Archive for the 'Artikel' Category



15
Aug
09

Nasionalisme

FOTO LEPAS
ANTARA/FANNY OCTAVIANUS
Richard (kanan) asal Papua beserta anaknya, Rico (tengah) dan Ryan, melihat-lihat Monumen Proklamator di kompleks Taman Proklamasi, Jakarta, Jumat (14/8). Richard memanfaatkan waktu luangnya untuk memberi wawasan sejarah proklamasi bagi anaknya menjelang HUT RI.
Sejarah dan Nasionalisme
AFP/KOEN VAN WEEL
Badan International Fund For Animal Welfare (IFAW) menempatkan beberapa model kura-kura buatan di pantai Scheveningen, Belanda, Jumat (14/8). Hal itu bertujuan untuk menyadarkan turis agar tidak membeli suvenir dari kulit atau bagian dari hewan liar.
Menyadarkan Turis soal Alam
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Para siswa mencatat keterangan mengenai replika nekara perunggu sebagai tempat jenazah yang berasal dari tahun 1.000-500 SM pada Pameran Jejak-jejak Kebudayaan di Nusantara, di Gedung Lawang Sewu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (14/8). Melalui benda yang dipamerkan dan catatan sejarah yang dipamerkan siswa dapat mengetahui sejarah peradaban manusia di Indonesia.
Pameran Jejak-jejak Kebudayaan di Nusantara
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Pencari kerjamemadati acara bursa kerja Career Days UGM 2009di Gedung GhraSabha Pramana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat (14/8). Bursa kerja berlangsunghingga 16 Agustus 2009 dan diikuti sekitar 6.000 pencari kerja. Kegiatan serupa sebelumnya pernah dilakukan bulan Februari 2009.
Bursa Kerja di Yogyakarta
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Pengayuh becak, Raharjo (60), menunggu penumpang di atas becaknya yang berhiaskan bendera Merah Putih di Jalan Citarum, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (14/8). Selain ikut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, pemasangan bendera tersebut menurut dia sebagai bentuk nasionalisme.
Nasionalisme Pengayuh Becak
15
Aug
09

Nasionalisme : Nasionalisme Itu Mahal

KOMPAS/AGUS SUSANTO
Awak KM Meliku Nusa mengibarkanbendera Merah Putih saat memasuki Pulau Miangas di KabupatenKepulauanTalaud, SulawesiUtara, Senin (3/8). Pulau Miangas adalah pulau paling utara dari Republik Indonesia yang luasnya 3,15kilometer persegi.

MIANGAS-MARORE
Nasionalisme Itu Mahal

KOMPAS, Sabtu, 15 Agustus 2009 | 03:17 WIB

Edna C Pattisina dan Jean Rizal Layuck

Tak ada kata yang keluar dari penumpang Kapal Motor Perintis Meliku Nusa ketika nakhoda Teguh Prayitno memutuskan kapal tidak sandar di dermaga Miangas. Sekitar 30 penumpang termasuk Kompas pun hanya terdiam.

Setelah perjalanan tiga malam dua hari dari Melonguane, ibu kota Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, sepanjang 196,3 kilometer, Senin (3/8) sekitar pukul 07.00, kapal memang telah mencapai Miangas. Melonguane sendiri dapat dicapai dari Manado melalui perjalanan 15 jam dengan kapal umum.

Dari kejauhan terlihat dermaga Miangas yang dipenuhi masyarakat. Dari atas kapal Meliku Nusa terbuat dari besi berbobot 150 ton, tampak ombak setinggi 1 hingga 2 meter terus bergulung-gulung menuju pantai. Alunan gelombang itu diikuti angin selatan bertiup kencang di sekitar dermaga cukup berisiko bagi kapal perintis untuk sandar.

Jangankan sandar mencari posisi berlabuh, KM Meliku harus manuver selama dua jam mengelilingi Pulau Miangas.

Kondisi perairan di perbatasan Indonesia dan Filipina cukup terbuka, berada di bibir Samudra Pasifik yang memiriskan siapa saja ke sana. Tak hanya Miangas, beberapa pulau dalam lingkaran perbatasan, seperti Marore, Kawio, dan Kawaluso, di Kabupaten Sangihe, tak luput dari terpaan angin kencang diikuti gelombang tinggi.

Dua pekan sebelumnya, kapal perang milik TNI Angkatan Laut (AL) harus menunggu sampai 10 jam untuk sandar di dermaga Miangas saat membawa rombongan mahasiswa Universitas Indonesia yang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di sana.

Camat Miangas Sepno Lantaa bercerita dekade tahun 1980-an kapal rombongan Gubernur Sulut GH Mantik terdampar di Davao Filipina karena terseret angin kencang. Kota Davao, ibu kota Mindanao, hanya berada 83,6 kilometer dari Miangas. ”Nakhoda kapal tak melihat Pulau Miangas yang tertutup gelombang,” katanya.

Dalam kondisi bergelombang itu rakyat Miangas dan Marore tak berdaya. Tak ada kapal yang berani masuk ke dua pulau itu. Sedangkan tiga kapal perintis yang disubsidi pemerintah untuk melayari pulau-pulau di kawasan perbatasan enggan masuk. Karakteristik kedua pulau perbatasan itu hampir sama, dan luasnya sekitar 3 kilometer persegi.

Suatu waktu penduduk kekurangan pangan karena tak ada kapal yang berani masuk. Terpaksa warga mengonsumsi galuga, kelapa yang dikeringkan dimakan dengan daun ubi talas.

Dalam empat tahun terakhir situasi Miangas dan Marore menunjukkan perubahan. Pemerintah Provinsi Sulut membangun sejumlah prasarana di kedua pulau perbatasan tersebut, antara lain gudang penyimpanan beras. Selama ini beras dipasok dari Manado dua bulan sekali sehingga warga tidak kelaparan. Di samping gudang pangan, juga dibangun puskesmas, sekolah, jaringan komunikasi, serta listrik.

Hal sama terlihat di Marore, Kawio, dan Kawaluso, gugusan pulau di perbatasan Kabupaten Sangihe. Di Pulau Kawio dan Kawaluso bangunan dermaga dan terminal penumpang terlihat lapang dengan bangunan beton kokoh melebihi kantor pemerintahan kecamatan.

Akan tetapi, postulat bahwa pembangunan untuk kesejahteraan rakyat nyaris terabaikan. Ketersediaan listrik dan bahan bakar minyak serta ekonomi yang hidup menjadi persoalan krusial. ”Rasanya kami mau mati saja. Apa gunanya ada beras kalau tidak bisa masak,” kata Nico Tindi, Camat Karatung. Untuk mengambil kayu di hutan dilarang oleh pemerintah karena khawatir daerah itu tandus.

Hibor Banerah, warga di sana, mengkritik sikap pemerintah yang melarang warga membawa bensin ataupun minyak tanah yang dibeli dari Manado dimuat di kapal-kapal perintis. Kebijakan itu dinilai tidak bijaksana. ”Padahal kami membawa minyak tanah hanya 10 liter dipakai masak,” tambahnya.

Hal sama juga disampaikan guru-guru di Kabupaten Talaud dan petugas keamanan yang tak mendapatkan uang lebih dari pemerintah. Seorang guru SMP negeri di Kakorotang mengatakan hanya menerima gaji tanpa ada insentif. Malahan, tunjangan dari kabupaten untuk tiap pegawai negeri sebesar Rp 250.000 per bulan telah terhenti sejak Agustus 2008.

Masyarakat Miangas dan Marore juga sangat merasakan beban hidup menyusul merosotnya pendapatan perikanan yang menjadi sumber hidup sebagian masyarakat. Itu karena harga BBM sangat tinggi.

Di Miangas dan Marore harga bensin Rp 15.000 per liter dan minyak tanah Rp 10.000 per liter. Harga bensin paling murah Rp 8.000 dan bisa dinikmati cuma seminggu setelah pasokan BBM datang saat perahu motor datang dari Melonguane. Di Melonguane sendiri harga bensin Rp 6.000 per liter. ”Orang Jakarta yang uangnya banyak membeli bensin Rp 4.500, kami yang miskin justru membeli bensin Rp 15.000. Inikah keadilan pembangunan,” tambah Hibor.

Bupati Kabupaten Sangihe Winsulangi Salindeho mengatakan, saat berkunjung ke Kawio ia kaget melihat terminal penumpang yang luas dan kokoh. Tapi, apa arti terminal jika warga tak bisa memasarkan hasil perkebunan dan perikanan. Mereka butuh suplai rutin BBM, kapal penumpang rutin, serta pabrik es untuk mengawetkan produksi ikan mereka.

Jawaban

Jawaban atas persoalan di Sangihe dan Talaud—kabupaten paling utara Indonesia dan berbatasan dengan Mindanao—sebetulnya sudah diucapkan Presiden Megawati Soekarnoputri Maret 2003, saat membuka seminar nasional tentang Sangihe Talaud. Megawati mengatakan, faktor paling penting adalah meningkatkan peran manusianya dan paradigma bahwa perbatasan adalah halaman belakang dan wilayah pinggiran, harus diubah menjadi ”halaman depan Indonesia”.

Kekecewaan masyarakat Miangas dan Marore akan hadirnya ”Indonesia” di sana agak emosional, sebab sampai Indonesia merayakan kemerdekaan ke-64 tahun ini, belum ada seorang pun presiden yang berkunjung ke sana. ”Kami rindu kunjungan presiden. Biar lihat rakyat perbatasan,” kata Betoel Dalope, warga Miangas.

Karena itu, dengan dalih nasionalisme pula warga Miangas, kata Dalope, menuntut ganti rugi tanah mereka berlipat-lipat untuk dijadikan lapangan terbang di Miangas. Mereka menuntut Rp 150.000 untuk tiap meter persegi tanah; jauh di atas harga NJOP Kabupaten Talaud Rp 12.000 per meter persegi.

Pernyataan Dalope boleh jadi merupakan kompensasi rakyat yang sudah lama menderita dan merasakan ketimpangan ekonomi. ”Tak semata soal uang, tetapi rakyat sudah lama hidup susah,” kata Camat Miangas Sepno Lantaa menambahkan.

15
Aug
09

Nasionalisme : Perbatasan KalTim, Menembus Malam ke Negeri Seberang

KOMPAS/M SYAIFULLAH
Para petani di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, menyemprot hama yang menyerang tanaman padi mereka. Hal ini dilakukan agar padi tidak puso. Para petani Sebatik menjual beras dengan harga Rp 6.500 per kilogram. Beras Sebatik sangat digemari di Tawau, Malaysia.

PERBATASAN KALTIM
Menembus Malam ke Negeri Seberang

KOMPAS, Jumat, 14 Agustus 2009 | 03:24 WIB

M Syaifullah

Tiga lelaki tanpa baju, Jumat (31/8) sekitar pukul 19.00, membungkukkan badan secara bergantian saat melewati portal atau palang kayu ulin di Jalan Pangkalan menuju Sungai Aji Kuning di Pulau Sebatik. Tanpa rasa takut, malam itu, mereka masuk ke perbatasan negara Malaysia di Sebatik.

Memang betul, sebagian Sungai Aji Kuning itu masuk wilayah Malaysia. Tapi, kami tidak pernah macam-macam di sini. Kami warga Indonesia. Karena itu, tidak pernah menggeser atau merusak patok batas Negara,” kata Jamal (35), warga Dusun Abadi, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kaltim.

Jamal adalah salah satu dari tiga lelaki yang turun ke Sungai Aji Kuning. Di Sungai itulah mereka menurunkan hasil pertanian yang dikumpulkan dari kebun-kebun milik petani Sebatik.

Malam itu, bertandan-tandan pisang, daun pisang, sayur-mayur, nanas, pepaya, durian, kakao, dan lainnya diangkut ke beberapa perahu jongkong. Begitu selesai, mereka pun kembali ke rumah untuk beristirahat.

Sekitar pukul 05.00, mereka kembali ke sungai. Airnya yang tadinya surut, tergenang lagi karena air laut pasang. Perahu-perahu itu pun berlayar menuju muara. Kurang dari satu jam, jongkong-jongkong itu tiba di Tawau.

”Tujuan mereka cuma menjual hasil pertanian ke Tawau. Semua terjual karena sudah pesanan para pedagang di sana,” kata Khumson, Koordinator Penyuluh Pertanian Sebatik.

Selama ini, perdagangan lintas batas tidak bermasalah. Sebab, para petani tidak pernah merusak atau menggeser patok batas kedua negara.

Para petani di sana justru memanfaatkan lahan perbatasan untuk bertani. Kepentingannya hanya satu, hasil usaha tani ini terus terserap pasar di Tawau. Dengan begitu, kehidupan mereka juga bisa terpenuhi.

Untuk di wilayah utara Kaltim, kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nunukan Jabbar, pertanian di Sebatik paling maju. Kemajuan ini terjadi selain karena para petaninya rajin dan tanahnya subur, mereka juga bergairah lantaran memiliki pasar yang jelas, yakni ke Tawau.

Hasil panen padi saja, lanjutnya, saat ini mencapai 4,6 ton per hektar gabah kering giling (GKG). Luas tanaman padi di Sebatik 861 hektar dengan panen dua kali setahun. Sekali panen, paling mencapai 4.000 ton GKG.

Sebagian besar produksi padi dijual ke Tawau karena harganya cukup tinggi Rp 4.760-Rp 6.500 per kilogram. ”Para petani di sana rela membeli beras lainnya yang lebih murah dengan harga Rp 3.000-Rp 4000 perkilogram,” katanya.

Padahal, beras yang dijual ke Tawau itu bukan padi yang baru di panen, tetapi hasil panen tahun lalu. Ini memperlihatkan manajemen ketahanan pangan warga perbatasan juga berjalan baik.

Untuk pisang, misalnya, sehari saja pengiriman ke Tawau melalui satu tempat pengumpulan di terminal agrobisnis bisa, misalnya, mencapai 8 ton. Kakao mencapai 10 ton, durian mencapai 5 ton, dan cempedak 2 ton.

Adapun harganya, kakao 4 sampai 6,5 ringgit atau Rp 11.200-Rp 18.200 per kilogram. Pisang satu tandan sekitar 4 ringgit (Rp 11.200) atau satu sisir seharga 70 sen (Rp 2.100). Sedangkan kopi 6 ringgit (Rp 16.800) per kg. Kelapa sawit 140 ringgit (Rp 392.000) per ton. Buah-buahan, seperti durian dan duku, dijual 3 ringgit (Rp 8.400) per kg.

”Kepastian pasar yang demikian tidak didapatkan kalau menjual ke Tarakan atau Samarinda. Sebab, selain jaraknya jauh, ongkos angkutnya mahal, juga belum tentu terjual habis. Inilah keunggulan bertani di Sebatik,” tuturnya.

Yang membuat mereka khawatir justru adanya tindakan aparat Malaysia yang melancarkan klaim di beberapa areal pertanian milik warga Sebatik yang masuk wilayah negara tersebut. Pada saat kasus Ambalat memanas Juni lalu, misalnya, beberapa warga Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik, sempat dikejutkan dengan pemasangan patok-patok kayu di areal persawahan seluas 290 hektar.

Petani-petani setempat baru tenang mengerjakan sawahnya setelah aparat TNI mencabuti patok-patoknya. Alasan pihak TNI melakukan itu karena patok resmi batas negara sudah ada, yakni 18 buah.

Persoalannya, belasan patok tipe C di sepanjang 25 kilometer di batas kedua negara itu tidak banyak diketahui warga karena jaraknya jauh, 1-2 kilometer. Beberapa patok itu juga nyaris terbenam tanah seperti di Aji Kuning.

Akibat kondisi patok yang demikian, terdapat beberapa rumah warga di Aji Kuning yang berdiri persis di batas kedua negara. Rumah-rumah itu bisa berdiri karena tidak ada pagar batas negara yang tegas berupa kawat berduri atau tembok seperti batas negara pada umumnya. Permukiman itu juga sudah ada sebelum ada perjanjian tapal batas kontinental Indonesia-Malaysia di Kalimantan tahun 1969 dan persetujuan batas laut Indonesia-Malaysia tahun 1970.

Beberapa warga Desa Aji Kuning yang ditemui belum lama ini menyebutkan, setahu mereka, patok yang ada sekarang di desa mereka bukan patok sebenarnya. Dulu, patok itu ada di sebelah Sungai Aji Kuning di wilayah Malaysia. ”Kami tidak tahu kenapa diletakkan di sini,” kata Andi Zakir, warga Desa Aji Kuning, menunjuk patok batas negara yang bersih berada di sebelah kanan depan rumahnya.

Persoalan ini perlu penyelesaian sebaik-baiknya agar tidak menjadi masalah krusial nantinya. Alasannya, kata Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Nunukan Syafaruddin, masalah pergeseran patok atau kasus Ambalat yang terjadi akhir-akhir ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri.

Ini seperti menjadi lanjutan aksi Malaysia setelah merebut Pulau Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia.

Tahun 1979, Malaysia membuat peta yang memasukkan blok Ambalat ke wilayahnya dengan memajukan koordinat 4°10ì arah utara melampaui Pulau Sebatik.

Dengan peta itulah Malaysia berkali-kali melakukan provokasi di perairan Ambalat, antara lain manuver kapal perang dan kapal patroli polisi Malaysia masuk perairan Indonesia, mengusir nelayan yang melaut, ataupun melarang membangun bagan.

Selain itu, menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kecamatan Sebatik Masjidil, para nelayan Sebatik juga beberapa waktu lalu sempat khawatir dengan maraknya pemakaian trawl (pukat harimau) milik para pengusaha Malaysia yang masuk wilayah perairan Ambalat Indonesia.

”Sekarang para nelayan sudah senang kembali ke perairan Ambalat karena sudah aman,” katanya.

Hal itu karena kapal-kapal perang Indonesia terus berpatroli. Di tapal batas di Sebatik juga aman karena terus di pantau petugas TNI yang menempati beberapa pos. Bahkan, pada akhir Juli lalu, para nelayan Sebatik juga memperlihatkan kesetiaan kepada Tanah Air-nya dengan beramai-ramai ke Ambalat untuk berikrar setia ikut menjaga wilayah Indonesia di perairan tersebut dengan memasang sedikitnya 800 bendera Merah Putih di bagan dan perahu-perahu mereka.

Yang mesti dilakukan pemerintah sekarang, kata Syafaruddin, adalah memacu pembangunan di wilayah perbatasan Kaltim ini dengan fokus memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Bukan sebaliknya, mereka terus dibiarkan mencari hidup sendiri terus bergantung dari negeri jiran.

15
Aug
09

Kenegaraan : Indonesia Raya yang Terlupakan

KOMPAS/ALIF ICHWAN
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Panda Nababan (kedua dari kiri)mengangkat tanganmenginterupsi dan mengingatkan Ketua DPR Agung Laksono. Pasalnya, lagukebangsaan Indonesia Raya lupa dikumandangkan sebelum Pidato KenegaraanPresiden di Gedung DPR,Jakarta, Jumat ( 14/8).

KENEGARAAN
“Indonesia Raya” yang Terlupakan…

KOMPAS, Sabtu, 15 Agustus 2009 | 03:20 WIB

Sejarah akan mencatat. Hal sangat tidak biasa pernah terjadi pada acara Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-64 Proklamasi Kemerdekaan RI di Rapat Paripurna DPR, Jumat, 14 Agustus 2009.

”Indonesia Raya” yang sejak zaman kemerdekaan selalu dinyanyikan di awal acara kenegaraan justru dinyanyikan di akhir.

Semestinya, begitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki ruang sidang dan berdiri di depan kursi yang disediakan, pembawa acara langsung mengajak hadirin menyanyikan lagu ”Indonesia Raya”. Kemarin, hal itu tidak terjadi.

Ketua DPR Agung Laksono selaku pemimpin sidang yang didampingi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar juga langsung mempersilakan hadirin mengheningkan cipta.

Setelah itu, Agung berpidato selama 37 menit. Di pengujung pidatonya, setelah memperkenalkan tokoh masyarakat hadir, baru meralat. ”Selanjutnya, sebelum pidato kenegaraan, eeee… tadi mestinya ada lagu ’Indonesia Raya’, tetapi tidak dilaksanakan. Mohon nanti ditindaklanjuti,” ujarnya. Dia mempersilakan Presiden berpidato.

Presiden Yudhoyono pun membacakan pidato selama 56 menit dengan lancar dibantu mesin telepromter. Setelah itu, Agung mempersilakan Menteri Agama Maftuh Basyuni membacakan doa.

Kejadian ini mendorong Wakil Ketua MPR AM Fatwa dan Ketua I Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Panda Nababan menginterupsi rapat. Hal ini juga tidak pernah terjadi di acara kenegaraan. Keduanya meminta ”Indonesia Raya” dinyanyikan dan mendesak Agung meminta maaf. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Baharuddin Aritonang, menilai Agung memang terlalu terburu-buru.

Namun, Agung malah menyalahkan pembawa acara karena, katanya, sebenarnya menyanyikan lagu ”Indonesia Raya” sudah tercantum dalam susunan acara tapi tidak dibacakan MC. ”Sanksinya ada. Saya akan tegur protokol DPR,” kelit Agung.

Panda Nababan berpandangan, Protokol Istana pun harus ikut bertanggung jawab karena seharusnya juga mengecek.

Mantan ajudan Bung Karno, Sidarto Danusubroto yang juga anggota DPR, merasa miris dengan kejadian itu. ”Lagu kebangsaan itu pembangkit dan pemelihara kesadaran berkebangsaan,” ujarnya.

Dia tadinya berharap Presiden Yudhoyono pun sebagai kepala negara dapat segera membetulkan kesalahan itu. ”Kalau itu dilakukan, poin 100 untuk SBY,” ucapnya.

Lagu kebangsaan ”Indonesia Raya” saja dilupakan, bagaimana dengan hal-hal lainnya di negeri ini. (sut/har)

15
Aug
09

Pola Pikir : Manipulasi Pikiran

Manipulasi Pikiran

KOMPAS, Sabtu, 15 Agustus 2009 | 05:01 WIB

Anand Krishna

Dalam sejarah modern, adalah Adolf Hitler (1889-1945) yang pertama kali menggunakan mind manipulation atau manipulasi pikiran sebagai senjata.

Ibarat komputer, mind atau ”gugusan pikiran” manusia dapat dimanipulasi, dapat di-hack, bahkan dapat disusupi virus untuk merusak seluruh jaringannya.

Perilaku manusia

Dalam otobiografinya (Mein Kampf), Hitler menulis, ”Teknik propaganda secanggih apa pun tak akan berhasil bila hal yang terpenting tidak diperhatikan. Yaitu, membatasi kata-kata dan memperbanyak pengulangan.”

Kemungkinan besar, Hitler telah mempelajari penemuan Pavlov, ilmuwan asal Rusia dan peraih hadiah Nobel 1904 untuk psikologi dan ilmu medis. Melalui teorinya tentang conditioned reflex atau involuntary reflex action, sang ilmuwan membuktikan, ”perilaku manusia dapat diatur atau dikondisikan” sesuai ”proses pembelajaran yang diperolehnya”.

Sebenarnya Pavlov terinspirasi oleh law of association atau ”hukum keterkaitan” yang banyak dibahas para pujangga dan ilmuwan sebelumnya.

Menurut hukum itu, ”suatu kejadian” dalam hidup manusia atau bentuk kehidupan lain —tetapi tidak terbatas pada hewan dan tumbuhan—dapat dikaitkan dengan ”keadaan” atau ”perangsang” atau ”apa saja” yang sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan kejadian itu.

Ketika seekor anjing diberi makanan, ia mengeluarkan air liur. Ini disebut refleks yang lazim atau unconditioned reflex. Ia tak perlu menjalani proses pembelajaran.

Namun, pada saat yang sama bila dibunyikan lonceng, terjadilah proses pembelajaran. Anjing itu mulai ”mengaitkan” bunyi lonceng dengan makanan dan air liurnya.

Setelah beberapa kali mengalami kejadian serupa, maka saat mendengar bunyi lonceng, air liurnya keluar sendiri meski tidak diberi makanan. Ini disebut conditioned reflex, refleks tak lazim. Keluarnya air liur itu tidak lazim, tidak ada makanan. Namun, ia tetap mengeluarkan air liur.

Pembelajaran ini harus diulang beberapa kali agar ”keterkaitan” yang dihendaki tertanam dalam gugusan pikiran atau mind hewan, atau… manusia!

Maka, tak salah bila Adolf Hitler menganjurkan ”pengulangan”. Dalam ilmu psikologi dan neurologi modern, pengulangan atau repetition juga dikaitkan dengan intensity. Apa yang hendak ditanam harus terus diulangi secara intensif.

Demikian bila seekor anjing dapat mengeluarkan air liur yang sesungguhnya tak lazim, manusia pun dapat dikondisikan, dipengaruhi untuk berbuat sesuatu di luar kemauannya.

Pengulangan

Presiden Franklin Delano Roosevelt pernah menyangkal, ”Pengulangan tidak dapat mengubah kebohongan menjadi kebenaran.” Betul, tetapi pengulangan dapat membuat orang percaya pada kebohongan.

Hitler membuktikan keabsahan sebuah pepatah lama dari Tibet, ”Bila diulangi terus-menerus, kebohongan pun akan dipercayai orang.”

Di antara kita mungkin ada yang masih ingat kasus iklan Old Joe yang digunakan produsen rokok merek Camel pada tahun 1988. Saat itu, tokoh kartun tersebut memang amat populer di kalangan remaja. Jelas, sang produsen ingin membidik kelompok itu. Dan, mereka berhasil. Jumlah perokok remaja langsung bertambah.

Saat itu, warga Amerika Serikat yang konon super power pun tidak sadar bila gugusan pikiran mereka sedang dimanipulasi melalui iklan yang ditayangkan berulang kali setiap hari dan di banyak media.

Hampir 10 tahun kemudian, setelah muncul desakan dari masyarakat dan LSM-LSM yang ”sadar”, Federal Trade Commission dan Kongres AS baru tercerahkan dan menyatakan bahwa periklanan seperti itu tidak etis dan tidak bermoral.

Camel pun mengalah dan menarik kembali iklan itu pada 1997. Hampir satu dekade setelah iklan yang tidak etis dan tidak bermoral itu berjalan dan menelan sekian banyak korban remaja. Sungguh amat disayangkan, ”periklanan yang tidak etis dan tidak bermoral” seperti ini pun terjadi di negeri kita, baik selama kampanye pemilihan umum maupun pemilihan presiden.

Saat saya membahas hal ini dengan seorang teman baik di salah satu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada para pelaku, ia pun mengeluh: ”Apa yang dapat kami lakukan bila tidak ada keluhan dari masyarakat?”

Siapakah masyarakat yang dimaksud?

Anda, dan saya. Adakah keberanian untuk bersuara bila keberhasilan yang dicapai, atau kemenangan yang diraih dengan memanipulasi gugusan pikiran dan otak sesama warga bangsa? Keberhasilan dan kemenangan seperti itu semu adanya.

Saya berharap, saya berdoa, agar para menteri kita dalam kabinet mendatang, para wakil rakyat, anggota MPR, dan pejabat lain, termasuk yang duduk dalam KPU dan MK, Presiden, Wakil Presiden, dan rakyat Indonesia, sesama warga negara, senantiasa diberkahi pikiran dan perasaan yang jernih. Tidak saling memanipulasi dan mengeksploitasi, tetapi saling membantu untuk membangun Indonesia Baru yang lebih beradab, lebih sopan, lebih santun, lebih manusiawi.

Giliran Anda bertindak sesuai dengan nurani Anda.

Anand Krishna Aktivis Spiritual; Penulis Lebih dari 120 Buku

15
Aug
09

Nasionalisme : Tanah Air Merdeka

Tanah Air Merdeka

KOMPAS, Sabtu, 15 Agustus 2009 | 05:02 WIB

SUKARDI RINAKIT

Malam. 11 Agustus 2009. Seorang teman mengajak menonton peluncuran film Merah Putih. Sebuah film perjuangan yang dimaksudkan untuk meneguhkan pewarisan ingatan tentang nasionalisme dan terbentuknya republik. Sebuah upaya untuk melawan lupa atas sejarah bangsa dan kebinekaan Indonesia.

Hal yang membuat saya terkejut, kognitariat (pekerja otak) di belakang pembuatan film tersebut adalah Hasyim Djojohadikusumo. Ini menambah daftar panjang ”orang-orang yang tak terduga” di dalam catatan penulis. Arifin Panigoro, misalnya, secara konsisten menjadikan rumahnya sebagai pusat persemaian intelektual dan gerakan kebangsaan ketika banyak tempat diskusi menjadi layu. Ada juga Franky Welirang yang mencoba membuat gerak kebudayaan tradisional, terutama wayang kulit, agar tetap bisa meliuk di tengah budaya instan yang ganas saat ini.

Pendeknya, ada orang-orang tak terduga di setiap profesi. Seperti ketiga pengusaha tersebut, banyak pula seniman, wartawan, militer, mahasiswa, petani, buruh, intelektual, menjadi orang-orang tak terduga. Suka atau tidak, mereka adalah bagian dari anak bangsa yang begitu mencintai kelangsungan hidup Indonesia. Mereka mencintai Tanah Air merdeka.

Tanpa bendera

Individu-individu yang tak terduga tersebut secara umum mempunyai karakteristik yang sama. Mereka tidak mempunyai bendera khusus sebagai simbol identitas. Eksistensinya tidak disandarkan pada massa golongan. Mereka hadir di ranah kebangsaan bukan karena profesi dan posisinya, tetapi karena tindakannya. Oleh sebab itu, kepemimpinannya dikenal sebagai tanpa bendera.

Idealnya, karakter seperti itu juga dipanggul oleh mayoritas elite, terutama mereka yang di ranah kekuasaan. Sebagai kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan privilese, tanggung jawab para elite adalah ikut menegakkan konstitusi dan bukan sekadar mendaku sebagai kelompok yang paling peduli kepada demokrasi.

Sejatinya, yang paling peduli pada kelangsungan praksis demokrasi adalah rakyat dan bukan elite. Ini menyangkut mimpi dan harapan rakyat untuk bisa hidup lebih baik. Sedangkan para elite secara umum tetap bisa menikmati hak-hak istimewa apa pun kondisi politik, ideologi, dan sistem pemerintahan yang berlaku.

Tampaknya, memang diperlukan pembalikan cara pikir seperti itu—bahwa rakyatlah yang sebenarnya lebih peduli kepada demokrasi. Melalui demokrasi, mereka bukan saja mengharapkan pintu-pintu kemakmuran menjadi terbuka, tetapi juga tegaknya keadilan. Semua itu bertujuan untuk memupus kemiskinan dan ketidakadilan hidup, yang karena begitu lama mereka jalani, sampai-sampai sudah diyakini sebagai takdir.

Berbeda dengan kelompok elite tertentu yang hanya memikirkan diri sendiri sehingga seperti katak yang tidak pernah meninggalkan balongnya, para individu pemanggul kepemimpinan tanpa bendera, meminjam istilah yang sering digunakan WS Rendra, selalu berada dalam ranah manjing kahanan (kontekstualitas). Sadar atau tidak, mereka telah menempatkan pluralisme bangsa sebagai koordinat paradigma pembangunan.

Dengan demikian, kalau semua bergerak linier, bukan hanya variabel ekonomika semata yang mereka anggap penting, tetapi juga keadilan. Dalam konteks ini, indikator keberhasilan pembangunan bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi sebagai ”tujuan suci”, tetapi kehidupan rakyat yang tenteram, bisa tersenyum, meskipun mungkin tidak kaya raya. Inilah sebenarnya inti sari perasaan merdeka. Baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.

Bukan sekadar tanah

Harus diakui secara jujur bahwa sampai saat ini cita-cita proklamasi yang dirumuskan para bapak bangsa masih jauh dari terwujud. Belum semua warga negara bebas dari ketakutan, hidup sejahtera, cerdas, dan berpendidikan.

Namun, semangat dan arah kebijakan yang digariskan setiap presiden membawa perubahan yang lebih baik meskipun terbatas pada sektor-sektor tertentu, terutama menyangkut mekarnya nasionalisme, demokrasi, pluralisme, dan pemberantasan korupsi.

Hipotesis saya, lambatnya bangsa Indonesia mendekati terwujudnya cita-cita proklamasi tersebut disebabkan tidak komprehensifnya kebijakan yang diambil pemerintah. Para pengambil keputusan cenderung fokus pada program aksi kontinental dan mengabaikan maritim. Padahal, konstruksi republik adalah Tanah Air Indonesia. Wilayah, penduduk, dan jiwa kita adalah gabungan tanah dan air. Mengabaikan salah satu unsur tersebut berarti tubuh, pikiran, dan semangat dipastikan limbung. Padahal, kekayaan laut yang kita miliki melimpah, tidak kalah dengan darat.

Mungkin karena kuatnya tarikan kebijakan kontinental tersebut sejak era Mataram, membuat jiwa egaliter pesisiran secara perlahan berubah menjadi penuh tata krama, cenderung siklis, kurang disiplin, dan melodramatik. Semua ini secara alamiah menjauhkan pikiran rakyat dari memori pentingnya peran laut bagi perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Situasi tersebut diperburuk oleh kecenderungan kita untuk menggemari slogan ”Tanah Merdeka” dan bukan ”Tanah Air Merdeka”. Akibatnya, ketika mengajari anak-anak atau mengajaknya berlibur, kita cenderung mengabaikan laut. Tidak mengherankan ketika mereka tumbuh, memorinya adalah daratan. Kalau suatu saat mereka menjadi perumus kebijakan, paradigma berpikirnya pasti kontinental.

Padahal, pada masa depan, tanpa menggabungkan unsur ”Tanah Air” pada keempat bidang utama (nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi, dan neuro sains), rasanya sulit bagi kita untuk berkompetisi secara global.

Kalah berkompetisi berarti bangsa ini akan miskin. Anda mau? Saya tidak. Merdeka Tanah Airku!

SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

15
Aug
09

Kelautan : Perhatikan Visi Kelautan dalam Pendidikan

Soal Karakter Terlupakan
Perhatikan Visi Kelautan dalam Pendidikan

Sabtu, 15 Agustus 2009 | 03:49 WIB

Jakarta, Kompas – Pengalaman pendidikan perwira pascaperang kemerdekaan di Belanda yang dijalani ratusan teruna meninggalkan pesan yang masih relevan untuk bangsa ini, antara lain, pembentukan karakter dan memerhatikan visi kelautan dalam pendidikan kehidupan bangsa.

Demikian diungkapkan Laksamana Pertama TNI (Purn) Eddy Tumengkol, Ketua Tim Penulis buku Dan Toch Maar terbitan Penerbit Buku Kompas yang diluncurkan di Jakarta, Jumat (14/8). Buku yang sebelumnya diterbitkan di Belanda pada Juni lalu merangkum pengalaman kolektif kadet Angkatan Laut Indonesia yang menjalani pendidikan di Koninklijk Instituut Voor de Marine (KIM) atau lembaga pendidikan tertinggi dari Angkatan Laut Belanda.

Eddy menjelaskan Dan Toch Maar dalam bahasa Belanda bisa diartikan ’maju terus’. Semangat itu untuk menggambarkan tekad tentara Indonesia yang menjalani pendidikan militer di negeri penjajah sebagai salah satu hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar tahun 1949.

”Kami mengalami perpeloncoan, tetapi bukan dalam artian pelampiasan rasa dendam dari senior kepada yunior yang membabi buta. Dalam pendidikan yang dijalani itu, pembentukan karakter para teruna menjadi persoalan paling utama,” ujar Eddy Tumengkol.

Kembali ke visi kelautan

Penulisan buku itu juga dimaksudkan untuk kembali mengingatkan bangsa ini agar kembali kepada visi kelautan. Indonesia mesti menjadikan laut sebagai hal yang penting dalam pembangunan. Penekanan kembali visi kelautan yang paling efektif antara lain melalui pendidikan.

Saleh A Djamhari, sejarawan yang selama 30 tahun meneliti sejarah TNI, mengatakan, cerita mengenai teruna yang menjalani pendidikan perwira di KIM itu tidak banyak diungkap.

”Mereka susah payah menjalani pendidikan, tetapi saat kembali ke Tanah Air justru dianggap antek-antek Belanda. Ceritanya bukan dari sumber-sumber tertulis, tetapi dari cerita lisan para pelaku. Buku sejarah model ini sangat menarik dan berguna,” kata Saleh.

Jaleswari Pramodhawardani dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa kekuatan tentara tidak hanya pada teknologi militer. Yang penting justru pada kekuatan karakter tentara. ”Namun, kerusakan karakter itu terjadi jika tentara sudah masuk politik dan bisnis,” ujar Jaleswari. (ELN)




Blog Stats

  • 2,183,031 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 119 other followers