30
Apr
13

MiGas : Kontroversi Harga Bahan Bakar Minyak

45 Fakta Kebohongan Rezim SBY Di Balik Kenaikan Harga BBM
Oleh: Kusno*

Rabu, 1 Mei 2013 | Opini| Berdikari Online

Dalam waktu dekat ini, Presiden SBY berencana kembali menaikkan harga
BBM. Supaya terkesan kenaikan harga BBM ini “tak terhindarkan”,
berbagai alasan pun diajukan.

Sayangnya, media massa di Indonesia tidak kritis. Mereka lebih banyak
bertindak sebagai “jubir” pemerintah ketimbang menyampaikan
informasi yang sehat kepada rakyat.

Karena itu, supaya masyarakat punya perspektif lain mengenai kenaikan
harga BBM, berikut kami tuliskan beberapa fakta untuk menyingkap
kebohongan di balik alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
Pemerintah menyatakan: subsidi BBM telah menyebabkan defisit APBN

Kenyataannya:

1. Subdidi BBM di APBN 2013 hanya Rp Rp193,8 triliun atau sekitar 12%
dari total APBN. Faktanya, anggaran untuk membiayai aparatus negara
mencapai 79% dari APBN. Sementara untuk membayar gaji pegawai mencapai
21%.
2. Setiap tahun APBN juga dibebani oleh pembayaran cicilan utang dan
bunganya. Untuk tahun 2012, porsi pembayaran utang mencapai Rp113,2
triliun. Pada APBN 2013, anggaran pembayaran utang mencapai 21%.
Padahal, sebagian besar utang itu tidak pernah dinikmati oleh rakyat.
3. Pemborosan anggaran justru banyak dilakukan oleh pejabat negara:
gaji Presiden SBY mencapai US$ 124.171 atau sekitar Rp 1,1 miliar per
tahun (tertinggi ketiga di dunia); anggaran perjalanan dinas para
pejabat negara Rp 21 trilun.
4. Biaya pidato SBY untuk merespon HUT Kemerdekaan sebesar Rp 1,2
milyar; anggaran untuk parkiran kendaraan roda dua di Istana mencapai
Rp12,3 miliar, anggaran untuk 12 staf kepresidenan senilai Rp 27,5
miliar (tahun 2012), dan lain-lain. (Sumber: FITRA)
5. Presiden SBY menghabiskan Rp 839 juta hanya untuk urusan bajunya.
Sementara anggaran furniture Istana Negara mencapai Rp 42 miliar setiap
tahunnya. Untuk penyusunan pidatonya saja, Presiden SBY pun harus
menggerus dana APBN sebesar Rp1,9 milyar. Sedangkan untuk kebutuhan
pengamanan pribadi, presiden SBY juga menggelontorkan uang APBN sebesar
Rp52 milyar. (Sumber: FITRA)
6. Setiap tahunnya pemerintahan SBY memboroskan anggaran sebesar Rp
300 trilyun. Sebagian besar pemborosan itu terjadi untuk melayani
pejabat, seperti pembiayaan baju seragam, biaya makan dan minum
perjalanan dinas, dan fasilitas kebutuhan pejabat. (Sumber: FITRA)
7. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama tujuh
tahun kepemimpinan Presiden SBY, sedikitnya Rp 103 triliun uang negara
disalahgunakan atau dikorupsi. (Sumber: FITRA).
8. Tingkat kebocoran APBN masih sangat tinggi. Menurut FITRA, tiap
tahun kebocoran APBN mencapai 30%. Artinya, jika total APBN mencapai Rp
1600 triliun, berarti ada Rp 320-an triliun uang negara yang menguap
tidak jelas.
9. Pada kenyataannya, pembengkakan pengeluaran APBN 2013 tidak hanya
berasal dari faktor subsidi, tapi dimungkinkan pula oleh risiko fiskal
yang membesar, pembayaran utang yang lebih banyak karena depresiasi
rupiah, atau pos lainnya.
10. Ketika subsidi BBM terus meningkat, penerimaan negara dari sektor
migas juga meningkat. Pada tahun 2005, penerimaan migas baru mencapai Rp
138,9 triliun. Lalu, pada tahun 2010 penerimaan menjadi Rp 220 triliun.
Tahun 2012 lalu, penerimaan migas mencapai 265,94 Triliun.
11. Menurut Ahmad Erani Yustika, ekonom dari INDEF, selama kurun 2005
hingga 2010, persentase subsidi energi terhadap penerimaan migas baru
mencapai 64% (minyak sebesar 44% dan listrik 20%). Persentase yang
sangat tinggi tercatat pada 2005 yang mencapai 75,2% dan 2008 sebesar
77,2%.
Pemerintah menyatakan: subsidi BBM salah sasaran dan hanya dinikmati
oleh segelintir kaum kaya. Menurut pemerintah, sekitar 70% subsidi BBM
justru dinikmati kaum kaya.

Bantahannya:

1. Hasil kajian KEN menyatakan, subsidi BBM hanya dinikmati 12 persen
masyarakat miskin (29 juta jiwa) dan 28 persen masyarakat rentan (70
juta jiwa). 60 persen subsidi BBM dinikmati kalangan mampu dan kaya (150
juta jiwa). Pertanyaannya: benarkah kalangan mampu dan kaya di Indonesia
mencapai 150 juta jiwa? Apa ukuran KEN menyebut 150 juta jiwa Indonesia
itu kaya dan mampu.
2. Kajian dan penelitian ECONIT justru menemukan fakta berbeda.
Menurut ECONIT, 65% BBM bersubsidi dinikmati oleh keluarga berpendapatan
4 USD (Dollar AS) ke bawah. Sementara sisanya dinikmati oleh keluarga
berpendapatan 4 USD ke atas.
3. Penelitian Fraksi PDI Perjuangan di DPR juga menemukan kesimpulan
berbeda. Menurutnya, BBM bersubsidi dikonsumsi oleh sebanyak 64 persen
kendaraan bermotor dan mobil sebanyak 36 persen. Kita tahu, motor bukan
lagi barang mewah di Indonesia. Sudah begitu, banyak rakyat miskin
menggantungkan hidup dari profesi sebagai tukang ojek.
4. Selain itu, konsumen BBM bersubsidi bukan hanya sektor
transportasi. Dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga
Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu, antara
lain, disebutkan: pengguna BBM bersubsidi juga meliputi nelayan dan
pembudi daya ikan skala kecil, usaha pertanian kecil dengan luas
maksimal 2 hektar, usaha mikro (UMKM), dan pelayanan umum seperti
krematorium. Artinya, jika BBM dinaikkan, sektor usaha kecil ini akan
ambruk.
Indonesia adalah negara yang kaya sumber energi. Kita punya cadangan
minyak, gas, dan batubara yang melimpah. Lantas, kenapa negara ini
seakan mengalami krisis energi?

1. Produksi minyak mentah siap jual (lifting) nasional terus menurun.
Sebelum SBY berkuasa pada tahun 2004, lifting minyak masih berkisar 1,4
juta barel perhari. Namun, pada akhir 2011 lalu, produksi minyak
Indonesia hanya 905.000 barel perhari. Bahkan, pada tahun 2012 ini,
produksi minyak cuma berkisar 890.000 barel perhari.
2. Penyebab turunnya produksi minyak mentah Indonesia adalah produksi
minyak Indonesia mengandalkan sumur-sumur tua dan kurangnya minat
pemerintah untuk berinvestasi di sektor eksplorasi minyak.
3. Indonesia sebetulnya masih punya cadangan minyak. Menurut Kurtubi,
cadangan minyak kita masih berkisar 50 miliar hingga 80 miliar barel.
Seharusnya, kata Kurtubi, Indonesia sanggup memproduksi minyak 1,5 juta
barrel per hari. Akan tetapi, karena ketidakmampuan pemerintah, maka
kemampuan kita hanya 890.000 barel per hari.
4. Produksi minyak Indonesia sebagian besar dikuasai oleh produksi
asing. Data Kementerian ESDM tahun 2009 menyebutkan, pertamina hanya
hanya memproduksi 13,8%. Sisanya dikuasai oleh swasta asing seperti
Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco-Philips (3,6%) dan
CNOOC (4,6%). Data ini tidak berbeda jauh dengan temuan Indonesian
Re­sour­ce Studies (IRESS), bahwa Pertamina memproduksi hanya 15
persen dan 85 persen diproduksi oleh asing.
5. Tata kelola migas saat ini, yang masih mengacu pada UU nomor 22
tahun 2001 tentang Migas, sangat merugikan negara. Akibat UU migas yang
sangat liberal itu, sebagian besar kekayaan migas Indonesia jatuh ke
tangan korporasi asing. Sudah begitu, hasil produksinya pun dijual
dengan harga murah ke luar negeri seperti dalam kasus gas (kasus LNG
Tangguh).
6. Selain itu, akibat tata kelola migas yang tidak benar, Indonesia
juga dibebani oleh biaya cost recovery yang terus meningkat tiap
tahunnya. Bayangkan, pemerintah setiap tahun harus membayar sekitar Rp
120 triliun hanya untuk cost recovery.
7. Seharusnya, ketika harga minyak dan gas dunia naik, seharusnya
perusahaan atau kontraktor migas di Indonesia menikmati rejeki nomplok
berupa “windfall profit”. Sayangnya, pemerintah Indonesia belum
berani memberlakukan windfall profit tax kepada korporasi atau
kontraktor asing tersebut.
Belakangan banyak pihak yang menuding, ada kepentingan asing di balik
kenaikan harga BBM ini. Terutama untuk meliberalkan sektor hilir migas
Indonesia.

1. Sejak tahun 2008, Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi
(OECD) sudah “mengejar-ngejar” pemerintah Indonesia agar
memastikan penghapusan subsidi BBM. Lalu, pada 1 November 2010, Sekjend
OECD Angel Gurria menemui sejumlah Pejabat Tinggi Indonesia, termasuk
Wapres Boediono dan Menkeu Agus Martowardoyo. Di situ, OECD berusaha
menyakinkan pemerintah Indonesia agar segera menghapus subsidi BBM dan
listrik hingga 2014.
2. Dalam forum G-20 di Pittsburgh (2009) dan Gyeongju (2010),
proposal penghapusan subdisi BBM makin gencar disuarakan. Di Pittsburgh,
G20 memaksa negara anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus
subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah
Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi,
khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.
3. Pada saat yang bersama, desakan serupa juga gencar dilakukan oleh
lembaga seperti IMF, Bank Dunia, USAID dan ADB. Lembaga-lembaga tersebut
memaksa pemerintah Indonesia segera menghapus subsidi energi paling
lambat tahun 2014. Dengan demikian, terkait rencana penghapusan subsidi
energi ini (BBM dan TDL), pemerintah Indonesia sudah dikejar jadwal.
4. Kenaikan harga BBM ini merupakan desakan dari lembaga dan negara
asing untuk mempercepat liberalisasi sektor hilir migas di Indonesia.
Dengan demikian, pemain asing bisa turut bermain dalam bisnis BBM di
Indonesa.
5. Sejak tahun 2005 lalu, tiga perusahaan asing sudah menyiapkan
kesiapannya untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di
berbagai wilayah di Indonesia. Ketiganya adalah Shell (milik Inggris dan
Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). Pada tahun 2006,
Dirjen Migas ESDM sudah mencatat, setidaknya 25% perusahaan swasta
(lokal dan asing) sudah mendapat ijin prinsip ataupun ijin usaha untuk
terlibat bisnis BBM.
6. Dua pemain asing utama, Shell dan Petronas, berencana membangun
ratusan SPBU untuk menyambut potensi bisnis BBM itu: Shell berencana
membangun 400 SPBU dan Petronas akan membangun 500 SPBU. Sejumlah
perusahaan swasta lokal juga sudah merintis usaha yang sama.
7. Pada kenyataannya, menurut Institute For Global Justice (IGJ),
sebanyak 176 negara di dunia masih memberikan subsidi energi. Diantara
negara itu: Amerika Serikat sebesar $502 billion, China sebesar $279
billion, dan Russia sebesar $116 billion. Subsidi BBM di negara maju ini
terkait erat dengan kebijakan industri dan perdagangan mereka.
8. Negara-negara kaya energi lainnya berhasil membuat harga jual BBM
mereka sangat rendah: Venezuela (0,08 USD/Rp.774), Mesir (0,09
USD/Rp.871), Saudi Arabia (0,10 USD/Rp 968), Qatar (0,12 USD/Rp 1,161),
Bahrain (0,15 USD/Rp 1,452), Libya (0,15 USD/Rp 1,452), Turkmenistan
(0,17 USD/Rp 1,645), Kuwait (0,17 USD/Rp 1,645), Aljazair (0,17 USD/Rp
1,645), dan Iran (0,21 USD/Rp 2,032).
Pemerintah mengklaim, kenaikan harga BBM akan menguntungkan rakyat.
Sayangnya, pemerintah tidak bisa menjelaskan argumentasi itu lebih jauh.
Pada kenyatannya, kenaikan harga BBM justru akan menyengsarakan rakyat.

1. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang, termasuk
kebutuhan pokok. Selanjut, kenaikan harga barang ini akan memicu
kenaikan biaya hidup lainnya, seperti sewa kontrakan.
2. Kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan tarif angkutan umum dan
alat transportasi lainnya. Akibatnya, pengeluaran rakyat untuk urusan
transportasi akan meningkat, seperti ongkos bepergian, transportasi
berangkat ke tempat kerja, dan ongkos transportasi anak bersekolah.
3. Kenaikan harga BBM akan membebani industri berupa kenaikan biaya
produksi. Tentu saja, untuk mengimbanginya, pengusaha akan melakukan
efisiensi. Pilihannya: mereka akan memangkas kesejahteraan buruh atau
mengurangi jumlah pekerja. Dengan demikian, kenaikan harga BBM akan
memicu penurunan kesejahteraan dan gelombang PHK.
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang jumlahnya mencapai
99,9% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, akan terkena dampak
kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM jelas membuat biaya produksi UMKM
yang menggunakan BBM akan meningkat. Selain itu, biaya transportasi dan
distribusi barang juga akan meningkat.
Pemerintah berdalih, dampak kenaikan harga BBM bisa ditekan dengan
pemberian dana bantuan langsung kepada rakyat miskin. Benarkah?

1. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang dan biaya
hidup rakyat. Artinya, daya beli rakyat akan merosot. Majelis Pekerja
Buruh Indonesia (MPBI) memperkirakan, kenaikan harga BBM akan
menyebabkan daya beli buruh akan menurun hingga 30 persen. Pengamat
ekonomi, Yanuar Rizky, menambahkan kenaikan harga BBM tidak hanya
memukul kelompok masyarakat bawah, tetapi juga kelompok menengah tengah.
Bahkan, sekitar 90 persen masyarakat Indonesia akan menurun daya
belinya.
2. Data menunjukkan tenaga kerja yang betul-betul dianggap bekerja
penuh (minimal 35 jam/minggu) hanya sekitar 70%, sedangkan sisanya
adalah setengah penganggur dan penganggur terbuka. Lebih dramatis lagi,
mereka yang dianggap bekerja penuh ternyata 65% bekerja di sektor
informal dan hanya 35% bekerja di sektor formal (BPS, 2011). Artinya,
mereka ini sangat rentan terkena dampak kenaikan harga BBM dan merosot
tingkat kesejahteraannya.
3. Belajar dari pengalaman Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagian
besar warga miskin menggunakan dana BLT untuk konsumsi selama beberapa
hari saja. Padahal, dampak kenaikan harga BBM berjangka panjang dan
berdimensi luas.
4. Kenyataan juga menunjukkan, bahwa pada awal 2006 (setahun setelah
kenaikan harga BBM) jumlah orang miskin melonjak menjadi 39,05 juta
(17,75%). Artinya, program BLT saat itu tidak berhasil menekan dampak
kenaikan harga BBM.
5. BLT tidak membuat rakyat produktif dan mandiri. Artinya, sekalipun
rakyat diberi BLT, tidak ada peluang mereka untuk keluar dari
kemiskinan. Sebab, mereka tetap tidak punya pekerjaan dan tidak punya
akses terhadap alat produksi.
6. Sasaran penerima BLT ini sangat sedikit dan tidak menjangkau
seluruh rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Pada tahun 2005,
ketika SBY menaikkan harga BBM dua kali, jumlah penerima BLT hanya 19,1
juta keluarga. Sementara pada tahun 2012, jumlah penerima BLSM hanya
sekitar 18,2 juta keluarga.
7. sebagian besar dana program dana BLT ini dapat melalui pinjaman
luar negeri dengan bunga tinggi. Dengan demikian, program ini tidak
lebih sebagai strategi kapital untuk mendorong permintaan dengan
utang-konsumsi.
8. Lebih jauh lagi, program BLT hanya melahirkan klientalisme.
Masalahnya, seperti dalam kasus pemilu 2009, BLT dijadikan alat kampanye
politik dan dibagikan menjelang hari pemilihan.
Menurut Menteri ESDM, kenaikan harga BBM adalah keinginan masyarakat.
Menteri dari Partai Demokrat ini mengklaim menerima masukan dari banyak
kelompok masyarakat.

Faktanya:

1. Menteri ESDM Jero Wacik tida bisa menunjukkan kelompok masyarakat
yang mana yang menginginkan kenaikan harga BBM. Selain itu, Jero Wacik
juga tidak bisa membuktikan bahwa aspirasi kelompok masyarakat dimaksud
mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
2. Sejak isu kenaikan harga BBM muncul, hampir setiap hari terjadi
aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di berbagai tempat di
seluruh Indonesia. Sebaliknya, kita belum pernah menyaksikan adanya aksi
demonstrasi mendukung kenaikan harga BBM.
3. Mekanisme terbaik untuk menentukan apakah rakyat setuju atau tidak
dengan kenaikan harga BBM adalah referendum. Kita menantang SBY dan
kroninya untuk menggelar referendum guna membuktikan apakah rakyat
setuju atau menolak kenaikan harga BBM.
* Kusno, anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)
Sumber:
http://www.berdikarionline.com/opini/20130501/45-fakta-kebohongan-sby-di\
-balik-kenaikan-harga-bbm.html

<http://www.berdikarionline.com/opini/20130501/45-fakta-kebohongan-sby-d\
i-balik-kenaikan-harga-bbm.html
>

Kebijakan BBM, Belajarlah dari China

Tajuk Rencana | Senin, 29 April 2013 – 15:51:04 WIB


(dok/antara)
Keragu-raguan, ketidakpastian, ketidakjelasan selalu mewarnai pengambilan kebijakan di negeri ini.
 
Minggu lalu, China kembali memangkas harga jual bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri mereka untuk mencegah inflasi. Ini pemangkasan ketiga kalinya dalam dua bulan terakhir. Setelah April 2012, China termasuk salah satu negara yang tanpa ragu menaikkan harga BBM dengan persentase cukup tinggi.

Keputusan China untuk menurunkan harga BBM mereka terjadi di tengah keraguan sikap pemerintah Indonesia soal kebijakan subsidi BBM dalam negeri. Hanya dalam hitungan pekan, kita dibuat bingung oleh sikap tak kompak antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan jajaran menterinya.

Pada Rabu (24/4), dengan sangat yakin, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan dua level harga BBM bersubsidi, Rp 4.500/liter untuk sepeda motor dan mobil pelat kuning dan pelat merah, serta Rp 6.500 (atau Rp 7.000)/liter untuk mobil pribadi. Hatta bahkan memastikan gubernur seluruh Indonesia sudah menyetujui rencana ini.

Namun mendadak, Jumat (26/4), Presiden Yudhoyono mengatakan akan memikirkan ulang sistem dua harga ini. Kalau secara teknis di lapangan tidak memungkinkan, presiden mengatakan pemerintah tak akan memilih sistem ini. Kemungkinan opsi lain yang akan dipilih adalah menyamakan kenaikan satu harga dan memberikan rakyat miskin bantuan langsung untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.

Keragu-raguan, ketidakpastian, ketidakjelasan selalu mewarnai pengambilan kebijakan di negeri ini, terutama terkait energi. Mulai dari soal kontrak karya migas hingga subsidi BBM.

Alih-alih mendapat kepastian, rakyat selalu diombang-ambing dengan berbagai rencana yang dilontarkan jajaran pengambil keputusan. Begitu makin mendekati hari H, kita kemudian tahu bahwa seluruh rencana tersebut ternyata masih bersifat wacana.

Soal BBM, misalnya. Setiap kali pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM dibahas, setiap kali itu terjadi kegaduhan, baik di sektor rumah tangga, transportasi, maupun industri. Setiap kegaduhan terjadi, pemerintah melontarkan wacana soal jaring pengaman sosial hingga penyiapan energi terbarukan.

Namun, soal energi terbarukan ini, kita tahu bahwa ini rencana yang sejak belasan tahun lalu belum terbukti realisasinya. Kita belum melihat sebuah rencana yang disusun dengan tahapan yang matang dan terintegrasi.

Semua hal seperti disusun begitu terjadi kegaduhan. Serba-mendadak, serba-cepat, serba-instan. Persis seperti kerja pemadam kebakaran. Seolah kebijakan soal BBM, energi terbarukan, transportasi, infrastruktur, dan industri bisa disusun secara sendiri-sendiri. Tidak pernah sungguh-sungguh terintegrasi dengan baik.

Dalam titik inilah, agaknya kita perlu menengok China. Dari era Mao Zedong, hingga saat ini, China konsisten dengan penerapan rencana kerja lima tahunan (Repelita). Lewat perencanaan ini, China bisa menghitung stok energinya dan apa yang mesti mereka lakukan untuk membuat kebutuhan energi tak putus menopang eksistensi negeri berpenduduk 1,4 miliar orang ini.

China, merupakan negara pemakai BBM terbanyak setelah AS, dan bukan negeri berlimpah minyak seperti Venezuela atau negara-negara Timur Tengah. Sejak 1990-an, China berubah dari negara penghasil minyak mentah menjadi negara pengimpor minyak.

Dengan jumlah penduduk yang demikian besar dan pembangunan ekonomi yang masif, China membutuhkan energi super-jumbo. Dalam jangka waktu lima tahun saja, dari 2004-2009, impor energi China telah naik hingga tiga kali lipat.

Batu bara, yang mayoritas diimpor China dari Indonesia, merupakan sumber energi utama mereka. Tak heran China menjadi salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia dan mendapat banyak kecaman.

Namun, ini eloknya China. Di samping tercatat sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar, China juga salah satu negara pemimpin energi terbarukan. China tak cuma berhitung soal kecukupan energi, tapi juga ketahanan energi.

Ketahanan energi, baik untuk negara pengekspor maupun pengimpor, selalu terkait dengan jaminan pendapatan finansial untuk menggerakkan roda perekonomian negara tersebut.

Tahu bahwa pembangunan ekonomi mereka membutuhkan pasokan energi cukup besar, sementara stok minyak, gas, maupun batu bara di dunia bukan energi yang tersedia sepanjang masa, China cukup tahu diri untuk mempersiapkan segala alternatif yang mungkin. Termasuk mulai menarget pemenuhan energi terbarukan sebesar 11,4 persen di tahun 2015 untuk energi utama mereka.

Setiap negara memang memiliki keunikan dan karakter sendiri. Kita memang tidak bisa meniru persis China untuk setiap kebijakan yang mereka lakukan. Namun, kita harus mengakui bahwa China adalah bangsa yang tidak enggan belajar dari kesalahan. Sejarah China menunjukkan hal ini.

Saat komunisme tumbang di berbagai negara, China bisa bertahan karena tak segan untuk membuka pintu bagi investasi modal asing. Ia memberikan berbagai insentif, termasuk pajak rendah dan upah buruh yang murah.

Namun, ia juga meminta syarat transfer teknologi di balik pintu keramahannya terhadap investasi asing. Saat transfer teknologi terjadi, ekonomi mulai menggeliat, dan kepercayaan diri mulai tumbuh, China tanpa ragu menaikkan upah buruh dan mewajibkan semua perusahaan yang berdiri di negara tersebut memiliki serikat pekerja.

Saat kota-kota pesisir, seperti Guangdong dan Shanghai, mulai menggeliat dan para warga desa berbondong-bondong menjadi buruh di kota-kota tersebut, Komite Ekonomi China membuat aturan tegas bahwa pengusaha properti tak boleh menjual apartemen di luar batas harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Siapa yang melanggar maka lisensi dicabut segera. Pemerintah menghitung bahwa jurang kaya-miskin yang pasti terjadi di kota-kota sentra industri baru bisa meledak jadi amuk sosial jika tidak ada “jaring pengaman” bagi kelompok marginal.

Saat China memutuskan menaikkan harga BBM pada 2008, juga tahun 2012, karena melonjaknya harga minyak dunia dan besarnya biaya produksi, pemerintah jauh-jauh hari telah menyiapkan antisipasi untuk “meredam” gejolak sosial yang bisa muncul sebagai dampak kenaikan ini.

Mulai dari memastikan ongkos transportasi yang murah, jaminan pendidikan dan kesehatan, serta keberlanjutan realisasi energi terbarukan.

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa rakyat akan “baik-baik saja” kapan pun pemerintah menetapkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak inilah yang kita mesti pelajari dari China.

Kini saat China memutuskan menurunkan harga BBM, rakyat dan sektor industri juga mengapresiasinya dengan baik. Rakyat diajak mengalami, juga memahami, kapan pemerintah susah dan kapan mereka survive. Rakyat merasa dilibatkan, dan bukan semata menjadi objek dari kebijakan yang mereka tidak paham. Yang kita butuhkan saat ini adalah kepastian, bukan kepanikan.

Sumber : Sinar Harapan

Beranikah SBY naikkan BBM bertepatan May Day?

Reporter : Mardani

Selasa, 30 April 2013 07:01:00

Beranikah SBY naikkan BBM bertepatan May Day?

Massa buruh rencananya akan kembali turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh tiap 1 Mei. Di Jakarta, 50 buruh siap untuk menyalurkan aspirasinya melalui parlemen jalanan.Salah satu lokasi yang akan ‘diserbu’ para buruh adalah Istana Presiden Jakarta. Namun, jelang May Day isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi semakin menguat.Pemerintah yang dipimpin PresidenSusilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik bahkan mengatakan, Presiden akan mengumumkan keputusan mengenai kebijakan kenaikan BBM bersubsidi hari ini.Pengumuman itu akan disampaikan di hadapan sejumlah kepala daerah dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas).”Besok presiden akan umumkan di Musrembangnas. Akan diumumkan opsi yang diambil,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).Jero mengklaim keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi diambil atas dasar keinginan rakyat. Menurutnya, kenaikan BBM bersubsidi tidak akan signifikan agar tidak terlalu memukul masyarakat kecil.

“Selama ini kan ada opsi dua harga. Kemudian banyak komentar dua harga kok repot, rakyatnya repot, kaminya lebih repot sehingga pemikiran itu kami adopsi. Iya, jadi (kenaikan BBM bersubsidi) kemungkinan satu harga sesuai keinginan masyarakat dan (harga) di bawah Rp 6500 per liter,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sebagai kompensasi kepada masyarakat kecil atas kenaikan BBM, pemerintah berjanji akan memberikan bantuan mulai dari peningkatan program jaminan sosial sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, Jero menyatakan bantuan tersebut tidak akan dijadikan alat politik SBY jelang Pemilu 2014.

“Kalau perlu untuk yakinkan tidak ada alat politik, semua parpol pasang benderanya waktu serahkan (BLT). Ini bareng-bareng bukan untuk satu partai,” tegasnya.

Buruh sendiri memiliki sikap yang jelas mengenai rencana kenaikan harga BBM. Saat bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara kemarin, sejumlah pimpinan serikat buruh menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan BBM.

Mereka menilai kenaikan BBM akan membuat daya beli masyarakat menurun hingga 30 persen. “Serikat buruh mayoritas, menolak kenaikan harga BBM karena menurunkan harga beli 30 persen,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Kantor Presiden, Jakarta.

Penolakan itu tetap mereka kumandangkan meski SBY meminta agar buruh memahami posisi pemerintah. Sebab, nilai subsidi yang dikucurkan untuk membiayai produksi BBM dinilai memberatkan pemerintah.

“Beliau sampaikan, tolong pahami pemerintah, pikirkan subsidi Rp 300 triliun sangat rugikan pemerintah,” ungkapnya.

SBY sendiri tidak akan berada di Istana Negara Jakarta saat demo May Day berlangsung pada 1 Mei nanti. SBY mengaku ikut merayakan hari buruh dengan menemui sejumlah aktivis buruh di Surabaya, Jawa Timur.

“Insya Allah berkunjung ke Surabaya 1 Mei bertemu teman-teman di sana, dan juga untuk membuat pekerja Indonesia lebih sejahtera,” ungkap SBY kepada pimpinan 6 konfederasi buruh di Istana Negara, Jakarta.

Lantas beranikah SBY menaikkan harga BBM jelang perayaan May Day?

Insentif BBM Terlalu Besar

Senin, 29 April 2013 | 09:12 WIB

BOGOR, KOMPAS.com – Selama ini pemerintah cenderung memberikan insentif yang besar untuk bahan bakar minyak daripada untuk riset menemukan inovasi pengolahan energi terbarukan. Alokasi dana penelitian Indonesia hanya sekitar 0,1 persen dari produk domestik bruto.

”Saya hampir putus asa memperjuangkan riset energi terbarukan. Yang membuat saya bertahan, karena saya masih mencintai Indonesia,” kata Tatang Hernas Soerawidjaja seusai kuliah inaugurasi anggota baru Komisi Ilmu Rekayasa Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sabtu (27/4/2013), di Bogor, Jawa Barat.

Selama 50 tahun, kata Tatang, pemerintah terus-menerus memberikan subsidi bagi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Padahal, kini ketersediaannya makin terbatas. ”Itu ibaratnya seperti memberi beasiswa sekolah untuk orang uzur. Kini saatnya insentif dialokasikan untuk mendorong penemuan energi terbarukan, bahan bakar nabati misalnya,” tutur Tatang.

Menurut Tatang, alokasi dana penelitian Indonesia kalah dengan Thailand, yaitu 0,25 persen dari produk domestik bruto (PDB), Malaysia 0,6 persen, dan Singapura 3 persen. ”Idealnya, untuk negara berkekayaan alam besar seperti Indonesia, alokasi dana sebaiknya seperti Malaysia yang pada fase-fase awal sudah mulai memadai,” kata Tatang.

Tatang mengatakan, kewajiban pemerintah adalah meningkatkan daya beli masyarakat dan bukan sekadar terus-menerus memberi subsidi. ”Pemerintah seharusnya tidak boleh membiarkan rendahnya daya beli masyarakat. Baiknya, pemerintah meningkatkan penghasilan PNS golongan I dan II, buruh, dan daya beli petani hortikultura,” ujar Tatang yang juga menjabat Lektor Kepala pada Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Bandung.

”Di luar negeri, sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan, mereka berkonsultasi dengan ilmuwan dan melakukan riset. Di sini terbalik, setelah kebijakan baru pemerintah meminta pertimbangan,” ujar Tatang.

Tatang mengatakan, bagi masyarakat dan kaum muda hendaknya berpikir ulang bila hendak berunjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM. ”Unjuk rasa seperti itu justru menunjukkan mentalitas orang miskin yang ingin terus dibantu melalui subsidi. Jangan mau dininabobokan dalam kemiskinan. Berpikirlah secara logis perihal keterbatasan barang akan menyebabkan tingginya harga. Minyak bumi sudah mulai menipis ketersediaannya,” ucap Tatang.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal AIPI Budhi M Suyitno, Ketua Komisi Ilmu Rekayasa AIPI FG Winarno, dan Purwiyatno Hariyadi. ”Selama ini subsidi tidak tepat sasaran, pengusaha pabrik besarlah yang banyak menikmati BBM bersubsidi itu. Yang diatur pemerintah hanya persediaannya, bukan pada permintaannya. Dibutuhkan peta jalan yang jelas untuk mengatasi masalah seperti ini,” ujar Budhi.

Menurut Budhi, pengelolaan BBM dan subsidinya sudah tercemar urusan politik. ”Pemerintah kurang tegas mengurangi subsidi BBM karena ada kepentingan Pemilu 2014,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan dalam Diskusi Panel Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, Sabtu, di Jakarta, mengatakan, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar fosil sudah semakin tinggi. Hal tersebut dapat mengarah pada krisis energi.

Untuk mengurangi hal itu, ujar Heriawan, sudah saatnya Indonesia mengembangkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, seperti bioenergi. Untuk mengatasi permasalahan dengan BBM yang semakin berkurang, sektor agrobisnis dan agroindustri dapat berperan dalam pengembangan energi alternatif.(K09/*)

 

Sumber :
Kompas Cetak
Senin, 29/04/2013 09:36 WIB

Catatan Agus Pambagio

BBM dan Cara Berpikir Plinplan

Agus Pambagio – detikNews

Jakarta – Plinplan bisa diterjemahkan sebagai ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Sifat ini muncul dari lahir, biasanya sebagai akibat pem-bully-an yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungannya. Akibatnya menjadi sosok yang peragu, penakut dan tergantung pada orang terdekat ketika harus mengambil keputusan. Sepanjang hidupnya akan sulit diharapkan muncul keputusan cepat dan berani dari orang tersebut.

Dalam kasus pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), nyaris selama lima tahun terakhir ini rakyat terus menunggu keputusan Pemerintah tentang harga BBM bersubsidi. Bersamaan dengan terus meningkatnya harga minyak mentah dunia dan merosotnya eksplorasi minyak (lifting) domestik, maka subsidi yang harus dialokasikan Pemerintah juga semakin besar dan pada akhirnya mengganggu fiskal.
Ledakan penduduk karena gagalnya Program Keluarga Berencana (KB) paska reformasi, tidak adanya pembangunan infrastruktur transportasi umum yang baik dan mudahnya memiliki kendaraan bermotor pribadi membuat beban fiskal Negara semakin berat.
Selain itu turunnya ekspor hasil bumi utama andalan Indonesia, seperti: sawit dan batubara sebagai akibat resesi yang tak kunjung selesai di benua Eropa, Amerika, serta melambatnya ekonomi Jepang dan China membuat lubang defisit APBN semakin lebar.Anehnya ketika sektor industri/bisnis, Pemerintah Daerah dan hampir seluruh Kementrian di Republik ini setuju untuk mengurangi subsidi BBM, seperti biasanya Presiden tak kunjung mengambil keputusan meskipun sudah di izinkan oleh Undang-Undang. Dampak ketidakpastian ini semakin mengerikan bagi rakyat Indonesia.

Problematika Harga BBM Bagi Publik

Keplinplanan pengambil keputusan tampaknya diantisipasi oleh para pembantu-pembantunya melalui program pembatasan BBM bersubsidi dengan menggunakan 2 harga. Diharapkan metoda ini membuat Presiden senang, namun diharapkan rakyat kecil juga tidak terlalu heboh dan APBN terselamatkan. Melalui sistem 2 harga, harga premium untuk kendaraan pribadi roda sebesar Rp 6.500/l sedangkan harga untuk angkutan umum dan sepeda motor tetap Rp 4.500/l.

Menurut saya kebijakan tersebut akan membuat Negara, dalam hal ini APBN, tidak lebih baik tetapi juga tidak lebih buruk. Dengan hitung-hitungan bodoh, dana yang akan bisa dihemat melalui program pembatasan BBM untuk kendaraan pribadi hanya berkisar Rp 20 triliun, belum dikurangi dengan biaya untuk orang miskin. Terlalu kecil dan tetap tidak banyak manfaatnya untuk bangsa ini. Penghematan seharusnya minimal berkisar Rp 60 triliun/tahun dan ini bisa dilakukan jika Pemerintah menerapkan 1 harga BBM bersubsidi.Pagi ini muncul di Blackberry Messenger saya pesan berikut: Kabar Gembira, peluang usaha baru buat semua : Bagi pemilik motor dan mobil penumpang umum (MPU), dari perbedaan harga premium bisa jadi sumber penghasilan baru. Misalnya motor bebek dengan kapasitas tanki rata-rata 4,5 liter, dalam sehari bisa di isi 10 kali hanya dengan modal Rp. 202.500 (4,5 x 10 x Rp. 4.500) dan jika dijual dengan harga Rp 6.000 saja, maka per hari bisa menghasilkan Rp. 270.000 (4,5 x 10 x Rp. 6.000) atau untung Rp 67.500/hari atau Rp. 2.025.000/bulan!!Kalau MPU bisa lebih mantap. Dengan kapasitas tanki Angkot rata-rata 40 liter dan rata-rata bisa 5 kali saja ke SPBU maka dengan modal Rp 900.000/hari (40 x 5 x Rp 4.500) dan dijual dengan harga Rp 6.000/l akan menghasilkan Rp 1.200.000/hari (40 x 4 x Rp 6.000). Jadi dalam sehari akan menghasilkan keuntungan Rp. 300.000 atau sebulan Rp 9.000.000 !! Menggiurkan bukan?

Jika kesempatan tersebut diambil sebagai dampak kebijakan 2 harga, maka jalanan akan bertambah macet karena pengguna motor dan penjual bensin eceran di pinggir jalan yang menjual BBM bersubsidi dengan harga diatas Rp. 6.500/l juga semakin banyak. Sementara BBM bersubsidi di SPBU langka dan Pemerintah harus menambah terus kuota BBM bersubsidi. Jelas kembali subsidi BBM bukan untuk orang miskin. Akhirnya tidak ada itu penghematan subsidi BBM yang bisa disisihkan untuk membangun infrastruktur

Solusi

Batalkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan menggunakan 2 harga karena sangat sulit pelaksanaannya. Di Jakarta mungkin bisa dilaksanakan tetapi bagaimana dengan di luar Jawa? BBM bersudsidi JANGAN dibatasi tetapi naikan saja harganya dan pasarkan dengan 1 harga. Lalu Pemerintah harus menjamin pasokannya cukup.

Angkutan umum HARUS disubsidi tetapi tidak melalui metoda dua (2) harga. Subsidi angkutan umum bisa menggunakan sistem TransJakarta Busway (TJB) yang menggunakan dasar subsidi langsung per orang berdasarkan kilometer tempuh setiap bis per hari per orang. Memang sebelumnya Pemerintah harus merubah regulasi dan penerapan subsidi langsung angkutan umum.

Pemerintah seharusnya tidak mengkaji pembatasan BBM, tetapi mengkaji bagaimana cara pemberian subsidi langsung untuk angkutan umum yang tepat sasaran. Lupakan pembatasan BBM bersubsidi.

Saat ini bengkel-bengkel di Pantura Jawa sudah mulai memodifikasi tangki bensin motor dan angkutan umum. Di Jawa Timur ketika BBM bersubsidi dibatasi, para sopir menyuap petugas SPBU supaya bisa diberikan BBM lebih, di Sulawesi Selatan sudah ada sopir truk perkebunan yang mengancam petugas SPBU ketika tidak di izinkan mengisi solar subsidi dsb.

Bapak Presiden SBY, apa lagi yang kau tunggu dan cari? Jabatan sudah mau selesai. Jangan kau tinggalkan bom waktu bagi Presiden mendatang. Cepat tetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan sistem 1 harga. Jika ini gagal, bangsa Indonesia semakin terpuruk dan Anda mempunyai andil besar atas keterpurukan bangsa ini.

*) Agus Pambagio, pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(nwk/nwk)

BBM Dua Harga Tidak Jadi?

Penulis : Sandro Gatra | Senin, 29 April 2013 | 11:22 WIB
KOMPAS/PRIYOMBODO Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 34-10206, Jakarta, Jumat (12/4/2013). Pemerintah terus membahas langkah yang akan diambil untuk mengurangi subsidi bahan bakar yang membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
About these ads

0 Responses to “MiGas : Kontroversi Harga Bahan Bakar Minyak”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,192,566 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers

%d bloggers like this: