26
Aug
12

Ideologi : Selamatkan Pasal 33 UUD 1945

http://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Selamatkan Pasal 33 UUD 45

Lebih spesifik, pada pidato di HIPKI Sumatera Barat 18 April 1979 Bung Hatta menegaskan “…keputusan-keputusan ekonomi untuk rakyat banyak sesuai cita-cita UUD 1945 tidak berdasarkan mekanisme pasar seperti pada ekonomi liberal…” UU Migas yang dibela Radjagukguk jelas liberalistik mengacu pada mekanisme pasar.
Kemudian dalam Pidato pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 15 Juni 1979, Bung Hatta menegaskan pula: “…pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, penyediaan air minum, menggali saluran pengairan, membuat jalan perhubungan guna lancarnya jalan ekonomi, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak – apa yang disebut dalam bahasa Inggris public-utilities, diusahakan oleh pemerintah.
Tetapi, pemimpin perusahaan diberikan kepada tenaga yang cakap… apabila tidak terdapat atau belum terdapat di antara bangsa sendiri, disewa manajemen asing, dengan syarat bahwa selama ia memimpin perusahaan negara, ia mendidik gantinya dari orang Indonesia sendiri… Di mana perlu orang asing dan kapital asing diikutsertakan… di bawah penilikan pemerintah dan dalam bidang dan syarat yang ditentukan pula oleh pemerintah”.
Jelas peranan pemerintah adalah untuk menyelamatkan kepentingan rakyat dan negara, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” dan yang “menguasai” hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya “dikuasai oleh negara” untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Demikianlah perekonomian imperatif harus “disusun” (Ayat 1 Pasal 33), tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai dengan selera dan kehendak pasar bebas. Ini pun sekarang sesuai dengan kehendak zaman kontemporer yang menghendaki the end of laissez-faire, perlu berakhirnya pasar bebas (Polanyi, Baran, Galbraith, J Robinson, Tinbergen, Kaldor, Myrdal, Singer, Seers, Sen, Streeten, Kuttner, Giddens, Etzioni, Akerlof, JW Smith, Williams, Stiglitz, dst).
Mohammad Hatta memang bukan seorang yang antiasing, tidak pula antimodal asing, tetapi itu bukan berarti pandangan Hatta yang dikutipnya itu terlepas dari cita-cita nasional, yaitu bahwa investasi asing maupun pinjaman luar negeri harus mampu meningkatkan kemandirian nasional.
Tentang Ayat 2 Pasal 33 UUD 1945 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Penjelasan dari Bung Hatta bahwa “menguasai” tidak harus menjadi “ondernemer”, sama sekali tidak berarti untuk mengingkari Doktrin Demokrasi Ekonomi”.
The global rule of the game yang berlaku adalah bahwa “menguasai” haruslah dengan “memiliki”. Subject matter Pasal 33 adalah “menguasai”, apabila penguasaan tidak bisa dilakukan tanpa pemilikan, maka haruslah pemerintah “memilikinya”, minimal 51 persen ke arah indonesianisasi demi menyelamatkan kepentingan dan kedaulatan negara.
Yang “vital-strategis” harus dimiliki sepenuhnya oleh negara. Lebih tegas lagi, baik Bung Hatta atau Bung Karno sudah menggariskan bahwa investasi asing dan investor asing tidak boleh mempredominasi (beheersen) ataupun mendominasi (overheersen) ekonomi nasional kita.
Mengenai open door policy dalam pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No 1 1967 telah dikritik oleh Bung Hatta pada rapat Panitia Lima 11 Maret. (1) ekonom-ekonom Bappenas didikan Amerika hanya mau mengekor ekonom-ekonom Amerika; (2) mengapa konsesi-konsesi antara lain hutan tanpa batas; (3) mengapa pabrik baja dan semen diserahkan kepada swasta; (4) mengapa pabrik pupuk mau dibatasi untuk menguntungkan importir; (5) mengapa DPR lumpuh kurang tanggap menjaga soal pajak dan perjanjian-perjanjian dengan swasta asing untuk bidang “vital-strategis”.
Kemudian di dalam Seminar Penjabaran Pasal 33 pada 6-7 Oktober 1977 Bung Hatta mengakhiri pidatonya dengan kata-kata: “…Pada masa yang akhir ini negara kita masih berdasar Pancasila dan UUD 1945, tetapi politik perekonomian negara di bawah pengaruh teknokrat kita sekarang, sering kali liberalisme dipakai jadi pedoman. Berbagai barang yang penting bagi penghidupan rakyat tidak menjadi monopoli pemerintah, tetapi dimonopoli orang-orang China…”
Mengapa Undang-Undang No 1/1967 diteken Presiden Soekarno padahal Bung Karno baru bilang “go to hell with your aid” dan keluar dari keanggotaan PBB? Barangkali Presiden Soekarno mencoba realistis.
Toh Pasal 4, 5 dan 6 dalam undang-undang itu masih menegaskan bidang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 33) yang secara eksplisit dinyatakan tertutup bagi modal asing, meliputi pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, air minum, kereta api umum, tenaga atom dan media massa. Inilah penolakan tegas terhadap neoliberalisme.
Ada pula “the invisible hands” alias tangan-tangan yang tak tampak atau “tangan ajaib”, jauh-jauh hari telah merencanakan mengubah Pasal 33 UUD 1945, bahkan dengan kenekadan luar biasa berantisipasi dan yakin (self-fulfuling prophecy) bahwa Pasal 33 UUD 1945 pasti berhasil mereka gusur.
Sejak tahap masih disusun sebagai RUU Migas telah dipersiapkan jauh-jauh hari dan sudah mereka cantumkan dalam konsiderannya, dan tertulis “Mengingat: …Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; …”. Padahal, kita tahu bahwa Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 telah gagal mereka ubah, tetap utuh sebagai aslinya.
Ketika amendemen diputuskan dan menolak perubahan antara lain berkat perjuangan mati-hidup saya dan kawan-kawan saat itu selaku anggota MPR, mereka lupa menyesuaikan kembali konsideran yang penuh kerakusan imajinasi dan mimpi. Akibatnya UU Migas konsiderannya tidak valid atau sepenuhnya keliru sebagai rechtsidee. Jadi, UU Migas secara otomatis batal demi hukum.
Untuk jelasnya, Pasal 33 dan Hatta mendudukkan rakyat pada posisi “sentral-substansial” dalam sistem ekonomi Indonesia. Sebaiknya sistem ekonomi neoliberalisme (akibat hegemoni akademis yang dipelihara di kampus-kampus kita) telah menempatkan peran kapital mengungguli harkat manusia, mereduksi kedudukan rakyat menjadi “marginal-residual”.
Itulah kapitalisme dan neoliberalisme, manusia bebas tampil dalam bentuk rakus-materialistiknya, jauh dari sosok homo-sosius, homo-humanus dan homo-religius. Pembangunan diwajarkan menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.
Sri Edi Swasono
Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
SINAR HARAPAN, 23 Agustus 2012

Kembali ke Jalan Lurus (1)

Mulai ramai dibicarakan di mana-mana agar kita segera kembali ke jalan lurus, jalan Pancasila. Orang-orang pengemban nasionalisme mulai muak dengan liberalisme dan liberalisasi ekonomi yang dipelihara di negeri ini.
Dalam berbagai pembicaraan publik, mereka bisa tunjuk hidung siapa saja oknum-oknum liberalis, kampus-kampus mana saja yang menjadi benteng liberalisme, bahkan menteri-menteri yang mana saja yang tergolong kawanan kapitalisme global, siapa saja komprador-komprador Konsensus Washington yang tidak memiliki semangat nasionalisme.
Apabila 5 Juli 1959 kita catat sebagai puncak tekad bangsa ini kembali ke cita-cita Proklamasi Kemerdekaan berupa Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945, maka pada 5 Juli 2012 adalah deklarasi “kembali ke Pancasila”, yang diprakarsai antara lain oleh Forum Komunikasi (Foko) TNI dan Polri, Jalan Lurus, Barisan Nasional (Barnas), Nusantara Institut, Jatidiri Bangsa, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Dewan Harian Nasional (DHN) 1945, dan lain-lainnya.
Selain tokoh-tokoh nasional, purnawirawan TNI/Polri, tak ketinggalan tokoh-tokoh kampus, dan pemuda nasionalis, numplek hari itu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), mendeklarasikan Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP). Pembina GPP adalah Try Sutrisno dan Sekretaris Saiful Sulun.
Kita berontak terhadap penjajahan Belanda tidak terlepas dari penolakan terhadap sistem ekonomi liberal yang membentuk kapitalisme dan penindasan kolonial. Mohammad Hatta ketika diangkat menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda (1926) pidato inagurasinya berjudul “Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen” (Bangunan Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan) mengutuk tajam liberalisme, kapitalisme dan imperialisme.
Digambarkannya dalam pidato itu bakal pecahnya perang di Pasifik antara Timur dan Barat, yang ternyata benar-benar terjadi 16 tahun kemudian pada 1942.
Kemudian dalam pembelaan (pleidooi)-nya di Pengadilan Den Haag 9 Maret 1928 Hatta yang saat itu berusia 25 tahun telah menolak liberalisme, kapitalisme dan imperialisme, bahkan mengatakan di depan Hakim “lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain”.
Antara tahun 1931-1934 penolakan itu dalam artikel-artikelnya, “Pengaroeh Koloniaal Kapitaal di Indonesia”, dalam Daulat Ra’jat, 20 November 1931 dan artikel-artikel berikutnya “Pendirian Kita” (Daulat Ra’jat, 10 September 1932).
“Krisis Dunia dan Nasib Ra’jat Indonesia” (Daulat Ra’jat, 20 September 1932), “Ekonomi Ra’jat” (Daulat Ra’jat, 20 November 1933), dan yang paling monumental artikelnya yang berjudul “Ekonomi Ra’jat dalam Bahaja” (Daulat Ra’jat, 10 Juni 1934). Kesemuanya menggambarkan keganasan kapitalisme yang menghancurkan ekonomi rakyat di Hindia Belanda.
Sepulangnya dari Negeri Belanda akhir 1932 tidak lama Hatta bebas bergerak, ia ditangkap dan masuk Penjara Glodok pada 1933 selama hampir satu tahun. Kemudian Hatta langsung dibuang ke Boven Digoel, Tanah Merah, tempat pembuangan yang paling kejam dan mengerikan.
Di dalam Penjara Glodok itu ia menulis buku Krisis Ekonomi dan Kapitalisme (dicetak 1934), di situ ditegaskan oleh Hatta penolakannya terhadap sistem pasar-bebas sebagai lahan hidupnya liberalisme ekonomi.
Ia menegaskan “…teori Adam Smith berdasar kepada perumpamaan homo economicus, yakni orang ekonomi, yang mengetahui keperluannya yang setinggi-tingginya, yang mengetahui kedudukan pasar, yang pandai berhitung secara ekonomi dan rasional… sebab itu dalam praktik laisser-faire stelsel – persaingan merdeka – tidak bersua maksimum kemakmuran yang diutamakan oleh Adam Smith… Ia memperbesar mana yang kuat, menghancurkan mana yang lemah…”. Apa yang dikemukakan Hatta tahun 1934 ini kiranya merupakan embrio Pasal 33 UUD 1945 yang menolak pasar bebas.
Liberalisme berubah lebih ganas dan predatorik menjadi neoliberalisme bersamaan dengan intensnya globalisasi rakus. Memang ada pendapat lain yang menganggap neoliberalisme adalah neo-Post-Keynesian yang tidak strukturalistik.
Neoliberalisme ibarat istilah baru sebagaimana globalisasi juga istilah baru dalam kamus bahasa Inggris. Pandangan Hatta adalah strukturalisme, pemikiran ekonomi yang mengungkap, mengusut dan berupaya mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural.
Saat ini, kaum neoliberalis dan pembela-pembelanya makin terang-terangan mengabaikan Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33-nya. Saya ikut membela Serikat Pekerja PLN sebagai Saksi di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan permohonan judicial review menolak UU No 30/2009 agar terhadap PLN tidak dilakukan unbundling lalu bisa dipakai “bancaan” (ramai-ramai dijarah) melalui privatisasi.
Saksi pihak pemerintah Prof Radjagukguk membela UU No 30/2009 mengutipkan bahwa Bung Hatta tidak berkeberatan adanya kerja sama dengan investor asing, tidak pula antipinjaman luar negeri. Demikian pula di harian nasional terkemuka ada iklan anonim yang membela liberalisme, mengungkapkan: “Bung Hatta antikapitalisme, tetapi tidak antikapital…jadi Bung Hatta tidak anti-investasi asing.”
Lalu apa hebatnya kutipan pandangan Bung Hatta oleh Radjagukguk ini untuk membela privatisasi yang kemudian nanti pasti menjadi awal asingisasi. Semua orang terpelajar toh sudah tahu bahwa Bung Hatta, juga Bung Karno bukanlah xenophobic, tidak antiasing.
Pandangan Prof Radjagukguk yang mencuat dari kacamata liberalnya diulang lagi dalam sebuah harian nasional tanggal 27 Juli, katanya “…Bung Hatta tidak antiasing, jadi Pasal 33 tidak antiasing…jadi UU Migas No 22/2001 tidak bertentangan dengan UUD 1945.” Bukan main, doktrin Demokrasi Ekonomi yang dikandung dalam Pasal 33 UUD 1945 direduksi dan dipelintir habis-habisan dari konteks Demokrasi Ekonomi.
Bung Hatta mengartikan Demokrasi Ekonomi sebagai: “… Tidak seorang atau satu golongan kecil yang menguasai penghidupan orang banyak, melainkan keperluan dan kemauan orang banyak harus menjadi pedoman …” Inilah titik tolak doktrin ekonomi nasional Indonesia – anti-individualisme, liberalisme dan kapitalisme.
Ditegaskan pula dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 bahwa arti Demokrasi Ekonomi lebih lanjut adalah “kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama (mutualism, pen.) berdasar atas asas kekeluargaan (brotherhood, pen.)…”. (Penjelasan UUD 1945 asli tetap berlaku pada pasal-pasal atau ayat-ayat yang tidak diamendemen pada UUD 2002 – Maria Farida, Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi.)
Sri-Edi Swasono
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
SINAR HARAPAN, 22 Agustus 2012
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,102,789 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers

%d bloggers like this: