04
Mar
13

Politik : Fatwa MA Biaskan Keputusan Bawaslu tentang PKPI

Senin, 04 Maret 2013 – 17:11:25 WIB

Terkait Nasib PKPI, Fatwa MA Biaskan Keputusan Bawaslu

Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik

komhukumimage

Komhukum (Jakarta) – Status Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam gugatan sengketanya sebagai peserta pemilu sampai saat ini belum bisa dipastikan.Hasil fatwa Mahkamah Agung terkait sengketa verifikasi parpol memberi hak kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki keputusan berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, fatwa MA juga menilai bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait sengketa verifikasi parpol.Hal itu merupakan inti dari fatwa MA bernomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013. Dalam fatwa bertanda tangan Ketua MA Hatta Ali itu menyatakan, Bawaslu dapat saja mempunyai keputusan yang berbeda dengan keputusan KPU. Namun, MA tidak memperkenankan adanya sengketa antara KPU dengan Bawaslu.”Terhadap perintah penerbitan Keputusan KPU tidak diatur mekanisme saling gugat-menggugat di pengadilan karena kedudukan KPU dan Bawaslu adalah sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum,” demikian bunyi fatwa MA itu.MA juga menegaskan aturan pasal 259 ayat 1 UU Pemilu nomor 8 tahun 2012. MA menyatakan bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota, seperti tercantum dalam UU Pemilu.Kemunculan fatwa MA itu terjadi setelah Bawaslu mengirimkan surat bernomor 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013. Surat itu merupakan respon Bawaslu setelah KPU menolak menerima keputusan Bawaslu yang menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu. Hal itu yang kemudian membuat Bawaslu mengambil keputusan meminta fatwa kepada MA.Anggota KPU Arief Budiman saat dikonfirmasi mengaku belum membaca secara rinci fatwa MA itu. Namun, dia membenarkan bahwa ada pengakuan bahwa baik KPU maupun Bawaslu bisa memiliki keputusan berbeda. “Artinya, keputusan Bawaslu dan KPU adalah keputusan yang setara sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Arief.Namun, KPU belum bisa mengambil sikap resmi atas fatwa MA tersebut. Bawaslu dikabarkan juga belum lama ini baru mengirimkan fatwa itu kepada KPU.Menurut Arief, KPU akan secepatnya membahas fatwa MA tersebut. KPU juga akan mengundang sejumlah ahli hukum tata negara untuk bisa menafsirkan isi fatwa itu. “Paling cepat dalam minggu-mingu ini sudah ada sikapnya,” ujarnya. (K-2/Roy)

Kontributor : Roy Wijaya

Senin, 04/03/2013 15:49 WIB

Fatwa MA Soal Keputusan Bawaslu, Hatta Ali: Kami Tidak Singgung Partai

Rini Friastuti – detikNews

Ketua MA Hatta Ali (ari saputra/detikcom)

Jakarta – Permohonan fatwa Mahmakah Agung (MA) yang dimohonkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diketok. Fatwa MA menyebutkan Keputusan Bawaslu final dan mengikat kecuali keputusan verifikasi parpol dan daftar caleg/DPD.

Hal ini buntut dari Keputusan Bawaslu yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU.

“Kami tidak menyinggung soal partai, tapi kami sudah balas secara umum,” kata Ketua MA Hatta Ali usai menghadiri peluncuran buku biografi Mahfud MD di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (4/3/2013).

Fatwa MA ini didasarkan pada UU No 8/2012 tentang Partai Politik. Hatta Ali menegaskan MA dalam membuat fatwa netral.

“Intinya, bahwa kalau ada beda pendapat antara Bawaslu dengan KPU, itu UU No 8 tidak mengatur,” tegas mantan juru bicara MA ini.

Dalam fatwa MA No 34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 dijelaskan keputusan Bawaslu mengenai sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD.

“Apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah dikeluarkan keputusan Bawaslu tidak diajukan gugatan ke PTUN maka pihak yang berkepentingan dianggap telah menerima keputusan Bawaslu tersebut,” ungkap Fatwa MA tersebut.

Meski oleh MA dipersilakan ke PTUN, tetapi Bang Yos selaku Ketua Umum PKPI tetap menuntut KPU meloloskan partainya ke Pemilu 2014. Bang Yos siang ini diterima 4 komisiner.

“Perlu diketahui, partai ini sudah 14 tahun umurnya, terakhir ini di mana ada ketentuan, semua sudah kami lakukan,” kata Bang Yos di hadapan empat komisioner KPU yang menemuinya di media center KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta.

(asp/nrl)

Baca Juga

KPU Wajib Jalankan Fatwa MA Mengenai PKPI

Selasa, 5 Maret 2013 | 15:05

[JAKARTA] Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib melaksanakan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). Fatwa MA memutuskan PKPI menjadi peserta pemilu 2014 nanti.

“Pasca terbitnya Fatwa MA, saya berpandangan agar sepatutnya KPU merubah sikapnya dan menyatakan menerima Keputusan Bawaslu meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014,” kata Said di Jakarta, Selasa (5/3).

Sebelumnya MA mengeluarkan fatwa MA Nomor 34 Tahun 2013 terkait nasib PKPI padsa Senin (4/3). Fatwa itu  dimohonkan oleh Bawaslu terkait penolakan KPU menjadi peserta pemilu 2014.

Said menjelaskan fatwa yang dikeluarkan merupakan pendapat hukum dari para Hakim Agung seputar kewenangan dan kedudukan hukum Keputusan Bawaslu dalam penyelesaian Sengketa Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

Menurutnya, apabila Fatwa itu didudukan pada kasus  PKPI maka sangat jelas bahwa pendapat hukum MA itu menguatkan Keputusan Bawaslu yang meluluskan PKPI sebagai Peserta Pemilu.

Contohnya, pada paragraf kedua butir ke-4, disebutkan “Dalam Keputusan Bawaslu dapat saja terjadi bahwa Bawaslu membatalkan Keputusan KPU. Artinya Bawaslu mempunyai Keputusan yang berbeda dengan Keputusan KPU”.

“Kalimat itu bisa ditafsirkan bahwa tidak ada yang keliru apabila Keputusan Bawaslu berbeda dengan Keputusan KPU. Bahkan dimungkinkan bagi Bawaslu mengeluarkan Keputusan yang membatalkan Keputusan KPU,” ujarnya.

Sementara pada paragraf kedua butir ke-5, kata Said, MA mengatakan “Apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah dikeluarkan Keputusan Bawaslu, tidak diajukan gugatan ke PTTUN, maka para pihak yang berkepentingan dianggap telah menerima Keputusan Bawaslu tersebut.”

Karena Keputusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014 ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2013, dan 3 hari kerja setelahnya jatuh pada tanggal 8 Februari 2013, maka ketika PKPI sebagai pihak yang mempunyai legal standing untuk menggugat ke PTTUN tidak menggunakan haknya itu, dan KPU juga baru menyampaikan penolakannya pada tanggal 11 Februari 2013, maka para pihak yang berkepentingan, yakni KPU dan PKPI, menurut MA dianggap telah menerima Keputusan Bawaslu tersebut. [R-14]

Fatwa MA Soal Bawaslu vs KPU Belum Pastikan Nasib PKPI

Senin, 04 Maret 2013, 23:09 WIB

Bawaslu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Harapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk mengikuti pemilu 2014 masih terombang-ambing, meski Bawaslu telah menyatakan PKPI memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu.

Putusan Bawaslu melalui sidang ajudikasai tersebut tidak dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU tetap berkeras bahwa PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan Bawaslu tidak berwenang menetapkan peserta pemilu.

Bawaslu kemudian memasukkan aduan ke Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan KPU tersebut untuk meminta penjelasan mengenai wewenang lembaga penyelenggara pemilu.

Ketua MA Hatta Ali, mengeluarkan fatwa MA dengan Nomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013. Fatwa  tersebut merupakan jawaban atas surat Bawaslu dengan Nomor 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013.

Dalam fatwa MA tersebut, dinyatakan bahwa Bawaslu dan KPU tidak dapat saling menggugat di pengadilan. Fatwa ini berlaku termasuk ketika kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut mengeluarkan keputusan berbeda terkait sengketa.

“Dalam keputusan Bawaslu dapat saja mempunyai keputusan yang berbeda dengan Keputusan KPU, namun terhadap perintah penerbitan Keputusan KPU tidak diatur mekanisme saling gugat-menggugat di Pengadilan karena kedudukan KPU dan Bawaslu adalah sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum,” demikian sebagian bunyi fatwa yang ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali.

Dalam fatwa, MA kembali menegaskan bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DORD Kabupaten-Kota, seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Itu berarti Bawaslu tidak dapat mengubah atau membatalkan keputusan KPU terkait penetapan parpol peserta Pemilu 2014, seperti yang terjadi dalam keputusan sengketa atas Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Reporter : Ira Sasmita
Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari

Fatwa MA Nomor 34/2013 Dapat Menjadi Dasar untuk Memenangkan PKPI

PKPI Bisa Menang Sengketa Pemilu

Editor: | Selasa, 05 Maret 2013 22:02 WIB,

PKPI Bisa Menang Sengketa Pemilu - Fatwa MA Nomor 34/2013 Dapat Menjadi Dasar untuk Memenangkan PKPU - Pemilu 2014Pemilu 2014(Foto: Istimewa)

LENSAINDONESIA.COM: Sengketa pemilu yang melibatkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dapat berakhir dengan kemenangan partai besutan Sutiyoso itu. Said Salahudin, Koordinator Sigma (Sinergitas Masyarakat) menilai bahwa Fatwa MA Nomor 34/2013 dapat menjadi dasar untuk Bawaslu memenangkan hak PKPU.

“Pada paragraf kedua butir ke-4, disebutkan “Dalam Keputusan Bawaslu dapat saja terjadi bahwa Bawaslu membatalkan Keputusan KPU…”. Artinya Bawaslu mempunyai Keputusan yang berbeda dengan Keputusan KPU,” Ujar Said kepada wartawan melalui pesan teks (5/3/2013).

Baca juga: Pemilih Pemula Lebih Suka Capres Muda dan Minta Dispensasi, Ray Sebut Partai Demokrat Gegabah

Berdasarkan penafsiran tersebut, Said menilai bahwa perbedaan keputusan KPU dan Bawaslu pun tidak menjadi suatu masalah. Bahkan, dia menilai bahwa Bawaslu dapat membatalkan keputusan KPU.

Selain itu, keputusan Bawaslu terhadap PKPI dianggap sudah disetujui oleh KPU. Said mengatakan bahwa dalam paragraf kedua butir ke-5 Fatwa tersebut, hasil putusan Bawaslu sudah dinyatakan final apabila tergugat/penggugat tidak menyatakan keberatan terhadap hasil tersebut maksimal 3×24 jam.

“Jadi, pasca terbitnya Fatwa MA itu, saya berpandangan agar sepatutnya KPU merubah sikapnya dan menyatakan menerima Keputusan Bawaslu meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014,” pungkasnya.@andrian

Berita Terkait:

Fatwa MA, SIGMA: KPU harus Jalankan Keputusan Bawaslu soal PKPI

Selasa, 05 Maret 2013 18:08 WIB

JAKARTA, PedomanNEWS - Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonseia (Sigma) Said Salahudin mendesak KPU RI segera menjalankan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Partai keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sesuai fatwa yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Said, Fatwa MA bernomor 34/2013 yang dimohonkan Bawaslu, merupakan pendapat hukum dari para Hakim Agung yang paham tentang kedudukan hukum dan kewenangan Keputusan Bawaslu dalam penyelesaian Sengketa Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

“Apabila Fatwa itu didudukan pada kasus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), maka sangat jelas bahwa pendapat hukum MA itu menguatkan Keputusan Bawaslu yang meluluskan PKPI sebagai Peserta Pemilu,” ujar Said kepada PedomanNEWS, Jakarta, Selasa (5/3).

Ia pun menambahkan, dalam surat fatwa tersebut pada paragraf kedua butir ke-4, disebutkan “Dalam Keputusan Bawaslu dapat saja terjadi bahwa Bawaslu membatalkan Keputusan KPU”.

“Artinya Bawaslu mempunyai Keputusan yang berbeda dengan Keputusan KPU,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Said juga menegaskan jika pasca keputusan Bawaslu yang menerima ajudikasi PKPI, KPU tidak serta merta menolak keputusan tersebut, sehingga menutup peluang bagi partai besutan Sutiyoso mengambil langkah hukumnya ke PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara).

“KPU baru menyampaikan penolakannya pada tanggal 11 Februari 2013, maka para pihak yang berkepentingan, yakni KPU dan PKPI, menurut MA dianggap telah menerima Keputusan Bawaslu tersebut,” terangnya.

Dengan keluarnya fatwa MA, tertanggal 21 Februri lalu, Sigma pun mendesak KPU agar secepatnya menerima PKPI sebagai salah satu peserta Pemilu 2014 dan membatalkan keputusan KPU No.05/Kpts/KPU/Thn 2013.

Kalimat itu bisa ditafsirkan bahwa tidak ada yang keliru apabila Keputusan Bawaslu berbeda dengan Keputusan KPU. Bahkan dimungkinkan bagi Bawaslu mengeluarkan Keputusan yang membatalkan Keputusan KPU.

“Jadi, pasca terbitnya Fatwa MA itu, saya berpandangan agar sepatutnya KPU merubah sikapnya dan menyatakan menerima Keputusan Bawaslu meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014,” Pungkas Said.

Yoseph Dionisius

Mediasi PKPI-KPU Nyaris Ricuh

Senin, 04 Maret 2013 16:22

Jakarta, GATRAnews – Mediasi antara pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), soal sikap KPU yang tak juga melaksanakan putusan ajudifikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Media Center KPU, Jakarta, Senin (4/3), nyaris ricuh.

Kegaduhan mulai terjadi setelah keempat komisioner KPU, masing-masing Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arif Budiman, Ida Budiati, dan Hadar Navis Gumay, menyampaikan sikapnya yang tidak memberikan jawaban pasti kapan ketidakpastian nasib PKPI itu akan disikapi KPU.

“Kami sepakat, akan secepatnya menindaklanjuti,” kata Feri, yang langsung disambut pertanyaan, “Kapan?” dan kembali hanya dijawab, “Secepatnya.”

Jawaban tersebut tidak membuat puas pengurus dan kader PKPI yang hadir menyesaki ruang Media Center KPU tersebut. Para kader langsung melontarkan berbagai sumpah serapah dan tuding terhadap KPU yang dinilainya tidak independen, serta hanya kepanjangan tangan partai Senayan.

Para petinggi dan kader PKPI itu berharap, KPU tidak butuh berminggu-minggu untuk menyelesaikannya. Menurut Ketua Umum PKPI, Sutiyoso yang mewakili PKPI dalam mediasi itu, tidak seharusnya KPU memerlukan waktu 1-2 minggu, karena waktu itu sudah terlalu lama dan merugikan PKPI.

“Hasil positif sekali pun, tidak ada artinya bagi kami. Kami sudah rugi materiil dan imateriil. Kan Fatwa Mahkamah Agung (yang menyatakan PKPI harus dimasukan sebagai peserta Pemilu, Red.) diterima Kamis, (28/2). Sabtu-Minggu pun harusnya sudah selesai,” nilainya.

Pernyataan Bang Yos begitu sapaan akarb Sutiyoso itu, menanggapi pihak KPU yang mengaku baru Jumat sore, (1/3), menerima fatwa MA tersebut, sehingga belum bisa  menyikapinya.

“Kami baru menerimanya Jumat sore, kemudian Sabtu dan Minggu libur. Sehingga kami belum bersikap,” dalih Arif.

Pernyataan tersebut sontak memicu ketegangan kader dan pengurus. Beruntung beberapa jajaran pengurus dan Bang Yos bisa meredakan luapan emosi sejumlah kadernya itu.

Seperti diketahui, Bang Yos dan jajarannya disertai sejumlah kader dari berbagai wilayah di Indonesia, menyambangi KPU untuk beraudiensi menanyakan ketidakpastian nasib PKPI yang dinyatakan memenuhui syarat sebagai peserta Pemilu 2014. Putusan itu dikuatkan dengan fatwa MA. Namun, KPU tidak mau melaksanakan putusan Bawaslu tersebut. (IS)

Berita Lainnya :
Selasa, 05 Maret 2013 | 15:54

KPU Wajib Jalankan Fatwa MA Soal PKPI

Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisi Pemilihan Umum (KPU). (sumber: JG Photo/ Yudhi Sukma Wijaya)

Jakarta – Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib melaksanakan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). Fatwa MA memutuskan PKPI menjadi peserta pemilu 2014 nanti.

“Pasca terbitnya Fatwa MA, saya berpandangan agar sepatutnya KPU merubah sikapnya dan menyatakan menerima Keputusan Bawaslu meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014,” kata Said di Jakarta, Selasa (5/3).

Sebelumnya MA mengeluarkan fatwa MA Nomor 34 Tahun 2013 terkait nasib PKPI padsa Senin (4/3). Fatwa itu  dimohonkan oleh Bawaslu terkait penolakan KPU menjadi peserta pemilu 2014.

Said menjelaskan fatwa yang dikeluarkan merupakan pendapat hukum dari para Hakim Agung seputar kewenangan dan kedudukan hukum Keputusan Bawaslu dalam penyelesaian Sengketa Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

Menurutnya, apabila fatwa itu didudukan pada kasus PKPI maka sangat jelas bahwa pendapat hukum MA itu menguatkan Keputusan Bawaslu yang meluluskan PKPI sebagai Peserta Pemilu.

Contohnya, pada paragraf kedua butir ke-4, disebutkan “Dalam Keputusan Bawaslu dapat saja terjadi bahwa Bawaslu membatalkan Keputusan KPU. Artinya Bawaslu mempunyai Keputusan yang berbeda dengan Keputusan KPU”.

“Kalimat itu bisa ditafsirkan bahwa tidak ada yang keliru apabila Keputusan Bawaslu berbeda dengan Keputusan KPU. Bahkan dimungkinkan bagi Bawaslu mengeluarkan Keputusan yang membatalkan Keputusan KPU,” ujarnya.

Sementara pada paragraf kedua butir ke-5, kata Said, MA mengatakan “Apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah dikeluarkan Keputusan Bawaslu, tidak diajukan gugatan ke PTTUN, maka para pihak yang berkepentingan dianggap telah menerima Keputusan Bawaslu tersebut.”

Karena Keputusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2014 ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2013, dan 3 hari kerja setelahnya jatuh pada tanggal 8 Februari 2013, maka ketika PKPI sebagai pihak yang mempunyai legal standing untuk menggugat ke PTTUN tidak menggunakan haknya itu, dan KPU juga baru menyampaikan penolakannya pada tanggal 11 Februari 2013, maka para pihak yang berkepentingan, yakni KPU dan PKPI, menurut MA dianggap telah menerima Keputusan Bawaslu tersebut.

Penulis: R-14/YUD

Sumber:Suara Pembaruan

Soal PKPI, KPU Akan Pelajari Fatwa MA

Politik Politik

 

Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyatakan seluruh Komisioner KPU akan membahas isi putusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Nomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, dengan pakar hukum. Putusan itu terkait perbedaan pendapat antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai status Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam peserta Pemilu 2014.

Dalam fatwa yang ditandatangani Ketua MA Hatta Ali itu, disebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat saja berbeda pendapat dengan KPU. Namun dikarenakan kedudukan Bawaslu dan KPU adalah sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, terhadap perintah penerbitan Keputusan KPU tidak diatur mekanisme saling gugat-menggugat di Pengadilan.

“Kami akan bahas fatwa MA tersebut dan mempelajarinya. Secara formal isinya seperti itu, tapi secara materil bisa saja berbeda,” ujar Ferry di Kantor KPU, Jum’at (1/2/2013).

Selain itu, dalam Fatwa MA tersebut juga dijelaskan bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Dengan demikian, Bawaslu tidak dapat mengubah atau membatalkan keputusan KPU terkait penetapan Parpol peserta Pemilu 2014. Hal ini merupakan jawaban tegas bagi sengketa penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu yang melibatkan kedua lembaga.

Fatwa MA tesebut diterbitkan sebagi jawaban terhadap surat Bawaslu dengan Nomor: 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013. Dalam suratnya, Bawaslu mengajukan beberapa pertanyaan kepada MA terkait peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Namun demikian, Komisioner KPU lainnya Sigit Pamungkas, mengkhawatirkan jika fatwa tersebut bisa saja disalahgunakan. “Fatwa itu bisa digunakan Bawaslu untuk mengambil sejumlah tindakan, yang menurut mereka dipandang tepat. Sehingga Putusan MA tersebut bisa dieksekusi,” ungkapnya. (IF)

Kader dan Pengurus PKPI Gruduk KPU

Senin, 04 Maret 2013 16:10

Jakarta, GATRAnews – Ratusan kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) secara bersama-sama mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menanyakan kejelasan status partainya sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Kami datang ingin menanyakan status kita dalam Pemilu 2014,” kata Sekretaris Jenderal PKPI Yusuf Kertanegara, di Media Center KPU, Jakarta, Senin (4/3).

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena PKPI telah menempuh berbagai upaya, mulai dari sidang ajudifikasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian mengabulkan permohonan dan memerintahkan KPU untuk memasukan PKPI sebagai kontestan 2014. Selain itu, MA juga mengeluarkan fatwa agar PKPI dimasukkan sebagai peserta Pemilu.

Namun, putusan Bawaslu dan fatwa MA tersebut tak digubris KPU. KPU menolak memasukkan PKPI sebagai partai kontestan Pemilu 2014.

“Kita juga ingin berdemokrasi, sudah 27 hari kita tertunda (sah jadi peserta pemilu, Red.), sudah ada putusan Bawaslu, tapi KPU tidak mau menjalankannya,” ungkapnya.

Karena itu, para petinggi PKPI, termasuk Sutiyoso (Bang Yos), Senin siang, berusaha menemui komisioner KPU. Mereka akan menunggu sampai ada putusan pasti KPU.

“Kita akan tunggu komisioner, jika mereka sibuk, kita akan tunggu sampai mereka tidak sibuk. Kita akan bergantian menunggu,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, PKPI yang diketuai oleh Bang Yos, mencari kepastian hukum terkait status partainya yang tidak jelas. Dalam sidang ajudikasi, KPU dinyatakan tidak cermat dalam memverivikasi PKPI di beberapa daerah.

Meskipun sudah dinyatakan lolos, KPU tidak mau menjalankan hasil putusan tersebut dengan alasan putusan Bawaslu tidak mengikat atau tidak harus untuk dipatuhi. (IS)

Berita Lainnya :

04 March 2013 | 18:39:17

Nasib PKPI Tak Jelas, Sutiyoso: Jangan Buat Kami Terombang-ambing

oleh Edward Panggabean
Posted: 04/03/2013 15:54
Nasib PKPI Tak Jelas, Sutiyoso: Jangan Buat Kami Terombang-ambing

Liputan6.com, Jakarta : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Letjen TNI Purn Sutiyoso mengaku kecewa terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait status partainya untuk menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang. Pria yang akrab disapa Bang Yos ini pun menyambangi KPU.

“Kedatangan kami hendak menanyakan ke KPU. Karena sudah hampir 27 hari sampai hari ini kami ditahan,” kata Sutiyoso dalam audiensi dengan 4 komisioner KPU di Gedung KPU, Jakarta, Senin (4/3/2013).

Sutiyoso menyesalkan sikap KPU yang tidak merespons keputusan Bawaslu hingga fatwa Mahkamah Agung (MA). Dan itu dinilai telah membuatnya partainya terombang-ambing.

“Jangan buat kami terombang-ambing. Dikatakan kecewa, jelas kami kecewa. Dan ternyata fatwa MA sebuah pengadilan paling tinggi masih disimpan saja oleh KPU,” urainya.

Dalam audiensi itu, Sutiyoso bersama pengurus dan kader PKPI seluruh Indonesia disambut 4 komisioner KPU, yakni Hadar Navis Gumay, Ida Budiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Arif Budiman.

Fatwa MA keluar usai Bawaslu mengirimkan surat bernomor 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013. Surat tersebut merupakan respons Bawaslu setelah KPU menolak menerima keputusannya yang menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu. Hal itu yang kemudian membuat Bawaslu mengambil keputusan meminta fatwa kepada MA.(Ali)

Artikel Pilihan »

04 March 2013 | 18:40:46

Temui Kader PKPI, Anggota KPU Dihujani Makian

oleh Edward Panggabean
Posted: 04/03/2013 17:34
Temui Kader PKPI, Anggota KPU Dihujani Makian

Liputan6.com, Jakarta : Di tengah audensi antara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), kader partai yang dipimpin Sutiyoso itu menghujani hujatan dan makian kepada komisioner KPU. Audensi itu dilakukan Sutiyoso untuk meminta agar KPU melaksanakan putusan ajudikasi Bawaslu dan Fatwa Mahkamah Agung yang menyertakan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang.

“Tidak mungkinkan kita terus menunggu, karena kita tidak tahu batas waktunya KPU. Apakah menunggu bereaksi mereka di bawah. Sabarkan ada batasnya. Karena kita sudah melalui mekanisme santun dan beretika dalam berpolitik. Mana pernah kita anarkis,” tegas Sutiyoso di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/3/2013).

Menyikapi hal itu KPU berjanji segera menindaklanjuti secepatnya. Kendati KPU sempat di semprot Kader PKPI, karena akan memutuskannya setelah mempelajari Fatwa MA itu dalam waktu sepekan atau dua pekan namun di ralat komisioner KPU.

“Kami sepakat, akan secepatnya menindaklanjuti,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di hadapan Sutiyoso dan Pimpinan PKPI lainnya.

Namun jawaban itu ditimpali kader lainnya, “Kapan?”
“Secepatnya,” jawab Ferry tanpa diketahui batas waktunya.

Usai audensi, massa pun diminta tenang, namun saat 4 komisioner yakni Hadar Navis Gumay, Ida Budiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arif Budiman hendak keluar ruangan hujan hujatan pun mengarah ke Ida dan Hadar.

“Hadar jangan kau kembali ke Palembang. Akan kuselesaikan kau nanti,” ucap salah satu kader PKPI dengan nada tinggi.

Sementara hujan makian pun diarahkan ke Ida. Berbagai sumpah serapah dan tuding terhadap KPU yang dinilainya tidak independen, serta dinilai KPU sebagai kepanjangan tangan partai Senayan pun dilontarkan para kader yang memenuhi ruangan Media Center KPU tersebut.

“Ida kau jangan kaku, seperti kayu kering,” ucap Kader lainnya.

Mereka pun mengancam akan menduduki KPU. “Duduki KPU, jangan pulang dari KPU. Jangan cari perkara,” ujar kader lainnya lagi.

Sementara pengurus DPP PKPI menegor komisioner Ida Budiati yang acapkali bersembunyi di balik aturan KPU dan UU saat sesi dialog tersebut.

“Kami mendengar kalimat-kalimat yang cantik dari Ibu (Ida). Seolah-olah sudah benar. Tapi dari pertama pun sudah salah. Justru ibu dan bapak yang bodoh ini mengintervensi. Kalau Bawaslu memang tidak benar kenapa tidak dituntut ke PTUN. Kenapa kami yang harus ke PTUN,” geram pengurus PKPI tersebut.

Namun sayang, dalam pertemuan itu, hanya 4 komisioner yang menjumpai ratusan kader PKPI. Sementara Ketua KPU Husni Kamil Manik tak terlihat dalam pertemuan itu.

Kendati sumpah serapah dan cacian mengarah kemereka,aparat keamanan tetap mengawal 4 anggota KPU itu hingga keluar menuju gedung utama KPU. (Mut)

Artikel Pilihan »

Minggu, 03 Maret 2013 , 03:33:00

Fatwa MA Turun, Status PKPI Belum Jelas

JAKARTA - Status Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam gugatan sengketanya sebagai peserta pemilu belum bisa dipastikan.

Hasil fatwa Mahkamah Agung terkait sengketa verifikasi parpol memberi hak kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki keputusan berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, fatwa MA juga menilai bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait sengketa verifikasi parpol.Hal itu merupakan inti dari fatwa MA bernomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013. Dalam fatwa bertanda tangan Ketua MA Hatta Ali itu menyatakan, Bawaslu dapat saja mempunyai keputusan yang berbeda dengan keputusan KPU. Namun, MA tidak memperkenankan adanya sengketa antara KPU dengan Bawaslu.”Terhadap perintah penerbitan Keputusan KPU tidak diatur mekanisme saling gugat-menggugat di Pengadilan karena kedudukan KPU dan Bawaslu adalah sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum,” bunyi fatwa itu.MA juga menegaskan aturan pasal 259 ayat 1 UU Pemilu nomor 8 tahun 2012. MA menyatakan bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota, seperti tercantum dalam UU Pemilu.Munculnya fatwa MA itu terjadi setelah Bawaslu mengirimkan surat bernomor 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013. Surat itu merupakan respon Bawaslu setelah KPU menolak menerima keputusan Bawaslu yang menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu. Hal itu yang kemudian membuat Bawaslu mengambil keputusan meminta fatwa kepada MA.Anggota KPU Arief Budiman saat dikonfirmasi mengaku belum membaca secara rinci fatwa MA itu. Namun, dia membenarkan bahwa ada pengakuan bahwa baik KPU maupun Bawaslu bisa memiliki keputusan berbeda. “Artinya, keputusan Bawaslu dan KPU adalah keputusan yang setara sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Arief.Namun, KPU belum bisa mengambil sikap resmi atas fatwa MA tersebut. Bawaslu dikabarkan juga belum lama ini baru mengirimkan fatwa itu kepada KPU. Menurut Arief, KPU paling cepat akan membahas fatwa MA itu pada Minggu (3/3) ini.KPU juga akan mengundang sejumlah ahli hukum tata negara untuk bisa menafsirkan isi fatwa itu. “Paling cepat Minggu malam kami rapat, Senin sudah ada sikapnya,” ujarnya. (bay)

0 Responses to “Politik : Fatwa MA Biaskan Keputusan Bawaslu tentang PKPI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,339,455 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 132 other followers

%d bloggers like this: