10
Aug
12

Hukum : MOU KPK-Kejaksaan-PolRI Batal Demi Hukum

Jumat, 10/08/2012 09:12 WIB

Kolom

MoU Antara KPK, Kejaksaan dan Polri Batal Demi Hukum

Samuel MP Hutabarat – detikNews
Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

Jakarta Sengketa kewenangan antara KPK dengan Polri terkait dengan penanganan kasus simulator SIM Korlantas Polri mencuat. Rebutan perkara antara KPK dan Polri ini terjadi setelah pihak Polri menetapkan lima tersangka yakni AKBP Teddy Rusmawan sebagai ketua pengadaan, Kompol Legino saat ini menjabat sebagai Bendahara Satuan Korlantas, Wakorlantas Brigjen Didik Purnomo, dan pihak swasta yakni Sukotjo Bambang, serta Budi Santoso.

Tiga nama terakhir itu, juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Selain tiga nama tersebut yang merupakan tersangka bersama KPK juga telah menetapkan mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka.

Dari berbagai pendapat pendapat yang berkembang mengenai kewenangan antara KPK dan Polri dalam menangani kasus simulator Korlantas Plori ini ada yang berpendapat bahwa KPK yang berwenang untuk mengambil alih penanganan kasus ini. Pendapat ini didasari oleh hadirnya Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di antaranya pasal 6, pasal 8 dan pasal 50.

Sementara di sisi lain, pihak Polri berpendapat bahwa Polri berwenang untuk menangani kasus tersebut hal ini karena Polri mengklaim yang lebih dulu menyelidiki kasus itu dan mengacu pada Nota Kesepakatan (MOU) yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, nomor: B/23/III/2012, dan nomor: SP3-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengutip pendapat dari Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai permasalahan utama polemik ‘perebutan’ kewenangan penanganan perkara dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri ada pada nota kesepahaman (MoU) antar tiga institusi penegak hukum. “Masalahnya justru MoU itu melemahkan Undang-Undang KPK (Nomor 30/2002 ),” kata Romli seusai dimintai pandangan oleh Polri di Divisi Hukum di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/8/2012).(www.Kompas.com, Senin 6 Agustus 2012)

Menanggapi kondisi seperti halnya tersebut di atas, pemerintah sendiri melalui Juru Bicara Kepresidenan seperti halnya kutipan berikut: “Silakan saja para ahli hukum yang membahas bagaimana posisi dilihat dari UU dan MoU yang ada,” kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, (www.detik.com,Selasa, 07/08/2012 13:10 WIB). Hal ini jelas dapat kita lihat bersama, bahwa keberadaan MoU yang dibuat antara KPK, Kejaksaan dan Polri mempunyai arti penting dalam permasalahan penentuan kewenangan untuk menangani kasus simulator SIM Korlantas Polri.

Istilah Nota Kesepakatan (MoU) adalah suatu produk dalam ranah hukum perdata dan jika dicari aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kita tidak akan menemukan penjelasan secara khusus mengenai MoU ini, karena MoU ini lahir dari konsep hukum perjanjian dari negara-negara Common Law System. MoU ini sering kita dengar dari berbagai praktek bisnis sehari-hari yang terjadi di Indonesia, sehingga kita sudah sangat akrab dengan istilah MoU meskipun tidak berasal dari sistem hukum Indonesia.

Untuk itu perlu kiranya kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan suatu MoU dalam konsep hukum perdata dan bagaimana keterkaitannya dalam menyelesaikan permasalahan sengketa kewenangan tersebut. Memorandum of Understanding sebenarnya merupakan suatu bentuk perjanjian ataupun kesepakatan awal yang menyatakan pencapaian saling pengertian diantara pihak-pighak yang terikat pada MoU tersebut, namun kesepakatan yang dicapai tersebut tidak dimaksudkan oleh para pihak untuk memberikan akibat hukum (no intention to create legal relation) terhadap konsekuensi dari pelaksanaan MoU tersebut.

Oleh karena itu sering juga kita dengan bahwa MoU itu adalah merupakan suatu Gentlement’s Agreement yang hanya memunculkan kewajiban moril bukan kewajiban hukum. Kewajiban hukum itu timbul jika para pihak sepakat untuk memberikan akibat hukum dalam MoU tersebut. Lalu bagaimana kedudukan dari MoU yang telah ditandatangani oleh pihak KPK, Kejaksaan Agung dan Polri, seperti telah dijelaskan sebelumnya maka kedudukan dari MoU tersebut hanyalah merupakan suatu perjanjian yang memberikan sanksi atau akibat moral saja.

Namun demikian apakah MoU itu dapat dengan mudah untuk diingkari? tentunya tidak karena dalam MoU yang dibuat dan ditandatangani antara KPK, Kejaksaan dan Polri merupakan pertaruhan kepercayaan publik terhadap institusi. Sehingga jika salah satu pihak mengikari hal itu, maka penilaian ataupun tingkat kepercayaan publik akan jatuh kepada institusi tersebut. Oleh karena itu sangat berisiko jika KPK menganggap angin lalu ataupun mengabaikan MoU yang sudah di tandatangani oleh pimpinan KPK tersebut dan berdampak bagi integritas dan akuntabilitas dari KPK sendiri.

Lalu bagaimana jalan keluarnya? MoU meskipun tidak mempunyai akibat hukum ataupun hanya memberikan akibat moral tetap merupakan suatu perjanjian dan seluruh perjanjian yang ada jika tunduk pada hukum Indonesia, maka perjanjian itu baru dikatakan sah jika memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur inilah yang menjadi acuan dalam hukum perjanjian Indonesia dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian. Oleh karena itu mari kita uji bersama apakah MoU tersebut sudah sah dengan memenuhi keempat unsur sahnya perjanjian itu.

Untuk unsur 1, 2 dan 3 sudah dapat dipastikan sudah terpenuhi dalam MoU itu, karena para pihak dalam hal ini KPK, Kejaksaan dan Polri sepakat terhadap MoU itu. Hal ini dapat dilihat dari telah ditandatanganinya MoU itu oleh para pihak.

Unsur kecakapan terkait dengan kewenangan pihak-pihak yang menandatangi MoU tersebut. Tentunya pihak-pihak yang berwenang yang telah mewakili masing-masing institusi yaitu Ketua KPK Abraham Samad, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief. Sehingga unsur kecakapan pun telah terpenuhi.

Demikian juga dengan unsur suatu hal tertentu, MoU tersebut mengatur mengenai mekanisme di antara KPK, Kejaksaan dan Polri dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur 1, 2 dan 3 sudah terpenuhi dalam MoU tersebut.

Bagaimana dengan unsur ke 4 mengenai suatu sebab yang halal? Maksud sebab yang halal ini adalah setiap perjanjian dalam hal ini MoU antara KPK, Kejaksaan dan Polri ini di antaranya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang mari kita lihat apakah MoU tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan?

Mengutip pendapat dari pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita, “Jika mengacu pasal itu maka KPK seharusnya lebih berwenang dalam melakukan supervisi. Dengan MoU itu malah supervisinya hilang. Jadi selevel lah (dengan Kepolisian dan Kejaksaan),” kata dia.

Selain itu, tambah Romli, di MoU ada pengaturan pengendalian bersama dalam pemberantasan korupsi. Hal itu tidak diatur dalam UU KPK. Masalah lain, lanjut dia, di MoU diatur batas waktu penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara paling lama 3 bulan. Adapun di UU KPK hanya 14 hari. (www.Kompas.com, Senin 6 Agustus 2012).

Mengutip pendapat tersebut dapat kita lihat bahwa ternyata MoU tersebut telah melanggar hukum. Artinya kauasa yang halal dari syarat sahnya perjanjian tersebut sudah tidak terpenuhi yang akibatnya maka MoU tersebut batal demi hukum yang artinya MoU tersebut haruslah dianggap tidak pernah ada.

Kemudian bagaimana cara membatalkan MoU tersebut? Bahwa setiap perjanjian harus dibatalkan melalui pengadilan (vide pasal 1266 KUHPerdata), sehingga pengadilanlah yang berhak untuk membatalkan MoU caranya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk minta MoU tersebut dibatalkan. Siapa yang akan membatalkan? Apa dasarnya? Sungguh tidak elok apabila para pihak yang telah menadatangani MoU tersebut yang mengajukan gugatan pembatalan di pengadilan. Sebab kembali jika hal ini dilakukan oleh salah satu pihak maka akan memberikan dampak baik secara politis dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Oleh karena itu akan lebih baik jika pihak di luar dari KPK, Kejaksaan dan Polri yang mengajukan pembatalan tersebut yaitu pihak yang mempunyai legal standing khusus terhadap masalah korupsi. Adapun dasar hukum yang dapat digunakan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365 KUH Perdata, hal ini dilakukan karena pihak yang akan menggugat tersebut bukanlah pihak yang terikat dalam MoU namun merasa dirugikan dengan adanya MoU ini. Upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap MoU yang telah ditandatangani oleh KPK, Polri dan kejaksaan adalah suatu upaya dalam rangka menguji keabsahan dari MoU tersebut.

Mungkin secara politik, permasalahan mengenai kewenangan ini dapat diselesaikan, namun tetap akan menyisahkan permasalahan. Saat ini terjadi pada KPK dengan Polri tapi tidak tertutup kemungkinan hal ini terjadi lagi di antara segitiga institusi penegak hukum tersebut. Oleh karena itu upaya hukum dalam rangka menguji kebasahan Mou tersebut, merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan agar dapat memberikan kepastian di antara ketiga institusi tersebut.

*) Samuel MP Hutabarat adalah dosen FH Unika Atma Jaya Jakarta.

(vit/vit)

Browser anda tidak mendukung iFrame
About these ads

1 Response to “Hukum : MOU KPK-Kejaksaan-PolRI Batal Demi Hukum”



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,098,972 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers

%d bloggers like this: