19
Dec
12

Kepemimpinan : Mencari Negarawan dan Pemimpin Transformatif

BARPETA

Mencari Negarawan

Oleh Luthfi Assyaukanie

11 December 2012

Setiap kali berbicara tentang negarawan, umumnya kita membayangkan seorang tokoh politik yang berjasa bagi negara, cakap dalam bekerja, serta memiliki watak kepemimpinan yang tegas. Umumnya, kita juga membedakan antara “negarawan” dan “politisi” dengan memberikan penghargaan yang lebih besar pada yang pertama dan menganggap kecil yang kedua.

Negarawan adalah tokoh politik yang ideal, sementara politisi adalah tokoh yang kurang ideal. Negarawan umumnya dipandang secara positif sementara politisi ada yang dipandang secara positif dan ada yang dipandang secara negatif. Politisi yang baik dan memiliki integritas kadang disebut sebagai negarawan, sementara politisi yang buruk tetap saja disebut sebagai politisi dan tak dianggap sebagai negarawan.

Biasanya orang merujuk tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Soekarno, Soepomo, Hatta, dan Syahrir sebagai negarawan dan menyebut para pengurus partai yang ada sekarang baik di Golkar, Partai Demokrat, PDIP, dan lainnya, sebagai politisi.

Setidaknya itulah konsep negarawan yang saya pahami dari membaca pandangan-pandangan orang di media massa dan berbagai obrolan di dunia maya. Negarawan dipahami seluruhnya sebagai sesuatu yang positif. Tapi, benarkah begitu? Apakah negarawan selalu berarti pemimpin sukses dan melulu berkonotasi positif? Mari kita telisik lebih dalam.

Dalam bahasa Inggris, negarawan disebut ”statesman.” Menurut kamus Merriam-Webster, negarawan adalah ”orang yang aktif mengelola pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan” (one actively engaged in conducting the business of a government or in shaping its policies). Lebih spesifik lagi, Merriam-Webster mendefinisikan negarawan sebagai ”seorang pemimpin politik yang bijak, cakap, dan terhormat” (a wise, skillful, and respected political leader).

Pengertian pertama mengacu kepada pemimpin di pemerintahan, sementara pengertian kedua mengacu kepada pemimpin politik (politisi) yang memiliki sifat-sifat terpuji seperti bijaksana, cakap, dan terhormat. Negarawan adalah orang yang tengah menjalani pemerintahan, baik itu presiden, menteri, maupun gubernur, atau pemimpin politik yang berada di luar pemerintahan.

Dua Tipe Pemimpin

Perbincangan tentang negarawan masuk dalam wilayah Filsafat Politik. Para filsuf umumnya berbicara tentang kriteria-kriteria pemimpin politik. Plato pernah menulis sebuah buku dialog berjudul ”Negarawan” (Statesman) di mana dia menguraikan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk mengelola suatu negara.

Menurut Plato, negarawan harus memiliki kecakapan khusus dalam mengelola negara, sehingga dia bisa berlaku adil dan mengetahui apa yang diinginkan rakyatnya. Jelas, ini adalah kriteria umum yang bersifat truistik; pemimpin tentu saja harus memiliki kecakapan dalam memimpin. Semua orang tahu hal itu.

Sebetulnya, tak banyak gunanya membincangkan kriteria dan syarat-syarat pemimpin. Para filsuf dan penulis Muslim sejak Abu Hasan al-Mawardi pada abad ke-10 hingga Zainal Abidin Ahmad pada abad ke-20 telah membicarakan syarat-syarat ideal bagi seorang pemimpin politik. Kriteria dan syarat-syarat pemimpin adalah tema klasik dalam Filsafat Politik.

Para ilmuwan politik modern lebih suka membicarakan tentang tipologi atau tipe-tipe kepemimpinan ketimbang syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang tokoh politik. Herbert Feith, sarjana politik asal Australia, misalnya, meneliti tentang politik Indonesia dan menemukan dua tipe kepemimpinan politik, yakni apa yang dia sebut sebagai ”tipe pengelola” (administrator) dan ”tipe pemersatu” (solidarity maker).

Menurut Feith dalam bukunya, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962), pemimpin dengan tipe pengelola adalah mereka yang memiliki kemampuan teknis dalam mengatur negara. Tipe ini umumnya diwakili oleh tokoh-tokoh terdidik yang menguasai suatu bidang tertentu. Sementara pemimpin dengan tipe pemersatu adalah orang-orang yang mampu mendekati massa, mempengaruhi mereka, serta mendapatkan simpati dan dukungan dari mereka.

Feith menganggap pemimpin seperti Muhammad Hatta sebagai tipe pengelola, sementara pemimpin seperti Soekarno sebagai tipe pemersatu. Dua karakter kepemimpinan ini jarang bercampur pada diri satu orang. Para pemimpin dengan tipe pemersatu biasanya mampu mengumpulkan dukungan rakyat serta berhasil mempengaruhi mereka, tetapi ketika harus mengelola pemerintahan, dia gagal dan kerap mengecewakan.

Sebaliknya, para pemimpin dengan tipe pengelola umumnya cakap dalam mengelola pemerintahan tapi kurang mendapat dukungan dari rakyat. Karena kurang menguasai retorika atau tak memiliki kecakapan yang cukup untuk mendekati massa, tipe pemimpin pengelola biasanya sering disalahpahami orang. Tentu saja, yang ideal adalah jika kedua karakter ini bersatu dalam satu tokoh. Tapi, seperti saya sebut di atas, jarang sekali ada negarawan yang memiliki kombinasi dua karakter kepemimpinan itu.

Ilmuwan politik lain yang membicarakan tentang tipe-tipe kepemimpinan adalah William Liddle, ilmuwan politik asal Ohio State University yang juga ahli tentang Indonesia. Liddle memperkenalkan dua tipe kepemimpinan yang dimiliki para pemimpin Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini, yakni tipe ”transformasional” (transforming leader) dan tipe ”transaksional” (transactional).

Dalam  makalahnya, “Marx atau Machiavelli” (2011), Liddle menjelaskan, tipe transformasional adalah pemimpin yang mampu membentuk ulang situasi politik Indonesia dari satu keadaan kepada keadaan lain. Sementara tipe ”transaksional” adalah model kepemimpinan yang mempergunakan kekuasaannya untuk menukarnya (barter) dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya.

Tokoh seperti Soekarno, menurut Liddle, adalah jenis pemimpin transformasional yang mengubah Indonesia dari satu fase (penjajahan) kepada fase lain (kemerdekaan). Namun demikian, Liddle membatasi bahwa karakter transformasional Soekarno hanya terjadi sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1949. Setelah tahun itu, Soekarno menjadi pemimpin yang tak lagi punya visi transformatif.

Dalam tingkat tertentu, Soeharto juga merupakan tipe pemimpin transformatif yang berusaha mengubah kondisi Indonesia lewat proyek pembangunan dan modernisasi yang dipimpinnya.

Sementara itu, pemimpin transaksional adalah tipe yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Sejak Abdurrahman Wahid hingga Soesilo Bambang Yudhoyono, menurut Liddle, semuanya adalah jenis pemimpin transaksional yang mempertukarkan kekuasaannya dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya.

Habibie adalah pengecualian. Dengan masa kepemimpinan yang cukup singkat, dia berusaha memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin transformatif. Dengan kekuasaan yang tiba-tiba didapatkannya (setelah mundurnya Soeharto), dia tidak tampak berusaha mempertukarkannya dengan imbalan yang dapat memperpanjang usia kekuasaannya.

Di mata Liddle, Habibie seperti sebuah lilin yang kebijakan-kebijakannya memberikan jalan buat demokrasi dan kebebasan di Indonesia tapi kebijakan-kebijakannya itu membakar dirinya. Setelah masa jabatannya selesai, Habibie tak dipilih lagi, tapi Indonesia menjadi negara yang demokratis.

Siapa Negarawan Kita?

Jika kita melihat tipologi-tipologi yang dibuat baik oleh Feith maupun Liddle, tipe negarawan atau pemimpin politik terbanyak di Indonesia agaknya adalah tipe ”pengelola” dan tipe ”transaksional.” Inilah tipe pemimpin yang memenuhi posisi-posisi di kementrian dan birokrasi, juga di parlemen-parlemen dan partai-partai politik.

Dengan kata lain, kita memiliki stok yang cukup banyak tipe pemimpin ”administrator” dan ”transacsional” tapi jarang yang menunjukkan karakter ”solidarity maker” dan ”transformational.” Lebih jarang lagi pemimpin yang mengkombinasikan dua karakter itu. Setidaknya, itu yang saya perhatikan dari tokoh-tokoh politik nasional yang kita miliki sekarang.

Mungkin kita akan menemukan nama-nama baru jika kita memperluas skop pencarian calon-calon negarawan itu ke level yang lebih rendah, maksud saya level provinsi atau kabupaten/kotamadya. Atau mungkin kita akan menemukan calon negarawan itu jika kita memperluas definisi negarawan dari sekadar pemimpin politik kepada pemimpin-pemimpin lain di dunia profesional.

Alternatif pertama lebih masuk akal ketimbang yang kedua. Alternatif kedua umumnya hanya terjadi jika suatu negara benar-benar kekurangan stok pemimpin di dunia politik.

Di negara-negara yang demokrasinya sudah stabil, seperti di Amerika Serikat, calon pemimpin nasional biasanya diambil dari pemimpin lokal, seperti gubernur atau senator. Barack Obama, misalnya, sebelum menjadi Presiden, dia adalah senator di negara bagian Illinois. Begitu juga, George Bush, sebelum menjadi presiden, dia adalah gubernur Texas. Bill Clinton, pendahulu Bush, juga seorang gubernur, yakni gubernur negara bagian Arkansas.

Pola ini juga berlaku bagi politisi yang datang dari dunia profesional. Ronald Reagan, misalnya, tidak serta-merta menjadi Presiden karena ketenarannya sebagai bintang film. Sebelum menduduki posisi sebagai orang nomor satu di negeri adidaya itu, Reagan adalah gubernur California.

Saya kira, pola rekrutmen kepemimpinan nasional semacam ini cukup ideal. Orang yang ingin memimpin suatu negara, apalagi negara yang besar, haruslah memiliki pengalaman sebagai pemimpin di sebuah pemerintahan kecil. Dan pemerintahan kecil yang paling mencerminkan negara adalah pemerintahan lokal (negara bagian atau provinsi).

Sekarang, tinggal kita lihat, dari 33 provinsi yang kita miliki, apakah ada gubernur yang kira-kira bisa dicalonkan menjadi pemimpin nasional? Atau adakah dari wakil-wakil rakyat (DPR/DPD) yang memiliki kapasitas kepemimpinan nasional? Jika dari dua wilayah yang dekat dengan pemerintahan ini tak kita temukan, artinya kita tengah menghadapi krisis kepemimpinan. Mungkin wilayah profesional, baik dunia pendidikan, dunia usaha, maupun sektor lainnya, bisa dijajaki dan dieksplorasi.

Tentu saja kita selalu dihadapkan pada sebuah dilema, antara menginginkan seorang calon pemimpin yang ideal yang memenuhi kriteria ”negarawan” dan stok yang tersedia. Dalam banyak kasus, sosok yang ideal biasanya tak pernah muncul. Kalaupun muncul, biasanya tak didukung oleh popularitas dan elektabilitas yang membuatnya mampu memenangkan pemilihan umum.

Demokrasi memerlukan orang-orang yang punya hasrat berkuasa. Jika tak ada orang yang punya hasrat berkuasa, demokrasi tak akan jalan. Di sinilah dilema lain dari demokrasi. Orang-orang baik atau calon-calon pemimpin ideal, biasanya kurang memiliki hasrat berkuasa. Jika mereka tak memompa hasrat kekuasaannya, maka mereka tak akan pernah meraih kekuasaan itu.

Politik adalah seni memenangkan kekuasaan. Orang yang tak mau turun tangan dan terlibat dalam pertarungan politik tak akan mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang diberikan, tapi ia harus diraih dan diperjuangkan.

Sebagai penutup, agar kita tak terus-menerus terperangkap dalam istilah yang kita bayangkan sendiri, saya ingin mendefinisikan ulang kata ”negarawan” berdasarkan kamus dan penggunaannya di negara lain, khususnya di Amerika Serikat.

Negarawan adalah seorang pemimpin yang pernah menjabat cukup lama suatu jabatan politik, baik di pemerintahan, birokrasi, maupun parlemen. Negarawan umumnya adalah orang yang berkiprah cukup lama dalam dunia politik atau memegang jabatan tertentu di pemerintahan.

Orang yang tidak pernah bergelut di dunia politik atau tidak pernah menjabat suatu posisi tertentu di pemerintahan bukanlah seorang negarawan. Dia bisa disebut sebagai ”profesional,” ”ahli,” atau ”praktisi.” Dia bisa disebut negarawan jika bersedia bergelut dalam dunia politik dan pemerintahan.

Dengan demikian, jika kita ingin mencari negarawan, maka kita harus memfokuskan perhatian kita ke pemerintahan, birokrasi, parlemen, dan partai politik. Di sanalah kita bisa menemukan negarawan.

Defisit Kepemimpinan Transformational

Oleh Burhanuddin Muhtadi

7 December 2012

A leader is a dealer in hope. Seorang pemimpin adalah penjual sekaligus pembeli harapan, demikian petuah Napoleon Bonaparte. Banyak pemimpin besar di dunia bukanlah sosok sempurna bak superman. Pemimpin besar pastilah seorang yang ditempa karakter yang kuat, punya visi, inspiratif, dan –ini yang paling penting—mampu memberi harapan di tengah kesulitan yang mendera bangsanya.

Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt mungkin bukan sosok pemimpin terbesar dalam sejarah. Tapi keduanya adalah figur yang mampu menginspirasi rakyatnya di masa paling sulit yang harus dilalui bangsanya. Churchill membawa Inggris melewati ganasnya Perang Dunia Kedua. Roosevelt menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat ketika “Depresi Besar” sedang melanda. Roosevelt berhasil menyuntikkan harapan kala harapan menjadi satu-satunya yang tersisa dari bangsanya.

Manajemen Harapan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasuki periode kedua pemerintahannya dengan mengantongi  kemenangan dan harapan publik yang membuncah. Modal sosial politik SBY nyaris sempurna. Partai Demokrat yang dia dirikan menjadi juara dalam pemilu legislatif 2009.

Pada pilpres 2009, SBY juga tak harus melalui dua putaran seperti yang dia alami di 2004. Sebanyak 60 persen lebih pemilih memberikan mandat kepadanya. Survei opini publik pada awal pemerintahan SBY jilid kedua mengabarkan approval rating SBY menembus angka 85 persen, tertinggi dalam sejarah Indonesia pasca-reformasi.

Itulah yang membedakan masa awal pemerintahan SBY periode kedua, dengan sekarang. Hampir dua tahun terakhir ini SBY gemar membuang deposito kepercayaan publik, terutama pada bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kepuasan masyarakat terhadap SBY —versi Lembaga Survei Indonesia— menurun hingga 56 persen awal Mei 2011.

Data Lingkaran Survei Indonesia malah sudah berada di bawah batas psikologis 50 persen pada Juni 2011. Tentu ada kabar baik khususnya bidang ekonomi makro: pertumbuhan ekonomi cukup lumayan, rasio utang dibanding PDB yang turun, inflasi relatif terkendali, dan lain-lain. Tapi ingat, keberhasilan pemerintah bukan hanya ditentukan capaian-capaian faktual semata, tapi pemerintah juga harus mampu mengelola manajemen harapan publik.

Ekspektasi publik terhadap SBY di periode kedua tentu lebih tinggi dibanding periode pertama. Publik tak berharap SBY sekadar menjadi presiden medioker yang selamat mempertahankan kekuasaan hingga 2014 tanpa meninggalkan legacy yang dikenang seluruh masyarakat Indonesia. Gejala gregetan massal ini janganlah dilihat dari sisi kuantitatif saja.

Lihatlah dampak kualitatifnya jika disilusi publik menularkan efek sinisme berantai. Bangsa kehilangan optimisme dan harapan menjadi barang langka di republik ini. Jangankan kebijakan pemerintah yang tidak tepat, kebijakan yang baik pun akan dicibir publik jika legitimasi kepercayaan terhadap pemerintah terus melorot.

Berhentilah “berpuisi,” dan mulailah membuat “prosa.” “We campaign in poetry. But when we are elected, we are forced to govern in prose,” ujar bekas Gubernur New York Mario Cuomo. Ironisnya, pemimpin kita terlalu asyik berpuisi, menjejali rakyat dengan bait-bait indah yang indah dipidatokan, diwacanakan atau diseminarkan.

Memerintah itu bagaikan membuat prosa yang diisi dengan narasi yang menguraikan sekaligus menuntaskan. Dibutuhkan kemampuan teknokrasi yang rumit ditengah tarik-menarik kepentingan politik dan tuntutan publik yang membumbung tinggi.

Transformasional atau Transaksional?

Salah satu karakter kepemimpinan SBY yang paling dominan adalah the golden middle way: politik jalan tengah. Desain presidensial yang digabungkan dengan sistem multipartai memang sebuah kombinasi ganjil, sehingga menuntut SBY melakukan konsensus dan harmoni.

Scott Mainwaring (1993) mendeteksi tiga implikasi dari kombinasi sistem presidensial-multipartai. Pertama, tiadanya kekuatan mayoritas partai yang menguasai parlemen mengakibatkan deadlock. Realitas ini memberi peluang bagi DPR ”mengganggu” Presiden yang mendorong munculnya konflik Presiden-DPR. Kedua, dibandingkan dengan sistem dua partai, sistem multipartai rentan melahirkan polarisasi ideologis. Ketiga, koalisi permanen antarpartai lebih sulit dibentuk dalam sistem presidensialisme ketimbang parlementer.

Pada titik inilah, konsensus dan kompromi dalam sistem presidensial dengan citarasa parlemen rentan mengarah pada model kepemimpinan transaksional. Yakni kepemimpinan yang melibatkan hubungan pemimpin dengan elit politik lainnya maupun elit dengan pemilih yang dibangun di atas pondasi pragmatisme dan pertukaran kepentingan ekonomi-politik serta umpan balik negatif (Burns 1978).

Lihatlah hubungan elit politik dengan konstituen yang dirusak oleh transaksi material, bukan pertukaran gagasan. Lihat pula hubungan antarelit politik yang didominasi nafsu purba Laswellian: “who gets what, when, and how.” Gaya politik transaksional bertumpu pada konsesi politik. Profesionalisme dan meritokrasi tak lagi menjadi acuan. Ketegasan menjadi barang mahal karena terlalu banyak pertimbangan dan kalkulasi politik yang dijadikan konsideran.

Model kepemimpinan transaksional ini tumbuh subur dalam sistem politik kartel di mana APBN/APBD menjadi ajang bancakan dan lisensi diperjualbelikan untuk mengikat loyalitas politik. Rakyat menjadi yatim piatu. Yatim karena pemerintah jarang hadir dalam setiap permasalahan yang dihadapi publik, tapi begitu sigap menarik pajak. Piatu karena partai-partai politik hanya menyapa pemilih menjelang pemilu.

Rakyat dihadiahi surplus politisi, tapi defisit negarawan. Politisi-par-excellence yang bersikap negarawan selalu memikirkan apa yang diwariskan bagi bangsanya ke depan. Politisi-negarawan berani bertindak tidak populer asalkan berdampak positif bagi rakyatnya.

Dalam studi kepemimpinan, model transaksional selalu dibenturkan dengan kepemimpinan transformasional. Politisi-negarawan pasti menerapkan model kepemimpinan transformasional yang punya visi masa depan dan menolak transaksi politik jangka pendek. Tichy dan Devanna (1990) menyatakan pemimpin yang menerapkan model ini akan menularkan efek transformasi pada level individu dan organisasi. Bass dan Avolio (1994), dalam buku “Improving Organizational Efectiveness through Transformasional Leadership,” kepemimpinan transformasional dicirikan oleh “The four I’s (empat huruf ‘I’)”

Pertama, pemimpin transformasional memiliki “idealized influence,” rakyat dibuat berdecak kagum, hormat dan percaya. Tak ada elemen masyarakat, apalagi tokoh-tokoh agama dan cendekiawan, yang menuduh pemimpinnya sedang melakukan politik kebohongan. Otentisitas menjadi mantra dan rakyatnya percaya bahwa para pemimpinnya sedang tidak bersandiwara.

Kedua, kepemimpinan transformasional mampu menggelorakan “inspirational motivation,” menyuntikkan motivasi dan asa pada rakyatnya serta mampu merealisasikan harapan menjadi kenyataan. Pemimpin tak hanya mengaum di atas podium dan tak hanya pintar berwacana, tapi juga cakap dalam bekerja. Pemimpin yang tak hanya pintar bersolek di depan kamera atau berdandan di baliho-baliho atau spanduk pada masa pemilukada.

Ketiga, intellectual stimulation. Gaya kepemimpinan transformasional kaya ide-ide baru dan terobosan. Pemimpin tak sekadar hadir pada setiap perayaan upacara, tapi hadir dalam setiap percakapan dan persoalan yang dihadapi rakyatnya. Dia tak terjebak pada urusan business as usual dan berpikir out of the box untuk mengatasi kebuntuan. Pemimpin seharusnya tidak larut dalam kompromi politik.

Pemimpin adalah leader, bukan dealer. Dimensi terakhir adalah “individualized consideration,” yang mau mendengar keluhan bawahan, bersikap layaknya manusia dan apa adanya. Dalam arti yang luas, pemimpin tidak membangun benteng pemisah dengan rakyatnya.

Sekarang saatnya kita melakukan refleksi: sudahkah para pemimpin kita menerapkan gaya kepemimpinan transformasional? Jujur kita akui, Indonesia saat ini masih miskin pemimpin transformasional yang inspiratif dan otentik.

Elit pemimpin kita tersandera kepemimpinan transaksional. Mereka lebih mengedepankan konstituen ketimbang konstitusi, memprioritaskan kepentingan jangka pendek dan politik barter untuk mengamankan posisi masing-masing. Saatnya kita memperbaiki jalur kaderisasi politik kita, menyiapkan supply-side politik yang bertumpu pada azas meritokrasi dan kompetensi []

Burhanuddin Muhtadi. Pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Peneliti Lembaga Survei Indonesia. Tulisan ini pernah dimuat dalam Media Indonesia, 5 September 2011.

Daftar 36 Capres 2014 Berdasarkan 4 Kriteria

TEMPO.COTEMPO.CO – 

TEMPO.CO, Jakarta – Pemimpin Redaksi Majalah Indonesia 2014 Ade Armando mengatakan, munculnya 36 nama calon presiden 2014 merupakan masukan untuk masyarakat. Dia mengatakan, nama-nama itu muncul agar publik bisa menentukan figur-figur yang tepat dan berpotensi menjadi presiden. »Survei ini untuk masukan masyarakat saja,” kata Ade kepada Tempo, Selasa, 18 Desember 2012.

Majalah Indonesia 2014 melansir 36 nama calon presiden potensial yang mungkin akan bertarung memperebutkan kursi RI-1 berikutnya. Nama-nama itu masih didominasi oleh sejumlah nama yang selama ini kerap disebut oleh polling lembaga survei, seperti Prabowo Subianto, Hatta Radjasa, Mahfud Md, Ani Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla.

Namun, ada juga sejumlah nama baru seperti Anies Baswedan, Agus Martowardojo, Jokowi, Dahlan Iskan, atau Gita Wirjawan.

Menurut Ade, ke-36 nama itu memang sengaja dimunculkan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa Indonesia memiliki figur pemimpin yang cukup banyak. Dia mengatakan, figur-figur juga membuat masyarakat memiliki penilaian sendiri dalam calon pemegang kursi RI-1. »Apalagi ini sudah 1,5 tahun jelang pemilu, biar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menilai,” kata dia.

Di lain pihak, Ade menyatakan ada empat kriteria yang ditetapkan untuk memunculkan 36 nama tersebut. Kriteria itu adalah figur yang kerap diajukan sebagai calon presiden, figur ketua umum partai yang sudah mau maju menjadi presiden, figur yang dipilih lembaga survei kredibel, serta figur yang kerap masuk dalam pemberitaan di media massa. »Yang pasti, mereka juga harus memiliki pengaruh di masyarakat,” ujarnya.

DIMAS SIREGAR

Berita Lainnya

Dari 36 Capres 2014, SBY Disebut Suka Dua Figur

TEMPO.COTEMPO.CO – 

TEMPO.CO, Jakarta – Majalah Indonesia 2014 melansir 36 nama calon presiden potensial yang mungkin akan bertarung memperebutkan kursi RI-1 berikutnya. Selain berisi sejumlah nama yang selama ini kerap disebut oleh lembaga survei maupun pemberitaan di media massa, daftar itu juga berisi sejumlah nama baru seperti Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Gubernur Jakarta Jokowi dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Dari jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) terakhir, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md menempati posisi teratas di kalangan elite. Mahfud juga ada dalam daftar 36 capres potensial 2014. Para ketua partai seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, Hatta Radjasa dan Anas Urbaningrum juga masuk.

“Daftar ini kami susun dari masukan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa mulai menentukan figur yang potensial untuk Pemilu 2014,” kata Pemimpin Redaksi Majalah Indonesia 2014, Ade Armando, Selasa, 18 Desember 2012.

Ketika ditanya mengenai reaksi SBY saat majalah Indonesia 2014 meminta komentar tentang 36 capres potensial, Ade menyebut Presiden tampak menyukai sosok dua menteri yang kini mengisi kursi dalam kabinetnya. Mereka adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

»Tapi itu hanya opini yang kami analisis dari data selama ini, bukan pernyataan langsung dari Presiden,” ujar dia.

DIMAS SIREGAR

Berita Lainnya

SBY Dukung Daftar 36 Capres Potensial 2014

TEMPO.COTEMPO.CO – 

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut memberikan apresiasi positif ihwal munculnya 36 nama calon presiden pada Pemilu 2014. Daftar 36 nama calon presiden itu dimuat di edisi perdana majalah Indonesia 2014.

»Presiden sangat mengapresiasi nama-nama tersebut,” ujar Pemimpin Redaksi Majalah Indonesia 2014, Ade Armando, kepada Tempo, Selasa, 18 Desember 2012.

Majalah Indonesia 2014 melansir 36 nama calon presiden potensial yang mungkin akan bertarung memperebutkan kursi RI-1 berikutnya. Selain berisi sejumlah nama yang selama ini kerap disebut oleh lembaga survei maupun pemberitaan di media massa seperti Aburizal Bakrie, Hatta Radjasa, Djoko Suyanto, dan Sri Mulyani, daftar itu juga berisi sejumlah nama baru seperti Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Juga ada nama KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo, yang juga ipar SBY. Bahkan, istri SBY, Ani Yudhoyono, juga masuk daftar. Figur yang sudah populer seperti Gubernur Jakarta Jokowi dan Menteri Dahlan Iskan tak ketinggalan.

Menurut Ade, Presiden SBY sudah mengetahui dan membaca 36 nama-nama tersebut. Ketika diberitahu soal daftar ini, kata Ade, tidak ada komentar khusus dari presiden. »Tidak ada komentar apapun selain apresiasi dari presiden ketika kami melakukan wawancara khusus,” ujar dia.

Presiden SBY yakin, kata Ade, munculnya 36 nama capres potensial itu akan membawa dampak positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. »Presiden cuma bilang ‘Biarkan rakyat yang menentukan’ saja,” kata dia.

Ade sendiri memastikan Presiden SBY tidak campur tangan dalam pemilihan 36 nama presiden itu. Namun, kata dia, yang menarik dari pernyataan presiden soal nama-nama itu adalah penegasan soal belum adanya calon presiden dari Partai Demokrat. »Dia juga berkali-kali menegaskan dari Demokrat belum ada capres,” katanya.

DIMAS SIREGAR

Berita Lainnya

POLITIK

JK Ungkap Rahasia di Balik Pencalonan Presiden 2009

“Itu bukan keputusan, itu keputusan terpaksa.”

Rabu, 19 Desember 2012, 00:02 Antique, Dedy Priatmojo
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA/Dhoni Setiawan)

 

VIVAnews – Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla membeberkan alasannya maju dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil  pada tahun 2009 lalu. JK yang saat itu berpasangan dengan Wiranto mengaku terpaksa mencalonkan diri sebagai capres melawan incumbent Susilo Bambang Yudhoyono.

“Itu bukan keputusan, itu keputusan terpaksa. Fahmi (Fahmi Idris) itu yang tahu. Ini martabat,” kata JK dalam peluncuran buku JK Ensiklopedia di Jakarta, Selasa malam, 18 Desember 2012.

Menurutnya, keputusan maju sebagai capres saat itu, untuk menjaga martabat Partai Golkar sebagai partai nomor dua terbesar setelah Partai Demokrat. “Saya sadar tidak mudah, tetapi kita harus tegar. Bahwa kemudian tidak tercapai tapi menjaga martabat partai itu penting. Kalau kalah sebelum bertanding itu tidak baik,” ujar JK.

JK mengatakan, sepanjang karirnya dalam beroganisasi, pengusaha sampai ke pemerintahan tidak pernah lompat-lompat. Sejak mahasiswa, karirnya berorganisasi dimulai dari bawah hingga menjadi ketua senat. Begitu pun di perusahaan, ia memulainya dari jabatan direktur hingga menjadi komisaris.

“Di pemerintahan, saya anggota DPR, menteri, menko, wapres. Satu lagi, ini yang tidak bisa (Presiden),” ucap JK yang disambut tawa tamu undangan.

Sementara itu, JK menerima kejutan sebuah buku ensiklopedia dari anak-anaknya. Buku JK Ensiklopedia itu di luncurkan di Hotel Dharmawangsa. “Ini buku hasil operasi senyap,” kata dia.

JK Ensiklopedia menjelaskan perjalanan singkat JK dan kiprahnya dari mulai kanak-kanak hingga menduduki orang nomor dua di republik ini. Buku setebal 578 halaman ini dipersembahkan sebagai kado ulang tahun JK ke-70 yang jatuh pada 15 Mei 2012 lalu dan ditulis oleh Husain Abdullah, Neneng Herbawati, dan Andi Suruji.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku tidak tahu menahu soal penyusunan buku JK Ensiklopedia ini. Menurutnya, buku ini merupakan hasil operasi senyap tim penyusun yang dibantu keluarga besarnya.

“Biar operasi senyap tapi bagus. Terima kasih semuanya. Pantas kalau saya mau jalan ditanya terus mau ke mana?” ujar JK.

Baginya, buku ini merupakan gambaran variasi dalam sepanjang hidupnya, bersama dengan teman-teman. Dia berharap semoga buku ini dapat menjadi pembelajaran bagi anak cucunya, dan umumnya bagi masyarakat luas. (umi)


0 Responses to “Kepemimpinan : Mencari Negarawan dan Pemimpin Transformatif”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,001,069 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers

%d bloggers like this: