01
Jun
12

Ideologi : Pancasila Lahir Dari Proses Sejarah

http://jakarta45.files.wordpress.com/2012/03/garuda-1.jpg?w=655

Boediono: Pancasila Bukan Hasil Meniru Karya Buku

Ahmad Toriq – detikNews

Jumat, 01/06/2012 10:44 WIB

Peringatan Hari Pancasila di MPR (Toriq/ detikcom)
Jakarta
Wakil Presiden Boediono menyebut lahirnya Pancasila bukanlah hasil karangan ataupun hasil meniru dari karya buku. Pancasila lahir dari pengalaman sejarah.”Saya sadari bahwa pemikiran Bung Karno yang di tahun 1945 dirumuskan dengan nama ‘Pancasila’, adalah pemikiran yang tidak ditiru dari buku manapun dan bukan dikarang dari awang-awang,” ujar Boediono.Hal tersebut dikatakannya dalam Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (1/6/2012).Menurut Boediono, Pancasila lahir dari proses sejarah. Sejarah tersebut memberikan Bung Karno dan para pendahulu lainnya pengalaman hidup pahit di bawah kekuasaan kolonial yang menindas.”Akan tetapi sejarah juga menunjukan betapa kuatnya daya tahan rakyat Indonesia, daya tahan rakyat yang bersatu,” terangnya.Menurut Boediono, Pancasila kini menjadi warisan bagi rakyat Indonesia. Pancasila adalah cita-cita untuk sebuah Indonesia yang kuat, yang dijalin dari perbedaan agama, etnis, suku, dan daerah.”Sebuah jalinan yang tidak didominasi oleh salah satu unsurnya. Sebuah jalinan yang dirajut bersama-sama,” kata Boediono.Dengan Pancasila, Indonesia bisa bertahan. Dan terbukti pula, Indonesia yang seperti itu yang mampu mengatasi berbagai krisis politik dan krisis ekonomi di masa lampau.”Semangat Pancasila selalu menjadi penyelamat. Tetapi itu tidak berarti kita menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang sakral. Mensakralkan Pancasila justru akan menjauhkan Pancasila dari pengalaman hidup kita, orang-orang biasa, sehari-hari. Sebab Pancasila memang bukan wahyu yang turun dari langit,” jelasnya.Pada kesempatan itu, Boediono bercerita, beberapa tahun yang lalu dirinya sempat mengunjungi
Ende, Flores, tempat pengasingan Soekarno. Boediono menggambarkan di tempat itulah Bung Karno sering duduk di sore hari, menghadap ke laut, merenung, membaca buku, dan menulis.

“Di bawah pohon sukun itulah Bung Karno berpikir mencari jalan ke arah Indonesia yang merdeka. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari keterbelakangan. Indonesia yang merdeka dalam berpikir, bekerja dan bersuara,” terangnya.

“Oleh karenanya, ketika Soekarno merumuskan Pancasila, sebenarnya Soekarno ingin merumuskan suatu keharusan yang lahir dari perkembangan sejarah,” pungkas Boediono.

(trq/rmd)

Baca Juga
Ideologi
NU: Pancasila merupakan Pelaksanaan Syariat Islam
Khaerudin | Marcus Suprihadi | Jumat, 1 Juni 2012 | 14:57 WIB
|
ShutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak Islam. Oleh karena itu, NU menganggap Pancasila dengan sendirinya merupakan pelaksanaan syariat Islam ala ahlusunnah wal jamaah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menyatakan, bagi NU, sebagaimana dirumuskan dalam Munas Situbondo tahun 1983, Pancasila merupakan kristalisasi akidah, syariah, dan akhlak Islam.

“Maka, pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syariat Islam,” kata Said di Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Sebagai konsekuensi dari sikap tegas NU terhadap Pancasila, menurut Said, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang ideologi negara tersebut dan pengamalannya secara murni dan konsekuen.

“Dengan demikian, tidak perlu ada aspirasi mendirikan negara Islam karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah diejawantahkan dalam Pancasila,” kata Said.

Pemimpin Melupakan Pancasila
| Erlangga Djumena | Jumat, 1 Juni 2012 | 05:41 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Nilai-nilai keutamaan yang dikandung Pancasila tidak lagi menjadi acuan para elite politik. Pancasila sekadar tercantum dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Para elite malah terjebak dalam pragmatisme dan transaksionalisme.

Keprihatinan tersebut diungkapkan, secara terpisah, oleh Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo Pr serta Pengasuh Pondok Pesantren Al Mizani Majalengka KH Maman Imanulhaq, Kamis (31/5/2012).

Pembiaran atas tindakan kelompok intoleran yang mencederai kehidupan beragama, menurut Maman, menunjukkan runtuhnya kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap dan perilaku para elite politik pun terjebak dalam pragmatisme dan transaksionalisme. Hal ini terbukti dengan semakin panjangnya daftar koruptor dan kasus korupsi di lingkaran kekuasaan.

”Pancasila diabaikan. Negara tidak mempunyai acuan filosofis kebangsaan dan kenegaraan. NKRI dikepung perilaku elite dan ideologi asing,” kata Maman di Jakarta.

Benny sepakat, para elite malah mencari ideologi lain, seperti pragmatisme dan transinternasional, untuk mengganti Pancasila. Nilai-nilai Pancasila malah tidak mendasari kebijakan publik dalam mengolah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akibatnya, bangsa ini selalu mencari identitas diri. Banyak energi terbuang percuma hanya untuk berdebat soal ideologi. Semestinya energi lebih digunakan untuk membangun bangsa menjadi bangsa yang sejahtera dan berkeadilan.

”Pancasila belum sungguh-sungguh menjadi pedoman kehidupan bangsa ini. Sepanjang Orde Baru, Pancasila pernah diperalat untuk melanggengkan kekuasaan,” kata Benny dalam seminar ”Mari Bersatu dan Bersaudara di Bawah Panji Pancasila” di Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

Pada era Reformasi, katanya, nilai-nilai dari lima sila itu diabaikan dan dilalaikan dalam semua perikehidupan kita. Pancasila belum mewujud dalam nilai-nilai etis para penyelenggara negara dan elite bangsa ini.

”Praktik korupsi dan penindasan justru semakin menjadi-jadi. Para elite menjadi buas, rakus, dan tamak. Dalam praktik keagamaan, kerukunan bukan menjadi inti kehidupan bersama-sama,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid di sela-sela seminar tersebut. Dia mengatakan, kini bermunculan kelompok keagamaan yang memaksakan tafsir dari sudut pandang sempit. Sejumlah kelompok menginginkan tafsir ketuhanan dalam sila pertama untuk agama tertentu.

TERKAIT:
Kongres Pancasila

Banyak Pelanggaran terhadap Nilai-nilai Pancasila

Aloysius Budi Kurniawan | Nasru Alam Aziz | Jumat, 1 Juni 2012 | 00:19 WIB
Jitet Koestana

YOGYAKARTA, KOMPAS.com— Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi, dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dari sekitar 400 pengaduan gugatan undang-undang (UU) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), periode Agustus 2003 hingga Mei 2012, sekitar 27 persen di antaranya dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena sebagian besar UU tersebut melanggar nilai-nilai Pancasila.

Ketua MK Mahfud MD mengatakan, yang paling membahayakan saat ini bukan hanya korupsi uang atau kekayaan negara, melainkan juga korupsi dalam pembuatan peraturan dan kebijakan. Apabila korupsi seperti ini terjadi, maka akan timbul kasus korupsi yang berkesinambungan.

“Korupsi pada peraturan dan kebijakan akan memunculkan banyak korupsi karena peraturan dan kebijakan itulah sumbernya,” kata Mahfud, Kamis (31/5/2012) dalam Kongres Pancasila IV di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang diikuti akademisi dan pemerhati Pancasila dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga.

Menurut Mahfud, ada dua kelompok besar bentuk korupsi peraturan dan kebijakan, yaitu menyangkut masalah politik dan korupsi. Beberapa UU yang pernah digugat antara lain UU Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pemberantasan Korupsi.

“Ada pula potensi korupsi peraturan dan kebijakan dalam hal sumber daya alam, misalnya UU Pertambangan, UU Perhutanan, dan UU Sumber Daya Alam. Pada praktiknya, UU-UU ini membahayakan keutuhan NKRI,” kata Mahfud.

Mahfud menyebut UU tentang SDA disinyalir kuat sengaja dibuat untuk memberi peluang korupsi. “Kasus ini masih kami tangani. Yang jelas, banyak UU yang sengaja dibuat agar orang atau institusi bisa korupsi,” katanya.

Sangat sulit hanya mengandalkan MK untuk memperbaiki UU yang ada karena MK tidak akan memproses UU sebelum ada pengaduan dari luar. Oleh karena itu, perlu tindakan yang terstruktur oleh pemerintah dan DPR dengan melibatkan akademisi dan masyarakat untuk membahas kembali UU yang bermasalah.

Dalam situasi seperti ini, menurut Mahfud, dibutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi bukan otoriter. Kuat artinya memiliki tujuan jelas, aturan hukum yang jelas, dan siap menindak yang salah.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan agar pembahasan UU yang bermasalah melibatkan orang-orang bijak yang tidak terlibat politik praktis. Dengan demikian, UU tersebut bisa dibahas secara obyektif.

Menurut Sultan, Pancasila tidak akan bisa membumi jika tetap hanya dijadikan mitos tanpa memiliki model praktis dalam memecahkan masalah hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila perlu dikembangkan sebagai metodologi hidup atau ideologi praktis.

“Sekarang ini tidak ada lagi lembaga yang menangani aplikasi Pancasila. Bahkan, di dalam pendidikan pun Pancasila bukan lagi menjadi pelajaran wajib. Jika Pancasila tidak lagi menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat, ya berarti secara sengaja atau tidak sengaja telah meminggirkan Pancasila sebagai ideologi negara,” tutur Sultan.

Pancasila dan Tantangan Melawan Pemiskinan

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com

  • Pancasila dan Tantangan Melawan Pemiskinan

Oleh Tribunners, Dwi Rio Sambodo

Penulis merupakan  Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, 2010-2015
dan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta
“Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua, bukan hanya untuk kelompok ini atau kelompok itu, tapi sekali lagi semua buat semua”

Kutipan pernyataan tersebut mengiringi pidato Bung Karno di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini menghentak dunia dengan lahirnya suatu gagasan tentang dasar Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Pidato ini tidak saja sebagai pernyataan lahirnya sebuah organisasi politik raksasa bernama Indonesia, lebih dari itu, pidato yang meminjam istilah Buya Syafii Ma’arif sebagai masterpiece-nya bangsa Indonesia ini adalah fundamen, pikiran yang sedalam-dalamnya (philosofische grondslag), jiwa dan hasratnya bangsa Indonesia.

Pidato pada tanggal 1 Juni 1945 ini yang di kemudian hari diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila adalah momentum strategis bangsa Indonesia menghadapi belenggu penjajahan yang sangat menindas, baik mental maupun materil. Hegemoni penjajah beratus-ratus tahun akhirnya berhasil dirumuskan anti tesisnya oleh gagasan revolusioner Bung Karno dengan Pancasilanya, yang berintisarikan tentang perjuangan pembebasan dan persatuan bagi segenap rakyat Indonesia.

Pidato ini menjadi titik balik kesadaran kolektif sebuah bangsa, dari  kesadaran sebagai bangsa yang serba salah sebagai inlander (terjajah), menjadi kesadaran sebagai sebuah bangsa yang serba benar; benar sebagai pribumi, benar sebagai pemilik sah tanah bumi pertiwi, benar akan bangsa yang pernah mengalami kejayaan, benar akan bangsa yang tidak rendah diri, benar sebagai bangsa yang mempunyai mimpi dan gagasan yang besar akan lahirnya sebuah bangsa yang sejahtera, berkeadilan dan bermartabat.

Inilah yang dinamakan Bung Karno sebagai lompatan paradigma bangsa Indonesia. Maka kemudian menurut Sang Proklamator, kemerdekaan adalah jembatan emas dimana di seberangnya akan dibangun suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Pasang surut ideologi bangsa
Sebagai ideologi bangsa, dalam perjalanannya, Pancasila juga mengalami pasang surut. Ketika Orde Baru berkuasa, Pancasila direduksi menjadi ideologi yang kaku dan formalistik karena dianggap hanya sebagai pedoman perilaku individu yang didefinisikan melalui butir-butir sila Ekaprasetya Pancakarsa atau yang dulu kita kenal P4. Inilah strategi hegemoni kekuasaan untuk membungkam rakyat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Mereka yang mempertanyakan secara kritis kebijakan dan arah pembangunan dianggap mengganggu ketertiban umum dan tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila serta dicap sebagai tidak Pancasilais.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, yang pokoknya digali untuk mengatur dan mengarahkan negara pada tujuan dan visi besar pendiriannya. Artinya segala peraturan dan kebijakan negara harus berorientasi pada terciptanya tatanan masyarakat yang berkesejahteraan dan berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi bernegara, ditangan rakyat haruslah menjadi acuan untuk menilai apakah negara dijalankan sudah sesuai dengan visi besar dan tujuan pendiriannya. Ketika kedaulatan negara sudah diremehkan oleh bangsa lain, kemandiriannya di bidang ekonomi sudah tidak ada lagi dan kebudayaannya berada di lorong gelap karena pengaruh pragmatisme dan hedonisme, Pancasila harusnya menjadi acuan untuk mengevaluasi perilaku dan mengingatkan penguasa untuk kembali kepada tujuan mulia kita berikrar bersama menjadi sebuah bangsa.

Konsepsi bernegara oleh para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) untuk mencapai tujuannya diatur dalam sebuah sistem demokrasi ala Indonesia. Bukan demokrasi liberal yang selalu mengatasnamakan rakyat tetapi ternyata pada hakikatnya hanya menguntungkan penguasa dan para pemilik modal. Demokrasi yang dimaksud dalam Pancasila tidak hanya menyangkut demokrasi politik, akan tetapi juga tentang demokrasi ekonomi yaitu kesetaraan hak dan kewajiban rakyat dalam akses ekonomi untuk tercapainya kesejateraan bersama.

Dalam prakteknya sejak era Orde Baru berkuasa, demokrasi ekonomi yang mandiri berdikari sesuai cita-cita Pancasila paradoksal dengan bangunan praktek sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada pertumbuhan dan lebih menguntungkan para pemilik modal. Kebijakan privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi ekonomi yang sudah berjalan sejak tahun 1967 dan terus berlangsung hingga saat ini membawa ekonomi nasional dikuasai Asing hingga di atas 50 persen. Bangunan dan konsepsi  ekonomi yang mengacu pada sistem ekonomi pasar tidak hanya menerjang kebijakan di level nasional, tapi ternyata sudah merasuk jauh sampai ke level pemerintah lokal di daerah-daerah. Banyak kebijakan dan produk hukum pemerintah daerah yang memperlihatkan absennya mereka untuk membela kepentingan rakyat yang luas.

Demokrasi Ekonomi
Persoalan pemerintah Pusat adalah persoalan pemerintah Daerah, pun sebaliknya.  Sistem dan konsep ekonomi kapitalis yang sudah berjalan hampir setengah abad di negeri ini, tentu saja sudah berurat akar mencengkram sampai ke Pemerintah Daerah.

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru yang sentralistik dengan sistem ekonomi yang berorientasi pertumbuhan dan kemudian lahirnya Orde Reformasi dengan sistem pemerintahan yang lebih desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi keleluasaan mengatur ekonominya tanpa arahan bangunan sistem dan konsepsi ekonomi yang jelas dari pusat. Maka tidak heran ketika begitu banyak produk hukum dan kebijakan ekonomi di tingkat daerah bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi (baca: Pancasila dan UUD 1945).

Jakarta sebagai pusat dari segala hiruk pikuk politik dan ekonomi negeri ini tentu menjadi entitas pemerintahan lokal yang paling tersentuh dan terimbas liberalisasi kebijakan ekonomi nasional. Persoalan yang berhubungan dengan hajat hidup warga DKI Jakarta dari masa ke masa seolah tak kunjung terurai.

Masih sulitnya akses pendidikan yang dialami sebagian besar masyarakat, persoalan kesehatan yang dikarenakan tidak terjangkaunya biaya pengobatan yang mahal oleh si miskin, persoalan akses ekonomi yang hanya dinikmati oleh orang kaya dan kroni penguasa, persoalan minimnya lapangan kerja yang mengakibatkan pengangguran, persoalan transportasi, menjamurnya mall, matinya pasar tradisional karena tidak diurus dan dikelola secara baik, jaringan minimarket yang menghimpit usaha kecil warga, persoalan banjir karena pembangunan yang tidak terpimpin dan terencana secara baik, jaminan sosial yang belum begitu menyentuh sasaran secara substantif, adalah daftar panjang dari masalah ibukota yang tak terselesaikan karena arah kebijakan yang tidak memiliki watak kerakyatan. Hal ini mungkin tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi menjadi gambaran umum semua pemerintah daerah di negeri ini.

Negeri yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam yang tiada duanya di muka bumi ini dibiarkan menjadi konsumen produk-produk impor. Konsep dan sistem ekonomi yang mengacu pada konsep kapitalisme dan neoliberal yang sudah berjalan selama kurang lebih empat dekade inilah yang membuat jurang ketidakadilan dan ketimpangan kesejahteraan antara si kaya dan si miskin makin melebar yang pada akhirnya membawa kepada kebangkrutan ekonomi nasional bila terus dijalankan.

Konsep ekonomi ini tentu saja tidak sesuai dan menyimpang dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945 yang menghendaki kesamaan hak dan kewajiban rakyat Indonesia terhadap akses ekonomi yang mensejahterakan atau yang diistilahkan oleh para pendiri bangsa sebagai demokrasi ekonomi.

Satu di antara ciri demokrasi ekonomi adalah penguatan peran negara dalam mengatur perekonomian, dalam hal ini tentu bukan pada negara yang dikooptasi oleh rezim yang korup dan mafia ekonomi. Karena rezim seperti ini hanya akan menggunakan negara sebagai alat memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Negara yang kita dukung harusnya negara yang berani dan cerdas merumuskan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat yang luas.

Faktanya, dalam krisis keuangan global, hampir semua negara besar beralih pada pengembalian fungsi negara  dengan melakukan kontrol yang ketat dan cenderung protektif pada kepentingan nasionalnya. Adagium bahwa pasar memiliki mekanisme sendiri dalam menjawab persoalan publik terbukti gagal. Menjadi tanggungjawab sejarah generasi sekarang biar tidak dianggap murtad oleh para pendiri bangsa ini untuk mengembalikannya pada visi dan tujuan mulia pendiriannya yaitu membawanya pada puncak kejayaan: merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur dalam Sosialisme Indonesia.

Kewajiban Reaktualisasi Pancasila
Berkaca pada melemahnya Pancasila, yang ditunjukan dengan makin lemahnya peran negara dalam kewajibannya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dibiarkannya bangsa ini berjalan dan dikelola tanpa arah yang jelas, maka menjadi kewajiban historis  generasi sekarang untuk mereaktualisasikan kembali Pancasila menjadi ideologi kerja yang operasional dan mampu rnembuktikan secara nyata serta konkret akan tujuan dan visi mulianya yaitu sebagai teori perjuangan yang mampu memerdekakan dan membebaskan rakyat dari kemiskinan dan pemiskinan struktural yang terbukti dalam sejarah sebagai alat perjuangan yang menolak keras berbagai bentuk penjajahan diatas muka bumi ini.

Kondisi global dan dalam negeri akhir-akhir ini didominasi oleh isu terorisme dan ketimpangan kesejahteraan. Fenomena gerakan terorisme yang selalu mengatasnamakan agama harusnya dapat dijernihkan pemaknaannya yaitu tentang ketidakadilan ekonomi akibat tatanan ekonomi politik global yang makin timpang.  Kondisi ini seolah menemukan momentum bagi revitalisasi dan reaktualisasi nilai Pancasila. Semoga anak bangsa ini mengambil peran historis untuk membawa bangsa Indonesia  kepada puncak kejayaannya dan kembali menjadi tokoh utama dalam tatanan dunia baru yang berkeadilan.

Gerakan “I Love Pancasila” dari Gafatar

Author: dian          Editor: Laksono Hari W Dibaca: 308
  1 Juni 2012 | 11:55 WIB
KOMPAS.com/DIAN MAHARANI
Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) memperingati Hari Lahir Pancasila di kawasan bundaran Alam Sutera, Jumat (1/6/2012).

SERPONG UTARA, KOMPAS.com – Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Banten turut memperingati Hari Lahir Pancasila di Bundaran Alam Sutera, Serpong Utara, Jumat (1/6/2012). Sebanyak 40 orang turun ke jalan dengan membagikan stiker bertuliskan “I Love Pancasila”.

Dalam stiker tersebut juga tertulis “Mengajak elemen bangsa kembali kepada pancasila sebagai pedoman”. Selain membagikan 500 stiker, mereka juga membagikan masker untuk para pengendara. “Kita ingin mengingatkan kembali adanya Pancasila pada masyarakat luas,” Ketua DPD Gafatar Banten Galang Suratman, Jumat.

Galang mengajak warga untuk mengembalikan lagi dan mengintrepetasikan kembali nilai Pancasila agar sesuai dengan budaya di Indonesia. Pancasila, katanya, harus bisa digunakan sebagai alat integrasi bangsa.

Sebelumnya, puluhan orang ini juga melakukan upacara memperingati Hari Pancasila. Rangkaian menyambut Hari Pancasila juga digelar dengan bakti sosial, membagikan susu kedelai, hingga donor darah yang bertajuk Seribu Aksi Peduli Negeri.

Pidato ketua umum pbnu pada peringatan hari lahir pancasila


Menegakkan Kembali Pancasila

Oleh Dr. KH Said Aqil Siroj

Sumpah Pemuda 1928 yang terdiri dari Satu Nusa (Negara), Satu Bangsa dan Satu Bahasa: Indonesia, telah menegaskan menjadi satu kesatuan politik dan kebangsaan yang solid. Maka ditemukan dan dirumuskannya Pancasila 1 Juni 1945 merupakan tonggak bersejarah kedua yang menandai lahirnya negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan penemuan paling penting dan paling mendasar bangsa Indonesia dalam memberikan landasan bagi hidup bermasyarakat dan bernegara. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi lebih dari itu Pancasila merupakan falsafah hidup bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Peringatan hari lahir Pancasila ini merupakan momentum penting untuk penegasan kembali komitmen kita pada Pancasila. Penegasan Pancasila ini merupakan langkah strategis, karena dengan sendirinya merupakan penegasan pada UUD 1945 dan komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI baik secara geografis, secara politik, secara ekonomi dan secara budaya. Penegasan Pancasila juga merupakan penegasan untuk menjaga semangat Bhinneka Tungal Ika sebagai pilar bangsa ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan:

Pertama saya ingin menegaskan: Bahwa Pancasila jangan hanya dipahami secara instrumental, sebagai alat pemersatu bangsa belaka. Tetapi lebih dari itu Pancasila harus dipahami secara substansi, sebagai sumber tata nilai, yang merupakan falsafah dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu terus-menerus dihayati dan dirujuk dalam setiap menata kehidupan. Banyaknya Konvensi Internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun belum diratifikasi oleh Pemerintah RI, sama sekali tidak boleh menggeser sedikitpun kedudukan Pancasila sebagai sumber tertinggi hukum dan tata nilai bangsa Indonesia.

Kedua, saya mengingatkan: Bahwa untuk mengatasi ikhtilaf atau polemik mengenai hari lahir Pancasila yang sengaja dimunculkan kembali belakangan ini, sangat membahayakan karena pengaburan sejarah Pancasila ini akan mengarah pada pengaburan nilai dan ideologi Pancasila. Dalam hal ini para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara terutama Pemerintah harus tegas berketetapan bahwa Pancasila lahir 1 Juni 1945. Ini dinyatakan oleh penggalinya sendiri yaitu Bung Karno, serta dibenarkan Para Ulama seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Saifuddin Zuhri. Dengan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi penggeseran terhadap sejarah dan status Pancasila sebagai dasar negara Republik Indponesia.

Ketiga, saya perlu menegaskan pendirian kami: Bahwa Bagi NU, sebagaimana dirumuskan dalam Munas Situbondo 1983 bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah dan akhlaq Islam Ahlusunnah wal Jamaah, maka pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syariat Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, pada Muktamar Ke-27 di Asembagus Situbondo pada 1984, NU tak ragu menegaskan bahwa Pancasila merupakan hasil final perjuangan umat Islam. Suatu keputusan monumental yang meneguhkan Pancasila sebagai ideology Negara dan falsafah bangsa Indonesia.Sebagai konsekuensi dari sikap politik tersebut maka NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya secara murni dan konsekwen oleh semua pihak. Dengan demikian tidak perlu ada aspirasi untuk mendirikan negara Islam, karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah diejawantahkan dalam Pancasila.

Keempat: Bahwa mengingat pentingnya Pancasila ini dan mengingat keputusan yang telah ditetapakan oleh para pendiri bangsa ini yang mewakili seluruh elemen masyarakat, elemen agama dan elemen golongan, sebagai dasar dan falsafah dalam bernegara, maka siapa saja dan organisasi apa saja yang terang-terangan bertentangan, apalagi melawan ideologi Pancasila, haruslah ditetapkan sebagai organisasi kriminal bahkan subversif yang tidak boleh leluasa hidup mengembangkan ajarannya di negara Pancasila ini.

Kelima: Untuk menjaga posisi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dan merupakan sumber hukum tertinggi, maka segala bentuk hukum dan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia baik UUD 1945 ataupun undang-undang lainnya haruslah merujuk pada Pancasila. Segala bentuk hukum yang tidak sejalan dengan Pancasila apalagi bertentangan, maka harus dinyatakan batal demi hukum itu sendiri karena berlawanan norma dasar kita bernegara. Saat ini banyak hukum dan Undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila karena itu harus segera direview karena ini jelas-jelas telah merugikan bangsa ini, merusak negara, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Padahal jelas tujuan Pancasila adalah untuk menciptakan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan penegasan ini diharapkan Pancasila kembali ditempatkan pada posisinya semula yaitu: sebagai dasar dan ideologi negara serta falsafat bagi seluruh masyarakat dan bangsa, sehingga akan melahirkan masyarakat Pancasila yang hidup guyub bergotong royong, bersatu padu dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia. Dalam konteks itu saya tidak ragu lagi, sistem kemasyarakatan dan nilai-nilai hidup kekeluargaan sebagaimana diajarkan dalam Pancasila itulah yang semestinya diterapkan saat ini untuk mengembalikan solidaritas sosial dan untuk menghindarkan terjadinya berbagai konflik kepentingan yang sangat tajam berkembang di masyarakat kita dewasa ini. Jamainan kerukunan sosial dan keamanan nasional merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan Pancasila.

Jakarta, 1 Juni 2012

sumber : http://www.nu.or.id/a,public-m,dinam…ancasila-.phpx

video : http://www.mpr.go.id/video/read/2012…tua-umum-pb-nu

Note : Hari Lahir Pancasila, 1 Juni. Saya tahu banyak yg lelah dengan kata itu. Tapi yg dirumuskan Bung Karno hari itu, 1945, belum bisa diabaikan. Bung Karno: ‘Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.’ Bung Karno: ‘Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoisme agama” Bung Karno: ‘Ketuhanan yg berkebudayaan, Ketuhanan yg berbudi pekerti yg luhur, Ketuhanan yg hormat-menghormati satu sama lain.’

67 Tahun Pancasila! (2)

Sabtu, 02 June 2012 00:00

“SILA kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab!” ujar Umar. “Setinggi apa suatu masyarakat menghormati harkat dan martabat sesama manusia, menjadi ukuran maju atau terbelakangnya peradaban masyarakat tersebut! Standar holistisnya ajaran Islam yang secara jelas menegaskan, semua manusia sama di depan Sang Khalik, yang membedakan hanya amal ibadahnya!”

“Soal amal ibadah itu hablun minallah, hubungan manusia dengan Tuhannya! Orang lain tidak bisa sembarangan menilai amal orang lain karena hanya Tuhan yang tahu!” timpal Amir. “Karena itu, diidealkan setiap orang menghargai dan menghormati orang lain sebagaimana ia ingin dihargai dan dihormati! Namun, dalam realitas kehidupan banyak orang cenderung untuk merasa lebih unggul dan lebih mulia dari yang lain hingga berlaku tidak adil, bahkan secara tidak beradab menindas dengan memperbudak sesamanya!”

“Maka itu, sila kemanusiaan dilengkapi predikat yang adil dan beradab!” tegas Umar. “Adil dalam dua dimensi utama, yakni secara hukum dan politik maupun secara substantif; sosial, ekonomi, dan budaya! Beradab dari terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, dan rohani sampai eksis mengaktualkan harkat dan martabat setiap warga negara! Untuk itu, masyarakat antarbangsa secara bersama menciptakan standar universal untuk mengukur tercapai atau belum adil dan beradab itu di suatu negara! Dengan standar universal yang harus diwujudkan itu, Bung Karno pada pencetusan awal menyebut sila kemanusiaan ini dengan internasionalisme!”

“Garis kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan Millenium Development Goal’s (MDG’s) contoh ukuran universal yang populer!” sambut Amir. “Garis kemiskinan, oleh Bank Dunia yang membantu dana pembangunan negara-negara berkembang ditetapkan 2 dolar AS/hari, tetapi di Indonesia garis kemiskinan ditetapkan di bawah 1 dolar AS/hari! Artinya, pergulatan hidup rakyat Indonesia kini masih jauh dari ideal sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab!”

“Hal itu lebih jelas tergambar pada peringkat IPM Indonesia di posisi 124 dari 180 negara yang diperingkat PBB!” tegas Umar. “Di ASEAN, IPM kita urutan 6, di bawah Singapura (peringkat 23), Brunei (30), Malaysia (66), Filipina (105), Vietnam (116).” (Youthempowering.org, 12-5)

“Tampak betapa memprihatinkan pelaksanaan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab setelah 67 tahun usia Pancasila!” timpal Amir. “Penyebabnya, standar harkat dan martabat bangsa pada garis kemiskinan ditetapkan di bawah 1 dolar, jauh di bawah garis kemiskinan universal 2 dolar! Jadi, posisi kita bergantung penempatannya!” ***

HARI LAHIR PANCASILA : 13 Ormas Bentuk LPOI

Sabtu, 02 June 2012 00:37
JAKARTA (Lampost): Sebanyak 13 ormas berbasis massa Islam mengukuhkan pendirian Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). LPOI berkomitmen terhadap empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan RI.”LPOI resmi dikukuhkan 1 Juni, diilhami semangat kelahiran Pancasila. Semua ormas yang tergabung dalam LPOI memiliki komitmen sama terhadap empat pilar demokrasi, dengan mendeklarasikan sikap antikekerasan,” ujar Ketua PB Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Said Aqil Siroj di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Jumat (1-6).Ke-13 ormas tersebut adalah NU, Persis, Al Irsyad Al Islamiyah, Al Ittihadiyah, Mathlaul Anwar, Arrabithah Al Alawiyah, Al Wasliyah, Adz Dzikra, Ayariat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikadi, Perti, Dewan Dakwah Islamiyah.Pancasila, menurut Said, tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga harus dijiwai untuk berbangsa dan bernegara. “Bukan hanya ditatar P4 seperti saat Orba. Tapi menjiwai untuk berbangsa dan bernegara. Saat ini belum tuntas nation building dan character buildingkita. Buktinya ada pembangunan gereja yang orang Islam keberatan, ada pembangunan masjid yang orang Kristen enggak mau,” kata Said.Pada peringatan pidato Bung Karno di gedung MPR Senayan, Jakarta, kemarin, Wakil Presiden Boediono mengatakan pemikiran Bung Karno soal Pancasila tidak diambil dari buku atau dikarang-karang. Namun, merupakan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. “Pemikiran Bung Karno digali dari pengalaman bertahun-tahun bangsa Indonesia seperti yang dialami Bung Karno sendiri,” kata Boediono.Lebih lanjut Wapres menjelaskan Bung Karno yakin dengan toleransi, kebersamaan, dan gotong royong itu bangsa Indonesia tetap bersatu. “Kita kadang menyakralkan Pancasila, padahal menyakralkan Pancasila justru membuat terpisah dari nilai-nilai Pancasila,” kata Boediono. (U-1)
About these ads

2 Responses to “Ideologi : Pancasila Lahir Dari Proses Sejarah”


  1. September 17, 2012 at 3:57 pm

    4 Pilar adalah sebuah penyesatan dalam berbangsa dan bernegara sebab Pancasila itu bukan sekedar PILAR , Pancasila itu ya keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara ini , semua nya , bukan sekedar Pilar , yang menyebut atau memberi atribut Pancasila itu Pilar Pasti dan Pasti tidak mengerti apalagi paham apa itu Pancasila!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,183,283 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 119 other followers

%d bloggers like this: