01
Oct
12

Film Sejarah : The Act of Killing

Senin, 15 Oktober 2012 , 08:40:00

“Ini soal Kemanusiaan, bukan Ideologi”

Kontroversi fillm ‘Jagal’ atau ‘The Act of Killling’ belum surut. Pihak-pihak yang merasa terugikan atas pembuatan dan penayangan film dokumenter ini siap menggugat sang produser dan sutradara.

Apakah benar film yang menceritakan tentang pembantaian anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dari sisi eksekutor ini adalah sebuah propaganda? Apa misi di balik pembuatan film kontroversial ini? Redaksi Radar Bogor berkesempatan mewawancarai sang sutradara, Joshua Oppenheimer. Berikut petikan wawancaranya.

Anda sekarang berada di mana?
Saat ini saya sedang berada di studio mixing di Denmark untuk menyiapkan master ‘Jagal’ untuk audiens Indonesia. Versi Indonesia dari The Act of Killing berjudul Jagal, versi director’s cut, panjangnya adalah 159 menit, seluruh teksnya dalam bahasa Indonesia. Menurut pendapat saya sendiri, versi director’s cut ini adalah versi terbaik.

Sudah ditayangkan di festival film mana saja film The Act of Killing?
The Act of Killing sudah main di tiga festival film besar, seperti di Telluride, Amerika Serikat, Toronto, Canada, dan sekarang di Copenhagen, Denmark. The Act of Killing menjadi film pembuka di festival film dokumenter Copenhagen dan sekarang sedang main di 60 bioskop di Denmark.

Kenapa film The Act of Killing terlebih dahulu diputar di luar negeri bukan di Indonesia? Apa alasannya?
Film ini membutuhkan ‘gaung’ positif yang cukup besar dari dunia luar agar berimbas pada penerimaan di Indonesia. Jika film ini pertama kali dirilis di Indonesia, ketika seorang Menteri bisa mengatakan bahwa pembantaian massal 1965 itu bermanfaat tanpa khawatir akan dipecat atau diseret ke pengadilan HAM, maka kemungkinan besar film ini tidak akan mendapatkan proporsi pembahasan yang sepantasnya diterima.

Kami ingin film ini membuka ruang-ruang diskusi di masyarakat dengan harapan ada perubahan pola pikir dan orang mulai berupaya menyembuhkan luka bangsa ini (Indonesia, red). Bayangkan orang Indonesia sebagai seseorang dengan tubuh penuh luka yang disembunyikan dari pandangannya, dan bayangkan bahwa untuk membuat dia tidak merasa kesakitan selama berpuluh tahun, dia dipaksa menelan bius berupa pidato, propaganda, atau pernyataan bahwa semuanya baik-baik saja. Atau “Itu bukan luka, itu adalah vitamin yang bermanfaat bagi tubuh.” Lalu bayangkan jika orang yang masih terbius ini menonton film yang berusaha mengajaknya melihat kenyataan sejarah, yang mengajaknya menyadari bahwa ada luka di tubuhnya yang perlu disembuhkan, bukan dilupakan atau dimatirasakan dengan bius.

Tentu akan lain dampaknya kalau tetangga-tetangganya, yang sudah menonton film ini, berteriak membangunkannya, berusaha membuatnya sadar dulu, baru diajak nonton film ini. Film ini berusaha membuat orang yang sadar mencapai kesadaran yang lebih tinggi tentang dirinya, tentang manusia di sekitarnya, tentang bagaimana dia melihat dan memaknai dunia. Film ini tidak bermanfaat bagi orang yang masih terbius atau sedang asyik dengan fantasinya sendiri.

Kapan film The Act of Killing ditayangkan di Indonesia?
Kami sedang mengupayakan pemutaran perdana di Indonesia dan mungkin juga pemutaran dalam festival film. Sejauh ini sudah ada tawaran dari berbagai lembaga untuk memutarkan film ini kepada publik tetapi belum dapat kami pastikan tempat serta tanggalnya.

Tentunya pemutaran ini kami upayakan untuk bisa menjangkau sebanyak-banyaknya orang di Indonesia, tetapi juga kami tahu bahwa akan ada berbagai bentuk gangguan yang mungkin terjadi sebagai upaya untuk mencegah penyebarluasan film ini. Peristiwa kekerasan di kantor Radar Bogor dalam demonstrasi Pemuda Pancasila kemarin cukup menjadi bukti bahwa potensi adanya gangguan itu cukup besar. Dan kita sama-sama tahu bahwa aparat penegak hukum tak bisa diandalkan. Ini bukan yang pertama kali, terlalu banyak, saya kira, penolakan yang berujung ancaman atau kekerasan yang terkesan dibiarkan oleh polisi.

Sungguh, untuk bisa membuat film ini ditonton sebanyak-banyaknya orang dan berdampak kuat, kami tidak bisa lagi berbuat lebih daripada mengharapkan ketegasan orang Indonesia dalam menolak pemaksaan dan kekerasan.

Kapan Anda terakhir ke Indonesia dan kapan kembali ke Indonesia?
Terakhir saya ke Indonesia bulan Februari 2012 untuk melakukan shooting terakhir sebagai pelengkap film ini bersama Anwar (Congo). Pada kesempatan itu saya juga menceritakan rencana peluncuran film ini di festival internasional dan distribusinya ke bioskop-bioskop di berbagai negara. Anwar menanyakan apakah film ini akan ikut bertanding memperebutkan piala Oscar, saya katakan bahwa kita masih belum tahu karena seleksi Academy Award sangat ketat.

Kapan saya kembali ke Indonesia?
Saya belum tahu. Saya tidak tahu apakah masih aman bagi saya untuk datang ke Indonesia sekarang. Kalau saya dicegah masuk Indonesia dan langsung dideportasi ketika saya tiba di bandara, itu bagus. Kalau saya tidak dicegah masuk, yang saya khawatirkan, setelah saya masuk Indonesia yang terjadi lebih buruk dari sekadar deportasi.

Saya ingin sekali hadir dalam pemutaran-pemutaran film Jagal/The Act of Killing di Indonesia agar saya bisa menatap langsung mata penonton dan melihat langsung reaksi mereka. Saya ingin menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan penonton Indonesia. Saya menganggap berdiskusi dengan pentonton Indonesia adalah utang. Entah kapan, entah bagaimana caranya, harus dibayar. Oleh karena itu, walaupun tak bisa datang ke Indonesia, saya akan berusaha sebisa mungkin hadir dalam diskusi sesudah pemutaran film ini dengan teleconference melalui internet.

Apakah Anda telah mempelajari betul sejarah pembantaian 1965 selain mendapat keterangan dari Anwar Congo dan kawan kawannya?
Sekalipun inti dari film ini adalah tentang imajinasi seorang pelaku pembantaian massal, dan bukan sebuah penelitian ‘forensik’ yang mencoba merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah, saya tetap berupaya sekerasnya untuk bisa menggambarkan situasi pada masa itu dengan seakurat mungkin. Saya mempelajari sejarah pembantaian Indonesia sejak saya membuat film Globalization Tapes tahun 2001 di Sumatera Utara. Saya membaca banyak sekali dokumen, buku, dan hasil penelitian mengenai sejarah Indonesia, kolonisasi dan dampaknya pada keturunan ‘kuli kontrak’, sejarah preman dan premanisme, dan tentu saja mengenai G30S dan pembantaian pada bulan-bulan sesudahnya. Selain itu saya juga berkonsultasi dengan sejarawan, atau peneliti lain yang telah lebih dulu mendalami periode sejarah ini, misalnya Benedict Anderson, John Roosa, serta beberapa cendekiawan dan peneliti Indonesia.

Selain studi pustaka dan konsultasi, metode film saya selalu mulai dengan mewancarai masing-masing narasumber secara terpisah sebelum mempertemukan mereka. Dengan begitu saya bisa mengetahui mana yang fakta obyektif, mana yang dilebih-lebihkan atau bagian mana yang ditutupi atau terlupakan. Selain itu kami tidak pernah menerima keterangan narasumber tanpa korborasi dengan sumber-sumber lain. Semua keterangan dari Anwar, detail-detailnya, bagian yang terlupakan olehnya, kami cek dan ricek dengan banyak nara sumber lain, misalnya, anggota keluarganya, tetangganya, teman-teman lamanya, sampai tukang parkir yang dulu bekerja di depan kantor tempat Anwar melakukan pembunuhan. Oleh karena pembuatan film ini juga adalah bagian kegiatan riset, kami menerapkan standar ilmiah yang sama ketatnya dalam mengumpulkan keterangan.

Bagaimana Anda meyakinkan Anwar Congo untuk bermain di film Anda?
Tidak diperlukan upaya keras atau bujukan sebetulnya. Pertama kali saya menjumpai Anwar, saya melihatnya sebagai orang yang terbuka dan siap bercerita. Ketika saya memperkenalkan diri sebagai pembuat film, ia tampak semringah. Ketika saya mengatakan bahwa saya ingin merekam wawancara dengan kamera, dia sama sekali tidak keberatan. Boleh dibilang saya tidak pernah merasa perlu meyakinkan Anwar. Setiap kali saya menawarkan ide untuk membuat film dokumenter yang lebih baik, atau mencoba sebuah metode baru, Anwar tidak pernah perlu diyakinkan atau dibujuk dulu. Tidak jarang Anwar yang menyampaikan idenya tentang bagaimana seharusnya film ini dibuat.

Salah satu metode yang saya gunakan dalam film ini adalah memutar ulang rekaman yang baru saja disyuting kepada narasumber untuk mendapatkan komentar atau reaksinya. Bisa dilihat dalam film Jagal/The Act of Killing, di luar dugaan saya, ketika saya putarkan footage rekaman Anwar melakukan peragaan ulang pembunuhan yang pernah dia lakukan, ia berkomentar seperti seorang pembuat film yang sedang menilai akting seorang aktor, yaitu dirinya sendiri. Ia katakan, rambutnya yang telah memutih harus dicat agar terlihat muda, kostum yang dipakai salah, aktingnya kurang bagus dan seterusnya. Dari sini saya melihat bahwa Anwar sudah membayangkan bagaimana ia seharusnya ditampilkan (menampilkan diri) dalam sebuah film fiksi.

Selama peragaan ulang (reenactment), Anwar juga sering menyelipkan aksi yang kelihatannya diilhami dari film laga yang pernah ditontonnya. Dari sikapnya inilah, baik selama peragaan ulang maupun ketika dia mengomentari dirinya sendiri dalam rekaman, saya melihat bahwa Anwar memang punya keinginan untuk main film. Ketika saya menawarkan kepada Anwar bagaimana kalau kita membuat sebuah film fiksi agar dia memiliki ruang untuk secara bebas mengekspresikan imajinasi dan ingatannya–daripada melalui wawancara–Anwar menyambutnya dengan bersemangat, seperti seolah dia sudah menunggu lama ajakan itu. Anwar adalah seorang penikmat film sejak masih muda ketika ia masih bekerja sebagai pencatut karcis bioskop. Ia adalah seorang fans James Dean dan berdandan seperti aktor pujaannya itu, di masa jayanya. Sebagai orang bioskop, saya yakin, Anwar punya keinginan terpendam untuk sekali waktu berada di dalam layar film bioskop, bukan di kursi penonton. Boleh dibilang, separuh dari ajakan membuat film ini berasal dari Anwar kepada saya.

Bagaimana reaksi Anda melihat dinamika penolakan film Anda dari Pemuda Pancasila?
Setelah terjadi pembantaian massal tahun 1965, banyak sekali orang Indonesia yang ditindas dan dirampas hak-haknya. Di seberangnya, sebagian orang lagi mendapatkan keuntungan dari pembantaian massal dan penindasan itu. Sebagai pemenang, mereka yang diuntungkan itu membangun kekuasaan ekonomi dan politik. Kekuasaan ini masih bertahan sampai sekarang sekalipun pucuk pimpinan rezim Orde Baru yang dibangun di atas pembantaian massal itu, Jenderal Soeharto, telah tumbang 14 tahun yang lalu.

Agar tetap bisa mempertahankan kekuasaannya sampai hari ini dan di masa depan, para pendukung rezim itu membius rakyat Indonesia dengan cerita-cerita tentang bahaya komunisme dan bahaya latennya. Dengan begitu, narasi sejarah tentang pembantaian massal 1965 pun diubah, entah ditutup-tutupi, dengan tidak pernah menjadi bagian pelajaran sejarah, atau dijustifikasi sebagai sebuah aksi heroik melawan orang-orang komunis yang digambarkan haus darah dan siap membantai seluruh orang nonkomunis di Indonesia.

Soeharto telah lama tumbang dari kekuasaannya, tapi bius yang disebarnya masih bertahan pengaruhnya. Saya melihatnya itulah kekuatan propaganda Orde Baru dalam mempermainkan imajinasi orang Indonesia selama berpuluh tahun. Sedemikian kuatnya propaganda itu, banyak orang Indonesia masih melihat para penjahat kemanusiaan itu sebagai pahlawan penyelamat bangsa, kejahatan masih dianggap dianggap heroik, impunitas seolah bukan persoalan penting, dan Indonesia sedang dalam kondisi yang baik-baik saja.

Film Jagal/The Act of Killing muncul bagaikan sebuah teriakan yang berusaha membangunkan dan menggugah. Film ini membuyarkan fantasi dan pengaruh bius yang melenakan orang-orang Indonesia. Film ini terang-terangan mengatakan yang sebaliknya, bahwa propaganda puluhan tahun itu palsu. Film ini mengabarkan bahwa situasi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja, para penjahat belum diadili, para korban belum direhabilitasi dan mendapatkan restitusi yang memadai, rekonsiliasi menghadapi jalan buntu karena kebenaran belum diungkap dan diakui. Film ini mengajak orang melihat bahwa kekerasan yang sama masih digunakan sampai sekarang sebagai bahasa kekuasaan. Jika film propaganda negara “Pengkhianatan G30S/PKI”, setelah 4,5 jam, habis ceritanya sebelum pembantaian massal dimulai, film ini justru dimulai dengan pembantaian massal, sebuah hal yang lebih penting diketahui orang Indonesia agar melek sejarah. Film ini mengajak orang untuk menggugat dan menolak keabsahan kekuasaan yang didasarkan pada perbuatan jahat dan teror. Film ini soal kemanusiaan bukan ideologi.

Anda bisa melihat dengan terang bahwa penolakan itu datang dari mereka yang digugat basis kekuasaannya. Saya melihat dinamika penolakan film ini adalah bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan yang dibangun di atas pembantaian massal dan teror kekerasan itu. Penolakan yang keras juga membuktikan bahwa film saya mengganggu keasyikan pihak-pihak yang masih ingin terus menangguk keuntungan dari kekerasan dan teror. Penolakan ini juga gambaran ketakutan penguasa akan bangkitnya kesadaran rakyat Indonesia dari bius yang selama ini melenakan. Rakyat yang sadar akan menggugat legitimasi kekuasaan rezim yang dimulai dibangun dengan pembantaian massal 1965 dan belum berakhir hingga hari ini.

Apakah Anda sudah pernah dihubungi pimpinan Pemuda Pancasila?
Belum pernah. Jika memang mereka ingin menghubungi saya, tentunya mereka bisa, karena menghubungi saya mudah saja. Siapa pun tinggal mengunjungi website film Jagal (jagalfilm.com atau theactofkilling.com), dari situ siapa pun bisa menghubungi saya atau produser film ini.

Pemuda Pancasila sedang berancang menggugat Anda. Apa tanggapan Anda?
Kami siap menghadapi gugatan apa pun, di dalam atau di luar pengadilan. Silakan buktikan di mana kesalahan kami atau pelanggaran hukum mana yang kami buat, kalau memang ada. Kita lihat saja, di dunia yang masuk akal, siapa yang akan menang: orang yang menyampaikan fakta sebagaimana adanya atau sekelompok orang yang berusaha menutupi kenyataan bahwa mereka menjadi bagian dari dan diuntungkan oleh terjadinya pembataian massal 47 tahun silam.

Pemuda Pancasila bersiap membuat film tandingan The Act of The Killing. Tanggapan Anda?
Film fiksi Arsan dan Aminah di dalam film dokumenter Jagal adalah sebuah upaya Anwar untuk mencitrakan kekerasan ekstrem yang buruk rupa sebagai sebuah aksi heroisme yang rupawan. Arsan dan Aminah adalah upaya untuk menampilkan sebuah kejahatan sebagai kebajikan nan indah. Bisa dilihat dalam Jagal, upaya itu gagal, karena jika Anwar memilih setia pada ingatannya, kejahatan akan tetap terlihat sebagai kejahatan dan aksi heroisme atau keindahan yang ingin ditampilkan terlihat kosong maknanya. Saya tidak tahu film tandingan seperti apa yang ingin dibuat oleh Pemuda Pancasila, tapi mereka bisa belajar dari pengalaman Anwar dan Arsan dan Aminah. Kepalsuan akan tetap terlihat sebagai kepalsuan, setebal apa pun kosmetiknya, sehebat apa pun efek visualnya.

Jadi, jika memang Pemuda Pancasila ingin membuat film tandingan, itu adalah hal yang baik. Itu jauh lebih baik daripada marah-marah atau memukuli orang dan menebar teror. Saya melihat, melalui pembuatan film tandingan ini, ada sebuah upaya Pemuda Pancasila untuk membuktikan bahwa film Jagal/The Act of Killing itu salah, dengan cara mengubah citra mereka yang lekat dengan kekerasan dan mandek dalam intelektualitas. Sayangnya upaya pencitraan ini segera saja luluh lantak di tangan rekan-rekannya sendiri yang berusaha menghambat kebebasan pers dengan melakukan kekerasan dan pemaksaan pendapat seperti yang dilakukan dalam demonstrasi di Radar Bogor kemarin. Kita lihat bahwa Pemuda Pancasila nyatanya memang belum berubah. Kita juga melihat bahwa tak ada hal prinsipil yang berubah di Indonesia sejak 1965. Di Indonesia, seorang penulis mengatakan, “1965 adalah tahun yang tak pernah berakhir.”

Apa yang Anda ingin sampaikan lewat film yang Anda garap ini?
Imajinasi manusia adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan imajinasi ini manusia bisa memuliakan hidup, tapi pada saat yang sama imajinasi itu pulalah yang membuat manusia jadi lebih mudah melakukan kekerasan yang ekstrem seperti genosida. Hanya dengan bayangan bahwa ada ‘kita’ dan ‘mereka’ yang tegas perbedaannya, hanya dengan imajinasi bahwa ‘mereka’ adalah orang jahat, buas, dan berbahayalah pembantaian massal jadi mungkin dilakukan.

Satu-satunya hal yang benar-benar kita ketahui tentang manusia yang membunuh manusia lain adalah bahwa mereka juga manusia. Seperti kita, Anwar Congo adalah seorang manusia, juga orang yang memberinya perintah untuk membunuh, bahkan Hitler sekalipun juga manusia. Kita semua adalah manusia yang bisa salah mengambil keputusan karena kita melihat dunia (kadang tanpa disadari) dengan cara yang salah.

Tidak mudah bagi kita, sebetulnya, membedakan antara yang fiksi dan yang nyata. Kita seringkali tidak tahu yang nyata itu yang mana. Dalam kesulitan ini, setiap hari, kita harus mengambil keputusan dan bertindak atas keputusan itu. Kita bisa memilih untuk terus hidup dalam bius dan fantasi yang nyaman, sampai suatu saat terantuk bahkan terbentur realitas. Atau kita bisa terus-menerus mempertanyakan apa yang kita lihat dan apa yang kita pahami selama ini sebelum kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita bukan orang jahat.

Pada akhirnya, kekuasaan yang didasarkan pada teror membawa wabah bernama lupa, tidak tahu, dan tidak peduli. Kita harus terus-menerus melawan ketiganya.(*)

Anwar Congo Protes Film ‘The Act of Killing’

TEMPO.COTEMPO.CO – Sen, 1 Okt 2012

TEMPO.CO, Medan – Anwar Conggo, aktor dalam film The Act of Killing bergenre dokumenter melancarkan protes kepada sutradara film tersebut, Joshua Oppenheimer.

Selain Anwar, protes juga disampaikan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Anuar Shah dan pelaku anti-PKI pada September 1965, Kamaluddin Lubis.

Anwar Conggo mengaku ditipu Joshua. “Saya merasa ditipu, satu contoh judulnya diubah. Judul awal film itu adalah Arsan dan Aminah,” ujar Anwar sembari menunjukkan poster film yang digarap warga negara Australia itu di Medan, Kamis 27 September 2012. (Baca juga: Pengakuan Algojo 1965)

Belakangan, film yang disebut digarap pada tahun 2008 itu, dengan seting lokasi di Kota Medan, berubah judul menjadi “The Act of Killing”. Hingga kini, Anwar mengaku belum pernah menonton film tersebut. “Sampai sekarang saya tidak pernah lihat (filmnya),” ujar dia.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila, Anuar Shah atau biasa disapa Aweng mengatakan film tersebut mendiskreditkan organisasi Pemuda Pancasila, khususnya di Sumatera Utara. “Sejarah Pemuda Pancasila ini diambil sepotong-potong, tidak lengkap,” katanya.

Aweng melanjutkan, film ‘The Act of Killing’ tidak menceritakan berapa banyak korban dari organisasi Pemuda Pancasila, masyarakat, dan alim ulama yang dibunuh oleh partai komunis waktu itu.

Mantan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia pada 1965, Kamaluddin Lubis menambahkan akan melakukan upaya hukum terhadap film itu. “Kami akan tuntut dan saya sendiri yang akan menangani kasus ini,” ujar Kamaluddin yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Untuk ‘melawan’ film ‘The Act of Killing’ garapan Joshua, Aweng mengatakan akan membuat film serupa dengan cerita yang utuh. “Kami punya rencana, Pemuda Pancasila atas izin pimpinan pusat, akan membuat film dengan jalan cerita yang sebenar-benarnya,” kata Aweng.

SOETANA MONANG HASIBUAN

Pengakuan Anwar Congo, Algojo di Masa PKI 1965

TEMPO.COTEMPO.CO

TEMPO.CO, Jakarta- Untuk pertama kalinya dalam sejarah film Indonesia, sebuah film dokumenter menampilkan pengakuan seorang algojo PKI. Namanya Anwar Congo. Ia preman bioskop Medan. Dalam film The Act of Killing yang dibesut sutradara Joshua Oppenheimer itu, ia memperagakan ulang kekerasan-kekerasan yang pernah dilakukannya.

Film itu menampilkan kesadaran Anwar tentang bagaimana menjadi seorang pembunuh dan bagaimana seandainya menjadi korban yang dibunuh. Saat The Act of Killing diputar di Festival Film Toronto, pers Barat menyebut film itu mengerikan dan mengguncang batin. Itu karena Anwar tampak bangga dengan tindakannya. Bisakah film ini mengubah cara pandang masyarakat Indonesia tentang sejarah kelam 1965? Laporan utama majalah Tempo edisi 1 Oktober 2011 berjudul “Pengakuan Algojo 1965″ mengungkap hal tersebut.

Pembawaannya riang. Ia dikenal jago dansa. Penggemar Elvis Presley dan James Dean itu mengatakan sering membunuh sembari menari cha-cha. “Saya menghabisi orang PKI dengan gembira,” katanya. Dalam sebuah adegan, bersama rekannya sesama algojo 1965, ia terlihat naik mobil terbuka menyusuri jalan-jalan di Medan. Mereka bernostalgia ke tempat-tempat mereka pernah membunuh di antaranya sepotong jalan tempat ia menyembelih banyak warga keturunan Tionghoa. “Setiap ketemu Cina, langsung saya tikam….”

Pengakuan “jujur” preman bernama Anwar Congo dalam film yang bakal ditayangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta pada Oktober tahun ini tersebut bisa membuat siapa saja terperangah. Ada heroisme di situ. Anwar mengesankan dirinya penyelamat bangsa. Satu versi menyebutkan hampir satu juta orang PKI terbunuh pasca-1965. Ini pelanggaran hak asasi berat. Anwar hanyalah salah satu pelaku pembunuhan. Di berbagai daerah, masih banyak “Anwar” lain.

Tempo kali ini mencoba melihat peristiwa 1965 dari perspektif para algojo. Tak ada niat kami membuka aib atau menyudutkan para pelaku. Politik Indonesia pada masa itu sangat kompleks. Menjelang tragedi September, konflik PKI dan partai politik lain memanas. PKI, yang merasa di atas angin, menekan penduduk yang tidak sealiran. Ketika keadaan berbalik, luapan pembalasan tak terkendali. Pembunuhan direstui oleh sesepuh masyarakat dan tokoh agama. Masa 1965-1966 tak bisa dinilai dengan norma dan nilai-nilai masa kini. Membaca sejarah kelam Indonesia pada masa itu hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial-politik-ekonomi pada masa itu pula.

Tapi kita juga tahu betapa tak simetris informasi tentang tragedi 1965. Saat itu, semua koran dikuasai militer. Masyarakat dicekoki cerita bahwa komunis adalah musuh negara yang identik dengan ateisme. Militer menyebarkan daftar anggota PKI yang harus dihabisi. Militer melindungi para pelaku, bahkan menyuplai mereka dengan senjata. Di beberapa tempat, ada narapidana yang sengaja dilepaskan untuk memburu “sang musuh negara”. Itu membuat para algojo menganggap wajar tindakan mereka.

Sejarah berulang: di sini dan di tempat lain. Di Israel, pernah seorang aparat kamp konsentrasi Nazi bernama Adolph Eichmann diadili. Ia pelaku pembantaian ratusan orang Yahudi. Ia merasa tak bersalah karena menganggap itu tugas negara. Filsuf Jerman, Hannah Arendt, yang mengamati sidang itu pada 1963, menulis buku terkenal Eichmann in Jerusalem: A Report of the Banality of Evil. Arendt melihat para eksekutor seperti Eichmann bukan pengidap skizofrenia atau psikopat, melainkan warga biasa yang menganggap wajar tindakannya karena dibenarkan negara. Arendt menyebut fenomena ini sebagai kedangkalan yang akut.

Seorang algojo menyatakan moralitas itu sesuatu yang relatif. Pembunuhan memang dilarang, tapi harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa dan agama. Ada pula yang diam-diam menyadari kesalahannya. Anwar, yang dalam film terlihat brutal, mengalami pergolakan batin tentang apa yang diperbuatnya. Menurut Oppenheimer, sang sutradara, sepanjang pembuatan film, Anwar ada kalanya seperti menyesali perbuatannya. Rasa heroik dan bersalah bersitegang di dalam diri mantan algojo. Seorang mantan jagal harus dipasung keluarganya karena, bila mengingat-ingat pembunuhan yang dilakukannya, ia ke luar rumah mengayun-ayunkan parang dan celurit.

Berita Lainnya

  • Algojo Penumpas PKI Dibayar Rp 150 Ribu dan Beras

    TEMPO.COTEMPO.CO –

    TEMPO.CO , Kupang: Meski melakukan dengan sukarela, algojo penumpas anggota Partai Komunis Indonesia di Kabupaten Sikka, NTT, Frans de Romes, diberi Rp 150 ribu per orang dan beras sebanyak 5 karung ukuran 50 kilogram yang dibagi 10 algojo. Frans mendapat 25 kg beras.

    “Kami dibayar dengan beras dan uang Rp 150 ribu, setelah empat bulan,” kata Frans ketika disambangi Tempo di kediamannya, Rabu, 19 September 2012.
    Pembantaian itu dilakukan para algojo selama empat bulan sejak Februari-Mei 1966. Frans merupakan satu di antara 10 penumpas anggota PKI di Kabupaten Sikka. Pria berusia 74 tahun ini mengaku membunuh sekitar 39 orang termasuk dua anggota keluarganya.
    Menurut Frans, selain membantai warga terduga PKI itu, mereka juga diperintahkan oleh Komando Operasi (Komop) untuk menggali lubang dan menguburkan orang terduga PKI yang dibantai secara massal. Sepuluh algojo itu mengeksekusi sedikitnya 239 orang yang diduga terlibat PKI.
    Dari 10 algojo itu, tersisa Frans yang masih hidup. Sedangkan sembilan algojo lainnya telah wafat. Frans pun hidup sengsara di sebuah gubuk di salah satu desa di Kabupaten Sikka, NTT.
    YOHANES SEO
    Berita lain:

    Minggu, 30 September 2012 | 05:50 WIB

    Film PKI, Seberapa Berhasil Propaganda Orde Baru?

    TEMPO.CO, Jakarta – Semasa Orde Baru, ada adegan horor yang tayang tiap 30 September. Horor karena di stasiun televisi nasional memutar sebuah film berjudul Pengkhianatan G30 S-PKI. Di dalamnya banyak adegan berdarah dari penyiksaan para jenderal, tawa puas para penyiksa, hingga pengambilan mayat korban tragedi yang berlatar belakang kejadian tanggal terakhir di bulan September, 47 tahun silam.

    “Film ini sengaja dibuat untuk memberi tahu rakyat bagaimana peran PKI saat itu. Jadi memang ada semacam muatan politik,” ujar Amoroso Katamsi, pemeran Presiden Soeharto dalam film Pengkhianatan G 30S-PKI. Amoroso yang ditemui, Rabu, 26 September 2012, menuturkan bahwa memang kondisi PKI terhadap rakyat Indonesia seperti adanya film. “Tapi memang ada beberapa adegan yang berlebihan,” ujar pria 72 tahun itu.

    Sejarawan Hilmar Farid menyatakan dengan tegas bahwa film tersebut adalah propaganda Orde Baru. “Dari segi produksi, kita lihat pembuatannya, ditangani langsung PPFN dengan restu Soeharto,” tulis dia dalam surat elektronik. Jadi, dari isi film pun mewakili pandangan Orde Baru tentang peristiwa 30 September. “Dan sejumlah fantasinya,” ia menambahkan.

    Tempo, pada September 2000 silam, membuat jajak pendapat tentang pengaruh film yang disutradarai Arifin C. Noer ini. Hasil “indoktrinasi” lewat buku sejarah dan media propaganda itu sungguh dahsyat. Responden dari 1.110 pelajar SMA di tiga kota (Surabaya, Medan, dan Jakarta) jadi begitu konservatif, menolak semua yang berbau PKI dan komunis.

    Menurut sebagian besar responden, komunisme itu melulu paham yang anti-agama (69 persen) dan sangat radikal (24 persen). Meskipun komunisme sudah ditumpas puluhan tahun silam dari bumi Indonesia–dan tak laku dijual sebagai ideologi di berbagai negara–banyak yang masih percaya ia akan bangkit kembali (47 persen). Karena itu, separuh responden berpendapat, sebaiknya komunisme tak diajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Buku-buku tentang komunisme juga sebaiknya dilarang beredar.

    Sebagian besar responden juga percaya adegan dalam Pengkhianatan G30 S-PKI benar-benar terjadi. Padahal, faktanya belum tentu demikian. Sulami, seorang bekas anggota Gerwani, organisasi onderbouw PKI, contohnya, menyangkal adanya anggota kelompoknya yang menari-nari di Lubang Buaya sewaktu para jenderal dibawa ke sana, seperti yang digambarkan dalam film itu. Kepada majalah ini, Sulami bahkan menolak disebut terlibat dalam gerakan penculikan itu.

    Hilmar menguraikan, film tersebut berhasil melanggeng kebencian terhadap PKI. “Sebab, film yang diputar tiap tahun itu menyebarkan cerita bohong tentang kejahatan di Lubang Buaya,” ujar dia. Dengan target generasi muda, menurut dia, Orde Baru berhasil menemukan cara yang efektif untuk menanamkan kebencian terhadap PKI. “Yang dengan sendirinya menambah kuat legitimasi Soeharto,” kata peneliti dari Indonesian Institute of Social History itu.

    Menurut data Peredaran Film Nasional yang tertulis dalam situs filmindonesia.or.id., judul awal dari film Pengkhinatan G 30 S-PKI adalah SOB (Sejarah Orde Baru). Karya berdana Rp 800 juta tersebut menjadi film terlaris pertama di Jakarta, 1984, dengan 699.282 penonton. Jumlah ini merupakan rekor tersendiri yang belum terpecahkan hingga 1995. Tapi, ketika reformasi bergulir, pada September 1998, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan, film yang dibuat tahun 1982 ini tidak akan diputar atau diedarkan lagi, di samping film-film Janur Kuning (1979) dan Serangan Fajar (1981). Alasannya, berbau rekayasa sejarah dan mengkultuskan seorang Presiden.

    Kini, memperingati kejadian 30 September, Tempo.co menulis sejumlah catatan tentang pembuatan film tersebut. Mulai dari kisah sutradara, pemain, dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan film termahal pada masanya.

    DIANING SARI

    http://www.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432676/Komentar-Soeharto-Usai-Lihat-Film-Pengkhianatan-G30SPKI

    Sabtu, 29 September 2012 | 10:23 WIB

    Komentar Soeharto Usai Lihat Film Pengkhianatan G30S/PKI

    TEMPO.CO, Jakarta -– Film Pengkhianatan G30S/PKI sering dianggap sebagai versi rezim Orde Baru terkait gerakan pada 30 September 1965. Presiden Soeharto mengomentari film itu usai menyaksikannya pada Januari 1984.

    “Banyak yang belum diceritakan,” ujar Soeharto dalam artikel Pengkhianatan Bersejarah dan Berdarah di majalah Tempo edisi 7 April 1984. “Karena itu, akan dibuat satu film lagi kelak.”

    Film Pengkhianatan G30S/PKI disutradarai Arifin C. Noer. Film ini dianggap sebagai propaganda rezim Orde Baru terkait gerakan pada 30 September 1965. Peristiwa itu berbuntut tumbangnya Soekarno yang digantikan rezim Soeharto.

    Film ini membatasi periode sejarah hanya pada enam hari genting dalam sejarah Rl, 30 September sampai dengan 5 Oktober 1965. Pengkhianatan G30S/PKI dianggap cukup kaya dengan detail. Apalagi latarnya berpindah-pindah dari Istana Bogor ke rapat-rapat gelap PKI, kemudian ke rumah Pahlawan Revolusi lalu ke Lubang Buaya.

    Namun inti cerita diketahui orang banyak dan plotnya sederhana. “Persis diorama di Lubang Buaya,” kata sutradara Arifin C. Noer.

    Dalam Pengkhianatan G30S/PKI, terdapat tiga tokoh sentral yang menjadi sorotan: Presiden Soekarno, Mayor Jenderal Soeharto, dan gembong PKI DN Aidit. Soekarno diperankan Umar Kayam, Soeharto dimainkan Amoroso Katamsi, dan DN Aidit dibawakan Syu’bah Asa.

    KODRAT

    Minggu, 30 September 2012 | 05:18 WIB

    Aidit Merokok, Deskripsi Politik Film G30S

    TEMPO.CO, Jakarta — Embie C. Noer, direktur musik film Pengkhianatan G 30 S/PKI, ingat kata-kata Arifin C. Noer saat mendeskripsikan film yang akan mereka buat dengan sangat singkat, ”Ini film horor, Mbi.”

    Bagi Embie, frasa sependek itu cukup menjadi dasar baginya untuk mengembangkan tafsir bebunyian. ”Saya bukan cuma adiknya atau krunya, melainkan juga anaknya sekaligus muridnya sejak dia masih muda,” tutur Embie seperti dikutip majalah Tempo 7 Oktober 2007. ”Karena itu, yang sama-sama kami pahami adalah Aidit sebagai sebuah diskusi politik ketimbang sebagai rekonstruksi fakta yang debatable.”

    Contoh kecil yang menunjukkan itu, antara lain, adegan Aidit merokok yang dianggap menyimpang dari kebiasaan Aidit sebenarnya yang tidak merokok—seperti diyakini sang adik, Murad Aidit. ”Adegan itu justru menegaskan Mas Arifin sedang tidak merekonstruksi fakta, melainkan menyodorkan sebuah diskusi politik,” kata Embie.

    Ia prihatin melihat pelbagai diskusi yang muncul saat itu tentang pencitraan Aidit, dan film itu secara umumnya, yang hanya ditakar dari sisi estetika, bukan secara substantif. ”Banyak yang gagal membaca film ini,” keluh Embie. Dalam wawancaranya dengan majalah ini 23 tahun silam, Arifin mengatakan bahwa niatnya membuat film ini adalah sebagai ”film pendidikan dan renungan tanpa menawarkan kebencian” (Tempo edisi 6/14, 7 April 1984).

    Berkaitan dengan tugasnya untuk memberi tafsir musikal pada film itu, Embie berkeyakinan bahwa ranah politik Indonesia, sampai detik ini, adalah konsep budaya Barat dengan para pionir, seperti Ronggowarsito untuk sastra dan metafisika serta Raden Saleh untuk estetika. ”Maka saya meramu suling bambu, tape double-cassette, keyboard, dengan semangat budaya pseudo-modern,” ujarnya.

    Perdebatan yang sempat muncul mengenai sosok Aidit dalam film itu, seingat Jajang C. Noer, tak sampai menggelisahkan suaminya. ”Dia sangat excited ketika melihat hasil akhirnya,” tutur Jajang.

    Bagi Jajang, proses persiapan bahan untuk sosok Aidit adalah saat yang sibuk sekaligus mencemaskan. Mereka sibuk membuat kompilasi dari pelbagai bahan tertulis. Itulah yang diolah Arifin menjadi sebuah skenario. Yang membuat cemas, tim Arifin hanya memiliki satu foto Aidit, ketika sang figur berada di sebuah acara di Istora.

    Rumitnya lagi, foto itu pun tak begitu jelas. Persoalan menjadi sedikit lebih mudah setelah mereka berhasil mendapatkan sebuah pasfoto Aidit yang lebih jelas. ”Ternyata bentuk fisik Aidit tak sebesar yang kami bayangkan semula,” ujar Jajang. ”Dari pasfoto itulah Mas Arifin punya kesan bahwa Aidit terlihat mirip Syu’bah. Bukan pada kepersisan wajah, tapi pada wibawa.” Jajang mencontohkan, pencarian pada ”kemiripan wibawa” ketimbang kemiripan wajah juga menjadi pertimbangan utama saat mencari pemeran Bung Karno, yang akhirnya jatuh pada Umar Kayam.

    Sudah selesaikah persoalan? Ternyata belum. Jajang mengungkapkan, mereka masih kesulitan mendapatkan ciri atau gestur khusus Aidit, meski sudah mencari informasi ke Subandrio dan Syam Kamaruzzaman. ”Satu-satunya tambahan informasi yang muncul adalah bahwa Aidit itu dandy. Bukan dalam pengertian genit, tapi pada gaya busana. Dan di situlah repotnya,” Jajang terkekeh sejenak. ”Syu’bah enggak bisa dibilang dandy.”

    Ihwal Aidit yang merokok itu, Jajang punya jawaban lain. Saat itu, Arifin merasa merokok sebagai representasi dari The Thinker. ”Secara visual terlihat lebih bagus penggambaran seseorang yang berpikir keras itu lewat rokoknya,” ulas Jajang. ”Itu sebabnya ada adegan di mana layar hanya dipenuhi asap rokok sebagai metafor sumpeknya suasana politik Indonesia.”

    Dengan segala pro-kontra yang muncul akibat film Pengkhianatan G-30-S/PKI, satu hal yang tak bisa disangkal adalah generasi yang lahir pada 1970-an dan sesudahnya mendapatkan satu-satunya gambaran tentang sosok Aidit secara jelas hanya dari film itu. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998, buku tentang Aidit kemudian bermunculan, termasuk yang ditulis oleh mereka yang mengenalnya lebih dekat.

    Sabtu, 29 September 2012 | 11:41 WIB

    Proses Arifin C. Noer Bikin Pengkhianatan G30S/PKI

    TEMPO.CO, Jakarta – Film Pengkhianatan G30S/PKI dibuat dalam waktu dua tahun. Di samping tokoh Bung Karno dan Mayor Jenderal Soeharto, sutradara Arifin C. Noer juga melibatkan 120 tokoh lain dan 10 ribu figuran di film ini.

    Meski ini bukanlah film kolosal karya Arifin yang pertama, mengurus dan menata casting begitu besar memang jauh dari gampang. “Benar-benar gila. Edan!” kata Arifin dalam artikel bertajuk Pengkhianatan Bersejarah dan Berdarah di majalah Tempo edisi 7 April 1984.

    Untuk membuat film itu, Arifin membaca sebanyak mungkin, mewawancarai saksi sejarah, dan mencari properti asli. Arifin pun mencita-citakan Pengkhianatan G30S/PKI sebagai film pendidikan dan renungan tanpa “menawarkan kebencian”.

    Film ini cukup kaya dengan detail. Latarnya berpindah-pindah dari Istana Bogor ke rapat-rapat gelap PKI (Partai Komunis Indonesia). Kemudian, ke rumah pahlawan revolusi lalu ke Lubang Buaya. Tapi, di samping beberapa fakta yang sudah amat kita kenal itu, film ini juga menampilkan sketsa kerawanan ekonomi masa itu lewat antre dan kemiskinan.

    Sedangkan kerawanan politik dilukiskan melalui serangan PKI ke sebuah masjid di Jawa Timur, guntingan koran, berita radio, dan komentar-komentar tajam. Poster Bung Karno tak terkecuali menyeruak di sana-sini dan tulisan Manipol Usdek (Manifesto Politik/Undang-Undang Dasar 1945) bertebaran di tembok dan atap rumah.

    Inti cerita ini diketahui orang banyak dan plotnya sederhana. “Persis diorama di Lubang Buaya,” kata Arifin.

    Pengkhianatan G30S/PKI merupakan film propaganda yang dirilis pada 1984. Film ini merupakan versi rezim Orde Baru terhadap peristiwa 30 September 1965 dan 1 Oktober 1965 di Jakarta. Peristiwa itu berbuntut pada tumbangnya Soekarno yang digantikan rezim Soeharto.

    Sutradara film itu, Arifin, dikenal sebagai seniman multitalenta. Sejak SMP, pria bernama lengkap Arifin Chairin Noer ini menggeluti teater dan puisi. Ia mulai menyentuh kamera ketika Wim Umboh membuat film Kugapai Cintamu pada 1976. Film perdananya, Suci Sang Primadona (1977), melahirkan pendatang baru: Joice Erna, yang memenangkan Piala Citra sebagai Aktris Terbaik Festival Film Indonesia 1978. Arifin meninggal pada 28 Mei 1995 di usia 54 tahun.

    KODRAT

    PBNU Tolak Permintaan Maaf kepada Korban Tragedi 65

    JAKARTA, KOMPAS.com – Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dengan didukung kalangan purnawirawan TNI Angkatan Darat dan ormas menolak keras segala bentuk permintaan maaf dari pemerintah/Presiden Republik Indonesia terhadap korban tragedi 1965-1966. Pasalnya, cabang NU Jawa Timur dan Jawa Tengah mengirimkan surat kepada PBNU menolak keras permintaan maaf kepada korban tragedi 1965.

    “Kami (PBNU) menolak permintaan maaf SBY kepada korban tragedi 65. Menurut kami, yang harus didorong adalah rekonsiliasi bukan meminta maaf,” ujar As’ad Said Ali, Wakil Sekjen PBNU dalam deklarasi “Mewaspadai Kebangkitan PKI” di kantor pusat PBNU Salemba, Jakarta, Rabu (15/8/2012).

    Ali mengungkapkan, sebagai bangsa lebih baik jika persitiwa tragedi kemanusiaan 1965 dilupakan. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, lanjutnya, sudah memberikan tempat untuk memulihkan hak keturunan PKI sehingga permintaan maaf pemerintah pada korban tragedi 1965-1966 dipandang tidak perlu.

    Selain itu, menurut As’ad Said Ali, pengadilan ad hoc justru akan menambah persoalan karena permasalahan yang menyangkut tragedi 1965-1966 lebih bernuansa politik daripada kemanusiaan. “NU tidak mendorong ke pengadilan karena tidak ingin mengungkit masalah yang lalu-lalu. Orang kita, kiai dibunuh PKI, kita juga tidak menuntut,” tambahnya.

    As’ad Sail Ali mengungkapkan, NU melupakan tragedi 1965 sebagai bentuk bahwa NU berjiwa besar. NU tidak mengungkit masalah pembunuhan oleh PKI di tahun 1948 di Madiun karena melupakan dan memberikan maaf agar pembagunan karakter bangsa ke depan menjadi lebih baik.

    “Kami bersikap sebagai bentuk dari berjiwa besar karena kami memegang saham di republik ini. Kami yang mendirkan republik ini. Kalau permintaan maaf dilakukan maka bangsa ini akan terus berantem,” tegasnya.

    Hal senada turut diungkapkan Suryadi, Ketua PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat), yang menjelaskan Komnas HAM saat merekomendasikan Presiden harus meminta maaf pada korban 65 telah mengobarkan permusuhan baru di kalangan masyarakat Indonesia.

    PPAD, lanjut Suryadi, menentang sikap Komnas HAM tersebut. Komnas HAM tidak selayaknya mendesak pemerintah untuk meminta maaf pada korban 1965 karena yang bertanggung jawab adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). “PKI itu pelaku kudeta. Buktinya sudah banyak. Tidak selayaknya pemerintah untuk meminta maaf. Komnas HAM belum berbuat adil,” ungkapnya.

    Salam

    RF

    Description: C:\Users\RFakih\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures\KOC Outlook Signature (Fakih, Ridwan)-Image01.png
    Ridwan  Fakih
    |Kuwait Oil Company (KOC) |
    |Engineer Corrosion | Industrial Services Group |
    |Email: RFakih@kockw.com | Web: http://www.kockw.com |
    |Tel: +965 238 65311 | Fax: +965 none |
    |P.O Box 9758 | Ahmadi | Postal Code 61008 | Kuwait |

1 Response to “Film Sejarah : The Act of Killing”


  1. March 23, 2013 at 3:22 am

    Appreciating the time and effort you put into
    your website and in depth information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out
    of date rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,103,606 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers

%d bloggers like this: