Archive for September, 2012



14
Sep
12

Kepemimpinan : Mengembalikan Jiwa Kapitalisme

Mengembalikan “Jiwa” Kapitalisme

KORAN JAKARTA/GANDJAR DEWA ART

Krisis global tampaknya masih akan mengiringi kehidupan dalam waktu lama. Dampaknya, masyarakat semakin jauh menjangkau produk-produk. Dunia juga masih merasakan efek destruktif krisis finansial dunia akibat bunga pembelian rumah yang tinggi untuk nasabah subprima beberapa waktu lalu, khususnya mereka yang berpenghasilan cekak.

Krisis pun meluas, merentang dari Amerika Serikat hingga Eropa. Indonesia terus berjaga-jaga, terutama terkait volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan. Tak ayal, situasi tersebut kembali memunculkan kritik pada kapitalisme karena dianggap menjadi biang krisis dunia.

Kalau ditilik sejarahnya, agamaagama memiliki peran dalam kelahiran kapitalisme. Setidaknya, ada empat agama besar dunia yang langsung atau tidak berkaitan dengan meluasnya paham tersebut. Sosiolog Max Weber (1864-1920), dalam The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism (1904), menjelaskan bahwa etika Protestanlah yang membidani lahirnya sistem ekonomi yang rasional dan modern. Etika tersebut berasal dari sekelompok orang Eropa dan Amerika yang melahirkan sistem usaha bebas dalam bentuknya yang modern dan efi sien, sebuah sistem yang disebut kapitalisme.

Sebelumnya, dalam sejarah memang sudah ada pertukaran bebas barang dan jasa serta usaha meraih laba. Akan tetapi, sistem usaha bebas yang menjalankan mekanisme rasional seperti pembukuan, organisasi impersonal, dan sebagainya baru terbentuk setelah revolusi protestantisme yang meyakini bahwa keberhasilan dalam urusan duniawi, termasuk memenuhi hajat ekonomi, cerminan dari terwujudnya kehendak Tuhan.

Oleh karena itu, bekerja keras, menabung, dan berhemat dikategorikan sebagai ibadah yang bernilai etis dan moral. Apalagi jika kekayaan itu kemudian dimanfaatkan untuk menolong sesama manusia. Etika itu juga “mengajarkan” seseorang telah ditentukan di dalam hidup. Mereka yang sukses menggambarkan bakal menikmati hidup abadi. Maka dari itu, orang Amerika lalu bekerja keras agar sukses karena tidak mau dinilai gagal yang berarti jauh dari hidup abadi. Itulah sebabnya Amerika maju, begitulah tesis Weber.

Sebagaimana dikemukakan Weber dalam bukunya yang lain, Ancient Judaism (1921), alasan doktriner di balik pengutamaan sistem kapitalisme oleh Yahudi pun setali tiga uang dengan justifi kasi etika protestantisme terhadap kapitalisme. Penganut Yudaisme sebagai manusia berakal harus berusaha sebisa mungkin mewarnai dan bahkan menaklukkan dunia demi mengatasi segala kekurangan di muka Bumi.

Meski sempat dikritik Weber sebagai etika yang menghalangi perkembangan kapitalisme, fakta sejarah saat ini membuktikan hal sebaliknya. Konfusianisme justru mampu merevisi kapitalisme yang limbung di era krisis global sekarang. Sebab, China sebagai negeri asal Konfusius (551-479 sebelum Kristus) kini justru mengalami pertumbuhan ekonomi impresif.

Pertumbuhan itu terjadi karena China menerapkan kapitalisme negara yang digerakkan etika konfusianisme. Etika itu mengajarkan negara harus dibangun berdasarkan negara-keluarga serta dijalankan secara hierarkis dalam satu organisasi sosial yang otokratis.

Konfusianisme sangat mengutamakan kolektivisme. Maka itu, siapa pun harus mengedepankan kepentingan orang lain di atas keinginan pribadi serta menekankan kerja sama. Singkatnya, spirit konfusianisme adalah gotong-royong dan ini melahirkan kapitalime negara seperti disebut Ian Bremmer (1969) – dalam The End of Free Market (2010).

Kapitalisme versi China memanfaatkan BUMN dan swasta yang loyal secara politik untuk mendominasi sektor-sektor strategis seperti penerbangan, telekomunikasi, dan produksi senjata.

Selain itu, China menggunakan BUMN untuk mengeksploitasi sumber daya seperti migas demi menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan skema ini, negara menjamin pengejaran kepentingan pribadi (swasta) asalkan ikhtiar itu untuk kepentingan masyarakat.

Dawam Rahardjo dalam Etika Ekonomi dan Manajemen (1990) mengatakan, teologi Islam menganut pandangan egalitarian. Oleh karena itu, umat manusia harus melepaskan segala belenggu yang memperbudak dirinya. Islam mengkritik masyarakat Mekah yang cenderung bercorak kapitalistis yang kental. Masyarakat Mekah gemar mengakumulasi kapital. Maka itu, perisitiwa hijrah dari Mekah ke Madinah dapat diartikan sebagai keinginan Islam membangun masyarakat baru nonkapitalistis.

Berbeda dengan Mekah, Madinah waktu itu belum membentuk formasi sosial ekonomi yang baru. Lembaga pemilikan perorangan pada umumnya tak dikenal. Dengan kata lain, struktur so sial Madinah memungkinkan tumbuhnya nilai-nilai egalitarian. Tugas umat atau manusialah untuk membongkar segala struktur alias bangunan infrastruktur ekonomi dan suprastruktur ideologi yang menghambat realisasi masyarakat egaliter tersebut.

Namun, di sisi lain, ciri umum kapitalisme adalah pemilikan perorangan atas alat-alat produksi, kebebasan berusaha, pe ngejaran laba, produksi untuk pasar, ekonomi uang, mekanisme persaingan, dan rasionalitas dalam perilaku usaha. Pendeknya, saripati kapitalisme adalah rasionalitas. Sebab, dengan rasio itulah manusia melakukan kalkulasi untung-rugi.

Kesejahteraan

Pertanyaannya kemudian, jika kapitalisme memiliki kaitan dengan agama, mengapa manusia kini terbelit krisis fi nansial global yang demikian berat? Jawabannya, manusia telah menanggalkan spirit agama dari kapitalisme. Aki batnya, kapitalisme mengalami per ubahan dari kesejahteraan yang ber sendikan agama dan berwajah kemanusiaan menjadi hanya bertujuan menumpuk modal pada segelintir orang saja.

Meminjam tamsil Michel Wieviorka, kapitalisme berwajah kesejahteraan dicederai superkapitalisme pemegang saham di mana perusahaan tidak lagi mengenal batas kedaulatan negara dan mengontrol hampir semua sektor ekonomi dunia. Tujuan perusahaan dalam sistem kapitalisme baru yang kosong dari etika agama ini memuaskan dahaga para pemegang saham akan efi siensi demi mendapat keuntungan sebear-besarnya. Parahnya, upaya tersebut sering harus merusak lingkungan, berkongkalikong dengan birokrat, bekerja sama dengan preman, dan sebagainya.

Akhir kata, krisis global saat ini janganlah disimpulkan sebagai senjakala kapitalisme. Sebaliknya, krisis seyogianya menjadi peringatan bagi dunia untuk memutar haluan kapitalisme dari superkapitalisme pemegang saham menuju fitrah awalnya sebagai kapitalisme kesejahteraan yang memiliki etika agamis. Itulah jiwa asli kapitalisme yang ingin mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

oleh : Satrio Wahono

Penulis adalah Magister Filsafat UI dan Pengajar FE Universitas Pancasila

13
Sep
12

Pangan : Ketika Makanan Rakyat Pun Harus Impor

Pembangunan yang berhasil karena makanan rakyatpun harus diimpor. Itu kan menunjukkan pemerintah “berhasil membangun” dan memenuhi keperluan pangan warganya. Jangan lupa makanan itu adalah impor, artinya semuanya made in LN. Siapa tak akan bangga karena semua yang digunakan warganya adalah buatan luar negeri. Hooibat kan.

Ketika Makanan Rakyat Pun Harus Impor

Wahyu Dramastuti | Selasa, 11 September 2012 – 15:23:41 WIB

:

(dok/SH)
Problem terbesar bagi petani lele adalah harga pakan yang mahal dan harga jual yang murah.

Asep tidak bisa terima dengan kebijakan pemerintah mengimpor lele dari Malaysia. Meski impor itu ditujukan untuk kawasan Kepulauan Riau, sementara Asep berdomisili di Parung, Jawa Barat, dia tetap merasa jengkel dan marah ketika mendengar berita bahwa impor lele dari Malaysia sekitar 60 ton per tahun.

Berita itu dia ketahui dari media massa yang mengungkapkan impor ikan lele dilakukan, karena harga lele yang dipasok dari Pulau Jawa ke Provinsi Kepulauan Riau lebih mahal dibandingkan dengan pasokan dari Malaysia.

Ini seperti yang diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Djasarmen Purba, berdasarkan temuan hasil kunjungan kerja Komite II DPD ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

“Kenapa nggak memberdayakan petani dalam negeri saja? Itu kan sama saja membunuh petani lele,” ujar Asep (34) kepada SH, Jumat (7/9). Siang yang panas tidak dihiraukannya. Pria yang masih hidup membujang ini tetap meladeni pertanyaan SH sambil menyablon baju kaus pesanan.

Gelar sarjana komunikasi ditinggalkannya karena dia kini lebih tertarik dengan dunia bisnis. Namun di saat musim kemarau macam sekarang, bisnis perikanan ditinggalkannya untuk sementara waktu dan beralih menjadi penyablon baju kaus, poster, dan lain-lain. Sementara petani-petani ikan lain di kawasan Parung yang kurang berpendidikan kebanyakan beralih pekerjaan menjadi kuli proyek.

Para petani kecil dan sarjana seperti Asep akan kembali menjadi petani ikan setelah hujan mulai membasahi lahan mereka di Desa Poktua, Kecamatan Kemang, Parung, Bogor, Jawa Barat. Asep memilih menjadi petani ikan khususnya lele, karena pada awalnya mengira penghasilannya besar.

Sebelumnya ketika sedang survei untuk memulai usaha secara mandiri, dia melihat banyak orang yang memelihara lele dan banyak pula warung pecel lele di pinggir jalan, malah ada pula rumah makan lele yang laris manis.

Dia juga memilih lokasi usaha di Parung karena Parung menjadi daerah sentra produksi berbagai jenis ikan, seperti lele, gurami, nila, mas, dan patin. Untuk lele saja, di seluruh Parung bisa menyediakan sekitar 5 ton lele per hari. Angka 5 ton itu diperoleh SH dari Acong, pedagang pengumpul ikan di Parung. Di dunia perikanan dikenal istilah petani ikan, lalu pedagang perantara, serta pedagang pengumpul.

Petani biasanya menjual ikan hasil produksinya kepada pedagang perantara atau ada yang menyebutnya tengkulak.

Kemudian pedagang perantara menjualnya lagi ke pedagang pengumpul atau pengepul semacam Acong. Asep tak tahu apakah lele hasil produksinya termasuk yang akhirnya dibeli oleh Acong. “Saya hanya tahu lele saya dibeli murah oleh tengkulak,” ujar Asep sambil mengusap wajahnya.

Banyak Kendala

Setelah menjalani pekerjaan sebagai petani lele, ternyata antara teori yang dipelajarinya dari buku-buku dan belajar secara langsung dari petani ikan dengan kenyataan jauh berbeda.

Secara teori, lele memang sudah bisa dipanen setelah umurnya 60 hari. Tapi ternyata harga pakannya mahal. Untuk 1 kilogram pelet harganya sudah sekitar Rp 7.000.

Asep memang sudah mencoba mengganti pelet dengan pakan alternatif, seperti usus ayam yang harganya hanya Rp 2.000 per kilogram, serta nasi sisa atau nasi bekas dari restoran-restoran yang bisa diperoleh secara gratis.

Tapi nyatanya dengan pakan alternatif itu, saat ditimbang berat badan lele lebih ringan dibandingkan dengan jika makan pelet. Selisihnya bisa sekitar 30 persen.

Problem lain muncul kalau terlambat memberi makan lele. Karena jika kelaparan lele yang kecil akan dimakan oleh lele yang besar. Ini sesuai dengan sifat lele yang kanibal. Persoalan masih bertambah, karena harga jual lele murah. Satu kilogram lele dijual Rp 12.000, berisi 7-8 ekor. Ini sangat tidak sesuai dengan FCR ikan lele.

Menurut Asep, FCR atau Food Coeficient Ratio adalah perbandingan antara 1 kilogram pakan dengan 1 kilogram daging lele adalah 2:1.

“Makanya nggak akan bisa untung, karena 2 kilogram pakan hanya menghasilkan 1 kilogram daging. Kalau 1 kilogram pakan harganya Rp 7.000 maka untuk 2 kilogram harganya Rp 14.000, padahal ini hanya menghasilkan 1 kilogram daging yang harganya cuma Rp 12.000. Lha mana bisa untung?!” ujarnya.

Belum lagi ongkos tenaga kerja, harga obat-obatan untuk lele, dan ongkos pemeliharaan kolam misalnya galengan jebol, pipa pralon pecah, dan menggali tanah untuk memperdalam kolam ikan setiap kali setelah panen. “Apalagi saat ini tak ada air, gimana lele bisa hidup?” Asep menambahkan.

Matanya menerawang ke langit saat mengatakan, “Kekeringan kan tidak hanya sekali ini terjadi tapi sudah berkali-kali. Kenapa pemerintah tidak juga memperbaiki saluran irigasi?”

“Coba saja lihat, kalau irigasi lancar dan harga pakan murah, pasti pemerintah tak perlu impor lele. Lha kalau pemerintah impor lele, bagaimana saya bisa jualan?” sambung Asep.

Setahu Asep, berdasarkan berita yang dia dapat dari media massa, harga impor lele lebih murah daripada harga lokal. Ini dinilainya menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah tidak pro rakyat tapi pro importir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan mahalnya ikan di beberapa wilayah disebabkan oleh masalah distribusi dan beberapa wilayah tidak cocok untuk budi daya ikan termasuk lele.

Kata menteri, pihaknya baru saja menghentikan kegiatan impor empat perusahan di Jakarta karena telah memasukkan lele konsumsi dari luar negeri.

Petani terpelajar seperti Asep tak mau tahu apakah pemerintah serius menghentikan impor lele. Yang dia tahu, ia dan para petani ikan lainnya semakin hidup kembang-kempis. Kalau kendala yang dia hadapi dibiarkan terus terjadi maka petani ikan bisa jadi tidak mau memproduksi lele lagi.

Sementara mencari pekerjaan lain sebagai gantinya tidaklah mudah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana akibatnya nanti. Jangan sampai kejahatan merajalela, karena desakan kebutuhan perut tak bisa ditahan-tahan.

Catatan :

Panitia Ketahanan Pangan Indonesia terbentuk 11 September 2012, kini cakupi penggiat di 9 (sembilan) Propinsi

Sumber : Sinar Harapan
13
Sep
12

Lingkungan : Save The Forest, Save The Earth

Save The Forest, Save The Earth

Melalui lembaran sederhana ini, kami mengundang kawan-kawan Jatamers, dalam aksi ” Selamatkan Hutan, Selamatkan Bumi” dari ancaman Kapitalis ekstraktif. Dilaksanakan hari Rabu tanggal 12 September 2012. Star kantor Jatam Sulteng, sasaran Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pernyataan Sikap

Pengalihfungsian sektor kehutanan ke sektor pertambangan akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Di Kabupaten Tolitoli, terdapat 23 Izin Usaha Pertambangan (IUP) masuk dalam kawasan hutan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tolitoli, Budhi Kathiandgo, bahwa sebagian lokasi pertambangan di 23 areal izin pertambangan Kabupaten Tolitoli yang siap dikelola oleh para investor tambang ternyata masuk dalam kawasan hutan.

Pihaknya sudah mengajukan permohonan alih fungsi hutan ke Kementrian Kehutanan. Namun celakanya, Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli, tidak mengetahui luas lahan Izin Pertambangan yang masuk di kawasan hutan tersebut (Media Alkhairaat 4/9).

Hal ini sangat rancu tentunya, pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli berani mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di areal hutan, namun belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Bahkan masih dalam tahap pengajuan izin ke Kemenhut. Padahal dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin pengalihfungsian hutan dari menteri Kehutanan, adalah tindakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalan UU No. 41 Tahun 1999 Jo Tentang Kehutanan. Dalam hal ini, harus ada tindakan tegas dalam penegakan hukum berupa pemberian sanksi hukum terhadap pihak yang terlibat dalam upaya-upaya pengalihfungsian kawasan hutan tanpa melalui prosedur yang benar.

Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih tegas, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Perusahaan tersebut antara lain adalah PT. Indonesia Eka Risti Alfa, PT. Tunas Kasih, PT Andhika Bhakti, PT. Inti Cemerlang, PT. Promistis, PT. Sumber Mas, dan PT. Era Moreco. Beberapa perusahaan tambang tersebut, adalah anak perusahaan dari PT Sulawesi Molybdenum Managemen, yang akan mengeruk habis Molybdenum, tembaga dan lain sebagainya di wilayah Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Total penggunahan lahan areal konsesi seluruh IUP tersebut seluas 39.005 Hektar. Sebagian besar izin tersebut berada dalam wilayah Cagar Alam Tinombala yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 339/Kpts-II/1999 tanggal 24 Mei 1999 dengan luas 37.106,12 ha.

Sementara itu, kawasan hutan di Kecamatan Dondo mencakup; Hutan Lindung 15.888,0 Ha, Hutan Produksi 23.833,00 Ha, Hutan Konservasi 4.158,00 ha, Hutan Rakyat 1.208,0 Ha, Hutan Suaka 2.215,00 Ha. Sementara itu dalam wilayah konsesi perusahaan terdapat Cagar Alam Tinombala yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 339/Kpts-II/1999 tanggal 24 Mei 1999 dengan luas 37.106,12 ha.

Hal demikian adalah sebagai bentuk resiko industri ekstraktif meningkat menjadi ancaman dan mara bahaya terhadap syarat kebelanjutan manusia dan alam sekitarnya. Sebab lokasi IUP perusahaan tambang tersebut yang saat ini proses destruktif-nya sedang dipimpin oleh Sulawesi Molybdenum Management (SMM) memiliki impact aktivitas ekstraktif yang akan meniadakan syarat objektif kehidupan masyarakat setempat. Kepentingan banyak spesies selain manusia, sebagai daerah resapan air atau watercatcment area. Air itu mengalir sebagai deposito pokok bagi kebutuhan kehidupan seluruh rakyat di Kecamatan Dondo. Haruskah kita korbankan semua itu hanya bagi satu “spesies pemusnah” bernama Kapitalis? (Jatam Sulteng 2012).

Maka dari itu kami Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng, menyatakan sikap sebagai berikut:

Mendesak Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli untuk memeriksa dugaan pelanggaran hukum tersebut;

Tolak aktifitas Ekplorasi maupun Eksploitasi Perusahaan Tambang di Kecamatan Dondo, Toli-Toli;

Pemerintah harus segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

Palu, 11, September 2012

Koordinator Aksi
Alkiyat J Dariseh

13
Sep
12

Pidana : Membuat Bangkrut Koruptor

Membuat Bangkrut Koruptor

Selasa, 11 September 2012 | 22:56 WIB

NIAT Komisi Pemberantasan Korupsi memakai ketentuan perampasan harta hasil korupsi dalam kasus suap yang menyeret Angelina Sondakh adalah langkah maju. Selama ini jaksa Komisi hanya menuntut hukuman pidana dan denda bagi para terdakwa korupsi. Akibatnya, selain hukuman bui yang sering begitu ringan hingga melukai perasaan publik, nilai hukuman denda yang dikenakan juga jauh lebih kecil dibanding uang negara yang mereka tilap.

Angelina Sondakh didakwa menerima suap sebesar Rp 35 miliar dalam pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Jika dia dituntut menggunakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, memang ancaman hukumannya bisa sampai seumur hidup. Tapi tetap ada pilihan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Masalahnya, belum pernah ada terdakwa korupsi divonis hukuman maksimal. Bahkan, kalaupun hukuman denda dikenakan maksimal, besarnya cuma Rp 1 miliar–tak sampai sepersepuluh dari uang yang didakwa telah ia tilap.

Dengan hitung-hitungan seperti itu, pantas saja para koruptor tak jera. Jika terbukti korupsi Rp 35 miliar, dendanya cuma Rp 1 miliar. Hukuman penjara pun tak akan terasa berat. Koruptor berpeluang bebas setelah menjalani sepertiga dari masa hukumannya. Fakta bahwa belum ada koruptor divonis dengan hukuman penjara maksimal jelaslah makin membuat orang tak takut menilap uang negara.

Sebaliknya, jika pasal tambahan, yaitu pasal 18, digunakan dalam kasus Angelina, duit suap dari Grup Permai bisa disita jika hakim mengabulkan permintaan jaksa itu. Pemakaian pasal hukuman tambahan ini diharapkan membuat calon-calon koruptor berpikir ulang sebelum berani menggangsir uang negara. Memang tak ada jaminan bahwa hukuman berat otomatis menurunkan kejahatan korupsi yang makin menggila. Tapi, paling tidak, Komisi telah berani melangkah lebih maju.

Angelina akan menjadi terdakwa pertama yang diajukan Komisi ke pengadilan memakai pasal ini. Lebih baik telat ketimbang tak menggunakannya sama sekali. Sebab, sesungguhnya Komisi telah tertinggal dibanding polisi atau jaksa dalam “bermanuver” memakai pasal dakwaan untuk menjerat koruptor secara maksimal.

Kejaksaan Agung sudah jauh melangkah dengan memakai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam mendakwa dua pegawai Direktorat Pajak: Bahasyim Assyifie dan Dhana Widyatmika. Itu juga langkah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia ketika mendakwa Gayus Tambunan. Memakai undang-undang ini memungkinkan hakim menghukum para terdakwa untuk menyerahkan harta kekayaan yang diduga diperoleh dengan cara ilegal selama menjadi pegawai Pajak.

Komisi baru akan menerapkan beleid pencucian uang terhadap Muhammad Nazaruddin, terdakwa utama kasus suap Wisma Atlet yang juga kolega Angelina di Partai Demokrat. Korupsi adalah pidana asal pencucian uang. Dengan undang-undang ini, hukuman terhadap pelakunya menyeluruh, bukan hanya satu kasus korupsi yang membuatnya berurusan dengan pengadilan.

Dengan ancaman hukuman yang lebih berat, kita berharap Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar menjadikan dirinya lembaga yang ditakuti para koruptor. Kita sudah muak melihat koruptor hidup senang di dalam penjara, melenggang bebas setelah menerima sekian kali remisi, lalu kembali hidup normal. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Buatlah para koruptor jera dengan hukuman yang paling mereka takuti: menjadi jatuh bangkrut.

Rabu, 12 Sep 2012 00:01 WIB

Darimanakah Kita Memulai Pemberantasan Korupsi?

Oleh : Rigop Darmiko.
Darimanakah kita memulai pemberantasan korupsi? Pertanyaan ini mungkin terasa asing di tengah berbagai penangkapan dan proses peradilan koruptor-koruptor oleh KPK. Bukankah kita telah memiliki KPK yang sudah menunjukkan berbagai prestasi dengan menangkap dan memproses berbagai kasus korupsi. Bahkan KPK ingin menyiapkan penjara khusus koruptor. Tidak hanya itu, belakangan hangat diperbincangkan tentang pemiskinan terhadap para koruptor. Tak tanggung-tanggung beberapa elemen dan kelompok masyarakat mengajukan adanya hukuman mati atau tembak di tempat saat seseorang tertangkap basah melakukan korupsi.
Kalau begitu sekali lagi kita ulang pertanyaannya, darimanakah kita memulai pemberantasan korupsi? Pertanyaan ini tentu kedengaran menjadi sangat apatis ketika berbagai kasus korupsi di negeri ini banyak diungkap. Tetapi pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan yang sangat relevan jika lebih dulu kita kembali bertanya, apakah dan siapakah koruptor itu? Pertanyaan apa dan siapa ini kiranya perlu kita urai lebih dulu untuk menjawab pertanyaan darimana yang kita ajukan di awal tadi.

Mari memulai sebuah contoh sederhana di lingkungan petani. Sekelompok orang yang membentuk kelompok tani berhak atas bantuan pertanian. Karena itu mereka mengadakan sebuah program bekerjasama dengan petugas penyuluh tani dan badan pengawas pertanian. Pertama, ketua kelompok tani harus memotong beberapa ratus ribu dari sejumlah uang yang menjadi hak setiap anggota kelompok tani sebagai imbalan jasa. Kedua, potongan ini demi pemberian kepada badan pengawas dan penyuluh yang telah membantu mencairkan dana kelompok tani.

Para pengawas dan penyuluh secara sengaja memotong dari setiap dana proyek ini karena mereka harus memberi kepada koordinator. Koordinator merasa wajib memberi kepada pejabat di badan/dinas. Kepala badan/ dinas harus mempunyai sumber-sumber pemasukan ini karena mereka harus memberi setoran kepada kepala daerah. Selain itu mereka juga harus mengelola berbagai dana secara fiktif karena mereka harus siap memberi kepada setiap LSM yang datang meliput ke kantor badan/dinas. Mereka juga harus mengelola keuangan secara “bijaksana” karena adanya setoran-setoran yang tidak tertulis kepada pimpinan yang lebih tinggi. Tentu kita dapat uraikan lebih jauh hingga ke pusat pemerintahan.

Mari kita ambil sebuah contoh di bidang lain. Kepala sekolah harus memotong sebahagian dana BOS yang diterimanya karena dia harus mengembalikan uangnya yang pernah diberikannya kepada kepala sekolah ketika dia dipilih sebagai kepala sekolah. Selain itu kepala sekolah bekerja sama dengan bendahara sekolah harus memotong berbagai tunjangan dan gaji guru untuk setoran-setoran tanda jasa kepada dinas pendidikan. Sebelum kita urai ke atas, kita tentu tahu darimana akhirnya guru mengembalikan uang yang seharusnya diperolehnya, yakni ke bawahnya. Kepala Dinas pendidikan harus mengelola dana-dana dengan “bijaksana” karena mereka harus memberikan setoran-setoran tidak tertulis kepada kepala daerah yang telah memilihnya. Selain itu mereka harus terus terjerat berbagai LSM yang sengaja datang untuk mendapat cipratan dana. Dan ke atas tentu kita dapat teruskan bagaimana dana-dana itu dapat cair hingga di pusat pemerintahan.

Pengertian sederhana dari “bijaksana” mengelola keuangan adalah dengan membuat penambahan-penambahan harga barang dalam pengadaan barang. Maka tidak heran jika dalam sebuah laporan kita dapat melihat harga sebuah print yang seyogyanya 450 ribu menjadi 3 hingga 4 juta per unit di sebuah kantor pemerintahan.

Kalau begitu apa itu korupsi dan siapakah itu koruptor. Korupsi sudah menjadi sebuah dosa yang terstruktur dan sistematis. Kondisi masyarakat yang kian pragmatis individualis sesungguhnya hanya sedang menunggu kesempatan untuk pada akhirnya dapat melakukan korupsi. Pola hidup konsumtif dan hedonis telah memaksa masyarakat untuk mendapat uang sebanyak-banyaknya tanpa dikuti kerja keras. Telah menjadi lazim dan lumrah bahwa pejabat negara itu kaya. Maka tidak heran banyak masyarakat yang sangat kecewa karena tidak adanya penerimaan CPNS. CPNS menjadi salah satu cara termudah untuk menaikkan taraf hidup. Menjadi PNS menjadi kesempatan untuk tidak banyak pekerjaan gaji terjamin dan sedapat mungkin menjadi pejabat untuk mendapat berbagai kesempatan mengelola proyek.

Menaikkan Gaji

Pemerintah dengan alasan pencegahan korupsi menaikkan gaji para pegawai setinggi-tingginya tanpa adanya evaluasi kinerja. Bahkan seorang kepala BUMN merasa berhak mendapat gaji yang sedemikian tinggi yang diambil dari pajak pendapatan masyarakat yang hanya cukup makan setiap harinya. Badan pengawas seakan menjadi ladang basah karena para pengawas berkesempatan mendapat sapi-sapi perahan dari dinas-dinas di pemerintahan. Dinas pengawasan menjadi lahan basah karena berkesempatan mendapat sapi-sapi perahan di sektor-sektor swasta.

Apakah itu korupsi dan siapakah itu koruptor? Mari melihat secara nyata dan menyeluruh. Dengan demikian kita masih relevan bertanya darimanakah kita memulai pemberantasan korupsi. Penangkapan koruptor oleh KPK dan proses hukum oleh pengadilan Tipikor tidak serta merta menjadi sebuah jawaban bagi pemberantasan korupsi. Beberapa kasus yang di ungkap oleh KPK tidak ubahnya sebagai gincu penegakan hukum di Indonesia.

Pemberantasan korupsi belum menyentuh kepada itikad baik penyelenggara negara untuk menaikkan moral dan martabat bangsa. Hal ini dapat kita lihat beberapa kasus yang terkuak hanya berakhir pada pemeran tambahan bukan aktor utama. KPK nampaknya belum mampu mengungkap kasus-kasus korupsi secara menyeluruh dan membongkar tindakan korupsi yang sistemik. KPK masih hanya sebatas mengungkap kasuistik atau personal. Sehingga seorang yang mencoba meniup pluit seperti Susno segera menjadi tersangka dan di hukum hingga berbagai dugaan kasus yang dicoba di dengungkannya hilang entah ke mana.

Korupsi yang terstruktur dan sistemik tidak dapat diselesaikan dengan pengungkapan berbagai kasus secra kasuistik dan personal. Pengungkapan tindak korupsi secara kasuistik dan personal hanya akan mengaminkan kemerosotan moral bangsa yang secara perlahan tapi pasti akan mengubur bangsa ini sebagai bangsa yang lumpuh. Jika KPK masih terus mengungkap berbagai kasus korupsi sebatas kasuistik atau personal tidak sampai kepada sistem maka KPK sedang membangun payung perlindungan korupsi yang secara merata.

Darimanakah kita memulai pemberantasan korupsi? Pertanyaan ini bukan hanya kita ajukan bagi pemerintah selaku penyelenggara negara tetapi juga bagi kita. Sebagai langkah konkrit maka yang pertama dapat dimulai dari keluarga-keluarga. Pendidikan keluarga akan sangat efektif melahirkan orang-orang yang idealis.

Mereka akan menjadi masyarakat yang bersih sehingga dengan lantang dapat menyuarakan kebenaran. Tentu juga akan lebih efektif jika pemberantasan korupsi di mulai dari tindak tegas pemimpin negara.

Nampaknya para elit politik dan para pemimpin negara menjadi susah bergerak dan bertindak memberantas korupsi karena terlanjur terlibat dalam transaksi politik yang sarat korupsi.

Karenanya bagi pemimpin-pemimpin dan elit yang masih ideal dan sungguh-sungguh bekerja dengan integritas harus berani menyuarakan kebenaran dengan demikian masyarakat akan semakin mengenal siapakah kelak pemimpin yang layak memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan menjadi pusat peradaban dunia bagi pembangunan moralitas manusia. ***

Penulis adalah penulis lepas, tinggal di Rantauprapat

13
Sep
12

Perekonomian : Kembangkan Ekonomi Khas Indonesia

Ekonomi Khas Indonesia Harus Dikembangkan

TRIBUNnews.comOleh arif wicaksono | TRIBUNnews.com

 

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmansyah, menyerukan agar para ekonom Indonesia bersatu untuk merumuskan indikator-indikator ekonomi yang khas dan berakar pada kondisi perekonomian Indonesia.

Menurut Firmansyah, sudah waktunya para ekonom Indonesia merumuskan indikator kesejahteraan yang bersumber dari kondisi khas ekonomi Indonesia.

Indikator ekonomi yang berasal dari barat tidak selalu sesuai dalam menggambarkan keadaan khas Indonesia.

“Indikator kesejahteraan antardaerah di Indonesia pun berbeda-beda. Orang Madura belum sejahtera kalau belum naik haji, walau pun gajinya tinggi. Orang Sumatera Barat belum sejahtera kalau tidak punya kerbau 10 ekor. Kita harus merumuskan platform baru,” kata mantan dekan Fakultas Ekonomi UI tersebut di Jakarta, Selasa (11/8/2012).

Menurut Firmansyah, kalau memakai kacamata metodologi ekonomi barat, sektor informal digambarkan sebagai underground economy, ekonomi bawah tanah atau ekonomi gelap yang harus dibasmi. Contoh lain yang Firman kemukakan adalah perihal sektor informal.

“Paradigma Barat menganggap justru ekonomi informal itu harus dihapuskan karena merugikan. Soalnya mereka tidak membayar pajak sehingga dianggap mengurangi penerimaan negara,” jelasnya.

Padahal, tambahnya, di Indonesia sektor informal itu justru memegang peranan kunci.

“Sebagian besar perkantoran di Indonesia dikelilingi oleh pedagang sektor informal. Para pegawai bisa menabung karena makan siang mereka disediakan oleh sektor informal yang harganya terjangkau.”

“Setiap ada apartemen dibangun, pasti karena didukung oleh sektor informal. Jangan-jangan sektor informal tersebutlah yang mensubsidi sektor formal,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, cara pandang terhadap sektor informal harus bijaksana ala Indonesia, tidak mengikuti pemikiran Barat.

“Itu sebabnya Pemerintah mendorong agar alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin diperbanyak,” pungkasnya.

11
Sep
12

Kemiliteran : Politik Militer Pasukan KNIL

Pengaruh Karakter Suku dalam Organisasi Pasukan KNIL

Oleh: Yohanes Apriano Fernandez | 25 February 2012 | 04:02 WIB

Anda tahu suku apa saja yang digunakan oleh KNIL (Koninkiljke Nederlandsche Indische Leger) dalam menumpas berbagai perlawanan di tanah air? Rata-rata hampir semua suku di Nusantara menjadi bagian dari pasukan KNIL, namun persentasenya berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu politik Devide et Impera Belanda dalam melemahkan perlawanan di tanah air. Selain itu, pasukan Belanda yang sebelumnya bertugas menggempur perlawanan di daerah banyak yang gugur akibat terbunuh atau menderita sakit  kolera, sehingga prajurit pribumi diharapkan lebih tahan terhadap penyakit tropis. Belanda juga tidak perlu mendatangkan prajurit Belanda dalam jumlah banyak karena akan memboroskan anggaran.
Komposisi Prajurit Pribumi dalam Pasukan KNIL

Pengumuman Perekrutan Prajurit KNIL (Sumber/engelfriet.net)
Menurut catatan Capt. R.P. Suyono dalam bukunya yang berjudul Peperangan Kerajaan di Nusantara terbitan Grasindo, sejak terbentuk (tahun 1830) pasukan KNIL sangat kekurangan prajurit karena rata-rata kebutuhannya adalah 2.000 per tahun, namun prajurit Belanda yang dikirm ke Hindia Belanda rata-rata hanya 1500 hingga 1600 per tahun. Selisih 500 orang merupakan hal urgent mengingat sebagian pasukan yang dikirim juga gugur dalam menjalankan tugas sehingga kebutuhan prajurit semakin membengkak. Tentu saja hal ini tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk menaklukan daerah-daerah yang belum dikuasai –pada abad 19 daerah kekuasaan Hindia Belanda masih kecil– serta menumpas pemberontakan di daerah-daerah yang bergejolak.
Melihat perbandingan antara jumlah prajurit dan kebutuhan yang tidak seimbang maka perekrutan prajurit pribumi merupakan satu-satunya solusi. Perekrutan ini memberikan kemenangan pihak kompeni terhadap berbagai perlawanan di tanah air, terbukti prajurit Ambon, Manado dan Jawa berhasil menumpas perlawanan di Bali  pada tahun 1860. Seiring makin masifnya perekrutan parajurit pribumi serta bergabungnya anak-anak prajurit KNIL yang lahir di tangsi maka jumlah prajurit pribumi di dalam pasukan KNIL meningkat dari tahun ke tahun.
Suyono mencatat pada tahun 1916, jumlah prajurit KNIL terdiri dari 17.854 orang Jawa, 1.792 orang Sunda, 151 orang Madura, 36 orang bugis –menurut Maulwi Saelan (mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa), orang bugis dan Makasar jarang dijadikan prajurit KNIL karena tingkat kesetiaan yang rendah– dan 1.066 orang Melayu. Adapun orang Ambon yang berjumlah 3.519 orang, orang Manado 5.925 dan 59 orang Alfuru. Jumlah pasukan pribumi ini dilengkapi dengan 8.649 orang Eropa sehingga kekuatan pasukan KNIL menjadi kuat terutama pada awal abad ke 20 hingga sebelum Perang Dunia (PD) II. Komposisi suku dalam pasukan KNIL ini sangat dinamis dari tahun ke tahun namun rata-rata orang Jawa tetap memiliki jumlah prajurit terbanyak karena bisa mencapai 50 %. Orang Sunda 5 %, Manado 15 % dan justru orang Ambon hanya mencapai 12 %. Sisanya adalah suku Timor 4 % dan suku-suku lain seperti Aceh, Batak, Madura dan Bugis masing-masing 1 %.
Komposisi kesukuan yang memiliki sifat dan karakter berbeda ini ternyata juga berpengaruh pada organisasi berperang pasukan KNIL. Hal ini terbukti dari penempatan prajurit ke dalam empat Kompi yang berbeda dalam satu batalyon infanteri. Kompi pertama adalah gabungan orang Eropa dan Manado yang difungsikan berhadapan langsung dengan musuh, menyerang, menembak dan membuat lubang perlindungan. Mereka juga bertugas untuk menghitung kekuatan musuh dengan mengintai. Kompi kedua yang terdiri dari orang Ambon dan Timor merupakan pasukan penggempur yang bertugas melibas musuh namun harus segera ditarik kembali sebelum semuanya hancur. Setelah ditarik maka fungsi kompi ketiga dan keempat yang terdiri dari orang Sunda dan Jawa yaitu melakukan pendudukan dan meciptakan perdamaian. Tugas terakhir ini diberikan kapada prajurit Jawa dan Sunda karena mereka memiliki sifat tenang dan mampu menahan diri.
Diskriminasi Dalam Pasukan KNIL
Belanda selalu senang menciptakan segregasi antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya termasuk antar Para Prajurit KNIL yang berdarah Ambon (Sumber/engelfriet.net
suku di dalam pasukan KNIL. Segregasi yang diciptakan berupa diskriminasi dalam bentuk penggajian dan fasilitas. Orang Jawa yang merupakan mayoritas ternyata tidak serta merta dihargai oleh Belanda, justru merekalah yang mengalami perlakuan diskriminasi.
Jika ada penghargaan medali kuning untuk keberanian dan kesetiaan (Voor Moed en Trouw) maka prajurit Ambon dan Manado akan mendapatkan tambahan gaji f10,9 (gulden), sedangkan prajurit Sunda dan Jawa hanya mendapat f6,39. Hal ini juga berlaku dalam berbagai fasilitas termasuk tingkat kelas jika bepergian. Sebelum tahun 1905 prajurit Jawa tidak mendapatkan fasilitas sepatu karena keunggulan berperang dianggap tidak sebaik prajurit Ambon dan Manado. Prajurit Jawa yang cenderung nrimo dengan perlakukan ini menyebabkan selalu mengalami diskriminasi.
Nasib prajurit Jawa mengalami perbaikan setelah diprotes oleh J. van der Weiden –menantu Jendral van Heutsz (komandan pasukan Belanda yang berhasil menaklukkan Aceh)– yang mengatakan bahwa prajurit Jawa juga gagah berani –selain prajurit Aceh– terbukti dari perang Jawa yang sangat sulit dihentikan Belanda. Orang Belandalah yang berpikiran bahwa prajurit Jawa lebih lemah sehingga mendapatkan perlakuan diskriminasi.
Kekuatan pasukan KNIL mengalami penurunan setelah Perang Dunia II berakhir dan Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan melancarkan Agresi Militer I dan II. Sebagian besar pasukan KNIL –antara lain A.H Nasution, Urip Sumoharjo, Alex Kawilarang dan yang lainnya– pada masa ini sudah terpengaruh ide revolusi dan kemerdekaan sehingga mereka berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

09
Sep
12

Prasarana : 6 Mega Proyek Infrastruktur di DKI Jakarta

http://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Ini Dia 6 Mega Proyek Infrastruktur di DKI Jakarta

Zulfi Suhendra – detikfinance
Minggu, 09/09/2012 12:28 WIB
Browser anda tidak mendukung iFrame

Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall
Jakarta - DKI Jakarta memiliki 6 proyek infrastruktur yang targetnya akan dibangun secara bertahap mulai 2013. Secara total investasi yang diperlukan sekitar Rp 442 triliun.Demikian dikutip dari Sekretariat Negara, Minggu (9/9/2012). Proyek-proyek infrastruktur itu antaralain:1. Proyek Mass Rapid Transit (MRT) dengan total investasi Rp 103 triliun yang terdiri dari tahap I Lebak Bulus hingga Bundaran HI Rp 23 triliun, dan ruas Balaraja hingga Cikarang sekitar Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun.Untuk membangun konstruksi jalur kereta tersebut dilakukan melalui dana dari pemerintah provinsi dengan bantuan pinjaman dari JICA. Setelah konstruksi dibangun, maka pemerintah akan membuka tender operasional kepada pihak swasta untuk pengoperasian proyek tersebut.

MRT merupakan transportasi berbasis rel yang paling memungkinkan dilakukan di Jakarta. Proyek monorel yang sudah dimulai pada era gubernur sebelumnya sulit dilanjutkan karena masalah pendanaan. Sebagai gantinya akan ada transportasi busway layang.

Pembangunan koridor selatan-utara dari Lebak Bulus hingga Kampung Bandan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 15,7 km dengan 13 stasiun, yaitu tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah.

Proyek pertama ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2016. Adapun tahap kedua akan melanjutkan jalur selatan-ytara dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 8,1 kilometer yang ditargetkan beroperasi 2018.

2. Pembangunan infrastruktur 6 ruas jalan tol sepanjang 75 km dengan investasi sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 45 triliun.

Pemerintah telah mendapatkan pemenang tender yakni konsorsium PT Jakarta Tollroad Development (JTD). Saat ini sedang dalam proses negosiasi investasi. Ditargetkan proses konstruksi bisa dilaksanakan pada 2013 mendatang. Proyek enam ruas jalan tol yang melingkar di dalam ibu kota DKI Jakarta tersebut akan dilengkapi dengan bus Transjakarta express.

3. Proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jakarta dengan total investasi mencapai Rp 200 triliun. Proyek ini mencegah kawasan pesisir Jakarta tenggelam oleh air laut akibat terus turunnya permukaan tanah di Jakarta.

Selain itu Jakarta juga tengah mengembangkan pembangunan infrastruktur di Teluk Jakarta dengan besaran investasi mencapai Rp 200 triliun yang diperkirakan akan memakan waktu 10 tahun.

4. Proyek pengembangan air minum melalui pipanisasi Jatiluhur senilai Rp 4 triliun. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur, akan dibangun untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Jakarta, tender rencananya akan dibuka pada 2013 mendatang. Untuk tahap pertama diproyeksikan dapat selesai pada 2015 dengan membawa air baku 5000 liter per detik.

5. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ali Sadikin di Marunda dengan total investasi Rp 50 triliun

6. Pengembangan Pengolahan Air Limbah (sewage) dari 2,2% menjadi 22,5% dengan nilai investasi Rp 40 triliun.

(hen/hen)

Baca Juga

Bulan Ini Terbit Aturan Mobil Mewah di DKI ‘Haram’ Minum Bensin Premium

Rista Rama Dhany – detikfinance
Minggu, 09/09/2012 16:39 WIB

Jakarta - Siap-siap bagi pemilik mobil mewah yang hingga saat ini gemar isi mobilnya dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, pasalnya September ini Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengeluarkan larangan mobil mewah di DKI Jakarta membeli BBM bersubsidi.Direktur BBM BPH Migas, Djoko Iswanto mengatakan pada September 2012 BPH Migas akan segera mengeluarkan aturan baru yakni melarang setiap mobil mewah untuk membeli BBM bersubsid khususnya premium.

“Akan segera keluar aturan pelarangan mobil mewah beli BBM bersubsidi khususnya premium, paling cepat September ini sudah keluar dan berlaku,” kata Djoko ketika dihubungi Minggu (9/9/2012).

Dikatakan Djoko, aturan tersebut akan berlaku secara bertahap dan daerah yang pertama kali diberlakukan adalah DKI Jakarta karena kuota BBM subsidi di Jakarta makin menipis dan tiap bulan konsumsinya selalu over kuota.

“Diberlakukan bertahap, awalnya di DKI Jakarta dulu karena kuotanya makin menipis dan sering jebol, dasar aturan ini tidak lain Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012, sebagai salah satu program penghematan BBM subsidi yang awalnya untuk kendaraan dinas Pemerintah, BUMN dan BUMD pada 1 Juli 2012 dan 1 September 2012 untuk kendaraan Perkebunan dan Pertambangan, selanjutnya untuk mobil mewah,” jelas Djoko.

Djoko menambahkan pada Rabu (12/9/2012) nanti akan mengundang Pertamina dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk memberi masukan merek mobil apa saja yang dimasukan dalam kategori mewah.

“Rabu nanti kita akan undang Pertamina dan Gaikindo untuk membeli masukan mobil apa saja yang dikategorikan mewah,” ucapnya.

Ditambahkan Djoko, dengan metode menggunakan merek yang dilarang membeli BBM bersubsidi dianggap relatif lebih mudah dari pada harus berdasarkan centimeter cubik (CC)/kapasitas mesin karena akan menyulitkan petugas SPBU dilapangan.

“Waktu BBM akan dinaikan beberapa waktu lalu, kami sudah hampir selesai membuat aturan pembatasan BBM subsidi melalui cc yakni 1.500 cc- 2.000 cc dilarang pakai BBM subsidi, tapi itu sukar dilapangan khususnya bagi petugas SPBU sebagai ujung tombak pelaksanaan aturan tersebut, dengan berdasarkan merek akan sangat mudah membedakan ini mobil Alphard, Camry, BMW, Mercy, dan mobil-mobil mewah lainnya,” jelasnya lagi.

Dikatakan Djoko hingga sampai saat ini masih banyak ditemukan mobil-mobil kelas mewah masih mengisi premium Ron 88 yang diketahui berkualitas rendah dibandingkan Pertamax cs.

“Sampai sekarangkan masih banyak itu mobil mewah pakai premium, padahal itu bisa merusak mesin mobil mereka sendiri, kan mobil-mobil produksi diatas 2006 sudah direkomendasikan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan (unleaded) atau beroktan di atas RON 90. termasuk Avanza dan Innova, tapi kedua kendaraan tersebut tidak kami masukan dalam kategori mobil yang akan dilarang beli BBM subsidi,” tandasnya.

(rrd/hen)

Baca Juga



Blog Stats

  • 2,309,190 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 130 other followers