30
May
12

Politik Narkoba : Kontroversi Grasi Presiden bagi Corby

7 Ahli Hukum Pertanyakan Grasi Corby

Andi Saputra – detikNews

Kamis, 31/05/2012 05:52 WIB

Jakarta Pemberian grasi kepada terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Corby oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menuai kontroversi. Banyak pihak mempertanyakan grasi terhadap pembawa ganja seberat 4,2 kg itu apakah sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau belum.

Berikut pendapat para ahli hukum atas grasi Corby dalam catatan detikcom, Rabu (31/5/2012):

1. Prof Mahfud MD
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mempertanyakan persoalan komitmen dan moral.

“Itu sah kewenangan presiden. Cuma persoalannya bukan konstitusi. Ada persoalan komitmen, moral keadilan dan sebagainya. Di luar sah tidak sah. Seumpamanya saya yang mengeluarkan (grasi), saya tidak akan mengeluarkan. Karena narkoba itu sungguh bahaya,” kata Mahfud MD usai acara peluncuran buku “Negeri Mafia, Republik Koruptor’ di Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (25/5) lalu.

2. Prof Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana dengan tegas menyatakan Presiden SBY yang memberikan grasi terhadap terpidana narkoba, Schapelle Corby, berpotensi melanggar sumpah presiden.

“Pemberian grasi kepada Corby berpotensi melanggar sumpah presiden untuk menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaanya selurus-lurusnya,” ujar Hikmahanto, Minggu (27/5) lalu.

3. Prof Soetandyo Wignyosoebroto
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Soetandyo Wignyosoebroto mempertanyakan apakah grasi terhadap Corby sebagai diberikan Presiden SBY sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan.

Menurut penyabet penghargaan HAM Yap Thiam Hiem 2011 ini, presiden tidak boleh menggunakan alasan soft diplomacy dengan negara Australia. Sebab soft diplomacy merupakan kewenangan kepala pemerintahan.

“Kalau alasannya seperti itu, kan berbahaya. Soft diplomacy itu kan politik. Tidak boleh grasi diberikan dengan alasan itu. Kalau benar seperti itu, Presiden SBY bermuka dua,” tandas Soetandyo.

4. Prof Jimly Asshiddiqie
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie menyatakan grasi tidak lagi hak prerogratif presiden. Sebab hak tersebut warisan raja. Oleh karenanya dia meminta Presiden SBY menjelaskan ke publik.

“Tidak tepat lagi disebut hak prerogatif, itu zaman raja-raja. Hak prerogatif itu kan mutlak. Tidak cocok dipakai lagi istilah itu, sekarang check and balances. Mungkin kurang penjelasan pemerintah. Saya rasa pemerintah harus menjelaskan lagi,” kata Jimly, Rabu (30/5) kemarin.

5. Prof Gayus Lumbuun
Guru Besar Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta yang juga hakim agung, Gayus Lumbuun menyatakan grasi merupakan keputusan pejabat pemerintah yang bisa digugat ke pengadilan. Oleh karenanya untuk membenarkan kebenaran grasi tersebut bisa dibuktikan lewat pengadilan yang bersih.

“Diperlukan fair trial pada gugatan di PTUN walaupun pengadilan itu di bawah MA,” kata Gayus dalam pesan pendek kepada detikcom, Rabu (30/5) kemarin.

6. Prof Yusril Ihza Mahendra
Guru Besar Hukum Tata Negara UI yang juga mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril menyatakan langkah Presiden SBY memberikan grasi kepada Corby, memecahkan rekor sepanjang Indonesia merdeka. Sebab selama Indonesia berdiri, baru kali ini seorang presiden memberikan remisi kepada terpidana narkotika.

“Saya heran, mengapa Presiden Indonesia begitu lemah menghadapi permintaan Pemerintah Australia sehingga dengan mudahnya mengampuni napi narkotika yang dapat memberikan dampak buruk bagi harkat dan martabat bangsa,” ujar mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini.

7. Dr Akil Mochtar
Doktor hukum pidana yang juga hakim konstitusi, Akil Mochtar secara pribadi tidak sepakat dengan pemberian grasi kepada Corby. Kebijakan presiden dalam pemberian grasi tersebut juga dinilai bisa digugat.

“Menurut saya pribadi, Corby itu tidak layak mendapat grasi,” ujar Akil usai mengikuti acara Kongres Pancasila di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5) kemarin.

(asp/mok)

Baca Juga

 

Hikmahanto: Soal Grasi Corby, SBY Berpotensi Langgar Sumpah Presiden

Ramdhan Muhaimin – detikNews

Senin, 28/05/2012 03:31 WIB

Jakarta, Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi terhadap terpidana narkoba, Schapelle Corby, berpotensi melanggar sumpah presiden. Sebab salah satu isi sumpah presiden adalah mematuhi segala undang-undang dan peraturan, termasuk konvensi internasional.”Pemberian grasi kepada Corby berpotensi melanggar sumpah presiden untuk menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaanya selurus-lurusnya,” ujar Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana dalam siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (27/5/2012).Hikmahanti menjelaskan sejak tahun 1997, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 dengan UU No 7 tahun 1997.Konvensi yang melabel kejahatan perdagangan obat narkotika dan bahan psikotropika sebagai kejahatan serius tersebut menentukan dalam Pasal 3 ayat 6 bahwa pemerintah harus memastikan pengenaan sanksi yang maksimum. Dalam pasal 3 ayat 7 juga mewanti-wanti agar narapidana jenis kejahatan ini bila hendak dibebaskan lebih awal, semisal melalui grasi, atau pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan bahwa kejahatan perdagangan narkoba merupakan kejahatan serius.”Menjadi pertanyaan, apakah presiden ketika mengabulkan grasi kepada Corby telah memperhatikan UU 7/1997. Bila memang sudah memperhatikan, apakah ada kepentingan yang lebih besar dari Indonesia kepada Australia sehingga pemberian grasi dianggap sepadan dengan kepentingan nasional,” cetusnya.Dua pertanyaan ini, menurut Hikmahanto harus dijawab pemerintah. Presiden bisa memberi jawaban secara terbuka melalui media massa atau menunggu ketika Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat) mengajukan gugatan ke PTUN.Menurut Hikmahanto, gugatan Granat ke PTUN bisa jadi penyelamat bagi presiden untuk tidak melanggar sumpahnya. Pemerintah dapat menyerahkan pada putusan hakim apakah pemberian grasi Corby telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan atau tidak.

Bila PTUN memutuskan bahwa pemberian grasi tidak sesuai dengan peraturan perudang-undangan utamanya UU No 7/1997, maka menurut Hikhamanto putusan tersebut bisa dijadikan dasar oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Australia bahwa pemberian grasi urung diberikan pada Corby.

“Presiden pun dengan adanya proses di PTUN dapat terhindar dari sumpah jabatan yang diucapkan,” pungkasnya.

(rmd/rmd)

Baca Juga

Hakim MK: Corby Tak Layak Dapat Grasi, Kebijakan Presiden Bisa Digugat

Mega Putra Ratya – detikNews

Rabu, 30/05/2012 14:10 WIB

Jakarta Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar secara pribadi tidak sepakat dengan pemberian grasi kepada terpidana narkoba, Schapelle Corby. Kebijakan presiden dalam pemberian grasi tersebut juga dinilai bisa digugat.”Menurut saya pribadi, Corby itu tidak layak mendapat grasi,” ujar Akil usai mengikuti acara Kongres Pancasila di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2012).Akil menceritakan ketika dirinya menjadi wakil ketua komisi III DPR pernah melakukan kunjungan ke LP Kerobokan, Bali.Saat itu, kata Akil, Corby tidak mau menemui sejumlah anggota dewan yang sedang berkunjung ke sana tanpa alasan yang jelas.”Dia dapat fasilitas khusus. Kedua, dia tidak menghargai. Pertemuan antar napi itu, dia nggak mau ketemu kita. Artinya dalam perspektif itu, dia sangat tidak layak mendapat grasi. Grasi itu kan harus berkelakuan baik dan sebagainya. Ini dia tidak menghargai hukum Indonesia,” jelasnya.”Saya bisa ketemu dengan 3 terpidana mati teroris itu. Padahal, mereka diisolasi secara khusus. Itu masih akomodatif menerima kita. Corby tuh nggak mau ketemu kita, lari ke sana ke mari. Dipanggil petugas untuk ketemu kita malah nggak mau,” tuturnya.

Alasan lain Corby tidak layak mendapat grasi, menurut Akil, tidak konsistennya pemerintah dalam menangani kejahatan extraordinary crime dan transnational crime.

“Konsistensi kita penting, bahwa dalam kejahatan transnational crime itu, harus tidak bisa diberika remisi atau grasi. Kejahatan itu sudah melintasi antar negara. Itu juga masuk kejahatan kemanusian, karena semua orang bisa kena narkoba, mau bangsa Australia, Amerika, Indonesia, India, bisa kena,” ungkapnya.

Akil juga tidak sependapat dengan alasan pemerintah dalam mengeluarkan grasi itu untuk perlindungan WNI di luar negeri. Menurutnya, tidak ada kaitan sama sekali pemberian grasi Corby dengan perlindungan WNI di luar negeri.

“Menurut saya sesuatu hal yang tidak ada kaitannya langsung, kenapa, itu bisa diselesaikan dengan berbagai cara, hubungan diplomatik kita kan menghargai kedaulatan bangsa lain, kemudian ada UU timbal balik masalah pidana, itu bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan,” paparnya.

“Kalau mau dikatakan itu dilakukan atas warga kita pelaku kejahatan di Australia, itu kan pelaku kejahatan biasa, buka extraordinary crime, paling nelayan-nelayan yang melewati perbatasan, itu soal kecil dibanding narkotika, oleh karena itu wajar saja ada interpelasi,” kata Akil.

Apakah kebijakan grasi tersebut bisa digugat? “Kalau itu bisa saja tapi kalau hasilnya itu soal nanti. Di negara demokrasi ini apa yang tidak bisa,” jawab Akil.

(mpr/aan)

Baca Juga

MA: Grasi Corby Hak Prerogatif Presiden

Salmah Muslimah – detikNews

Rabu, 30/05/2012 12:21 WIB

Hatta Ali (rachman/detikcom)
Jakarta Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Schapelle Corby menuai polemik. Menurut Mahkamah Agung (MA) grasi ini merupakan hak prerogatif yang dimiliki presiden yang tertuang dalam UUD 1945.”Itu memang kewenangan presiden, prerogatif presiden,” kata Ketua MA Hatta Ali kepada wartawan usai melantik Ketua Muda Pengawasan MA Timur Manurung di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (30/5/2012).Posisi MA dalam pemberian grasi bersifat pasif. Sebab pertimbangan MA bisa diamini oleh presiden atau ‘dibuang ke tong sampah’. Hal prerogatif ini sesuai Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”Grasi yang diberikan oleh presiden memang merupakan kewenangan presiden. Dan MA sudah memberikan pendapat
hukum. Masalah diterima atau diditolak adalah kewenangan presiden,” tambah Hatta.Terkait kasus Corby, menurut Hatta, MA telah memberikan pendapat hukum sejak 2 tahun lalu. Namun baru diputuskan oleh Presiden SBY baru-baru ini.

“Ya kita sudah memberikan satu pendapat dan itu tahun 2010, sudah lama. Dan Keppresnya baru turun pada bulan ini. Jadi hampir 2 tahun, sejak pengusulan dari MA. Berarti hampir 2 tahun baru turun,” papar Hatta.

Corby sebelumnya divonis hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Dia kedapatan membawa 4,2 kilogram marijuana oleh imigrasi dan polisi di Bandara Ngurah Rai pada 8 Oktober 2004. Lalu, dia mendapat grasi berupa pengurangan hukuman 5 tahun penjara.

Berdasarkan hitung-hitungan sisa hukuman Corby, pengajuan pembebasan bersyarat bisa dilakukan pada 3 September 2012. Namun, ada sejumlah syarat-syarat yang harus ditempuh, seperti jaminan dari pihak terkait, hingga bagaimana kelakuannya selama di tahanan.

(asp/nrl)

Baca Juga

Grasi Corby Berbuah Interpelasi

Seorang Corby mampu memanaskan dan mendinginkan hubungan dua negara. Padahal ia adalah seorang narapidana kasus narkotika, yang menjadi musuh masyarakat di setiap negara.

Itulah sosok wanita asal Australia bernama lengkap Chapelle Leigh Corby. Ia dipenjara di Indonesia lantaran kedapatan membawa 4 kg ganja saat memasuki Pulau Bali beberapa tahun lalu.

Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi (pemotongan masa tahanan) hingga 5 tahun kepada Corby. Si Ratu Mariyuana berumur 34 tahun itu pun menjadi buah bibir di Indonesia dan Australia.

Kontan saja, keputusan presiden itu menuai protes berbagai pihak. Pasalnya, kejahatan kasus narkoba termasuk dalam kategori kejahatan kelas kakap yang tak terampuni, lantaran bisa merusak moral generasi muda.

Ironisnya, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan moratorium remisi bagi napi dalam kasus korupsi dan narkoba. Karena itu, keputusan presiden yang memberikan grasi selama lima tahun kepada Corby dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Menteri Hukham tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, yang berlaku bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Tak pelak, urusan si Corby ini bergulir ke ramah politik. Sejumlah anggota parlemen berencana menggalang pengajuan hak konstitusionalnya dengan bertanya atas kebijakan presiden.

Kebijakan pemerintahan SBY di bidang hukum ini akhirnya berujung pada proses pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan, pihaknya telah melakukan mobilisasi dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak interpelasi.

“Ini suatu hal yang mendasar tentang pemberian grasi dan ini catatan hitam. Jangan kemudian ada hak yang menghancurkan bangsa,” ungkap Suding kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Suding meminta secara langsung kepada Presiden SBY untuk menjelaskan pemberian grasi kepada Corby. Ia beralasan, grasi merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Hukum dan HAM. “Keputusan akhir ada di presiden,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait kebijakan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana Corby asal Australia.

Menurutnya, meski grasi merupakan hak konstitusional presiden, namun harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). “Di sini ada ruang untuk mengajukan interpelasi,” ujar Nasir.

Persyaratan hak interpelasi kepada pemerintah sekurang-kurangnya diajukan oleh 25 anggota DPR terkait kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dipertanyakan parlemen.

Sejak era reformasi, parlemen kerap melakukan pengajuan hak interpelasi. Di era Presiden SBY ini sejumlah kebijakan berujung interpelasi DPR.

Kini, giliran Corby, terpidana narkoba yang mendapat fasilitas grasi menjadi pemantik interpelasi. (HP)

Tuesday, 29 May 2012 05:20

Jakarta - Gerakan Anti-Narkotika (Granat) menilai, langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika asal negara Australia, Schapelle L Corby, akan menjadi preseden buruk pada penegakan hukum Indonesia di mata dunia.

“Ini (pemberian grasi kepada Corby, Red.) akan menjadi preseden buruk terhadap hukum negeri ini,” nilai Ketua Granat, Henry Yosodiningrat, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/5).

Selain menjadi preseden buruk, tegas Henry, kebijakan itu merupakan sikap ketidakonsistenan SBY dan sangat memalukan bangsa Indonesia, sehingga untuk menegakkan kembali kehormatan Indonesia di mata dunia, harus menuntut SBY agar membatalkannya.

Menurutnya, karena Corby diberikan grasi, mungkin besok atau lusa, sejumlah terpidana kasus narkotika dari berbagai negara yang tengah menjalani hukuman di Indonesia akan meminta hal yang sama kepada Presiden SBY.

“Mau dikasih seperti Corby. Kalau ga dikasih, lho ko Corby saja dapat, kenapa ga dikasih. Besok yang tindak pidana narkoba, Corby saja yang warga negara asing dikasih, ko saya tidak pak de, apa bedanya?” ucapnya mempertanyakan.

Dikatakan Henry, ia  pernah bertanya kepada Menkumham, Denny Indrayana, mengapa Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana narkotika yang menjadi musuh besar selain korupsi dan pencucian uang.

“Denny bilang, karena sebetulnya pemerintah Australia sudah melakukan hal seperti ini duluan, yakni membebaskan tahanan anak-anak,” kata Hendry, menirukan ucapan Denny.

Mendapat jawaban seperti itu, Hendy menegaskan, pertama, pembebasan anak-anak oleh pemerintah Australia, kasusnya  berbeda dengan kasus yang dilakukan Corby. Pasalnya, menurut hukum negara itu, memang anak-anak harus bebas.

“Kedua, atas desakan masyarakat Australia, nelayan-nelayan yang tertangkap diekstradisi saja dan diadili di negaranya karena merepotkan, mereka ga mau ngasih makan. Jadi berbeda dengan Corby, sodara-sodara kita yang ditahan di sana bukan pelaku tindak kejahatan seperti Corby, belum atau tidak ada putusan yang menyatakan mereka bersalah,” bebernya.

Dituturkan Henry, sesuai pengakuan Denny, keputusan Presiden SBY memberikan grasi kepada Corby bukan karena atas tekanan pemerintah Australia. Meski demikian, ada pembicaraan antara pemerintah Indonesia dengan Australia, namun tidak secara spesifik membahas grasi Corby.

“Kalau begitu, SBY saja yang kegenitan, memberikan grasi ke Corby,” pungkasnya. [IS]

Grasi Corby Bukti Kebingungan dan Kelemahan RI

Tuesday, 29 May 2012 05:15

Jakarta - Grasi berupa pemotongan lima tahun masa hukumban yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada terpidana kasus narkoba kelahiran Brisbane Australia, Schapelle Leigh Corby, 34 tahun, sangat membingungkan.

“Harusnya, kan didahului dengan ikatan perjanjian saling menguntungkan atau untuk pertukaran kepentingan yang tepat antar kedua belah pihak, sehingga tidak menunjukkan kebingungan maupun kelemahan RI terhadap grasi tersebut,” kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Kamis (24/5).

Karena tanpa diawali ikatan perjanjian, Syahganda menilai, keputusan orang nomor satu negeri ini menyimpan misteri latar belakang penerbitan keputusan tersebut.

“Dalam kesempatan Sidang Kabinet pada 2011, Menkopolhukam Joko Suyanto menyatakan, Presiden SBY tidak akan mengampuni para terpidana kasus terorisme, narkoba, dan korupsi, kecuali atas pertimbangan kemanusiaan dan khusus bagi yang berusia di atas 70 tahun. Nah, untuk Corby yang masih muda ini, alasan sebenarnya apa,” ucap kandidat doktor ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia ini.

Terlebih, sejak tertangkap basah di Bandara Ngurah Rai, Bali, 8 Oktober 2004, Corby menyelundupkan 4,2 kilogram narkoba jenis ganja atau mariyuana. Saat penyidikan dan persidangan mantan pelajar kecantikan dan anak kandung Michael Corby itu, pernah terseret kasus peredaran ganja pada awal 1970-an yang tak pernah diakui, hingga akhirnya diganjar 20 tahun kurungan penjara.

“Karenanya, kasus grasi Corby ini terbilang aneh, sekaligus hanya mempertontonkan kebingungan RI di hadapan rakyatnya serta di mata negara lain yang bersikap keras dalam menghukum kejahatan narkoba,” tegasnya.

Sikap melempem pemerintahan SBY dalam menangani kasus Corby, akan semakin memperparah ketidakberdayaan RI dalam memberantas kejahatan internasional di bidang narkotika dan sejenisnya.

“Itu karena kita selalu mudah membungkuk pada tekanan pihak tertentu, yang kemudian membuat sikap politik ataupun penegakan hukum jadi kacau-balau, serta sekadar dijadikan olok-olokan berbagai pihak,” pungkasnya. [IS]

Jimly: Presiden Harus Jelaskan Kembali Alasan Pemberian Grasi Corby

Mega Putra Ratya – detikNews

Rabu, 30/05/2012 15:13 WIB

Jakarta, Polemik pemberian grasi kepada terpidana narkoba, Schapelle Corby, oleh presiden belum berakhir. Presiden diminta untuk menjelaskan kembali kepada publik mengenai alasan pemberian grasi tersebut.”Mungkin kurang penjelasan pemerintah. Saya rasa pemerintah harus menjelaskan lagi,” ujar Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie di sela-sela acara Kongres Pancasila di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Jimly mengatakan saat ini tidak tepat menggunakan istilah hak prerogatif presiden dalam konteks pemberian grasi tersebut. Sebab istilah itu dipakai pada waktu lampau dalam zaman kerajaan. Saat ini hak itu sebut kewenangan presiden.

“Tidak tepat lagi disebut hak prerogatif, itu zaman raja-raja. Hak prerogatif itu kan mutlak. Tidak cocok dipakai lagi istilah itu, sekarang check and balances,” paparnya.

Menurut Jimly, kebijakan grasi tersebut secara konstitusional adalah hak kewenangan presiden. Namun hanya dapat diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

“Nah pertimbangan MA itu mutlak harus ada, tapi substansinya tidak mutlak mengikat, bisa saja presiden punya pendapat berbeda dengan pertimbangan MA, prosedurnya mutlak ada pertimbangan MA,” ungkapnya.

Presiden perlu meminta pertimbangan MA sebab di lembaga itu lah perkara diputuskan. Meski begitu, presiden juga harus melihat apakah kebijakan grasi tersebut bisa diterima oleh publik atau tidak.

“Publik berhak tahu apa pertimbangannya. Salah satunya dengan cara interpelasi ya boleh saja. Nanti interpelasi tentu dijawab oleh pemerintah. Nanti dijelakan pertimbangannya. Biar rakyat menilai masuk akal atau tidak. Orang akan membandingkan antara inkonsistensi politik grasi dengan pemberian grasi,” ungkapnya.

Jimly sendiri tidak tahu persis apa alasan presiden mengeluarkan pemberian grasi tersebut. Menurutnya hal yang wajar jika banyak pertanyaan masyarakat mengenai alasan pemberian grasi tersebut.

“Wajar kalau orang banyak tanya. Kok tidak nyambung, tidak konsisten. Ini soal penjelasan saja. Seandainya tidak ada masalah inkonsistensi tak apa, tapi kan ada banyak pertanyaan. Kalau di mata publik dirasa cukup, tidak akan dilanjutkan di DPR interpelasinya,” paparnya.

Apakah kebijakan tersebut dapat digugat?

“Apa yang dirugikan dalam keputusan itu? Kalau ada yang merasa dirugikan bisa saja dilihat di pengadilan. Memang tidak lazim karena itu kewenangan presiden, secara legal tidak masalah, kalau soal politik iya,” tutupnya.

(mpr/rmd)

About these ads

0 Responses to “Politik Narkoba : Kontroversi Grasi Presiden bagi Corby”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,245,216 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers

%d bloggers like this: