23
Aug
12

Kepemimpinan : Kinerja 5 Presiden Republik Indonesia

logo_frontnas453

CATATAN HITAM lIMA PRESIDEN INDONESIA:
Sebuah Inve s tigasi 19 97- 2007, Mafia Ekonomi,
dan Jalan Baru Membangun Indonesia
karya Ishak Rafick
Copyright © 2007, Ishak Rafick
Hak Cip ta Oilindungi Undang- undang
All Rights Reserved
Pewajah Sampul : Kas ta Waisya
Pewajah lsi : Ufukrea tif House
Ce takan I: Januari 2008
ISBN: 9 79- 1238- 63- 2
UFUK PU BliSHING HOUSE
PT . Cahaya Insan Suci
JI. Warga 23A, Pej a ten Bara t, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 125 10, Indonesia
Phone: 62- 2 1- 7976587, 79 1 92866
Homepag e : www . ufukpress . com
Blog : h ttp://ufukpress . blogsp o t . com
Email : info@ufukpress . com
Daftar lsi
Pengantar oleh Rizal Ramli . . . 9
Pengantar Penulis . . . 2 1
I. Merintis Jalan Baru Pembangunan Indonesia . . . 27
1 . Yang Tersemat Oi Pundak SBY- JK .. . 27
2 . Oi an tara Korupsi, Kebodohann dan Ke taku tan . . . 35
3. Pilihan- Pilihan yang Tersedia . . . 42
4 . Sebuah Jalan Baru yang Terbuka . . . 60
II. Indonesia Batal Tinggal Landas … 9 1
1 . Ca ta tan- Ca ta tan Menjelang Ja tuhnya Orde Baru . . . 9 3
2 . Exp a tria t Memasuki Masa Suram . . . 105
3 . Antara Perut Perusahaan dan Perut Rakya t . . . 1 13
4 . Yang Menolong, Yang Teraniaya . . . 122
5. Ke tika Kesadaran i tu sampai Ba tasnya . . . 132
6 . Agenda Reformasi Poli tik, Menuj u Indonesia Baru
. . . 143
7. Peris tiwa di Belakang Panggung Reformasi . . . 150
8. GBHN Super dari Bawah Meja IMF . . . 160
A. Kebijaksanaan Moneter . . . 1 6 1
B . Kebijaksanaan anggaran Pemeri n tah . . . 162
C. Res trukturisasi sektor Finansial . . . 163
D. Reformasi s truktural . . . 166
9. Beberapa Bom Waktu yang Lain . . . 176
A. Proyek Listrik S w a s ta . . . 176
B. Kehadiran S w a s ta di Sektor Air Bersih . . . 186
C . Karamnya BUMN Kertas . . . 192
D. Sumber Dana Murah bernama Dana Reboisasi
. . . 2 0 1
E . Ron toknya 1ndus tri Hilir Berbahan Kayu . . . 2 1 1
F . Masalah- masalah Adminis trasi . . . 2 19
ill. Kabinet Transisi Habibie . . . 237
1 . Pait a Compli, S a a t Kaum Reformis Lengah . . . 237
2. Gerakan Reformasi Tambah Joki . . . 240
3. Mendayung Di Antara Dua Karang . . . 247
4. Upaya Menjinakkan Harga Sembako … 269
5. Kabine t 5 12 hari Habibie . . . 277
6. Reformasi BUMN di bawah Tanri Abeng . . . 284
7. Meraj u t Ekonomi Kerakya tan . . . 294
IV. Pemilu dan Kematian Ideologi … 319
1. Terjebaknya Kaum Reformis . . . 3 1 9
2 . Peserta d a n Para Penyelenggara Pemilu . . . 3 3 1
3 . Perubahan P e ta Politik yang Mengecew akan . . . 340
4. Mesin Politik Bernama Golkar . . . 349
V. Krisis Perbankan . . . 363
1 . B1 dan Para DOT . . . 365
2. Mereka yang Masuk Daftar . . . 374
3. Upaya- upaya Menggugat Pemamah BLB1 . . . 378
VI. Indonesia di Tangan Kyai Abdurrahman Wahid
. . . 39 1
1 . Oba t Mujarab i tu Bernama Abdurrahman Wahid . . . 392
2. Mengambil Kembali Kedaul a tan Politik . . . 396
3. Tekanan Dunia Luar terhadap Gus Dur . . . 409
4. Gus Dur Menuai Badai … 42 1
VII. Indonesia di Tangan Satrio Piningit . . . 433
1 . Sebuah Skenario Nista ten tang Masa Depan . . . 435
2. Menuju Liberalisasi Ekonomi tanpa Ba tas . . . 437
3. Menjadi Negara 1ndus tri a tau Pasar ? . . . 453
Sebuah Kasus Menarik Bernama IPTN … 469
Sekilas Tentang Penulis . . . 485
Daftar Pus taka . . . 4 9 1
Pengantar
Rizal Ramli
Ishak Rafick adalah seorang jurnalis yang memiliki
pengalaman belasan tahun, menulis berbagai artikel
ten tang ekonomi politik, korporasi, manajemen dan lainlain.
Ishak yang memiliki pendidikan tinggi alumni
Univers i tas Indonesia ini, juga mendapatkan gelar M a s ter
of Art dari Rijks Univers i te i t Leiden Ne therland dengan
tesis berj udul 1 1 Het Beeld van Indonesie in the 20ste
eewse koloniale li teratuur” (Wajah Indonesia Dalam
Li teratur Kolonial Abad 20) . Ishak juga mengiku ti berbagai
jenis training di dalam maupun luar negeri dalam bidang
jurnalis tik maupun manajemen seperti Nijenrode Management
Insti tu te, Breukelen N e therland . Dengan l a tar
belakang pendidikan yang sanga t luas dan m o tivasi yang
sanga t kua t, Ishak menulis buku Catatan Hitam Lima
Presiden Indonesia. Buku ini merupakan sebuah karya
dan pre s tasi yang menonjol karena jarang sekali jurnalis
Indonesia menulis buku, teru tama ten tang topik yang
cukup serius. Sebagai seorang jurnalis, style penulisan
Ishak sangat mudah dimengerti, enak dibaca w alaupun
memerlukan w aktu yang cukup panjang u n tuk dapat
memahami garis merah dari buku sang penuli s . Jus tru i tu
menjadi daya tarik tersendiri dari buku ini, karena penulis
tidak ingin menjejalkan kesimpulannya sendiri kepada
pembaca . Dia lebih senang memaparkan duduk perkaranya
daripada menggurui . Gaya bahasanya bukan ‘telling’, tapi
‘showing’. Dia menantang pikiran, sekaligus menggugah
nuranr.
Ada kegelisahan yang sang a t mendalam dalam buku
Ishak ten tang peranan dan ke tangguhan Negara serta
korporasi dalam menghadapi gejolak krisis baik pada tahap
awal maupun pasca krisis. Ishak, misalnya, mencoba
m e m e takan dan melakukan analisa mengapa Indonesia
gagal tinggal landas s e telah 32 tahun Orde Baru . Berbagai
kelemahan s truktural dan penyimpangan priori tas masa
Orde Baru dianalisa dengan tajam dan menarik secara
jurnalistik. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang lumayan,
Ishak memaparkan berbagai ke timpangan yang terjadi dan
kerawanan di dalam bidang ekonomi maupun sosial.
Namun pada akhirnya, Soeharto tidak mampu menahan
besarnya tekanan terhadap perubahan dan keinginan
u n tuk demokra tisas i .
Ishak j u g a melakukan pembedahan yang kritis terhadap
masa pemerintahan Habibie . Dalam banyak hal,
Habibie berupaya memenuhi tun tu tan reformasi, dengan
menyusun Undang- undang Kebebasan Pers, Undangundang
Desentralisasi dan Undang- undang Pemilu. Habibie
berhasil menegakkan landasan u n tuk demokra tisasi
sebagai respon terhadap tun tu tan mahasiswa dan rakyat
sebelum dan s a a t reformasi i tu terj a d i . Di sisi lain Habibie
melaksanakan banyak permintaan IMF dalam ben tuk
berbagai Le tter of Inte n t teru tama dalam kai tannya
dengan rekapi talisasi perbankan, BLBI & MSAA. Ishak juga
menjelaskan berbagai perdebatan i n ternal dan diskus
publik ten tang arah kebijakan ekonomi dalam masa
pemerintahan Habibie .
Secara panjang lebar Ishak melakukan ana lisa tentang
dinamika poli tik sejak pemilu tahun 1999 – 2004.
Secara gamblang Ishak menarik kesimpulan yang sang a t
tep a t yaitu kem a tian ideologi dalam proses politik di Indonesia
. Sehabis kej a tuhan pemerintahan o tori ter Soeharto,
ternyata ruang kosong demokra tisasi dengan cepat diisi
dan diambil alih oleh oligarki politik dan ekonomi yang
tumbuh pada masa Orde Baru . Dengan ka ta lain
demokra tisasi Indonesia telah “dibajak” oleh tokoh- tokoh
dan kekua tan lama Orde Baru yang telah berhasil
melakukan akumulasi finansial maupun jaringan selama 32
tahun Orde Baru .
Tidak aneh bahwa transisi dari sistem o tori ter ke
sistem demokra tis tidak membawa manfa a t yang besar
pada kemajuan negara maupun kesej a h teraan rakyat.
Seperti dike tahui, proses pemilu maupun pilkada sang a t
diwarnai dan didominasi o l e h politik uang . Jika kecenderungan
ini terus berlanjut, maka akan timbul banyak
pertanyaan ten tang apakah demokrasi ada manfaa tnya
u n tuk rakyat kebanyaka n . Seperti yang dika takan Ishak,
m a tinya ideologi dalam proses politik Indonesia merupakan
salah s a tu penyebab u tama dari komersialisasi dan
dominasi politik uang dalam proses demokrasi di Indonesia .
Sangat sukar misalnya, u n tuk membedakan ideologi,
visi dan s tra tegi berbagai partai poli tik yang ada di
Indonesia karena dominannya komersialisasi dan pragm
a tisme partai politik. Rakyat biasa diberikan pilihan
partai- partai dengan nama dan simbol yang berbedabeda,
te tapi sebe tulnya esensi maupun programnya tidak
jauh berbeda . Dalam kon teks seperti i tu, demokra tisasi
yang diharapkan mampu mengurangr kecenderungan
massa mengambang (floating mass), jus tru menimbulkan
gejala sebaliknya, yaitu semakin mengua tnya kecenderungan
massa mengambang .
Dalam kondisi vakum ideologi, dominasi pra g m a tisme
dan politik uang, Indonesia sang a t mudah sekali dipengaruhi
oleh pandangan ekonomi ortodoks dan neoliberal
yang semakin mengecilkan peranan negara dalam
peningka tan kesej a h teraan rakyat. Negara hanya mew akili
dan memperj uangkan kepentingan elit, sementara rakyat
dilepaskan kepada belas kasihan mekanisme pasar. Misalnya,
berbagai subsidi di dalam bidang pendidikan dan
keseha tan dihapuskan tanpa melihat perbedaan kemampuan
ekonomis dari masyaraka t. Di negara- negara yang
kap i talistik sekalipun, seperti di Eropa, te tap ada subsidi
maupun ban tuan keuangan di bidang pendidikan dan
keseha tan u n tuk masyaraka t yang tidak mampu.
Ishak secara sang a t d e til menjelaskan berbagai tarik
menarik dalam s tra tegi dan kebijakan ekonomi sejak
pemerintahan Habibie, Gusdur, Mega dan SBY . Tampak
jelas w alaupun ada upaya- upaya u n tuk mengembalikan
kedaulatan ekonomi dan upaya u n tuk menghindari
peranan yang sang a t besar dari lembaga- Iembaga i n terna
tional u n tuk menentukan arah dan kebijakan ekonomi
nasional, te tapi karena kevakuman ideologi, dominasi
pra g m a tisme serta kelemahan visi, pada akhirnya peranan
lembaga- Iembaga i n ternasional seperti IMF dan Bank
Dunia sang a t dominan dalam menentukan arah dan
kebijakan ekonomi Indonesia . Dalam buku ini, Ishak
memberikan penjelasan sang a t d e til ten tang penyusunan
“GBHN super dari bawah meja IMF” . Kondisi Indonesia
sang a t berbeda dengan pengalaman Negara – n egara Asia
Timur yang berhasil mengejar ke tinggalannya dari negaranegara
Bara t . Mereka lebih akomoda tif terhadap kepentingan
negara- negara besar dalam bidang politik luar
negeri dan pertahanan, te tapi sang a t mandiri dalam
penentuan s tra tegi dan arah kebijakan ekonomi.
Ishak mengajukan pertanyaan penting, mengapa
Indonesia batal tinggal landas? Pada tahun 1 967, negaranegara
u tama di Asia nyaris memiliki posisi yang hampir
sama secara sosial dan ekonomi s . Pada w aktu i tu, GNP
perkap i ta Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Cina
nyaris sama, yaitu kurang dari USS 100 per kap i ta . S e telah
lebih dari 40 tahun, GNP perkap i ta negara- negara tersebu
t pada tahun 2004, mencap a i : Indonesia seki tar USS
1 . 100, Malaysia US$ 4 . 520, Korea Selatan USS 14. 000,
Thailand USS 2 . 490, Taiwan USS 14. 590, Cina USS 1 . 500 .
Ternyata bahwa kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley
nyaris 40 tahun tidak mampu meningka tkan kesej a h teraan
rakyat Indonesia dan mewariskan p o tensi sebagai salah
s a tu negara gagal (failed state) di Asia .
Sejumlah kemajuan dalam bidang ekonomi Indonesia
teru tama didukung oleh eksploitasi sumber daya alam
(minyak bumi dan h u tan) serta peningka tan pinjaman luar
negeri . Sementara kemajuan ekonomi negara- negara Asia
Timur dan Tenggara lainnya teru tama didukung oleh
indus trialisasi, ekspor, peningka tan produktifi tas dan daya
saing nasional . Sejumlah kemajuan ekonomi Indonesia di
masa Orde Baru juga diiku ti dengan kelemahan s truktural
dalam bidang ekonomi, ke terg a n tungan terhadap u tang
yang semakin besar, dispari tas pendapatan yang semakin
tinggi dan sistem sosial politik yang semakin tidak
demokra tis . Ke terg a n tungan terhadap u tang tersebu t
menghasilkan sua tu elit pengambil kebijakan ekonomi yang
sang a t tidak percaya diri dan secara m e n tal dan
i n telektual sang a t menggantungkan diri pada belas
kasihan negara dan lembaga pemberi u tang . Sikap m e n tal
dan i n telektual ini sang a t jauh berbeda dengan elit
pengambil kebijakan ekonomi di negara- negara Asia
lainnya seperti Goh Keng Swee dan Lee Kwan Yew
(Singapura ), Mahathir Muhammad dan Daim Zainudin
(Malaysia), Park Chung Hee (Korea) , dan Deng Xiao Ping /
Jiang Zemin dan Zhu Rongji (Cina ) .
Eli t pengambil kebijakan ekonomi di negara- negara
Asia Timur memiliki rasa percaya diri yang besar dan tidak
memiliki ke terg a n tungan m e n tal dan i n telektual kepada
h u tang . Mereka dengan sadar meningka tkan tabungan,
inve s tasi dan produktifi ta s . Sehingga ke terg a n tungan
mereka kepada h u tang luar negeri rel a tif kecil . Sementara
elit pengambil kebijakan di Indonesia di nina- bobokan oleh
sumber daya minyak dan h u tan yang berlimpah dan hanya
terl a tih menjadi hamba pencari h u tang .
Ke tika krisis ekonomi melanda Asia pada pertengahan
1 997, negara- negara Asia Timur dan Tenggara tersebu
t jus tru memanfaa tkan krisis ekonomi sebagai momentum
his toris u n tuk melakukan berbagai langkah perbaikan
s truktura l . Mahathir misalnya, dengan sadar menolak
resep IMF karena pasti akan menimbulkan gejolak ekonomi
dan politik di Malaysi a . Hasilnya sang a t menggembirakan
dalam ben tuk s tabili tas ekonomi dan finansial Malaysi a ;
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja juga
tinggi .
Singapura, melanj u tkan tradisi berfikir Goh Keng
Swee (ars i tek ekonomi Singapura) yang kritis terhadap
dampak nega tif dari kap i talisme pre d a tori, mengambil
langkah- Iangkah penguatan lembaga keuangan dalam
negeri dan perbaikan corporate govemance u n tuk meredam
badai krisis moneter.
Perdana M e n teri Chuan Leekpai dari Thailand yang
semula mengiku ti resep IMF dan banyak dipuji oleh
kre d i tor akhirnya jus tru ‘digulingkan’ oleh rakyat melalui
pemilu yang memilih PM Thaksin secara m u tlak. Nasib
Chuan Leekpai sama dengan Megaw a ti dipuji oleh IMF
te tapi dikalahkan secara telak oleh rakyat. Dengan
mandat kemenangan yang besar, Thaksin dengan cepat
mengubah kebijakan yang tadinya pro- IMF menjadi pro
rakyat dan ternyata hasilnya sang a t menggembirakan
baik dari segi pertumbuhan ekonomi, inve s tasi maupun
penciptaan lapangan kerj a . Sayangnya kemudian, w arna
o tori ter Thaksin terlalu kua t sehingga memancing oposisi
dari golongan menengah .
Indonesia jus tru sebaliknya, krisis ekonomi semakin
meningka tkan ke terg a n tungan kepada pola berfikir IMF
teru tama karena elit pengambil kebijakan ekonomi tidak
kre a tif dan memiliki ke terg a n tungan m e n tal dan i n telektual
yang sang a t kua t terhadap h u tang dan pola berfikir IMF
yang konserva tif dan sang a t monetaris . Sebagai akibatnya,
to tal h u tang meningka t menjadi dua kalinya, dan
pengangguran sang a t tinggi . Sementara propaganda
bahwa inve s tasi akan masuk j ika Indonesia manut IMF,
cuman angin sorg a . Tim Ekonomi Megaw a ti yang pro IMF
dan banyak dipuj i kre d i tor jus tru menjadi salah s a tu faktor
penyebab kekalahan telak Megaw a ti di Pemilu legisla tif
maupun Pemilu Presiden . Nasib Megaw a ti nyaris sama
dengan Perdana M e n teri Chuan Leekpai di Thailand yang
dipuj i kre d i tor namun d i tolak oleh rakyat karena fokusnya
hanya pada s tabili tas finansial sementara banyak rakyat
makin miskin dan menganggur.
Peningkatan pengangguran tersebut terjadi karena
tidak a danya VIS I, lemahnya kepemimpinan dan konserva
tisme ekonomi ala IMF yang sang a t monetaris . Fokus
u tama hanyalah pada s tabili tas moneter seperti inflasi
dan nilai tukar, te tapi mengabaikan penciptaan lapangan
kerja dan penyelesaian berbagai masalah di sektor riil
seperti inve s tasi, indus tri, pertanian, dan sebagainya . Di
sektor riil, fokus u tama hanyalah penjualan kekayaan
negara dan a s e t w arisan dari pemerintah sebelumnya
secara serampangan dan merugikan negara .
Kasus kekalahan telak Perdana M e n teri Chuan Leekpai
dan Megaw a ti seharusnya dapat menjadi pelajaran
bagi pemerintahan s a a t ini . Krea tifi tas dan kepemimpinan
yang pro- rakyat akan sang a t menentukan keberhasilan
seorang pemimpin. Kebijakan yang pro mone taris akhirnya
akan mencelakakan pemimpin yang bersangku tan . Juga
perlu dicatat banyak negara di Asia Timur dan Tenggara
secara sadar memilih u n tuk iku t payung keamanan
(security umbrella) Amerika dan kebijakan politik luar
negeri sering manut Amerika, te tapi kebijakan ekonomi
mereka rel a tif sang a t independen dan bahkan sering
terjadi perbedaan kepentingan ekonomi dan bisnis dengan
Amerika . Pilihan u n tuk memilih kebijakan ekonomi yang
independen tersebu t merupakan s a tu – s a tunya cara
mengejar ke tertinggalan mereka dari negara bara t.
Jika Pemerintah masih meneruskan pendeka tan lama
dalam kebijakan ekonomi yang sekadar hanya fokus pada
s tabili tas parsial dan sang a t monetaris, maka sebe tulnya
tidak akan terjadi perubahan yang berarti dalam ekonomi
Indonesia . Perubahan- perubahan telah terjadi dalam
kepemimpinan poli tik dan militer, te tapi tidak terjadi
perubahan dalam kepemimpinan dan pemikiran dalam
bidang ekonomi, yang masih didominasi oleh Mafia
Berkeley yang ortodoks dan neolibera l . Segera s e telah
keja tuhan Presiden Soekarno, kelompok Mafia Berkeley
mengabdi selama 32 tahun kepada regim o tori ter
Soeharto dan kemudian berlanj u t pada masa Megaw a ti
dan SBY . Banyak dari anggota dan muridnya yang
menduduki posisi- posisi kunci dalam bidang ekonomi dan
menjadi saluran s tra tegi dan kebijakan yang dirumuskan
oleh IMF, Bank Dunia dan USAID. Mafia Berkeley sekaligus
berfungsi sebagai alat u n tuk memonitor agar kebijakan
ekonomi Indonesia sejalan dan searah dengan kebijakan
umum ekonomi yang digariskan oleh Washing to n .
Padahal rakyat ingin perubahan ke arah hidup yang
lebih baik. S ta tus quo kepemimpinan dan pemikiran dalam
bidang ekonomi tersebut, mungkin menggembirakan
kelompok pro- kred i tor dan sektor finansial, te tapi akhirnya
akan d i tolak oleh rakyat seperti halnya Megawati. Pilihan
terhadap cara berfikir s ta tus quo yang konserva tif
tersebu t juga akhirnya akan menutup pintu bagi Indonesia
u n tuk menjadi salah s a tu negara besar di Asi a . Perdana
M e n teri Zhu Rongji, arsitek ekonomi Cina, pernah
mengatakan bahwa dirinya bukan penganut fundamentalis
pasar. Zhu Rongji akan memilih yang terbaik bagi Cina,
terlepas dari apakah i tu mekanisme pasar a tau bukan,
a dminis tra tif a tau regula tif.
Mafia Berkeley telah gagal membawa Indonesia menjadi
negara yang sej a h tera dan besar di Asia w alaupun
didukung regim o tori ter selama nyaris 40 tahun. Selain
ke tinggalan dari segi pendapatan perkap i ta, Indonesia
juga merupakan salah s a tu negara yang memiliki dis tribusi
pendapatan paling timpang, s tok u tang paling besar,
serta memiliki landasan s truktural dan indus tri yang
sang a t rapuh . Padahal negara- negara seperti Taiwan,
Malaysia, Korea Selatan, Cina dan Thailand tidak memiliki
sumber daya alam yang besar seperti Indonesi a . Di bawah
pengaruh dan kekuasaan Mafia Berkeley I u tang yang
besar dan habisnya kekayaan alam dan h u tan yang rusak,
ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kap i ta
seki tar US$ 1 . 100 . dan pemenuhan kebu tuhan dasar
sang a t minimum serta ke terg a n tungan m e n tal maupun
finansial terhadap u tang luar negeri .
Menjadi pertanyaan, mengapa Mafia Berkeley gagal
membawa Indonesia menjadi negara yang sejah tera dan
besar di Asia w alaupun berkuasa selama nyaris 40 tahun?
Karena s tra tegi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang
dirancang oleh Mafia Bekeley akan selalu menempa tkan
Indonesia sebagai subordinasi (sekadar kepanjangan
tangan) dari kepentingan global . Padahal tidak ada
negara menengah yang berhasil meningka tkan kesejahteraannya
dengan mengiku ti model Washing ton Konsensus
. Kemero s o tan selama tiga dekade di Amerika La tin
( 1970-2000) adalah c o n toh monumental dari kegagalan
tersebu t. Jus tru negara- negara yang melakukan penyimpangan
dari model Washing ton Konsensus seperti Jepang,
Taiw an, Korea Selatan, Malaysia, Cina, dan lain- lain.
berhasil meningka tkan kesej a h teran dan memperbesar
kekua tan ekonominya . Negara- negara yang berhasil
tersebu t mengiku ti model pembangunan Asia Timur yang
memberikan peranan yang seimbang an tara negara dan
s w a s ta, serta ke terg a n tungan u tang yang minimal . Dua
negara Asia, Indonesia dan Filipina yang p a tuh pada
Washing ton Konsensus, mengalami kemero s o tan ekonomi
terus- menerus, ke terg a n tungan u tang yang permanen,
ke timpangan pendapatan sang a t mencolok, dan menonjol
hanya sebagai eksportir Tenaga Kerja Wllni ta (TKW ) .
Subordinasi kepentingan rakya t d a n nasional kepada
kepentingan global mengakiba tkan Indonesia tidak memiliki
kemandirian dalam perumusan Undang- Undang, s tra tegi
dan kebijakan ekonomi . Indonesia juga tidak memiliki
fleksibilitas u n tuk merumuskan s tra tegi ekonomi karena
terpaku pada model generik Washing ton Konsensus .
Padahal model tersebu t dirancang teru tama u n tuk memperj
uangkan kepentingan ekonomi global sehingga
negara- negara yang mengiku tinya jus tru akan gagal
meningka tkan kesej a h teraan rakya tnya . Hasil tipikal dari
model Washing ton Konsensus adalah siklus terus-menerus
dari “krisis ekonomi dan akumulasi u tang”, seperti yang
terjadi di banyak negara La tin Amerika, Afrika dan
Indonesi a . Krisis ekonomi biasanya diselesaikan hanya
dengan menambah beban u tang yang kemudian akan
kembali menjadi sumber krisis baru . Namun, dari segi
kepentingan ekonomi global, krisis ekonomi merupakan
peluang u n tuk memaksa negara yang bersangkutan
melakukan liberalisasi eks trim dan priva tisasi ugal- ugalan.
Liberalisasi eks trim ala Washington Konsensus sang a t
berbeda dengan ke terbukaan bertahap dan penuh persiapan
u n tuk memperkua t kekua tan ekonomi domestik
seperti Malaysia, Cina, Jepang dan lain- lain. Ke tergantungan
u tang dan i n telektual terhadap kre d i tor juga
memungkinkan kepentingan global ikut i n tervensi
merumuskan Undang- undang dan Pera turan Pemeri n tah
seperti Undang- undang ten tang priva tisasi air, BUMN,
migas dan sebagainya .
Jelas sekali dari uraian tersebu t di a tas, selama tidak
ada perubahan dalam arah dan kepemimpinan ekonomi,
Indonesia tidak akan pernah mampu mengangka t kesejahteraan
mayori tas rakya t dan menjadi salah s a tu negara
besar di Asia . Saudara Ishak Rafik, dalam buku ini, menawarkan
jalan baru membangun Indonesia, sebagai
kesimpulan dan kesadarannya bahwa jalan lama Indonesia
yang telah dilalui sejak 40 tahun yang lalu sampai saa t
ini, ternyata tidak membawa perubahan yang berarti bagi
mayoritas bangsa kita . Pola hubungan ekonomi kolonial
yang d i te n tang habis- habisan oleh para pendiri Republik
Indonesia, ternyata menampakkan w ujud barunya dalam
bentuk neokolonialisme ekonomi yang difasilitasi oleh
M afia Berkeley selama nyaris 40 tahun. Saudara Ishak,
berdasarkan c a ta tan jurnalis tiknya yang sangat panjang
selama 1997- 2007, semakin meyakini bahwa tanpa jalan
baru, Indonesia akan semakin ketinggalan dari negaranegara
Asia Timur lainnya .
z
Pengantar
Penulis
Buku yang ada di tangan Anda mulanya akan diberijudul,
Jalan Baru Membangun Indonesia. Namun, s e telah
melih a t perkembangan dan berbagai peris tiwa tujuh bulan
terakhir, serta masukan berbagai kalangan, maka judulnya
diubah menjadi, Catatan H itam lima Presiden
Indonesia: Sebuah Investigasi 1997- 2007, Mafia
Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia.
S ebagaimana dipaparkan dalam buku ini, Reformasi,
yang d a tang seiring badai krisis, memang berhasil m emaksa
sang diktator 32 tahun Soeharto lengser keprabon,
tapi tak semua masalah langsung bisa dibereska n . S ebagian
besar masalah- masalah yang bersifa t fundamental
j u s tru tak tersentuh reformasi . Salah sa tu sebabnya adalah
hilangnya kesempa tan mereformasi siste m ekonomi
dengan kre a tivi tas sendiri . Karena terlalu menggebu ingin
mengganti rezim refresif, kurang akura tnya diagnosis
kaum reformis dan belum ters trukturnya konsep- konsep
perbaikan, maka pemeri n tah Indonesia waktu i tu lebih
dulu membeli resep dari men tornya yang lama IMF. Ini
memang aneh, tapi i tulah yang terjadi di belakang
panggung reformasi hanya beberapa bulan sebelum sang
j endral besar menya takan diri berhenti .
Dalam kehidupan sehari- hari biasanya orang tidak
mau d a tang ke d okter yang sama dua kali, bila pada kali
pertama si d okter telah memberi oba t yang salah. Apalagi
sampai mengakibatkan berbagai komplikasi berbahaya .
Pemilik mobil juga tidak d a tang ke bengkel yang sama dua
kali, bila pada kali pertama bengkel i tu telah menyebabkan
kerusakan mobil menjadi lebih para h . S ebaliknya pemerin
tah Soeharto yang panik kembali ke pelukan sang
m e n tor, seperti dipaparkan buku ini, j u s tru s e telah terbukti
resep- resep yang diberikan gagal . Indonesia tak jadi
tinggal landas s e telah 30 tahun menjalankan resep- resep
i tu . Lalu pemeri n tah s e telah Soeharto pun dipaksa
menjalankan resep- resep sang m e n tor dengan umpan
dana yang dimilikinya . Akiba tnya s e tiap upaya perbaikan
dengan meng erahkan kemampuan kreatif menjadi marginal
dan mandeg .
Buku ini merupakan hasil penelusuran jurnalistik selama
10 tahun, sekaligus analisis kritis yang komprehensif
mengenai s e tiap peristiwa yang berlangsung selama itu.
Saya sengaja tidak memberinya sa tu bab khusus sebagai
pendahuluan . S ebab bila ada pendahuluan, maka tun tu tan
berikutnya adalah bab khusus penutup di akhir yang
isinya kesimpulan. Penyusunan buku seperti i tu memang
cocok un tuk tulisan- tulisan a tau disertasi ilmiah di
kampus- kampus. Namun, un tuk buku susunan sepertl I tU
menjadi tidak pas dan tampak kun o . S ebab kesimpulan
yang diambil sangat menggurui pembaca dan merusak
kenikm a tan membaca . Penulis seperti i tu seakan takut
pembaca akan mempunyai kesimpulan lain.
Buku ini memang saya canangkan menjadi buku yang
paling komprehensif m e m o tret Indonesia selama sepuluh
tahun terakhir. Di dalamnya ada sejarah heroik dan
menegangkan selama berlangsungnya reformasi yang
mengalir bersama krisis ekonomi . Upaya- upaya menga
tasinya dari sa tu kabinet ke kabinet yang lain, baik yang
membawa hasil positif maupun yang blunder dan hanya
membuang- buang w aktu . Kadang saya sengaja membiarkan
para pelaku, baik di dunia bisnis maupun poli tik,
berbicara sendiri menanggapi situasi, agar pembaca dapat
menangkap s e tiap peristiwa dalam nuansa dan ruang
w aktu saa t kejadian i tu sedang berlangsung .
Buku ini adalah kado kemerd ekaan saya bua t republik,
SBY- JK dan kabinetnya, para pakar, pengam a t ekonomi,
para wakil rakya t, dan tokoh- tokoh LSM, serta
media massa dan generasi baru Indonesia . S e tidaknya
agar krisis serupa tidak terulang lagi di masa depan. Buku
ini jelas tidak sempurna . Masih banyak kekurangan di
sana-sini. Tentu masih banyak pula masalah yang tidak
dibah a s . Padahal bagi banyak kalangan mung kin i tu
merupakan hal penting yang m e s ti ada . Hal- hal seperti i tu
memang tak bisa dihindari . Apalagi bila diinga t negeri ini
belum lagi memasuki masa senjanya . Masih banyak
peristiwa yang sedang dan akan berlangsung di negeri
dengan 17 ribu pulau lebih ini. Namun, sa tu hal yang
sudah pasti adalah buku ini harus dimulai dari sa tu titik
dan berhenti di titik lain. Kalau tidak buku ini tak bakal
bisa terbit.
Buku ini tidak di tujukan un tuk menyenangkan semua
orang seperti c erita pengantar tidur, te tapi un tuk memberi
pencerahan kepada anak bangsa dengan cara
memberi gambaran apa adanya ten tang tanah air tercinta
. S e tidaknya agar muncul ide- ide kreatif un tuk
menyelesaikanya . Saya telah berusaha melih a t segala
sesua tunya dari segala sisi. Namun tentu saja masih ada
sisi- sisi lain yang terluput, tapi terlihat oleh orang lain.
Bagi Anda yang melih a t sisi- sisi lain tersebut a tau bagi
Anda yang tidak puas, tentu boleh menulis sa tu buku lagi
un tuk melengkapinya a tau un tuk membantah buku ini.
Buku ini telah terwujud a tas bantuan berbagai pihak,
tapi tidak akan saya sebutkan sa tu- persa tu . Bagi mereka
ini saya ucapkan beribu terima kasih . Terima kasih juga
bua t Risa, yang telah membuka jalan sampai ke penerbit.
Tentu juga bua t Defrizal yang telah m enyubangkan beberapa
foto dan Dedes, yang telah meluangkan w aktunya,
di tengah kehamilanya yang semakin bera t, un tuk membaca
naskah, memberi kritik dan saran, sehingga buku ini
tampil lebih elegan . Buku ini telah kukerjakan di luar jam
kerjaku yang norma l . Dia mengambil sebagian besar dari
malamku yang m e s tinya kupersembahkan bua t is tri dan
kedua anakku . U n tuk i tu bua t Sylvia, Rani dan Mahdi aku
mohon maaf yang sebesar- besarnya ! Juga terima kasih
a tas dukungan kalia n ! Dirgahayu Republik Indonesia !
Jakarta, 17 Agus tus 2007
Ishak Rafick
,CATATAN1
liMA PRI
􀀝
INDONESIA
Sebu.ah lnvestigas1 1997-2007,
Maf􀂑 Ekonom􀂐, dan Jalan Earu
Merr.bangun Lndoneeia
ISHAK RAFICK
.. ….
eUFUK
…….
Pembangunan Indonesia
Telah berlalu beberapa periode yang bera t s e telah krisis
moneter (krismon) pertengahan Juli 1997, di mana para
pemimpin bangsa ini tak sempat m e m e takan keadaan .
Akiba tnya kondisi perekonomian yang force majeure a tau
darura t, telah dia tasi dengan cara – cara norma l . Tak
heran bila seiring redupnya tun tu tan- tun tu tan reformasi,
program- program perbaikan menjadi marjinal . Di pentas
dunia Indonesia ibara t orang, yang habis mengalami
kecelakaan lalulin tas dan p a tah tulang kaki, dipaksa iku t
lomba lari mara ton oleh ‘mentor’nya : In terna tional
Monetery Fund (IMF) . Orang neka t i tu mungkin saja
sampai ke garis finis, tapi dalam keadaan payah a tau
bahkan digotong.
1 . Yang Tersemat Dipundak SBY-JK
Kini s e telah kekua tan reformasi membeku dalam amnesia
politik ekonomi rakyat, tugas memperbaiki nasib
bangsa ini sepenuhnya ada di pundak presiden dan wakil
presiden pilihan rakya t Susilo Bambang Yudoyono dan
Jusuf Kalla (SBY- JK) . Tentu keduanya diharapkan bertindak
j ujur dan cerdas . Jujur artinya berani melih a t
kondisi rakyatnya dengan m a takepala sendiri . Sedang
bertindak c erdas sangat berkaitan dengan kemampuan
memilih skala priori tas un tuk memperbaiki kondisi tersebut.
Menyerahkan masa depan bangsa kepada trinitas IMF,
World Bank (Bank Dunia) dan World Trade Organiza tion
(WTO) bukan saja tidak bijak, tapi sekaligus juga berbahaya
.
Tak dapat dipungkiri masa depan negara dan bangsa
ini sekarang berada di titik nadir. Tanpa perjuangan
Kabinet Indonesia Bersa tu SBY-JK, dapat dipastikan nasib
rakya t akan semakin memburuk. Gejalanya sudah mulai
terlihat lew a t merebaknya pengangguran, busung lapar,
kurang gizi, m eningka tnya angka p u tus sekolah dan
berbagai penyaki t ringan yang merenggut nyawa, cuma
karena si saki t tak punya biaya un tuk berobat. Bila
negara- negara maju memberikan asuransl keseh a tan
kepada segenap rakyatnya dan dunia pendidikannya
dibikin gra tis, bahkan diguyur beasiswa sebagai inves tasi
masa d epan, tentu rakya t Indonesia juga berhak mendapat
perlakuan serupa dari pemerin tahnya .
S ebaliknya bila rakya t negeri ini kembali menggunakan
kayu bakar un tuk memasak, karena tak punya cukup
uang un tuk membeli minyak tanah, brike t ba tubara a tau
gas yang terkandung di dalam buminya sendiri . Bila rakya t
kembali menggunakan obor dan lilin un tuk penerangan,
karena tak punya cukup uang un tuk membayar lis trik. Bila
penduduk kembali menggunakan air sungai un tuk
memasak, mandi dan mencuci, karena tak punya cukup
uang un tuk membayar tarif perusahaan air minum (PAM ) .
Bila generasi baru negeri ini harus tinggal d i temp a ttemp
a t kos yang sempit a tau terus ‘ngendon’ di rumah
orang tuanya yang sudah penuh sesak, karena tak punya
cukup uang un tuk mengkredit rumah yang terus dibangun
di seki tar mereka . Apa yang harus dilakukan? Trinitas IMF,
Bank Dunia dan WTO, serta penganut neo liberalisme
ekonomi tentu punya solusi g enial: jual saja produkproduk
i tu kepada asing, agar cadangan d evisa kita makin
tambun .
Di beberapa sektor g ejala ini sudah lama berjala n . Di
sektor properti kini sedang digarap rancangan undangundang
yang memberi peluang kepada asing un tuk
memiliki rumah dan a s e t properti lain sampai 60 tahun.
Bila berhasil, maka kewajiban pemerintah menaikkan pendapatan
rakyatnya tentu akan sangat berkurang . S ebab
rumah- rumah mewah, ruko (rumah toko), rukan (rumah
kan tor) dan g erai- gerai di pusat- pusat belanja, m eski tak
terjangkau bangsa sendiri, akan mendapatkan konsumennya
dari berbagai negara lain. Artinya bila dulu harga
produk- produk i tu amat ditentukan oleh banyak sediki tnya
permintaan . Sedang permintaan terhadap produk- produk
tersebut a m a t ditentukan oleh kebutuhan dan daya beli
masyaraka t. Dengan ka ta lain secara ekonomi bila daya
beli masyaraka t sedang anjlok, m eski produk i tu a m a t
dibu tuhkan masyarakat, harga produk tersebut m e s ti
turun karena permintaan terhadapnya sangat rendah .
S ebaliknya bila permintaan terhadap produk terte n tu
a m a t tinggi, maka harga o to m a tis akan naik.
Tarik menarik an tara permintaan dan penaw aran
yang mempengaruhi harga ini dapat dipastikan tidak akan
terjadi lagi, se tidaknya di sektor properti, bila RUU
tersebut diundangka n . Artinya equiliberium tidak akan
tercapai. Indonesia mung kin menjadi negara pertama di
dunia, temp a t hukum permintaan dan penaw aran tak
berlaku bagi mayori tas warganya . S ebab m eski bangsa
sendiri tak mampu membelinya, produk- produk primer i tu
akan mendapatkan konsumennya dari belahan bumi lain.
Dapat dipastikan dalam 10- 15 tahun ke depan ko ta- ko ta
baru di Indonesia akan berg a n ti kuli t dan perumahanperumahan
mewah akan dihuni segelin tir orang- orang
kava Indonesia, d i ta mbah orang- orang Amerika, Aus tralia,
Jerman, Belanda, Cina, Taiwan, Korea, Singapura, dan
sebagainya . Orang Indonesia berpenghasilan menengah
menempati rumah- rumah sederhana . Yang penghasilannya
pas-pasan mungkin tinggal di rumah- rumah sangat sederhana,
temp a t kos sempi t dengan penerangan seadanya .
Sisanya, yang paling banyak, tinggal di desa- desa a tau
berg elimang dalam kekumuhan ko ta .
Gambaran suram i tu tidak mengada- ada . Banyak
negara dunia ke tiga telah berubah seperti itu. Ekuador,
misalnya, yang seperti Indonesia mendapat bantuan IMF
dan Bank Dunia selama tiga puluh tahun lebih, telah
menjadi semakin buruk. Dalam bukunya The Confessions
of an Economic Hit Man’ (Confessions, edisi Indonesianya
terbi t 2005), John Perkins menulis : Kami meminjami
negara i tu (Ekuador, pen . ) miliaran dolar agar negara i tu
dapat mempekerjakan perusahaan rekayasa dan konstruksi
kami un tuk membangun proyek yang akan membantu
keluarga- keluarga yang paling kayanya . S ebagai
hasilnya, ka ta dia, selama tiga d ekade i tu, tingka t
kemiskinan resmi m eningka t dari 50% menjadi 70% .
Kekurangan pekerjaan a tau pengangguran m eningka t dari
15% menjadi 70% . U tang negara m eningka t dari USS 240
j u ta menjadi US$ 16 miliar, dan bagian sumber daya
nasional yang dialokasikan un tuk segmen penduduk yang
paling miskin menciu t dari 20% menjadi 6% . S ekarang
Ekuador m e s ti mempersembahkan hampir 50% dari anggaran
nasionalnya hanya un tuk membayar u tang
(Indonesia 20% lebih, pen), sebagai g a n ti membantu
j u taan warganya yang secara resmi digolongkan sebagai
melara t pada tingka t yang berbahaya (h . 233- 234) .
Bila tak cepat- ce p a t menyadari arah perkembangan
ini, bukan tidak mung kin Indonesia akan menjelma menjadi
seperti i tu, m eski misalnya d evisa negara makin tambun
dan ekonomi tumbuh 6% ke a tas tiap tahun. Apakah
solusi seperti i tu yang diinginkan SBY – JK dan kabine tnya
bersama para wakil rakya t yang ikut menyusun anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN)? Dapatkah solusi
seperti i tu mengangka t harka t dan martabat bangsa
sendiri? Apakah mayoritas rakya t Indonesia dalam 10-15
tahun ke depan didisain cuma menjadi bangsa kuli dan
penyedia tenaga murah bua t indus tri, perkebunan, mal,
supermarket, hypermarket, cady lapangan golf, sa tpam,
tukang ojek, dan lain- lain dengan peng- hasilan asal bisa
makan? Meliha t kurangnya perha tian pemerintah terhadap
pendidikan rakya tnya, yang bisa diliha t dari minimnya
anggaran pendidikan, nampaknya tanpa disadari arahnya
cenderung seperti i tu . Pertanyaan- pertanyaan dasar
semacam i tu harus bisa dijawab oleh penyelenggara
negara saa t ini, bila memang peduli pada nasib dan masa
depan rakya t. S ebab disadari a tau tidak, bila tak ha ti- ha ti
a tau membiarkan semuanya berjalan seperti selama ini,
penganut neo liberalisme ekonomi bisa membelokkan
demokrasi menjadi korporatokrasi, sa tu istilah yang
dipopulerkan Perkins l e w a t Confessions .
Dalam korporatokrasi kedaula tan tidak lagi berada di
tangan rakyat, tapi di tangan perusahaan- perusahaan
besar yang menguasai pasar. Suara rakya t hanya
diperlukan menjelang dan selama pemilihan umum . S e telah
i tu baik wakil rakya t di Dewan Perw akilan Rakya t (DPR),
Dewan Perw akilan Daerah (DPD), Maj elis Permusyawara
tan Rakyat (MPR) dan di birokrasi pemerintahan harus
mendengar dan mengakomodasi kepe n tingan perusahaan.
U n tuk i tu perusahaan siap membiayai sidang- sidang
dewan di mana pun, termasuk di h o tel – h o tel mewah . Jadi
bukan suara rakyat lagi yang m e s ti didengar, tapi pasar.
Siapakah pasar? Dalam pengertian mu takhir pasar adalah
sekumpulan produsen, trad er, broker, spekulan, para
bankir, pelaku pasar modal, perusahaan perkebunan,
pertambangan, pengembang properti, konsu l tan, eksportir,
importir dan orang- orang yang memiliki daya beli, tak
peduli dari mana pun mereka berasal . Selebihnya? Bagi
penganut neo liberalisme selebihnya mung kin hanya para
pengganggu yang tak penting .
SBY jelas bukan penganut neo liberalisme. Oleh
karena i tu, dapat dipas tikan, dia tak akan membiarkan
Indonesia berkembang ke arah masa depan yang nista
seperti i tu . M enuru t Men teri Komunikasi dan Informasi Dr.
Sofyan Djalil (kini M enneg BUMI\J), SBY adalah presiden
yang sangat peduli pada nasib dan masa depan
bangsanya . Namun, peduli saja tak cukup . S ebagai
presiden dan w apres, yang dipilih lang sung oleh rakyatnya
di tengah ke tidakpastian ekonomi yang menyesakkan
dada, pasangan SBY- JK diharapkan berani membua t
‘grand d esign’ masa depan bangsa . Akan seperti apa
Indonesia dalam 50-100 tahun ke d epan? Bila yang mau
dicapai sudah j elas, maka langkah pertama un tuk 3 – 5
tahun ke depan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan
politik sudah dapat ditentukan dari sekarang . Apa saja
skala priori tas yang m e s ti dikerjakan dalam jangka pendek
un tuk mewuj udkan masa depan seperti itu. Bila ingin
membangun ekonomi berbasis pertanian, a tau kela u tan,
maka dasar- dasarnya harus sudah dibangun saa t ini.
Tanpa kerja nya ta sekarang, c i ta – c i ta akan te tap membeku
di dalam h a ti sendiri dan menjadi bahan cacian
rakyat kecil di w arung- warung .
Bila ingin memperbaiki nasib p e tani tentu imp or beras
bukanlah solusi yang bagus . Apalagi bila dilakukan pada
saa t panen raya, w alaupun tujuannya un tuk m enekan
harga beras yang dibu tuhkan rakyat banyak. Pemeri n tah
tidak perlu membua t para p e tani miskin dulu, baru
memberi santunan . Ada cara – cara yang lebih terhorm a t .
Bila ingin m enekan harga beras misalnya, pemeri- n tah
l e w a t Bulog a tau Departemen Pertanian cukup membeli
beras dari p e tani dengan harga pasar. Lalu j uallah dengan
harga yang ditetapka n . Dengan demikian, subsidi i tu bisa
dinikm a ti rakyat sendiri, bukan p e tani dari Thailand a tau
Vie tn a m . Cara yang lebih g enial tentu saja dengan
melakukan pembinaan kepada p e tani tentang cara – cara
baru dalam mengolah tanah un tuk m eningka tkan produks i .
Bila F a d e l Muhammad berhasil m eningka tkan produksi
pertanian Gorontalo l e w a t berbagai terobosan dan penggunaan
penemuan- penemuan baru dalam bidang pertanian,
tentu hal serupa bisa dilakukan di provinsi lain.
Membiarkan harga beras meroke t terus di pasar
un tuk mendapatkan legitimasi imp or beras, seperti yang
berlagsung belakangan ini terkesan sangat kasar dan
menyaki tkan . Demikian pula bila pemerintah ingin memberi
santunan kepada rakyat kecil dalam urusan keseh a tan
dan pendidika n . Pemerintah tidak perlu membua t mereka
j a tuh miskin lebih dulu, misalnya dengan menaikkan harga
bahan bakar di dalam negeri se tara harga di Negaranegara
maj u . Lalu mengalokasikan dana un tuk biaya
operasional sekolah (BOS) lebih besar ke sekolah- sekolah
un tuk menolong mereka yang j a tuh miskin . S ebab ke tika
peru t lapar, pendidikan bagi rakya t kecil menjadi tak
penting lagi. Jadi i tu hanya menambah jumlah anak- anak
p u tus sekola h . Pendeknya rakya t mengharap pemerintah
melakukan berbagai terobosan un tuk menembus
kebun tuan nasib buruk mereka . Rakya t mengharap perubahan
nya ta dari kemis- kinan menjadi kemakmura n . Atau
dari kemelaratan menjadi kebahagiaan, dan dari ke takutan
akan masa depan suram menjadi ketenangan menyongsong
masa depan cera h .
Dulu keinginan un tuk memiliki kehidupan yang bebas
dari rasa takut, bebas dari rasa lapar, bebas dari kebod
ohan, bebas dari terik m a tahari dan hujan, serta bermartaba
t di an tara bangsa-bangsa di dunia, telah mendorong
para pendiri dan pejuang bangsa ini mengusir penjajah
dari buminya . Keinginan serupa, dalam bentuk- nya yang
lebih modern, telah mendorong rakyat, mahasiswa dan
kaum reformis di seluruh tanah air di bawah pimpinan
Amien Rais m emaksa orde baru lengser ke prabron, 21 Mei
1998 . Gerakan reformasi 1998 tentu saja tidak muncul
begitu saj a . Dia merupakan rentetan perjuangan panjang
sejak proklamasi kemerd ekaan, Program Bentengnya
Muhammad N a tsir yang ingin memakmurkan pribumi
d ekade 5 0 – a n (progra m ini telah diadopsi pemerintah
Malaysia dan berjalan mulus) dan Gerakan Malari ( 1974)
pimpinan Harriman Siregar yang melegenda itu. Lalu masih
ada lagi penolakan terhadap NKK/BKK ( 1978), Pemuda
Islam Menggugat ( 1979), Peristiwa Priok ( 1984) dan
penolakan terhadap judi legal SDSB ( 1992) pimpinan Nuku
Sulaema n . Semua tun tu tan i tu kini m e s ti diwujudkan SBYJK
yang telah memenangi h a ti rakya t lew a t iklan dan
kampanye pemilu yang apik, akhir 2004.
Terpilihnya SBY- JK di tengah medan reformasi yang
belum selesai i tu secara resmi seperti menye m a tkan
tugas- tugas perbaikan nasib dan peningkatan martabat
bangsa di pundak mereka . Tugas- tugas tersebut bukanlah
tugas baru, sebab SBY – JK dalam kampanyenya menjelang
pemilihan presiden (pilpres) memang menjanjikan perubahan.
SBY- JK tentu menyadari bahwa i tu tugas bera t. Jadi
tidak ada alasan un tuk mengingkarinya . Sedang mengulur-
ulur pelaksanaannya bisa menimbulkan kepu tusasaan
dan d epresi yang aku t di masyaraka t. Ini pada gilirannya
bisa berubah menjadi becana sosial dahsya t dan maha l .
Apalagi bila diinga t negeri i n i mengidap penyaki t kronis
yang tak sembuh- sembuh, yai tu borok besar di kaki kiri
dan kanannya . Di kaki kanan adalah u tang luar negeri .
Sedang d i kaki kiri u tang domestik. Keduanya sama- sama
membera tka n . Menjelang kej a tuhan rezim orde baru
Soeharto, tepa tnya pada Mare t 1998 – menurut c a ta tan
Bank Indonesia (BI), u tang luar negeri Indonesia seki tar
USS 137, 424 miliar, jauh di a tas a mbang batas yang USS
100 milliar. Dari u tang sebesar gunung i tu USS 63,732
miliar adalah u tang pemerinta h . Jadi lebih separuhnya
a tau USS 73,962 miliar merupakan u tang s w a s ta besar
alias konglomera t, dan USS 1 0 , 5 miliar di an taranya
berjangka pendek. S ebagian besar u tang ini berasal dari
bank komersial yang mengenakan persyara tan bera t:
berjangka pendek dan berbunga tingg i . I tu belum
termasuk u tang Grup Sinar Mas milik konglomera t gaek
Ekatjipta Widjaja (Oei Ek Tjhong) seki tar USS 14 miliar
yang baru terungkap akhir 1999 .
2. Di antara Korupsi, Kebodohan dan Ketakutan
Akumulasi u tang luar negeri sebesar i tu telah terjadi
selama kurun w aktu 32 tahun. Sedang u tang domestik
pemerintah terjadi l e w a t jalur aneh . Mulanya dunia
perbankan keloj o ta n . Penyebabnya adalah berbagai salah
urus dan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit
(BMPK) yang mengalir ke grup sendiri dan afiliasinya . Atau
sekalian dialirkan ke perusahaan fiktif. Ke tika kebobrokan
i tu terbongkar oleh badai krismon, orang pun panik dan
menarik dananya dari bank. Guna membantu bank menga
tasi rush akibat digilir nasabahnya i tu, Bank Indonesia
(BI) menggelontorkan bantuan likuidi tas (BLBI) sampai Rp
144 triliun, hampir tanpa reserve. Atas d esakan IMF
pemerintah lalu mengeluarkan obligasi sebesar Rp 430
triliun un tuk menyeh a tkan perbankan . Obligasi i tu dikenal
sebagai obligasi rekapitalisasi perbankan ( obligasi rekap),
yang bersama bunganya m enjadi Rp 600 triliun lebih .
M enuru t Kwik Kian Gie, M enko Perekonomian pada
Kabinet Persa tuan Abdurrahman Wahid, Megaw a ti dan
Ke tua Bappenas pada Kabinet G o tong Royong MegaHamzah,
mulanya obligasi i tu cuma un tuk digunakan
sebagai instrumen saj a . Bila banknya sudah sehat,
obligasi tersebut bisa di tarik kembali . Namun, ke tika sudah
sehat dan bebas dari kredit m a c e t, a tas d esakan IMF
pula, bank- bank rekap i tu m e s ti dijual bersama obligasinya
. Lalu demi memelihara kepercayaan in ternasional,
bank- bank i tu ja tuh ke tangan asing a tau konsorsium .
Begitulah pemerintah tiba- tiba masuk ke dalam jebakan
u tang (debt trap) yang kedua s e telah u tang luar negeri .
B e tapa tidak! Dengan cara i tu, tanpa disadari, pemerintah
telah m engubah u tang s w a s ta menjadi u tang publik Rp
600 triliu n .
Dirubahnya u tang s w a s ta menjadi u tang publik sebesar
i tu tentu membawa konsekuensi yang tidak kecil .
Jadi s e telah menggelontorkan dana segar Rp 144 triliun
dan bersusah payah membenahi puluhan bank saki t,
pemerintah bukannya menuai hasil dan pujian, tapi malah
mendapat tambahan u tang ajaib Rp 600 triliun . H eba tnya
lagi obligasi rekap segede gunung i tu berbunga pula
seki tar 12,5% . Jadi pembelinya mendapatkan bank sehat,
plus obligasi besar berbunga tingg i . Harganya? Tak perlu
khawa tir, Badan Penyeha tan Perbankan Nasional (BPPN),
e n tah belajar berhitung dari siapa, berani menawarkannya
dengan harga super miring . S a a t i tu BPPN memang lagi
mengejar s e toran demi menutup bolong-bolong anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) . Tidak percaya?
Marilah kita a mbil c o n toh BeA.
Seperti diketahui obligasi pemerintah yang meleka t
d i BeA sebesar Rp 5 8 triliun . S e tiap tahun, ka ta Kwik,
pemerintah menyusui BeA Rp 7 triliun a tau Rp 500 miliar
lebih/bulan sebagai pembayaran bunga obligasi . S e telah
dinya takan sehat dan keluar dari bangsal ‘rumah saki t’
BPPN, 5 1% saham BeA kemudian ja tuh ke tangan konsorsium
Farallon (AS) dan Djarum dengan harga bantingan Rp
5 , 3 triliun . Artinya dengan dana Rp 10 triliun saja,
konsorsium Farallon sudah bisa mendapatkan bank s w a s ta
terbesar di Indonesia ( me miliki 15 j u ta nasabah, 700
cabang dan 1 . 800 ATM di seluruh tanah air), di tambah
obligasi rekap senilai Rp 58 triliu n . Nampaknya m eski
kelihatan kren dan pin tar- pintar, para p e tinggi BPPN dan
PPA (Perusahaan Pengelola Aset) yang menjadi kelanj
u tannya, perlu mengambil kursus tambahan kepada Pu tra
Sampoerna yang bisa menjual perusahaan rokoknya
seharga Rp 18 triliu n . Dibanding BeA, perusahaan rokok
i tu jelas tak ada apa- apanya . Apalagi bila diinga t selain
bonus obligasi dan kelebihan- kelebihan i tu, BeA bisa
membukukan keun tungan di a tas Rp 2 triliun/ tahun .
Tahun 2005 BCA telah membukukan keun tungan bersih Rp
3 , 6 triliun, naik 12,6% dibanding 2004 yang mencapai Rp
3 , 2 triliun .
Padahal dengan obligasi sebesar Rp 58 triliun saja,
yang menjanjikan penerimaan bunga Rp 7 triliun/ tahun,
maka dapat dipastikan dalam 2 tahun Farallon sudah balik
modal . Bahkan m elaba Rp 4 triliun . I tulah ‘subsidi’ yang
harus dikeluarkan pemerintah bua t konsorsium FarallonDjarum
yang sudah mau membeli BCA dengan harga obra l .
Y a , BPPN harus diakui telah mengobral ayam p e telur emas
semacam BCA dengan harga kele w a t mura h . Tentu
diperlukan inves tigasi menyeluruh terhadap para p e tinggi
BPPN kala i tu . Bahkan seandainya BCA tidak ikut dij ua l .
Artinya pemerintah cuma menerbitkan obligasi a tau sura t
u tang negara (SUN) senilai Rp 58 triliun dengan bunga
te tap 12,5% s e tahun, lalu menjualnya seharga Rp 10
triliun ( tak sampai 20% dari nilainya), i tu pun sudah
terlalu mura h . Apalagi bila pembeli obligasi tersebut masih
mendapat bonus bank s w a s ta terbesar di Indonesia pul a .
Sementara m a n tan p e tinggi BPPN mendapat POSISI
direktur a tau komisaris di bank- bank rekap yang telah
diobral i tu, g e tahnya terus membaluri rakya t dan pemerin
tah Indonesia . S oalnya sejak i tu para pemilik baru bank
rekap tersebut (BCA, Bank Danamon, Bank Perm a ta , dan
lain- lain) m e s ti disubsdidi lew a t APB N .
Memang dibu tuhkan inves tigasi menyeluruh un tuk
meyakinkan banyak kalangan bahwa aksi jual murah bankbank
rekap tersebut telah didasari dengan perhitungan
m a tang, rasional dan bebas korupsi, kolusi dan nepotism e .
S ebab kadang – kadang korupsi d a n kebodohan pada
ta taran praktis bisa menghasilkan sesua tu yang sama,
yai tu sama- sama merugikan negara, lembaga a tau perusahaan
. Bedanya cuma kebodohan tidak memiliki unsur
kesengajaan dan tidak ada unsur memperkaya diri sendiri .
Kebodohan cuma menempatkan s i pelaku sebagai korban
penipuan yang merugikan banyak orang . Si pelaku sendiri
tak mendapat keun tungan dari ulahnya, a tau se tidaknya
tidak bernia t memperkaya diri sendiri . Yang mendapat
keun tungan adalah lawan a tau m i tranya yang lebih c erdik
dan berkuasa . Sang m i tralah yang lebih banyak berperan
memainkan posisinya yang lebih superior (abuse of
power) . S edangkan korupsi lain lagi. Dia memiliki unsur
kesengaj a a n . Di situ juga ada unsur memperkaya diri
sendiri . Apakah m i tranya juga mendapat keuntungan, i tu
soal lain. Namun, sa tu hal yang menjadi pasti adalah
negara dan rakya t a tau perusahaan tempa tnya bekerja
m e s ti menanggung kerugian itu.
Beban yang harus dipikul pemerintah dan rakya t akibat
aksi obral bank- bank rekap dan a s e t- as e t negara di
BPPN sebenarnya tidaklah kecil dan akan berlangsung
lama . Cuma e n tah karena lagi banyak pikiran, aksi obral
BPPN i tu hampir tak mendapat perlawanan dari anggota
kabinet, kecuali dari Kwik. Sedang di luar kabinet yang
bersuara Ian tang menentang boleh dibilang cuma Amien
Rais, tokoh sentral reformasi yang gagal menjadi RI- 1
l e w a t jalur resmi. Padahal dari penjualan BCA saja, misalnya,
pemerintah akan mendapat beban yang cukup bera t.
Sampai akhir April 2002 obligasi yang masih meleka t di
bank i tu, menurut Managing Direc tor BCA w aktu i tu Jahja
S e tiaa tmadja, sebesar Rp 5 9 , 63 1 triliu n . I tu berarti
bunganya terus berjalan dan menumpuk. Bila dibiarkan
saja selama 20 tahun, misalnya, Farallon sebagai pemilik
baru BCA bisa memiliki piutang a tau tagihan kepada
pemerin tah dan rakya t Indonesia Rp ra tusan triliun,
karena bunganya berbunga lagi. Dan oleh karena obligasi
tersebu t bisa diperjualbelikan, maka bukan tidak mungkin
penagihnya juga akan bejibun .
Tahun 2002 saja pemeri n tah harus m embayar bunga
un tuk obligasi rekap BCA seki tar Rp 6 triliun, jadi jauh
lebih tinggi ketimbang Rp 5 , 3 triliun yang dikais BPPN
un tuk 5 1% saham BCA dari konsorsium Farallon – Djarum .
Sedang obligasi yang j a tuh tempo pada 2002 yang masih
dipegang BCA, ka ta Jahja, tinggal Rp 1,027 triliun dari
sebelumnya Rp 3,441 triliun . S ebagian obligasi, yang j a tuh
tempo Juli 2002, sudah dij u a l . Menurut c a ta tan manajemen
baru BCA obligasi yang j a tuh tempo 2003 m encapai
Rp 3,441 triliun . Tahun 2004 yang j a tuh tempo m encapai
Rp 7,498 triliun, lalu 2005 berjumlah Rp 6,075 triliun, 2006
m eningka t sedikit m enjadi Rp 7,266 triliun . Lalu 2007
obligasi yang j a tuh tempo m encapai Rp 8, 777 triliun .
Puncak j a tuh tempo terjadi pada 2008 yang m encapai Rp
17,060 triliun . Lalu pada 2009 menurun lagi, meski te tap
akan m embera tkan APBN, yai tu m enjadi Rp 8,487 triliun .
Sampai kapan beban i tu akan dipikul rakya t Indonesia?
Menurut Direktur Farallon Capi tal Raymond Zage
(Bisnis Indonesia, Rabu, 1 Mei 2002) pihaknya sebagai
pemilik baru BCA, se tidaknya memerlukan w aktu 3-5 tahun
un tuk mengurangi obligasi pemerin tah di bank tersebu t.
“Kemungkinan diperlukan proses selama 3 hingga 5 tahun
un tuk m engurangi obligasi, sehingga BCA bisa m enjadi
bank konvensional . ” Amboy! Bayangkan berapa keun tungan
yang bisa disedotnya dari balung- balung rakya t negeri
In! selama i tu? Kwik sudah berupaya menghentikan
pembodohan dan pembobolan uang negara tersebut, tapi
digagalkan IMF yang rupanya lebih banyak punya pendukung
dalam kabinet w aktu i tu . Maka u tang ajaib segede
gunung i tu pun legal sampai sekarang .
Akumulasi u tang luar negeri yang m encapai USS 137,
424 miliar selama 32 tahun dan u tang domestik Rp 600
triliun hasil sulapan IMF, jelas bukan kesalahan SBY .
Namun sebagai presiden yang mewarisinya, SBY ten tu
berhak m enyeleks i : mana yang perlu dilunasi, mana yang
harus d i tolak dan mana pula yang bisa dikurangi secara
tanggung ren ten g . Membebani seluruhnya di pundak SBY,
yang akhirnya mampir di punggung rakyat, ten tu tak
bijak. Men teri Keuangan Dr. Sri Mulyani Indra w a ti dan
Menko Perekonomian Boediono, serta ekonom kondang
semacam Muhammad Ichsan, M Cha tib Basri, dan lain- lain
ten tu mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak adil
berlaku di s i tu . B e tapa tidak! Rakya t Indonesia dipaksa
m enanggung beban u tang para bankir yang sudah kava
l e w a t beragam penyuna tan subsidi, mulai dari pendidikan,
keseha tan, sampai penghapusan program- program kesej
a h teraan . Pada s a a t sama rakyat, yang tak iku t bikin
kesalahan i tu dan tidak pernah m enikma tinya, harus
m embayar bahan bakar minyak (BBM), lis trik dan air bersih
d engan harga mahal, agar negara bisa m embayar u tang .
Memang tak gampang mengubah keadaan tersebu t
a tau menghentikan proses ketidakadilan yang telah berlangsung
lama i tu . S ebab s e telah berhasil melakukan
akroba t seperti i tu, m ereka ten tu melihat Indonesia
sebagai mangsa yang j inak. Mereka tak menginginkan
perubahan . Toh perubahan adalah sebuah kepas tia n .
Cuma dibu tuhkan kej elian un tuk menemukan s e tiap celah
yang terbuka, diramu d engan sedikit kecerdasan dan
keberania n . Bank Dunia sendiri pernah mengakui 30%
u tang luar negeri Indonesia bocor s e tiap tahun alias
dikorup a tau tidak digunakan un tuk membangun . I tu
berarti 30% u tang luar negeri Indonesia, yang menuru t
c a ta tan B I bulan Mare t 2005 berjumlah USS 134,362 miliar
( u tang pemerin tah saja USS 78,5 miliar) , tergolong u tang
najis (odeos debt) . Bagian yang 30% ini ten tu bisa
dihapuskan, jika pemerin tah berani fight di forum- forum
IMF, Bank Dunia, Paris Club, dan lain – lain . IMF dan Bank
Dunia, yang selama ini selalu mengawasi aliran u tang i tu,
m e s tinya iku t menanggung ren teng kebocoran tersebut.
I tu yang pertama .
Yang kedua, u tang domestik pemerin tah Rp 600 triliun.
U tang ajaib ini pukul ra ta seluruhnya merupakan
odeos debt. Pemerin tah sebenarnya tak pernah beru tang
pada bank- bank domestik yang telah berpindah tangan ke
asing i tu, tak pernah pula ada dananya, apalagi mengambil
manfa a t dari i tu, maka sudah seyogyanya obligasi
i tu d i tarik a tau dinya takan tidak berlaku . Dengan demikian
tidak ada lagi kewajiban pemerin tah un tuk menganggarkan
pembayarannya di APBN tiap tahun .
3. Pilihan- Pilihan yang Tersedia
Harus diakui baik yang pertama maupun yang kedua,
bukanlah tugas ringan. Pertanyaannya kemudian : apakah
keadaan ini akan dibiarkan terus berlangsung? Apakah
SBY, sebagai presiden pilihan rakyat, tega membebani
kesalahan para pendahulunya kepada rakyatnya yang
sudah miskin dan melara t? Jaw aban a tas pertanyaan i tu
akan sang a t mempengaruhi kiprah Kabinet Indonesia
Bersa tu SBY – JK pada tahun- tahun menda tan g .
Bila jaw abannya adalah ya ! Artinya SBY – JK lebih senang
membiarkan ke tidakadilan tersebu t berlangsung
seperti i tu demi ci tranya di m a ta i n ternasional, IMF,
Amerika Serika t (AS) , Paris Club, Bank Dunia, CGI (Consulta
tive Group on Indonesia), WTO, dan lain- lain, maka
masa depan Indonesia dapat dipastikan tak akan membaik.
Masa depan dan martaba t bangsa ini tidak akan
berubah seperti yang dijanjikan pada masa kampanye .
Masa depan mereka adalah apa yang bisa kita saksikan
sekarang, dengan kecendrungan menurun – baik dari sisi
kemakmuran, keamanan, maupun kecerdasan dan harga
diri .
Buat pemerin tah membiarkan kebodohan dan ke tidakadilan
tersebu t berjalan, ten tunya jauh lebih ringan
dan aman . Kabinet Indonesia Bers a tu, sebagaimana
kabinet- kabinet sebelumnya, tinggal mengalokasikan
‘upe ti’ Rp sera tus triliun lebih un tuk membayar cicilan
u tang luar negeri, plus bunganya, serta u tang dalam
negeri hasil sulapan IMF dan bunganya . Tahun 2004,
misalnya, Kabinet Go tong- Royong Mega- Hamzah telah
membayar pokok dan bunga u tang dalam dan luar negeri
sebesar Rp 139,4 triliun . Kabine t Indonesia Bers a tu
SBY – JK, yang kala i tu baru terben tuk, telah membayar Rp
126, 3 15 triliun pada 200 5 : cicilan u tang pokok Rp 6 1 , 6 14
triliun dan bunga Rp 64, 6 9 1 triliun . Lebih rendah Rp 17,2
triliun dari yang dianggarkan, karena mendapat moratorium
akiba t bencana tsunami di Aceh dan Nias .
Tahun 2006, mungkin karena kag e t melihat akiba t
dari kesembronoan tim ekuin menaikkan BBM ( 1 Oktober
2005) rara – ra ta 126%, SBY- JK tak sempa t menugaskan
anggota kabinetnya memperj uangkan keringanan di forum
i n ternasional. Ya presiden mana yang tak kag e t melihat
15 j u ta kepala keluarga di negara yang dipimpinnya
langsung masuk j urang kemiskinan bersama- sama .
Tindakan kurang perhi tungan i tu telah menyulap seki tar
60 j u ta rakya t di seluruh Indonesia menjadi pengemis tiga
bulanan dengan penghasilan Rp 3 ribu lebih sedikit/hari
a tau Rp 100 ribu sebulan. Lebih jauh lagi tindakan
tersebu t iku t menyundul inflasi sampai 18% yang
membua t BI dan sektor riil menggigil . Di sisi lain kealfaan
meminta keringanan di forum i n ternasional, memaksa
pemerin tah menganggarkan Rp 140 triliun lebih un tuk
membayar u tang .
Dalam APBN 2006 un tuk pembayaran u tang dalam
dan luar negeri pemerin tah telah mengalokasikan Rp
140 , 2 2 triliun (4 kali lebih besar daripada anggaran
pendidikan yang dij a tah cuma Rp 34 triliun ) . Rinciannya :
pembayaran beban bunga Rp 76,63 triliun dan cicilan
u tang pokok Rp 63,59 triliun . I tu juga jauh lebih besar
daripada opportuni ty lost (selisih an tara harga BBM bila
dijual di luar negeri dengan harga BBM) yang dipelin tir
menjadi subsidi (seki tar Rp 95 triliun) . Padahal yang
belakangan i tu yang amat mempengaruhi kehidupan
rakya t banyak dan sebenarnya tidak meliba tkan uang
keluar sungguhan, a tas tekanan IMF m e s ti dipangkas
sampai nol dalam tenggat w aktu yang telah d i te n tuka n .
Sementara subsidi bua t para pemilik baru BCA, Bank
Danamon, dan lain- lain yang meliba tkan uang sungguhan
boleh jalan terus . Nampaknya IMF, Paris Club, Bank Dunia,
dan lembaga- Iembaga super i tu berusaha menggiring
pemerin tah Indonesia, termasuk Kabinet Indonesia
Bersa tu SBY – JK, un tuk menggunakan logika- Iogika yang
aneh dalam memimpin negaranya .
I tulah konsekuensi logis dari jaw aban ya kabine t.
Namun bila jaw aban a tas pertanyaan tersebu t adalah
tidak! Maka dapat dipastikan pada tahun- tahun mendatang,
Kabine t Indonesia Bersa tu SBY – JK akan lebih sering
berbenturan dengan IMF, Paris Club, Bank Dunia, CGI,
Asian Development Bank (ADB), dan lain – lain . Sebab
meminta penghapusan u tang luar negeri sebesar 30%
ten tu akan mendapat perlawanan keras dari para biang
ren tenier i tu, meski Bank Dunia pernah mengakui i tu
dikorup . Demikian juga dalam upaya menarik obligasi rekap
senilai Rp 600 triliun a tau menya takannya tidak berlaku
lagi, jelas akan mendapat perlawanan sengit. Pemilik baru
BCA Konsorsium Farallon (AS), pemilik baru Bank Danamon
(Temasek, Singapura) , dan lain- lain yang sudah biasa
menikma ti subsidi Rp triliunan ten tu tak akan menerima,
meski mereka tahu obligasi dan bunga i tu sebenarnya tak
panta s .
I M F sendiri sebagai arsi teknya, pastilah akan berdiri
paling depan di barisan para penentang . Lembaga super
i tu ten tu akan melakukan berbagai manuver un tuk
menekan pemerin tah Indonesia agar p a tuh seperti biasanya
. Di sinilah diperlukan kepiawaian diplomasi Boediono
yang manggung lagi sebagai Menko Perekonomian dan Sri
Mulyani Indra w a ti yang kini berada di posisi Menke u .
Kalau cuma mau menjual oblgasi a tau SUN, ten tu presiden
SBY tidak memerlukan orang sekaliber Boediono dan Sri
Mulyani di dua posisi s tra tegis tersebut.
Kabine t Indonesia Bers a tu jilid kedua di mana Boediono
berada di dalamnya, menuru t penga m a t Indonesia
Prof. R. William Liddle, dari s a tu segi memang boleh
disebu t reinkarnasi Mavia Berkeley-ars i tek ekonomi orba
pimpinan Prof. Widjojo N i tisas tro dari Universi tas Indonesi
a . Mereka adalah mainstream economist, ekonom
profesional yang percaya pada kekua tan pasar sebagai
penggerak u tama ekonomi modern . Cuma Widjoj o , ka ta
dia, adalah makhluk orba yang dikta tor. Oudiens- nya
adalah Soeharto . Sedang ekonom Boediono dari UGM,
adalah makhluk era reformasi yang demokra tis .
Dalam kolom pendeknya
di mingguan Tempo (8 Januari
2006) , Liddle tidak memaparkan
mekanisme arsitek ekonomi orba
i tu menjelaskan konsepnya kepada
Soeharto . Namun, orang
dapat menebak Widjojo cs tinggal
d a tang ke i s tana dan dengan
segala kemampuan i n telektual
dan kesopanannya melakukan
presentasi di hadapan Soeharto .
Boediono Lalu Boediono? Mekanisme apa
yang digunakannya un tuk menjelaskan konsepnya kepada
rakyat? Lew a t telepon genggam a tau sms (short message
service), barangkali? Atau pakar Indonesia dari Ohio
S ta te Universi ty, AS i tu menganggap Boediono telah
mereduksi rakya t Indonesia menjadi pasar dalam pengertian
mu takhir? Jadi audiens Boediono pasar? Sebagaimana
umumnya para pemikir orien talis dan cabangnya pakar
keindonesiaan (Indonesianis t), Liddle juga menghentikan
analisisnya di tem p a t, ketika daya kri tisnya jus tru sang a t
diperluka n .
Srimulyani
Akan te tapi, meminta Liddle
menggunakan pisau bedah se tajam
silet un tuk menguliti tim ekonomi
kabinet ten tu tak bijak. I tu adalah
tugas para cendekiawan negeri ini,
se tidaknya yang cinta tanah air dan
bangsanya . Menurut saya sang a t
mungkin audiens Boediono adalah
pasar. Bahkan i tu pun masih bisa dipersempit lagi menjadi
pasar modal dan pasar uan g . Padahal un tuk negeri
semacam Indonesia sebenarnya pasar modal dan pasar
uang tak bisa dijadikan ukuran, karena pelakunya sang a t
sedikit, tak sampai 0 , 0 0 1 % dari pelaku ekonomi di tanah
air. I tu pun sebagian besar didominasi asing, para
spekulan dan pengejar gain a tau keun tungan jangka
pendek.
Doktor Ekonomi sekaliber Boediono dan Srimulyani
ten tu mubazir kalau cuma d i tugasi menjual sura t u tang
negara (SUN), yang yield- nya 329 basis poin di a tas
treassury bill AS a tau bunganya 3, 29% lebih tinggi
daripada obligasi i n ternasional di Amerika . I tu bisa
dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh mahasiswi IKIP
(Institut Keguruan dan Ilmu Peng e tahuan) semester 2
jurusan Ta taboga . Lew a t multi level marke ting barangkali
malah lebih cepat laku . Apalagi bila diingat belakangan
obligasi global yang dikeluarkan pemerin tah yield dan
kuponnya terus membubung . Dulu saat yield dan kuponnya
berada pada kisaran 6%- 7% saja sudah diminati
asing, karena sudah lebih tinggi 3% lebih dibanding
obligasi i n ternasional negara lain . Apalagi bila yield dan
kuponnya di tingka tkan menjadi 8%- 8 , 5 % . Dengan yield
dan kupon s e tinggi i tu, pemerin tah tinggal mengumumkannya
di in ternet, para pengejar ren te akan a n tri .
Penasiha t keuangan (financial advisor) semacam JP
Morgan, UBS Warburg dan Barkeley sebenarnya tak
terlalu dibu tuhkan un tuk menjual Global Bond dengan yield
dan kupon sebesar i tu . Orang sekaliber Boediono dan
Srimulyani, serta lembaga- Iembaga heba t tersebu t baru
diperlukan, bila kabinet mau melakukan kerja- kerja besar
dan fundamental semacam penghapusan dan pemotongan
u tang . Juga ketika mau menarik obligasi rekap a tau
menya takannya tidak berlaku .
Pada praktiknya nan ti, SBY -J K mungkin akan memerlukan
pengacara- pengacara canggih di pengadilan domestik
dan pengadilan i n ternasiona l . Pembayaran bunga
obligasi rekap yang telah dilakukan pemerin tah selama ini,
sebenarnya sang a t naif dan saking lucunya sampai mirip
ceri ta Abunaw a s . Ceritanya begin i : sua tu hari di zaman
khalifah Harun AI Rasyid, di ibukota Bagdad ada seorang
miskin disere t ke pengadilan oleh te tangganya yang kava .
Si miskin, sebu tlah namanya keboindo, d i tuntut g a n ti rugi
Dinar 100 oleh si kaya . Dia dianggap bersalah telah
mempergemuk diri sendiri dengan cara makan s e tiap
te tangganya memasak. Aroma masakan enak te tangga
kava i tu telah menaikkan selera makannya, sehingga dia
menjadi gemuk. Si kava kebera tan . Dia sendiri tak pernah
punya selera, karena i tu te tap kurus . Si kava menuntu t
Keboindo g a n ti rugi Dinar 100 .
Pria miskin i tu kelimpungan dan hampir pingsan
menghadapi tun tu tan yang tak masuk akal tersebu t.
Jangankan membayar g a n ti rugi Dinar lOa, mau membeli
minyak tanah saja dia harus an tri dulu di kan tor pos
mengambil ‘ban tuan langsung tunai (BLT) : U n tungnya dia
memiliki seorang pengacara jempolan, Abunaw a s . Si
pembela tampil tenang . Dia membenarkan dakwaan tersebu
t dan siap membayarnya s a a t i tu juga . Si kava dan
jaksa penuntu t senang dan takjub bukan kepalang . Si
hakim terbengong-bengon g . Sementara Keboindo mengkere
t menyembunyikan kepala di bahunya seperti kurakura
. Namun Abunawas belum selesai. Dia mengambil
Dinar emas dari kan tongnya . Kemudian dike tukkannya
pada ba tu penjepit kertas di mejanya sera tus kali .
Dengan demikian, ka tanya s e telah i tu, denda Dinar 100
sudah dilunasinya . Hakim pun mengetuk palu, dan
menya takan Keboindo tidak bersalah dan bebas dari
tun tuta n .
J a d i jika diperjuangkan sungguhsungguh
dan cerdas, bukan tidak
mungkin, hakim i n ternasional pun
akan membebaskan pemerin tah
Indonesia dari kewajiban membayar
obligasi rekap dan bunganya . Bahkan
u tang luar negerinya pun akan bisa
Prof. Dr. Dorodjatun dih􀓳pus, se tidaknya 30% . Harus diKoentjorojakti
akul Boedlono memang tak punya
pengalaman tempur di forum- forum i n ternasional. Ke tika
menjaba t Menkeu pada Kabinet Go tong Royong MegaHamzah,
Boediono, bersama Menko Perekonomian Prof.
Dr. Dorodj a tun Koe n tjorojakti yang m a n tan Dekan FE-UI
dan Duta Besar RI un tuk Amerika Serika t, tak pernah
berupaya kearah i tu . Mendengar ide semacam i tu pun,
mereka sudah was- w a s .
Dja tun d a n Boediono memilih un tuk mencari u tangan
baru, karena lebih aman . Bersama ibu Ani, Menkeu yang
m a n tan Direktur Eksekutif IMF un tuk Asia Pacific dan
m a n tan mahasisw inya Dja tun, mungkin saja Boediono
menjadi lebih berani berbenturan dan bahkan bergula t .
Tarik- menarik ten tu ada . Bila dulu pemerin tah MegaHamzah
tak mampu memainkan kartu Dja tun-Boediono,
yang ka tanya dihorm a ti di AS, un tuk melunakkan IMF.
Yang terjadi jus tru sebaliknya IMF lebih bisa memainkan
kartu Dja tun-Boediono un tuk menaku t- naku ti pemerin tah
Indonesia . Mampukah SBY memainkan kartu Boediono,
Srimulyani sebagai truf un tuk melunakkan IMF, Paris Club,
Bank Dunia dan pemerin tah AS?
Jaw aban a tas pertanyaan i tu masih terbuka . S ebagai
presiden yang peduli pada nasib bangsanya, SBY
ten tu lebih punya peluang un tuk m emainkan truf i tu .
Apalagi Boediono dan ibu Ani-beg i tu Menkeu kerap disapa,
telah menandatangani kon trak poli tik. Namun bungkamnya
pasangan Boediono- Srimulyani dalam urusan tambang
minyak Cepu seperti m emberi isyara t bahwa SBY – JK belum
mampu m emainkan truf i tu un tuk kepentingan bangsanya .
Apalagi s e telah blok i tu betul-betul diserahkan pemeri n tah
kepada Exxon Mobil Corpora tion ( 14 Mare t 2006) d engan
memecat Dirut Pertamina Widya Purnama, s a tu hari
sebelum Men teri Luar Negeri AS Condoleeza Ric e tiba di
Jakarta . U n tung saja Condy, beg i tu Menlu AS i tu disapa,
tidak m embawa pesan dari bosnya agar pemeri n tah
Indonesia memenjarakan Dirut Pertamina yang ‘mbeling’ i tu .
Kalau saja pemerin tah AS juga m emin tanya sebagai
prasyara t bagi kepercayaan in ternasional yang mahal i tu,
bukan tidak mungkin akan ada tim yang bisa mencarikan
segudang kesalahan Widya un tuk digiring ke balik trali
bes i . S eiring pemecatan i tu pembongkaran terhadap
borok-borok Pertamina yang marak selama s e tahun,
seperti penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri,
penye d o tan minyak di tengah laut dan lain- lain yang
cukup m erepo tkan Widya dan jajarannya, hilang beg i tu
saj a . Tak ada penyelidikan, apalagi penyidikan terhadap
kasus- kasus yang m erugikan Negara puluhan triliun i tu . Di
sisi lain ada masalah baru timbul yang nantinya akan
berakiba t jangka panjang . S ebab dijegalnya Pertamina
un tuk m engelola sendiri blok Cepu, telah menutup peluang
BUMN minyak i tu m enjadi perusahaan pertambangan
minhyak dan gas kelas dunia . Rupanya meski telah
mendapat kepercayaan penuh dari rakyat, pemerin tah tak
cukup punya kepercayaan diri un tuk m enangkal tekanan
sang j uragan AS . Tekanan i tu sudah berlagsung sejak
masa pemeri n tahan Abdurrahman Wahid- Megaw a ti Soekarno
Pu tri dan berlangsung terus sampai ke zaman
Mega- Hamzah, tapi tak berhasil m elunakkan ha ti pemerin
tah, meski Duta Besar AS Ralph L Boice ikut campur.
Amien Rais, Ke tua MPR w aktu i tu sampai berteriak agar
pemeri n tah AS m enghorm a ti kedaula tan RI un tuk mengambil
keputusan sendiri soal blok Cep u .
Exxon baru berhasil m endapa tkan keinginannya j ustru
ketika Indonesia berada di tangan presiden dan
w apres yang dipilih langsung oleh rakya tnya . Wakil rakya t
di DPR/MPR nampaknya tak terlampau peduli lagi a tau
sibuk memikirkan berbagai tunjangan yang mungkin bisa
didapat d engan cara diam .
Padahal sebelum i tu pemerin tah dan wakil rakya t
sedikit banyak lebih bisa m enjadikan kepentingan bangsa
sebagai pijaka n . Tak heran bila dua kabinet sebelumnya
cenderung m emberi kesempa tan kepada Pertamina un tuk
m embuktikan kemampuannya . Gesekan d engan para
pendukung ekonomi neo liberal di dalam pemeri n tahan
memang terjadi, tapi masih dapat d i a ta s i . Waktu i tu
Baihaki Hakim misalnya, dan Dirut- dirut Pertamina
selanj u tnya sampai Widya Purnama, berhasil m eyakinkan
pemerin tah bahwa d engan pengalamannya yang panjang
dan perh i tungan deposit minyak berlimpah (sekitar 1,4
miliar barel ) dan gas seki tar 8, 772 triliun kaki kubik, bila
diberi kesempa tan m engelola sendiri, maka keun tungannya
akan jauh lebih besar bagi negara . Argumen tasi i tu
kandas di masa SBY- JK. Kon trak yang m e s tinya berakhir
2 0 1 0 i tu diperpanjang 20 tahun terhi tung mulai
20 1 1 – 2030 . Jadi ketika deposit minyak dan gas blok i tu
terkuras habis, baru blok Cepu akan kembali ke pangkuan
republik. Semoga saja tidak membawa bencana kepada
penduduk s e tempat seperti yang menimpa penduduk
seki tar tambang emas Newmond Minahasa – juga milik AS .
Bahkan Exxon naik kelas dari technical assis tan t c o n trac t
(TAC) menjadi kon trak bagi hasil, d i mana Exxon menjadi
operator u tamanya . Bagi hasilnya menjadi 45% bua t
Pertamina, 45% bua t Exxon dan sisanya yang 10% bua t
Pemda Jawa Tengah dan jaw a Timur. Cuma i tu tidak
gra tis . Pemda m e s ti merogoh kocek sendiri sebesar Rp 2
triliun un tuk bisa mendapatkannya .
Ini menunj ukkan bahwa Exxon berhasil mendiktekan
keinginanya . Sebab un tuk bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi
blok Cepu, pemerin tah sendiri berharap akan
ada inve s tasi baru seki tar USS 2,5 miliar yang disun tikkan
oleh Exxon . Nah bila un tuk mendapa tkan 10% saham di
blok Cepu pemda Ja teng dan Ja tim m e s ti p a tungan
menyun tikkan dana Rp 2 triliun a tau se tara USS 2, 1 miliar,
maka Exxon cuma bu tuh sediki t tambahan un tuk memenUhinya
. Padahal berdasarkan undang- undang o tonomi
daerah merekalah sebenarnya yang lebih pantas mengklaim
blok Cepu sebagai a s e tnya . Mengapa mereka harus
bayar?
Sebelum krisis ladang i tu 5 1% dimiliki PT Humpus
P e tragas dan 49% Ampolex Cepu P te, Ltd, anak perusahaan
Exxon Mobil Oil Ltd . Saham Humpus kemudian
diambilalih Exxon Mobil melalui Mobil Cepu Ltd, sehingga
100% saham pertambangan menjadi milik perusahaan
asing asal AS tersebu t. Exxon Mobil rupanya meniru
Freeport, yang berhasil memperpanjang kon traknya awal
dekade ’90 – a n 10 tahun sebelum kon traknya berakhir
pada masa akhir kekuasaan Soeharto . Tentu keberhasilan
Exxon lebih heba t lagi, karena terjadi di era reformasi.
Caranya masih tergolog sederhana . Pemerin tah menugaskan
Rizal Malarangeng dan Lien Cie Wei sebagai tim
perunding mew akili pemerin tah menggan tikan tim sebelumnya
yang dianggap kaku . Rizal Malarangeng dan Lien
Cie Wei sebenarnya dianggap banyak kalangan sebagai
wakil neo liberalist. Sehingga ketika pemerin tah memutuskan
un tuk menunjuk mereka menjadi wakil dalam
perundingan, nasib blok Cepu sebe tulnya sudah d i tentukan
sebagai upeti bua t Exxon (AS ) . Padahal kalau
pemerin tah mau mengelola sendiri, dengan cadangan
minyak dan gas sebesar i tu dan harga minyak yang
berada di a tas USS 70/barel, dananya tidak akan sulit
didap a t . Sebab lembaga pendanaan akan an tri un tuk ikut
membiayainya . Jadi alasan bahwa Pertamina tidak cukup
punya dana un tuk membiayainya tidak dapat dibenarka n .
Namun, persoalan blok Cepu sebenarnya tidaklah sesederhana
i tu . Bila kia t amau berpikir jernih, se tidaknya
ada 4 hal yang terlepas ketika blok minyak i tu diserahkan
pengelolaannya kepada Exxon . Pertama, c o n trol a tas blok
minyak i tu j a tuh ke tangan asing, sehingga kita tidak bisa
tahu berapa deposit dan produksi yang sebenarnya persis
seperti tambang emas Freeport. Kedua, kesempa tan
un tuk belajar mengelola sendiri sebuah tambang minyak di
negeri sendiri agar nantinya bisa menjadi perusahaan
pertambangan kelas dunia seperti P e tronas (Malaysia ) .
Ketiga, kesempa tan un tuk memperoleh manafa a t sepenuhnya
dari tambang . Keempat, kesempa tan un tuk memperbaiki
undang- undang dan kotrak- kon trak pertambangan
yang sudah berjalan selama ini un tuk masa depan dan
kemakmuran bangs a .
Dalam hal yang terakhir i tu sebenarnya kita bisa belajar
dari ahli ekonomi Paki s tan Abul A’ia Maudud i .
Menuru t ekonom i tu barang tambang adalah pemberian
Tuhan un tuk seluruh penduduk negeri, baik yang hidup
sekarang maupun yang bakal lahir. Dia menyandarkan
teorinya i tu pada AI Qur’an yang menetapkan zaka t
barang tambang 2 0 % . Bertolak pada ajaran i tu dia
berpendapat bahwa pemerin tah hanya berhak berbagi
hasil kepada inve s tor un tuk yang 80% i tu, bukan
seluruhnya . Sebab yang 20% lagi adalah hak rakya t. Jadi
20% dari hasil tambang m e s ti dialokasikan un tuk menjamin
pendidikan, keseha tan dan kesej a h teraan penduduk
berpenghasilan rendah, teru tama mereka yang berada di
Cepu, Tuban dan Bojonegoro U a tim dan j a teng ) . Ini gra tis
dari Tuha n . Tidak ada alasan un tuk memaksa mereka
membeli milik mereka sendiri . Yang harus membeli adalah
pihak Exxo n . Di era global ini m e s tinya pemerin tah mengadopsi
teori Maududi, bukan sekadar menerima pikiran
Exxon . Ini sekaligus bisa dijadikan ti tik tolak un tuk memperbaiki
semua kon trak pertambangan, termasuk Freeport
yang boleh dibilang menguasai hampir 100% tambang
emas di Timika, s e telah pengusaha nasional Grup Bakrie
menjual 7,5% sahamnya kepada Freeport.
Tentu masih banyak jalan un tuk memba talkan
kon trak- kon trak pertambangan yang merugikan Negara
dan bangsa tersebut, kalau pemeri tah mau . Sebab bila
berpegang pada Undang- Undang Dasar 1 945 pasal 33
misalnya, di mana d i te tapkan bumi, air dan segala kekayaan
yang terdapat di dalamnya adalah milik Negara dan
dipergunakan sebesar- besarnya un tuk kemakmuran
rakyat, maka semuanya bisa diba talkan demi hukum .
Cuma ini harus dilakukan l e w a t pengadila n . Hal lain yang
juga layak mendapat perha tian pemerin tah s a a t ini adalah
warisan blunder Kabinet Go tong Royong Mega- Hamzah,
yai tu penj ualan Indos a t kepada Singapura . Penj ualannya
sejak awal telah menabrak berbagai ke ten tuan hukum di
kedua Negara : Singapura adalah Negara yang menganut
kebijakan pintu tertutup un tuk udaranya, sehingga
kepemilikan Indos a t yang mempunyai s a telit komunikasi
berte n tangan dengan undang- undang negara ko ta
tersebu t.
Sedang di Indonesia informasi adalah vital, karena
kai tannya yang era t dengan rahasia Negara . Sehingga
bila Indos a t dimiliki Negara lain, maka undang- undang
kerahasiaan Negara yang sedang digarap saat ini tidak
akan efektif. Semua pembicaraan presiden, m e n terim
e n teri dan lembaga- Iembaga tinggi Negara, baik a n tar
mereka a taupun dengan presiden dan p e tinggi negara lain
akan mudah dideteksi dan disadap Singapura melalui
s a telit yang dimiliki Indos a t . Begitu juga dengan pembicaraan
rahasia dan lalu lintas d a ta di dunia perbankan
dan departemen lain di an tara para pejaba t yang
menggunakan jasa s a telit, semuanya bisa dike tahui oleh
Singapura . Transaksi j ual-beli Indos a t ini pun sebenarnya
bisa diba talkan demi hukum, bila pemerin tah mau fight.
Di- buy back juga bisa, tapi ten tu Singapura akan memasang
harga s e tinggi- tingginya, sehingga pasangan
Boediono-Srimulyani akan enggan menyediakan dananya .
Singapura l e w a t special purpose vehicle (SPV) yang
bermarkas di Caiman Island telah membeli Indos a t l e w a t
p a s a r m o d a l seharga Rp 12 ribu/saha m . P a d a w aktu i tu
(2003) harga i tu berarti 50% di a tas harga pasar. Maklum
harga saham Indos a t sedang terjun bebas dari Rp 20
ribu/saham menjadi Rp 8 ribu .
Banyak analis dan penga m a t ekonomi menenggarai
adanya permainan di balik ja tuhnya harga saham Indos a t .
S a h a m i tu telah digoreng sedemikian un tuk kepentingan
Singapura, sehingga dapat membeli Indos a t dengan harga
super diskon, sekaligus menjadi pahlawan . Terlepas dari
kecurigaan seperti i tu, ketika d i temui di rumahnya 7 Mei
2007 Sofyan Djalil seusai dilantik menjadi Menneg BUMN
yang baru menggan tikan Soegiharto, punya pandangan
yang lebih cool . Menuru tnya apa yang telah dicapai dalam
penjualan Indos a t pada masa Menneg BUMN di tangan
Laksamana Sukardi (2003) adalah harga maksimal yang
dapat dicapai saat i tu . “Keadaan ekonomi w aktu i tu
memang belum sebaik s a a t ini,” ka tanya d a tar. Sofyan
sendiri nampaknya tak terlampau berminat un tuk mengambil
kembali Indos a t . “Kita kan masih punya Telko m . Ki ta
besarkan saja Telkom . Toh pasarnya masih sang a t luas
dan rakya t kita yang sudah mendapat layanan belum
sampai 30% . Sedang penduduk kita sudah di a tas 220
j u ta , ” jelasnya e n teng ketika di tanyakan masalah i tu .
“Kalaupun kita mau ambil kembali, maka yang kita tempuh
adalah lewat pasar modal,” sambungnya ketika didesak.
Nah kalau jalan aman i tu yang akan diambil pemerintah,
ten tu biayanya sang a t mahal. Sedang kecu- rigaan analis
dan penga m a t ekonomi soal adanya permainan di pasar
modal, yang dengan sengaja menja tuhkan harga saham
Indos a t un tuk kepentingan Singapura dan merugikan
Negara sendiri, boleh d i tu tup .
Boediono sebagai menko perekonomian dan Srimulyani
sebagai menkeu ten tu tahu be tul ten tang permainan
semacam i tu . Namun kedua elit politik ini nampaknya tak
menganggapnya serius. Bungkamnya mereka dalam
urusan Indos a t sampai saa t ini dan tambang minyak
Cepu, serta pens tlw a- penstlwa di depan m a ta lainnya,
seperti meyakinkan semua orang bahwa kedua pakar
ekonomi ini terlalu besar un tuk menjadi s a telit Kabinet
Indonesia Bersatu. Para pejuang ekonomi kerakya tan
menilai pasangan ini keras menolak segala program yang
meringankan beban rakya t dan lihai dalam mengutak- a tik
angka, misalnya dalam soal subsidi lis trik, BBM, keseha tan
dan anggaran pendidikan, sehingga berkurangnya anggaran
publik bisa tampak mani s . Di sisi lain mereka tak
menganggap tabu segala program yang bisa menyenangkan
IMF dan Uncle Sam, misalnya menyerahkan blok Cepu
kepada Exxon Mobil seperti terlihat di a ta s . Con toh
lainnya adalah membayar u tang dalam dan luar negeri,
berikut bunganya, tep a t waktu, bila perlu lebih cepat.
Dari sisi i tu nampaknya dapat dibenarkan bila banyak
kalangan menuduh keduanya sebagai penjaga kepentingan
AS dan IMF di kabinet, sekaligus debt collector
yang handal. Kedua pakar ekonomi ini bahkan tak malu
membawa negaranya kembali ke pelukan IMF dengan
mengikuti Post Monitoring Program beberapa tahun lalu,
ketika negara lain ingin mengambil kembali kemerdekaannya
dengan membua t program pembangunan sendiri
. Tentu orang boleh saja menilai, tapi beberapa w aktu
lalu ibu Ani melon tarkan kritiknya kepada sang m e n tor.
“IMF jangan terus menekan kami,” ka tanya . Sayangnya
para ekonom di luar mainstream menganggap i tu cuma
l e tupan kekesalan biasa, bila tak bisa disebu t mencari
sensasl.
Bagaimanapun juga kepakaran Boediono dan Srimulyani
tak bisa diban tah, dan banyak orang berharap agar
presiden dan w apres tak segan memainkan kartu
Boediono- Srimulya n i . Sebab keduanya sang a t dihorma ti
dan banyak dipuj i di luar negeri, teru tama oleh IMF dan
pemerin tah AS . Pujian dan penghorm a tan dunia luar i tu
ten tunya tidak harus membua t pemerin tah SBY – JK lupa
memberi mereka tugas- tugas p a trio tik un tuk membela
kepentingan Negara di forum IMF, Paris Club, Bank Dunia
dan lain – lain . I tu diperlukan agar APBN pada tahun- tahun
berikut lebih sustainable dan ringan . Roda ekonomi bisa
berp u tar lebih cepat karena kara t- kara t yang membera
tinya luruh dan rakya t lebih seha t dan cerdas karena
pendidikannya lebih terjamin. Tanpa peri n tah SBY sebagai
presiden pilihan rakyat, dapat dipastikan pasangan
Boediono- Srimulyani tidak akan melakukan hal- hal besar
semacam i tu . Sebagaimana para senior Mavia Barkeley,
pasangan Boediono- Srimulyani lebih senang mengemis
u tangan baru dan merayu inve s tor asin g . Memutar roda
ekonomi dengan cara i tu memang lebih aman dan
gampan g . Gejalanya semakin kas a t m a ta pada minggu
ke tiga bulan Januari 2006. Menkeu Srimulyani terangterangan
menya takan un tuk mencapai pertumbuhan 6%
per tahun dibu tuhkan dana Rp 600 triliun . “Kalau kita
meng- inginkan pertumbuhan 6% per tahun dengan produk
domestik bruto Rp 3 ribu triliun, dibu tuhkan dana inve s tasi
Rp 150 triliun kali empat. Karena o u tp u t ra tio inve s tasi
kita masih empat. Artinya kre d i t dan inve s tasi yang
dibu tuhkan seki tar Rp 600 triliun,” ka ta Srimulyani
m a te m a tis .
Pernya taan menkeu i tu seolah mengindikasikan bahw
a dia dan Boediono tak punya a l terna tif lain, kecuali
mengiku ti jalan yang telah digariskan IMF kepada para
pendahulunya . Apalagi bila diingat dengan mengiku ti yang
sudah- sudah jelas lebih aman dan tanpa resiko . Memang
sikap ,pak turut’ rada hina . Tidak m a tch pula dengan gelar
akademik dan kepakaran yang telah diraih, karena p e tani
pun melakukan hal serup a . Mereka umumnya tak terlalu
berminat melakukan cara – cara baru a tau mengimplementasikan
penemuan- penemuan baru dalam bidang pertanian,
karena tak bersedia menanggung resiko . Nah
dalam upaya memacu pertumbuhan sebenarnya masih
banyak cara lain yang dapat d i tempuh, misalnya menarik
obligasi rekap yang Rp 600 triliun a tau menya takannya
tidak berlaku . Pemerin tah bisa juga meminta penghapusan
dan pemotongan u tang a tau penundaan pem- bayarannya
sampai 20 tahun ke depan, sehingga tersedia dana yang
diperlukan un tuk memutar roda ekonomi.
Perh i tungannya sederhana saj a . Bila perh i tungan bu
menkeu memang akura t, pertumbuhan 6% yang diidamkan
i tu bisa dicapai hanya dengan mencabu t obligasi rekap
yang j umlahnya seki tar Rp 600 triliun . Apalagi bila
dikombinasi dengan penghapusan dan pemotongan u tang,
a tau se tidaknya menunda pembayaran bunga dan cicilan
u tang luar negeri . Sebab dana yang dialokasikan un tuk
pembayaran cicilan pokok u tang dan bunga s e tiap tahun
sudah di a tas Rp 120 triliun . Bila dana ini digelon torkan ke
sektor riil, dapat dipastikan roda ekonomi akan segera
bergerak lebih cepat. Sebaliknya dengan beru tang lagi,
tim ekonomi yang dinakhodai Boediono- Srimulyani membawa
Indonesia menuj u kegagalan yang sama seperti
rezim orba . Soeharto , bersama Kabinet Pembangunannya,
telah membangun Indonesia dengan mesin u tang selama
32 tahun . Hasilnya adalah kegagalan yang mengenaskan
di penghuj ung abad XX. Ibu Menkeu dan seluruh anggota
Kabinet Indonesia Bers a tu ten tu belum lupa kejadian i tu .
4. Sebuah Jalan Baru yang Terbuka
Sebenarnya dengan legitimasi rakya t yang dimilikinya,
ka ta pakar ekonomi Rizal Ramli dalam sebuah diskusi
di Taman Ismail Marzuki bulan Januari 2006, kabinet saat
ini mestinya lebih percaya diri menghadapi tekanan dunia
luar, termasuk IMF, Bank Ounia dan WTO . Masih banyak
opsi yang tersedia un tuk menyelesaikan ke terpurukan
bangsa ini . Menuru t Menko Perekonomian pada masa
Kabinet Persa tuan Abdurrahman W ahid- Megaw a ti
Soekarnopu tri i tu, Indonesia bisa mencoba mengikuti jejak
Pakistan, Nigeria, a tau Argen tina . Tanpa terobosan
seperti i tu, solusinya menjadi parsial dan memakan waktu .
Nampaknya apa yang diungkap Rizal memang layak
mendapat perha tia n .
Marilah kita kupas satu p e r s a t u . Menjelang invasi
Amerika Serika t ke Afgansi tan pada tahun 2002, George
W Bush meminta dukungan pemimpin Pakistan Jendral
Musharaf. Kemudian orang nomor satu di Pakistan i tu
dengan cerdik memainkan posisinya yang s tra tegis un tuk
meringankan beban negara dan rakya tnya . Oia meminta
pemotongan u tang luar negeri Pakistan sampai 50%,
sedang sisanya dia meminta bunganya di turunkan sampai
menjadi 0% sebagai syara t. Pemerin tah As yang
pragmatis tak meliha t pilihan lain yang lebih bagus dari i tu
un tuk menyukseskan invasinya di Afganistan, tetangga
Pakistan yang sama- sama musli m . Permintaan i tu
dikabulkan AS hampir tanpa perdeba tan berarti . KIn!
Musharaf bisa lebih nngan mendorong pertumbuhan
ekonomi Pakista n .
Pemerin tah Nigeria lain l a g i . Presiden terpilih negeri
i tu meminta kepada pemerin tah AS dan IMF apa yang
disebu tnya ongkos demokrasi . Pemimpin baru yang juga
berasal dari militer i tu tahu bahwa negennya tidak
termasuk negara- negara miskin yang bisa mendapat
keringanan u tang, sebab Nigeria adalah anggota OPEC -
sama seperti Indonesia . Oi sisi lain dia pun tahu bahwa
sebagian besar rakyatnya sangat miskin dari SISI
pendidikan, kesehatan, ke tersediaan tempa t tinggal,
listrik, air bersih, dan lain – lain . Berdasarkan i tu semua, dia
menyatakan kepada para kredi tornya bahwa Nigeria cuma
punya USS 0,30 dari se tiap US$ 1 u tang luar negerinya .
Artinya dia terang- terangan meminta pemotongan u tang
luar negerinya 70% . Para kreditor yang mau u tangnya
dibayar dipersilakan mengambil i tu, yang tidak mau boleh
menunggu sampai Nigeria mampu membayarnya . Para
kreditor terperangah dan marah, tapi akhirnya se tuj u . Tak
berhenti sampai di situ, lewat perjuangan sepenuh hati
dan bantuan organisasi NGO (Non Government
Organization), sisa u tang yang masih ada dapat dibeli
pemerin tah Nigeria dengan harga 10% dari nominalnya .
Maka dengan keberanian dan sedikit kecerdasan saja,
Nigeria telah mendapat pemotongan u tang sampai 90% .
Kini negeri i tu telah terbebas dari u tang luar negeri . Tidak
ada lagi alokasi dana dalam APBN Nigeria un tuk pembayaran
u tang luar negeri .
Opsi lain yang bisa dite mpuh pemerintah, selain apa
yang telah dilakukan Pakistan dan Nigeria, tentu saja
meniru Argen tina . Pasien kambuhan yang sudah bosan
dicekoki oba t generik IMF ini, mengambil sikap proaktif
mengurangi beban negaranya . Sang presiden menyatakan
pemerintahannya tidak bisa membayar u tang luar negeri
dan bunganya kepada para kreditor sampai 3 tahun ke
depan, karena Argentina sangat membu tuhkan dana pembangunan
un tuk mengurangl penderi taan rakyatnya .
Dana, yang seyo gyanya dipakai buat membayar cicilan
pokok u tang dan bunga u tang luar negeri i tu, lalu
dipakainya un tuk mengguyur sektor riil . IMF berang,
negara- negara kreditor marah besar. Para pakar ekonomi
neo liberal pendukung IMF di negeri i tu meramalkan
Argentina akan makin terpuruk, akan dikucilkan dalam
pergaulan internasional, investasi luar tak akan masuk,
bahkan yang sudah ada bakal hengkang, dan sebagainya .
Namun kenyataan berbicara lain . Ekonomi Argentina yang
diguyur dana segar berlimpah i tu tumbuh 7% tahun i tu .
Tahun kedua lebih fan tastis lagi . Ekonomi Argen tina
tumbuh 8% tanpa u tang baru . Tahun ke tiga pemerin tah
Argentina sudah boleh berbangga, karena inves tor luar
sudah berduyun – duyun masuk setelah meliha t pertumbuhan
ekonomi yang luar biasa . Para kreditor dan IMF
yang berang i tu pun melunak terhadap pemerin tah baru
Argen tina .
Perkembangan positif di Argen tina, Nigeria dan Pakis
tan ten tu juga diama ti oleh tim ekonomi SBY – JK yang
dikomandoi Boediono- Srimulya n i . Daripada menghabiskan
segala daya un tuk merayu investor asing dan mencari
u tang baru un tuk mengejar pertumbuhan 6%, mungkin
jauh lebih efektif dan efi sien berjibaku mengurangi beban
negara dan rakyat Indonesia di forum – forum in ternasiona l .
Seiring dengan upaya- upaya tersebut, o to t Rp terhadap
US$ a tau valuta asing lain tentu harus diperkuat lewat
berbagai terobosan dan instrumen baru yang mestinya
dilakukan B1. Alasannya? Nilai Rp telah diserahkan pada
kehendak spekulan di pasar uang London . Lalu harga
minyak, yang sangat berpengaruh terhadap tarif dan
harga- harga produk di dalam negeri, digan tungkan pada
harga internasiona l . Logikanya se tiap nilai Rp menguat
terhadap USS, maka harga BBM, tarif lis trik, tarif air
minum, ongkos transport dan harga- harga di dalam negeri
bisa turun . Jadi menguatnya o to t Rp terhadap US$ bisa
meringankan beban rakya t.
Cuma dalam memperkua t o to t Rp, presiden mesti
ha ti- hati. Sebab bukan tidak mungkin di dalam kabinet
pun ada orang-orang yang tidak senang. Apalagi sampai
kembali ke kurs sebelum krisis yang Rp 2 . 100- 2. 300/US S .
Kekhawa tiran ini bukan tanpa dasar. Perjalanan sejarah
bangsa ini sejak krisis berkali- kali membuktikan banyak
orang penting negara, tidak menginginkan Rp kembali ke
nilai riilnya sebelum krisis. Bahkan mereka yang tidak
menginginkan Rp menguat dengan kecepatan bagus, juga
tak kurang .
Buktinya tak suli t dicari . Pada masa Kabinet Reformasi
Pembangunan Habibie, misalnya, nilai Rp pernah
mengua t luar biasa : dari Rp 1 5 . 000- 1 7 . OOO/US$ menjadi
Rp 6 . 700 dengan kecendrungan terus menguat. Tiba- tiba
man tan Ke tua Bappenas Ginanjar Kartasasmita, entah
mewakili siapa, berteriak lantang. Nilai yang ideal buat
rupiah, menurut dia, adalah Rp 7 . 000/USS . Pengua tan Rp
pun terhen ti . S e telah kabinet transisi Habibie diganti, o to t
Rp memang mengempis lagi sampai di a tas Rp
1 0 . OOO/USS . Namun pada bulan Mei- Juni 2002, masa
Kabinet Persa tuan Abdurrahman Wahid- Megawati, o to t Rp
menguat lagi. Namun baru saja mencapai angka Rp
8 , 425/US$, Deputi Gubernur BI Miranda S . Gul thom, yang
mestinya gembira, malah berteriak cemas . Menurutnya
nilai yang bagus buat rupiah, agar perusahaan bisa
ekspor, adalah Rp 8 . 500- Rp 8 . 900/USS . Argumen i tu jelas
tak masuk akal, karena ketika kurs masih di bawah Rp
2000/USS pun sudah banyak perusahaan nasional yang
mengekspor. Namun, kurs Rp telanjur mengempis lagi .
Padahal saat i tu nilai US$ tergerus hebat terhadap semua
m a ta uang dunia akibat skandal Enron . Oi Indonesia justru
menjadi selasa kelabu akibat efek Miranda .
Tentu Miranda tidak bermaksud melakukan tindakan
subversib terhadap negerinya sendiri, meski pernya taan
Oeputi Gubernur BI i tu telah menyebabkan nilai Rp
meloro t . Ada maksud baik di balik pernya taannya i tu,
mungkin seperti Ginanjar yang in gin meningkatkan ekspor.
Akan te tapi, bila di tinjau dari kepentingan yang lebih luas,
di era global ini nilai m a ta uang sua tu negara sebenarnya
merupakan cermin dari nilai bangsa i tu di m a ta duni a . Itu
sebabnya negara- negara maju cemas bila m a ta uang
mereka menyusut beberapa sen saja terhadap m a ta uang
lain . Lihat saja bagaimana upaya negara- negara anggota
Uni Eropa menaikkan gengsi Euro . Juga upaya Malaysia
memelihara nilai RM, Korea mengangka t Won, Thailand
memperkua t Baht, dan lain- lain. Jadi meloro tnya nilai Rp
terhadap valas secara langsung mencerminkan mengempisnya
martabat bangsa Indonesia di m a ta dunia .
Sebaliknya ketika Rp mulai mengua t, martabat bangsa ini
juga mulai meningka t .
Namun pernya taan Miranda telah merangsang orang
un tuk melepas Rp dan memborong dolar, serta mengakiba
tkan nilai Rp mengempis . Tak gampang memahami
perasaan pemerintah, pakar ekonomi dan kaum nasionalis
dalam urusan m a ta uang ini . Tidak ada perdeba tan berarti
soal i tu sampai sekarang . Sedang karir Miranda terus
melaj u . Oia sempat dicalonkan menjadi Gubernur B1. Ini
menunjukkan aksi Miranda mendapat penghargaan cukup
baik di republik. Kini Miranda masih manggung sebagai
Oeputi Senior yang punya posisi cukup s tra tegis dalam
mengangka t a tau menjatuhkan nilai Rp terhadap valas .
Jadi bila Kabine t Indonesia Bersa tu SBY -J K Ingln
meringankan beban rakyatnya yang melara t dengan
memperkua t o to t Rp, nampaknya presiden mesti menanyakan
dulu kepada Miranda : berapa sebenarnya nilai Rp
yang bagus saat ini?
Bukan tidak mungkin Miranda yang pada masa Gus
Our- Megawati menganggap nilai yang pantas bua t Rp
adalah Rp 8 . 500- 9 . 000jUSs, pada masa SBY- JK telah
menurunkannya menjadi Rp 9 . 000- Rp 1 0 . 000jUSS . Jadi
dengan kurs pada tanggal 13 Januari 2006 yang mencapai
Rp 9 . 370 dan mengempis lagi ke level Rp 9 , 475 hari- hari
berikutnya, sudah bisa dianggap berprestasi. Bahkan para
pialang pasar uang menganggap nilai rupiah yang
mencapai Rp 9 . 370jUSS sudah melampaui nilai terkuatnya
. Banyak orang meramalkan Rupiah akan digiring ke
level Rp 9 . 500- 9 . 700, dan pada akhir tahun 2006 akan
digan tung di posisi Rp 10 ribujUSS . Untungnya ramalan i tu
tak terjadi, sehingga dia cuma bergema sebagai isu yang
layu sebelum berkembang . Bila i tu terjadi pun mungkin
orang tak perlu khawa tir, karena masih dalam batas
toleransi B1. Sejak awal 2007 nilai Rp nampak anggun di
kisaran Rp 9 . 185- 9. 200jUS S . Bahkan belakangan sudah
berada di kisaran Rp 8 . 800- 8 . 900jUSS . Lonjakan agak liar
memang sempat terjadi pada September 2005 saat Rp
tiba- tiba menyusut sampai di a tas Rp 1 1 ribujUSs . Itu,
ka ta banyak pengamat, boleh dianggap sebagai shock
theraphy saja a tau se tidaknya sebagai peringatan be tapa
pen tingnya pemerin tah SBY – JK berbaik- baik dengan
eksekutif BI, yang telah bekerja laiknya tukang bendungan
.
Tak dapat dipungkiri fungsi bank sen tral memang
sangat pentin g . Namun sepertinya tak diperlukan orang
sekaliber Burhanuddin Abdullah sebagai Gubernur B1 dan
Miranda sebagai Deputi Senior un tuk menjaga bendunga n .
Apalagi dengan gaji d a n tunjangan seperti yang diajukan
dalam rencana anggaran tahunan B1 tahun 2006: To tal
gaji dan tunjangan Gubernur B1 sebulan mau dianggarkan
Rp 223,76 juta – bandingkan dengan presiden yang gaji
dan tunjangannya cuma Rp 62,74 juta, sedang w apres Rp
57, 32 juta . Deputi Senior Rp 187,25 juta dan Deputi
Rp 169,86 juta . Dengan ka ta lain, dalam se tahun Gubernur
B1 mau dianggarkan mendapa t gaji dan tunjangan sebesar
Rp 2, 685 miliar, Deputi Senior Rp 2,246 miliar dan Deputi
Rp 2,038 miliar. Jadi jauh di a tas gaji presiden dan w apres
yang dipilih rakya t lewat pemilu dan punya kew ajiban
mengurus 220 juta lebih rakya t. Dalam komponen gaji
petinggi B1 i tu bahkan sudah dimasukkan tunjangan
prestasi Rp 45 . 5 1 5 . 500/bulan bua t Gubernur B1, Deputi
Senior dapat Rp 3 7 . 546. 000 dan Deputi Rp 34 . 928 . 5 0 0 .
Artinya mereka sudah menilai diri berpres trasi, karena i tu
tun-jangan prestasi langsung dimasukkan ke komponen
gaj i . Kendati kasar, ini sedikit lebih canggih dibanding
Dirut PLN Eddie Widiono yang membagi- bagi bonus
( tantiem) un tuk dirinya sendiri dan kru PLN – ketika
perusahaan yang dipimpinnya masih merugi triliunan
akiba t inefisiensi, kebocoran, pa t- gulipa t lis trik sw as ta
dan berbagai salah urus .
Dengan rencana gaji petinggi B1 sebesar i tu dan
anggaran operasional Rp 8 triliun/ tahun, sebenarnya
orang boleh berharap banyak dari Burhanuddin dan
Miranda cs. Bukan sekadar menjaga bendungan agar nilai
Rp berada di kisaran Rp 9 . 000 – Rp 1 0 . 000/USS . Apalagi
cuma lewat cara – cara konvensiona l : manaikkan suku
bunga un tuk mencegah pelarian modal dan spekulasi, lalu
melonggarkanya beberapa bulan kemudian un tuk
mengurangi infl a s i . Pekerjaan seperti i tu mungkin bisa
dilakukan oleh kompu ter, asal dipro gram seperti rem o te
trading misalnya . Atau jangan-jangan bisa di- outsource
seperti tenaga sa tpam . Pada bulan Mei 2007 nilai Rp
nampaknya terus mengua t sampai ke level Rp 8 . 900/USS .
Nilai Rp yang s tabil dengan kecendrungan mengua t ini
tentu sedikit banyak ditentukan oleh B1 dan kebijakan
makro pasangan Boediono dan ibu Ani . Sayangnya
kes tabilan nilai Rp dan makro ekonomi ini tak berhasil
menarik gerbong sektor riil un tuk ikut bergerak. Sektor riil
te tap melempem, bank- bank tak berani meng- gelon torkan
kredit ke sektor rii l . Pertanian, perikanan dan kelautan
te tap meranggas kesulitan dana . Sedang kepala- kepala
daerah sebagian lebih senang membiarkan dana APBD- nya
nganggur di bank. Mereka lebih senang menerima bunga
dari uang i tu daripada menggunakannya un tuk membangun
daerah dengan segala resikonya . 1ni mengkhawa
tirkan banyak kalangan . Karena bila reshuffle
kabine t kedua ini, yang tidak menyentuh tim ekuin
(ekonomi dan industri), nantinya te tap tak bisa menggerakkan
sektor riil, maka kekecewaan akan semakin
dahsya t.
Reshuffle a tau merombak kabine t adalah hak prerog
a tif presiden . Dan sebagai presiden dan w apres pilihan
rakya t, SBY – JK tidak perlu ragu melakukannya demi
memperbaiki nasib rakya t yang telah memilih mereka .
Bahkan pasangan ini boleh mengambil jalan baru, seperti
meminta penghapusan 30% utang luar negen yang
tergolong najis i tu, menya takan obligasi rekap tidak
berlaku, dan lain – lain . Sebab i tulah jalan pintas paling
rasional un tuk membangun negara dan bangsa Indonesia
yang lebih bermartabat. Bila tidak dilakukan, maka segala
upaya yang sedang berjalan, termasuk pembran tasan
korupsi dan penegakan hukum, akan kurang berarti .
Sebab semuanya tidak berpengaruh langsung terhadap
perbaikan nasib rakyat, biaya hidup, pendidikan, transport,
harga sembako, dan yang ringan- ringan semacam
i tu . Apalagi bila diingat kadang- kadang setelah seorang
pejabat dihukum karena terbukti korupsi lewat berbagai
mark up dan pungutan tambahan, biayanya malah
bertambah setelah dia diganti. Lihat saja misalnya biaya
haj i . S e telah Menteri Agama (Kabinet Mega- Hamzah) Said
Agil al Munawwar dibui karena korupsi, ongkos naik haji
bukannya turun, malah semakin maha l . Ini bertentangan
dengan logika . Sebab dengan pikiran sederhana saj a : bila
biang mark up dan pungutan tambahan dihilangkan, biaya
seharusnya turun . Itu sebuah contoh kecil . Dalam
masalah listrik, ada juga contoh menarik. Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), yang protes terhadap
kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada masa Gus Dur,
malah menghadiahi wong cilik kenaikan TDL rutin 4 bulan
sekali ketika berkuasa . Ini menunjukkan Negara ini telah
diurus tanpa perencanaan yang m a tang dan targ e t
terukur y a n g dibua t sendiri .
Sebagai seorang jendral, SBY ten tunya punya keberanian
eks tra un tuk menempuh jalan baru memperbaiki
nasib wong cilik. Bahkan un tuk menempuh jalan-jalan
yang tak pernah dite mpuh oleh para pendahulunya .
Tanpa keberanian seperti i tu, dapat dipastikan, nasib
bangsa ini akan terus berputar- putar, ketika bangsabangsa
lain telah memasuki millenium ke tiga . Atau
Indonesia terpaksa menunggu seorang nasionalis sej a ti,
yang mencin tai rakyatnya sepenuh ha ti, un tuk mengubah
keadaan lewat reformasi kedua a tau revolusi .
Reformasi kedua yang lebih dahsya t a tau bahkan
revolusi, bukan lagi mustahil saat ini . Apalagi bila diingat
rakya t sudah punya pengalaman dua kali menumbangkan
rezim. Pertama pada 1998, saat kekuatan reformasi dan
rakya t di bawah Amien Rais berhasil memaksa dikta tor 32
tahun Soeharto lengser ke hprabon . Kedua, ketika wakilwakil
rakya t di MPR berhasil memaksa presiden
Abdurrahman Wahid yang dipilih lewat pemilu demokra tis,
meninggalkan istana negara pada 2002. Ke depan nanti
rakya t yang sudah dikecewakan oleh partai politik dan
wakil- wakilnya, akan bisa bertindak lebih bering a s . Rakyat
Papua telah membu tikannya beberapa waktu lalu. Wakilwakil
partai di DPR, yang selalu bisa dilunakkan
pemerin tah lewat politik uang, kenaikan gaji dan
tunjangan Rp puluhan juta se tiap rakya t mendapat beban
tambahan, tentu tak akan didengar lagi .
Memang dengan cara i tu pemerin tah selalu berhasil
melunakkan para wakil rakya t dan membua t suara mereka
terpecah- pecah se tiap kepen tingan rakya t sedang dipertaruhka
n . Con tohnya tunjangan tambahan Rp 10 juta
bua t anggota DPR, saat pemerin tah menaikkan harga BBM
ra ta- ra ta 126% Oktober 2005 . Lalu mandulnya para wakil
i tu saat pemerin tah mengimpor beras dan rencana
kenaikan gaji mereka menjadi sekitar Rp 50 juta/bulan -
saat pemerin tah berencana menyerahkan blok Cepu
kepada Exxon dan menaikkan tarif dasar listrik yang
kemudian batal. Semua i tu jelas membua t rakya t sadar
bahwa wakil- w akilnya sudah dibeli, sebuah preseden
buruk yang amat berbahaya . Sebab membungka m wakil
rakya t tidak sama artinya dengan memuaskan rakyat.
Lemahnya DPR dalam isu- isu yang berkai tan dengan
kepentingan rakya t cuma semakin mencoreng nama
Golkar dan Partai Demokra t, serta partai-partai gurem lain
pendukung kebijakan anti rakya t. Pada gilirannya gejala
ini akan melahirkan sikap anti parta i . Bila sudah sampai ke
tahap i tu, rakya t akan merasa tidak memiliki wakil lagi di
lembaga- Iembaga perwakila n . Kemudian keinginan dan
ke tidakpuasan mereka akan disalurkan lewat jalan-jalan
yang tidak konvensional dan inkonsti tusional, seperti
ketika menjelang kejatuhan Soeharto tahun 1998 .
Gejala penyaluran aspirasi lewat jalan-jalan lain
sudah mulai terlih a t . Pendudukan gedung DPRD di berbagai
daerah, pemukulan terhadap lurah dalam masalah
BLT , penolakan terhadap penggusuran oleh apara t dan
pelemparan batu terhadap pasukan polisi di halaman
kampus Universitas Cendrawasih, Papua Bara t adalah
fakta- fakta yang sudah berbicara sendiri . Daftar ini bisa
diperpanjang, misalnya dengan aksi buruh dan pekerja di
seluruh tanah air tahun 2006. Mereka seka ta menolak
inisia tif pemerin tah un tuk merevisi Undang- Undang Ketenagakerjaan
No 13/2003 . Dalam hal yang terakhir i tu
pemerin tah dinilai telah bertindak terlalu jauh sampai
menjadi kaki tangan perusahaan swasta dan asin g . Hal ini
sekaligus mengindikasikan bahwa korporatokrasi mulai
menemukan ben tuknya di negeri ini.
Revisi undang- undang biasanya dilakukan un tuk
memperbaiki hal- hal yang dianggap kurang manusiawi
menjadi lebih man usia wi, dari yang kurang adil menjadi
adil, dari yang membera tkan pekerja menjadi yang
meringanka n . Dalam hubungannya dengan upah, maka
perubahan biasanya dilakukan dari upah yang terlalu
rendah menjadi sesuai s tandar. Anehnya revisi undangundang
ke tenagakerjaan jus tru menghapus kew ajiban
perusahaan un tuk membawa karyawannya memiliki kehidupan
yang layak bagi kemanusiaan . Padahal i tu merupakan
salah satu cita – c i ta kemer- dekaan dan tuntutan
reforma s i . Revisi juga menghapus hak cuti besar (2 bulan)
bagi pekerja yang telah mengabdi pada perusahaan
selama 6 tahun lebih dan menurut UU No 13/2003 dapat
diambil pada tahun ke 7 dan 8. Hak mogok, pesangon bagi
yang terkena PHK (kecuali yang bergaji di bawah Rp 1
juta) dan dana pensiun dihapus pula dalam revisi. Bila
pengebirian hak- hak tenaga kerja seperti i tu diusulkan
oleh pemerin tah dan dise tujui pula oleh DPR, maka rakya t
akan tergiring ke jalan bun tu .
Gejala ini tentu mengkhawatirka n . Sebab mengangka
t harka t dan martabat bangsa un tuk memiliki kehidupan
yang layak bagi kemanusiaan, bebas dari rasa takut,
bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari kebodohan,
bebas dari penganiayaan, bebas dari panas dan hujan,
dan hal- hal mendasar semacam i tu adalah kew ajiban
negara yang mesti dijalankan sepenuhnya oleh
pemerinta h . Untuk mewujudkan tujuan tersebut negaranegara
bara t yang maju berani menekan negara- negara
lain – bahkan melakukan invasi mili ter. Invasi mili ter AS ke
Korea, Vietnam, Panama, Afganistan dan Irak adalah bukti
dari kepedulian pemerintahnya terhadap perut warganya .
Bila Kabine t Indonesia Bersa tu SBY – JK sebagai ins titusi,
yang mendapat kepercayaan mengelola kekayaan
alam, bumi dan laut Indonesia, membebaskan diri dari
kew ajiban tersebut, maka kehidupan rakya t dan bangsa
ini akan benar- benar terpuruk. Negara liberal semacam
Belanda saja sangat sensi tif terhadap hal- hal seperti i tu .
D i negeri kincir angin, pemerin tah menjaga agar rakyatnya
tidak bekerja melampau kew ajara n . Oi sana dite tapkan
yang w ajar bagi kemanusiaan i tu adalah 40 jam seminggu
a tau 8 jam per hari (5 hari kerj a ) . Oalam 40 jam seminggu
i tu penghasilan harus bisa menghidupinya secara layak
bagi kemanusiaan . Artinya gajinya cukup un tuk makanminum
dengan kandungan gizi yang bagus (ada daging,
telur, ro ti, susu, buah, dan lain- lain), bisa bayar sewa
rumah yang layak (Iengkap dengan pemanas ruangan,
listrik berlimpah, gas dan air bersih), membeli pakaian,
bahan bacaan, alat hiburan, dan lain- lain, plus asuransi
dan sedikit tabungan . Pendidikan anak- anak? Sudah
menjadi tanggungan negara .
Oi negeri kincir angin i tu pekerja a tau buruh menerima
minimal f ( gulden) 15 per jam setelah dipotong pajak
un tuk pekerjaan kasar a tau yang tidak memerlukan
ke tra mpilan khusus . Sedangkan harga 1 kg daging f 10
per kg dan harga 1 liter susu segar f 0 , 9 5 ) Jadi seorang
pencuci piring di res toran misalnya, akan mampu membeli
1,5 kg daging sapi kualitas bagus dengan kerja 1 jam a tau
membeli seki tar 15 liter susu segar. S e tiap perusahaan
a tau pemberi kerja dituntut un tuk memenuhi i tu dan
apara t pemerin tah rutin melakukan kon tro l . Perusahaan
yang tidak mampu a tau tidak mau memberikan upah
minimal i tu, dikenai denda dan perusahaannya ditutup .
Tentu negara berkembang semacam Indonesia tak bisa
dibandingkan dengan Belanda yang tergolong negara maj u .
Namun b i l a pemerin tah berani memaksa rakyatnya
un tuk membayar tarif BBM dan lis trik setinggi negaranegara
maju, tak ada salahnya bila pemerin tah berani
mengarahkan perusahaan- perusahaan dan para inves tor
asing un tuk membayar tenaga kerjanya dengan s tandar
tinggi. Rakyat Indonesia jelas tidak kebera tan membayar
listrik dan BBM seperti orang Jepang, tentu pada saat
penghasilan mereka juga setinggi orang Jepang. Kini saat
mereka cuma bisa makan dua kali sehari dengan menu
seadanya , setelah bekerja 10 – 12 jam sehari (7 hari
seminggu) di pabrik- pabrik a tau di mal- mal – dengan
liburan siste m shift 2 minggu sekali, pemerin tah mestinya
membua t a turan lebih ke ta t kepada perusahaa n . Kita
mengundang inves tor swasta dan asing, bukan un tuk
memberi mereka segala previlege mengeruk kekayaan
sebanyak- banyaknya dari negeri ini. Juga tidak un tuk
memberi kesempatan mereka memeras tenaga kerja
seenaknya sendiri seperti tertuang dalam revisl
undang- undang N o . 13/2003 ten tang ke te- na gakerjaan .
Kita mengundang mereka cuma un tuk mempercepat
rakya t negeri ini mencapai tingka t kemakmuran dan
keadilan, sehingga martabat mereka se tara dengan w arga
negara- negara maJu.
Itu jelas bukan tugas gampang . Mungkin i tu pula
sebabnya rakya t memilih SBY – JK sebagai presiden dan
w apres pada pemilu 2004. SBY yang jendral mili ter dan JK
yang pengusaha diharap menghasilkan formula jitu un tuk
memperbaiki ke terpurukan bangsa ini. Apalagi dari sisi
sumber daya manusianya negeri tercinta ini juga sudah
mengkhawatirka n . Be tapa tidak! Menurut sensus tahun
2003 : 64, 5% penduduk berusia 10 tahun ke a tas cuma
berpendidikan sekolah dasar (SO) ke b a w a h . Lengkapnya
seperti ini: 8,5% tak masuk SO, 23,0% tak tam a t SO (00
di tengah jalan), dan yang tam a t SO cuma 33,0% .
Artinya dalam 10 tahun ke depan, orang- orang inilah yang
akan memenuhi bursa tenaga kerja kita . Sementara dari
42 juta usia sekolah, w ajib belajarnya cuma menjangkau
32,9% alias 67, 1% gagal . Itu berarti Indonesia, setelah
60 tahun merdeka, cuma mampu menyediakan tenaga
kerja kasar, kurang ke tra mpilan dan pendidika n . Anakanak
petani, nelayan, perajin, tukang ba tu, tukang gali
sumur, dan lain- lain cuma bisa melanjutkan pekerjaan
orang tuanya dengan keahlian dan ke tera mpilan yang
tidak meningka t . Jadi ketika aset- aset negara dan
perusahaan yang bagus- bagus berpindah tangan kepada
asing, sebagian besar rakya t negeri ini akan berubah
status menjadi sekadar kuli dengan gaji rendah dan boleh
diberhen tikan kapan saja tanpa alasan, tanpa pesangonseperti
yang dikehendaki oleh para pemrakarsa dan
pendukung revisi undang- undang No 13/2003 yang akhirnya
ditunda itu.
Cuma orang-orang yang mencin tai bangsanya yang
bisa meliha t i tu sebagai krisis. Bila un tuk menga tasi krisis
perbankan pemerin tah berani menggelon torkan BLBI Rp
144 triliun, plus obligasi rekap Rp 600 triliun, ten tu krisis
pendidikan i tu juga menuntut keberanian pemerin tah
un tuk menggelon torkan dana ra tusan triliun gun a menanggulanginya
. Se tidaknya harus ada keberanian moral
un tuk mengalokasikan 20% APBN bua t pendidikan, bukan
cuma Rp 34 triliun seperti yang telah dianggarkan dalam
APBN 2006 – jauh di bawah alokasi anggaran pembayaran
utang dalam dan luar negeri ditambah bunganya yang
mencapai Rp 140,22 triliun . Darimana dana i tu bisa
diperoleh? Minta saja sejoli Budiono dan Sri Mulyani un tuk
menukar tempa t kedua i te m tersebut dalam APBN . Tentu
IMF, Bank Dunia, Paris Club, WTO dan lain- lain akan
berang, seperti berangnya mereka ketika Argen tina
melakukan tindakan semacam itu. Toh orang sekaliber
Budiono dan Srimulyani pasti bisa menga tasinya . Bila
lembaga- Iembaga super i tu memang menghorma ti kedua
petinggi negara dari dunia kampus i tu, tentu mereka akan
bisa dilunakka n . Orang- orang Pakistan, Argentina dan
bahkan Nigeria saja bisa melunakkan mereka dengan
alasan rakyat, masa kedua Doktor Ekonomi handal i tu tak
bisa .
Ekonom semacam Cha tib Basri dan M Ichsan,
serta para wakil rakya t di DPR tentu diharapkan lebih
peka lagi terhadap gejala- gejala terpinggirkannya hak- hak
rakya t di hadapan perusahaan dan lembaga- Iembaga
super duni a . Un tuk i tu tidak dibutuhkan s tudi banding ke
negara- negara lain. Cukup lakukan penelitian holistik alias
partisipatif saa t res e s . Caranya mudah: menginap saja
dua – tiga hari di tempa t- tempa t kos para buruh pabrik di
Jababeka dan mal yang listriknya dijatah 100 w a t t per
pintu . Lalu coba makan dengan menu mereka sehari- hari,
yang memang disesuaikan dengan gaj i . Sekali- sekali para
men teri dan keluarganya boleh bergiliran seminggu sekali
tinggal di rumah- rumah penduduk yang berada di bawah
SUTET. Atau anggota DPR boleh juga secara bergiiran
menginap dalam tenda deka t semburan lumpur panas
Lappindo, Sidoarjo sambil menyaksikan kem a tian industri
rumahan di daerah itu. Penelitian partisipatif seperti ini
akan menghasilkan pencerahan luar biasa dan menumbuhkan
cinta kepada bangsa sendiri . Dengan demikian
perjuangan un tuk mengangka t harka t dan martabat
bangsa akan lebih bertenaga, tak mudah melempem
seperti yang sudah- sudah saat diimingi tambahan gaji
a tau tunjanga n .
Segala m e toda d a n jalan yang telah dite mpuh DPR
selama ini telah menghasilkan kekecewaan luar biasa di
akar rumput. Di sisi lain para anggota dewan yang terhorma
t pun nampaknya juga bisa membaca kekecewaan
i tu . Anehnya mereka tak berusaha menjembatani kesenjangan
yang terus melebar, tapi malah menjaga jarak dari
rakya t yang diwakilinya . Ini pada gilirannya menimbulkan
perasaan tak aman di kalangan anggota dewan dan
paranoya berlebiha n . Pemagaran sekeliling gedung OPR!
MPR, dengan pagar besi tajam setinggi 4 me ter, adalah
bukti yang paling kasat m a ta . Bisa jadi dalam 2-3 tahun
ke depan para anggota dewan akan meminta fasili tas
body guard dan senjata un tuk melindungi diri dari rakya t.
Akumulasi kekecewaan, frus trasi dan kemarahan
rakya t terhadap presiden dan w apres, serta wakil- w akil
yang dipilih sendiri ini akan sangat berbahaya . Rakyat di
akar rumput kini cuma menanti seorang negarawan sejati
yang d a tang dengan cinta . Gejalanya sudah mulai
terlih a t . Aksi damai yang diselenggarakan bertepatan
dengan ulag tahun Gerakan Malari pada 15 Januari 2007
oleh Harriman Siregar, dan kawan- kawan terang- terangan
mengusung tema cabut mand a t . Ini adalah tema besar,
yang bila tak ha ti- hati menanganinya akan menjelma
menjadi api yang membakar republik. Gerakan ini akan
menjalar ke daera h – d aerah dengan tema mencabut
mandat gubernur, bupa ti, w aliko ta, dan lain – lain . Apalagi
para gubernur, bupati dan w a liko ta i tu seperti serempak
menjalankan program yang sama setelah keluar sebagai
pemenang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada ) .
Sepanjang tahun lalu sampai saat I n ! kita bisa
menyaksikan bagaimana para kepala daerah i tu memerangi
orang miskin di daerahnya masing- masing . Waliko ta
Jakarta Timur, misalnya, telah berhasil membersihkan
daerahnya dari pedagang kakilima tanpa solusi . Oi seki tar
terminal Kampung Melayu tro toir dibikin miring agar tidak
dijadikan tempa t berdagan g . Lalu ketika mereka berpindah
ke bawah jembatan layang yang space- nya lumayan luas,
dagangan dan rombong mereka dirusak oleh polisi pamong
praj a . S e telah i tu space i tu diberi pagar besi tinggi.
Mereka kemudian dibiarkan menggelar dagangan di space
yang sangat sempit dan tak layak di sudut jembatan
layang, seperti manusia gua . Bencana yang di timbulkan
dari aksi kepala daerah i tu terhadap rakyatnya sama
dahsya t dan merusaknya dengan bencana alam . Jauh
sebelum i tu 14 ribu pedagang kaki lima kawasan Monas
telah diusir paksa oleh apara t pemda OKI, hanya un tuk
menempatkan beberapa ekor rusa di situ . Sebagian
memang kemudian dita mpung lagi, tapi kawasan i tu sudah
tidak lagi bisa menghidupi para pedagang dan keluarganya
seperti dulu. Pemerinah daerah Provinsi, kabupaten dan
ko ta madia lain di seluruh Indonesia juga melakukan hal
yang sama : mengusir kaum miskin dari pusa t- pusa t ko ta,
bukan mengentaskan kemiskinan.
Oi sisi lain bencana alam semakin sering saja mendatangi
penduduk beberapa tahun terakhir. Bencanabencana
ini dengan segala ben tuknya terus berd a tangan
silih- berganti menimpa berbagai daerah secara bergilira n .
Ada tsunami, a d a gempa, gunung mele tus, banjir,
kekeringan, tanah longso􀓰 berbagai penya 􀓱 􀓲 busung
lapar, demam berdarah, flu burung dan berbagai kecelakaan
kereta api, kapal laut, serta pesa w a t udara . Belum
lagi soal semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa timur.
Kesalahan manusla Inl telah dicoba pelintir menjadi
bencana nasional semacam tsunami, sehingga biaya
penanggulangannya harus ditanggung negara . Ini
nampaknya membuahkan hasil . Buktinya tak sulit dicari .
Lihat saja APBN perbaikan 2007. Oi sana pemerin tah telah
mengalokasikan dana triliunan un tuk menanggulanginya .
Padahal kalau untung, PT Lapindo Inc yang sedang
berburu gas alam di kawasan i tu boleh mengempitnya
sendiri, bila perlu bebas pajak. Artinya bencana, yang
secara tidak langsung meliba tkan dua raksasa Grup
Medco (Arifin Panigoro) dan Grup Bakrie ( Nirwan Bakrie)
harus ditanggung oleh seluruh rakya t Indonesia yang
sudah melara t .
Mestinya pemerin tah tidak perlu bertindak terlalu
jauh. SBY – JK sebagai presiden dan w apres pilihan rakya t
cukup bertindak sebagai pelindung rakya t. Presiden a tau
w apres cuma perlu memanggil bos- bos perusahaan yang
terlibat dan memaksa mereka un tuk mengembalikan
kehidupan dan masa depan para korban lumpur dengan
tengga t waktu yang ke ta t. Mereka telah kehilangan
tempa t tinggal, kampung halaman, ladang nafkah,
sekolah, tempa t mengaji, masjid, masa lalu, masa kini dan
bukan tindak mungkin juga masa depan mereka . SBY -JK,
yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat, bisa
menggunakan kesempatan ini un tuk membuktikan rasa
cinta mereka kepada rakyat, kepada tanah air. Tentu
pemerin tah juga boleh membantu kedua raksasa i tu
dengan dana talangan a tau pinjaman, agar proses gantiruginya
tidak berlarut- Iaru t . Namun bila meliha t Perpres
No 14/2007 tentang Pemben tukan Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoardjo, nampaknya bukan i tu yang ingin
dicap a i . Se tidaknya ada 3 hal yang patut diperha tikan
dari Perpres tersebut: pertama, dia meng- alihkan sebagian
besar tanggungjawab dari pihak Lapindo kepada
pemerintah, teru tama dalam perbaikan infras truktur dan
biaya so sial. Kedua, dia mengizinkan pembayaran gantirugi
dengan mencicil tanpa bunga . Padahal para korban
telah merasakan penderi taan i tu langsung dan terusmenerus
selama se tahun lebih tanpa kepasti a n . Sebagian
malah telah menderi ta gangguan jiwa karena tak kua t
menahan deri ta akibat luapan lumpur yang menenggelamkan
rumah, sawah dan tempa t usaha mereka .
Ketiga, dia telah melegalkan penggunaan uang Negara
un tuk kepentingan perusahaa n .
Padahal yang diharapkan hanyalah a g a r presiden
dan para pembantunya di kabine t yang pin tar- pintar i tu,
agar Lapindo tidak melansir persyara tan lain yang membera
tkan korban . Perpres No 14/2007 tentu telah
dipikirkan masak- masak sebelum dikeluarka n . Ada dasardasar
pemikiran dan perenungan mendalam yang mendahuluinya
. Cuma bila dasar- dasar pemikiran i tu tidak
dijelaskan kepada halayak ramai, maka yang timbl jus tru
in terpre tasi negatif ten tang itu. Pada gilirannnya ini bisa
menimbulkan perasaan kecewa yang sulit disembuhka n .
Oleh karena i tu apabila a d a interplasi dari wakil rakya t
mengenai i tu, presiden harus berani menjelaskannya di
depan sidang wakil rakya t. Apalagi bila diingat ketika
presiden mengutus 7 men terinya, yang berasal dari
berbagai partai un tuk menjawab pertayaan DPR dalam
masalah resolusi PBB un tuk Iran, telah disalahartikan
banyak kalangan sebagai upaya menjinakkan DPR. Sedang
kalagan a w a m menilainya sebagai perbua tan pengecut.
Masalah lain yang juga sangat mencoreng muka
Kabine t Indonesia Bersa tu SBY – JK beberapa bulan terakhir
adalah Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura . Perjanjian
ekstradisi dengan Negara ko ta i tu tentu merupakan
agenda penting kabine t, yang sejak awal menya takan
perang terhadap korups i . Sedang para koruptor besar dan
mereka yang dikategorikan sebagai penjahat ekonomi
sebagian malah bersarang di negara tetangga itu. Dalam
hal ini orang sering menunjuk bos grup Raja Garuda Mas
(RGM) Suka n to Tanoto dan bos Grup Gajah Tunggal
Syamsul Nursalim . Mereka dan pengusaha semacam i tu
disinyalir mendapa tkan perlakuan i s timewa di Singapura ,
karena membawa banyak duit dari Indonesi a . Cuma
mengeks tradisi konglomera t besar semacam Syamsul dan
Suka n to ten tu bukan perkara muda h . Bahkan mustahil,
meskipun misalnya sudah ada perjanjian eks tradisi dengan
Singapura . Soalnya mereka belum pernah dibawa ke meja
hijau dalam dakwaan apa pun . Bahkan penyelidikan a tau
penyidikan pun tak pernah dilakukan terhadap mereka .
Jadi tidak ada alasan hukm untuk mengeks tradisi mereka .
Syamsul, yang lewa t banknya BDNI telah melahap
BLBI Rp 27,4 triliun, memang pernah dipanggil kejaksaan
pada masa Gus Dur- Megawa ti . Dia tak d a tang dengan
alasan kesehatan . Lalu bos BDNI i tu kabur ke Singapura
dengan alasan beroba t. Kasus i tu kemudian menguap.
Bahkan pada masa Kabine t G o tong Royong Mega- Hamzah,
Syamsul bersama konglomera t besar lain penand a tangan
m a s ter se ttlem e n t & acquisi tion agreement (MSAA) diberi
hadiah sertifika t release & discharge ( lunas dan bebas
dari segala tun tu tan hukum oleh Ke tua BPPN w aktu i tu
Syafruddin Arsyad Temenggun g .
Sedang Sukan to, s i b o s RGM memang pernah
dicekal berkai tan dengan bangkrutnya Unibank miliknya
yang membebani Negara Rp 4 triliun lebih. Dia juga
dianggap telah merekayasa kepemilikan bank tersebut
sampai berkeping- keping menjadi 20 lebih, di mana
Suka n to menjadi pemegang saham minori tas yang tidak
bisa dimintai pertanggungjawaban. Sedang perin tah
cekalnya sendiri telah dicabut a tas permin taan Budiono
yang saa t i tu menduduki posisi m e n teri keuangan . I tu
dilakukan Budiono hanya sa tu bulan se telah perin tah
cekal i tu keluar, tanpa penjelasan sampai sekarang .
Sedang u tangnya kepada Bank Mandiri sebesar USS 700
j u ta lebih, yang dulu diberi takan dihapusbukukan diru t
w aktu i tu ECW Neloe, telah dibantah Suka n to . Orang
terkaya Indonesia (menuru t Forbes Asia edisi Oktober
2006) i tu mengaku tak ada masalah dengan u tangnya,
dan dia te tap membayar cicilan dan bunganya .
Baik kasus release & discharge buat Syamsul dkk,
maupun kasus Unibank dan u tang Suka n to di Bank Mandiri
sampai saa t buku ini d i tulis tak pernah dipermasalahkan
Kabine t SBY – JK. Jadi siapa yang mau dieks tradisi? Dan
apa alasannya? Seperti ka ta Mensesneg Prof. Dr. Yusril
Ihza Mahendra sebelum reshuffle kedua, yang mendepaknya
keluar, perjajian eks tradisi i tu tidak sertamerta
bisa memboyong koruptor balik ke Indonesia bersama
uangnya . I tu memerlukan proses panjang mulai dari
penyelidikan, penyidikan, sampai ke proses pengadilan
dan vonis. I tu bisa memakan waktu bertahun- tahun .
Sedang tanpa proses pengadilan dan vonis bersalah,
maka tidak seorang pun bisa dipaksa kembali ke Indonesia
bila dia tidak menghendakinya . Masalahnya akan bertambah
runyam lagi bila yang bersangkutan sudah berg
a n ti kewarganegaraan .
Namun nampaknya masalah eks tradisi ini telah diperjuangkan
kabine t Indonesia Bersa tu SBY – JK berapa pun
biayanya ( a t all c o s t) . Cuma pemeri n tah Singapura
bertindak lebih cerdas . Mereka langsung mengai tkannya
dengan masalah pertahanan dan l a tihan perang a tau
defence coopera tion agreement (DCA) . Wakil Indonesia
yang hanya punya sa tu tujuan, penand a tanganan perjanjian
eks tradisi dan merasa di a tas angin, langsung
terjebak. S e telah sama- sama menanda tangani kesepaka
tan, barulah disadari bahwa Singapura mengambil keuntungan
jauh lebih banyak dan berdam- pak mengurangi
kedaulatan Republik Indonesia dalam jangka panjan g .
Sebab Singapura boleh menggunakan w ilayah laut
Indonesia sebagai tem p a t la tihan perang, termasuk
melibatkan pihak ke tiga seperti AS, dan lain – lain . Ten tara
Nasional Indonesia (TNI) sebagai tuan rumah tidak
dibolehkan terlibat dalam l a tiha n . Indonesia juga tidak
diperkenankan iku t mengatur, termasuk soal senj a ta dan
peluru macam apa yang boleh digunakan dalam la tihan
untuk misalnya melindungi nelayan dan habita t laut.
Singapura merasa ke terlibatan TNI akan mempengaruhi
jenis l a tihan dan mengubah sub s tansi perjanjian pertahana
n . Negara kecil i tu ten tu pantas memperjuangkan
kepen tingannya sendiri . Yang tampak naIf jus tru pihak
Indonesi a . Bagaimana jika mereka ternyata berl a tih di
wilayah Rl untuk mempecundangi TNI, bila sua tu saa t
terjadi konflik bersenj a ta . Panglima TNI Djoko Suyan to
mengaku telah dua kali meminta Singapura membahas
soal teknis la tihan perang yang akan digelar di w ilayah
Indonesia, tapi tidak mendapat tanggapa n . Saya jadi
teriga t sejarah bangsa kita . Dulu raja- raja nusan tara
sudah d i tipu oleh kompeni dalam perjanjian yang tidak
dimengertinya . Mereka menyangka tidak akan ada
konsekuensi yuridis dari kertas- kertas yang d i tandatangani
. Lalu Soeharto yang panik di tengah krisis yang
menyesakkan dada, menandatangani 50 poin LoI yang
juga tidak dimengertinya . Ironis sekali bila M e n teri
Pertahanan Prof. Dr. Juwono Sudarsono dan Menlu Hasan
Wirayuda juga terjebak dengan cara yang sama, di zaman
reformasi pul a .
Tentu d a p a t dimaklumi bila para wakil rakya t di DPR
berang . Mereka bahkan menilai perjanjian i tu sebagai
menggadaikan kedaulatan untuk sesu a tu yang tak pasti.
DPR menolak mera tifikasinya . Sedang M e n teri Pertahanan,
yang juga pakar hubungan i n ternasional, ngotot memaksa
dew an berpikir ulang bila ingin menolak. Juwono yang
ren ta , ibara t pohon c okla t telah melew a ti usia 7 tahun
alias lew a t masa produktifnya, berargumen : “dengan
perjanjian eks tradisi, Indonesia dipastikan bisa mengembalikan
aset Negara US$ 600 j u ta yang dilarikan koruptor
ke Singapura . ” Siapa yang menjamin? Bagaimana pula
caranya? Apalagi angka yang disebu tnya sangatlah kecil .
Ada dua kemungkinan yang mendorognya memberi
angka sekecil i tu . Pertama, dia memang tidak punya d a ta
akura t ten tang berapa banyak uang Negara yang dibawa
kabur ke negeri jiran i tu oleh koruptor a tau penjaha t
ekonomi . Kedua, yang dimaksudhnya memang penjaha t
ekonomi kelas teri . Dia menambahkan, seperti diku tip
Koran Tempo ( 14 Juni 2007) : “Perjanjian eks tradisi, implem
e n ta tion agreement, dan DCA merupakan tiga hal dalam
sa tu pake t. Apabila ada salah sa tu yang tidak dira tifikasi,
artinya perjanjian yang lain juga tidak berjalan,” ka ta
m a n tan Dekan Fakultas I1mu S osial dan I1mu Politik
Universi tas Indonesia i tu tegas e n tah mew akili siapa .
M e s tinya dia bisa berbicara tegas pula terhadap
Singapura . Hal senada juga dilontarkan Departemen Luar
Negeri Singapura seperti diku tip AFP . “Posisi Singapura
adalah bahwa perjanjian i tu sudah selesai dan isinya tidak
bisa diubah begitu saja a tau sebagian tanpa menimbulkan
risiko bera n takannya seluruh pake t perjanjian eks tradisi
dan pertahanan . “
Pernya taan i tu dengan gamblang menunjukkan b e tapa
supenornya POSISI Negara mIni Singapura di hadapan
republik Indonesia, sehingga dia berani mendiktekan
kehendaknya . Kekalahan ini seperti melengkapi kekalahan
yang berlangsung terus di tengah era globalisasi . Sebelum
i tu republik yang diwakili Dr. Rizal Malarangeng dan Lien
Cie Wei telah menelan kekalahan melawan Exxon, sehigga
blok Cepu harus diserahkan pengelolaannya kepada
perusahaan AS tersebu t. Jauh sebelumnya pula pada
masa Kabinet G o tong- royong Mega- Hamzah, Indonesia
harus menyerahkan Pulau Sempadan dan Lig i tan kepada
Malaysia . Ini merupakan akibat dari kekalahan diplomatik
Rl di bawah pimpinan Men teri Luar Negeri Hasan Wirayuda
di mahkamah i n ternasional . Bukan tidak mungkin Ambala t
pun nantinya akan terlepas, mengingat kemampuan
diplomasi Rl di ranah i n ternasional makin mengkhawa
tirkan saj a . Sedang posisi sang menlu te tap
dipertahankan sampai sekarang . Bahkan Juwono yang
dulu dikenal sangat brilian dan sangat saya kagumi,
diusianya yang uzur sudah menjadi selemah i tu . Indonesia
modern sangat merindukan kembalinya diplomat- diplom a t
jempolan sekelas Haji Agus Salim d a n Muhammad Roem
yang tak geme taran menghadapi negara lain.
Jelas ada yang salah di negeri ini, sehingga bencana
terus mengepungnya dari segala ara h . Sebagian terangterangan
menganggapnya sebagai azab dari All a h .
Sebagian lagi menilainya sebagai akibat kebodohan para
pemimpin negara, dan yang lain melihatnya sebagai reaksi
alam . Akibat ulah segelin tir orang- orang yang mau cari
untung sebanyak- banyaknya, alam kehilangan keseimbangannya
dan bereaksi balik. Bukan tidak mungkin sua tu
saa t ada orang yang bisa meyakinkan penduduk bahwa
azab ini d a tang, karena mereka telah salah memilih
pemimpin dan wakil- w akil mereka . Bila i tu terjadi, maka
cabut mandat adalah tema yang akan semakin populer.
Cabu t mandat nantinya akan berubah menjadi sa tusa
tunya jalan untuk menghentikan bencana lebih jauh.
Apalagi se telah kasus aliran dana nonbujuter Departemen
Kelau tan dan Perikanan (DKP) diungkap m a n tan m e n terinya
Rochmin Dahuri di Pengadil a n . Aliran dana i tu telah
membuat tokoh- tokoh nasional partai, baik yang dari blok
reformis maupun s tock lama, menjadi najis di m a ta
masyaraka t. Sebagian dana i tu ada yang d a tang dari
pengusasaha impor pasir laut Singapura . Mereka merasa
perlu memberikannya kepada m e n teri Rochmin w aktu i tu .
Tujuannya agar 7 kapal berbendera asing, yang tertangkap
basah mengangkut pasir dan d i tahan pemeri n tah
Indonesia, dibebaska n .
Ekspor pasir l a u t i n i telah memperluas teritorial
Singapura dari 560 km2 menjadi 660 km2 dalam 30 tahun .
Menurut d a ta resmi pemeri n tah Singapura pasir yang
sudah diangku t 18,8 miliar kubik a tau senilai Rp 105
triliun. Bertambahnya dara tan Singapura seluas 100 km2
i tu ten tu membuat b a tas laut Singapura bertambah maj u .
Bukan tidak mungkin nanti beberapa pulau kita yang
berdeka tan dengan Singapura akan bisa diklaim sebagai
miik mereka . Atau se tidaknya menjadi sengke ta di
mahkamah i n ternasional yang menghabiskan energi dan
biaya mahal. Artinya pemeri n tah Indonesia sendiri dan
perusahaan- perusahaan nasional telah memberi senj a ta
kepada negara te tangga i tu untuk merampok wilayah kita .
Saya jadi tering a t Ambal a t . Pulau kecil, yang mengandung
minyak ini, dulu masuk wilayah Indonesi a . Kini menjadi
sengke ta dengan Malaysia se telah pulau Lig i tan dan
Sepadan masuk w ilayah mereka dank arena i tu wilayah
laut Malaysia meluas sampai ke Ambala t. Tentu kita tidak
ingin perluasan Singapura akibat ekspor pasir i tu mengakiba
tkan kita kehilangan beberapa pulau lag i . Di sisi lain
akiba t ekspor pasir i tu, secara legal maupun sembunyisembunyi,
telah menimbulkan kerusakan lingkungan di
pulau- pulau sekitar Selat Malaka . Bahkan pulau Nipah
sempat hilang akibat pengerukan pasir. Nah sebagian
dana i tu telah, seperti terungkap dipengadilan, telah iku t
membentuk dana n o n buj e ter D KP yang dialirkan Rochmin
ke berbagai lembaga, termasuk partai- partai dan tokohtokohnya
.
Amien sendiri, si pemimpin kaum reformis, secara
j a n tan mengakui menerima aliran dana D KP tersebu t.
Bahkan dia menyebu tkan sekalian bahwa dana i tu telah
dipakainya untuk pasang iklan dalam rangka pilpre s . U n tuk
i tu Amien bersedia dihukum . “Ya kalau karena i tu saya
m e s ti masuk penjara 10 tahun, misalnya, ya gak apa .
Yang penting Indonesia bisa menjadi negara maju dan
demokra tis, ” ka tanya kalem beberapa w aktu lalu di
televisi . S e telah pengakuan Amien, sa tu per sa tu tokohtokoh
partai lain iku t mengaku . Tidak semuanya meman g .
Golkar misalnya, justru membantah. “Dana kampanye kita
sudah diaudi t dan sudah clear. Tidak ada i tu dana D KP,”
sanggah w a pres Jusuf Kalla yang juga Ke tua Umum Golkar
kepada wartawan . Sementara i tu beberapa partai
mengambil jalan berputar untuk menyelama tkan partai
dan orang- orang pentingnya . Beberapa nama yang tidak
terlalu pen ting nampaknya akan dimunculkan sebagai
kambing h i tam dan dikorbanka n . Belakangan Amien dan
SBY berdamai dan bersepaka t untuk memasukkan kasus
i tu dalam wilayah huku m . Ini sebe tulnya sebuah kompromi
yang bagus, agar persoalan- persoalan negara yang lebih
pen ting bisa dibereskan dulu .
Cuma karena kasus tersebut telanjur merusak
partai- partai dan nama- nama tokoh pen tingnya di ta taran
politik, maka perlu juga dibua t lembaga ad hoc untuk
menjernihkannya . Tanpa upaya seperti i tu, maka rakya t di
akar rumput akan menganggap semua partai dan
tokoh- tokohnya tak bisa dipercaya . I tu sangat berbahaya
bagi masa depan bangsa . Padahal sebagian mungkin
benar- benar bersih. I tu sebabnya daripada semua menjadi
korban, ada baiknya kasus ini dibongkar habis. Mereka
yang bersalah, se tidaknyan harus mendapa tkan sangsi
politik. Sebab kasusnya juga berada di wilayah politik.
Ada beberapa opsi yang bisa diambil. Pertama,
partai- partai yang memakai uang haram i tu dibubarkan
saja untuk menciptakan efek jera . Seka i tan dengan i tu
ekseku tif partai dicabut hak politik- nya untuk dipilih
sebagai anggota dewan maupun dalam j a b a tan kenegaraa
n . Sangsi ini mungkin terlalu keras, tapi efeknya akan
segera terasa dalam pembra n tasan korupsi . Kedua,
partai- partai yang memanfaa tkan dana nonbuj e ter i tu
didiskualifika s i . Se tidaknya mereka tak boleh iku t pemilu
legisla tif dua kali berturut- turu t. Sedang tokoh- tokoh
teras partainya tidak diperkenankan menjadi calon
anggota legisla tive dan menduduki j a b a tan-j a b a tan publik
un tuk w aktu 10 tahun . Ke tiga, tokoh- tokoh partai, tanpa
kecuali, menya takan kesalahannya dan meminta maaf
kepada seluruh rakya t Indonesia melalui televisi selama 3
hari berturu t- turu t pada saa t prime tim e . Dengan cara ini
partai- partai tersebut telah merehabili tasi namanya,
sehingga masa depan demokrasi Indonesia bisa diselam
a tkan . Tanpa i tu mungkin yang muncul adalah prahara
dahsya t yang menimpa partai- partai dan tokoh- tokohnya .
Yang menjadi sasaran u tama ten tu mereka yang sudah
menjadi anggota dewan dan yang menduduki j a b a tanj
a b a tan publik.
Tak cuma i tu yang pa tu t dikhaw a tirka n . Di tengah
ke tidakpastian dan kemuakan pada partai seperti ini, ada
sa tu lagi ramalan yang akan iku t meramaikan dunia politik
ke depan . Ramalan i tu kini beredar l e w a t sms. Konon
berasal dari Jayabaya yang disampaikan kembali Raden
Ngabehi Ronggo Warsi to . Bunyinya kalau di Indonesiakan
seperti ini: Nusan tara akan kembali menjadi negara besar
dan mengalami masa keemasan se telah dipimpin 7 orang
pemimpin . Yang pertama, orang- orang dari penjara ( s a trio
kinunjoro murbo w aseso), Soekarno dan rekan- rekanya
yang memerin tah republik se telah proklamasi kemerdekaan
adalah bekas tahana n . Kedua, Sa trio Mukti Wibowo
kesandung kesampar, ini dinisb a tkan kepada S oeharto .
Ketiga, Sa trio jinumpu t semelo a tur gawe w irang, ini
Habibie . Keempa t, Sa trio Lelono topo ngrame, w u to
ngiteri jagad, ini Gus Dur. Kelima, Sa trio pining i t hamung
tuwuh – ini Megaw a ti (yang diping i t cuma w a n i ta ) .
Keenam, Sa trio pinilih hamboyong pambukaning gapuro,
gelar kloso tanpo nglengahi, ini SBY (pemimpin yang
ka tanya tidak pernah duduk karena banyaknya persoalan
) . Ke tujuh, Sa trio pinandito sinisihan w ahyu, ratu
tanpo maku th o . Yang ini masih mistrerius. Dia tidak
bermahko ta alias tidak melalui pemilihan normal . Ramalan
ini seperti sengaja dipas- paskan dengan apa yang telah
lew a t, sehingga mengundang orang untuk mewujudkan
yang ketujuh.
Bagaimanapun naifnya, banyak kalangan mempercayainya
. Bila j u taan orang berani menggantungkan nasibnya
pada undian untuk menjadi kaya l e w a t kuis judi sms,
iklan sabun, sham po, tabungan bca, dan lain- lain,
menambah sa tu lagi bentuk judi ten tu bukan masal a h . Bila
mereka yang mempercayainya bertemu gerakan cabut
mandat dan mereka yang ingin menghentikan azab, ten tu
apinya akan membakar semua .
SBY – JK, presiden dan wapres pilihan rakya t, ten tu
masih memiliki peluang un tuk memadamkan api i tu
sebelum pijarnya terlihat, tapi bukan dengan membrangus
gerakan dan menangkapi tokoh- tokoh penarik pelatuk
ke tidakpuasan . SBY – JK cuma bisa memadamkannya
dengan cinta , dengan cara – cara yang d i tempuh para
negarawan sej a ti . Presiden dan Wapres cuma perlu
melakukan sediki t lompatan saito untuk keluar dari jalanjalan
yang telah dibua tkan orang lain . SBY – JK cuma perlu
meri n tis jalan baru seperti telah dipaparkan di a tas, yang
mungkin saja akan berlawanan arah dengan apa yang
telah berjalan selama ini.
z
Indon’-‘ ……… “‘”­
Tinggal Landas
Mulanya memang krisis moneter (krismon) yang menyebabkan
nilai tukar rupiah terus mengempis terhadap USS
pada bulan Juli 1997. Keadaan ini mengkhawa tirkan
banyak orang . Pelaku bisnis, yang sebelumnya banyak
mengandalkan u tang luar negeri, ten tu menjadi makhluk
yang paling cemas . Sebab se telah band i n tervensi
diperlebar, nilai Rp lang sung masuk ke jurang yang makin
lebar i tu . Artinya bila band i n tervensi benar- benar
dicabut, dapat dipastikan nilai Rp akan terjun beba s .
I tulah yang diprediksi o l e h pakar- pakar ekonomi semacam
Managing Dire c tor Econi t w aktu i tu Dr. Rizal Ramli,
pengamat ekonomi kri tis Kwik Kian Gie dan Fu’ad
Bawazier, m a n tan Dirjen Pajak yang kemudian diangka t
Soeharto menjadi Men teri Keuangan pada Kabinet
Pembangunan VII .
Namun, suara- suara para pakar ini tertutup oleh
suara- suara lain yang lebih lantang, baik di dalam kabinet
maupun di luar. Suara- suara lantang yang belakangan i tu
justru memberi semangat pemeri n tah untuk iku t saran
IMF . Mereka menganggap sudah w aktunya pemeri n tah
melepas band in tervensi dan membiarkan pasar uang
menentukan nilainya . Sistem nilai tukar mengambang terkendali
(Managed fl o a ting exchange ra te) , yang selama
ini di terapkan dengan mendepresiasi rupiah 5 – 6%j tahun,
dianggap ke tinggalan zaman . Kebijakan tersebut dinilai
boros, karena memaksa pemeri n tah mencairkan devisanya
untuk menjaga s tabilitas nilai Rp . Sebaliknya dengan
melepas band in tervensi, maka pemeri n tah bisa menghem
a t devisa . I tu alasan pertama . Alasan kedua, fundam
e n tal ekonomi Indonesia sangat kua t, tak mungkin roboh
oleh badai moneter seperti yang menimpa Korea dan
Thailand yang nilai m a ta uangnya mengempis 40% lebih
se telah band in tervensi dilepas. Ketiga, Indonesia masih
punya cadangan de visa di a tas US$ 21 miliar, cukup
besar untuk menjaga s tabilitas moneter.
Begitulah pemeri n tah Indonesia di bawah Soeharto
kemudian mencabut band in tervensi, dan membiarkan Rp
terjun bebas di pasar uang yang penuh spekula n . Maka
tiba- tiba fundamental ekonomi yang diaggap kua t i tu
bobol dan dunia usaha pun terhempas. Seiring mengempisnya
nilai Rp terhadap valu ta asing (valas ), teru tama
US$, nilai u tang pemeri n tah dan perusahaan- perusahaan
s w a s ta nasional menggelembung hebat. Perusahaanperusahaan
tak mampu membayar u tang yang membengkak
sampai 500% akibat mengempisnya nilai Rp sebesar
i tu . Ini pada gilirannya menyere t perbankan di tanah air
iku t masuk jurang . Ya siapa yang bisa membayar u tang
yang tiba- tiba meningka t 5 kali lipat saa t j a tuh tempo?
Artinya bila sebelum krisis 6 a tau 7 tahun lalu mereka
meminjam US$ 200 j u ta a tau Rp 400 miliar dengan kurs Rp
2 . 000jUSS, maka saa t j a tuh tempo mereka harus
membayarnya 5 kali lipa t a tau Rp 1 triliun . Bagaimana
caranya? Dengan keuntungan 100% pun i tu tak akan bisa
dibayar, apalagi kalau cuma 20%. Di sisi lain harga bahan
baku yang m e s ti diimpor juga meningka t 5 kali lipat,
sedang harga tak mungkin bisa dinaikkan 5 kali lipat pul a .
Artinya perusahaan- perusahaan yang kekenyangan u tang
dolar dan penghasilannya dalam Rp, dapat dipastikan
langsung megap- megap tak bisa bernapas.
1 . Catatan- Catatan Menjelang Jatuhnya Orde Baru
Para pakar dan pelaku ekonomi sebenarnya sejak awal
telah menyadari bahwa krisis yang mengharu- biru dunia
usaha Indonesia adalah krisis nilai tukar alias kurs .
Buktinya tak sul i t dicari . Apalagi bila diingat puluhan
tahun ekonomi Indonesia, yang menerapkan sistem kurs
mengambang terkendali, oke- oke saj a . Bila sistem i tu
terus dijalankan, maka kurs Rp terhadap USS akan
menjadi Rp 4 . 000jUS$ pada tahun 20 18- 2020 . Artinya
dengan depresiasi a tau penyusu tan nilai 5%jtahun, maka
kurs yang pada 1997 bertengger di angka Rp 2 . 130jUSS
dalam w aktu 20 tahun ke depan baru akan menjadi Rp
4000jUS$ . Dalam perjalanan w aktu i tu tidak akan terjadi
gejolak dan kej u tan apa- apa, karena semuanya bisa
diperhi tungkan dan terkendal i . Sebaliknya dengan mengambil
jalan pintas mencabut band in tervensi, demi menghem
a t devisa, dalam w aktu se tahun saja nilai Rp telah
menyusut 500%, sehingga menjadi Rp 1 0 . 000jUSS pada
1998 . Penghe m a tan macam apa yang didapat?
Selama tiga dekade sebelumnya Indonesia oke- oke
saj a . Padahal u tangnya besar. Pembangunan berjalan
lancar. Bahkan dipuji Bank Dunia, IMF dan para pakar.
Berbagai lembaga pendanaan luar negeri, ka ta Fu’ad
Bawazier, berlomba- Iomba menaw arkan dan melemparkan
dananya ke Indonesi a . Mereka memuji- muji Indonesia
sebagai negeri yang ‘very good . ‘ Fundamen tal ekonomi
Indonesia dinilai kua t. Pokoknya semua ‘happy . ‘ Seandainya
tidak ada masalah kurs, mungkin sekarang masih okeoke
aja . Orang masih mampu membayar u tang dalam dan
luar negeri . Fu’ad menilai dalam urusan nilai tukar Rp,
pemeri n tah kurang teguh pendirian dan terlalu banyak
mendengar suara- suara luar.
Fu’ad mengakui masih banyak yang tidak benar dalam
ekonomi Indonesi a . Ada sistem ekonomi liberal berdampingan
dengan m onopoli, ta ta niaga, dan sistem
perbankan dengan bank sen tralnya yang amburadul .
Perbankan sangat dimanjakan l e w a t program penjaminan,
sehingga pengelolaannya menjadi tidak ‘pruden t: Meski
demikian, dia yakin, semuanya masih bisa dibenahi, asal
tidak dalam keadaan panik. Namun kurs sebagai sumber
malape taka m e s ti dikendalikan dulu . Kalau tidak, makin
sul i t membenahi s truktur ekonomi yang kacau, inefi sien
dan dis tortif. U n tuk mengatasi masalah kurs ini, Fu’ad
menyarankan agar pemeri n tah menerapkan currency bord
system (CBS) , sa tu kubu dengan Pe ter F . Gontha yang
memboyong S teve Hanky.
Sebaliknya kubu IMF lebih senang membiarkan nilai
tukar Rp mengambang seperti i tu . Mereka menganggap
nanti juga beres sendiri . Fu’ad sendiri berpendapat resep
IMF mungkin akan bermanfaa t, tapi bukan pada saa t
u tang pemeri n tah dan s w a s ta sedang j a tuh tempo . Jika
masalah nilai tukar tidak diselesaikan segera, ka ta orang
Banyumas i tu, progra m – p rogram jangka panjang yang
dikemas IMF dalam sa tu bundel dengan pinjaman akan
sia- sia . Bahkan pak Harto sendiri, ka ta dia, akhirnya
menyadari bahayanya pelepasan band i n tervensi i tu . Dari
s i tulah muncul ide CBS . Fu’ad sendiri mengaku tak
menolak resep generik IMF yang dikenal dengan Le tter of
Inte n t (LoI), asal masalah kurs diselesaikan dulu . S a a t
masuk Kabinet Pembangunan VII, Fu’ad memang berupaya
menggiring USS ke tingka t yang w ajar terhadap Rp . Dia
m e m a tok Rp 6 . 000jUSS sebagai prasyara t perundingan
dengan IMF, tapi Soeharto keburu lengser di terjang
reformasi dan Fu’ad tak iku t ‘berlari’ pada e s tafe t berikutnya
di bawah Habibie
Masalah kurs Rp ini sebenarnya memang tak bisa
dianggap e n teng . Agar lebih mudah dipahami, marilah kita
ambil c o n toh PLN . Di samping karena berbagai salah urus,
kebocoran, in efi siensi dan proyek listrik s w a s ta yang
mahal, perusahaan listrik negara ini sangat dirugikan oleh
kurs . Menuru t Diru t PLN Eddie Widiono, dalam sebuah
w a w ancara dengan penulis untuk majalah SWA, pada
tahun 1996, PLN berhasil menuai laba Rp 1 , 2 triliun . Kurs
w aktu i tu cuma Rp 2 . 407jUS$ (kurs ini sebenarnya
ke tinggian, tahun i tu cuma seki tar Rp 2 . 100- 2 . 300jUSS) .
Masih menuru t Eddie pada 1997 ketika nilai rupiah meloro t
menjadi ra ta- ra ta Rp 4 . 673jUSS, PLN membukukan rugi Rp
0 , 6 tiliun . Tahun 1998 kerugian PLN meningka t menjadi Rp
9,2 triliun, kurs Rp 8 . 065jUSS . Tahun 1999 kerugian membangkak
lagi menjadi Rp 1 1, 4 triliun, kurs Rp 8 . 136jUS$ .
Tahun 2000 kerugian PLN meningka t dras tis menjadi Rp
23,4 triliun, selnng mengemplsnya kurs menjadi Rp
9 . 643jUSS.
Melihat angka- angka kerugian di a tas, ten tu masuk
akal bila banyak pakar ingin menerapkan kurs te tap l e w a t
C B S a tau kembali k e sistem ‘managed fl o a ting ra te :
Dengan demikian rakya t tidak perlu iku t menanggung
kerugian kurs tersebut dengan membayar lis trik lebih
mahal, sesuai saran IMF . Kwik Kian Gie sendiri, dalam
kesempatan w a w ancara dengan penulis majalah SWA,
menganggap kurs yang w ajar adalah sekitar Rp
1 . 800jUSS . Pa tokannya sederhana saj a : harga pake t
McDonald di AS dan di Indonesia disandingkan, lalu dikurs,
maka didapatlah angka i tu . Namun baik pendukung CBS
maupun managed fl o a ting ra te semacam Kwik, tak
didengar S oeharto . Sang penguasa orba sudah lebih dulu
menadatangani kesepaka tan dengan IMF . Tanpa disadari
bu tir- butir kesepaka tan yang mendetil i tu telah mencabut
kedaulatan Negara . Artinya pemeri n tah dan pemimpin
negeri ini kehilangan kemandiriannya untuk mencari solusi
kre a tif a tas krisis yang menimpa negaranya . Ki ta akan
kembali lagi ke bu tir- butir kesepaka tan tersebut nanti
pada sub bab ten tang GBHN Super dari Bawah Meja
IMF.
Keputusan pemeri n tah Rl menerima solusi buatan
IMF untuk mengatasi krisis i tu berbeda secara diameteral
dari pemeri n tah Malaysi a . Perdana M e n teri Malaysia
w aktu i tu Mahathir Muhammad memilih untuk menolak
IMF . Dia menetapkan fixed ra te buat RM (Ringgit Malaysia)
. Pokoknya USS 1 dipa toknya sama dengan RM 3 , 4 .
Bukan cuma i tu . Guna mencegah pelarian modal d a n agar
RM tidak menjadi bulan-bulanan para spekulan di pasar
uang di London sana, Dr. M, begitu dia disapa, memberi
ulti m a tu m : ringgit yang ada di luar Malaysia, bila tak
masuk kembali dalam w aktu sa tu bulan se telah d i te tapkannya
kurs te tap, maka dianggap tak laku !
Tanpa IMF, pada 5 Desember 1997 pemeri n tah diraja
Malaysia menggelindingkan pake t pengencangan ika t
pinggang yang mengutamakan kemandiri a n . Pake t i tu
melipu ti instrumen yang sangat luas, makro maupun
mikro . Anggaran belanjda negara dipangkas 18% dan
proyek- proyek raksasa yang tidak ada hubungannya
dengan kepentingan rakya t banyak d i tangguhka n . Targ e t
pertumbuhan di turunkan dari 7% menjadi 4 – 5 % saja . Lalu
defisit neraca berjalan diciu tkan menjadi 3% dari PDB
( sebelumnya 4%) dan pertumbuhan kre d i t diba tasi
maksimal 15% per tahun dari sebelumnya 30% . Di sisi lain
pembiayaan sektor a tau keg i a tan nonproduktif dan
spekula tif dihentikan sama sekali . Pada saa t sama, untuk
memulihkan kepercayaan di pasar m odal, Pemeri n tah
menutup izin pencata tan (listing) saham baru, rights
issue, serta langkah- Iangkah res trukturisasi perusahaan
seperti saling bertukar saham ( share s w a p ) . Ini adalah
sua tu keputusan yang berani dan sangat fokus untuk
mengatasi krisis yang mulai mendeka t .
Menuru t Sri tua Arief dalam artikelnya di Kompas (8
Januari 1998) berbeda dari negara lain yang memilih
menelan pil pahit IMF, Malaysia tidak mengurangi a tau
menghapuskan subsidi. Tidak pula menaikkan harga- harga
barang dan jasa (public utilities) . Kon traksi fiskal i tu
sepenuhnya di tujukan untuk mengurangi konsumsi
barang – barang mewah impor. I tu bisa dicapai hanya
dengan menghapus proyek- proyek mewah . Malaysia lebih
mengutamakan inve s tasi bagi pemenuhan kebutuhan
pokok rakya t. Penurunan targ e t pertumbuhan bukanlah
akibat peng- hem a tan, tapi penegasan bahwa jika s tra tegi
pro rakya t dijalankan dengan benar, pertumbuhan pasti
dirai h . Ini sesuai dengan pemikiran kaum s trukturalis
bahwa redis tribusi dilakukan bersama pertumbuhan, bukan
redis tribusi dari pertumbuhan .
Pemeri n tah diraja Malaysia, ka ta Sritua, berkeputusan
memperbesar dukungan bagi industri- industri kecil dan
menengah, teru tama yang dimiliki orang Malaysia
(Melayu), melalui semacam panitia khusus yang memproses
perm ohonan kredit. Kebijakan ini didukung larangan
a tau pembatasan ke ta t kre d i t untuk proyek- proyek
perumahan mewah dan konsumsi mewah . Jadi pemeri n tah
Malaysia menyadari bahwa yang menyebabkan o verheated
economy bukan kre d i t secara keseluruhan, te tapi
kre d i t kepada sektor- sektor konsumsi mewah . Hasilnya?
Hasil dari pake t kebijakan kre a tif i tu sangat luar
biasa, sesu a tu yang tak pernah dipikirkan oleh IMF dan
para pendukungnya sendiri . Wonder boven w onder alias
aneh bin ajaib : dengan menolak resep IMF, krisis tak jadi
mampir di Malaysia sampai sekarang . Bahkan negeri jiran
i tu mampu berekspansi ke luar negerinya untuk berinve
s tasi dan membeli a s e t- ase t Indonesia yang dijual
murah oleh Badan Penyeha tan Perbankan Nasional (BPPN) .
Sebaliknya di Indonesia akibat menjadi pak turu t
IMF, krisis moneter i tu tanpa dapat dibendung terus
berkembang menjadi krisis ekonomi berkepanjangan .
Keadaan menjadi lebih parah lagi, teru tama se telah
pemeri n tah menerapkan kebijakan uang ke ta t ( tight
m oney policy) dengan menaikkan suku bunga se tinggitingginya,
untuk mencegah pelarian modal . Memang modal
tak jadi lari, tapi juga tak bisa dimanfaa tkan untuk
memutar roda ekonomi. Sebagian besar mengendap di
bank a tau Sertifika t Bank Indonesia dan menjadi beban
baru . Akibatnya uang beredar menjadi sediki t . Bank
mengalami ,nega tive spread’, tak berani menyalurkan
kre d i t ke dunia usaha . Sektor riil m a ti suri . Banyak perusahaan
tak mampu lagi membiayai operasional dan
terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Keadaan ini secara simultan menciptakan kesengsaraan di
kalangan rakya t banyak, di samping frus trasi dan putus
asa . Akibatnya ra tusan ribu orang kehilangan pekerj a a n .
Sementara angka tan kerja baru, bahkan y a n g baru lulus
dari Perguruan Tinggi, tak bisa disera p . Indonesia tibatiba
kebanjiran seki tar 20 j u ta penganggur baru .
BJ Habibie
Toh bencana yang menimpa
Indonesi tidak berhenti sampai di
s i tu . Puluhan ribu Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) di mancanegara diusir
pula secara tidak horm a t . Yang
paling mengenaskan ten tu kejadian di
negara jiran terdeka t kita sesama
Melayu, Malaysi a . Di negerinya Dr. M
i tu . 7 orang TKI tew a s d i tembak kaki
tangan kerajaan dalam ‘Operasi Nyah’
pada akhir 1997. Wakil Presiden
(wapres) BJ Habibie yang sempat berkunjung ke Malaysia
se telah peri s tiwa tersebut, sayangnya tak sempat
menanyakan kepada pemeri n tah Malaysia : mengapa kaki
tangan kerajaan sampai menembak w arga negara Indonesia?
Mereka bukan kriminal! Mereka cuma mencari kerja
agar peru t tak keroncongan, sebab negeri sendiri tak
mampu memberi pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Dalam hal membela w arga negaranya, Indonesia
sebenarnya bisa meniru Filipina, yang membela Con templasion,
tenaga kerja w a n i ta negeri i tu yang diperlakukan
tidak adil di Singapura . Fidel Ramos, sang presiden w aktu
i tu, bahkan rela kehilangan berbagai kon trak bisnis
dengan Singapura demi membela harga diri rakya tnya .
Namun Pemeri n tah Indonesia mungkin memang sedang
banyak urusan yang lebih besar, misalnya mencari dana
pembangunan . Maklum roda ekonomi m e s ti terus
berpu tar. Salah- salah gara- gara membela TKI, modal dari
negeri jiran i tu tak jadi masuk. Apalagi di tengah paceklik
dana pembangunan, harga- harga membubung tinggi pula
iku t dolar, teru ta ma sembilan bahan pokok ( sembako) .
Alam kemudian menyempurnakan penderi taan i tu dengan
EI Nino, bencana kekeringan plus berbagai hama tanaman
yang menggagalkan panen produk- produk pertania n .
Akiba t paling buruk dari akumulasi bencana tersebut,
ka ta pengamat politik UI Arbi Sanit, Orde Baru (orba)
kehilangan legitimasi ekonominya . Orba yang selama 30
tahun menggemborkan pertumbuhan ra ta- ra ta 7% sebagai
pres tasi, dan oleh karena i tu mendapat ‘kepercayaan’
untuk mengurus kepentigan rakyat, limbung hanya dalam
6 bul a n . Pendapa tan per kap i ta Indonesia yang telah
mencapai US$ 1 . 000, akiba t mengempisnya nilai Rp
terhadap uss yang mencapai 500%, kembali ke tahuntahun
sebelum 1 967 yai tu seki tar USS 2 1 4 . Angka ini
masih bisa menurun apabila nilai Rp terus menyusut
terhadap US$, kecuali kita mau menghitungnya berdasarkan
sistem onocoroko yang tak bisa dipertanggungjawabka
n . Menjelang Millenium ke tiga, se telah melewa ti 6
kali pelita (pembangunan lima tahun), Indonesia ‘urung’
tinggal landas . Sebagai g a n tinya, pemeri n tah Soeharto
kembali menggiring Indonesia ke ti tik nol dalam pelukan
IMF .
Rakyat, yang selama ini diam, memang kehilangan
kesabarannya . Mereka iku t- iku tan berunjuk rasa di
seluruh tanah air. Seluruh lapisan masyaraka t, teru tama
kelas menengah- bawah seperti terluka dan meradang di
se an tero negeri . Maklum banyak orang tua kehilangan
kemampuannya membiayai pendidikan anak- anaknya .
Kemarahan rakya t ini lantas membuat Dunia kampus
menggeliat dari tidur panjangnya . Gelia t inilah yang
kemudian menjadi cikal- bakal gerakan reformasi, yang
menuntu t perubahan di segala bidang, termasuk perg
a n tian pucuk pimpinan negara . Dunia kampus kembali
mendapa tkan peranan sosial politiknya .
Begitulah masyaraka t, mahasiswa, para alumni perguruan
tinggi, organisasi massa (ormas), dan Lembaga
S wadaya Masyaraka t (LSM) tidak lagi hanya menuntu t
di turunkanya harga- harga, tapi secara bersama- sama
menuntu t reformasi politik, sesu a tu yang selama ini paling
di taku ti rezim orde baru (orba) . Soeharto bersama
jajarannya dianggap biang keladi yang mengakiba tkan
lemahnya fundamental ekonomi Indonesi a . Rezim ini telah
membengkalaikan sektor informal, pertanian, pe ternakan,
dan perikanan rakya t yang mengakiba tkan Ibu Pertiwi tak
mampu mencukupi pangan penduduknya . Di sisi lain orba
lewa t kebijakan dan keputusan politik telah memberi
segala peluang dan fasilitas kepada segelintir pengusaha
untuk menjadi guri ta bisnis yang memasung usaha
pribumi .
Kaum reformis menilai se tidaknya ada 79 Kepu tusan
Presiden (Keppres) , yang sangat merugikan rakya t dan
menguntungkan bisnis kroninya, telah dikeluarkan
Soeharto selama 32 tahun masa kekuasaannya . Di an tara
79 keppres i tu ada 2 yang khusus dihadiahkan bua t
kelancaran proyek properti mewah Grup Salim di Teluk
Naga . Mega Proyek tersebut rencananya dibangun di a tas
lahan 80 ha, separuhnya didapat dari reklamasi panta i .
Sedang yang 4 0 ha merupakan wilayah hunian penduduk
yang terdiri dari 13 desa : 7 desa nelayan dan 6 desa
pertanian beririgasi teknis . Selama se tengah tahun kedua
tahun 1996 penduduk Teluk Naga menolak proyek
tersebut, juga Gubernur Jabar w aktu i tu Nuriana . Yang
paling krusial adalah masalah g a n ti rugi, karena tanah
mereka cuma dipatok seharga Rp 7 ribu- 14 ribu/m2,
sesuai nilai jual obyek pajak se tempat ( NJOP) . Tentu saja
i tu tak salah, tapi penga m a t properti Panangian Simanungkalit
menganggap cara penghitungan nilai tanah
seperti i tu sudah kuno dan tak bisa digeneralisir. “Mes tinya
yang dihitung adalah nilai masa depan tanah i tu
(future value) . Artinya harus dilih a t dulu lahan i tu
nantinya untuk apa? Bila peruntukanya untuk perumahan
mewah dan h o tel bintang lima, maka nilainya ten tu jauh
lebih tinggi dibanding bila dia diperun tukkan bua t membangun
sekolah, perpustakaan dan rumah sangat sederhana
(RSS),” ka tanya ketika d i temui penulis untuk
majalah SWA, ketika protes penduduk Teluk Naga sedang
marak.
Menuru t Panangian bila yang mau dibangun memang
service apartemen mewah dan h o tel bintang lima seperti
direncanakan, maka nilai tanah i tu m e s tinya bisa mencapai
USS 1 . 500/m2 kali 30 (bila yang dibangun 30
lantai) . Bila di s i tu juga akan dibangun rumah sederhana
(RS) dan RSS , sesuai formula 1 : 3 : 6 ( s a tu rumah mewah,
3 RS dan 6 RSS) , plus sekolah, perpustakaan dan
berbagai fasili tas umum, maka nilainya nanti dira tara
taka n . Cara pandang penga m a t property i tu sangat
progresif dan pemeri n tah nampaknya sudah harus mulai
menerapkan cara penilaian seperti i tu demi melindungi
kepentingan rakya t banyak. Taruhlah se telah dikembangkan
Salim tanah i tu akhirnya bernilai US$ 1 . 500/ m 2 .
Nilai i tulah yang m e s ti dibagi tiga, yai tu si pemilik semula
mendapat sepertiga, karena telah merelakan tanahnya
plus benefi t ekonomi yang bisa diperolehnya dari tanah i tu
seumur hidupnya untuk dikembangkan oleh Salim a tau
siapa saj a . Si pengusaha mendapa tkan sepertiga bagian,
karena telah bekerja keras mengelola dan menaikkan nilai
tanah i tu . Sedang sepertiga lagi menjadi hak pemerintah,
karena telah menjaga segala sesu a tunya sehingga bisa
dikembangkan dan aman . Artinya dengan carfa baru ini
pemeri n tah bisa mendapa tkan USS 500/m2 tanah di Teluk
Naga i tu . Ini jauh lebih besar dibanding 20- 30% dari NJOP
yang cuma Rp 7- 14 ribu/m2 yang pembebasannya
memerlukan kekerasan dan menimbulkan kesengsaraan .
Akar- akar masalah semacam i tulah yang dituntu t
gerakan reformasi untuk dicabut. S e tidaknya agar rakya t
negeri ini kembali mendapa tkan hak- haknya untuk berkembang
dan makmur dari sisi ekonomi . Kaum reformis
yakin selama akar masalah i tu tidak dicabu t, selama
reformasi politik dan ekonomi tidak dilakukan, maka
kesalahan dan penderitaan yang sama akan terulang .
“Sesungguhnya desakan reformasi politik yang di teriakkan
mahasiswa a tas nama masyaraka t bukan sekadar mengembalikan
pembangunan kepada s tandar kehidupan
manusia yang w ajar. Lebih dari i tu . Reformasi politik dan
ekonomi adalah untuk menghindari pengulangan kekeliruan
yang sam a . Orba telah membengkalaikan kemampuan
ekonomi rakyatnya selama 30 tahun lebih dengan akhir
kegagalan yang menyaki tkan,” jelas Arbi serius ketika
ditanya apa sebenarnya yang di tuju oleh gerakan
reformasi .
Namun tun tu tan dan keinginan rakya t banyak i tu tak
digubris pula oleh wakil- w akil rakya t di DPR/MPR hasil
pemilihan umum 1997, yang memakan banyak korb a n .
Bukti paling nya ta adalah dipilihnya kembali Soeharto
sebagai presiden untuk ketujuhkalinya secara aklamasi
pada bulan Mare t 1998 . Para wakil ini seakan tak mampu
mendengar dan melihat kenya taan, bahwa rakya t sudah
bosan dengan gaya kepemimpinan orba yang gagal
memberikan kemakmuran dan keamanan bagi rakya tnya .
Sidang yang sama juga mengangka t BJ Habibie sebagai
Wapres, sa tu posisi yang menjadi semakin s tra tegis
seiring meningka tnya usia Soeharto . Rasanya janggal bila
MPR tak tahu bahwa rakya t secara umum tak menghendaki
Soeharto lagi, mengingat sejak pertengahan
dasawarsa ’90 – a n tun tu tan i tu sudah sangat transpara n .
Kriteria calon presiden yang dilontarkan Ke tua Dewan
Pakar Ika tan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) Dr.
Amien Rais secara gamblang menunjukkan penolakan i tu .
Jauh sebelum i tu Sri Bintang Pamungkas, politikus PPP,
terang- terangan menolak Soeharto .
Penolakan terhadap orba semakin kua t lagi se telah
pembentukan Kabine t Pembangunan VII bulan Mare t
1998 . Hanya sehari se telah Presiden dan Wapres disumpah,
lebih 10 ribu mahasiswa berkumpul di kampus UI
Depok. Di hadapan mereka Amien Rais, pakar sosiologi
UGM dan Ke tua Umum Pengurus Pusa t (PP) Muhammadiyah,
menegaskan kembali ulti m a tumnya . Pemimpin
reformasi i tu menya takan akan mengerahkan people
power yang damai, jika dalam tempo 6 bulan kabine t yang
baru terbe n tuk tak mampu mengatasi krisis ekonomi dan
moneter. Sebelumnya pada ulang tahun Harian Republika
di H o tel Reg e n t Jakarta, Amien juga telah menyampaikan
hal senada . Ke tika i tu an tara lain Amien meminta MPR
segera mencari a l terna tif lain, jika dalam w aktu 6 bulan
keadaan negara menjadi semakin para h .
Namun rakya t yang lapar dan putus a s a tak punya
cukup kesabaran selama i tu . Belum dua bulan Kabine t
Pembangunan VII berjalan, masyaraka t sudah merasa
semakin tidak tah a n . Titik terang dianggap belum terlih a t,
meskipun para m e n teri telah bekerja keras siang- malam .
Sebagai bukti orang menunjuk keengganan IMF mencairkan
pinjamanannya . Dunia luar semakin tidak percaya
kepada pemerintah, dan negeri tercinta dianggap beresiko
tinggi sebagai tem p a t berinve s tasi . Sementara (Le t ter of
Credit (LC) pengusaha Indonesia tidak diterima di mancanegara
. Tanpa jaminan negara lain ekspor- impor menjadi
suli t dilakuka n . Sementara uss semakin liar saja dan
bertengger di a tas Rp 10 ribu/US$ . Nilai Rp terus
mengempis. Pada 22 Januari 1998 saja kurs sudah
melampaui Rp 13 ribu/USS .
2. Expatriat Memasuki M a sa Suram
Keadaan yang menyesakkan dada i tu tidak hanya
menimpa pengusaha, profesional dan rakya t Indonesia
secara keseluruhan, tapi juga menerpa para pekerja dan
profesional asing ( eksp a tri a t) . Selama puluhan tahun
mereka memang menikm a ti kemewahan di negeri ini
dengan gaji Uss puluhan ribu/bulan, berkali- kali lipat di
a tas pribumi dengan kemampuan se tara . I tu pun masih
ditambah berbagai fasili tas mewah, termasuk kendaraan
dan perumah a n . Kini saa t dunia usaha menggigil kesul i tan
likuiditas, mereka harus rela menerima bayaran di bawah
s tandar. Banyak perusahaan yang mempekerjakan ekspatri
a t, menerapkan formula baru dalam sistem penggaj i a n .
Alasannya sederhana saj a : menekan biaya operasional
agar perusahaan tak bangkru t. Tenaga kerja asing yang
mahal i tu ten tu boleh memilih berhenti dari pekerjaannya
a tau sekalian kembali ke negerinya bila tak se tuju dengan
sistem penggajian baru .
Berdasarkan cara masuknya ke bursa tenaga kerja di
Indonesia, sebenarnya mereka terbagi dalam 3 golongan .
Atau kalau mau sediki t ilmiah, se tidaknya bisa disebu t ada
3 alasan yang mendorong dunia bisnis di tanah air menda
tangkan bule dan tenaga kerja asing (TKA) lain.
Pertama, kebutuhan perusahaan untuk memperluas pasar
ke manca negara, sekaligus untuk mendeka ti sumbersumber
pembiayaan i n ternasional . Ini adalah pertimbangan
paling rasional dan bagus, sebab si asing dijadikan
tenaga handal untuk kepen- tingan perusahaan. Tentu di
slnl mereka harus bisa menunjukkan pre s tasi dan
kepiawaiannya, bukan sekadar bekerja dengan bayaran
tinggi . Kedua, cuma sekadar l a tah a tau menganggap
kehadiran bule di perusahaan sebagai lambang bonafid
i ta s . Di perusahaan semacam ini si bule jelas bisa jadi
raja tanpa harus menunjukkan pre s tasi berarti yang
menguntungkan perusahaan.
Ke tiga, karena tekanan. Ini biasanya terka i t dengan
pemberian bantuan a tau pinjaman dari lembaga- Iembaga
donor (kre d i to r) i n ternasional, seperti IMF, Bank Dunia,
Consul ta tive Group on Indonesia (CGI), dan lain- lain.
Yang terakhir ini boleh dibilang merupakan kelanj u tan dari
penjajahan, di mana Indonesia dipaksa untuk menghargai
ekspa tri a t lebih tinggi dari pribumi . Tidak jarang lembagalembaga
i n ternasional i tu meminta pemeri n tah untuk
menggunakan produk a tau jasa perusahaan- perusahaan
asing terte n tu . Ini jelas suli t d i tolak pemerintah, karena
berka i tan dengan pinjaman yang biasa diperhalus menjadi
bantuan .
Dengan dasar pemikiran seperti i tu, dapat dimaklumi
bila banyak perusahaan doyan mempekerjakan exp a tri a t .
Padahal gaji dan fasili tas yang harus diberikan perusahaan
kepada mereka bisa 4- 5 kali lebih besar daripada tenaga
lokal dengan keahlian dan pengalaman se tara . Hal ini
menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan tenaga loka l .
U n tungnya perasaan cemburu i tu tidak sampai berubah
menjadi aksi massa, seperti yang terjadi di Jerman
menjelang jebolnya Tembok Berlin. I tu sebabnya Indonesia
te tap menjadi surga bua t TKA yang amat ‘dibutuhkan’
i tu . Apalagi perusahaan juga cukup punya dana
untuk membayar mereka . Maklum ekonomi Indonesia
sepuluh tahun terakhir tumbuh di a tas 7%/ tahun,
sumber- sumber dana asing dengan senang h a ti dan royal
memberi u tangan. Tak jarang si mi tra asing sengaja
mendorong agar perusahaan mempekerjakan exp a tri a t
a tas beberapa pertimbangan.
Cuma ketika krisis d a tang menerjang dan ra tusan
perusahaan Indonesia tersungkur, keadaan berubah 180
deraj a t . Manajemen perusahaan terpaksa mengkaji ulang
kebutuhan mereka akan tenaga asing . Ini dapat dimaklumi
sebab kehadiran tenaga asing yang banyak i tu, ternyata
tak mampu menyelama tkan perusahaan dari krisis. Mau
tak mau kini kehadiran tenaga asing m e s ti dikai tkan
lang sung dengan kebutuhan real perusahaan dan biaya .
Bahkan kepada tenaga exp a tri a t yang benar- benar
dibutuhkan pun terpaksa diadakan negosiasi ulang soal
bayara n . Maklum bila mereka harus dibayar dengan
p a tokan kurs yang sedang berlaku, perusahaan bisa m a ti .
PT . Aspac Inti Corpora (Aspac) adalah sa tu d i a n tara
sekian banyak perusahaan yang melakukan terobosan
kre a tif seperti i tu . “Meskipun kami tidak terlalu terpukul
oleh meroke tnya dolar dan harga- harga, toh kami harus
melakukan penghematan secara i n teren, an tara lain
dengan mengurangi jumlah exp a tri a t (exp a t) dari 12
menjadi 7 orang,” tutur Presdir Aspac Benny Su trisno
terus terang, ketika d i temui penuls waktu i tu . “Kemudian
exp a t yang tinggal, separuh gajinya kami bayar dolar
dengan kurs Rp 4 . 000, 00jUS$,” sambung orang nomor
sa tu di Aspac i tu .
Pada masa normal apa yang dilakukan Aspac ten tu
akan mengundang protes di dalam dan di luar negeri .
Namun kini keadaannya lain. Dalam s i tuasi seperti i tu
jangankan memperoleh laba, menjalankan roda usaha pun
menjadi suli t. Aspac bukanlah sa tu – s a tunya perusahaan,
yang berani melakukan terobosan kre a tif seperti i tu . Hal
yang sama juga dilakukan oleh Grup Sinar Mas, Salim,
Bakrie, Lippo, PSP, dan lain- lain. “Pokoknya kami melakukan
sliming down (perampingan) dan penghematan di
berbagai tem p a t, ” ka ta Ignasius Jonan, Dirut PT .
Swadana Perkasa, anak perusahaan PSP yang bergerak di
bidang inve s tasi di luar negeri . “Expa t kita bayar dengan
kurs yang dite n tukan perusahaan (bervariasi Rp 3500- Rp
4000jUSS) . Kalau tidak maul ya mereka boleh keluar, “
tambah Jonan yang juga komisaris d i beberapa anak
perusahaan PSP. Dia enggan memerinci berapa jumlah
exp a tnya .
Lebih jauh lagi, menuru t Corporate Secre tary Grup
PSP Rudy Soraya, sebelum krisis di PSP ada seki tar 10
Exp a t . Kini tinggal 3 orang . “Kon tribusi mereka terhadap
perusahaan cukup besar, teru tama pada masa- masa awal
beroperasi, seperti melembagakan golf course ki ta, dan
lain- lain. Di posisi general manager di beberapa anak
perusahaan kita tempa tkan exp a t, karena mereka memiliki
keahlian khusus yang tidak dimiliki manajer lokal,” jelasnya
panJang tanpa mengurangl keh a ti- h a tiannya . Kinerja
perusahaan, ka ta Rudy, tidak menurun se telah d i tinggalkan
exp a t . Ini dimungkinkan karena sejak awal para exp a t
tersebut telah didampingi tenaga loka ! . Mereka inilah yang
kini mengisi posisi exp a t yang perg i .
Berbeda dari Aspac dan P S P yang di samping menyia
s a ti kurs gaji, juga mengurangi expa tnya, Grup Bakrie
(GB) nampaknya tidak mengurangi jumlah exp a t . GB cuma
menyiasa ti kurs, bahkan lebih dulu sebelum perusahaan
lain melakukannya . Sebuah sumber di GB mengatakan kini
di GB ada seki tar 20 exp a t . Umumnya mereka berasal dari
India dan Filipina, dan berada di posisi financ e . I tu
diperlukan, karena posisi i tu akan banyak berhubungan
dengan pihak asing . Mereka dianggap lebih mampu dari
segi bahasa dan melobi . Toh dalam urusan gaji, sejak
Oktober 1997 GB terpaksa menyiasa tinya dengan p a tokan
kurs sendiri, yai tu Rp 3 . 500jUS$ . Sebenarnya pemeri n tah
boleh juga meniru siasa t para pengusaha mengatasi krisis
nilai tukar ini .
Meskipun tidak bermaksud membenarkan, banyak
penga m a t menilai pengurangan exp a t di perusahaan a tau
pematokan kurs secara sepihak sebagai tindakan yang
urg e n t (mendesak) . Bahkan tindakan tersebut mendapat
dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakya t (DPR), dan
M e n teri Tenaga Kerja waktu i tu Abdul La tief. Menuru t
Menaker Abdul La tif pengurangan penggunaan tenaga
kerja asing merupakan seleksi pasar. Tidak ada instruksi
Menaker untuk i tu . Namun sampai saa t ini dia belum
memiliki d a ta pasti berapa jumlah TKA yang telah di PHK.
Dia berpendapat, terlepas dari krisis ekonomi saa t ini,
pengurangan TKA adalah momentum tep a t bagi tenaga
kerja kita untuk menggantikan mereka .
Pendapa t senada juga dilontarkan Wakil Ke tua Komisi
V DPR, yang membidangi ke tenagakerjaan Muhsin
Bafadal . ‘TKA yang keahliannya sudah bisa digantikan
oleh pekerja Indonesia supaya dipulangkan, karena jika
dipertahankan akan memboroskan devisa,” ujarnya mantap
ketika d i temui penulis w aktu i tu di gedung DPR/MPR.
Muhsin mencontohkan TKA yang segera dapat dipulangkan
dan diganti dengan tenaga kerja lokal, an tara lain
manajer h o tel, pekerja res toran, dan sejenisnya . Menuru t
penga m a t ekonomi dari INDEF Didik J . Rachbini menggaji
TKA dengan kurs yang d i te n tukan perusahaan sendiri,
dalam keadaan normal, tidak bisa dibenarka n . Namun
pada saa t krisis, rasionalisasi tenaga asing tidak hanya
perlu dilakukan dengan pemotongan, tapi bila mungkin
mengganti dengan tenaga loka l . “Di negeri mereka kita
juga tidak boleh bekerja, karena dianggap mengurangi
peluang orang lokal,” ka ta Didik bersungguh- sungguh .
Depnaker mencata t pada 1995 telah ada seki tar 57
ribu TKA di Indonesi a . Devisa yang mereka sed o t seki tar
2,4 miliar USS . Akhir 1997 jumlah mereka sudah mencapai
sekitar 70 rib u . Mereka umumnya bekerja di sektor
perbankan, akun tansi, sekuri tas, komunikasi, telekomunikasi,
pariwisa ta- khususnya perho telan, dan lain- lain.
Devisa yang mereka sed o t diperkirakan sekitar 3 miliar
USS/ tahun, sua tu jumlah yang tidak kecil . Apalagi jika
dibandingkan dengan perolehan devisa TKI kita di
mancanegara yang hanya seki tar 5-6 miliar USS/ tahu n .
Padahal jumlah TKI di l u a r negeri sudah di a tas 2 j u ta .
Didik menilai kehadiran TKA a tau Exp a t d i Indonesia
sangat paradoks . Sebagian memang kon tribu tif terhadap
pembangunan . Sebagian lagi tidak terlalu perlu . Yang
pertama jelas kita butuhkan, misalnya dalam industri
mesin, pesa w a t terbang, ahli las dalam air, ahli besi,
farmasi, dan sebagainya . Yang kedua sebenarnya Indonesia
tidak butuh- butuh a m a t, te tapi menjadi seolah
dibutuhkan, karena sa tu pake t dengan pinjaman luar
negeri . “Banyak bidang yang sebenarnya kita mampu dan
memiliki keahlian untuk mengerjakannya, juga dimasuki
exp a tria t, c o n tohnya dalam pembangunan jalan, properti,
pabrik, bahkan akuntansi dan manajemen,” jelas Didik
bersungguh- sungguh .
TKA i tu, ka ta Didik, d a tang seiring dengan proyekproyek
dari luar. Misalnya lembaga dana i n ternasional
memberikan u tang, maka expert ( tenaga ahli) mereka
d a tang sebagai bagian inheren dengan aliran modal
tersebu t. Jadi sebagian pinjaman balik lagi ke sana untuk
membayar expert mereka . Pake t IMF biasanya juga
diika tkan dengan expert yang mereka tunjuk, misalnya
untuk audit perbanka n . Didik berpendapat mereka seharusnya
kita tolak. Bila i tu tidak mungkin, maka se tidaknya
jumlah dan w aktu mereka diba tasi . Begitu proyek berjalan,
mereka harus pulang .
Tak dapat dipungkiri pandangan Didik, Muchsin,
Abdul La tief dan para pelaku bisnis soal TKA, memang
mewakili ge taran jiwa tenaga kerja terdidik Indonesia
yang selama ini tak didengar suaranya . Krisis dahsya t ini
m e s tinya telah memberi pencerahan kepada pemeri n tah
dan para pengusaha negeri ini untuk meng-hitung dulu
dengan cerm a t kebutuhan dan kekayaan yang dimiliki
bua t membayar ‘high level man power: Toh keberadaan
mereka selama ini terbukti tak bisa menghindarkan Indonesia
dari krisis. Jadi nanti hanya yang diperlukan saja
yang layak didatangka n . I tu pun masih ada catatannya,
yai tu regulasinya harus dibikin sam a . Artinya expert kita
pada level yang sama harus dibayar se tara dengan exp a t .
Selama ini karena kurang selektif dan kri tis, banyak biaya
dialokasikan pemeri n tah untuk hal- hal yang tidak perlu,
misalnya konsultasi kepada kre d i tor. Krisis ekonomi, yang
mendorong perusahaan mengurangi jumlah exp a t a tau
se tidaknya mengubah s truktur gaJl, ten tu membuat
mereka terpuku l .
Pertanyaannya kemudi a n : bagaimana para exp a t
sendiri menghadapi perkembangan tersebut? U n tuk pertanyaan
mendasar ini tanggapan mereka agaknya cukup
bervariasi . Sebagian bisa memakluminya, dan bertahan di
sini . Sebagian lagi memilih hengkang . Sementara sebagian
lainnya dengan bera t h a ti terpaksa meninggalkan Indonesia,
karena dipecat a tau karena perusahaan tempa tnya
bekerja gulung tikar.
Kelompok pertama i tu boleh dibilang diwakili Miriam
Tulevsky dan kawan- kaw annya . “Saya dapat mengerti
kesul i tan ekonomi pemeri n tah Indonesia dan perusahaanperusahaan
di sini . Demikian juga kawan- kawan saya
sesama exp a t . Ki ta dapat mengerti langkah-Iangkah
penghematan harus dilakukan, termasuk menentukan kurs
dolar di luar harga pasar. Sebab dolar sekarang terlalu
mahal . N a n ti gaji kita bisa lebih besar daripada gaji
direktur. I tu kan tidak lucu, ” tutur Mlnam, seorang
Exp a tri a t asal Australia ketika dimi n tai komen tarnya oleh
penulis bua t SWA, 5 Mare t 1998 . Mereka ini pada
dasarnya tidak mau dilih a t sebagai pihak yang menangguk
keuntungan dari deri ta Indonesi a .
Kelompok ini, ka ta Miriam, kom m i t dan m a u te tap d i
sini sampai 2- 3 tahun mendatang . Mereka juga tidak
kebera tan gajinya berkurang karena kurs di luar harga
pasar, asal memang d i tawarkan begitu . Masih menuru t
wanita bertubuh sintal i tu, sebaliknya kelompok kedua
kebera tan . Kebu tuhannya banyak dalam dolar, mau kirim
ke negaranya, a tau menabung dalam dolar. Mereka memilih
kembali ke negaranya . Tapi ada pula yang lang sung
dipecat karena perusahaannya terpukul dolar sangat
serius . Yang i tu tidak punya pilihan, mereka pulang .
Miriam menolak menyebut berapa gaji yang dia terima . “Ini
confi d e n ti a l . Anda bisa tanya Price Wa terhose saj a , “
ka tanya menghindar sambil tersenyu m . Dia sendiri telah
berencana kembali ke negerinya sejak se tahun lalu,
sebelum krisis. Alasannya sangat pribad i : dia sudah tujuh
tahun di Indonesia dan ingin kembali . Di samping i tu
peru- sahaan tempa tnya bekerja juga sudah tu tup .
Menuru t Price Wa terhouse Coopers untuk mempekerjakan
seorang exp a tri a t senior, sebuah perusahaan
harus mengalokasikan USS 150-250 ribu se tiap tahun.
Dari konvensasi i tu, 40- 60%nya adalah gaji kon ta n .
Sisanya berupa tem p a t tinggal, pembayaran pajak,
asuransi kesehatan, dan biaya liburan pulang kampung .
Ke tika kurs USS masih Rp 2 . 430 a tau Rp 2 . 500, jumlah i tu
mungkin tidak terlalu membera tka n . Bayangkan berapa
yang m e s ti dibayarkan perusahaan ketika USS 1 menjadi
Rp 8000 a tau 1 0 . 000? Padahal pada masa krisis seperti ini
laba perusahaan tidak bertambah, bahkan mung kin rug i .
3 . Antara Perut Perusahaan d a n Perut Rakyat
Pemeri n tah ten tu tak ingin mencampuri urusan in ternal
perusahaan. Apalagi yang berhubungan dengan gaji
ekspa tnya . I tu dapat dimaklumi, karena krisis sudah
telanjur menjalar kemana- mana dan bikin pusing kepal a .
Sebab di lapangan yang terjadi bukan hanya mengempisnya
nilai Rp terhadap valas, tapi juga daya be Ii rakya t.
Akiba tnya produsen dan pedagang tak bisa menaikkan
harg a . Keadaan ini pada gilirannya membuat mereka lebih
suka membidik pasar luar negeri . Indika tornya tak sul i t
dicari . Liha t saja misalnya beberapa produk terte n tu
seperti Crude Palm Oil (CPO) yang termasuk ka tegori
sembako . CPO alias minyak m e n tah s a w i t, yang menjadi
bahan baku u tama minyak goreng penduduk, ini kerap raib
dari pasar.
Harga CPO dunia memang lagi bagus- bagusnya, dan
Indonesia sudah pula surplus. Jadi kalau saja pengusaha
cuma mengekspor kelebihan produknya, ten tu tak akan
terjadi masala h . Apalagi pemeri n tah memang membuka
peluang i tu agar pengusaha bisa meniye d o t US$ dari
mancanegara . U n tuk i tu pajak ekspor produk CPO, yang
telah berlaku sejak 1 994, di turunkan M e n teri Keuangan
(Menkeu) saa t i tu Mar’ie Muhammad pada 14 Juli 1997.
Cuma maksud baik i tu kemudian berubah menjadi senj a ta
makan tuan .
Kepu tusan pemeri n tah menurunkan pajak ekspor
CPO tersebut dengan cepat menjadi bumerang, sesu a tu
yang di a tas kertas boleh dibilang mustahi l . B e tapa tidak!
Menuru t Kabulog w aktu i tu Beddu Amang, produksi CPO
sampai akhir Desember 1997 seki tar 5,6 j u ta ton .
Kebu tuhan dalam negeri hanya seki tar 2 , 7 j u ta ton .
Artinya kebutuhan dalam negeri benar- benar aman . Sejak
1 994 pemeri n tah memang mengenakan pajak ekspor
sebesar 10- 12% bua t CPO untuk mengamankan kebutuhan
dalam negeri . Nah karena produksi sudah jauh
melampaui kebutuhan nasional, maka pada 14 Juli 1997
pemeri n tah memangkas pajak ekspor i tu menjadi 5%
untuk CPO, Refined Bleached Palm Oil ( RBPO) 4%, Crude
Olein (CRD Olein) 4%, dan RBD Olein 2 % . Ini dimaksudkan
agar produsen CPO dapat menikm a ti bagusnya harga CPO
dunia, sekaligus menye d o t devisa dari pasar i n ternasional.
Di luar dugaan, yang terjadi kemudian para produsen
ramai- ramai mengekspor produknya, dan mengabaikan
pasar domestik. CPO yang biasanya berlimpah i tu
tiba- tiba rai b . Akiba tnya pabrik- pabrik minyak goreng
meri n tih kesuli tan bahan baku . Kelangkaan bahan baku ini
menyebabkan produksi minyak goreng menurun dra s ti s .
Sebagai efek dominonya minyak goreng menjadi suli t
didap a t . Kalaupun bisa didapat harganya melambung
tinggi . Harga minyak goreng di dalam negeri yang dulu Rp
1 . 400jkg lang sung melompat menjadi Rp 2 . 20 0 .
Kua t dugaan CPO berlari mengejar dolar di pasar
i n ternasional. Maklum harga CPO, yang pada Juli 1997
cuma US$ 5 16j ton, pada Desember 1997 naik menjadi
USS 540j ton . Harga i tu pun bukan harga m a ti, sebab
kecendrungannya harga CPO akan meningka t teru s . Toh
banyak kalangan merasa sebal terhadap kelakuan para
produsen CPO . Apalagi dike tahui mayori tas mereka
merupakan pengusaha besar, yang punya andil gede
menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis. Liha t saja
daftrar 1 . 68 9 perusahaan yang masuk bangsal BPPN
akiba t overdosis u tang . Menuru t Dirut PDBI (Pusa t D a ta
Bisnis Indonesia) w aktu i tu Chri s tianto Wibisono dari
1 . 68 9 perusahaan pengutang i tu, sebenarnya seki tar 300
bisa dinisba tkan kepada seki tar 30 kelompok usaha besar
alias konglomera t.
Pada saa t krisis para pengusaha besar i tu tanpa
malu- malu tampil dengan dua w aj a h . Di sa tu sisi tampak
memelas dan merengek meminta bantuan pemeri n tah
untuk menghadapi tun tu tan kre d i tor asing . Di sisi lain
tampil sebagai pedagang besar yang tahu be tul di mana
bisa menye d o t untung dengan mengekspor CPO secara
sembunyi- sembunyi – mengorbankan pasar domestik.
Toh pemeri n tah tak bisa bertindak tegas kepada
para pedagang besar i tu . Sebagai g a n tinya pemeri n tah
lantas mengubah s tra tegi . Pada tanggal 3 Desember 1997
Menperindag w aktu i tu Tungky Ariwibowo, menetapkan
semacam kuo ta ekspor bua t 8 kelompok perusahaan
besar. I tu berarti hanya 8 perusahaan yang diperkenankan
mengekspor CPO . Kedelapan perusahaan tersebut
adalah Kan tor Pemasaran Bersama (KPB) PTP Nusantara,
PT Buki t Kapur Reksa, PT Smart Corpora tion (Sinar
Mas/Eka Tji p ta Widjaja), PT . Musim Mas, PT. Intiboga
Sejah tera (Grup Salim/ Liem Sioe Liong) PT . Asianagro
( Raja Garuda M a s/RGM/Sukanto Tanoto) , PT. As tra Agro
Les tari (Astra), dan PT . London Suma tera (Grup Bakrie) .
I tu pun yang diekspor tak boleh melebihi 25% produk.
Yang 75% harus dilempar di pasar dalam negeri agar
pabrik minyak goreng dapat berproduksi . Diluar 8
perusahaan besar i tu diharuskan melempar 100% produk
mereka di dalam negeri . Mengapa cuma 8? “Delapan
perusahaan tersebut kami pegang dulu, karena mereka
menguasai 70% produksi CPO nasional a tau seki tar 3 , 7 1
j u ta ton dari 5,6 j u ta ton produksi 1997,” j e l a s Dirjen
Indus tri Hasil H u tan dan Pertanian (IHHP) Suj a ta ketika
dimintai penjelasannya waktu i tu .
Kebijakan i tu segera terbukti tidak efektif untuk
menjinakkan produsen CPO yang haus dolar. 10 Desember
1997 pemeri n tah kemudian menambah 7 perusahaan lagi
yang mendapat kuo ta ekspor: PT Sucofindo, PT Tasik
Raja , PT Perma ta Hijau, PT Tidar Grup, PT D u ta Palma
Nusantara, Grup Sipef, dan PT Tunas Baru . Toh keadaan
tidak membaik. Harga minyak goreng terus membubung
tinggi . Beberapa merek populer seperti Bimoli ( Salim) dan
Filma (Sinar Mas) bahkan sempat lenyap dari peredara n .
Pabrik menjeri t minta pasokan CPO . Dugaan semakin
ken tal bahwa ada pihak yang menimbun CPO untuk
memperoleh keuntungan besar.
Namun produsen menolak d i tuduh menimbu n . ”Tuyulnya
i tu justru di dis tribu tor, pengecer, dan konsumen.
Minyak goreng kan bisa bertahan sampai se tahun.
Sementara CPO tidak mungkin d i timbun . Dia harus segera
diolah karena cepat berperm e n tasi,” Ka ta Wakil Ke tua
Federasi Asosiasi Minyak dan Lemak Nabati (FAMNI) H .
Tarmidzi Rangkuti berang ketika d i tanyakan masalah i tu .
Toh Ke tua Asosiasi Indus tri Minyak Makan Indonesia
(AIMMI) Nafi s Daulay mengakui adanya peningka ta n
ekspor besar- besaran CPO d a n olein (minyak goreng)
sejak Juli 1997. Menuru tnya harga CPO yang tinggi di
pasar i n ternasional dan turunnya nilai rupiah memacu
produsen mengekspor CPo- nya .
Menanggapi keadaan tidak menyenangkan i tu pemerin
tah lalu mengeluarkan kebijakan lebih ke ta t, mengenakan
pajak ekspor tambahan untuk produk CPO dan
turunannya . Begitulah Pajak ekspor CPO kemudian
menjadi 30%, RBPO 30% CRD Olein 30%, dan RBD Olein
28% . Namun CPO te tap tak jinak. Produsen merasa lebih
u n tung m e ngekspor ke mancanegara, m eskipun harus
membayar pajak tambahan, daripada melegonya di dalam
negeri . Apalagi se telah Rp terjun bebas sampai menembus
angka Rp 1 O . 000/Uss . Akiba tnya pabrik minyak makin
menjeri t. Harga minyak goreng meroke t. S e telah perayaan
N a tal, Tahun Baru, dan Lebaran berlalu, bahkan se telah
Sidang Umum MPR harga minyak goreng malah menembus
angka Rp 7000/li ter. Merek- merek populer seperti Bimoli
dan Filma lebih sering menghilang dari peredara n . Padahal
semula orang menduga se telah perhela tan- perhela tan
besar i tu berlalu, harga- harga akan kembali normal .
Seakan putus asa, pemeri n tah lantas melarang ekspor
CPO dan olein sampai Mare t 1998 . Larangan i tu lalu
diperpanjang sampai w aktu tidak terba tas . “CPO tidak
boleh diekspor sampai pasokan minyak goreng di dalam
negeri s tabil/’ tegas Tungky. Pernya taan i tu didukung
Kabulog Beddu Amang . “Jadi 100% CPO dan olein yang
ada untuk dalam negeri . Dengan adanya ke ten tuan ini
berarti tidak ada ekspor. Siapa yang menimbun a tau
melanggar ke ten tuan ini akan dikenakan sangsi/, tegas
Kabulog dalam wawancara dengan penulis untuk majalah
SWA seusai acara H u t Republika, 26 Februari 1998 . Dia
menolak menjelaskan apa saja sangsinya . Bob Hasan,
yang menggantikan Tungky sebagai Menperindag, juga
menerapkan kebijakan yang sam a . Akiba t larangan ekspor
CPO Indonesia i tu, harga CPO i n ternasional naik lagi
menjadi USS 670j ton .
Penga m a t ekonomi dan pertanian Prof. Dr. Ir.
Bungaran Saragih tidak se tuju dengan pelarangan ekspor
CPO . Dia lebih suka bila pemeri n tah membiarkan segalanya
berjalan dalam mekanisme pasar yang normal . “Sebenarnya
ini perkembangan w ajar. Produsen ingin untung .
Sekarang ada kesempatan meraih untung besar di
mancanegara . Di dalam negeri pabrik minyak goreng kan
tidak mau membeli dengan harga tinggi, karena minyak
gorengnya tidak boleh dinaikka n . Dia termasuk sembako .
Jadi biarlah produsen jual ke luar kan? Kenapa harus
dilarang? Kalau dilarang, produsen bisa menimbun, bisa
pula menyelundupkannya . Mereka tidak mau rugi,” tutur
Bungaran sungguh- sungguh . “Inilah sa tu c o n toh kebijakan
pemeri n tah yang paling tidak efektif. Biar sampai habis
energi pemerintah, pasar akan te tap menang,” tambah
Guru Besar Insti tu t Pertanian Bogor i tu cepat.
Bungaran berpendapat harga di luar sebe tulnya tidak
naik secara signifikan . Sebelum krisis, saa t kurs Rp
2 . 430jUSS, harganya seki tar US$ 5 16j ton . Harganya
menjadi USS 540 pada Desember 1997, tapi Rp sudah
ja tuh menjadi Rp 4. 700jUSS . Jadi kenaikannya tidak
begitu heba t. Cuma Rupiah j a tuh terlalu dalam . Apalagi
saa t kurs menembus angka Rp 9000- 1 0 . 000jUSS . Kenaikannya
menjadi sangat berarti dibanding menjual di dalam
negeri dengan harga 2 . 200jkg . Jelas di luar bisa dapat 4
kali lipat lebih besar. U n tuk kebutuhan di dalam negeri,
ka ta Bungaran, biarlah orang beralih ke minyak goreng
kelapa yang mayori tas merupakan usaha rakya t.
Menuru t Pakar pertanian i tu industri CPO mempunyai
prospek yang bagus. Pertama, karena pembudidayaannya
muda h . Kedua, pasarnya sangat luas – world wide . Ke tiga,
keuntungannya besar dan bisa diandalkan untuk meraih
devisa . Pemerintah, ka ta Bungaran, sebaiknya membiarkan
saja industri ini tumbuh secara w ajar. Jangan ganggu
pertumbuhannya dengan a turan yang menghambat. Dia
memang tidak mengada – a d a . Menuru t c a ta tan Pusa t D a ta
Bisnis Indonesia CPDBI) luas areal perkebunan kelapa
sawit meningka t ra ta- ra ta 13,2% per tahun. Produsksinya
sendiri meningka t 1 3 , 8 % per tahun. Bila dulu hanya
perusahaan negara dan s w a s ta besar saja yang mengelola
perkebunan s a w i t, sejak 1979 perkebunan rakya t iku t
berkembang d a n kini memiliki 722 . 5 33 hektar. Perkebunan
rakya t menempati peringka t kedua dalam luas areal
se telah perkebunan s w a s ta 955 . 326 hektar. Perkebunan
negara memiliki 399 . 6 1 3 hektar. Masih menuru t PDBI nilai
ekspor CPO juga sangat bagus. Dari Januari – Agustus 1997
saja ekspor komoditas ini telah mencapai US$ 1 , 2 miliar.
Padahal 1996 nilainya masih US$ 1 miliar.
Saat ini Malaysia memberikan kon tribusi 5 1 , 3% produksi
CPO duni a . Indonesia berada pada posisi kedua
dengan kon tribusi 2 9 , 8 % . Sisanya dipasok oleh Nigeria,
Colombia, dan beberapa negara lain . Pada tahun 2000
produksi minyak sawit dunia mencapai 20,4 j u ta ton
dengan kenaikan ra ta- ra ta 5% per tahun . Meliha t pertumbuhan
produksi CPO Indonesia ra ta- ra ta 12% per
tahun, sedang Malaysia hanya 4-5%j tahun, maka PDBI
memprediksi pada tahun 2005 produksi Indonesia akan
melampaui Malaysia . Saat i tu Indonesia akan memproduksi
12,3 j u ta ton CPO, dan Malaysia berada pada peringka t
kedua, 1 1, 8 j u ta ton .
Meliha t begitu besarnya minat inves tasi di sektor ini,
rasanya prediksi di a tas akan menjadi kenya taa n . Gejalanya
sudah bisa dibaca sejak 1997. Menurut c a ta tan BKPM
sampai akhir 1997 telah ada 127 perse tujuan inves tasi
perkebunan sawit. Jadi akan ada 127 uni t perkebunan
s a w i t baru . Nilai inves tasinya sekitar Rp 13,27 triliun . I tu
baru yang bers ta tus PMDN . Yang bers ta tus PMA, se telah
dibuka kembali Juli 1997, ada 4 proyek dengan nilai
inves tasi USS 200,4 j u ta .
Sekadar memberi gambaran ada baiknya ki ta lihat PT
As tra Agro Les tari (AAL), dulunya bernama As tra Agro
Niaga, didirikan William Suriadjaja 1983 . Meskipun tergolong
baru memasuki indus tri CPO, ka ta Presdir AAL ir.
Benny Subia n to, dari segi luas AAL dengan 42 anak
perusahaannya masuk peringka t ke 4 terbesar se telah
Sinar Mas, Grup Salim, dan Raja Garuda Mas ( RGM) . AAL
kini memiliki 200 hektar lahan: 177. 976 hektar d i tanami
sawit. Sisanya d i tanami teh, dan kaka o . Dia juga memiliki
12 pabrik pengolahan yang mengolah Tandan Buah Segar
(TBS) menjadi CPO . Di samping i tu AAL juga memiliki 1
fabrik (rafinary) dan memproduksi minyak goreng Cap
Sendok dan minyak goreng curah ( tanpa merek) dengan
produksi 69,47 tonj tahun . Minyak goreng tersebut sebagian
besar beredar di Suma tera .
Benny berpendapat indus tri CPO ini sangat prospektif.
I tu sebabnya As tra terus berupaya mengembangkannya
. Kini CPO dan produk turunannya memberikan
kon tribusi 9 1% kepada AAL. “Dari 177. 976 hektar yang
telah d i tanami i tu, baru 66 ribu hektar yang telah dipanen
dan menghasilkan 254. 362 ton CPO tahun 1997. Ki ta
pasok ke pabrik sendiri 100 ribu ton (rafinary) un tuk
diolah menjadi minyak goreng (olein ) . Sisanya un tuk
memasok pabrik- pabrik lain di dalam negeri,” tutur Presdir
AAL i tu tenang . Dia yakin tahun ini hasil CPOnya akan
bertambah, karena yang dipanen akan bertambah 30 ha .
Bila semua berjalan lancar, menurutnya, luas lahan AAL
akan dikembangkan menjadi 300 ribu ha (280 ribu ha
un tuk s a w i t) sampai 200 1 . Jumlah pabrik CPOnya pun
akan bertambah menjadi 23 buah ( tahun 1998 akan
bertambah 3 buah) . Tahun 1997 AAL sempat mengekspor
1 2 . 500 ton CPO ke India dan Cin a .
Keg i a tan i tu lantas dihentikan sehubungan dengan
larangan ekspor dari pemeri n ta h . Jadi semuanya, ka ta
Benny, kemudian un tuk memasok kebutuhan dalam negeri
dengan harga p a tokan Rp 2500jkg . “Rugi sih enggak, tapi
kita kehilangan kesempatan, i s tilahnya opportun i ty loss,
un tuk mengekspor pada saa t negara butuh devisa,”
jawabnya ha ti- ha ti ke tika di tanyakan masalah i tu . “Dari
sud u t ekonomi ten tu saja tidak menyenangkan . Bayangkan
harga i n ternasional sekarang US$ 670j ton . Dengan
kurs taruhlah Rp 8S00/US$, maka harga per kgnya sama
dengan Rp 5 . 69 5 . S e telah dipo tong pajak, dan p o tonganp
o tongan lain, minimal AAL bisa mengan tongi Rp 4700/kg .
Jadi dia kehilangan Rp 2200 se tiap kgnya . Bayangkan bila
AAL bisa mengekspor taruhlah 20 ribu ton CPO?” sambung
Benny serius . Meski demikian keadaan di lapangan tidak
membaik. S e telah sidang umum MPR 1998, harga minyak
goreng bermerek lebih sering raib . Kalaupun bisa didapat,
harganya sudah melambung menjadi Rp 7 ribu/liter.
Artinya pengusaha berhasil memaksakan harga in ternasional
di pasar loka ! .
4 . Yang Menolong, Yang Teraniaya
Usaha dari bawah un tuk membantu pemerin tah
mengatasi keadaan yang menyesakkan napas i tu bukan
tak ada . Sebelum nilai Rp terpuruk sampai sebegitu dalam,
lebih dua ra tus kyai dari berbagai pesantren di tanah air
d a tang ke i s tana negara . Mereka tak d a tang un tuk
meminta keringanan pajak a tau meminta kre d i t tak
berbunga dari dana reboisasi un tuk mengatasi paceklik
dana pembiayaan . Tidak pula meminta pemerin tah menjadi
peran tara un tuk memohon keringanan a tau penghapusan
u tang dari para kre d i tor asing, seperti yang dilakukan
para konglomera t dan pengusaha nasiona ! .
Mereka, orang- orang dari pesantren i tu, d a tang
un tuk menyumbangkan a n ting- a n ting, kalung dan gelang
milik anak dan i s tri mereka buat meringankan beban
pemerin tah pada masa krisi s . Tak ada pemandangan lebih
mengharukan daripada malam i tu . Orang- orang kecil dari
tem p a t- tem p a t yang jauh, sebagian cuma bersarung dan
baju koko sederhana, menyerahkan sebundal besar perhiasan
emas . Perhiasan sebera t 1 , 9 kg i tu diserahkan
langsung kepada presiden, yang selama tiga dekade
hampir tak pernah menya n tuni mereka . Zainuddin MZ
sendiri, kyai sejuta ummat yang memimpin perhelatan i tu,
menyumbangkan 1 ons emas miliknya kepada pemeri n ta h .
Ban tuan i tu memang tak menyelesaikan masal a h . Nilai Rp
te tap terpuruk terhadap valas, teru tama USS . Maklum
lebih separuh u tang luar negeri Indonesia, termasuk u tang
s w a s ta, diberikan dan m e s ti dikembalikan dalam m a ta
uang paman sam i tu . Tak banyak yang menyadari bahwa
krisis ini bisa berkembang ke sesua tu yang tak bisa
diduga, termasuk para kyai dan orang- orang deka t i s tana .
Lebih- Iebih bila diingat kepercayaan kepada kemampuan
pemerin tah un tuk mengatasi keadaan ini telah pudar.
Liha t saja protes dan ke tidakpuasan yang tidak lagi
d i tu tup- tu tupi, telah merebak di seluruh negeri .
Oi sisi lain, berpijak pada pandangan bahwa rakya t
banyak masih mempercayai sang presiden, S i ti Hardiya n ti
Rukmana alias embak Tutut menggelar Gerakan Cin ta
Rupiah ( G e tar), 10 Januari 1998 . Pu tri sulung Soeharto
dan salah sa tu bintang kemenangan Golkar pada Pemilu
1997 i tu, memboyong anggota OPR/MPR dari Fraksi Karya
ke dalam gerbong Ge tar. Tutut sendiri, sebagai pence tus,
merupiahkan US$ 50 ribu guna memperku a t o to t Rp . Uang
segitu ten tu tak bisa dianggap besar, bila diingat
kapasitas Tutut sebagai pengusaha besar dengan puluhan
anak perusahaan yang mengguri ta ke mana- mana . Pada
saa t sama anggota fraksi karya yang dibawahya hanya
merupiahkan an tara USS 1 . 000- 5 ribu . Alhasil US$ yang
bisa dirupiahkan hari i tu cuma US$ 650 ribu dengan kurs
Rp 6 . 4S0/USS .
Namun g e tar tidak berhenti sampai di s i tu . Oia terus
menjalar sampai ke m e n teri- men teri, para pengusaha,
pegawai Garuda, Dephub, para Gubernur, apara t pemda,
rakya t biasa yang banyak duit, dan ten tu para pengusaha
besar. Cuma karena US$ yang mengalir un tuk dirupiahkan
jumlahnya tak cukup siginifikan, maka hasilnya juga tak
o p timal un tuk mendongkrak nilai Rp . Pengusaha dari udik
H. Murad Husin tercatat berada pada posisi tera tas dalam
merupiahkan USS miliknya . Pengusaha asal LuwukSulawesi
Tengah i tu pertengahan Januari 1998 telah
merupiahkan USS 3 j u ta di Bank Dagang Negara (BDN)
cabang Luwuk. Bandingkan dengan Eka Tji p ta Widjaja,
konglomera t kelompok Sinar Mas yang sebagian besar
penghasilannya dalam USS, cuma merupiahkan US$ 1
j u ta . Tommy Winata baru USS 500 ribu, Sukamdani S .
G i tosardjono USS 5 0 . 10 0 . Burhan Uray dari Grup Djajan ti
US$ 50 ribu . CEO kenamaan dari As tra Teddy P . Rahma t
hanya menukarkan USS 10 ribu, sa tu level dengan bos
McDonald Bambang N. Rahmadi .
Jumlah yang dirupiahkan TP Rahma t dan Bambang N
Rahmadi, yang terkenal kaya raya i tu, sama dengan sumbangan
cuma- cuma H Murad Husin . Ya, pengusaha udik
i tu pada 21 Januari 1998 tercatat tidak hanya telah
merupiahkan USS 3 j u ta miliknya, tapi juga telah menyumbangkan
USS 10 ribu kepada negara . Dalam bincangbincang
dengan penulis waktu i tu dia menyebut alasannya
menyumbang sederhana saj a : dia merasa malu
melihat para kyai, yang bukan pengusaha dan hidupnya
sudah cukup susah, masih mau menyumbangkan emasemasannya
buat negara . “Mereka i tu siapa? Kan bukan
pengusaha, bukan pedagang . Mereka d a tang dari
pondok- pondok pesantren yang jauh. Saya yakin hid up
mereka sendiri pas- pasa n . Bila mereka bisa menyumbang,
masa kita pengusaha tidak?” jawab Murad sungguhsungguh
ke tika di tanyakan alasan menyumbangkan
dolarnya . “Saya merasa diun tungkan oleh negara, karena
telah memberi peluang bisnis kepada saya . Sekarang
negara memerlukan ban tuan, ya ki ta harus berika n , “
sambung pengusaha y a n g bergerak di bidang perkayuan,
kehutanan, perkebunan, dan pertanian i tu .
Aksi spontan para ulama i tu memang menimbulkan
keharuan . Dia kembali menghidupkan kenangan orang
akan sumbangan orang- orang Aceh kepada republik di
awal- awal kemerdekaan un tuk membeli pesa w a t terbang,
alat yang m e s ti dipunyai oleh se tiap negara merdeka . Tak
heran bila banyak kalangan mencibir se tiap aksi pemeri tah
yang ingin mengajarkan nasionalisme dan kebangsaan
kepada para santri . Sebab orang- orang pondok pesantren
ini lebih memiliki rasa kebangsaan yang tulus dan siap
berkor- ban apa saja guna membela negaranya . Mereka ini
cuma punya tanah air sa tu, Indonesia . Dalam senang dan
dalam duka mereka akan te tap di Indonesia .
Orang- orang pesantren i tu berbeda dari para pengusaha
yang hampir tak mengenal b a tas- b a tas negara .
Jadi mengajarkan paham kebangsaan, yang sudah
dipraktikkan oleh para san tri dan kyai, sama saja dengan
menggarami lauta n . Mungkin akan lebih berguna mengajarkan
paham kebangsaan kepada para pengusaha yang
cuma mengenal sa tu bahasa, uan g . Para penilep BLBI,
para penyelundup CPO, BBM, penc e tak uang palsu,
apara t negara yang sengaja meloloskan penj a h a t ekonomi
ke luar negeri dengan imbalan uang, dan penjaha tpenj
a h a t semacam i tu harus diakui lebih punya peluang
un tuk meninggalkan Indonesia saa t negara sedang gerin g .
Para kriminal kerah putih tersebut pukul ra ta adalah hasil
didikan sekolah- sekolah dan perguruan tinggi umum dalam
dan luar negeri . Mengajarkan alumni perguruan tinggi
umum i tu soal cinta tanah air dan paham kebangsaan,
sebenarnya lebih releva n .
T o h meski memuji ke tulusan para kyai d a n san tri dalam
menolong tanah airnya, banyak kalangan menilai
orang- orang pesantren i tu terlalu naif. Sebagian lagi
menganggapnya mencari muka, dan sebagian lain mencibir
aksi i tu sebagai pekerjaan sia- sia, ibara t menyangga
beringin yang hampir roboh dengan seutas benang .
Terlepas dari pro kon tra yang mengiringi aksi para ulama
i tu, pengusaha udik semacam Murad Husin, Oirut PT.
Kurnia Luw uk Sej a ti yang tak sempat mengenyam
pendidikan tinggi, sudah digetarkannya . Namun Ge tar,
gerakan yang dipimpin mba Tutut se telah aksi spontan
para ulama pesantren, justru dinilai para penga m a t
sebagai gerakan se tengah ha ti . Sebab y a n g dirupiahkan
dinilai terlalu sediki t dibanding kemampuan mereka . “Bagi
saya sebagai gerakan moral Ge tar cukup baik, te tapi dia
te tap tidak akan mampu mendongkrak nilai rupia h . Sebab
perburuan dolar masih te tap berlangsung dengan
i n tensitas yang terus meningkat,” ujar Rizal Ramli mengom
e n tari aksi i tu .
Rizal tidak sendiri a n . Tony A. Pra s e tiantono, s taf
pengajar Fak. Ekonomi UGM, punya pendapat senada .
Baginya hasil gerakan ini masih belum signifika n . “Kalau
seorang m e n teri menukarkan USS 1 . 000, berapa yang
harus di tukarkan rakya tnya? ujarnya re tori s . Menurut
Tony gerakan ini baru efektif j ika dolar yang dirupiahkan
jumlahnya besar. “Masa cuma segitu sih yang mereka
punya?” tanya beberapa kalangan sinis . Sebagian lagi
malah mempertanyakan mengapa baru sekarang dirupiahkan
. Mengapa tidak dari dulu- dulu sebelum harga dolar
sampai di a tas Rp 6 ribu/USS? uOh tidak. Waktu kursnya
masih Rp 4 . 000/USS saya sudah tukarkan 1 j u ta dolar di
BON Luwuk. Saya kan nasabahnya , ” bantah Murad Husin
cepat ke tika di tanyakan masalah i tu . Aksinya yang tulus
harus diakui telah memberi tambahan tenaga buat Ge tar
yang diragukan i tu .
Ge tar, ka ta mba Tutu t, akan terus dikembangkan
menjadi Gerakan Nasional Cin ta Tanah Air (Genta), dan
cinta produksi dalam negeri . Genta kemudian memang ikut
bergulir. S e tiap hari mediamasa c e tak dan elektronik
menyoro t mereka yang d a tang ke B1, BON, BBO a taupun
bank lain un tuk menyumbangkan perhiasan dan dolar
kepada negara . Tidak ke tinggalan anggota Asosiasi
Pedagang Emas dan Perma ta (APP) OK! . Mereka d a tang
serombongan dan menyumbangkan emasnya sebanyak
3 . 425 gram di B!. “1ni adalah aksi spontan kam i . Jumlahnya
memang tidak besar. Tapi ini baru tahap pertama,”
ka ta Sekjen APP OK1 seusai acara tersebut menjanjika n .
Lan tas orang pun bertanya : di mana para konglomera t
besar kita? Oi mana Kelompok Jimbaran (Keji) yang suka
bermain sin terklas- sin terklasan i tu berada ke tika negara
lagi sakit? Kelompok pengusaha yang dibesarkan Soeharto
i tu dianggap paling diun tungkan Orde Baru selama 30
tahun lebih. Karena begitu doyannya pada u tang luar
negeri, Keji sekaligus d i tuduh telah ikut andil mendorong
negara ke jurang krisis tak berujun g .
Menghadapi berbagai huj a tan seperti i tu, Keji memang
tak diam seribu bahasa . Siapa lagi bila bukan
Sofyan Wanandi yang angka t bicara? Juru bicara kelompok
Jimbaran i tu mengakui rendahnya partisipasi konglomera
t dalam Ge tar dan Genta . “Jika mereka tidak bisa
ikut, saya jamin bukan karena tidak mau, tapi mereka
dalam keadaan serba salah, ” jelas Sofyan dalam sebuah
w a w ancara dengan penulis buat majalah SWA waktu i tu .
“Sebagian konglomera t memang sedang terjepit. Meski
konglomera t berp o tensi mengumpulkan emas lebih dari
dua kwi n ta l . Jumlah i tu tidak banyak berarti un tuk
mengatasi krisis,” tambahnya bersungguh- sungguh .
Alasan i tu diragukan banyak orang . Menuru t mereka i tu
hanya re torika jimbaran saj a . Kalau memang enggak mau
nyumbang, bilang aja terus terang ! Sebab emas 2 kwi n tal
walau tak banyak berarti buat mengatasi krisis, j ika
diuangkan bisa menjadi dana abadi yang besar buat
beasiswa . Se tidaknya bisa membantu ra tusan ribu orang
tua murid yang kini tak mampu lagi membiayai sekolah
anak- anak mereka .
Namun Sofyan memang tak sepenuhnya mengadaada
. Terlepas dari keengganan mereka un tuk menolong,
konglomera t memang lagi terjepit. Sebab kre d i tor asing
yang dulu royal memberi pinjaman, kini menuntut agar
mereka segera membayar u tan g . Keadaan te tap tidak
membaik se telah pemerin tah melikuidasi 16 Bank. Bahkan
terus memburuk se telah pemerin tah membekuoperasikan
38 bank lain . Lalu demi menghindari tenggelamnya
perbankan Indonesia, pemerin tah terpaksa menggelontorkan
dana tunai sampai Rp 144 triliun dalam bentuk
kre d i t likuiditas Bank Indonesia (KLBI) un tuk menalangi
kewaj iban bank akibat rush .
Sebutan KLBI kemudian berubah menjadi Ban tuan
Likuitas Bank Indonesia (BLBI) . Jumlahnya sempat diungkap
di media massa mencapai Rp 164 triliun, tapi yang Rp
20 triliun tak jelas juntrungannya . Terlepas dari misteri
yang masih perlu diselidiki i tu, banyak kalangan curiga ada
permainan di balik penggelontoran dana sebesar i tu .
Apalagi diberikan begitu mudah dalam waktu tak sampai 6
bula n . Sebagian bankir bahkan ada yang mendapat BLBI
sampai 3 kali lipat di a tas modal se tor bank mereka .
Mereka sebenarnya dinilai tak pantas menerima hadiah
seperti i tu, se telah merugikan nasabah dan negara l e w a t
berbagai s a l a h urus dan pelanggaran b a tas maksimum
pemberian kre d i t (BMPK) . Toh pemerin tah tak merasa
risau. Sampai saa t ini boleh dibilang hampir tak ada upaya
mengusut pembobolan uang negara raksasa tersebut. Ini
cukup mengherankan sebetulnya . Apalagi bila diingat
akibat gelon toran BLBI sampai Rp 144 triliun i tu,
pemerin tah masih harus mengeluarkan obligasi un tuk
menye h a tkan perbankan yang sudah kronis sebesar Rp
430 triliun .
Obligasi i tu dikenal sebagai obligasi rekapitalisasi
perbankan (obligasi rekap), yang bersama bunganya
menjadi Rp 600 triliun . Begitulah l e w a t sulapan IMF yang
hebat i tu secara sim salabim, tiba- tiba pemerin tah telah
mengubah u tang s w a s ta menjadi u tang publik sebesar Rp
600 triliun . I tu berarti roda ekonomi Indonesia yang sul i t
bergerak akibat digandoli u tang l u a r negeri yang terus
menggunung, menjadi bertambah bera t . Pada Mare t 1998
tercatat u tang luar negeri Indonesia sekitar USS 137, 424
miliar. Dari u tang sebesar i tu lebih separuhnya (USS 7 1 , 9
miliar) merupakan kon tribusi perusahaan- perusahaan
s w a s ta besar alias konglomera t . Lalu a tas tekanan lembut
IMF yang memang punya kewajiban mengamankan uang
Negara- negara penyandang dananya, pemerin tah harus
menanggung u tang domestik pula sebesar i tu . Artinya IMF
telah menyandera pemerin tah dan Negara Indonesia
secara keseluruhan un tuk melunasi u tang pengusaha
s w a s tanya .
S e tiap tahun se telah i tu, siapa pun yang memerintah
negeri ini, terpaksa menganggarkan Rp sera tus triliun
lebih un tuk membayar cicilan u tang dalam dan luar negeri,
plus bunganya . Presiden transisi Habibie, yang melanjutkan
pemerin tahan se telah Soeharto lengser, adalah
korbannya yang pertama . Presiden Abdurrahman Wahid
dan kemudian Megawa ti Soekarnopu tri yang muncul di era
reformasi juga tak punya pilihan lain. Bahkan SBY – JK,
presiden dan w apres yang dipilih langsung oleh rakyatnya
terpaksa meng- ikuti jalan yang sama, se tidaknya bisa
diliha t dalam dua tahun pertama pemerin tahan mereka .
Mereka secara terpaksa a taupun sukarela menjalankan
semua yang telah d i tandatangani Soeharto di akhir masa
j a b a tannya . Buktinya tak sul i t dicari . Angka – a ngkanya
terpampang jelas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2006. Liha t saja pemerin tah mengalokasikan
Rp 140,22 triliun, yai tu un tuk pembayaran beban
bunga Rp 76,63 triliun dan cicilan u tang pokok Rp 63,59
triliun . I tu 4 kali lebih besar daripada anggaran pendidikan
yang dipa tok cuma Rp 34 triliun . Juga lebih besar daripada
selisih harga BBM domestik dan i n ternasional yang
dipelin tir pemerin tah menjadi subsidi (Rp 95 triliun ) .
Padahal yang belakangan i tu yang a m a t mempengaruhi
kehidupan rakya t banyak, a tas tekanan IMF m e s ti
dipangkas sampai nol dalam tenggat waktu yang telah
d i te n tuka n .
I tu berarti dalam keadaan darura t seperti saa t ini,
pemerin tah m e s ti te tap membayar u tang yang separuhnya
sebenarnya merupakan u tang s w a s ta besar. Un tuk
i tu pemerin tah m e s ti menaikkan harga BBM dan tarif dasar
lis trik, juga air minum nantinya, serta memangkas segala
bentuk subsidi dan anggaran kesej a h teraan publik,
termasuk pendidikan dan kese h a ta n . Jadi pada saa t daya
beli rakya t anjlok dan negara dalam keadaan post majeur
alias darura t, yang sebenarnya bisa mendapat keringanan,
penundaan a tau pemotongan u tang luar negen,
pemerin tah malah diminta membayar u tang s w a s ta
sekalian oleh IMF .
Soeharto yang sudah kehilangan dukungan di dalam
negeri akibat krisis ekonomi berkepanjangan, ten tu akan
berpikir dua kali un tuk menen tang kemauan IMF . Pemimpin
berpengalaman i tu tahu b e tul, bila dia menya takan post
majeur, maka dukungan i n ternasional yang diwakili IMF
dan Bank Dunia pun akan hilang . Maka dia menutup
ma tanya dari kenya taan, lalu iku t program IMF . Begitulah
sesuai kesepaka tan dengan sang juragan, per 1 April
1998, rakya t yang sudah melara t harus membayar listrik
dan BBM lebih mahal . Padahal un tuk makan saja mereka
rela malu un tuk ikutan mengan tri sembako murah a tau
gra tis berjam-jam .
Memang tidak semua w akil rakya t se tuju pada kebijakan
yang tak bijak i tu . Komisi V DPR tegas- tegas menilai
keputusan pemerin tah menaikkan harga BBM dan lis trik
tidak adil dan mengandung bahaya so sial yang mahal .
Pandangan w akil rakya t i tu jelas tak salah. Cuma mereka
tak menyangka bila kenaikan tarif BBM dan listrik i tu telah
d i te tapkan dalam LoI dengan tanggal yang pasti, dan i tu
berlaku m u tlak. Jadi Soeharto sendiri tak punya pilihan
lain . Akiba tnya dapat d i tebak, pemerintah, diwakili Mentamben
waktu i tu Koen toro Mangkusubro to, sambil
meneteskan airm a ta dihadapan w akil rakya t, menetapkan
kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) pada 1
April 1998 . Akiba tnya lebih dahsya t lagi. Republik seperti
digoyang badai sampal di pelosok- pelosok. Arahnya
memang ke segala penjuru, tapi semakin lama makin
terarah ke rezim Soeharto yang sudah terlalu lama
bercoko l .
Akhirnya Soeharto, bersama kabinet Pembangunan
VII- nya yang baru berumur 70 hari, harus menuai badai.
Sejak i tu tanah air bergolak dahsya t. Kerusuhan meledak
di mana- mana . Jakarta mengambil porsi yang paling
besar. Orang- orang kecil yang merasa disepelekan,
termasuk ibu- ibu dan anak- anak merangsek menghancurkan
toko- toko, menjarah isinya, dan membakar dengan
perasaan tanpa dosa . Tanah- tanah sengke ta dan yang
disinyalir milik keluarga Cendana dan kroninya dipa tok
ulan g .
5 . Ketika Kesabaran itu sampai Batasnya
Gempa susulannya juga tak kalah dahsya t. De
Soehartonisasi dan kebencian kepada klan Cendana
merebak di seluruh tanah air. Seka i tan dengan i tulah Bank
Cen tral Asia (BCA), bank s w a s ta terbesar di Indonesia,
tiba- tiba keloj o tan se telah digilir habis nasabahnya
selama seming g u . Sebelumnya, saa t kerusuhan 13- 14 Mei
1998, BCA juga telah menjadi sasaran amuk massa .
Seki tar 122 kantor cabangnya (dari sekitar 150) di
Jakarta dan seki tarnya dibakar, dirusak, dan dijara h . S a a t
i tu tercatat sekitar 150 ATM BCA dirusak.
Ke tika BCA megap- megap kesuli tan likuiditas akibat
penarikan dana besar- besaran (rush) oleh nasabah, orang
cepat menghubungkannya dengan para pemegang saham
yang lagi menjadi sasaran kebenci a n . BCA kala i tu bagi
banyak kalangan merupakan simbol persa tuan klan
cendana dengan konglomera t Liem Sioe Liong alias
Soedono Salim . Konglomera t gaek i tu se tahun sebelumnya
telah hengkang ke Singapura se telah menjual Indofood .
Pandangan seperti i tu an tara lain diwakili penga m a t
perbankan Aberson Marie Sihaloho . “Masyaraka t menarik
dana dari BCA, lebih sebagai sikap ke tidakrelaan menjadi
pendukung tokoh- tokoh yang selama ini dikenal era t
dengan masalah- masalah kolusi, korupsi, dan nepo tisme
(KKN ) . Sebab kalau soal keamanan dana, Gubernur Bank
Indonesia (BI) sudah berkali- kali menegas- kan jaminan
pemerin tah terhadap simpanan pihak ke tiga,” jelas
Aberson sehari se telah BCA diambilalih BPPN (28 Mei
1998 ) .
Aberson memang tak mengada – a d a . Menurut c a ta tan
D a ta Consul t/ICN saa t i tu hampir 70% saham BCA
dimiliki keluarga Lie m . Rinciannya : Soedono Salim 23, 16%,
Andree Halim 23, 15%, dan An thony Salim 23, 15% .
Sementara 30% saham BCA dimiliki anak- anak m a n tan
presiden Soeharto . Tep a tnya : S i ti Hardiya n ti Rukmana/
mba Tutut 16%, Sigit Harjoyudan to 14%, dan sisanya
yang 0, 54% dimiliki pemegang saham lain .
Namun kerusuhan tak berhenti sampai ke penghancuran
simbol- simbol Cendana dan kroninya . Kerusuhan
yang dipicu oleh perasaan putus asa, tertekan dan
amarah i tu segera meluas ke mana- mana . Di sejumlah
daerah dia malah berg a n ti rupa menjadi kerusuhan e tnis
dengan sasaran penduduk ke turunan Tiongho a . Tokotoko,
rumah, harta, mobil, bahkan orangnya tak peduli
laki- perempuan, tua- muda, dewasa- anak, asal berm a ta
sipit dan berkul i t kuning langsung diganyan g . Pasar Baru,
Glodok, dan daerah- daerah hunian yang banyak dihuni
ke turunan Tionghoa menggigil . Ini pada gilirannya membuat
nyali orang- orang asing lain pun iku t ciut. Mereka
berduyun- duyun, dengan cara apa pun meninggalkan
rumah- rumah mereka mencari tem p a t aman . Atau sekalian
menuju bandar udara un tuk meninggalkan Indonesia secep
a tnya . Bali yang damai juga menjadi pilihan yang menarik
buat mereka .
Begitulah se telah ke turunan Tionghoa menjadi sasaran
kebencian, para turis a tau profesional asal Amerika,
Eropa dan Australia pun ikut hengkang, meski belum ada
seorang pun yang menjadi sasaran amuk massa . “Ik voel
me hier nie t veilig meer. Jakarta moet ik zo snel mogelijk
verl a te n . Maak me nie t uit of ik een of twee dagen in
Singapore m o e t overnachten, voord a t ik naar Nederland
kan vliegen . De s i tua tie is voor me te Cha o tisc h . Saya
merasa tidak aman lagi di sini. Secepat mungkin saya
harus tinggalkan Jakarta . Tidak peduli apakah saya sarus
menginap dulu sa tu a tau dua malam di Singapura sebelum
bisa terbang ke Belanda . S i tuasinya bagi saya terlalu
kacau”, tutur seorang gadis c a n tik asal Belanda Inge
Dahler tanpa menutupi kecemasannya . S a a t i tu dia
sedang an tri di depan counter KLM Bandara SoerkarnoHa
tta, 15 Mei 1998 (Pk. 1 4 . 2 0), sehari se telah kerusuhan
mengerika n .
Gadis Belanda bertubuh p a d a t i tu cuma salah seorang
dari ribuan w ajah cemas yang memadati terminal
keberangka tan (in ternasional) Bandara Soekarno Ha tta .
Dia mengaku memang belum ada gangguan terhadapnya
di kawasan Buncit tempa tnya tinggal, tapi wie w e e t he?
( tapi siapa tahu?) . Biasanya gangguan terhadap orang
asing, ka tanya, masuk dalam tahap berikutnya se telah
e tnis yang dibenci . I tulah yang terjadi di Jerman, Chekoslowakia,
Polandia, Rusia, dan lain – lain .
Sudah terlalu banyak malape taka dinisb a tkan pada
krisis ekonomi berkepanjangan yang berkembang menjadi
krisis kepercayaan tersebut. Namun yang yang sa tu ini,
bernama amuk massa, adalah produknya yang paling
menakutkan, teru tama bagi orang asin g . Tidak heran bila
mereka segera berbondong- bondong menuju bandara
un tuk menyelamatkan diri . Sekadar menyebut sebagian
sa]a, Kedutaan Inggris langsung menyerukan 6 ribu
warganya meninggalkan Indonesia . Mereka diangku t
dengan sejumlah b u s dari Kedubes Inggris ke bandara .
Selanjutnya mereka dievakuasi dengan pesa w a t khusus
British Airways. Pemeri n tah Amerika, Australia, Jepang,
Singapura, Taiwan, dan lain- lain menyerukan hal yang
sam a .
Pemeri n tah Australia langsung mencarter pesa w a t
Qua n tas Airlines d a n Anse tt Australia un tuk menyelama
tkan warganya dari kemungkinan amuk massa . Jepang
tidak mau kal a h . 6 Pesa w a t angkut militer pun dikerahkan
un tuk memperku a t 2 armadanya yang sudah dipakai
mengangkut w arga Jepang . Amerika lebih arogan lagi .
Pemeri n tah Paman Sam berencana mengerahkan 2 ribu
marinir ke Teluk Jakarta guna menjaga kemungkinan melakukan
evakuasi militer w arganya . Jendral Charles Krulak
mengatakan kapal induk Amerika Serika t dan dua amfibi
akan tiba di teluk Jakarta sekitar 25 Mei 1998 . D u ta Besar
Q a tar un tuk Indonesia lain lagi. Dia te tap tinggal di
Jakarta, meskipun seluruh bawahannya asal Q a tar telah
dipulangka n . Sang D u ta Besar negara pe tro dolar i tu,
menuru t seorang s tafnya asal Indonesia, mengurus Ked
u taannya dari H o tel Shera ton Bandara .
Apa arti hengkangnya ekspa tri a t i tu bagi Indonesia?
“Dengan terjadinya kerusuhan massa di berbagai tem p a t
di tanah air, ta tanan ekonomi Indonesia menjadi
amburadul . Ini sebuah efek domino dari ke takberdayaan
pemerin tah mengatasi keadaan di bidang politik, ” ka ta
Dekan Fakultas Ekonomi UI waktu i tu Prof. Dr. Anwar
Nasutio n . “Manajer pabrik sudah tidak ada lagi, tenaga
ahli sudah pada lari . Bahkan w arga ke turunan Cina yang
punya duit pun lari . Akiba tnya terjadi capital flight besarbesaran,
menyusul pelarian modal yang telah berlangsung
sebelum krisi s . Siapa lagi mau kasih kre d i t kepada
Indonesia? Apalagi melakukan inves tasi?” tambahnya .
Menurut Anwar gejala ini sangat berbahaya bagi kelangsungan
negara, sebab Indonesia saa t ini justru sedang
kekurangan dana pembangunan yang amat besar un tuk
memutar roda ekonomi.
Guru Besar ekonomi yang biasa bicara lantang i tu
memang tidak berlebiha n . Perkembangan terakhir
menunjukkan berbagai perusahaan asing dari Taiwan,
Jepang, Australia, Amerika Serika t, dan lain- lain telah
menghentikan operasinya di Indonesia . Perusahaan elektronik
Sanyo menutup 5 pabriknya . Sonny menutup 2
pabrik televisi dan audionya, Sharp menutup 1 pabrik,
Toyo ta menutup 2 pabrik, dan Nissan menutup 1 pabrik.
“Kami sangat mengkhaw a tirkan kedaan di Indonesia,” ka ta
juru bicara perusahaan elektronik Sanyo di Tokyo memberi
alasa n . Sebagai- mana dike tahui Indonesia merupakan
negara kedua sasaran inve s tasi Jepang di Asia se telah
Cin a . 1996 saja sekitar US$ 30 miliar mengalir dari negeri
M a tahari Terb i t i tu ke sini. Amuk massa pada 13- 14 Mei
lalu telah membuat semuanya se t back dan menceka m .
Lebih jauh lagi seiring amuk massa yang banyak ditujukan
ke e tnis Cina i tu, membuat Men teri Ekonomi
Taiwan Wang Chih- kang berang . Dia mengins truksikan
penundaan inves tasi gula nasional Taiwan di Indonesia .
Sebagai protes pada perlakuan rakya t Indonesia terhadap
e tnis Cina, ka ta dia, perusahaan minyak Chinese Pe troleum
Corp . menolak membayar uang muka pembelian
minyak ko tor dan gas dari Indonesia . Sampai saa t ini
melalui berbagai proyeknya, inve s tor Taiwan telah
menanamkan 13 miliar dolar lebih, dan merupakan inves tor
ke 6 terbesar di tanah air. “Me skip un Indonesia memiliki
berbagai kekayaan alam yang a m a t dibutuhkan Taiwan,
kepercayaan inves tor Taiwan telah menipis akibat kekerasan
yang menyerang penduduk ke turunan Cina , ” ka ta
pej a b a t VE Wong Corp . Perusahaan tersebut menunda
inves tasi un tuk waktu yang tidak terb a tas, meskipun
telah telanjur mendirikan pabrik senilai USS 4,9 j u ta di
Suma tera Selata n .
Sementara i tu P T Unilever Indonesia (Unilever), salah
sa tu perusahaan multinasional yang sudah puluhan
tahun di Indonesia, sejak 18 Mei 1998 menghentikan
operasi di kantor pusa tnya di JI . Ga to t Subro to . Alasannya
apalagi, j ika bukan keamanan? Tenaga Kerja Asing
(TKA)nya bahkan sejak sehari se telah peristiwa penembakan
di Kampus Universi tas Trisakti ( 12 Mei 1998) telah
berkemas kembali ke negaranya maslng- masin g . Kini
seluruh TKA Unilever, ka ta p e tugas keamanan perusahaan
multinasional i tu Saifuddin, telah hengkang ke luar negeri .
PT General M o tor Buana Indonesia (GMBI) mengeluarkan
jurus agak unik un tuk mengatasi keadaan . Manajer Senior
GMBI melakukan kerjasama dengan rekan- rekannya di
Indonesia un tuk te tap mengoperasikan perusahaan dari
pusa t operasi GM Asia dan Pasific di Singapura . GMBI,
menuru t Presdir GMBI William S. Bo twick, tidak akan
meninggalkan Indonesia begitu saj a . “Kami berharap
keadaan akan pulih, karena kami mempunyai komitmen
jangka panjang di Indonesia dan berharap dapat
membantu Indonesia memulihkan ekonomi,” jelas B o twick
meyakinka n .
Tak berhenti sampai di s i tu . Seiring memanasnya
s i tuasi, aksi demo mahasiswa yang sekian lama hanya
digelar di dalam kampus, jauh dari rakyat, birokrasi
pemerin tahan, dan DPR kemudian dianggap tidak efektif
lagi. Maka mahasisw a yang didukung alumni, para rektor
dan segenap civi tas akademika mulai meninggalkan
sarangnya . Seperti telah diduga sebelumnya mereka pun
ben trok dengan p e tugas keamanan, dan luka- Iuka . Namun
kampus te tap bergolak dan menuntut lebih jauh. Korban
semakin banyak berja tuha n . Rakya t dan mahasiswa
seperti serempak bereaksi terhadap penembakan 4
mahasiswa Trisakti dan seorang siswa SMU oleh p e tugas
keamanan di kampus Universitas i tu . Mereka diabadikan
sebagai pahlawan reformasi oleh Presiden Habibie yang
menggan tikan Soeharto kemudia n . Indonesia menangis,
teru tama kalangan kampus dan civi tas akademika .
Sampai saa t i tu tak ada yang tahu bagaimana akhir
drama reformasi di penghujung abad 20 i tu . Tidak ada
pula yang tahu bagaimana keadaan negara se telah
reformasi. Namun Indonesia baru, yang sama sekali lain
dari apa yang diperton tonkan rezim Soeharto, mulai
menjadi c i ta- c i ta yang mengkri s ta l . Se tidaknya i tulah
yang bisa kita dengar dari sumpah mereka yang dilontarkan
sa tu hari se telah penembakan di Tri Sakti .
Dengarkan apa ka ta mereka !
Sumpah mahasiswa :
Bertanah air sa tu, tanah air tanpa penindasan
Berbangsa sa tu, bangsa yang cinta pada keadilan
Berbahasa sa tu, bahasa kebenaran
Seluruh negeri berg e tar oleh lagu reformasi. Mereka
bernyanyi dengan irama mars tanpa dirigen, seakan tidak
memerlukan alasan lagi mengapa lagu i tu didendangkan .
Mereka menuntut perubahan lebih banyak, termasuk
pencabutan kelima pake t undang- undang politik a n ti
demokrasi hasil karya rezim Soeharto bersama wakil- wakil
rakya t yang telah dikebiri pada 1985 . Kelima undangundang
i tu adalah: UU no 1/ 1985 ten tang Pemilu, Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU no 2/ 1985) ,
Partai Politik dan Golkar (UU no 3/ 1985 ), Referendum (UU
no 5/ 1985), dan ten tang Organisasi Kemasyarakatan (UU
no 8/ 1985 ) .
Mengapa kelima pake t undang- undang ini? “Kelima
pake t UU tersebut adalah alat a n ti demokrasi yang
sengaja dibua t pemerin tah un tuk mengebiri semua kekua
tan so sial politik, ” jawab Arbi Sanit m a n ta p . Dia tidak
berlebiha n . Sebagai c o n toh bisa kita ambil Undangundang
Keormasan (UU N o . 8/ 1985) . Sebagaimana diketahui
undang- undang keormasan ini tidak saja meminta
korban ra tusan jiwa di Tanjung Priok, tapi juga telah
membuat Dewan Gereja Indonesia (DGI) – dengan alasan
iman, terpaksa berg a n ti nama menjadi Persekutuan
Gereja- Gereja Indonesia . Akibat undang- undang ini pula
pada tahun 1987 Gerakan Pemuda Marhaen dianggap
pemerin tah tidak ada . Pelajar Islam Indonesia (PH), yang
telah berkiprah sejak 1947 pun tidak diakui keberadaannya,
cuma karena menolak mengganti azas Islamnya
dengan Pancasila .
Menyadari bahaya semakin menghampiri kekuasaannya,
Soeharto dan para pemban tunya tidak diam saja
menunggu nasib. Pada 28 April 1998 pemerintah, diwakili
16 m e n teri dan ABRI (TNI), menggelar dialog dengan
mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemimpin
ormas pemuda, cendekiawan, dan tokoh masyaraka t.
Dialog i tu dihadiri 250 peserta, minus mahasiswa UI, ITB,
dan UGM yang memang memboiko t . Mereka menganggap
dialog i tu hanya un tuk menyenangkan h a ti, tapi tidak
un tuk menyelesaikan masala h . Mahasiswa menuntut
reformasi to tal, termasuk penggantian pucuk pimpinan
negara . Susunan anggota DPR/MPR juga d i tuntu t un tuk
dirombak. 100 anggota DPR yang diangka t presiden dari
ABRI ( telah berkurang menjadi 75) dianggap tidak perlu
ada . Demikian pula 500 u tusan daerah dan golongan dari
1000 anggota MPR harus d i tiadaka n . Komposisi MPR yang
60%- nya terdiri dari orang- orang yang di tunjuk dan
diangka t Soeharto dinilai negatif dan selama ini cuma
sebagai alat yang melanggengkan kekuasaan rezim orde
baru .
Namun Presiden Soeharto, yang kava pengalaman,
tak mau menyerah begitu saj a . Dia pun kemudian
menya takan akan membentuk tim reformasi beranggotakan
tokoh- tokoh Islam, pakar hukum, dan budayaw a n .
Soeharto bersama tim ben tukannya juga menaw arkan
agenda reformasi. Yang pertama akan direformasinya
adalah Kabin e t Pembangunan VII, yang nantinya akan
diberi nama Kabine t Reformasi . Kemudian akan dirombak
pula Undang- undang pemilu, kepartaian, undang- undang
a n ti monopoli, dan sebagainya .
Namun sebagaimana rekannya sesama dikta tor di
Iran sana Shah Reza Pahlavi dan Chou Ches Koe di
Romania, kia t Soeharto un tuk menunggangi reformasi
kandas. Cendekiawan Muslim Nurcholis Majid yang hadir
dalam pertemuan dengan Soeharto mengaku telah memilih
Amien Rais sebagai pemimpin . Di sisi lain upaya Soeharto
dijawab Mahasiswa dari berbagai kampus dengan menduduki
gedung DPR/MPR sejak hari Senin, 15 Mei 1998 .
Ke tika i tu sang dikta tor sedang melaw a t ke Mesir. Sejak
i tu sejarah bergerak semakin cepat. Perkembangannya
tidak lagi bisa diikuti dari hari ke hari, tapi dari d e tik ke
d e tik. Mereka menuntut Soeharto turun dari j a b a tannya
yang dianggap terlalu lama dan gagal . Segala upaya The
Smiling General’ Soeharto dicurigai seba- gai a l a t un tuk
mengulur- ulur w aktu sambil menyusun kekua tan, seperti
yang dia lakukan saa t mengebiri tokoh- tokoh Masyumi
dan Partai Sosialis Indonesia (PSI ) di awal orba . “Kami
akan te tap berada di sini sampai Soeharto turun,” ka ta
Indri, mahasiswi Fisip UI semester II penuh semangat. Di
sisi lain para mahasiswa melakukan orasi politik dan
bernyanyi rian g : “bang bang tu t pepaya kulang kalin g .
Bambang d a n Tutut, Bapaknya raja malin g . “
Soeharto yang frus trasi akhirnya gagal membentuk
tim reformasi, an tara lain karena 14 m e n teri yang
diangka tnya, dipimpin Man tan Ke tua Bappenas Ginanjar
Kartasasmita, menya takan tak bersedia duduk dalam
kabine t. Man tan penguasa m u tlak i tu kemudian menya takan
diri berhenti dari j a b a tan Presiden RI, 21 Mei 1998
pagi, sa tu hari se telah Amien Rais menya takan akan mengerahkan
people power ke i s tana . Acara yang telah
dipersiapkan rapih i tu diba talkan Amien dinihari pukul
0 2 . 00 lew a t radio . Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra
dianggap banyak kalangan telah membuatkan sang d i c tator
sebuah ‘exi t program’ yang c a n tik, sehingga sampai
sekarang tak bisa dimintai pertanggungjawaban. S e telah
Soeharto menya takan mundur, Panglima TNI W iran to maju
ke depan, dan berjanj i akan melindungi m a n tan presiden
i tu beserta keluarganya . Habibie sang Wapres kemudian
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai presiden,
menggan tikan dikta tor 32 tahun Soeharto . I tu berarti
tun tu tan mahasiswa dan rakya t agar Soeharto turun
dari j a b a tannya telah terpenuh i . Pertanyaannya kemudian
akan berhen tikah roda reformasi yang digelindingkan
Amien, mahasiswa dan i n telektual kampus?
Jawaban a tas pertanyaan sederhana i tu jelas tidak.
Namun sa tu hal dapat dipastikan, gerakan reformasi kehilangan
lawan bersama pada saa t barisan mereka belum
lagi solid . Gerakan reformasi terpaksa mengambil napas
dulu memberi kesempatan Habibie memperbaiki keadaan .
I tulah se tidaknya yang bisa dibaca dari pernya taan tokoh
sentral reformasi, yang kala i tu sudah punya lembaga
Majelis Ama n a t Rakya t (MARA) . “Saya akan melihat dulu:
apakah kabin e t ben tukannya benar- benar terdiri dari
manusia- manusia yang bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepo tisme (KKN), ” ka ta Amien tegas yang disambut tepuk
tangan publik.
S e telah Soeharto lengser keprabon seki tar 300 ribu
mahasiswa reformis te tap menduduki gedung DPR/MPR.
“Reformasi akan jalan terus dari gedung ini. Bukan di
tempa t- tempa t lain, bukan di Cendana,” ka ta Ke tua
Senat Mahasiswa UI Rama Pratama teg a s . “Ki ta harus
memberdayakan lembaga DPR/MPR agar nantinya benarbenar
bisa mengon trol jalannya pemeri n tahan”, sam bungnya
. Kabin e t ben tukan Habibie dianggap sebagai produk
Soeharto juga . Habibie cuma wayang . Yang berkuasa
te tap Soeharto . Mereka berteriak di gedung DPR/MPR
secara serempak: “Adili Soeharto, tolak Habibie ! “
Arbi memprediksi kabin e t ben tukan ahli pesa w a t terbang
i tu tidak akan bertahan lama, paling 3 bula n . S e telah
i tu adalah era reform i s . Namun mahasiswa rupanya
tak bisa bertahan lama di gedung wakil rakya t. Lew a t
pemanfaa tan P a m Swakarsa mahasiswa berhasil digebah
keluar gedun g . Kemudian panggung reformasi berpindah
ke Ciganjur. Amien tak lagi menjadi tokoh sentra l .
Abdurrahman Wahid, Megawa ti d a n kemudian sul tan
Hamengku Buwono X masuk gelanggang dan mengambil
peran semakin besar. Kaum reformis tak menyadari ini .
Juga Amien .
6. Agenda Reformasi Politik, Menuju Indonesia Baru
Ke tika Soeharto menya takan diri berhenti dari jabatannya
sebagai Presiden RI, 21 Mei 1998 sebagian besar
rakya t Indonesia terperengah, termasuk yang menun tutnya
mundur. Banyak kalangan sebe tulnya berharap rezim
Soeharto akan mempertahankan kekuasaannya lebih
lama, sehingga ada w aktu bua t kaum reformis merapa tkan
barisa n . Ternya ta Soeharto, yang frus trasi, mendadak
berhenti . Kekua tan- kekuatan reformasi, yang selama ini
dipersa tukan oleh perasaan jenuh dan benci terhadap
rezim Soeharto, seperti kehilangan tali pengika t . Tentu
ada juga yang senang, karena merasa sudah menan g .
Mereka i n i kemudian kembali ke kampus, bikin partai baru
a tau menghidupkan parpol lama karena kran i tu memang
dibuka Habibi e . Ada juga yang sekadar meramaikan
euforia demokrasi di luar panggung reformasi yang
sebenarnya .
Meskipun demikian, gelanggang politik tidak lantas
sepi dari tun tu tan reformasi . Apalagi para m a n tan menteri,
pej a b a t tinggi, dan orang- orang yang selama ini diun
tungkan oleh rezim orba pun ikut- iku tan berteriak
menuntut reformasi. Manuver dan teriakan mereka ini
kadang- kadang lebih a traktif daripada mereka yang
benar- benar reform i s . Oengan manuver seperti i tu tidak
jarang mereka berhasil menarik massa, a tau membuat
kesan seolah para reformis sejati sudah mulai melempem
dan mengecewakan . Banyak kalangan menganggap mereka
sebagai para p e tualang poli tik a tau penunggang reformasi
. Mereka berusaha cuci tangan dari dosa mereka
selama ini, sekaligus mencari keuntungan ketika elemenelemen
reformasi belum lagi menya tu . Gejala ini tidak
lepas dari penga m a tan Arbi, dosen FISIP – UI yang sejak
awal berada di lingkaran Amien . Menurutnya rakya t harus
membuat perh i tungan dengan rezim orde baru dan an teka
n teknya . Golkar m e s ti dibubarkan dan bila perlu dijadikan
partai terlarang . Para pej a b a t dan pendukungnya, yang
telah merusak Indonesia sampai separah ini, sebaiknya
dibagi berdasarkan golongan A, B, C, dan se terusnya .
Sesuai tingka t kej a h a tan mereka, seperti para m a n tan
PKI, termasuk para penunggang reformasi i tu .
Namun, kaum refomis belum lagi memegang kendali
kekuasaan un tuk dapat memaksakan semua agendanya .
Jangankan menguasai keadaan, merapa tkan barisan pun
mereka tak mampu. Kekurangan i tu pada gilirannya ikut
memperlemah posisi tawar mereka . Kaum reformis yang
terserak tidak mampu mengupayakan konsolidasi secara
terencan a . Lebih parah lagi sebuah kekuatan yang tak
tampak iku t pula bermain dan mengacaukan agenda
bersama . S e tiap kelompok dengan pemimpinnya masingmasing
mulai terpacu un tuk membuat agenda sendirisendiri,
dan lupa memilih pemimpin bersama . Mahasiswa,
sebagai i n ti kekuatan reformasi yang paling rasional,
malah terjebak dalam eksklusivisme . Mereka memben tengi
diri . Bahkan menolak kepemimpinan tokoh- tokoh reformasi
yang selama ini menjadi loko m o tif gerakan perlawanan
terhadap orba .
Angka tan ’98 seperti mengulangi kesalahan kakakkakak
mereka pada 1966. Seperti dike tahui para pendahulu
mereka i tu, se telah berhasil menumbangkan rezim
orde lama, menyerahkan urusan negara kepada orang lain
yang belum begitu diken a l . Penga m a t politik LIPI Much tar
Pabo ttinggi termasuk orang yang mengkhawa tirkan hal ini .
Oia dan kawan- kaw annya berharap Amien Rais, yang
sejak rezim Soeharto masih kua t telah menjadi tokoh
oposisi paling berwibawa dan konsisten, akan bergerak
cepat mempersa tukan kaum reform i s . Tugas i tu ten tunya
tak gampan g . Apalagi tokoh- tokoh sekaliber Gus Our -
begitu Abdurrahman Wahid akrab disapa dan Pemimpin
Partai Oemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut
meramaikan gelaggang reformasi.
Memang benar para tokoh reformasi dan mahasiswa
di seluruh tanah air seka ta menganggap reformasi belum
selesa i . Reformasi harus berjalan terus sampai semua
tun tu tannya dipenuh i . Namun tun tu tan i tu, harus diakui
sampai menjelang Soeharto lengser, belum jelas ben tuknya
. “Memang mereka menuntut reformasi di segala
bidang, tapi bagaimana reformasi di segala bidang i tu?
Tidak jelas! Memang mereka menuntut agar 5 pake t
Undang- undang Politik dicabu t, tapi apakah semuanya?
Atau bagian- bagian terten tu saja? I tu juga belum jelas,”
ka ta Rektor Institut I1mu Pemerin tahan prof. Ryaas Rasyid
sebelum Soeharto mundur.
Tantangan pakar ilmu pemerin tahan i tu tidak lama
kemudian mendapat jawaban dari tokoh- tokoh reformasi,
a tau ‘think tank’ mereka . Bahkan dilengkapi dengan
agenda sekaligus . Mereka yang telah menyumbangkan
pikiran, un tuk menyebut sebagian saja, adalah Guru Besar
Fakultas Sas tra Universias Gajah Mada (UGM) Loekman
Soe trisno, peneliti LIPI Hermawan Sulis tyo, pakar politik
UI Arbi Sanit yang juga pemikir poli tik Majelis Ama n a t
Rakya t ( MARA)nya D r . Amien Rais, CIDES, dan masih
banyak lagi.
Sebagai orang yang pernah hidup di 3 zaman (penjajahan,
kemerdekaan di masa orla dan orba) Loekman
Soe trisno ( 6 1 ) menilai sistem yang di terapkan pemeri n tah
Indonesia sampai saa t i tu, dikembangkan ketika Indonesia
dalam keadaan darura t. Keadaan darura t i tu kita warisi
dari zaman kolonial, demokrasi terpimpin, dan zaman
darura t 1 965 . Sistem tersebut memang layak ketika i tu .
Kalaupun masih bisa d i terima, ya hanya sampai Pelita III
( 1979- 1984 ) . S e telah i tu tidak relevan lagi. Menurut
Loekman yang paling mendesak un tuk direformasi adalah
lembaga kepresidenan . Meskipun UUD 1 945 tidak memba
tasi masa j a b a tannya, masa j a b a tan Presiden harus
diba tasi 2 periode saj a . S e telah i tu pake t 5 undangundang
politik dicabu t, Lembaga perwakilan rakya t
DPR/MPR diberdayakan mulai dari perekrutan sampai
ketika menjadi wakil rakyat, sehingga dapat mengon trol
pemeri n ta h . Kemudian baru DPRD I dan DPRD II, agar
tidak menjadi a tribut Pemeri n tah daerah (pemda), tapi
menjadi lembaga berwibawa yang siap mengon trol pemda .
Birokrasi juga menjadi soro tan Loekman . Birokrasi,
menuru t Loekman, harus dilepaskan dari Golkar, n e tral,
dan menjadi milik bersama bangsa .
Hermawan Sulis tyo segendang sepenarian dengan
Loekman . Direktur Research Insti tute for Democracy and
Peace ( RIDeP) i tu bahkan menawarkan agenda reformasi
lebih komprehensif. Dia mulai dengan ideologi, undangundang
dasar, lembaga kepresidenan, kabin e t, DPR/MPR,
partai politik, birokrasi, ABRI, pemilu, s i tem pemerin tahan
lokal sampai ormas . Dalam soal ideologi, Hermawan tidak
a n ti Pancasila, tapi dia menginginkan monopoli penafsirannya
selama ini oleh pemeri tah a tau BP7 direformasi .
Menurutnya Pancasila harus menjadi ideologi kerakya tan
yang bersifa t terbuka, sehingga tidak hanya menjadi
legitimasi s ta tus quo . Demikian juga dengan UUD 1 945 .
Dia harus direformasi, agar tidak menjadi j i m a t politik
penguasa dan menutup pintu perubahan a tau amandemen
.
Lebih jauh lagi Lembaga perwakilan rakya t DPR/MPR
dinilai Hermawan sebagai pemegang kedaulatan rakya t
terlalu lema h . Dari segi keanggotaannya saja sudah terlihat:
anggota MPR terdiri dari 500 anggota DPR ( 75 orang
diangka t Presiden dari ABRI) d i tambah 500 u tusan daerah
dan golongan yang diangka t dan di tunjuk Presiden . Para
anggota yang masuk tidak l e w a t pemilu i tu m e s ti
dikeluarkan, karena berte n tangan dengan semangat
reformasi . Kemudian barulah lembaga kepresidenan . Masa
j a b a tan presiden m e s ti diba tasi 2 periode, lalu kabine t,
parpol, birokrasi, dan se terusnya .
Di an tara sekian banyak tawaran a l terna tif, agenda
reformasi politik Arbi Sanit boleh dibilang paling lengkap
dan dinamis. Arbi berpendapat sejak terjadi krisis ekonomi
berkepanjangan yang menyengsarakan rakya t banyak,
orba sudah kehilangan legitimasi ekonominya . Munculnya
Habibie menggan tikan Soeharto sebagai Presiden tidak
akan menyelesaikan masala h . Sejarah dunia membuktikan
bahwa sa tu- sa tunya kekuatan yang bisa meredam implikasi
poli tik dari ke tidakpuasan dan kemarahan rakya t adalah
pemeri n tah yang berwibawa, mempunyai legitimasi,
dan populari tas memada i . Pemerin tahan Habibie, menuru t
Arbi, tidak memiliki ke tiga syara t tersebut. Apa yang
harus dilakukan un tuk menghindari bencana lebih besar?
Di sinilah kelebihan tawaran Arb i . Dia memulai agenda
reformasinya dengan sebuah solusi damai . Sarannya :
pemeri n tah Habibie bertemu dengan kekua tan- kekuatan
reformasi, lalu bersama- sama membentuk pemerin tahan
peralihan yang berwibawa, mendapat legitimasi, dan
popular di dalam dan di luar negeri . Dengan kewibawaan
i tu pemeri n tah peralihan akan mampu menenangkan
rakya t yang lapar dan frus trasi, sehingga roda pemerintahan
dan ekonomi dapat berputar.
Kemudian di bawah pemerin tahan peralihan i tu lembaga
kedaulatan rakya t DPR/MPR dibersihkan dari 575
anggota yang diangka t dan di tunjuk m a n tan Presiden
Soeharto . Mereka kemudian diganti dengan wakil – wakil
reformis dari seluruh tanah air. Adapun anggota dewan/
majelis yang masuk karena KKN, te tapi l e w a t pemilu,
penggantiannya diserahkan kepada partai bersangku tan .
DPR/MPR berwibawa inilah kemudian mencabut 5 pake t
undang- undang politik a n ti demokrasi produk Soeharto
bersama timnya . S e telah i tu MPR dapat mengadakan
sidang i s timewa un tuk memperku a t mandatnya kepada
pemeri n tah peralihan sampai 2003, a tau memilih presiden
baru l e w a t proses demokrasi normal . Al tern a tif lain dapat
juga pemeri n tah peralihan ini menyelenggarakan pemilu.
Tentu se telah mereka mempersiapkan semua sarana dan
prasarana pemilu dengan sistem dis trik yang hemat
penyelewenga n . Sistem kepartaiannya juga harus disempurnakan
pada periode peralihan ini .
Tahap berikutnya, menuru t konsep Arbi, adalah periode
reformasi normal . Dia membaginya dalam 5 poin
besar: reformasi kerangka dasar kehidupan/sistem politik
(rein terpre tasi pancasila, UUD 1945, pemerin tahan perwakilan,
presidensial, budaya poli tik) ; reformasi supras
truktur politik (penguasa, ekseku tif, DPR/MPR, Lembaga
Peradilan, birokrasi sipil & militer), reformasi infras truktur
poli tik (orpol, ormas, sipil ) ; reformasi proses poli tik
(pemilu, hubungan a n tar lembaga tinggi negara, pola
in teraksi kekuasaan dari kekeluargaan ke kom p e tisi) ; dan
reformasi kebijakan politik (cabut a tau revisi tap MPR
an tidemokrasi, undang-undang an tidemokrasi, pera turan
pemerin tah an tidemokrasi) .
Tak dapat dipungkiri bila agenda- agenda reformasi
tersebut bisa berjalan seperti yang diharapkan kaum
reformis, Indonesia ten tu akan cepat menjelma menjadi
negara baru yang sangat ideal, berkeadilan, makmur dan
ten tra m . Namun kaum reformis tak pernah punya
kesempatan, walau hanya beberapa de tik, meme- gang
kendali kekuasaan . Oleh karena i tu, kaum reformis tak
pernah bisa memaksakan agenda- agenda i tu un tuk
dijalankan, kecuali sa tu : memaksa sang dikta tor 32 tahun
Soeharto lengser ke prabo n . Agenda lainnya berjalan
secara parsial, teru tama pada masa kabine t Transisi
Habibie saa t suara kaum reformis masih didengar. Selanju
tnya suara kaum reformis semakin sayup . Akibat
keadaan yang semakin sul i t, ancaman kelaparan, biaya
hidup makin tinggi, biaya kesehatan dan pendidikan yang
makin mahal, dan lain- lain, orang menjadi semakin a p a tis
dan lebih banyak memikirkan kebu tuhannya sendiri .
Dalam perjalanan kehidupan bernegara yang makin
menggigit, hampir tak terdengar lagi tun tu tan rakya t
banyak un tuk menggiring para penj a h a t politik, yang
mengebiri demokrasi dan partai- partai poli tik selama 30
tahun lebih, ke meja hijau. Memang ada sediki t pembersihan
di DPR/MPR, yang pada akhir masa orba telah
menjadi seperti tem p a t arisan keluarg a . Banyak tokoh dan
pej a b a t tinggi negara menjadi wakil rakya t bersama anak
i s trinya . Orang- orang yang dianggap tak p a tu t i tu kemudian
secara diam- diam keluar dari s i tu . Tempat mereka
diisi oleh wakil- w akil kaum reformis semacam Didik J
Rachbini, Jimly Assiddiqi, dan lain – lain . Namun Golkar dan
para pentolannya – baik yang te tap di mesin politik orba
i tu, maupun yang bikin partai baru a tau pindah ke partai
lain – tampil makin percaya diri dan berkesan reform i s .
W a c a n a negara federal, y a n g pernah dilontarkan
Amien dan telah membuatnya menjadi sasaran kecaman
dari kanan kiri, kemudian dikembangkan menjadi konsep
o tonomi daera h . Konsep i tu akhirnya terwujud dalam
Undang- undang ten tang O tonomi Daerah pada masa
Habibie . Di sisi lain reformasi seperti m a ti muda a tau
se tidaknya m a ti suri . Bahkan ketika Indonesia telah
mendapa tkan presiden- w apres dan wakil- w akil rakya t
dalam pemilu yang rel a tif fair dan demokra tis . Agendaagenda
paling esensial dari reformasi, yang menyangkut
perbaikan kualitas hidup rakya t banyak, te tap mande g .
Keadaan s ta tus q u o ini menimbulkan ribuan tanda tanya
sampai sekarang .
7. Peristiwa d i Belakang Panggung Reformasi
Agaknya memang ada yang lepas dari perha tian
kaum reformis dan para mahasiswa sebagai mo tornya . Di
tengah s i tuasi yang terus memanas sejak menjelang
pemilu 1997 oleh berbagai kerusuhan, kelaparan, bencana
alam, naiknya harga- harga menyusul mengempisnya nilai
Rp terhadap USS, Indonesia sebenarnya berada dalam
medan laga yang diperebutkan oleh dua kubu besar. Di
sa tu sisi berdiri sang dikta tor Soeharto, yang le tih dan
panik. Di sisi lain berdiri tak sabar kaum reformis, yang
menginginkan perubahan di segala bidang, termasuk
perg a n tian pucuk pimpinan negara . Di a tas keduanya
berdiri IMF . Lembaga ini sejak 1967 telah menopang rezim
Soeharto dengan dana pinjaman dan berbagai resep . IMF
yang cerdik jelas mengetahui bahwa posisi Soeharto telah
berada di ujung tanduk. Mempertahankannya pasti siasia
. Sebagai lembaga yang kava pengalaman di dunia
ke tiga, IMF tahu pasti bahwa nasib kekuasaan Soeharto
sudah sampai di ujung . Cep a t a tau lambat tampuk
kekuasan i tu harus diserahkan kepada orang lain l e w a t
j a l a n d a m a i a taupun jalan-jalan l a i n yang lebih buruk,
seperti yang menimpa dikta tor Syah Reza Pahlavi di Iran,
Anwar Sadat di Mesir, dan Marcos di Filipin a .
Belajar dari kej a tuhan para dikta tor boneka tersebut,
IMF tak mau menunggu Soeharto j a tuh dulu. Sebab
bila i tu terjadi, maka mengatur Indonesia pasti menjadi
lebih sulit. Terlalu banyak konsesi dan previlege, yang
telah dimiliki selama tiga dekade, akan dikaji ulan g .
Bahkan bukan tidak mungkin langsung dipo tong kaum
reform i s . Maka sebelum mimpi buruk i tu menjadi kenya taan,
IMF lebih dulu mendeka ti Soeharto, bukan un tuk
mempertahankannya, te tapi un tuk mendapa tkan konsesi
lebih besar lagi. Tak peduli siapa pun nanti yang duduk di
kursi kekuasaan, kaum reformis a tau bukan, posisi IMF
sebagai penentu arah republik tak boleh tergangu.
Dengan umpan USS 43 miliar, lembaga i n ternasional i tu
berhasil memaksa Soeharto menandatangani kesepaka tan
pada 20 Januari 1998 . Begitulah hari i tu, di belakang
panggung reformasi yang terus bergolak, Presiden
Republik Indonesia disodori Managing Dire c tor IMF Michael
Camdessus apa yang disebut ‘Indonesia- Memorandum of
Economic and Financial Policies : Secara harfiah berarti
Kebijakan Ekonomi dan Finansial Indonesi a . Semuanya
terdiri dari 50 paragraf, yang kemudian lebih dikenal
dengan 50 poin Le tter of In ten t (LoI) IMF. Padahal
se telah menjalankan resep- resep IMF sejak 1 967- 1998,
Indonesia tidak tinggal landas a tau menjelma menjadi
negara maju dan makmur. Republik malah harus kembali ke
ti tik nol menjelang perg a n tian millenium . Toh IMF berhasil
menggiring Indonesia, l e w a t Soeharto, masuk ke putaran
kedua yang lebih menyedihkan di luar panggung reformasi.
Soeharto memang tak memiliki pilihan lain. Dia m e s ti
menandatangani kesepaka tan tersebut, bila ingin mendapat
bantua n . Jendral yang makin ren ta dan panik akibat
krisis ekonomi berkepanjangan i tu, gera m . I tu pasti .
Namun Soeharto adalah orang yang pandai menyembunyikan
perasaan . Sebagaimana raja- raja nusan tara tempo
dulu, dengan pengalaman panjang sebagai penguasa
m u tlak, dia ten tu yakin kesepaka tan i tu tak akan memiliki
implikasi hukum yang membera tkan di kemudian hari . Yang
penting baginya saa t i tu adalah keluar dulu dari krisis
lewa t 50 bu tir LoI .
Rezim orba, yang tak m a u kehilangan muka, kemudian
menjabarkan se tiap bu tir kesepaka tan i tu lew a t
sebuah dewan yang diberi nama Dewan Pemantapan
Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yang langsung
dipimpin Soeharto . Seperti sedang berlomba mara ton,
kemudian pemeri n tah sekaligus meluncurkan 46 keputusan
yang menye n tuh pelbagai bidang dan haj a t hidup rakyat,
termasuk 3 Pera turan Pemerintah, 7 Keppres dan 6
Ins truksi Presiden (Ko n tan, 26 Januari 1998) .
Ke 50 pOln LoI i tu sendiri diejawan tahkan dalam 4
kebijakan sebagai bukti kep a tuhan dan good w ill (niat
baik) kepada juragan yang powerfull i tu, yai tu : kebijakan
moneter ( 10 poin), Kebijakan anggaran ( 13 poin),
res trukturisasi finansial ( 1 7 poin) dan reformasi s truktural
( 2 1 poin ) . Jadi seolah bu tir- bu tir i tu tak d a tang dari
juragan IMF yang menjanjikan pinjaman USS 43 miliar, tapi
merupakan inisia tif pemeri n tah Indonesia . Lalu IMF tinggal
menjadi ‘wa tch dog’ yang mengawasi gerak- gerik pemerintah
agar tak menyimpang dari kesepaka tan . Kalau menyimpang
sangsinya bera t, an tara lain: pinjaman tak
dicairkan, kehilangan kepercayaan i n ternasional karena
IMF adalah tolok ukurnya, inve s tor luar tak masuk, dan
bahkan yang sudah masuk akan ke luar. Jadi tak jauh
berbeda dari raja- raja nusan tara pada masa kolonial dulu.
Memang tak bisa dibandingkan ‘apple to apple’ apa
yang terjadi di Indonesia pada penghujung abad XX i tu
dengan apa yang terjadi di masa koloni a l . Apalagi bila
diingat imperialisme modern tampil jauh lebih wangi dan
memika t dibanding penjajahan model lama yang kasar.
Imperialisme modern tak memerlukan pernya- taan takluk
a tau penyerahan kedaulatan negara secara implisi t
seperti saudara tuanya sang kolonialis zaman baheula .
Penjajah modern lebih senang tampil bak sin terklas, tapi
bantuannya m e s ti dikembalikan beriku t bunganya . Dermawan
ini tampil meyakinkan dengan konsep dan analisisnya
un tuk mengatur pemeri n tah negara sasara n . Tujuannya
sama saj a : mendapa tkan berbagai konsesi dan kei s timewaan
un tuk mengeruk keuntungan sebesar- besarnya
l e w a t sumber- sumber alam bua t kebutuhan indus tri dan
kenyamanan rakya t negara- negara penyandang dana,
plus pasar bua t produk dan tenaga kerja mereka yang
mahal . Sebaliknya penjajah model lama tampil bak bajingan
murni yang kasar dan bengis un tuk mendapa tkan
berbagai konsesi dan kei s timewaan yang diinginkannya .
Pada masa penjajahan Belanda, raja- raja di Nusantara
banyak yang menadatangani kesepaka tan a tau
perjanjian dengan pihak Belanda . Sebabnya bisa
bermacam- macam, mulai dari kalah perang melawan
pedagang bersenjata i tu, masalah suksesi, sampai urusan
ancaman keamanan dari kerajaan- kerajaan te tangga .
Belanda tak mau sembarangan memberikan bantuan
sebelum kedudukan yang meminta bantuan jelas. Penjajah
i tu terang- terangan menolak memberi bantuan kepada
raja- raja yang menganggap dirinya sejajar dengan Belanda.
Pendeknya ke tundukan kepada pemerin- tah Hindia
Belanda harus diakui secara eksplisi t di dalam perjanjian
kesepaka tan, tak peduli bagaimanapun caranya . Jadi saa t
perjanjian i tu dibua t kedudukan raja boleh dibilang sudah
menjadi semacam taklukan kompen i . Impikasi dari
kedudukan i tu adalah bu tir- bu tir kesepaka tan hampir
seluruhnya d i te n tukan oleh Belanda dan tidak seluruhnya
dipahami sang raj a .
Dalam perjalanan waktu, saat para penandatangan
perjanjian i tu sudah tak berkuasa lagi a tau sudah diganti,
pemeri n tah Hindia Belanda dengan segala cara, termasuk
invasi militer, menuntut bu tir- bu tir perjanjian tersebut
dilaksanaka n . Raja- raja yang mela- kukan hubungan
dagang dengan Portugis, Spanyol a tau Inggris misalnya,
langsung d i tekan a tau diberi sangsi . Padahal sebagian
besar raja- raja i tu sebenarnya menganggap bu tir- bu tir
tersebut tidak terlalu mengika t dan tidak pula memiliki
implikasi hukum .
Con tohnya tak sul i t dicari . Sejarah raja- raja Nusantara,
mulai dari tanah rencong sampai Jawa, Bali, Lombok,
Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku
dan Irian Jaya (kini Papua Bara t), menyimpan banyak
ceri ta soal i tu . Baiklah kita c o m o t sa tu dari sejarah
nusa n tara, yai tu Kerajaan Buleleng, Bali. Raja Buleleng
pada tahun 1841 dan 1843 pernah menandatangani
kesepaka tan dengan pemeri n tah Hindia Belanda . Tentu
kita tak perlu menuliskan semua bu tir- bu tir kesepaka tan
yang d e til i tu di sini, tapi dapat dipastikan perjanjian i tu
tak jauh beda dari apa yang telah d i tandatangani
raja- raja lain di nusa n tara, khususnya raja- raja di pulau
d e w a ta, seperti I Goesti Ngurah Kesiman, Goesti Ngurah
Pemetjoe tan, Goesti Gede Dangin a tau Goesti Ngurah
Denpasar. Agar ini tak dianggap mengada-ada, akan saya
kutip bu tir pertama perjanjian yang d i tandatangani Goesti
Ngurah Kesiman, dkk dari bukunya Anak Agung Gde Agung
‘Bali in de 19de eeuw': Wij bovengenoemde vorsten
verklaren ons land het eigendom te zijn van h e t
Nederlands Indisch Gouvernement. Bila di Indonesiakan
kalim a t i tu menjadi : Kami raja- raja yang disebut di a tas
menya takan bahwa negara kami menjadi milik pemeri n tah
Hindia Belanda .
Pernya taan i tu bagi raja- raja Bali sebenarnya tidak
memiliki implikasi hukum . I tu cuma improvisasi yang
cerdas, bila tak bisa disebut licik, dari ungkapan basabasi
lama di Bali an tara dua sahaba t ken ta l . Aslinya berbunyi
: Kawanku yang baik mulai sekarang saya nya takan
dengan sepenuh h a ti bahwa segala yang saya miliki,
rumah dan tanah pertanian menjadi milikm u . Sebaliknya
sang kawan akan membal a s : sahaba t se tiaku, saya
sangat berterima- kasih a tas pemberianmu yang berharga
ini, dan saya yakinkan kamu sampai dunia kia m a t kamu
bisa memiliki semua harta benda saya . Kebiasaan serupa
juga ada di Hindus ta n . Bahkan basa- basi ini di India
d i tambahka n : mulai saa t ini aku akan mencium kaki ibumu,
karena dia sudah menjadi ibuku jug a . U tusan pemeri n tah
Hindia Belanda H . J . Huskus Koopman dengan cerdik
memainkan ungkapan ini dalam poin pertama kesepakan
tersebut dengan mengubah ka ta- ka tanya .
Dengan cerdik pula Huskus Koopman tak menuliskan
timbalan ungkapan serupa di poin dua, sehingga terbaca
sebagai pernya taan penyerahan kedaula ta n . D u ta yang
cerdik ini bahkan menindaklanju tinya dengan meminta
tan d a tangan Tjokorda Dewa Agung P o e tra, raja a tau
susuhunan yang amat dihorm a ti di Bali dan Lombok,
sebagai tanda perse tujua n . Semua i tu kemudian diserahkan
kepada a tasannya Gubernur Jendral P e ter Merkus di
Ba tavi a . Sampai P e ter Merkus diganti perjanjian i tu
memang tak menimbulkan persoalan apa- apa di Bali .
Namun ketika sebuah kapal asing bernama Atut Rahman
karam di perairan pantai Karanganyar, Karangasem, dan
raja Buleleng menerapkan ‘hak tawan karang,’ kesepaka
tan i tu menjadi persoalan .
Hak Tawan Karang merupakan undang- undang, yang
berlaku di seluruh Bali sejak zaman baheula . Undangundang
ini memberi raja dan rakya t Bali hak memiliki
kapal- kapal yang karam di perairan mereka, termasuk
segala harta benda yang ada di dalamnya . Pemeri n tah
Hindia Belanda di Ba tavia menganggap Buleleng tak berhak
lagi menerapkan hak tawan karang di w ilayah
kekuasaannya . Raja Buleleng yang merasa tak pernah
di taklukkan, bahkan tak pernah berperang melawan
Ba tavia, tak merasa perlu menggubris larangan i tu .
Gubernur Jendral Belanda J . e Reynst, yang mengg
a n tikan Merkus, langsung menglnm asisten residen
Banyuangi J . Ravia, sebagai komisaris pemerintah, un tuk
mera tifikasi kesepaka tan yang pernah d i tandatangani raja
Buleleng . J . Ravia yang d a tang dengan kapal perang
Janus d i tolak m e n ta h – m e n tah oleh raja dan jajaran
pemeri n tahannya . Tak putus asa Reyns t kemudian mengu
tus misi lain dari tingka tan yang lebih tinggi pada Mei
1845, dipimpin Resident Besuki J . F .T . Major. Iku t dalam
rombongan misi g e n ting i tu Raden Toemenggoeng Ario
Prawiro Adi Ningra t, reg e n t dan kepala penghulu Besuki,
yang bertugas mendeka ti orang- orang Bugis di Buleleng .
Pangeran Syarif Aigadri bertindak sebagai penerjemah.
D i tambahkan dalam rombongan i tu seorang le tnan sa tu
S tampa guna mencari tem p a t- tem p a t yang bagus bua t
mendara tkan pasukan, bila misi i tu gaga! . Mungkin ini bisa
dibandingkan dengan pendeka tan yang dilakukan AS
kepada negara- negara te tangga Irak dan Afganistan
sebelum negara adidaya tersebut dan seku tunya menginvasi
kedua negara merdeka i tu . Singka t ceri ta akhirnya
rombongan J . F .T Major berhasil menemui raja Buleleng I
Gusti Ngurah Made Karangasem, tapi gagal mendapa tkan
ra tifikasi . I Gusti Ketut Djelantik, perdana men terinya
yang cerdas dan punya harga diri, menolak mera tifikasi
perjanjian tersebu t.
P a tih Buleleng i tu memandang kesepaka tan tersebut
sebagai pengambil- alihan kedaulatan negaranya dengan
cara yang arogan dan penuh muslih a t . Menurut seorang
saksi m a ta berinisial K di majalah De Tijdspiegel, Gusti
Ke tu t Djelantik berkata dalam bahasa Belanda yang fasih
dan terstruktur: “Dit is absoluu t nie t acceptabel ! Hoe kan
iemand slechts door middel van een s tukje papier een
ander man’s land in bezi t nemen. Zo lang ik nog leef zal
d i t nie t gebeuren . W a t s traks de vorst na mijn overlijden
in d i t verband zal doen, is volkomen zijn goed rec h ts . H e t
lo t van d i t vorstendom kan aileen beslis t worden m e t d e
p u n t v a n de kris (Gde Agung, 1990 : 7 2 ) . Bila d i terjemahkan
secara be bas, ka ta- ka ta Jelantik berarti : “Ini m u tlak
tak bisa d i terima ! Bagaimana seseorang bisa mengambilalih
negara orang lain cuma dengan secarik kertas?
Selama saya masih hidup, ini tak akan terjadi . Apa yang
akan dilakukan raja dalam urusan ini se telah saya m a ti,
i tu sepenuhnya hak dia . Nasib negeri ini hanya bisa
di ten tukan dengan ujung keris (peran g ) . II
Gagal membujuk raja dan pa tihnya i tu, pemeri n tah
Hindia Belanda kemudian mengirimkan kapal- kapal perangnya
un tuk menginvasi Buleleng . Raja dan rakya t Buleleng
yang cuma bersenjatakan keris, tombak, dan senj a tasenaja
ta tradisional semacam i tu tak mampu menghadapi
ten tara Hindia Belanda yang membawa meriam, gra n a t
dan perala tan pembunuh massal paling modern saa t i tu .
Konsekuensi logis dari kekalahan perang tersebut adalah
keharusan mera tifikasi kesepaka tan manipula tif tersebut,
plus membayar pampasan perang . Raja Buleleng menyetujui
semua yang disodorkan, dengan harapan Belanda
cepat angka t kaki dan kembali ke Ba tavi a . Bahkan sang
raja juga membangun pangkalan militer (garnisun) bua t
Belanda di Buleleng sebagai bukti kepa tuhannya . Namun
rakya t Buleleng dan Bali, yang tak dapat menerima
negerinya diperlakukan seperti i tu , secara keseluruhan
memboiko t orang- orang Belanda dan ten tara yang
d i tempatkan di san a .
Di dalam masyaraka t Bali aksi i tu dikenal dengan i s tilah
‘puik’ artinya menganggap orang yang dibenci i tu tak
ada . Jadi orang- orang asing di garnisun i tu dianggap tidak
ada oleh penduduk se tempat. Aksi ini secara diam- diam
mendapat dukungan i s tana . Tak ada seorang Bali pun
yang mau berhubungan dengan kompeni dan an tekan
teknya, juga tidak mau berbicara dalam kesempatan
apa pun. Bila berpapasan, orang Bali akan pura-pura tidak
melihat. Bahkan mereka tak mau berdagang dengan
penjajah i tu, meski barang dagangannya dibayar 10 a tau
20 kali harga pasar. Akibat aksi i tu orang- orang di
garnisun s tres bera t, makanan dan minuman harus
didatangkan dari Jawa dan Madura . Sejarah kemudian
menjadi saksi bagaimana para pemenang perang i tu, tak
sampai 6 bulan kemudian, angka t kaki dari Buleleng
dengan perasaan sakit dan depresi .
Imperialisme model lama yang kasar memang memerlukan
senj a ta- senj a ta penghancur dan pembunuh massal,
dan selalu pula akan mendapat reaksi p a trio tis seperti i tu
di seluruh duni a . Namun penjajahan modern, yang mo tifnya
juga masalah peru t, sumber kekayaan alam dan
pasar, karena demikian wangi dan sopannya hampir tak
mengundang reaksi . Wajah bengis dan primi tifnya baru
terlih a t, ketika berhadapan dengan pemerintahpemeri
n tah yang tak mempan bujukan, seperti di Korea,
Vie tnam, Panama, Afgansistan dan Irak. Selebihnya dia
lebih sering muncul dalam ben tuknya yang halus dan
sopan, sehingga korbannya seakan memberikan segalanya
kepada si penjajah dengan perasaan suka dan tertolon g .
Penjajah modern menyajikan pengambilalihan kedaulatan
i tu dalam pake t- pake t yang menarik, misalnya LoI . Le tter
of Inte n t tersebu t dalam operasionalnya menjadi semacam
garis besar haluan negara (GBHN) yang sangat d e til
dan tidak memerlukan perse tujuan Majelis Permusyawaran
Rakya t (MPR) . Keberadaannya bahkan tidak perlu dike tahui
wakil rakyat di lembaga- Iembaga perwakilan. GBHN
bua tan IMF ini cuma mengika t pemeri n tah Indonesia
dengan jaminan bantuan dan kepercayaan luar negeri .
8 . G B H N Super dari Bawah Meja IMF
Sebagaimana telah disinggung di a tas tadi, dengan
berpegang teguh pada 50 poin kesepakatan yang disod
orkan IMF, pemeri n tah Soeharto kemudian mengajukan 4
kebijakan ekonomi . Keempat kebijakan i tu tidak dipresentasikan
dihadapan wakil rakyat di DPR/MPR untuk
dise tujui, d i tolak a tau diperbaiki . Kebijakan yang
menyangkut hajad hidup orang banyak dan negara secara
keseluruhan i tu cuma memerlukan perse tujuan juragan
IMF . I\lah karena kebijakan i tu memang merupakan terjemahan
dari poin- poin LoI, maka sang juragan pun
lang sung se tuj u . Dalam perjalanan waktu terjemahan LoI
i tu memang menjelma menjadi GBHN super yang tak bisa
dirubah oleh w akil rakya t . Wakil rakyat di MPR memang
membua t GBHN, dan mereka pun harus diakui telah
mengerahkan segenap pikiran untuk membua t rei yang
bagus bagi pemeri n tah untuk membawa rakyat negeri ini
keluar dari krisis. Namun yang dijalankan pemeri n tah te tap
saja apa yang telah disodorkan IMF sampai sekarang .
Inilah GBHN super tersebut:
A. Kebijakan Moneter
1 . Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga semua
jenis 5ertifikat Bank Indonesia (5BI), mulai dari yang
berjangka waktu satu hari hingga satu tahun.
2. BI memberi otonomi penuh pada bank-bank milik
negara untuk menyesuaikan suku bunga kredit maupun
deposito mereka .
3. BI memperketat likuiditas, sehingga jumlah kredit yang
tersalur ke perusahaan menjadi terbatas dan suku
bunga kredit akan tetap sangat tinggi.
4. Untuk mengurangi dampak buruk pengetatan likuidita s
pada pengusaha kecil, akan ada program sementara.
Pengusaha kecil akan mendapat kredit lew at bank milik
negara dengan suku bunga murah karena disubsidi
Beban subsidi ditanggung oleh pemerintah melalui
anggaran.
5 . Para eksportir akan mendapat fasilitas kredit komersial.
6. Bila kepercayaan masyarakat dan nilai tukar rupiah
sudah membaik, likuiditas akan diperlonggar secara
bertahap.
7. BI menetapkan kebijakan m oneter dengan target
mempertahankan laju inflasi di bawah 20%.
8 . BI membatasi pertumbuhan uang beredar (fl.12 , uang
tunai plus deposito, tabungan, dan rekening bank lain
sebesar 16% untuk 1998.
9 . Ada intervensi yang sangat hati-hati di pasar uang
untuk menstabilkan dan mendukung nilai rupiah.
10. BI mendapat otonomi penuh untuk merumuskan dan
menerapkan kebijakan moneter. Untuk mengesahkan
otonomi BI, pemerintah akan mengajukan rancangan
undang-undang baru ke DPR sebelum akhir 1998.
Undang-undang baru ini akan mencakup pula perubahan
kom posisi dan mandat Dewan Moneter.
B. Kebijakan a nggaran pemerintah
1. Pemerintah tetap menggunakan prinsip anggaran
berimbang. Yang dimaksud anggaran berimbang di sini
adalah pemerintah tidak boleh berutang dari dalam
negeri.
2. Akan ada kenaikan harga energi untuk mengurangi
distorsi ekonomi dan memperkuat keuangan p emerintah.
Mulai 1 April 1998 harga listrik dan BBM akan
naik. Kenaikan harga minyak tanah dan solar akan
dibuat seminim mungkin untuk melindungi masyarakat
miskin.
3. Pemerintah akan menaikkan lagi cukai alkohol dan
tembakau mulai 1 Juli 1998.
4. Mulai 1 April 1998, pemerintah akan mencabut semua
p enangguhan p ajak p ertambahan nilai (PPN) kecuali
bila ada hukum yang mengharuskan. Jadi, listrik
swasta, taksi, kedelai untuk makanan ternak, gula,
barang-barang p ribadi, p erlengkapan kedokteran,
semuanya akan terkena PPN.
5. Mulai 1 April 1998 akan ada pajak 5% untuk bensin.
Pajak ini jatah pemerintah daerah.
6. Jumlah dan jenis barang yang tergolong terkena pajak
barang mewah akan ditingkatkan.
7. Nilai jual obyek p ajak untuk tanah dan bangunan yang
terkena PBB di kawasan p erkebunan dan kehutanan
akan naik hingga 40%.
8 . Untuk meningkatkan p enerimaan p ajak, pemerintah
akan meningkatkan audit tahunan, memperbaiki audit
PPN untuk menjangkau p embayar pajak potensial yang
besar, dan meningkatkan penagihan tunggakantunggakan
pajak.
9. Semua dana yang selama ini berada di luar anggaran
(non bujeter) harus masuk ke dalam anggaran.
10. Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan UndangUndang
Penerimaan Negara Bukan Pajak 1997 yang
mensyaratkan masuknya penerimaan non bujeter ke
dalam anggaran dalam jangka waktu lima tahun. Dua
rekening terbesar non bujeter, dana investasi dal”\
dana reboisasi, akan masuk ke dalam APBN 1998- 1999
yang berlaku mulai 1 April 1998. Dana reboisasi hanya
boleh dipakai untuk p rogram penghutanan kembali.
1 1 . Pemerintah menunda 12 proyek infrastruktur besar,
termasuk pembangkit listrik Tanjung Jati C.
12. Pemerintah menghentikan dengan segera segala
macam fasilitas pajak, tarif bea masuk, maupun
keistimewaan kredit untuk program mobil nasiona(
Timor.
13. Pemerintah akan tetap melaksanakan p enghapusan
fasilitas bea masuk 0% untuk mobil yang sudah
menggunakan komponen ( okal 60% mulai tahun 2000.
14. Pemerintah menghentikan dengan segera dukungan
non bujeter dankeistimewaan kredit untuk p royekproyek
Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).
c. Restrukturisasi sektor finansial
1. BI bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia, IMFf
dan Bank Dunia menyusun p eraturan yang sera gam,
transparan, dan adil untuk memecahkan masalah
likuiditas dan solvabilitas (kemampuan untuk membayar
semua tagihan) bank-bank swasta. Peraturan ini
akan segera diumumkan.
2. BI akan menyediakan dukungan likuiditas untuk bank
Syaratnya kondisi bank tersebut membaik. Program
dukungan likuiditas untuk bank ini akan tetap
konsisten dengan target pertumbuhan uang yang
sudah ditetapkan.
3. Pemerintah akan menjamm bahwa proses penggabungan
(merger) bank pemerintah akan dipakai
untuk mengurangi kegiatan operasi bank-bank yang
dimerger, menjual fasilitas dan cabang-cabang yang
tak perlu, mengurangi tenaga kerja yang berlebihan,
menciptakan automated sistem yang ekonomis, mengoptimalkan
keuntungan dari kekuatan yang saling
melengkapi, dan menyiapkan lembaga untuk menswastakan
bank-bank tersebut.
4. Pemerintah tak akan menyuntik modal lagi untuk bank
negara kecuali yang hendak diswastakan.
5 . Sebelum swastanisasi berjalan, bank negara yang
masih ada akan beroperasi berdasarkan kontrak
kinerja yang rinci sebelum akhir Maret 1998.
6. Untuk mendukung swastanisasi bank BUMN,
pemerintah sebelum akhir Juni 1998 akan mengajukan
perubahan UU Perbankan dalam hal pembatasan
kepemilikan.
7. Bank baru yang terbentuk dari merger empat bank
BUMN akan dip imp in oleh tim manajemen baru.
Manajemen baru ini akan mulai bekerja sebelum akhir
Februari 1998 dan akan merumuskan dan menjalankan
operasi sementara sampai penggabungan tersebut
rampung.
8 . Pemerintah mencari mitra asing untuk membantu
mendapatkan investor yang berminat dalam swastanisasi
bank negara. Jadwal swastanisasi bank negara
ini akan ditentukan dalam konsultasi dengan IMF dan
Bank Dunia.
9. Sebagai persiapan swastanisasi, bank-bank negara
akan menggunakan sistem, pengelolaan portofolio,
dan pemeriksaan keuangan yang sesuai dengan
standar internasional. Perubahan ini akan dimulai
Februari 1998 dan dija d w a lkan selesai sebelum akhir
Juni 1998. Dengan standar baru ini bank bisa memisahkan
dengan knteria yang sera gam, mana aset yang
masih baik dan mana yang buruk atau macet.
10. Untuk menanggulangi kredit macet di bank BUMN akan
ada rencana bantuan finansial Bank Dunia sebelum
akhir Juli 1998.
11. Pemerintah akan membentuk perusahaan yang akan
mengurusi kredit macet bank-bank BUMN sebelum
akhir Maret 1998. Perusahaan ini akan beroperasi
penuh sebelum akhir Juli 1998 dan sepenuhnya
berkonsentrasi untuk menagih kredit macet bank BUMN
dalam jadwal yang ditetapkan.
12. Persyaratan modal minimum bank akan ditingkatkan ,
Modal minimum bank swasta nondevisa secara
bertahap akan setara dengan modal minimum untuk
bank devisa.
13. Mulai Maret 1998, ahli-ahli pengawasan bank yang
bereputasi internasional akan membantu tugas
pengawasan BI.
14. Pemerintah akan merevisi kerangka hukum operasi
perbankan setelah mengkaji seluruh peraturan
likuidasi yang juga mencakup kebangkrutan dan
penutupan bank. Pengkajian ini dijadwalkan selesai
September 1998. Rencana tindakan untuk merevisi
kerangka hukum akan dipersiapkan mulai akhir 1998.
15. Pemerintah akan memperbaiki transparansi dan keterbukaan
di perbankan. Dalam tempo kurang dari dua
tahun pemerintah akan mengharuskan bank untuk
menerbitkan data yang lebih komprehensif.
16. Sebelum Februari 1998 bank asing bebas membuka
cabang di seluruh Indonesia. Pemerintah juga akan
mengajukan ke DPR rancangan undang-undang yang
menghapuskan batasan penanaman modal asing di
bank-bank yang sudah go public sebelum Juni 1998.
17. Pemerintah akan menghapuskan batasan pemberian
kredit oleh bank, kecuali peraturan yang memang perlu
untuk menjaga prinsip kehati-hatian bank (prudential
banking) dan peraturan yang mendukung pengembangan
usaha kecil dan koperasi.
D. Reformasi struktural
1. Tarif bea masuk untuk bahan makanan dipangkas
menjadi maksimum 5%. Peraturan yang membatasi
impor produk peternakan juga dicabut. Kedua
kebijakan ini mulai berlaku 1 Februari 1998.
2. Mulai 1 Februari 1998 semua batasan impor kapa
bekas maupun baru dicabut.
3. Pemerintah menghapus semua pajak ekspor yang
menghambat ekspor mulai 1 Februari 1998. Sebagai
gantinya, untuk melindungi lingkungan hidup, akan ada
pajak sumber daya alam. Mulai Maret 1998 pemerintah
akan menurunkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan,
kayu gergajian, rotan, dan mineral menjadi
10% dari harga jual.
4. Pemerintah akan menghapus semua batasan ekspol1
yang berbentuk kuota dalam tempo tiga tahun kecuali
ada alasan kesehatan, kea manan, atau pada saat
terjadi kekurangan di pasar domestik. Contohnya
larangan ekspor minyak sawit akan tetap berlaku
hingga akhir Maret 1998. Setelah itu larangan ekspor
minyak sawit harus dihentikan. Pajak ekspor minyak
sawit tak boleh lebih dari 20%.
5. Pemerintah akan mencabut larangan investasi asing di
perkebunan sawit mulai 1 Februari 1998.
6. Larangan investasi asing di bidang eceran dan
pedagang grosir akan dihapus sebelum Maret 1998.
7. Semua tata niaga yang membatasi perdagangan,
termasuk semen, kertas, dan kayu lapis, akan
dibubarkan mulai 1 Februari 1998. Contohnya semen.
Tak ada lagi batasan ekspor maupun batasan
perdagangan antar provinsi. Pedagang bebas
mengekspor maupun menjual semen merek apa pun di
mengekspor maupun menjual semen merek apa pun di
provlnsl mana pun.
8. Semua Pemerintah Daerah Tingkat I dilarang membatasi
perdagangan antar provinsi maupun di dalam
p rovinsi mulai 1 Februari 1998. Contohnya pedagang
boleh menjual cengkeh ke siapa pun dengan harga
berapa pun. Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh
akan dibubarkan Juni 1998.
9. Sistem kuota yang membatasi penjualan ternak hidup
akan dihapus September 1998.
10. Pemerintah menegaskan larangan pemungutan retribusi
untuk seluruh barang ekspor. Pendapatan pemerintah
daerah yang hilang akan digantikan oleh pajak
bensin dan subsidi dari pemerintah pusat.
1 1 . Monopoli Badan Urusan Logistik hanya terbatas untuk
beras. Semua pabrik penggilingan tepung bebas menjual
tepungnya ke mana saja mulai 1 Februari 1998.
12. Petani bebas dari keharusan “formal’· maupun
“informal’· untuk menanam tebu.
13. Semua pedagang boleh mengimpor gula dan memasarkannya
di dalam negeri.
14. Sebelum April 1998 kerangka swastanisasi BUMN harus
sudah ada. Kerangka ini mencakup: kriteria untuk
menentukan perusahaan mana yang akan dijual,
direstrukturisasi, atau ditutup. Kerangka ini juga
mengatur proses penjualan yang transparan untuk
memaksimalkan perolehan dana pemerintah dan
memperlakukan semua penawar dengan adil.
15. Ada 12 BUMN yang sedang disiapkan untuk go public
sepanjang 1998. Kali ini, pemerintah akan menjual
seluruh sahamnya, bukan lagi sebagian. Pemerintah
juga akan menjual sahamnya di BUMN yang sudah go
public lebih banyak lagi sampai akhirnya BUMN-BUMN
tersebut sepenuhnya menjadi milik swasta.
16. BUMN yang tersisa akan dibebanl target keuntungan
yang sangat jelas. Semuanya akan dilaporkan secara
terbuka kepada masyarakat setiap tahun.
17. Pemerintah akan membuat program padat karya untuk
mempertahankan daya beli masyarakat miskin di desa
maupun di kota.
18. Alokasi anggaran untuk p rogram p embangunan
masyarakat akan naik.
19. Pemerintah akan segera menyusun peraturan p elaksanaan
Undang-Undang Lingkungan Hidup sebelum
Maret 1998.
20. Pemerintah akan mengkaji dan menaikkan iuran Hasil
Hutan sebelum Juni 1998. Pada periode yang sama,
pemerintah akan melelang konsesi, memperpanjang
masa konsesi, dan mengizinkan jual beli konsesi.
2 1 . Untuk mengurangi p olusi udara, pemerintah akan
mempercepat program p enggunaan bahan bakar yang
lebih bersih. Misalnya bensin tanpa timbal.
Tak dapat dipungkiri 5 0 poin LoI yang kemudian
di terjemahkan pemeri n tah menjadi 61 bu tir kebijakan di
a tas, memang banyak mengandung hal positif. Kem e s tian
dibubarkannya Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh
(BPPC) bulan Juni 1998, sekadar menyebut sebagian saja,
memang perlu . Juga Dihen tikannya semua fasili tas pajak
bua t proyek mobil nasional Timor adalah benar. Lalu
dimasukkannya pemasukan negara non buj e ter, seperti
dana inve s tasi dan dana reboisasi, dan lain- lain ke dalam
anggaran adalah langkah awal menuju tertib anggara n .
Namun a p a perlunya I M F memaksa pemeri n tah Indonesia
un tuk menaikkan tarif dasar listrik dan BBM per 1 April
1998 (kebijakan anggaran poin 2), ketika daya be Ii rakya t
sedang mengempis? Lalu mengapa pula pemeri n tah m e s ti
d i tekan un tuk memberi kebebasan kepada bank asing
membuka cabangnya di seluruh Indonesia sebelum Februari
1998? Pemeri n tah juga m e s ti membua t rancangan
undang- undang yang menghapus ba tasan penanaman
modal asing di bank- bank yang sudah g o public sebelum
Juni 1998 (kebijakan finansial poin 1 6 ) .
Apakah I M F m e m a n g s e d a n g menyiapkan l a h a n bua t
bank asing un tuk meraih keuntungan besar dari kebangkru
tan Indonesia? Sebab sa tu rangkaian dengan i tu,
se telah 16 bank d i tu tup, suku bunga semua jenis sertifika
t Bank Indonesia, mulai yang berjangka 1 hari sampai
1 tahun, m e s ti dinaikkan (kebijakan moneter poin 1) . Nah,
ketika bank- bank domestik kehilangan kepercayaan
nasabahnya, bank- bank asing mendapat limpahan dana
yang luar biasa besar. Dana- dana i tu semakin deras
mengalir ke bank asing se telah 3 8 bank dibekukan, dan
se terusnya, dan se terusnya . Dana ini tinggal d i tempatkan
saja di SBI, maka sambil tidur a tau ongkang- ongkang kaki
mereka sudah bisa meraih keuntungan, karena dalam
perjalanan w aktu suku bunga meroke t sampai di a tas 60%
guna mencegah pelarian modal . Ini pada gilirannya,
seperti bisa diprediksi, mengakibatkan bank tak bisa
menyalurkan kre d i t (nega tive spread) dan sektor riil m a ti
suri . Di sisi lain bank asing terus menye d o t keuntungan.
Akumulasi keuntungan tersebut pada gilirannya bisa
dipakai membeli saham dan a s e t- ase t yang m e s ti dijual
murah pula sebagai dampak sampingannya .
Anehnya lagi, seperti tak yakin akan kea mpuhan
konsepnya sendiri ten tang pengambangan nilai Rp terhadap
valu ta asing (valas), teru tama US$, BI masih
dibukakan pintu sediki t un tuk i n tervensi di pasar uang
dengan e mbel- e mbel sangat h a ti- h a ti, un tuk menjaga
s tabili tas nilai Rp (kebijakan moneter poin 9). Di sisi lain
pemeri n tah dipaksa memutus ura t dana bagi Indus tri
Pesaw a t Terbang Nasional (IPTN) yang n o tabene adalah
milik negara dan telah dike mbangkan sejak 1976. Artinya
se telah 22 tahun dike mbangkan dengan segala daya dan
dana, saa t menjelang pemeri n tah menuai hasil lewat
pesanan- pesanan domestik dan luar negeri, industri
pesaw a t terbang nasional i tu m e s ti dibiarkan mangkrak.
Sementara 27 proyek lis trik s w a s ta , yang sara t KKN,
boleh jalan terus . Padahal membera tkan anggaran belanja
negara, karena harganya kel e w a t mahal sampai di a tas
harga jualnya kepada konsum e n . Lalu poin 10 dari
kebijakan anggaran berbunyi : pemeri n tah me nunda 12
proyek infras truktur besar, termasuk Pembangkit Listrik
Tanjung Jati C. Kenapa IMF tidak menekan pemeri n tah
un tuk memba talkan semuanya sekalian a tau se tidaknya
direnegosiasi agar negara tak dirugikan? Apakah karena
perusahaan dari negara- negara yang tergabung dalam
Consul ta tive Group on Indonesia (CGI), Paris Club dan
IMF iku t menye d o t rezeki dari proyek- proyek v i tal i tu?
Harus diakui LoI i tu memang luar biasa dan mencakup
hampir semua yang berhubungan dengan hajad hidup
orang banyak. Dia secara terang- terangan dan kasa t
m a ta mendorong Indonesia ke jalur cepat liberalisasi
ekonomi, meninggalkan ekonomi kerakya tan dan melanggar
Pasal 3 3 UUD 1 945 . Liha t saja se telah mempersiapkan
perangka t agar asing boleh membeli aset dan bank- bank
yang akan dipriva tisasi, pada poin lain pemeri n tah disuruh
menyiapkan lembaga un tuk menswastakan bank- bank
pemeri n ta h . Pemeri n tah tak boleh menyuntik dana lagi
kepada bank- bank negara, kecuali yang hendak diswastakan
( res trukturisasi finansial poin 3 dan 4) . Apa artinya
i tu? Lalu pemeri n tah diminta mengajukan perubahan
undang- undang perbankan sebelum akhir Juni 1 9 9 8 .
Pemeri n tah m e s ti mencari mi tra asing un tuk membantu
mendapatkan inve s tor yang bermina t dalam
s w a s tanisasi bank negara . Jadwal s w a s tanisasi bank- bank
negara ini akan d i te n tukan dalam konsul tasi dengan IMF
dan Bank Dunia (res trukturisasi finansial poin 8 ) .
Hebatnya lagi kre d i t m a c e t dari bank- bank BUMN i tu m e s ti
dikeluarkan dulu dan pengelolaannya diserahkan kepada
lembaga baru yang akan dibentuk sebelum akhir Mare t
1998 (poin 1 1 ) . Artinya asing yang akan menjadi penadah
bank- bank i tu benar- benar akan mendapatkan bank yang
bersih . S a tu napas dengan i tu persyara tan modal
minimum di tingka tkan dan modal minimum bank s w a s ta
non devisa secara bertahap akan di tingka tkan se tara
dengan bank devisa (poin 12) . I tu memang kelihatan
ne tral, tapi poin13 berbunyi : mulai Mare t 1998 ahli- ahli
pengawasan bank yang bereputasi i n terna tional akan
membantu tugas pengawasan B1. Bantuan i tu tidak gratis,
pemeri n tah harus membayar mahal para konsul tan asing
dengan dana u tang .
Cuma orang yang putus asa dan panik yang mau
menandatangani kesepakatan seperti i tu . Soeharto telah
menandatanganinya . Selanju tnya se telah dia lengser,
para penggantinya terus dirongrong IMF un tuk merealisasi
se tiap poin kesepakatan tersebut seperti raja- raja nusantara
dulu. Tentu masih banyak poin- poin LoI i tu yang
perlu dipertanyakan, karena memang tak ada hubungannya
dengan perbaikan ekonomi. Sekadar tambahan bisa
kita sebut di sini poin 2 dari reformasi s truktura l : mulai 1
Februari 1998 semua ba tasan imp or kapal bekas maupun
baru dicabut. Apa perlunya? Bukankah semua negara
maju dan yang ingin maju m e s ti membatasi imp or segala
macam produk yang bisa dibua t di negerinya sendiri un tuk
melindungi indus tri dalam negeri? Bukankah Indonesia
sudah punya PT PAL, Kojabahari, dan lain- lain yang
terbukti piawai membua t kapal, bahkan un tuk keperluan
negara lain?
Pada saa t yang sama pemeri n tah didesak un tuk
menghapus semua pajak ekspor mulai 1 Februari 1998
(reformasi s truktural poin 3). Mulai Mare t tahun i tu juga
pemeri n tah didesak un tuk menurunkan pajak ekspor kayu
glondongan, kayu gergajian, rotan dan mineral menjadi
10% dari harga jual. Kebijakan ini telah membua t hutan
Indonesia makin rusak bera t akibat ekspor kayu glondongan
marak lagi dalam jumlah besar- besara n . Pada saa t
sama industri kayu dan furniture dalam negeri meranggas
kekurangan bahan baku . Juga ba tasan ekspor yang
berben tuk kuo ta m e s ti dihapus dalam 3 tahun, kecuali
ada alasan kesehatan, kea manan, a tau pada saa t terjadi
kekurangan di pasar domestik. Mengapa? AS sendiri
menerapkan kuo ta imp or un tuk melindungi industri dalam
negerinya . Mengapa pemeri n tah Indonesia tak boleh
menerapkan siste m kuo ta ekspor bua t produk terte n tu
guna melindungi konsumen dalam negerinya? Larangan
ekspor minyak saw i t cuma di to teransi IMF hingga akhir
Mare t 1998, se telah i tu pengusaha bebas menjualnya ke
mana saja, juga kayu lapis, semen, kertas, dan lain- lain.
Tiba- tiba saja republik benar- benar ja tuh miskin, karena
tak ada minyak g oreng, tak ada kayu, rotan, semen,
kertas, dan lain- lain. Semuanya lari ke luar negeri mengejar
dolar secara legal a tas res tu IMF .
Lebih jauh lagi alih- alih memberdayakan pedagang
eceran dalam negeri, di masa paceklik dan banjir
penganggur ini, IMF malah memaksa pemeri n tah Soeharto
un tuk menghapus larangan inve s tasi asing di bidang
eceran dan grosir sebelum Mare t 1998 (reformasi s truktural
poin 6 ) . Sejak i tu pula hipermarke t asing asal Francis
Carrefour dan Con tinent (ke mudian merger menjadi
Carrefour), dan hipermarke t asing lainnya menyerbu kotakota
besar Indonesi a . Pedagang eceran dan groslr
raksasa ini, tidak saja telah menggantikan fungsi pasar
karena banyaknya i te m produk yang diperdagangkannya,
tapi sekaligus telah merebut konsumen berduit yang
seharusnya berbelanja di pasar dan pusa t belanja
domestik.
Lalu pOln 8: semua pemeri n tah daerah dilarang
memungut retribusi un tuk barang ekspor, sebagai
g a n tinya diciptakan pajak BBM . Impor gula dibuka lebarlebar
(poin 13) . Sebelum April 1998 pemeri n tah diminta
membua t kerangka s w a s tanisasi BUMN un tuk menentukan
perusahaan mana yang akan dijual, dires truk- turisasi dan
d i tu tup (poin 14) . Poin 15- nya lebih heba t lagi pemeri n tah
m e s ti mempersiapkan 12 BUMI\! un tuk g o public sepanjang
1998 dan pemeri n tah m e s ti menjual seluruh sahamnya,
bukan lagi sebagian . Pemeri n tah juga diminta menjual
sahamnya di BUMN yang sudah g o public lebih banyak lagi
sampai akhirnya BUMN- BUMN tersebut sepenuhnya menjadi
milik s w a s ta .
Tak ada seorang pun yang berpikiran jernih dan jujur
yang tidak melih a t ini sebagai jebakan a tau penipuan, tapi
siapa berani melawan juragan IMF? Apalagi bila diingat
pengusaha dalam negeri lagi kesuli tan likuiditas a tau
dikejar- kejar kredi tor, maka s w a s tanisasi i tu akhirnya bisa
dibaca sebagai pengambilalihan a s e t- ase t negara yang
bagus- bagus oleh asing a tas res tu IMF . Hal lain yang
perlu disoroti lagi adalah reformasi s truktural poin 2 0 . Di
s i tu pemeri n tah diminta menaikkan iuran hasil hutan sebelum
Juni 1998. I tu ten tu tak masalah, tapi kalima t ikutannya
jelas berbahaya dan akan menjadi bom w aktu di
kemudian hari . Pemeri n tah diminta, pada periode yang
sama, melelang konsesi, memperpan-jang masa konsesi
dan mengizinkan jual- be Ii konsesi .
Bila i tu berjalan, pertanyaannya kemudi a n : bagaimana
caranya mengontrol para pengusaha hak pengusahaan
hutan (HPH) nantinya, jika konsesinya bisa
diperjual- belikan? Bagaimana memelihara kelestarian
hutan, bila menangkap perusak dan penjarah hutan saja
tak bisa lagi dilakukan karena pemilik konsesi se tiap saa t
bisa berg a n ti lew a t jual- beli? Probosutejo telah menjual
konsesinya pada 2002 se telah dia menerima dana reboisasi
Rp 100, 9 1 miliar. Pinjaman dengan bung a nol persen
i tu seyogyanya dipakai bua t menanami 73 ribu hektar
areal konsesi hutan tanaman industri miliknya sebagaimana
disepaka ti saa t akad ( 1996) . Probo ingkar janj i .
Bukannya dipakai menanami areal HTlnya, d a n a i tu malah
didepositokannya di berbagai bank. Pada 22 April 2003
Pengadilan Negeri Jakarta Pusa t menwonis adik tiri
man tan presiden Soeharto i tu 4 tahun penjara, membayar
uang pengganti Rp 100, 9 1 miliar, plus denda Rp 30 juta .
Dia dinya takan terbukti korupsi dengan menyalahgunakan
dana reboisasi . Probo kemudian naik banding . Pengadilan
Tinggi Jakarta lalu mengurangi hukumannya menjadi 1
tahun penjara pada 29 Desember 2003 . Probo kecewa,
lalu menempuh upaya kasasi . Di tingka t kasasi, MA malah
mengua tkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusa t.
Masalah ini nampaknya belum selesa i . Akan ada
upaya Peninjauan Kembali (PK) dan kasus suap yang
mengiringinya . Akankah Probo menyusul Bob Hasan, si
raja hutan dan sempat menjadi Men teri Perindustrian dan
Perdagangan pada Kabine t Pembangunan VII? Ataukah
dia akan dibebaskan lew a t PK, karena kepiawaian sang
pengacara dan ke teledoran media massa yang menyulapnya
menjadi pahlawan . Bila tak h a ti- h a ti orang bisa saja
nantinya menyamakan Probo dengan Khairiansyah, orang
KPK yang membongkar kasus korupsi dan suap di KPU .
Jawaban a tas pertanyaan ini akan mempengaruhi kredibelitas
pemeri n tah SBY-JK di m a ta rakya t yang memilihnya
. Orang akan menganggap mereka cuma perpanjangan
tangan dari rezim orba S oeharto . Bila PK berhasil membebaskannya
dari hukuman, maka para pembalak berdasi
akan semakin merajalela . Bukan tidak mungkin apa yang
di takutkan MS Kaban, Men teri Kehutanan Kabine t Indonesia
Bersa tu SBY-JK benar- benar menjadi kenya taa n .
“Hutan di Indonesia di a mbang kri tis . Masa bertahannya
tinggal 15 – 20 tahun ke depan. Bila tak segera d i tangani,
saya kha w a tir bencana besar akan segera terjadi/’
ka tanya beberapa 1 Juni 2007 di Medan.
Di a tas semua i tu dengan membaca poin- poin
LoI, yang telah d i tandatangani Soeharto sebelum lengser,
rasanya dapat dipahami mengapa agenda- agenda reformasi
yang paling esensial tak bisa berjalan sampai sekarang
. Ada ganjalan, tersembunyi dalam poin- poin LoI,
yang menghalangi langkah-Iangkah pemeri n tah un tuk
memperbaiki nasib rakya t dan mengangka t marta b a t
bangsa .
9. Beberapa Born Waktu yang Lain
Selain GBHN super ala IMF, yang bisa membua t
pemerintahan pasca orba kehilangan momentum un tuk
mengubah keadaan dengan caranya sendiri, masih ada
beberapa hal yang bakal menjadi bom w aktu di kemudian
hari . S w a s tanisasi proyek v i tal misalnya, yang telah
d i tandatangani pada masa Soeharto, bila tak cepat- ce p a t
dinegosiasi ulang, dapat dipastikan akan sangat m e m bera
tkan anggaran belanja negara dan rakya t secara
umum. I tu an tara lain bisa d a tang lewa t pintu proyek
listrik s w a s ta yang mahal dan sara t kolusi, juga ten tunya
lew a t s w a s tanisasi proyek air bersih . Lalu masih ada lagi
soal industri kertas, yang karena kelalaian pemeri n tah
Soeharto a tau memang ada unsur kolusi di s i tu, telah
menyebabkan karamnya BUMN Kertas dan berjayanya
s w a s ta . Daftar ini masih bisa diperpanjang dengan keruw
e tan di kebijakan kayu dan administrasi yang a mburadul,
dan lain- lain. Baiklah agar lebih jelas akan kita kupas sa tu
per sa tu .
A . Proyek Listrik Swasta
Di tengah s i tuasi yang terus bergejolak sejak menjelang
pemilu 1997 dan krisis moneter yang terus menggerus nilai
Rp terhadap valas, orang dibikin geger oleh kemungkinan
bangkrutnya perusahaan lis trik negara (PLN ) . BUMN yang
sangat penting ini se tidaknya terbel i t 3 masalah besar.
Pertama, masalah u tang . Sampai akhir Desember 1 997,
PU\I tercatat memiliki u tang kel e w a t gede sampai mencapai
Rp 26,4 triliun . Dari u tang sebanyak i tu Rp 23,2
triliun merupakan u tang jangka panjang . Sisanya Rp 3,2
triliun adalah u tang jangka pendek, yang secara lang sung
akan membera tkan keuangan PLN . Kedua, kerugian
sebanyak Rp 1,5 triliun akiba t depresiasi rupia h . Hal yang
mengeju tkan i tu dike mu- kakan Men teri Perta mbangan dan
Energi (Menta mben) w aktu i tu LB. Sudjana, Oktober
1997.
Peryataan M e n tamben kemudian dipertegas Dirut
PLN saa t i tu ir Dji teng Marsudi pada rap a t dengar
pendapat dengan Komisi VIII DPR- RI (5 Desember 1 997) .
Kondisi i tu ten tu a m a t mempriha tinka n . Apalagi bila
diingat pada 1996 Badan Usaha Milik Negara tersebut
masih meraih untung Rp 1 , 2 triliun . Mengakhiri 1 997, yang
separuhnya dilalui di tengah krisis, laba PLN menurun
tajam, sehingga tinggal seki tar Rp 3 0 1 , 7 miliar. Lalu
persoalan ke tiga yang tak kalah bahayanya adalah
kebutuhan dana inve s tasi PLN yang hingga tahun 2008
mencapai sekitar Rp 144 triliun .
Hampir tak ada orang mempermasalahkan u tang PLN
yang besar i tu . Dana tersebut konon telah digunakan PLN
un tuk inve s tasi di sektor kelis trikan, yang dulunya didanai
APBN . Hanya saja un tuk melunasinya pada masa paceklik,
memang tidak gampang . Toh perha tian orang lebih
banyak terfokus pada kemungkinan rugi sebesar Rp 1 , 5
triliun i tu . Pertanyaannya kemudi a n : mengapa BUMN,
yang memonopoli pasokan listrik, bisa merugi? Mana ada
perusahaan monopoli merugi? Sebagai bandingan bisa kita
a mbil monopoli trigu yang diberikan Presiden Soeharto
kepada Grup Salim (Bogasari ) . S e telah tiga dasawarsa
berlangsung, Grup usaha ini menjelma menjadi konglomera
t besar yang sul i t dicari tandingannya di Indonesia
dan Asia Tenggara . Masa PLN, yang memonopoli pasokan
listrik, kebutuhan yang jauh lebih v i tal daripada terigu,
bisa merugi dan nyaris bangkrut?
Toh i tulah kenya tannya, PLN tahun 1998 diprediksi
merugi sampai Rp 1,5 triliun . Kerugian ini akan terus membesar
pada tahun- tahun berikutnya . Mengapa? Dji teng
tanpa tedeng aling- aling mengaitkan kerugian i tu dengan
kew ajiban membeli listrik s w a s ta yang maha l . Dia tidak
mengada- ada . PLN, menuru t perjanjian yang telah d i tand
a tangani pemerintah, memang harus membeli listrik dari
pengusaha s w a s ta seharga USS 0 , 5 74- 0 , 856/KW h . Padahal
selama ini harga jualnya kepada konsumen cuma USS
OA70/KW h . Sebelum masuknya listrik s w a s ta dengan
harga segitu, PLN sudah menuai un tung, karena anak
perusahaan PLN PT Pembangki t Jawa Bali (PJB) I dan II,
yang bergerak dalam pembangunan pembangkit listrik dan
memasok listrik- biasa menjual produknya kepada PLI\J
seharga US$ 0 , 350/KWh . Jadi masuknya s w a s ta ke
proyek lis trik dapat dipastikan bakal mem- bera tkan PLN .
Bila ingin untung a tau se tidaknya tidak merugi saja, PLN
mau tak mau harus menaikkan tarif dasar lis trik (TDL) .
Artinya kelemahan posisi tawar PLN terhadap inve s tor
listrik s w a s ta , pada gilirannya dibebankan kepada konsumen,
ini dire s tui pula oleh juragan IMF lew a t GBHN
supernya .
Sampai akhir 1997 tercatat ada sekitar 26 proyek
pembangki t listrik s w a s ta ( to tal kapasitas 9 . 675 MW), 1 8
di an taranya telah dise tujui dibangun . Menginga t konsesi
ra ta- ra ta inve s tor lis trik s w a s ta i tu 30 tahun, dapat
dibayangkan berapa akumulasi kerugian PLN kelak. Nah
bila nantinya semua i tu dibebankan kepada konsumen,
dapat dipastikan be tapa bera tnya beban yang harus
dipikul rakya t Indonesia yang sudah melara t . Pada 1 99 7-
2002, menuru t D a ta Consult, secara bertahap konsorsium-
konsorsium listrik s w a s ta i tu akan memasok listrik ke
PLN . Meski dalam purchase pow·er agreement (PPA)
tercatat hanya 30% yang w ajib dibeli PLN dari produksi
mereka, i tu te tap saja membera tka n . Apalagi bila
keku a tan lobi para pengusaha listrik s w a s ta i tu berhasil
memaksa PLN membeli semua .
Masuknya s w a s ta ke sektor listrik sebenarnya tidaklah
tanpa rencana . Ini adalah buah dari upaya swastanisasi
yang terus menggelinding di berbagai sektor,
termasuk penyediaan air bersih, jalan tol, pelabuhan,
bandara, telepon, penyulingan minyak, dan sebagainya .
Tidak heran bila berbagai bisnis yang dulu dimonopoli
Pemerintah, karena menyangkut haja t hidup orang
banyak, kini mulai dijalankan s w a s ta . I tu sah- sah saja,
selama tidak merugikan konsum e n . Cuma dalam praktiknya
tidak selalu begitu . Seperti telah disinggung di a tas di
sektor lis trik, misalnya, s w a s ta telah diizinkan membangun
pembangkit listrik. Sedang pendistri- busiannya te tap
menjadi monopoli PLN . I tu berarti pengusaha lis trik s w a s ta
cukup membangun pembangki tnya saja . Soal pemasarannya
mereka tak perlu rep o t- rep o t . PLNlah yang akan
membeli semua produk mereka, dan memasarkan produk
tersebut kepada konsum e n . Heba tnya lagi dalam menjual
lis trik pun mereka tak perlu bersaing dalam masalah harga
dengan PJB I dan II. Mereka boleh mene tapkan tarif
sendiri .
PLN nampaknya memang tidak menun tu t agar
s w a s ta menjual produknya di bawah harga listrik yang
dihasilkan PJB I dan II. Bisa jadi kesepakatan d i tand
a tangani pemeri n tah di belakang punggung manajemen
PLN . Selanju tnya dia cuma menjalankan kew ajibannya
un tuk membeli listrik dari para pembangkit listrik s w a s ta .
Lebih jauh lagi pemeri n tah tidak pula menjadikan
kemampuan konsumen sebagai bahan pertimbangan .
Agaknya pemerin tah Soeharto menggunakan pertimbangan
lain. Tidak enaknya lagi pertimbangan tersebut
cuma dike tahui oleh pemerin tah (dalam hal ini M e n tamben),
PLN, dan pen gusaha listrik s w a s ta . Tra n sparansi
yang d i tuntu t masyaraka t dan konsumen nampaknya
belum bisa diberikan PLN .
Banyak kalangan kebera tan dengan cara jual- beli
listrik seperti i tu, termasuk anggota DPR RI, teru tama
Komisi VIII dan VI . Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) dan pengam a t ekonomi UI Faisal H. Basri masuk
juga dalam daftar orang- orang yang kebera tan tersebut.
Mereka semua senada menengarai adanya ke tidakberesan
dalam pen unjukan inve s tor dan tender PLN . Yang paling
vokal mengkri tik Pemeri n tah adalah Iskandar Manji,
man tan anggota Komisi VI DPR RI . Men urutnya dalam
se tiap proyek listrik s w a s ta, selalu didapati sura t dari
Pemerin tah un tuk menye tujui PPA, dan PLN tak bisa
menolaknya . Contohnya kasus PLTU Tanjung Ja ti C, yang
d i tunda bersama beberapa proyek lain akibat krisis.
Penundaan ini terc a n tum terang- terangan dalam LoI IMF
yang d i tandatangani S oeharto . Melihat harga listrik
s w a s ta yang demikian tin ggi i tu dan bau kolusi yang
menyengat, sebenarnya lebih masuk akal bila semuanya
diba talkan demi huku m . Namun e n tah dengan pertimbangan
apa IMF cuma menjegal Proyek lis trik Tanjung Ja ti
C yang dimenangkan PT CEPA (Consolid a te Electric Power
Asia) Indonesia .
CEPA Indonesia adalah konsorsium yang semula
memenangi tender Proyek Listrik Tanjung Ja ti B pada akhir
1995 . Proyek Listrik Tanjung Ja ti C didapatnya kemudian
dengan cara agak akroba tik. Ceritanya begini : pada akhir
1995, CEPA Indonesia berhasil memenangi tender Proyek
Listrik Tanjung Ja ti B senilai USS 1J7 miliar. Pada saa t
memenangi tender anggota konsorsiumnya adalah Cepa
Hongkong dan PT Intern a tional Manufac turing Producer
Associa tion (Impa) Energy, milik pelobi ulung Djan Faridz
yang dikenal deka t dengan mba Tutu t . Pengusaha yang
a m a t tertutup i tu kadang juga suka main sin terklassin
terklasan . Pada 17 April 1996 misalnya, dia menyumbangkan
100 uni t sepeda m o tor kepada Pangdam Jaya
w aktu i tu Mayjen S u tiyoso, un tuk pengamanan ibuko ta
menjelang pemilu. Nampaknya Impa Energy, milik Djan
Faridz, sebagai a n g g o ta konsorsium muncul belakangan,
sebab tahun 1994 konsorsium i tu beranggotakan Cepa
Hongkong dan PT Gunung Sewu Mulia . Menuru t Sammy
Supit, Direktur Impa, perusahaan yang din akhodainya
bergerak dalam bidang opera ting/developer pembangki t
listrik dan merupakan pemasok hydro e quipm e n t terbesar
di Indonesia . Bahkan PT Ciw i Kimia, ka ta dial ketika
membangun pembangki t listriknya ( 19 92), membeli
e quipm e n t, termasuk genera tornya dari Imp a .
Terlepas dari prokon tra penggantian a n g g o ta konsorsium
Cepa Indonesia, proyek listrik s w a s ta pukul ra ta
memang berbau korupsi, kolusi dan nepotism e . Inidika tornya
tak sul i t didap a t . Tinggal kita dere tkan saja proyek
dan angka- angka inve s tasi proyek- proyek tersebut, maka
semuanya akan terpampang jelas di depan m a ta . Proyek
Tanjung Ja ti B yang ka tanya men elan inve s tasi US$ 1J7
miliar a tau Rp 4, 1 triliun dengan kurs w aktu i tu misalnya,
jelas tak masuk aka ! . Angka i tu kel e w a t besar un tuk
pembangkit listrik berkapasitas 2 X 660 M W . Sebagai
bandingan bisa kita a mbil Proyek Tanjung Ja ti A, te tangganya
yang d i tangani Bakrie & Brothers (BB) . Proyek yang
disebut belakangan i tu berkapasitas sama besar, tapi
cuma menelan inve s tasi USS 1 , 66 miliar. Jadi ada selisih
sekitar US$ 11 juta .
Tingginya angka inve s tasi listrik s w a s ta d i Indonesia
akan semakin terasa bila dibandingkan dengan proyek
serupa di negara lain. Oi Sual, Pengasinan- Filipina, misalnya,
proyek listrik berkapasitas 2 X 609 MW, cuma
menelan inve s tasi USS 1,40 miliar. Sedang PLTU Shaijiao
C di Guangdong RRC yang berkapasitas 3 X 660 MW,
menelan inve s tasi USS 1 , 874 miliar. Konsekuensi logis dari
tingginya inve s tasi lis trik s w a s ta di tanah air, ten tu saja
harga listrik yang d i tawarkan ke PLN juga tinggi . Cepa
Indonesia m e m a tok harga US$ 0,739 /Kwh, jauh di a tas
harga PJB I dan II (US$ 0,470/Kwh) . Toh harga
pa tokannya masih kalah mahal dibanding tarif yang
d i tawarkan Paithon I milik Hasyim Ojojohadikoesoemo
yang m e m a tok harga US$ O , 8 5 6 /kw h . Jadi dari sisi harga,
di an tara sekian banyak proyek lis trik s w a s ta, sebenarnya
yang d i tawarkan BB adalah yang terendah, yai tu USS
O, 574/kw h, meski ini pun masih di a tas harga yang
d i tawarkan PJB I dan II yang cuma US$ 0,350 . Angkaangka
i tu sekaligus menunjukkan bahwa BUMN yang
dikenal tidak efisien i tu bisa jauh lebih efisien daripada
s w a s ta nasional yang kolu tif.
Terlepas dari bau anyir KKN yang terus mengiku ti
proyek listrik s w a s ta tersebut, pada 1996 Faridz bersedia
kompromi dalam soal tarif. Cepa Indonesia siap menurunkan
harga jualnya kepada PLN sampai menjadi USS
O , 5 73/KWh a tau USS 0 , 0 0 1 lebih murah daripada yang
d i tawarkan BB. Namun i tu tidak gra tis . Pelobi ulung i tu
memberi syara t: asal Proyek Tanjung Ja ti C yang berkapasitas
sama, juga diberikan kepada Cepa Indonesia . Apa
artinya i tu? I tu berarti harga jual lis trik s w a s ta i tu
sebe tulnya bukan harga m a ti . Bila PLN a tau pemerin tah
maul harganya bisa di tekan, bahkan mungkin sampai di
bawah harga jual PJB I dan II. Toh pemerin tah tak mau
melakukannya . Yang terjadi kemudian malah Proyek
Tanjung Ja ti C benar- benar diserahkan kepada Cepa
Indonesia l e w a t sebuah Keppres dan sura t dari Mensesneg
w aktu i tu M oerdiono .
Hebatnya lagi ketika krismon memporandakan perekonomian
republik pertengahan 1997, pemerin tah cepat
menyelama tkan proyek listrik Tanjung Jari B dengan cara
mem- buy o u t- nya seharga US$ 1 , 1 miliar, ketika proyek
i tu ka tanya baru seki tar 87% dikerjaka n . Selanjutnya
proyek i tu tidak lagi mengusung nama Cepa Indonesia,
tapi HI Power Tubanan . Oarimana pula dananya di saa t
paceklik? Menuru t Sammy, Faridzlah yang melobi pihak
Jepang agar memberikan pinjaman lunak kepada pemerin
tah un tuk membeli proyek tersebut. Boleh jadi Sammy
tidak mengada- ada . Jepang sendiri w aktu i tu memang
sedang gencar membantu perusahaan – perusahaannya di
luar negeri agar tidak bangkru t. Pendeknya pemerin tah
diberi pinjaman dalam rangka menolong Sumitomo Corp,
yang memegang mayori tas saham proyek Tanjung Ja ti B .
Sammy sendiri meliha t i tu sebagai kei s timewaan Faridz.
“Faridz selalu berhasil meyakinkan partner- partner luarnya,
sehingga proyeknya selamat, ” ka tanya memuji ketika
d i te mui penulis un tuk majalah SWA w aktu i tu .
Fakta – fakta d i a tas dengan gamblang membuktikan
bahwa s w a s tanisasi di bidang kelis trikan bukannya membawa
berkah bagi negara dan rakyat, tapi jus tru membawa
bencana . Sebab mahalnya harga be Ii PLN kepada
s w a s ta i tu lamba t laun akan menguras kas PLN . Pada
gilirannya ketika PLN tak kua t lagi membayarnya, harga
listrik akan dinaikkan terus . M e s tinya dengan alasan
kesul i tan dana pembangunan akibat krismon, semua
proyek listrik s w a s ta i tu bisa diba talka n . Atau se tidaknya
dinegosiasi ulang sampai mereka bisa memberikan harga
lis trik di bawah PJB I dan II. Atau di bawah USS
O, 350jKWh agar ekonomis .
Sebab bila pemerin tah lew a t berbagai In tervensinya
bisa memaksa PLN membeli listrik s w a s ta yang mahal,
ten tu pemerin tah juga memiliki kekuatan serupa un tuk
memaksa s w a s ta memberikan harga bersaing . Pada acara
dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR- RI, 5 Desember
1997 Dji teng mengakui adanya tekanan dari pemerin tah
un tuk memenangkan kelompok- kelompok usaha terten tu
dalam tender listrik. ‘Terus terang saya susah menerangkan,
tapi kira- kira Bapak tahulah apa sebabnya . Bapak
bisa memperkirakan bagaimana kalau saya harus menand
a tangani PPA a tau kon trak pembelian lis trik s w a s ta ,
yang harganya lebih tinggi dari harga jual PLN? Dirut kok
sampai menanda tangani i tu? Saya bisa membayangkan,
nanti pasti saya d i tanya DPR. Sudah kebayang Pak.
Bapak kira- kira tahulah sebabnya, kok saya teken,” tutur
Dji teng se tengah memelas. Dia mengaku kesal terhadap
tekanan semacam i tu . “Te tapi Bapak bisa memperkirakan
sendiri . Bahkan ketika mulai menyusun spesifikasi tender
saja sudah diintervensi begini- begitu . Kami sudah diarahkan
membeli barang- barang un tuk kepentingan pihak
terte n tu . Kalaupun peserta tendernya tidak banyak, maka
kami dipukul dengan harga barang,” tambah orang nomor
sa tu di perusahaan listrik negara i tu kecewa, tanpa
menyebut siapa yang mengintervensi .
Tak dapat dipungkiri PLN memang mendapat banyak
hambatan s truktural dalam negosiasi dengan listrik swasta
o BUMN kelis trikan i tu tidak diberi kebebasan un tuk
berunding sendiri dengan inve s tor. Padahal dengan segala
keahlian dan pengalamannya, PLN lebih tahu kebutuhannya
: berapa yang harus dibeli, berapa harga pantasnya,
dan sebagainya . “Posisi tawar PLN di hadapan inve s tor
s w a s ta dilemahkan Pemerin tah sendiri . PLN banyak
mengalami hambatan s truktural,” jelas Faisal bersungguhsungguh
. Faisal melihat akar masalahnya ada di Tim
Perunding Listrik S w a s ta yang dibentuk Pemerin tah tanpa
melibatkan PLN, sehingga terjadilah transaks i an tara
Pemerin tah dan s w a s ta .
Anehnya, meski akar masalahnya juga dike tahui
manajemen, un tuk mengatasi masalah yang membelitnya,
PLN tak berusaha menawar harga pasokan i tu dari pemasok
s w a s ta . Sebagaimana perusahaan- perusahaan negara
yang lain, PLN mencari jalan aman dengan mengalihkan
tambahan beban i tu ke konsume n . Agaknya manajemen
PLN tak punya nyali un tuk menghadapi para pengu- saha
besar yang memerasnya a tas res tu pemeri n ta h . Masuknya
s w a s ta di bisnis pembangki t lis trik tidak dengan
sendirinya menimbulkan persaingan sehat, sehingga
konsumen mendapa tkan harga lebih mura h . Sebaliknya
listrik s w a s ta jus tru menambah beban baru . Ancangancang
ke arah i tu paling tidak tergambar dari usulan
Dji teng tak lama kemudian . U n tuk menghadapi belitan
u tang dan rongrongan inve s tor listrik s w a s ta , Dji teng
mengusulkan 3 hal, yakni, ( 1 ) PLN dibolehkan menaikkan
tarif dasar listrik; (2) PLN disubsi d i ; a tau (3) PLN dibiarkan
bangkru t.
Langkah pertama, meski juga disyara tkan Bank
Dunia, m e s tinya bisa d i tolak Pemeri n ta h . Apalagi saa t
krismon, yang telah meron tokkan daya be Ii rakya t sampai
ke titik terendah. Menaikkan tarif dasar listrik pada saa t
rakya t sedang j a tuh miskin secara politis berbahaya .
Sedang membebankan inefisiensi di PLN kepada konsumen
se tianya jelas tidak adil . Namun membiarkan PLN
bangkrut, a l terna tif ke tiga, ten tu lebih tidak bijak. S a tusa
tunya jalan yang tersisa adalah memberi subsidi,
a l terna tif kedua . Inilah solusi yang diincar PLN dan
inve s tor listrik s w a s ta , karena aman dan tidak rep o t .
Cuma d a l a m s i tuasi sul i t seperti ini, tambahan subsidi
ten tu akan membera tkan anggaran belanja negara . Sebenarnya
ada sa tu a l terna tif lagi yang lebih rasional dan
manusiawi, yai tu negosiasi ulang dengan para pengusaha
listrik s w a s ta . Proyek- proyek yang masuk l e w a t jalur
kolusi harus dipotong a tau se tidaknya harganya harus
bisa d i tekan sampai di bawah harga jual lis trik PLN kepada
konsumen . Tanpa keberanian moral seperti i tu PLN te tap
akan menjadi sapi perahan para pengusaha lis trik s w a s ta
yang seraka h .
Sebaliknya bila PLN berani d a n berhasil menekan
harga lis trik s w a s ta dalam negosiasinya, jelas negara
akan diun tungka n . Preseden i tu akan mudah pula d i terapkan
pemerin tah di sektor lain yang juga disw a s tanisasi,
misalnya di sektor penyediaan air bersih.
B. Kehadiran Swasta d i Sektor A i r Bersih
Sejak memasuki dasawarsa ’90 – a n Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) terliha t gencar mengundang partisipasi
s w a s ta . Alasannya sederhana saj a : PDAM kewalahan
melayani kebutuhan air bersih yang terus meningka t, baik
bagi perumahan maupun indus tri . D a ta dari Dirjen Cip ta
Karya Departemen Pekerjaan Umum (DPU) , yang mengurusi
air bersih, dengan gamblang menunjukkannya .
PDAM, yang di seluruh Indonesia berjumlah 445, sampai
Desember 1997 baru bisa melayani 37,2 juta jiwa a tau
18% dari to tal penduduk. Sisanya masih memanfaa tkan
sumur pompa dan air sungai. Sedang pelanggan PDAM
meningka t sekitar 1 1 , 9% se tiap tahun . Di ibuko ta negara
saja a tau di DKI Jakarta, misalnya, baru 40% penduduk
terlayani PDAM .
Angka- angka i tu jelas mempriha tinka n . Karenanya
kehadiran s w a s ta dalam menyediakan prasarana air bersih
ten tu menimbulkan harapan . Namun kekhawa tiran bahwa
sua tu saa t PDAM akan tunduk pada inve s tor seperti yang
menimpa PLN, te tap saja ada . Pertama, karena air
merupakan kebutuhan yang menyangkut haj a t hidup
orang banyak paling primer. Bila sediki t saja harganya bisa
dipermainkan, jutaan orang akan menderi ta . Kedua,
karena para inve s tor tersebut umumnya merupakan pengusaha
yang selama ini memiliki bargaining position (posisi
taw ar) kua t, se tidaknya sama kuatnya dengan inve s tor
listrik s w a s ta yang melumpuhkan PLN .
Liha t saja kawasan bara t Jakarta, misalnya, digarap
Grup Salim l e w a t PT Garuda Dipta Semesta , berp a tungan
dengan Lyonnais Des Eaux (Prancis) . Kawasan timur
dikuasai Sigit Harj ojudanto melalui PT Kekarpola Airindo,
bekerjasama dengan Thames W a ter (Inggris) . Di Jawa
Timur H u tomo Mandala Pu tra (Tommy) bersama Grup
Cipu tra menggarap proyek Umbulan, un tuk kebutuhan
Surabaya dan seki tarnya . Sementara cucu Soeharto Ari
Sigit menggarap proyek Karang Pilang III (Ja-Tim) . Lalu di
Bontang, Kalima n tan Timur, Ari kerja bareng dengan
omnya, Tommy. Bob Hasan dengan Grup Nusambanya
menggarap proyek air bersih serupa di Balikpapan,
menggandeng N orth W e s t W a ter.
Kehadiran asing, yang digandeng s w a s ta nasional, di
sektor penyediaan air bersih sebe tulnya sangat mempriha
tinkan, bila tak bisa disebut melecehkan martaba t
bangsa . S e telah se tengah abad lebih merdeka dari
penjajahan asing, ternyata pemerin tah negeri ini tak
mampu menyediakan air bersih yang sehat bua t rakyatnya
. Padahal Indonesia tidak terle tak di gurun sahara
a tau padang pasir yang gersang, tapi seluruh pulaupulaunya
dikelilingi air. Da tarannya bergunung- gunung
dengan telaga dan danau yang bahkan tak pernah kering
di musim kemara u . Sementara curah hujannya cukup
tinggi . Jelas ada yang tak beres, bila urusan penyediaan
air bersih ini harus diserahkan kepada inve s tor asing dan
s w a s ta . Dengan sediki t manuver, air bersih ten tu bisa
berubah menjadi lahan bisnis yang sudah pasti mengun
tungkan .
Air, yang diberikan Tuhan gra tis un tuk seluruh penduduk
negeri, di tangan inve s tor lamba t laun akan dirubah
menjadi komo d i tas yang mahal . Apalagi bila di sisi lain
pemerin tah juga membiarkan perusahaan- perusahaan
s w a s ta menye d o t air ribuan m3 per hari dari gunung,
lembah dan danau un tuk dijual di kota sebagai air
kemasan . Sebab ini bagaimanapun juga mengurangi debet
air yang biasanya sepanjang tahun mengaliri sawahsawah
penduduk. Dampaknya sudah sejak lama terliha t
dalam bentuk pengerasan tanah- tanah sawah akibat
kekurangan air, sesua tu yang bahkan di zaman penjajahan
fisik pun tak pernah terjadi. Mengapa jus tru di masa
kemerdekaan ini, pemerin tah Indonesia menyerah- kan
urusan penyediaan air bagi penduduknya kepada s w a s ta
dan asing? Padahal teknologi sudah sedemikian canggihnya,
sehingga memungkinkan orang- orang di gurun pun
bisa menikma ti air berlimpah.
Toh Kasubd i t Air Bersih Dirjen Cip ta Karya Departemen
Pekerjaan Umum w aktu i tu, Ir. Poedjasta n to, CES,
DEA menilai kekhawa tiran i tu terlalu berlebiha n . Menurutnya
DPU bersama jajarannya tidak begitu saja menerima
kehadiran para inve s tor. “DPU menetapkan zona-zona
tem p a t s w a s ta boleh iku t serta memasok air bersih, dan
di mana peran s w a s ta tidak diperluka n . Di samping i tu
kami juga tidak membiarkan s w a s ta menetapkan tarifnya
sendiri . N a n ti hanya orang kava saja yang bisa menikma ti
aIr bersih. Padahal tujuannya bukan i tu,” tutur
Poedjasta n to meyakinka n . “Jadi tarif sampai sekarang
d i te n tukan DPU bersama PDAM dan pemda se tempat.
Ten tu dengan mempertimbangkan usulan inve s tor,”
tambahnya . B a tasan i tu diakuinya agak mengham- ba t laju
inve s tasi s w a s ta di sektor air bersih, tapi i tu lebih baik,
ka tanya, daripada kedodora n .
Pada 1 9 9 8 tercatat a d a 20 proyek a i r bersih yang
akan digarap PDAM bersama s w a s ta . Semuanya tersebar
di 14 provinsi, termasuk megaproyek di Jakarta . Cuma
rakya t sebagai konsumen ten tunya tak bisa se tenang
Poedjasta n to menghadapi s w a s tanisasi di sektor air
minum . Lebih- Iebih lagi kekhawa tiran mereka bukan tanpa
alasa n . Gejala adu o to t an tara inve s tor s w a s ta dan DPU
bersama jajarannya sudah sejak awal terliha t. Con toh
paling jelas adalah Proyek Umbul a n . Pemeri n tah terbukti
tidak memenangkan inve s tor yang berani memberikan
harga terendah.
Sebelum badai krisis menghantam Indonesia, Proyek
Umbulan sebenarnya sudah terka tung- ka tung 10 tahun
lebih, karena soal tarif. Sebenarnya sejak zaman Kolonial
Belanda air Umbulan memang sudah didistribusikan kepada
umum, karena kualitas airnya yang bagus ( s teril). Proyek
air bersih raksasa berkapasitas 4 ribu l i ter/d e tik ini
d i tenderkan pemerin tah sejak 1986. Grup Bakrie pernah
bermina t menggarap proyek ini. Dia membentuk konsorsium
Bromo bersama tiga perusahaan Inggris . Rencana
Bakrie m a c e t, karena tidak mencapai ka ta sepaka t soal
tarif. Lalu inves tor lain d a tang silih berg a n ti : Biman tara,
Pe trosea, Himpurna Ruba dan Kraka tau Engineerin g .
Semuanya men tok, an tara lain karena soal yang sama .
S i ti Hardijanti Rukmana, dengan Grup Ci tra Lam torogung
Persada (CLP ) , pernah pula ingin menyabe t proyek i tu .
CLP, menurut CEOnya waktu i tu Bambang S oeroso, memperhitungkan
inves tasi proyek Umbulan sekitar Rp 430
miliar. CLP meminta konsesi 15 tahun, dengan pola BOT
(Build Opera te & Transfer) . Mereka mengajukan harga ke
PDAM Rp 630/m3 . Sementara PDAM bertahan pada angka
Rp 6 18/m3, maka CLP pun m e n tok.
S e telah putri sulung Soeharto i tu men tok, putra
bungsunya Tommy lantas maju bersama raja properti
Cipu tra . Di luar dugaan konsorsium Tommy- Cipu tra berhasil
mendapatkan proyek i tu . Padahal tarif yang diajukanya
Rp 888/m3 dan konsesi 25 tahun, jauh di a tas
tawaran CLP . Ke tika hal i tu di tanyakan ke Poedjasta n to ,
ia menga takan secara rasional perh i tungan konsorsium
Tommy memang lebih masuk aka l . Hebat be tul ! Sebuah
sumber di DPU, yang tak mau disebut ja tidirinya,
menu turkan sebenarnya DPU lepas tangan dalam Proyek
Umbul a n . Keputusannya diserahkan ke Pemeri n tah Daerah
Jawa Timur.
Masalahnya bila harga jual inves tor ke PDAM semahal
i tu, berapa PDAM harus menjualnya ke konsumen? Di
a tas kertas memang belum ada masalah. Air Umbulan
menurut rencana waktu i tu baru mulai 1999 akan didistribusikan
ke konsumen . PDAM memasang tarif bervariasi,
agar terjadi subsidi silang . U n tuk sektor industri Rp
2 . 400/m3, konsumen rumah tangga (pengguna terbesar)
dikenai Rp 200- 350/m3 .
Tak dapat dipungkiri meliha t paparan di a tas, masuk
akal bila semakin banyak saja orang yang mengkhawa
tirkan laju swastanisasi proyek- proyek yang menyangku
t hajad hid up orang banyak tersebut. Toh seperti biasa
protes dan kebera tan i tu tak digubris pemegang kekuasaan.
Bahkan meliha t praktiknya selama ini orang- orang
yang se tuju pun, semacam Faisal, iku t cemas . Bagi Faisal
sebenarnya swastanisasi sangat dibutuhka n . Ada tiga hal
yang dijadikannya p a tokan : pertama, un tuk menga tasi
ke terba tasan dana . Kedua, menambah pemain agar tak
terjadi monopoli dan harga menjadi kompe titif. Ketiga,
agar kebutuhan rakya t banyak bisa lebih cepat dipenuhi
dengan kualitas produk lebih baik.
Sayangnya, ka ta ekonom i tu, Indonesia tidak memiliki
blueprint swastanisasi . Akiba tnya semua menjadi
kacau dan tidak terkon trol . Yang muncul di permukaan
kemudian malah pemerin tah yang dise tir oleh inves tor
swasta . S w a s tanisasi semacam i tu jus tru menjadi beban
bera t bagi negara dan rakya t. Liha t saja, PLN, ada
swasta m e m a tok harga USS O, 574/KWh d i terima . Lalu ada
yang m e m a tok US$ 0, 645 d i terima juga, dan bahkan
d i a tas USS 0, 739 – 0, 856, PLN juga oke.
Toh dalam soal swastanisasi, Faisal menilai, DPU lebih
pandai menjalankannya daripada PLN . Dalam se tiap
kerjasama dengan swasta PDAM selalu menyertakan
saha m . Ini memudahkan PDAM mengontrol, dan keuntungan
yang diperoleh konsorsium bisa kembali ke rakya t.
Hanya saja, sarannya, POAM harus berha ti- ha ti menerapkan
subsidi silang . Jangan sampai yang ke sektor indus tri
terlalu mahal, sehingga mereka bisa lari, dan mengebor air
sendiri . Bila i tu terjadi, akan berbahaya bua t lingkungan.
Kejadian semacam Proyek Umbulan, di mana Pemeri n tah
memenangkan bukan peserta tender termurah, hendaknya
jangan terulan g . Bila i tu menjadi modus, s w a s tanisasi di
sektor air pun akan membebani negara dan rakya t. Jika
tak ha ti- ha ti dan cerdas mengelolanya, s w a s tanisasi di
berbagai sektor, termasuk telekomunikasi, pelabuhan,
pengeboran minyak, dan sebagainya, cuma akan menguntungkan
pengusaha s w a s ta di a tas kebangkrutan negara
dan rakya t secara umum.
c. Karamnya BUMN Kertas
Kertas memang tidak termasuk produk yang menyangkut
hajad hid up orang banyak, seperti air, listrik dan bera s .
Oengan ka ta lain kertas sifatnya tidak vita l . Tanpa
mengkonsumsi kertas sampai puluhan tahun pun orang
tak akan m a ti . Cuma kalau orang mau meliha t kebutuhan
yang lebih luas, misalnya sampai ke soal pen- didikan yang
memerlukan barang- barang ce takan di a tas kertas, maka
kertas bisa dimasukkan sebagai produk vital lapis kedua .
Apalagi bila diingat dunia pendidikan Indonesia sejak dulu
telah menderi ta kekurangan buku . I tu pada gilirannya
mengakiba tkan rendahnya m u tu keluaran lembagalembaga
pendidika n .
Rakya t Indonesia secara umum, akiba t tekanan
kemiskinan, telah memilih membeli makanan a tau kebutuhan
perut daripada membeli buku un tuk menambah
kecerdasan dan waw asan mereka . Ini seolah membenarkan
tesisnya F Engels yang berbunyi : semakin miskin
seseorang a tau keluarga, maka semakin besar bagian dari
penghasilannya dihabiskan un tuk makan . Nah karena
mencerdaskan kehidupan bangsa sudah lama diakui
sebagai tugas pemerin tah negara mana pun di seluruh
dunia, maka Republik Indonesia juga perlu mengusahakan
terbi tnya buku- buku bermu tu dengan harga mura h .
Mungkin karena pertimbangan i tulah para pemimpin negeri
ini sampai sekarang merasa perlu memiliki perusahaan di
bidang produksi kertas . Sebab harga kertas yang murah,
akan memudahkan penerbi t mencetak buku- buku dengan
harga terjangka u . Sebaliknya harga kertas yang mahal,
akan mengerek harga buku ke langit. Rakyat yang berada
di bumi tak bisa meraihnya, kecuali segelin tir g olongan
kava .
Oi indus tri kertas orang berharap pemerin tah bisa
berperan sebagai s tabilisa tor harg a . Orang jus tru kebera
tan bila indus tri kertas yang dimiliki negara, alias BUMN
di bidang kertas, tidak dikelola dengan baik. Atau pabrik
kertasnya dikelola sedemikian rupa agar s w a s ta bisa
besar. Atau se tidaknya agar orang beralih ke produk
kertas s w a s ta, seperti yang terjadi di jasa Kere ta Api dan
angku tan umum bus dan kapal penyebrangan Ferri .
Oibanding negara- negara jiran, seperti Malaysia dan
Singapura, konsumsi kertas di Indonesia masih sangat
rendah. Oi negeri dengan penduduk 200 juta jiwa lebih ini
konsumsi kertas per kap i ta/ tahun cuma 14 kg . Jiran kita
Malaysia melalap 44 kg per kapi ta/ tahun . Sementara
seorang penduduk Singapura melahap 190 kg/ tahun .
Meskipun demikian dengan penduduk di a tas 200 juta,
pasar dalam negeri Indonesia jelas sangat menjanjika n .
Apalagi bahan baku pulpnya sendiri di sini bukanlah
persoalan. Tanpa menanam pun, hutan alamnya masih
mampu menyediaka n . Berpijak pada kenya taan di a tas
ten tu tidak ada alasan bagi BUMN kertas un tuk menjadi
indus tri gure m .
Namun kenyataan memang bisa berbicara lain dari
h i tungan- h i tungan m a te m a tis di a tas kertas . Produksi
kertas kita mengalami pertumbuhan 19,9% se tiap tahun .
Artinya pasar di dalam negeri bua t produk kertas mengalami
peningka tan hampir 20%/ tahun . Cuma dalam
menggarap pasar gede tersebut, perusahaan- perusahaan
kertas pla t merah alias BUMN nampaknya kalah gesit
dengan perusahaan kertas s w a s ta . Tidak heran bila di
tengah laju- nya pertumbuhan indus tri kertas di tanah air,
BUMN kertas jus tru mengalami kemunduran dra s ti s . Gejala
ini tidak saja di tunjukkan oleh produksinya yang kecil,
kualitasnya yang menurun, dan pangsa pasar yang
s tagnan, tapi juga oleh menyusutnya jumlah BUMN kertas
i tu sendiri .
Dulu Indonesia memiliki 6 BUMN kertas : PT . Kertas
Leces (Jawa Timur) berkapasitas 197 . 600 ton/ tahun, PT.
Kertas Padalarang (Jawa Bara t) berkapasitas 300 . 000
ton/ tahun, PT . Kertas Kraft Aceh (Ol Aceh) 1 65 ribu ton,
Pabrik Kertas Basuki Rahma t (Ja tim) 1 3 . 700 ton, PT.
Kertas Blabak U a teng) 5 . 400 ton, dan PT . Kertas Gowa
(Sulsel) . Dalam perjalanan w aktu jumlah BUMN kertas ini
terus menyusut, hingga kini tinggal 3: PT . Kertas Leces
(Leces), PT . Kertas Padalarang (Padalarang), dan PT.
Kertas Kraft Aceh (Kraft) . Sisanya sudah diambilalih
s w a s ta, kecuali PT . Kertas Gowa (Gowa) yang telah
dilikuidasi . I tulah se tidaknya yang diakui Dirjen Indus tri
Hasil H u tan dan Pertanian ( IHHP) w aktu i tu Suj a ta, ketika
d i te mui penulis bulan Februari 1998 un tuk m ajalah SWA.
Sedang Pabrik kertas Basuki Rahma t dan Blabak, ka ta dia,
kapasitas produksinya terlalu kecil . Sudah tidak ekonomis
lagi un tuk d i teruska n . Pemeri n tah tidak punya uang un tuk
mengembangkannya . Akhirnya BUMN Kertas i tu dile g o .
Menurut Kusmadi, man tan Dirut Leces, se tidaknya
ada 3 faktor yang mengakiba tkan suramnya BUMN kertas .
Pertama, kesul i tan bahan baku, teru tama kertas bekas
yang harus didatangkan dari luar negeri . Kedua, me sinmesin
yang dipakai un tuk memproduksi kertas sudah tua .
Pada gilirannya ini menyebabkan terjadinya inefisiensi,
dan kualitas produksinya rendah. Ketiga, kekurangan
modal . “Un tuk menga tasi handicap kita dalam masalah
bahan baku dan permesinan, dibutuhkan tambahan dana
segar, tapi kita kan BUM N . Ki ta kalah cepat dengan
s w a s ta dalam mencari pinjaman bank. Prosedurnya terlalu
panjang,” tutur laki- Iaki yang kala i tu baru 3 bulan
menikm a ti masa pensiunnya . Dia tak mengada-ada, Lew a t
lobi yang canggih, pemain kertas s w a s ta bahkan lebih
mampu menye d o t dana murah, a tau yang berbunga 0%,
dari pemerin tah – misalnya Dana Reboisas i . Padahal kalau
diberi kesempatan sama, dengan kapasitas produksi
hampir 200 ribu ton/ tahun dan pengalaman panjang di
indus tri yang digelutinya, rasanya tak pantas bila Leces
cuma mampu menguasai 6% pangsa pasar kertas di tanah
air. Pabrik Kertas Leces m e s tinya bisa menjadi penguasa
pasar kertas .
Jadi dapat dipastikan ada faktor lain, selain ke tiga
faktor di a tas yang menyebabkan penguasaan pasarnya
menyusut di tengah pertumbuhan indus tri kertas . Kesalahan
manajemen pasti iku t berperan, dan i tu ten tunya
bukan monopoli Leces . Hampir semua BUMN melakukan
kesalahan serupa . Bua t Leces kesalahan manajemen ini
mungkin dimulai sejak 1996, ketika BUMN kertas ini
mengalihkan garapannya dari memproduksi kertas koran
ke produksi kertas HVS . Padahal kertas koran memiliki
pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang jauh lebih
besar dibanding kertas HVS . S e telah Leces meninggalkan
lapangan, Aspex Paper milik Bob Hasan mengambil alih
tem p a tnya, sehingga 80% kebutuhan dalam negeri akan
kertas koran kemudian dipenuhi Aspex.
Banyak kalagan menduga Leces sengaja mengalihkan
bidang garapnya ke HVS, bila tak mau disebut dipaksa,
un tuk memberi jalan kepada Aspex menguasai pasar
kertas kora n . Cuma un tuk membuktikan kolusi seperti ini
jelas tak gampan g . Diperlukan investigasi berani dan
tun tas un tuk membera n tasnya . Bua t Leces, produksi
kertas korannya memang tidak 100% d i tinggalka n .
Perusahaan i n i masih memproduksi kertas koran un tuk
keperluan terba tas, misalnya un tuk mencetak buku- buku
pesanan Dep . Pendidikan dan Kebudayaan (kini Dep .
Pendidikan Nasional) .
Yang juga iku t melemahkan BUMN Kertas, ka ta Sujata,
ada dua h a l . Pertama, harga sangat d i te n tukan oleh
negara- negara N ortscan : Amerika Serika t, Canada, dan
Scandinavi a . Akiba tnya fiuktuasi harga tidak bisa diprediksi
. BUMN kertas kita tidak bisa bertahan menghadapi
fiuktuasi harga i n ternasiona l . Pukulan paling bera t dirasakan
1995, ketika harga pulp (bubur kertas) naik sampai
US$ 900/ ton . Dalam kondisi normal USS 450/ ton . Kedua,
BUMN kertas tidak terin tegrasi dengan pulp . “BUMN kertas
kita hanya mempunyai pabrik kertas saj a . Kalaupun punya
pulp, i tu sangat kecil, seperti Leces . Karena kecil dia
menjadi tidak ekonomis,” ka tanya berlogika . Ke tika
d i tanya mengapa BUMN tidak dilengkapi saja dengan HTI,
bila kelemahannya ada di s i tu . Dia menjawab cepat.
“Investasi di HTI kan tidak ringan, perlu modal besar.”
Leces hanyalah sa tu c o n toh dari sekian BUMN kertas
yang oleng di tanah air. Toh nasibnya terhitung masih
lebih baik daripada Kertas Gowa dan Kertas Padalarang .
Kertas Gowa mengalami masa suram yang panjang
sebelum di tutup pada tahun 1992 . Dia sul i t mendapatkan
bahan baku bambu yang persediaannya semakin tipi s .
G o w a kemudian dilil i t u tang sebanyak Rp 22 miliar.
Kerugian yang dideri tanya juga tidak kecil, Rp 6,6 miliar.
Un tuk meringankan beban Gowa lalu memberhentikan 800
karyaw annya, karena tak mampu membayar gaj i .
Sebenarnya p a d a awal 1 9 9 3 pernah ada sediki t titik
terang bagi BUMN kertas bermasalah i tu . Ase t- a s e t
Gowa, daripada menjadi b e s i tua, diserahkan pemerin tah
kepada pabrik kertas Padalarang . Bank Dagang Negara
(BDN) w aktu i tu siap mengucurkan dana segar. Entah
karena apa, rencana i tu kemudian mengua p . Sebagian
kalangan menghubungkannya dengan kondisi PT Kertas
Padalarang sendiri yang terus merugi . Padalarang tidak
mampu memberikan darah segar kepada perusahaan
kertas Gowa, karena dia sendiri lesu dara h .
Un tuk menyelama tkan a s e t perusahaan tersebut
pemerin tah Soeharto kemudian menawarkannya kepada
s w a s ta . Seluruh aset Gowa kemudian d i tawar Grup Sinar
Mas (Sinar Mas) seharga Rp 1 miliar. Perusahaan milik
konglomera t Eka Tji p ta Widjaja i tu siap menanggung
semua u tang Gow a . Sinar Mas mundur tidak beberapa
lama kemudian, karena PT Mandala Gading U tama (MGU) ,
anak perusahaan Humpus, juga bermina t. Anehnya
Perusahaan milik Tommy Soeharto i tu pun urung
mengambil- alih Gow a . “Ki ta sebenarnya tidak mundur.
Sebagai perusahaan s w a s ta kita kan mau untun g . Nah
w aktu kita h i tun g – h i tung, ternyata nilai a s e tnya tidak
sebesar yang d i tawarka n . Di samping i tu pemerin tah juga
mengharuskan kita memakai semua karyawan Gowa, agar
tidak terjadi PHK. Dan i tu bera t, ” tutur man tan Dirut MGU
Irvan Gading w aktu i tu . “Jadi kita tidak mundur, tapi
perh i tungan kita tidak sesuai dengan perh i tungan
pemeri n ta h . Lalu pemerin tah menarik kembali penawaran
tersebut,” tambahnya . Irvan mengaku sudah lupa berapa
harga yang diajukan pemerin tah un tuk seluruh aset Gowa,
dan berapa pula yang diajukan MGU . Yang jelas akhirnya
Pemeri n tah melikuidasi BUMN kertas bermasalah tersebut.
Sementara BUMN kertas pla t merah megap- megap,
di sisi lain pabrik kertas di tanah air bertambah terus .
Semuanya merupakan perusahaan s w a s ta a tau p a tungan
dengan asin g . Menurut c a ta tan Dirjen IHHP sampai 1998
di Indonesia ada 75 pabrik kertas, 12 di an taranya sudah
teri n tegrasi dengan areal HTInya . Sebelum 1996 jumlah
pabrik kertas di tanah air masih sekitar 46. Pada tahuntahun
menda tang jumlahnya akan terus bertambah. Hal
i tu bisa diliha t dari c a ta tan D a ta Consul t (DC) . Sejak
1996 sampai dengan Mei 1997, sediki tnya ada 26 proyek
yang telah mengantungi izin mendirikan pabrik kertas . Dari
semua proyek tersebut, 23 di an taranya merupakan
proyek baru, dan 3 merupakan proyek perluasan . T o tal
inve s tasi yang diserapnya sebesar Rp 10, 199 triliun dan
US$ 14, 2 j u ta . Kenya taan tersebut membuktikan bahwa
indus tri kertas sangat prospektif dan mengun tungkan .
Pemain lama, kecuali BUMN, dan pemain baru
semakin menggurita di industri ini. Liha t saja misalnya
gulungan kertas Sinar M a s . Grup usaha ini masuk ke
indus tri kertas dengan berbagai bendera, salah sa tu di
an traranya PT . Indah Kia t Pulp & Paper Corp (IKPP) .
Tahun 1998 dia sudah menjelma menjadi produsen kertas
terbesar di tanah air, 734 ribu ton/ tahun : kertas tulis dan
c e tak 344 ribu ton, kraft liner 180 ribu ton, curra g a ting
medium 100 ribu ton, dan carton box 1 10 ribu ton .
Benderanya yang lain, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia,
didirikan 1 972, kini merupakan produsen kertas terbesar
kedua dengan produksi 65 1 ribu ton/ tahun . PT . Pindo Deli
Pulp & Paper Mills, berdiri 1975, memproduksi 200 ribu
ton/ tahun . Demikian juga anak perusahaannya yang lain
PT . Lon tar Papyrus, PT . Onwar Paper U tama, dan PT .
Sinar Dunia Makmur. Ekspansi konglomera t yang dibesarkan
orde baru i tu bahkan tidak berhenti di s i tu . Eka
Tji p ta, yang digelari si raja kertas, berekspansi kemudian
ke Cina dan India .
Pemain lain yang namanya terus berkibar adalah Bob
Hasa n . Dia masuk dengan bendera PT . Kiani Kertas yang
tergabung dalam Grup kalimanis . Pabrik pulp dan kertas
miliknya tak pernah sepi dari kecaman, karena mendapat
fasilitas bebas pajak ( tax holliday) selama 10 tahun,
terhitung mulai 1 S e p tember 1997. Sebelumnya dia juga
disoro t banyak kalangan karena mega proyeknya senilai
Rp 1,63 triliun mendapat dukungan Dana Reboisasi (DR)
Rp 250 miliar dengan jangka pengembalian 8 tahun . Konon
sampai krisis menghan ta m republik, dana i tu belum
dicairkan Bob . Begitulah se telah berkibar di indus tri kayu,
pengusaha yang dikenal deka t dengan Soeharto i tu
semakin man tap di indus tri kertas . Di tangannya berada
PT Kertas Kraft Aceh dan Aspex Paper.
Menurut Sekjen Serika t Pekerja Sura tkabar (SPS) SL
Ba tubara, S e telah Leces meninggalkan ‘Iapangan permainan’,
a tau tidak lagi memproduksi kertas koran, Aspex
Paper menguasai lebih 80% pangsa pasar kertas kora n .
Malang- melin tangnya swasta di indus tri kertas dan
tenggelamnya BUMN kertas, tidak membua t segalanya
menjadi lebih baik di tanah air. Sebaliknya absennya
BUMN kertas telah menyebabkan masyaraka t kehilangan
s tabilisator harga, dan semakin membuka jalan kepada
swasta un tuk melakukan karte l . Mereka ka ta SL Ba tubara
seenaknya menentukan harg a . I tu menambah kesulitan
perusahaan- perusahaan penerbitan, termasuk majalah
dan sura t kabar. Mereka mengekspor produknya ketika
harga di luar tinggi. Namun manakala harga di luar lebih
rendah, mereka segera berteriak meminta perlindungan
(pro teksi) berupa bea masuk, dan sebagainya .
Lebih jauh lagi Pengamat Ekonomi dari Indef Didik J .
Rachbini meliha t persoalan indus tri kertas berada pada 3
leve l . Pertama, pada level masing- masing perusahaan,
misalnya Leces, Gowa, Padalarang, dan lain – lain .
Keadaannya sama persis dengan BUMN lain di indus tri
tembakau, gula, dan sebagainya . Perusahaan- perusahaan
tersebut mempunyai efisiensi sangat rendah. Sehingga
ketika d a tang pemain baru seperti Aspex, dan lain- lain.
indus tri- indus tri i tu tergulung . Apalagi mereka inves tasi
besar- besara n . Persaingannya menjadi tidak seimbang .
Kedua, pada level s truktur industri . “Indus tri kertas ini
sejak dulu sangat pro tektif, ada tarif beamasuk sampai
40% yang baru saja dilepas, dan sebagainya . Karena
begitu kaku dipro teksi, dia menjadi dis tortif. Hal ini
menimbulkan inefisiensi pada skala yang lebih luas . Bila
ada penda tang baru masuk dengan efi siensi tinggi, maka
mereka tergulung,” tutur Direktur Indef i tu berteori .
Ketiga, level kebijaka n . Pemerin tah membiarkan terjadinya
integrasi vertikal, sehingga persalngan sehat tidak
tercipta .
Menuru t Didik dibolehkannya integrasi vertikal pada
level kebijakan, memungkinkan investor yang kua t memiliki
fasili tas produksi bahan baku, dalam hal ini HPH a tau HTI .
Lalu dia juga memiliki pabrik pulp dan kertas, penerbit
buku, sampai distributor kertasnya . Pemain yang hanya
memiliki pabrik kertas, akan tidak mampu bersaing dengan
mereka yang kua t itu. Sebab harga bahan baku un tuk
pabriknya sendiri pasti lebih murah daripada harga un tuk
pesaingnya . Pada level ini juga pemerin tah seharusnya
menerapkan Undang- Undang Indus tri, karena UndangUndang
Anti Monopoli (sampai saat i tu) belum ada .
Perusahaan- perusahaan yang sudah menguasai
pangsa pasar di a tas 40%, ka ta ekonom yang sangat
concern terhadap masalah- masalah kenegaraan i tu, mesti
dipecah menjadi perusahaan- perusahaan lebih kecil yang
sahamnya dijual ke publik. Saran Didik tentu patut didengar
pemerinta h . Se tidaknya dengan tindakan seperti
i tu bisa dicegah berke mbangnya kartel di industri kertas
republik, sehingga persaingan bisa berjalan fair. Lebih jauh
lagi pemerin tah harus berani membantu BUMN kertas yang
masih bagus un tuk memiliki HTI sendiri, sehingga kesulitan
bahan baku tidak terulan g . Pemberian areal HTI di Kalteng
( 150 ribu hektar) beberapa w aktu lalu sudah cukup
bagus. Cuma kebijakan- kebijakan penunjang lain harus
segera dilansir, bila tak ingin BUMN kertas benar- benar
tenggela m .
D. Sumber Dana Murah bernama Dana Reboisasi
Sejak 1989 se tiap tahun Departemen Kehutanan dan
Perkebunan ( Dephutbun) berhasil mengumpulkan DR dari
pengusaha hutan sebanyak Rp 700- 900 miliar. Tahun
anggaran 1 998/ 1999, ka ta sebuah sumber di Dephutbun,
bahkan meningka t sampai Rp 1,2 triliun . Menurut Dirjen
Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL) waktu i tu Harsono,
alokasi DR un tuk rehabilitasi lahan hanya 10% dari dana
yang diterima setiap tahunnya . Bila dibiarkan nganggur
saja di deposito, tentu jumlahnya sudah bertambah
secara o tomatis sesuai tingka t suku bung a . Cuma ini
mengandung resiko yang tidak kecil . Bila hutan- hutan i tu
semakin gundul dan rehabili tasinya dibengkalaikan, pada
saatnya nanti rakyat seki tar hutan dan masyaraka t umum
akan m enuai bencana, mulai dari tanah longsor sampai
banjir bandeng . Bila i tu terjadi, maka kerugiannya akan
jauh lebih besar daripada akumulasi dana yang terkumpul
di tambah bunganya sekaligus . Rakyat di desa- desa
seki tar hutan, yang tak ikut menikm a ti manisnya harga
kayu dan pulp, akan langsung j a tuh miskin dan melara t
akibat kehilangan harta, benda, rumah d a n anggota
keluarg a .
Sebagian dana i tu memang tetap nganggur dan
menghasilkan bung a . Sebagian lagi telah mengalir ke
berbagai bidang usaha seperti pabrik kertas dan Hutan
Tanaman Indus tri (HTI) . Dana reboisasi juga mengalir ke
megaproyek sejuta hektar lahan gambut, indus tri pesa w a t
terbang (IPTN) d a n pupuk urea tabl e t . Bahkan dunia
olahraga juga kebagian aliran dana tersebut, misalnya
Panitia SEA Games, dan lain – lain .
Anda pasti membayangkan bahwa dana i tu telah
mengalir ke berbagai bidang usaha melalui seleksi dan
perhitungan cerma t seorang Fund Manager jempola n .
Atau setidak- tidaknya Dephutbun sebagai insti tusi
pemerintah memiliki tim khusus un tuk mengelola dana
tersebut, sehingga turn over- nya bisa lebih tinggi lagi .
Namun kenya taan berbicara lain . Lembaga pemerintah
penguasa hutan tersebut cuma memiliki tim pemungut
dana . Bahkan guna memudahkan pengusaha menyetor
DR, seperti diakui Sekjen Dephutbun Oetomo S,
Dephutbun menyediakan 7 buah rekening a tas nama
Menhutbun : dua rekening di Bank Indonesia, satu di Bank
Dagang Negara (BDN), satu lagi di Bank Bumi Daya (BBD) ,
dan tiga rekening di Bank Eks i m . Soal penggunaannya
Dephutbun boleh jadi penonto n . “Kita ini kan hanya
pengumpul saj a . Soal penggunaan DR dan bunganya i tu
bukan w e wenang kita . Semuanya dikeluarkan berdasarkan
Keppres”, tutur O e tomo S terus terang ketika dite mui
penulis un tuk majalah SWA, 17 Pebruari 1999 (pk. 1 6 . 30)
di ruang kerjanya .
Pengakuan Oetomo membuktikan betapa tidak berdayanya
Dephutbun dihadapan Soeharto ketika masih
berkuas a . Sebagai bawahan, ka tanya, tidaklah mungkin
Departemennya menolak perintah presiden . Dengan sikap
inferior seperti i tu memang dapat dimaklumi bila terjadi
penyimpangan penggunaan dana . Sejak dipungut 10
tahun silam, DR seolah menjadi sumber dana murah tak
bertuan bagi siapa saja yang memerlukannya . Pada saat
sama Soeharto menjadi satu- satunya manajer pengelola
dana (Fund Manager) yang bekerja tanpa tim . Tidak
heran bila un tuk dapat memanfaa tkan dana ‘nganggur’
tersebut cuma diperlukan satu syara t, punya hubungan
deka t dengan sang raj a .
Cara pengelolaan dana a l a orba i tu kemudian dihentikan
Dana Moneter In ternasional (IMF) yang masuk lewat
pintu krisis . Dalam salah satu klausulnya IMF meminta
pemerintah agar DR dimasukkan ke kas negara, persis
seperti tuntutan berbagai kalagan di tanah air dan
anggota DPR sekian lama . Menurut Sekjen Dephutbun
sejak adanya komi tmen dengan IMF, Menhutbun Muslimin
Nasution telah menye torkan DR ke kas negara seki tar Rp
800 miliar un tuk APBN 1 998/ 1 9 9 9 . Sementara posisi DR
per 31 Januari 1999 di rekening Menhutbun ada Rp 2, 694
triliun, dan bunga jasa giro DR ada 1, 923 triliun lebih.
Belum ada pe tunjuk mau diapakan dana i tu .
Penyalahgunaan DR buat kegiatan d i luar reboisasi
diperkirakan di a tas 2 triliun . Separuh digunakan pengusaha
di luar sektor kehutanan . Se tengahnya lagi dipakai
mendanai proyek Hutan Tanaman Indus tri (HTI) pulp dan
non pulp, termasuk HTI trans . Semuanya berdasarkan
Keppre s . Menurut O e tomo dana sebanyak i tu tidak
seluruhnya berasal dari DR. Sebagian besar berasal dari
bunga jasa giro (bujagi) . “Kita cukup ke ta t dan ha ti- hati.
Lihat saja cuma satu yang kita keluarkan dari DR, yaitu
Rp 250 miliar un tuk PT . Kiani Kertas (pabrik kertas dan
pulp) milik Bob Hasan . Uang i tu juga sampai saat
Soeharto berhenti belum pernah dicairkan, meskipun
Keppresnya sudah dikeluarkan tahun 1 996″, jelas M ayjen
(Pur) AD yang di karyakan i tu tersenyum bangga seolah
telah melakukan sesua tu yang brilia n . Selebihnya, ka ta
O e tomo, yang dikeluarkan bujaginya saj a .
Bagi Dehutbun karena dana un tuk Kiani Kertas tidak
pernah diambil, maka berarti tidak pernah dikeluarka n .
Anggota komisi III DPR- RI Ir. H . Sjahrani Sjahrin,
SE,MM, MBA bisa menerima jalan pikiran seperti i tu . “Kalau
tidak pernah diambil, ya sama artinya dengan tidak
pernah keluar kan?” ka tanya re toris . Cuma pak wakil
rakyat i tu lupa bahwa duit Rp 250 miliar yang di taruh di
rekening Kiani Kertas i tu pun berbung a . Bila bunganya
20% saJa, maka setiap tahun dia sudah menghasilkan Rp
50 miliar tanpa kerja . Meskipun alfa terhadap hal- hal
seperti i tu, Syahrani punya keluhan lain yang juga perlu
dipikirka n . “Kita tidak bisa mengecek apakah benar dana
i tu tidak pernah diambil, a tau mengecek kemungkinan DR
i tu baru kembali setelah banyak orang menun- tut. Itu
menyangkut kerahasiaan bank,” tambah wakil rakyat i tu
d a tar.
Terlepas dari hambatan- hambatan yang merintangi
penyelidikan di a tas, adalah menarik meliha t cara
Soeharto mengelola DR a tau keturunannya yang disebut
bujagi tad i . Untuk proyek HTI pulp dan non pulp DR
dikeluarkan dalam 2 bentuk: pinjaman dan penyertaan
modal pemerintah (PMP ) . Untuk proyek yang sama sekali
di luar sektor kehutanan ben tuknya lebih bervariasi lagi,
an tara lain: pinjaman berbunga rendah sampai nol, PMP,
pembelian saham, menempatkannya di bank tertentu
un tuk dipinjamkan ke pengusaha tertentu pula, hibah, dan
lain – lain . Tergantung moednya si Fund Manajer. IPTN,
misalnya, mulanya diberikan pinjaman Rp 400 miliar
dengan bunga 0%. Dalam perjalanan waktu indus tri pesawat
milik negara i tu rupanya kesulitan mengembalikan
plnJaman tersebut. Soeharto kemudian mengubahnya
menjadi PMP lewat sebuah Keppre s . Perubahan s ta tus
tersebut sekaligus menghapus dana i tu dari adminis trasi
Dephutbun . Oleh karena IPTN memang sepenuhnya dimiliki
negara, maka penyertaan modal i tu tidak menjadi masalah.
Bagaimana dengan pengusaha deka t istana yang iku t
menikm a ti dana murah tersebut lewat jalur korupsi kolusi
nepo tisme (KKN) ?
Ari Sigit, cucu presiden lengser Soeharto misalnya,
terc a ta t mendapatkan dana bujagi dengan cara halus .
Mulanya Dephutbun melalui Keppres diminta menempatkan
dana Rp 80 miliar di Bapindo dan BNI un tuk jangka waktu
7 tahun . Dana i tu kemudian dipinjamkan kedua bank plat
merah tersebut kepada Ari Sigit un tuk usaha pupuk urea
table tnya . Menurut O e tomo Dephutbun menerima bunga
16%/tahun . Ini tentu sangat ringan, karena suku bunga
bank telah berada di a tas 20%. Jadi bila duit i tu didepositokan
kembali di bank dengan bunga 2 1% saja, maka
setiap tahun dia memperoleh duit gra tisan Rp 4 miliar.
Mulai 1999, ka ta O e tomo, akan dikenakan bunga komersial
bias a . Dephutbun juga tidak akan memperpanjang
pinjaman dana bujaginya kepada pengusaha mud a i tu bila
waktunya sudah habis (Juli 1 9 9 9) .
Dana bujagi tanpa bunga juga mengalir ke Tabungan
Kesejahteraan Rakyat (Takesra) Rp 100 miliar. Uang
sebanyak i tu sengaja dikeluarkan un tuk menalangi dana
yang mes tinya terkumpul dari konglomera t, tapi tidak
terkumpul . Dana ini seluruhnya sudah kembali . Tentu
bunganya, taruhlah 20% saja (Rp 20 miliar), boleh
dinikm a ti Takesra .
Kemudian ada lagi dana Rp 527 miliar yang dikeluarkan
pemerintah un tuk pengembangan lahan gambut
sejuta hektar di Kalimantan tengah. Dana ini tidak bakal
kembali, karena sesuai Keppresnya bers ta tus hibah .
Akibat berbagai halangan, teru tama dalam soal lingkungan,
megaproyek yang meliba tkan Grup Sambu ( milik
konglomera t Tay Juhana a tau Mr. T), Grup Salim, dan Ari
Sigit i tu dihentikan . Akan a mblaskah duit setengah triliun
lebih tersebut? Sekjen Dephutbun i tu cuma mengangka t
bahu. “Itu bukan wewenang Dephutbun lagi un tuk
mengurusnya, ” ka tanya d a tar. Kemudian masih ada US S
15, 1 juta dipakai pemerintah un tuk membeli saham PT
DSTP (IPTN) yang akan membua t pesawat N2 130 . Dana
i tu juga tidak lagi menjadi urusan Dephutbun . Pemerintah
yang mengurusnya .
S a tu – s a tunya yang masih belum jelas s ta tusnya dan
menjadi urusan Dephutbun adalah Rp 35 miliar yang
nyangkut di panitia Sea Game s . Ceritanya memang agak
njelime t. Mulanya Soeharto (kala i tu Presiden RJ) meminta
Dephutbun menye torkan Rp 35 miliar ke Sekre tariat
Negara (Setneg) . Dari situ dana tersebut disalurkan ke
Konsorsium Sea Games yang dike tuai Bambang Trihatmodj
o . Komisi III DPR dalam sidangnya dengan Dephutbun
( 8 Pebruari 1999) sempat mempertanyakannya . Menhutbun
Muslimin Nasution lew a t Sekjennya m enjawab bahwa
Departemennya tidak berwenang menagih, karena yang
meminjamkan adalah Sekre tariat Negara (setneg). Menuru
t O e tomo pinjaman tersebut berbunga 15%/ tahun, tapi
sampai saat dipertanyakan Komisi III, nampaknya pinjaman
dan bunganya belum dibayar panitia . Demikianlah nasib
DR dan bujagi yang mengalir ke sektor non kehutanan .
Bagaimana nasib dana Rp 1 triliun lebih yang mengalir ke
KTI?
Sebagaimana un tuk sektor non kehutanan, pengeluaran
DR un tuk HTI juga melalui Keppre s . Tidak heran bila
yang mendapatkannya adalah orang- orang deka t Cendana
jug a . Banyak pengamat meliha tnya sebagai pemusatan
penyalura n . Seperti telah disinggung di a tas, ada
tiga jenis penggunaan DR un tuk KTI . Pertama, PMP lewat
BUMN kehutanan (Inhutani) . Di sini pemeritah menyetor
modal sebanyak pengusaha sw asta menye tor- nya . Sisa
modal yang diperlukan un tuk proyek tersebut dipinjamkan
pemerintah, setengahnya dengan bunga 0% ( tidak
berbunga) . I tulah tipe kedua . Ketiga, separuhnya lagi
dipinjamkan pemerintah dengan bunga komersial, diambil
dari ra ta- ra ta bunga bank pemerintahj tahun . O e tomo
membagi investasi proyek KII men-jadi 3: sepertiganya
merupakan PMP dengan pengusaha swasta . Sepertiga
kedua, DR yang dipinjamkan dengan bunga 0%, dan
bagian terakhir adalah pinjaman berbunga komersia l .
Melihat murahnya dana tersebut, tidaklah heran bila
banyak pengusaha berminat. Tidak jarang mereka yang
sudah mendapatkannya pun, berusaha memanipulasi d a ta
tanaman agar bisa mengeruk dana lebih banyak lagi.
Salah sa tunya adalah temuan BPK pertengahan tahun
1998 . Dalam laporan i tu PMP dan pinjaman DR kepada PT.
Menara Hutan Buana (MHB) milik Probo Soe tedjo tertulis
sebesar Rp 73 . 624 . 99 6 . 000 (73 , 624 miliar lebih) . Padahal
bila berpegang kepada perse tujuan presiden melalui sura t
Mensesneg N o . R 82jMjSesneg- 5j 1995, tertanggal 16 Mei
1995, alokasi un tuk MHB hanya Rp7 . 033 . 66 9 . 000 (7,033
miliar) . Jadi ada pelampauan batas anggaran sebanyak Rp
66 miliar lebih. Itu dapat terjadi karena jumlah yang
dianggarkan cuma un tuk areal seluas 5 ribu hektar,
semen tara realisasinya mencapai 38 hektar lebih.
Dephutbun sendiri menganggap i tu sudah bukan masalah
lag i . “Kita sudah menurunkan tim ke sana, dan memang
benar MHB berhasil merealisasikan tanamannya seluas i tu .
Jadi tidak a d a masalah,” jawab O e tomo ringan ketika
di tanyakan masalah i tu .
Selain MHB milik Probo Soe tedjo, pengusaha lain
yang mendapat kucuran dana murah DR adalah PT Musi
Hutan Persada (MHP) milik Grup Bari to (Prayogo Pangestu
dan mba Tutut), Grup Kiani (Bob Hasan) , Sumalindo
(Astra ) , Grup Adindo, dan lain- lain. Untuk selanju tnya
lihat tabel beriku t.
NO
1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Perusahaan Pengguna DR untuk HTI Pulp
dan Non Pulp 1 9 9 1 – 1998
Nama PenJsahaan PMP Pinjaman
(patungan)
HTlPuip
PT. M usi Huta n Pe rsa da 54.863.638.000 292.012.039.408
PT. s u tya hutami Jaya 25.727.096 .000 199.454.901.000
PT. Menara Hutan Buana 8.609.087.000? 136.319.024.000
PT. Ta nj u ng Redep Hutami 7.694.419.000 88.675.381 .000
PT. fTCI Huta m i Man u ng ga I 1 1 .756.630.000 59.594.051 .000
PT. Ad in do H uta ni Lesta ri 18.020.21 1 .000 58.358.787.000
PT. Tusam Hutani Lestari 2.344.236.000 22.565.968.000
PT. I n donusa I n d rapuri 7.737.804.000 10.999.289.000
J u mlah 133.753.121.060 867.970.440.408
Non HTlPuip
PT. Ki an a Huta ni Lestari 4.724.178.000 52. 1 1 6.720.510
PT. Syl va I nh uta ni La mp u ng 3.593.608.700 17.229.890.400
PT. Eai hij au Hutani 3.381.742.604 8.895.556.089
PT. Sumalindo Hutani Jaya 2.671.350.500 7.521.244.000
PT. D w i ma Intiga 1 .864.144.000 5.544.584.000
PT. Rya n i Huta ni Si patu 0 1 .634.948.000 3.795.519.000
PT. Gyera Hutan lestari ? 2.822.556.000
J u mlah 18.319.971 .804 97.926.069.999
Sumber Depariemen Kehutanan dan Perkebunan, 1 999
Tidak sebagaimana laiknya investasi dalam portofolio,
yang hasilnya bisa sangat besar bila ditangani Fund
Manajer handal, portofolio DR un tuk KII Pulp dan Non
Pulp sampai 1998 belum lagi menghasilkan apa- apa . Laba
(deviden ) dari penyertaan modal belum ada, dana yang
dipinjamkan un tuk jangka w aktu 8 tahun i tu belum
kembali, bahkan bunganya pun belum ada yang membayar.
Padahal sejak tahun lalu sudah ada yang j a tuh
tempo, yaitu an tara lain PT Surya Inhutani, dan PT
Sumalindo . Mereka, ka ta O e tomo, meminta roll over
selama kurang lebih 2 tahun . Menurut O e tomo sebenarnya
dalam proyek HTI secara keseluruhan keuntungan
bukan pada tanaman, tapi pada indus tri pengolahan
(pulp) . Masalahnya sampai tiba w aktu tebang dan krisis
menerjang republik, belum ada yang membangun industrinya
. Kealfaan a tau kesengajaan i tu tidak mendapa
tkan sangsi. Sebaliknya Dephutbun malah menyarankan
para pengusaha HTI agar hasil tebangan dijual saja ke
luar negeri dalam bentuk gelondongan, suatu saran yang
amat berbahaya bagi pembangunan indus tri pulp dan
furniture negeri sendiri .
Masih dalam urusan pengusaha HTI . U tang MHP,
menurut O e tomo, sebenarnya juga sudah j a tuh tempo .
Perusahaan milik taipan Prayogo Pangestu i tu bahkan
sudah meneban g . Namun di sini ada sedikit masalah.
“Un tuk Musi Hutan Persada memang ada sediki t masalah,
tapi akan kita clear- kan . Dulunya dia perusahaan swasta .
Jadi sudah menanam dulu. Dua tahun kemudian baru
pa tungan, artinya kita pinjami DR. Bila dihitung dari
pinjamannya, dia belum 8 tahun . Dia baru 6 tahun .
Dihi tung dari umur pohonnya, dia sudah nebang . Inilah
yang sedang kita cari jalan pemecahannya,” ungkap
kelahiran 1 942 i tu ha ti- hati. Dia menolak memberi tahu
pemecahan macam apa yang ditaw arkan peme – rintah.
Rupanya masih terlalu panjang jalan un tuk memperoleh
keuntungan dari obral dana nganggur yang murah i tu .
Jangan-jangan dengan berbagai alasan rasional akhirnya
dana i tu pun lenya p . Bila i tu terjadi : sangsi apa yang
akan dikenakan kepada para penilep dana tersebut? Kasih
duit lagi seperti para bankir penelan BLBI?
E. Rontoknya Industri Hilir Berbahan Kayu
Kekurangan bahan baku sejak dulu menjadi penyaki t
kronis indus tri kita . Keluhan, bila tak mau disebut jeri tan,
soal pasokan bahan baku ini terdengar seperti koor hampir
di segala sektor. Teriakan mereka menjadi semakin jelas
dan Ian tang setelah krisis melulur republik pertengahan
1997. Spektrumnya hampir mera ta di semua sektor mulai
dari indus tri bera t, o tomo tif, teks til, sampai indus tri obatobatan,
pe trokima, dan lain – lain . Bahkan indus tri rumahan
tahu, tempe, yang berabad- abad menjadi makanan rakyat
tanpa persoalan, juga kelenger karena ternyata 30%
bahan baku kedelenya masih harus diimpor.
Dengan caranya yang paling terus terang, krisis seakan
memberi tahu kita betapa pembangunan indus tri di
negeri ini amat rapuh. Pahit. Memang pahit kenya taan ini,
tapi lebih pahit lagi bila meliha t indus tri mebel dan
kerajinan pun mengalami nasib serupa . Padahal bahan
bakunya berlimpah, dan Indonesia sendiri merupakan
pengekspor kayu dan hasil hutan terbesar di duni a .
Bahkan yang masih berben tuk gelondongan pun diekspor
secara legal, maupun sembunyi- sembunyi, hingga menimbulkan
kerusakan hutan luar biasa dan menjadi sumber
bencana di masa depan, seperti bom w aktu . IMF, yang
mestinya bisa mencegah perusakan hutan, malah memaksa
pemerintah melegalkan ekspor kayu log (gelondongan)
lewat LoI agar pemerintah bisa bayar utang . Dibukanya
kembali ekspor kayu log i tu pada gilirannya memperparah
nasib indus tri furniture dan kerajinan Indonesia akibat
kekurangan pasokan bahan baku . Marilah kita a mbil kasus
Indus tri furniture dan kerajinan yang menggunakan bahan
baku kayu jati. Kasus ini amat menarik. Dia bisa menjadi
cermin dari indus tri lain di Indonesia, yang bahan bakunya
disediakan alam, tapi peremajaannya dilupakan .
Indus tri mebel dan kerajinan yang menggunakan bahan
baku kayu j a ti se tidaknya memiliki empat keluha n .
Pertama, semakin sere tnya pasokan. Kedua, kalaupun
ada, harganya terus naik dari tahun ke tahun . Ketiga,
siste m dis tribusi yang sering lebih menguntungkan
pedagang daripada pelaku industri . Keempat, hadirnya
pengusaha asing. Semuanya mengakiba tkan banyak
pemain di sektor ini limbung, teru tama yang modalnya
pas- pasan. Menurut Direktur PT Debindo ir Padmiarso
peluang bisnis indus tri mebel nasional cukup besar. Namun
peluang i tu tidak bisa dimanfaa tkan pengusaha akibat
melonjaknya harga bahan baku kayu j a ti dan meran ti
sampai 300% sejak krisis . Itu diungkap Padmiarso dalam
sambutan pembukaan pameran Furni ture & In terior Expo,
25 Juli 1998 di Jakarta .
Seakan mewakili para pengusaha mebel dan kerajinan
di tanah air, Padmiarso menilai kenaikan harga kayu
j a ti dan meran ti sudah tidak w ajar lagi. Itu terjadi akibat
siste m dis tribusinya tidak efisien . Pemerin tah bukannya
memasoknya langsung ke indus tri mebel dan perajin, tapi
melalui lelang kepada pedagang . Pedagang kemudian
mendis tribusikannya ke indus tri mebel dan perajin dengan
harga yang diten tukannya sendiri . Itu sebabnya
pengusaha kecil- menengah, yang bermodal pas- pasan,
tak mampu bertahan . Bahan baku kayu j a ti dan meranti
dilalap perusahaan besar bermodal gede, termasuk
pengusaha indus tri mebel milik asing – yang bebas
beroperasi dan mulai ikut berproduksi di Jepara .
Kebebasan i tu memberi peluang kepada pengusaha asing
menjadi eksportir, importir, dan pengusaha besar
sekaligus di Indonesia dan di negerinya sendiri . Bila
pemerintah tidak segera membenahi dis tribusi dan
menindak saudagar asing yang kebanyakan berbisnis
dengan visa turis, pengusaha indus tri mebel dan kerajinan
j a ti dalam negeri akan m a ti satu per satu .
Namun Ke tua Asosiasi Indus tri Permebelan dan Kerajinan
Indonesia (Asmindo) M. Jalal Kamal tidak terlampau risau
meliha t perke mbangan yang tidak menggembirakan i tu .
Ke tika dite mui penulis un tuk SWA pada 16 September
1999, dia menjelaskan sebenarnya ada dua cara yang
dite mpuh Perum Perhutani dalam mendis tribusikan j a ti .
Pertama, dengan mekanisme j a ta h . Kedua, melalui lelang .
Selanjutnya lelang dibagi dua : lelang besar dan lelang
kecil . Lelang besar, ka ta dia, digelar buat produsen
mene- ngah ke a ta s . Sedang lelang kecil buat perajin kecil
di w ilayah (rayon) mereka, misalnya di daerah sen tra
produksi kayu Jepara (Jateng) dan Pasuruan (Jatim) .
Pernya taan Jalal dibenarkan Iskandar, Direktur
perusahaan keluarga PT Makrowood – produsen perangka t
mebel un tuk taman, kolam renang, d a n sebagainya . Dia
sendiri mengaku tak pernah berburu j a ti buat bahan baku
produk gardennya di pelelangan . Padahal Makrowood
mengekspor 4 kon tainer garden/bulan kepada pembelinya
di Italia, seharga US$ 50- 60 ribu/kontainer. Untuk memenuhi
pesanan i tu, Makrowood butuh 600 m3 kayu ja ti/
semester a tau 1 . 200 m3/tahun . Separuh dari kebutuhan
bahan baku tersebut, diperoleh produsen perangka t mebel
taman ini lew a t mekanisme alokasi U a tah) . Sisanya dibeli
pengusaha kelahiran Kudus ( 1938) i tu di pasar bebas.
Harganya, menurut Bos Makrowood i tu, bervariasi
tergantung jenis kayu (gelondongan dan gergajian) dan
kualitasnya (fenier, pnma, hara, ekspor 1 , 2 , 3 , dan
sebagainya) . Gelondongan dibandrol Rp 3 – 5 jutajm3, dan
gergajian bisa sampai Rp 15 juta ke a tas untuk kualitas
terbaik (fenier) . I tu harga alokasi dari Perhu tani . Sedang
harga di pasar bebas buat jenis yang sama bisa lebih
tinggi 20%. Padahal kualitasnya masih di bawah
Perhu tan i . Toh Makrowood tidak mau mengganti bahan
bakunya dengan kayu j a ti muda a tau kayu lain . Alasannya?
Garden, ka ta Iskandar, selalu dile takkan di taman
a tau di luar ruma h . Jadi diperlukan bahan j a ti yang tidak
memuai dan tidak meneiut oleh euaea panas dan dingin .
Berbeda dari Makrowood yang mendapat alokasi
separuh dari kebutuhan bahan bakunya, produsen mebel
PT Swee troom memburu seluruh bahan bakunya di pasar
beba s . Perusahaan Inl, menurut e a ta tan Asmindo,
merupakan salah satu produsen mebel j a ti besar di
Jakarta . Swee troom, ka ta Direkturnya Suharman, memproduksi
perangka t mebel berkualitas tinggi (high quality)
sejak tahun ’80- a n . Produksinya 80% dipasarkan di dalam
negeri . Sisanya diekspor ke Jepang, Australia, Singapura,
negara- negara Eropa, dan Amerika Serika t . Suharman
menolak menyebu tkan berapa produksinya per bulan, dan
berapa volume serta nilai ekspornya . “Kita ini berdasarkan
job- order. Jadi enggak tentu . Lagipula bila produk perusahaan
lain satu kon tainer bisa memuat puluhan perangka t
mebel, untuk produk kita satu perangka t mebel belum
tentu bisa dimuat dalam satu kon tainer, ” jawabnya
berkilah. Cuma ada satu hal yang membua tnya galau,
yai tu perusahaannya sampai saat ini dianggap belum
layak mendapatkan alokasi bahan baku j a ti dari Perhu tani .
Eksekutif Swee troom i tu menengarai ada mavia yang
bermain di situ, karena kri terianya tak jelas.
Bila produsen sekelas Swee troom saja mengeluh soal
alokasi dan pelelangan bahan baku j a ti, tentu di ta taran
pengusaha kecil persoalannya menjadi semaeam alarm .
Sebagai eontoh bisa kita liha t teriakan nyeri perajin mebel
ukir Jepara . Perajin, yang biasanya tegar karena produknya
banyak dibeli asing (menembus 37 negara, 800
pe tikemasjbulan, senilai US$ 1 5 . 000jpe tikemas), i tu
nampaknya mulai ke te tera n . Ini terbukti pada dialog
mereka dengan jajaran Depperindag 17 Juli 1998 . Menurut
juru bieara mereka Arifin Mubaroq, kenaikan harga kayu
j a ti tidak w ajar. Dalam waktu 3 bulan harga kayu j a ti
berdiam e ter 30 em naik dari Rp 1 , 2 juta menjadi Rp 2
jutajm3 . Yang ukuran 40 em naik dari Rp 1 , 8 juta menjadi
Rp 3 , 5 jutajm3 . Harga lelang i tu disinyalir telah dimainkan
mavia untuk mengambil ken tungan besar tanpa memeras
kering a t .
Di s i s i l a i n langka d a n mahalnya bahan baku kayu j a ti
ini saat permintaan mebel dan barang kerajinan meningka
t, telah mengakiba tkan perburuan kayu j a ti oleh pengusaha
dan pedagang menjadi seru . Pengusaha Jepara
melin tas ke Jawa Barat a tau Jawa Timur. Demikian pula
pengusaha Jawa Timur meneari kayu sampai ke propinsi
lain . “Kami sudah berusaha membeli dari Perum Perhutani,
tapi memang tampaknya persediaan j a ti terbatas,” ka ta
seorang pengusaha mebel di Raw amangun bernama H .
Selamet. ”yah saya eari ke tempa t lain sampai ke KPH
( Kesa tuan Pemang- kuan Hutan) Indra mayu, Wonogiri, dan
lain – lain . Pokoknya mesti dapat,” tambah pengusaha
mebel i tu .
Dalam upaya berburu bahan baku j a ti ini, kekuatan
modal akhirnya menjadi penentu . Yang tidak mampu
membayar mahal terpaksa menolak order, mengganti
bahan bakunya dengan kayu j a ti muda, a tau dengan kayu
lain, misalnya mahoni, akasia, dan lain- lain. Resikonya
mutu menurun . Hal demikian banyak dialami pengusaha
mebel dan kerajinan kec i l . S eorang pengusaha mebel dan
kerajinan j a ti asal Sumedang, H. Edi, terus terang telah
mengganti bahan mebel dan kerajinannya d engan akasia
mangium . Penggantian bahan baku i tu, ka ta dia, tidak
dilakukan diam- diam . Kepada pembeli se tianya di mancanegara,
dia tanyakan dulu apakah mau membeli mebel dan
kerajinan dari akasia mangium yang harganya lebih mura h .
Bila pembeli se tuju baru E d i mengirimnya . Ini bukan tidak
memiliki konsekuensi . Bahkan konsekuensi nega tifnya
sudah mulai terlihat m isalnya di Jepara . Indikasinya adalah
pengembalian mebel dan keraj inan Jepara dari buyer
Eropa . Mu tunya dianggap tidak memenuhi s tandar lagi.
Gejala ini dike mukakan Ke tua DPRD I Ja teng drs . Endro
Suyi tno bulan Juli 1998 . Meskipun belum menjadi mode,
ka tanya, g ejala re- ekspor mebel tersebut tidak boleh
dianggap remeh .
Meskipun tidak dapat menyebut angka pasti, Asmindo
menyadari adanya penurunan kinerja industri mebel
dan kerajina n . Anggota Asmindo ada sekitar 500 – 600
perusahaan . Dari jumlah i tu lebih sera tusnya adalah
kopera s i . Ke tua Asmindo i tu mengakui memang banyak
masalah di industri mebel dan kerajinan, tapi dia yakin
perusahaan mebel dan kerajinan j a ti yang berorien tasi
ekspor akan survive . Pada setahun pertama krisis pengusaha
ekspor bisa menangguk untung sampai 4 kali lipat.
S ekarang mungkin 20- 30% saja, tapi bila dolar di bawah
Rp 7 . 000, mungkin banyak yang sekara t,” paparnya tanpa
menunjukkan bagaimana dia menghi tungnya . Dia m emprediksi
produsen mebel dan kerajinan yang cuma mengandalkan
pasar domestik akan menemui banyak kesuli tan,
karena pasarnya menciut sejak krisis pertengahan 1997.
Orang penting Asmindo i tu mengaku tidak tahu sudah
berapa anggotanya yang lengser akibat kesulitan bahan
baku, karena belum didata kembal i . I\!a mun pendatang
baru, ka ta dia, juga tidak sediki t . Jalal mencium g ejala
masuknya orang- orang yang dulu bermain di properti ke
industri mebel .
Namun ada g ejala lain, yang juga tak bisa dianggap
remeh oleh pelaku bisnis, pemerintah, dan masyaraka t.
Gejala i tu berupa pencurian kayu j a ti yang mulai marak
sejak krisis, dan berlangsung terus tanpa bisa dibendun g .
S ekadar menyebut sebagian saja, pada Januari – Juli 1998
jumlah kayu j a ti yang hilang telah mencapai 92 ribu pohon
(senilai Rp 1, 1 miliar) . Itu berarti meningka t 30%
dibanding periode sama 1997. Un tuk bulan Juni- Juli 1998
jumlah yang dijarah mencapai seki tar 20 ribu pohon ( Rp
270,7 juta) . Itu baru yang di daerah Ja teng . Temuan
Lembaga S wadaya Masyaraka t (LSM) Mi tra M eru Be tiri
(MMB) di Jawa Timur lebih seram lagi.
Dalam laporannya tahun 1998 MMB mencatat dari
1 . 090 ha hutan j a ti di desa Curahnongko, Sanenrejo,
Andongrejo, dan Curahtakir Kecama tan Tempurejo yang
berada sekawasan d engan Blok Wonowiri, kini tinggal 400
ha saj a . S elebihnya sudah dijara h . Anehnya, menurut
koordinator MMB Ibnu Sutow o ( mahasiswa Fak. Pertanian
Univ. Jember), puluhan truk pengangkut j a ti g elondongan
curian i tu, dalam perjalanan ke tempa t penampungan di
Pasuruan bebas saja melalui pos- pos penjagaan Jagawana
. Dalam laporan i tu pula MMB mensinyalir adanya
kong kalikong an tara penjarah dan aparat.
Tudingan i tu dibantah habis- habisan oleh apara t
Jagawana. M enurut mereka yang terjadi adalah petugas
Jagawana di Wono- w iri, yang jumlahnya euma 15 orang,
tidak mampu menghadapi penjarah yang jumlahnya 200-
300 orang . Sekadar melengkapi, pada 14 Septeber 1999,
petugas Polwil Surakarta un tuk kesekian kalinya menggagalkan
pengiriman kayu j a ti ilegal ke Solo . Selain
menangkap pelaku, Kdy (sopir truk pengangkut), polisi
juga mengamankan barang bukti berupa 24 batang pohon
j a ti berdiam e ter 35 – 40 e m .
Seperti bertiup bersama badai krisis yang membua t
jutaan orang j a tuh miskin dan Lol yang membuka kembali
ekspor kayu glondongan, peneurian kayu j a ti langsung
marak. Penebangan liar meluas sampai ke taman nasiona l .
Penjarahannya, baik seeara sembunyi- sembunyi maupun
terang- terangan, pada gilirannya ikut mengakiba tkan
langkanya bahan baku indus tri mebel dan kerajina n .
Pemieunya apalagi kalau bukan kebutuhan perut yang tak
bisa ditunda . Saat m a ta peneaharian tak ada dan hargaharga
kebutuhan hidup membubung tinggi, meneuri milik
negara tentu sah- sah saja bagi mereka . Toh para bankir
juga menjarah uang negara (BLBI) dan uang nasabah
tidak apa- apa . Apalagi harganya lumayan mahal, menjanj
ikan keuntungan besar, dan menjualnya gampan g .
Oi SISI lain peneurian kayu telah mengakiba tkan
menurunnya produksi kayu j a ti Perum Perhutani . Yang
paling jelas adalah di Ja teng . Menurut e a ta tan Perhutani
pada 1997 Perum Perhutani I Ja teng memproduksi 460
ribu m3 kayu j a ti dari 20 KPH . Pada tahun 1998 produksi
meloro t menjadi 3 8 1 ribu m3. Pada 1999 Perhutani memproyeksikan
produksi hanya 3 10 ribu m3. Sementra i tu
Jatim memproduksi seki tar 300 ribu m3 kayu j a ti per
tahun . Pada saat sama kebutuhan kayu j a ti di kedua
kawasan tersebut sekitar 1,2 juta m3/ tahun . Jadi, akan
ada kekurangan bahan baku hampir 600 ribu m3 kayu.
Bagaimana menga tasinya?
Bila pemerintah tidak segera membenahi pengelolaannya,
dan menegakkan supre masi hukum kepada siapa
saja yang melakukan peneurian dan perusakan hutan j a ti,
dapat dipastikan dalam w aktu tidak lebih 10 tahun hutan
j a ti kita akan habis. Pemberdayaan lahan gundul menjadi
hutan j a ti seluas 40 ribu ha/tahun, yang dilakukan Perum
Perhutani, tentu akan kalah eepat oleh keserakahan
pengusaha dan apara t . Oampak baw aannya adalah beneana
alam dan ron toknya indus tri hilir j a t i .
F. Masalah- masalah Ad ministrasi
Apa bedanya negara- negara maju semaeam Uni Eropa
(UE), Amerika Serika t (AS ) dan Jepang dengan Indonesia?
Jawaban a tas pertanyaan sederhana ini jelas tak sederhan
a . Terlalu banyak indika tor yang mestik dipajang,
sehingga orang yang biasanya euma merasakan bedanya,
menjadi benar- benar tahu dan mengerti . Toh dari semua
indika tor pembeda yang mungkin disajikan, orang masih
bisa memerasnya dengan sedikit jenaka . Oi negara- negara
maju administrasi adalah bagian dari solus i . Sedang di
Indonesia administrasi menjadi bagian dari proble m .
Buktinya tak sulit didapa t. Lihat saja misalnya pembagian
subsidi langsung tunai (BLT ) . Untuk memudahkan
menjangkau mereka yang berhak sampai ke pelosokpelosok
tanah air, pemerintah menyerahkannya lewat PT
Pos Indonesi a . Ini tentu merupakan pilihan tepa t, mengingat
jaringan Kantor Pos sudah menjangkau seluruh
penjuru republik. Saat membagikan kepada orang per
orang, petugas kan tor pos mewajibkan mereka membawa
kartu tanda penduduk (KTP ) . Ini un tuk menghindari
adanya orang- orang nakal yang mau mengambil berkalikal
i . Oi sisi lain p e tugas kantor pos yang sudah sibuk i tu
ten tu m e s ti memba tasi waktunya agar pekerjaan pokok
mereka tak terbengkalai, misalnya dari 5- 12 Januari 2006.
I tu semua sah- sah saj a . Memang seharusnya begitu .
Namun p e tugas kadang bertindak terlalu jauh, sehingga
mengecek sampai ke masa berlaku KTP . Ke tika
didapati masa berlaku KTP seseorang telah habis, bagian
dia tak jadi dibagikan, meski KTP i tu asli dan dibawa oleh
pemiliknya sendiri . Oia diminta p e tugas kantor pos un tuk
memperpanjang KTPnya dulu. Maka urusan pun menjadi
makin panjang, sebab dia m e s ti kembali dari bawah Rt,
Rw, Kelurahan. Pe tugas keluarahan kemudian membawanya
ke kec a m a ta n . Selesainya bisa seminggu, bisa sebulan,
bisa berbulan- bulan, terg a n tung ‘moed’ si p e tugas.
Ke tika KTP baru selesai, pembagian BLT telah berhenti .
Oia bisa menunggunya 3 bulan kemudia n .
I tu baru sa tu soal . Oi balik i tu masih banyak urusan
yang sama ruw e tnya, misalnya urusan sura t kelakuan baik
dan sura t- sura t lain yang berhubungan dengan lamaran
kerja, perguruan tinggi, dan segala macam tes bua t
menjadi pejaba t publik. Meski telah memiliki KTP, orang
te tap juga harus mele w a ti Rt, Rw, kelurahan, dan kalau
KTPnya habis masa berlakunya, prosedurnya kembali lagi
dari n o l . Pertanyaannya kemudian penduduk a tau w arganegara
mana dia, ke tika seseorang tidak mempunyai KTP
a tau KTPnya sudah kedaluwarsa? Mengapa pula KTP
diba tasi waktunya 5 tahunan? Aturan ini mung kin baik
bua t warganegara asing yang tinggal di Indonesi a . Oi
negara- negara UE dan AS para w arga asing yang sudah
menjadi penduduk se telah 5 tahun tinggal di negeri i tu
secara legal, memang mendapat semacam green card
yang m e s ti diperpanjang tiap tahun. Se tidaknya orang
tersebut se tiap tahun harus berada di negeri i tu selama
beberapa hari . Pokoknya dia m e s ti se tor muka sebagai
bukti bahwa dia masih penduduk negeri i tu .
Sedangkan bagi warganegara sendiri, tak a d a kewajiban
i tu . Oi Belanda, misalnya, menjelang usia 18 tahun
seorang w arga akan mendapat sura t panggilan dari
S tadhuis (Ko ta praja) un tuk mengambil paspor. I tu
berlaku seumur hidup, kecuali sua tu saa t orang tersebut
menya takan diri melepas kewarganegaraannya un tuk
menerima paspor negara lain a tau dia memilih menjadi
s ta teless ( tanpa kewarganegaraan) . Ketentuan ini membebaskan
warga Belanda dari urusa n KTP dan adminis trasi
lainnya yang njelimet seperti w arga Indonesia . Oalam
urusan apa pun orang Belanda cukup menyebut nama dan
tanggal lahirnya di hadapan p e tugas administrasi, maka
semua ke terangan ten tang dirinya akan tampak di monitor
komputer p e tuga s . Soal kartu identi tas, orang bisa
menunjukkan apa saja yang menunjukkan identi tasnya,
misalnya : kartu mahasiswa, kartu perpustakaan, sura t izin
mengemudi, kartu pegawai, dan lain- lain.
Cuma kartu mahasiswa, kartu perpustakaan, kartu
pegawai, dan yang semacam i tu tak bisa dipakai sebagai
I D Card seumumur hidup, karena ada ba ta s waktunya .
Orang yang sudah tam a t dari Rijks Universi tas Leiden,
misalnya, tak mungkin menggunakan kartu mahasiswanya
terus . Juga mereka yang bekerja di perusahaan a tau
lembaga terten tu, tak diperkenankan menggunakan kartu
kepegawaiannya terus se telah dia pensiun a tau berhenti
dari pekerjaannya . Namun paspor boleh dia gunakan terus
sampai masuk liang lahat. Oi Indonesia w arga yang sudah
berumur 60 tahun ke a tas, baru boleh memiliki KTP yang
berlaku seumur hidup . Ini menggelikan dan ten tu harus
segera dibenah i . Se tidaknya agar rakya t negeri ini bisa
lebih tenang dan terhorm a t . Pe tugas kelurahan biar
menyediakan formulir dan KTP un tuk mereka yang menginjak
dewasa .
Soal sura t kelakukan baik, biarlah m u tlak menjadi
urusan polisi . Orang cukup d a tang ke kantor polisi terdeka
t dari tem p a t tinggalnya un tuk mendapat sura t
kelakukan baik dengan menunjukkan KTP . Polisi tinggal
memeriksa c a ta tan kriminalnya . Kalau bersih, harus diberikan
. Un tuk apa memperpanjang prosedur adimini s trasi,
kalau dalam praktiknya semua bisa d i a tur dengan uang
pelicin . Un tuk menjadi pejaba t publik, seperti anggota
komisi pemilihan umum, komisi yudisial, calon anggota
legisla tif, komisi rekonsiliasi dan hak asasi manusia, dan
lain- lain sebenarnya tidak perlu membua t persyara tan
adimini s trasi berlapis- Iapis yang tidak terlalu perlu dan
menghabiskan waktu, tenaga dan biaya .
Toh semua orang mafhum bahwa sura t- sura t i tu
bisa diusahakan, bahkan tanpa orang yang bersangku tan
berkeringa t . Apalagi selalu saja terbukti penjaha t lama,
penjaha t politik, penjaha t ekonomi, dan lain- lain, yang
mungkin saja mau d i tangkal lewa t prosedur bertele- tele
i tu, bisa mendapatkan sura t- sura t yang dibutuhka n .
Bahkan mereka bisa lebih c e p a t daripada orang-orag
p o tensial yang jujur dan taa t prosedur. Karena tidak mau
bermain uang un tuk melicinkan jalan, orang- orang baik
dan p o tensial lebih sering tersingkir di persyara tan yang
tak perlu . Artinya persyara tan administrasi yang bertumpuk
i tu cuma bisa menghadang orang- orang Indonesia
yang cerdas, p o tensial dan punya prinsip . Sementara
orang- orang lancung tak terhamba t.
Di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini
Dep . Pendidikan Nasional) lain lagi. Masalah administrasi di
sini m e s tinya bisa lebih baik daripada departemen lain,
karena dialah yang akan memberi pelajaran dan c o n toh
kepada seluruh penduduk negeri bagaimana menyelenggarakan
administrasi . Namun kenya taan berbicara lain.
Pada saa t saya mau berangka t ke Leiden un tuk melanjutkan
s tudi S2 di Rijks Univers i te i t Leiden ( RUL) 5
S e p tember 1989, ada seorang profesor dari UGM
mengeluh . Dia mengaku sebenarnya dia sudah m e s ti
berada di Belanda hari i tu, karena ada seminar yang m e s ti
dia hadiri di Belanda, tapi urusan adminis trasinya tidak
beres- bere s . Dia merasa dipingpong oleh PDK dan
Sekretaris Kabine t (Seka b ) . Saya dan dua teman dari
Fakultas Sas tra Universi tas Indonesia juga mengalami
hamba tan serupa . Sura t- sura tnya tak beres- beres selama
hampir dua bul a n . S e telah Rektor UI waktu i tu Profesor
Sujudi angka t telepon, tiba- tiba bere s . Sedang seorang
teman lain yang tahu prosedur dibalik prosedur resmi i tu,
bisa beres dalam waktu kurang dari seming g u .
Rahasianya : dia mengaku memberi u a n g tips p a d a se tiap
meja yang m e s ti dilalui .
I tu terjadi jauh sebelum reformasi menggulung orba .
S e telah orba tumbang nampaknya belum banyak yang
berubah di s i tu . Liha t saja masalah ijazah SLTA a tau SMA
a tau SMU a tau apalah namanya . Un tuk memperoleh
selembar ijazah mahapen ting i tu, seseorang se tidaknya
m e s ti menghabiskan waktunya 12 tahun di bangku
sekolah (6 tahun sekolah dasar, 3 tahun SLTP dan 3
tahun SLTA) . S e telah mendapatkannya, ternyata cuma
bisa dipakai 2 tahun alias dua kali menempuh ujian masuk
perguruan tinggi ne geri (UMPTN) . I tu ten tu tidak adil .
Indonesia merupakan sa tu- sa tunya negara di dunia yang
memba tasi berlakunya ijaza h . Di negara manapun di
dunia, ijazah SMA adalah sertifika t dasar un tuk menempuh
jenjang yang lebih tinggi kapan pun dia mau. Si
pemilik, yang telah menempuh perjuangan begitu lama
dengan penuh kesabaran dan ke tekunan, boleh bangga
se telah meraihnya . S e telah i tu dia boleh langsung ke
perguruan tinggi . Boleh juga bekerja dulu 1, 2 tahun
bahkan 1 0 a tau 20 tahun, kemudian masuk ke perguruan
tinggi . I tu adalah hak dia sebagai warganegara dan
sepenuhnya dilindungi undang- undan g . Dulu orang
Indonesia juga memiliki hak seperti i tu, tapi kemudian
terus direduksi pemerin tahnya sendiri sejak pertengahan
dasawarsa ·80- a n .
Tak a d a penjelasan rasional bua t ke tidakadilan i tu
sampai orba ja tuh . Namun karena tak ada juga yang
mempersoalkannya, maka dia bisa berlangsung terus dan
terus . Saya pernah menanyakan masalah ini kepada Prof.
Dr. Wardiman (Menteri PDK pada Kabine t Pembangunan
VI) dalam sebuah pertemuan dengan mahasiswa Indonesia
di Delft ( 1993) . Dia menjawab bahwa penduduk
Indonesia sangat besar dan se tiap tahun yang tam a t dari
SMU juga sangat banyak. Kapasi tas perguruan tinggi di
seluruh Indonesia tak bisa menampung mereka semua .
Jadi perlu ada pemba tasan . Jawaban i tu ten tu saja tidak
menyelesaikan masalah . Padahal Cina yang penduduknya
5 kali lipat lebih besar daripada Indonesia, tak melakukan
pemba tasan tak kre a tif seperti i tu .
Tugas pemeri n tah dan m e n teri – m e n terinya ten tu
bukan mengumpulkan masalah, tapi menga tasi masalahmasalah
i tu demi masa depan bangsa . Bila PDK (depdiknas)
dan perguruan tinggi negeri (PTN) sendiri tak bisa
menghargai o u tput a tau produk dari siste m pendidikannya,
bagaimana negeri lain akan menghargainya? Dalam
hal ini perguruan tinggi s w a s ta dan dunia bisnis lebih bijak
daripada PDK dan PTN, yang cuma mengadministrasi
tahun ijazah . Kedua insti tusi i tu lupa memperh a tikan
bahwa yang lulus i tu adalah manusia dewasa yang punya
o tak dan c i ta- c i ta . Sebetul- nya terba tasnya ruangan
yang dapat menampung mahasiswa baru di perguruan
tinggi sudah dimaklumi semua orang . I tu sebabnya
diadakan tes penyaringan, agar yang benar- benar berminat
dan bero tak encer yang masuk. Namun menghalangi
orang ikut berkom p e tisi merebut bangku terhorm a t di
PTN, cuma karena ijazahnya dianggap kedaluwarsa,
adalah berte n tangan dengan hak azasi manusi a . I tu
merupakan pengkhianatan terhadap c i ta- c i ta kemerdekaan
.
Masih dalam urusan dengan ijazah SMU, pemeri n tah
juga mewajibkan kepada anak- anak mud a harapan bangsa
i tu un tuk melegalisasi ijazah . Sertifika t penting i tu, yang
baru saja mereka terima dari PDK l e w a t sekolah masingmasing,
i tu m e s ti mereka dilegalisir di kantor PDK se temp
a t . Apa gunanya? Apakah pemeri n tah tidak percaya
pada keaslian ijazah yang dikeluarkannya sendiri? Kalau
i tu alasannya, harus dibikin ijazah yang tak bisa dipalsu
dan tegakkan supremasi hukum . Artinya sindika t pemalsu
ijazah yang harus diperangi dan diberi hukuman bera t.
Bukan malah menghukum anak- anak yang baru lulus un tuk
melegalisasi ijazahnya yang sudah legal dan asli . Apalagi
yang dilegalisasi adalah p o tocopinya dan bisa d i ti tipkan
kepada orang lain . Jadi tak ada pemeriksaan tel i ti soal
keaslian ijazah pada saa t legalisasi . Yang penting bagi
p e tugas di sana adalah legalisasi ijazah i tu dibayar per
lembar copy. Urusan administrasi yang berputar- putar ini
pernah saya tanyakan pada Wardiman dalam kesem p a tan
yang sama di Delft, tapi tak memperoleh jawaban
rasiona l .
S e telah se tengah abad lebih merdeka, Indonesia
nampaknya belum juga berhasil membua t administrasi
yang rapih, sekaligus mengikuti perkembangan zaman.
Kekacauan administrasi yang terjadi selama masa orba
harus segera diakhiri . Juga masalah pere majaannya yang
sering diabaikan, harus diupayakan kembali . Kadangkadang
di beberapa sektor a tau departemen administrasinya
lumayan rapih, tapi karena da tanya tak pernah
dire majakan (up d a te) maka jalannya te tap kac a u . Tak
perlu jauh-jauh mencari c o n tohnya . Masuk saja ke ruang
pers sekre tari a t negara . Cobalah lihat w artawanw
artawan yang bermarkas di s i tu . Liha t dari media
manasaja mereka . Maka dalam sekali pandang Anda tahu
be tapa da tanya tak pernah dire majaka n . Banyak wartawan
yang medianya sudah m a ti, misalnya e d i tor, dan lainlain
masih nongkrong di s i tu . Sementara w artawan baru
dari media, yang bonafi d i tasnya tak diragukan, suli t
mendapat kartu pers S e tneg . Adminis trasinya dibua t
gelap dan tak d i tangani, sehingga wartawan- w artawan
yang baik malah tak bisa masuk. Wartawan- w artawan
lama, bahkan yang sudah tak ada medianya, te tap
terdaftar sebagai w artawan se tneg a tau i s tana,
mendapat berbagai kemudahan dan fasilita s . Departemendepartemen,
yang menyediakan tem p a t bua t w artawan
dari berbagai media, nasibnya juga seperti i tu .
Pengabaian terhadap kewajiban u p d a ting (peremajaan)
d a ta, bahkan juga menjalar sampai ke wilayah
bisnis. Ini pada gilirannya menimbulkan frus trasi pelaku
bisnis berdedikasi dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi .
Kalau tidak percaya mari kita lihat daftar eksportir
terdaftar tekstil dan produk tekstil (ETTPT) yang dikeluarkan
Sucofindo . Dalam inve s tigasi penulis bua t majalah
SWA se tahun se telah rerformasi menja tuhkan Soeharto
( 1999), terungkap be tapa d a ta i tu se tidaknya sejak 1994
tidak pernah dire majaka n . Padahal daftar i tulah yang
dijadikan Depperindag un tuk membagi kuo ta ekspor tekstil
ke negara- negara maju semacam Uni Eropa (UE) dan AS .
Akiba tnya sudah dapat d i tebak. Banyak perusahaan yang
sudah m a ti a tau tak jelas, a tau bahkan fiktif te tap
mendapat j a tah kuo ta ekspor. Sebaliknya perusahaanperusahaan
tekstil yang bag us, punya pabrik dan
mempunyai pasar di negara- negara maju tak mampu
mengekspor produknya, kecuali dia membeli dari orang
yang memiliki kuo ta tapi tak punya pabrik.
Membasmi jual- beli kuo ta tekstil dan produk tekstil
(TPT)nya sendiri jelas tak gampan g . Di samping sudah
berlangsung lama, kegia tan i tu pun bukan barang hara m .
Tempat transaksinya bahkan disediakan pemerintah, yai tu
Bursa Komoditi Indonesia (BKI) yang berada di bawah
Departemen Perindus trian dan Perdagangan (Depperindag),
kini telah dipisah menjadi Departemen Perdagangan
dan Departemen Perindus trian . BKI bertugas memfasili tasi,
dan menyediakan sarana bua t pertemuan para eksportir.
Di s i tulah terjadi tiga pola jual- beli kuo ta : be Ii putus,
tukar- menukar, dan pinjam- meminj a m . S e tiap transaksi
dikenakan biaya 0 , 0 15 x nilai transaksi, dan langsung
masuk ke PT Persero Kliring dan jaminan Bursa Komoditi
(PKJBK) . BUMN Inl selama 24 jam online dengan
Sucofindo . Di samping ke tiga pola tersebut, ada
‘undername’ yang berlangsung di luar bursa . Di dunia
ekspor- impor, undername diartikan mengekspor dengan
nama orang lain . Di negara penerima undername diperkenankan
( third party document applicable) .
Tanpa perangka t alih kuo ta, menurut Ke tua Yayasan
Indoteks Ir. Chamrul Djafri, realisasi kuo ta ekspor akan
kedodoran . Sebab jumlah kuo tanya sendiri terba tas dan
bisnis tekstil sangat dinamis. Dia tak mengada- ada . D a ta
Depperindag membuktikan perkembangan ekspor TPT
kuo ta dan non kuo ta 1998 (Januari – April) meningka t
50, 8% dibanding periode sama tahun sebelumnya, yai tu
dari US $ 1 . 63 2 . 958 tahun 1997 menjadi US $ 2 . 462 . 906
tahun 1998 . Dibanding 1 0 negara pesaing lainnya realisasi
ekspor TPT kuo ta Indonesia adalah yang paling tinggi
(63, 79%) . Selanjutnya Cina 45,23%, Thailand 40, 1%,
Filipina 38, 10%, Hongkong 36, 44%, Banglades 34, 65%,
Srilangka 32, 20%, India 30, 32%, Pakistan 26,37%,
Malaysia 2 1, 13%, dan Singapura 7, 93% .
Jadi memberan tas jual- beli kuo ta bukan saja sia- sia,
tapi juga tidak releva n . Bagaimana dengan percaloan
yang juga disinyalir ikut bermain mengerek harga kuo ta
dari US$ 2 – 3 menjadi US$ 20 un tuk yang h o t ka tagori?
Menuru t orang BKI yang tak mau disebut ja ti dirinya, di
sana siste mnya membership . Yang berhak menjadi angg
o ta BKI cuma ETrPT . BKI, ka ta dia, juga tidak ikut
menyeleksi siapa yang berhak mendapat s ta tus ETrPT
dan siapa yang tidak. Yang menyeleksi adalah
Depperindag dengan syara t yang jelas. Dia memang tidak
asal cua p . Un tuk memperoleh s ta tus ETrPT seorang
pengusaha harus mengekspor ke negara- negara non
kuo ta dulu senilai US $ 400 ribu/bulan secara kon tinyu .
Tak heran bila BKI menganggap pengusaha i tu bonafid bila
dia sudah mendapat s ta tus ETrPT .
Ke tika penulis berkunjung ke BKI waktu i tu un tuk
majalah SWA keadaannya memang demiki a n . Yang
bertransaksi di s i tu hanyalah ETrPT . Selebihnya pengunjung
biasa yang tidak ikut bertransaksi, seperti w artawan,
karyawan BKI, dan lain – lain . Lan tas di mana l e tak persoalannya?
“Transparansi,” ka ta Sekjen Asosiasi Perteks tilan
Indonesia (API) waktu i tu H . Irwandi Muslim Amin pasti .
“Timbulnya masalah dalam pembagian kuo ta tekstil,
karena pemeri n tah tidak bersikap transparan dalam pembagiannya
. Akiba tnya pengusaha yang tidak mendapat
j a tah menuduh terjadi jual- beli kuo ta . Padahal jual- beli
kuo ta dibolehkan,” tambahnya berteori . Banyak eksportir
mengeluh, karena semuanya serba gelap . Mereka tidak
tahu siapa saja yang mendapatkan kuo ta . Bahkan berapa
sebenarnya jumlah ETrPT pun mereka tidak tah u .
Beberapa eksportir lebih fokus menuduh Direktur Eksporlah
sumber ke tidaktransparanan di Depperindag . Menperindag
dan Dirjen Perdagangan Internasional Djoko Moeljono
dianggap terlalu percaya pada bawahannya i tu .
Tuduhan, yang kian santer soal transparansi pembagian
kuo ta, i tu bagi Depperindag, tidak berdasar. “Saya
tidak bilang bawahan saya malaika t semua, tapi sejak
1994 saya menjadi Dirjen Perdagangan Internasional, ki ta
sudah banyak melakukan pembenaha n . Liha t saja sebagai
lembaga kon trol ki ta pakai PT . Sucofind o . I tu kan lembaga
independen . Sedangkan di Amerika kita pakai ELVIS
(Electronic Visa Inform a tion System) . Dengan begitu kita
bisa tahu siapa yang memenuhi kuo tanya, siapa yang
tidak, ” jelas Pak Djoko, begitu dia akrab dipanggil, cepat.
“Soal kuo tanya sendiri, kategori apasaja yang masih ada,
berapa jumlahnya, dan sebagainya ki ta umumkan secara
berkala . Ki ta juga jelaskan bahwa i tu semua gra tis . Tidak
dipungut bayaran,” imbuhnya . Pengumuman berkala
mengenal kuo ta, menurut seorang s taf Oirektur Ekspor,
diberikan se tiap Rab u . Pak Ojoko mengaku memang
kadang-kadang ada juga yang mengancam agar diberikan
kuo ta a tau mencoba memberi imbalan uang kepada
s tafnya . Sayang orang pemeri n tah i tu menolak menyebut
nama mereka yang suka menginjak kaki tersebut.
Oi samping masalah transparansi, menurut Presdir
Apac Inti Corpora (AIC) Benny Soe trisno, siste m kon trol
pemeri n tah a m a t lemah. Pemeri n tah tidak pernah mengadakan
peninjauan kembali terhadap ETTPT . “Pertumbuhan
masing- masing indus tri tekstil i tu berbeda- bed a .
Ada yang te tap, a d a yang meningka t, bahkan a d a yang
tu tup . Seharusnya pemeri n tah meninjau kembali kuo ta
yang diberikan, ” tu turnya serius . Usul senada juga
diajukan Poppy Oharsono, Vince Gowan, dan lain- lain.
“Pemerin tah m e s tinya melih a t ke lapangan dong apakah
pengusaha yang mendapat kuo ta i tu, pabriknya masih
ada enggak? Kalau sudah tutup j a tah kuo tanya kan
enggak perlu lagi'” ujar Vince kesa l .
Seruan a g a r pemeri n tah meninjau ke lapangan sekaligus
menunjukkan bahwa para eksportir sebenarnya bisa
menerima past performance alias realisasi ekspor tahun
sebelumnya menjadi acuan pemberian kuo ta . Namun
tanpa pengecekan langsung di lapangan dapat dipastikan
daftar ETTPT akan s ta tis dan tak berubah . Padahal
kenya taan menunjukkan kebalikannya . Pasifnya apara t
Oepperindag d i lapangan i tulah yang sangat menghamba t
penda tang baru, yang jus tru bisa memproduksi barang
bagus baik kuali tas maupun kuan ti ta s . Apalagi para
penda tang baru i tu terbukti pula berhasil menembus pasar
negara kuo ta, tapi terpaksa m e s ti melupakannya, karena
tidak punya kuo ta . Ke tidakpuasan sepertl I tU
memang bukan tanpa alasa n . Oaf tar ETTPT
Sucofindo dengan jelas menunjukkan tidak
pengecekan dan peninjauan ulang terhadapnya .
rupanya
dari PT
adanya
Inve s tigasi penulis bua t majalah SWA waktu i tu menunjukkan
dari sekitar 1500 ETTPT, yang dikeluarkan
Sucofindo, sebanyak 266 tidak mencantumkan alamat,
an tara lain: Baik- baik, Bra n ta Mulia, Bulk Pakindo, FA
Indonesia, dan lain – lain . I tu belum termasuk yang hanya
mencantumkan nama ko ta Bandung, Jakarta, Surabaya,
dan lain- lain sebagai alamat. Nomor telepon yang
dican tumkan di s i tu pun banyak yang tidak benar. Oi
samping banyak pula yang tidak ada nomor teleponnya .
Kesul i tan lain adalah adanya perusahaan TPT misterius.
Artinya ada namanya, ada alamat, tapi ke tika dicek
perusahaan i tu tidak ada . Con tohnya Cemerlang Abadi
(ETTPT nomor: 090036), alamat Gedung Manggala
Wanabhakti lantai 9 Jakarta . “Oi sini tidak ada perusahaan
bernama Cemerlang Abadi,” ka ta pengelola Gd . Manggala
Wanabhakti,” saa t dicek via telepo n . ”yang ada PT Resik
Cemerlan g . I tu bukan perusahaan tekstil, tapi perusahaan
jasa cleaning service,” tambahnya ke tika di tanyakan
kemungkinan adanya nama perusahaan di s i tu yang agak
mlnp .
Ada lagi perusahaan Japfa Comfeed Indonesia
(ETTPT No . : 09063 1) . Tidak ada yang tahu sejak kapan
perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak i tu
menjadi eksportir tekstil . Suli tnya ke tika dihubungi
perusahaan i tu sudah tidak aktif lagi. “Sejak Oesember
1995 sudah tidak ada kegia tan di sini. Pabriknya sudah
berhen ti, ” ka ta penerima telepon di san a . Sebenarnya
masih banyak yang bisa diungkap dari daftar tersebut,
termasuk adanya perusahaan tekstil yang sudah m a ti,
tapi s ta tus ETTPT dan nomor ordernya belum dicabut.
Con tohnya Kanindo Sukses Teks til, dan lain- lain.
Kenya taan di a tas ten tu saja mengenaskan, bila
tidak mau disebut membingungka n . Tidak heran bila
banyak eksportir pro te s . Harus disadari, bahwa mereka
protes bukan un tuk menghara mkan jual- beli kuo ta .
Jual- beli kuo ta, dalam bentuk be Ii putus, tukar menukar
a tau pinjam- meminjam, bahkan undername, selama terjadi
di an tara dua a tau lebih perusahaan tekstil yang masih
hidup, i tu bisa dibenarka n . Namun manakala dia terjadi
an tara perusahaan mis terius, sudah m a ti a tau fiktif
dengan perusahaan tekstil beneran, i tu tidak adil. Bila
berdagang kuo ta i tu dijadikan bisnisnya, i tu memperkuda
orang lain bua t keun tungan pribadi namanya .
Pak Djoko agak terkeju t ke tika diben turkan dengan
temuan di a tas waktu i tu . Toh dia membenarkan bahwa
memang ada lebih 1500 ETTPT . Dia mengakui Depperindag
kekurangan apara t di lapangan un tuk mengeceknya . I tu
sebabnya sejak 1994 dia minta bantuan Sucofindo .
Menuru t Pak Dirjen, yang dikenal akrab dengan w artawan
i tu, dia juga pernah minta bantuan API un tuk memonitor
pengusaha nakai, tapi tidak ada tanggapa n . Mereka
merasa tidak enak melaporkan bisnis orang lain . “Soal
yang 266 ETTPT tanpa alamat i tu, ki ta memang sedang
membenahi dengan bantuan Sucofind o . Sejak Oktober
1998 sekitar 200 ETTPT tidak diberi j a tah kuo ta lagi,
karena se telah dicek perusahaannya sudah tidak ada .
S ta tus ETTPTnya dicabut. Jadi d a ta ki ta hampir klop,”
jelasnya h a ti- h a ti .
Ja tah kuo ta mereka, menurut pak Dirjen, akan diberikan
kepada eksportir produsen sesuai SK Menperindag
No: 3 74/MPP/Kep/8/ 1998, yang berlaku Januari 1999 .
Belum jelas apakah (266) perusahaan tanpa alamat
iden tik dengan mefreka yang dicabut s ta tus ETTPT .
Nampaknya ada sediki t perbedaan . Ini terlihat dalam
daftar ETTPT (semen tara) yang dikirimkan Direktora t
Ekspor ke SWA. 43 nama dari seki tar 200 ETTPT tidak
aktif tahun ini, semuanya beralamat jela s . Sekadar
c o n toh bisa disebut di sini : Andora Pra tama, Ars i tas
Mi tra, B a tik Semar, Indonesia Carp e t, Jujur Jaya Abadi,
Kerta Niaga, Kowari, dan lain – lain .
Soal perusahaan semacam Japfa Comfeed, Cemerlang
Abadi, dan lain- lain Pak Djoko merasa tidak terlalu
tahu profile masing- masing perusahaan . uTerus terang
saya tidak tahu profile masing- masing perusahaan . Saya
kan baru tahun 1994 menjadi Dirjen, sedang pembagian
kuo ta sudah berlangsung sejak dulu. Tapi perusahaan kan
kadang – kadang punya banyak uni t usah a . Mungkin salah
sa tu unit usaha mereka bergerak di bidang teksti l . Saya
tidak tah u . Tapi ini akan saya tidak lanj u ti . Saya akan
min ta ban tuan Sucofindo,” ka tanya menjanjika n . Se telah
masalah i tu diungkap majalah SWA, Japfa Comfeed kemudian
memberikan klarifikasi bahwa yang mereka ekspor
selama i tu adalah sera t plastik. Sucofindo sendiri, ke tika
di tanyakan siapa menggunakan j a tah kuo ta perusahaan
yang sudah tidak ada seperti Kanindo, Cemerlang Abadi,
dan lain- lain, mengaku tidak tahu. ”yang jadi w e w enang
kita cuma mengontrol dokumen barang ekspor, mengecek
apakah dia sesuai enggak dengan yang d i tulis, dan
sebagainya . Soal apakah perusahaan tersebut masih ada
a tau tidak, i tu bukan urusan ki ta . Apakah dia mengekspor
undername, i tu juga ki ta tidak tahu,” ka ta seorang s taf
Sucofindo yang tidak mau disebut namanya .
S e telah orba tumbang dan Indonesia memasuki
millenium ketiga, mau tak mau Indonesia d i tuntu t un tuk
membenahi administrasi di segala sektor. Kekacauan
administrasi dan kemalasan apara t mere majakan da tanya
harus dihentikan sampai di sini . Indonesia ke depan m e s ti
menjadi negara yang tertib administrasi, sehingga administrasinya
menjadi bagian dari solusi seperti laiknya
negara- negara maJu.
z
􀀞–..-… . . I
Slang ItU, pukul 14 . 35 , Edw a rd turun dan
Jeep tepat dl rumah Ketua PBNU
Abdurrahman Wahld dl JI . Warung S iah
ClganJur . Mantan bos Bank Summa I tU
membawa se tumpukan fotokopl an naskah
pernyataan bers ama Abdurrahman Wahld,
Mega w a tl Sukarnoputr , dan uskup Mgr .
C arlos F . X . Belo mengenal knsls nas lonal .
, t �—- – .-..- .-
I
r
r,
Kabinet Transisi
Habibie
Mencari pengganti pemimpin o tokra tis, yang telah
memeri n tah dengan tangan besi un tuk kurun waktu lama,
pastilah tak mudah . Walaupun misalnya terbukti sang
pemimpin besar telah gagal mencip takan kemakmuran,
keadilan, dan keamanan bagi rakyat, mengganti dia te tap
saja suli t. Bila s i tuasi kemudian begitu kri tis, dan orang
akhirnya mendapatkan pengganti, dapat dipastikan sang
pengganti akan menemui banyak kesulitan, karena harus
memlmpln pemerin tahan di bawah bayang- bayang sang
dikta tor.
1 . Pait a Compli, Saat Kaum Reformis Lengah
An tony Jay, seorang Machiavellian dalam bukunya
Management and Machiavelli, punya resep un tuk menga
tasi krisis kepe mimpinan seperti i tu . Dalam s i tuasi demikian,
ka tanya, jangan angka t orang yang se tia dengan
sang disktator sebagai pengganti . Alasannya sederhana
saj a : orang i tu pasti akan mengulangi cara – cara dan
kegagalan yang sama . Jay menyarankan agar memilih
orang luar a tau orang yang selama pemerin tahan sang
diktator menjadi ‘duri dalam dagin g . ‘ Dialah yang memiliki
a l terna tif un tuk mengadakan perubahan dan pembaharuan
menuju keadaan lebih baik.
Namun sejarah tidak selalu memberi orang cukup
waktu un tuk berpikir a tau menentukan pilihannya sendiri .
Pada saa t roda sejarah berputar semakin cepat, peristiwa
sejarah terjadi dari d e tik ke de tik, maka hanya segelin tir
orang yang punya kesem p a tan berpikir dan menentukan
pilih a n . Hasil pilihan mereka kemudian disodorkan kepada
rakya t sebagai ‘pai t a compli : I tulah yang terjadi di
Indonesia, 21 Mei 1998, ke tika kekua tan reformasi, mahasiswa,
dan i n telektual kampus dip imp in Amien Rais berhasil
memaksa Soeharto lengser ke prabo n . Pada saa t i tu juga
Habibie didaul a t un tuk menjadi presiden, dan disodorkan
kepada seluruh rakya t sebagai pait a compli . Amien Rais,
pemimpin kaum reformis sekaligus duri dalam daging
pemerin tahan Soeharto, tak serta- merta naik ke tampuk
pimpinan republik. Ini sekaligus mengisyara tkan bahwa
reformasi di Indonesia mengambil jalan berbeda dari
Filipina, Polandia, Afrika Selatan dan Ira n .
Di Iran ke tika kekua tan revolusi berhasil menumbangkan
sang diktator Syah Reza Pahlevi, pemimpin
revolusi Imam Khomeini langsung naik ke tampuk pimpinan
negara dan menentukan arah baru Ira n . Demikian pula
ke tika Lech Walesa, pemimpin gerakan buruh, berhasil
menumbangkan rezim komunis, kepe mimpinan tertinggi
Polandia langsung mampir di tangannya . Lalu Nelson
Mandela, yang berhasil menumbangkan rezim aparthe i t
l e w a t gerakan gerakan tanpa kekerasan di Afrika Selata n .
Pria yang pernah dipenjarakan selama 2 6 tahun lebih i tu
langsung menjadi pemlmpln tertinggi Afrika Selata n .
Sedang Corrazon Aquino yang menjadi pemimpin perlawanan
rakya t Filipina se telah kem a tian suaminya Benigno
Aquino, juga segera didaula t menjadi presiden negeri jiran
i tu se telah sang diktator Marcos kabur ke Amerika .
Indonesia rupanya mengambil jalan lain .
Tentu saja tidak semua orang se tuju, apalagi kaum
reformi s . Namun dengan segala kearifan, dan pertimbangan
te tek bengek agar tidak timbul bencana lebih
besar, agar tidak terjadi kevakuman kepe mimpinan
negara, agar roda ekonomi bisa berputar, rakya t tidak
kelaparan, dan sebagainya, maka orang pun menerimanya
dengan beberapa c a ta ta n . Habibie bersama kabine tnya
boleh memeri n tah selama masa transisi . Begitulah komprominya
dengan wakil- w akil reformis (kelompok 6) di
bawah pimpinan Amien . I tu sa tu . Kedua, Habibie harus
menyelenggarakan pemilu secepatnya, sekaligus mempersiapkan
perangka t perundang- undangan dan fasili tas
yang dibutuhkan, dan se terusnya .
Berbekal kepercayaan secuil i tu Habibie bekerja
cepat. Dia hanya membu tuhkan waktu 24 jam un tuk
membentuk kabine tnya, tanpa berembuk dulu dengan
kekua tan reformasi . Banyak pakar politik, ekonomi, dan
pengam a t menyayangkan momentum yang terlepas tersebut.
Kalau saja Habibie mengajak kekua tan- kekua tan
reformasi un tuk membentuk kabine tnya, ten tu bisa menjadi
s tarting poin yang bagus bagi negara dan bangsa
un tuk memiliki pemerin tahan yang legitimated, dipercaya,
dan berwibawa, sesua tu yang a m a t dibutuhkan pada saa t
krisis.
Begitulah Habibie memulai pemeri n tahannya . Dibanding
kaum reformis, dia memang berhasil mencuri s tart.
Namun akibat kesalahan awal i tu kabine t ben tukannya
sejak berdiri sudah mengecewakan dan tampak goya h .
Apalagi bila diliha t di dala mnya terlalu banyak muka lama
(Hartarto, Ginanjar Kartasasmita, Faisal Tanjung,
Syarwan Hamid, Hasan Basri Durin, Prof. Dr. Ida Bagus
Oka, Panangian Siregar, dan sebagainya) . Pro tes dan
tuntutan reshuffle di pusat dan daerah terhadap susunan
kabinet, yang mewarnai perjalanannya kemudian, merupakan
bukti tak terban ta h . Habibie menamakan kabine tnya
Kabinet Reformasi Pembangunan, sesua tu yang ka ta
pengamat ekonomi Dr. Syahrir, dalam sebuah w a w ancara
d engan penulis waktu i tu, menunjukkan a mbivalens i .
Ekonom kondang i tu berpendapat sesua tu yang paling
menonjol pada Habibie adalah a mbibvalensi dan
kompromi . “Dia merupakan produk ordebaru (orba) yang
sangat kental, dan menjadi Presiden karena g erakan
reformasi,” ujar Syahrir. Nama kabinet (reformasi pembangunan),
menurutnya, menunjukkan a mbivalensi. Juga
personalia, dan produknya . Padahal semua orang tahu
sekarang tidak ada pembangunan, pertumbuhan minus
( 13 ) . Yang ada hanya keharusan mencegah kontraksi
ekonomi agar tidak hancur- hancura n . Masih menurut
Syahrir personalia kabinet juga a mbivalen . Keempat
menko berasal dari kabinet Pembangunan VII, Soeharto .
Semen tara kekuatan reformasi tidak duduk di situ. Amien
Rais, Megawati, Gus Dur, dan Sultan Hamengkubuwono X
menunggu di luar kabinet. Yang ada cuma simbol- simbol
kekuatan reformasi, seperti Tanri Abeng{ Adi Sasono, dan
Fahmi Idris .
2. Gerakan Reformasi Tambah Joki
Reformasi belum lagi selesai, tapi nakhoda ke pulau
masa d epan lambat laun cenderung berpindah tangan dari
Amien Rais ke Abdurrahman Wahid a tau Megawati.
Tanda- tandanya sudah mulai terlihat pada hari Kamis, 17
Juli 1998, ketika Edward S. Soeryadjaya berhasil mengubah
Ciganjur menjadi pusat kekuatan baru . Rumah Ke tua
PBNU Kyai Haji Abdurrahman Wahid yang belum lama
keluar dari rumah sakit akibat s troke, secara langsung
disulap menjadi saingan istana tempa t Habibie bertahta .
Rumah kyai i tu juga sekaligus menjelma menjadi saingan
g edung DPR/MPR, tempa t kekuatan reformasi memperoleh
ben tuknya yang utuh . Betapa tidak! Pertemuan politik ini
secara berani menempatkan diri di luar mains tream
reforma s i .
Amien{ y a n g bersama kekuatan reformasi dan mahasiswa
berhasil memaksa Soeharto lengser 21 Mei 1998,
tidak disertakan dalam pertemuan politik tersebut. Sebagai
gantinya Edward, sang penggagas, menampilkan Kyai
tanpa pondok pesantren yang akrab dipangil Gus Dur i tu -
sekaligus sebagai tuan ruma h . Pada saat sama Edward
menyandingkan sang kyai d engan Ke tua Umum Partai
D emokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – P ) Megawati
Soekarnoputri . Lalu agar lebih men tereng man tan bos
Grup Summa i tu menda tangkan Uskup Belio, tokoh
kon troversial dari Dili, Timor Timur.
Siasat ini cukup berhasi l . Indika tornya yang paling
nya ta dapat diliha t dari animo dan sambutan masyaraka t
terhadap pertemuan politik akbar i n i . Hari i tu, pukul 14. 35,
rumah Abdurrahman Wahid, terletak di Jalan Warung Silah
Ciganjur, penuh sesak oleh pengunjun g . M ereka, yang
d a tang dari berbagai penjuru jabotabek dan seki tarnya,
i tu bahkan meluap sampai ke halaman masjid di d epan
ruma h . Tidak ketinggalan tentu w artawan c e tak dan
media elektronik dari dalam dan luar negeri tumpah- ruah
di situ. Pernya taan yang ditelurkan dari pertemuan i tu
sebenarnya tidaklah isitimewa amat, cuma pernya taan
kepriha tinan biasa .
Namun gaungnya yang membahana ke seantero neg
eri dan manca negara secara jelas memas tikan bahwa
rumah kyai Ciganjur i tu tanpa disadari telah menjelma
menjadi pusat kekuatan baru . Kekua tan ini tak bisa
diremehka n . Bahkan oleh kekuatan reformasi sekalipun !
Apalagi bila diingat unsur- unsur kekuatan reformasi belum
lagi sempat merapa tkan barisa n . Kekua tan reformasi mau
tak mau mesti adu balap d engan kekuatan baru yang
boleh dibilang telah memiliki sumber dana pasti. Bukan
tidak mungkin pula kekuatan baru ini akan lebih banyak
mendapat dukungan pihak luar dan ten tara daripada
kekuatan reformasi awal di bawah Amien, yang terlampau
kritis terhadap Freeport (AS) dan an tek- antek Orba yang
belum KO benera n .
Dibanding Amien yang garang d a n haus perubahan
radikal, Gus Dur dianggap oleh kekua tan- kekuatan lama
lebih bisa diajak kompromi . Apalagi bila diingat kyai i tu
boleh dibilang tak pernah menentang Soeharto . Bahkan
ketika raja di raja i tu memaksakan azas tunggal Pancasila
kepada semua organisasi kemasyaraka tan (ormas) dan
partai poli tik ( 1982- 1985), yang d i ten tang di seluruh
tanah air, Gus Dur lebih senang berdiri mendukungnya .
S ejak i tu pula istana makin ramah terhadap cucu pendiri
NU Kyai Hasyim As’ari ini. Bahkan ketika Gus Dur berbenturan
d engan tokoh- tokoh sepuh NU semacam Kyai
kharisma tik As’ad Syamsul Arifin dan Idham Khalid, istana
memilih Gus Dur. Dari sisi politik Gus Dur pun boleh dibilang
tak benci- benci amat pada Golkar, mesin politik orba yang
sangat efektif. Itu d engan gamblang bisa diliha t pada
pemilu terakhir masa Soeharto tahun 1997.
Saat i tu Gus Dur tanpa ragu menggembosi Partai
Persa tuan Pembangunan (PPP) dengan menggandeng Siti
Hardiyanti Rukmana alias embak Tutut ke pesantrenpesantren
un tuk memenangkan Golkar. Hasilnya memang
nya ta . Golkar memborong hampir 300 lebih kursi dari 425
yang diperebutka n . Sisanya dibagi kedua partai oposisi
loyal PPP dan PDI d engan suara hampir berimbang, PPP
cuma sedikit lebih tinggi daripada PDI. Jadi d engan melihat
track record i tu saja, tanpa analisis njelimet, dapat
dimengerti bila kekuatan lama lebih sreg pada Gus Dur
daripada membiarkan Indonesia berada di tang an Amien .
Juga dunia luar, teru tam a AS, dapat dipas tikan lebih
menyukai Gus Dur daripada Amien . Kendati Amien memperoleh
gelar Doktornya di Cicago, AS, Ke tua Umum PP
Muhammadiyah i tu dinilai dapat membahayakan kepentingan-
kepentingan AS di Indonesia . Keinginannya un tuk
meninjau kembali kon trak- kontrak perta mbangan asing,
teru tama Freeport, dinilai banyak kalangan terlalu nasionalis
tik, bila tak bisa disebut fundamentalistik. S ebaliknya
Gus Dur, meski berpendidikan Timur Tengah, tepa tnya
Irak yang sangat dimusuhi AS, secara ideologis tidak
berbahaya . Keaktifannya di Yayasan Simon Peres (Israel)
dan Forum Demokrasi yang terus- m enerus m enen tang
ICMI, dianggap sebagai garansi meyakinka n . Tak heran
bila media massa, teru tama media luar, lebih senang
meliput dan membesarkan g erakan ‘reformasi’ Ciganjur ini
ketimbang memberi tenaga kepada tuntutan perubahan
para reformis di g edung DPR/MPR.
Keadaan yang menguntungkan i tu sekaligus menaikkan
posisi tawar Gus Dur dipentas politik. Juga tentu saja
posisi tawar Megawati yang menganggap sang kyai sebagai
abangnya . Edward sebagai orang bisnis tentu punya
perhitungan sendiri mengenai hal ini, tapi dia lebih senang
menyimpannya di dalam hati sendiri . Bahkan sampai sang
konco lawas Gus Dur terpilih pada Oktober 1999 sebagai
presiden, yang kemudian akhirnya harus diserahkan
kepada Megawati pada 2002, Edward tak pernah membuka
,kotak pandora’nya .
Siang i tu, pukul 14. 35, Edward turun dari jeep tepa t
di rumah Ke tua PBNU Abdurrahman Wahid di JI . Warung
Silah Ciganjur. Mantan bos Bank Summa i tu membawa
setumpukan fo tokopian naskah pernya taan bersama
Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnopu tri, dan uskup
Mgr. Carlos F . X . Belo m engenai krisis nasional . Agak
tergopoh dia menuju kerumunan w artawan ber- bagai
media dalam dan luar negeri yang memenuhi halaman
rumah Gus Dur. Para w artawan menda tanginya dan berusaha
merebut naskah potocopian di tangannya . Terjadi
tarik- menarik sebentar, beberapa lembar robek di tempa t.
Lebih separuhnya kemudian berpindah ke tangan wartawan
di d epan pintu samping rumah sebelum man tan bos
Summa i tu masuk.
Pu tra sulung man tan bos Grup Astra William Soeryadjaya
i tu tidak berusaha mengambil kembali lembaranl
embaran tersebut. Dia langsung m enerobos masuk. “Ayo
sak iku t masuk,” ajaknya sambil berusaha tersenyum
ketika meliha t penulis di an tara w artawan . Dari pintu
samping dia menuju ruang tamu belakang, lalu berbelok ke
kiri menemui Gus Dur yang duduk di ruang tamu d epan
didampingi Megawati dan Uskup Bel o . Fo tokopi naskah
pernya taan i tu dia serahkan masing- masing sebuah
kepada Gus Dur, Megawati, dan si Uskup yang menerimanya
d engan horma t. Sisanya dia bagikan lagi kepada
w artawan yang berusaha mendesak masuk ke ruang
tam u . Pernya taan kepriha tinan bersama i tu pun kemudian
dibacakan, dan diliput berbagai media c e tak dan elektronik.
Para tokoh i tu gerah dan priha tin meliha t keadaan
negara dan rakyat yang semakin sengsara . Dari panggung
baru i tu mereka seiya menuntut perubaha n . Tanya jawab
berlangsung cepat kepada ketiga toko h . Uskup Belo
kebagian pertanyaan seputar referendum Timor Timur.
Potografer terus memotret dan saling dorong . Semen tara
i tu Edward yang memprakarsai pertemuan tersebut
menyelinap lagi ke pinggira n .
Mantan B o s Grup Summa i tu rupanya lebih suka berada
di belakang layar. Dia seperti berusaha tidak m enonjolkan
diri, meskipun mempertemukan 3 tokoh pen ting i tu
bukanlah perkara mudah. “Gua s tress sak,” ka tanya terus
terang . “Bagaimana kalau terjadi apa- apa pada Gus Dur?
tambahnya kha w a tir sambil sekali- sekali menengok ke
ruang d epan yang semakin sesak oleh w artawan . Ruang
tamu sempit i tu jadi semakin pengap. Tidak tahan meliha t
keadaan i tu Edward langsung saja menghampiri Gus Dur
yang duduk bersandar di kursi d engan m a ta tertutup . Dia
lalu menghidupkan kipas angin yang tergan tung di langitlangit
ruang tam u . “Sudah beberapa hari ini gua ditugasin
Gus Dur menjemput dan men gurus segala keperluan Uskup
Belo un tuk acara ini, ” tu turnya merendah sambil duduk di
samping penulis . ”Tiket, tiket?” tanya sang uskup tibatiba
sebelum ke luar ruangan seusai acara . “Sudah sudah
beres, ” jawab Edward cepat. “Besok pagi sudah bisa
berangka t,” tambahnya sambil merendengi Uskup menuju
mobil .
Haj a tan besar yang digagas Gus Dur dan Edward ini
sebenarnya boleh disebut fai t a compli ketiga yang terjadi
dalam waktu beberapa bulan saj a . Pait a compli yang
pertama seperti telah penulis paparkan di a tas adalah
yang dilakukan IMF sebelum Soeharto lengser lewat LoI .
Yang kedua terjadi saat Soeharto menyatakan diri
berhen ti dari jabatannya sebagai presiden dan Habibie
dilantik menggantikannya . Pertemuan Ciganjur adalah pait
a compli ketiga yang tak kalah dahsya tnya dalam mengg
embosi kekuatan reforma s i . Oari ketiga kejadian i tu,
cuma yang kedua yang disadari kaum reformis dan digugat
sepenuh hati. Yang pertama luput dari perha tian,
dan yang ketiga sering disalah- tafsirkan sebagai pen ambahan
darah segar terhadap g erakan reforma s i .
Begitulah kekuatan reformasi y a n g dimotori mahasiswa
bersama Amien cuma merasa kalah s tart dari
Habibie. Sedang di arena publik dalam perjalanan waktu
g erakan reformasi di bawah Amien, nampak semakin
redup . Gerakan reformasi Amien kalah g empita dibanding
langkah kuda Gus Our yang menggandeng Mega . Akhirnya
Amien gagal menjadi m a tahari baru bua t republik.
Cahayanya terus memudar di seki tar gugusan bin tang Gus
Our yang membawa Mega . Gerakan reformasi kemudian
menambah satu joki lagi, yaitu Sultan Hamengku Buwono
X sebagai pelengka p . Kekua tan reformasi yang belum lagi
solid i tu kemudian membawa Amien bergabung ke situ dan
ikut berputar di seki tar Gus Our yang makin mengkil a p .
Lambat l a u n y a n g terliha t hanyalah tarik- menarik
an tara dua pusat kekua tan, yaitu istana negara di bawah
Habibie dan Ciganjur yang dipimpin Gus Our. Ahli pesa w a t
terbang i tu memegang kendali negara d a n segala yang
berhubungan d engan hajad hid up orang banyak secara
formal, di hadapannya berdiri kekuatan baru yang garang
di bawah komando Gus Our. IMF, yang mewakili
kepentingan Amerika S erikat dan dunia luar, nampaknya
sudah cukup tenang karena telah berhasil memaksa
pemerintah Soeharto menandatangani 50 po in LoI .
O engan LoI i tu, Habibie a tau siapa pun yang memegang
kendali republik, akan berjalan di garis – garis yang telah
ditetapkan lembaga super kuasa itu.
3 . Mendayung Di Antara Dua Karang
Banyak kalangan meragukan kemampuan man tan
pembantu setia Soeharto i tu menga tasi keadaan . Sebab
kehancuran bidang ekonomi, poli tik, dan hukum telah
berlangsung d engan gradasi yang terus meningka t selama
32 tahun . Habibie mewarisi dari Soeharto negara yang
hampir bangkrut, banyak utang, hutan yang rusak bera t
akibat kenakalan pengusaha HPH dan bencana el nin o . Oi
sisi lain ibu pertiwi juga merana karena kesalahan kebijakan
dan skala priori tas, sehingga tidak dapat menjamin
pangan penduduknya . Krisis yang merebak sejak semester
kedua tahun 1997 menambah beban lebih bera t lagi
d engan anjloknya daya beli penduduk, kemiskinan absolut
yang ka ta M enkop & PKM Adi Sasono telah mencapai 80
juta, dan pengangguran yang jumlahnya akan mencapai
20 juta akhir tahun 1998 .
Oi samping i tu masih ada kemarahan rakyat di berbagai
daerah, seperti di Aceh, Irian Jaya, dan Timor
Timur. M ereka merasa terlalu lama ditipu dan diperlakukan
tidak adil . Kemarahan mereka mengancam in tegrasi
nasional . Pada saat sama barisan kaum in telektual sudah
merasa j enuh pada segala macam tekanan selama tiga
dasawars a . Habibie sendiri mengaku mewarisi benang
kusut dari Soeharto . Oibutuhkan manajemen yang luar
biasa canggih un tuk menga tasi semua i tu, yang sayangnya
ka ta banyak pengamat, tidak dimiliki Habibi e . Keadaan
yang tidak banyak berubah selama 90 hari pertama
kekuasaannya dianggap sebagai bukti ketidak- mampuan
i tu .
Arbi Sanit pernah memprediksi Habibie hanya akan
bertahan selama tiga bula n . Pertama, karena man tan
orang kua t BPPT i tu tidak po puler baik di dalam maupun di
luar negeri . Kedua, tidak legi timated . Ketiga, tidak mendapat
kepercayaan memadai dari rakyat. Karena kedeka
tan d engan orang yang digan tikannya, Habibie dianggap
bukan orangnya yang bisa menda tangkan perubahan
dan pembaharuan di bidang politik, ekonomi, dan huku m .
“Hubungan saya d engan Soeharto sangat d eka t, dan
saya masih menganggapnya sahabat terbaik, sebagai
guru saya . Kadang- kadang sebagai kakak saya, dan
kadang kala sebagai ayah sendiri,” tuturnya terus terang .
Logikanya : bila tidak ingin dianggap mengkhiana ti sahabat,
a tau dianggap murid eMbalelo, adik yang tak tahu
diun tung, a tau anak durhaka, bisa dipastikan kebijakannya
tidak akan bertentangan d engan Soeharto . Habibie
diprediksi tidak akan mencelakakan Soeharto a tau menyeretnya
ke pengadilan, seperti yang dilakukan Presiden
Korea S elatan Kim Oae Jung terhadap pendahulunya .
Padahal un tuk bangkit dari jurang kehancuran ini amat
diperlukan keberanian moral un tuk membua t kebijakan
yang samasekali baru .
S ed eret bukti dapat disaj ikan di sini: mulai dari caranya
menangani masalah Partai O emokrasi Indonesia (POI),
kelangkaan pangan, minyak goreng, sampai masalah
perbankan dan s tabilisasi nilai rupiah. Cara penanganannya
dinilai banyak pengamat, sebagai parsial, asalasalan,
dan berwarna orba . Lihat saJa bagaimana
pemerintah Habibie tetap ngoto t mengakui POI hasil
rekayasa (bac a : Suryadi ), di samping POI hasil kongres
(Megawati) . Lebih tidak enak lagi pernya taan Habibie
yang akan hadir dalam kongres POI- Suryadi di Palu. Tentu
saja banyak orang kha w a tir pada langkah Presiden yang
tidak po puler i tu, tidak terkecuali ICMI, organisasi
almama ternya yang saat i tu dipimpin Ahmad Tirto Sudiro .
Tirto Sudiro menghimbau agar Habibie tidak hadir dalam
kongres POI – Suryadi .
Semen tara dalam menangani kelangkaan sembako,
minyak goreng, dan naiknya harga- harga pemerintah
Habibie nampak kedodora n . Terlalu banyak men teri dikerahkan
un tuk menanganinya . Ada Kabulog Beddu Amang,
ada M enpangan A . M . Saefuddin, Men teri Pertanian Soleh
Solahuddin, Menhutbun Muslimin Nasution, Menkop/PKM
Adi Sasono, dan M enperindag Rahardi Ramelan, serta
Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita . Kebijakannya
seben tar- seben tar berubah. Orang seperti disuguhi pertunjukan
pertandingan sepak bola tidak menarik, karena
timnya tidak kompak. Kemana saja bola menggelinding,
kesi tu pula semua pemain tumplek. S e tiap pemain ingin
menguasai bola, lalu membawa ke goal lawan agar bisa
menunjukkan dialah yang terhebat. Orang lantas merasa
jarum j a m selama 90 hari seperti tidak berputar, karena
suasananya persis sama d engan zaman orba, kecuali
bahwa adanya upaya kongkri t pemerintah Habibie memberdayakan
pengusaha kecil dan koperasi d engan
memanfaa tkan moment kacaunya jalur dis tribusi setelah
kerusuhan, 13 – 14 Mei 1998 .
Toh harga sembako tetap meroke t . Oi beberapa
daerah malah mulai rawan pangan, penjarahan merebak,
dan bu tuh penanganan serius (Iihat SWA no 16/XIV/6- 19
Agus tus 1998, Berbisnis di Tengah Rongrongan Anarki ) .
Toh isu ini berhasil dimanfaa tkan pemerintah, sehingga
Consulta tive Group on Indonesia (CGI) merasa iba dan
komit un tuk memberi pinjaman US S 8 miliar kepada
Indonesia dalam tahun anggaran berjala n . Bila digabung
d engan pinjaman IMF, maka jumlah utang baru menjadi
US S 14 miliar. Bagaimana mengembalikannya nanti? Bua t
pertanyaan mendasar ini, seperti biasa tak ada yang
bersedia menj a w a b .
Seperti pendahulunya pula, pemerintah Habibie pun
bangga d engan pemberian utang baru yang melebihi
targ e t . Dia menganggap kucuran utang baru sebagai bukti
kepercayaan in ternasional kepada pemerintahannya .
“Belum pernah kita menerima bantuan sebesar yang kita
terima tahun ini. Tidak kurang dari US S 14 miliar. Dan
bantuan i tu diberikan secara spontan,” tu turnya bangga
di d epan sidang paripurna I DPR, 1 5 Agus tus 1998 . Hal ini
menunjukkan bahwa pemerintahan transisi Habibie bersama
kabine tnya masih menggunakan paradigma lama
un tuk memanaje Indonesia baru . Paradigma usang ini
nampaknya masih berlaku sampai saat ini, meski SBY-JK
dalam kampanyenya menjanjikan perubaha n . Pemerintah
belum kapok berutang, bahkan tidak kreatif un tuk
mencip takan terobosan- terobosan baru gun a menga tasi
krisis . U tang luar negeri yang telah menjerumuskan
Indonesia ke jurang krisis, malah kembali dijadikan Habibie
sebagai andalan un tuk mengangka t negara dan rakyat
dari keterpuruka n . Pilihan ini terpaksa ditelan kabinet
transisi karena minimnya dukungan di dalam negeri .
Habibie sendiri sebenarnya tak sepenuhnya mendapat
kepercayaan lembaga super i tu . Dia dicurigai sebagai
fundamentalis, a tau setidaknya dikelilingi oleh orangorang
yang anti terhadap liberalisasi
ekonomi. Indika tornya mudah
didapa t. Diulur- ulurnya pencairan
plnJaman oleh lembaga super
kuasa i tu adalah bukti yang tak
dapat dibanta h . Akibat berlarutnya
pencairan bantuan tersebut banyak
kalangan menuduh IMF mempermainkan
Indonesia dan memperkeruh
situa s i . Pendapa t seperti
Kwik Kiall Gie i tu antara lain dikemukakan Guru
Besar FE- UI Lepi T. Tarmidi, pengamat
ekonomi Kwik Kian Gie, dan pemimpin kaum reformis
Amien Rai s . Halaman media massa sampai bulan Agus tus
1999 masih banyak dihiasi berita- berita krisis yang
merisaukan dan pro tes terhadap IMF yang terus
menunda- nunda pencairan pinjaman .
Di ta taran yang lebih mikro, keraguan terhadap Habibie
dipicu oleh liarnya minyak goreng dan tersenda tnya
dis tribusi sembako . Saking tidak enaknya situasi i tu
sampai- sampai ada yang curiga Habibie telah dikerjai oleh
para pen gus aha yang sebenarnya sedang dibantunya
menghadapi kreditor. Tak pu tus asa, Habibie kemudian
mengerahkan d elapan men teri un tuk bergotong- royong
menga tasi keadaan . Namun minyak goreng tetap suli t
didapat, dan harganya tetap di a tas Rp 6 . 000jkg Uauh di
a tas harga yang dipatok pemerintah Rp 4 . 000 di tangan
konsumen, kecuali membelinya saat operasi pasar. Soal
operasi pasar ini banyak pakar ekonomi, an tara lain Dr.
Srimulyani Indra w a ti dan Marie Elka Pangestu (alumnus
FE- UI yang aktif di CSIS ), mengeri tiknya sebagai gerakan
mendis torsi pasar. Namun saat menjadi men teri di Kabinet
Indonesia Bersa tu SBY – JK, kedua pakar ekonomi i tu pun
tak lagi memandangnya tabu . Bahkan saat ini, bulan Juni
2007, ketika roda ekonomi telah meggelinding pasti dan
diklaim pemerintah telah membukukan pertumbuhan 6%,
harga minyak goreng terus meroket di seluruh Indonesia
beberapa bulan terakhir. Minyak goreng curah sudah
berada di a tas Rp 10 ribu/liter. Sedang Bimoli dan Filma
telah melampaui Rp 17 ribu/liter. Operasi pasar yang
digelar pemerintah SBY-JK bersama menteri- men terinya,
yang dulu menentang cara – cara Habibie, tak membuahkan
hasil. S eiring meningka tnya harga CPO dunia, minyak
goreng menjadi langka . Runyamnya situasi saat ini dalam
soal sembako, seakan mengembalikan orang ke masa
Habibie .
Namun kabinet transisi Habibie, yang muncul d i tengah
tun tutan reformasi, jelas merasakan keadaan i tu
lebih pahi t daripada Kabine t Indonesia Bersa tu SBY – JK
saat ini ketika tuntutan reformasi tak terdengar lagi .
Habibie dulu seolah dikerjai para pengusaha, yang resah
akibat ide- ide kabinet soal pembangunan ekonomi kerakyatan,
hutan un tuk rakyat, siste m dis tribusi gaya baru
dan lain-lain. Apa pula pasalnya sehingga SBY- JK saat ini
seperti mendapat perlakuan serupa? Padahal Kabinet
Indonesia Bersatu sejak awal terlihat lebih ramah kepada
pengusaha ketimbang kepada rakyatnya yang miskin dan
merongrong . Gagasan tentang pembangunan ekonomi
kerakyatan dan koperasi boleh dibilang tak pernah muncul
dalam rapat- rapat kabinet. Lan tas apa yang membua t
dunia usaha, teru tama yang bergerak di bidang CPO dan
minyak goreng tak mendukung SBY- JK saat ini? M engapa
rakyat harus kembali berteriak mencari minyak goreng
seperti d elapan tahun lalu di masa Habibie?
Habibie memang telah dibua t panik dan pusing oleh
kelangkaan minyak goreng di pasar. Sedang pabrik- pabrik
minyak, yang tidak memiliki kebun sawit a tau pabrik CPO,
ikut pula menj eri t kesulitan bahan baku . I tu terbukti dari
pro tes pengusaha pabrik minyak di Lampung yang
mengadu ke DPR w aktu itu. M ereka mengaku tidak mendapat
pasokan CPO, dan meminta pemerintah melarang
ekspor komodi tas itu. Rupanya pemerintah transisi belum
mampu menjinakkan pengusaha CPO yang haus dolar,
meski sebagian mereka adalah pengusaha- pengusaha
yang dibantu dalam upaya meres truktuisasi utang d engan
kreditor asin g . Semen tara kalau diliha t dari kesepaka tan
yang telah ditandatangani Soeharto d engan IMF, kegiatan
ekspor CPO i tu tidaklah hara m . Bagi IMF apa pun
boleh dilakukan asal bisa menambah d evisa, meski rakyat
negeri sendiri harus menggoreng telur di a tas daun tanpa
minyak seperti dilakukan sebagian pen dud uk Aceh w aktu
i tu .
Singka tnya 90 hari Habibie, bersama Kabinet Reformasi
Pembangunannya, sektor riil masih megap- megap.
Pabrik- pabrik banyak yang tutup, baik karena kesulitan
likuiditas maupun karena kesulitan bahan baku . Tidak
terkecuali pabrik tahu dan tempe yang berbahan baku
kede l e . Arah yang di tuju pun masih belum jelas. Apalagi
yang bisa diliha t dari perjalanan kabinet reformasi pembangunan
selama tiga bulan? Friksi, ka ta pengamat
ekonomi UI Faisal H . Basri w aktu i tu .
Faisal menilik a d a dua friksi besar dalam kabinet Habibi
e . Yang pertama, kelompok ortodoks . Ini diwakili
Ginanjar, Budiono (Ke tua Bappenas), Bambang Subianto
(Men teri Keuangan), dan Syahril Sabirin (Gubernur Bank
Indonesia) . Yang kedua, kelompok populis, diwakili Adi
Sasono, AM Saefuddin, dan Soleh Solahuddin . “Kalau saJa
Presidennya kua t dan memperoleh mandat cukup dari
masyaraka t, maka yang bakal muncul adalah keseimbangan
dari kedua ekstrem i tu . Masalahnya sekarang
yang muncul adalah kecenderungan tidak terjadinya gerak
dinamis yang meng- hasilkan satu solusi seimbang. Yang
terjadi jus tru tarik ulurnya ngotot- ngotota n . Masingmasing
kubu memiliki agenda politik sendiri- sendiri, ” jelas
Faisal meyakinka n .
Masing- masing kelompok, ka ta Faisal, terus berkonsolidasi,
sehingga polarisasinya makin kentara . Contoh
paling kongkrit adalah perse teruan Ginanjar d engan Adi
Sason o . “Pada pertemuan d elapan men teri membicarakan
sawit di satu meja, begitu keluar keterangan mereka
lain – lain . I tu akibat power ba senya rendah, agenda politik
yang tersembunyi, dan a tau kepentingan pribadi,”
tambahnya panj a n g . Toh harus diakui banyak orang
merasa lebih enak berhadapan d engan men teri di zaman
Habibie daripada masa orba . Meskipun ada kubu-kubu di
pemerin tahan, men teri kini lebih terbuka, dan tak terlalu
pro tokolair. Faisal menilai kubu ortodoks cenderung
mengeluarkan kebijakan- kebijakan penge- ta tan, misalnya
menaikkan suku bunga, pembatasan kredit, mengurangi
subsidi, dan sebagainya . Semen tara kubu populis cend
erung mengeluarkan kebijakan yang menyenangkan
rakyat, misalnya subsidi sembako un tuk rakyat miskin,
kredit murah un tuk koperasi, pen gus aha kecil dan
menengah, hutan un tuk rakyat, dan sebagainya .
l’Ja mun kubu ortodoks tidak mendapat acungan jempol
karena progra m – p rogra m pengeta tannya . Soalnya di
sisi lain mereka telah menggelon torkan uang negara
sebanyak Rp 144 triliun (ada yang menyebut jumlahnya
sampai Rp 164 triliun) dalam bentuk BLBI (Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia) un tuk membantu 55 Bank sakit
di BPPN. Bantuan yang terlalu besar dan murah hati i tu
dianggap orang sia- sia (SWA no 15/XIV/23 Juli- 5
Agus tus/ 1998, Penyelamatan Sia-sia Bank Indonesia) .
Lebih jauh lagi gelontoran dana sebesar i tu dinilai Kwik
sebagai arogan, bru tal, dan semena- mena. Apalagi dilakukan
pada saat negara dan bangsa ini meng- hadapi
krisis ekonomi berkepanjangan, dan pemerintah masih
berusaha mencari pinjaman ke manca negara . Mestinya
pada saat seperti i tu, ka ta Managing Dire c tor ECONIT
waktu i tu Dr. Rizal Ramli, pemerintah mengguyur sektor riil
d engan dana segar yang banyak, bukan malah memperketat
likuiditas. “Pemerintah AS telah melakukan hal
seperti i tu ketika terjadi malaise ekonomi tahun ’30- an
dan terbukti efektif. M engapa kita harus terima resep IMF
un tuk memperke ta t likuidi tas?” jelasnya retoris .
Akibat salah obat ini, penyakit si pasien menjadi
semakin para h . Lebih ajuh lagi . Tidak berbeda dari sektor
riil, selama 90 hari Habibie, sektor keuangan juga nampak
tidak membaik. Perbankan makin kronis, saki tnya tidak
sembuh- sembuh. Semen tara pemerintah belum Juga
mengumumkan kondisi masing- masing bank yang akan
berguna un tuk membangun kepercayaan. Nilai Rp terhadap
US S under valued terlalu jauh. Bila semasa rezim
Soeharto ada femeo : dolar i tu sama d engan Soeharto .
Alias sama- sama tidak mau turun . Kini setelah 3 bulan
Soeharto turun, dolar tetap tinggal di a tas, dan
sebentar- sebentar melonjak. Bahkan pernah mencapai di
a tas Rp 1 5 . 000/USS . Akibatnya banyak perusahaan tidak
bisa berproduksi karena sebagian a tau seluruh bahan
baku mesti diimpor. M ereka terancam paili t, karena tidak
mampu membayar utang yang telah jatuh tempo .
“Sebenarnya seki tar 70% konglomera t Indonesia sudah
bangkru t akibat terpuruknya nilai rupiah. Tak sedikit
konglomera t yang nilai asetnya tinggal 15%, semen tara
utangnya membengkak hingga 500%,” jelas Sofyan jujur
jauh sebelum dia meniup terompet tanda bahaya .
Pernya taan dibenarkan Presiden Direktur lembaga
rise t PT Cisi Raya Wilson Nababan . S ebagai ilustrasi masalah
bera t yang dihadapi konglomera t saat i tu Wilson
menunjuk kasus Grup Tirtamas milik Hashim S Djojohadiko
esoemo . Grup usaha ini pernah diprediksi akan berkembang
pesat. Dalam tempo 10 tahun dia diyakini akan
mampu menjadi sebesar Samsung a tau Daewo o . Ke tika
krismon menerjang, Hashim terkapar bersama ra tusan
pengusaha besar lain . Di Semen Cibinong saja, rugi kursnya
mencapai Rp 1 1 triliun, jauh di a tas IPTN yang tidak
dikehendaki IMF . Namun usaha pu tra bengawan ekonomi
Indonesia i tu tetap boleh jala n . Pemerintah lewa t jalan
apa saja diperkenankan membantu agar Tirtamas tak
kara m . Tahun 1999 diperkirakan Tirtamas akan melaba Rp
200 miliar. Laba i tu sebenarnya cukup besar, tapi saat
kelompok usaha ini menelan rugi kurs sebesar Rp 1 1
triliun, ka ta Wilson, jelas diperlukan waktu 5 0 tahun lebih
un tuk menurtupinya saj a .
Benny Sindhunata, Chief Research Officer Pusat
D a ta Business Indonesia (PDBI) segendang sepenarian
d engan Wilson . Lebih jauh lagi menurutnya di tinjau dari
sisi ide, redis tribusi aset dan pemberdayaan usaha kecil
dan menengah, memang mengurangi peran konglomera t
yang selama ini mendominasi perekonomian sampai di a tas
70% . Jadi ada d ekonglomerasi dalam konteks pemera taa n .
Selama i n i mereka menguasai indus tri dari hulu k e hilir dan
praktis menutup peluang orang lain ke bidang yang
dikuasainya . M elalui penerapan UU An timonopoli, redis tribusi
aset serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah,
komposisi ini diharapkan bisa dibalik: peran konglomerat
menjadi seki tar 30%, semen tara peran BUMN,
indus tri kecil dan pelaku ekonomi di sektor informal lainnya
70%.
Bila krisis ini berlangsung terus, menurut Benny,
yang paling dulu menyusut kemampuannya adalah penenggak
BLBI. M ereka memang sudah masuk bangsal
g a w a t- darura t Badan Penyeha tan Perbankan Nasional
(BPPN), seperti Grup Salim (BCA), Grup Gajah Tunggal
(BDNI) Syamsul Nursalim, Usman Admadjaja (Bank Danamon),
Grup Nusamba/Bob Hasan, dan lain – lain . Lalu di
lapis kedua yang akan hancur adalah para konglomera t
yang berjaya karena praktik KKN, khususnya bisnis keluarga
Cendana, seperti : Grup Citra Lam toro Gung Persada
(mba Tutut), Biman tara (Bambang Triha tmojo, Sigit, Indra
Rukmana, dan lain – lain . ), Humpuss (To mmy Soeharto) ,
Arseto (Sigit), Pentasena (Titiek) d a n Artha (Ari Sigit) .
Bisnis anak- anak pejabat dan man tan pejabat, ka ta
Wilson, sebenarnya juga telah berkembang d engan pola
serupa . M ereka lebih banyak mengandalkan proyekproyek
pemerintah. Mi tra mereka, baik yang asing maupun
yang lokal, menggandeng mereka juga d engan m o tif
mendapatkan kemudahan . Di era reformasi semua bisnis
yang berkembang lewat jalur KKN nampaknya tak akan
bertahan . Habibie melalui men teri Koordinator Pengawasan
Pembangunan dan Penertiban Apara tur Negara diakuinya
sudah berada pada track yang benar dalam upayanya
membersihkan praktik KKN di seluruh jajaran instansi
pemerin tahan . S e telah ‘kesaktian’ mereka luruh, Wilson
yakin, para mi tra ini pun bakal mundur teratur. M ereka
yang akan bertahan adalah grup usaha yang berorientasi
ekspor dan yang di masa lalu bertindak konserva tif serta
tak punya banyak utang, teru tama dalam valas yang
nilainya terus membengkak.
Krisis multidimensional diyakini akan menjadi seleksi
alam yang sangat efektif dalam perekonomian Indonesia .
Nantinya hanya perusahaan- perusahaan yang dikelola
secara prudent saja yang bisa bertahan. “Memang tidak
semua bisnis kroni berbau KKN . Ada juga yang dilakukan
d engan benar dan d engan perhitungan bisnis yang
m a tang . Yang i tu akan bertahan dan berkembang di
kemudian hari . Tapi yang selama ini mengandalkan fasilitas
dan pengaruh kekuasaan ayah dan eyang mereka,
akan tergulung bersama ra tusan a tau ribuan perusahaan
lain. Yang tersisa di masa d epan akan dipaksa oleh
keadaan un tuk berbisnis secara profesional,” jelas Wilson
bersungguh- sungguh .
Konglomerasi yang dibangun Sudono Salim (BCA,
Indofood dan Indocemen t), menurut Wilson, memang
telah dibangun, tumbuh dan berkembang bersama orba .
Namun di sisi lain dia memiliki manajemen yang tangguh
yang nantinya akan sangat berguna dalam iklim yang fair.
Grup Salim dikenal sejak lama memiliki hubungan paling
mesra d engan keluarga Soeharto . S elain bermitra d engan
mba Tutut dan Sigit (BCA) serta Sudw ika tmono (Indocement
Tunggal Prakarsa, Indofood Sukses Makmur, dan
lain- lain), grup ini juga paling banyak menerima fasilitas,
dari monopoli tepung terigu hingga impor bera s . Namun
grup usaha ini akan survive karena pengalaman dan
manajemennya yang bagus . Cuma ukurannya tidak akan
sebesar dulu. S e tidaknya di dalam negeri akan terjadi
penyusutan . Meski babak belur, di terjang krisis, mereka
tak akan benar- benar pun a h . M ereka akan tetap eksis,
tapi kepemilikan sahamnya menurun . Keluarga Salim boleh
jadi hanya akan menjadi pemegang saham minori ta s .
S ebagian besar sahamnya beralih k e tangan Pemerintah
a tau pihak lain.
Namun sebagai badan usaha, Grup Salim akan terus
hidup . Perusahaan – p erusahaannya yang bergerak di
bidang bahan baku dan alkohol akan mampu bertahan .
Begitu pula Indocemen t dan Indofood, seperti telah
disinggung di a tas akan survive, meski monopoli trigu bua t
Bogasari dihapus . Wilson tak berlebiha n . Berka t kepiawaian
Dirut Bogasari Franciscus Welirang, perusahaan ini
bisa mendapatkan bantuan terigu sebanyak 3 kapal dari
pemerintah Australia dan Kanada . Dengan cara i tu, di
tengah iklim yang lagi bersahabat, Franky, begitu dia
disapa, berhasil mempertahankan kedigdayaan Bogasari di
bisnis terigu sampai sekarang . S edang Indofood yang
menjadi induknya nilai asetnya kini sudah berada di a tas
Rp 16 trilliun . S edang to tal revenue- nya sampai 3 1
Desember 2006 melampaui Rp 2 1 . 9 trillio n . Jadi revenuenya
sudah melampaui aset.
Grup Sinar Mas (SM) , konglomerasi milik Eka Tjipta
Widjaja, yang memang lebih banyak bermain di pasar
ekspor ketimbang domestik diyakini banyak orang akan
menjadi yang terkuat di masa d epan setelah redupnya
Salim. Apalagi SM terlihat anteng – a n teng saja ketika
konglomera t lain megap- megap terlilit utan g . Lew a t
ekspor pulp (bubur kertas ), kertas budaya d a n agrobisnisnya
(CPO, pisang, dan lain- lain), SM mampu
menyedot USS miliaran dari pasar luar negeri . M ereka juga
tak terhalang begitu banyak regulasi, ta ta niaga dan
kebijakan yang kerap mengacaukan pasar domestik.
Ekspor CPO- nya memang sempa t terhalang kebijakan
larangan ekspor. Prediksi Wilson memang tak meleset,
sampai u tang grup usaha ini terbongkar pada akhir 1999 .
Sedang bank kebanggan pak Eka, Bank Internasional
Indonesia (BII) sempa t menjelma menjadi salah s a tu dari
sedikit bank yang tak bermasal a h . Ke tika hampir semua
bank dilanda rush di awal krismon, bank ini bergeming tak
terusik. Toh waktu akhirnya membuktikan bahwa konglomera
t terbesar kedua s e telah Salim ini tak bisa menyelama
tkan diri dari lubang yang digalinya sendiri . Lewa t
Asia Pulp & Paper, anak usaha yang dipimpin calon pu tra
mahko ta Teguh Ganda Wijaya, grup usaha ini telah
menelan u tang luar negeri USS 14 miliar lebih dari sera tus
lebih kre d i tor asing . U tang ini se tara dengan 10% lebih
u tang luar negeri Indonesia . Seperti telah disinggung
sebelumnya pada Mare t 1998, menuru t c a ta tan Bank
Indonesia (BI), u tang luar negeri Indonesia seki tar USS
137, 424 miliar. Dari u tang sebesar gunung i tu lebih
separuhnya (USS 73,962 miliar) merupakan u tang s w a s ta
besar alias konglomera t. Jadi u tang APP sebesar USS 14
miliar i tu berarti se tara dengan 18% to tal u tang s w a s ta
nasion a l . U tang i tu tak mampu dikembalikan Teguh .
“Waktu i tu kita yakin krisis akan segera berlalu. S e telah 2
tahun yang bera t ekonomi Indonesia akan melesat
kembali . Lagi pula cash flow kita sang a t bagus dan penghasilan
kita dalam USS . Jadi kita tidak merasa perlu
melakukan hedging,” jelas Yan Parta Wijaya terus terang
ketika d i temui penulis un tuk Globe ( 14 Desember 2006) .
Dia tak membual . Sebelum krisis APP memang membukukan
penjualan di a tas USS 1 miliar/ tahun. “Namun
ketika harga kertas dan pulp ja tuh, APP tak mampu
membayar u tangnya,” sambung Yan sura m . Res trukturisasi
u tang In! berjalan a l o t dan berlarut- Iaru t,
sehingga grup usaha ini sempa t d i tuding tidak memiliki
niat baik un tuk mengembalikan u tangnya . Namun u tang
i tu akhirnya berhasil dires trukturisasi pada 2003 dan
berlaku efektif pada 200 5 . BII sendiri, bank yang menjadi
kebanggaan SM, menderi ta kre d i t m a c e t di grup usaha
sendiri a tau afiliasinya sampai hampir mencapai USS 1 , 3
miliar. SM boleh dibilang masuk klo ter terakhir konglomera t
yang terjerembab dalam kubangan u tang valas, tak
terlalu lama s e telah Unibank milik Soeka n to Tanoto (bos
Raja Garuda Mas) kollaps . Toh sebagaimana Salim, SM
pun diyakini banyak orang akan bertahan, meski kepemilikan
keluarga Eka akan menyusut dras tis dan banyak
anak usahanya m e s ti direlakan pindah tangan a tau
dilikuidasi un tuk melunasi u tang . Kenya taannya memang
tak sampai seburuk i tu .
S e telah res trukturisasi disepaka ti dengan model
yang dimodifikasi . Grup Sinar Mas tak lagi menjadi payung
besar. Kerajaan bisnis ini dipecah 4 un tuk menghindari
bencana . Masing- masing kerajaan i tu dikomandoi oleh
putra – p u tra pak Eka . Nampaknya pada masa SBY- JK grup
usaha ini akan semakin mengkila p . Apalagi s e telah mereka
menya takan akan masuk ke indus tri bio fuel besarbesaran
mulai 2007. Peluang ini memang dibuka lebarlebar
oleh pemeri n tah SBY- JK dalam rangka s tra tegi
energi nasional . Cum a karena pemeri n tah tak mempersiapkan
sarana dan prasarananya, termasuk mesin- mesin
murah pengolah jarak dan lain- lain un tuk bio fuel, maka
peluang i tu hanya bisa disabet oleh pengusaha besar
semacam Sinar Mas . Sebab bio fuel pengembangannya
jadi bersifa t e s ta te dan pad a t modal . Pengusaha
kecil- menengah dan koperasi boleh glglt Jan . Atau
sekalian menjadi buruh perkebunan jarak un tuk konglomera
t yang tak terlalu terika t pada tanah air, karena
s e tiap s a a t bisa hengkang kemana pun mereka mau.
S e telah krisis banyak konglomera t besar, termasuk
keluarga Eka Tji p ta Widjaja (Sinar Mas) dan Putra
Sampoerna, tak mau tampil di media massa, kecuali pada
saat dia memberikan sumbangan a tau derma kepada
masyaraka t. Artinya mereka ingin menampilkan ci tra
sebagai orang dermawan kepada masyaraka t dan menolak
publikasi bisnisnya yang banyak yang bisa jadi juga
mendatangkan bencana .
Yang rela tif m a n tap di tahun- tahun yang menyesakkan
nafas pada masa Habibie adalah Grup Lippo . Sebagian
besar u tang kelompok ini juga dalam rupiah, sehingga
mereka tak perlu menanggung deri ta rugi selisih kurs .
Seperti juga BIl, Bank Lippo pun tak terusik penarikan
masal oleh para nasabahnya . Bahkan dana pihak ke tiga
bank ini meningka t dras tis . Di tengah kesuli tan menyalurkan
kre d i t komersial, Lippo banyak mengandalkan
pendapa tan dari penempa tan dana di SBI dan a n tarbank.
Pada masa kabine t transisi Habibie kelompok usaha ini
lumayan mampu beradaptasi dengan iklim baru . James
Riady, pu tra mahko ta Grup Lippo, bahkan diangka t menjadi
d u ta keliling Indonesia un tuk AS .
Konglomera t lain yang diyakini bakal bertahan adalah
Grup Astra . Konglomerasi yang didirikan dan dibesarkan
William Suryadjaya ini telah berpindah tangan pada 1993
karena berbagai tekanan. Dulunya grup usaha Inl
dianggap sebagai pelopor indus tri o to m o tif di tanah air.
Dia mengawali bisnisnya sebagai (agen tunggal pemegang
merek (ATPM) mobil Jepang (Toyo ta, dan lain- lain) yang
juga meraki t dan mendis tribusikannya di Indonesia . Meski
berkembang sang a t bagus, Astra tak pernah naik kelas
menjadi produsen mobil . Tak pernah terjadi alih teknologi
dari prinsipalnya kepada sang ATPM . Om Willem, begitu
pendiri Astra i tu disapa, sudah terdepak keluar sebelum
alih teknologi i tu terjadi . Sedang pemilik baru Astra tak
terlampau peduli pada masalah alih teknologi. Sebagaimana
ATPM lain (Suzuki Indomobil Interna tional dan
lain- lain) Astra pun akhirnya lebih fokus pada keagenan
dan bisnis-bisnis penunjangnya .
Di bisnis penunjang Astra memiliki banyak saya p :
penjualan mobil dan servis/bengkel (Auto 2000), pemasaran
mobil bekas (Mobil 88), pembiayaan kre d i t (As tra
Cre d i t Companies/ACC). penyewaan mobil (Toyota Ren t a
Car) . Di asuransi dia memiliki Astra Insurance teru tama
mengandalkan captive market dari penjualan kre d i t lewa t
ACe . Sebelum krisis, ketika daya beli masyaraka t kua t
dan dorongan membeli mobil sang a t tinggi, s tra tegi ini
menciptakan sinergi yang sang a t bagus . Namun ketika
daya beli masyaraka t begitu terpuruk, hanya lapisan
tera tas saja yang masih memikirkan membeli mobil. I tu
mengakibatkan penjualan mobil Grup Astra langsung anjlok
sampai tinggal seki tar 20%. Lalu s tra tegi total servicesnya,
yang sebelumnya sang a t bisa diandalkan, malah
menjadi blunder yang membera tkan perusahaan s a a t krisis .
Di sisi lain penjualan sepeda m o tor iku t mengempis . .
Ini diakui Budi Se tiadharma, Presdir PT Federal M o tor.
Penjualan sepeda m o tor di Indonesia anjlok hingga 50%
lebih. Lembaga pembiayaan tak sanggup lagi mendana i .
Sedang konsumen po tensial, karyawan golongan
menengah- bawah, banyak yang terkena PHK. Malah tak
sediki t sepeda m o tor yang dibeli secara leasing dikembalikan
ke lembaga pembiayaan, karena konsumennya tak
sanggup mencicil lagi. Keadaan ini sedikit tertolong oleh
ekspor. Di masa krisis yang ganas di era Habibie, As tra
Agro Les tari (AAL) lah yang menjadi tumpuan grup usaha
ini, karena mampu mencetak dolar l e w a t produk CPO,
cacao dan kare t. Kon tribusi pendapa tan AAL tercatat
memang terus meningka t, meski masih jauh dari cukup
un tuk dijadikan cash cow bagi kebutuhan grup .
Sebab AAL sendiri belum berproduksi secara o p timal.
Dari seki tar 300 ribu hektare lahan kelapa s a w i tnya, baru
seki tar 100 ribu ha yang bisa dipanen. Kelemahan lainnya
adalah AAL belum memiliki indus tri hilirnya, baru di
perkebunan dan pengilangan . Walhasil sumbangan agrobisnis
As tra hanya bisa meminimalkan kerugian grup .
Padahal As tra telah m a ti- m a tian melakukan efisiensi dan
mengecilkan skala perusahaan dengan melepas beberapa
anak perusahaan dan penyertaannya, an tara lain di LG
Electronics dan Digital As tra Nusantara, yang dilepas ke
Compa q . Awal S e p tember 1998 PT As tra Micro tonics
Technology, pabrik pembua tan microchips dan semikonduktor
yang berbasis di B a tam, tercatat telah dijual
seharga USS 90 j u ta kepada Newbridge Asia, perusahaan
inve s tasi i n ternasional asal Amerika Serika t yang digandeng
Edwin Suryadjaya, pu tra kedua om Willem .
Bila grup usaha yang begitu kua t saja semacam
Astra, Salim dan SM telah bergoyang seperti i tu, bagaimana
dengan Grup Gemala milik Sofyan? Meski sering
meradang dan menggugat soal nasib konglomera t, Grup
Gemala miliknya nampak s tabi l . Dia cuma mengaku terpukul
di komponen suku cadang, karena pasarnya tergerus
hebat sampai tinggal 15%. Sebagian besar produknya
(80%) memang dilempar di pasar domestik kepada
ATP M . Sedang bisnis propertinya, seperti Atrium Senen
dan Pasadena ikut terpuruk. Cum a karena portofolionya
rela tif kecil di properti, dia tidak terlalu membera tka n .
Bisnis jasanya a d a yang mengun tungkan (asuransi d a n
dis tribusi), tapi a d a juga yang loyo, misalnya Nomura
Securi ties yang karam dan Bank Dana H u tama yang sejak
krismon tiap hari menyumbang kerugian. Divisi perkapalan
Gemala, yang dulu memberi kon tribusi bagus, iku t lesu
karena turunnya ekspor ke AS dan Jepang . Dia tertolong
karena kon trak jangka panjangnya dengan Jepang .
Komponen o to m o tif yang dulu memberi kon tri- busi 40%,
selama krisis malah menjadi sumber kerugian. Yang masih
kinclong produk aki . Produknya 90% diekspor, teru tama
ke Australia, Inggris, Asia dan Eropa . Sedang bisnis kimia
dan manufakturnya terpaksa dilepas ke mi tra asingnya
guna menutup kerugian di bidang lain.
Meski demikian Sofyan nampaknya tak terlampau risau.
Yang lebih merisaukannya jus tru program pemeri n tah
Habibie yang kalau tak ha ti- ha ti, ka ta dia, bisa memperburuk
s i tuasi, sehingga 80% konglomera t akan mati. Di
sisi lain dia mengajak para konglomera t mawas diri dan
mengubah orientasi agar tidak terus- menerus berkolaborasi
dengan pemeri n ta h . Bagi banyak kalangan pernyataan
perang terhadap praktik KKN, monopoli dan persalngan
tak adil merupakan peluang bagus bagi
pengusaha profesional un tuk tampil di gelanggang .
Harapan besar tampaknya dile takkan di pundak Grup
Bosowa (Aksa Mahmud) dan Grup Kalla (Jusuf Kalla) ,
pemain lawas yang kua t di trading . Grup Texmaco
(Marimutu Sinivasan) juga bisa dijadikan tumpuan di masa
depan karena keku a tan mereka di indus tri manufaktur,
permesinan, suku cadang dan teks til . Dia bahkan berhasil
membuat mobil sendiri dengan kandungan lokal 85%,
termasuk blok meslnnya, sebelum krisis menggulung
republik.
Bila pemeri n tah pandai memanfaa tkan core competence
Texmaco yang telah dibangun sejak 1 968, ten tu
indus trialisasi pertanian, perikanan, dan lain- lain akan
cepat mendapa tkan bentuknya yang nya ta . Grup usaha
yang sang a t inova tif ini sanggup menyediakan mesinmesin
yang dibutuhkan oleh indus tri di tanah air, bila
diberi kesempa ta n . Cuma sebagaimana grup usaha besar
lainnya, perin tis indus tri paling terin tegrasi di Indonesia ini
juga memiliki u tang lumayan gede yang terjadi saat krisis .
U tang i tu pun membengkak seiring meroke tnya nilai USS
terhadap Rp .
Pada s a a t seperti i tu banyak orang merindukan kes
tabilan nilai tukar. Apalagi para pengusaha . Mereka
menginginkan e quilibrium baru yang jelas dan ajeg,
sehingga semuanya bisa diperh i tungkan kembali . Habibie,
sang presiden tanpa w apres, juga rindu s tabili tas nilai
tukar. I tu diungkapkan dengan emosional di depan IMF,
sebagaimana diceri takannya kepada Kompas dan Republika
(Kompas, 3/8/98), Habibie mengaku tidak peduli (I
don’t care) apakah m a ta uang Rupiah terhadap dolar akan
s tabil pada angka Rp 1 0 . 000 a tau Rp 1 2 . 000/US $, yang
penting s tabil .
Namun pernya taannya i tu membuat pengeri tiknya
semakin panas. “Bagaimana tidak apa- apa, bila ternyata
bagian terbesar dari barang yang kita bu tuhkan seharihari
dan bahan baku dari pabrik- pabrik kita m e s ti diimpor?
Dengan terpuruknya nilai rupiah sampai Rp 1 0 . 000/USS
saja, bagian terbesar pabrik sudah akan tu tup . Lalu
bagaimana mereka hidup?” ka ta Kwik. Penga m a t ekonomi
kondang i tu tidak mengada – a d a . Tak beberapa lama
s e telah pernya taan i tu, seki tar 21 pengusaha menulis
kepada Presiden dan Mahkamah Agung agar menya takan
kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia dalam keadaan
darura t (force majeure), sehingga memungkinkan s w a s ta
tidak membayar u tang pada s a a t i tu . Mereka an tara lain
pengusaha papan a tas Yan Mogi (PT . Propertindo Surya
Graha), Yanti Sukamdani, Juni ta Cipu tra dan Harun Hajadi
(PT . Kharismakusuma Pujalestari ) .
Tidak membaiknya keadaan Indonesia s e telah 9 0
hari dipilo ti Habibie membuat banyak orang menilai m a n tan
orang nomor s a tu di IPTN i tu tak punya konsep dan arah
yang jelas dalam memimpin Indonesia . Akan seperti apa
Indonesia tahun depan? Atau Tahun 2000? Bagaimana
pula dengan pendapa tan domestik bruto (PDB) ki ta?
Dapa tkah meningka t lagi s e telah anjlok dari USS 1000
menjadi US S 2 1 6/kapita (menuru t perhi tungan Kwik
dengan kurs Rp 1 0 . 000/USS, dan kon traksi 10% dibanding
sebelum krisis seperti diakui pemeri n tah) .
Habibie sendiri membantah bila dirinya dianggap tidak
punya kons e p . Semua tindakannya selama menjaba t
Presiden RI ke tiga adalah dalam kerangka konsepnya
un tuk membawa bangsa ini keluar dari krisis . Menuru t
Presiden mulai S e p tember tahun ini pesa w a t ( Indonesia),
yang beberapa bulan terakhir dipilo tinya agar tidak
terhempas dan sampai kini dalam kendalinya, masih terbang
rendah . ‘Pes a w a t Indonesia’ akan mulai menanjak
hingga pada posisi yang pernah dicapai sebelumnya .
U n tuk i tu saya bu tuh w aktu 3 tahun. Jadi hingga 2002,”
ka ta Habibie menjanjikan sekaligus memohon agar diberi
tengg a t w aktu lebih panjang .
Meski akhirnya terbukti mampu menjinakkan dolar
dari Rp 1 5 . 000- 1 7 . 000/US$ s a a t memulai pemerin tahannya
menjadi Rp 6. 700/US$ saa t menyerahkan es tafe t
kepada Gus Dur. Juga terbukti berhasil mengerek indeks
harga saham gabungan IHSG dari 300 ke 700, Habibie
saat i tu tidak bisa menjelaskan konsepnya secara
gamblang. Dia tak dapat menunjukkan bagaimana
langkah-Iangkahnya membawa ‘pes a w a t Indonesia’
menanjak lagi. Tak dapat dike tahui pula bagaimana
konsep i tu harus dijalankan, bagaimana tahapannya, dan
bagaimana pula h i tungan- h i tungannya . Sedang inflasi
secara akumulatif telah mencapai 80 sampai 100% tahun
1998 menuru t perhi tungan IMF . Bagaimana melunakkannya?
Semuanya masih gela p . Tidak heran bila orang
mera gukan konsepnya . Bahkan banyak juga yang
mera gukan apakah ahli pesa w a t i tu benar- benar punya
konsep a tau tidak. “Di bidang ekonomi Habibie sanga t
terga n tung pada Widjoj o . Padahal ilmu mereka (Widjojo,
Ali Wardhana, Ginanjar) dari dulu i tu- i tu saja, ya i tu IMF,
Asian Development Bank, World Bank, dan negara donor.
Dan kini terbukti i n terna tional capital – Iah yang menyebabkan
kita hancur dengan u tang- u tang i tu,” ka ta Syahrir
pasti. “Kebijakan Indonesia s a tu, IMF,” tambahnya . Cuma
seperti yang terbukti kemudian s e telah kabine t transisi
Habibie, Kabine t- kabine t selanju tnya pun tak bisa melepaskan
diri dari cengkraman IMF, Asian Development
Bank, World Bank dan Negara donor. Karena i tu pula
perubahan radikal tak pernah bisa dibua t, mungkin tanpa
disadari kaum i n telektual bangs a In! telah berhasil
dilumpuhka n .
4 . Upaya M enjinakkan H a rga Sembako
Diberi tahukan kepada para pembeli minyak goreng,
bahwa terhi tung mulai 18 Juni 1998 penjualan minyak
goreng dialihkan ke PT Dharma Niaga. Ala m a t : JI .
Kalibesar Bara t 1 1 Jakarta Ko ta . DA. nomor 0706 a/n
Pasar Rebo Agency sebanyak 1 . 089 kg, pengambilan
di KPB, diba talka n .
Kalim a t- kalimat tadi tertera p a d a p a p a n pengumuman
di PT Kan tor Pemasaran Bersama (KPB) PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) di JI. Cut Meutia, Jakarta ( 17/6/98) .
Pemberitahuan tersebut sekaligus mengakhiri tugas KPB .
PTPN sebagai penyalur tunggal minyak goreng . PT . Dharma
Niaga (DN) mengambilalih tugasnya . Tiga minggu kemudian
DN sudah memiliki sebuah gudang seluas 2 ribu m e ter
persegi di kaw asan Penggilingan, 7 tangki minyak berkapasitas
8 , 5 ton/tangki, dan mempekerjakan 200 karyawan
pengepakan ( 160- nya w a n i ta) . Mereka dibayar Rp 8 . 500/
hari . Dalam sehari DN bisa memasarkan 40- 50 ton minyak
goreng tak bermerek. Sebagian besar dipasok PTPN dari
Medan . Pre s tasi i tu sebenarnya luar biasa, tapi karena
besarnya pasar yang mau dilayani, pre s tasi tersebut
menjadi tak berarti . Minyak sebanyak i tu hanya dapat
menjangkau 20- 25 kelurahan di DKI Jakarta .
Namun DN memang tidak menyera h . Perusahaan i tu
kemudian menambah kapasi tasnya menjadi 100 ton/hari .
Ini pun ten tu masih terlalu kecil un tuk bisa meminyaki
seluruh Indonesia, tanah air dengan 200 j u ta lebih penduduk.
S a tu-sa tunya jalan, ka ta Menperindag Rahardi
Ramelan, adalah menambah jalur dis tribusi . “Saya tidak
mau mengatakan DN gagal menangani minyak goreng, tapi
semakin banyak jalur dis tribusinya akan lebih baik bua t
rakya t,” jelas Rahardi w aktu i tu . Begitulah selanju tnya PT
Tji p ta Niaga (TN), dan Pantja Niaga (PN) menemani DN
dalam penyaluran minyak goreng . Dalam praktiknya ke tiga
BUMN Niaga i tu pun dianggap tidak cukup efektif, maka
Induk- induk Koperasi Pasar (INKOPPAS), dan berbagai
jenis koperasi, serta Bulog disuruh iku tan menangani
dis tribusi minyak goreng . Terobosan ini ten tunya bukan
tanpa dasar. “Jalur dis tribusi lama pada hem a t kami sebagian
memang hancur akibat kerusuha n . Sementara yang
tidak rusak, dis tributornya tidak berada di dalam negeri,”
ka ta Direktur Pelaksana KPB Dr. H. Asep T. Tojib berlogika
ketika d i temui penulis w aktu i tu un tuk majalah SWA.
Bagaimanapun rasionalnya penjelasan pak Asep,
kelangkaan minyak goreng dipasar te tap saja mis terius .
Seakan ada keku a tan lain yang sedang bermain di sini
yang menyebabkan sere tnya pasokan ke pasar. Apa pun
yang dilakukan pemeri n tah un tuk mengatasinya, tanpa
menemukan biang keladinya, dapat dipastikan persoalan
tak akan bere s . B e tapa tidak! Sebagai penghasil CPO/
minyak m e n tah s a w i t terbesar II dunia s e telah Malaysia,
rasanya tak pantas bila Indonesia tertimpa bencana
kesuli tan minyak goreng . D a ta Dirjen Perkebunan Departemen
Pertanian menunjukkan pada 1997 Indonesia
memiliki 2,4 j u ta ha areal sawit. Dari lahan seluas i tu,
menuru t Capricorn Indonesia Consul t Inc ( CIC), 1,5 j u ta
ha telah berproduksi dan menghasilkan 5 , 5 j u ta ton CPO
dan 1,2 j u ta ton PKO (minyak i n ti s a w i t) . Kebutuhan
dalam negeri sampai akhir Desember 1997, ka ta Kabulog
Beddu Amang, hanya 2,7 j u ta ton CPO .
Pabrik minyak goreng merupakan konsumen CPO terbesar
(60%) , sisanya diserap indus tri margarin, sa bun,
dan lain- lain. CIC mencata t sampai 1998 di tanah air ada
51 indus tri minyak goreng s a w i t yang berproduksi, tersebar
di 14 propins i . To tal kapasi tas mencapai 4 . 47 1 . 142
ton/ tahun. Di samping i tu masih ada 44 indus tri minyak
goreng kelapa dengan kapasitas produksi 738 . 235 toni
tahun. Masih menuru t CIC tahun 1996 kebutuhan minyak
goreng domestik seki tar 2 . 140 . 000 ton . 1997 meningka t
menjadi seki tar 2 . 23 0 . 000 ton . Kebutuhan meningka t
ra ta- ra ta 5, 1 %/ tahun. I tu masih di bawah pertumbuhan
produksi CPO ( 1 2%/ tahun) . Berpa tokan pada d a ta – d a ta di
a tas, m e s tinya pasokan minyak goreng bua t republik ini
aman, bahkan berlebih . Jadi bila kenya taan berbicara lain
a tau rakya t jadi kesuli tan mendapa tkan minyak goreng,
maka pemeri n tah m e s tinya tidak hanya menangani jalur
dis tribusinya, tapi menyelidiki apakah pabrik- pabrik minyak
goreng telah berproduksi maksimal . Sebab bisa jadi
mereka kesulitan bahan baku, karena CPO lari ke luar
negen .
Banyak pengamat sangsi terhadap cara pemeri n tah
menanganani persoalan ini, karena belum menye n tuh i n ti
masalahnya . Padahal tanpa mengerutkan dahi pun permasalahannya
terliha t gamblang . Wakil Ke tua Umum Federasi
Asosiasi Minyak dan Lemak Nabati Indonesia (FAMNI)
H .Tarmidzi Rangkuti, MSc,Ec berpenda p a t masalahnya
adalah suplai terganggu akibat anjloknya nilai tukar Rp
terhadap USS . Jadi berapa pun penyalurnya d i tambah,
bila barangnya memang kurang, tidak akan menyelesaikan
masal a h .
Praktisi dis tribusi Djoko T a ta Ibrahim j u g a punya
pendapa t senada, yai tu berkurangnya suplai minyak
goreng . Cum a menuru t Djoko penyebabnya bukan karena
CPO- nya lari mengejar dolar. ” Berapa sih jumlah mereka
yang lari ke luar negeri? Klien saya tidak berkurang kok'”
ka ta Presdir In termas T a ta Trading i tu cepat. “Suplai
minyak goreng memang berkurang, akiba t krisis ekonomi
berkepanjangan. Produsen mengurangi produksi, karena
kesulitan likuidi tas dan bung a tinggi . Hal serupa juga
terjadi pada sisi pedagang . Bila dulu mereka berani s tok
un tuk dua bulan, kini paling banter mereka s tok un tuk
seminggu, sehingga persediaan sedikit,” jelasnya menyakinka
n . “Bila kerusuhan dianggap biang keladinya, maka
minyak goreng baru langka s e telah kerusuhan dong .
Kenya taannya kan sebelum kerusuhan sudah langka,”
tambahnya berlogika . Toh dia tidak kebera tan dengan
sistem dis tribusi gaya baru i tu . “Sebagai tambahan jalur
dis tribusi i tu bolehlah,” ka tanya tersenyum .
Jalur dis tribusi minyak goreng baru i tu, sebagaimana
digambarkan Pak Asep, menjadi seperti ini: KPB (kembali
pada fungsi semula) memonitor produksi CPO PTPN- PTPN,
lokasi produksi, dan pelabuhan mua t. CPO, yang merupakan
80% bahan baku minyak goreng s a w i t, lalu dikirim
KPB ke pabrik- pabrik un tuk diolah menjadi minyak goreng .
S e telah jadi, KPB mengirimkannya ke pus a t- pus a t dis tribusi
BUMN niaga, Bulog, dan Inkoppas (Induk Koperasi
Pasar) sebagai dis tributor u tam a . Inkoppas mendistribusikan
minyak gorengnya melalui koperasi- koperasi pasar
(koppas) . Sementara Bulog melalui koperasi umum dan
koperasi fungsional (pegawai negeri, ABRI, dan lain- lain) .
Sedang ke tiga BUMN Niaga mendis tribusikannya ke
berbagai pasar lain a tau langsung ke kelurahan- kelurahan.
Apa yang kemudian dikenal sebagai operasi pasar
biasanya dilakukan ke tiga BUMN Niaga ini. KPB memberi
harga Rp 3 . 500 pada s e tiap titik, dengan c a ta tan di
tangan konsumen harganya tidak boleh di a tas Rp
4 . 000/kg .
Meskipun tidak sempurna, upaya pemeri n tah Habibie
menjaga s tabili tas harga minyak goreng sebenarnya
bukan tanpa hasil . Harga minyak goreng tidak lagi
melonjak- Ionjak. Cum a karena pasokannya tidak kon tinyu,
variasi harganya di berbagai tem p a t lumayan gede .
“Bapak dagang di sini s e tiap hari dari jam 8/jam 9 sampai
sehabisnya saj a . Kadang jam 11 sudah habis . Tapi
tempo- tempo bapak enggak dagang, karena barangnya
enggak d a tang,” tutur Pak Wignyo terus terang . Pedagang
dadakan sembako ( terba tas minyak goreng, gula
pasir, dan beras) di halaman s tasiun KA Tebet ini mengaku
bisa menjual 50- 60 plastik minyak goreng curah
ukuran 1kg/hari . Ayah 4 pu tra i tu mendapat pasokan dari
pe tugas Bulog dengan harga Rp 3 . 500/kg, dan menjualnya
seharga Rp 4 . 000/kg . Di pasar Inpres Cipinang Besar
Selatan dan Pasar kecil di depan s tasiun KA Ja tinegara
minyak goreng curah dijual seharga Rp 6 . 800- 7 . OOO/kg .
Artinya di tangan konsumen harganya tidak lagi Rp 4 . 000,
kecuali mereka d a tang lang sung ke pasar induk a tau
membeli pada orang- orang semacam Pak Wignyo .
Pertengahan Juli ’98 harganya bahkan mencapai Rp
7 . 000- 7 . 500/kg . Bandingkan dengan harga yang di te tapkan
pemeri n tah Rp 4 . 000/kg sampai di tangan konsumen.
Apalagi bila kita mau menoleh agak ke belakang, Juli 1 997
harga minyak goreng sawit ( tanpa merek) masih Rp
1 . 650/kg . Oktober tahun sama naik sedikit menjadi Rp
1 . 700/kg . Yang bermerek harganya agak mahal, Bimoli
ukuran 1 l i ter misalnya Rp 2 . 600, Filma Rp 4 . 300, dan
Kunci Mas dijual Rp 2 . 900/liter. Jadi pemeri n tah dengan
segala jerih payahnya i tu, termasuk l e w a t sistem dis tribusi
gaya baru, sampai s a a t ini belum berhasil mengembalikan
harga dan pasokan minyak goreng ke kondisi
sebelum Juli 1997.
Toh s e telah berjalan 3 minggu, pemeri n tah kemudian
melikuidasi sistem dis tribusi gaya baru . Dia dianggap
kepanjangan . Mulai Agus tus 1998 penyaluran minyak
goreng sepenuhnya di tangan Bulog . Jalur dis tribusinya
diperpendek. Bulog akan menyalurkannya ke koperasikoperasi
dan pengecer. Dari sini minyak goreng langsung
disalurkan kepada konsumen. Tujuannya cuma s a tu : agar
pasokan minyak goreng ke pasar bisa s tabil, dan harganya
bisa dijangkau konsumen yang daya belinya sudah
hampir ambla s .
Menuru t p a k Asep a d a d u a h a l yang menyebabkan
langka dan naiknya harga minyak goreng . Pertama, pembelian
para konsumen cenderung bersifa t rush . Mereka
membelinya jauh di a tas kebutuhan un tuk keamanan.
Kedua, para pabrikan minyak goreng s w a s ta, yang biasanya
men- suplay minyak goreng ke masyarakat, menahan
produk mereka karena tidak dapat bersaing dengan
produk PTPN yang harganya rendah (4. 000/kg ) . Sementara
yang non PTPN harganya bisa Rp 6- 7. OOO/kg . Bila i tu
benar, berarti suplay to tal kebutuhan domestik s a a t ini
sepenuhnya berg a n tung pada produk PTP N . Padahal
kapasitas produksi CPOnya saja hanya 1,56 j u ta toni
tahun ( 130 . 000 ton/bulan) . CPO sebanyak i tu disalurkan
ke rafinary milik kelompok PTPN (PTP .Agrin tara, PT
Adolina, dan PTPN IV) 530 .400 ton, dan sisanya diolahkan
prosesor s w a s ta . Dengan rendemen 73%, maka dari
kelompok PTPN menghasilkan 3 8 7 . 192 ton dan dari
prosesor s w a s ta 75 1 . 608 ton/ tahun. Kebutuhan nasional
tahun ini diperkirakan 2,8 j u ta ton . Bila s w a s ta tidak
berpartisipasi, akan ada kekurangan minyak goreng
seki tar 1,7 j u ta ton .
Kenya taannya memang tidak sampai sejelek i tu .
Meskipun tidak berlimpah, minyak goreng bermerek dari
s w a s ta masih bisa didapa t. Siang (29 Juli 1998) di Tip
Top Raw amangun dan Bazaria Ramayana Ja tinegara,
dengan s tok sang a t terba tas, Filma dijual seharga Rp
6 . 650- 7 . 160/li ter, Refil kemasan plastik/O,50 l i ter Rp
4 . 625, Barco Rp 1 O . 000/li ter, Sun Rise Rp 8 . 680/liter.
Vetco (minyak kelapa) Rp 9 . 970/liter. I tu sekaligus berarti
produsen s w a s ta berhasil memaksakan harga i n ternasional
kepada konsumen loka ! . Hasil pengamatan di kedua
supermarke t i tu menunjukkan kurangnya merek terkenal di
pajang di rak. Bimoli (produk Indofood/Grup Salim) sampai
pk. 14.30 di Tip Top kosong samaseka l i . “Bimoli sudah
lebih dua minggu ini tidak ada, kosong , ” ka ta seorang
pramuniaga terus terang . Filma (produk Sinar Mas/Eka
Tji p ta) ada beberapa bo tol, Sun Rise agak banyak tapi
harganya Rp 8 . 680/liter. Agak aneh sebe tulnya bila Bimoli
sulit, karena sebagaimana dinya takan Chief Execu tive
Officer PT Salim Indoplanta tion Rudyan Kopo t, perusahaannya
tidak mengekspor CPO . Produksinya habis diserap
anak perusahaan Grup Salim lainnya . I tu berarti produksi
minyak goreng grup Salim seharusnya tidak berkurang .
Sebuah sumber di Ramayana yang d i temui penulis
w aktu i tu bua t majalah SWA mengakui dis tribusi minyak
goreng merek terkenal agak sere t . “Sekarang ini yang
banyak beredar jus tru merek yang tidak begitu terkenal,
seperti Tropical, Vetco, Barco, Refil, dan lain- lain. Filma
dan Bimoli sulit, ” ujar Agus, sebut saja begitu . Sejak habis
lebaran kita beli cash dari dis tributor (pembayaran kurang
dari s a tu minggu dianggap cash) . I tu pun kita hanya
dij a tah 3 kali order/bula n . Sekali order 50 karton/toko
(per karton 12 bo tol s a tu l i teran) . Bayangkan kita harus
bayar cash un tuk 60 toko , ” sambungnya . Dia menolak
menyebut harga belinya dari dis tribu tor, tapi menurutnya
margin yang diambil Ramayana sang a t kecil, hanya 4%.
Padahal i tu sudah tanpa pera n tara . Bimoli dan Sun Rise
dia pesan langsung dari dis tributor resmi Indomarco, Filma
dan Kunci Mas dari Intermas, Tropical dari Bina Karya
Prima, Ve tco dari PT Hasil Kes a tua n . Agus mengaku bila
dilos, dalam w aktu sehari saja semua minyak goreng di
Bazaria Ramayana akan habis, tapi demi pemera taan
s e tiap pembeli hanya diba tasi maksimal 3 piec e .
Ke tika fakta kelangkaan minyak goreng i tu d i tanyakan
pada Djoko T a ta Ibrahim, dia tidak membantah. “Itu
bisa saja terjad i . “Dulu 80% penduduk menkonsumsi
minyak curah, 20% minyak bermerek. Karena minyak
curah sulit didapat, maka kebanyakan mereka mencari
yang bermerek. Akiba tnya yang bermerek jadi cepat
habis . Sementara pedagang tidak bisa s tock.” paparnya
cepat. Bagaimana dengan pembatasan? “Sebenarnya
tidak ada pembatasan. Volume kita masih sama dengan
yang dulu, tapi karena s i tuasinya tidak normal : konsumen
minyak tak bermerek ikut membeli yang bermerek, maka
persediaan cepat habis . Agar semua kebagian, maka kita
a tur. Kalau enggak, nanti di daerah terte n tu dapat
banyak, di daerah lain tidak ada samasekali,” jawabnya
rasional . Presdir In termas T a ta Trading i tu mengaku lupa
berapa volume dis tribusi minyak gorengnya per bula n .
Pemerintah nampaknya belum puas dengan segala
upaya yang telah dilakukannya selama ini dalam menga
tasi binalnya minyak goreng . Manuver- manuver baru
terus dilakuka n . Liha t saja ekspor CPO yang baru dibuka
22 April 1998 (dipajak 40%) sesuai kesepaka tan dengan
IMF, telah dinaikkan menjadi 60%. Namun karena keadaan
tidak membaik, pengeta tan akan segera dilakuka n .
Gejalanya mulai terlihat pada pernya taan Menpangan d a n
Hortikul tura A . M . Saefuddin. “Sang a t mungkin pemeri n tah
akan s top ekspor CPO samasekali, supaya pasokan
minyak goreng cukup, lalu harga turun,” ka tanya m a n ta p . “
Pajak ekspor sebesar 60% tidak efektif, karena harga di
luar negeri masih cukup menguntungkan, sehingga suplai
di dalam negeri kurang,” tambahnya . Akan efektifkah?
Mengingat pengalaman yang sudah- sudah, banyak
kalangan skep tis terhadap efektivitas kebijakan i tu . Ke tika
pemeri n tah melarang ekspor CPO Akhir Desember 1997- 2 1
April 1998 saja, misalnya, pasokan CPO ke pabrik te tap
sere t . Sementara pada s a a t kran ekspor d i tu tup, di
pelabuhan Ro tterdam Belanda, pasar CPO terbesar dunia,
mencata t adanya pengiriman 100 . 000 ton CPO dari Indonesia
. Pengusaha kita yang haus dolar rupanya a m a t
gesi t. Nah ketika harga i n ternasional C P O mencapai US$
675/ ton dan kurs sudah melej i t menjadi Rp 14- 1 5 . 000/
USS, siapa mau menjual di dalam negeri? Pemerintah
m e s ti melakukan kom i tmen baru dengan para produsen
CPO di tanah air, agar mereka mengamankan kebutuhan
dalam negeri lebih dulu.
5. Kabinet 512 hari Habibie
Binalnya CPO dan langkanya minyak goreng, serta
berbagai kesuli tan hid up yang dirasakan rakya t pada
1998- 1999, ten tu tak bisa dinisba tkan seluruhnya kepada
m a n tan menris tek i tu dan kabine tnya . Sebab ketika dia
dilantik negara tidaklah berada dalam kondisinya yang
prima, sehingga segala kesuli tan yang menimpa rakya t
pada masanya bisa dianggap sebagai kemundura n . Bahkan
sebaliknya republik sedang saki t bera t, ketika dia
duduk di puc uk pimpinan negara . Rasanya tak adil menilai
kinerja pemeri n tahan transisi Habibie dengan ukuran
normal . Kabine t Reformasi Pem- bangunan, yang dipakainya
un tuk mengatasi keadaan, dibangun Habibie dan
mulai bekerja di tengah krisis yang sudah telanjur menjalar
kemana- mana .
Ke tika Soeharto lengser pada 2 1 Mei 1998, Habibie
mewarisi negara porak- poranda . U tang luar negeri menggunung
sampai menembus ambang ba tas aman USS 100
miliar, tepa tnya seki tar USS 137, 424 miliar pada Mare t
1998 . Dari u tang sebesar i tu lebih separuhnya ( tepa tnya
US$ 73,962 miliar) merupakan u tang s w a s ta besar alias
konglomera t. Menuru t siaran pers BI pada Februari 1998
dari u tang segunung i tu, USS 10,5 miliar di an taranya
berjangka pendek. Sebagian besar u tang ini berasal dari
bank komersial yang mengenakan persyara tan bera t:
berjangka pendek dan berbunga tinggi . Pada s a a t sama
nilai Rp terhadap USS telah menciut sampai di a tas 500%,
dunia usaha Indonesia lang sung karam, menyusul
perbankan yang sudah lebih dulu kolaps .
Habibie naik pangung kekuasaan pada s a a t seperti
i tu . Ribuan perusahaan tak mampu lagi bertahan. Pemutusan
hubungan kerja merebak di mana- mana . Sementara
tenaga kerja baru tak tertampung . Akiba tnya jumlah
penganggur bertambah seki tar 20 j u ta lagi. Keadaan
semakin diperparah lagi oleh pengusiran tenaga kerja
Indonesia dari beberapa negara Timur Tengah dan
Malaysia . Ribuan pahlaw a n devisa dikirim kembali ke tanah
air, pulang kampung . Masalah pengusiran dan penghinaan
terhadap w arga negara Indonesia dan TKI ini masih
berlangsung sampai sekarang, meski i n tensitasnya menurun
. Rupanya sebagaimana kabine t transisi Habibie,
pemeri n tah kabine t pers a tuan Gus Dur- Mega, Kabine t
Go tong Royong Mega- Hamzah, dan Indonesia Bers a tu
SBY – JK pun tak cukup bernyali un tuk membela mereka
dengan cara elegan. Padahal s i tuasinya rela tif lebih
terkendali dan roda ekonomi sudah menggelinding lagi.
Keinginan un tuk mengundang inve s tasi asing sebanyakbanyaknya
lebih dijadikan pertimbangan daripada harga
diri bangsa . Di masa Habibie, yang dianggap tak cukup
legitima ted dan pertumbuhan minus sampai 13%, pertimbangan
i tu sang a t ken ta l .
Apalagi d i a tak memiliki banyak pilihan s e telah sang
guru Soeharto menandatangani kesepaka tan dengan IMF .
Beberapa bulan sebelum dia naik tah ta, republik telah
masuk ke dalam jebakan u tang (debt trap) yang kedua .
Soeharto, yang telah melaksanakan c e tak biru pembangunan
ekonomi IMF sejak 1967 bersama Mavia Berkeley
dan berakiba t kegagalan yang menyengsarakan pada
1997, sekali lagi menyerahkan masa depan negerinya
kepada IMF . Pada fase kedua ini Habibie diminta duduk di
a tas plana .
Keadaan ini sebe tulnya sang a t ironi s . M e s tinya pemeri
n tah Soeharto boleh menuntut agar IMF ikut menanggung
biaya kegagalan i tu . Bukan malah memperbaharui
c e tak biru yang telah gagal, dengan segala konsekuensinya
. Bila resep- resep IMF dan partnernya Bank Dunia
memang bagus, m e s tinya s e telah 25 tahun Indonesia
sudah bisa tinggal landas . S e telah 5 kali pelita , jika
resep- resep i tu memang dikeluarkan oleh dokter ahli,
seharusnya Indonesia sudah sembuh, sudah menjadi
negara maJu, bebas u tang, bahkan menjadi kre d i tor
seperti Jepang . Yang terjadi di Indonesia jus tru sebaliknya
: Pemerintah m e s ti beru tang lagi agar bisa bernapas .
M a n tan w a pres i tu tak punya pilihan lain. Bahkan langkah
dan jalan yang m e s ti d i tempuhnya pun telah dipilihkan
IMF l e w a t 50 poin kesepaka tan yang telah d i tandatangani
pendahulunya . Habibie, sang pengganti i tu, tak diperkenankan
memilih jalan-jalan lain un tuk mengatasi
keadaan . Di tangan IMF, laki- Iaki jenius i tu dipaksa bertindak
sebagai robo t – bila tak bisa disebut boneka .
Padahal negara yang saki t parah ini memerlukan
orang kre a tif dengan kepandaian dan keberanian di a tas
ra ta- ra ta . S e telah orba kolaps dan negara masuk jurang
kebangkrutan yang a m a t mengkhaw a tirkan, slapa pun
yang melanjutkan es tafe ta kepemimpinan berikutnya
sekurang- kurangnya harus melakukan 4 hal, tidak terkecuali
presiden transisi Habibie . Keempat hal tersebut
adalah: mengembalikan nilai Rp pada nilai real- nya . I tu
yang pertama . Kedua, mendorong roda ekonomi agar
berputar kembali di tengah suli tnya dana pembanguna n .
Ketiga, mereks trukturisasi u tang luar negeri pemeri n tah
dan s w a s ta . Keempat, menegakkan supremasi hukum terhadap
mereka yang telah menyere t negara ke jurang
kebangkrutan. Keempatnya bukanlah hal yang muda h .
Apalagi bila diingat ke50 poin LoI, jika diliha t secara tel i ti,
tidaklah memberi peluang kepada pemeri n tah un tuk
mengatasi keadaan i tu . Sebab sebagaimana telah kita
lihat pada bab sebelumnya (GBHN Super ala IMF), i tu
lebih banyak mempersiapkan Indonesia un tuk menjadi
santapan asin g .
Habibie jelas tak bisa meniru siapa p u n un tuk mengendalikan
pesa w a t Indonesia di tengah turbulens . Juga
tak ada teori yang bisa dipakainya sebagai pijakan .
Buku- buku ten tang politik penyelenggaraan negara dan
ekonomi umumnya berbicara ten tang keadaan normal,
sehingga ilmu manajemen bisa berguna . Namun krisis
adalah sesua tu yang unik dan s e tiap negara memiliki
keunikannya sendiri . Apalagi Indonesia, yang dalam
keadaan normal pun, ilmu politik dan ekonomi tak bisa
dipakai mengambil kepu tusa n .
Nah di tengah s i tuasi yang tidak mengun tungkan i tu
dan dukungan yang sanga t minim di dalam negeri, Habibie
terombang- ambing dalam dua tuntu tan . Tun tu tan pertama
d a tang dari IMF yang menekannya un tuk segera
merealisasi 50 poin LoI yang telah d i tandatangani
Soeharto . I tu berarti di tengah krisis ekonomi berkepanjangan,
ancaman kelaparan dan bencana alam, dia m e s ti
segera meliberalisasi ekonomi Indonesia dan menjual
a s e t- as e t negaranya yang bagus- bagus un tuk membayar
u tang, berapa pun biaya sosial politik dan keamanan yang
harus d i tanggung. Dia juga m e s ti menarik pajak lebih
banyak, menaikkan TDL dan BBM, membuka kembali
ekspor kayu glondongan, mengizinkan jual- beli konsesi
HPH, dan lain- lain yang semacam i tu . Di sisi lain ada
tun tu tan kaum reformis yang meminta dia melakukan
tindakan radikal un tuk mengatasi keadaan agar rakyat
tidak semakin sengsara .
Terlepas dari berbagai kekurangan yang telah disebutkan
di a tas, harus diakui Habibie bersama kabine tnya
telah melakukan tindakan cerdas dengan cara mengambil
ha ti kaum reformis lebih dulu. Sere n te tan tindakannya
yang bisa disebut di sini, an tara lain: membebaskan
tahanan politik dan narapidana politik ( tapol dan napol)
diawal pemerin tahannya, termasuk Ke tua dan pendiri
Partai Rakya t Demokra tik Budiman Sujatmiko dan tokoh
buruh Muchtar Pakpah a n . Lalu dia memberikan pengurangan
hukuman kepada 1 6 . 8 13 tahanan di seluruh tanah
air. Tindakan reformis tik lainnya adalah keberaniannya
memberikan rehabil i tasi kepada HR Dharsono, ir. Sanusi,
Abdul Kadir Zaelani, dan AM F a twa, dan lain- lain di hari
Kemerdekaan ke 5 3 . Lembaga SIUPP ciptaan Soeharto,
yang a m a t dibenci insan pers dan penganu t kebebasan,
lewat M e n teri Penerangan Yunus Yospiah, dihapus
Habibi e .
Presiden yang suka ngomong blak- blakan i n i tak
canggung pula memberi gelar pahlaw a n reformasi kepada
4 mahasiswa Univers i tas Trisakti dan 1 siswa SMU yang
m a ti tertembak apara t negara di kampus i tu pada 12 Mei
1998 . Kebebasan berserika t dan berkumpul, bahkan kebebasan
un tuk mendirikan partai politik yang selama ini
dihara mkan Soeharto, dibuka lebar- Iebar Habibie . Semua
i tu disambut rakyat gegap gempita . Tak heran bila ketika
pemilu digelar pada akhir masa pemerin tahannya 200 lebih
partai baru telah mendaftarkan diri un tuk ikut berpes ta .
Tindakan- tindakan i tu sedikit banyak telah memberi kesan
bahwa reformasi telah berhasil, sekaligus membua t kaum
reformis agak grogi .
Tentu orang terus menunggu tindakan lebih esensial
lagi, seperti mengusut perusahaan- perusahaan kroni,
harta hasil KKN, pengalihan saham bank- bank yang sudah
telanjur menelan BLBI terlalu banyak, menghukum pemiliknya
yang menyelewengkan dana nasabah dan dana
BLBI, sekaligus menyita harta mereka, dan s e terusnya .
Cuma e n tah karena banyaknya persoalan yang melil i t
negeri i n i , a tau pikiran banyak orang tersita o l e h harga
sembako dan biaya hid up yang meningka t, a tau karena
sebagian merasa reformasi sudah berhasil, maka
tun tu tan- tun tu tan lain yang lebh esensial i tu d i tunggu
dengan lebih sabar.
Tindakan- tindakan esensial tersebut, sampai dia dig
a n ti lewat pemilu, tak sempa t dilakukan Habibie dan
kabinetnya . Para penggantinya yang rela tif lebih
legitima ted seperti Presiden Abdurrahman WahidM
e g a w a ti, dan M e g a w a ti – H a mzah Haz juga tak sempa t
karena banyaknya persoalan baru . Bahkan SBY- JK, yang
dipilih langsung oleh rakyat, seakan terpaksa membiarkan
tun tu tan- tun tu tan reformasi i tu membeku a tau sirna
dalam a mnesia politik ekonomi rakyat, akibat tertumpuk
masalah- masalah peru t, pendidikan, keseha tan, keamanan
dan bencana alam yang d a tang silih berg a n ti dan
berpindah- pindah ke seantero negeri .
Namun s a tu hal jelas terlihat bahwa rakyat dan
kaum reformis pada masa Habibie mempunyai posisi tawar
yang bagus. Suara mereka masih didengar oleh kabinet
transisi i tu . Indika tornya mudah didapa t. Mereka berhasil
menekan kabine t un tuk tidak menaikkan BBM dan tarif
dasar lis trik, sekadar menyebut sebagian saja, meski IMF
meloto t . Bahkan kaum reformis berhasil menekan Habibie
un tuk tidak lagi membua t perangka t pasung, seperti
Perpu no 2/ 1998 ten tang Keamanan Rakya t. Selanju tnya
rakyat menanti tindakan Habibie dan kabine tnya mengusut
dan mengungkap kasus- kasus pelanggaran HAM,
seperti penculikan, perkosaan, penjarahan berencana baik
terhadap tanah dan harta negara, pengusaha, maupun
rakyat kecil .
Yang lebih penting lagi, membawa Soeharto ke meja
hijau, seperti janjinya pada sura t kabar konserva tif Korsel
Chosun Ilb o . Yang terakhir i tu sampai selesai masa
jaba tannya sebagai orang nomor 1 di republik tidak
terlaksana . Habibie cuma berhasil mengglnng Soeharto
menyerahkan sendiri a s e t- as e t yayasan yang diribu tkan
orang kepada negara . Soeharto juga sempa t menjalankan
pemeriksaan, bukan sebagai saksi a tau terdakwa,
tapi sebagai terperiksa, suatu i s tilah baru yang dilansir
Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib dan tak memiliki arti
yuridis. Toh dalam urusan dengan m a n tan penguasa orba
i tu, apa yang dicapai habibie boleh dibilang paling jauh.
Sebab s e telah i tu tak ada lagi yang mampu menggiringnya
sejauh i tu . Kabine t Persa tuan Abdurrahman WahidM
e g a w a ti dan Mega- Hamzah yang lebih legitima ted tak
berupaya ke arah i tu . Demikian juga Kabine t Indonesia
Bers a tu SBY-JK. Bahkan pada masa presiden pili han
rakyat i tu, lewat Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, kasus
Soeharto sempa t dinya takan d i tu tup, sehingga menimbulkan
protes luar bias a .
6 . Reformasi B U M N di bawah Tanri Abeng
Terlepas dari berbagai kelemahan pemeri n tahan
Kabine t Reformasi Pembangunan seperti telah dipaparkan
di a ta s . Meski kurang mendapat dukungan di dalam negeri
dan terus mendapat tekanan IMF, Habibie cukup gesit
berselancar di an tara dua karang i tu . Salah s a tu yang
paling menonjol di pemerin tahannya adalah penataan
kembali badan usaha milik negara, yang selama 32 tahun
menjadi sapi perahan dan kasir penguasa . Dalam hal yang
s a tu ini peranan Tanri Abeng, yang sudah manggung pada
Kabine t Pembangunan VII Soeharto, menjadi sentral .
Berbeda dari zaman Soeharto, pada masa Habibie
M e n teri Negara (Menneg) BUMN Tanri Abeng memang
mendapatkan peluang luas un tuk merealisasi konsepkonsepnya
. I tu sebabnya pada masa ini bintang Tanri
jauh lebih bersinar daripada di masa Kabine t Pembangunan
VII- nya Soeharto . Pada masa akhir kekuasaan
Soeharto, yang berlangsung cuma 70 hari i tu, Tanri
mengaku terlalu banyak diintervensi . Yang paling kas a t
m a ta ten tunya, ketika d i a l karena wewenangnya, seharusnya
mengontrol 164 BUM N . Namun beberapa departemen
terkai t menolak menyerahkan kontrol i tu kepada
kemen terian baru yang dikomandoi Tanri . Alasannya
apalagi kalau bukan duit. Bagi mereka kehilangan kontrol
berarti kehilangan sumber dana nonbuj e ter berlimpah
yang selama ini bisa dipakai un tuk apa saj a . Mereka
mengadu kepada presiden Soeharto . Hasilnya? Kekuasaan
Tanri dikurangi. Menneg BUMN cuma boleh mengontrol
159 BUMN yang beroperasi di Indonesia . Sisanya yang 5
lagi, termasuk Pertamina dan Berdikari (BUMN yang
bergerak dalam bidang perdagangan umum), te tap berada
di bawah pengawasnya yang lama .
Con toh lainnya adalah di sektor perkebunan, khususnya
yang bergerak dalam produksi dan pemasaran
minyak saw it. Di sini Tanri punya w e wenang mengelola 14
BUM N . Namun beberapa minggu s e telah dia me me gang
kendali, pada suatu malam di bulan Mare t 1998, Tanri
d i telepon Presiden Soeharto . Jendral Besar i tu memerintahkannya
un tuk menyerahkan kontrol kepada M e n teri
Kehutanan dan Perkebunan Bob Hasan, orang deka t
presiden yang s a a t i tu menjaba t M e n teri Perindustrian
dan Perdagangan . “I was dis turbed by Soeharto’s decision
becouse I unders tood the m o tiva tion and i n tere s ts tha t
lay behind i t . But he had given me a dire c t instruc tion, so
there was li ttle I could do about i t . Fortuna tely fate
i n tervened . Before the transfer of con trol over the palm
oil planta tions was finalised, Soeharto s tepped down as
president. This gave me an opportuni ty to s e t things
right,” tulis Tanri jujur dalam bukunya ‘Indonesia, Inc,
Priva tising S ta te- Owned En terprises ( Singapore, 200 1 p .
5 1 ) .
Dalam masa jaba tannya yang singka t, juga pada
masa Habibie yang cuma berlangsung 5 12 hari, Tanri
menata kembali manajemen BUMN yang selama 32 tahun
amat a mburadul dan raw a n penyelewenga n . BUMN yang
biasa dijadikan sapi perahan rezim Soeharto i tu d i ta ta
ulang, sekaligus dibua tkan m a s ter plan pembinaan dan
priva tisasinya . Di dalam kabinet transisi Habibie, Tanri
dinilai banyak kalangan menduduki posisi i s timew a . ‘Tanri
adalah wakil profesional yang paling membangki tkan
harapan,” ka ta tokoh reformis dari UI Arbi Sanit, ketika
dimintai komen tarnya beberapa s a a t s e telah susunan
kabinet diumumka n . Penilaian senada juga dilontarkan
Pakar Ekonomi dari FE- UI Prof. Dr. Anwar Nasution . ”Top
reformer dalam kabinet Reformasi ini, di m a ta saya,
adalah saudara Tanri Abeng . Selama ini BUMN lebih
banyak dijadikan alat perpanjangan tangan birokrasi
pemerin tah . Dalam masa jaba tannya yang singka t, Tanri
mampu mengubah BUMN menjadi benar- benar badan
usaha . Kan tor M e n teri Negara Pendayagunaan BUMN
telah berhasil memisahkan BUMN dari birokrasi pemeri n tah,
memisahkan regula tor dari opera tor, serta menghapus
KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dari BUMN,” tutur
Ekonom, yang biasa mengeri tik pemeri n tah, i tu terus
terang .
Anwar memang tidak mengada- ada . Dalam soal
pembera n tasan KKN, misalnya, Tanri tergolong cepat
mende teksi dan cepat bertindak. Lew a t kerjasama
dengan departemen teknis terkai t dan dikoordinasikan
dengan Menko Wasbangpan, dalam w aktu 6 bulan sejak
menjaba t Menneg BUMN, Tanri telah menemukan 167
proyek dilingkungan BUMN yang berindikasi KKN (29
Desember 1998 ). Lalu pada 6 Juli 1999, dia menemukan 6
proyek lagi yang berindikasi serupa . Selanju tnya dari 173
kontrak berindikasi KKN i tu (berasal dari 17 BUMN gemuk),
tanpa tedeng aling- aling 79 proyek diba talkan Tanri .
Sisanya 2 5 proyek d i tender ulang a tau direnegosiasi, 5 9
proyek diproses d a n di teruskan ke BPKP (Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan) un tuk d i teliti, dan 10
proyek dilanjutkan dengan kontrak kerjasama s e telah
dievaluasi lebih lanjut. Hasilnya? Dari tindak lanjut temuan
tersebut, Menneg BUMN berhasil melakukan penghem a tan
biaya sebesar Rp 465 , 2 miliar, dan penghem a tan
anggaran inve s tasi USS 991,3 juta a tau Rp 9 , 9 13 triliun
jika dihitung dengan kurs Rp 10 ribu/USS .
Lebih jauh lagi, ka ta Guru Besar FE- UI i tu, dalam era
Kabine t Reformasi Pembangunan kita bisa meliha t transfaransi
pengelolaan BUMN yang cukup baik. Anwar tidak
berlebihan . Selama menjaba t Tanri memang tidak bekerja
secara rahasia . Tak seperti birokra t pemeri n tah pada
umumnya, langkah-Iangkah Tanri sudah menjadi buku
terbuka, yang bisa diiku ti khalayak lewa t berbagai
publika s i . Bahkan pada akhir masa jaba tannya Tanri masih
membua t laporan pertanggungjawaban yang rapih, s a tu
hal yang jarang dilakukan birokra t sebelumnya . Tanri,
dalam hal ini, boleh dianggap sebagai tokoh perin tis
penegakan good corpora te governance (GCG) di lingkungan
BUM N .
Memang tidak semua yang dilakukannya berjalan
mulus, menginga t kompleksnya masalah yang melili t
BUM N . Namun dalam s i tuasi yang penuh gejolak, res trukturisasi
dan priva tisasi yang dilakukannya boleh dibilang
brili a n . “Meskipun ada konsekuensi dengan lamba tnya
jadwal priva tisas i . I tu w ajar, karena harus melew a ti
proses due diligence, pemeriksaan akuntan, konsul tan,
dan lain- lain. Tapi hasil dari proses ini bisa kita lihat
dengan tingginya harga jual BUMN yang dipriva tisasi,”
jawab Anwar cepat ketika di tanyakan masalah i tu . Keberhasilan
Tanri dalam meres trukturisasi dan mempriva tisasi
BUMN i tulah, ka ta banyak kalangan, pada gilirannya
berakiba t pada mengua tnya nilai Rp terhadap USS dan
membaiknya IHS G . Kepiawaiannya membenahi BUMN dan
menjadikannya pemain di pasar modal telah membua t
pasar modal bergerak, dan inves tor masuk ke Indonesia .
Sekadar menyebut sebagian indika tor saja, dalam
w aktu seki tar 6- 7 bulan, dari Oktober 1998 sampai April
1999, Tanri berhasil menye tor ke kas negara sebesar USS
1,035 miliar a tau Rp 10 triliun lebih dengan kurs Rp 10
ribu/US $ . Tangan dingin, pengalaman dan kemampuan
manajemennya berhasil membenahi perusahaanperusahaan
plat merah i tu, sehingga menjadi menarik
buat inve s tor. I tu pada gilirannya ikut mengerek nilai
perusahaan, sehingga bisa dijual dengan harga yang
bagus.
Sebagai bukti bisa kita lihat misalnya penawaran
14% saham semen Gresik, salah s a tu perusahaan BUMN
yang telah dibenahinya . Penjualan i tu berhasil menjaring
Cemex sebagai partner s tra tegis, sekaligus menyedot
dana segar USS 122, 1 j u ta a tau Rp 1, 379 triliun lebih
dengan kurs w aktu i tu . Saham Indofood, yang dijual
dalam dua termin di pasar modal (Januari dan April 1999),
menghasilkan USS 1 15 juta a tau Rp 1 triliun lebih. Pelindo
II, yang dijual kepada mi tra s tra tegis menghasilkan USS
2 15 juta a tau Rp 1,892 triliun . Sedangkan Pelindo III yang
juga dijual kepada mi tra s tra tegis menghasilkan USS 174
juta a tau Rp 1,508 triliun . Sementara 9, 62% saham
Telkom yang dijual l e w a t pasar modal menghasilkan USS
409 juta a tau Rp 3, 277 triliun . Tidak heran bila Kabine t
Reformasi Habibie, meskipun selama 5 12 hari kekuasaannya
terus digoyang, berhasil melunakkan dolar dari Rp
15 – 17 ribu/USS s a a t memulai pemerin tahan menjadi Rp
6 . 700/USS s a a t dia mengakhirinya . Di sisi lain indeks
harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal yang
semula sudah anjlok ke level 300 berhasil dikereknya ke
level 700 . Bukan tidak mungkin bila Kabine t Reformasi
mendapat perpanjangan waktu, a tau se tidaknya m a s ter
plan dan progra m – p rogram yang telah dicanangkan Tanri
dilanjutkan, priva tisasi BUMN bisa berjalan lebih baik.
Sebenarnya Tanri memang bukan orang pertama yang
melakukan res trukturisasi BUM N . Sebelum krisis
meluluh- Iantakkan perekonomian Indonesia, rezim orba di
bawah Soeharto telah melakukan dua kali res trukturisasi
BUMN un tuk memperbaiki kinerjanya yang buruk. Yang
pertama terjadi pada awal- awal pemerin tahan Soeharto
sampai 1973 . Yang kedua dilakukan pada 1989 . Namun
res trukturisasi BUMN harus diakui baru mendapatkan
ben tuknya yang paling sempurna dan komprehensif pada
saat Menneg BUMN berada di bawah Tanri . Keberhasilan
i tu pada gilirannya kembali mempertegas kredibeli tasnya
sebagai manajer jempolan yang telah diakui dunia . .
Upaya pemberdayaan BUMN di bawah Tanri dikenal
dengan nama Program Reformasi BUM N . Program i tu dibagi
dua tah a p . Pada tahap pertama, Menneg BUMN mencanangkan
tindakan cepat yang harus diambil un tuk memperbaiki
kinerja, tanpa menyentuh aspek fundamental
perusahaan . U n tuk mewujudkan i tu Tanri meluncurkan 3
agenda besar: res trukturisasi, profi tisasi, dan priva tisas i .
Y a n g dimaksud dengan res trukturisasi di s i n i adalah upaya
peningkatan daya saing BUMN melalui penajaman fokus
bisnis, perbaikan skala usaha, dan penciptaan core compe
tence . Sedang profi tisasi merupakan upaya un tuk
meningka tkan secara a gresif efisiensi perusahaan .
Sementara priva tisasi di tujukan un tuk meningka tkan
penyebaran kepemilikan saham BUMN, meningka tkan
akses kepada pasar i n ternasional, pendanaan, dan teknolog
i .
Reformasi BUMN tahap dua, merupakan upaya sistem
a tik un tuk memperbaiki aspek fundamental perusahaan .
Sasarannya adalah menciptakan perusahaan Indonesia
yang berdaya saing dan berdaya cipta . Visinya tidak
muluk- muluk. Cuma Ingln menjadikan BUMN sebagai
perusahaan mul tinasional Indonesia yang berukuran
menengah, terfokus, dan memiliki core competencies terten
tu . Dengan demikian diharap sebagian BUMN Indonesia
akan masuk dalam nominasi Fortune 500 sebagai perusahaan
yang kompe titif pada tingka t dunia dan berdaya
cipta tinggi. Meski tak semua yang diingini Tanri menjadi
kenyataan, karena singka tnya w aktu yang dimilikinya .
Namun kabine t transisi Habibie sebenarnya boleh bangga .
Dalam 5 12 hari kekuasaannya yang terus digoyang, lew a t
kepiawaian Tanri, d i a berhasil melunakkan kurs sampai ke
level Rp 6 . 700jUSS dan IHSG di angka t dari level di bawah
300 ke lebel 700 . Keadaan i tu secara gamblang mengindikasikan
hidupnya kembali pasar modal Indonesia yang
sempa t m a ti suri karena minimnya transaks i . Hidupnya
pasar modal ini mendorog masuknya inves tor dan ten tu
saja inve s ta s i . Ini pada gilirannya berhasil memperkua t
o to t rupiah. Meski pemeri n tah Habibie tak menerapkan
kebijakan radikal un tuk menjinakkan dolar seperti yang
dilakukan Perdana M e n teri Malaysia Mahathir Muhammad,
o to t Rp berhasil diperbesar sampai menjadi Rp 6 . 700jUSS .
Pre s tasi ini tak pernah dicapai penerusnya sampai sekarang,
s a a t Indonesia telah memiliki presiden dan w a pres
yang dipilih langsung oleh rakya tnya .
Menganggap sepi upaya tak kenai lelah yang dilakukan
Tanri dalam membenahi BUMN ten tu saja tak bijaksana
. Sebaliknya sikap i tu hanya melahirkan arogansi
kon tra produktif. Akiba tnya pemeri n tah bisa kehilangan
momentum un tuk menga tasi krisis mul tidimensional, yang
telah berlangsung lama . Tentu orang tidak perlu menjadikan
m a s ter plan yang dibua t Tanri sebagai ki tab suci.
Namun bila pemeri n tah s e telah Soeharto mewarisi negara
yang j a tuh miskin, saki t, dan banyak u tang akiba t berbagai
salah urus selam 32 tahun rezim orba, maka dia
juga berhak a tas konsep dan langkah- Iangkah genial yang
dibua t oleh seorang genius semacam Tanri un tuk menga
tasi keadaan .
Bila program recovery IMF yang bersifa t try and
error saja dipa tuhi pemerin tah, apalagi konsep Tanri yang
nya ta bagus. Melanju tkannya ten tu lebih rasional daripada
membua t yang baru dengan kemungkinan gagal lebih
besar. Padahal konsep Tanri mudah dipahami, termasuk
langkah- Iangkah yang telah diayunkannya dalam menjalankan
konsep i tu . Semuanya telah tersedia pula dalam
bentuk tertulis . Bahkan Laporan Pertanggungjawabannya
telah dibua t sede mikian, sehingga orang bisa mengikuti
konsep res trukturisasi dan priva tisasi yang digadangnya .
Bagusnya lagi, seperti ingin memudahkan penggantinya,
dalam laporan tersebut Tanri mencatatkan sejauh mana
progra m – p rogram i tu telah dilaksanakan, termasuk hasilhasil
semen tara yang telah dicapainya, tidak terkecuali
yang gagal seperti dalam soal priva tisasi PT Kraka tau
S teel . Di samping i tu konsep Tanri ten tang Priva tisasi
BUMN masih bisa diikuti secara komprehensif lew a t
bukunya yang terbit d i Singapura (200 1 ) ‘Indonesia, Inc . ,
Priva tising S ta te- Owned En terpris e s .’ Buku i tu cukup laris
di negeri jira n . Bahkan banyak pemerintah negara
berkembang mulai menjadikannya bahan kajian un tuk
menyusun pedoman res trukturisasi dan priva tisasi badanbadan
usaha milik negara mereka .
Menuru t Tanri selama menjaba t menneg BUMN tantangan
yang paling bera t sebenarnya tidaklah d a tang dari
dalam BUMN- BUMI\I tersebu t, tapi dari IMF . Lembaga
super kuasa i tu terus menekannya un tuk menjual a s e ta
s e t negara seperti terc a n tum dalam LoI yang telah
d i tandatangani Soeharto . IMF terang- terangan menghendaki
agar pemeri n tah Indonesia angka t kaki dari dunia
bisni s . Bagi lembaga i tu tidak ada alasan bagi pemeri n tah
un tuk memiliki unit- unit usaha . Padahal Inggris, Singapura,
Cina , India, bahkan Jepang yang tergolong maju
masih memiliki perusahaan BUM N .
Un tungnya meski mendapat tekanan luar biasa dari
IMF, manajer jempolan i tu bergeming . Dalam suatu
kesempa tan wawancara dengan penulis, Tanri mengakui
terus terang adanya tekanan dari lembaga donor itu. “You
have no business to be in business !” ka ta dia menirukan
wakil IMF dalam sebuah pertemua n . Namun Tanri bereaksi
lebih tegas lagi. Dia meminta lembaga super kuasa i tu
un tuk tidak mendiktenya dalam urusan bisnis . Sebab dia
telah mengenal dunia bisnis selama 30 tahun lebih dalam
kapasitasnya sebagai manajer kelas s a tu, bukan sebagai
pengamat a tau teo n tlcus . Ketegasan dan dedikasi Tanri
membua t IMF berpikir dua kali un tuk berargum e n tasi
dengannya . Tanri mengaku bukan tak mau melego
perusahaan- perusahaan BUMN yang berada di bawah
kekuasaannya, tapi harus d i tunggu timing- nya yang tepa t
dulu. “Bua t apa dijual s a a t i tu juga, bila harganya cuma
cukup un tuk sekadar makan beberapa hari . Kita akan
menjualnya kalau harganya cocok dan mengun tungkan,”
jelas Tanri bersungguh- sungguh .
Pria yang pernah digelari manajer 1 miliar i tu tak
mengada- ada . Dalam mengelola BUMN dia tak mau bertindak
gegabah dan bersikap sebagai tukang lelang . Dia
meluncurkan konsep yang sanga t komprehensif. Seperti
telah saya singgung di a ta s . “Perusahaan- perusahaan
BUMN tidak akan dijual sebelum s trukturnya dibenahi . Bila
s trukturnya sudah dibenahi, perusahaan i tu te tap tidak
dijual sebelum dia memberi profi t kepada negara dan
bangsa ini,” jelas Tanri argumen ta tif. “Masa s e telah
segala daya dan dana un tuk membenahinya kita keluarkan,
terus kita kasih orang ! ” tambahnya cepat. “Nah
kalau kita sudah menikma ti keun tungannya beberapa
lama, baru kita jual. Perusahaan yang melaba kan harganya
bagus, ” sambung Tanri tersenyu m .
D a l a m w aktu yang tidak terlalu l a m a Tanri terbukti
berhasil membawa perusahaan- perusahaan BUMN melantai
di pasar moda l . Perusahaan- perusahaan i tu tidak
dibiarkannya melantai dengan pakaian seadanya, sehingga
terliha t murahan. Tanri telah mendandaninya dengan
meres trukturisasinya lebih dulu, sehingga bisa tampil lux
dan maha l . I tulah yang terjadi pada PT Telkom, Semen
Gresik, Pelindo I, Pelindo II, dan lain- lain yang dijadikannya
pemain di pasar modal . Tak sampai 6 bulan
kiprahnya, Menneg BUMN berhasil menye tor ke APBN Rp
10 triliun lebih. Angka i tu jauh melampaui pre s tasi 2 tahun
lebih Menneg BUMN di masa Gus Dur dan Mega, meski
telah dilakukan dengan eara obralan a tau bantingan a tas
desakan IMF . Bukan tidak mungkin Menneg BUMN
Sugiharto, yang m a n tan profesional dari grup Medeo, dan
Dr. Sofyan Djalil yang menggantikan posisinya s e telah
reshuffle awal Mei 2007, juga mendapat tekanan serupa .
Yang penting bagi IMF jual semua perusahaanperusahaan
BUMN i tu, teru tama kepada perusahaanperusahaan
dari negara- negara yang enjadi sponsornya,
lalu bayar utang. Kemakmuran rakyat negeri ini memang
bukan tugas dia un tuk memikirkannya Jadi diperlukan
keeerdasan dan m e n tal baja un tuk bisa menolak tekanan
lembaga i tu, se tidaknya se tara dengan yang dimiliki Tanri .
Selain i tu ten tu saja tekanan dari rakyat un tuk meneegah
penjualan a s e t- as e t p o tensial negara .
7. Merajut Ekonomi Kerakyatan
Sejak gerakan reformasi menemukan ben tuknya yang
nya ta menjelang pemilu 1997 sampai s e telah soeharto
lengser, terjadi tarik- menarik yang sanga t jelas an tara
pendukung s ta tus quo dengan kaum reformis yang menginginkan
perubaha n . Yang pertama, seperti telah dipaparkan
pada Bab II, sebenarnya diwakili Soeharto dan
mereka yang mendapatkan keuntungan dan berbagai
fasilitas selama kekuasaan sang pa tron . Sponsor dan
m e n tor u tama pendukung s ta tus quo ini adalah Bank
Dunia dan IMF . Yang kedua diwakili oleh kaum reformis
dan w arga kampus perguruan tinggi . Cuma karena kepandaiannya
memainkan peran sebagai dermawan ‘suei’ dan
kri tis, IMF berhasil menghindar dari ben trokan langsung
dengan kaum reformis . Sebaliknya dengan keeerdikan luar
biasa, lembaga donor berpengalaman ini jus tru berhasil
menampilkan rezim Soeharto sebagai musuh bersama,
sambil diam- diam meminta berbagai konsesi darinya l e w a t
LoI .
Kabine t transisi Habibie, yang kemudian menggantikan
rezim orba Soeharto, terpaksa menjaga koeksistensi
damai di an tara kekua tan- keku a tan i tu . Kadang- kadang
dia tampak mendukung s ta tus quo dan taa t menjalankan
apa- apa yang telah disepakai pendahulunya . Ini membua t
IMF, yang mewakili berbagai kepentingan luar, termasuk
kredi tor, merasa aman dan tak segan meneairkan
pinjamannya . Namun tak jarang pula Habibie mengakomodasi
tun tu tan arus bawah dan kaum reformis l e w a t
program redis tribusi a s e t, ekonomi kerakyatan, hutan
un tuk rakyat, dan lain- lain. Tak heran bila pada ta taran
praktis, terlihat tak semua yang diinginkan IMF bisa
berjalan mulus .
Ini membua t konglomera t, teru tama yang dibesarkan
orba, te tap merasa tak nyaman . Bahkan sebagian mereka,
diwakili bos Grup Gemala Sofyan Wanandi seperti
meneium adanya upaya menyapu bersih pengusaha besar.
Jubir Kelompok Jimbaran i tu menganggap Kebijakan Anti
M onopoli, Undang- Undang Pesaingan Adil (undang- undang
persaingan usaha), Redis tribusi Ase t dan Undang- Undang
Kepaili tan yang dilansir pemeri n tah dan kaum reformis di
DPR, sebagai pernya taan perang terhadap konglomera t.
Sofyan tanpa tedeng aling- aling menilai sebagian besar
langkah yang diambil pemeri n tah, s e telah lengsernya
Soeharto, sebagai memberi angin kepada pengusaha
keeil- menengah dan koperasi un tuk mengambil alih peran
pengusaha besar.
Memang tak semua orang se tuju pada pandangan
Sofyan. Presdir lembaga rise t ternama PT Cisi Raya Wilson
Nababan, misalnya, langsung tertawa geli mendengar
kecurigaan Sofyan. Sebagian besar konglomera t hancur,
ka ta Wilson, karena terlilit utang. Nilai u tang mereka terus
membengkak berlipa t- lipat seiring menciutnya nilai Rp
terhadap vala s . Sedang bunga bank di dalam negeri iku t
meroke t akibat pengeta tan likuidi tas ( tight money policy),
sehingga tak ada tenaga un tuk memutar roda ekonomi .
I tulah yang membua t dunia usaha tersungkur, bukan
kebijakan kabine t transisi yang mencoba menga tasi
keadaan . Sofyan sendiri sebenarnya tak menampik bahwa
b a tu sandungan yang membua t konglomera t tersungkur
adalah utang.
Bagi Wilson kekhawa tiran Sofyan terhadap programprogram
pemeri n tah Habibie, yang sanga t reformis tik dan
pro rakyat, tak beralas a n . Toh tarik- menarik an tara
kepentingan s ta tus quo dan kepentingan rakyat un tuk
mendapatkan hak- hak ekonominya tidak berhenti sampai
di tingka tan wacana dan polemik. Dalam ta taran yang
lebih rendah, ben turannya jus tru menjadi lebih seru .
Sebab yang berhadapan langsung adalah wakil – wakil
kaum reformis, baik yang ada di kabinet maupun di dewan
perwakilan rakyat, melawan penganu t ekonomi neolibera l .
Yang pertama menghendaki siste m ekonomi kerakyatan,
yang selama 32 tahun dimarginalkan orb a . Sedang yang
kedua mewakili rezim lama dan IMF yang menganggap
ekonomi kerakyatan i tu sebagai ilusi belaka dan cuma
l a tah meniru negeri jiran un tuk meningka tkan populari ta s .
Namun meniru bukanlah barang hara m . Apalagi bila
yang di tiru memang terbukti bagus. Begitulah mungkin
gagasan awal Ekonomi Kerakya tannya Menkop/PKM Adi
Sasono. Konsepnya, yang sanga t berpihak kepada pengusaha
kecil, memang dianggap imitasi dari Malaysia ketika
memberdayakan e tnis Melayu . Gagasan i tu kemudian
dibawa ke Sidang Istimewa MPR November 1998 oleh Didik
J. Rachbini, Fadel Muhammad, Fachri Ali, dkk. Hasilnya?
Tap MPR n o . XVI/ 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam
rangka Demokra tisasi Ekono m i . Tap tersebut seakan
menandai berakhirnya politik ekonomi Orde Baru, yang
terlalu berpihak kepada pengusaha besar. Namun kaum
neo liberalis ekonomi ten tu tak tak akan tinggal diam .
S e tiap s a a t, s e tiap ada kesempa tan, teru tama s a a t
perg a n tian rezim, para pendukungnya pasti akan memberi
iming- iming kepada pemerin tahan baru un tuk kembali
berlaga mengatur republik. Apalagi ilmu ekonomi kerakyatan
mempunyai kelemahan mendasar, yaitu kalah s tar
dengan ekonomi pasar beba s .
Liha t saja tak semua orang gembira meliha t iklim
usaha baru yang diperkenalkan kru kabinet transis i .
Sebagian besar rakyat dan para pelaku ekonomi kecilmenengah,
karena ke tidaktahuannya, tak merasa perlu
ikut bergembira . Apalagi berjuang agar gagasan tersebut
bisa berjalan . Sebagian lagi merasa ngeri dan kha w a tir
terhadap gagasan tersebut. Pasalnya rumor yang berhembus
kua t di kalangan pelaku ekonomi adalah loko m o tif
perekonomian akan segera beralih kepada masinis baru,
yang sama sekali tak ramah terhadap pelaku ekonomi
lama . Lokom o tif ekonomi kerakyatan memang d i tarik oleh
masinis baru Menkop/PKM Adi Sasono. Dia disinyalir cuma
akan mengiku tsertakan ribuan koperasi, pengusaha kecil
dan menengah. Para pengusaha besar, yang telah
menjerumuskan negara ke jurang krisis lewa t pintu u tang,
dipersilakan menunggu di perron . Pendeknya gagasan
ekonomi kerakyatan dianggap sebagian pelaku ekonomi
sebagai tidakan memusuhi pengusaha besar, sebagaimana
dilontarkan S ofyan di a ta s .
Terlepas dari pro- kon tra yang mengiringinya, secara
esensial koperasi, pengusaha kecil, dan menengah yang
membentuk 94% lebih pelaku ekonomi, memang harus
diberdayaka n . U n tuk i tu jelas harus ada yang memulai,
sebab bila gagasan ini cuma berhenti pada tingka t
wacana, maka dia tidak akan menghasilkan perubahan
apa- apa . Ekonomi rakyat, yang sebagian besar bergerak
di sektor informal dan terbukti lebih tahan krisis, akan
te tap gure m . Padahal mereka adalah pelaku ekonomi yang
sebenarnya juga mempunyai hak un tuk mendapat fasilitas
dan bantuan dari pemeri n tah dan perbankan negerinya .
Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto, sampai dia
dipaksa lengser oleh gerakan reformasi, tak pernah secara
serius memberdayakan pelaku ekonomi kecil ini, kecuali
buat keperluan propaganda menjelang pemilu .
Begitulah ti tik balik i tu d a tang s e telah pemeri n tahan
32 tahun Soeharto yang gagal lengser keprabon. Pemerin
tahan transisi yang dipiloti Habibie kemudian memberi
peluang besar kepada pelaku ekonomi kecil- menengah
un tuk berkembang. Tugas i tu secara terang- terangan
disampirkan di pundak Menkop Adi Sasono. M e n teri, yang
w aktu i tu oleh Far Eas tern Economoc Review (FEER)
digelari sebagai The m o s t dangerous man,’ i tu langsung
bertindak cepat. Dia memangkas berbagai prosedur kre d i t
buat koperasi dan pengusaha kecil . Kewajiban a gunan
d i tiadakan, dan porsi kre d i t d i tambah menjadi Rp 1 0 , 8
triliun, meningka t l e b i h 5 . 000% a tau 500 kali lipat dibanding
di zaman S oeharto . Bunga buat pelaku ekonomi kecil
pun diperingan menjadi 10- 15%, jauh di bawah bunga
komersial yang s a a t i tu mencapai 37% lebih.
Program pemberdayaan ekonomi rakyat tidak berhenti
sampai di s i tu . Upaya ini kemudian diperlengkapi
dengan sebuah Dewan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
( DPEK), yang langsung dipimpin Presiden Habibie .
Ke tua Hariannya ten tu sang penggagas Adi Sasono. Salah
s a tu program DPEK tersebut, ka ta Deputi Fiskal dan
Moneter Bappenas Soekarno Wirokartono, adalah mendirikan
Lembaga Permodalan Nasional Madani (LPNM) . Lembaga
baru ini disambut masyaraka t dengan sanga t
a n tusias, teru tama pelaku ekonomi kecil- menengah
(UKM) . Sedang ekonom neoliberal yang terpinggirkan
meliha tnya dengan perasaan was- was dan sinis . Tak
heran bila kri tikan terhadapnya terus berhamburan seperti ‘
sumpah- serapah.’ Kritikan i tu pada gilirannya jus tru
membua t nama LPNM makin membahana .
Tidak pernah ada angka pasti berapa dana yang disediakan
pemeri n tah un tuk lembaga yang kemudian lebih
dikenal dengan PI\lM i tu . Sebagian media mensinyalir PNM
akan didanai pemeri n tah Rp 10 triliun . Mas Adi, sang
penggagas, tidak tegas- tegas membantah rumor i tu . “Lho
kalau uang Rp 300 triliun un tuk rekapi talisasi perbankan
tidak dipermasalahkan, kenapa yang ini yang un tuk rakyat
kecil dan nilainya cuma sepertigapuluhnya kok dipermasalahkan?”
jawab Menkop/PKM tangkas dan agak kesal
ketika dikonfirmasi mengenai beri ta i tu usai acara seminar
di mobilnya menuju kan tor. Menurutnya baik Dewan
maupun PNM masih berupa kons e p . Semuanya masih
dalam proses pema tangan yang meliba tkan seluruh tim
ekuin. “Ki ta belum bicara dana . I tu karangannya Kon tan
aja . Apalagi dibilang diam- diam dan grilya,” tambahnya
cepat. Dia tidak bersedia menjelaskan d e til lembaga
tersebut. “Konsepnya masih kita m a tangkan,” ka ta Mas
Adi pendek waktu i tu .
Pernya taan Menkop dibenarkan Asi s ten Kepala
Badan Pembina BUMN Dr. Sofyan A. Djalil, yang secara
i n tens terlibat dalam pematangan konsep tersebut.
Program pemberdayaan ekonomi rakyat, ka ta Sofyan,
diejawan tahkan dengan LPN M . “LPNM memiliki dua sayap
kembar: En trepreneurship Developmen t Program (EDP),
dan Asse t Redis tibution Program (ARP) . EDP dilakukan
dengan memberdayakan modal ven tura, management
services, dan memperku a t lembaga keuangan a l terna tif,
seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), BPR, Badan Kre d i t
Kecama tan, dan lain- lain. S a tu sayap l a g i , ARP, masih
dalam s tudi lebih lanjut, ” papar Sofyan tenang . Menuru t
Sofyan pemberdayaan modal ven tura akan dilakukan
melalui insti tusi yang sudah ada, yai tu PT Bahana Artha
Ven tura . Dia akan bekerja secara learning curve (belajar
dari pengalaman ) .
Tak dapat dipungkiri, un tuk menjalankan fungsinya
i tu dibutuhkan dana sang a t besar. Apalagi bila diingat
yang mau diberdayakan secara ekonomi jumlahnya juga
puluhan juta . “Ide aw alnya begini. PNM ini bila ingin
dijalankan secara maksimal, se tidaknya m e s ti punya
modal dasar Rp 10 triliun . Dari modal dasar i tu yang perlu
d i tempatkan 25%. Bila ada uang Rp 2,5 triliun, kita sudah
bisa jalan sebenarnya . I tu pun mungkin masih bisa
dikurangi lagi. Saya pikir kalau kita ada uang Rp 1 triliun
saja, kita sudah bisa jalan,” jelas ahli hukum pasar modal
i tu meyakinka n . Lan tas darimana PNM akan mendapa tkan
dana sebanyak i tu? Asi s ten Menneg BUMN i tu mengaku
tidak tah u . “Itu saya tidak tah u . LPNM adalah bagian
penting dalam pemberdayaan ekonomi rakya t. Terserah
pemerin tah mau carikan dana darimana,” ka tanya kalem .
Masalah dana ini mungkin merupakan ganjalan paling
besar bagi terwujudnya PNM . Apalagi dalam APBN tahun
i tu, belum ada dana yang dialokasikan buat lembaga
penting tersebut. Ada kemungkinan BUMN yang bakal
menjadi pemasok dana lembaga tersebut, tapi ini pun
bukan perkara muda h . “BUMN mana sekarang yang punya
dui t?” ka ta Sofyan tertawa g e tir. Dia mengaku tidak tahu
kapan program tersebut akan direalisasi . Menurutnya
semua terserah pemeri n ta h . “Kapan pun pemerin tah
memutuskan, kita siap saj a . Sekarang masih dalam taraf
perumusan kons e p . Belum dibawa ke rap a t kabinet, ” ka tanya
terus terang .
Berbeda dari Sofyan yang agak pasrah, bagi mas Adi
sudah waktunya pemerin tah membangun ekonomi kerakya
tan, karena ini lebih sesuai dengan c i ta- c i ta pendirian
republik s e telah penja-jahan . Ekonomi Indonesia pada
masa orde baru seperti berjalan pada dua jalur: pertama,
ekonomi modern yang dengan segala kemudahan dan
fasilitas dari pemerintah, termasuk akses ke sumbersumber
keuangan, melaju di jalur cepat. Dia juga langsung
terin tegrasi dengan ekonomi global, sehingga memudahkannya
un tuk mencari sumber- sumber pembiayaan dari
luar negeri . Kedua, ekonomi tradisional yang biasa
dimasukkan ke dalam sektor informal, merayap di jalur
lambat tanpa fasilitas dan kemudahan .
Kelompok pertama, yakni pelaku ekonomi modern,
besarnya cuma 0, 2%, tapi menguasai 6 1 % produk domestik
bruto (PDB ) . Sisanya (39%) dibagi bersama 9 9 , 8 %
pelaku ekonomi tradisonal, biasanya d i s e b u t pengusaha
kecil, menengah. Omset mereka Rp 1 miliar a tau kurang/
tahun . Lebih mengenaskan lagi dari 9 9 , 8 % i tu 96%nya
beromse t kurang dari Rp 50 juta/ tahun . Sehingga, menuru
t Menkop PKM w aktu i tu, mungkin tidak bisa disebut
kecil lagi, tapi mikro . Toh mereka telah menghidupi 90%
lebih angkatan kerja di tanah air. Keadaan njomplang
i tulah yang ingin dirubah Adi dengan konsep Ekonomi
Kerakya tannya . “Tugas pemerintah memang harus membantu
ekonomi kecil, sehingga lebih egaliter. Dengan
demikian transformasi s truktur ekonomi kerucut bisa
diubah menjadi belah ke tup a t, dengan klas menengah
sebagai mayori tas . Paling a tas, jumlahnya sang a t kecil,
orang- orang super kava, dan paling bawah, jumlahnya
juga sang a t kecil, orang- orang a m a t miskin yang butuh
bantuan, ” jelas Adi dalam sebuah w a wancara dengan
penulis buat majalah SWA ( 16 Mare t 1999) .
Ekonomi kerakyatan sebenarnya bukanlah barang
baru di Indonesia . Bahkan s truktur ekonomi belah ke tup a t
sudah l a m a menjadi bahan perbincangan para pakar
ekonomi non U I . Guru Besar UGM Prof. DR. Mubyarto
adalah salah seorang yang paling g e tol memperjuangkan
konsep i tu . Namun konsep ekonomi S taf Ahli Menko Ekuin
Bidang Pemera taan Pembangungan dan Penanggulangan
Kemiskinan i tu dipandang sebelah m a ta oleh rezim
Soeharto . Bahkan Mubyarto sendiri kemudian d i tuding
para penganut ekonomi neo liberal hanya mencari populari
tas belaka, agar diangka t menjadi m e n teri . Selain
Mubyarto, penga m a t ekonomi HS. Dillon adalah tokoh
yang tak pernah berhenti memperjuangkan ekonomi
kerakyata n .
Menuru t Dillon ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem
ekonomi yang memihak kepada kepentingan ekonomi
sebagian besar rakyat secara adil, manusiawi, dan
demokra tis . Pada s a a t ini kepentingan ekonomi sebagian
besar rakyat i tu terdapat dalam kehidupan p e tani, nelavan,
buruh, pedagang kecil (sektor informal), para
penganggur, dan kaum papa . Inilah realitas ekonomi
rakyat yang sesungguhnya, dan dari sinilah seharusnya
titik tolak ekonomi bangsa dimul a i . B a tasan i tu dianggap
Mubyarto sang a t tep a t .
Berbeda dari Mubyarto, Dillon, dan lain- lain, Adi S a s
o n o tidak pernah memberi b a tasan jelas ten tang ekonomi
kerakyatan yang mau diwujudkannya . Adi, yang telah 23
tahun bergerak di lembaga swadaya masyaraka t (LSM),
seolah tidak mau membebani departemennya dengan
berbagai teori . Ekonomi kerakyatan yang didengungkannya
lang sung dibawa membumi dalam ta taran praktis .
Orang cuma bisa melihat langkah yang diayunkannya
dalam upaya memberdayakan pengusaha kecil, menengah
. Adi nampaknya lebih suka membiarkan orang
merekons truksi s e tiap langkah dan perangka t yang
dibua tnya daripada memberi pen-jelasan ilmiah. Oleh
karena i tu un tuk memahami bangunan ekonomi yang mau
dibua tnya, ada baiknya kita ikuti gerak lokomo tif ekonomi
kerakyatan tersebut.
Adi mulai mengerek gerbong ekonomi kerakya tannya
dengan memangkas berbagai prosedur kre d i t, yang
selama ini menghalangi pengusaha kecil mendapa tkan
sumber permodalan . Seperti telah disebut di a tas, dia
menyediakan 17 skim kre d i t buat koperasi dan pengusaha
kecil . Kew ajiban agunan d i tiadakan, dan porsi kre d i t
d i tambah menjadi Rp 1 0 , 8 triliun, n a i k 5 . 000% l e b i h a tau
500 kali lipat dibanding di masa Soeharto . Bunganya pun
diperingan menjadi 10- 15% . Bandingkan dengan suku
bunga perbankan yang masih di a tas 37% .
Dengan langkahnya yang kongkrit i tu Adi memang
mendapat pUJlan dari sebagian pelaku ekonomi yang
diperjuangkannya . Namun seperti telah disinggung di
a tas, yang menentang pun tak kurang banyaknya .
Bahkan sebagian penga m a t menilai program i tu berp o tensi
menimbulkan inefisiensi. Dekan FE- UI Anwar Nasution
menilai kebijakan ekonomi kerakyatan sejauh ini masih
belum jelas programnya, dan lebih bersifa t semboya n .
“Apa maksud dari konsep i tu . Di sura t kabar juga belum
pernah dijelaska n . Bahkan pelaksanaannya terkesan
hanya menghamburkan uang . Soeharto juga melakukan
hal seperti i tu,” ujar orang nomor 1 di FE- UI i tu sengit.
Ekonom UI yang lain Dr. Sri Mulyani Indra w a ti menyoro
ti lebih jauh lag i . “Para ekonom sang a t mendukung
pemberdayaan usaha kecil, menengah . Ki ta sama sekali
tidak a n ti . Namun jenisnya cukup banyak: hulu, hilir a tau
yang berada di an tara keduanya . Tidak bisa disamara takan
begitu saja, ” jelas Sri Mulyani kri tis . “Jika pemerintah
cuma mengintervensi usaha hilir, yang cuma menghasilkan
populari tas besar dengan hasil kecil, memang
sah- sah saja secara poli tis . Namun bagi ekonom i tu tidak
boleh,” tambah Ani, begitu dia kerap disapa, serius .
Mendapat serangan seperti i tu Adi bergeming . “Kalau
pengu- saha kecil diberi kre d i t dengan bunga 50%, jelas
mereka tak bisa bekerja . I tu akan meningka tkan jumlah
kemiskinan absolut, menimbulkan pengangguran, dan
memancing penjarahan. Apakah i tu efisien?” jawabnya
argumenta tif ketika diben turkan dengan pandangan para
ekonom tersebut. “Coba tanyakan kepada para ekonom
i tu mengapa mereka diam saja ketika bank- bank s w a s ta
diberikan Kre d i t Likuidi tas Bank Indonesia (KLBI) dengan
bunga 12- 13% s e tahun. Bahkan tahun ‘lO – a n pernah
diberi KLBI dengan bunga 3% s e tahun. Kok i tu tidak
dipertanyakan?” sambungnya kes a l . Lagipula menuru t
c a ta tan Adi pengusaha kecil dan koperasi lebih taa t bayar
u tang daripada pengusaha besar. Sebagai bukti Menkop
menunjuk kre d i t un tuk pengusaha besar, yang jumlahnya
triliunan rupiah, i tu 70% macet. Semen tara yang m a c e t di
pengusaha kecil cuma 5 % .
Menkop menampik anggapan bahwa d i a terlalu
memanjakan pengusaha kecil dan memusuhi pengusaha
besar. Dia mengaku cuma memberi kesempa tan yang adil
kepada semua pelaku ekonomi. U n tuk mengurangi kekhaw
a tiran para penentangnya, Adi tak lupa membuatkan
sistem kon trolnya . Dia memang tidak membual . Liha t saja
un tuk mengawasi penyaluran skim- skim kre d i t, Menkop/
PKM melibatkan 5 . 150 sarjana dari 52 perguruan tinggi,
dan seki tar 400- an LSM di tanah air. Dengan cara i tu pula
Adi seakan menjanjikan kepada penentangnya, bahwa
konsepnya tidaklah sama dengan gerakan bagi- bagi duit
kepada pengusaha kec i l .
Terlepas dari pro – kon tra y a n g mengiringinya, konsep
ekonomi kerakyatan Menkop nampaknya jalan terus .
Apalagi s e telah dasar yuridis operasionalnya didapat Adi
tak lama kemudian dengan dikeluarkannya UndangUndang
Anti Monopoli dan Persaingan Sehat. Masih s a tu
nafas dengan i tu adalah pendirian Dewan Pemberdayaan
Ekonomi Kerakyatan (DPEK), yang langsung dipimpin
Presiden BJ . Habibie . Adi sendiri bertindak sebagai Ke tua
Harian di s i tu . DPEK i tulah, ka ta Soekarno Wirokartono,
yang punya tugas mendirikan LPN M . Lembaga i tu memang
kemudian benar- benar berdiri dengan nama PT Permodalan
Nasional Madani (PNM) . Di zaman habibie pun,
un tuk mengurangi ke takutan pengusaha besar, modal
dasarnya cuma dikasih Rp 1 , 5 triliun . Sedang modal
se tornya dipatok Rp 300 miliar. Jumlah i tu sebenarnya
terlalu kecil dibanding perkiraan awal yang mencapai Rp
10 triliun, a tau modal se tornya se tidaknya Rp 1 , 5 tiliun .
“Bila perkembangannya pesa t, bisa jadi modal dasar PNM
lebih dari Rp 10 triliun nantinya , ” jawab Menkop ringan
ketika di tanyakan mengapa modal PNM jadi menyusut
seperti i tu . Sampai kini PNM masih eksis sebagai w arisan
Habibie . Cuma fungsinya sebagai a l a t perjuangan ekonomi
rakyat terpapas habis, sehingga dia seolah menjadi
lembaga pembiayaan bias a . SBY nampaknya belum berpikir
un tuk menjadikanya a l a t efektif dalam memberdayakan
UKM dan koperasi . Entah s a tu- dua tahun ke
depan, sebab Sofyan salah seorang yang banyak terlibat
mema tangkankonsepnya dulu, kini menduduki pos Menneg
BUMN.
Harus diakui dari sisi ide pend irian PNM adalah genia l .
Sayangnya akibat provokasi penganut neoliberal d a n
segelintir pelaku ekonomi yang selama i n i diuntungkan
oleh sistem pasar bebas, PNM banyak disalahpahami . Dia
bahkan juga disalah- pahami oleh mereka yang nasibnya
sedang diperjuangkan Adi . Padahal bila PNM bisa berjalan
seperti yang diharapkan a tau para penganut neo liberal
bersikap demokra tis sedikit un tuk bertarung di ta taran
praktis mewujudkan masyaraka t adil dan makmur seperti
c i ta- c i ta kemerdekaan, dapat dipastikan nasib rakyat
akan cepat berubah . PNM dengan dua sayap kembarnya :
En trepreneurship Development Program (EDP) , dan Asse t
Redis tribution Program (ARP) m e s ti diberi kesempa ta n .
EDP, sebagaimana telah dikonsepkan, akan dijalankan
dengan memberdayakan modal ven tura, jasa manajemen,
dan memperku a t lembaga keuangan a l terna tif, seperti
BMT, BPR, Badan Kre d i t Kecama tan, dan sebagainya .
ARP, yang w aktu i tu masih dalam s tudi lebih lanjut dan
kini menguap, dicanangkan an tara lain un tuk membeli
saham- saham BUMN d i pasar modal . Melalui lembaga
reksadana, selanju tnya akan dikeluarkan sura t berharga
un tuk diperjual- belikan kepada masyaraka t. Yang boleh
membeli dipriori taskan keluarga kelas menengah ke
bawah, bila perlu dengan harga disko n .
Redis tribusi a s e t perusahaan- perusahaan konglomera
t, redis tribusi HPH, dan lain- lain yang diambilalih
un tuk pengusaha kecil dan koperasi nantinya akan berhubungan
dengan lembaga ini. Memang banyak pengusaha
besar kec u t ha ti oleh kehadiran lembaga tersebut.
Lembaga ini dianggap akan merampok a s e t- as e t mereka
dengan mendistorsi pasar lewa t politik. Apalagi Adi
dike tahui banyak orang secara terang- terangan a n ti
monopoli dan kepemilikan yang berlebihan, seperti dalam
soal suplai terigu, kertas, semen, minyak goreng, dan
sebagainya yang dikuasai pengusaha terte n tu dan
merugikan konsumen dalam penentuan harg a . Juga dalam
soal penguasaan H P H . Adi menganggap tidaklah adil bila
seorang pengusaha HPH dapat memiliki areal sampai 3 , 6
juta ha ( hampir seluas Inggris Raya) . Sementara sebagian
besar rakyat tak punya akses sedikit pun un tuk iku t
mengelola dan menikm a ti manfa a tnya .
Siapa pun yang berpikiran waras di negeri ini dan
mau merenungkan apa sebenarnya yang mau diw ujudkan
lewa t perang kemerdekaan 1 945, Revolusi ’66, Gerakan
Malari ’74 dan reformasi 1998, ten tu akan mendukungnya .
Namun kenya taan bisa berbicara lain. Para pendukung
neo liberal dan pelaku eko- nomi lama yang tampil wangi,
mendapat dukungan penuh IMF pula, lebih mampu memelintir
permasalahan lewa t media . Maka sosok ekonomi
kerakyatan kemudian d i tampilkan sebagai momok a n ti
pengusaha besar (konglomerat), a n ti pasar, dan sebagainya
. Bahkan penga m a t dari mancanegara menggelari
Adi sebagai Robin Hood Indonesi a . Yang ini hendaknya
dianggap sebagai pujian, sebab di negara- negara bara t
tokoh Robin Hood tak pernah dinilai nega tif.
Namun menuru t Ani, pakar ekonomi dari FE- UI yang
paling Ian tang mengkri tik ekonomi kerakyatanan, seharusnya
pemerintah membenahi usaha hulunya dulu yang
jus tru bersifa t jangka panjang . Semua i tu tidak hanya
bisa diselesaikan dengan pemberian kre d i t a tau dengan
redis tribusi aset. Semuanya harus dibenahi mulai dari
sektor hulu melalui program perbaikan manajemen, pendidikan,
keseha tan, dan lain- lain yang bersifa t peningka tan
kualitas sumberdaya . Ani sendiri nampaknya tidak konsekwen
dengan ucapannya sendiri . Ini terliha t teru tama
ketika dia berada di birokrasi pemerintahan sebagai
m e n teri keuangan. Ekonom UI ini tak bersedia meningkatkan
anggaran pendidikan sesuai Ke te tapan MPR, yaitu
20% dari to tal APB N . Seperti dike tahui APBN 2006 cuma
mengalokasikan Rp 34 triliun ( tak sampai 9%) buat
pendidika n . Ini jauh di bawah alokasi anggaran pembayaran
u tang dalam dan luar negeri d i tambah bunganya yang
mencapai Rp 140 , 22 triliun pada tahun sama .
Sebagai ekonom yang pernah berteriak lantang soal
peningka tan sumber daya manusia Indonesia, m e s tinya
Ani lebih berani menganggarkan se tidaknya Rp 140 , 22
triliun un tuk pendidikan dan mengupayakan pemotongan
u tang sehingga cukup dianggarkan Rp 34 triliun saj a . Ani
kha w a tir program ekonomi kerakyatan Menkop/PKM w aktu
i tu tidak berkesinam- bungan, karena yang dicari cuma
populari tas politik. Kini s e telah dia menjadi m e n teri orang
menuduh bu menkeu cuma mencari muka pada IMF .
Menkop/PKM sendiri ketika diserang Ani seperti i tu cuma
bilang : “Kalau membela rakyat i tu m e s ti ada muatan
politi s . Kalau kita memperbaiki arloji a tau beroba t ke luar
negeri, i tu tidak politis . Jadi semua tindakan un tuk
membantu rakyat m e s ti ada muatan poli tisnya?” ka ta Adi
re toris .
Berbeda dari para penga m a t ekonomi neo liberal
yang terang- terangan menentang Adi, reaksi dunia usaha
terhadap sepak terjang dan tindakan Menkop/PKM
keliha tan ha ti- ha ti, bila tak mau dibilang bimbang .
“Selama ekonomi kerakyatan i tu tidak memindahkan
konsesi dari suatu golongan ke golongan lain dengan
asumsi apa pun, maka i tu harus d i terima dengan lapang
dada,” jawab Rizka Baily, Direktur Inve s tm e n t Management
PT Citicorp Securi ties Indonesia, diploma tis ketika
d i tanya ten tang ekonomi kerakya tannya Menkop/PKM.
“Masalahnya apakah ekonomi kerakyatan sekarang ini
akan dikembangkan ke arah sana? Bagi inve s tor asing
yang masuk melalui capital marke t, yang paling baik
adalah sistem ekonomi pasar,” tambahnya . “Kalau dengan
program i tu ternyata perekonomian Indonesia menjadi
s tabil, dan pertumbuhannya menjadi tinggi seperti sebelum
krisis, maka efeknya akan bagus. Para inve s tor akan
lebih convertible menanam modal di Indonesia, khususnya
melalui Ci ticorp . Namun bila yang terjadi sebaliknya, maka
mereka akan merasa terancam dan mung kin pergi dari
sini. Sikap kita sekarang cuma w a i t and see saja, “
sambungnya panjang .
Tanggapan senada juga disampaikan Franky yang
juga direktur Indofood Sukses Makmur (ISM) . “Saya
percaya bahwa program ekonomi kerakyatan i tu in tinya
adalah pemberdayaan pengusaha- pengusaha kec i l . Nah,
titik tolak pemberdayaan i tu hanya ada dua : pertama,
SDM yang menggerakkan bisnis i tu . Kedua, menyangku t
darahnya a tau aspek permodalan . Dalam hal ini bagaimana
perbankan menyalurkan dananya kepada pengusaha
kec i l . Ekonomi kerakyatan bisa dilakukan dengan kem i traa
n . Jadi saya kira tidak akan terjadi pemangkasan bisnis
pengusaha- pengusaha besar,” ka ta Franky berteori s a a t
d i temui penulis di Unika Atma Jaya d a l a m acara Seminar
Kajian Kritis Atas Undang- Undang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Franky cuma menyayangkan bila program ekonomi
kerakyatan cuma bersifa t charity (sumbangan) . Sebab
dengan cara i tu di samping akan menimbulkan ke tergantungan
pengusaha kecil dan koperasi kepada pengusaha
besar, program i tu pun akan bersifa t never ending.
Akiba tnya semua pengusaha tidak bakal ada yang
mampu, karena sifa tnya chari ty. Jadi sama saja dengan
membuang air tawar di laut, air laut i tu tidak akan tawar
jug a . ISM sendiri, menuru t pria berambut panjang i tu,
sudah melaksanakan program ekonomi kerakyatan dengan
menggandeng pengusaha kecil sebagai m i tra .
Franky ten tu tidak mengada – a d a . ISM dan banyak
perusahaan besar lain membuat program kemi traan
dengan pengusaha kecil menengah . Ada yang sukses dan
kemudian menjadi besar. Ada pula yang gagal a taumalah
akhirnya s e telah sekian lama bermi tra dicaplok sang mi tra
besarnya . Co n toh paling jelas ten tu saja Kecap Cap Piring
Lombok. Brand kecap milik pengusaha kecil- menengah,
yang sudah dikenal masyaraka t ini, telah masuk program
kemi traan dengan Indofood . Dalam perjalanan w aktu sang
mi tra besar terus mengajaknya berekspansi sampai kehabisan
nafa s . Kini Kecap Cap Plnng Lombok masih eksis
dipasar. Cuma dalam iklan di televisi menjadi persembahan
Indofood .
Meski mendapat tan tangan dari segala arah, termasuk
IMF, Menkop/PKM terus menggerakkan lokomo tif
ekonomi kerakya tannya . Dia bahkan melengkapi prasarananya
dengan memfasili tasi pembentukan Pos Ekonomi
Rakyat (PER) bekerjasama dengan Departemen Dalam
Negeri . PER akan didirikan secara mara ton di 4 . 72 1
Kec a m a tan di seluruh Indonesia . Tugasnya membantu
pengusaha kecil dan koperasi melalui pemanfaa tan jaringan
informasi. PER, ka ta ( m a n tan) Dirjen Bina Pengusaha
Kecil- Menengah Cacuk Sudarija n to, merupakan pengembangan
lebih lanjut dari klinik konsul tasi bisnis ( KKB) yang
dulunya dikembangkan Perguruan Tinggi . Organisasi ini
diarahkan menjadi jaringan informasi modern mulai dari
Kecama tan, D a ti II, Propinsi, dan Pusa t. Pemerintah,
menuru t Cacuk, hanya membiayai PER tingka t Pusa t,
Propinsi, dan D a ti II. Sedang PER yang di tingka t kecamatan
merupakan swadaya masyaraka t.
Keg i a tan PER di tingka t Kec a m a tan meliputi pelayanan
informasi, pelayanan usaha, pendidikan, dan pela tihan.
Minat masyaraka t un tuk mendirikan PER, ka ta Cacuk,
cukup tinggi . Sampai bulan Juni 1998 diperkirakan akan
ada 1 . 590 PER, sampai Desember akan bertambah 1 . 050
unit lagi, dan sampai Mare t 2000 akan bertambah seribu
unit lagi. PER D a ti II akan menjadi pusa t promosi un tuk
mengundang inve s tor. Sementara PER Propinsi berfungsi
sebagai trading house un tuk perluasan produk- produk
unggulan daera h . Terakhir PER tingka t Pusa t melakukan
advokasi, dan mengembangkan kerjasama dengan badanbadan
i n ternasional yang memiliki kom i tmen dalam
pengembangan usaha kec i l .
T a k berhenti s a m p a i di s i tu . D a l a m rangka memberdayakan
ekonomi rakyat dan koperasi, Adi maju lagi
dengan gagasan mengembalikan Bank Bukopin yang sudah
berbentuk PT ke bentuk koperasi . Tentu saja tidak semua
orang s e tuju . Bahkan Menperindag/Kabulog Rahardi RameIan
dibua t berang karenanya . Rahardi merasa dilangkahi,
karena tidak diikutkan dalam musyawarah mengenai hal
tersebut. Padahal Yayasan Bulog adalah pemegang saham
mayori tas (33, 77%) Bank Bukopi n . Un tungnya Rahardi
tidak lantas m u tung . S e telah dijelaskan dia pun nampaknya
legow o . Apalagi para pemegang saham lain, Gerakan
Koperasi (32, 69%), Pemeri n tah RI (20, 6 1 %), dan Asosiasi
Panel Kayu Indonesia/APKINDO ( 1 2,93%) – telah lebih dulu
menya takan perse tujuan mereka a tas perubahan s ta tus
i tu .
Meskipun para pemegang saham se tuju, i tu tidak
lantas berarti semua persoalan bere s . Kecurigaan bahwa
perubahan s ta tus i tu berm o tivasi politik te tap bergulir.
Kecurigaan secara terang- terangan dan sembunyisembunyi
di tujukan kepada Menkop/PKM, yang dianggap
arsitek perubahan sekaligus deka t dengan Partai Daulat
Rakyat. Cara pandang seperti i tu dikemukakan an tara lain
oleh Pengamat Perbankan Elvyn G. Masassya . “Ada 2 hal
yang melatarbelakangi perubahan s ta tus tersebut.
Pertama, kepentingan ekonomi ya ng dila tari kepentingan
poli tik. Kedua, kepentingan ekonomi murni, ” jelasnya
kepada penulis waktu i tu yang d a tang menemuinya buat
majalah SWA. “Untuk yang pertama, saya pikir Anda tahu
sendirilah,” tambahnya pendek.
In tinya, ka ta Elvyn, lembaga i tu pada akhirnya bertujuan
a tau akan diarahkan un tuk membiayai keku a tan
a tau kelompok ekonomi terte n tu . Seandainya i tu terjadi,
artinya bank yang sudah bers ta tus hukum koperasi i tu
membiayai a tau memberikan kre d i t kepada s a tu koperasi
a tau kelompok koperasi terte n tu dalam jumlah besar.
Maka apa bedanya dengan bank yang memberikan pembiayaan
kepada korporasi/perusahaan? “Lagipula bank
yang melayani pembiayaan seperti i tu juga sudah cukup
banyak, seperti BRI, Bank Perkre d i tan Rakyat, dan sejumlah
bank swasta yang mempriori taskan pada hal yang
sama” tegas Elvyn sungguh- sungguh .
Terlepas dari pro – kon tra dan segala perdeba tan yang
terus mengikuti langkah Menko p . Juga terlepas dari
kecurigaan bahwa Menkop/PKM a m a t berambisi memiliki
Bank Bukopin un tuk mewujudkan Ekonomi Kerakyatannya,
s e telah gagal mendapa tkan dana kongkrit Rp 10 triliun
dari pemeri n ta h . Adi sendiri mengang- gap sudah waktunya
Bank Bukopin kembali ke khi tah, yaitu bank yang
spesial membiayai usaha perkoperasia n . “Pengalihan dasar
hukum i tu un tuk mengembalikan basis usaha Bukopin,
yang semula membiayai usaha perkoperasian, lalu bergeser
menjadi seperti laiknya bank umum , ” jelas Menkop
m a n ta p .
Senada dengan Menkop, Dirut Bank Bukopin Indra
Kesuma mengatakan m o tivasi awal perubahan s ta tus
hukum Bank Bukopin, dari PT menjadi Koperasi, adalah
concern pemerintah un tuk ber- pihak kepada pengusaha
kecil dan koperasi . Di m a ta Indra sampai sekarang tidak
ada Bank yang concern terhadap pengembangan usaha
kecil dan koperasi . “Kalaupun ada mungkin hanya basabasi
saja ‘” tegasnya . Indra mungkin tidak mengada – a d a .
Kesuli tan anggota ARDIN dan koperasi di berbagai daerah
memperoleh pinjaman dari BRI sudah sering terdengar.
W alaupun menuru t a turan tidak diperlukan jaminan un tuk
pinjaman Rp 50 juta ke bawah, orang BRI te tap meminta
jaminan. Ini mendorong pemerintah berinisia tif un tuk
membentuk bank yang secara khusus memfokuskan diri
dalam usaha kecil dan koperasi . Yang paling cocok, ya
Bank Bukopin, karena sejarah awal berdirinya bank ini pun
berbadan hukum Koperas i . ” urainya menukil sejarah .
Keputusan menjadikan Bukopin sebagai bank koperasi,
ka ta Indra, dilakukan dalam pertemuan m e n teri – m e n teri
bidang ekuin yang dipimpin Ginanjar Kartasasmita .
Perubahan s ta tus i tu, menuru t Indra, tidak ada
hubungannya dengan program rekapitalisas i . W alaupun
berubah badan hukumnya menjadi Koperasi, Bank Bukopin
te tap mengikuti program rekapi talisasi . Baginya rekapitalisasi
merupakan sebuah ‘differe n t s tory : Bank Bukopin
sang a t siap dan yakin bisa mengiku ti program i tu . Artinya,
rekapi talisasi Bank Bukopin sendiri akan berjalan sesuai
jadwal. “Perlu dike tahui kebutuhan rekapitalisasi Bank
Bukopin berjumlah seki tar Rp 700 miliar. 20 %- nya (seki tar
Rp 150 miliar) sudah siap disetor APKINDO, sebagai salah
s a tu pemegang saha m . Sisanya yang 80% d i tu tup
pemeri n tah,” ujar Dirut Bank Bukopin i tu tenang .
Menuru t laporan keuangan Bank Bukopin per 30 Juni
1998 to tal aset bank i tu Rp 5,30 triliun, meningka t seki tar
1 , 5 triliun dibanding periode sama 1997 yang Rp 3,53
triliun . Laba per 30 Juni 1998 Rp 87, 22 miliar, meningka t
dras tis dibanding tahun sebelumnya yang cuma Rp 14, 20
miliar. Dana pihak ke tiga yang terkumpul tahun lalu Rp
3, 12 triliun ( 19 9 7 : Rp 2, 15 triliun) . Sementara kre d i t yang
disalurkan Rp 3,43 triliun . Padahal tahun 1997 Bank
Bukopin cuma menyalurkan kre d i t sebesar Rp 2, 25 triliun .
Diliha t dari angka di a tas dan dukungan pemerintah
serta para pemegang saham, nampaknya perubahan
s ta tus Bank Bukopin menjadi koperasi cuma soal w aktu .
Apalagi Bank Indonesia (BI) pun sudah se tuju, seperti
diungkap Direktur BI Subarjo Joyosumarto . Meskipun
demikian realisasinya, ka ta Indra, akan dilakukan s e telah
rekapitalisanya sendiri selesai. Selanju tnya bila semuanya
telah beres, dew an komisaris akan berubah menjadi
pengurus koperasi . Sementara dew an direksi te tap .
Manajemen operasionalnya nantinya, ka ta Menhutbun
Muslimin Nasution, akan dibantu Rabobank (Belanda) .
Bank dari negeri kincir angin ini berpengalaman di seluruh
dunia sebagai bank koperasi yang khusus mendanai sektor
pertanian, perkebunan dan kehutanan.
Hal lain yang akan iku t memuluskan rencana tersebut
adalah terpilihnya Deswandi Agusman, Dirjen Fasilitasi
Pembangunan, Pembiayaan, dan Simpan Pinjam Depkop,
sebagai Ke tua Pengurus Koperasi Bank Bukopi n . Ang g o ta
pengurus yang lain: Muhammad Iqbal (Kopindo), Sri
Mulyono Herlambang (Inkoppabri), Noorbasha Djunaid
( GKBI), Abbas Adhar (Apkindo), unsur koperasi pegawai
Bulog, dan Nurdin Halid (Inkud) . Nama terakhir inilah
dianggap banyak kalangan akan menjadi b a tu krikil
nantinya . Sebab meskipun telah divonis bebas, orang
te tap menganggapnya terlibat kasus korupsi miliaran
rupiah, Simpanan W ajib Khusus Pe tani (SWKP) . Toh Indra
tak mau ambil pusing soal ci tra nega tif yang telah
terbentuk ten tang Nurdin Halid . Dia menyerahkan persoalan
i tu kepada B1.
Selanju tnya Indra sendiri berjanji seandainya masih
dipercayai sebagai Diru t, maka Ia akan te tap menjalankan
visi dan misinya selama ini, yakni mengembangkan usaha
kecil dan koperasi, sekaligus juga pribum i . Baginya di
segmen i tulah kom p e tensi Bank Bukopi n . ‘Tidak ada yang
namanya fee based income . Yang kita inginkan adalah
b e tul- b e tul membantu mereka ! ” tegasnya . “Makanya
dalam operasinya Bank bukopin berkerja-sama dengan
lembaga- Iembaga ekonomi mikro, seperti BPR dalam
penyaluran kre d i t ke usaha kecil di bawah Rp 50 juta . Oi
a tas i tu d i tangani Bank Bukopin langsung . Program i tu
disebut dengan SWA- MITRA, yang hingga kini sudah
memiliki jaringan 1 2 0 – a n kan tor (BPR) di 2 1 profinsi,”
sambungnya meyakinka n . Program S w a m i tra ini telah
mengangka t ci tra Bank Bukopi n . Apalagi s e telah mendapat
penghargaan i n ternasional (award) un tuk Cre d i t
Commercial Program tahun 1999 dari Asian Banking
Award . Oi bidang ini Bank Bukopin berhasil mengalahkan
saingannya dari 13 negara ( 142 bank) .
Oiliha t dari sisi infras truktur nampaknya memang
cukup komplit persiapan Adi un tuk mewujudkan ekonomi
kerakya tannya . Pertanyaannya kemudi a n : bila pemerintahan
transisi Habibie ini berg a n ti s e telah pemilu, bagaimana
nasib semua program dan perangka t yang diben tuknya?
Buat pertanyaan ini Adi punya jawaban o p timistik.
“Sekarang kita hid up dalam era reformasi. Rakyat makin
kri tis, dan peka terhadap hak- haknya . Yang kita bangun
adalah kesadaran kolektif rakyat. Yang dibang- ki tkan
adalah kemartaba tan, dan lembaga kolektif rakyat. Saya
yakin pemerintah mendatang tidak akan berani mengusik
program ini,” ujar tokoh LSM i tu meyakinka n .
Nampaknya prediksi Adi tak menjadi kenya taa n .
S e telah Habibie turun dan Kabine t Pers a tuan Abdurrahman
Wahid- Megaw a ti manggung, apa- apa yang telah
dibangun Adi dirobohkan, kecuali PNM . Bahkan Oepkop
PKM dipangkas, sehingga menjadi departemen kerdil yang
tak punya kaki- tangan di daera h . S e telah Gus Our
di turunkan, dan Kabine t Go tog royong Mega- Hamzah naik
pentas, Oepkop PKM dibiarkan te tap kerdil dan ekonomi
kerakyatan boleh dibilang nyaris tak terdengar lagi.
Bahkan Kabine t Indonesia Bers a tu SBY-JK yang w aktu
kampanye menjanjikan perubahan nampaknya lebih
senang mengikuti jalur cepat IMF menuju ekonomi libera l .
Pemilihan Budiono, m a n tan Menkeu zaman M e g a yang
sang a t IMF Cen tris menjadi Menko Perekonomian dan
M e n teri Keuangan Srimulyani Indra w a ti yang juga bekas
Oirektur Eksekutif IMF, adalah indika tor yang paling nya ta .
z
Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil Uurdil)
memang mahal . Meski demikian, tak ada s a tu pun
pemerintah Negara, yang mengaku menganut paham
demokrasi, mau menghapus haj a tan massal ini dengan
alasan biaya . Begitu pula pemerintahan transisi Habibie .
Sebelum masa jaba tannya berakhir, ahli pesa w a t i tu tak
ragu mempersembahkan pemilu multi partai ( 1999) .
Habibie membuka kran selebar- Iebarnya bagi siapa saja
yang merasa punya pengiku t dan mampu menarik massa
un tuk mendirikan partai poli tik (parpol) . Presiden Habibie
boleh bangga, karena pemilu yang dipersembahkanya
kepada republik telah menjadi pemilu paling fair s e telah
pemilu 1955 .
1. Terjebaknya Kau m Reformis
Begitulah tiba- tiba republik gegap- gempita oleh sebuah
euforia reformasi. U n tuk pertamakalinya, s e telah
puluhan tahun terkekang , orang menemukan kebebasan
poli tik luar bias a . Akiba tnya panggung reformasi lang sung
sepl, karena unsur- unsurnya sebagian besar berbalik
tunl i t . Mereka nlengunlpulkan pengiku t masing- masing
u n tuk mendirikan partai baru a tau pulang kandang membesarkan
partai lama . Parlemen jalanan, pendudukan
gedung DPR/MPR dan cara- cara menekan lainnya, pelan
tapi pasti terdorong ke sudut merah dan menjadi semakin
tidak populer. Cara- cara menekan seperti i tu bahkan
dinilai sebagai pemaksaan kehendak dan s e tengah biadab .
Demokrasi, dengan partai sebagai unsur d ominan,
menggantikan posisinya sebagai s a tu – sa tunya jalan yang
tersedia u n tuk memperbaiki keadaan . Cara- cara di luar i tu
adalah inkonsti tusional alias bar- bar. Kaum reformis,
e n tah kenapa, iku t hanyu t dalam arus pemikiran ini . Orang
seperti lupa bahwa kalau mengiku ti jalan-jalan yang
disediakan kons titusi, maka reformasi tak bisa berlangsung
. Gerakan reformasi berhasil memaksa Soeharto
lengser ke prabon dan mengeluarkan unsur- unsur nepotisme
dari gedung wakil rakya t, jus tru karena dia berada
di luar jalur kons ti tusi .
Be tapa tidak! Gerakan reformasi, a tas nama rakya t
dan mereka yang tak pernah didengar suaranya – telah
mencabut mandat kepada DPR/MPR hasil pemilu 1997.
Mereka langsung memakzulkan Soeharto lewa t jalur lain
yang 100% inkonsti tusional pada 2 1 Mei 1998 . Namun
tahun 1999, hanya s e tahun s e telah keberhasilan i tu,
kaum reformis terjebak dalam arus pemikiran demokrasi
kepartaian. Padahal mereka belum lagi memegang kendal i .
Artinya tanpa disadari kaum reformis telah melikuidasi
dirinya sendiri sebagai agen perubahan. Padahal badai
krisis ekonomi berkepanjangan telah melumpuhkan sendisendi
kekuasaan politik pemeri n tah sampai ke pelosokpelosok.
Rakya t tak horm a t lagi pada apara t negara dan
simbol- simbol kekuasaan. Keadaan seperti ini sebenarnya
harus segera d i tangani dengan cara – cara darura t. I tu
hanya bisa dilakukan oleh kaum reformis, s a tu – sa tunya
gerakan yang memiliki a l terna tif masa depan dan cukup
berwibawa di masyaraka t. Terjebaknya kaum reformis ke
dalam arus pemikiran demokrasi kepartaian seakan
mengisyara tkan bahwa negara sudah kembali normal . Oleh
karena i tu refomasi sudah boleh menyiapkan lahan
kubura n .
Amien sebagai pemimpin kaum reformis sebenarnya
tahu b e tapa berbahayanya menyerahkan masa depan
bangsa kepada demokrasi kepartaian pada s a a t seperti
i tu . Sebab keku a tan- keku a tan lama, yang masih memiliki
segala fasilitas, akan lebih mampu bermain dan memenangkan
h a ti rakya t yang telanjur jatuh miski n . “Mereka
belum lagi knock out. Keku a tan- keku a tan lama i tu baru
terpukul j a tuh, knock down,” ka ta Amien seperti menginga
tkan semua orang . Namun kesadaran Amien belum
menjadi milik bersama kaum reformis . Akiba tnya sudah
dapat d i tebak. Reformasi berjalan pelan ke liang laha t
yang digalinya sendiri . Reformasi Indonesia mengambil
jalan berpu tar, tak jadi menyusuri jalan-jalan yang telah
dibuat oleh rekan- rekannya di Polandia, Filipina, Afrika
Selatan dan Ira n . Pendahulu Amien di Polandia Lech
Walesa, Corry Aquino di Filipina, Nelson Mandela di Afrika
Selatan dan Imam Khomeini di Iran telah menempuh jalan
lain yang lebih tegas . S e telah berhasil menumbangkan
rezim dikta tor yang berkuasa, para pendahulu Amien i tu
langsung memimpin negaranya dan melakukan perubahan
dimana- mana . Sebaliknya Amien di Indonesia terjebak
dalam p u taran kons titusi, sehingga cuma menjadi pemimpin
partai yang keku a tannya bisa diukur. Majelis Ama n a t
Rakya t (MARA) , yang didirikannya bersama tokoh- tokoh
reformasi seperti Arbi Sanit, Faisal H Basri, Muchtar
Pabo ttinggi dan lain- lain, berm e tamorfose menjadi Partai
Ama n a t Nasional (PAN ) .
I tu ten tu bukan perubahan biasa, seperti berubahnya
Golkar menjadi Partai Golkar a tau penambahan ka ta
Perjuangan pada POI pimpinan Megaw a ti Soekarnopu tri .
Perubahan Majelis Ama n a t Rakya t menjadi Partai Ama n a t
Nasional adalah perubahan paradigma a tau perubahan
cara pandang kaum reformis terhadap keadaan negara .
Mereka yang percaya pada teori konspirasi menilai perubahan
ini sebagai keberhasilan Amerika dan CIA- nya
mengandangkan kaum reformis ke dalam wadah partai,
sehingga keku a tannya tak lagi tanpa b a ta s .
Sebelum menjadi partai politik (parpol), meski tak
solid, Keku a tan kaum reformis tak terukur. Mereka ada
dimana- mana dan menjadi m o tor perubahan. Namun
ketika dia menjadi parpol, keku a tannya jus tru bisa diukur
dan gampang mengecil a tau dikerdilka n . Sebab dengan
sekali pandang saja orang bisa tahu bahwa ideologi
pendukungnya sang a t beragam . Pereka t mereka cuma
reformasi yang secara harfiah berarti pembangunan a tau
pembentukan kembali negara a tau lembaga yang ideal.
Partai dan kepartaian yang syara t dengan tujuan- tujuan
jangka pendek bukanlah bahan pereka t, tapi pere tak
idealism e . Begitu menjadi parpol, keku a tan kaum reformis
langsung menyus u t 141 kali . Sebab s e tiap pecahannya
harus bersaing dengan 140 parpol lain yang mendaftar
u n tuk iku t berlaga pada pemilu 1999 . Amien dkk dengan
PAN- nya harus menghadapi kenya taan pahit ini.
U n tuk i tu mereka tak perlu menanti lam a . Pagarpagar
pemisah langsung dibuat di tengah reformasi yang
belum lagi selesai. Kaum reformis dan i n telektual kampus
yang ken tal nilai- nilai Islam, misalnya, tak bersedia bergabung
di PAN . Sebab partai baru ini dianggap ne tral .
Meski didominasi kaum reformis, PAN dianggap sama saja
dengan partai nasionalis lain yang sudah lama eksis semacam
Golkar dan POIP. Begitulah dengan PAN- nya Amien
kehilangan pendukungnya yang paling p o tensia l . Kalangan
muda muslim dan i n telektual kampus, yang s e tahun
sebelumnya berada di barisan Amin menduduki gedung
DPR/MPR, membentuk parpol sendiri Partai Keadilan (PK) .
Lalu, masih di barisan kaum reformis, mereka yang merasa
membawa aspirasi a tau penerus Masyumi (Majelis Syuro
Muslimin Indonesia), partai Islam terbesar s e telah kemerdekaan,
lebih suka mengibarkan bendera bulan bintang .
Mereka ini mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai
Masyumi dan Partai Masyumi Baru dengan lambang yang
mirip s a tu sama lain. Kaum reformis yang berada di PPP
juga enggan bergabung di PAN . Mereka tak bersedia
u n tuk memulai karir politik dari bawah lagi. Karena i tu
mereka te tap di PPP . Sementara Abdul Kadir Zaelani, s a tu
di an tara segelintir peri n tis reformasi yang berkali- kali
masuk penjara karena menentang Soeharto, memilih
bergabung ke PBB.
Kedua partai berlabel Islam PBB dan PPP bukan tidak
tahu p o tensi Amien u n tuk memenangkan pemilu. Sebab
semua jajak pendapat dan poling di media massa saat i tu,
termasuk Kompas, menempa tkan Amien pada posisi pertam
a . Amien bahkan mengungguli presiden berkuasa BJ
Habibie dan Megaw a ti Soekarnopu tri . Tak heran bila PBB
dan PPP berebut menarik Amien u n tuk didudukkan di posisi
nom or 1 parta i . Namun sang reformis menolak dengan
alasan diplom a ti s : baju partai Islam baginya terlalu
sempit. PBB yang kecewa akhirnya memilih Yusril Ihza
Mahendra sebagai Ke tua Umum . Sedang PPP te tap dipegang
orang lam a . Alasan penolakan Amien kemudian
dimainkan orang- orang yang tidak menyukainya u n tuk
menggembosi keku a tan pemimpin reformasi i tu . Ini menimbulkan
kerugian di kedua pihak sampai sekarang . Sebab
baik kaum nasionalis, Islam tradisional, maupun Islam
modern tidak memiliki tokoh dengan track record segemilang
Ami e n .
Se tidaknya ada l i m a kei s timewaan Amien y a n g tak
dimiliki oleh pesaingnya dari partai manapun s a a t i tu . Pertama,
Amien telah melengserkan Soeharto . Kedua, dia tak
pernah terlibat dalam orb a . Ketiga, dia bebas korupsi.
Keempat, dia dikenal jujur baik oleh mereka yang menyukainya
maupun oleh yang membencinya . Kelima, dia tak
pernah main perempuan. Bahkan ahli sosiologi yang s a tu
Inl berani melawan AS dan IMF u n tuk kepentingan
bangsa . Buktinya tak sulit dicari . Dia, sekadar menyebu t
sebagian saja, sudah mempersoalkan konsesi perusahaan
tambang emas AS Freeport sebelum Soeharto j a tu h .
P a m a n Sam jelas menilai Amien sebagai orang yang bisa
merugikan kepentingan mereka di Indonesia . Toh mereka
tak mau terang- terangan menunjukkan ke tidaksUkaannya
. Negara adikuasa i tu mengambil jalan berp u tar.
Mereka memilih u n tuk mendeka ti Amien daripada memusuhi
pemimpin kaum reformis i tu . Berkali- kali Amien sengaja
diundang kongres AS u n tuk menjela skan agenda reformaslnya
.
Hal i tu ten tu saja membuat Amien dan kaum reformis
bangga seperti mendapat dukungan . Namun l e w a t jalan
diplomasi tingka t tinggi i tu pula AS sebenarnya sedang
mengukur seberapa berbahaya Amien bagi kepentingan
mereka di Indonesia . Pada saat sama paman Sam membiarkan
semua keku a tan yang memusuhi reformasi te tap
hidup dan berkembang . Kaum reformis sendiri terlalu naif
u n tuk mengerti agenda- agenda orang lain, sehingga
tanpa sadar telah membiarkan Amien digembosi di depan
m a ta baik oleh pendukung s ta tus quo, Islam tradisonalis,
maupun oleh kalangan Islam modernis yang seharusnya
mendukung . Meski tanpa komando, mereka seperti seiya
membangun ci tra bahwa Amien adalah agen negara super
power i tu . Ci tra yang terbangun inilah yang mereduksi
keku a tan Amien dan PAN .
Di sisi lain menolak Amien, memang membuat partaipartai
dan tokoh- tokoh Islam semakin islamis dalam
ceramah dan kampanye politik. Cuma dalam ta taran politik
praktis yang terjadi lain lagi. Mereka jus tru lebih pragm
a ti s . Liha t saja partai- partai Isla m . Bahkan PK yang
kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) pada pemilu 2004, bisa mencalonkan siapa saja
sebagai pemimpin negara tanpa persyara tan ngjelimet.
Mereka cuma memasang persyara tan ke ta t u n tuk Amien
dan orang- orang yang sebe tulnya lebih deka t secara
ideolog i . Persyara tan i tu dilupakan ketika dijadikan kendaraan
oleh kalangan lain tanpa alasan yang jela s . Ini
terlihat ketika PKS tak mampu mengambil suara bulat s a a t
mau mencalonkan Amien sebagai RI- l p a d a pemilihan
presiden tahun 2004. Tamsil Linrung yang lonc a t dari
PAN, Annis M a ta, Adhyaksa Dault (mantan Ke tua KNPI)
dan orang- orang semacam i tu, yang bergabung belakangan,
terbukti mampu memberi warna lain kepada PKS .
Partai, yang awalnya memposisikan diri sebagai
penegak nilai- nilai Islam ini, pada saat yang paling
dibutuhkan, tiba- tiba ragu u n tuk menentukan Amien
sebagai calon presiden dari PKS . Nama Wira n to dan SBY
muncul sebagai saingan Amien di dalam partai ini. Para
pendukung kandidat i tu masing- masing ngotot u n tuk
memajukan jagonya sebagai capres dari PKS . Akiba tnya
penentuan calon i tu berlaru t- Iaru t, sehingga berubah
menjadi kampanye nega tif yang merugikan Ami e n .
Perkembangan i tu ten tu menarik, b i l a t a k b i s a disebu t
aneh . Semua kalangan pasti bisa menerima bila orangorang
PKS yang islamis i tu tak dapat menentukan pilihan
an tara Wira n to dan SBY, sebab keduanya sama- sama
ten tara, sama- sama purnawirawan jendral, sama- sama
m a n tan orang deka t Soeharto dan sama- sama terlihat
mampu beradaptasi di era reformasi . Namun ketika mereka
kesulitan memilih an tara Amien, Wira n to dan SBY, orang
menganggap PKS telah kehilangan khi ttoh . Mesin politik
PKS tak bisa bekerja bua t Amien pada p u taran pertama
pilpres, tapi bergerak efektif pada p u taran kedua u n tuk
kemenangan SBY .
Sedang PBB, yang sejak jauh sebelum pilpres sudah
menunjukkan ke tidaksukaannya pada Amien, langsung
mera p a t ke SBY . Akiba tnya partai, yang saat i tu dipimpin
Yusril ini, mendapa t hukuman langsung dari pendukung
fana tiknya, sehingga menjadi partai gurem yang tak mencapai
elec toral threshold pada pemilu 2004. Padahal pada
pemilu 1999, ketika masih direcoki oleh rivalnya dari
kalangan sendiri Partai Masyumi dan Masyumi Baru, PBB
berada di uru tan keenam dalam pengumpulan suara . Dia
berada s a tu tigka t di a tas PK yang berada di posisi 7 dan
tidak masuk elec toral threshol d . Namun p e tualangan
politik Yusril, meski membuat perolehan suara PBB jeblok,
berhasil mengorbi tkan dua tokoh u tama partai di Kabine t
Indonesia Bers a tu SBY- JK. Yusril diangka t menjadi M e n teri
Sekre ta tis Negara (Mensesneg) dan MS Ka’ban, m a n tan
sekjen PBB yang kemudian menjadi ke tua umum partai,
diangka t sebagai M e n teri Kehutanan (Menhut) .
Di sisi lain gembosnya populari tas Amien di kalangan
partai Islam tak lantas membuat nama Amien menjadi
semakin populer di kalangan aktivis politik yang rada
ne tral . Sebaliknya mereka malah sudah lebih dulu menutup
pintu bua t Ami e n . Mereka sudah memiliki pla tform
sendiri yang juga tak bisa d i tembu s . Oposan pemberani
semacam Sri Bintang Pamungkas, misalnya, lebih senang
te tap di Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) yang
didirikannya . Demikian juga Muchtar Pakpah a n . Aktivis
buruh, yang dibebaskan dari tahanan karena tun tu tan
kaum reformis, ini lebih senang menjadi raja kecil di Partai
Buruhnya . Adi Sasono, tokoh LSM yang sebenarnya
sang a t reformis, tak bersedia pula berada di bawah
Ami e n . Dia mendirikan Partai Daulat Rakya t (PDR) . Abdurrahman
Wahid sami m a w o n . Dia bikin Partai Kebangki tan
Bangs a . Megaw a ti te tap di PDIP. Tokoh Islam yang juga
sang a t reformis prof. Dr. Deliarnur mendirikan Partai
Ummat Islam (PUI) . Dr. Syahrir dari FEUI yang cukup
kri tis, bikin pula Partai Indonesia Baru . Daftar ini bisa
diperpanjang misalnya dengan tokoh muda radikal kiri
Budiman Suja tmiko, dan lain- lain yang juga ogah berkumpul
dalam s a tu partai dengan kaum reformis . Namun
sebagai bahan renungan b e tapa heba tnya demokrasi
kepartaian ini memecah- belah kaum reformis cukuplah.
Budiman, sebagaimana dike tahui, berjibaku merebut h a ti
rakya t pada pemilu 1999 l e w a t Partai Rakya t Demokra tik
(PRD ) . Namun jajanannya tak laku, sehingga PRD hanya
menambah panjang daftar partai gurem yang tak memenuhi
elec toral threshold u n tuk bisa berlaga lagi di pemilu
2004.
Serpihan- serpihan inilah yang kemudian harus berhadapan
dengan keku a tan lama, pendukung s ta tus quo,
para pemilik modal yang tidak ingin perubahan, keku a tan
i n ternasional yang lebih senang melihat Indonesia sebagai
pasar daripada negara berdaulat, dan lain- lain. Memang
tidak semua orang reformis tersedot ke dalam pusaran
demokrasi kepartaian. Sebagian masih bisa menjaga jarak
a tau te tap memelihara independensinya . Mereka tak
melebur diri dalam partai mana pun. Pengacara kondang
Adnan Buyung Nasu tion, sekadar menyebu t sebagian
saja, dan tokoh legendaris gerakan lima belas januari
(Malari ) Harriman Siregar termasuk dalam golongan ini.
Harriman te tap di Indonesia Oemokrasi Monitor (Indemo),
organisasi kemasyaraka tan (ormas) yang didirikannya .
Tokoh reformasi lain yang juga tak la tah masuk parpol
adalah Nurcholis Majid, Andi Malarangeng dan Mulyana W
Kusumah . Namun pemilu pertama di alam reformasi i tu
memang terlalu menarik u n tuk dibiarkan berlalu begitu
saj a . Oengan keinginan u n tuk membuat pemilu yang
bagus dan fair Nurcholis, Adnan Buyung Nasu tion, Andi
Malarangeng dan Mulyana W Kusumah kemudian bergabung
dalam tim 11 kom i te pemilihan umum (KPU ), mew akili
kaum reformis .
Oalam perjalanan w aktu sebagian besar kaum reformis,
baik yang berada di parpol maupun tidak, akhirnya
kelelahan sendiri . Mereka ini sebagian langsung m u tung
dan kembali ke habita tnya di kampus seperti Arbi Sanit
dan Faisal H. Basri, m a n tan Sekjen PAN . Sebagian lagi
bergabung ke partai lama yang lebih menjanjika n . Oi
deretan ini bertengger nama- nama semacam pius Lustrilanang
yang tak b e tah di PAN hengkang ke PDIP. Juga
Budiman dan Bitor (PRO) yang bergabung ke PDIP s e telah
pemilu 1999 . Nuku Sulaiman (almarhum ) dari PROOemokrasi
yang mulanya tak suka berpartai, iku t pula
bergabung ke PDIP. Lalu Nurcholis (almarhum ) sempa t
terjebak iku t konvensi Golkar dan akhirnya terdepak
keluar, karena urusan ‘gizi : Reformis lain prof. Ryaas
Rasyid, yang sudah mengukir namanya beberapa waktu di
kabinet Gus Our sebagai M e n teri O tonomi Oaerah, iku t
l a tah bikin parpol menjelang pemilu 2004, bergandengan
tangan dengan Andi Malarangeng .
Bersama Andi, Ryaas mendirikan Partai Oemokrasi
Kebangsaan (POKB) . Partai ini iku t berlaga di pemilu 2004
dan menambah panjang daftar partai gure m . S e telah
pemilu legisla tif Andi berselisih paham dengan Ryaas soal
calon presiden (capres ) . Ryaas, yang mengusung nama
Amien di s e tiap diskusi dan seminar sebagai capres paling
credible, menjelang pemilihan malah mengunggulkan
pasangan Wira n to dengan alasan lebih punya kans u n tuk
menang . Rasa horm a t orang, teru tama i n telektual kampus,
kepada Ryaas langsung anjlok s e telah i tu . Meski
demikian rasionalisasi Ryaas dalam menj a tuhkan pilihan,
kemudian diadopsi oleh tokoh- tokoh parpol u n tuk mendukung
siapa saja yang disukai . Ini sekaligus menandai
m a tinya ideologi di dunia politik Indonesia, menyusul
kem a tian serupa di dunia ekonomi yang sejak awal boleh
dibilang tertutup bua t mazhab ekonomi non kapi talis .
Oalam perjalanan w aktu partai- partai nampaknya
semakin ne tral dan sang a t berorien tasi pada kepentigan
sendiri, kecuali pada s a a t kampanye . Para ekseku tif
parpol lebih suka menyediakan partainya sebagai kendaraan
bagi siapa saja yang ingin naik ke panggung
kekuasaan dengan imbalan terte n tu . Ini terjadi tidak
hanya di tingka t nasional, tapi sampai ke daerah- daerah .
Bahkan partai pemenang pemilu legisla tive 1999 PDIP tak
lupu t dari kehinaan i tu . Berkali- kali partai berlambang
banteng gemuk i tu melecehkan kadernya sendiri dengan
mencalonkan kader Golkar a tau TNI sebagai kepala
daerah . Con toh yang paling kas a t m a ta ten tu saja s a a t
pemilihan Gubernur O K I Jaya . P D I P di b a w a h M e g a w a ti
Soekarnopu tri mengajukan kembali S u tiyoso, orang yang
dianggap berbau orba dan disinyalir terlibat dalam
penye – rangan kan tor PDIP pada 26 Juli 1996. Con toh lain
yang tak kalah menyaki tkan kader PDIP a dalah pada
pemilihan Gubernur Lampung . M e g a w a ti lebih senang
memajukan kader Golkar daripada kader PDIP. Anehnya
s a a t sang kader maju juga dengan keku a tannya sendiri
dan memenangkan pemilihan, PDIP membiarkan kadernya
dimakzulkan dan bahkan d i tangkap dengan menggunakan
helikop ter seperti terori s . Oaf tar ini bisa diperpanjang,
misalnya dengan kasus pemilihan gubernur Bali dan lainlain,
tapi sebagai contoh i tu saja cukuplah.
PPP menambah kerunyaman ini
ke tika menyediakan dirinya sebagai
kendaraan bua t Samudra Sukardi,
kakak kandung orang penting PDIP
w aktu i tu Laksamana Sukardi .
Laks, begitu m e n tan Presdir LippoBank
i tu kerap disapa, saat i tu
menduduki posisi s tra tegis Menneg
BUM N . Sedang Samudera sedang
berupaya keras u n tuk menduduki
kursi nom or s a tu di maskapai penerbangan
Garuda Indonesia
Airways . Orang- orango.i􀓠st:li dewan berupaya keras
menempa tkan Samudra Sukardi di posisi puncak Garuda,
persis seperti laiknya kampanye u n tuk mengangka t kadernya
sendiri . Bila partai- partai besar bisa bersikap seperti
i tu, partai kecil ten tu lebih bisa lagi. Bahkan mungkin lebih
para h . Partai- partai gurem seperti dengan sengaja
menampilkan diri sebagai anggota tim sukses siapa saja
u n tuk duduk di kursi eksekutif. Oalam hal yang s a tu ini
PKS, yang dianggap sebagai partai yang paling punya
prinsip, pun iku t bermain. Con toh yang paling bagus ten tu
saja pemilihan kepala daerah (Pilkada) OKI Jaya yang
akan berlangsung Agu s tus 2007. PKS tidak berada di
belakang Faisal H Basri, ekonom kritis yang rel a tif bersih
dan bebas orb a . Partai ini jus tru mengusung Adang
Oaraj a tun, m a n tan Wakapolri yang punya duit banyak.
Ke tua Umum PKS Tifa tul Sembiring tak malu- malu
berbicara soal imbalan, ketika d i tanya wartawan . “Orang
dia yang mau nikah, masa enggak bayar mahar, ” ka tanya
s e tengah becanda . Nama Faisal H Basri akhirnya lenyap
dari bursa calon, karena minusnya pendukung . Oia sempa t
mendatangi PDIP, tapi tak mendapat sambutan berarti .
2. Peserta dan Para Penyelenggara Pemilu
Pemilu 1999 akhirnya diiku ti 48 parpol, termasuk 3
partai besar dari zaman orba (pPP, Golkar yang mendapat
embel- embel partai, dan POI yang dalam perjalanan w aktu
mendapat tambahan P). Artinya dalam seleksi awal
sebelum pesta demokrasi i tu dilaksanakan telah gugur 93
parpol dari 141 yang terdaftar. Yang gugur ini memang
kebanyakan parpol baru, baik yang berasal dari kalangan
reformis, partai baru pendukung s ta tus quo, maupun yang
berasal dari sempalan partai lam a . Mereka tak lulus seleksi
tim 1 1, alias tak memenuhi syara t a dminis tra tif minimal
u n tuk iku t berlaga sebagai peserta pemilu. Meski sang a t
menyedihkan bagi orang- orang parpol tersebut, bagi
rakya t secara umum i tu menjadi blessing in disguiss e .
Soalnya bila semua lolos, d a p a t dibayangkan b e tapa
sulitnya bagi pemilih saat pencoblos a n . Sebab sura t
suaranya akan menjadi lebih tebal daripada majalah
Temp o .
Pemilu pertama di era reformasi i n i menelan biaya Rp
1 , 3 triliun. I tu berarti ada peningka tan hampir 5 kali lipat
dibanding pemilu terakhir zaman orde baru ( Rp 233 miliar)
yang cuma diiku ti 3 partai klasik (POI, Golkar dan PPP ) .
Artinya peningka tan biaya ini jauh lebih kecil dibanding
peningka tan jumlah parpol peserta pemilu yang meningka t
1 6 kali . Kedua pemilu i tu, meski w aktunya masih berdeka
tan, tak bisa dibandingkan dari sisi manapun. Pemilu di
zaman orba, termasuk pemilu terakhir di tahun 1997,
pukul ra ta sang a t tertu tup . Penyelenggaraannya 100%
berada di tangan pemerintah, dalam hal ini Departemen
Dalam Negeri . Ke tua Pelaksananya adalah M e n teri Dalam
Negeri yang pada 1997 dijaba t Rudini . Lembaga Pengawas
boleh dibilang nol. Pada pemilu terakhir memang pengawas
s w a s ta mulai iku t meramaikan dengan mendirikan
Komi te Independen Pengawas Pemilu (KIPP), tapi mereka
ini mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh
rezim orb a . Bahkan Teater Terbuka Taman Ismail Marzuki,
tem p a t mereka bersarang, dihancurkan apara t dengan
alasan mau dipugar. Pemilu terakhir di zaman orba, yang
samasekali menolak partisipasi pihak manapun i tu, seperti
dike tahui cuma menghasilkan akrobat politik.
Pesta demokrasi 1997, di tengah pro tes dan kerusuhan,
tanpa malu- malu menghasilkan wakil rakya t kelas
arisan kampung . Soeharto bersama orang- orang kepercayaannya
menyeleksi s e tiap calon. Ini berlaku tidak saJa
bagi mereka yang mewakili partai penguasa Golkar,
u tusan daerah dan u tusan golongan, serta ten tara, tapi
juga bagi mereka yang mewakili partai oposisi PPP dan
PDI. Tak heran bila rakya t di kota dan di daerah lebih
banyak diwakili oleh orang- orang yang tak mereka ken a I .
Kadang s a n g wakil pun bukan orang daerah i tu, bahkan
tidak tinggal di s i tu . Partai- partai yang telah dikebiri i tu
menentukan siapa yang m e s ti mewakili rakya t s e telah
diseleksi oleh tim pemeri n ta h . Kalau pemeri n tah sudah ace
terhadap nama- nama yang disodorkan pengurus partai,
maka jadilah dia calon wakil rakya t. Bila suara yang
dikumpulkan cukup, maka jadilah dia anggota DPR/MPR
a tau DPRD I dan II. Bila Soeharto a tau kadang diwakili
M e n teri Dalam Negeri tak berkenan, partai akan mengg
a n tinya dengan orang lain. S e telah menjadi anggota
DPR/MPR pun posisi mereka belum aman . Sebab s e tiap
w aktu bisa di- recall bila Soeharto menganggapnya
mbeling .’ Soeharto memang begitu berkuasa selama 32
tahun. Dia bahkan bisa menentukan siapa yang m e s ti
menjadi temannya dan siapa yang boleh duduk di kursi
oposis i . Dicore tnya nama- nama calon legisla tif m a n tan
Masyumi a tau penandatangan P e tisi 50 selama masa orba
adalah bukti yang tak terbanta h .
Golkar sendiri, meski selalu keluar sebagai partai
pemenang pemilu, tak punya kekuasaan apa- apa . Partai
ini juga tak lepas dari seleksi tim khusus yang dise tir
Soeharto . Tokoh- tokoh masyaraka t semacam Jimly Assiddiqi,
Adi Sasosono, Prof. Muladi, Sa trio Budiharjo Yudono
(Billy Yudono), dan lain- lain telah dicore t dari daftar colon
anggota legisla tif dari golkar dalam Pemilu terakhir orba
( 1997) juga karena Soeharto tak berkenan. Di sisi lain
orang- orang yang disukai sang pa tron, termasuk pejaba t
tinggi negara dan keluarga Cendana, tidak saja boleh
menjadi calon anggota legisla tif, tapi juga boleh memboyong
keluarganya ke gedung wakil rakya t. Menpangab
Jendral Wira n to termasuk dalam deretan orang- orang
yang diperkenankan i tu . Dia bersama anak dan is trinya
menjadi wakil rakya t dari Gokar pada pemilu 1997.
DPR/MPR arisan i tu kemudian mengukuhkan kembali
Soeharto menjadi Presiden RI u n tuk ketujuh kalinya .
Padahal seluruh tanah air bergolak dan mengharapkan
perubahan radikal, teru tama dalam s truktur pemeri n tahan.
Inilah yang akhirnya memicu lahirnya gerakan reformasi
yang bergerak bersama badai krisis tahun 1998 .
Pemerintahan transisi Habibie, harus diakui telah
berupaya keras mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga
bisa mempersembahkan pemilu berkual i tas pada
1999 . Dia tak segan membuka pintu bagi lembagalembaga
independ e n t dari dalam dan luar negeri u n tuk
iku t menyaksikan dan mengawasi jalannya pemiliha n . Tak
heran bila lembaga- Iembaga i n ternasional pun berdatangan,
termasuk dana ten tunya . Begitulah di samping
menyediakan anggaran Rp 1 , 3 triliun bua t haj a tan besar
i tu, dana dari luar pun iku t membanjiri republik. United
N a tion for Development Program (UNDP ), misalnya, menggelontorkan
USS 100 j u ta . Konon kemudian dana i tu
dikurangi menjadi USS 80 j u ta, tapi kepastian ten tang ini
masih simpang siur.
Masuknya dana dari luar bukannya tak membawa
dampak di dalam negeri . Malah sebaliknya . Pesta demokrasi
menjadi sesuatu yang tak lagi menaku tkan, tapi
malah menyenangka n . Pemilu di akhir abad 20 i tu seperti
berubah menjadi proyek besar yang s e tiap bagiannya bisa
d i tenderka n . UNDP, yang punya duit gratisan Rp 8 70 miliar
(dengan kurs Rp 8 700/US$), kebanjiran proposal dari
seki tar 40 Lembaga Swadaya Masyaraka t (LSM ) . Tidak
semuanya s tok lama memang, bahkan LSM dadakan
nampaknya lebih banyak. Simak saja nama- nama ini . KIPP
(Kom i te Independen Pemantau Pemilu ), yang ini memang
sudah dikena l . Lalu ada Unfrel (Univers i ty Ne twork for
Free and Fair Elle c tion) . Persa tuan Wartawan Reformasi
juga bikin tim pemantau pemilu . Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI) bikin tim serup a . Kemudian masih ada Visi
Anak Bangsa yang bikin iklan bagus- bagus ten tang pemilu
di televisi.
Lembaga- Iembaga semacam ini tidak saja meramaikan
ibuko ta negara, tapi juga merambah ke ko ta- kota
lain. Sekadar menyebu t sebagian saj a . Di Bandung ada
Komi te Nasional Pemantau Pemilu (KNPP) yang konon
didirikan oleh 10 LSM . Biar agak keren ada pula yang
menghubungkan pemilu dengan ekonomi, Komi te
Pemantau Pemilu dan Pengembangan Ekonomi (KPPPE) . Di
Medan ada Lembaga Pemantau Pemilu Independen (LPPI),
dan masih banyak lagi . Bahkan Wahana Lingkungan Hidup
(Walhi), yang biasanya mengurusi lingkungan, bikin Civic
Education (CE) u n tuk mendidik pemilih. Bagi UNDP ini
ten tu menggembirakan, karena se tidaknya penyumbang
dana dari 16 negara bisa tahu duit mereka terpaka i .
Dana dari luar tersebut jelas bukan s a tu – sa tunya ladang
bisnis . Yang dari dalam negeri pun lumayan basa h .
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi pimpinan m a n tan
Mendagri Rudini, yang pegang duit Rp 1 , 3 triliun, juga
kebanjiran peminat. Apalagi proyeknya juga segudang .
Ada pence takan formulir pendaftaran dan pemanggilan .
Yang ini dibagi kepada beberapa perusahaan perc e taka n :
PT Marannu Anggareja , PT Me tropos, CV Indonesia
Pri n ter, PT Pentas Cakra Bakti, PT Golden Web,
CV . Yudhistira, dan PT Paser Media Indonesia .
Kemudian u n tuk memantau pengumpulan suara di
daerah- daerah KPU b u tuh lS0 perangka t radio SBB
seharga Rp 20 j u tajun i t d i tambah sejumlah i tu u n tuk
sarana pendukungnya . Panitia daerah kecipratan bikin 270
ribu set ko tak suara . Konon harga termurah per set Rp 80
rib u . Jadi total dibu tuhkan dana 2 1, 6 miliar. Masih bua t
mereka yang di daerah adalah pembuatan tem p a t pemungutan
suara (TPS ) sebanyak 270 ribu jug a . Bila s a tu TPS
komplit berharga Rp 2S ribu saja, maka dana yang m e s ti
dikeluarkan adalah Rp 6, 7S miliar. Biaya keamanan pemilu
belum lagi dihitung, tapi jangan kha w a tir preman tidak
bakal dapat proyek ini. I tu lahan apara t negara yang
paling tahu soal keamanan.
Lahan bisnis lain yang tersedia adalah pengumpulan
dan dis tribusi d a ta . Yang s a tu ini jelas b u tuh teknologi
canggi h . Proyeknya cuma bagi mereka yang bergerak
dalam bidang i tu . Telkom berada di uru tan pertama . BUMN
ini diminta menyedia- kan sarana saluran komunikasi d a ta .
Sebagai penyedia prasarana dan jasa dis tribusi informasi
di tunjuk PT Asi a te l . Perusahaan telekomunikasi yang
berpusa t di Hongkong ini mengoperasikan dua jaringan
independen : jasa faksimili, dan voice service ne twork.
Lalu PT Mi tra In tegrasi Informa tika menyediakan program
pengolahan d a ta in ternal KPU bua t keperluan analisis dan
adminis trasi pemilu. Konsorsium perbankan kebagian
menyediakan perangka t dan jaringan di s e tiap kabupa te n .
Masih dalam soal teknologi informasi pemilu, PT . Praweda
Cip takarsa Inform a tika, jagoan teknologi informasi di
Indonesia, di tunjuk sebagai konsul tan pengintegrasian
Janngan dan sistem penghitungan suara secara on line
dan real tim e .
Yang menjadi pertanyaan bagaimana mereka yang
terlibat dalam proyek besar pemilu memperoleh order
bisnis? “KPU cuma membuat rancangan . Kalau soal
pengadaan, i tu soal pemeri n tah,” jawab Ke tua KPU Rudini
tegas. “Cara pelelangannya kan macam- macam . Kebetulan
yang dipilih cara penunjukan langsung, karena
ke terb a tasan w aktu . Tapi semua dilakukan secara fair.
Bila tidak memenuhi syara t, ya dicore t, ” tambah wakil
Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP) i tu meyakinka n .
Meskipun sudah cukup fair menuru t versi Rudini, dalam
praktiknya sistem penunjukan langsung i tu menimbulkan
konflik kepentingan banyak pihak. Yang paling jelas
adalah saat mau mencetak sura t suara . Berbagai kepentingan
iku t bermain di sana, termasuk oknum anggota
KPU . Hal i tu diakui Adnan Buyung Nasution, pengacara
kondang yang jadi wakil pemeri n tah di KPU . “Kepu tusan
u n tuk mencetak kertas suara, misalnya berapa banyak
yang m e s ti dicetak, dan berapa perc e takan m e s ti dilib a tkan,
memang berubah- uba h . I tu bikin bingung perusahaan
perc e taka n , ” tu tur Buyung terus terang . “Ada perusahaan
perc e takan yang order ce taknya diubah- ubah karena ada
ti tipan dari sejumlah anggota KPU . Mereka diduga jadi
beking beberapa perce taka n . Ini yang bikin bingung , “
sambung pengacara senior i tu c e p a t .
S o a l order c e tak- mencetak sura t suara i n i memang
proyek besar. Be tapa tidak! Barang yang mau dicetak i tu
4 1 3 j u ta lembar kartu suara . Mulanya akan dicetak di
a tas kertas securi ty printing, sehingga tidak mudah
dipalsukan seperti laiknya buku cek, sura t saham, uang,
dan sebagainya . “Dengan teknik terte n tu s e tiap upaya
menggandakannya akan mudah terlihat, karena di
lembaran ganda i tu akan tertulis copy a tau ganda
misalnya,” ka ta Direktur PT . Karsa Wira U tama (KWU)
Zainal Asiki n .
Menuru t Zainal di Indonesia c u m a 14 perc e takan
yang mempunyai izin dari BAKIN mencetak securi ty printing
: PT Balai Pustaka, PT Grafisindo Mega U tama, PT
Kara tama (anak perusahaan Peruri), PT Wahyu Abadi, PT
Karsa Wira U tama, PT Sandi Pala Arta, PT Swadana Eka
Grafisindo Sarana, PT Byok U tama Grafi ti Selasih, PT
Djakarta Comp u ter Supplies, PT Sumber Cakung, PT
S tacopa Raya, dan PT Kartika Prama Tamas . Semua yang
disebu t di a tas i tu berada di Jakarta . Kemudian PT
Jasuindo Tiga Perkasa di Sidoarjo, PT Aridas Karya Sa tria
di Purwokerto . Sebelum terjadi ganjang – ganjing soal
kemampuan dan biaya ce tak, 14 perc e takan tersebut
hampir pasti mendapat rezeki nomplok. Apalagi 11 di
an taranya sudah mendapat order, dan 3 lainnya dicadangka
n . KPU sendiri telah memperkirakan biaya per
lembarnya seki tar Rp 346, 5 . Bayangkan berapa besar
nilainya bila yang dicetak 413 j u ta lembar?
Mega Proyek tersebut semula dibagi dalam dua konsorsiu
m : s a tu di bawah pimpinan Balai Pustaka, dan yang
lain di bawah Grafisindo Mega U tama . “Kami tidak
melakukan tender, tapi di tunjuk oleh KPU . Balai Pustaka,
membawahkan 5 perce takan, mendapat j a tah 100 j u ta
lembar kartu suara , ” ka ta Siswadi awal April 1999 s a a t
diwawancaraipenulis bua t majalah SWA tenang . B i l a biaya
per lembar, ka takanlah Rp 300 saja, maka total ordernya
sudah Rp 30 miliar. Keuntungan yang bisa disedot percetakan
paling tidak 10- 15% dari proyek. Namun semuanya
tiba- tiba buyar. Pasalnya Sekjen Persa tuan Perusahaan
Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy June a n to meragukan
kemampuan produksi para pemegang lisensi security
printing tersebut. Menuru tnya seluruh perusahaan tersebut
cuma mampu mencetak 72 j u ta lembar dalam 20 hari .
Padahal yang mau dicetak 400 j u ta lembar lebih. Di
samping i tu semua biayanya di- mark up, sehingga
pemeri n tah akan dirugikan Rp 100 miliar lebih.
Mendapat serangan keras seperti i tu pemeri tah lantas
p u tar haluan, meskipun te tap pakai sistem tunjuk
seperti lazimnya di masa Soeharto . Lalu di tunjuklah 18
perusahaan lain u n tuk mencetak 4 1 3 j u ta lembar kartu
suara tersebut. Biaya per lembarnya cuma Rp 1 1 1,
sehingga total biaya c e tak cuma Rp 45 miliar. I tu belum
termasuk ongkos lipat yang per lembarnya Rp 8. Jadi total
ongkos lipat Rp 3,9 miliar. S a tu hal perlu diingat pence
takan tidak lagi dilakukan dengan securi ty printing, tapi
kertas bias a . Ke tika d i tanya mengapa ongkos c e tak
securi ty prin ting begitu mahal dibanding c e tak biasa,
Zainal menjawab cepat “Itu tidak bisa dibanding . Maksud
saya i tu tidak apple to appl e . Membandingkannya harus
an tara c e tak biasa dengan c e tak biasa, dan securi ty
pri n ting dengan securi ty pri n ting ‘ ” “Biaya pengamanannya
juga akan lebih mahal dengan c e tak biasa, karena semua
orang bisa mencetak yang seperti i tu,” sambung Direktur
KWU i tu .
Zainal memang tidak mengada- ada . Karenanya, jika
tidak h a ti- h a ti, hal seperti i tu bisa menjadi s a tu p o tensi
konflik baru s e telah pemilu. Namun pemeri n tah nampak
siap mengantisipasinya dengan membubuhkan semacam
ma terai, misalnya, sebagai bukti asl i . Cuma dalam hal ini
ten tunya Pak Rudini harus pula menghitung biaya tambahan
u n tuk i tu . Sebab ma terai dan pemasangannya
tentu tak gra tis .
Itu baru dari sisi biaya . Belum lagi bila dihitung
potensi ke tidakpuasan lain soal pence takan tersebut.
Gejalanya sudah mulai terlih a t . Penunjukan perce takanperc
e takan i tu, ka ta mantan Ke tua DPD POI Jakarta
( 1989 – 1994) Alex Asmasubra ta, berbau kolusi dan main
m a ta . Menurutnya ada perc e takan mendapat order
mencetak 65 juta lembar, padahal sebenarnya tidak
memiliki mesin c e tak sesuai spesifikasi KPU . Sebaliknya
ada yang punya kapasitas besar dan mesin sesuai
spesifikasi cuma mendapat order 15 juta lembar. Sementara
ada perusahaan yang secara teknis tidak mung kin
melaksanakan sendiri pence takan kartu suara, memberi
order kepada perusahaan lain.
Untungnya aroma bisnis dan saling sikut dalam
rebutan rezeki ini tidak merusak tujuan sebenarnya, yakni
bikin pemilu yang fair. Terlepas dari beberapa kekurangan
di sana- sini yang tidak terlalu prinsip, Pemilu 1999 yang
diselenggarakan pemerintahan transisi Habibie telah
dinobatkan menjadi pemilu paling fair dan bersih setelah
pemilu 1955 . Ini diakui banyak pihak dan pengamat,
termasuk dunia luar. Hasilnya?
3. Perubahan Peta Politik yang Mengecewakan
Golkar, yang selama 3 dasawarsa menjadi mesin
poli tik Soeharto paling efektif, terbukti tak tergilas habis
di era reformasi. Di bawah kendali Akbar Tanjung, yang
cerdik, partai ini berhasil mengumpulkan 23 . 74 1 . 749 suara
a tau 22,44% dari to tal suara pemilih yang s a h . Dia keluar
sebagai runner up dengan 120 kursi di DPR. Artinya
dibanding pemilu 1997 dan 6 pemilu sebelumnya, suara
Golkar memang tergerus luar bias a . Tahun 1997 mantan
partai penguasa ini mendapa tkan 70% lebih suara a tau
memborong 300 kursi lebih. Tahun 1999 sabuk jaw ara
direbut POIP pimpinan Megaw a ti dengan 3 5 . 689 . 073 suara
a tau 33, 74% suara . Partai banteng bermulut putih ini
memperoleh 154 kursi di parlemen . Partai lama PPP berada
di uru tan ke tiga dengan 1 1 . 329 . 905 suara a tau 1 0, 7 1 % .
D i a mendapa tkan 58 kursi di parlemen . Artinya dibanding
pemilu terakhir di masa orba, PPP kehilangan 31 kurs i .
Sedang PDI w arisan orba di b a w a h Suryadi terpuruk jauh
ke posisi 12. Dia Cuma mengan tongi 345 . 720 suara . Partai
ini cuma memperoleh 2 kursi dari j a tah pembagian kursi
sis a . Jika dibandingkan dengan pemilu 1 997, POI kehilangan
9 kursi dan tentu saja tidak masuk elec toral
threshol d .
Angka- angka di a tas dengan gamblang membuktikan
bahwa memang ada perubahan luar biasa dalam pemilu
legisla tif pertama pasca orba i tu dibanding pemilu- pemilu
sebelumnya . Meski demikian ada juga banyak hal yang
patut disesali, yai tu pemilu pertama i tu sekaligus membuktikan
bahwa kaum reformis belum mendapat tempa t di
hati rakyat yang nasibnya sedang diperjuangkan mereka .
Lihat saja PAN dan Partai Keadilan (PK), misalnya . PAN,
partainya kaum reformis cuma mengantongi tak sampai
10% suara a tau tepa tnya 7 . 528 . 926 suara pemilih. Artinya
hanya seki tar 7, 12% pemilih yang memilih PAN . Partai
yang dipimpin amien Rais ini berada pada posisi 5 dan
mendapa tkan 34 kurs i . Ini pada gilirannya membuat Amien
maw as diri dan mundur dari bursa pemilihan presiden .
“Saya tidak mau menjadi presiden ten persen,” ka tanya
setengah kecewa setengah berseloro h . PAN berada di
bawah Partai Kebangki tan Bangsa yang membawa gerbong
nahdhiyi n . Partai yang didirikan Abdurrahman Wahid
ini memperoleh 1 3 . 33 6 . 982 suara dan mendapa tkan 5 1
kursi parlemen .
Sedang partai kaum reformis dari kampus PK berada
di uru tan ke tujuh dengan 1 . 436 . 565 suara . Partai ini
hanya mendapat 7 kursi di parlemen dan tidak masuk
dalam elec toral threshold . Artinya dia hanya punya dua
piliha n : m a ti a tau ganti nama un tuk bisa berlaga lagi
dalam pemilu 2004 . PK memilih yang kedua dengan
menambah S (Sejahtera) di belakangnya . PK yang
kemudian berganti nama menjadi PKS memang melakukan
berbagai pembenahan di sana- sini dan tampil gemilang
pada 2004 yang diikuti 24 parpol . PKS mengalahkan PBB
yang semula reformis tapi memudar dan semakin
kehilangan simpati umma t. PBB mengumpulkan 2 . 04 9 . 708
suara pada 2004 dan berada di uru tan ke 7. Oia seperti
bertukar tempa t dengan PKS yang menduduki posisi 6 .
PBB hanya memperoleh 13 kursi d a n tidak masuk elec toral
threshold . Artinya partai, yang kini dipimpin MS Ka’ban, ini
hanya punya dua piliha n : m a ti a tau ganti nama bila ingin
berlaga pada 2 0 0 9 .
Sebenarnya b i l a mau berpikir rasional, setelah pemilu
1999 yang dikikuti 48 parpol, partai-partai yang berada di
bawah uru tan ke tujuh boleh disebut sebagai deretan
partai gure m . Hasil pemilu i tu mestinya memberi pencera
han kepada para pemimpin dan pengurusnya . Artinya
para pemimpin partai-partai tersebut, baik yang merasa
diri reformis maupun yang hanya menjalankan perintah
kekuatan lama, tidak perlu lagi mengerahkan tenaga,
pikiran dan dana un tuk berlaga lagi di pemilu berikutnya .
Bergabung saja dengan partai lain a tau sekalian bikin fusi
partai gurem seluruh Indonesia . Hitung- hi tungan di a tas
kertas menunjukkan bila partai- partai gurem i tu berfusi,
pada 2004 minimal mereka bisa memperoleh 35 kurs i .
Sebagian memang memilih m a ti, tapi sisanya tak menggabungkan
diri . Partai- partai gurem i tu mengganti logo
dan nama un tuk berlaga lagi.
POIP sendiri sebagai pemenang pemilu legisla tive
pada 1999 tak berhasil mengantarkan sang ke tua kharism
a tis Megaw a ti Soekarnopu tri sebagai RI- l , Sidang paripurna
MPR pada Oktober 1999 memilih Abdurrahman
Wahid sebagai presiden . Ini terjadi begitu cepat setelah
pertanggungjawaban Habibie ditolak dan Amien Rais
menyatakan tak bersedia menjadi presiden ten persent.
Gus Our yang partainya (PKB) hanya mengantongi seki tar
13 juta suara didaula t un tuk maju dalam pilpres menjadi
pesaing Megaw a ti dari PDIP yang punya 33 juta sara
lebih. Yusril Ihza Mahendra dari PBB kemudian juga iku t
berlaga, sekaligus menjaga kemungkinan Gus Our mundur
di tengah jala n . Ahli hukum ta ta Negara i tu maju ke
gelanggang bukan tanpa perhitunga n . Sebab bila Gus Our
mundur dari pemilihan, maka dia akan menjadi satusatunya
pesaing Mega . Bila i tu benar- benar terjadi, maka
bukan tidak mung kin Yusril akan memenangkan pemilihan
di tengah arus penolakan terhadap presiden wanita .
Namun perhitungannya meles e t . Gus Our tak mundur
dan terpilih menjadi RI – 1 . Sidang yang sama kemudian
menempa tkan Megaw a ti sebagai RI- 2 . Pemilihan berakhir
di situ. Tidak seperti yang semula dijanjikan Gus Our:
“Mas Amien memilih saya . Saya memilih Mega . Nanti Mega
akan memilih Ami e n . ” Terlepas dari kejadian- kejadian
sebelumnya, hasil akhir i tu telah menyelama tkan Indonesia
dari kemungkinan anarki akibat ke tidakpuasan
massa banteng . Begitulah Gus Our kemudian menjadi RI- 1
didampingi Megaw a ti sebagai RI- 2 . Amien Rais, pemimpin
kaum reformis menjadi Ke tua MPR. Sedang Akbar Tanjung,
sang ke tua Golkar, menjadi ke tua DPR. Habibie kemudian
menyerahkan kekuasaannya kepada Gus Dur dengan
tersenyum, tanpa beba n . Dia menjadi presiden pertama
republik yang turun dengan proses normal kons ti tusional.
Dua presiden sebelumnya telah di turunkan lew a t proses
yang lain.
Sayangnya tradisi ini tak berlangsung lam a . Presiden
Abdurrahman Wahid, yang muncul dari pemilihan yang fair
oleh wakil rakyat di MPR, terpaksa dihentikan di tengah
jalan oleh lembaga tertinggi negara itu. Tindakantindakan
presiden dianggap telah menimbulkan keresahan
w akil rakyat di dewan, partai- partai pendukung kabinet
yang menteri- menterinya dipecat, dan sebagainya . Megaw
a ti Soekarnopu tri, pemimpin partai pemenang pemilu
legisla tif, akhirnya didaula t menggantikan presiden yang
mempunyai energi luar biasa i tu sampai 2004 . Kekuasaan
Mega juga dianggap mengecew akan banyak pihak,
teru tama dalam urusan penjualan aset- aset negara, tapi
tak sampai menimbulkan impeachement (penyidangan
presiden oleh wakil rakya t) .
Pada akhir kekuasaannya presiden Megaw a ti berhasil
menyelenggarakan pemilu legisla tif dan pemilihan presiden
dan w apres secara langsung . Sebagaimana Habibie, Mega
pun tak terpilih menjadi RI – 1 dalam pemilihan presiden
yang diseleggarakannya . Susilo Bambang Yudhoyono,
mantan Menko Polkam pada kabinet Gotong Royong
Mega- Hamzah yang dianggap teraniaya pada masa Mega,
memenangkan simpati pemilih. Partai Demokrat, yang
menjadi kendaraannya, adalah partai baru dan bukan
pemenang dalam pemilihan legisla tif. Meski demikian
orang super penting Partai Demokrat i tu berhasil
menggandeng Jusuf Kalla, koleganya di kabinet sebelumnya
yang menjadi Ke tua Golkar. Hebatnya lagi Jusuf dari
Golkar, yang berhasil memenangi pemilu legisla tive, menerima
posisi RI- 2 . Mega akhirnya turun dari posisi RI- 1
secara normal kons titusional dan menjadi orang kedua
setelah Habibie .
Dibanding pemilu 1999, pemilu 2004 sebe tulnya sangat
istimewa diliha t dari sisi penyelenggaranya . Pemilu
1999 boleh dibilang pada setiap jenjangnya melibatkan
partai politik. Sedang pemilu 2004 ditangani oleh orangorang
kampus dan tokoh- tokoh lembaga swadaya masyaraka
t (LSM) , dengan alasan un tuk menghindari konflik
kepentigan. Kalau saja penyelenggaraannya menjadi lebih
bersih dan bagus, tentu Indonesia bisa menawarkan
konsep i tu kepada duni a . Sayangnya yang terjadi jus tru
sebaliknya . Pemilu 2004 c oreng- m oreng akibat berbagai
kecurangan dan korupsi yang melibatkan orang- orang
penting KPU . Pembua tan kotak dan sura t suara, misalnya,
pada masa ini ditangani langsung oleh pusa t. Padahal
un tuk membuatnya tidak diperlukan teknologi canggi h .
K P U pusa t sebenarnya cukup menetapkan spesifikasi d a n
menyediakan biaya pembua tannya .
Namun orang- orang kampus dan LSM i tu berambisi
membuat sesua tu yang istimew a . Kotak suara, misalnya,
dibua t dari lempengan almunium a tau baja tipis bisa
digunakan lagi pada pemilu- pemilu berikutnya . Idenya
lumayan bagus, cuma pelaksanaannya akan sangat
menyulitka n . Karena penyimpanan kotak suara alumunium
a tau baja tipis sebanyak 2, 195 juta uni t selama 5 tahun,
akan memerlukan gudang- gudang yang banyak dan
menelan biaya sangat besar. Lagi pula un tuk apa? Hal- hal
kecil seperti i tu lupa dipikirkan orang- orang KPU asal
kampus . Di samping i tu, karena ditangani lang sung oleh
pusa t, maka panitia daerah hampir tak kebagian rezeki
dari hajatan akbar ini. Hal ini dianggap amat mengecewakan,
sebab Indonesia telah memasuki era o tonomi
daera h . Akibat pemusa tan ini tentu saja biaya menjadi
lebih mahal, karena ada ongkos transportasi dari Jakarta
ke daerah- daerah, di samping raw a n korupsi, kerusakan di
jalan dan penyimpangan ten tunya .
Terlepas dari segala peris tiwa yang mengiringinya,
pemilu legisla tif dan pemilihan presiden dan w apres secara
lang sung telah berhasil dibua t dengan suks e s . Pemilu dan
pilpres 2004 ini telah menghadiahi Indonesia SBY- JK sebagai
presiden dan w akil presiden pilihan rakya t. Cuma
dampak ikutannya masih ada yang mengganjal, sekaligus
memberinya perbedaan yang mencolok dari pemilu sebelumnya
. Pemilu 1999 melahirkan seorang bintang, yai tu
prof. Dr. Harun al Rasyid . Pakar hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universi tas Indonesia ini dinilai sebagai
anggota KPU yang paling berdedikasi dan memiliki integritas
tinggi di tengah penampilannya yang sederhana .
Dia bahkan menolak fasilitas m obil dinas un tuk tugasnya
di KPU .
Sikap seperti i tu tak diperton tonkan anggota KPU
2004, yang sejak awal sudah meminta berbagai fasilitas
kendaraan . Chusnul Mar’iyah, misalnya, telah meminta
m obil Honda CRV terbaru un tuk menambah kren penampilannya
sebagai anggota KPU yang terhorm a t . Petinggi
KPU yang lain juga punya minat serupa terhadap kendaraan
bagus. Hanya Annas Urbaningrum yang merasa
cukup dengan Toyota Kijang . Lalu ketika pemilu berakhir,
beberapa orang penting KPU, an tara lain: Ke tua KPU
Nazaruddin Syamsuddin, Mulyana W Kusumah, Daan
Dimara, Rusadi Kantaprawira dan Safder Yusacc masuk
bui. Mereka terbukti korupsi di pengadilan mulai soal
tender sampai dana rekanan. Sedang anggota KPU yang
lain masih anteng- anteng tanpa diusik oleh abdi hukum
sampai sekarang . Mereka ini an tara lain: Chusnul Mar’iyah
dan Annas Urbaningrum . Ini menimbulkan kesan bahwa
telah terjadi tebang pilih di KPU . Mestinya hal seperti i tu
bisa diselesaikan secara elegan, misalnya dengan memeja
hijaukan semua anggota KPU tanpa kecuali, tentu
pengusaha- pengusaha yang terlibat juga harus diadili.
Yang bersalah biar mendapat hukuman un tuk mendapatkan
efek jera . Yang tidak bersalah mesti dibebaskan demi
hukum . Nantinya dengan pertimbangan jasa-jasa mereka,
presiden tentu boleh saja memberi pengampunan .
Di samping semua hal yang telah dipaparkan di a tas,
ada satu hal yang sangat jelas tapi jarang dipikirkan
orang, yai tu kemampuan Golkar beradaptasi di era
reformasi. Partai yang dibesarkan orba ini hanya sekali
grogi menghadapi pemilu di era reformasi, yai tu pada
1999 . Kekuatan reformasi tak cukup kua t un tuk membubarkan
partai beringin. Hasilnya? Dalam keadaan kagok
dan grogi pun partai ini masih mampu keluar sebagai
runner up . Sedang pada pemilu 2004 dia sudah mampu
berdiri di a tas kuda- kudanya yang kokoh dan keluar
sebagai jaw ara mengalahkan rival lamanya PPP dan PDIP.
Sedang kaum reformis semakin kehilangan kepercayaan
diri setelah menelan berbagai kekalahan di arena poli tik.
Sebetulnya setelah pemilu 1999 ada satu kesempatan
un tuk menghukum partai yang dibesarkan orba ini, yai tu
ketika Akbar Tanjung, sang pemimpin Golkar saat i tu yang
juga menduduki posisi S e tneg pada saat pemilu diselenggarakan
( 1999) , dianggap terbukti telah menyalahgunakan
wewenang dan uang negara un tuk kepentingan
parta i .
Akbar tak masuk b u i dan Golkar tak mendapat
hukuman apa- apa . Keinginan kaum reformis, yang dalam
hal i tu boleh dibilang diwakili oleh PAN dan PK, un tuk
membuat Panitia Khusus (pansus) tak diakomodasi oleh
wakil rakyat dari partai-partai lain. PDIP, yang mestinya
mendukung kaum reformis, saat i tu malah berdam- pingan
dengan Golkar menentang pansus . Padahal bila pansus
digelar, bukan tidak mungkin Golkar akan mendapat sangsi
poli tik. Sangsinya tentu bisa bermacam- macam . Yang
paling buruk adalah dibubarka n . Sedang yang kurang
buruk adalah diskualifikasi, misalnya partai beringin tidak
boleh mengikuti 2 kali pemilu berikutnya . Sangsi a tau
hukuman seperti i tu dapat dipastikan akan menimbjulkan
efek jera bagi siapa pun un tuk mengulangi kesalahan
serupa di kemudian hari .
S e telah ide pansus i tu kandas, maka tak ada alasan
lagi un tuk meminggirkan Golkar dari arena politik. Peluang
i tu melayang . Ini menambah panjang kekecewaan rakyat
kepada wakil- wakilnya di dew an setelah serentetan
kekecewaan yang suli t disebut satu per satu . D oyannya
mereka bikin rapat di hotel- hotel mewah, padahal sudah
memiliki gedung dan ruang sidang yang bagus, adalah
salah satunya . Dalam hal ini con tohnya tak sulit didapat.
Bersidang dan menginap di H o tel Mulia, Senayan misalnya,
menjelang pemilihan gubernur B1. Lalu masalah s tudi
banding ke luar negeri yang tak bermanfa a t, di saat
rakyat banyak kelaparan, digoalkannya rancangan perbaikan
Undang- Undang No 13/2003 ten tang ke tenagakerjaan
yang sangat merugikan karyawan, tak berdayanya
mereka dalam masalah lumpur Lapindo, dan asih
banyak lag i . Sebetulnya anggota dew an hasil pemilu
demokratis sudah mengecew akan sejak memuali kiprahnya
. Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, misalnya,
dinya takan sebagai peristiwa biasa, tidak ada pelanggaran
hak azasi manusia ( HAM) bera t, dalam siding yang
dipimpin Asmara Nababan dari PDIP. Perjuangan kaum
reformis dari PAN dan PK kandas di situ. Lalu ada lagi
pemagaran gedung DPRjMPR setinggi 4 me ter, dan masih
banyak lagi. Golkar, meski tak lagi sebesar dulu, nampaknya
lebih mampu menentukan arah kebijakan di negeri ini
dibanding partai mana pun. Partai ini nampaknya akan
menjadi salah satu karya monumental Soeharto yang
akan bertahan lam a .
4 . Mesin Politik Bernama Golkar
Golkar memang unik. Dia seperti memiliki sera tus
nya w a . Selama 3 dasawarsa dia menjadi peserta pemilu
dan selalu keluar sebagai pemenang . Cuma entah karena
apa, dia tak pernah menyebut dirinya partai politik.
Kadang orang menganggapnya sebagai keajaiban dunia
yang kedelap a n . Alasannya sederhana saj a : meski menjadi
pemenang pemilu terus- menerus, misalnya, Golkar tak
pernah bisa memilih pemimpinnya sendiri . Ada Ke tua
Dewan Pertimbangan, yai tu Soeharto yang menentukan
segalanya . Sedang dua partai lainnya, yang mestinya
menjadi partai oposisi, menambah keajaiban i tu dengan
berusaha mengambil hati sang Ke tua Dewan Pertimbangan
Golkar. Mereka berpacu un tuk mencalonkannya menjadi
presiden . Jadi ada perlombaan yang aneh di situ. Ini
bahkan terjadi sampai pemilu terakhir di masa orba
( 1997) , saat seluruh tanah air sudah bergolak menolak
pencalonan kembali S oeharto . Golkar merebut 70% lebih
suara pemilih pada pemilu 1997 i tu . Kemudian anggota
MPR hasil pemilihan, plus mereka yang diangka t dan
di tunjuk, secara aklamasi memilih kembali sang jendral
besar sebagai RI – 1 .
Kejadian i tu sungguh luar biasa dan mengundang
kekaguman . Bahkan pada akhir dekade ’80 – a n Ronald
Reagan pun sempat menyambanginya, special un tuk
meminta resep dari sang jendra l . Saat i tu Soeharto telah
menjadi presiden un tuk kelima kalinya . Sedang si Rambo
sudah dua kali menjabat presiden AS, batas maksimal
yang dibenarkan konsti tusi negaranya . “Anda Inl luar
bias a . Bisa sampai 5 kali terpilih sebagai presiden . Periode
depan pun nampaknya akan terpilih lag i . Apakah Anda
punya resep khusus un tuk saya agar bisa dipilih lagi?”
Demikian kira- kira pertanyaan Reagan . Seperti biasa
Soeharto tidak menj a w a b . Dia hanya ter- senyum . Reagan
menunggu resep i tu dengan harap- harap cemas selama 2
hari kunjungannya . Namun apa lacur, jawaban i tu tak
kunjung diberikan sampai ketika dia mau naik pesa w a t
kembali k e negerinya . Di tangga pesa w a t d i a melangkah
perlahan, mengharap bisikan dari jendral besar i tu, tapi
tak ada tanda- tanda Soeharto akan menjaw a b . Penasaran,
dia pun berbalik dan mendeka ti S oeharto . “Anda
belum menjawab pertanyaan saya , ” ka tanya sok akra b .
Soeharto tersenyum, lalu menarik leher reagan a g a k ke
b a w a h . Dia berbisik di telinga pemimpin AS i tu : “Bikin saJa
Golkar!”
Fragmen di a tas, meskipun cuma joke politik, harus
diakui merupakan potre t yang tepa t ten tang kehebatan
Golkar. Be tapa tidak! Lew a t kerjasama 3 jalur: Abri, Birokrasi,
Golongan Karya (ABG) partai penguasa i tu berhasil
mengantar Soeharto ke jabatan Presiden tujuh kal i . Kalau
saja tidak ada krisis ekonomi pertengahan Juli 1997,
keadaan mungkin akan terus seperti i tu . Namun kenyataan
berbicara lain. Krisis ekonomi d a tang, sekaligus
membongkar penyelewengan, kesalahan kebijakan, dan
skala priori tas yang sampai saat i tu berhasil ditutup i .
M a s a java Golkar p u n kemudian terlempar sejenak ke
masa lalu. Apalagi setelah kekuatan reformasi berhasil
memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden . Golkar
seperti tak punya tenaga dan ren ta . Kaum reformis dan
intelektual kampus mencapnya sebagai mesin poli tik
Soeharto, yang harus bertanggungjawab a tas bekerjanya
sistem politik birokratis o tori ter sejak 1 9 7 1 sampai Mei
1998 .
S e telah Soeharto berhenti, Golkar seperti kehilangan
pereka t. Komponen- komponennya mulai merenggang .
Yang pertama memperliha tkan gejala i tu ten tunya MKGR
(Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong ) . Dipimpin
Ke tuanya Mien Sugandhi dan sekjennya Abdullah Pute h .
S a tu (dari tri karya) pilar utama Golkar i tu memproklamirkan
MKGR menjadi partai, 27 Mei 1998 . Dia mengklaim
didukung 27 DPD (cuma ketika ikut pemilu 1999, partai
MKGR hanya mendapat 204 ribu suara lebih sediki t dan
tak mendapat 1 kursi pun di parlemen) . Janda mediang
Sugandhi (pendiri MKGR 3 Januari 1960) i tu sendiri
sebelum pemilu memang sudah mendapat tantangan dari
kader- kader MKGR di Golkar. Mereka, an tara lain Zaenal
Bintang dan Irsyad Soediro, yang kemudian mendirikan
Presidium Komite Nasional Penyelamat MKGR. Zaenal cs
meminta Mien mundur dari ormas i tu . Dua pilar yang lain,
Koperasi Usaha Gotong Royong (Kosgoro) dan Sentral
Organisasi Karyaw a n Swadiri Indonesia (Soksi) , mengambil
sikap menanti sambil melihat arah angin dari berbagai
kemelut poli tik pasca S oeharto .
Kemelut di MKGR boleh dibilang hanyalah riak kecil di
panggung politik Indonesia pasca S oeharto . Gelombang
pasangnya jus tru ada di g olkar. Lihat saja bagaimana
serunya perseteruan di tubuh partai i tu . Harm oko, sang
Ke tua Umum yang dulu dipuji- puji karena berhasil
memenangkan g olkar sampai merebut lebih 70% suara,
dikecam sebagai orang yang menjerumuskan Golkar dan
S oeharto . Pada 3 Juni 1998 dia diminta mundur oleh 8
pimpinan DPD Golkar. Kemudian 23 DPD (Dewan Pimpinan
Daerah) berhasil memaksakan musyawarah luar biasa
(munaslub) lebih cepat dari jadwal semula (Oktober 1998)
menjadi 9 – 11 Juli 1998 .
Lebih heboh lagi ketika mau membentuk panitia
munaslub . Golkar, yang tidak biasa konflik, malah menunjukkan
potensi konflik kepentigan yang besar. Anehnya,
jika kaum reformis di panggung politik Indonesia berhasil
menurunkan Soeharto, di Golkar jus tru kubu Soehartois
menang . Tanda- tandanya terlihat ketika kubu Soehartois
berhasil memborong kepanitiaan munaslub : Ary Mardjono,
yang dikenal deka t dengan mba Tu tut, terpilih sebagai
Ke tua S teering Commitee (panitia pengarah) ; Aulia
Rahman, yang dikenal sebagai ‘ketua tim ajudan Tu tut,
menjadi Ke tua organizing commite e ; dan Waskito
Reksohadiprodjo, juga orang deka t Cendana, menjadi
Ke tua penyelenggara . Mereka berhasil mengalahkan Kubu
Harm oko yang mulai kehilangan pe tunjuk.
Pada hari- hari berikutnya terliha t perpecahan di tubuh
Golkar makin para h . “Suka a tau tidak suka harus saya
akui, ini memang kemelut paling parah dan mengkhawa
tirkan dalam sejarah Golkar,” ka ta Ke tua Umum PP
Kosgoro Drs . Bambang W. Soeharto terus terang waktu
i tu ketika ditemui penulis un tuk majalah SWA. Dia memang
tidak mengada – a d a . Tidak butuh analisis politik ngjelimet
un tuk mengetahuinya . Dengan pandangan kritis saja terhadap
kiprah mereka yang terlibat, dapat dike tahui di
Golkar saat i tu ada beberapa kubu saling berhadapan.
Pertama, Kubu Harm oko- Gafur yang didukung Habibie .
Mereka In! mencalonkan Mensesneg Akbar Tanjung
sebagai Ke tua Umum (ke tum) Golkar. Di hadapan mereka
berdiri kubu s ta tus quo yang didukung Cendana .
Lalu dari kiprah dan pernya taan mereka di media
massa terlihat di kubu s ta tus quo ada dua kelompok:
pertama yang berhubungan langsung dengan Soeharto,
dan yang tidak berhubungan dengan mantan presiden i tu .
D i kelompok yang berhubungan langsung a d a mantan
Wapres dan Ke tum Golkar Sudharmono, dan pini- sepuh
S oksi dan dukun poli tik Suhardiman. Putra- putri S oeharto :
mba Tutut dan Bambang Trihatmodjo, dan putra pak Dhar
sendiri, Tantyo Adji Pramudyo Sudharmono masuk di
gerbong i tu . Di gerbong yang tidak berhubungan langsung
dengan Soeharto berdiri mantan Menhankam Edi
Sudradj a t . Dia didukung mantan w apres Tri Su trisno
(ke tua Pepabri) , dan 21 DPD Golkar yang berasal dari jalur
A (Abri ) .
Di samping i tu masih a d a kelompok lain, seperti
Harsudiono Hartas (mantan kassospol Abri) bersama
mantan w akasad Soerjadi, Ke tua Yayasan Kerukunan
Persaudaraan Kebangsaan Bambang Triantoro dan Theo
Syafei dkk. Yang terakhir i tu kemudian hengkang ke PDIP
dan menjadi orang kua t yang mendampingi Megaw a ti . Di
luar i tu ada kelompok 45 agak kri tis : Kemal Idris, S oerono,
Hasnan Habib, Rudini, dan Ali Sadiki n . Wahono, mantan
Ke tua DPP Golkar dan Ke tua DPR/MPR periode sebelumnya,
awalnya punya agenda sendiri tapi kemudian tidak
terdengar lagi. Belakangan semua kelompok i tu, di luar
kubu Harmoko – G a fur, seperti bersatu dan mencalonkan
Edi Sudradj a t . F orum Komunikasi Putra- putri Purnawiraw
a n Indonesia (FKPPI) berperan besar dalam mempersatukan
VISI mereka . Yang berbeda mungkin cuma
Sudharmono, yang menghendaki Ary Mardjono menjadi
Ke tua Umum Golkar.
Berhasilnya disa tukan kelompok- kelompok pendukung
Edi Sudradjat i tu seperti melengkapi kemenangan kubu
cendana, yang sebelumnya berhasil memborong kepanitiaan
munaslub . Apalagi setelah Soeharto membatalkan
pertemuan tiga jalur (Abri, Birokrasi, dan Golkar) yang
sedianya diadakan di Cilangkap a tas prakarsa Presiden
Habibie . Semua pakar dan pengamat sepaka t diba talkannya
pertemuan 3 jalur tersebut menunjukkan bahwa
Soeharto masih kua t. Hal i tu diakui Ami e n . “Sebagai
seorang prajurit bisa dibayangkan Soeharto mestinya
tidak begitu saja menerima kekalaha n . Ibarat tinju, ia
belum knock out, tapi baru knock down, dan siap
memukul balik,” ka ta pemimpin kaum reformis i tu ilus tratif.
Sebenarnya masih ada satu kubu lagi di mesin poli tik
berlambang beringin i tu, yakni kubu Ginanjar Kartasasmita
. Dia mengadakan pertemuan 12 menteri di
kediamannya . Keduabelas menteri i tu adalah Mendagri
Syarw an Hamid, Meneg BUMN Tanri Abeng, Menkeh
Muladi, Menko Ekuin Ginanjar Karta- sasmita, Mentrans AM
Hendroprijono, Menaker Fahmi Idris, Menpera Theo
Sambuaga, Menpen Yunus Yospiah (kemudian menyeberang
ke PPP ), Mensesneg Akbar Tanjung, dan Menpora
Agung Laksono. Sebuah sumber yang tidak mau disebut
namanya menyebut pertemuan i tu membahas usaha
penggalangan dana un tuk menyukseskan Akbar sebagai
Ke tum Golkar. Mereka ini berhasil membuat formula baru
dalam hal utusan DPD ke munaslub . Bila dulunya cukup
satu wakil, mereka kembangkan menjadi tig a : Ke tua
w a n tim, Ke tua DPD I, dan Sekretaris DPD 1. Ke tiganya
punya hak suara sama . Menuru t Menkeh Muladi pertemuan
tersebut bukan un tuk mengganjal langkah Edi
Sudradj a t .
Bagaimanapun j u g a d e n g a n formula baru i tu, kubu
Eddy Sudrajat, yang diatas kertas sudah menang,
akhirnya dapat dikalahkan kubu Akbar. Poli tkus berpengalaman
dan berpenampilan kalem inilah kemudian yang
mengendalikan g olkar di tengah arus reformasi yang ingin
membubarkannya . Dia berhasil memulas g olkar menjadi
seolah reformis dengan gagasan konvensinya yang geni a l .
D e n g a n cara i tu dia seperti menguasai panggung politik
dan menjadi psat perha tian . Wiranto, Prabowo, Nurcholis
Majid, Surya Paloh, dan tokoh- tokoh nasional lain berhasil
ditarik ke orbitnya un tuk berlomba menjadi orang yang
akan dicalonkan g olkar menjadi RI – 1 . Dia berhasil pula
membawa g olkar keluar dari kemelut dan saling cakar
dalam organisasinya . Tak dapat dipungkiri tangan dingin
Akbarlah yang berhasil mereformasi g olkar menjadi partai
yang solid sampai saat ini, sesua tu yang nampak mustahil
setelah tumbangnya sang patron S oeharto .
Meski masa jayanya tak bisa dikembalikan seke tika,
seperti terlihat pada pemilu 1999 . Golkar berhasil memperoleh
22% lebih suara pemilih dan menduduki posisi
runner up di bawah PDIP. Bahkan pada pemilu 2004 g olkar
telah berhasil mengalahkan semua partai peserta pemilu
dengan keluar sebagai jawara . Dia memenangi pemilu
legisla tif dan mengorbi tkan jagonya menjadi RI- 2 . Padahal
jalur A (Abri) dan B (Birokrasi) telah melepaskan diri
darinya . Kedua jalur i tu seperti pernah diungkap Le tj e n .
Ali Murtopo merupakan kunci sukses g olkar paling penting .
Mantan ke tua umum HMI i tu telah melepaskan g olkar dari
masa lalunya yang buruk dan tergantung pada ABG .
Lukman Harun (kini almarhum ), orang Muhammadiyah
yang pada pemilu 1997 menjadi juru kampanye Golkar
pernah meramalkan Golkar tidak akan sebesar dulu lag i .
D i a akan menjadi partai kecil, kecuali g olkar bisa
menelurkan program- program keislaman un tuk menarik
massa muslim . Manakala dia menampilkan diri sebagai
musuh Islam, maka partai ini akan celaka . Agaknya
jaringan partai ini masih kua t membelit republik sampai ke
pelosok- pelosok terpencil. Semakin banyak parpol ikut
pemilu, semakin baik buat partai ini .
Sebab sebagai akibat poli tik masa mengambang
Soeharto selama 3 dekade, orang di pelosok- pelosok lebih
mengenal partai beringin daripada partai-partai lain. Bila
sama- sama tidak membawa perubahan, rakyat kecil lebih
senang memilih yang lama daripada yang baru . Apalagi
dalam perjalanan waktu w arna ideologi semakin hi lang dari
partai- parta i . Mereka menjadi mirip satu sama lain. Dalam
keadaan seperti i tu poli tik uang akan semakin hidup . Masa
depan Indonesia agaknya masih akan banyak berhubungan
dengan partai lama ini. Siapa pun yang mendapat
dukungannya akan berjaya, tak peduli apakah dia musuh
rakyat a tau buka n .
Negara dan rakyat negeri i n i telah mengalami penderi
taan yang panjang sampai sekarang akibat dukungan
vag telah diberikan Golkar kepada penguasa dan
pengusaha besar pada masa orb a . Nah bila aliansi serupa
muncul kembali, tentu penderitaan i tu akan semakin tak
berujung . Perselingkuhan an tara penguasa dan pemilik
modal nampaknya di masa pasca orba ini lebih memungkinkan,
karena sarananya sudah terbentuk. Pengusaha
bisa menjadi wakil rakyat lewat partai mana pun yang
disukainya . Partai- partai memang menyediakan ruangan
un tuk itu. Ka tanya sih sekalian mencari dana segar un tuk
kepentingan partai, meski kenya taannya kader sendiri
tersingkir. Dengan dana yang dimilikinya, ka ta Harriman
dalam sebuah diskusi di INDEMO, para pengusaha kava
sekarang tidak perlu mendukung calon mana pun. Dia
sendiri yang maju.
Seperti biasa bila politikus bertemu pemilik modal,
maka kita tahu siapa yang bakal menjadi is tri dan siapa
yang menjadi suami. Pemilik modal akan menjadi suami
dan si politikus akan menjadi is tri yang suarg o nunut,
neroko ka tut. Dan bila dua partai terbesar bersatu,
seperti yang terlihat akhir- akhir ini saat PDIP merapat ke
golkar, maka apa pun yang diinginkan kedua partai ini
akan menjadi kenya taa n . Merapa tnya kedua partai besar
ini tentu bisa membawa perubahan positif bagi negeri ini,
bila keduanya memang punya cita – c i ta un tuk itu. Namun
bila yang dikejar hanya kepentingan sesaat, misalnya
un tuk menggertak presiden yang kebetulan berasal dari
partai kecil seperti dugaan banyak kalangan, maka aliansi
i tu tak akan bermanfa a t .
N a m u n kons telasi politik nampaknya c e p a t a tau lambat
akan berubah . Gejalanya sudah mulai terlihat
beberapa tahun terakhir berupa ke tidakpuasan terhadap
kinerja anggota dew an yang didominasi dua partai besar
itu. Ini telah menjalar dari pusa t sampai ke daerahdaera
h . Para w akil ini dinilai banyak kalangan sangat
pandai dalam memperjuangkan kepentingan pribadi dan
c orpnya, tapi tak bertenaga ketika harus memperjuangkan
nasib rakya t. Ini bisa diliha t dalam kasus- kasus besar
seperti kenaikan harga BBM, tarif dasar lis trik dan kini air
minum . Juga ketika pemerintah melansir perubahan
undang- undang N o 13/2003 ten tang ke tenagakerjaan
yang sangat berpihak kepada pengusaha . Kasus banjir
lumpur Lapindo Sidoarjo, yang sudah menenggelamkan
puluhan desa di Porong menambah cacat anggota dewan .
S a tu tahun lebih para korban telah menderi ta akibat
kehilagan tempa t tinggal, tempa t usaha, sekolah anakanak
mereka, tempa t mengaji, masjid, masa lalu dan masa
depan mereka . Jangankan mendapat penggantian penghasilan
mereka yang hilang, tempa t tinggal mereka pun
belum diganti sampai sekarang . Anggota dew an tak
mampu memperjuangkan nasib mereka . Partai di m a ta
rakyat terdidik kini tak lebih dari sekumpulan para calo,
yang mencari keuntungan di dua mej a . Mereka dianggap
telah mengambil keuntungan dari pembeli dan penjual
sekaligus a tau dari pelaku dan korb a n . Terungkapnya
masalah percaloan di DPR dalam menggoalkan proyekproyek
di daerah beberapa tahun lalu adalah bukti yang
tak terbantah, meski kasusnya kemudian menguap .
Kini setelah muncul kasus dana nonbujeter DKP
Rochmin Dahuri, keadaan menjadi bertambah para h . Partai
dan tokoh- tokohnya, baik yang dari kubu reformis maupun
kubu s tock lama, pukul ra ta dianggap najis . Kasus korupsi
yang melibatkan tokoh- tokoh partai di era reformasi ini
sangat memalukan, sehingga hampir semua orang menginginkan
kasus ini dituntaska n . Meski telah terjadi kompromi
an tara SBY dan Amien un tuk menganggap kasus
dana DKP sebagai w ilayah hukum, orang te tap menginginkan
kasus tersebut ditun taskan juga di w ilayah
poli tik. Apalagi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan i tu
mengatakan bahwa hampir semua departemen memiliki
dana nonbujeter, yang penggunaannya juga tak jauh berbeda
dari yang dilakukan DKP . Rochmin jelas tak
mengada – a d a . Dulu Akbar, ketika menjadi Ke tua Umum
Golkar dan menjabat Mensesneg telah tersandung dana
semacam i tu . Sejarah juga mencatat beberapa pejabat
Bulog terkena kasus dana nonbujeter. Di zaman
Abdurrahman- Megaw a ti bahkan hampir menyere t presiden
. Diliha t dari banyaknya kasus, nampaknya eksistensi
dana nonbujeter tak dapat dibanta h . Dana i tu kadang
dipakai un tuk keperluan mendesak, ketika dana apbn
belum turun . Kadang menjadi bahan bancakan, dan tak
jarang jadi biaya keamanan buat meredam w akil rakya t.
Bila kita lihat dari kasus yang menimpa orang- orang
KPU semacam Nazaruddin Syamsuddin dan Mulyana,
nampaknya pengusaha swasta pun menyediakan dana
semacam i tu dengan penggunaan serupa . Kasus- kasus
s tudi banding dan sidang- sidang DPR yang diadakan di
hotel- hotel mewah yang dibiayai perusahaan a tau
instansi terten tu sekaitan dengan pera turan perundangan
yang akan dibahas, sebenarnya merupakan kasus serupa
tapi tak sama . Nah bila pemerintah memang ingin membrantas
penyelewengan a tau korupsi secara to tal, maka
en tre poin dana DKP ini harus dimanfaa tkan maksimal .
Sebab bila dia dibiarkan menguap, bukan tidak mungkin
kasus ini akan berkembang menjadi prahara yang menimpa
semua partai dan tokoh- tokohnya . Mereka, yang kini
sudah menjadi anggota dew an a tau menduduki jaba tanjabatan
publik tapi tak membawa kesejahteraan, tentu
akan menjadi sasaran utam a . Jadi dapat dipastikan,
dengan a tau tanpa perencanaan, dalam beberapa tahun
ke depan nampaknya Indonesia akan m eres trukturisasi
dunia politiknya .
z
v
KI’isis
Perbankan
Mulanya memang krisis nilai tukar, yang menyebabkan
nilai Rp mengkerut hebat terhadap valu ta asing, teru tama
US$ s e telah band i n tervensi dicabut BI pada pertengahan
1997. Alasan pencabu tan band i tervensi i tu sebenarnya
sang a t mulai, yai tu untuk menghemat devis a . Sebab
sistem kurs mengambang terkendali (managed fl o a ting
rexchange ra te ), yang mendevaluasi nilai rupian 5 – 6% per
tahun dianggap memboroskan devisa, di samping ke tinggalan
zaman. S a a t i tu memang cukup mengkhawa tirkan,
karena m a ta uang Korea W o n sudah j a tuh lebih dulu,
kemudian Baht Thailand loyo, dan se terusnya susulmenyusul
. Perdana M e n teri Malaysia w aktu i tu Dr.
Mahathir Muhamad mengambil jalan pintas untuk mempertahankan
nilai ringg i t RM Malaysia dengan kurs te tap
(fixed ra te ) . Indonesia, yang merasa punya fundamental
ekonomi kua t dan cadangan devisa bagus ( di a tas US$
20 miliar), cukup percaya diri untuk melepaskan Rp di
pasar beba s . Awalnya BI cuma meloggarkan band i n tervensi,
tapi lama – kelamaan dilepas sama seka l i . Hasilnya?
Nilai Rp benar- benar terjun bebas dan masuk jurang
sedalam 500% dari Rp 2 . 130/USS sampai di a tas Rp 10
ribu/USS . Artinya nilai u tang luar negeri Indonesia yang
w aktu i tu berjumlah di a tas US$ 137 miliar, lebih
separuhnya merupakan u tang s w a s ta besar i tu membengkak
5 kali lipa t tanpa u tang baru .
Keadaan tidak menyenangkan ini pada giliranya menyere
t dunia perbankan ke jurang yang sama . Sebab para
pengusaha besar, yang umumnya juga memiliki bank dan
banyak memakai uang nasabah u n tuk mendanai usahanya,
termasuk dalam bentuk valas, tak mampu mengembalikannya
. Dari sinilah kemudian BI dengan sigap
melakukan operasi penyelematan dengan menggelontorkan
BLBI sampai di a tas Rp 144 triliun u n tk para bankir.
Masih dala rangka operasi penyelamatan i tu, a tas nasiha t
IMF, pemerin tah mengeluarkan obligasi yang bersama
bunganya menjadi Rp 600 triliun lebih. Dengan cara i tu,
yang sejak awal dipandu sang m e n tor IMF, pemeri n tah
telah mengubah u tang s w a s ta menjadi u tang publik. Maka
sejak i tu pemeritah juga memiliki u tang domestik, di
samping u tang luar negeri yang sdah berlagsung selama
32 tahun. Alokasi dana APBN u n tuk membayar u tang
pokok dan bunga u tang luar negeri dan domestik ini telah
mengurangi dana pembangunan yang semestinya bisa
dipakai bua t membiayai pendidikan, keseha tan dan
perumahan rakya t sampai s a a t ini . Pendidikan, keseha tan,
perumahan, BBM, lis trik dan air bersih menjadi mahal bua t
rakya t sampai s a a t ini . Tentu saja banyak orang berang
dan mendesak pemeri n tah u n tuk menghukum para biang
kebangkru tan i tu . Mereka juga meminta agar orang- orang
yang telah menyebabkan kebangkru tan bank sendiri lew a t
kesalahan manaJemen, pelanggaran b a tas maksimum
pemberian kre d i t, dan lain- lain dihukum bera t, baik secara
pidana, perd a ta, maupun sangsi sosial. Masyarakat, teru
tama kaum terdidik, an tara lain meminta BI agar mengumumkan
nama- nama mereka dalam daftar orang tercela
(DOT) dunia perbanka n . Se tidaknya agar orang- orang
tersebut tidak lagi bisa masuk dalam bisnis jasa perbankan
a tau memiliki bank lagi, sehingga bencana serupa tak
akan terulang lag i .
1 . B I d a n para DOT
Meski semua orang menyadari perlunya pengumuman
nama- nama orang yang telah menyebabkan karamnya
dunia perbankan i tu, termasuk para pe tinggi BI, bank
cen tral te tap ragu mengumumkan DOT . Mereka bersembunyi
di balik pasal- pasal kerahasiaan bank. BI yang
m e s tinya superior dalam urusan ini, malah mengerdilkan
dirinya sendiri karena taku t d i tu n tu t oleh para pelanggar
a turan perbanka n . Pengumuman nama- nama yang telah
didengungkan dan d i tu n tu t masyaraka t begitu lama dibatalkan
pe tinggi BI dengan alasan hukum . “DOT tidak akan
kita umumka n . Semua ahli hukum berpendapat sama : BI
tidak berwenang u n tuk mengumumkannya . Bila i tu
dilakukan, maka BI dianggap melanggar pasal 49 UndangUndang
No. XIII/ 1968. Selama Undang- undang i tu masih
berlaku, ya kita tidak bisa umumkan,”tegas Direktur BI Dr.
Subarjo Joyosumarto m a n tap seusai shalat Jum’a t di BI,
19 Mare t 1999 . “Nanti kita masuk penjara semua, w artawan
pada gembira ria,” sambungnya s e tengah berseloro h .
Pernya taan B I tersebut ten tu saja mengundang
tanda tanya, karena selama ini orang menganggap
pengumuman DOT s a tu pake t dengan rencana penyeha
tan perbanka n . Apalagi M e n teri Keuangan Bambang
Soebianto di hadapan anggota DPR, 1 Mare t 1999,
sebelum penutupan 38 bank, berjanji akan mengumumkannya
. Tidak heran ketika pemeri n tah memutuskan
menutup 38 bank bobrok, orang pun menunggu daftar
mereka yang bikin dunia perbankan mora t- mari t . Toh
pemeri n tah akhirnya mundur selangkah lagi, DOT tidak
diumumkan, karena alasan hukum seperti ka ta Subarjo di
a ta s . Hal senada telah disampaikan Guber- nur BI w aktu
i tu Sjahril Sabirin beberapa w aktu sebelumnya . “Bankir
yang bersalah akan kita ajukan ke pengadil a n . Jadi tidak
usah BI yang mengumumka n . Masyaraka t toh akan tahu
sendiri nanti bila mereka diproses secara hukum,” ujar
Sjahril menjanjikan di sela- sela rapa t pembahasan RUU BI
di DPR.
Banyak kalangan tak dapat menerima jalan pikiran
Syahril dan para pejabat BI yang salah kaprah seperti i tu .
Penga m a t perbankan Pradjoto bahkan heran melihat
kesadaran hukum para bankir yang di takuti Sjahril dan
Subarj o . Padahal ketika bankir- bankir i tu melakukan
kecurangan terhadap uang rakyat, mereka tak ingat
hukum . Praj o to memang tidak mengada – a d a . Pelanggaran
b a tas maksimum pemberian kre d i t (BMPK) dan menumpuknya
kre d i t m a c e t, yang mengakibatkan bank- bank i tu
loyo, adalah indikasi paling nya ta dari kelakuan tercela
para bankir. Sebagian besar dipastikan masuk ke grup
sendiri pula .
Penga m a t Ekonomi dari LPEM- UI Dr. Sri Mulyani
Indra w a ti menilai pemeri n tah ragu mengumumkan c a ta tan
orang- orang tercela i tu, sudah hampir pasti bukan karena
taku t diperkarakan mereka yang bersembunyi di balik azas
praduga tak bersal a h . Toh pemerin tah, dalam hal ini BI,
seharusnya telah mempunyai c a ta tan dan bukti nya ta
ten tang pelanggaran manusia tercela tersebut. Dalam
mengumumkan dan menangani orang tercela dari bank
s w a s ta nasional, faktor hukum sang a t bisa d i a tasi pemerin
ta h . uPemerintah selama ini sang a t superior dalam
menangani hukum, baik dengan manuver- manuver pera
turan yang selalu bisa dibelok- belokkan, maupun dengan
praktik sabun di tingka t tun tu tan a taupun peradilan, U
jelas Ani meyakinka n . Sebagai ilus trasi Ani menyebu t
kasus korupsi cengkeh di Sulsel dan penyadapan telepon
Presiden, Jaksa Agung .
Yang lebih masuk akal, menuru t pengamat ekonomi
yang biasa berbicara lantang i tu, adalah kehawa tiran
pemeri n tah akan implikasi politik dan konsekuensi lanj u tan
dari pengumuman tersebut. Bagi birokrasi, teru tama BI,
pembeberan terbuka akan menyere t lembaga ini dalam
kesulitan besar. I tu bisa dimengerti, karena dengan
demikian terbukti bahwa kelemahan dan penyelewengan
praktik perbankan tersebut sediki t banyak akan melibatkan
orang- orang bank sentral yang mengemban fungsi
pengaw asan. Hal i tu dirasakan akan sang a t menampar
rep u tasi dan kredibeli tas BI . Dia berpendapat menjelang
pemilu seperti ini, implikasi politik jelas menjadi a m a t
penting . Pengumuman DOT b a g i b a n k s w a s ta nasional,
teru tama yang dimiliki kelompok yang deka t dengan
lingkaran kekuasaan, akan menggoyang rep u tasi pemerin
tah dan Golkar. Apalagi penerapannya secara konsis ten
bisa menyere t kew ajiban mengumumkan DOT bank BUM N .
Ani yakin DOT bank BUMN, teru tama yang berkai tan
dengan kre d i t m a c e t, akan sang a t berpo tensi menggoyahkan
pemeri n tah transisi dan Partai Beringin, karena
hampir pasti sebagian besar elite politik Orde Baru terliba t.
Dengan cara berpikir seperti i tu memang dapat dipahami
bila pemeri n tah akhirnya menempuh jalan aman .
Pemerintah cuma mengumumkan hasil penilaian Kom i te
Evaluasi untuk Proyek Rekapi talisasi (KEPR), yang bisa
diakses siapa saja l e w a t i n terne t di web s i te BI, 19 Mare t
lalu. Sebanyak 128 profil bank bisa di lihat di sana, dibagi
dalam 4 kelompok: bank yang te tap beroperasi tanpa
rekapi talisasi (74 buah), bank yang te tap beroperasi
dengan mengiku ti rekapi talisasi (9 buah), bank yang
diambilalih pemeri n tah (7 buah), dan bank yang d i tu tup
(38 buah ) . Banyak pakar dan praktisi perbankan sendiri
meragukan obyektivi tas penilian tersebut. Sebabnya
an tara lain adanya kabar bahwa beberapa bankir diminta
menyediakan 100% dana rekapi talisasinya, bukan 20%
seperti yang didengungka n . Beberapa akhirnya menyera h .
Terlepas dari pro – ko n tra soal penilaian trsebut, harus
diakui banyak informasi yang bisa diambil dari hasil
evaluasi i tu . Sebagai c o n toh misalnya Bank Alfa, yang
diputuskan tidak diiku tkan dalam rekapi talisasi . KEPR
menilai Bank Alfa memiliki CAR – 23%, dan masuk dalam
ka tegori B. U n tuk bisa mencapai CAR 4%, Bank ini
membutuhkan modal tambahan Rp 260,5 miliar. Masih
menuru t pengumuman KEPR tersebut, Bank Alfa memiliki
to tal a s e t sebesar Rp 869,6 miliar. Kre d i t yang
disalurkannya berjumlah Rp 573,8 miliar, dan dana pihak
ke tiga yang dihimpunnya berjumlah Rp 677, 2 miliar.
Tagihan (kew ajiban) a n tar banknya berjumlah Rp 84, 0
miliar. Bank ini tercatat memiliki kre d i t m a c e t Rp 274, 1
miliar. Sedangkan jumlah nasabah ada 1 1 . 6 1 5 . Kewajiban
Bank Alfa kepada BI tercatat Rp 85, 0 miliar.
Yang menarik di sini adalah tidak jelasnya peniliaian
soal fi t and proper. Ada kesan bahwa BI ragu, bila tak
mau dibilang tak punya nyali, untuk memberikan penilaian
yang gamblang a tau menyebu t nama- nama mereka . Liha t
saja, Pemilik/pemegang saham/pengendali Bank Alfa dinilai
tidak memenuhi fi t & proper. Komisarisnya sebagian dinilai
memenuhi ke ten tuan fi t & proper, tanpa menyebu t namanama
yang memenuhi dan yang tidak. Sedangkan Direksi
bank ini dinilai tidak memenuhi . Ngambangnya penilaian ini
pada gilirannya ten tu menimbulkan efek samping yang
panjang di masyaraka t. Bagaimana masyaraka t tahu mana
yang termasuk DOT, mana pula yang tidak?
BI rupanya lebih peduli pada para DOT, yang telah
membangkrutkan banknya sendiri dan menyere t negara ke
dalam krisis, daripada kepada masyaraka t yang nantinya
harus iku t menanggung kerugian lewa t berbagai pengurangan
anggaran pembangunan. Toh BI bersikukuh untuk
te tap mempertahankan kerahasiaan nama- nama mereka .
Dasarnya bukan tak ada . I tulah Sura t Edaran BI N o .
27/4/ 1995 . Pasal 5 Sura t Edaran i tu memang menyebu t
DOT sebagai c a ta tan BI yang bersifa t rahasia . Pasal i tu
berbunyi : d a ta mengenai orang- orang terte n tu yang
memenuhi kri teria perbuatan tercela di bidang perbankan,
diadminis trasikan oleh BI dan bersifa t rahasia . Toh Praj o to
tidak se tuju bila Sura t Edaran i tu dianggap sebagai
bentuk fin a l .
Implikasi politik y a n g c o b a dihindari pemeri n tah d e ngan
cara merahasiakan DOT dikhaw a tirkan Praj o to
membawa dampak buruk di kemudian hari . Atau menjadi
bom w aktu yang s e tiap saat bisa meledak dan meluluhlantakkan
dunia perbankan kembali . Orang- orang yang
tidak layak mengurus a tau memiliki bank akan kembali
mengobok- obok banknya sendiri, dan merugikan nasabah .
Sementara pendatang baru akan meniru pendahulunya,
karena tidak adanya sangsi. Yang untung cuma si tercela,
tapi yang buntung pemeri n tah, perbankan, nasabah, dan
karena kerugiannya cenderung dibebankan kepada negara
lewa t APBN, maka masyaraka t secara keseluruhan pun
iku t buntung . Jika DOT juga berakiba t hilangnya hak- hak
keperd a taan seseorang tanpa proses pengadilan, menuru t
Pradj o to, lebih baik diumumkan saja sekalia n . Dengan i tu
dua hal bisa diraih : menunjukkan kesungguhan politik
pemeri n tah, sekaligus memberi peringa tan pada bankir lain
u n tuk tak mengulangi perbua tan serupa . Dengan cara i tu
pula dapat diharap kalangan perbankan bisa mengatur
dirinya sendiri .
Anehnya d i samping masyaraka t dianggap tidak perlu
tahu nama- nama mereka yang tercela i tu, si tercela pun
bisa tidak tahu bahwa dirinya dinilai seperti i tu . Dalam hal
yang s a tu ini nampaknya BI bekerja secara mis terius.
“Ki ta mempunyai d a ta ten tang semua pemilik/pemegang
saham bank, direksi, dan komisaris, termasuk perbua tan
tercelanya dalam perbanka n . Jadi s e tiap ada proposal
pendirian bank, kita lihat susunan pemegang sahamnya,
komisaris, dan direks i . Lalu kita cocokkan dengan daftar
kita . Bila ada orang tercela di s i tu, kita core t . Mereka
kemudian kita persilakan menggantinya, terus begitu
sampai semuanya oke , ” tu tur Subarj o . Direktur BI ini
kelihatan agak kurang senang, ketika d i tanya bagaimana
mekanisme penilian fi t and proper berlangsung .
Subarjo nampak lebih tidak senang lagi, ketika d i tanya
mengapa Bambang Triha tmodjo bisa memiliki Bank
Alfa s e telah Bank Andromeda miliknya dilikuidasi karena
melanggar BMPK? Sementara Edward S . Soeryadjaya
(mantan Bos Bank Summa) terganjal ketika mau masuk ke
Bank Papan Sejah tera (BPS) bersama Gus Our lewa t PT
Harawi Sekawan? “Sudah, sudah, sudah ! Anda lihat
sendirilah di i n terne t, kan profilnya sudah kita umumkan,”
jawab Direktur BI, yang biasa berbicara d a tar i tu, sewot.
BAgaimana dengan Safrullah Hadi Saleh, kok dia bisa
diangka t menjadi Diru t Bank Nusa I’llasional (BNN) padahal
seharusnya dia masuk DOT, karena Bank Arya Panduarta
yang dipimpinnya bobrok sehingga dilikuidasi? tanya
penulis w aktu i tu u n tuk majalah SWA. “Siapa bilang dia
masuk DOT? Baca sendirilah di web s i te BI!” jawab
Subarjo kesal sambil menoleh dan menghentikan langkah
sebentar, lalu dia pun menerobos pintu .
BI, seperti diakui Subarjo beberapa w aktu lalu,
memang memasukkan Edward ke dalam DOT . Yang
bersangkutan samasekali tidak tahu menahu ten tang hal
ini . Begitu juga Bambang Samijono (pemilik Bank Dwipa)
yang membobol uang nasabah Rp 300 miliar. U n tuk
memberi jalan kepada BPS, pu tra William Soeryadjaya i tu
akhirnya melepas kepemilikannya di Hara w i . Dia mengaku
kini cuma menjadi penasiha t teknis saja bua t Gus Our.
Meskipun demikian dia tidak terima namanya masuk DOT .
Menuru tnya kri teria DOT belum jelas, d a n sang a t tergantung
kepada pejaba t yang menyusun. “Saya cuma
dijadikan kambing hi tam . Padahal semua orang tahu saya
sudah tidak aktif lagi di Bank Summa dua tahun sebelum
bank i tu dilikuidasi,” ka tanya lancar. Toh penjelasan
tersebut, yang pernah juga diungkapkannya kepada
penulis sewaktu dia masih di Canada, jauh sebelum krisis,
tidak bisa menolong . BI menutup pintu bua tnya dalam
perbankan nasional .
Sebaliknya Subarjo menolak bila BI dika takan tidak
punya kri teria jelas ten tang DOT . Apalagi bila kri terianya
dianggap mengandung karet, sehingga bisa di tarik- tarik
semaunya . Kriteria perbua tan tercela dalam perbankan
nasional, ka tanya, bukanlah hal baru . Sebagai bukti dia
menunjuk Sura t Edaran BI No. 27/4/UPPB, tertanggal 25
Januari 1995, Perihal Kriteria perbuatan tercela orangorang
yang dilarang menjadi pemegang saham dan a tau
pengurus bank. Dalam sura t edaran (SE) i tu kri teria DOT
disebu t: Pertama, Pemegang saham bank, pengurus bank
a tau pegawai bank yang berdasarkan keputusan direksi BI
dinilai terlibat dan a tau bertanggungjawab terhadap
terjadinya : a) peng- gelapan a tau manipulasi yang dapat
merugikan bank. b) Transaksi fiktif baik yang dilakukan
pada sisa aktiva maupun pasiva bank. c) Kolusi dengan
nasabah a tau pihak lainnya yang merugikan bank. d)
perselisihan i n tern yang mengakibatkan bank mengalami
kesulita n . e) praktik bank dalam bank a tau usaha bank di
luar pembukuan bank. f) w indow dressing dalam pembukuan
a tau laporan bank yang secara ma teriil berpengaruh
terhadap keadaan keuangan bank, sehingga
mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank. g)
kerjasama yang tidak wajar sehingga salah s a tu a tau
beberapa kan tornya berdiri sendiri .
Kedua, Pengurus, m a n tan pengurus bank, dan pihak
terafiliasi lainnya yang dalam masa jaba tannya berdasarkan
keputusan direksi BI dinilai terliba t dan a tau
bertanggungjawab a tas terjadinya hal- hal yang telah
mengakibatkan bank yang dipimpinnya mengalami kesul
i tan bera t . Ketiga, Pemegang saham dan a tau pengurus
bank yang diminta oleh BI untuk melepaskan kedudukannya
berdasarkan ke ten tuan pasal 37 aya t (2) huruf a
a tau pasal 53 UU N o . 7 tahun 1992 ten tang perbanka n .
(Sekarang ke ten tuan perbankan d i a tur dalam U U N o .
1 0/ 1998, yang merupakan pengganti U U N o . 7/ 1992) .
Keempat, Pemegang saham dan pengurus bank yang
tercatat sebagai debitor kre d i t m a c e t pada suatu bank.
Kelima, Orang yang berdasarkan keputusan pengadilan
a tau informasi yang dike tahui secara umum dinilai memiliki
akhlak dan moral yang tidak baik seperti penjudi a tau
penipu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
bank. Keenam, Orang yang dihukum a tau pernah dihukum
karena tidak pidana di bidang perbankan a tau perekonomian
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai keku a tan hukum te tap .
Dengan kri teria seperti i tu dapat dipahami bila banyak
orang pro tes terhadap pengangka tan safrullah Hadi
Saleh, m a n tan Diru t Bank Arya Panduarta, sebagai Diru t
B N N yang diambilalih pemerin tah . Begitu juga dengan
pengangka tan Draj a t Bagus Pra s e tyo, m a n tan Direktur
Bank Mashill, sebagai Direktur Bank D u ta . Kedudukan
Miranda S . Goeltom juga dipertanyakan orang . Sebab dia
sebelumnya merupakan komisaris Bank Uppindo yang
d i tu tup, karena pelanggaran BMPK. Para pemilik/
pemegang saham/pengendali, komisaris, dan direksi bank
terlikuidasi (Iihat tabel ) bukan tidak mungkin seharusnya
masuk DOT, kecuali bisa dibuktikan mereka benar- benar
tidak terlibat hal- hal yang menyebabkan bank mereka
mengalami kesul i ta n . Tidak tertutup pula kemungkinan
adanya mereka yang tercela di bank- bank lain yang boleh
jalan terus dengan a tau tanpa rekapitalisas i .
Banyak kalangan berharap, kalau benar Edward pernah
melakukan perbuatan tercela yang menyebabkan
Bank Summa kollaps dan karena i tu bisnis perbankan tertutup
bagi dia untuk selamanya, m e s tinya BI bisa berbua t
serupa pada para bankir lain yang menjarah bank mereka
sendiri, termasuk para komisaris dan direks i . Orang
menanti tindakan hukum BI terhadap Bos BDNI Syamsul
Nursalim, Bos Bank Danamon Usman Admadjaja, dan lainlain
yang banknya telah lebih dulu kollaps akibat berbagai
pelang garan, termasuk BMPK. Memang di s i tus w eb BI ada
179 nama yang dimasukkan dalam DOT oleh BI, tapi
daftar i tu dianggap belum m enye n tuh nama- nama besar.
2. Mereka yang M a suk Daftar
“Sebenarnya jangankan pergi ke luar negeri, kalau
mau, nama kita pun bisa hilang dari daftar ceka l . TKW
saja bisa ke luar negeri dengan bermacam- macam cara,
masa kita enggak bisa?” ka ta m a n tan Wakil Presiden
Direktur Bank Aspac H endrawan Haryono ringan penulis
yang menemuinya w aktu i tu untuk SWA. Salah seorang
dari 179 bankir tercekal i tu tentu tidak hendak m enyombogkan
diri dengan ka ta- ka tanya . Namun s a tu hal m enjadi
jelas, bahwa perin tah c ekal untuk orang-orang pandai
dan banyak duit semacam bankir bukanlah ran tai yang
m erampas kebebasan. S e tiap s a a t, kapan pun m ereka
mau, m ereka bisa terbang tinggi dan m enghilang. Bahkan
Eddy Tansil, yang dianggap terang- terangan m enilep duit
Bappindo Rp 1 , 3 trilun, dapat m enguap dari tahanan
kejaksaan sampai sekarang . Abang si koruptor, bos Bank
BHS Hendra Rahardja, juga bisa kabur dengan m enggondol
uang nasabah . Padahal banknya telah dibekuka n . Apalagi
m ereka, yang sampai s a a t ini tidak m erasa bersalaht a tau
m erasa pelanggaran m ereka tidaklah sebanyak dan sebera
t bankir kakap yang jus tru tidak dicekal .
Keku a tan lobi tingka t tinggi dianggap banyak kalangan
mampu membersihkan namat m enghapus kesalahan,
dan m eringankan hal- hal ya ng bera t . Diba talkannya perintah
c ekal para bankir nakal oleh Men teri Keuangan
Bambang Subianto, l e w a t SK Men teri Keuangan No . :
SR/443/MK01t 2 1 S e p tember 1998t adalah salah s a tu
c o n tohnya . Kemudian tarik ulur soal berapa dan siapa
saja bankir yang m e s ti dicekalt sebagai tindak lanjut dari
dibekukannya 38 bank, m erupakan c o n toh lain lagi. Liha t
saja bankir c ekal yang semula diperhi tungkan akan
berjumlah seki tar 300 berhasil diperas tim Bank Indonesia
(BI) dan D epartemen Keuangan (Depkeu) m enjadi 2 1 0 .
Jumlah i n i kemudian diperas lagi lew a t lobi para broker
poli tikt sehingga tinggal 1 7 0 . I tu pun cuma dari 29 bank,
padahal yang dibekukan ada 38 bank. Ini saja telah
m enimbulkan keheranan.
Lebih mengherankan lagi nama- nama beken, kroni
Cendanat seperti Bambang Trihatmodjo (bos Bank Alfa ) t
S i ti Hardijanti Rukmana alias e m b a k Tutu t (Bank Yama)t
S i ti Hedij a ti Hariyadi (Bank Alfa ) t Cipu tra yang banknya
(Bank Cipu tra) menderi ta kre d i t m a c e t di a tas 30% tidak
termasuk dalam d eretan bankir terceka l . Bahkan Liem Sioe
Liong (bos BCA) yang banknya punya kewajiban kepada
pemeri n tah di a tas Rp 52 triliun te tap beba s . Demikian
juga Syamsul Nursalim (bos BDNI) yang banknya m enelan
BLBI Rp 28 tiliun lebih, Usman Admadjaja (bos Bank
Danamon) yang banknya m enye d o t BLBI Rp 12 triliun
lebih, dan Bob Hasan (BUN) punya kewajiban Rp 6 tiliun
lebiht dan lain- lain te tap m enjadi orang beba s . Minggu lalu
m ereka yang masuk daftar c ekal memang bertambah 9
orang lagi, tapi nama- nama besar tersebut te tap tak
tersentu h . Akiba tnya banyak orang m enganggap bahwa
yang masuk daftar c ekal kini hanyalah m ereka yang tak
mampu m elobi pus a t- pus a t kekuasaan .
Pakar hukum S u tan Remmi Syahdeni membenarkan
anggapan i tu . M enuru tnya c ekal secara pilihkasih seperti
i tu malah bisa m emperbesar ketidakpercayaan orang pada
pemeri n ta h . “Apa pun Anda menyebu tnya lobi a tau yang
semacam i tu, bukan tidak mungkin memang berhasil
menyelamatkan banyak bankir. Seharusnya semua yang
diindikasikan terlibat pelanggaran perbankan dicekal, tapi
bukan tanpa b a tas waktu seperti sekarang,” tutur pakar
hukum i tu d a tar. “Ba tas waktu pencekalan harus jelas,
misalnya s a tu bulan . Dalam jangka waktu i tu harus
dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan
kejaksaan. Bila dalam s a tu bulan tindaklanjut i tu belum
selesai, bisa diperpanjang . Namun bila tidak terbukti
kesalahannya a tau tidak dilakukan tindak lanjut sampai
b a tas waktu tersebut, perin tah cekal i tu harus dicabut
demi hukum,” tambahnya tegas .
Sementara i tu 23 April 1999, tanpa bermaksud
mengiku ti saran pakar hukum di a tas, pemeri n tah telah
membebaskan 64 bankir dari pencekalan . “Pembebasan
dilakukan untuk kasus tahun lalu. Mereka dibua tkan SK
pembebasan 23 April, dan berlaku efektif 3 Mei 1999 .
“Mereka berasal dari 16 BDL (Bank Dalam Likuidasi ), 1 0
B B O (Bank Beku Operasi, dan 18 BTO (Bank Take Ove r) , “
tutur Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan Hadianto
kepada pers waktu i tu . Alasan pembebasan i tu sederhana
seka l i . Ke 64 bankir tersebut, dari seki tar 9 0 – a n bankir
tercekal, telah mengalami masa perpanjangan cegah 2
kal i . Menuru t UU N o . 9/ 1992 ten tang keimigrasian masa
perpanjangan cegah tidak boleh lebih dua kali . Selain i tu,
ka tanya ke 64 bankir tersebut telah memenuhi se ttlem e n t
kewajibannya kepada pemerin tah . Tentu saja banyak
orang bertanya- tanya : Iho kok gampang ama t membebaskan
mereka demi hukum? Proses hukumnya sendiri
belum dijalankan, a tau s e tidak belum pernah terdengar
ada pemanggilan, penyidikan, dan yang semacam i tu
kepada para pembobol bank tersebut. Pusa t- pus a t
kekuasaan, ka ta sementara orang, telah berhasil dilobi
untuk membersihkan nama baik mereka .
Bagi mereka yang peduli terhadap masa depan
bangsa dan penegakan hukum, cara penguasa membebaskan
bankir tercekal tanpa proses hukum merupakan
preseden buruk. Mereka kha w a tir ke 1 79 bankir tercekal
kali ini pun akan dibersihkan namanya dengan cara sama .
Apalagi penundaan pengumumannya disinyalir telah
disengaja pemeri n tah untuk memberi kesempa tan kepada
mereka untuk melarikan diri, c o n tohnya AI Nyoo (Bank
Papan Sejahtera ) , dan mungkin seki tar 3 0 bankir lagi
sudah berada di luar negeri . Padahal, ka ta Ke tua Cen ter
for Banking Crisis Denny Daruri, bila berpedoman pada
daftar orang tercela (DOT) yang dikeluarkan BI saja
kejaha tan para bankir i tu sudah jela s . Mereka melakukan
manipulasi d a ta, window dressing, menyalurkan kre d i t ke
kelompok sendiri, kre d i t m a c e t, melanggar BMPK, tidak
mampu mengembalikan BLBI yang sudah kelew a t banyak,
dan lain- lain. Bagi Denny adalah aneh bila s e telah
dimasukkan dalam DOT, lalu dicekal, dan s e telah i tu
selesai tanpa proses huku m .
Terlepas dari berbagai keanehan yang mengiringinya,
menuru t Denny, Kepolisian dan Kejaksaan m e s tinya segera
menindaklanjuti daftar cekal tersebut dengan penyelidikan
dan penyidika n . Dengan demikian dapat dibuktikan
apakah mereka benar bersalah a tau tidak? Kalau bersalah
harus segera dihukum . “Lebih aneh lagi Kejaksaan Agung
bukannya berterimakasih a tas sumbangan d a ta yang kita
berikan, ekh malah berusaha mengalihkannya ke soal- soal
legalitas formal . M e s tinya kejaksaan dapat menggunakannya
sebagai bahan penyidikan awal, “ujar Denny agak
kes a l . Kejaksaan dinilainya seperti takut- taku t berurusan
dengan mereka yang berduit, dan mencoba mengalihkan
opini dengan menantang CBC ‘bertanding tinju’ dengan
Kejaksaan Agung.
Berbeda dari kejaksaan yang lutu tnya seperti gemetar
dan ogah menindaklanjuti perin tah cekal, para bankir
tercekal lebih se tuju pada pendapa t CBC. Mereka berharap
pemeri n tah segera menindaklanjuti dengan penyidikan,
sampai ke proses pengadil a n . “Ki ta lebih suka di
proses segera ke pengadilan daripada dibiarkan ngambang
begini tanpa b a tas w aktu . Orang- orang sudah mencap
kita bersalah, urusan bisnis kacau, karena orang di luar
tidak percaya lagi pada ki ta, ” ujar Hendrawan Haryono,
yang s e telah masuk daftar, rajin kongko- kongko di paguyuban
sesama bankir tercekal, terus terang .
3 . Upaya – upaya M enggugat Pemamah BLBI
Kalau saja Kwik Kian Gie tidak ngo to t untuk memb
a talkan M a s ter Se ttlem e n t & Acquis i tion Agreement
(MSAA), mungkin para konglomera t penanda tangan kesepaka
tan i tu sudah bisa tidur nyenyak. Be tapa tidak􀓡
Oengan skema M SAA, u tang Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) sudah dianggap lunas dengan menyerahkan
sejumlah a s e t sebagai jaminan. Kesepakatan i tu
sekaligus membebaskan mereka dari tun tu tan pidana a tas
berbagai pelanggaran perbankan yang mereka lakukan
sebelum dan selama krisis . Jadi soal dugaan pembobolan
bank sendiri, pelanggaran Ba tas Maksimum Pemberian
Kre d i t (BMPK), kong kalikong an tara pejaba t BI dan para
bankir sehingga BLBI bisa mengucur deras melampaui
kelayakan, dan dugaan bahwa dana BLBI dipakai membeli
dolar sampai nilai rupiah jadi kempis, sudah boleh
dilupakan kedua belah pihak. Oari sisi ini M SAA bolehlah
disebu t perjanjian damai an tara konglomera t penelan BLBI
dengan pemeri n tah (Badan Penyeha tan Perbankan
NasionaljBPPN ) .
Cuma masalahnya menuru t Kwik, Menko Ekuin 1 0
bulan p a d a Kabine t Persa tuan G u s Our, skema M SAA
berpo tensi merugikan negara seki tar Rp 8 0 triliun, hampir
4 kali lipat anggaran pendidikan nasional tahun 2000 .
H i tung – h i tungannya sederhana sekali . Ase t- as e t yang
diserahkan Liem Sioe Liong ( Salim ), Syamsul Nursalim, Bob
Hasan, dan Sudwika tmono sebagai a l a t pembayaran
u tang BLBI, nilainya paling banter cuma 30% dari yang
dijaminka n . Artinya BLBI yang d i tenggak lew a t bank- bank
mereka sebesar Rp 1 12 triliun tersebut, cuma dibayar
30%- nya . Kwik memang tidak mengada – a d a . Oivisi Ase t
Management Investm e n t (AMI) BPPN, yang menilai ulang
a s e t- as e t tersebut pada April 2000 membenarkannya .
Menuru t AMI nilai a s e t kesepuluh holding company
(holdco ), yang dibentuk untuk menampung a s e t- as e t
jaminan tersebut, c u m a R p 3 0 triliun a tau c u m a 2 7 % dari
nilai s a a t dijaminka n .
Mengapa pemeri n tah tidak meminta saja kekurangannya
dari mereka? I tulah masalahnya . Oalam skema
M SAA, yang d i tandatangani 21 S e p tember – 6 November
1998, para penerima BLBI sepaka t mengembalikannya
kepada pemeri n tah (BPPN) dengan menyerahkan sejumlah
aset. Ase t- as e t i tu di taksir nilainya sama besar dengan
jumlah BLBI yang mereka sedot selama krisis . Begitulah
Grup Salim (BCA) yang menelan Rp 52,62 triliun BLBI
menyerahkan 109 a s e tnya . Ase t- as e t i tu kemudian
dikumpulkan dalam s a tu holding PT Holdiko Perkasa
(Holdiko ) . Syamsul Nursalim (BONI) yang menelan Rp
27, 4 1 triliun m e nyerahkan 12 a s e t, termasuk Tambak
Udang Windu Dipasena . Ase t- a s e t i tu dikumpulkan dalam
PT Tunas Sepadan Investama . Lalu Bob Hasan (BUN)
yang menelan Rp 6, 159 triliun menyerahkan 30 aset dan
disa tukan dalam PT Kiani Wirudha . Sementara Sud\r.,·ika tmono
(Bank Surya) yang memperoleh Rp 1,886 triliun BLBI
menyerahkan 5 a s e tnya .
Lan tas apa sebenarnya yang salah dari penyerahan
a s e t- ase t tersebut? Sampai di s i tu memang tidak ada
yang salah. Apalagi bila mereka dengan jujur dan niat baik
menilai a s e t sendiri ( tidak ada mark up), seperti yang
diminta dalam perjanjian MSAA. I tu baru menjadi masalah
ke tika orang membaca salah sa tu klausul, yang membuat
Kwik uring- uringan . Klausul i tu kasarnya berbunyi : apabila
nilai a s e t- ase t yang diberikan i tu melebihi nilai yang
dijaminkan, maka pemerintah harus mengembalikan kelebihan
i tu kepada pemilik a s e t semul a . Namun bila ternyata
nilainya kurang dari i tu, maka dia menjadi tanggungan
pemeri n ta h . “Perjanjian seperti i tu kok bisa d i tandatangani?”
ka ta Kwik berang beberapa waktu sebelum
mengundurkan diri dari Kabine t Persa tuan Gus Dur.
Tentu saja Menko Ekuin (kini m a n ta n) kebera tan bila
MSAA di teruskan, sebab p o tensi kerugian yang harus
d i tanggung negara amat besar. Penilaian ulang AMI di
a tas adalah salah sa tu c o n tohnya . Dipasena, pertambakan
udang windu raksasa milik Syamsul dinilai Swiss First
Boston, konsultan asing yang disewanya – USS 2 miliar.
Dengan kurs penilai saa t i tu Rp 10- 1 1 ribu/USS, nilainya
menjadi Rp 20 triliun lebih. Padahal nilai riilnya, ka ta Kwik
dan dibenarkan Ke tua BPPN Cacuk Sudarija n to, paling
banter cuma Rp 2 triliun . Yang tinggal cuma kolam-kolam
raksasa dan air, serta beberapa genset, dan lain- lain. Di
ta taran aplikasi p o tensi ruginya lebih hebat lagi. Liha t
saja Holdiko (yang menampung 109 a s e t Grup Salim) telah
d i tawar perusahaan berbendera Malaysia dengan Rp 20
triliun . Padahal dia dijaminkan Salim kepada BPPI\I dengan
harga Rp 52 triliun lebih.
Entah karena memang ingin mengejar se toran a tau
karena tingka t i n telektuali tasnya terlalu rendah, BPPN
sebagai penguasa aset hampir saja melepas Holdiko
dengan harga diskon seperti i tu . Orang merasa lebih tidak
enak lagi se telah terungkap bahwa perusahaan yang mau
mengambil alih Holdiko i tu juga milik Salim . “Mengapa tidak
bayar saja u tangnya dengan cash, bila memang masih
banyak duit?” begitulah opini yang berkembang kemudia n .
Salim sendiri menganggap harga i tu w ajar, karena
pemerintah Thailand juga cuma mendapatkan 30% dari
nilai a s e t yang dijaminkan konglomera tnya . Bila konglomera
t besar semacam Syamsul membebankan pemerintah
kerugian sekitar Rp 20 triliun dari sekitar Rp 28, 4 1 triliun
BLBI yang d i tenggaknya, lalu Liem Sioe Liong yang a s e ta
s e tnya dianggap bagus juga membebani pemerintah
dengan kerugian sekitar Rp 32 triliun, Bob Hasan,
Sudw iktmono berapa lagi? Haruskah semuanya dibebankan
kepada APBN, yang berarti 217 juta rakya t Indonesia
ikut memikulnya lewat pengurangan anggaran pendidikan,
kese h a tan, dan lain- lain?
Bagi Kwik adalah mustahil BPPN, yang no tabene diisi
oleh orang- orang profesional m a n tan pengelola bank,
tidak mengerti soal ini. Banyak kalangan menilai kesepaka
tan i tu tak beda jauh dengan pro s ti tusi i n telektua l .
Memang a d a sebuah peredam kecil, klausul soal holdback
asse t. Dengan ini jika u tang lebih besar daripada a s e t
yang diserahkan, maka si penandatangan harus menyerahkan
a s e t tambahan . Namun siapa lagi yang mau
berpikir soal holdback asset, bila ada klausul bagus yang
membebaskannya dari i tu?
MSAA memang bukan sa tu- sa tunya kesepaka tan
yang disodorkan BPPN kepada konglomera t kakap pemamah
BLBI. Paralel dengan MSAA telah d i tandatangani pula
M a s ter of Refinancing Agreement (MRA) . Empat konglomera
t papan a tas menandatanganinya, dan telah pula
menyerahkan sejumlah aset. Usman Admadjaja (Bank
Danamon) yang menerima Rp 12,32 triliun BLBI, misalnya,
menyerahkan 26 a s e t yang digabung dalam PT Bantala
Kartika Abadi . Kaharuddin Ongko (BUN ) , yang melahap Rp
7,839 triliun, menyerahkan 20 a s e t dan disa tukan dalam
PT Arya Mus tika . Bank Umum Nasional (BUN) yang dimiliki
Bos Hasan dan Kaharuddin Ongko, ka ta sumber di BPPN
waktu i tu memang telah dijadikan mesin uang kedua
konglomera t i tu lewa t orangnya masing- masing . Jadi
mereka berdua harus menanggulang i : Bob lewa t MSAA,
dan Kaharuddin lewa t M RA. Samadikun Hartono (Bank
Modern) yang memakan Rp 2, 663 triliun BLBI menyerahkan
10 a s e tnya dan digabung dalam PT Cakrawala G i ta
Pra tama . Lalu Hokiarto, Hokianto (Bank Hokindo) yang
m emakai Rp 339 miliar BLBI menyerahkan 12 aset.
Meskipun kedua kesepaka tan i tu sama- sama merupakan
skema penyelesaian u tang BLBI dengan jaminan
a s e t, asumsi yang mendasari keduanya amat berbeda .
Menuru t sumber di BPPN (kini m a n tan) MSAA didasari
asumsi bah\';’a a s e t- ase t yang diserahkan para bankir
tersebut bagus- bagus dan nilainya melebihi u tang BLBI.
Sementara skema M RA didasari asumsi bahwa a s e t- ase t
yang diserahkan tidaklah bag us, dan nilainya di bawah
u tang BLBI. Akiba tnya perlakuan terhadap mereka juga
berbeda . Skema M RA mewajibkan penenggak BLBI i tu
un tuk menyerahkan jaminan pribadi (personal guara n tee ) ,
jika u tang BLBI mereka ternyata lebih besar daripada a s e t
yang diserahkan . Mereka i n i berteriak merasa diperlakukan
tidak adil oleh BPP N . Mereka lebih suka bila diizinkan
menyelesaikan u tang BLBI lewa t skema MSAA.
Tidak kurang galaknya adalah 25 m a n tan pemegang
saham bank beku kegia tan usaha (BBKU), yang kini
diwajibkan mengiku ti s truktur penyelesaian kewajiban
pemegang saham (PKP S ) . Skema i tu memaksa mereka
un tuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang tun a i .
“Seharusnya pemilik BBKU j u g a m e n d a p a t perlakukan yang
sama, yai tu menyelesaikan kewajibannya dengan skema
MSAA, ” ka ta pemilik Bank Mashill Philip Widjaj a .
Diliha t dari semanga tnya, menuru t Kwik yang kemudian
kembali ke habi ta tnya di DPR, MSAA a m a t mengun
tungkan konglomera t perampok uang negara . Meskipun
tak banyak yang mendukungnya di pemerintahan, banyak
orang secara diam- diam membenarkan pandangan kri tis
politikus POI Perjuangan i tu . Bahkan Presiden Abdurrahman
Wahid dan para wakil rakya t akhirnya se tuju
meninjau kembali MSAA. Sebelumnya, masih pada tahun
1999, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan
adanya kejanggalan dalam MSAA tersebut, te tapi tidak
mendapat tanggapan berarti . Pandangan Kwik sendiri soal
MSAA pada dasarnya tidaklah berbeda jauh dari
pandangan Econit. Menuru t Econit, yang dinakhodai Rizal
Ramli sebelum menjadi Menko Perekonomian i tu, se tidaknya
ada 6 kelemahan MSAA. Pertama, kesepaka tan
tersebut membebaskan debitur dari tindakan pidana yang
telah mereka lakukan (release & discharge ) , seperti
pelanggaran ba tas maksimum pemberian kre d i t (BMPK) .
Kedua, se telah MSAA d i tandatangani, pemerintah tidak
bisa menuntut para debi tur, jika ternyata jaminan yang
diserahkan kurang dari jumlah kewajiban yang seharusnya
d i tanggung .
Masih menuru t Econit, kelemahan ke tiga dari kesepakatan
i tu, kepemilikan a s e t- ase t yang diserahkan te tap
a tas nama debitur. BPPN hanya melakukan kon trol terhadap
operasionalnya . Keempat, tidak ada sangsi yang
tegas bila debi tur melanggar kesepaka tan MSAA. Dalam
hal ini sebagai c o n toh Econit menyebut beberapa pelanggaran
terhadap ba tas waktu penyerahkan aset (closing
d a te ) . Juga disebut adanya debitur yang belum memenuhi
kewajiban menye tor dana tunai (cash obligation), seperti
Syamsul yang belum menyerahkan Rp 1 triliun yang
diwajibkan kepadanya dalam MSAA. Bos BDNI i tu sendiri
mengaku sudah melunasinya . Kelima, a s e t debitur yang
diserahkan kepada negara, fisik saham, bukti kepemilikan
a tau sertifika t a s e t yang diserahkan, tidak dipegang oleh
BPPN . Seluruhnya masih te tap dipegang debi tur. Keenam,
susunan direksi maupun komisaris dari holding company
yang dibentuk dari perjanjian MSAA sebagian besar
dijaba t orang- orang BPPN . Yang terakhir ini berp o tensi
menimbulkan konflik kepentingan . Cara menghindarinya
cuma sa tu, ka ta banyak penga m a t, serahkan saja kepada
pengelola independen .
Terlepas dari kon troversi yang mengiringinya, menuru
t sumber di BPPN, sebenarnya MSAA tidaklah jelek-jelek
amat. Bahkan sebagai sebuah solusi saa t i tu dia
merupakan pre s tasi . “Bayangkan krisis lagi sangarsangarnya
pada tahun 1998 i tu . Nilai dolar semakin
menggelembung, banyak perusahaan m a ti, s i tuasi poli tik
tak menentu, penjarahan dan perkosaan merebak,
Soeharto j a tuh, dan sebagainya . Indonesia menjadi
soro tan i n ternasional, teru tama dalam masalah ras . Jadi
kita bisa menggiring mereka menanda tangani MSAA dan
MRA i tu hebat sekali,” tu turnya bersungguh- sungguh .
“Ki ta sendiri sebe tulnya enggak tahu harus bagaimana .
Lalu Salim menawari bagaimana kalau dia serahkan sejumlah
aset. Pertamanya kita tolak, tapi se telah dipikir- pikir
i tu bagus jug a . Lalu karena kita enggak ngerti soal
perjanjian seperti i tu, ki ta tanyakan konsul tan- konsul tan
IMF . Dengan bantuan merekalah kita bua t drafnya, makanya
dalam bahasa Inggris, ” tambahnya panjang sekaligus
menerangkan mengapa perjanjian i tu d i tulis dalam bahasa
Inggris, padahal menyangkut 2 pihak yang sama- sama
Indonesia . Banyak orang khaw a tir perjanjian dalam
bahasa asing ini akan menyulitkan, bila nantinya salah
sa tu pihak memperkarakan yang lain di pengadilan .
Masalahnya se telah draf perjanjian i tu jadi mengapa
posisi BPPN amat lemah. Apalagi bila di tinjau dari 6
kelemahan MSAA yang diungkap Econi t, BPPN di s i tu
seperti didikte . Adanya klausul yang a m a t merugikan
negara dan mengun tungkan konglomera t, adalah bukti
yang tak dapat dibanta h . “Mung kin ya, tim ekonomi
pemerintah Habibie saa t i tu yang dipimpin Ginanjar
Kartasasmita dan BPPN di bawah Glen MS Yusuf ingin
memberi semangat kepada mereka un tuk menjaga a s e tnya,
agar tidak semakin j a tuh . Dengan adanya kemungkinan
mendapat keuntungan di s i tu, kan mereka terpacu,”
jelasnya berlogika . “Dalam perjanjian i tu disebutkan
bahwa apa yang mereka ka takan adalah benar (presented
& warran ted ) . Seperti Syamsul, misalnya, dia mengaku
tidak memiliki a s e t lagi di luar negeri . Nah kalau ternyata
dike tahui di luar negeri, seperti di Singapura, Hongkong,
Cina, a tau di negara lain dia masih memiliki a s e t, maka
berarti dia sudah cacat. Perjanjiannya lantas bisa diba talkan,
dia bisa dikenakan sangsi, dan sebagainya,” tambah
orang BPPN i tu .
Mungkin peluang seperti i tulah yang mendorog Kwik
un tuk menggugat kesepaka tan tersebut, ke tika menjaba t
sebagai Menko Ekuin pada masa kepresidenan Gus Dur.
Dia bahkan meminta ahli pengacara dan hukum kondang
Kartini Muljadi dan Frederik B . G . Tumbuan un tuk mengkajinya
. Begitulah berpijak pada hasil kajian kedua tokoh
i tu, K\””ik menilai MSAA berte n tangan dengan undangundang
perbanka n . Perjanjian perd a ta i tu tidak bisa
menghapus tindakan pidana yang mereka lakukan, seperti
pelanggaran BMPK. ” Ibu Kartini dan Pak Fred juga merekomendasikan
agar MSAA diba talkan demi hukum,” ka ta
Kwik. Kartini dan Fred bahkan menganjurkan BPPN agar
mengambil langkah hukum, seperti paksa badan
(gijzeling) . Tindakan hukum seperti i tu boleh dikenakan
pada pemegang saham pengendali sejumlah bank penadatangan
MSAA dan MRA, yang tidak melunasi kewajiban
sebesar u tang BLBI yang telah dinikma ti, dan melanggar
BMPK.
Dari hasil kajian Kartini dan Fred nampaknya MSAA
sebagai sebuah perjanjian pun tak mung kin dilaksanakan,
sebab beberapa poin yang seharusnya dilaksanakan telah
dicederai sendiri oleh pelakunya . Paling jelas ten tu cedera
janji yang dilakukan bos BDNI Syamsul Nursalim, yang
memang dijadikan kajian u tam a . Pengkajian serupa ten tu
bisa juga dilakukan pada penandatangan MSAA yang lain.
Se tidaknya ada 5 cedera janji yang dibua t Syamsul :
Syamsul tidak membayar lunas secara tunai kewajiban Rp
1 triliun sebagaimana d i te tapkan dalam MSAA; Syamsul
tidak memindahkan hak a tas kepemilikan aset ke PT
Tunas Sepadan Inve s tama ; Syamsul melakukan beberapa
mispresenta tion (kekeliruan yang dilakukan dengan
sengaja terhadap penyajian d a ta ten tang aset; belum
semua a s e t tambahan (holdback asset) diserahkan ke
escrow agent (penampung sementara a s e t tambahan ) ;
Syamsul belum menyerahkan dokumen-dokumen lain yang
disyara tkan MSAA, seperti d e b tor’s consent and aknowledgement
dan loan forgiveness .
S e telah serangan panas Kwik terhadap MSA dan
para penenggak BLBI besar, koor un tuk membatalkannya
semakin santer saj a . Bahkan kalagan vvakil rakya t dan
pakar ekonomi pun iku t berteriak dengan nada yang
sam a . Dr. Sri Mulyani Indra w a ti, dari FE- UI termasuk
salah sa tu yang menyerukan pemba talan MSAA. Namun
pengacara Todung Mulya Lubis mengatakan tak mung kin,
karena membatalkannya sepihak i tu melanggar hukum .
“Akan te tapi kon trak yang d i tandatangani bukanlah harga
m a ti . BPPN bisa saja membatalkan MSAA, bila debitor
mencederai janj i . Jadi harus d i teliti dulu, tak bisa sekadar
membatalkan,” ujar m a n tan Ke tua Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia i tu pendek. Namun langkah apa
pun yang akan diambil pemerintah dan BPPN, hasil kajian
Kartini Muljadi dan Fred Tumbuan tak bisa diabaikan
begitu saj a .
Bahkan se telah Kwik berhenti dari jaba tannya sebagai
Menkko Ekuin, gugatan terhadap i tu terus berjala n .
Apalagi D r . Rizal Ramli yang menduduki posisi Kwik sebagai
Menko Perekonomian punya sikap yang tak kalah tegasnya
. “Dalam masalah MSAA ini, kerugian negara harus
d i tekan seminimal mungkin . Dengan begitu debitor harus
menambahkan a s e t jaminan dan memberikan personal
garansi guna menghindari pengurangan nilai a s e tnya , “
tutur Rizal seusai berkonsul tasi d e n g a n Wakil Ke tua D P R
Tosari Widjaj a . “Sebagai g a n tinya pemerintah bersedia
memperpanjang jangka waktu pembayaran kewajiban
debitor i tu , ” tambahnya . Sanksi pidana? “Itu vvewenang
Jaksa Agung, bukan Menko Perekonomian,” tegasnya .
Syamsul kemudian sempat dipanggil kejaksaan un tuk
menjalani pemeriksaan, tapi dia tak d a ting dengan alasan
kese h a ta n . Kemudian dia hengkang ke Singapura dengan
alasan bero b a t dan tidak kembali sampai pemerintahan
Gus Dur berakhir l e w a t impeachment w akil rakya t dalam
persoalan lain. Mega\’i a ti kemudian manggung mengg
a n tikan Gus Dur sebagai presiden .
Cuma urusan MSAA dan penenggak BLBI besar ini
berakhir an tiklimaks pada masa Kabine t Go tong Royong
Mega- Hamza h . Sebelum masa pemerintahan Kabine t
Mega- Hamzah berakhir dan BPPN habis masa baktinya,
Ke tua BPPN \’iaktu i tu Syafruddin Arsyad Temenggung
berupaya keras un tuk memberikan sertifika t Release &
Discharge kepada para konglomera t besar tersebut.
Upaya ini berhasil gemilang, meski dalam urusan siapa
yang m e s ti menandatangani sertifika t lunas dan bebas
tun tu tan hukum berlarut- Iarut. Seakan ada yang tak
beres dengan pemberian sertifika t tersebut dan khaw a tir
akan menjadi masalah dikemudian hari, poli tisi PDIP
memberi periga tan agar Mega\’i a ti sebagai presiden tidak
diliba tkan di dalam masalah i tu . Begitulah sertifika t
Release & Discharge kemudian d i tandatangi Ke tua BPPN
Syafruddin A Temenggung . Kini se telah Hendarman
Supandji menjaba t Jaksa Agung menggantikan Abdulrahman
Saleh masalah ini nampaknya angka t diangka t
kembali . Kabine t Indonesia Bersa tu SBY- JK, yang memang
bertekad membra n tas korupsi, nampakya tak bisa menerima
pemberian sertifika t Release & discharge tergesagesa
i tu .
z
Indonesia di Tangan
Kyai Abdurrahman Wahid
Reformasi berakhir a n tiklimaks. Partai- partai lama v’iarisan
orba te tap menjuarai pesta demokrasi 1999 . Yang berbeda
cuma sa tu : Golkar, yang selama 7 kali pemilu terus
berada d tem p a t pertama, dalam pemilu paling demokra tis
se telah pemilu 1955 ini bertukar tem p a t dengan POI
Perjuangan pimpinan Megav,,’ a ti Soekarno- putri . Golkar
harus puas di tem p a t kedua dengan kekalahan tipis dari si
juara baru . PPP berada di tem p a t ketiga, tapi dengan
ke tertinggalan yang sangat jauh. Partai kaum reformis
PAN pimpinan Amien Rais cuma mendapat tak sampai 10%
suara pemilih. Partai berlambang Ma tahari ini cuma mampu
menjadi pesaing baru PPP. Sedang partai kaum muda
kampus PK di bav,,’ah Nur Mahmudi Ismail bahkan tak
masuk electoral treshold . Sebab suara yang dikumpulkannya
tak sampai 3%. Lebih parah lagi partai anak- anak
muda beraliran kiri di bav,,’ah Budiman Sujatmiko PRO , yang
sempat berkibar menjelang kej a tuhan Soeharto, hanya
bisa mengumpulkan tak sampai 1% suara . Nasibnya tak
jauh beda dari PUOI di bawah Sri Bintang Pamungkas dan
PDR pimpinan m a n tan Menkop/PKM Adisasono yang
mengusung ekonomi kerakya tan . Partai- partai gurem ini
cuma punya dua piliha n : m a ti saja a tau g a n ti nam a . PK
memilih opsi kedua dan berubah menjadi Partai Keadilan
Sejantera (PKS ) agar bisa berlaga lagi pada 2004 . Hasil
pemilu demokra tis pertama ini sekaligus menunjukkan
kegagalan kaum reformis mengajak rakya t di akar rumput
pindah ‘kere ta :
1 . Obat Mujarab itu Bernama Abdurrahman Wahid
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, melihat
hasil pemilu seperti i tu, Amien terpaksa mengurungkan
nia tnya maju ke medan laga pemilihan presiden di sidang
umum MPR (Oktober 1999 ) . Orang yang selama berbulanbulan
sebelum pemilu selalu keluar sebagai jawara dalam
se tiap polling pendapat i tu mundur tera tur, karena malu,
disamping pilu ten tunya . “Saya tidak mau menjadi presiden
ten perc e n t ( 10%): ka tanya tahu diri . Sebaliknya
muka- muka baru di MPR tak rela bila Indonesia, se telah
perju- angan yang bera t, harus kembali dipimpin orangorang
yang tak punya visi ke depan. Apalagi un tuk kembali
ke pangkuan a n tek- an tek Soeharto . Maka dibua tlah
manuver c a n tik dengan mengu- sung Abdurrahman Wahid.
Selama 5 12 hari pemerintahan transisi Habibie, kyai tanpa
pondok pesantren ini memang telah menjadi tokoh oposisi
paling berwiba\';’a di republik. Oia sekaligus telah menyisihkan
ke tokohan Ami e n . Oengan menggandeng Mega, cucu
pendiri NU Kyai Hasyim As’ari i tu seperti menye d o t seluruh
keku a tan Mega, sehingga selama 16 bulan yang penuh
gejolak putri pemimpin besar revolusi i tu hanya tampil
sebagai adik yang mani s .
Namun manuver kaum reformis dan inelektual kampus
i tu telah mengubah keadaan . Cucu kyai i tu disulap
sedemikian sehing – g a tampil sebagai pesaing putri m a n tan
presiden pertama republik. Gus Our yang partainya cuma
mengantongi 13 juta suara pemilih dihadapkan dengan
Mega yang partainya telah memenangi pemilu legisla tif
dengan 35 juta suara . Namun Gus Our tampil percaya diri .
Oia tak memandang sediki t p n keku a tan Mega . Yang dia
tahu hanya kekua tannya sendiri, yang didukung kaum
reformis dan partai- partai lain yang tak menghendaki
presiden wanita . Begitulah kaum tradisonalis dan Islam
modern bergabung dalam sa tu barisan bersama kaum
reform i s . Oi sisi lain Mega yang sudah telajur menampilkan
diri sebagai adik manis jus tru rikuh sendiri . Sementara
para pendukungnya tak bisa menganggap Gus Our sebagai
musuh yang harus dilawan habis- habisa n . Yusril Ihza
Mahendra, Ke tua PBB kemudian ikut berlaga di sidang
umum i tu un tuk menangkap segala kemungkinan. M a n tan
‘speech wri ter’ Soeharto i tu ten tu tak sekadar neka t,
mengingat PBB yang dipimpinnya memperoleh suara yang
tak menggembiraka n . Perh i tungannya lumayan rasional :
Habibie tak jadi maju dan Amien sudah meninggalkan
lapangan. Bila Gus Our mundur a tau tak lulus tes keseha
tan, maka saingannya hanya sa tu, Megawati. Oapat
dipastikan Yusril yang muda, cerdas dan g a n teng akan
mampu memenangkan pemilihan di MPR.
Perhi tungan Yusril akhirnya memang melese t. Gus
Our tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam masalah
kese h a ta n . Tak ada tes, tak ada pertanyaan soal i tu .
Meski pernah terserang s troke menjelang ron toknya orba
dan pengeliha tannya tak sehat, di m a ta wakil rakya t Gus
Our te tap lebih baik daripada Mega . Baik kaum modernis
Islam, tradisionalis, maupun reformis seperti seka ta
memilih tokoh asal bukan Mega . Pokoknya Gus Our saa t
i tu boleh dibilang o b a t bagi kaum reformis yang terpukul
hebat akibat kekalahan telak dalam pemilu, o b a t bagi
Golkar dan a n tek- an tek orba yang tak ingin berhadapan
lang sung dengan seorang reformis galak seperti Amien,
obat bagi mayori tas muslim yang tak ingin dipimpin
seorang presiden \”‘anita, dan obat bagi dunia luar,
teru tama AS , yang tak ingin Indonesia dinakhodai Amien
yang bisa membahayakan kepe n tingan mereka di nusantara
. Jadi saa t i tu Abdurrahman Wahid tiba- tiba saja
menjelma menjadi o b a t mujarab bagi semua pihak.
Namun orang te tap saja terperengah ke tika Gus Our
benar- benar terpilih. Apalagi dia tidak segera menyerahkannya
kepada Mega seperti yang pernah dijanjikannya .
Karena i tu tak ada pula kejadian seperti dalam skenario
Gus Our sebelum pemiliha n : “Amien memilih saya . Saya
memilih Mega . N a n ti Mega akan memilih Ami e n . ” Jadi
dalam skenario i tu Gus Our, yang memenangkan pemilihan,
menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Mega . Sebab
partainya sendiri PKB cuma bertengger di tem p a t kelima
dalam perolehan suara, jauh di bawah PDIP yang memenangi
pemilu. Lalu Mega, yang di tunjuk presiden terpilih
Gus Our, menyerahkannya kepada Ami e n . Sebab dia
merasa pemimpin kaum reformis i tulah yang paling pantas
memimpin Indonesia se telah menumbangkan sang diktator
32 tahun Soeharto . Skenario i tu dilupakan Gus Our begitu
saja, ke tika tampuk pimpinan republik diserahkan kepadanya
. Namun kaum reformis dan Islam modern tidak
menyalahkan Gus Our dan tidak pula menyalahkan diri
mereka sendiri, karena membiarkan peluang i tu terlepas
begitu saj a . Sebagai g a n tinya mereka menyalahkan
Ami e n . Ini membuat m a n tan Ke tua Umum Muhammadiyah
i tu makin terpuruk di kalangan pendukungnya sendiri .
Meski tak pernah diekpos keluar, kejadian ini berkembang
menjadi luka dalam . Luka ini akan menganga lagi dan
menjadi penghalang se tiap ada rencana mengangka t
Amien menjadi pemimpin nasional, sehingga menguntungkan
lawan- Iawannya .
Sebaliknya posisi Mega di m a ta pendukungnya jus tru
semakin bagus. Oia semakin disayang pendukungnya yang
fana tik sambil menuding Gus Our sebagai pengkhian a t .
Protes i tu p u n terpaksa d i telan sendiri pendukung Mega,
karena putri sulung m a n tan presiden Soekarno i tu tak
menunjukkan kemarahannya . Sedang Gus Our di m a ta
kaum tradisionalis muslim yang fana tik, juga semakin
berwibawa . Kemenangannya yang mulus di sidang umum
MPR diangggap sebagai bukti keku a tan suprana turalnya .
Keadaan i tu jelas berbahaya . U n tungnya Gus Our, meski
pengeliha tannya tak awas, mampu membaca s i tuasi dan
merasakan resonansi ke tegangan di akar rumput. Pendukung
fana tik Mega, yang kecewa dan tersebar di
seluruh tanah air, ten tu tak rela melihat sang sa tria
pining i t dipecundangi begitu saja,justru se telah memenangi
pemilu. Oapat dipastikan kepercayaan diri pada
jumlahnya yang terbukti paling besar dan rasa kecewa
yang akut pendukung Mega, bila tak segera diredam,
akan muncul ke permukaan dalam bentuk apasaj a . Oia
bisa memporandakan apasaja yang ada di depannya
seperti air bah, banjir bandang, dan bahkan tsunami
so sial.
Gus Our mencium bahaya menghadang di depannya
dan tahu pula bahwa dia memiliki a l a t ampuh di tangannya
un tuk meredam . Sebagai presiden terpilih dia memiliki
hak prero g a tif un tuk mengangka t siapa saja sebagai
wakilnya . Oia bisa mengangka t orang luar Jawa un tuk
menyenangkan mereka yang ada di pulau- pulau lain, bisa
mengangka t orang Muhammadiyah un tuk menyenangkan
kaum modernis Islam yang telah membuka jalan baginya
un tuk tampil ke tampuk republik, a tau mengangka t seorang
jendral un tuk menentramkan TNI yang resah oleh
arus reformasi dan demokra tisasi, tapi Gus Our memilih
Mega sebagai v’iapre s . Ketegangan di akar rumput pun
sirna . Anak Kyai Haji Wahid Hasyim i tu berhasil mele\r,,’ a ti
rin tangannya yang pertama dengan predika t cum laud e .
2 . Menga mbil Kembali Kedaulatan Politik
Gus Our kemudian menyusun kabine tnya yang diberi
nama Kabine t Persa tuan . Krunya lumayan beragam, karena
Gus Our tak ingin mengecewakan gabungan partai
yang telah mengusungnya sampai ke RI- l , Oia menjadi
kabine t pelangi a tau gado- gado, ka ta para pengeri tiknya .
M e n teri – m e n teri kabine t transisi Habibie pukul ra ta tak
dipakai lagi, tidak terkecuali Menneg BUMN Tanri Abeng
yang telah bekerja keras mereformasi perusahaanperusahaan
BUMI\I sampai menjadi pemain dipasar modal
yang efektif. Oia bahkan menganggap sepi semua yang
telah dicapai kabine t transisi Habibie, termasuk perjuangannya
membangun ekonomi kerakya
tan . Oepartemen Koperasi & Pengusaha
Kecil Menengah (PKM ), yang
selama pemerintahan Habibie menjadi
lokomo tif ekonomi kerakya tan dan
pembeda dari masa orba, diamputasi .
Oia dijadikan kemen terian non portofolio
alias m e n teri negara . Akiba tnya
Oepkop/PKM tak punya kaki di daerah
. Ini sekaligus menandai disisih-
Tantri Abeng kannya kembali sistem ekonomi yang
berpihak kepada rakya t banyak. Keadaan ini berlangsung
sampai sekarang . Lalu Oepartemen Penerangan, yang di
zaman Habibie dinilai sangat reformis, teru tama se telah
sang Menpen Yunus Yospiah mencabut kewajiban SIUPP
(Sura t Izin Usaha Penerbitan Pers ), sekalian dihapus Gus
Our. Oepartemen Sosial yang pernah dihapus pada masa
Habibie, dihidupkan kemba l i . Lalu Panglima TNI, yang
selama puluhan tahun selalu dipegang Angkatan Oara t,
diberikan Gus Our kepada Laksamana Widodo HS dari
Angkatan Lau t .
Goncangan yang dihasilkan o l e h tindakan tersebut
memang lumayan besar, tapi Gus Our jalan terus . Sebagian
kalagan memang dibua t sesak nafas, tapi sebagian
lain menganggapnya sebagai tindakan reformi s tik. Sebagai
presiden Gus Our memang berhak melakukan berbagai
perubahan yang dingininya agar Indonesia baru seperti
konsepnya bisa terwujud . Cuma karena Gus Our tidak
pernah menjelaskan konsepnya sendiri, maka se tiap dia
melansir hal baru, timbul pula goncangan baru . Apalagi
m e n teri – m e n teri yang membantunya pun tak pernah
diajak duduk membicarakan langkah-Iangkah yang akan
diambil . Akiba tnya m e n teri- m e n teri seperti berjalan
sendiri- sendiri dengan komando berada di tangan ke tua
partai masing- masing . Oari s i tu konflik an tara presiden
dengan partai pendukungnya, yang menaruh orangorangnya
di kabine t, dan wakil rakya t di OPR mulai
tumbuh.
Oi negara- negara maju yang kondisi demokrasinya
sudah berjalan baik, konflik an tara presiden dengan para
pembantunya di kabine t dan para wakil rakya t ten tu
sudah mengakiba tkan kelumpuha n . Atau se tidaknya akan
muncul mosi tidak percaya dan kabine t pun bubar. Pemilu
ulang digelar a tau presiden baru dipilih. Namun Indonesia
sudah punya terlalu banyak persoalan dan kemiskinan
sudah cukup bikin pusing rakya t banyak. Jadi konsflik
a tara presiden, para pembantunya dan w akil rakya t te tap
menjadi konflik di an tara orang- orang penting i tu, a tau
se tidaknya dianggap sebagai salah sa tu hiburan sekelas
srimula t. Rakya t tidak mau iku t campur, apalagi memikirkan
jalan keluarnya .
Begitulah konflik i tu te tap terisolasi di an tara para
poli tisi dan orang- orang yang berkepentingan dengan
pusa t- pusa t kekuasaan, tidak menjalar ke akar rumput.
Keadaan ini memberi ruangan lebih luas kepada Gus Dur
untuk melakuan berbagai trobosan dalam urusan politik.
Gus Dur nampaknya memang cukup piawai memainkan
peranan dalam ruangan yang dimilikinya i tu . Kadang dia
bergerak bagai ombak menggulung apa saja yang ada di
depannya, seperti ke tika dia memecat beberapa m e n terinya
dengan berbagai alasa n . Di lain saa t dia nampak
lembut dan sangat arif, seperti dalam urusan dengan
konglomera t. Juga dalam soal Irian Jaya yang diganti
namanya menjadi Papua Bara t sesuai keinginan masyaraka
t di sana . Gus Dur bahkan tak segan mengizinkan
pengibaran bendera Bintang Kejora . Begitu pula dalam
urusan Aceh sampai dia sendiri tersandung dana dari
Sultan Brune i . Langkah-Iangkahnya cepat dan tak
terdug a . Gus Dur seperti ber- pacu dengan waktu untuk
menyelesaikan semua persoalan negaranya dengan
caranya sendiri, one man show . Dia tak g e n tar dengan
resiko apa pun yang bakal menghadangnya, bahkan tak
sudi mengemis kepada Paman Sam, si penguasa jagad
yang menyambut kemenangannya dengan dingin. Dia
memilih menJaga koeksistensi damai dengan semua
keku a tan yang ada untuk mendapatkan kembali kedaul
a tan politik negaranya, sekaligus menjadikannya a l a t
gertak. D a l a m h a l yang belakangan i tu G u s D u r mempraktikkan
politik bebas aktif, seperti dilansir Mohammad Ha tta
‘mendayung di an tara dua karang’ pada a\r,,’al- awal kemerdekaan
.
Atas dasar i tulah gagasan Presiden Abdurrahman
Wahid membentuk poro s : Jakarta- Beijing- New Delhi, menjadi
sangat menarik dan menimbulkan harapan bahwa
Jakarta bukan lagi anak bawang yang bisa dise tir Amerika
Serika t (AS ) a tau negara mana pun. Dia juga bisa
dijadikan alat gertak yang lumayan efektif untuk meningka
tkan posisi tawar Indonesia di m a ta dunia . Law a tan
kenegaraan pertamanya dengan mengunjungi negaranegara
te tangga Asia, bahkan dinilai penga m a t politik
CSIS Kusnanto Aggoro sebagai penegasan posisi, bahwa
Indonesia memiliki a l terna tif selain Bara t . Kebijakan inward
looking ke Asia ini disebu t Kusnanto sebagai a l terna tif
yang lebih berdaulat. Di Tanah Air hampir tidak ada
komentar nega tif mengenai gagasan i tu . Bila poros ini
benar- benar terbentuk, d i tambah keku a tan ekonomi dan
teknologi Tokyo, bukan tidak mungkin masa java Bara t,
diwakili AS, akan segera berakhir. Asia akan memasuki
zaman renaisans yang gegap gempita pada milenium
mendatang, dan Indonesia akan iku t pegang peranan .
Perhi tungannya sederhana saj a . Dalam 2 0 tahun ke
depan, Cina diramalkan akan tampil sebagai negara
dengan kemampuan ekonomi dan militer luar biasa,
ge tarannya pun dapat dirasakan saa t ini . Sepertiga
pendapatan Asia- Pasifik diperkirakan Kusnanto akan berasal
dari Cina . Dengan segala p o tensi yang dimilikinya,
negeri Tirai Bambu i tu bakal tampil sebagai keku a tan
pengimbang AS .
Sementara kunjungan Presiden ke New Delhi (India),
dinilai menunjang visi kelautan Gus Dur. Pertahanan laut
India saa t ini merupakan yang terku a t di Pasifik. Lagi
pula, negeri berpenduduk terpadat di dunia se telah Cina
i tu, memiliki p o tensi luar biasa di teknologi transportasi
dan persenj a taan . India dianggap bisa menjadi sumber
a l terna tif bagi indus tri persenj a taan Indonesia yang sering
kelimpungan dipermainkan Bara t .
Manuver G u s D u r tersebut memang menunjukkan
hasil bagus. Tak lama se telah kunjungannya ke negaranegara
Asia, Presiden AS Bill Clin ton mengundangnya ke
Gedung Pu tih via telepon . Gus Dur tidak saja menyambut
baik undangan i tu, tapi sekaligus dengan mudahnya
mengubur gagasan poros Jakarta- Bejing- New Delhi yang
sudah melambungkan namanya . Poros Jakarta- Bejing- New
Delhi tak pernah muncul lagi ke permukaan sampai
sekarang, meski kabinet telah berg a n ti dua kali. Gagasan
genial dan terbukti efektif un tuk menggertak bara t ini,
m e s tinya bisa dihidupkan kembali oleh SBY-JK yang dipilih
lang sung rakya tnya . Ini sangat bagus un tuk mengurangi
tekanan AS dalam soal HAM sambil meminta berbagai
konsesi, misalnya blok minyak Cepu un tuk Exxo n . Merasa
umpanya dilahap, Gus Dur bukannya meminta berbagai
kemudahan, tapi sebaliknya . Dia malah memberi kabar
gembira kepada Bara t mengenai rencananya membuka
hubungan dagang lang sung dengan Israel, obsesi lamanya
. Pada titik ini Gus Dur mulai tersandung . Membuka
hubungan lang sung dengan Israel tidaklah gampang
dijalanka n . Pro tes dan unjuk rasa ke tidakse tujuan marak
di seantero negeri . Para pengunjuk rasa, baik dari kalangan
santri, organisasi keagamaan, maupun perguruan tinggi
di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya,
Makassar, dan lain- lain, seiya menolak hubungan dagang
dengan Israel . Bagi mereka hubungan dagang sama
artinya dengan mengakui negara Israel . Padahal Negeri
Zionis i tu sampai kini masih menginjak- injak, merampas
tanah dan perkebunan kaum muslim in Palestina, da taran
tinggi Golan, dan sebagainya .
Bahkan, seperti sehari- hari diperton tonkandi beri ta
televisi, kaum Zionis Israel telah dan terus membunuhi
serta mengusir orang- orang Palestina dari kampung
mereka . Saking keras kepalanya, resolusi Perserika tan
Bangsa- Bangsa (PBB) pun tidak digubrisnya . Sampai 1987
saja, negeri kecil i tu telah menolak lebih 700 kali resolusi
PBB . Yang terakhir resolusi PBB No. 242 ten tang Hak- hak
Rakya t Palestina, yang mengharuskan Israel angka t kaki
dari tanah- tanah yang didudukinya sejak perang 1967.
Lagipula penduduk Israel yang cuma 6 j u ta, ka ta Ke tua
Pelaksana Kom i te Indonesia un tuk Solidari tas Dunia Islam
Ahmad Sumargono, SE, bukan pasar menggiurkan bagi
produk- produk Indonesia yang bukan high tec h .
Akibat keinginan membuka hubungan lang sung dengan
Israel i tu Gus Dur, yang sampai saa t i tu masih tercatat
sebagai salah sa tu pendiri Yayasan Shimon Peres
(berkedudukan di Tel Aviv), lang sung d i tuduh sebagai
agen Yahudi oleh para demonstran . Melihat gelagat tidak
mengun tungkan i tu, para wakil rakya t lantas meminta
Pemeri n tah menunda pembukaan hubungan tersebut.
Pemeri n tah memang lalu menya takan menundanya, tapi
Gus Dur secara terbuka menganggap pembukaan hubungan
dagang dengan Israel i tu sah- sah saj a . “Dalam
urusan dunia kita boleh berhubungan dengan Yahudi . Nabi
pun berdagang dengan Yahudi, ” ka tanya kesal di televisi
menanggapi berbagai pro te s . Bagi Presiden pembukaan
kon tak dagang dengan Israel lebih pantas ke timbang
dengan Rusia, Cina a tau Korea U tara . “Kenapa i tu
dibiarkan? Mereka terang- terangan a theis, menentang
Tuh a n . Sementara orang Yahudi dan Nasrani masih
mengakui adanya Tuhan. Agama Islam masih sa tu rumpun
dengan mereka, agama samawi,” tambah presiden kyai i tu
argumen ta tif.
M e n teri Luar Negeri Alwi Shihab, alumni Universi tas
Islam AI Azhar, Mesir, membenarkan pendapat Presiden .
Alwi menilai pembukaan hubungan dagang dengan Israel
a m a t urgen, karena berfungsi mengundang masuknya
modal Yahudi ke negeri ini. Lebih jauh lagi, hubungan
dagang dengan Israel digunakan Pemeri n tah un tuk
menarik simpa ti Yahudi i n ternasiona l . “Program u tama kita
sekarang kan perbaikan ekonomi. Ki ta sudah merangkul
Cina, Singapura, Jepang, India dan AS . Anda tahu kan
perusahaan multinasional di AS umumnya dikuasai
keturunan Yahud i . Seki tar 70% keuangan AS dikuasai
Jew ish Community . Jadi sasaran kita sebenarnya bukan
Israel, tapi lobi Yahudi di AS, ” jelas Menlu ya ng juga
profesor perbandingan agama di Univers i tas Harvard, AS
i tu meyakinka n .
Bagi Alwi membuka hubungan dagang dengan Israel
jauh lebih mengun tungkan daripada membiarkannya berjalan
sembunyi- sembunyi sebagaimana terjadi selama ini.
Memang d a ta resmi Atase Perdagangan Israel di Singapura
menunjukkan sepanjang 1999 nilai ekspor Indonesia
ke Negeri Zionis i tu mencapai US$ 11 j u ta . Sedang impor
Indonesia dari negeri i tu mencapai US$ 6 j u ta . Semuanya
dilakukan melalui pihak ke tiga, seperti Singapura dan
Belgi a . Bahkan, masih menuru t Menlu, nilai perdagangan
kita tahun 2000 dengan Israel mencapai US$ 20 j u ta .
“Nah lebih baik kita melakukan secara terbuka saJ a .
Jangan menjadi orang munafik, ” tegasnya . Menuru t
c a ta tan Depperindag nilai ekspor Indonesia ke negaranegara
Timur Tengah sekitar USS 2 , 5 miliar/ tahun ( a tau
5% dari to tal ekspor yang besarnya USS 5 0 miliar) .
Sasaran yang tak kalah penting daripada soal fulus
i tu, ka ta Alwi, mengurangi tekanan poli tik i n ternasional
terhadap pemeri n tah dalam soal pelanggaran HAM . “PBB
kan membentuk komisi i n ternasional un tuk menyelidiki
kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Ki ta bisa disamakan
dengan Rwanda, Serbia (Yugoslavia) dan lain- lain.
Dalam hal ini peran Kongres AS sangat besar,” papar
orang deka t Gus Dur i tu tenang . “Ki ta harus jujur, lobi
Yahudi di Kongres AS sangat kua t. Dari 27 ribu s taf dan
anggota Kongres, 20 ribu di an taranya Yahudi . Di kabinet
AS, dominasi Yahudi juga sangat terasa,” tambahnya .
Dengan dibukanya hubungan dagang terang- terangan
dengan Israel, Alwi percaya, Kongres AS akan mudah
diyakinka n . “Mereka akan menganggap kita tidak a n tiYahud
i . Selama ini ci tra Indonesia buruk di AS karena
media massa di sana dikuasai Yahud i . “
Terlepas dari pro – kon tra yang mengiringinya, argum
e n tasi Pemeri n tah sebenarnya cukup beralasa n . Menyambung
hubungan dengan Cina yang berpenduduk 1 , 2
miliar dengan kemampuan ekonomi, teknologi d a n militer
yang meningka t terus, memang lebih realisti s . Apalagi bila
diingat negeri berpenduduk 1,3 miliar orang i tu memiliki
cadangan devisa di a tas USS 250 miliar saa t i tu . Sedang
penduduk Israel cuma 6 j u ta jiwa, meskipun pendapatan
per kap i tanya di a tas US$ 1 6 . 4 0 0 . Begitu pula dengan
India, yang berpenduduk hampir 1 miliar serta memiliki
kemampuan pertahanan laut, teknologi transportasi dan
persenj a taan yang juga meningka t terus . Namun perlu
dike tahui, ka ta banyak penga m a t ekonomi, semua i tu
sampai saa t ini masih berupa p o tensi . Masih butuh w aktu
un tuk menjadikannya kenya taa n . Sementara dana, teknologi
dan lobi Yahudi sudah lama menjadi keku a tan riil di AS
dan Eropa .
Berpijak pada cara berpikir seperti i tu, banyak
kalangan dapat memahami keinginan Pemeri n tah membuka
hubungan dagang dengan Israel, negeri induk miliarder
Yahudi i n ternasiona l . Salah sa tu di an tara mereka adalah
DR. Hamid Awaluddin. “Saya dapat memahami cara
berpikir Gus Dur dan kabine tnya dalam hal ini. Yahudi
connection di AS menguasai Kongres dan Senat dengan
kemampuan lobi mereka . Yahudi juga menguasai media
massa dan lembaga keuangan dari Wall S tree t sampai
IMF,” jelas penga m a t poli tik dan hukum, yang pernah
tinggal 13 tahun di negeri Paman Sam tersebut, w aktu i tu .
Dewi Fortuna Anw ar, m a n tan penasih a t politik Presiden
Habibie, membenarkan pandangan Hamid . Menuru t
Dewi keku a tan lobi Yahudi di AS ada di berbagai sektor,
termasuk politik. M e n teri Pertahanan AS William Cohen,
Menlu Medeleine Allbright, Sandy Berger ( N a tional Securi
ty Council), Allan Greenspan (Federal Reserve Bank),
juga Henry Kissinger, m a n tan Menlu AS yang sampai
sekarang masih dihorma ti di AS dan Eropa, adalah Yahud i .
Israel merupakan pintu gerbang un tuk mengeruk dana
Yahudi diaspora (yang tercerai- berai ) di berbagai belahan
duni a .
Sekadar melengkapi gambaran ten tang kedigdayaan
lobi Yahudi, ada baiknya kita buka c a ta tan Fu’ad bin
Sayyid Abdurrahman Ar Rifa·i . Dalam bukunya “Vahudi
dalam Informasi dan Organisasi , ‘ dia menunjukkan bagaimana
kaum Yahudi memperku a t pengaruhnya lewat dominasi
kan tor beri ta, media massa, perfilman, keuangan dan
lembaga duni a . Kan tor beri ta terbesar dunia Reuters
dibangun keturunan Yahudi Julius Reuters . Kan tor beri ta
besar lainnya, Associated Press, Interna tional News
Service dan United Press Interna tional, juga dimiliki orang
Yahud i . Dominasi Yahudi pun ken tal di media massa AS,
seperti The New York Times ( terb i t sejak 1941) dan The
Washing ton Post. Kedua sura t kabar i tu sampai kini diakui
paling banyak mempengaruhi kebijakan negeri i tu . Bahkan
sura t kabar yang tidak terlalu besar pun, seperti The
Sunday Times, The Chicago Sun Times dan The Ci ty
Magazine, tidak mereka lepaska n . Di Inggris mereka
menguasai The Times, yang semakin terkenal se telah
diambilalih Yahudi Australia Rupert Murdoch . Kaum Yahudi
juga menguasai The Daily Express, The News Chronicle,
The Daily Mail dan The Observer.
Lebih jauh lagi Yahudi connection juga menguasai
s tasiun televisi acuan pemirsa AS dan Eropa : ABC, CBC
dan NBC. Di perfilman apalagi . Di dunia glamour ini dominasi
Yahudi amat kua t. Masih menuru t Fu’ad dalam bukunya
i tu, di perfilman kehadiran Yahudi a m a t terasa . Liha t
saja, William Fox (Fox Company), Samuel Golden
(Golden), Lewis Mayer (Me tro), Harny Warner (Warner &
Bross) dan H o t Dixon (Paramount) . Semuanya keturunan
Yahud i . Di AS, menuru t Fu’ad, 90% pekerja film mulai dari
su tradara, produser, e d i tor, artis sampai kru film adalah
Yahudi . Seakan mau melengkapi hegemoninya, Yahudi
mendominasi PBB, UNESCO, FAO, IMF, Bank Dunia, dan
berbagai organisasi so sial i n ternasional .
Perbankan AS dan pasar modal juga tidak lepas dari
cengkraman mereka . Dunia finansial ini sudah dari dulu
menjadi tem p a t bermain kaum Yahudi diaspora . Mereka
menguasai sebagian besar fund manager dunia . Soros
Management Fund, Quan tum Fund dan Goldman Sach
adalah raksasa- raksasa keuangan Yahudi yang menguasai
pasar uang dan spekulasi valu ta . Seorang George Soros
saja bisa menjungkirbalikkan negara yang dikehendakinya
l e w a t jual- beli m a ta uang di pasar uang i n ternasional,
seperti di London . Bahkan krisis moneter Asia, sebagaimana
dilansir PM Malaysia Dr. Mahathir Muhammad,
adalah ulah Soro s . American Israel Public Affair Com m i ttee
(AIPAC), salah sa tu organisasi Yahudi terkemuka di
AS yang berdiri 1897, dikenal sebagai organisasi yang bisa
memuluskan a tau menja tuhkan kandidat politik. Tolok ukur
mereka cuma sa tu : tokoh tersebut menyokong Israel a tau
tidak. S e tiap pemilu di AS, AIPAC bisa menghabiskan USS
4- 5 miliar – 4% dari pengeluarannya per tahun. Bila i tu
benar, dapat dibayangkan keku a tan dana Yahudi diaspora
.
Pertanyaannya kemudi a n : apakah pembukaan hubungan
dagang dengan Israel o to m a tis mendorong Yahudi
diaspora menginve s tasikan dananya di Indonesia? Apakah
hubungan i tu bisa memo tivasi lobi Yahudi membela kepentingan
Indonesia di hadapan lembaga- Iembaga kre d i t
dunia, seperti B a n k Dunia dan IMF? Apakah Israel a tau
Yahudi tidak akan meminta konsesi lebih banyak lagi dari
pemeri n tah Indonesia un tuk kepentigan mereka, seperti
dilakukan terhadap Anwar S a d a t (Mesir)? Lalu apakah
hubungan dagang i tu benar- benar akan memacu kaum
Yahudi Amerika mengurangi tekanan politik i n ternasional
terhadap Indonesia dalam masalah HAM?
Cukup sul i t mendapa tkan jawaban a tas pertanyaanpertanyaan
i tu . Jawaban buat pertanyaan pertama saja,
simpang- siur. “Ki ta memang bisa membuka hubungan
dagang dengan Israel secara terbuka, tidak seperti yang
selama ini terjadi, secara diam- diam . I tu bukan berarti
modal Yahudi i n ternasional yang berlimpah i tu o to m a tis
akan diinve s tasikan ke sini. Sebab un tuk berinve s tasi, ada
perh i tungan m a te m a tisnya sendiri . Bisa menguntungkan,
enggak?” ujar penga m a t Timur Tengah Riza Sihbud i . Pada
dasarnya, ka ta Riza, inve s tor d a tang ke sua tu negara
bukan karena negara tersebut memiliki hubungan dengan
Israel, te tapi karena p o tensi ekonominya .
Hal senada juga dikemukakan Aviliani, penga m a t
ekonomi dari INDEF . Menurutnya Pemeri n tah terlalu
agresif. Kalau mau dagang, harus kita lihat dulu apa yang
bisa kita jual ke sana . Dia khawa tir, jangan-jangan kita
terlalu banyak membeli dari mereka . Sementara kita tak
mampu menjual apa pun karena tidak mengenal kebutuhan
pasar mereka . Lebih jauh lagi, ka ta dia, un tuk
mengundang inve s tasi, inve s tor dari manapun asalnya,
Cina, India a tau Yahudi Amerika, kita harus memiliki
a turan yang jelas dan memudahka n . Jadi pemeri n tah
m e s ti memperbaiki dulu a turan yang selama ini terkesan
mempersuli t da tangnya inve s tasi, seperti banyaknya
ku tipan dan berbeli tnya perizinan .
Memang benar, karena penampilan Gus Dur yang
bersahaba t, Soros telah hadir di dunia bisnis Indonesia
dengan membeli saham Bentoel . Sebelumnya dia juga
masuk ke Bank CIC. Mungkin tak lama lagi, masuk ke
Telkom, Indosat, dan lain- lain. Namun keha- dirannya di
slnl tidak sebagai inve s tor lang sung yang mendirikan
pabrik a tau membangun infras truktur dengan sistem build
ope- ra te & transfer (BOT) misalnya, tapi sebagai inve s tor
portofolio . Inve s tasi jenis ini cuma bersifa t jangka pendek
alias cuma mencari capital gain, dan se tiap saa t bisa
hengkang dengan meninggalkan pukulan bera t di pasar
modal . “Biasanya para hedge fund seperti Soros akan
masuk ke negara bermasalah un tuk mencari untung besar
dalam w aktu singka t. Oi kala saham- saham di pasar modal
Indonesia ja tuh, mereka d a tang . S e telah mendapat
untung, mereka akan cepat pergi mencari negara lain, “
ungkap Managing Oirektur Econi t w aktu i tu Rizal Ramli
dalam diskusi Economic Outlook 2000, 14 Oesember 1999 .
Indonesia, menuru t Rizal, sebe tulnya a m a t butuh penanaman
modal asing (PMA) un tuk jangka menengah dan
panJang .
Oi sisi lain bantuan lobi Yahudi terhadap IMF dan
Bank Ounia buat Indonesia, tak kunjung keliha ta n .
Padahal dengan rencana membuka hubungan dagang
dengan Israel, The Holy Man, gelar dari majalah Newsweek
buat Gus Our, sudah menelan pil pahit di negerinya
sendiri . Oia dianggap mengkhianati pendukungnya yang
sebagian besar umat Islam . Toh IMF te tap memperlakukan
Gus Our seperti para pendahulunya, Soeharto dan
Habibie, dengan Le tter of Inte n t yang d e til dan membera
tka n . Bahkan un tuk menetapkan tarif dasar listrik dan
BBM pun, kabine t Gus Our masih didikte . Banyak orang
khawa tir, Yahudi connection membiarkan Gus Our sendirian
menghadapi masalahnya . Mereka menunggu lebih
banyak pengorbanan budayawan yang a m a t bersahaba t
dengan Israel i tu, seperti Anwar S a d a t yang akhirnya
d i tembak m a ti oleh ten taranya sendiri .
Bukan tidak mung kin dengan pengalaman mereka
mempecundangi negara lain, bahkan PBB dan AS, Yahudi
connection lebih mampu memanfaa tkan Gus Our
(Indonesia) daripada sebaliknya . PMA- PMA lama dari AS
dan Eropa yang masuk l e w a t jalur kolusi- korupsinepotisme
a tau yang telah merusak lingkungan, seperti
Freeport, tidak bisa dihukum di sini, karena adanya
hubungan lang sung i tu . Indonesia jadi ibara t anak kecil
yang mau memancing ikan paus, akhirnya malah d i tarik
menuju samudera . Yahudi connection mungkin terlalu
besar buat Gus Our. Kalau saja Indonesia mau menjadikan
pengalaman Turki, Mesir dan Yordania yang membina
hubungan dengan Israel lebih dulu sebagai pelajaran,
mung kin keinginan membuka hubungan lang sung akan
suru t. Ke tiga negara i tu bahkan telah berhubungan
diplomatik dengan Israel . Toh aliran modal dan bantuan
lobi Yahudi yang heba t, tidak juga mereka dapatkan .
Negara- negara i tu te tap tidak maJu dan dimusuhi
komunitas Yahud i .
Akhirnya tekanan poli tik i n ternasional terhadap
Pemeri n tah soal pelanggaran HAM, yang diharapkan bisa
dicabut, teru tama di Tim-Tim, ternyata berjalan terus .
Bahkan tidak berkurang . Mereka memperlakukan para
jenderal Indonesia yang terlibat, sebagai penj a h a t
perang, seperti di Yugoslavia dan Rw anda . Lobi Yahudi di
Kongres dan Senat AS rupanya belum berkenan mengurangi
tekanan i tu buat Gus Our, sahaba t mereka yang
demokra tis dan bersahaba t.
3. Tekamm Dunia Luar terhadap Gus Dur
Sikap bersahaba t Gus Our terhadap kaum Yahudi
dan AS akhirnya memang terbukti tak berbuah mani s .
Popularitasnya terus menurun di dalam negeri . Sedang
tekanan dunia luar, teru tama AS dan lembaga- Iembaga
yang terkai t dengannya tidak berkurang . Mereka terus
meminta presiden keempat RI i tu memberi konsesi lebih
banyak, seperti telah diprediksi oleh para pakar. Gus Dur
pun akhirnya tak tahan lagi dan mengungkapkannya
dengan segala kekesalan kepada media massa . “Baru saja
ada sa tu masalah, yaitu sebuah perusahaan yang menjadi
pembawa bendera kita di dunia i n ternasional, karena
punya ekspor yang besar dan sanggup membuat o to m o tif
mura h . Ini hendaknya dipelihara . Te tapi karena keb e tulan
ia punya urusan dengan bank, yang ikut di dalam BPPN,
harus dilikuidasi. Sampai- sampai S tanly Fisher dari
Washing ton telepon saya dan menanyakan hal i tu . Saya
ka takan kita punya kom i tmen i n ternasiona l . Tidak boleh
perusahaan ini gulung tikar hanya un tuk memuaskan
nafsu And a ‘ ” demikian Presiden Abdurrahman Wahid dihadapan
ra tusan ribu massa POI Perjuangan di Is tora
Senayan pada HUT POI ke 27.
Bocoran Presiden Abdurrahman Wahid soal tekanan
pihak luar di a tas, meskipun membuat banyak orang
tercengang, sebenarnya memang bukan barang baru . Dari
dulu sudah banyak disebut orang bahwa Amerika Serika t
(AS) dan konco- konconya penguasa dana melakukan
tekanan kepada negara- negara berkembang, termasuk
Indonesia . Orang juga tahu bahwa tidak semua tekanan
i tu didasari niat baik un tuk memajukan ekonomi dan
indus tri republik. Jelas bukanlah tujuan mereka membantu
Indonesia agar nantinya dapat berdiri sendiri dalam
ekonomi dan indus tri, seperti Jepang a tau Cina yang
kemudian menjadi pesaing . Para kre d i tor kakap tersebut
ten tu tidak ingin menciptakan Jepang kedua di kawasan
lain. Berbagai kepentingan iku t mengotori niat baik pemberian
kre d i t i tu . There is no free lunch,· tak ada makan
siang gratis, begitulah ka ta pepa ta h . Begitu pula dalam
praktiknya. Bila bisa mengeruk keuntungan sebanyakbanyaknya
dengan pengorbanan sekecil- kecilnya di saa t
normal, mengapa tidak diambil saja sekalian dengan ayam
p e telur emasnya di masa krisis. Jadi yang punya sudah
boleh dikubur tanpa mengurangi sumbangannya ke kocek
si pemberi kredit.
Jadi w ajar bila pemerintah negara- negara pemberi
kre d i t, sering secara salah kaprah disebut negara donor,
melakukan tekanan di sana sini un tuk mencapai tujuan
mereka . Caranya bisa bermacam- macam . Yang paling
lazim dan sopan ten tunya dengan memberi saran agar
jaba tan-jaba tan terte n tu dalam pemerintahan diberikan
kepada orang- orang yang dianggap bisa mengamankan
kepentingan mereka . Saran D u ta Besar AS un tuk Indonesia
agar Men teri Keuangan Bambang Soedibyo tidak
mengganti Ke tua BPPN Glen MS Yusuf beberapa w aktu
lalu, masuk dalam ka tegori ini. Sayangnya selain Amien
dan Gus Dur, tidak banyak yang tersinggung terhadap
tekanan santun D u ta Besar AS i tu . Padahal dalam soal
tekan- menekan AS adalah biangnya .
Bahkan cara kasar dan blak- blakan dalam urusan
menjaga kepentingan perut w arga sendiri juga tidak
jarang dilakukan negara adidaya i tu . Invasi militer AS di
Panama ketika mau menggusur Ortega (awal ‘ g O – a n) ,
adalah bukti tak terbanta h . Bukti lainnya yang kasa t m a ta
adalah penyerangan terhadap Irak, juga Vie tnam dan
Korea U tara jauh sebelumnya . Negara adidaya yang lain,
seperti Inggris, Prancis, Rusia, Cina juga tidak kalah
biadabnya dalam hal ini . Bantuan Prancis, Den Mark
kepada Mili ter Aljazair yang menghancurkan domokrasi,
ke tika partai Islam FIS memenangi 8 1% suara dalam
putaran I pemilu negeri i tu, adalah c o n tohnya . Daftar
tekanan pihak luar ini bisa diperpanjang, tapi sekadar
bahan renungan cukuplah i tu .
Cara m enekan yang lebih halus d a n aman juga tidak
kurang . Yang paling mudah tentu dengan memasukkan
poin- poin di dalam perjanjian pinj a m a n . Tujuannya sederhana
saj a : agar dana yang dipinjamakan segera balik
dengan membawa keun tungan berlipa t, sekalian membuka
jalan kepada perusahaan- perusahaan m ereka un tuk iku t
berebut rezeki . Hadirnya peri tel raksasa asal Prancis
(Co n tinen t dan Carrepour) di pusa t ko ta Jakarta l e w a t
bu tir- butir LoI seperti pernah disinggung di bagian lain
buku ini adalah salah sa tu c o n tohnya . Con toh lain akan
segera kita dapat bila mau memeloto ti poin- poin kesepaka
tan dengan lembaga pemberi kre d i t i n ternanasional i tu .
Penunjukan konsul tan dengan alasan m encegah kebocoran,
misalnya, juga termasuk dalam cara m enekan halus
ini. “Dari dulu kita sering mendapat pinjaman dari negaranegara
maju, seperti Jepang, AS, Belanda, Prancis,
Inggris, dan lain- lain. Lalu m ereka mewajibkan kita mengambil
konsul tan yang m ereka tunjuk. Alasannya sih mulia , “
tutur Pengamat Ekonomi dari INDEF Didik J Rachbini sinis .
Bagi Didik i tu sebenarnya m erupakan korupsi yang
dilegalka n . “Uang pinjaman i tu sebagian balik lagi kepada
m ereka dalam bentuk fee buat technical assistance, yang
manfaa tnya hampir tidak ada,” jelasnya cepat. “Mes tinya
kita h i tung juga keun tungan dari technical assistance
yang m ereka berika n . Bila tidak ada a tau terlalu minim
dibanding fee yang amat mahal i tu, sebaiknya pemeri n tah
menghentikannya . S ebab i tu juga m erupakan pemborosan
duit pinjaman yang nantinya harus kita bayar beriku t
bunga,” sambungnya serius . “Lih a t saja konsul tan BPPN
(Badan Penyeh a tan Perbankan Nasional) . S e telah kita
bayar mahal, apa sih hasilnya?” imbuh Didik retori s .
Sorotan kri tis Didik memang tidak berlebihan . S ejak
diben tuknya lembaga i tu sampai berakhirnya Kabin e t
Reformasi Pembangunan Habibie dan naiknya G u s Dur,
kinerja BPPN te tap saja payah dan kedodora n . Padahal
dia telah m embayar konsul tan asing Lehman Brothers Inc
dan JP Morgan, dibantu konsul tan lokal PT Danareksa dan
PT Bahana . Sampai bulan Juni 1999 saja biaya yang
dikeluarkan buat m embayar konsul tan Rp 650 miliar yang
diambil dari APBN, dan USS 1 0 j u ta diambilkan dari proyek
Bank Dunia buat keperluan manajemen, audit, hukum,
teknologi, pembukuan, dan akun tansi.
Glen terang- terangan mengakui ini di depan Komisi
VIII DPR- RI (28 Juni 1999) . Dari bagian APBN, ka ta dia,
sekitar Rp 400 miliar m erupakan biaya un tuk m embayar
konsul tan asing . Menurutnya seluruh biaya i tu diperlukan
un tuk melakukan keg i a tan finansial, legal due diligence,
serta tindakan penyeha tan lebih 5 0 bank, serta pengelolaan
seluruh aset di BPPN. Pertanyaannya kemudi a n :
sudah sebandingkah hasil y a n g diperoleh d e n g a n biaya
yang dikeluarkan i tu? Jawaban a tas pertanyaan dasar i tu
a m a t m eraguka n . Buktinya sampai saa t ini belum terlihat
adanya bank yang m enjadi sehat s e telah dira w a t .
Sementara a s e t- as e t perusahaan yang diserahkan kepada
BPPN pun a m a t sere t un tuk diuangka n .
Meskipun demikian BPPN tak punya nyali un tuk mengurangi
a tau m emulangkan para konsul tan asingnya .
Bahkan sampai habis masa ‘baktinya’ lembaga super i tu
tak pernah mengurangi konsul tannya . “Ki ta masih memerlukan
keahlian m ereka , ” ka ta Deputy Ke tua BPPN Farid
Harija n to pendek ketika di tanyakan masalah tersebut
w aktu i tu . Dalam perjalanan w aktu boleh dibilang telah
terjadi hubungan simbiosis m u tualisme an tara BPPN dan
lembaga- Iembaga konsul tannya . BPPN bertindak sebagai
tuan yang baik h a ti, sedang para konsul tan i tu mem- back
up- nya dengan berbagai pemikiran dan analisi s . Makin
lama sua tu persoalan bisa dibereskan, makin banyak
keuntungan dan penghasilan yang bisa dised o t . Sebenarnya
bila kita mau berpikir logis, BPPN tidaklah butuh w aktu
begitu lama un tuk menyelesaikan urusan dengan 1 . 668
debitornya .
Persoalannya BPPN, menuru t m a n tan Direktur Pusa t
D a ta Bisnis Indonesia CPDBI) Chri s tia n to Wibisono, terjebak
pada birokrasi yang kalau bisa mempersul i t, kenapa
m e s ti diperlancar. Sepintas memang ada 1 . 668 perusahaan.
Padahal kalau di telusuri lebih dari 300 adalah grup
yang mengakumulasi u tang hampir 60%. Ra tusan perusahaan
masuk ka tegori sedang dan kecil . Namun ka tegori
triliunan bisa dinegosiasi lang sung dengan 30 raksasa
debi tor, yang salah sa tunya adalah BUMN dan anak
perusahaan di bawah BUM N . Berpijak pada cara pandang
seperti i tu, memang harus diakui tidaklah pantas BPPN
berlama- Iama .
Pandangan serupa juga dilontarkan Rizal Ram l i . Lebih
jauh lagi dia menyarankan agar pemeri n tah melakukan
renegosiasi kepada para konsul tan yang dipakainya, agar
mereka terpacu un tuk memberikan benefi t sebesarbesarnya
. “Saya rasa harus dilakukan renegosiasi dengan
konsul tan- konsul tan i tu . Mereka sudah dibayar mahal .
ternyata pre s tasi mereka cuman segitu . Mereka harusnya
ikut bertanggungjawab dong ! ” ka ta Rizal . “Saya sih kalau
asingnya bagus, bisa meningka tkan nilai tambah buat
ki ta, ya kita sew a . Tapi pengalaman di BPPN menunjukkan,
yang naik i tu cuman biayanya aja, USS 60 j u ta
se tiap sa tu semester. Hasilnya? Nilai tambahnya, janganjangan
kurang dari i tu . Apa dong peranan konsul tan
jadinya?” tambah Rizal tertawa sinis.
Namun kinerja buruk seperti i tu, ka ta Rizal, bukan
monopoli BPPN saj a . Sebagai c o n toh ekonom kri tis i tu
menunjuk Bank Mandiri (BM) . Selama ini BM dike tahui
menggunakan konsul tan asing kelas dunia mulai Deutsche
Bank (res trukturisasi keuangan), Andersen Consul ting
( teknologi informasi dan c o n trolling) , Mc Kenzie Consultan
ts (res trukturisasi kan tor cabang dan back office) ,
Hay Management Consul tan ts (sumber daya manusia) ,
Indo-Ad Ogilvy & Ma tter (komunikasi) , sampai Hadiputran
to, Hadinoto & Partner/Baker & Mc Kenziey, dan
Wiriadinata & Widyawan (konsul tan perusahaan) . Dengan
menggunakan segudang konsul tan heba t, Bank raksasa
yang dikomandoi Robby Djohan i tu, m e s tinya bisa melaju
cepat. Nya tanya, menuru t Rizal, biaya rekap bank i tu
bukannya berkurang, tapi malah bertambah . Banyak orang
curiga jangan-jangan para konsul tan asing i tu sengaja
berlama- Iama, agar bisa mengambil keuntungan lebih
banyak lag i .
Rizal tak d a p a t menerima tekanan yang terus saja
dilakukan pihak luar terhadap Kabine t Persa tuan Abdurrahman
Wahid- Megaw a ti, teru tama IMF yang sengaja
mengulur- ulur w aktu pen- cairan plnJaman agar bisa
menye tir Gus Dur. Padahal Pemerin tahan Gus Dur dan
Megaw a ti telah lahir dari sebuah pemilihan yang demokra
tis . M e s tinya mereka mendukung pemerintahan baru
yang legiti m a ted ini un tuk memperbaiki keadaan. Memang
benar negeri ini belum lagi pulih dari penyaki t kronisnya
akibat krisis dan overdosis u tang w arisan rezim Soeharto .
Republik memang memerlukan hadirnya pemodal asing di
segala sektor, agar roda ekonomi dapat berputar m enyusui
Korea Selatan dan Thailand yang sudah tumbuh 8%
dan 4,5% tahun 1999 .
Rizal tak mengada- ada . Indonesia jelas akan
m enyambut baik d a tangnya modal asing l ewa t pintu mana
pun dia masuk. Mau masuk l e w a t pasar modal, silaka n !
Apalagi bila m a u investasi lang sung dengan bikin pabrik,
m enambang logam dan mineral, membuka perkebunan,
infras truktur, kelis trikan, perbankan, dan sebagainya .
Wajah pemeri n tah Gus Our yang bersahaba t, tentu akan
m enyambut gembira s e tiap masuknya modal dan investor
baru . Apalagi negara juga masih memerlukan u tang baru
dari lembaga- Iembaga kred i tor i n ternasional seperti IMF,
Bank Ounia, Consul ta tive Group on Indonesia (CGI), dan
lain- lain seperti dul u . Namun harus diing a t, karena dia
lahir dari sebuah pemilihan yang demokra tis, Indonesia
baru di bawah Gus Our jauh lebih dewasa . Akiba tnya
cara- cara main belakang m enjadi tidak populer lagi.
Pernya taan kesal Presiden IV RI di depan massa POI
Perjuangan, yang m erasa mau diarahkan l e w a t telepon
oleh S tanly Fisher dalam kasus Texmaco, diharap banyak
orang akan m enjadi b a tu pertama pemerin tahan yang
lebih berdaula t. U n tuk i tu tentu saja Presiden dan para
pembantunya harus banyak berkeringa t. Maklum sejak
krisis m elanda republik bulan Juli 1997, dan IMF masuk
sebagai ‘juru selamat,’ mengurus negara ini sudah m enjadi
ringan, seolah manajemen kenegaraan telah di- o u tsource
kepada IMF . Memang benar keadaan negara a m a t mengkhawa
tirkan, karena ron toknya dunia usah a . Memang
benar rakyat m enggelepar akibat anjloknya daya beli,
pemutusan hubungan kerja (PHK), dan lain- lain. Namun
Presiden dan m e n teri – m e n terinya tidak perlu berpikir
kera s . Mereka cukup duduk manis, selanju tnya ikuti
pe tunjuk IMF yang m enjanjikan pinjaman USS 43 miliar.
Memang ada kebera tan dari sebagian kalangan ekonom
waktu i tu terhadap LoI yang terlampau d e til dan
banyaknya poin yang m erugikan republik. I tu pun hanya
terb a tas pada hal- hal yang m enyangku t haj a d hidup
orang banyak, misalnya : pembukaan kembali keran ekspor
kayu log, pencabutan subsidi listrik tanpa m empermasalahkan
perjanjian kolutif PLN dengan inve s tor listrik
s w a s ta yang kel e w a t mahal, masuknya ri tel asing raksasa
(Carrepour dan Con tinent), dan lain- lain. Oi luar i tu harus
diakui sebagian besar penduduk republik adem ayem saja
saa t IMF m engambil- alih ‘pemeri n tahan’ pada masa akhir
Kabinet Pembangunan VI Soeharto . Orang juga maklum
ketika hal i tu berlanj u t pada Kabin e t Pembangunan VII
yang paling keras bau nepo tismenya . Begitu pula pada
masa pemeritahan Habibie yang dianggap tidak legitim
a te d . S ejak krisis pemeri n tah RI, seolah dipaksa IMF
un tuk m enjadi pak turu t yang manis, sehingga pengalaman
kerjanya semakin minus .
Namun kini Indonesia telah memiliki Presiden dan
Wakil Presiden yang dipilih wakil rakyat l e w a t pemilu
demokra tis . Jadi rasanya IMF tak punya alasan lagi un tuk
menuntun langkah kabin e t dengan LoI yang d e til sampai
titik komanya . Lain halnya kalau memang Gus Our
bersama Tim Ekuinnya minta ditatah terus seperti anak
kecil belajar jalan. Pemerin tah Gus Our bersama Megaw
a ti, yang terpilih secara demokra tis dan m empunyai
dukungan nya ta, seharusnya m emiliki semua syara t un tuk
melakukan pilihan- pilihan yang lebih berdaula t. Selama
100 hari pemeri n tahannya, Gus Our tidak diberi kesemp
a tan un tuk berlaku kreatif, melakukan berbagai improvisasi
dan inovasi dalam menjalankan pemerintahan dan
membangun negaranya yang sudah telanjur porakporand
a . IMF menjadi super kabinet yang keputusannya
tidak bisa d i tawar, sampai- sampai un tuk menaikkan gaji
pegawai saja, Presiden harus meminta perse tujuan IMF .
“Kita harus berani melakukan terobosan baru dalam
demokra s i . Ki ta angka t saja IMF sebagai anggota
OPR./MPR. Ki ta jadikan dia sa tu fraksi sendiri . Jadi kalau
kita jalankan semua pe tunjuk IMF, maka kita sudah punya
dasar hukumnya,” ka ta Oidik sinis sambil tertawa ngakak
ketika dimointai komen tarnya w aktu i tu .
Meskipun disampaikan dengan se tengah bereanda,
Pembantu Rektor I Universi tas Mereu Buana i tu jelas tidak
membual . Simak saja Lol yang d i tandatangani pemeri n tah
20 Januari lalu. Oi sana terpa tri jelas apa- apa yang harus
dikerjakan pemerintah, termasuk tanggal bulannya . Pada
sub sistem perbankan, misalnya, IMF menetapkan targ e t
w aktu penggantian top manajemen Bank B N I pada akhir
Januari 2000, Februari top manajemen BRI mendapat
gilira n . Rekapitalisasi kedua bank pela t merah i tu dilakukan
pada Juni 2 0 0 0 . Lalu pemeri n tah diminta menjual Bank Bali
dan Bank Niaga melalui tender terbuka pada semester
1/2 0 0 0 .
Lol i tu d i b a g i d a l a m 4 bagian : pendahuluan, s tra tegi
ekonomi jangka menengah, kebijakan ekonomi makro
1999/2000 dan 2000, dan reformasi s truktura l . Oi sana
pun di tekankan agar pemeri n tah mempereep a t res trukturisasi
sektor korporasi melalui sejumlah kebijakan yang
tengg a t w aktunya juga ke ta t. Sebelumnya lembaga
kre d i tor i tu meminta pengurangan subsidi listrik dan bahan
bakar minyak, dengan konsekuensi naiknya tarif kedua
kebutuhan penting i tu . Tujuannya euma sa tu, agar
pemeri n tah bisa eepat bayar u tang . Soal banyak yang
keeewa dan sengsara, i tu bukan urusan IMF .
Tak berhenti sampai di s i tu . Presiden Abdurrahman
Wahid juga dipaksa mengikuti kemauan AS un tuk membeli
listrik s w a s ta Paithon I yang anyir KKN dan mahal . Lew a t
Sekretaris Kedu taannya, negara adidaya i tu menganeam
akan mengenakan berbagai sangsi menyeramkan bila
pemeri n tah tidak menjalankan lSI perjanjian dengan
Paithon I. Gus Our, presiden yang dipilih di era reformasi,
akhirnya menyera h . Presiden tak jadi membawa masalah
listrik i tu ke meja hij a u . Gus Our berhasil menyenangkan
AS, tapi tak mampu menghibur rakyatnya yang kee e w a .
Oi s i s i l a i n Indonesia kehilangan Oirut P L N Adhi Sa tria,
yang punya prinsip . Pemeri n tah terpaksa m e n tolerir mark
up proyek sampai di a tas US$ 1 miliar lebih, saa t negara
lagi kesuli tan dana pem- banguna n . Oampak dominonya
akan segera menyusul, karena masih ada 27 proyek
serupa lagi yang telah d i tandatangai pada masa
Soeharto . Indonesia nampaknya dipaksa kembali ke jalan
lama yang mengun tungkan asing se telah beberapa saa t
berbelok ke jalur reformasi yang berpihak kepada rakyat
sendiri .
Kemenangan asing yang juga bikin ke tar- ke tir anak
negeri adalah kasus masuknya S tandard Chartered Bank
( S tanehart) ke Bank Bali (BB) . Maklum BPPN telah membuat
perjanjian yang tidak masuk akal, yang memberi
peluang kepada bank asing i tu mendapat keuntungan
dalam segala s i tuasi. Jelasnya seperti ini: bila BPPN
membatalkan perjanjian, maka BPPN harus membayar
kepada S tanehart sebesar USS 25 j u ta . Namun bila
pemba talan i tu a tas inisia tif S tanehart, maka BPPN harus
membayar S tanehart sebesar USS 2,5 j u ta . Ambooy,
bagaimana perjanjian seperti ini bisa dibua t? Hebatnya
lagi selama di bawah kon trolnya, S tanchart berupaya
memasukkan 30 orangnya ke BB yang harus digaji oleh
bank milik Rudy Ramli i tu . Meskipun tidak seluruhnya
berhasil, tapi BB sudah m engeluarkan banyak uang un tuk
m embayar kepongahan orang- orang S tanchart. Perjanjian
p a t- gulip a t d engan asing i tu memang akhirnya kandas.
Tentu saja persoalan tidak berhenti sampai di s i tu .
Oengan kekuatan modalnya, yang memang dibutuhkan
pemerintahan baru, asing akan te tap berusaha m enye tir
Gus Our di berbagai bidang . S epinya aksi kongkrit pemerin
tah terhadap penun tasan kasus pelanggaran hak asasi
manusia ( HAM) di Aceh dan di Ambon juga membuktikan
dominasi asin g . Aceh dan Ambon, karena asing tidak
mempedulikannya, maka persoalannya bisa diselesaikan
kapan saja bila ada w aktu . Berbeda sekali d engan kasus
serupa di Timor Timur, yang berjalan cepat karena
dorongan AS dan negara- negara pemberi pinjaman di
bara t sana.
S a tu hal yang sul i t dimengerti adalah sikap m endua
negara- negara bara t terhadap Gus Our yang bersahaba t.
Oi sa tu sisi Gus Our mendapat kehorm a tan di AS, dan
Presiden Bill Clin ton m enyebutnya “So s w e e t ! ” Begitu pula
sambutan yang di terimanya di negara- negara Eropa .
S emuanya m enyambut hang a t, dan penuh canda . Oi sisi
lain kehorm a tan dan keramahan i tu tidak terliha t pada
kebijakan m ereka terhadap pemerintahan Gus Our dan
Megawati. Buktinya tidak ada h air cut (pemotongan
u tang) buat pemeri n tah, di samping pemeri n tah bersama
tim ekuinnya memang tidak mau m emin ta . Takut disangka
miskin a tau tidak dipercaya kre d i tor. Padahal semua pakar
ekonomi sepaka t pemotongan u tang i tu amat diperlukan,
sebab beban pembayaran cicilan u tang d i tambah bunga
sudah m elebihi jumlah pinjaman yang masuk. Padahal
sikap sok g e n tle pemeri n tah i tu te tap saja tidak m enimbulkan
kepercayan . Buktinya Bank Ounia mulai tahun ini
m eminta pre paym e n t 1% dari to tal pinjaman yang akan
diberikan CGI sebesar USS 4, 7 miliar. Pasangan
Abdurrahman Wahid- Megaw a ti yang dipilih secara demokra
tis nampaknya sedang diarahkan un tuk m enjauhi
keinginan- keinginan rakyatnya sendiri . Ini ten tu pada
giliranya akan sangat berbahaya . Bukan tidak mungkin
rakyat lew a t para wakilnya akan mencabut kembali
mandat yang telah diberikan i tu .
4. Gus Dur Menuai Badai
Roda ekonomi telah m enggelinding perlahan, ketika
Abdurrahman Wahid menerima tongka t e s tafe t dari
Habib i e . Tak seperti pendahulunya, Gus Our mew arisi
Indonesia yang rela tif lebih s tabil . Nilai Rp, misalnya, telah
bertengger manis di kisaran Rp 6. 700jUS$ (dari Rp
1 5 . 000- 1 7 . 000jUSS ) . indeks harga saham gabungan
(IHSG) berhasil dikerek ke level 700 (dari di bawah 300)
berka t kepiawaian M enneg BUMN Tanri Abeng m eres trukturisasi
perusahaan- perusahaan BUMN dan membawa
sebagian melantai di bursa saha m . Sedang kalangan
pengusaha kecil- m enengah dan koperasi rel a tive memperoleh
martab a tnya sebagai e n ti tas ekonomi bangsa berka t
perjuangan MenkopjPKM Adisason o . Oengan bekal i tu
saja, d i tambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden
bersama wapres yang dipilih secara demokra tis, ‘kapal
Indonesia’ m e s tinya sudah bisa melaju kencan g . Namun
Gus Our bersama kabine tnya m enolak mew ansI semua
hasil kerja keras kabin e t transisi . Ini sebe tulnya
merupakan kepu- tusan yang berani, meski tidak s tra tegis,
bila tak bisa disebut menyusahkan diri sendiri . Sebab
ketika hasil jerih payah Habibie dan kabine tnya d i tolak,
maka yang tinggal cuma kesul i tan w arisan rezim orba
yang gagal akibat berbagai salah urus puluhan tahun,
u tang menggunung, dan resep- resep usang dan mendetil
dari IMF yang juga telah gagal .
Gus Our memang tidak menyadari b e tul bahwa konsekuensi
logis dari penolakan i tu adalah kembali ke ti tik
n o l o Kalau saja se telah kembali ke titik nol, kendaraannya
telah siap dan lebih bagus, mungkin tak masala h . Namun
bila harus kembali ke titik nol dengan berjalan kaki dan
kendaraan yang mau dipakai belum lagi dibua t, maka
rakyat yang dibawanya bisa pusing dan muntah- muntah,
karena merasa diajak berpu tar- putar dalam keadaan lapar
dan lelah. I tulah yang kemudian terjadi, teru tama dalam
urusan membangun pengusaha kecil menengah dan
koperasi yang tiba- tiba dibua t mande g .
G u s Our, juga kaum reformis pada umumnya, terjebak
pada pemikiran bahwa biang keladi salah urus dan
kebangkrutan Indonesia adalah rezim orba, dan Habibie
adalah w ayang di tangan m a n tan penguasa orb a . Tak
heran bila menolak hasil jerih payah Habibie a tau menganggapnya
tak ada menjadi penting, meskipun Gus Our
sendiri baik secara kasa t m a ta maupun samar- samar,
sebenarnya tak terlalu a n ti orba, Golkar dan keluarga
Cendan a . Semua orang pasti belum lupa bagaimana cucu
pendiri NU i tu menggandeng mba Tutut ke pesantrenpesantren
un tuk menggolkarkan san tri, sekaligus menggembosi
PPP menjelang pemilu 1997. Tindakannya kalis
dari kri tik dan huj a tan kaum nahdiyin . Bahkan kaum
reformis pun lebih senang melupakan semua tindakan
kotroversial sang kya i . Gus Our te tap dianggap bagian
dari kaum reformis dan memiliki jalan pikiran jenial, yang
tidak bisa dimegerti orang awam begitu saja . Jadi segala
tindakannya tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada
siapa pun. Oi m a ta pendukungnya yang fan a tik Gus Our
boleh melakukan apasaja, kapan saja, di mana saj a .
Con tohnya t a k sul i t dicari . Y a n g paling kongkrit mungkin
saa t dia membela perusahaan penyedap makanan Ajinom
o to . Perusahaan yang dihuj a t jutaan konsumen karena
menggunakan pankreas babi sebagai salah sa tu bahan
bakunya ini, dibela presiden kyai ini, sehingga masalahnya
tak sampai ke meja hijau.
Sebagai m a n tan aktivis LSM, presiden kyai ini seakan
tahu b e tul ada gudang harta yang kuncinya berada
di tangan Soeharto dan sebagian lagi disembunyikan para
konglomera t peliharaan cendana di luar negeri . Keyakinan
semacam i tu pada gilirannya menun tun Gus Our un tuk
merangkul cendana sebagai jalan pintas mendapa tkan
dana pembangunan yang lagi sere t. Agenda nasional
menggiring Soeharto ke meja hijau disisihkan Gus Our
sekalian dengan berbagai alasa n . Padahal krisis ekonomi
telah mencapai dasar, ketika Abdurrahman Wahid memulai
pemeri n tahannya pada akhir 1999 . Bahkan roda ekonomi
sudah mulai menggelinding pelan, seperti terlihat dalam
paparan sebelmnya . Jadi ekonomi Indonesia cuma punya
sa tu kemungkinan, tumbuh. Bahkan bila pemeri n tah tidak
melakukan apa- apa sekalipun, ka ta Oidik, ekonomi akan
te tap tumbuh. Akhir tahun lalu dia memprediksi, bahwa
pada tahun 2000 Indonesia bakal membukukan pertumbuhan
3 – 4 % . Perkirakan senada juga diungkap Rizal Ramli,
sebelum diangka t menjadi Menko Perekonomian, pada
w aktu hampir bersamaan.
Prediksi kedua penga m a t ekonomi i tu memang terbukti
. Oi tengah anggaran negara yang minus sekitar Rp
42 triliun, sepanjang tahun 2000 ekonomi Indonesia
menggeliat pasti . Bila tahun 1999 ekonomi Indonesia
cuma membukukan pertumbuhan 0, 13% . Tahun ini di taksir
mencapai 3 – 4 % . Sementara inflasi bertengger pada angka
terkendali, sekitar 7 % . Naiknya harga BBM dan tarif dasar
lis trik, yang memacu demo dan pesimisme di kalangan
bawah, seperti tak mampu menahan roda ekonomi yang
mulai menggelinding ini. Bahkan protes berbagai kalangan
a tas kelakuan presiden yang sering nyeleneh, tak bera
turan, dan mengecew akan tidak membuat Indonesia
makin terpuruk.
Bila mau dihitung kekecewaan i tu sebenarnya sudah
menggunun g . Oi awal pemeri n tahannya dia memecat
M e n teri Inve s tasi/ Ke tua BKPM Hamzah Haz, orang PPP
dari NU, dengan alasan tak jela s . Lalu presiden kyai i tu
menambah masalah dengan cara merin tis hubungan
dagang langsung dengan Israel . Akiba tnya poros tengah,
yang mengan tarnya ke i s tana, mulai terluka . Kemudian
giliran POI Perjuangan dan Partai Golkar dibikin miris lew a t
pemecatan M e n teri BUMN Laksamana Sukardi d a n M e n teri
Perindus trian Yusuf Kall a . Alasannya korupsi, sa tu alasan
yang mencoreng w ajah parta i .
Kalangan nasionalis a w a m d a n ten tara kemudian dibikin
Abdurrahman sesak napas dengan keinginan
mencabut Tap MPR soal pelarangan PK1 . Campur tangannya
yang kasar di militer un tuk mempercep a t reformasi di
tubuh TN I, menimbulkan persoalan baru yang sul i t
diselesaikan, dan ini disinyalir berdampak panjang terhadap
s tabilitas dan keamanan negara sampai kin i . Oaftar ini
bisa diperpanjang, misalnya dengan grilia poli tiknya
Sofyan Wanandi CS, yang dibiarkan Gus Our merecoki
Menko Ekuin Kwik Kian Gie . Kabinet Persa tuan akhirnya
memang dipere teli sendiri oleh Gus Our, dan diganti
dengan orang- orangnya sendiri . Terakhir dia mendepak
Kwik dari PDIP dan Menkeu Bambang Soedibyo (PAN ) .
Rizal Ramli kemudian diangka t menjadi Menko Perekonomian
menggan tikan Kwik. Sedang Menkeu Bambang
Soedibjo (PA) diganti dengan Prijadi yang pernah tak lulus
fi t & proper tes t BI saa t dicalonkan menjadi Oirut BI\l 1 .
T a k dapat dipungkiri i tu semua membuat G u s O u r lebih
mudah dijadikan sasaran tembak bersama. Oukungan
kepadanya dari wakil rakyat di OPR semakin kecil . Bahkan
‘anak- anak TK’ berhasil mengglnng Presiden un tuk
menjelaskan kebijakan- kebijakan yang diambilnya . Mereka
juga berhasil memaksa Gus Our membagi kekuasaannya
dengan Wapres Megawati. Gus Our lalu mengeluarkan
Keppres soal pendelegasian urusan teknis kenegaraan
sehari- hari kepada Wapres, yang dimen tahkannya sendiri
cuma dengan memo . Orang semakin kecewa memang,
tapi Gus Our tak peduli. Hobinya melanglang buana juga
tidak berkurang, meskipun anggaran un tuk i tu sudah habis.
Orang menyebut tindakannya i tu sebagai escapisme,
pelaria n . Oia dianggap menyadari ke tidakmampuannya
menyelesaikan berbagai persoalan, tapi ogah mundur. Oia
memilih un tuk melupakannya dengan pelesiran jauh. Ini
mungkin ada benarnya, mengingat persoalan di dalam
negeri yang dibengkalaikannya memang banyak. Padahal
semuanya butuh tindakan cepat dan terprogra m . Liha t
saja d i Riau dan Kaliman tan ada tun tu tan agar pemeri n tah
pusa t memberi kesempatan daerah mengelola sumbersumber
alam sendiri . Aceh, yang perlu penyelesaian politis
menyangku t pembagian rezeki yang adil an tara pusa t dan
daerah, malah dibiarkan merana se telah upayanya yang
gagal mengatasi masalah di s i tu . . Papua Bara t berubah
menjadi b a tu sandungan, menyusul Kaliman tan dan
Ambon (Maluku) yang sudah minta korban jiwa dan harta
terlalu banyak. Di bagian lain di tanah air bencana alam
susul- menyusul . Ini pun tak terlalu merisaukan Presiden .
Dalam s i tuasi seperti i tulah ekonomi Indonesia
sepanjang tahun 2000 tumbuh 3-4%. Kenya taan ini cukup
fenomena l . Memang masih ada c a ta tan di sana sini .
Pertumbuhan kali InI, ka ta m a n tan Menkeu Fu’ad
Baw azier, lebih banyak dipacu oleh konsumsi yang
tertunda, dan ekspor komodita s . “Dulu orang menunda
konsumsinya karena krisis, dan menyimpan uangnya di
bank. Sekarang mereka mengonsumsikannya, mungkin
cuma bunganya saj a . Sedangkan ekspor yang meningka t,
i tu bukan kerja pemeri n ta h . I tu kerja s w a s ta . Mereka
ekspor, karena pasar dalam negeri menciut dan nilai Rp
a m a t rendah terhadap dolar,” jelas Fu’ad berteori .
Ang g o ta Fraksi U tusan Daerah (Jogja) MPR i tu
memang tak mengada – a d a . Pemerin tahan Gus Dur sampai
saa t ini belum berhasil menjinakkan dolar. Bahkan beberapa
bulan terakhir m a ta uang Paman Sam i tu semakin
liar, sehingga mencapai Rp 9 . 500jUSS, jauh di a tas APBN
yang m e m a tok Rp 7 . 300jUS$ . “Bila Gus Dur tidak
mengubah kebiasaannya yang suka berubah- ubah, saya
kha w a tir keadaan bukannya membaik, tapi malah memburuk.
Inve s tasi asing te tap enggak masuk. Padahal
tanpa masuknya inves tasi baru, pertumbuhan tak bisa
langgeng,” ka ta Fu’ad bersungguh- sungguh .
Pandangan serupa juga dikemukakan Direktur Institu
t of Development & Economic Analysis (IDEA) Revrisond
Baswir. Lebih jauh lagi, menurutnya, ada tiga faktor yang
mendorong pertumbuhan kali ini. Pertama, konsumsi yang
tertunda. Kedua, ekspor komoditas, i tu pun terb a tas pada
komoditas pertanian dan elektronik, yang diun tungkan
oleh rendahnya nilai Rp terhadap USS . Ketiga, naiknya
harga minyak dan gas bumi. Namun res trukturisasi
ekonomi riil sebenarnya belum pernah terjadi . Sektor riil
masih mande g . Sebagai bukti dia menunjuk kapasitas
produksi pabrik terpakai sampai saa t ini cuma 40% .
“Investasi asing tak kunjung masuk. Yang terjadi malah
capital outflow sekitar US$ 4 miliar selama tahun 2000,”
tu turnya menyakinka n . “Realitas i tu lebih banyak
disebabkan tingka t ke tidakpastian inves tasi dan country
risk yang tinggi . Di s i tulah kegagalan pemerin tahan Gus
Dur,” sambung Sony, begitu dia disapa, singka t.
Lebih jauh lagi Dr. Scott Younger, Chairman S trategic
Intelligence, berpendapat tahun 200 1 Indonesia
masih mungkin mencapai pertumbuhan 4-5%, tingka t
p e tumbuhan yang sudah dicapai pada kuartal ke tiga
200 0 . U n tuk i tu ada beberapa hal yang m e s ti dilakukan
pemeri n tah di luar masalah res trukturisasi u tang dan
reformasi politik. Yang paling penting adalah deregulasi
un tuk meningka tkan inves tasi s w a s ta dalam pembangunan
infras truktur dan manufaktur. Dalam jangka pendek ini
akan mengundang inve s tasi asing langsung . I tu sangat
penting un tuk menjaga kon tinyui tas pertumbuhan dalam
jangka menengah dan panjang .
Scott mengakui tidak gampang memprediksi skenario
Indonesia tahun depan . Menurutnya protes memang
terhenti sejenak, karena sekarang Romadhon . Aw al
Januari nanti semuanya akan berla􀓢ut dengan kekua􀓣
annya yang makin besar menen tang presiden dan para
eksekutifnya . Apalagi bila ke terlibatan presiden dalam
Bulog Ga te dan Brunei Ga te dapat dibuktika n . “Bila Gus
Our bertahan, saya tidak yakin tekanan akan berhenti,
kecuali dia dan para ekseku tifnya mengubah cara kerja
mereka dan memperbaiki hubungannya dengan legisla tif,”
tutur Scott h a ti – h a ti . “Namun bila dia tak bisa bertahan,
dan Megaw a ti meng- g a n tikannya, maka perkembangan
poli tik dan ekonomi akan sangat berg a n tung pada wakil
presiden yang dipilihnya dan kabinet yang dibentuknya .
Yang diperlukan adalah seorang m e n teri koordinator yang
mumpuni dengan seminimal mungkin campur tangan poli tik
un tuk bertindak sebagai pemimpin kabine t (chef de
cabin e t) . Juga dibutuhkan m e n teri-men teri yang berorien
tasi pada kerj a . Bila ini terjadi, saya yakin ekonomi
akan tumbuh signifika n . Rp yang kini terlampau kempis
(under valued) bisa menguat, ” tambahnya tenang .
Pandangan seperti i tu juga dikemukakan James van
Zorge, konsul tan Van Zorge, Heffernan & Associate . Van
Zorge melihat panitia khusus OPR akan banyak berperan
dalam 6 bulan ke depan . Bila mereka berhasil membuktikan
ke terlibatan Gus Our dalam Bulog Ga te dan Bruney GAte,
maka i tu akan menjadi amunisi besar yang bisa memaksa
Gus Our turun . “Oalam kondisi i tu bila dia te tap mempertahankan
kedudukannya, maka ekonomi tidak akan
meningka t . Bahkan mungkin akan semakin terpuruk,
karena banyaknya kerusuhan akan meningka tkan coun try
risk Indonesia di m a ta inves tor. Rupiah semakin lemah
terhadap USS,” paparnya prediktif. “Sebaliknya bila Mega
naik menggan tikan Gus Our, maka inves tor luar akan w a i t
a n d see . Mereka akan melihat dulu siapa- siapa yang
diangka t Mega di jajaran kabinet, bagaimana kredibelitas
mereka, bisa d i terima pasar a tau tidak,” sambungnya
cepat. Bila semuanya oke, maka inves tasi akan segera
masuk dan memacu pertumbuha n . Hal yang bakal menjadi
ganjalan nantinya, ka ta Van Zorge, adalah u tang Indonesia
yang sudah kelew a t besar. Ada baiknya pemeri n tah
menegosiasi Paris Club lagi un tuk mereschedule- nya,
sebab nantinya bisa menjadi bibit krisis.
Berpijak pada perkembangan terakhir, an tara lain
hubungan Gus Our dengan elit politik di OPR yang semakin
runcin g . Apalagi se telah presiden menganggap pansus
illegal. Juga kecamannya terhadap M e n teri Senior Singapura
Lee Kuan Yeu, yang merusak pamor Gus Our di dunia
i n ternasional . Sony mempersiapkan 4 skenario yang bakal
berpengaruh terhadap bisnis tahun depan . Pertama, Mega
naik tanpa menimbulkan konflik horisonta l . Bila ini terjadi,
maka ekonomi Indonesia akan tumbuh sampai 6%, bahkan
bisa mencapai 8% tahun depan, karena inves tasi asing
akan masuk bersamaan dengan dukungan i n ternasional
yang sudah lama dika n tongi Mega . Res trukturisasi
ekonomi akan berjalan lancar. Skenario kedua, Mega naik
dan terjadi konflik horisonta l . Iklim bisnis akan terganggu.
Inve s tor akan menunggu sampai keadaan puli h .
Pertumbuhan ekonomi akan menurun, nilai Rp semakin
kempis .
Skenario ke tiga, ka ta Sony, Gus Our bertahan dan
te tap menjalankan kebiasaannya membuat bola liar politik.
S i tuasinya tidak akan lebih baik dari kondisi saa t ini.
Ekspor akan berjalan terus, karena komiditi i tu mengejar
dolar. Indonesia akan mengalami kesul i tan membayar
u tang dan kebutuhan impor lainnya . Pemerin- tahan akan
rapuh, terjadi instabili tas politik yang akan mengganggu
iklim inves ta s i . Skenario keempat, Gus Our te tap Presiden
dan melakukan perubahan fundamental, teru tama dalam
gayanya mengurus negara . Tindakan- tindakannya mulai
terprogram, penuh perhi tungan. Hubungannya yang sempat
runyam dengan DPR dan Singapura diperbaiki .
Ekonomi akan segera tumbuh pesa t, mungkin di a tas 8%.
“Ini adalah kondisi ideal, tapi mungkin cuma mimpi,” ka ta
Sony terta w a .
Akhirnya G u s Dur, presiden pertama yang dipilih
secara demokra tis i tu, dipaksa lengser l e w a t impeachement.
Dia terpaksa keluar dari i s tana . Megaw a ti sang
wapres menggantikan posisinya tanpa pergolakan berarti .
Mega, yang merasa i tu memang sudah menjadi haknya
karena telah memenangi pemilu, kemudian mengangka t
hamzah Haz sebagai wapre s . Mega mendapat jaminan dari
kaum reformis tidak akan di turunkan di tengah jalan
seperti Gus Dur. Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman
yang penuh energi dan ide i tu telah membuktikan
kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa
bantuan dana dari IMF. Selama pemerin tahan Gus Dur
lembaga super kuasa i tu tak pernah mencairkan pinjamannya
. Rizal, yang menduduki posisi Menko Perekonomian,
melansir gagasan sekuri tisasi aset. Ide ini sebenarnya
sangat bagus. Kalau saja Gus Dur tak terlalu cepat
lengser, sekuri tisasi a s e t mungkin akan menjadi a l terna tif
palig bagus un tuk mebebaskan Indonesia dari u tan g .
Karena a s e t- ase t negara, teru tama barang tambang bisa
dinilai dulu, kemudian pemeri n tah bisa mengeluarkan
saham yang kemudian diperjual- belikan di pasar modal
un tuk membiayai pembanguna n .
z
Indonesia di
Tangan Satrio Pining!
S e telah presiden Abdurrahman dimakzulkan MPR,
Megaw a ti Soekarnopu tri langsung didaul a t m enjadi preslden
RI kelim a . S ejak awal banyak orang memang sudah
m enganggap kursi RI- 1 memang haknya, karena dialah
Pemimpin partai yang membawa PDIP m em enangi pemilu
legisla tif 1 9 9 9 . Kharisma putri Bung Karno ini telah
m enghasilkan energi luar biasa di akar rumput, sehingga
Golkar, m esin politik orba i tu, terlempar ke tem p a t kedua .
Partai yang sempat membuat seluruh Jakarta m enjadi
m erah di masa kampanye ini m enyedo t suara 35 juta
pemilih, jauh m elampaui golkar yang cuma mendapat 22
juta suara . Partai- partai baru, tak peduli apa pun yang
m ereka tawarkan, tak mampu menarik suara pendukung
fan a tik partai ini. Meskipun kalah di sidang umum MPR
pada Oktober 1999 dalam pemilihan presiden, Mega
akhirnya memperoleh kembali haknya i tu pada 23 Juli 200 1
dari tangan MPR. Dia m enjadi presiden w a n i ta pertama
yang m emimpin republik berpenduduk 90% muslim ini dan
wanita keem p a t di Asia yang menduduki kursi nomor sa tu
dalam pemerin tahan di Asia se telah Indira Gandhi (India ),
Benazir Butho (Pakistan) dan Khalida Zia (Banglades) .
Negara adikuasa semacam Rusia (komunis) dan AS
(liberal) belum pernah dipimpin w a n i ta, bahkan memiliki
calon presiden w anita pun belum perna h . Namun Mega
tidak hanya didaula t menjadi presiden menggan tikan Gus
Dur, tapi sekaligus mendapat jaminan tidak akan d i turunkan
di tengah jala n . Ini salah sa tu kelebihan Mega
yang pendiam . Padahal tak ada sa tu pun Negara di dunia,
baik yang komunis, so sial is, maupun liberal, yang memberi
jaminan seperti i tu kepada presidennya .
MPR dan kaum reformis memang membuktikan jaminannya
i tu, sehingga tanah air tampak lebih adem dibanding
masa Gus Dur yang panas dan tegang . Meski demikian
repubik, yang sudah telanjur sakit parah ini, tak bisa
sembuh di tangan Mega. Maklum presiden w a n i ta, yang
sangat p a tuh pada IMF ini, hanya mendapat obat generik
dari kre d i tor dunia i tu . Saki tnya malah bertambah parah
akiba t kesalahan diagnosa sang dokter. Mega yang tak
punya pertahanan akhirnya memang kebobolan dari segala
ara h . Di luar negeri dia tak bisa membela tenaga kerja
Indonesia yang dikejar- kejar apara t negara lain tem p a t
mereka mencari nafkah . Bahkan mereka diusir secara
tidak horm a t dari negara jiran Malaysia, sehingga pulau
Nunukan dipenuhi TKI merana . Di dalam negeri dia tak
bisa mencegah penjualan a s e t- ase t negara yang bagusbagus
kepada asing oleh para pembantunya . Bahkan
bank- bank besar semacam BeA dan lain- lain, yang
dengan susah payah disehatkan dengan biaya ra tusan
triliun, cepat berpindah tangan kepada asing a tau konsorsium
lokal dan asing dengan harga obral di zaman ini.
BUMN, yang bagus dan s tra tegis, semacam Indosa t ikut
dijual. Juga dua kapal tanker Pertamina, yang sangat
dibutuhkan BUMN minyak i tu, terlego . Hal-hal seperti i tu
pada gilirannya kembali membuat anak negeri menggigil.
Kemen terian BUMI\J yang dipimpin Laksamana Sukardi dan
BPPN yang saa t i tu dipimpin Syafruddin Arsyad Temenggung
d i tuduh banyak kalangan, teru tama kaum reformis,
sebagai balai lelang . Semuanya terjadi a tas tekanan I M F .
1 . Sebuah Skenario Nista tentang M a s a Depan
Memang ada gejala yang tidak menyenangkan sehubungan
dengan lembaga pembawa bendera demokrasi i tu
sejak krisis mengguncang republik. Sebab lembaga super
kuasa yang mew akili dunia luar ini, tak memberi dukungan
berarti kepada Gus Dur yang terpilih l e w a t proses demokra
s i . Mereka malah sib uk menekan Gus Dur agar melaksanakan
poin- poin LoI yang tak kalis dari m o tif cari
untun g . Seperti pada masa Habibie, lembaga i tu pun
menjadikan dana yang dimilikinya sebagai a l a t peneka n .
Habibie cukup berani d a n piawai mengayuh di an tara
tebin g : tun tu tan reformasi dan tebing dana IMF, sehingga
keduanya bisa diakomodasi . Penjualan a s e t- ase t negara
tak berjalan mulus di periode Habibie karena adanya
perlawanan Menneg BUMN Tanri Abeng dan Adi Sasono
yang mengusung ide- ide ekonomi kerakyatan, redis tribusi
a s e t, dan lain – lain . Sedang Gus Dur, yang dianggap
bagian dari kaum reformis, jus tru sejak awal mendapat
tekanan keras I M F . Sehingga terpaksa dihadapi Gus Dur
juga dengan keras, an tara lain lew a t idenya membangun
poros Jakarta- Beijing, Tokyo- ew Delhi, sekuri tisasi ase t,
dan sebagainya un tuk membiayai pembanguna n .
G u s D u r tak bersedia menjual a s e t- ase t p o tensial
dan perusahaan- perusahaan pembawa bendera Indonesia
semacam Texmaco, apalagi melikuidasinya,
cuma karena perusahaan
tersebut punya u tan g . Akiba tnya
sampai dia dimakzulkan MPR, IMF tak
pernah mencairkan plnjamannya
kepada kabinet persa tuan Gus DurMega
. Sebaliknya buat pemerin tahan
M e g a w a ti, yang sejak awal memang
dikehendaki dunia luar, IMF mudah
mencairkan plnJaman . Namun buat
Mega i tu tidak gra tis . IMF meminta
Gus Dur kep a tuhan sebagai imbalan, teru tama
dalam program penjualan a s e t- ase t negara . Begitulah
sa tu demi sa tu kemudian a s e t- ase t negara yang bagusbagus
dan p o tensial berpindah tangan ke asing a tau
konsorsium un tuk sekadar menutup bolong- bolong APBN,
sehingga rakyat terdidik negeri ini makin kha w a tir terhadap
masa depan bangsa . Kaum reformis pun iku t dibua t
kesal .
Soemarjo to kesal . Pemilik UD Tambak Udang Berdikari i tu
merasa disepelekan oleh manajemen BCA. Pasalnya
proposal kre d i t yang diajukan Berdikari, un tuk
ke tigakalinya, d i tolak. Bank dengan 15 juta lebih nasabah
i tu, yang mayori tas sahamnya telah dikuasai asing
(konsorsium Farallon – Djarum), menilai business plan- nya
tak layak. BCA juga meminta agunan 145% dari pinjaman,
yang tak bisa dipenuhi Soemarjo to . Padahal menurutnya
prospek usaha tambak udangnya, seluas 30 ha di daerah
Sukabumi, a m a t bagus. Hasilnya se tahun bisa sampai
1 . 200 kg ( 1 , 2 ton) per ha a tau to tal 36 ton per tahun.
Cuma 2 tahun terakhir Berdikari gagal panen akibat
serangan hama dan kekeringan. Gagal di BCA, Soemarjoto
lantas pindah ke Bank Niaga, tapi jawaban yang
di terimanya tak beda. Lalu dia pun menujukan proposalnya
ke Bank Danamon. Tak dinyana bank s w a s ta nasional
tersebut, yang juga telah berpindah tangan ke asing, pun
menolak proposal Berdikari dengan alasan mirip- mirip .
Tak kua t menanggung biaya operasisional, termasuk
un tuk membayar 70 pekerja tambak, Soemarjo to lalu
menjual Berdikari . John Albert, seorang pengusaha
makanan asal Kanada, lalu menggantikan posisinya sebagai
bos. Dengan proposal dan business plan yang lebih
kinclong, John berhasil menye d o t dana segar dari BCA
un tuk mengakuisisi Berdikari . Un tungnya si bos baru cukup
baik h a ti, dia merekrut Soemarjo to un tuk bekerja di
tambak, yang dibangunnya sendiri, sebagai superviser.
Berdikari berubah s ta tus menjadi Penanaman Modal Asing
(PMA) . Kinerja perusahaan tambak udang windu i tu
memang terus meningka t dengan pertumbuhan 20%/
tahun. Berdikari tercatat sebagai salah sa tu jagoan
devisa, karena 90% hasilnya diekspor ke Kanada, AS, Uni
Eropa . Sisanya yang 10% dilego di dalam negeri un tuk
memasok kebutuhan res toran- res toran dan h o tel- h o tel
bintang lim a .
2 . Menuju Liberalisasi Ekonomi tanpa Batas
Apa artinya semua i tu bagi Indonesia? Bagi sebagian
orang mungkin banyak artinya . Tambak i tu toh ada di
Indonesia, sebagian besar pekerjanya orang lokal, dan
uss yang didapat memperbesar cadangan de visa negara .
Cuma bagi sebagian lagi keberhasilan Berdikari mengekspor
produknya bukanlah apa- apa . Bahkan sebaliknya .
Secara keseluruhan skenario di a tas boleh disebut tragedi
nasiona l . Apalagi bila diingat orang Indonesia cuma
menjadi kuli saja di tambak i tu, termasuk bekas pemiliknya
. Meminjam i s tilah m a n tan Menkop/PKM Adisasono,
yang semacam i tu tak bisa disebu t pembangunan Indonesia,
tapi pembangunan di Indonesi a .
Adi tak berlebiha n . Bayangkan John Albert, yang
n o tabene adalah pengusaha Kanada, dengan mudahnya
menggunakan uang nasabah Indonesia di BCA untuk
membuka usaha a tau membeli perusahaan Indonesia . Lalu
mengekspor sebagian besar hasilnya . Devisa yang didapat
boleh dikempit sendiri a tau dikirim ke negerinya, karena
kita tidak menganut rezim kon trol devisa . Sisanya untuk
memenuhi kebutuhan orang- orang kaya a tau turis- turis
asing, yang menginap di h o tel a tau makan di res toran
mewah yang juga dimiliki asin g . Sebab semua pemba tasan
buat inve s tasi aSlng sudah dipangkas Intern a tional
Mone tery Fund (IMF) lew a t Memorandum of Economic
and Financial Policies (MEFP) a tau yang lebih dikenal
dengan Le tter of Inte n t (LoI).
Dengan dipangkasnya semua pemba tasan tersebut,
Indonesia dibawa IMF memasuki liberalisasi ekonomi tanpa
b a tas, tanpa reserve pula . Dengan demikian, asing bisa
masuk ke segala sektor ekonomi dari mulai perbankan,
perkebunan, pertambangan, perikanan, kelis trikan, pengadaan
air bersih, sampai ke bisnis h o tel, res toran,
properti, o tomo tif, radio, televisi, media ce tak, jasa,
perkapalan, penerbangan, serta periklanan, dan ri tel alias
ecera n . Kepemilikanya bisa sampai 100% pula, jauh di
a tas Malaysia yang membatasi kepemilikan asing cuma
sampai 30% saj a . Jadi di sa tu sisi IMF memang berperan
sebagai dew a penolong yang mau membantu pemeri n tah
Indonesia keluar dari krisis dengan dana dan resepnya
seperti diyakini para pendukung liberalisasi ekonomi. Di sisi
lain IMF tak segan menjadi agen pemasaran bagi produk
negara- negara penyandang dana . Menuru t Rizal Ramli,
m a n tan Menko Perekonomian dan Men teri Keuangan kabinet
Persa tuan Abdurrahman Wahid . Tidak semua program
yang d i tawarkan IMF dalam LoI ada hubungannya dengan
perbaikan ekonomi. Sebagian boleh dianggap sebagai
poin- poin titipan dari negara- negara donor. Rizal memang
tidak membual. Con toh paling nya ta adalah kebijakan
impor beras, gula, kedele, bawang putih, dan lain- lain
yang amat merugikan p e tani Indonesia, tapi amat mengun
tungkan p e tani negara- negara donor tersebut yang
memang sedang mencari pasar buat surplus produknya .
Pandangan Rizal dibenarkan Kwik yang di Kabinet
Go tong- royong Mega- Hamzah di taruh di posisi Ke tua
Bappen a s . Wewenang Bappenas sendiri sudah dipangkas
habis dan diberikan kepada Depkeu, sehingga Kwik bisa
bertapa di s i tu . Toh dia tak habis pikir mengapa pemerin
tah rela didikte oleh mereka . Padahal negara- negara
maju tersebut tidak mau melakukan hal seperti i tu . “Ketika
IMF menekan kami untuk membebaskan bea masuk beras
dan gula sampai nol, Eropa, Amerika, dan Jepang memberlakukan
bea masuk yang tinggi buat produk- produk
pertania n . I tu dilakukan demi melindungi para p e tani
mereka . Apakah i tu bukan nasionalisme, yang bahkan
tidak adil dan mau menangnya sendiri?” ungkap Kwik
seperti membanding sikap anggota kabinet yang manut
saja pada LoI yang d i te tapkan IMF, di acara 100 tahun
Muhammad Ha tta .
Poin lain yang juga mengudang kecurigaan adalah
poin LoI yang menyuruh pemeri n tah membuka pintu
lebar- Iebar buat masuknya peri tel-peri tel raksasa asing
Ca l : Carrefour dan Con tinent yang kemudian merger)
un tuk iku t merebut pangsa pasar ri tel pada s a a t Indonesia
lagi terpuruk. Padahal sebenarnya Indonesia membu
tuhkan inves tor baru yang membangun pabrik di sini,
sehingga bisa mengatasi pengangguran yang terus
membengkak. Bukan pedagang besar yang jus tru bisa
mema tikan pelaku sektor informal yang bermodal paspasa
n . Daftar ini bisa diperpanjang, misalnya dengan
dibukanya kembali keran ekspor kayu gelondongan (bula t)
yang pernah dilarang bertahun- tahun. Ini membuat produsen
mebel dan kerajinan kayu dalam negeri kesuli tan
bahan baku . Sementara perusahaan sejenis di luar negeri
yang sempa t m a ti suri, hidup lagi. Pada s a a t sama
kebijakan ini juga iku t memperparah kerusakan hutan di
tanah air. D e til – d e til poin Lol bisa dilihat lagi di bab II,
ke tika membahas GBHN Super dari bawah Meja IMF .
Masih dalam kon teks menjadi agen yang membawa
kepe n tingan asing ke Indonesia, IMF menetapkan jadwal
ke ta t buat s w a s tanisasi a s e t- as e t bagus BUMN dan penjualan
a s e t- as e t prospektif dari BPP N . Lemahnya pemerin
tah dan lumpuhnya tim ekonomi Kabin e t G o tong Royong
Mega- Hamzah rupanya berhasil dimanfaa tkan lembaga
kre d i tor i n tern a tional i tu . Sebagai bukti bisa dilih a t bagaimana
pemeri n tah lebih suka melepas a s e t- as e t bagusnya
kepada asing dengan harga super diskon, hamper tanpa
perlawanan . Padahal kalau mau bermain can tik, jual saja
kepada koperasi, dana pensiun, a tau sekalian dipegang
sendiri . Toh a s e t- as e t i tu sudah bagus dan menguntungka
n . Kalau para pelaku ekonomi manca negara i tu
memang heba t, m e s tinya biar mereka keluar biaya dulu
un tuk menye h a tkan perusahaan saki t. Yang bagus biar
dimiliki bangsa sendiri .
Upaya seperti i tu pernah dicoba pada kabinet Transisi
Habibie lew a t PT Perm odalan Nasional Madani (PNM)
yang diusung Menkop/PKM . Cuma kebijakan pro rakyat ini
tak jalan mulus, karena d i te n tang banyak pihak dengan
berbagai cara . Sedang Adi diberi gelar sebagai ‘the m o s t
dangerous man in Indonesia’ o l e h m e d i a a s i n g dan para
pendukung liberalisasi, persis seperti penjajah dulu menggelari
para pejuang kemerdekaan. Ase t bagus semacam
BCA, misalnya, yang hidup dengan obligasi pemeri n tah
sebesar Rp 58 triliun dan s e tiap bulan disusui dana segar
Rp 500 miliar lebih (Rp 7 triliun lebih s e tahun berupa
bunga obligasi), 5 1% sahamnya dijual hanya seharga Rp
5 , 3 triliun . Atau seluruhnya Cuma Rp 1 0 triliun . Mengapa
dijual dengan harga semurah i tu? Kwik tak dapat
menerima pembodohan seperti i tu . Apalagi argu- mennya
cuma karena i tu sudah tertera dalam Lol, dan un tuk
menarik inves tor asin g .
Gejala berpindahnya a s e t- as e t bagus ke tangan
asing, sebenarnya sudah lama terliha t. Cuma kasus BCA
membuat sebagian orang semakin cemas . Apalagi IMF tak
berhenti di s i tu . Pemeri n tah Mega malah diberi jadwal
ke ta t un tuk menjual sahamnya di Bank Niaga ( S e p tember)
. Lalu Bank Danamon dan Bank Mandiri . Tujuannya
un tuk menutup bolong- bolong APB N . Menurut c a ta tan
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam w aktu
kurang dari 1 , 5 tahun terakhir saja (2000- 2002) sudah
ada 400 lebih aset Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) yang berg a n ti kuli t menjadi PMA. Bahkan PT
Indofood Sukses Makmur (ISM), perusahaan makanan
milik Grup Salim, ikut berm e tamorfose menjadi PMA.
Caranya? Dia jual 60% sahamnya kepada perusahaan
p a tungan asing (Grup Nissin dan Firs t Pacific) , yang
sebagian sahamnya dimiliki Salim . Padahal grup usaha i tu
masih punya u tang BLBI Rp 52 triliun lebih (BCA) yang tak
kunjung diselesaikannya .
Namun aksi Salim menukar baju perusahaannya menjadi
PMA dari segi hukum tidaklah salah- salah amat.
Sebab Indonesia memang menganut rezim devisa bebas.
Artinya arus modal bebas saja keluar masuk negeri ini.
Ada yang diparkir sebentar di pasar modal, bak hew an
yang mau digemukkan, lalu pergi lagi s e telah mendapat
capi tal gain . Ada pula yang dipakai melahap a s e t- as e t
bagus B U M N d a n B P P N a tas dukungan penuh d a n jadwal
ke ta t IMF . Yang lebih canggih dari i tu juga ada . Dana
yang dibawa lari (capital flight) grup – g rup usaha besar,
yang enggan membayar u tang- u tangnya kepada pemerin
tah, balik lagi ke sini dengan bendera negara lain
(PMA) . Dana i tu digunakan un tuk membeli a s e t- as e t yang
diserahkan mereka ke BPPN dengan harga obral, persis
seperti mimpinya Kwik beberapa tahun sila m . Ja tuhnya
harga a s e t- as e t Salim menjelang penjualannya oleh BPPN,
an tara lain Indomobil dan BCA, diyakini banyak pihak
penuh dengan nuansa seperti i tu .
Melih a t semua kejadian d i a tas ten tu dapat dimaklumi
bila Kwik dan Adi menilai penjualan a s e t- as e t negara
dengan cara seperti i tu sebagai pengkhianatan kepada
rakyat dan generasi yang akan d a ting . Sebab anak negeri
telah diasingkan dari kepemilikan a s e t- as e t negaranya .
“Bila tahun lalu dan tahun ini defi s i t neraca pembayaran
Indonesia d i tu tup dengan penjualan a s e t- as e t, lalu
beberapa tahun ke depan mau jual apa? Jadi harus ada
upaya yang lebih kre a tif dalam mengatasi keadaan
ketimbang mengiku ti semua kemauan IMF yang juga
memiliki naluri pemangsa . N a n ti bisa jadi rekonolisasi
model baru, dimana asing menguasai semua sumber daya
kita , ” jelas tokoh LSM i tu memberi perin g a ta n .
Apa yang dikhawa tirkan orang- orang semacam Adi,
Kwik, dan Rizal memang p a tu t mendapat perha tian anak
bangsa . Selain karena apa yang telah dipaparkan di a tas,
gejala rekolonisasi i tu memang berjalan cepat. ExxonMobil
Oil, Inc misalnya, gencar meneg osisasi pemeri n tah un tuk
memperpanjang Technical Assistance Con tra c t (TAC)
pertambangan di lapangan minyak Cepu . Kon trak i tu
sebenarnya baru akan berakhir 20 1 1 . Mereka ingin
memperpanjang kon trak i tu 20 tahun lagi (dari 20 1 1-
2030), karena adanya penemuan ladang baru . Berdasarkan
s tudi Lemigas dike tahui lapangan TAC Cepu, terdiri
a tas 4 sumur minyak (Banyu Urip, Sukow a ti, jabaran, dan
Alas Tua, menyimpan minyak sampai 1,4 miliar bare l . Jadi
bukan hanya 250 juta barel, seperti perkiraan semula .
Cadangan gasnya ada 8 , 772 triliun kaki kubik.
Sebelumnya ladang i tu 5 1% dimiliki PT . Humpus
Pe tragas dan 49% Ampolex Cepu P te, Ltd, anak perusahaan
Mobil Oil . S e telah krisis melanda republik, saham
Humpus kemudian diambilalih ExxonMobil melalui Mobil
Cepu Ltd, sehingga 100% saham pertambangan menjadi
milik perusahaan asing asal AS tersebu t. ExxonMobil
rupanya mau mengiku ti jejak Freeport, yang berhasil
memperpanjang kon traknya awal dekade ’90 – an a tau 10
tahun sebelum kon traknya berakhir. Bila diperpanjang
dengan kompensasi USS 300 juta , misalnya, Pertamina
dan pemeri n tah memang beruntung mendapatkan dana
segar yang besar, tapi adilkah i tu buat rakyat? Menurut
ahli ekonomi Pakis tan Abul A’la Maududi barang tambang
adalah pemberian Tuhan un tuk seluruh penduduk negeri,
baik yang hidup sekarang maupun yang bakal lahir.
Dengan bersandar pada aJaran AI Qur’an yang
menetapkan zaka t barang tambang 20%, dia berpendapat
bahwa 20% hasilnya m e s ti dialokasikan un tuk rakyat, baik
yang ada sekarang maupun yang bakal lahir. Dari dana
i tulah pemeri n tah m e s ti menjamin pendidikan, kese h a tan,
dan kesejahteraan penduduk berpenghasilan rendah . Jadi
pemeritah, ka ta dia, cuma berhak melakukan bagi hasil
dari yang 80% i tu . Nampaknya teori Maududi layak dipertimbangkan,
agar pemeri n tah tidak mengulangi kesalahan
orde baru dengan Freeport, dan lain- lain yang boleh
dibilang menguasai hampir 100% tambang emas di Timika
i tu . Dalam perjalanan w aktu ternyata ExxonMobil tidak
saja berhasil memperpanjang TAC sampai 2030, tapi
sekaligus naik kelas dari technical assis tance c o n trac t
menjadi bagi hasil dan operator blok minyak tersebut pada
14 Mare t 2006.
Tak dapat dipungkiri m e n tal bangsa ini, teru tama elit
pemeri n tahnya, agak rendah bila sudah berhadapan
dengan hal- hal yang berbau asin g . Apalagi bila mereka
juga menyediakan kredit. Tak heran bila IMF yang jago
ngomong dan banyak duit diperlakukan sebagai dew a .
I tulah faktor u tama yang membuat Indonesia sulit keluar
dari krisis . Mereka menyangka orang- orang IMF i tu
makhluk- makhluk angkasa luar yang tidak punya m o tif
mencari keun tungan . Mavia Berkeley sang a t berperan
merusak local genius bangsa ini dalam mengatasi masalahnya
sendiri . “Bersama kroni dan kompradornya mereka
biasa menghuj a t dan menakut- naku ti melalui penguasaan
dan pengendalian pemben tukan opini publik. Seolah bila
lepas dari IMF, maka inve s tor asing tak akan masuk. Lalu
kalau inve s tasi asing tak masuk, maka kiam a tlah Indonesia,”
jelas Kwik dalam pering a tan 100 tahun Muhammad
Ha tta . Poli tikus PDIP i tu menilai pandangan seperti i tu
membuat kita tidak kre a tif dan tak berani melakukan
inovasi baru . Padahal masih banyak opsi yang bisa
diambil. “Cina dengan penduduk 1,2 miliar lebih, yang
menutup diri puluhan tahun, s e telah dibuka ekonominya
ternyata ‘not so bad . ‘ Dalam bidang ekonomi kelompok
Mavia Ekonomi Orde Baru ini, ka ta dial sang a t kua t,
karena mereka berkesempa tan membangun jaringan
nasional maupun i n ternasional .
Pendapa t serupa juga dikemukakan Rizal dan Adi
pada kesempa tan berbeda di kantor SWA. Lebih jauh lagi
menuru t Adi penentu kebijakan ekonomi s a a t ini tidak
beda dari tim ekonomi orde baru . Mereka menganut teori
neo economy classic . Menuru t Adi konsep ini mengasumsikan
bahwa negara- negara yang saat ini masuk ka tegori
terbelakang akan lebih maju, jika melakukan i n tensifikasi
faktor modal . Karena dengan i tu akan terbentuk competitive
e quiliberium (keseimbangan kompe ti tif) . Mereka
menganggap modal asing dapat menarik ekonomi nasional
lebih cepat. Padahal masuknya modal asing tidak serta
merta menye- Iesaikan persoalan dasar bangsa ini, karena
persoalan dasar bangsa ini adalah kemiskinan absolu t dan
penganggura n . Sedangkan modal besar yang masuk
sang a t kecil sekali fungsinya dalam pengadaan kesemp
a tan kerj a .
Sebagai bukti Adi menunjuk d a ta yang dikeluarkan
Shijuro Ura ta (JICA 2000) . M a n tan menkop/PKM, yang
pernah digelari lokomo tif ekonomi kerakyatan i tu, tak
mengada – a d a . Dari d a ta yang disajikan Shijuro Ura ta
terlihat jelas usaha kecil menengah (UKM) adalah
penyumbang terbesar perekonomian Indonesia . Dari segi
unit ekonomi UKM menyumbang 99,8%, sedang usaha
besar cuma 0, 0 1% . Dalam penyerapan tenaga kerja UKM
menyerap 99,4% tenaga kerja, sedang usaha besar
hanya 0 , 0 6% . Sumbangan terhadap GDP, UKM juga
sedikit lebih tinggi dari usaha besar. UKM menyumbang
41% GDP, sedang usaha besar menyumbang 40, 64% .
Pre s tasi i tu ten tunya luar biasa mengingat UKM
cuma menerima 10% kre d i t yang disalurkan perbanka n .
Semen tara usaha besar menyedo t 8 1, 2 1% . “Jadi dalam
perspektif ekonomi, pertama m e s tinya pemeri tah berupaya
memperbesar kesempa tan kerja, karena Inl
menyangku t harga diri bangsa dan s tabilitas . I tu sebabnya
di negara maju kesempa tan kerja merupakan indika tor
ekonomi. Presiden AS Theodore Roseveld saja dalam
kampanyenya mengusung program job for all. Mungkin ini
u topis bagi pemeri n tah sekarang . Jangankan menciptakan
lapangan kerja, Tenaga Kerja Indonesia dicambuki seperti
hew an di Malaysia, pemeri n tah tak membela,” ka ta Adi
hera n . “Kedua, pemerataan kesempa tan berusah a . Ini
un tuk mencegah s i tuasi m onopolis tis/ sambung Adi d a tar.
Bagi Adi mengikuti semua ti tah liberalisasi ekonomi
IMF a m a t berbahaya . Bahkan banyak kalangan memiliki
penilaian lebih eks trem lagi . Mereka menganggap caru tmaru
tnya perekonomian nasional s a a t ini sebenarnya tak
lepas dari d orongan lembaga super i tu . IMFlah, menuru t
mereka, biang keladi liberalisasi ekonomi Indonesia yang
kebablasan, tanpa reserve . IMF, ka ta A Pra s e tyan- tono,
menciptakan ke terg a n tungan seperti obat bius pada
negara- negara yang menjadi pasiennya . Bahkan sementara
di Indonesia dia dipuji- puji oleh penganu t ekonomi
neo liberal, di negerinya sendiri, tepa tnya di Washing ton
DC, kredibelitasnya mendapat soro tan tajam ribuan
demons tran tahun lalu . IMF bersama W orld Trade
Organiza tion (WTO) dan Bank Dunia d i tempatkan sebagai
‘ the iron triangle’ yang menyebabkan penderi taan di
banyak negara dunia ke tiga . Mereka menun tu t agar
lembaga ini dibubarkan un tuk menata kembali ekonomi
dunia baru yang lebih manusia w i .
Meskipun demikian menuru t penga m a t ekonomi dari
FEUI Faisal H . Basri tidak ada yang namanya liberalisasi
kebablasan . Liberalisasi merupakan tun tu tan iklim usaha
saat In!. Kalaupun sekarang keadaan menjadi tidak
menentu akiba t di terapkannya liberalisasi, i tu karena ki ta
tidak menjalankan kaidah-kaidah liberalisasi dengan baik.
“Kalau kita ingin memberikan peluang kepada pasar un tuk
berperan, sadarilah bahwa i tu harus sejalan dengan
kemampuan kita un tuk menciptakan insti tusi, a turan,
jaring-jaring a tau pengaman, agar pasar i tu beradab . “
jelas Faisal berteori tanpa m a u menyebu t a turan macam
apa yang dibutuhkan agar pasar jadi beradab . ”yang
kebablasan dan lebih dahsya t jus tru liberalisasi keuangan.
“Bank- bank asing dapat beroperasi dengan sang a t bebas
di Indonesia, dan asing boleh memiliki 100% saham di
pasar modal,” tambahnya mengingatkan . Pendapa t serupa
juga dilon tarkan Bambang P. S. Brodjonegoro dari LPEMUI,
dan Ke tuanya Muhammad Ikhsan. Lebih jauh lagi, ka ta
Ikhsan, pasar i tu harus dilengkapi dengan insti tusi yang
namanya KPPU (Kom i te Pengawas Persaingan Usaha)
un tuk memon i tor apakah kompe tisi telah dijalankan secara
benar a tau tidak.
Sebagaimana Bambang dan Ikhsan, Faisal berpendapat
Indonesia sekarang mengalami krisis perbankan dan
krisis korpora te . Keduanya menjadi pasien BPPN . “Seharusnya
BPPN menjalankan fungsinya un tuk menye h a tkan
perbanka n . Jangan cuma tahunya jual a s e t, ” kri tik Fais a l .
“Bank- bank i tu kan m e n d a p a t BLBI dan obligasi reka p .
Mengapa obligasi yang Rp 650 triliun i tu yang balik cuma
20%7″ sambungnya re toris . “Itu karena BPPN menjual a s e t
secara tidak benar. Korup tor- koruptor bersarang di BPPN .
Nah kalau ki ta mau keluar dari krisis ini, kita harus membera
n tas korupsi, teru tama di BPPN,” tegasnya . Faisal tak
berlebih a n . BPPN dan Menneg BUMN memang tak
sepantasnya dibiarkan berjalan sendiri, tanpa blue pri n t
yang transparan . Apalagi ulah Ke tua BPPN Syafruddin
Temenggung, yang m e s tinya berupaya agar a s e t- as e t i tu
laku dengan harga tinggi, malah kadang menja tuhkan
harg a . Con tohnya ke tika dia melon tarkan pernya taan
bahwa asset rec overy- nya cuma 25% sebelum hari H .
Ada apa ini? Ikhsan tak sependapa t dengan Fais a l .
Baginya penjualan a s e t y a n g dilakukan s a a t i n i adalah
bentuk pengorbanan bangsa ini un tuk keluar dari krisis .
“Seperti main ca tur, harus ada bidak yang dikorbankan,”
ka ta Ikhsan e n teng .
Menurut Ke tua LPEM- UI i tu yang harus dilakukan
s a a t ini oleh bangsa Indonesia adalah menjalankan semua
kesepaka tan yang telah dise tujui sebelumnya dengan
IMF . Sebab jika kita terus berdeba t mengenai keberadaan
IMF, kita akan makin terpuruk. Pernya taan menyerah dan
ke tundukan membuta i n telektual sekelas Ikhsan ten tu
berbahaya buat masa depan bangsa ini . Karena kepada
orang- orang semacam Ikhsanlah sebenarnya rakyat
sedang meni tipkan masa depan . Bila i n telektual semacam
ini sudah kehilangan keberaniannya un tuk berkreasi, maka
bersiaplah un tuk menjadi pak turu t for ever. “IMF kita
bu tuhkan un tuk menjadi broker, bukan uang yang ki ta
harap dari lembaga i tu . Ki ta belum mampu melakukan
negosiasi dengan begitu banyak kre d i tor yang memiliki
karakter berbeda- beda,” ujarnya seperti mengakui kelemahannya
sendiri .
U n tungnya tak semua in telektual kampus kita memandang
IMF sebagai dewa . Koleganya sendiri Bambang
menilai IMF sebenarnya juga punya andil dalam krisis
perbanka n . Atas tekanan IMFlah, ka ta dial 16 bank d i tutup
pada N ovember 1997 tanpa persiapa n . Akiba tnya
kepercayaan kepada bank domestik anjlok. Ini terus
berlanjut dengan pembekuan 38 bank, pem-BTO- an,
penggelontoran BLBI sampai Rp 144 triliun tanpa kon trol,
dan rekapitalisasi perbankan yang menelan obligasi Rp 650
triliun . Beban i tu kini m e s ti dipikul rakyat lewa t APBN
dengan mengurangi berbagai subsidi, termasuk buat pendidika
n . Jadi ke tika negara- negara maju sudah menggra
tiskan pendidikan, bahkan membanjirinya dengan
beasiswa, pendidikan di negeri ini m e s ti makin mahal .
Rakyat juga membayar lebih mahal buat lis trik. Pada masa
Mega- Hamzah yang menjadi anak manis IMF lis trik bisa
naik 4 kali dalam s e tahun . Sedang BBM digantungkan
pada harga i n ternasional. Artinya s e tiap USS melonjak
dan negara mendapat pemasukan lebih besar dari minyak,
rakyatnya harus merogoh saku lebih dalam . Ini sebenarnya
tidak adil, sebab rakyat yang tidak iku t membangkrutkan
Negara dipaksa iku t menanggung beba n . Sedang
IMF boleh te tap menjadi dewa dan mengeluarkan teoriteori
usang yang dibua t seolah baru . Sedang BI, yang
gagal menjadi pengawas yang baik terhadap para banker,
tak mendapat sangsi apa pun.
Bambang tidak menampik bahwa BI iku t bertanggungjawab,
karena dia tidak menjalankan fungsinya
sebagai pengawas perbankan dengan benar. Bank- bank
bisa dikerjai sendiri oleh pemiliknya dengan pelanggaran
b a tas maksimum pemberian kre d i t (BMPK) dahsya t, yang
dikucurkan ke kelompok usaha sendiri, sampai sekara t.
Sampai saat ini baru Bob Hasan, bos Bank Umum Nasional,
yang digiring ke meja hijau dan masuk bui di penjara Nusa
Kambangan. Sebagian bos besar lainnya hengkang ke
Singapura dan hidup enak di s i tu tanpa perasaan bersalah
. Padahal beban yang harus d i tanggung bangsa ini
a tas ulah mereka luar biasa besar. Apalagi s e telah BII
milik Grup Sinar Mas, yang selama krisis tak mengalami
masalah, keloj o tan pada 1999 akiba t pelanggaran BMPK
dahsya t yang dialirkan ke grup sendiri . Pada kemana para
pentolan BI? Memang penyelesaiannya kemudian, ka ta
CEO Sinar Mas Mul ti Artha Indra Widjaja, tidak menggunakan
BLB1. Namun orang te tap saja mempertanyakan
kelalaian B1. Padahal sebagian orang w aktu i tu menganggap
krisis perbankan sudah berlalu .
Sedang beberapa tahun sebelumnya, seiring anjloknya
kepercayaan orang kepada bank domestik,
pemeri n tah dan BI yang dise tir IMF telah membuka pintu
lebar- Iebar bagi bank asing un tuk menye d o t keun tungan
besar dari dua ara h . Pertama, mendapat dana segar
berlimpah, pindahan dari bank domestik yang d i tinggalkan
nasabahnya . kedua, naiknya suku bunga sampai 70%
akibat kebijakan uang ke ta t un tuk mengerem pelarian
modal . Ini membuat bank- bank seha t iku t saki t kesuli tan
likuiditas, sektor riil tersungkur karena sedikitnya uang
beredar. Di sisi lain bank asing menarik keun tungan besar
sambil ongkang- ongkang kaki, cukup menaruh dananya di
SBI yang berbunga tinggi . Lebih jauh lagi bank- bank asing
dibebaskan beroperasi, yang membuat bank- bank lokal -
teru tama kelas menengah, makin terjepit. Padahal di AS
yang liberal i tu ruang gerak bank asing dibatas i . Mereka
tak dibolehkan membuka cabang di negara- negara bagian
lainnya . Ke depan nanti pengawasan terhadap bank ten tu
makin sulit. Siapa yang bisa mengon trol bank asing dan
bank- bank domestik yang sudah g a n ti kul i t menjdi PMA
untuk mendanai proyek dan perusahaan asing dengan
dana nasabah Indonesia? Mereka juga bakal bermain
lincah di era o tonomi daera h . IMF tak peduli.
Keadaan tidak menyenangkan ini sebenarnya sudah
lama diprediksi Riza l . Dalam artikelnya pada 7 Oktober
1997 dia menyarankan agar pemeri n tah tidak mengundang
IMF, sebab akan menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis
yang lebih para h . Dia menyebu t lembaga i tu sebagai
tukang jaga l . IMF ahli amputasi, bukan dew a penyela m a t .
T o h e s o k harinya, 8 Oktober 1997 pemeri n tah sudah
mengundang IMF . Padahal, ka ta Rizal, sarannya didasarkan
pada s tudi empiris . Negara – n egara yang pernah
d i tolong IMF tak sampai 30% yang berhasil . I tu pun
hanya negara- negara kecil semacam Panama . Selebihnya
yang 70% gagal, lalu menjadi pasien kambuhan . Sebagai
c o n toh Rizal menunjuk Turki, Arg e n tina, Brazilia, dan
Rusia . Sedangkan Meksiko yang sejak 1960 menjadi
pasien IMF, baru s tabil s e telah dibukanya perdagangan
bebas dengan AS . “IMF selalu memberikan obat generik.
Artinya sama un tuk semua negara . Misalnya untuk bidang
fiskal dan moneter, IMF selalu menyarankan peng e ta ta n .
Akiba tnya perekonomian semakin ron tok,” jelas Rizal .
Kebijakan i tu, ka ta Rizal, juga dianggap aneh oleh
ekonom AS peraih hadiah nobel Joseph E S tigliz, karena
menyarankan konsep yang tak pernah dijalankan negara
maju ke tika menghadapi krisis. “Ke tika terjadi krisis
dahsya t di AS tahun 1930- an ( Malayse ), ekonominya
jus tru dipompa moneter agar tingka t bunga rendah, dan
ekonomi berangsur pulih,” papar Rizal ilus tra tif. Menurut
Rizal s e tiap negara yang dibantu IMF, pasti jadi pasien
kambuhan . I tu karena solusinya selalu menambah u tang .
“Selain diobati dengan u tang, IMF juga mengguyurnya
dengan berbagai kebijakan yang sering diluar fokus.
Indonesia mendapat 120 prasyara t. Lebih tidak masuk
akal lagi di awal krisis, meskipun kita mendapat pinjaman
US$ 11 miliar dari IMF, uang i tu tak boleh dipakai
menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Uang i tu dipakai
membayar u tang sindikasi bank asing,” paparnya cepat.
Oalam hal ini berarti IMF telah bertindak sebagai d e b t
c olle c tor bagi perusahaan Negara – n egara pendukungnya .
“Lalu u tang negara- negara pasien i tu pun membengkak.
Ada 30%, 50%, dan Indonesia membengkak sampai 2 kali
lipat. I tulah pre s tasi IMF,” tambahnya terta w a .
Pre s tasi lembaga i n ternasional i tu yang paling heba t
ten tu soal pengalihan u tang s w a s ta menjadi u tang publik.
Ke tika Soeharto dipaksa lengser pada 21 Mei 1998,
sebagaimana telah dipaparkan di bagian lain buku ini,
U tang luar negeri Indonesia ada seki tar USS 137 miliar.
Lebih separuhnya merupakan u tang s w a s ta . Kemudian
a tas bimbingan IMF, pemeri n tah mengubah u tang s w a s ta
menjadi u tang publik sebesar Rp 650 triliun . Inilah yang
menambah u tang pemeri n tah begitu besar. Selama 32
tahun pemerin tahan orba Soeharto, pemeri n tah tak
pernah memiliki u tang domestik. Namun hanya beberapa
tahun di bawah bimibingan langsung IMF pemeri n tah telah
memiliki u tang domestik Rp 650 triliun sebagai hadiah dari
kerja keras menye h a tkan perbanka n . “Obligasi a tau sura t
u tang, yang semula dimaksud sekadar sebagai instrumen,
sekarang dipaksakan IMF un tuk dibayar b e tul . Obligasi
yang tadinya harus di tarik kembali sebelum bank dijual,
sekarang dipaksakan harus te tap meleka t pada bank yang
dijual, seperti BCA,” tutur Kwik meradang . Oia pernah
memprediksi u tang pemeri n tah akan terus membengkak
sampai Rp 3 – 7 ribu triliun, bila terus mengiku ti saran IMF .
Bagaimana membayarnya? APBN tahun- tahun mendatang,
menuru tnya, bakal tak sustainabl e . U tang pokok obligasi
akan d i tunda pembayarannya, dan akan di terbi tkan
obligasi baru . Kini u tang dalam negeri i tu sudah membengkak
lagi sampai di a tas 800 triliun karena pemeri n tah
memang makin d oyan mengeluarkan obligasi
Nampaknya hampir semua pakar ekonomi di luar
mainstream memiliki pandangan suram terhadap masa
depan Indonesia di masa Mega . “Tahun 2002 diproyeksikan
penlbayaran u tang pokok dan bunga sebesar Rp 130
triliun . Jumlah i tu se tara dengan 8 kali anggaran pendidikan,
3 kali gaji TNI dan Pegawai Negeri . I tu berarti
anggaran yang ada telah digunakan un tuk membayar
u tang dan subsidi rakyat dipotong di sana- sini, ” ka tanya
prediktif. Sayangnya meskipun akhirnya Mega tak terpilih
lagi s e telah pemilu, kabinet yang dibentuk presiden dan
w apres pilihan rakyat belum mengubah caranya menyias
a ti anggaran .
3. Menjadi Negara Industri atau Pasar?
Oi awal- awal orba pernah ada c i ta- c i ta yang a m a t
memuka u : Indonesia akan tinggal landas d a l a m 25 tahun.
Artinya s e telah 5 PELITA (5 kali pembangunan lima tahun)
negeri terci n ta akan tinggal landas . Lalu saat memasuki
Pelita 6 Indonesia telah menjelma menjadi negara indus tri,
yang berdiri berwibawa di samping negara- negara indus tri
lain di dunia, seperti AS, Canada, negara- negara Eropa
Bara t (sekarang Uni Eropa) dan Jepang . Namun krisis
memprorandakan semuanya pada pertengahan Juli 1997.
Indonesia ‘callaps’ cuma dengan sekali terjangan nilai
tukar. Lalu dunia indus tri, yang m e s tinya bisa jadi tumpuan,
jus tru masuk barisan yang paling dulu tergulun g .
Sebanyak 1 . 68 9 perusahaan besar d a n menengah, yang
selama ini dianggap sebagai pemutar mesin indus tri,
terperangkap dalam jebakan u tang .
Jebakan i tu seperti tak pandang bulu, baik yang
terafiliasi dengan grup usaha besar maupun yang di luar
i tu , dijeratnya sampai lunglai . Grup M a n trus t yang sudah
menjalar kemana- mana sejak 1958, sekadar menyebu t
sebagian saja, masuk bersama anak- anak perusahaannya .
Lalu perusahaan pe trokimia milik konglomera t Prayogo
Pangestu Chandra Asri, Indofood Sukses Makmur milik
Grup Salim, Asia Pulp & Paper milik Eka Tji p ta Widjaja
(Sinar Mas) dan Grup Gajah Tunggal milik Syamsul
Nursalim pun masuk jaring . Juga Grup Bimantara milik
Bambang Triha tmojo dan Timor Pu tra Nasional milik
Tommy S oeharto . Daftar ini masih bisa diperpanjang
dengan perusahaan tekstil law as semacam Apac I n ti
Corpora, Kiani Kertas milik Bob Hasan (Grup Nusamba),
Grup Bakrie milik keluarga Bakrie, Grup Bukaka milik Jusuf
Kalla, dan berbagai perusahaan BUMN semacam Garuda,
Indus tri Pesa w a t Terbang Nasional (IPTN), dan lain- lain .
Bahkan si perin tis indus tri o to m o tif Indonesia Grup Astra
In tern a tional, yang sudah pindah tangan dari keluarga
William Suryadjaya, dan saingannya Suzuki Indomobil
In tern a tional milik Grup Salim iku t terjerembab . Kedua
raksasa o to m o tif i tu kini hanya menjalani fungsi marke ting
dari principalnya di Jepang, tak ada pembicaraan soal alih
teknologi .
Kedua perusahaan peraki tan o to m o tif i tu, yang
memang tak pernah naik kelas menjadi perusahaan
manufaktur o to m o tif beneran, bersama ra tusan perusahaan
lain pindah tangan. Begitulah s a tu demi s a tu,
raja- raja u tang i tu harus menyerahkan perusahaan a tau
anak- anak perusahaan yang telah dibangun puluhan
tahun kepada kre d i tor a tau principalnya . Yang masih
prospektif dibiarkan hidup . Yang tak punya harapan dijual
laiknya inve s taris dengan harga murah un tuk menutup
u tang . Sementara IPTN, yang telah dibangun bertahuntahun
dan prospektif dari sisi indus tri dan bisnisnya,
terpaksa harus dibiarkan mangkrak karena ura t dananya
dicabut paksa IMF lew a t LoI . Demikianlah sebagian besar
jerih payah selama 3 dasawarsa cuma meninggalkan rasa
lelah dan saki t. Hasil panennya harus dipersembahkan
kepada sang kre d i tor yang selama ini dianggap dermawan .
I tu pun tidak membuat u tang- u tang tersebut luna s .
Malah sebaliknya makin membengkak, karena nilai m a ta
uang sendiri mengempis sampai 500% .
Akhir yang nista seperti i tu ten tu membuat orang
terpaksa menoleh ke belakang, memeloto ti kembali
s tra tegi industrialisasi yang sudah berjalan tiga puluh
tahun lebih dan gagal . Padahal selama sepuluh tahun
terakhir sebelum krisis menerjang, ekspor non migas
Indonesia terus meningka t. Tak heran bila banyak
kalangan menilai s tra tegi pengembangan indus tri broad
spec trum yang sudah berjalan cukup bagus. Salah
seorang pakar yang sang a t percaya pada kebijakan broad
spec trum i tu adalah Prof. M Sadli dari FE- UI . Dia bahkan
pernah menyarankan agar kebijakan broad spec trum i tu
tidak diubah u n tuk memberi kepastian kepada para
inves tor. Menuru tnya kebijakan tersebut telah terbukti
berhasil membangun indus tri manufaktur sebagai basis
ekspor.
Sadli ten tu punya alasan sendiri un tuk pujiannya i tu .
Sebagai pakar ekonomi yang telah puluhan tahun bergelut
dengan buku dan punya jam terbang tinggi di bidangnya,
ka ta- ka tanya ten tu punya dasar- dasar teori yang mapan .
Cuma ke tika krisis menggulung semuanya, ten tu pakarpakar
ekonomi semacam Sadli akan bisa membuat teoriteori
baru soal kegagalan i tu . Padahal kalau sejak dulu
disadari bahwa kebijakan tersebut memiliki kelemahan di
sana- sini, bahkan mengandung bahaya, mungkin hasilnya
akan lain . Lagi pula dalam bidang indus tri kebijakan broad
spec trum sebenarnya tidak i s timew a . Dia boleh dibilang
tumbuh begitu saja tanpa perencanaan .
Ciri paling menonjol dari kebijakan indus tri broad
spec trum adalah tidak adanya upaya pengkajian a tau
seleksi terhadap produk- produk yang sudah biasa dibua t.
Padahal pengkajian dasar i tu penting un tuk menentukan
produk- produk mana yang bisa dikembangkan menjadi
produk unggulan . Namun sebaliknya kebijakan ini mendorong
un tuk mengembangkan produk apasaja buat memenuhi
kebutuhan pasar sesa a t . Andalannya apalagi kalau
bukan sumber daya alam berlimpah, pro teksi, subsidi dan
kre d i t dari bank- bank BUMN a tau sumber dana murah
lainnya . Artinya semuanya dikembangkan secara serabutan
dan karena i tu nilai tambahnya amat keci l .
Kebijakan indus tri broad spec trum i n i p a d a giliranya
berkembang menjadi resource based indus try . Dari
is tilahnya memang tampak kren, tapi kalau pakai bahasa
blak- blakan dia boleh disebu t indus tri yang bertumpu
pada sumber daya alam .
Biasanya indus tri yang bertumpu pada sumber daya
alam un tuk memproduksi barang ekspor, kurang peduli
pada peningka tan sumber daya manusianya (SDM). Tidak
heran bila, s e telah tiga puluh tahun berjalan, yang berkembang
cuma industri- industri peraki tan alias putar baut
(meminjam is tilah ekonom CSIS Pande Rajasilalahi) a tau
indus tri tukang jahit dan eks traktif menuru t i s tilah Kwik
Kian Gie . Indus tri tukang jahit dan eks traktif ini memang
bisa bertahan dan bahkan berkembang selama persaingan
belum begitu ke ta t . Bagi pelakunya sendiri, menuru t Kwik,
i tu sudah sang a t mengun tungkan dan menjadikan mereka
orang- orang yang sang a t kava secara individual . Tak
heran bila mereka pun tak merasa perlu melakukan
lompatan- Iompatan dalam penerapan teknologi dengan
biaya rise t dan inve s tasi beresiko tinggi . Namun ke tika
b a tas – b a tas negara mulai memudar, dunia menciut jadi
sebesar ‘kepalan’ dan Indonesia memasuki era global, apa
yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi saat pasar kita
disa troni pemain- pemain kaw akan dari negara- negara
lain? Mampukah para pelaku indus tri i tu bertahan dan
menjadi tuan rumah di negerinya sendiri? Bila mereka tak
mampu bertahan, dapat dipastikan negeri dengan 200
juta lebih penduduk ini akan direduksi menjadi pasar, dan
penyedia bahan baku indus tri, sekaligus sumber tenaga
mura h . Bencana apalagi yang lebih dahsya t daripada i tu
selain kiam a t?
Sebenarnya alarm a tau tanda bahaya ten tang
kemungkinan karamnya dunia indus tri Indonesia sudah
sering dibunyika n . S a tu di an taranya adalah yang
di teriakkan M e n teri Perdagangan Kabin e t Pembangunan VI
Sa trio Billy Joedon o . Kalau tak percaya, lihat saja harian
Kompas, 21 Juli 1995 . M e n teri yang terkenal jujur i tu
menilai pola ekspor non migas Indonesia sang a t rawan,
karena hanya bertumpu pada beberapa produk. Seki tar
90% ekspor non migas ki ta, menuru t mendag, berasal dari
23 komoditas . Sementara yang nilainya di a tas USS 1
miliar hanya 5 komoditas, yaitu kayu, gabus, garment
tekstil, sepa tu dan kerang – kerangan . Sebagai m e n teri
perdagangan Billy, begitu dia disapa, jelas tak hendak
memberi pering a tan palsu . Dia risau, karena yang berkembang
lebih banyak bersifa t eks traktif. Artinya cuma
mengambil kekayaan alam dengan kadar olahan minimal,
sedikit di a tas pemulung murn i . Sedang dalam bidang
manufaktur sifa tnya lebih ke peraki tan a tau tukang jahit,
seperti garment sepa tu, elektronik dan o to m o tif. Dengan
ka ta lain, indus tri manufaktur Indonesia cuma menjadi
tem p a t produksi dengan sistem maklon yang mengerjakan
pesanan principalnya di luar negeri .
S tra tegi indus trialisasi seperti i tu ten tu sang a t raw
a n . Negara – n egara indus tri maju semacam AS, Jepang,
Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, I talia, dan lain- lain
ten tu tak merasa khawa tir terhadap kemajuan Indonesia -
tak peduli seberapa besar pun pertumbuhan ekonomi dan
ekspor yang dibukukannya . Bahkan negara- negara industri
baru semacam Cina, Korea dan India tak terlampau
risa u . Sebab dengan pola indus tri seperti i tu, Indonesia
dapat diprediksi tak akan menjadi pesaing baru dalam
menghasilkan barang – barang indus tri dengan nilai tambah
tinggi .
Pol a pengembangan indus tri seperti i tu jus tru akan
membuat Indonesia terperosok lebih dalam alias turun
kel a s . Pol a i tu hanyalah mendisain diri sendiri un tuk
kun te t, sehingga cuma bisa berlomba dengan negaranegara
baru semacam Myanmar dan Vie tnam . Indonesia
akan bersaing dengan mereka dalam merayu para inves tor
negara- negara indus tri maju agar membangun pabrik di
negeri mereka . Tak peduli apakah teknologi yang mereka
bawa sudah ke tinggalan zaman, merusak lingkungan a tau
bahkan tak membawa teknologi sekalipun, seperti dalam
pengolahan air bersih . Umpannya apalagi bila bukan biaya
produksi murah, sumber bahan baku berlimpah, dan
berbagai insen tif bebas pajak. Bahkan tenaga kerjanya
pun boleh dibayar murah dan boleh d i tendang kapan saja
seperti koeli kon trak, seperti budak. Celakanya hal- hal
seperti i tu masih jadi andalan sampai sekarang, seperti
terliha t pada perubahan Undang- Undang N o . 13/2003
ten tang ke tenagakerjaan yang dipro tes keras kaum buruh
pada awal 2006. Padahal negeri jiran kita Malaysia sudah
melompat jauh. Negeri puak Melayu i tu berani menolak
inves tor yang mau membangun indus tri manufaktur di
negerinya, kalau hanya membawa teknologi rendah .
Malaysia cuma mau menerima inves tor dengan teknologi
canggih alias high tech yang ramah lingkunga n .
Dari SISI pemeri n tah sebenarnya pembangunan
indus tri Indonesia bukanlah tanpa perencanaan . Bahkan
pemeri n tah Soeharto tak segan terjun langsung membangunnya,
ke tika s w a s ta belum berani melangka h .
Pengembangan indus tri s tra tegis adalah bukti yang tak
dapat dibanta h . Cuma karena sosialisasinya sang a t
kurang, maka d i a seakan menjadi proyek- proyek mercusuar
demi kebanggan rezim sesa a t, tanpa ada kai tannya
dengan masa depan bangsa . Tak heran bila pemahaman
anak negeri ten tang pengembangan indus tri s tra tegis
sang a t dangkal dan terb a ta s . Bahkan mahasiswa perguruan
tinggi, sebagai e n ti tas i n telektual yang m e s tinya paling
berkepentingan terhadap masa depan indus trialisasi di
negerinya, juga tak nlen,iliki penlahanlan yang konlprehensif.
Apa yang Anda ke tahui ten tang indus tri s tra tegis?
“Industri yang berada di bawah payung Badan Pengembangan
Indus tri S tra tegis (BPIS), ” jawab seorang mahasiswa
yakin . “PT Indus tri Pesaw a t Terbang Nusan tara
(IPTN), PT PAL, Pindad, dan lain – lain . Pokoknya indus triindus
tri, yang dengan segala cara dan fasilitas, pengembangannya
dipilo ti man tan Menris tek BJ . Habibie,”
tambahnya cepat ke tika dimintai penjelasan lebih lanj u t.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi (semester VI) salah sa tu
universi tas terkemuka di tanah air tersebut ten tu tidak
salah. Agaknya begitulah ci tra yang berkembang di
masyaraka t ten tang indus tri s tra tegis yang dikembangkan
Soeharto selama 32 tahun.
Jadi meskipun definisi industri s tra tegis masih bisa
diperdeba tkan, juga cakupannya . Toh sampai saa t ini
orang seperti sepaka t, bahwa yang termasuk dalam
indus tri s tra tegis adalah kesepuluh BUMN yang pada masa
Orde Baru berada di bawah payung BPIS . Mereka adalah :
PT Pindad, PT Dahana, PT Indus tri Telekomunikasi
Indonesia (INTI), PT Indus tri Kere ta Api (INKA), PT
Indus tri Pesa w a t Terbang Nusan tara (IPTN), PT PAL
Indonesia (indus tri perkapalan), PT LEN Indonesia, PT
Krakatau S teel (indus tri baja), PT Bara ta Indonesia, dan
PT Boma Bisma Indra (spare part) . Begitulah sampai rezim
orba ron tok oleh krisis dan gerakan reformasi, rakya t
terdidik negeri ini cuma memiliki pema- haman dangkal soal
pembangunan indus tri s tra tegis di negerinya .
Pemahaman dangkal anak bangsa i tu sekaligus
menunjukkan bahwa Soeharto bersama kabinet pembangunan
I – VII- nya gagal mengambil h a ti rakya t un tuk iku t
mendukung indus trialisasi yang dicanangkannya . Padahal
dia merupakan program serius dan bersifa t jangka
panjang . Landasan u tamanya bukanlah kapur, pasir dan
semen bertulang baja, tapi nasionalisme, rasa kebangsaan
dan tekad yang kua t un tuk berdiri sama tinggi di hadapan
bangsa- bangsa lain.
Tanpa nasionalisme, keinginan un tuk mandiri, pemahaman
geografi dan geopolitik yang benar, maka pembangunan
industri di negeri ini sampai kapan pun akan
menghadapi banyak hamba ta n . Sebab dia tak punya akar
tunggang yang kua t dan menjalar kemana- mana, tapi
berg a n tung di awang- awang . Indus tri yang dibangun
dengan cara seperti i tu sangat ren tan terhadap goncangan.
S a tu kali saja pa tronnya diganggu a tau d i tekan
oleh kekua tan lain yang lebih besar, maka indus tri yang
dibangunnya akan iku t ron tok tanpa pembela . Padahal
pembangunan indus tri memerlukan perencaan, effort,
biaya dari pemerin tah, dan dukungan penuh rakya t secara
kon tinyu, seperti yang telah dilakukan pemeri n tah AS,
Jepang, Korea, Malaysia, dan lain- lain ke tika membangun
indus tri mereka . Tanpa i tu semua, maka inves tasi masa
depan yang d i tanam pemeri n tah bertahun- tahun akan
disamakan dengan biaya, a tau bahkan dihitung sebagai
kerugian oleh para pakar, pengamat ekonomi, kaum
terdidik, dan akhirnya rakya t.
Pembinaan pe tani garam, misalnya, agar mereka bisa
memproduksi garam berkual i tas tinggi, beryodiom dan
lain- lain, dengan mudah akan dihitung sebagai proyek
rugi . Semua komponen biaya sampai menjadi garam dan
sampai ke tangan konsumen akan diakumulasi. Lalu dibagi
dengan volume garam yang dihasilkan . Angka yang
didapat per ton, misalnya, kemudian disandingkan dengan
harga garam impor saa t i tu . Bila angka yang didapat
ternyata lebih tinggi daripada harga garam impor, maka
pemeri n tah akan disarankan un tuk segera saja menghentikan
pembangunan industri garam yang mahal dan
makan waktu i tu . Bila angka yang didapat sama dengan
harga garam impor, maka pemerintah juga disarankan
menghentikan pembangunan indus tri yang tidak mengun
tungkan dan makan waktu itu. Bila angka yang didapat
lebih rendah sedikit daripada harga garam impor, maka
pemerintah pun dimin ta menghentikan pembangunan
indus tri tersebut, karena impor lebih mudah dan hemat
w aktu . Pemerintah tinggal memungut pajak impornya dan
komisi . Harga diri sebagai bangsa pengimpor garam,
padahal negerinya berben tuk gugusan pulau- pulau yang
dikelilingi laut, tidak masuk hitungan di situ . Juga
kebebasan dari ke tergan tungan pada negara lain, tidak
ikut dinilai. Adapun se telah sekian tahun harga dimainkan,
saa t kita sudah benar- benar terga n tung pada produk
negara tersebut, dianggap resiko yang memang harus
d i tanggun g .
Indonesia telah menjelma menjadi importir gara m . I tu
bukanlah isapan jempol. Negeri yang terdiri dari 17 ribu
lebih pulau ini, sejak sebelum Masehi sudah bisa membuat
garam, menjelang millenium ke tiga malah mengimpor
garam buat penduduknya . Mungkin ini bisa didaftarkan
sebagai keajaiban dunia ke 8 se telah 7 keajaiban dunia
yang dikenal luas. I tu baru indus tri garam yang bahan
bakunya berlimpah dan tak pernah kering, serta tidak
memerlukan teknologi canggi h . Bagaimana dengan indus tri
perikanan, pertanian, pe ternakan, makanan, minuman,
dan yang semacam i tu yang memerlukan sediki t kerja
keras dan teknologi canggih? Bagaimana pula dengan
indus tri pertambangan, tekstil, spare part, mesin,
o tomo tif, kompu ter, pesa w a t terbang, kapal laut, dan
lain- lain ya ng memerlukan kerja keras, ke telitian dan
ten tu teknologi yang lebih advance? Bila di indus tri garam
saja, Indonesia sudah kedodoran, ten tu ke tertinggalan
kita di industri lain semakin mudah dipahami, sekalipun
dengan meneteskan air m a ta .
Pemeri n tah Soeharto boleh dibilang lupa mengundang
partisipasi kaum terdidiknya dalam industrialisasi
sejak dalam ta taran ide, bila tak bisa disebut gaga! .
Akiba tnya mudah d i tebak: indus trialisasi yang didengungkan
pemerintah dipandang sebelah m a ta, tidak dihubungkan
dengan nasionalisme, keinginan un tuk mandiri,
pemahaman geopolitik dan geografi Indonesia beserta
kekayaan alam dan lautnya . Paruh kedua dari kekuasaan
Soeharto, seolah cuma Habibie yang punya obsesi un tuk
mengembangkan indus tri s tra tegis. Sementara anggota
masyaraka t kebanyakan teracuni oleh pikiran- pikiran
gampang dan serba insta n . Padahal pada 15 Januari 1 974
para in telektual kampus telah turun ke jalan meminta
pemerintah menghentikan ke tergan tungan Indonesia
kepada barang- barang Jepang, dan lain- lain. S e telah
gerakan i tu diberangus dan hilang dalam amnesia politik
ekonomi rakyat, banyak orang menyamakan IPTN, Pindad,
PT PAL a tau perusahaan s w a s ta jempolan semacam Grup
Texmaco, yang bersusah- payah membangun industri
manufaktur paling terinte grasi di Indonesia, dengan
mereka yang cuma membangun industri peraki tan . Bahkan
bukan tidak mungkin perin tis dan pembangun industri
manufaktur i tu disamakan dengan mereka yang cuma
menjadi broker.
Dengan pemahaman seperti i tu, ten tu tidak mudah
bagi pemerintah dan juga Habibie a tau siapa pun un tuk
mengembangkan indus tri s tra tegis di tanah air. Habibie
dan mereka yang terliba t dalam pengembangan industri
selama ini seperti membentur tembok. Memang benar
dukungan politik dan dana berlimpah bisa didapat dari
APB N . Bahkan dana- dana taktis semacam dana reboisasi
tempo- tempo bisa didapat, misalnya saa t mau memproduksi
pesa w a t N – 2 1 3 0 . Bahkan kemudahan i tu masih
d i tambah pula dengan fasilitas bebas pajak, bila IPTN
misalnya mau mengimpor bahan baku . Namun tanpa
pemahaman yang benar dari masyaraka t ten tang apa
yang mau dibangunnya, pengembangan indus tri s tra tegis
cuma akan berg a n tung ke a tas alias kepada rezim yang
berkuasa . I tu amat beresiko tinggi, sebab begitu rezim
berg a n ti semua yang telah dibangun i tu bisa hangus
begitu saja . Artinya kehancurannya pun sudah d i te n tuka n .
Menuru t pakar Manajemen dari FE- UI Rhenald Kasali,
bisnis yang terlalu berg a n tung kepada orang kua t, proses
belajarnya amat terb a ta s . Sebagai c o n toh dia menunjuk
IPTN, yang mendapat dukungan langsung dari Habibie .
“Bisnis apa pun bila dilindungi orang kua t, pada akhirnya
jus tru tidak akan pernah kua t, ” ujarnya berteori . Dia tak
mengada-ada, tapi ten tunya i tu bukan monopoli BUMN .
Indus tri yang dikembangkan s w a s ta pun, bila cuma mengandalkan
fasili tas dan perlindungan pemerin tah, juga tak
berkembang, tidak terkecuali indus tri o to m o tif yang
dikembangkan Astra, Indomobil, dan lain – lain . Padahal
mereka juga telah mendapat fasilitas, segala kemudahan
dan pro teksi puluhan tahun.
Perkembangan kun te t seperti i tu bisa terjadi, ka ta
Rhenald, karena learning proces- nya terb a ta s . Ke tika
mereka sedang tumbuh, begitu mendapat problem sedikit,
sudah lari kepada pa tron (bapak) . Maka akhirnya justru
enggak sehat dan mandiri . Mereka tak pernah belajar dari
kegagalan yang mereka alami dalam proses. Rhenald tidak
berlebih a n . Seiring tersungkurnya dunia usaha Indonesia
dan bergugurannya pengusaha- pengusaha s w a s ta besar
binaan orba, kinerja kesepuluh BUMN s tra tegis terguncang
heba t. Sejak 1998 semuanya di taruh dalam sa tu wadah
baru PT Pakarya Indus tri (PI) .
IPTN, menuru t laporan Badan Pengelola BUMN misalnya,
pada 1997, separuhnya dilalui di masa krisis, merugi
(sebelum pajak) Rp 194 miliar. Sementara PT Pindad
merugi Rp 25 miliar, PT Dahana rugi Rp 1 miliar, Boma
Bisma Indra rugi Rp 15 miliar. Yang menuai untung lumavan
besar cuma KS dan INTI, masing- masing Rp 192 miliar
dan Rp 1 12 miliar. Selebihnya menuai untung tipi s : INKA
untung Rp 20 miliar, PAL Rp 10 miliar, PT LEN Rp 3 miliar,
dan Bara ta membukukan laba Rp 25 miliar. Laporan
tersebut juga menyebut 6 BUMN indus tri s tra tegis (IPTN,
PAL, Dahana, LEN, Pindad, dan Boma sebagai BUMN) tidak
sehat. Kraka tau S teel kurang sehat. Sementara PT Inti
dinilai sehat. Yang masuk kategori sehat sekali cuma 2,
yai tu INKA dan Bara ta . S e telah 1997 keadaannya malah
semakin parah saja . Apalagi IMF tampil sebagai dokter ahli
amputasi pada Februari 1998 . Lembaga i tu langsung
menohok jantung indus tri s tra tegis, yai tu IPTN yang
menjadi kebanggaan Soeharto dan Menri s tek waktu i tu BJ
Habibie .
Lembaga ren te dunia i tu menilai megaproyek industri
pesa w a t terbang tersebut sebagai proyek mercusuar
yang cuma menghambur- hamburkan uan g . Oleh karena
i tu, bila in gin recovery ekonomi berjalan cepat, menuru t
IMF, proyek-proyek semacam i tu harus segera dihentika n .
Begitulah pada tanggal 15 Februari 1 9 9 8 I M F berhasil
mengamputasi ura t dana IPTN dari APBN dan berbagai
dana taktis lainnya . Presiden Soeharto w aktu i tu dan
W a pres Habibie, yang memang lagi butuh santunan,
langsung mengangguk tanda se tuj u . Selebihnya diam a tau
malah bersorak dalam h a ti memuji ketegasan IMF .
I\lamun sedikit orang kritis te tap menaruh curiga
pada maksud baik lembaga i tu . Maklum, resep i tu
diberikan sa tu pake t dengan keharusan pemeri n tah membuka
kran ekspor kayu gelondongan yang merugikan
indus tri pengolahan kayu dalam negeri dan memperparah
kerusakan hutan, masuknya peri tel asing Con tinent &
Carrepour yang kemudian bergabung menjadi Carrefour,
dan lain- lain. Apalagi IMF terus melanjutkan program tidak
populernya dengan penghapusan berbagai subsid i . Sebenarnya
dana un tuk i tu tidaklah besar, jika dibandingkan
dengan Rp ra tusan triliun buat rekapi talisasi perbanka n .
Namun suara- suara kritis seperti i tu nyaris tak terdengar.
Akiba tnya industri s tra tegis semacam IPTN, yang memang
tidak suci dari salah urus dan manajemen, makin megapmegap
kesuli tan dana .
I\lasib serupa juga menimpa Grup Texmaco ( Marimutu
Sinivassan) . Tanpa disadari, pemeri n tah se telah Soeharto
terus d i tekan IMF un tuk membunuh sendiri po tensi produktif
negara dan membiarkan hidup subur po tensi
konsum tifnya . Tekanan lembaga i tu agar pemeri n tah
membiarkan IPTN dan Texmaco mangkrak adalah butki
yang tak dapat dibanta h . Mengapa kedua perusahaan
besar i tu yang menjadi sasaran? Bukan Chandra Asri,
As tra a tau Indomobil yang juga mengalami kesuli tan saa t
krisis? Pertanyaan- pertanyaan seperti In! sebenarnya
m e s ti dilontarkan kaum i n te l e tual negeri ini, saa t pemerintahnya
tak berdaya menghadapi tekanan .
Jawaban sederhana dapat diberikan di sini . Sebab
baik IPTN, maupun Texmaco, sama- sama mengembangkan
po tensi industri manufaktur beneran, bukan sekadar
tukang jahit. IPTN berupaya mengembangkan po tensi
dirgan tara, sehingga Indonesia bisa menjaga kedaula tan
udaranya dengan pesa w a t- pesa w a t buatan sendiri, sekaligus
memudahkan penduduknya un tuk menjelajahi tanah
airnya yang luas lew a t pene trasi udara . Sedang Texmaco,
dengan kemampuan teknologinya yang advance bisa
menyediakan mesin apasaja yang dibutuhkan negeri ini
un tuk indus trialiasasi mulai dari mesin tekstil, traktor
tangan, mesin bubu t, pengolah padi, kedele, jagung,
sampai pembangkit listrik, mesin kapal dan ten tu saja
o to m o tif. Perusahaan yang didirikan Sinivassan sejak awal
dekade 60- an Ini mempunyal po tensi besar un tuk
mengembangkan kemampuan teknologi Indonesia di dara t
dan di laut. Bahkan dia telah membuat mobil dengan
kandungan lokal di a tas 85%, termasuk blok mesinnya,
sebelum krisis menghantam republik. Tanpa disadari, pelan
tapi pasti, IMF mengembalikan Indonesia ke titik nol lew a t
pintu putar krisis d a n mengarahkannya menjadi pasar.
z
Sebuah kasus m’-‘..I…I. .. _ … ..1.
bernama IPTN
IPTN didirikan Prof. Dr. Dipl . In g . BJ . Habibie pada 1976.
Dia dikembangkan dengan dana yang tidak sedikit, dibalut
pula dengan visi yang jauh ke depan dan keinginan un tuk
menjadi tuan di negeri sendiri . Cuma kaum terdidik
Indonesia gagal memahami IPTN sebagaimana m e s tinya .
Akiba tnya ke tika dimin ta IMF un tuk menotok jalan
dananya sebagai syara t bantuan, indus tri pesa w a t i tu
tidak mendapat pembelaan sepantasnya . Para pakar
ekonomi penganu t neoliberalisme apalagi. Mereka nampaknya
tidak kebera tan bila republik cuma menjadi pasar
buat segala produk dari negeri lain . Berbeda dari Jepang,
Korea, Cina, dan juga India yang para pakar ekonominya
sekaligus merupakan nasionalis sejati, sehingga tekanan
dunia luar tidak mengurangi laju indus trialisasi negara .
Padahal Indonesia, yang luasnya hampir sama dengan Uni
Eropa secara ke seluruhan, ten tu lebih berhak dari negeri
manapun un tuk memiliki indus tri perkapalan dan pesa w a t
yang bisa dibanggaka n .
IPTN sendiri memang tidak c e p a t bisa mencata t laba
seperti perusahaan- perusahaan terbang di USA semacam
Boing, Mac Donald Douglas, Lockheed Martin Corp, dan
lain- lain. I tu pun sebenarnya masih dapat dimaklum i .
Sejarah mencata t perusahaan- perusahaan AS i tu pada
tahun- tahun aw alnya memang mendapa t banyak order
pembua tan pesa w a t un tuk kebutuhan Perang Dunia II.
Toh dalam perjalanan w aktu tidak semuanya dapat
bertahan . Banyak indus tri pesa w a t ron tok sa tu per sa tu
akibat persaingan global . Keadaan i tu kemudian memaksa
mereka merger un tuk bisa bertahan . Liha t saja Mac
Donald Douglas, misalnya, dia sudah merger dengan
Boing, Lockheed merger dengan Advanced Airodynamics.
Gejala serupa juga melanda indus tri pesa w a t di Eropa .
Sekadar c o n toh, Airbus misalnya, merupakan hasil
merger beberapa perusahaan pesa w a t terbang Eropa
seperti Airospacial, British Air, Air I talia, dan lain- lain.
Dengan membandingkan indus tri serupa di negara- negara
lain, termasuk di negara- negara maju tersebut, pres tasi
IPTN sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Apalagi bila
diingat pemeri n tah di negara- negara maju semacam AS
dan Uni Eropa biasa membantu industri pesa w a t terbangnya
dengan memberikan tender- tender proyek penelitian,
pembua tan mesin- mesin a tau pesa w a t terten tu agar
indus tri s tra tegis i tu bisa hidup.
Kondisi IPTN sebenarnya tidak buruk-buruk amat dan
namanya telah cukup dikenal di bidangnya . Cuma IMF
lebih senang bila pemeri n tah berhenti membantu pengembangannya
. “Pemeri n tah dilarang menyediakan dana buat
res trukturisasi IPTI\I yang cuma butuh sekitar Rp 2 triliun,
tapi harus menyediakan dana Rp ra tusan triliun buat
res trukturisasi perbanka n . Ini kan tidak adil,” ka ta Dirut
IPTN w aktu i tu Paramayuda kesa l . Menurutnya u tang
BUMN s tra tegis ini di Badan Penyeha tan Perbankan
Nasional (BPPN) tercatat Rp 900 miliar. I tu pun lebih
banyak karena melonjaknya nilai tukar dolar. Sementara
to tal kewajibannya sekitar Rp 1 , 8 triliun . Baginya i tu
w ajar. “Banyak perusahaan besar milik konglomera t kakap
yang keadaannya jauh lebih parah dari IPTN . Bila mereka
dibantu pemerin tah, mengapa IPTN yang n o tabene milik
negara tidak boleh dibantu?” ka tanya re tori s . Paramayuda
yakin bila diberi kesempatan IPTN akan dapat menutup
kewajibannya i tu .
Optimisme Paramayuda agaknya didasari beberapa
perhi tungan bisnis yang hampir pasti dapat diraihnya .
Pada tahun 2000, misalnya, pemeri n tah Australia telah
membuka tender pengadaan 16- 18 pesa w a t sekelas CN-
235, produk yang selama ini menjadi andalan IPTN .
Pengadaan pesa w a t senilai USS 350 juta i tu dimaksudkan
un tuk menggan tikan pesa w a t Caribou yang selama ini
digunakan Australia . Tanpa pasokan dana segar, menurutnya,
amat sulit bagi IPTI\I memenuhi permin taan tersebut.
Padahal IPTN, ka ta Paramayuda yang juga Dirut
BPIS, telah menanda tangani MoU dengan pemeri n tah
Australia .
Meskipun harus kehilangan peluang tersebut, manajemen
IPTN merasa nasibnya belum lagi d i te n tukan un tuk
m a ti mud a . Apalagi AS Hikam, Menri s tek Kabin e t
Persa tuan Abdurrahman Wahid- Megaw a ti Soekarno Putri
di depan Komisi VIII DPR- RI ( 14 Februari 2000) , dengan
tegas mengataka n : “No way un tuk menghentikan Indus tri
Pesaw a t Terbang Nusan tara (IPTI\I ) l ” Tentu tidak
gampang melanjutkan megaproyek pre s tigeus tersebut,
ke tika IMF tak mau menyukonginya . Apalagi fasili tas
bebas pajak yang selama ini dinikm a ti IPTN telah dihapus
pula oleh Presdiden Abdurrahman pada 10 Februari 2000 .
Lalu bagaimana menris tek, m a n tan peneliti Lippi, i tu bisa
memajukan IPTN? BUMN i tu, menuru t Pak Men teri, akan
diarahkan un tuk melakukan diversifikasi yang amat luas.
Alasannya? Dari beberapa kali kunjungannya ke industri
s tra tegis, seperti PT Pal, PT Boma Bisma Indra, dan PT
Pindad, ternyata yang masih bisa meraih laba adalah
indus tri- indus tri yang berani melakukan diversifikas i .
B a g i manajemen IPTN diversifikasi usaha bukanlah
barang baru . Dia sa tu pake t dengan res trukturisasi manajemen
yang telah dijalankan sejak krisi s . Sejak dipaksa
un tuk menghidupkan dirinya sendiri dengan kerja, BUMN
buatan Habibie i tu telah mengurangi sekitar 6 ribu
karyaw annya tahun 1999 . Kini dengan hanya sekitar 1 0
ribu karyawan, IPTN merasa lebih lincah melangkah un tuk
melakukan diversifika s i . “Core business kita te tap pembuatan
pesaw a t . Jadi policy- nya 70% core competen kita
te tap diarahkan ke pembua tan pesa w a t dan komponenkomponennya
. Sisanya yang 30% kita arahkan un tuk
melakukan pekerjaan – pekerjaan yang cepat menghasilkan
revenue un tuk biaya operasional, misalnya membuat
a n tena parabola, simula tor pelabuhan, Airtraffic con troll,
anjungan minyak, barang- barang elektronik, mendisain
mobil, gedung, jemba tan, dan lain- lain,” papar Paramayuda
tenang. Paramajuda memang tidak mengada – a d a .
Sampai saa t i tu IPTN telah memproduksi sekitar 2000
a n tena parabola buat kebutuhan Indovisio n . Sedangkan
un tuk disain o tomo tif, BUMN ini telah menanda tangani
kerjasama dengan Toyo ta (Jepang) dan tidak lama lagi
bekerjasama juga dengan Pro ton Saga ( Malaysia ) .
Di samping i tu IPTN di bawah komando Paramayuda
sedang berusaha mengundang inve s tor asin g . 49% saham
BUMN i tu nantinya akan dilego kepada asing agar bisa
bernafas lebih lega buat pengembangan- pengembangan
yang memang butuh dana banyak. Ini sebe tulnya langkah
mundur, tapi manajemen nampaknya tak punya al terna
tive lain. Menurutnya hal i tu a m a t perlu agar IPTN
nantinya bisa menjadi pemain terbesar dalam industri
pesa w a t terbang di Asia . S a a t ini un tuk pesa w a t sekelas
CI\I- 235 IPTN sudah menjadi yang terbesar. Tentu maksud
tersebut cuma bisa kesampaian, bila IPTN berhasil
meres trukturisasi u tangnya yang Rp 900 miliar i tu .
Sementara ini un tuk sekadar menyambung hidup
IPTN merasa tidak ada yang perlu dikhawa tirka n . “Kami
tidak pernah berhenti berproduks i . Cuma kegia tannya
menjadi agak lamba t. Produksi massal memang kita kurangi
dra s ti s . Namun kegia tan produksi te tap jalan dengan
hanya memproduksi pesa w a t- pesa w a t yang sudah
disertifikasi dan sudah ada kon traknya , ” ungkap Paramayuda
sengit sekaligus membantah isu bahwa kegia tan
produksi di IPTN sempat terhenti .
Hal i tu dibenarkan Deputy Teknologi Indus tri Rancang
Bangun BPPT Dr. Said D. Jenie yang banyak memantau
IPT N . Dia mengakui sejak krisis kondisi IPTN memang
payah, tapi kegia tan produksi tidak pernah berhenti sama
seka l i . IPTN, menurutnya, masih mempunyai kon trak
dengan beberapa negara un tuk memproduksi pesa w a t
jenis CN- 235 . “Kini IPTN sedang membuat 8 u n i t pesa w a t
CN- 2 3 5 pesanan Korea S e l a tan . Malaysia memesan 1 2
u n i t . Brunei, d a n U n i Emira t Arab juga memesan pesa w a t
jenis ini. Dengan rolling kon trak- ko trak i n i saja sebenarnya
un tuk operasional IPTN sudah tidak ada masalah,” ka ta
Said d a tar ke tika d i temui penulis w aktu i tu un tuk SWA.
Masalah yang paling mendasar jus tru terle tak pada
sere tnya dana pengembangan . Sebagai c o n toh dia
menunjuk proyek N- 250 .
Produk N- 250, ka ta Said, sebenarnya sudah separuh
jala n . Cuma karena kekurangan dana proyek ini terpaksa
dihentikan di tengah jala n . Sampai saa t ini sertifikasinya
belum selesai . “Un tuk mendapa tkan sertifikasi, N- 250
se tidaknya harus memenuhi jam terbang selama 1 . 70 0
jam . 1\1- 25 0 telah melakukannya 800 j a m , l a l u dihentikan
karena kesuli tan dana . Padahal produksi massalnya cuma
boleh dilakukan bila sertifikasinya sudah selesai, ” tu tur
Said menyesalka n . “Padahal pemeri n tah sudah inve s t
banyak sekali di s i tu . Solusinya sekarang, N – 2 5 0 harus
dicarikan partner yang mau mengembangkan pesa w a t
jenis ini,” tambahnya . Menuru t m a n tan Mensris tek dan
Presiden Habibie dalam 5 tahun mendatang kebutuhan
dunia akan pesa w a t jenis ini akan mencapai 4 . 50 0 unit.
IPTN dulu berencana bisa memenuhi sekitar 1 . 800 unit.
Perh i tungan seperti In! m e s tinya juga diperha tikan
pemeri n tah se telah Habibie, sehingga dapat berargumentasi
ke tika berhadapan dengan IMF yang menganggapnya
sebagai proyek mercusuar.
Bagi Said IPTN tak bisa disebut proyek mercusuar
yang cuma menghamburkan uang negara . “Saya enggak
melihat proyek ini sebagai mercusuar. Liha t saja pesa w a tpesa
w a t yang kita buat! Semuanya kan dibua t un tuk
melayani geografis kita,” bantahnya dengan suara
meninggi. “C- 2 12, misalnya, pesa w a t terbang jarak sedang
yang bisa terbang rendah, dan bisa mendara t di
rumput dan lapanga n . Ini sangat berguna un tuk mengangkut
pasuka n . Kemudian CN- 235, jarak sedang tapi
dengan teknologi lebih canggih daripada C – 2 12 . Bahkan
N- 250, yang terpaksa dihen tikan separuh jalan, sanga t
baik buat transportasi a n tar pulau,” sambung ahli teknologi
rancang bangun i tu cepat. “Kalau bikin roke t a tau
pesa w a t j e t, i tu baru bisa disebut proyek mercusuar,”
imbuhnya lagi. Sebagai negara bahari, menuru t Said,
Indonesia tak mungkin dilayani tanpa pene trasi udara,
laut, dan sistem telekomunikasi sa telit. “Un tuk jenis pesawat
terbang dengan 40- 100 penumpang, saa t In!
sebenarnya tak ada perusahaan yang menyaingi IPTI\I
dengan CN- 235nya . Di jenis ini cuma ada IPTN dan
Embraer (Brazil) . Sejak kita menandatangi Le tter of Inte n t
(LoI) dengan I M F , kita punya pesaing Fairchild, Dornier
(Pa tungan AS- Jerman ) . Perusahaan ini dulunya sudah
sekara t.
Sebagaimana Menri s tek AS Hikam dan Dirut IPTN
Paramayuda, Said juga melihat diversifikasi usaha sebagai
solusi yang baik buat IPT N . Cuma bagi Said, karena
pera l a tan dan kompe tensi IPTN sebagian besar memang
dalam pembua tan pesa w a t, maka diversifikasi i tu harus
te tap diarahkan ke s i tu . “Akan lebih mengun tungkan bila
IPTN mencoba menerima pekerjaan pembua tan pesa w a t
terbang dari perusahaan lain . Y a n g i n i sudah berjalan .
IPTN, misalnya, telah bekerjasama secara subkon trak
dengan Boing, Dornier, Fairchild, Aerospace corp un tuk
membua t pesawa t je t- 738 . Juga masih ada beberapa
kerjasama lain,” jelas Said h a ti- h a ti . Di samping i tu, ka ta
Said, karena repu tasinya sudah diakui dunia, bidang jasa
maintenance pesa w a t pasti bisa dilakukan IPT N . Juga
jasa simulasi dan pela tiha n . Sebagai bukti Said menunjuk
Boing, yang melakukan tes un tuk jumbo je tnya mulai dari
p i ta suara sampai tes tingnya di IPTI\I . Hal-hal lain yang
juga dapat dilakukan IPTN adalah pembua t komponen
pesaw a t . Ini pun sudah berjalan . General Dynamic,
misalnya, telah meminta IPTN un tuk membuatkan ekor
pesa w a t F- 16- nya .
Meskipun agak miris akibat lepas tangannya pemerin
tah dari kewajiban mengembangkan industri s tra tegis -
teru tama yang berkai tan dengan pembua tan pesa w a t
terbang, m a s a depan IPTN nampaknya tidak terlalu
sura m . Di a tas kertas industri ini, ka ta Paramayuda, telah
mulai melab a . “Labanya memang tidak banyak, cuma Rp
500 juta, terlalu kecil buat perusahaan dengan a s e t
sekitar R p 5 , 7 triliun . T o h i tu saja sudah cukup menggembirakan,”
ka ta Paramayuda tersenyum . Dirut IPTN i tu
memang berhak senang. Apalagi belum lama ini pada
acara Air Show di Singapura IPTI\I telah mendapatkan
kon trak senilai USS 3 , 6 juta un tuk pembua tan helikop ter
Bell- 4 1 2 . Pada w aktu hampir bersamaan IPTN juga mendapat
pesanan baru dari Filipina senilai USS 8 juta .
Sementara Garuda juga mempercayakan perawa tan
in teriornya pada IPTI\I . Tentu kemajuan i tu bisa lebih
cepat lagi bila res trukturisasi u tang IPTN bisa segera
dibereska n . Paramayuda berharap pemeri n tah mau mengkonversi
u tang IPTN menjadi penyertaan modal
pemerin tah . Bila i tu bisa diwujudkan, maka IPTN akan
mudah menggaet mi tra asin g .
Kemudahan lain yang juga diinginkan IPTN adalah
soal bank guara n te e . “Dulu bila orang order pesa w a t, dia
memberikan down paym e n t (DP) . DP i tulah yang kita
jadikan modal kerj a . Namun sejak krisis s i tuasi perbankan
a m a t membera tkan . Bila kita mendapat DP, orang i tu
meminta bank guarantee sebagai jaminan, karena dia
sudah membayar sementara barang belum didapa t. Nah
un tuk bisa mendapatkan bank guarantee i tu, kini bank
mengharuskan kita menaruh uang sebesar bank guarantee
i tu . Jadi sama saja kita mendapatkan DP, tapi tidak boleh
diambil. Yah kita tidak bisa kerja juga don g ‘ ” jelas
Paramayuda se tengah mengeluh .
Boleh jadi, kurangnya sense of technology dan visi
dari pemeri n tahan pasca Suharto dan Habibie, turu t memberi
andil membuat persoalan di IPTN berlaru t- Iarut.
Arealnya pun kemudian meluas dari soal keuangan sampai
ke sumber daya manusia (SDM), dan teknologi canggih
yang dimilikinya . Bila dibiarkan terus berlaru t, dapat
dipastikan IPTN, kemudian berg a n ti nama menjadi PT
Dirgan tara Indonesia (PTDI), akan menjelma menjadi
tumpukan besi tua, mangkrak di tengah modernisasi yang
macet. Menuru t Dirut PTDI Jusman SD yang menggantikan
Paramayuda, se tidaknya ada 3 persoalan besar
yang belakangan melilit perusahaan yang dipilo tinya .
Pertama, masalah keuangan akibat diputusnya sumber
logistik oleh IMF . Selain i tu, dana- dana yang akan
digunakan un tuk mega proyek 1\1- 250 harus dihen tikan .
Padahal mega proyek i tu telah menelan biaya USS 700
juta .
Terputusnya jalur logistik tadi memunculkan masalah
besar di PTDI . Sebab, berdasarkan proyeksi semula, bila
N- 250 bisa masuk pasar, maka masa depan PTDI
sepenuhnya bisa diharapkan dari proyek tersebut. “I tu
sebabnya timbul masalah mendasar: apa yang harus
menjadi tulang punggung bisnis PTDI di masa depan?”
ka ta Jusman re tori s .
Persoalan kedua y a n g melilit PTDI, ka ta Jusman,
adalah langkanya sumber pendanaan . PTDI mengalami
kesuli tan mendapat kre d i t, karena belum ada kepercayaan
dari lembaga keuangan . Mereka menganggap PTDI belum
mampu meng- cover biaya operasionalnya . Sebelum krisis
perusahaan pesaw a t terbang milik negara ini selalu mendapat
kucuran dana dari pemerin tah . Ini ten tu w ajar,
Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, dan negaranegara
maju lain pun melakukan hal serupa . Bagi mereka
kemampuan teknologi dan industri adalah inves tasi masa
depan . Menuru t penelusuran penulis pada 1 0 tahun
pertama, PTDI (baca IPTN) mendapat suplai dana dari
pemeri n tah US$ 1 miliar. Lalu 10 tahun beriku t digelon
torkan lagi sebesar US$ 1,3 miliar. Jadi to tal inves tasi
yang telah d i tanamkan pemeri n tah un tuk membangun
indus tri pesa w a t terbang tersebut mencapai USS 2 , 3
miliar, a tau Rp 4 , 6 triliun dengan kurs w aktu itu.
Jumlah i tu sebe tulnya tidak terlalu besar, mengingat
pabrik pe tro kimia Chandra Asri milik Prayogo Pangestu
saja bisa menelan dana sampai d i a tas US$ 1 , 5 miliar.
Padahal operasinya selama 5 tahun berturut- turu t rugi
terus . T o tal kerugian Chandra Asri bahkan mencapai USS
500 juta . Anehnya perusahaan In! tidak dibiarkan
mangkrak. Sebagian besar u tangnya malah dikonversi
menjadi penyertaan modal pemerin tah . Pada saa t sama
pemeri n tah iku t pula menanggung beban- beban lain dari
perusahaan konglomera t i tu . Padahal dari sisi kinerja,
PTDI jelas masih lebih baik daripada Chandra Asri .
Persoalan ke tiga PTDI, ka ta Jusman, menciutnya
rasa percaya diri SDM perusahaan pesa w a t terbang ini.
“Ada kera guan dari karyawan, apakah res trukturisasi yang
dilakukan ini akan membawa perubahan,” ka tanya . Para
karyawan PTDI kini tidak yakin masa depannya akan lebih
bagus daripada masa lalunya . Nah un tuk mengatasi
semua persoalan di a tas, manajemen PTDI melakukan
reorien tasi dan res trukturisasi bisnis . Targe tnya apalagi
bila bukan un tuk mendapatkan revenue dengan memanfaa
tkan teknologi, SDM dan keahlia n . Maka pada September
1998, sebagaimana telah disinggung di a tas,
dilakukan reorien tasi bisnis, dengan tujuan mengkaji ulang
seluruh s tra tegi PTDI di masa depan . D i te tapkanlah
sampai dengan 2003, sebagai fase konsolidasi dan
survival . S e telah i tu, PTDI akan masuk ke fase pertumbuhan
bertahap dan berkesinambungan .
Dalam fase konsolidasi dan survival ini langkahlangkah
efisiensi dilakukan, supaya tidak terjadi pendarahan
finansial (financial bleeding) . Termasuk di dalamnya
rasionalisasi karyaw a n . Jika sebelumnya jumlah
karyawannya mencapai 1 5 . 7 15 orang . Jumlahnya lalu
diciutkan sampai tinggal sekitar 9 . 777. Selain i tu sejak
menggan tikan Paramayuda pada S e p tember 2000, Jusman
melakukan diversifikasi portofolio bisnis PTDI . Maksudnya
jika sebelumnya seluruh kegia tan PTDI difokuskan hanya
memproduksi CN- 235, misalnya, di tangannya orien tasi
bisnis diub a h : PTDI tidak hanya mengembangkan sa tu
bisnis, yakni pesa w a t terbang. Portofolio bisnisnya diperluas
menjadi 4 jenis dan dibagi ke dalam 2 unit: yakni unit
engineering dan uni t bisnis . Unit engineering mencakup
Revenue Cen ter dan Profi t Cen ter. Lalu uni t bisnis meliputi
S tra tegic Business Units (SBU) dan Sa tuan Usaha Mandiri
(SUM ) . ooJadi di masa depan dari PTDI ini akan ada 4 pintu
yang bisa menghasilkan pendapa tan , ” ucap Jusman
menjanjika n .
Dengan begitu, selain dari core business-nya memproduksi
pesaw a t terbang (seperti CN- 2 12, CN- 235,
N- 250), revenue PTDI akan d a tang dari produksi komponen
dan rekayasa & rancang bangun pesaw a t terban g .
PTDI juga mengembangkan bisnis turunannya, an tara lain :
SBU jasa manufaktur, teknologi in terior, jasa teknologi
mesin, aircraft, helikop ter, depend tecnologi, sistem
an tariksa, TI dan SBU Ate c . Oleh karena i tu, jangan
heran bila karyawan PTDI menggarap pembua tan a n tena
parabola un tuk Indovision dan meraki t komputer merek
Garud a .
Masuknya PTDI ke produksi a n tena parabola un tuk
Indovison, ka ta Jusman, tidak muncul begitu saj a . Ada
sejarah yang lumayan panjang . Pada aw alnya sejumlah
karyawan PTDI d i tugasi mengembangkan software navigasi
pesaw a t terbang berbasis s a telit. U n tuk tujuan i tu,
mereka dimagangkan selama 4 tahun di pabrik s a telit
Hyes, Amerika Serika t. Ke tika pulang ke Indonesia proyek
tadi kandas akiba t krisis. Padahal mereka mempunyai
keahlian dalam pembua tan software e n tertainment melalui
s a telit, yang disebut Digital Entertainment Sistem (DES ) .
DES sendiri merupakan software parabola yang digunakan
Indovisio n . Ben tuknya berupa a n tena a tau tape recorder.
U n tuk menyalurkan keahlian i tu, lalu mereka diposisikan ke
SBU a n tariks a . “Jadi i tu bukan usaha sampingan yang
serabutan. Mereka memang diarahkan ke sana, karena
kami harus hidup di a tas kekuatan sendiri,” ujar Dirut PTDI
i tu bersungguh-sungguh .
Model usaha seperti i tulah yang akan dikembangkan
PTDI di masa depan . Dengan begitu, nantinya aliran dana
akan masuk dari 4 ka tegori bisnis portofolio tersebut.
Jusman enggan menyebutkan berapa alokasi dana yang
dipersiapkan un tuk keperluan tersebut. “Pokoknya uang
i tu hanya akan kita keluarkan kalau suatu unit usaha i tu
mendapat kon trak,” tandasnya . Polanya, ka ta dia, s e tiap
SBU diberikan modal sebesar Rp 600 j u ta . Termasuk
tanggungan gaji selama 6 bul a n . N a n tinya mereka diwaj
ibkan mencari dan mengembangkan pasar sendiri, Juga
harus bisa membiayai overhead-nya sendiri .
Apabila suatu SBU selama 3 tahun berturut- turu t
bisa survive dan mempunyai p o tensi sehingga dilirik
inves tor, maka akan dilepas menjadi anak perusahaan .
Namun bila ternyata dianggap gagal, maka unit usaha i tu
harus dires trukturisasi. Sejauh ini, lanj u t Jusman, pertumbuhan
unit usahanya cukup bagus . Sebagai c o n toh dia
menunjuk bisnis peraki tan komputer, yang masuk SBU TI.
“Dalam tempo 2 tahun SBU TI sudah mampu membukukan
pendapatan sebesar Rp 54 miliar. Sedangkan pendapatan
yang diperoleh dari bisnis a n tena lebih besar lagi,” papar
Jusman bangga tanpa menyebut angka .
Tak berhenti sampai di s i tu . Sayap PTDI yang lain,
yai tu bisnis part & komponen pesaw a t terbang, juga
berhasil menya b e t kon trak kerja dari pemeri n tah Inggris .
PTDI diminta membuat ujung sayap un tuk jenis pesaw a t
airbus . Nilai kon traknya mencapai US$ 1 0 j u ta per tahun.
Jusman yakin bila krunya bisa mempertahankan kuali tas
dan deliver time, maka ada kemungkinan kon traknya bisa
mencapai 1 0 tahun.
Jusman mencata t s e tiap tahun ra ta- ra ta pendapatan
PTDI mencapai Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun . Jumlah
tersebut belum dipo tong un tuk pengeluaran personal c o s t
(gaji karyawan), yang s e tiap tahunnya mencapai Rp 240
miliar. Adapun yang menjadi penyumbang terbesar pemasukan
PTDI 3 tahun terakhir adalah pembua tan pesaw a t
terbang CN- 235 . Selain i tu kedua SBU di a tas juga telah
ikut menyumban g . Jusman tak bersedia menyebut berapa
sumbangan masing- masing kepada perusahaan . Dia
menilai w ajar bila CN- 235 memberi sumbangan terbesar
kepada perusahaan . Sebab pesaw a t i tu diminati banyak
negara, dan harganya rela tif mura h . Dia tak mengadaada
. S a tu unit CN- 235 harga basic- nya cuma USS 1 1- 12
j u ta .
CI\I- 235 telah diekspor, an tara lain ke Uni Emira t
Arab sebanyak 7 pesaw a t, Malaysia 6 pesaw a t, Korea 8
pesaw a t, dan Brunei 1 pesa w a t . Rencananya PTDI akan
mengekspor lagi ke Pakis tan sebanyak 4 pesa w a t . “Dari
hasil penjualan CN- 235 inilah se tidaknya kita bisa memberi
makan seki tar 7 ribu karyawan,” ungkap Jusman tersenyum
. Sampai s a a t ini indus tri pesaw a t terbang nasional
i tu telah memproduksi hampir 200 pesaw a t terbang
dan helikop ter. Pertanyaannya kemudian : mengapa
perusahaan ini masih dirundung masalah? “Ini kan proses
me tamorfosa . Wajar bila masih ada masal a h . Apalagi
res trukturisasi yang dilakukan di sini kan belum lama .
Perusahaan- perusahaan s w a s ta yang heba t- heba t i tu
juga belum pada beres,” jawab Jusman sedikit membandin
g .
Sampai s a a t i tu PTDI masih mempunyai u tang sebesar
Rp 4 triliun . Dari u tang sejumlah i tu, sebesar Rp 1 , 3
triliun merupakan c a s h loa n . Sedang u tang pokoknya
seki tar USS 100 j u ta . Yang non cash loan (fasilitas yang
diberikan oleh bank un tuk mendukung le tter of cre d i t,
jaminan-jaminan, performance bonds) mencapai Rp 2 , 7
triliun . “Sekarang u tang yang n o n c a s h l o a n mulai
menyusut, karena kita ada pre s tasi . Termasuk dalam
teknik penyelesaiannya . Sedangkan yang cash loan,
harus diselesaikan melalui debt to equity swap, ” ka ta
Jusman tenang .
Dirut PTDI i tu berharap pemeri n tah bertindak lebih
bijak dan adil terhadap perusahaan yang dipimpinnya
pada tahun- tahun menda tan g . Meski era AFT A sudah
diambang pintu, dia berharap se tidaknya pemeri n tah
dapat memberikan semacam pro teksi semu dan insen tif
kepada produsen dalam negeri, termasuk PTD I . I tu
penting agar bisa bersaing dengan produsen luar yang
juga masuk ke Indonesia lewat pintu perdagangan bebas.
“Saya jamin pro teksi i tu tidak akan menyebabkan high
cost economi. Sebab sifa t pro teksi i tu hanya un tuk memberikan
kemudahan kepada produk dalam negeri agar bisa
melakukan pene trasi, baik terhadap pasar domestik
maupun luar negeri . Pemeri n tah Cina dan Malaysia juga
melakukan hal serupa,” tutur Jusman penuh hara p .
Sayangnya harapan Jusman tak menjadi kenya taa n .
S e telah Presiden Abdurrahman dimakzulkan MPR dan
Megaw a ti menggantikan kedudukannya sebagai RI- 1,
nasib PTDI semakin suram saj a . Res trukturisasi yang telah
berhasil dilakukan pada masa Paramayudha dan kinerja
yang semakin membaik pada masa Jusman seakan kembali
ke titik nol. Persoalan menjadi semakin banyak. Apalagi
s e telah karyawan juga mulai menuntut hak- haknya yang
terbengkalai begitu lama akibat ulah pemeri n tah yang
lebih senang mengikuti keinginan IMF daripada membiarkan
PTDI te tap hidup . Bahkan s e telah Edwin, yang
dianggap banyak kalagan sebagai orang yang tepa t tapi
muncul pada s a a t yang salah, persoalan PTDI makin
runyam . Pemeri n tah seperti sengaja mengulur- ulur waktu
pembayaran uang pesangon kepada karyawan yang
dirumahka n . Edwin, yang sudah bekerja keras menyelesaikan
persoalan i tu dan menghidupkan kembali PTDI,
akhirnya kabur. Pemeri n tah Megaw a ti, bahkan menolak
permin taan m a n tan orang nomor s a tu di IPTN BJ Habibie
un tuk menye h a tkan IPTI\I kembali, dengan kopensasi
saham 5% bila dia berhasil. Ini sebenarnya peluang yang
bagus, tapi pemeri n tah waktu i tu mem- biarkannya
terlepas begitu saj a . Kini bola ada di tangan pemeri n tah
SBY, yang mempunyai legitimasi langsung dari rakya tnya .
Tentu orang boleh berharap penye h a tan IPTN bisa lebih
cepat dan laju indus trialisasi bisa lebih terstruktur
z
Sekilas
Tentang Penulis
z
Ishak Rafick memulai karir jurnalis tiknya pada 26 April
1995 di majalah bisnis terkemuka SWAsembada . Waktu i tu
dia sudah meraih gelar M a s ter of Art dari Rijks Univers i te i t
Leiden, Nederland. Sebelumnya d i a sempa t melamar di
majalah Warta Ekonomi, tapi tak jadi bergabung karena
masalah gaj i . Meski gelar MA terlalu tinggi bua t profesi
wartaw an waktu i tu, dia tidak pedul i . Baginya nilai
seseorang tidak d i ten tukan oleh titel akademis yang
disandangnya, juga tidak oleh profesinya, tapi jus tru oleh
caranya menjalankan profesi i tu dan karya a tau out put
yang dihasilkannya . Namun kepu tusannya bergabung ke
majalah SWA telah menam- bah panjang daftar orangorang
yang menjadi wartaw an karena kecelakaan
Qournalist by ecciden t) . Jadi s a tu grup dengan Gunawan
Muhammad (Tempo), Parni Hadi ( Republika ) , dan lain- lain.
Meski rada menyimpang dalam pemilihan profesi,
Ishak tak pernah menyesali keputusan i tu . Dia pernah
d i telepon Acho, kawan ciliknya yang cerdas dari Rotterdam
. Temannya i tu menyesalkan mengapa dia tidak
menjadi dosen di Univers i tas Indonesia, tapi malah beralih
profesi menjadi wartawan . “Journalist today is president
tomorro w , ” jawabnya bercanda, candaan yang bukan
tidak mungkin menjadi kenya taan suatu s a a t. Ishak
memang diplot un tuk menjadi dosen di Fakultas S a s tra,
Univers i tas Indonesia, yang telah mengirimnya ke Belanda
un tuk program m a s ter. Dia sudah menyelesaikan S2
dengan baik dan kembali membawa ijazah MA dan thesis
berjudul : Het Beeld van Indonesie in de 20ste eewse
koloniale li teratuur (Wajah Indonesia dalam Li teratur
Kolonial Abad XX) . Dia kemudian pamit kepada Profesor
Tajuddin, Rektor UI saat i tu, un tuk berada di luar UI
selama adminis trasinya belum bere s . Sebab dia sudah
mengurusnya hampir 3 bulan, tapi tak selesai. Ishak tak
bersedia merengek- rengek kepada dekan a tau rektor agar
adminis trasinya dibereska n . Menurutnya, kalau i tu dilakukan,
maka dia berubah dari seorang i n telektual menjadi
pengemls.
Ken d a ti urung menjadi dosen di kampus bergengsi
UI, Ishak tak s e tengah- s e tengah menjalani profesi barunya
sebagai jurnalis. Dia bahkan memulainya dari bawah
sebagai reporter sampai Oktober 1997. Dialah yang
mewaw ancarai Edward Soeryadjaya yang berbisnis
minyak di Canada s e telah m a n tan bos Grup Summa i tu
meninggalkan tanah air. Dia juga yang berhasil membuat
pohon bisnis Bob Hasan, bos Kiani Kertas dan Bank Umum
Nasional s e telah mewawancarainya selama 4 jam di
lapangan golf M a toa, Ciganjur. Anak muda inilah yang
membongkar kasus jual- beli kuo ta dan eksportir fiktif
tekstil dan produk tekstil l e w a t laporan inve s tiga tivenya
di Deperindag s e telah ja tuhnya Soeharto . Dia kemudian
diangka t menjadi redaktur magang sampai Okktober 1998 .
Tugasnya mengejar nara sumbernya, kemudian menulis
liputannya sendiri . S e telah i tu dia diangka t menjadi
penanggungjawab rubrik Tanah Air, yang menangani
makro ekonomi- politk selama s e tahun . Sukses di rubrik
Tanah Air, Ishak kemudian seperti melakukan tour of duty
dari s a tu rubrik ke rubrik lain di SWA mulai dari rubrik
perbankan, indus tri s tra tegis, sektor riil, Management,
pariw isata dan o tonomi daerah, sampai ke rubrik- rubrik
tidak te tap semacam pe trokimia, tekstil, indus tri jasa,
kertas, properti, dan lain – lain . Sehingga ketika dia
direkruit oleh majalah ekonomi terkemuka Forbes (New
York) un tuk menjadi tim Indonesia bua t cover s tory The
Indonesia 40 riches t (40 orang-orang kava Indonesia)
Oktober 2006, sudah tak ada lagi rubrik yang belum
pernah dijamahnya di SWA. Ishak memang kemudian
meninggalkan SWA dan bergabung dengan Forbes . Namun
Forbes Indonesia tak jadi terbit. Yang muncul GlobeAsia,
s a tu- s a tunya majalah bisnis berbahasa Inggris di
Indonesia . Edisi perdananya terbi t Januari 2007. Majalah
ini tumbuh sang a t spektakuler dan kini menjadi majalah
bisnis terbesar di Indonesia dari sisi oplah (di a tas 90 ribu
exemplar) . Ishak menjadi senior e d i tor di almater barunya
i tu .
Kelahiran Denpasar, 15 November 1 9 6 1 ini adalah
sosok yang menarik, supel, rendah h a ti, ringan tangan
dan cepat menguasai sesua tu yang baru . I tu sebabnya
ketika dia meminta saya u n tuk menuliskan o tobiografinya,
saya langsung s e tuju . Saya sendiri sudah mengenalnya
sejak awal 1996, ketika dia memulai babak baru dalam
kehidupannya . Sepanjang karirnya sebagai w artawan berbagai
training dan kursus singka t diiku tinya un tuk menambah
ilmu dan w a w asan . Sekadar menyebut sebagian saj a :
pada S e p tember 1997 dia iku t Loka Karya Meningka tkan
Efektivi tas Fungsi Supervisor di Lembaga PPM . S e tahun
sebelumnya dia telah mengikuti In tern a tional S tra tegic
Alliances and Joint Ven tures by Andre- Mark Chevallier
(LPPM – AMA Week) . Lalu Journalists Training Programme,
The World Bank, Konrad Adenauer S tiftung and Antara
News Agency, Februari 1999 ten tang Inves tig a tive
Reporting . Dia juga telah mengikuti the Newro Language
Program (I\lLP) Training ( 1998), the Edun e t Training
(2004) dan the Focus Learning (2003 ) . Semua training
dan kursus singka t tersebut telah diikutinya secara serius
sampai mendapa tkan sertifika t. Hal ini langka di kalangan
w artawan yang umumnya tak be tah berlama- Iama di
dalam ruangan .
Di bidang akademis sosok ini termasuk orang yang
mumpuni, sehingga dia bisa masuk UI tanpa tes dan
bahkan mendapat beasis w a . Dia sempa t dikirim ke
Nijenrode Management Insti tu te, Breukelen, Nederland
( 1987) mengikuti Somer Course selama 6 minggu yang
diiku ti 28 negara . Tak heran bila kemudian dia diplot un tuk
menjadi dosen di almamaternya i tu dan mendapat beasiswa
un tuk melanjutkan S2 di negeri kincir angi n . Pria ini
sempa t menjadi asisten Prof. Dr. Art van Zoest di FS- UI
jurusan s tudi Belanda . Ayah dua anak Inl sang a t
menjunjung tinggi kebebasan . Namun bila sudah memutuskan
sesua tu, dia selalu mengerjakannya sebaikbaiknya
dan tak pernah menyera h . Tak heran bila sepanjang
karirnya sebagai jurnalis sampai saat InI, dia
disenangi dan dihorm a ti rekan- rekannya karena kemampuannya
menembus sumber dan menjaga hubungan yang
baik dengan narasumbernya . Dia berteman akrab dengan
keluarga Soeryadjaya, Aksa Mahmud, Pe ter F G o tha, Bos
Hasan, keluarga Soedarpo S a s tros a tomo, Fadel Muhammad,
dan lain- lain yang pernah diwawancarainya .
Man tan Ke tua Departemen Luar Negeri Pengurus
Besar Pelajar Islam Indonesia ( PB- PII) periode 1983- 86 ini
sejak beberapa tahun terakhir ac tive di ProDEMokrasi
sebagai sena tor. Dia juga aktive di Indonesia Demokrasi
Monitor (Indemo) pimpinan Harriman Siregar dan Ika tan
Alumni Universi tas Indonesia (ILUNI ) . Dengan bendera
ILUI\lI, Ishak dan kawan- kawan sempa t membangun sumur
dalam di daerah- daerah pengungsi di Aceh, saat negeri
Serambi Mekah i tu dihantam tsunami.
Di samping aktivi tas jurnalis tik dan keg i a tan sosialnya
di LSM, pada 2001 Ishak Rafick sempa t menjadi
presenter di Quick Channel ( Indovision ) dalam kerjasama
dengan majalah SWA. Dia juga sering menjadi pembicara
di berbagai seminar dan diskusi di bidang ekonomi, sosial,
jurnalis tik dan politik.
Sylvia Hanan, SE
Daftar Pustaka
z
Abeng, Tantri, ‘Indonesia, Inc,” Times Academic Press, 2 0 0 1
Abeng, Tanri, -Profesi Manajemen ,· Gramedia Pustak Utama,
2006
Abugre, Charles, ‘Critique of World BankjIMF Insistence on
More Structural Adjustment Policies for Least
Developent Cuntries,= Third World Economic, 1 – 1 5
Oktober, 1 9 9 3
Ahmad Mubarik, Faktor-faktor y a n g Mempengaruhi Kenaikan
Hutang Luar Negeri Indonesia, Jakarta : CPIS, 1993
Anderson, James E, -The Uruguay Round and Welfare in Some
Distort Agricultural Economies,= journal of
development Economic, vol. 56, 1998
Arief, Sritua, -Dari Prestasi Pembangunan Sampai Ekonomi
Politik,” Jakarta : UI Press, 1990
Arief, Sritua, -‘Who Murdered The Rupiah,· dalam Inside Indonesia,
Melbourne, Australia, edisi Oktober, 1998
Arief, Sritua, indonesia Tanah Air Beta,􀓤 Muhammadiyah
University Press, Surakarta, 2 0 0 1
Chalak, Tal, The Art of Business,= Tower Books, 1993
Crouch, Herold, -Militer & Politik di Indonesia Uudul asli: Army
& Politics in Indonesia), penerjemah Th. Sumartana,
Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1999
Fanon, Frantz, °Bumi Berantakan,􀓥 judul asli “The Wretched
of the Earth ,· penerjemah Ahmad Asnawi, Tep LOK
Press, Jakarta, 2000
Fukuyama, Francis, “The End of His tory and the Las t man,
Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal,”
CV Qalam, Yogyakarta, 2003
Perkins, John, “Confession of an Economic H i t Man,” Pengakuan
S eorang Ekonom Perusak, penerjemah
H erman Tirtaa tmaja dan D w i Karya n i . Editor
Michael AR. Tosin, Jakarta, Abdi Tandur, 2005
Gie, Kwik Kian, “Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi
Poli tik, Gramedia Pus taka U tama, Jakarta, 1999
Gie, Kwik Kian, “Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia,”
Gramedia Pus taka U tama dan S ekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi, Jakarta, 1998
Gie, Kwik Kian, Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar,
” Kompas, Jakarta, 2006
Dananjaya, U tomo, “Sekolah Gratis, Esai- esai Pendidikan
yang Membebaskan,” Paramadina, Jakarta, 2005
Levi tt, S teven D & Dubner, S tephen J, ” F REAKonoomics,”
alih bahasa Ahmad Fauzi, Gramedia Pus taka U tama,
Jakarta, 2006
Schoorl, J. W, “Modernisasi, Pengan tar Sosiologi Pembangunan
Negara- negara Sedang Berkembang,” alih
bahasa R . G . Soekadijo, Gramedia, Jakarta, 1982
Mushashi, Miya m o to, “Lima Unsur Mushashi, ” alih bahasa
drs Suharsono, Ken tindo Publisher, 2000
Machiavelli, Nicollo,” IL Principe, Sang Penguasa , ” alih bahasa
C . Woekirsari, Gramedia, Jakarta, 2002
Naisbi tt, John, “Global Paradox,” alih bahasa drs Budiyanto,
Binarupa Aksara, 1996
Naisbi tt, John, “Mega trends Asia, ” Nicholas Brealey Publishing,
London, 1996
Yee, James, “For God and Coun try,” penerjemah Soemarni,
Dastan Books, Jakarta, 2006
Kiyosaki, Robert T., ”The Cashflow Quadrant,”‘ alih bahasa
Rina Buntaran, Gramedia Pustaka Utama, 2003
Sarjadi, Soegeng dan Rinakit, Sukardi, “Membaca Indonesia,”
Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), 2005
Rich, Bruce, “Menggadaikan Bumi,” judul asli “Mortgaging
the Earth : The w orld Bank, Environmetal Impoverisment
and the Crisis of Development,” penerjemah
AS Burhan dan R. Benu Hidayat, penerbit International
NGO Forum on Indonesia D evelopment (INFID),
1999
Jay, Antony, “Sistem manajemen Machiavelli,· alih bahasa D.
Prasetyo, BA, IQRA, Bandung, 1983
Kahin, George Mc Turnan, «Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia,
􀓦 judul asli 􀓧Nationalism and Revolution in
Indonesia,R penerjemah Nin Bakdi Soemanto, UNS
Press, 1995
Wibisono, Christianto, RMenelusuri Akar Krisis,􀓨 editor Ignatius
Haryanto, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1998
Stiglitz, Joseph E., R Dekade Keserakahan era ’90-an dan
awal mula petaka Ekonomi Dunia,” penerjemah Aan
Suhaeni, Cipta Lintas Wacana, Tangerang, 2003
Hertz, I\loreena, ‘ Membunuh atas nama Kebebasan ,· judul asIi
Silent Take Over,· penerjemah Dindin Solahudin,
editor Munir dkk, Penerbit Nuansa, 2004
Sanit, Arbi, “Ormas dan Politik,􀓩 Lembaga studi Informasi
Pembangunan, 1995
Syahrir, 1<risis Ekonomi Menuju Reformasi Total,· Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta, 1998
Rafsanjani, 􀓪Keadilan Sosial, Pandangan Islam tentang HAM,
Hegenoni B􀓫rat & Solusi Dunia Modern,􀀍 judul a􀓬li . . I
-Social Justice and Problem of Racial DIscriminatio n
penerjemah Anna Farida, editor Purw anto, Nuansa, I
2 0 0 1
Said, Edward W., “Kebudayaan d a n Kekuasaan,
Membongkar Mitos Hegemoni Barat,” judul asli
“Culture and Imperealism,” Mizan, 1995
Said, Edward W., “Orientalisme,” judul asli “Orientalism,'” Pustaka,
1994
Wahid, Agus, ” 60 tahun AM Saifuddin : Indonesia dari Reformasi
ke Masyarakat Madani, Media Da’wa h, 1 9 9 1
Sumantoro, “Kegiatan Perusahaan Multinasional, problema
politik, hukum & ekonomi dalam pembangunan
nasional,” Gramedia, Jakarta, 1987
Gde Agung, Ide Anak Agung, ” Bali in de XIXde Eeuw, Dutawacana
Unversity Press, 1990
Sumaw inata, Sarbini Prof, ‘”Politik Ekonomi Kerakyatan,'” Gramedia,
Jakarta, 2002
Chapra, M . Umer, ‘The Future of Econoomics, an Islamic Prespective,”
penerjemah Amdiar Amir, Van Mahmudi
at.al, Shari’ah Economics and Banking Institute
(SEBI), Jakarta, 2 0 0 1
Fromm, Erich, 􀓭Lari dari Kebebasan, judul a s l i -Escape from
Freedom,􀓮 penerjemah Kamdani, editor Ahmad
Baidlawi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
Mc Elroy, Michael B, ‘The Macroeconomy, Private Choices,
Public Actions, and Agregate Autcomes, Prentice Hall,
New Jersey, 1996
Scagrave, Sterling, “Lord of the Rim, Sepak Terjang para
Taipan,= penyunting Hamid Basyaib, cetakan kedua,
Pustaka Alvabet, Jakarta, Januari, 2005
Nordhaus & Samuelson, ‘llmu Makro Ekonomi,= alih bahasa
Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, Anna Elly,
penerbit Media Global Edukasi, 2004
Gibney, Frank, =De Opkomst van het Verre Oosten,= judul asli
“The Pacific Century,= penerjemah Chiel Vetter, De
Haan/Teleac, 1993
Habibie, Baharuddin Jusuf, -Detik-detik yang Menentukan,=
THC Mandiri, 2006
Syairati, Ali, “Ideologi Kaum Intelektual,· penyunting Syafiq
Basri & Haidar Bagir, Mizan, 1984
Syariati, Ali, ‘”Kritik Islam terhadap Marxisme dan Sesat Pikir
Barat Lainnya,'” pengantar Dawam Raharjo, Mizan,
1984
Syariati, Ali, “Peranan Cendekiawan Muslim,” penerjemah tim
naskah Shalahuddin Press, 1985
Syariati, Ali, “Paradigma Kaum Tertindas,” Pengantar Hamid
Algar, Islamic Center Jakarta, AI Huda, 2 0 0 1
Silbar, laura a n d Allan Little, “Yugoslavia, Death of a Nation,”
Penguin Books, 1997
Hettne, Bjorn, ‘”Teori Pembangunan dan Tiga Dunia,” judul
asli ‘”Development Theory and the Three Worlds, alih
bahasa tim redaksi Gramedia, Editor A Puspo
Kuntjoro, Gramdedia Pustaka Utama, 2 0 0 1
Suta, I Putu G d e Ary & Musa, Subowo, “Membedah Krisis
Perbankan,” Yayasan Sad Satria Bhakti, 2003
Suta, I Putu Gde Ary & Musa, Subowo, “BPPN the End,”
Yayasan Sad Satria Bhakti, 2004
Mahathir, Muhammad, “A New Deal for Asia,” penerjemah Riki
Nalsya, penerbit Handal Niaga Pustaka
Muhammad, Quthb Ibramhim, “Kebijakan Ekonomi Umar bin
Khatthab,= penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh,
editor Titi Tartilah S,ag., Ummu Fahmi, S.ag., Pustaka
Azzam, 2002
Ricklefs, M.C., -Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,= judul
asli “A History of Modern Indonesia since 1200,·
penerjemah Satrio Wahono dkk, Serambi I1mu
Sem esta, 2005
AsShadr, Syahid Muhammad Baqir, -Keunggulan Ekonomi Islam,
· judul asli Islam and Schools of Economics,=
penerjemah M. Hashem, Pustaka Zahra, 2002
Miller, Christian T., <Blood Money,· penerjemah Leinnovar
Bahfein & Sigit Setia, Ufuk Press, 2007
Siddiqi, Muhammad Nejatullah, -Bank Islam,􀓯 judul asli
-Issues in Islamic Banking,· penerjemah Asep Hikmat
Suhendi, Pustaka, 1984
Soros, George, Zaman kenisbia n : konsekuensi perang terhadap
terror,” judul asli The Age of Fallibility: the
consequences of the war on terror, = penerjemah Dian
R. Basuki, Editor Bambang Harymurti, Pus at Data &
Analisa Tempo, 2006
Sastrosoenarto, Hartarto, -rndustrialisasi Serta Pembangunan
Sektor Pertanian dan jasa Menuju Visi Indonesia
2030,c editor Hikmat Hardono dkk, Gramedia Pustaka
utama, 2006
Johnson, Chalmers, Blow Back, the cost and consequences
of American Empire,” Fitzhenry & Whiteside Ltd,
Cana da, 2000

rahkan a s e t tambahan . Namun siapa lagi yang mau
berpikir soal holdback asset, bila ada klausul bagus yang
membebaskannya dari i tu?
MSAA memang bukan s a tu- s a tunya kesepaka tan
yang disodorkan BPPN kepada konglomera t kakap pemamah
BLBI. Paralel dengan MSAA telah d i tandatangani pula
M a s ter of Re financing Agreement (MRA) . Empat konglomera
t papan a tas menanda tanganinya, dan telah pula
menyerahkan sejumlah aset. Usman Admadjaja (Bank
Danamon) yang menerima Rp 12,32 triliun BLBI, misalnya,
menyerahkan 26 aset yang digabung dalam PT Bantala
Kartika Abadi . Kaharuddin Ongko (BUN ) , yang melahap Rp
7,839 triliun, menyerahkan 20 a s e t dan disa tukan dalam
PT Arya Mus tika . Bank Umum Nasional (BUN) yang dimiliki
Bos Hasan dan Kaharuddin Ongko, ka ta sumber di BPPN
w aktu i tu memang telah dijadikan mesin uang kedua
konglomera t i tu l e w a t orangnya masing- masing . Jadi
mereka berdua harus menanggulang i : Bob lewa t MSAA,
dan Kaharuddin l e w a t MRA. Samadikun Hartono (Bank
Modern) yang memakan Rp 2, 663 triliun BLBI menyerahkan
1 0 a s e tnya dan digabung dalam PT Cakrawala G i ta
Pra tam a . Lalu Hokiarto , Hokianto (Bank Hokindo) yang
memakai Rp 339 miliar BLBI menyerahkan 12 aset.
Meskipun kedua kesepaka tan i tu sama- sama merupakan
skema penyelesaian u tang BLBI dengan jaminan
a s e t, asumsi yang mendasari keduanya amat berbeda .
Menuru t sumber di BPPN (kini m a n tan) MSAA didasari
asumsi bahwa a s e t- as e t yang diserahkan para bankir
tersebut bagus- bagus dan nilainya melebihi u tang BLBI.
Sementara skema MRA didasari asumsi bahwa a s e t- as e t
yang diserahkan tidaklah bagus, dan nilainya di bawah
u tang BLBI. Akiba tnya perlakuan terhadap mereka juga
berbeda . Skema MRA mewajibkan penenggak BLBI i tu
un tuk menyerahkan jaminan pribadi (personal guara n tee ) ,
jika u tang BLBI mereka ternyata lebih besar daripada a s e t
y a n g diserahka n . Mereka i n i berteriak merasa diperlakukan
tidak adil oleh BPPN . Mereka lebih suka bila diizinkan
menyelesaikan u tang BLBI lewa t skema MSAA.
Tidak kurang galaknya adalah 2S m a n tan pemegang
saham bank beku keg i a tan usaha (BBKU), yang kini
diwajibkan mengikuti s truktur penyelesaian kew ajiban
pemegang saham (PKPS ) . Skema i tu memaksa mereka
un tuk menyelesaikan kew ajibannya dengan uang tun a i .
“Seharusnya pemilik BBKU j u g a m e n d a p a t perlakukan yang
sama, yai tu menyelesaikan kew ajibannya dengan skema
MSAA,” ka ta pemilik Bank Mashill Philip Widjaj a .
Diliha t dari semang a tnya, menuru t Kwik yang kemudian
kembali ke habi ta tnya di DPR, MSAA amat mengun
tungkan konglomera t perampok uang negara . Meskipun
tak banyak yang mendukungnya di pemerin tahan, banyak
orang secara diam- diam membenarkan pandangan kritis
poli tikus POI Perjuangan i tu . Bahkan Presiden Abdurrahman
Wahid dan para wakil rakya t akhirnya se tuju
meninjau kembali MSAA. Sebelumnya, masih pada tahun
1999, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan
adanya kejanggalan dalam MSAA tersebut, te tapi tidak
mendapat tanggapan berarti . Pandangan Kwik sendiri soal
MSAA pada dasarnya tidaklah berbeda jauh dari
pandangan Econit. Menuru t Econit, yang dinakhodai Rizal
Ramli sebelum menjadi Menko Perekonomian i tu, se tidaknya
ada 6 kelemahan MSAA. Pertama, kesepaka tan
tersebut membebaskan debi tur dari tindakan pidana yang
telah mereka lakukan (release & discharge ) , seperti
pelanggaran ba tas maksimum pemberian kre d i t (BMPK) .

About these ads

6 Responses to “Kepemimpinan : Kinerja 5 Presiden Republik Indonesia”


  1. October 25, 2012 at 11:36 pm

    My brother suggested I might like this website. He was entirely right.
    This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

  2. December 2, 2012 at 12:19 pm

    I really like reading through a post that will make men and women think.
    Also, thank you for permitting me to comment!

  3. December 2, 2012 at 3:23 pm

    Greetings I am so glad I found your site, I really found you by accident, while I was
    searching on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you
    for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
    browse it all at the minute but I have bookmarked it and also added in
    your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb work.

  4. December 17, 2012 at 7:19 pm

    Great blog here! Also your web site loads up very
    fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
    I wish my site loaded up as fast as yours lol

  5. March 26, 2013 at 9:08 pm

    These are in fact fantastic ideas in concerning blogging.
    You have touched some nice things here. Any way keep up
    wrinting.

  6. May 20, 2013 at 5:11 am

    My family members all the time say that I am wasting my time here at net,
    however I know I am getting experience every day by reading such nice posts.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,191,059 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers

%d bloggers like this: