08
Apr
13

Politik : Kajian INES (Indonesian Network Election Survei)

Erwin Djali

Hukum

Istana tolak mentah-mentah hasil survei LSI & INES

Rico Afrido

Senin,  8 April 2013  −  16:38 WIB
Istana tolak mentah-mentah hasil survei LSI & INES

Ilustrasi (Okezone)

Sindonews.com - Pihak Istana tidak sepakat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak fokus dalam penegakan hukum di tanah air. Bahkan, selama ini SBY diklaim selalu mengedepankan penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu menanggapi hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Network Elections Survey (INES) tentang banyaknya rakyat merasa tak puas atas kinerja penegakan hukum selama Pemerintahan SBY-Boediono.

“Bahwa tidak ada yang kita biarkan. Jadi, tidak benar juga kalau dikatakan negara membiarkan suatu proses hukum yang berjalan,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di kKantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2013).

Dia pun mengaku, tak tahu kasus hukum apa yang dilakukan pembiaran oleh negara, sehingga banyak rakyat merasa tak puas terhadap kinerja SBY-Boediono. Seperti yang digambarkan dalam hasil survei kemarin.

“Kita tahu semua isu di negara ini itu tidak pernah dilepaskan atau dibiarkan atau tidak diproses hukum, no single issue. Jadi, kalau di lihat dari bagaimana proses penegakan hukum sesungguhnya itu berjalan. Tinggal kita lihat dari kasus apa, yang mana yang dimaksud,”tuturnya.

Seperti diketahui, kemarin dua lembaga survei mengumumkan hasil risetnya. Salah satu poin penting dari riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Network Elections Survey (INES) itu adalah banyak rakyat mengaku tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama SBY-Boediono memimpin Negara ini.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat tidak puas dengan penegakan hukum di negara ini. Peneliti LSI Dewi Arum mengatakan, dalam survei tersebut yang menilai tidak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia, cakupannya merata di semua lapisan masyarakat.

“Temuan ini menggambarkan rendahnya wibawa hukum di mata publik,” kata Dewi Arum di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu 7 April 2013.

Menurut Dewi, survei yang dilakukan LSI pada 1 sampai 4 April 2013 ini, dilakukan terhadap 1.200 responden di 33 provinsi. Hasilnya, 56 persen masyarakat menyatakan kurang puas dengan penegakan hukum di Indonesia.

“Hanya 29,8 persen yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang paling terlihat adalah di desa yang berasal dari ekonomi bawah, dan berpendidikan rendah, lebih tidak puas dibandingkan mereka yang berada di kota dan berpendidikan tinggi. Di desa yang tidak puas 61,1 persen dan di kota 48,6 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, responden yang berada di desa dan kelompok ekonomi bawah, lebih sering menghadapi kenyataan merasa diperlakukan tak adil jika berhadapan dengan aparat hukum. “Semakin rendah tingkat pendidikan, makin tidak puas dengan penegakan hukum,” ucapnya.

Sedangkan penyebab anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, Dewi mengatakan, karen rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat hukum. Menurut Dewi, hanya 42,2 persen publik yang percaya, jika aparat hukum akan berlaku adil dalam mengusut dan mengadili sebuah perkara. Sedangkan 46,7 persen tidak percaya aparat hukum akan bertindak adil.

“Mayoritas publik cenderung percaya, bahwa proses hukum yang dilakukan aparat hukum di Indonesia mudah diintervensi oleh kepentingan tertentu misalnya kedekatan dengan aparat atau kompensasi materi,” paparnya. Sebagai contoh, dengan adanya sejumlah kasus yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, seperti pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (Oku), Sumatera Selatan, dan penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

Sementara itu, dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 18 hingga 30 Maret 2013 oleh Indonesia Network Elections Survey (INES) ini, sebanyak 72,3 persen rakyat mengaku tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama SBY-Boediono memimpin negara ini.

“72,3 persen rakyat tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat pernegak hukum seperti KPK, kejaksaan, polisi dan kehakiman,” ujar Direktur Eksekutif INES Sudrajat Sacawisastra di Cafe Cava, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 7 April 2013.

Ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja SBY-Boediono tersebut, kata dia, disebabkan oleh buruknya integritas penegakan hukum. Sebab, aparat penegak hukum justru terlibat dalam sejumlah kasus pidana.

Di samping itu, faktor lainnya adalah karena tak maksimalnya pemberian hukuman kepada koruptor. Sehingga, masyarakat kehilangan kepercayaan dengan aparat penegak hukum. “Misalnya pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungli, setoran, suap menyuap, jual beli kasus, jual beli besar kecilnya tuntutan dan penggunaan pasal tuntutan di KPK dan kejaksaan terhadap para koruptor,” jelasnya.

Rakyat juga menganggap penegakan hukum di Pemerintahan SBY-Boediono ini sudah melempem. Hal itu karena ditemukan sejumlah kasus hukum digantung maupun dihentikan atau SP3. Sampel yang dapat dianalisis dalam survei ini adalah 5.989 dari 6.000 responden yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2014 mendatang. “Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih,” katanya.

Sedangkan tingkat kepercayaan survei yang digelar pada 18-30 Maret ini adalah 98 persen, dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,5 persen.

(kri)

views: 211x

0
inShare
Berita Terkait :   Presiden SBY
Berita Lainnya :

Survey INES: Partai Politik Dikenal Karena Uang dan Perilaku Korup

Tribunnews.com – Minggu, 7 April 2013 19:17 WIB
Share this
Survey INES: Partai Politik Dikenal Karena Uang dan Perilaku Korup

net

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fitrah partai politik yang dikenal karena ideologi, visi misi dan program, sudah tenggelam. Saat ini muncul persepsi bahwa partai politik lebih terkenal karena uang dan prilaku korup kadernya yang menjadi eksekutif dan legislatif.

Persepsi publik demikian terekam dalam hasil survei Indonesia Network Elections Survey pada 18-30 Maret 2013 bertema, ‘Survey Elektabilitas Parpol dan Capres Jelang Pemilu 2014, Penghakiman Rakyat Siapa Menabur Akan Menuai.’

“Masyarakat tertarik dan kenal partai politik ternyata adalah masalah uang yang dibagi-bagikan pada saat kampanye dan pada saat memilih. Ada 74.1 persen respon menjawab itu,” ujar Direktur Eksekutif INES Sudrajat Sacawisastra, Minggu (7/4/2013).

Anehnya, jelang Pemilu 2014, publik kurang mengenal dan tertarik dengan visi partai. Hanya 5,8 persen responden yang tertarik visi parpol, dan 10,4 persen tertarik programnya. Sementara yang mengenal iklan parpol cukup besar yaitu sekitar 9,7 persen.

Sejalan dengan itu, persepsi publik terhadap tingkah laku kader parpol di eksekutif dan legislatif mendapat penilaian negatif sebanyak 80,4 persen. Sisanya 10,4 persen respon menjawab biasa saja, dan 9.2 persen menjawab positif.

Dominasi politik uang menguatkan prilaku kader parpol yang korup entah mereka menjabat sebagai eksekutif dalam Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maupun sebagai anggota dewan.

Dari sembilan parpol Senayan, prilaku korup kader partai paling banyak responden menjawab Golkar (97,3 persen), Demokrat (96,4 persen), PKS (82,3 persen), PKB (67,3 persen), PDIP (60,6 persen), PPP (39,6 persen), PAN (18,6 persen), Hanura (5,9 persen), dan Gerindra (4,8 persen).

“Persepsi publik mencapai 80,4 persen yang menilai prilaku kader parpol negatif tak lepas karena banyak kader partai politik di eksekutif maupun legislatif yang melakukan korupsi,” tambah sudrajat.

Berhubungan dengan
Minggu, 7 April 2013 15:02:03

Survei INES: Elektabilitas Prabowo Subianto terus melejit

Reporter : Nurul Julaikah

Elektabilitas Prabowo Subianto terus mengalami peningkatan. Jika dalam survei Indonesia Network Election Survey (INES) pada Oktober 2012 hanya 19,8 persen, pada Maret 2013 ini elektabilitasnya naik menjadi 39,8 persen.

“Semua ini mengindikasikan Prabowo punya kans yang kuat secara elektoral untuk menjadi presiden pada Pemilu 2014, terlebih lagi didukung oleh elektabilitas partainya yang dinilai publik sebagai partai bersih dari kasus korupsi,” kata Dirut Eksekutif INES Sudrajad Sacawisatra dalam acara survei elektabilitas Parpol dan Capres jelang Pemilu 2014 di Jakarta Pusat, Minggu (7/4).

Di bawah Prabowo, ada Megawati Soekarnoputri dengan tingkat elektabilitas mencapai 17,2 persen. Diurutan ketiga ada Hatta Rajasa dengan 14,4 persen.

Selanjutnya, Aburizal Bakrie 10,3 persen, Ani Yudhoyono 5,1 persen, Jusuf Kalla 4,2 persen, Pramono Edhie Wibowo 3,3 persen, Wiranto 3,3 persen, Djoko Suyanto 1 persen, Surya Paloh 0,7 persen, dan Sutiyoso 0,7 persen.

Survei ini menggunakan metodologi populasi survei dengan jumlah sample 6.000 orang. Di mana margin of error sebesar 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen. Survei dilakukan dalam kurun waktu 18-30 Maret 2013.

Responden rata-rata berusia di atas 17 tahun dengan tingkat pendidikan terbanyak SD. Sebab, survei dilakukan di pedesaan 51 persen dan perkotaan 49 persen.

(mdk/has)

POLITIK

Survei INES Elektabilitas Seluruh Capres Naik

Baik Prabowo, Aburizal Bakrie, Megawati, Hatta elektabilitas naik.

ddd
Minggu, 7 April 2013, 22:04 Wuri Handayani, Erick Tanjung
Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto. (Antara/ Jafkhairi)
VIVAnews - Hasil survei Indonesia Network Elections Survey (INES) terkait sikap dan pilihan publik terhadap elektabilitas tokoh calon presiden 2014, menemukan nama Prabowo Subianto di peringkat teratas, dengan perolehan 39,8%.
“Prabowo Subianto menjadi tokoh yang kuat secara electoral dengan perolehan 39,8%,” kata Sudrajat Sacawisatra, Direktur Eksekutif INES, dalam keterangan persnya di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 7 April 2013.
Sudrajat menambahkan, elektabilitas Prabowo semakin meningkat dari 19,8 persen pada survei Oktober 2012 lalu. Menurutnya, peningkatan itu mengindikasikan bawa Prabowo mempunyai kans yang kuat secara electoral pada pemilihan Presiden nanti.
Selain Prabowo, peningkatan elektabilitas juga terjadi pada Aburizal Bakrie (ARB). Kenaikan dari 7,36 menjadi  10,3 persen pada survei Maret lalu.
“Kenaikan elektabilitas ARB disebabkan pengaruh iklannya di TV yang sangat masif dan keberhasilan Golkar mensosialisasikan kebawah,” imbuhnya.
Kemudian, Megawati Sukarno Putri juga mengalami kenaikan dari 13,16 menjadi 17,2 persen. Hal ini dipengaruhi kerja PDI Perjuangan, serta sikap publik yang mulai bangkit kepercayaannya terhadap PDI Perjuangan dan Megawati.
Sedangkan Hatta Rajasa prosentasenya naik dari 11,3 menjadi 14,4 persen. Banyak konstituen Capres dari PKS, PPP dan PKB yang beralih ke Hatta yang dianggap paling merepresentasikan partai Islam.
Nama Wiranto juga menjadi pilihan publik dengan elektabilitas 3,3 persen. Publik mulai punya ketertarikan kepada Wiranto karena berhasil menarik Harry Tanoe bergabung dengan Hanura, serta disokong iklan dan pemberitaan.
Yang terakhir adalah Sutiyoso dengan tingkat elektabilitas 0,7 persen yang dipengaruhi dengan lolosnya PKPI sebagai peserta pemilu 2014.
Survei INES

Publik Tak Puas terhadap Penanganan Korupsi Era SBY-Boediono

Penulis : Robertus Belarminus | Minggu, 7 April 2013 | 16:39 WIB
Publik Tak Puas terhadap Penanganan Korupsi Era SBY-Boediono Kompas.com/Robertus BelarminusPolitisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul berbicara dalam acara presentasi hasil surveiIndonesia Network Elections Survey di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2013)

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap penanganan kasus korupsi pada masa kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.

“Temuan survei menunjukkan bahwa 72,3 persen rakyat tidak puas terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama pemerintahan SBY-Boediono,” kata Direktur INES Sudrajat Sacawisastra kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/4/2013).

Sudrajat mengatakan, persepsi negatif responden terhadap tingkah laku kader partai politik di lingkungan eksekutif maupun legislatif pada pemerintahan SBY-Boediono juga menunjukkan angka yang tinggi. Dalam survei tersebut, ada 80,4 persen responden yang memiliki persepsi negatif terhadap kader partai politik selama pemerintahan SBY-Boediono, terutama terkait perilaku koruptif.

Partai Golkar yang berkoalisi dengan Demokrat pada masa pemerintahan SBY-Boediono dianggap paling bersinggungan dengan praktik korupsi, yang ditandai dengan respons persepsi negatif dari 97,3 persen responden. Di urutan kedua, Partai Demokrat dengan mendapat respons negatif dari 96,4 persen responden. Di bawahnya, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 82,3 persen dan PDI Perjuangan dengan 60,6 persen. Sementara itu, persepsi negatif kader Partai Hanura terkait perilaku koruptif sebesar 5,9 persen. Partai Gerindra menempati urutan terakhir dengan 4,8 persen.

Selain persoalan kasus korupsi, survei itu juga mengaitkan keadaan ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan rakyat selama tiga tahun pemerintahan SBY-Boediono. Hasilnya ada penurunan sebesar 74,4 persen. Hal ini sebabkan melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok dan barang yang meningkat dipasaran.

Terkait menurunnya citra pemerintahan SBY-Boediono, politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang turut hadir mengamati hasil survei itu mengatakan, Partai Demokrat menghargai apa pun hasil survei yang ada. “Kawan-kawan tadi lihat pemerintahan Pak SBY-Boediono turun. Berbicara pemerintahan, di situ ada Golkar, ada koalisi lainnya, PKS yang juga ikut menikmati kemerdekaan. Begitu juga ada PKB ada PPP dan lain sebagainya,” ujar Ruhut.

Menyangkut segi keamanan, Ruhut mengatakan bahwa pemerintahan SBY berada pada posisi baik dengan persentase di atas angka 50 persen. Ia juga menyinggung peningkatan elektabilitas Partai Demokrat dari survei INES tahun 2012 dengan survei INES tahun 2013 sejak kongres luar biasa Partai Demokrat di Bali belum lama ini sebesar hampir satu persen dari 8,4 menjadi 9,3 persen.

“Begitu Pak SBY jadi Ketua Umum Partai, hasil (survei) itu langsung naik, kan, hampir satu persen. Kami tetap optimis, apalagi banyaknya lawan politik kami kebakaran jenggot memakai statement dari para pakar, akademisi, dan lainnya. Kami tahu itu bernaung di partai mana dan kegalauan dari partai lainnya ngeri sekali,” ujar Ruhut.

Survei INES melibatkan melibatkan 6.000 responden dengan ambang kesalahan sebesar kurang lebih 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen. Survei dilakukan dengan prosedur multistage random sampling pada 18-30 Maret 2013.

Editor :
Laksono Hari W
Senin, 8 April 2013
21:54 WIB

Survei INES, Elektabilitas Golkar Teratas

Isu korupsi membuat elektabilitas Golkar menjadi 19,7 persen.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Iwan Kurniawan, Erick Tanjung | Minggu, 7 April 2013, 18:44 WIB VIVAnews - Walau anjlok, namun Partai Golkar masih tetap menempati posisi teratas dalam hasil survei yang dilakukan  Indonesia Network Elections Survey (INES) terkait sikap pemilih terhadap elektabilitas partai politik pada pemilu 2014.

“Partai Golkar mempunyai elektabilitas tertinggi yaitu 19,7 persen,” kata Direktur Eksekutif INES, Sudrajat Sacawisatra di Cafe Cava Cikini Menteng Jakarta Pusat, Minggu 7 April 2013.

Namun, apabila dibandingkan dengan hasil survei Oktober tahun lalu, Golkar memang sedikit mengalami penurunan yakni dari 22,1 ke 19,7 persen pada Maret tahun ini. “Pengaruh turunnya itu karena beberapa kader Golkar yang tersangdung kasus korupsi,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Tohari mengaku itu merupakan hal yang wajar ketika ada kasus korupsi yang menimpa kader dan berpengaruh pada elektabilitas partai. “saya rasa itulah, jika ada kader kami tertimpa musibah pastinya akan berdampak pada elektabilitas partai,” kata dia.

Wakil ketua MPR itu menyatakan, meski kasus korupsi sempat melanda kader partainya, Golkar tetap optimis bangkit untuk memperbaiki elektabilitas partai hingga pemilu mendatang.

Sementara itu, lanjutnya, Ketua Umum partai Golkar Aburizal Bakrie menghimbau kepada semua kader agar selektif dalam bertindak. Sebab, jika salah dalam melangkah akan berdampak pada partai.

“Ketua Umum menghimbau semua kader agar berhati-hati dalam melangkah, jangan bermain-main, karena langsung dan tidak langsung akan berdampak pada partai, bukan hanya elektabilitas tapi juga pemilu 2014 terutama pencapresan,” katanya.

Di peringkat selanjutnya PDI-P dengan tingkat elektabilitas 18,5 persen, diikuti oleh Gerindra 18,2 persen, PAN dengan 10,6 persen, lalu Partai Demokrat 9,3 persen, Partai Hanura 5,5 persen.

Lalu PPP 5,3 persen, Partai Kebangkitan Bangsa dengan elektabilitas 3,6 persen, Partai Keadilan Sejahtera 3,4 persen, Partai Nasdem 3,3 persen, Partai Bulan Bintang 1,2 persen, dan PKPI 1,1 persen. “Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan 0,3 persen,” katanya.

Survei bertajuk Elektabilitas Parpol dan Capres Jelang Pemilu 2014, Penghakiman Rakyat ‘Siapa Menabur Akan Menuai’ dilakukan pada 13-30 Maret 2013 lalu di sekitar 6.000 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen. (sj)
© VIVA.co.id

Ad

Berita Terkait
Minggu, 07 April 2013 | 14:13

Survei INES: 6 Partai Alami Kenaikan Elektabilitas

Survei Pemilu 2014
Survei Pemilu 2014 (sumber: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari 14,3 persen (pada Oktober 2012) menjadi 18,2 persen (pada Maret 2013). Sementara Partai Golkar (PG) tetap berada di puncak dengan elektabilitas 19,7 persen. Namun, PG mengalami penurunan elektabilitas dibandingkan hasil jajak pendapat pada Oktober 2012. Saat itu, PG mendapat 22,1 persen.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif INES Sudrajat Sacawidsastra saat memaparkan hasil jajak pendapat INES, di Jakarta, Minggu (7/4).

“Gerindra di mata publik dinilai sebagai partai bersih dari berbagai kasus korupsi dan mempunyai seorang endorser (tokoh partai yang beri dampak kenaikan elektabilitas) yakni Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra). PG menurun karena ada kadernya yang jadi tersangka korupsi PON dan tuduhan M Nazaruddin terhadap dua anggota DPR dari PG yang diduga menikmati hasil korupsi simulator SIM,” kata Sudrajat.

Populasi survei INES adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu. Sampel asli berjumlah 6000, tapi yang dapat dianalisis 5989. Berdasar jumlah tersebut, diperkirakan margin of error sebesar plus minus 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 98 persen. Wawancara lapangan dan pengisian kuesioner dilakukan pada 18-30 Maret 2013.

Dia menuturkan, PDI Perjuangan mengalami trend kenaikan elektabilitas. “Dari survei Oktober, PDIP mendapat 17,4 persen. Kini pada Maret 2013 naik menjadi 18,5 persen. Kenaikan PDIP membuktikan bahwa kerja partai melalui konsolidasi partai punya dampak yang positif,” tuturnya.

Dia mengemukakan, dalam survey ditemukan bahwa konflik yang terjadi di Partai NasDem menyebabkan elektabilitas NasDem terjun bebas. “Survei INES pada Oktober 2012, NasDem mempunyai elektabilitas 5,2 persen, turun menjadi 3,3 persen. Di sini dapat disimpulkan bahwa faktor Hary Tanoesoedibjo yang mundur dari NasDem punya hubungan positif terhadap menurunnya elektabilitas NasDem,” tegasnya.

Dia menambahkan, elektabiltas Hanura meningkat karena bergabungnya Hary Tanoe. “Hanura diuntungkan dengan iklan, pemberitaan yang gencar oleh jaringan media TV dan media cetak milik Hary Tanoe,” imbuhnya.

Dia menyatakan, dalam survei juga ditemukan bahwa hanya PDIP, Gerindra, PPP, Hanura, Partai Demokrat, serta PAN yang mengalami kenaikan tren elektabilitas. “Sementara PKS makin mengalami penurunan elektabilitas dikarenakan klaim sebagai partai bersih tidak terbukti dengan ditangkapnya Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam kasus impor daging sapi,” tandasnya.

Berikut hasil jajak pendapat INES terkait sikap pemilih jika pemilu diadakan saat ini:

Partai Golkar 19,7 persen
PDI Perjuangan 18,5 persen
Gerindra 18,2 persen
PAN 10,6 persen
Partai Demokrat 9,3 persen
Hanura 5,5 persen
PPP 5,3 persen
PKB 3,6 persen
PKS 3,4 persen
NasDem 3,3 persen
PBB 1,2 persen
PKPI 1,1 persen
Belum memilih 0,3 persen

Penulis: C-6/NAD

Sumber:Suara Pembaruan

Artikel Terkait

Survei INES, Prabowo dan Golkar Teratas Rangkap Jabatan Publik, Ketua F-Golkar DPRD DKI Disomasi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mungundurkan Diri Golkar Klaim Telah Penuhi Kuota 30% Caleg Perempuan Golkar Klaim Telah Penuhi Kuota 30% Caleg Perempuan

prabowo

Elektabilitas Prabowo Sebagai Capres Naik Tajam di INES

› TJ Online - Minggu, 7 April 2013 | 20:08 WIB
JAKARTA, TRIBUN – Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Letjen (Purn) Prabowo Subianto dalam survei yang dilakukan Indonesia Network Elections Survey (INES) meningkat dibanding tahun sebelumnya. Prabowo menempati posisi pertama pada kategori sikap dan pilihan publik terhadap tokoh calon presiden (capres) pada pemilihan presiden 2014.
Hasil survei INES menempatkan Prabowo pada posisi pertama dengan perolehan angka 39,8 persen mengungguli nama-nama capres lain. Tahun lalu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI itu meraih dukungan sebanyak 19,8 persen. Tren kenaikan itu antara lain didukung oleh penilaian publik terhadap Partai Gerindra sebagai partai yang dinilai bersih dari kasus korupsi.
“Semua ini mengindikasikan bahwa Prabowo punya kans yang kuat secara elektoral untuk menjadi presiden pada pemilu 2014,” kata Direktur INES Sudrajat Sacawisastra kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (7/4).
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menempati posisi kedua sebagai capres pada pilpres 2014. Pilihan publik terhadap Megawati meningkat dari angka 13,16 persen menjadi 17,2 persen di tahun 2013 ini. “Elektabilitas Megawati Soekarnoputri juga mengalami kenaikan dalam persentase dibandingkan survei INES pada Oktober 2012,” kata Sudrajat.
Pada posisi ketiga, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa juga mengalami peningkatan elektabilitas dibanding survei tahun lalu, yakni 11,3 persen pada 2012 menjadi 14,4 persen pada tahun ini. Pada berikutnya ditempati Ketua Umum Partai Golkar Abdul Rizal Bakrie yang mendapatkan dukungan sebanyak 10,3 pesen atau naik dari tahun sebelumnya yang hanya 7,36 persen.
Di posisi kelima, Any Yudhoyono meraih dukungan dari 5,1 persen responden. Urutan keenam diduduki Yusuf Kalla dengan 4,2 persen. Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo menempati urutan ketujuh dengan perolehan sama, yakni 3,3 persen. Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meraih dukungan 1 persen. Nama lain seperti Sutiyoso dan Ketua Umum Parai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh memperoleh dukungan sama kuat sebesar 0,7 persen.
Survei INES melibatkan 6.000 responden pada periode 18-30 Maret 2013. Margin of error dari survei itu sebesar kurang lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 98 persen. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling.(*)

Survei: SBY Ketum Demokrat Tidak Kerek Elektabilitas Partai

Pidato perdana SBY sebagai Ketua Umum partai Demokrat.

Minggu, 07 April 2013 16:33 WIB

Survei yang dilakukan Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukkan terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum belum mampu membantu elektabilitas partai berlambang mercy tersebut.

“Keputusan SBY mengambil alih kepemimpinan Demokrat hanya akan mendongkrak suara 1 persen dari 8,4 persen menjadi 9,3 persen,” kata Direktur Eksekutif INES, Sudrajad Sacawisatra di Cava Kafe, Cikini, Jakarta, Minggu 7 April 2013.

Survei bertajuk Elektabilitas Parpol dan Capres Jelang Pemilu 2014, Penghakiman Rakyat ‘Siapa Menabur Akan Menuai’ dilakukan pada 13-30 Maret 2013 lalu di sekitar 6.000 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen.

Sudrajad menjelaskan, keputusan SBY mengambil alih tugas dan wewenang Anas Urbaningrum sebagai ketua umum Demokrat memiliki korelasi positif, dengan penandatanganan pakta integritas untuk menyelamatkan partai.

Tapi hal tersebut belum sejalan dengan elektabilitas partai Demokrat. Maraknya kader partai yang terlibat korupsi  membuat elektabilitas Demokrat tetap jauh menurun dibanding perolehan suara pemilu 2009.

Sementara itu, Ruhut Sitompul mewakili Demokrat menanggapi hasil survey ini sebagai bahan evaluasi kedalam partainya. “Apapun lembaga surveinya kami percaya. Ini sebagai introspeksi bagi kami,” kata Ruhut. [1-viva]

Minggu, 07/04/2013 17:51 WIB

Survei INES: Perilaku Korupsi Kader Golkar Tertinggi, Disusul PD dan PKS

Septiana Ledysia – detikNews

Jakarta – Kader Golkar, Demokrat, dan PKS di urutan puncak dalam hal perilaku korupsi berdasarkan hasil survei Indonesia Network Elections Survey (INES).

Survei ini menganalisi 5.989 sampel warga Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum dengan margin of error sebesar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 98 persen. Survei dilakukan pada 18-30 Maret 2013.

Sebanyak 97,3 persen responden menilai kader Partai Golkar mendapat poin tertinggi sebagai pelaku tingkat korupsi. Disusul kader PD yang mendapatkan hasil 96,4 persen.

“Ya hal tersebut terjadi karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kader-kader tersebut,” ujar Direktur INES Sudrajat Sacawisatra dalam pemaparan hasil survei “Elektabilitas Parpol dan Capres Jelang Pemilu 2014 Penghakiman Rakyat ‘Siapa Menabur Akan Menuai” di Cava Coffee, Cikini, Jakpus, Minggu (7/4/2013). Acara ini dihadiri oleh Hadjrianto Y Thohari (Golkar), M Taufik (Gerindra) dan Ruhut Sitompul (PD).

Drajat mengatakan, karena kasus korupsi yang menjerat Luthfi Hasan, membuat PKS menempati tempat ketiga dengan 82,3 persen. Tingkat perilaku korupsi terendah masih dimiliki Partai Gerindra dengan 4,8 persen dan Partai Hanura sebanyak 5,9 persen.

Drajat menambahkan, sebanyak 80,4 persen responden mempunyai persepsi negatif terhadap kader-kader partai politik.

“Sebanyak 74,1 persen masyarakat mengaku mengenal dan tertarik terhadap parpol karena uang yang dibagikan pada masa kampanye. Yang artinya politik uang masih merajai pada pemilu legislatif,” imbuhnya.

(spt/nrl)

Browser anda tidak mendukung iFrame
Baca Juga
  1. Survei INES: Elektabilitas Prabowo Subianto terus melejit | merdeka

    kanal2.bersama.web.id/…/politik/survei-ines-elektabilitas-prabowo-su…

    1 hari yang lalu – Minggu, 7 April 2013 15:02:03 | politik Survei INES: Elektabilitas Prabowo 7 April 2013 14:22:54 | politik Diambilalih SBY, elektabilitas Partai

  2. Hasil Survei INES, Prabowo Teratas – Bengkulu Ekspres Online

    bengkuluekspress.com/hasil-survei-ines-prabowo-teratas/

    1 hari yang lalu – Minggu 07 April, 2013 Politik | beonline – Bengkulu Ekspress Survei (INES), menyebutkan, elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai

  3. Diambilalih SBY, elektabilitas Partai Demokrat naik 0,6 persen

    server2.sumber.web.id/…/politik/diambilalih-sby-elektabilitas-partai-…

    1 hari yang lalu – Minggu, 7 April 2013 15:33:21 | politik Cak Imin remehkan kekuatan politik Lily Wahid; Minggu, 7 April 2013 15:02:03 | politik Survei INES:

  4. Survei INES: Bidang ekonomi di tangan SBY semakin buruk

    server2.sumber.web.id/…/survei-ines-bidang-ekonomi-di-tangan-sby…

    1 hari yang lalu – Minggu, 7 April 2013 14:56:13 | peristiwa Survei LSI: Wibawa hukum 14:22 | politik Diambilalih SBY, elektabilitas Partai Demokrat naik 0,6

  5. Survei INES Elektabilitas Seluruh Capres Naik – Politik – Vivanews

    politik.news.viva.co.id/…/403272-survei-ines-elektabilitas-seluruh-ca…

    Minggu, 7 April 2013, 22:04 Wuri Handayani, Erick Tanjung VIVAnews – Hasil survei Indonesia Network Elections Survey (INES) terkait sikap dan PPP dan PKB yang beralih ke Hatta yang dianggap paling merepresentasikan partai Islam.

  6. Survei SBY Ketum Demokrat Tidak Kerek Elektabilitas Partai

    politik.news.viva.co.id/…/403223-survei–sby-ketum-demokrat-tidak…

    X. LIFE. Artis Seksi Ini Blak-blakan Soal Operasi Payudara. POLITIK ddd. Minggu, 7 April 2013, 15:26 Iwan Kurniawan, Erick Tanjung VIVAnews – Survei yang dilakukan Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukkan terpilihnya

  7. Ruhut Usul Presiden Mendatang dari Militer – Politik – Vivanews

    politik.news.viva.co.id/…/403252-ruhut-usul-presiden-mendatang-da…

    INES merilis persentase ketenaran sejumlah tokoh politik. ddd. Minggu, 7 April 2013, 19:40 Ita Lismawati F. Malau, Erick Tanjung Survei: SBY Ketum Demokrat Tidak Kerek Elektabilitas Partai · Demokrat Tawari Yenny Wahid Posisi Wakil

  8. Golkar Optimis Elektabilitas Aburizal Bakrie Bakal Tambah Melejit

    Partai Golkar semakin yakin, di sisa waktu menuju Pemilu 2014, elektabilitas calon presiden. Tribunnews.com – Minggu, 7 April 2013 20:28 WIB. Share this

  9. Survey INES: SBY Tingkatkan Elektabilitas Demokrat 0.6 Persen

    m.tribunnews.com › NasionalPolitik

    SBY ketua umum, membantu menaikkan elektabilitas partai. Minggu, 7 April 2013 22:10 WIB. Survey INES: SBY Tingkatkan Elektabilitas Demokrat 0.6 Persen

  10. Dinakhodai SBY, Demokrat tetap jadi partai kecil | merdeka.com

    m.merdeka.com › POLITIK

    15 jam yang lalu – Survei dilakukan pada dalam kurun waktu 18-30 Maret 2013. 7 April 2013 15:02:03 | politik Survei INES: Elektabilitas Prabowo Subianto


0 Responses to “Politik : Kajian INES (Indonesian Network Election Survei)”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,186,531 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 120 other followers

%d bloggers like this: