, memperkuat ekonomi kerakyatan mengingat angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. ”Sekitar 40 persen rakyat di negara ini hidup pas-pasan. Yang diperlukan bukanlah slogan-slogan pembangunan,” kata Magnis.

Presiden terpilih harus lebih fokus membangun dan menggarap potensi pedesaan karena sejak Indonesia merdeka, fokus pembangunan perekonomian selalu di wilayah perkotaan.

Langkah lain adalah meninjau ulang pelaksanaan otonomi daerah karena pada masa pemerintahan sebelumnya terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Yudhoyono diharapkan mampu membagi peran antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai UUD 1945, seluruh kekayaan dan sumber daya yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan rakyat harus dikendalikan pemerintah pusat.

Namun, Yudhoyono harus mengatur bagaimana agar kekayaan daerah dibagikan secara merata ke semua daerah. ”Pusat hanya berperan sebagai pengatur lalu lintas kekayaan negara,” kata Yudi Latif.

Langkah lain yang diharapkan ke depan adalah penataan sistem subsidi untuk rakyat. Pemberian subsidi bahan bakar minyak merupakan tindakan kurang tepat. Seharusnya subsidi bahan bakar minyak hanya diberikan untuk mobil angkutan penumpang umum. Sementara untuk masyarakat umum, pemerintah tidak perlu memberikan subsidi. Dana subsidi itu lebih baik dikelola dan dialihkan untuk mendanai pendidikan sehingga diharapkan pendidikan dasar sembilan tahun benar-benar gratis, tanpa biaya. Dana subsidi juga bisa dialihkan untuk membiayai pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat.

Hargai perbedaan

Pekerjaan rumah kedua yang harus diselesaikan Yudhoyono adalah perbaikan di bidang demokrasi.

Tantangan utama adalah mendidik bangsa untuk bisa menghormati dan menghargai perbedaan, baik agama maupun kepercayaan. Negara tak boleh campur tangan soal agama dan kepercayaan. Negara cukup memberikan jaminan warga untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

”Yudhoyono harus mendidik bangsa agar menghormati perbedaan kepercayaan meski dalam satu agama,” kata Magnis.

Perubahan mendasar dalam demokrasi juga menuntut perbaikan sistem pemilu. Pemerintah harus belajar dari kisruhnya penyelenggaraan Pemilu 2009.

Perbaikan terutama harus dilakukan dalam sistem pendataan kependudukan. Pemerintah diharapkan bisa memberlakukan satu nomor identitas agar kekisruhan daftar pemilih tidak terjadi lagi pada Pemilu 2014.

Purwo menilai tantangan terbesar bagi Yudhoyono di bidang ini adalah penataan kapasitas pemerintahan dengan melanjutkan agenda reformasi birokrasi.

Penataan itu penting agar pemerintah ke depan bisa memegang amanah sebagai pemerintah yang tidak korup. ”Kalau pemerintahan ingin berhasil, birokrasi harus dipercaya tidak korup,” kata Purwo.

Pekerjaan rumah ketiga adalah pemberantasan korupsi. Ketiga narasumber menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus berlanjut, bahkan harus ditingkatkan. Presiden terpilih harus segera mengakhiri permasalahan yang menjerat Komisi Pemberantasan Korupsi dan anggota-anggotanya, dan bukan memperlemahnya.

”Kinerja ekonomi Yudhoyono itu sebenarnya kurang baik, tetapi tertolong dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Jadi akan lebih baik jika ia tetap konsisten dalam memberantas korupsi,” ujar Yudi.

Stabil dan tertib

Untuk lima tahun ke depan, gaya kepemimpinan Yudhoyono menemukan kesamaan dengan sosok Boediono yang juga kalem. ”Untuk hal-hal yang mendesak dan butuh waktu cepat, gaya kepemimpinan Jusuf Kalla memang cocok. Namun, untuk membawa Indonesia jauh ke depan, dibutuhkan gaya kepemimpinan yang kalem dan tidak emosional,” kata Purwo.

Namun, ketika gaya kepemimpinan yang tertib itu dipadukan dengan dukungan politik yang sangat kuat, Bagus Takwin meramalkan munculnya sebuah pemerintahan yang stabil, teratur, dan sangat terpusat.

”Ada beberapa gejala yang ditemukan belakangan ini yang mengarah pada kecenderungan otoriter meskipun caranya halus. Semua harus terpusat pada dirinya dan dia yang harus menjadi penentu kebijakan,” katanya.

Kata kunci bagi dinamika kehidupan politik mendatang adalah stabilitas. Secara keseluruhan pemerintahan mendatang dinilai akan menjadi lebih konservatif dan konvensional.

Segi positifnya, pemerintahan akan berlangsung efektif karena rantai komando bisa dilaksanakan dari atas sampai bawah. Yudhoyono juga dinilai bakal mampu mengintegrasikan dan menggerakkan wilayah yang menjadi kewenangannya.

Namun, sisi negatifnya, kepemimpinan seperti ini mungkin tidak memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak terkait untuk mengembangkan diri dan memberikan masukan yang signifikan bagi pemerintah.

”Yang ideal adalah pemimpin yang bisa membawa masyarakat untuk melakukan transformasi, tetapi ia sekaligus bisa mengelola interaksi antarpihak di dalam masyarakat dengan baik. Ia memiliki pengaruh dari atas sampai bawah, tetapi juga memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk bisa kreatif dan mengembangkan diri dalam memberikan masukan bagi pemerintah,” ujar Bagus.

Moderat

Duet kepemimpinan ini diperkirakan sulit menghasilkan terobosan-terobosan baru yang spektakuler ataupun pencapaian-pencapaian baru yang mengejutkan. Tujuan-tujuan yang dicanangkan bersifat moderat, tidak terlalu berisiko, dan tidak terlalu sulit untuk dicapai.

”Jika secara ekstrem kecenderungan seseorang dipilah apakah lebih visioner atau konservatif, saya menilai baik SBY maupun Boediono kecenderungannya lebih konservatif,” kata Bagus.

Dengan demikian, keduanya diperkirakan akan bekerja dengan cara-cara konvensional. Orientasi keduanya pun cenderung lebih pada bagaimana menyelesaikan masalah yang ada saat ini, bukan pada pencapaian apa yang akan diraih yang secara signifikan berbeda dari apa yang ada sekarang.

Mengenai peran yang akan dijalankan Boediono, para narasumber berharap Boediono ditempatkan sebagai manajer dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Ia harus mampu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program di semua departemen.

”Yang pasti, keberhasilan kepemimpinan SBY-Boediono tergantung dari niat baik SBY sendiri karena kita sulit mengharapkan adanya pengawasan yang efektif dari pihak luar pemerintah,” kata Bagus. (NTA/BUR/MYR)

SBY Sampaikan Hormat untuk Mega-Prabowo dan JK-Wiranto
Selasa, 20 Oktober 2009 | 11:16 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Tampil sebagai pemenang pemilu presiden, mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014. Dalam pidato pertamanya, SBY menyampaikan apresiasi atas partisipasi dua pasang pesaingnya, Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla Wiranto.

“Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan rasa hormat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Prabowo Subianto serta kepada Bapak Jusuf Kalla dan Bapak Wiranto. Saya menyampaikan terima kasih atas peran aktif dan kegigihan mengikuti pemilu,” ujar SBY disambut tepuk tangan para hadirin Sidang Paripurna MPR, Selasa (20/10).

Menurut SBY, para pesaingnya tersebut juga berjasa menghidupkan dan memekarkan demokrasi di Indonesia. Bagi SBY, kelancaran Pemilu 2009 merupakan sukses bangsa Indonesia melaksanakan pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia untuk ketiga kalinya.

“Kita bersyukur bisa melaksanakan kompetisi politik ini dengan etika dan kedewasaan. Dalam pemilu, kalah menang biasa. Dalam demokrasi, kita semua menang. Rakyat menang, demokrasi menang,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Editor: Edj

Suara Pembaruan

Foto Utama

Pengucapan Sumpah SBY-Boediono – Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). Pelantikan tersebut dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan negara sahabat. (SP/Charles Ulag)

ZOOM2009-10-20 Jangan Sombong dan Besar Kepala
Pengucapan Sumpah SBY-Boediono

SP/Charles Ulag

Wakil presiden terpilih, Boediono (foto kanan) mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). Pelantikan tersebut dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan negara sahabat.

[JAKARTA] Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono, Selasa (20/10) pagi, mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna MPR. SBY menjadi Presiden ke-6, sedangkan Boediono menjadi Wapres ke-11.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua MPR Taufiq Kiemas tersebut juga dihadiri presiden ke-3 BJ Habibie, dan wapres ke-6 Try Soetrisno. Dua mantan presiden, yakni KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri tidak hadir. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk pertama kalinya dalam Sidang Paripurna MPR kali ini diisi pidato kenegaraan per- tama presiden setelah mengucapkan sumpah jabatan.

Dalam pidatonya, SBY mengungkapkan bahwa Indonesia patut bersyukur, karena di tengah berbagai krisis politik dunia, Indonesia masih berdiri tegak sebagai negara demokrasi.

Di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia, perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif bahkan menjadi negara ketiga yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Juga di tengah krisis disintegrasi di berbagai belahan dunia, Indonesia justru tumbuh semakin rukun dan bersatu.

Namun dia mengingatkan, agar bangsa Indonesia jangan sampai menjadi sombong dan besar kepala karena fakta-fakta positif seperti itu. “Pekerjaan besar kita masih belum selesai. Di luar Indonesia, resesi perekonomian global belum selesai, harga minyak dan berbagai komoditas masih terfluktuasi yang dapat mengancam stabilitas dan kepastian perekonomian kita,” katanya.

Presiden juga menyinggung proses reformasi, yang dinilainya masih belum tuntas. Upaya untuk membangun good governance dan memberantas korupsi mulai membuahkan hasil, namun masih perlu terus ditingkatkan. Kemiskinan sudah makin berkurang, namun upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu terus dilanjutkan.

“Pengalaman menyebutkan setiap prestasi akan disusul oleh tantangan-tantangan baru. Namun saya percaya semua tantangan akan dapat kita atasi bersama. Bangsa indonesia akan terus maju meningkatkan kehidupannya lebih baik,” tegasnya.

Program Pembangunan

Dalam masa pemerintahannya lima tahun ke depan, SBY-Boediono telah merancang program pembangunan 100 hari, satu tahun, dan lima tahun. Esensi dari seluruh program pembangunan tersebut bertumpu pada tiga hal, yakni peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan.

“Peningkatan kesejahteraan adalah prioritas utama lewat pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia. Ekonomi harus tumbuh semakin tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan disertai pemerataan,” jelasnya.

Di sisi lain, juga membangun demokrasi yang bermartabat, yakni demokrasi yang memberikan ruang kebebasan hak politik rakyat tanpa meningkatkan stabilitas dan ketertiban politik.

“Kita juga akan menciptakan keadilan yang lebih baik, penghormatan kepada praktik kehidupan yang nondiskriminatif, persamaan kesempatan dengan tetap memelihara kesetiakawanan sosial dan peruntungan bagi yang lemah,” janjinya.

Terkait hal itu, Presiden juga meminta semua pihak untuk menjaga jati diri bangsa Indonesia, yaitu keindonesiaan. Menurut dia, yang membedakan Indonesia dari bangsa lain adalah pluralisme, toleransi, dan penghargaan satu sama lain.

“Hal-hal seperti ini, adalah potensi nasional yang harus terus dikembangkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.

Hubungan Internasional

SBY juga menyinggung posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Ditegaskan, bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu juga nasionalisme yang sejuk, moderat, dan internasionalisme yang dinamis.

“Indonesia tidak akan mencari dan menjadikan negara mana pun sebagai musuh, sebaliknya akan menjadi pelopor untuk menciptakan keadilan dan perdamaian dunia. Indonesia juga akan terus memelopori dalam menyelamatkan bumi dan ancaman pemanasan global dan perubahan iklim,” katanya.

Selain itu, Indonesia akan memelopori reformasi ekonomi dunia melalui G-20. “Bersama ASEAN akan menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas dan dinamis,” ujarnya.

Dalam pidatonya, SBY juga menyatakan, rakyat Indonesia telah menetapkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil dalam Pemilu 2009, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. Dalam pemilu itu, setiap orang serta calon presiden dan wakil presiden berkompetisi secara fair. Tetapi dalam demokrasi yang menang adalah semua pihak, tidak ada yang kalah.

“Ini adalah yang ketiga kita mampu menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Kita semua mampu menyelenggarakan kompetisi politik yang penuh etika dan kedewasaan. Kalah atau menang adalah biasa. Demokrasi menang, rakyat menang, dan Indonesia menang,” tutur SBY.
Sehubungan dengan hal itu, SBY menyampaikan penghargaan kepada Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Wiranto. “Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa yang sudah gigih dan berjuang selama kampanye lalu, dan ikut berjasa memajukan kehidupan demokrasi di Indonesia,” katanya.

Secara khusus, Presiden SBY juga mengucapkan terima kasih kepada Jusuf Kalla, yang telah mendampinginya sebagai wapres selama periode 2004-2009. “Pengabdian saudara tercatat abadi dalam sejarah perjalanan bangsa dan akan dikenang abadi,” katanya. [A-21/EMS/J-9/J-11]

Foto News

Buruh Geruduk DPR

Fotografer – Ari Saputra

GB
“Tolak SBY-Boediono!” pekik demonstran saat beraksi.
Selasa 20/10/2009 15:54 WIB

Ratusan orang dari berbagai organisasi buruh berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/10). Mereka menolak pelantikan SBY-Boediono karena dinilai hanyalah boneka Amerika.

Foto Lain:

  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain

Suara Pembaruan

ZOOM2009-10-20Pelantikan Disambut Demo
SBY-Boediono Disumpah

SP/Abimanyu

Polisi memberi petunjuk jalur alternatif kepada pengendara sepeda motor di Jl Jenderal Sudirman, Semanggi, Jakarta, Selasa (20/10). Pengalihan itu dilakukan karena adanya acara pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009 – 2014 di Gedung MPR/DPR.

[JAKARTA] Puluhan kelompok massa dan mahasiswa gabungan dari berbagai macam organisasi melakukan unjuk rasa menolak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). Sebagian pendemo masih terjebak kemacetan di sejumlah ruas jalan arah Senayan.

Berdasarkan pantauan SP di depan gedung MPR/DPR, Jakarta, pengamanan ketat diberlakukan ribuan aparat gabungan dari kepolisian dan TNI dengan bersenjata lengkap.

Bahkan, jembatan penyeberangan yang diperuntukkan bagi para pejalan kaki yang berada tepat di depan Gedung MPR/DPR tidak luput dari penjagaan petugas. Selain itu, sebanyak delapan unit truk pengangkut kawat berduri pun turut disiagakan di depan gedung.

Sejak pukul 06.00 WIB, pengalihan arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Slipi yang melalui jalan Gatot Subroto diberlakukan. Seluruh kendaraan di luar tamu undangan yang hendak melintas ruas tersebut dialihkan melalui ruas Semanggi menuju Benhil dan Pejompongan, arah Tanah Abang.

Akibat pengalihan tersebut, arus lalu lintas menjadi macet total dan tampak penumpukan ribuan kendaraan tepat di depan Polda Metro Jaya ruas Jalan Gatot Subroto hingga Hotel Sultan, Jakarta. Massa yang berniat berdemo tepat di depan Gedung MPR/DPR pun tidak dapat menembus barikade, malah tampak turut terjebak di antara kemacetan.

Sejumlah pendemo, seperti Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Aliansi Parlemen Jalanan (APJ), Komite Perjuangan Rakyat (KPR), Front Perjuangan Rakyat (FPR), Gerakan Merah Putih, dan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ). Beberapa kelompok pendemo mahasiswa juga ikut berdemo, yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAM) Raya Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang berasal dari Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Banten, dan Purwokerto.

Di antara pendemo juga ada massa yang mendukung pemerintahan baru, yaitu Aliansi Rakyat Untuk SBY (ARUS).

Sementara itu, di tempat yang biasa menjadi tempat langganan unjuk rasa, seperti di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat terlihat sepi. Penjagaan ketat petugas keamanan pun kembali terlihat begitu memasuki ruas jalan Medan Merdeka, tepat di depan Istana Merdeka, Jakarta. Ratusan massa dari Greenpeace nampak mendirikan karangan bunga setinggi empat meter sebagai kiasan selamat atas pelantikan presiden terpilih.

Pengamanan

Menjelang pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menggelar paparan persiapan pengamanan sejak dini di halaman Gedung MPR/DPR Senayan, Senin (19/10) sore.

Kapolri dalam pertemuan sekitar satu jam itu membahas teknis pengamanan acara pelantikan bersama jajaran Polda Metro Jaya. Dia didampingi Kababinkam Komjen Pol Iman Haryatna, Irwasum Komjen Pol Yusuf Manggabarani, Deputi Operasi Kapolri Irjen Pol Wenas, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono, dan Wakil Divisi Humas Brigjen Sulistyo Ishak. [Y-7/H-14/G-5]

Foto Anda

Didemo di Hongkong

Fotografer – pembaca

GB
Dalam aksinya mereka membawa foto Boediono dan topeng bergambar SBY. (ATKI-HK)
Selasa 20/10/2009 17:13 WIB
SBY-Boediono Didemo di Hongkong
Puluhan orang dari Assosiasi Tenaga Kerja Indonesia-Hong Kong (ATKI-HK) berunjuk rasa di depan kantor Konsulat Indonesia di Hong Kong. Mereka menuntut SBY memperhatikan para buruh migran.

Foto Lain:

  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
GB
5 Tuntutan tersebut mencakup beberapa aspek. Pertama, aspek pendidikan, yaitu tuntutan alokasi dana 20% dan pencabutan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan tolak sistem pengujian nasional. Kedua, aspek korupsi, yaitu untuk menindaklanjuti audit BPK terhadap kasus Century dan mempertahankan eksistensi kewenangan KPK.
Selasa 20/10/2009 15:38 WIB

Foto News

BEM Indonesia Demo

Fotografer – Didi Syafirdi

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia berdemo di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/10). Mereka mendesak SBY-Boediono menyelesaikan 5 poin permasalahan dalam waktu 100 hari kerja.

Foto Lain:

  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain
  • Fotolain

ANALISIS POLITIK
Tugas Terberat Presiden

KOMPAS, Selasa, 20 Oktober 2009 | 03:23 WIB

YUDI LATIF

Tugas terberat seorang presiden,” ujar Lyndon B Johnson, ”bukanlah mengerjakan apa yang benar, melainkan mengetahui apa yang benar.” Untuk mengetahui apa yang benar, seorang presiden harus menemukan panduan dari norma-norma fundamental. Bahwa praktik demokrasi harus disesuaikan dengan mandat konstitusi, karena pengertian ”demokrasi konstitusional” tak lain adalah demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

”Sebagai presiden,” seru Abraham Lincoln, ”aku tak punya mata kecuali mata konstitusi.” Dengan mata konstitusi, presiden bisa mengetahui apa yang benar. Bahwa di mata Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menteri bukanlah pegawai tinggi biasa; karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executif). Dan menurut pokok pikiran keempat dalam Pembukaan UUD 1945 (”Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”), sebagai penyelenggara negara, menteri-menteri wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Atas dasar itu, uji kepatutan atas calon menteri tidaklah seperti memilih para pencari kerja dalam dunia usaha. Motif utama para pencari kerja adalah hidup dari pekerjaannya. Adapun menjadi menteri, motif utamanya bukanlah ”hidup dari negara”, melainkan ”hidup untuk negara”. Para menteri harus bekerja atas dasar ”panggilan”, bukan atas pengajuan lamaran demi penghasilan dan kenyamanan—atau, yang lebih buruk lagi, demi perampokan sumber daya negara bagi kepartaian.

Profesionalisme memang diperlukan, tetapi bukanlah jaminan untuk menjadi menteri yang benar. Seperti disinyalir Clement Attlee, mantan Perdana Menteri Inggris, ”Sering kali para ahli menjadi menteri terburuk dalam bidangnya sendiri.” Untuk menjadi menteri yang benar, seorang profesional harus bisa memelihara jiwa amatirisme. Jiwa yang tidak bekerja semata demi uang, tetapi karena panggilan patriotisme; jiwa yang tidak terbelenggu batas-batas teknis, melainkan mampu meletakkan keterampilan teknis dan kebijakan sektoralnya dalam kerangka ”kebenaran besar”, dalam semesta pembangunan nasional yang saling terkait, yang secara integral mengarah pada pemenuhan keadilan dan kesejahteraan umum.

Dengan mata konstitusi, presiden dan para menterinya juga mengemban tugas untuk melindungi dan meliputi bangsa seluruhnya, yang mampu mengatasi kepentingan golongan dan perseorangan. Betapapun mereka tampil karena dukungan partai atau kelompok tertentu, sekali mereka terpilih anasir-anasir partikularistik harus dikesampingkan demi kemaslahatan bersama. Untuk mengetahui apa yang benar, presiden dan menterinya harus bisa mentransendensikan diri dari kepentingannya dengan memperkuat empati terhadap suara kaum minoritas-marjinal serta jeritan rakyat miskin yang terempas dan terputus.

Pada akhirnya, untuk mengetahui apa yang benar, presiden dan menteri-menterinya harus terbuka bagi suara-suara alternatif di seberang pemerintah. Kebenaran tidak selamanya terungkap dalam kekuasaan yang cenderung korup. Demi kebaikan pemerintah sendiri, perlu ada kelapangan jiwa untuk menerima kehadiran oposisi.

Mandat reformasi menghendaki peran parlemen yang kuat, tidak lagi sekadar stempel pemerintah sebagaimana sebelumnya. Parlemen diharapkan mampu mengembangkan checks and balances yang dapat mengatasi kemungkinan persekongkolan destruktif antara legislatif dan eksekutif yang dapat mengarah pada apa yang disebut Bung Hatta sebagai ”negara kekuasaan”, ”negara penindas”.

Dalam memenuhi tuntutan tersebut, parlemen diberikan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Fungsi ini hanya bisa berjalan efektif sejauh ada kekuatan alternatif di luar partai-partai penyokong pemerintah. Peran kekuatan alternatif ini sangat vital sebagai corong untuk menyuarakan aspirasi publik maupun sebagai peniup peluit peringatan agar publik waspada akan adanya hal-hal yang tak beres dalam kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, betapapun kecilnya suara alternatif ini, akan segera bersambung dengan suara publik di luar gedung parlemen, yang bisa mencegah pemerintah dari hal-hal yang tidak terpuji.

Tugas terberat presiden untuk mengetahui mana yang benar itu makin penting disadari karena lima tahun mendatang merupakan periode pembuktian bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tengah keraguan dan ketidakpastian. Reputasi Yudhoyono sebagai jago pencitraan tak diragukan, tetapi kualitas kinerjanya masih perlu dibuktikan.

Citra tanpa bukti kinerja akan melahirkan kekecewaan dan apatisme. Padahal, seperti kata Robert Maynard Hutchins, ”Kematian demokrasi bukanlah karena tikaman oleh penyerangan, melainkan suatu kepunahan secara perlahan oleh apati, ketidakhirauan, dan kekuranggizian.”

Demokrasi memang merupakan pemerintahan dengan perdebatan, tetapi hanya akan mencapai efektivitasnya bilamana pemerintah mampu menyurutkan suara rakyat karena kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah.

Maka dari itu, seperti nasihat publik Amerika Serikat kepada Jimmy Carter, ”Kurangi bicara dan kembalilah ke meja kerja!”

MENTERI EKONOMI
Profesionalitas Vs Kompromi Politik

KOMPAS, Selasa, 20 Oktober 2009 | 04:00 WIB

Kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengumumkan kabinet 2009-2014, publik sudah bisa meraba siapa yang akan mengisi pos menteri bidang ekonomi. Proses wawancara yang terjadi sejak Sabtu hingga Senin (17-19/10) seperti antiklimaks dengan semangat yang didengungkan selama ini.

Masyarakat sebenarnya sejak awal sangat menginginkan agar pos menteri bidang ekonomi diisi kalangan profesional dan memiliki pengalaman di bidangnya.

Namun, harapan masyarakat agar Presiden Yudhoyono dapat memanfaatkan momentum tersebut layu sebelum berkembang. Rakyat terpaksa menerima para menteri bidang ekonomi, terutama pos yang berkait langsung dengan sektor riil, dari hasil kompromi politik.

Faktor lobi dan kepentingan partai politik ternyata masih lebih kental. Harapan publik akan adanya kabinet yang profesional masih sebatas janji.

Lepas dari ketidaksetujuan sebagian masyarakat terhadap pilihan Presiden, sosok menteri-menteri bidang ekonomi yang berlatar belakang partai politik memiliki beban lebih berat. Selain harus mempelajari isu di departemen yang dipimpinnya, mereka juga harus menunjukkan kinerja bagus dalam seratus hari kabinet baru.

Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia

Presiden Yudhoyono semestinya memilih figur yang ahli kehutanan dengan reputasi internasional. Bagaimanapun, dunia internasional kini memberikan perhatian dan tekanan tinggi terhadap Indonesia berkait isu perubahan iklim.

Pemilihan figur yang tepat mencerminkan sejauh mana perhatian Presiden SBY terhadap masalah kehutanan dan isu perubahan iklim. Menhut mendatang harus benar-benar memahami substansi, bukan sekadar mengisi bagi-bagi jabatan politis.

Bustanul Arifin, Pengamat Pertanian

Siapa pun Menteri Pertanian, dan dari unsur mana pun, wajib mengutamakan kepentingan domestik. Dalam konteks ini, pembangunan sektor pertanian tidak sekadar pencapaian target produksi, tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani agar lebih baik.

Mandat ini jangan sampai dilupakan. Saat ini yang amat penting dalam pembangunan sektor pertanian adalah meningkatkan kesejahteraan petani, bukan peningkatan produksi atau pencapaian swasembada.

Kalau pencapaian kesejahteraan petani yang digarisbawahi, turunan kebijakannya nanti harus inovatif.

Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Apindo akan memberikan kesempatan, khususnya kepada Menteri Perindustrian, selama setahun ke depan. Selama kabinet ini mau belajar dan bersedia dibantu oleh dunia usaha, kabinet mendatang juga akan berjalan mulus.

Pemerintahan maju akan berarti pula pada majunya dunia usaha. Sebaliknya, apabila pemerintah susah, dunia usaha juga akan susah. Yang terpenting, kabinet ini mau mendengarkan. Bukan sekadar mendengarkan keluhan dan masukan rakyat.

Ambar Polah Tjahyono, Ketua Umum Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo)

Kalangan industri sangat mengharap lahirnya menteri baru atau orang yang akan membawa dunia industri berjalan lebih cepat, karena setahun ini dengan adanya krisis global, industri mengalami pelambatan.

Tentu saja dibutuhkan seorang pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan dan melakukan percepatan.

Jadi, kami sangat mengharapkan untuk Menteri Perindustrian adalah seorang yang darahnya sudah darah industri mempunyai pengalaman di bidang industri dan mampu memberikan kontribusi positif dan mampu berkomunikasi dengan kalangan industri. Menteri Perindustrian harus mampu membantu pengusaha dan memberikan solusi untuk kemajuan industri.

Djoko Setijowarno, Ahli Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang

Freddy Numberi harus belajar cepat dan tepat, bila ingin berguna sebagai Menteri Perhubungan. Bagaimanapun, presiden sudah meminta dia, maka tak ada gunanya mengkritik pilihan itu.

Saat ini, secepatnya harus mendukung dia, dan memberi masukan-masukan berharga. Yang utama harus dikerjakan adalah mengembangkan angkutan massal perkotaan dan revitalisasi kereta api. Kemudian, pengembangan penerbangan perintis, transportasi antarpulau, dan pengembangan pelayaran rakyat.

Untuk menarik kepercayaan investor asing ataupun dalam negeri untuk membangun infrastruktur transportasi, Freddy harus memberantas korupsi di dalam Dephub yang kini sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Caranya, dengan mengetatkan pengadaan barang dan jasa. Lantas, memperketat tender.

Arif Satria, Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor

Rekam jejak Fadel Muhammad sebagai figur Menteri Kelautan dan Perikanan mendatang cukup memadai dalam kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan lobi.

Namun, kemampuan itu masih harus dibuktikan dalam mengelola kebijakan kelautan dan perikanan.

Tantangan Menteri Kelautan dan Perikanan, antara lain, adalah mengembangkan industri pengolahan dan budidaya, meningkatkan nilai tambah produksi perikanan, budidaya perikanan, dan mengendalikan perikanan tangkap yang daya dukungnya semakin menurun.

Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi

Calon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Saleh tidak memiliki rekam jejak di sektor energi dan sumber daya mineral. Idealnya, Menteri ESDM dari kalangan profesional yang punya rekam jejak di sektor ESDM.

Jika Darwin Saleh terpilih sebagai Menteri ESDM, ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan belajar memahami tentang isu-isu besar di sektor ESDM. Apalagi, sektor energi dan sumber daya mineral termasuk ekonomi mikro yang membutuhkan pemahaman teknis dan spesifik.

Untuk itu, dia harus mau mendengar dan menerima masukan dari internal maupun eksternal departemen. Masukan dari eksternal amat penting mengingat birokrasi cenderung lamban. Bila hanya menjalankan jajaran birokrat, pelaksanaan pembangunan ESDM akan lamban.

Menteri yang berlatar belakang parpol dan tidak memiliki rekam jejak di sektor ESDM akan memiliki kelemahan dalam konsep dan pengalaman.

(EVY/LKT/RYO/OSA/MAS/HAM)

SELEKSI MENTERI
Dramatisasi Politik, Miskin Substansi

Selasa, 20 Oktober 2009 | 03:25 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden terpilih Boediono, Senin (19/10), menyelesaikan pemanggilan 36 calon menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan bekerja dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Namun, proses seleksi para calon menteri tersebut dinilai tidak memiliki makna. Lebih dari separuh calon menteri yang dipanggil merupakan pengurus sejumlah partai politik.

Karena itu, harapan agar Presiden lebih memilih para profesional untuk membantunya supaya dapat bekerja lebih optimal sulit diwujudkan.

”Substansi dari proses seleksi menteri yang dilakukan tidak ada. Itu hanya dramatisasi politik,” kata Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra di Jakarta, Senin.

Jika Presiden serius memilih menteri yang berkualitas, proses wawancara sebagai bagian dari seleksi seharusnya dilakukan minimal terhadap dua calon menteri untuk setiap pos kementerian, bukan satu calon seperti sekarang.

Azyumardi mengatakan, selain banyak menteri baru yang belum diketahui kualitas dan kinerjanya, banyak menteri lama dengan pos kementerian baru. Hal itu akan membuat gerak cepat pemerintahan baru sulit diharapkan.

Program kerja 100 hari sulit diharapkan akan memberikan gebrakan karena waktu yang tersedia lebih banyak digunakan para menteri untuk beradaptasi dengan pekerjaan barunya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menegaskan, kabinet baru hanya mencerminkan penjatahan partai politik. Namun, Sofjan hanya bisa berharap, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, menteri yang berasal dari parpol dituntut bersikap profesional dalam membangun bangsa ini.

”Kita lihat dalam setahun ke depan, apakah pilihan Presiden Yudhoyono tepat dalam menumbuhkan (arah) perekonomian Indonesia? Saya kira orang-orang pilihan yang diambil dari parpol merupakan orang-orang terbaik bangsa ini,” katanya.

Kecewa

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky kecewa karena lebih banyak kompromi politik. Penempatan Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menguatkan bukti kompromi politik Presiden. ”Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Hatta, penunjukannya di pos Menko Perekonomian lebih kental sebagai pelobi ketimbang pertimbangan hal-hal besar berkait pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan urusan perekonomian nasional,” ujar Yanuar.

Kekecewaan pun muncul karena pos Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang penting pun ternyata masih diisi orang partai politik. Rencana Presiden menempatkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menunjukkan seolah posisi itu jatah partai. Pejabat sebelumnya, Erman Suparno, adalah mantan Bendahara PKB dan anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa periode 1999-2004.

Posisi Mennakertrans semestinya diisi orang yang paham ketenagakerjaan dan harus mampu menjadi penyelenggara tripartit utama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. ”Kalau dari pendekatan politik, akhirnya hanya (memakai) cara normatif,” ujar Yanuar.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi juga kecewa menyangkut figur di balik Menteri Kehutanan. Presiden Yudhoyono semestinya memilih figur yang ahli kehutanan dengan reputasi internasional. Pos Menteri Kehutanan rencananya diisi Zulkifli Hassan, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.

”Pemilihan figur yang tepat mencerminkan sejauh mana perhatian Presiden terhadap masalah kehutanan dan isu perubahan iklim. Menteri Kehutanan mendatang harus benar-benar memahami substansi, bukan sekadar mengisi bagi-bagi jabatan politis,” ujar Elfian.

Benteng pertumbuhan

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny Soetrisno mengatakan, Menteri Perindustrian pada masa depan menjadi benteng pertumbuhan industri. Karena itu, kabinet haruslah mampu mengikis rantai birokrasi yang sangat menyusahkan dunia usaha.

Ahli transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, dan Ketua Bidang Angkutan dan Prasarana Organisasi Pengusaha Angkutan Darat Rudy Thehamihardja menilai Freddy Numberi harus belajar cepat dan tepat bila ingin berguna sebagai Menteri Perhubungan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Keadilan Rakyat untuk Perikanan Riza Damanik menilai, secara administratif dan manajerial, figur Fadel Muhammad memiliki cukup pengalaman sebagai pengusaha dan birokrat. Namun, pengalaman tersebut tentu belum cukup mengingat kompleksnya persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah pesisir.

Oleh karena itu, ia harus membuktikan kemampuannya dalam kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang mengarah pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan tidak condong pada korporasi berkapital besar.

Suara kecewa diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto menyangkut figur Darwin Saleh sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut dia, Darwin Saleh tidak memiliki rekam jejak di sektor ESDM. ”Idealnya, Menteri ESDM dari kalangan profesional yang punya rekam jejak di sektor ESDM,” ujarnya.

Menlu-Menhan baru

Calon menteri yang pertama diwawancarai presiden, Senin, adalah Marty Natalegawa. Diplomat karier yang saat ini menjabat Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa itu diproyeksikan menjadi Menteri Luar Negeri. ”Yang ditekankan Presiden adalah perlunya reformasi dan revitalisasi politik luar negeri dan diplomasi, peningkatan kinerja dan kemampuan jajaran diplomat, serta dedikasinya,” ujarnya.

Pada hari ketiga pemanggilan calon menteri ke kediaman pribadi Presiden di Cikeas ini, dua menteri yang masih menjabat saat ini turut dipanggil, yakni Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro serta Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.

Posisi Purnomo diproyeksikan bergeser jadi Menteri Pertahanan. ”Kami tadi membahas sistem pertahanan nasional, perjalanan reformasi TNI hampir 10 tahun ini, terutama netralitas dan profesionalisme TNI, sistem kesejahteraan prajurit, bisnis TNI, serta UU yang belum selesai seperti UU Terorisme dan UU Peradilan Militer,” ujar Purnomo.

Freddy Numberi diperkirakan bergeser dari Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi Menteri Perhubungan, sedangkan Fadel Muhammad, salah seorang ketua DPP Partai Golkar, diproyeksikan menggantikan Freddy Numberi.

Fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera, Suswono, diproyeksikan akan menjabat Menteri Pertanian. Ia mengatakan, presiden terpilih memintanya memberi perhatian pada peningkatan daya saing produk agrobisnis.

Posisi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diproyeksikan akan diberikan kepada Armida Alisjahbana, guru besar ilmu ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.

(MZW/EVY/LKT/RYO/OSA/MAS/HAM/DAY)

Surat untuk Presiden
Agar Komitmen Reduksi Emisi Jelas

Selasa, 20 Oktober 2009 | 03:52 WIB

Jakarta, Kompas – Koalisi lembaga swadaya masyarakat mengirim surat terbuka kepada Presiden. Surat ini berisi usulan langkah konkret reduksi emisi, seperti pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang rencana reduksi emisi 26 persen pada tahun 2020.

Koalisi LSM, beranggota puluhan organisasi lingkungan dan konservasi alam, mengusulkan 11 poin, di antaranya stop konversi hutan alam dan lahan gambut untuk industri sawit, kaji ulang kebijakan pasar karbon, perketat tata ruang, penegakan hukum lingkungan, tinjau kebijakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, kaji ulang sektor kehutanan, energi, dan perkebunan skala besar yang mengancam daya dukung lingkungan, serta adanya keputusan Presiden untuk melindungi dan merehabilitasi lahan gambut.

”Kami sampaikan sehari sebelum Presiden terpilih dilantik agar menjadi ukuran kabinet baru,” kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah dalam pernyataan bersama di kantor Eksekutif Nasional Walhi di Jakarta, Senin (19/10).

”Presiden meletakkan komitmen melampaui masa pemerintahannya. Lima tahun mendatang jadi ukuran berhasil atau tidaknya komitmen tersebut,” kata Siti.

Sektor kehutanan penting

Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Joko Arif, menyatakan, rencana reduksi emisi harus serius melibatkan sektor kehutanan.

Peran hutan dinilai vital karena sebagian besar emisi gas rumah kaca datang dari sektor kehutanan. Target 26 persen akan cepat terwujud dari sana.

”Mengevaluasi pelaksanaan inpres percepatan penanganan pembalakan liar tahun 2004 jauh lebih efektif,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hu- kum Lingkungan (ICEL) Rino Subagyo.

Awalnya, inpres yang mengordinasikan peran 18 menteri itu memberi harapan bagi terlindunginya fungsi hutan. Belakangan, koordinasi itu melemah, terlihat dari kasus perbedaan sikap antara kepolisian dan Departemen Kehutanan saat menangani kasus pembalakan liar di Riau.

”Kalau diterapkan dengan konsisten, reduksi 26 persen akan nyata terwujud,” tuturnya.

Jatam menyoroti kebijakan energi yang boros dan mengeluarkan banyak emisi. Salah satunya adalah eksploitasi batu bara di Kalimantan yang perlu membuka kawasan hutan penyimpan karbon. Menurut Siti, dengan mempertahankan kuota produksi atau mengurangi batu bara, reduksi emisi turun dengan sendirinya. Namun, semua itu butuh keberanian pemerintah untuk konsisten dengan komitmennya.

Walhi serukan kondisi darurat ekologi. ”Sekarang waktunya pemerintah baru mengubah pola pembangunan menjadi rendah emisi dan berkelanjutan secara lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry Nahdian Forqan. (GSA)

Suara Pembaruan

ZOOM2009-10-20Agenda Ekonomi Pemerintahan Baru
Fahruddin Salim

Krisis keuangan global secara tidak langsung memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Selama masa-masa sulit tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi, yang sebelumnya ditandai stagnasi perekonomian, kekerasan, dan kekacauan politik.

Kondisi ekonomi yang membaik selama pemerintahan SBY di antaranya ditandai oleh kestabilan makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang positif, sementara pada saat yang sama, kinerja ekonomi negara-negara lain mengalami penurunan. Laju inflasi terkendali dan nilai tukar masih stabil. Presiden SBY juga terus melaksanakan reformasi, seperti reformasi birokrasi, konsistensi penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Kemajuan yang dicapai ini memang sangat diperlukan, sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi dan politik yang membaik dalam lima tahun terakhir membawa optimisme terhadap perubahan yang lebih baik lagi dalam masa kedua pemerintahan SBY. Meski demikian, masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, keberhasilan dalam mengelola stabilitas makroekonomi belum menyentuh perbaikan secara menyeluruh sektor riil dan seluruh kehidupan masyarakat. Meskipun ekonomi tumbuh positif dan inflasi cenderung menurun, namun pencapaiannya masih belum memadai untuk mengurangi tingginya kemiskinan dan pengangguran. Untuk dapat mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran, pemerintah harus memacu pertumbuhan di atas 5,5 persen per tahun. Jika angka inflasi masih jauh lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi, maka pengurangan angka kemiskinan tidak beranjak naik.

Kedua, memperkuat stabilitas sektor keuangan, sehingga mampu mendorong perkembangan sektor riil. Kelemahan yang masih dihadapi sektor perbankan adalah masih lemah dan kurang efektifnya fungsi pengawasan oleh otoritas moneter terhadap perbankan nasional, selain karena lemahnya perangkat dan kebijakan.

Ketiga, ada indikasi bahwa investasi dalam beberapa tahun ini kurang menggembirakan. Persoalan investasi memang sangat kompleks. Buruknya kondisi di sektor ini, seperti, masalah perizinan, infrastruktur, perburuhan hingga masalah keamanan, mendesak segera dituntaskan. Demikian pula, investasi belum didongkrak oleh sektor strategis yang menyerap tenaga kerja, sehingga investasi belum mampu menjadi lokomotif bagi perekonomian.

Keempat, ancaman terjadinya de-industrialisasi secara berlanjut akan memperburuk daya saing industri dan ekspor. Ancaman de-industrialisasi itu ditandai oleh kontribusi sektor industri manufaktur yang lebih rendah daripada pertumbuhan produk domesti bruto (PDB). Selama era Orde Baru, pertumbuhan sektor manufaktur lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB. Kinerja pertumbuhan sekor manufaktur dalam dua tahun terakhir tidak menggembirakan. Sektor tersebut tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ideal sektor manufaktur harus lebih dari 7% agar target ekonomi bisa tumbuh lebih dari 6%. Demikian pula suatu negara berhasil dalam proses industrialisasinya jika kontribusi sektor industri manufaktur mencapai 35%, sementara industri nasional kita hanya mencapai 27,9% pada tahun lalu dengan kecenderungan yang terus menurun.

Sektor manufaktur diharapkan memperoleh investasi yang besar untuk mendongkrak pertumbuhan berkualitas. Sektor itu diklaim ampuh menanggulangi pengangguran yang selanjutnya menggerus jumlah penduduk miskin yang tercatat lebih dari 37 juta jiwa. Memburuknya kinerja sektor industri ini juga memicu penurunan elastisitas penyerapan tenaga kerja, selain berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Menurut standar organisasi buruh internasional, penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 1% dari pertumbuhan ekonomi atau sekitar 400.000 orang. Tapi, pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan hanya menyerap 200.000 orang.

Penyerapan Anggaran

Kelima, Indonesia harus memperbaiki faktor-faktor yang memberikan kemudahan berbisnis, sehingga kebijakan dan program di bidang investasi akan semakin baik. Tingkat bunga yang rendah seharusnya mengalirkan likuiditas ke sektor riil, sehingga mendorong pertumbuhan. Di luar faktor finansial, keterbatasan infrastruktur dan masalah konsistensi penegakan hukum, harus segera diatasi agar tidak menyulitkan Indonesia untuk menarik investasi asing.

Selain itu, pemerintah harus mempercepat penyerapan anggaran dengan perbaikan mekanisme perencanaan dan mempercepat pembelanjaannya. Perbaikan prosedur pencairan anggaran akan mempercepat penyerapan anggaran, sehingga dapat menggerakkan perekonomian. Prosedur ini seringkali terkendala oleh politisasi di Senayan, sehingga pencairan anggaran seringkali berbelit dan dapat memperlambat pembiayaan proyek ataupun stimulus fiskal, seperti saat ini.

Mengingat motor pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum ada di sektor konsumsi, maka penting bagi pemerintah menjaga daya beli masyarakat agar penopang ekonomi kita ini tidak ambruk. Lewat kerja sama dengan BI, seyogianya fokus diarahkan pada usaha untuk mengendalikan inflasi.

Dengan tantangan dan keberhasilan yang telah berhasil dicapai, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun, apa yang telah dicapai selama pemerintahan SBY sebelumnya bisa menjadi landasan dan faktor penting dalam menyongsong lima tahun ke depan menjadi lebik baik jika ganjalan bisa diatasi.

Penulis adalah Tim Ahli di DPR, Doktor Manajemen Bisnis dari Unpad Bandung

Suara Pembaruan

ZOOM2009-10-19SBY dan Agenda ASEAN Raya
Christianto Wibisono
Selamat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Boediono, dan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, yang telah siap dengan agenda 100 hari dan program 5 tahun. Sehari setelah dilantik, 23 Oktober, Presiden harus memimpin delegasi RI ke KTT ASEAN di Hua Hin. Agenda utama SBY, meneguhkan posisi Indonesia sebagai jangkar stabilitas dan nakhoda pengarah ASEAN Raya.

Di tengah pergolakan geopolitik munculnya Tiongkok, India, dan Indonesia sebagai pelaku global. Orang mulai berbicara tentang Chindia, Chindonesia, di samping BRIC yang mestinya bisa menjadi BRICI. Istilah BRIC, yang dicetuskan oleh ekonom Goldman Sachs, dikukuhkan oleh para pemimpin empat negara Brasil, Rusia, India dan China dalam KTT di Yekaterinburg, 16 Juni 2009. Korps diplomatik sudah mengutak-ngatik mutasi BRIC menjadi BRICI (Indonesia masuk) atau BRICM (plus Meksiko), BRICK (Korea) BRICKSA ( BRICK plus Afrika Selatan). Semua negara dalam akronim itu sudah menjadi anggota G-20, bagian dari 10 emerging market di luar G-8. Karena itu, Presiden SBY harus mengonsolidasi kekuatan Indonesia Inc. Sepulangnya dari KTT ASEAN, Presiden akan membuka summit politik-ekonomi-bisnis-sosial pada 29-30 Oktober, mengajak mitra bisnis dan civil society non-bisnis menyukseskan misi dan visi KIB II, melanjutkan pembangunan setelah normalcy ekonomi global..

The Economist 3 Oktober 2009 mengutip CEO Pimco Mohamed El-Erian, perusahaan pengelola obligasi terbesar sedunia yang mewakili US$ 840 miliar dana pensiun universitas tentang normalcy yang rawan, belum normal dalam arti sesungguhnya sebelum krisis. Akar krisis merupakan konsekuensi logis dari deregulasi sektor kredit perumahan di AS. Dua undang-undang, The Monetary Control Act 1980 dan Garn-St.German Act 1982, membuka peluang kredit perumahan dengan jaminan rumah yang sedang dicicil itu. Praktis, tidak ditelusuri apakah debitor punya penghasilan (income), pekerjaan (job), dan asetnya adalah rumah yang akan dicicil itu, yang notabene bukan dan belum menjadi aset si debitor. Inilah yang disebut kredit ninja (no income, no job , no assets). Pada 2007, kredit perumahan membengkak menjadi 138% dari disposable income, pendapatan yang bisa disisihkan oleh masyarakat AS. Pada 1982, properti masyarakat AS masih bernilai 106% dari PDB dan utangnya kurang dari 50% dari jumlah itu.

Tsunami keuangan yang ditimbulkan oleh krisis subpreme itu pada awal 2009 telah memaksa pemerintah negara negara maju membenamkan US$ 432 miliar tambahan modal pada perbankan mereka dan menjamin utang US$ 4,65 triliun. Sekarang, AS memiliki 14% saham “Citigov” (plesetan dari Citigroup). Sedang Pemerintah Inggris menguasai 43% saham Lloyds Banking Group serta 70% Royal Bank of Scotland (RBS) yang telah menguasai ABN Amro, yang cikal-bakalnya lahir dari Hindia Belanda dulu.

Gejala Kolusi

Sementara itu, di Tiongkok, pembangunan ekonomi yang pesat dalam sistem authoritarian satu partai ternyata juga memperlihatkan gejala kolusi para gangster Triad merangkap jadi atau sekongkol dengan elite partai. Di Chongqing, Gubernur Bo Xilai, mantan menteri perdagangan, menyeret Peng Changjian, ke pengadilan atas dakwaan korupsi. Mengekspose 65 mobil mewah mirip armada limusin yang digunakan Yakuza di Jepang dan mafia Chicago New York. Premanisme yang sama juga menggejala di Rusia, dengan politisi, birokrat, preman terjalin dalam saling peras saling beking tanpa etika. Dimensi moral agak ketinggalan dari cepatnya modus dwifungsi politik dan bisnis menggurita di pelbagai negara berbasis authoritarian system, yang belum sempat tuntas menjadi rezim demokratik yang efektif trias politika-nya,

Kita di Indonesia tidak sepenuhnya imun dari gejala gang Chongqing, Yakuza atau pun nomenklatura Kremlin. Di Malaysia, partai berkuasa UMNO baru saja menggelar kongres yang menekankan perlunya menjadi nation state yang satu. Karena ternyata politik perkauman, ethnicity politics yang mengacu pada diskrimnasi rasial dan affirmative action untuk Melayu telah menimbulkan distorsi, diskriminasi, dan akhirnya menghilangkan meritokrasi untuk menciptakan suatu Malaysia yang unggul. Malaysia sedang berada pada titik nadir proses nation building, karena terlalu lama menerapkan affirmative action yang bertiwikrama menjadi “semi-apartheid” bagi kelompok non bumiputera. Juga pengaruh “Jamaah Islamiyah Noordin Top” menghantui situasi konflik internal Malaysia. Hanya suatu semangat kebersamaan ASEAN Raaya bisa mengentaskan ASEAN secara kolektif dari gerilya politik JI kawasan Asia Tenggara.

Memulihkan Kesatuan

Kepemimpinan SBY sebetulnya sangat diharapkan untuk memulihkan kesatuan dan persatuan ASEAN meninggalkan warisan politik etnisitas, yang mengacu kepada akar rasial dan etnik yang mengakibatkan ASEAN bisa terpecah-belah, tidak bersatu padu lagi. Pemikiran dikotomi atau trikotomi ASEAN atas dasar ras, etnik, dan agama hanya akan melemahkan kerja sama ASEAN. Masalah krusial bagi ASEAN adalah bagaimana melakukan de-konstruksi politik semi-apartheid yang diwariskan oleh kolonialisme Eropa dalam sistem politik lokal Asia Tenggara. ASEAN yang sekuler, pluralis, dan toleran, akan menjadi pool, magnet yang menarik modal dan talenta berbakat untuk meningkatkan profil dan postur ASEAN sebagai ASEAN Incorporated yang bisa bersaing setara dengan Tiongkok, India, Korea, dan Jepang. Jika anggota ASEAN bergerak sendiri-sendiri, tentu hasilnya tidak akan se-efektif dan se-energik seperti jika ASEAN bisa memobilisasi seluruh kekuatan secara proaktif dan kreatif.

Konflik bilateral Indonesia-Malaysia sebetulnya tidak perlu diperbesar dengan gaya remaja puber putus sekolah. Sejak 1945 sebetulnya sudah ada pendekatan bahwa Malaya (waktu itu Malaysia belum lahir) lebih baik bergabung saja dengan Indonesia. Hanya karena dua wilayah ini dijajah oleh kekuatan kolonial yang berbeda, maka terjadi perpisahan antara Sumatera dan Semenanjung Malaya. Selama 6 tahun sejak merdeka tahun 1957, nama yang dipakai adalah Federasi Malaya. Istilah Malaysia baru dipakai sejak peresmian Federasi Malaysia 16 September 1963 yang menggabungkan Malaya dengan Sabah, Serawak dan Singapura. Tapi, tidak sampai dua tahun, pada 9 Agustus 1965 Singapura memisahkan diri menjadi negara kota berdaulat, keluar dari Malaysia. Begitu juga Brunei menjadi kesultanan merdeka di luar Malaysia.

Rivalitas Bung Karno dan Tengku Abdulrahman, yang tercermin dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963, diakhiri tahun 1966 oleh Soeharto dan Tun Abduk Razak, yang kemudian mendirikan ASEAN pada 1967. Setelah konfrontasi berakhir, Malaysia justru dilanda kerusuhan rasial terburuk 13 Mei 1969. Etnik Tionghoa dan Melayu berkonfrontasi dengan korban berdarah. Melahirkan kebijakan affirmative action yang terus berlanjut, bahkan hingga detik ini. Faktor emosi primordial dan infiltrasi JI menambah amunisi yang memelihara faktor SARA ini sebagai kelemahan Malaysia dan ASEAN, sehingga tidak bisa mentas-tuntas-terang menuju suatu pengelompokan regional yang lebih solid, seperti Uni Eropa. Indonesia yang telah menyelesaikan masalah etnisitas dengan jiwa kenegarawanan besar sejak Presiden Gus Dur hingga UU Kewarganegaraan era SBY mempunyai peluang untuk benar-benar menjadi pemimpin ASEAN. Menggerakkan ASEAN sebagai suatu ASEAN Raya yang berbobot dalam konstelasi baru dunia era G-20.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

20
Oct
09

Perbankan : Angket Bank Century

Dalam 100 Hari, SBY Akan “Dihadiahi” Angket Bank Century
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama istri, Ani Yudhoyono serta Wakil Presiden Boediono bersama istri, Herti Boediono (kiri ke kanan) usai mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/10).

Selasa, 20 Oktober 2009 | 16:06 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Baru saja dilantik, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sudah diberi warning soal kelanjutan kasus pengucuran dana talangan Bank Century Rp 6,7 triliun yang sempat menjadi polemik dalam beberapa bulan terakhir.

Anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mulai berkata dengan garang. Dalam 100 hari, pihaknya siap menjadi motor untuk menggulirkan hak angket Bank Century.

“Century bongkar dulu. Kita akan mengajukan hak angket. 100 hari pertama (pemerintahan SBY-Boediono), kita akan mengajukan hak angket. Bongkar itu (kasus Century),” ujar Effendi, Selasa (20/10) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dengan formasi anggota Fraksi PDI Perjuangan yang berjumlah 94 orang, ia yakin, pengguliran hak angket tak akan mendapatkan hambatan. “Bisa dong kita dorong hak angket. Kebenaran pasti akan terungkap, kenapa tidak bisa?” ujarnya optimistis.

Jika dibandingkan PDI Perjuangan atau dua fraksi di luar koalisi, Hanura dan Gerindra, kekuatan Fraksi Demokrat dan mitra koalisinya mencapai lebih dari 60 persen kekuatan parlemen. Untuk pengajuan hak angket sebenarnya hanya membutuhkan 13 tanda tangan anggota Dewan.

Editor: acandra

KASUS CENTURY
BPK Gagal Penuhi Target

Selasa, 20 Oktober 2009 | 04:08 WIB

Jakarta, Kompas –  Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menyelesaikan audit atas kebijakan penyelamatan Bank Century yang seharusnya sudah selesai pada 19 Oktober 2009. Penelusuran aliran dana Bank Century memerlukan waktu yang lebih panjang sehingga penyelesaian laporan akhir tidak dapat dituntaskan pemimpin BPK masa jabatan 2004-2009 yang berakhir 19 Oktober 2009.

”Meskipun demikian, sampai saat ini sudah banyak kemajuan yang dicapai Tim Pemeriksa BPK untuk kasus Century karena dalam waktu hampir dua bulan ini penyelesaian pemeriksaan lapangan dan laporannya sudah mencapai sekitar 70 persen,” ujar Ketua BPK Anwar Nasution, Senin (19/10) di Jakarta.

Sebagian besar pihak terkait sudah dimintai keterangan oleh tim tersebut, termasuk Anwar Nasution. Pemeriksaan Anwar Nasution dilakukan pada 13 Oktober 2009 dalam kapasitasnya sebagai mantan Deputi Gubernur Senior BI periode Juli 1999-Juli 2004.

”Penyelesaian pemeriksaan Bank Century akan diteruskan oleh pimpinan dan anggota BPK akan datang dan tidak akan ada masalah mengenai kontinuitasnya. Karena tongkat estafet telah dipersiapkan dengan keikutsertaan Hasan Bisri, yang terpilih kembali sebagai anggota BPK yang baru,” kata Anwar.

Anggota BPK periode 2009-2014, Hasan Bisri, menyebutkan, hingga saat ini, setidaknya sudah ada 100 rekening lebih yang ditelusuri oleh Tim Pemeriksa BPK. Rekening-rekening itu digunakan sebagai media aliran dana yang berasal dari uang penyelamatan Bank Century.

”Akan tetapi, tidak bisa langsung menyalahkan pemilik rekening itu karena setiap orang berhak menerima dana lewat rekeningnya,” ujar Hasan.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Maruarar Sirait, menyarankan agar Hasan Bisri tetap dijadikan sebagai Ketua Tim Audit Investigasi Bank Century untuk menjaga independensi BPK dalam kasus ini.

Sementara itu, Direktur Bank Mutiara (sebelumnya Bank Century) Ahmad Fajar mengatakan, perolehan dana pihak ketiga terus meningkat sehingga ekspansi kredit terus dilakukan. (OIN/FAJ)

GUGATAN WARGA
Pengadilan Diharapkan Serius Tangani Century

Selasa, 20 Oktober 2009 | 03:34 WIB

Jakarta, Kompas – Pengadilan diminta serius menangani kasus Bank Century. Pekan lalu, sidang perdana gugatan perwakilan warga (class action) ditunda karena ketidaklengkapan majelis hakim dan ketidaklengkapan berkas kuasa pengacara Bank Indonesia.

”Pengadilan dan pemerintah tak serius. Mereka seperti mengulur waktu,” kata pengacara dari penggugat, Ulung Purnama, Minggu (18/10) di Jakarta. Penggugat yang mewakili warga adalah Akwat Supriyanto, Boni Hargen, Gigih Guntoro, Salamudin Daeng, dan Noviar. Tergugat adalah Boediono sebagai Gubernur BI, Sri Mulyani (Menteri Keuangan dan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penggugat menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun. Selain itu, ada juga gugatan materi sebesar Rp 10 juta. ”Kami harapkan, Kamis lusa pada sidang kedua, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi sidang,” kata Gigih.

Ketakseriusan itu terlihat dari ketidaklengkapan hakim yang memimpin sidang. Selain itu, pengacara dari tergugat belum memiliki surat kuasa. ”Padahal, sudah dua minggu sebelumnya dijadwalkan,” kata Gigih lagi.

Menurut Ulung, sambil menunggu sidang berikutnya, sejumlah nasabah Bank Century, yang kini bernama Bank Mutiara, mengagendakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan anggota DPR. Hingga kini nasabah, walaupun tidak ikut sebagai pihak yang menggugat dalam gugatan itu, tetap memberikan dukungannya.

Sri Gaya Tri, seorang nasabah, menyatakan, mereka tidak akan mundur dalam menuntut penyelesaian dari pemerintah. Rencananya, beberapa aksi akan digelar di Surabaya dan Jakarta untuk menyuarakan kepentingan nasabah yang terabaikan. (edn)

20
Oct
09

Bencana Alam : Gempa 5,3 SR di Sumatera Barat

Selasa, 20/10/2009 00:07 WIB
Gempa 5,3 SR Goyang Sumbar
Khairul Ikhwan – detikNews


Ilustrasi

Padang – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali digoyang gempa bumi. Terakhir, gempa berkekuatan 5,3 SR mengguncang wilayah yang sedang dalam proses rehabilitasi pasca gempa tersebut.

Informasi yang diperoleh detikcom dari Badan Meteorologi. Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Senin (19/10/2009), gempa terakhir terjadi sekitar pukul 23.35 WIB.

Titik pusat gempa berada di 1.87 LS-100.20 BT atau Barat Daya Painan, Sumbar.

Gempa terjadi di kedalaman 20 Km. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Tidak ada peringatan terjadinya gelombang tsunami setelah gempa. (irw/her)

 

Selasa, 20/10/2009 00:28 WIB
Gempa 5,3 SR di Sumbar
Panik, Tamu Hotel Bunda Berhamburan

Khairul Ikhwan – detikNews


Ilustrasi

Jakarta – Sumatera Barat (Sumbar) kembali diguncang gempa. Meski tidak sebesar gempa kemarin, namun gempa kali ini cukup membuat warga panik.

“Ada getaran waktu saya lagi tidur. Saya langsung lari keluar,” ujar salah seorang reporter TV, Ahmad Zulfikar, di Hotel Bunda, Jl Bundo Kanduang, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (20/10/2009).

Hotel tempat Ahmad menginap tersebut hanya berjarak 50 meter dari Hotel Ambacang. Hotel Ambacang runtuh akibat gempa 7,9 SR yang menggetarkan bumi minang pada 30 September lalu.

Dikatakan dia, gempa terakhir membuat seluruh pengunjung hotel berhamburan keluar. Mereka takut jika kejadian beberapa waktu lalu terulang kembali di hotel yang kini mereka sewa.

Informasi yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa tersebut berkuatan 5,3 SR dan terjadi sekitar pukul 23.35 WIB. Titik pusat gempa berada di 1.87 LS-102 BT atau 70 KM Barat Daya Painan, Sumbar dengan kedalaman 20 KM. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. (her/irw)

20
Oct
09

Legislasi : DPR Harus Mempunyai Tim Ahli Konstitusi

DPR Harus Mempunyai Tim Ahli Konstitusi,
Senin, 19 Oktober 2009 | 22:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- DPR seharusnya mempunyai tim ahli konstitusi. Hal tersebut dimaksudkan agar produk Undang-undang yang dikeluarkan sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia.

“Jangan sampai Undang-undang yang disyahkan ada kelemahan, dan dilakukan judicial review,” kata Ketua Forum Konstitusi, Harun Kamil saat Halal Bi Halal Forum Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (19/20).

Ia menuturkan, setiap anggota dewan harus mengerti dan memahami Undang-undang yang mereka syahkan. Pasalnya konstitusi adalah hukum dasar dan pedoman untuk menjalani kehidupan bangsa di masa depan.

“Konstitusi dilahirkan untuk kebutuhan bangsa, paling tidak untuk satu generasi ke depan,” ucap dia. Jika Undang-undang telah sesuai dengan konstitusi, kata dia, maka tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut juga menghindari adanya konflik kepentingan dalam pengajuan judicial review tersebut. “Jangan sampai pihak yang tidak berkompeten mengusulkan konstitusi,” tuturnya.

Mantan Ketua DPR periode 1999-2004 Akbar Tandjung menambahkan, anggota DPR harus berhati-hati dalam mengesyahkan sebuah Undang-undang. “Jangan sampai sekarang baru diketuk besok diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Akbar.

Menurut Akbar, DPR harus selalu mensosialikasikan setiap perubahan yang terjadi pada Undang-undang Dasar 1945. Pasalnya tidak semua selalu setia mengikuti setiap amandemen UU 1945.

“Perubahan UU 1945 tidak semua semua sadar, terutama materi, konten apa lagi latar belakang,” ucap Akbar.


RDI

Editor: msh

Amandemen UUD

detikcom

detikcom
MPR : Amandemen UUD Terbuka Lebar

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan jika amandemen terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sangat terbuka lebar. Perubahan terhadap UUD tersebut terjadi jika masyarakat menghendakinya.

“Sebagai sebuah kemungkinan itu tetap terbuka, karena bagamanapun juga UU kita hidup di tengah masyarakat. Jadi tergantung dari seberapa besar masyarakat luas ingin kembali mengubah UUD,” ujar Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefudin.

Hal ini ia sampaikan usai menghadiri silatuhrahmi forum konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (19/10/2009).

Menurutnya, amandemen tersebut sangat mungkin terjadi terkait dengan peraturan terkait eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun seputar Pilkada.

“Misalnya kaitannya dengan eksistensi DPD, kalangan berpendapat harus ada ketegasan dalam pengaturan kewenangan DPD. Selain itu pemilihan gubernur, bupati dan wali kota apakah bisa dipilih presiden,” tambah politikus dari PPP ini.

Amandemen terhadap UUD 1945 pertama kali dilakukan pada tahun 1999, ketika gelombang reformasi meledak. Sejak itu UUD 1945 telah diamandemen hingga 4 kali.

“Tergantung masyarakat yang menghendakinya,” pungkas Lukman.

1




Blog Stats

  • 2,247,261 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers