26
Apr
13

Kepemimpinan : Pemimpin Berkecerdasan Sosial

Opini

Menunggu pemimpin profetik dengan kecerdasan sosial

Koran SINDO

Selasa,  26 Maret 2013  −  09:28 WIB
Menunggu pemimpin profetik dengan kecerdasan sosial

Abdul Munir Mulkhan. (Dok. Sindo)

Praktik korupsi yang belakangan mulai melibatkan elite partai berlatar belakang gerakan keagamaan mengindikasikan pola rekrutmen tidak sehat, kesalahan (baca: dosa) kolektif, selain praktik keagamaan dengan ketuhanan utopis.

Surga-neraka seolah merupakan wilayah dunia antah berantah dengan Tuhan tak tersentuh. Korupsi dipandang sebagai bukan dosa besar yang tidak mungkin memperoleh ampunan Allah. Menelantarkan rakyat dan umat bukan sebuah maksiat atau dosa, melainkan sekadar sebuah kekeliruan kecil seperti salah-ucap (slip of the tongue). Dalam situasi demikian, rakyat negeri ini merindukan kehadiran pemimpin yang memiliki kesadaran profetik dan keberpihakan humanis dengan kecerdasan sosial tinggi.

Suatu kecerdasan yang meletakkan dosa-pahala sebagai wilayah empirik tentang kemampuan memenuhi kebutuhan sebagian besar warga yang tidak beruntung alias miskin, papa, dan menderita. Tuhan bukan sesuatu yang jauh, surga-neraka bukan wilayah utopis, melainkan hadir dalam praksis kehidupan sehari-hari. Pemimpin dengan kecerdasan sosial tinggi demikian tidak meletakkan jabatan sebagai kehormatan dengan sejumlah aksesori protokoler dan ajudan.

Pemimpin berkecerdasan sosial tinggi menempatkan diri sebagai manusia biasa dengan tanggung jawab sosial-politik yang setiap saat tampil bersama rakyat dan umat yang dipimpin. Pemimpin yang terus membuka diri berdialog dengan rakyat tanpa aksesori protokoler yang sering menjadi penghalang rakyat berhubungan langsung dengan sang pemimpin. Pemimpin berkecerdasan sosial tinggi itulah yang disebut pemimpin profetik yang menyatu dengan jiwa rakyat dan umat.

Secara sosiologis ia berbeda dengan pemimpin imam yang lebih cenderung mengurusi Tuhan utopis sehingga tidak jarang menjadikan umatnya sebagai tumbal surgawi. Di mana posisi pemimpin profetik dalam berbagai survei tentang calon presiden negeri ini? Sayang, survei-survei yang dilakukan berbagai lembaga belum memasukkan kecerdasan sosial sebagai salah satu variabel yang patut dilacak dalam dunia empirik. Kendati demikian, bukan berarti nama-nama yang beredar dalam berbagai survei tidak ada yang memiliki kecerdasan sosial tinggi.

Soalnya, bagaimana mengenali kecerdasan sosial seseorang calon pemimpin? Larisnya lembaga survei mengenai elektabilitas partai dan sosok seseorang sebagai calon presiden menjadi salah satu penanda negeri ini merindukan pemimpin baru.

Soalnya, apakah pemimpin baru yang lahir dari proses demokrasi Pemilihan Umum Presiden 2014 nanti dijamin bisa mengangkat harkat dan martabat sebagian besar rakyat yang hingga kini belum menikmati hidup layak dalam alam yang merdeka? Hanya pemimpin dengan kecerdasan sosial tinggi yang memiliki kemampuan memahami kebutuhan rakyat banyak dan bersedia secara gigih (tanpa pamrih) memperjuangkan pemenuhan kebutuhan rakyatnya terutama yang miskin dan menderita tersebut.

Korupsi yang melibatkan orang-orang berlatar belakang pendidikan tinggi, pemimpin gerakan keagamaan, atau partai berbasis keagamaan, mendorong banyak orang mulai mencari penjelasan dari sudut pandang ekstrem. Sementara pertumbuhan ekonomi tinggi negeri ini ternyata bukan indikasi rakyat miskin memperoleh layanan kesehatan memadai. Rakyat miskin seolah dilarang sakit, dilarang bersekolah, dan dilarang cerdas.

Konstitusi memang memberi mandat pada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun faktanya banyak rakyat miskin yang gagal bersekolah dan gagal berobat di tengah tebaran iklan pendidikan gratis. Praktik bernegara dan beragama utopis tidak bisa menjamin pengelolaan kehidupan bersama menjadi lebih nyaman bagi semua orang. Kecerdasan inteligensi tinggi tidak memberi jaminan seseorang bertindak lebih bijak dan arif dalam kehidupan sosial.

Di sini pandangan Socrates lebih 2000 tahun lalu mengenai fungsi ilmu atau filsafat sebagai penggesa hidup manusia lebih bijak dan lebih cerdas menjadi penting. Kuncinya terletak pada penempatan ilmu (filsafat) bukan sekadar instrumen pencapaian material kehidupan, melainkan pencarian kebajikan dan pengembangan hidup bajik itu sendiri. Ironisnya, jalan ilmu atau filsafat yang bisa membuat hidup bersama berbangsa ini lebih nyaman dan lebih bajik adalahjalansulitnansunyitanpa aksesori indah.

Sementara jalan indah penuh aksesori yang mengundang selera dan syahwat adalah jalan politik dan kekuasaan. Jalan ilmu dan filsafat adalah jalan panjang bagai pohon yang lama berbuah. Jika berbuah, rasanya kadang pahit. Barulah jika diolah melalui proses yang rumit, buah ilmu itu terasa lezat yang bisa membuat ketagihan. Akibatnya, banyak orang lebih bersyahwat meniti jalan politik dan kekuasaan daripada jalan filsafat dan ilmu, lebih-lebih lagi menjelang tahun politik 2014.

Dalam situasi demikian itulah banyak orang mulai mencari tolok ukur kepemimpinan yang bisa membawa bangsa ini menjadi lebih makmur dan berkeadilan. Secara berseloroh seorang teman melontarkan gagasan kecerdasan sosial sebagai basis utama kepemimpinan ideal. Pemimpin yang memilih jalan praksis ilmu dan filsafat guna mencapai kearifan dan kecerdasan sekaligus.

Berbeda dari kecerdasan inteligensi yang sudah berlaku berabadabad dengan baku-uji terukur, kecerdasan sosial belum banyak dikenal dan belum banyak menjadi fokus kajian. Kecerdasan sosial lebih banyak berkaitan dengan persoalan kepemimpinan dalam kehidupan bersama dalam sebuah formula kebangsaan dan kenegaraan.

Kecerdasan inteligensi seseorang tidak menjamin yang bersangkutan berhasil menjalani hidup sosialnya. Sukses sosial seseorang dengan kecerdasan inteligensi tinggi masih memerlukankecerdasanemosional agar bisa berkomunikasi dengan orang lain atau kelompok lain secara lebih baik. Namun, bagi orang yang menghadapi persoalan rumit yang belum pernah dihadapi sebelumnya yang membutuhkan sikap dan daya kritis tinggi, kecerdasan lain yang dikenal sebagai kecerdasan spiritual diperlukan.

Kemampuan orang yang memiliki kecerdasan spiritual disebut para ahli sebagai fungsi variabel “Titik Tuhan” atau “God Spot”. Mereka yang memiliki kepedulian sosial tinggi sekaligus dikaruniai “Titik Tuhan” karena mampu menerobos melampaui tradisi (birokrasi dan lainnya) menyatu dengan jiwa rakyat hampir tanpa batas guna mencapai tujuan kolektif. Itulah pemilik kecerdasan sosial.

Seorang kepala daerah tanpa aksesori yang blusukan ke loronglorong kumuh untuk mengerti rakyatnya, tidak segan masuk gorong-gorong, menyeberang jembatan yang mau roboh ikut merasakan kegetiran warganya, tanpa pengawal dan protokoler, merupakan beberapa contoh yang memberi indikasi kepemilikan kecerdasan sosial tinggi. Kepemimpinan profetik mendahulukan kepentingan publik menempatkan birokrasi dan lembaga sebagai alat memenuhi kepentingan publik.

Jika perlu, pemimpin profetik itu melakukan tindakan yang bahkan melampaui tradisi birokrasi menciptakan tradisi dan tata-nilai baru yang tidak lazim pada zamannya. Indikasi sosok pemimpin profetik demikian akan terlihat dari respons warga yang muncul dari berbagai kelompok melampaui batas-batas etnis, keagamaan, dan partai. Seperti seorang nabi, meski memperoleh mandat Tuhan, ia hidup menyatu dengan sesama sebagai manusia biasa membangun tradisi baru menerobos melampaui tradisi pada zamannya. Dalam dunia pewayangan kita kenal tokoh Semar, seorang dewa yang menjalani hidup sebagai pelayan para ksatria.

Semarlah yang sebenar- benarnya sang pemimpin. Perilaku profetiknya menjadi dasar bagi semua orang untuk menempatkannya sebagai bagian dari hidupnya sebagai wonge dewe (Jawa), wong kito (Palembang), orang kita. Sosok pemimpin profetik demikian menjadi milik bersama diakui sebagai bagian kehidupan melampaui batas-batas etnis, keberagamaan, dan keberpartaian. Jalan sunyi kepemimpinan profetik tersebut secara primordial lebih dikenal sebagai almahdiatau satrio piningit(Jawa) yang semakin hari semakin dirindukan kehadirannya.

Siapa mau meniti jalan sunyi kekuasaan sebagai pemimpin profetik bagai dewata yang mewujud sebagai pelayan rakyat seperti Semar? Mungkin muncul pada 2014 atau sekadar sebuah harapan. Lumayan … Sekurangnya masih ada harapan, ada asa, bukan putus asa!.

ABDUL MUNIR MULKHAN
Komisioner Komnas HAM 2007- 2012, Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000-2005, Guru Besar Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(mhd)

Jumat, 12 April 2013

Mendambakan Munculnya Kecerdasan Kolektif

 

 

Mungkin benar bahwa bangsa kita mengalami kesulitan mengelola potensi yang dahsyat menjadi kebaikan bersama. Logikanya, kebaikan yang kecil, jika digabungkan kebaikan-kebaikan kecil lain yang jumlahnya teramat banyak, maka akan berakumulasi menjadi kebaikan yang teramat besar. Namun logika ini seringkali tidak berjalan dalam realita. Sebagai contoh, manusia Indonesia secara individual terkenal akan keramahannya, sikap suka menolongnya, toleransinya, dan seterusnya. Dalam perspektif agama, masyarakat Indonesia juga bisa dikatakan saleh. Masjid, gereja, dan tempat-tempat peribadatan  sering penuh oleh jamaahnya. Hewan korban juga kadang berlebih di musim berkorban, sebagaimana zakat yang sering berlimpah dimusim lebaran. Bahkan sering kita lihat adanya tanda hitam di kening banyak orang, yang menandakan bekas sujud yang amat khusyu’. Pendeknya, kita perlu bangga dan bahagia dengan mudahnya menemukan kesalehan individual manusia Indonesia.  

 

Sayangnya, kesalehan individual tadi tidak menjelma menjadi kesalehan kolektf. Kita tentu ingat kasus pertikaian antar kelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagai kelompok relijius, dengan cara-cara yang jauh dari spirit relijius. Kita juga bisa lihat mudahnya masyarakat terbakar emosinya hanya karena persoalan-persoalan sepele. Dalam tataran sistem, kitapun bisa mengamati tigginya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, lambat dan berbelitnya pelayanan, mafia peradilan yang kasat mata, dan berbagai kasus yang menunjukkan tidak adanya kesalehan sosial (collective piety). 

 

Fenomena sulitnya mengkonversi potensi individu menjadi sumber daya kolektif juga terjadi dalam konteks diklat aparatur, peserta Diklatpim I Angkatan XXV, misalnya, terdiri dari individu-indvidu yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata. Hal ini bisa diamati dari latar belakang pendidikan dimana banyak yang sudah Doktor, dan diantaranya alumni luar negeri. Diliaht dari jabatannya juga 5 orang sudah mendudukui jabatan Eselon I, sementara yang menduduki jabatan Eselon II juga berada pada posisi stratebis seperti Kepala Kejaksaan Tinggi, Kombes Polisi di salah satu Mapolda, dan lain-lain. Pengalaman peserta dalam berbagai program skala internasional juga cukup banyak, yang tercermin dari cerita-cerita mereka. 

 

Sayangnya, kecerdasan individual tadi tidak menjelma menjadi kecerdasan kolektif. Jika Kertas Kerja Tema atau Kertas Kerja Akhir dipandang sebagai wujud kecerdasan kolektif, maka bisa dikatakan bahwa kecerdasan kolektif yang terbangun adalah kecerdasan jauh dibwah rata-rata. Sebab, semangat kebatinan dalam menyusun KKT/KKA tidak dilandasi oleh cita-cita menghasilkan publikasi kelas satu yang layak dijadikan konsumsi bacaan tingkat Menteri bahkan Presiden. KKT/KKA lebih bernuansa formalitas dengan metodologi akademik yang dipertanyakan serta rujukan teoretik yang setengah-setengah. 

 

Saya membayangkan, Pusdiklat Spimnas selalu menghasilkan satu publikasi di setiap akhir penyelenggaraan Diklatpim II dan I, dan publikasi ini menjadi rujukan nasional karena berisi analisis terhadap issu aktual tertentu hingga solusi-solusi inovatifnya. Faktanya, KKA/KKT selama ini hanya disimpan oleh penyelenggara dan tidak menjadi policy recommendation kepada pimpinan nasional. Ironisnya, KTP-2 juga bernasib serupa dengan KKT/KKA yang hanya menjadi penghias rak-rak buku semata. Kesimpulannya, setiap angkatan Diklatpim II dan I terbukti tidak menghasilkan sebuah dokumen yang berpengaruh (influential) terhadap reformasi kebijakan di tanah air. Saya lebih mengidamkan bahwa setiap angkatan wajib menghasilkan sebuah buku yang mengangkat tema diklat dan berisi bab-bab hasil kontribusi setiap peserta. Untuk Diklatpim I Angkatan XXV misalnya, judul buku yang harus dihasilkan adalah sama dengan tema yakni “Sinergi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Memasuki Era ASEAN Community 2015”. Dengan demikian, diklat akan diawali dengan dan dijiwai oleh tema, kemudian diakhiri dengan publikasi yang berisi semua jawaban terhadap problematika terkait tema tersebut. 

 

Jika ide ini disepakati, maka perlu ada redesign terhadap produk pembelajaran dalam Diklat Kepemimpinan. Diskusi-diskusi kelompok tetap diperlukan sebagai ajang pertukaran gagasan (idea sharing and exchange), namun tidak harus dikemas dalam bentuk pembuatan slide yang dipaparkan di kelas. Proses intellectual exercise sesungguhnya lebih banyak berjalan pada saat diskusi dibanding saat presentasi, sehingga sessi presentasi hanya menjadi “latihan bicara” bagi beberapa orang saja (yakni mereka yang diberi kesempatan sebagai penyaji atau pembahas), sementara peserta yang lain cenderung diam dan “menikmati waktu istirahat”. Yang lebih diperlukan sebenarnya adalah dokumentasi dari proses  intellectual exercise tadi, dan bukan presentasinya. Oleh karena itu, mungkin saja KKT/KKA dihapus dan digantikan dengan menyusun buku yang mengacu tema. KTP-2 mungkin juga bisa dihapus, mengingat peserta Diklatpim I diharapkan lebih memiliki visi nasional yang bersifat strategis, bukan rencana kerja yang bersifat teknis instansional. 

 

Namun saya sangat menyadari bahwa ide ini cukup sulit ditataran aplikasinya. Sebab, terlalu banyak pejabat tinggi birokrasi kita yang tidak punya budaya akademik dan tidak terbiasa dengan aktivitas tulis-menulis, terlebih karya tulis ilmiah. Jika model ini dipaksakan, bisa jadi malah menyuburkan praktek plagiarisme berupa munculnya penulis-penulis bayangan atau para joki (ghost writers). Akan tetapi, mempertahankan produk pembelajaran lama yang jelas-jelas tidak membawa efek kuat untuk perubahan organisasi juga bukan pilihan tepat. Maka, boleh jadi dikembangkan pola kombinasi sesuai ekspektasi penyelenggara dan kemampuan peserta. Esensinya, apapun produk pembelajaran yang dihasilkan, haruslah menjadi cerminan terbaik dari intelektualitas kolektif kelas yang semakin berbobot. 

 

Dari kamar B-315

Kampus Pejompongan, 13 April  2013

About these ads

0 Responses to “Kepemimpinan : Pemimpin Berkecerdasan Sosial”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,263,448 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers

%d bloggers like this: