05
May
12

Energi : 5 Aturan Pemerintah tentang Pembatasan BBM

Jumat, 04/05/2012 08:55 WIB
5 Aturan Hemat BBM & Listrik SBY Berbahaya! 
Rista Rama Dhany – detikFinance

Jakarta – Presiden SBY memutuskan untuk mengeluarkan lima aturan pengehematan konsumsi BBM subsidi dan listrik. Aturan ini dinilai akan menimbulkan masalah dan berbahaya. Kenapa?

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Satya W. Yudha mengatakan, lima kebijakan SBY tersebut sama sekali tidak menyentuh pokok masalah, yakni penendalian volume konsumsi BBM bersubsidi sehingga tidak melewati jatah atau kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 40 juta kiloliter (KL).

“Seharusnya kebijakan yang diambil sejalan dengan garis yang diputuskan dalam APBN-P 2012, yakni dengan mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar jangan sampai lebih dari 40 juta KL,” ujar Satya ketika dihubungi, Jumat (4/5/2012).

Menurut Satya, komitmen menjaga 40 juta KL inilah yang seharusnya diterjemahkan dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. “Jika melihat apa yang diputuskan (SBY) tidak ada yang menyentuh inti masalah, karena untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi yang hanya 40 juta KL hanya ada dua cara yakni menaikkan harga BBM bersubsid dan/atau melakukan pembatasan BBM konsumsi BBM subsidi,” ungkapnya.

Satya sangat yakin sekali kalau pemerintah tidak melakukan salah dari pilihan tersebut, maka jatah atau kuota BBM subsidi 40 juta KL pasti akan jebol.

“Ini yang bahaya, kalau jebol anggaran APBN-P pastinya jebol. Dengan asumsi ICP (harga minyak) US$ 120 per barel harga keekonomian premium itu Rp 10.000 per liter, kalau jebol 1 juta KL saja, pemerintah harus nombok Rp 5,5 triliun karena tiap liter premium subsidinya sudah Rp 5.500 per liter, lebih tinggi dari pada harga jualnya yang hanya Rp 4.500 per liter,” jelas Satya.

Jadi, kata Satya, kalau sudah jebol siapa yang akan bertanggung jawab? Pemerintah? Lalu uangnya dari mana?

“Jangan berpikir pemerintah mau seenaknya berpikir, kalau jebol kuota BBM ya beli lagi, nanti DPR akan setuju juga. Tidak bisa dengan jalan pikiran seperti itu, bayangin 1 juta KL jebol sama saja Rp 5,5 triliun,” katanya.

Menurut Satya, sebetulnya langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi sudah benar, namun sistemnya yang perlu diperbaiki agar bisa diterima oleh masyarakat.

“Dengan sistem kartu pengendali atau RFID sangat bisa diterapkan, tapi tergantung kemauan pemerintah, karena butuh tenaga sedikit, tapi kalau berjalan sangat bisa mengendalikan kuota BBM subsidi. Terserah nanti implementasinya apakah nanti pakai cc kendaraan atau tahun kendaraan, tetapi sistem RFID-nya jalan dulu,” ujar Satya.

Adapun lima aturan penghematan BBM dan listrik yang dikeluarkan SBY adalah:

  1. Untuk kendaraan dinas pemerintah dilarang menggunakan BBM subsidi. Ini diatur melalui Keputusan Menteri ESDM dan sudah disetujui pemerintah. Untuk mobil pelat merah dan BUMN akan dipakaikan stiker.
  2. Untuk kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan dilarang pakai BBM subsidi. Pemda diminta ikut mengawasi.
  3. Konversi penggunaan BBM ke BBG untuk Pulau Jawa
  4. PLN dilarang membangun pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Semua harus berganti ke pembangkit berbahan bakar air, matahari, panas bumi, dan batubara
  5. Penghematan listrik di gedung-gedung pemerintahan.


Khusus untuk mobil pemerintah pelat merah, larangan menggunakan bensin subsidi atau premium pertama dilakukan untuk Jabodetabek, kemudian diikuti Jawa-Bali dan akhirnya di seluruh kota di Indonesia.

(rrd/dnl)

Kamis, 03/05/2012 18:38 WIB
SBY Tak Berani Larang Mobil Mewah Alphard Cs Bebas ‘Minum’ Premium 
Rachmadin Ismail – detikFinance


Jakarta – Pemerintah akhirnya memutuskan menunda pembatasan konsumsi BBM subsidi untuk mobil dengan cc tertentu. Konsekuensinya, mobil mewah Alphard Cs bisa bebas ‘minum’ bensin premium yang disubsidi.

Menteri ESDM Jero Wacik usai rapat pemerintah dengan Presiden SBY menyatakan telah diputuskan penundaan aturan pembatasan konsumsi BBM subsidi berdasarkan cc tertentu.
Padahal aturan ini rencananya dibuat karena banyak mobil-mobil mewah yang masih mengkonsumsi BBM subsidi akibat harga Pertamax yang kemahalan dan sudah menembus Rp 10.000 per liter.

“Untuk cc di lapangan kami coba sulit. Jadi sementara aturan ini kita tunda. Jangan ditanya lagi,” tegas Jero di kantor presiden, Jakarta, Kamis (3/5/2012).

Menurut Jero, untuk sementara tidak akan ada lagi pembatasan konsumsi BBM dengan melarang mobil cc tertentu menggunakan bensin subsidi.

“Manfaatnya tidak lebih banyak dari mudaratnya. Jadi khusus untuk yang pembatasan dengan cc atau dengan tahun (produksi) sementara kami tunda sampai waktu yang tidak kami tentukan,” cetus Jero.

Alasan lain aturan ini ditunda adalah karena tidak semua SPBU di Indonesia menjual bensin Pertamax, jadi aturan ini sangat riskan untuk dilaksanakan.
Pemerintah telah menetapkan lima keputusan yang telah disepakati untuk dikeluarkan. Kebijakan ini untuk menjaga kuota BBM subsidi 40 juta kiloliter di 2012 tak melampaui kuota.

  • Untuk kendaraan dinas pemerintah dilarang menggunakan BBM subsidi. Ini diatur melalui Keputusan Menteri ESDM dan sudah disetujui pemerintah. Untuk mobil pelat merah dan BUMN akan dipakaikan stiker.
  • Untuk kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan dilarang pakai BBM subsidi. Pemda diminta ikut mengawasi.
  • Konversi penggunaan BBM ke BBG untuk Pulau Jawa
  • PLN dilarang membangun pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Semua harus berganti ke pembangkit berbahan bakar air, matahari, panas bumi, dan batubara
  • Penghematan listrik di gedung-gedung pemerintahan.

(dnl/hen)

http://www.suarapembaruan.com/home/kartu-pintar-pengendali-bbm/19742

Kartu Pintar Pengendali BBM
Rabu, 2 Mei 2012 | 15:32

Ilustrasi BBM [google]Ilustrasi BBM [google]

[JAKARTA] Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyiapkan konsep pengendalian dan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) melalui teknologi kartu pintar (smart card).

Konsep kartu kendali berbasis smart card memiliki keunggulan yakni dapat menyimpan dan menyajikan data transaksi secara dinamis.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Hammam Riza mengatakan kartu kendali untuk memantau jatah subsidi ini akan melekat di kendaraan umum.

BPPT berencana melakukan uji petik dalam tiga bulan ke depan kepada 100 sampai 1.000 kendaraan. “Smart card berisi data pengguna, kendaraan, masa berlaku dan jatah harian BBM bersubsidi,” katanya di sela diskusi Penurunan Subsidi BBM melalui Teknologi Kartu Pintar dan Diversifikasi Energi, di Jakarta (2/5).

Kartu kendali ini juga dapat merekam data secara aman dilengkapi fitur enkripsi untuk keamanan. SPBU pun dapat dilengkapi dengan sistem transaksi BBM yang memiliki kemampuan membatasi pembelian BBM bersubsidi sesuai dengan jatah atau kuota BBM bersubsidi yang tercatat di dalam kartu pintar.

Ditambahkan, nantinya data-data tersebut dikirim ke pusat data, sehingga pemerintah dapat mengawasi pola konsumsi BBM dan mengimplementasikan kebijakan pengaturan dan pengendalian BBM bersubsidi.

Kartu kendali BBM nantinya diterbitkan dengan menggunakan data e-KTP dan STNK pemilik kendaraan. Sementara itu di SPBU akan dilengkapi alat pembaca kartu kendali nirkontak yang dilengkapi dengan secure access module untuk mengamankan transaksi dan data.

Kepala Bidang Sistem Elektronika BPPT Mohammad Mustafa Sarinanto menyatakan BPPT berencana akan menguji coba smart card dalam waktu dekat dari aspek kehandalan, keamanan, usabilitas dan pemenuhan terhadap kebijakan. Untuk itu, BPPT akan berkoordinasi dengan BPH Migas, Kementerian ESDM dan Pertamina. [R-15]

Ekonomi Nasional

Pembatasan BBM Subsidi Mobil Dinas Hemat 2,3 Juta kl

Kamis, 26 April 2012 18:24

Arief

Mobil dinas

JAKARTA: Pemerintah memperkirakan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintahan akan menghemat 2,3 juta kiloliter dari kuota 40 juta kiloliter yang disediakan pada 2012.
 
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pemerintah telah memutuskan kendaraan dinas pemerintahan harus menggunakan bahan bakar pertamax. Selain itu, lanjut dia, akan dilakukan pula penghematan listrik terhadap fasilitas pemerintahan.

“[Penghematan pemerintah] kira-kira 2,3 juta kiloliter, kuotanya kan 40 juta kiloliter,” ujar Jero di sela acara Musren 2012 hari ini, Kamis, 26 April 2012.

Upaya pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas, menurut dia, akan dilakukan secara bertahap mulai dari wilayah Jabodetabek.

“Sementara Jabodetabek dulu yang sudah ada pertamax, kalau belum ada kita tidak bisa paksa. Yang saya pikirkan adalah membuat aturan yang mudah pelaksanaannya,” katanya.

Dia memproyeksikan kelebihan kuota BBM bersubsidi akan mencapai 47 juta kiloliter jika pemerintah tidak melaksanakan langkah pengendalian apapun tahun ini.

Over kuota, lanjut dia, diperkirakan melihat pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang sekitar 2,8 juta unit, dan kendaraan roda empat yang sebanyak 1 juta unit tahun ini. (bisnis/red)

Ekonomi Nasional

 

Pejabat Tak Pakai Premium, Bisa Hemat 100 Ribu Kilo Liter

Sabtu, 05 Mei 2012 09:32

BBM subsidi

BBM subsidi

JAKARTA, PESATNEWS- Kebijakan pembatasan BBM yang melarang mobil operasional kementerian atau lembaga pemerintah serta BUMN dan BUMD untuk menggunakan BBM subsidi akan menghemat BBM sebesar 70 ribu hingga 100 ribu kilo liter.

Penggunaan BBM non subsidi untuk BUMN dan BUMD akan diterapkan pemerintah pada bulan Mei ini dengan sasaran utama wilayah Jawa-Bali terlebih dahulu.

Seperti disampaikan Dirjen Migas KESDM, Evita H Legowo saat ditemui di kantor ESDM, Jakarta Jumat (4/5).

“Hitungan kami sementara 70 ribu hingga 100 ribu kiloliter, tapi ini tergantung mulainya kapan,” kata Evita.

Menurut Evita penghematan sebesar 70 ribu hingga 100 ribu KL tersebut didapat dari sekitar 10.000 kendaraan dinas milik BUMN dan BUMD di Jawa-Bali. “Ini belum seluruh Indonesia, kalau seluruh Indonesia mungkin penghematannya akan lebih besar lagi,” ujar Evita.

Evita menambahkan, kebijakan penggunaan BBM nonsubsidi untuk kendaraan dinas milik BUMN dan BUMD belum bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia karena belum semua daerah tersedia disepenser pertamax. “Ini yang masih jadi kendalanya.” [rvn/cuk]

 

PEMBATASAN BBM PEMERINTAH KELUARKAN 5 ATURAN
JAKARTA

Pembatasan itu cuma sebatas wacana.

Pemerintah membatalkan rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin (cc) dan tahun produksi kendaraan. Alasannya, berdasarkan hasil uji coba, pelaksanaannya sulit dilakukan.“Manfaatnya tidak lebih banyak daripada mudaratnya,“ ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik setelah menghadiri rapat kabinet terbatas di kantor kepresidenan kemarin.“Jadi, untuk sementara, aturan ini kami tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan,“ujar Jero Wacik.

Sebagai gantinya, kata dia, pemerintah mengeluarkan lima keputusan untuk mengendalikan dan membatasi penggunaan BBM bersubsidi agar tidak melonjak melebihi 40 juta kiloliter.

Keputusan pemerintah itu, kata Jero, berupa pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) hingga larangan bagi kendaraan pertambangan serta perkebunan memakai BBM jenis ini.“Pemerintah juga akan melanjutkan kon versi BBM ke BBG di Pula Jawa,“ ujar Jero (selengkapnya lihat tabel).

Menurut Jero, lima keputusan tersebut akan dijabarkan melalui peraturan menteri dan peraturan daerah. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai lima keputusan pemerintah tersebut tidak konkret. Menurut dia, kebijak an kali ini hanya untuk menenangkan masyarakat.n“Ujung-ujungnya, kuota bahan bakar ditambah melalui APBN Perubahan jilid dua.“

ALI NUR YASIN | ARYANI KRISTANTI | ROSALINA Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai lima keputusan baru pemerintah tak akan efektif diterapkan untuk mengendalikan kuota BBM bersubsidi.

Sebaliknya, konsumsi bahan bakar dipastikan melampaui kuota 40 juta kiloliter. “Jika pembatasan ber dasarkan cc jalan, kuota jebol. Apalagi kalau ditunda, makin tidak bisa apa-apa,” ujarnya kepada Tempo kemarin.

Hasil rapat terbatas kabinet bidang ekonomi kemarin memutuskan pembatalan opsi pembatasan penggunaan BBM berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Sebagai gantinya, pemerintah mengeluarkan lima keputusan, yaitu pembatasan berlaku untuk seluruh kendaraan dinas pemerintah, kendaraan pertambangan dan perkebunan, serta melanjutkan konversi BBM ke BBG di Pulau Jawa.

Selanjutnya, pembatasan ba gi PT PLN, yang dilarang membangun pembangkit berbasis BBM. Dan terakhir, kewajiban gedung pemerintahan melakukan penghematan listrik dan air.

Menurut Pri Agung, ke putusan baru ter sebut merupakan usulan lama dan tidak pernah terealisasi. Pembatasan bagi kendaraan dinas bahkan telah berulang kali dilontarkan. “Masih sebatas wacana,” ujarnya. Opsi konversi bahan bakar minyak ke gas pun sulit direalisasi karena terganjal banyak hal.

Kebijakan melarang PLN menggunakan BBM pun tak bisa terealisasi. “Sebab, beberapa pembangkit yang

seharusnya menggunakan gas saja ternyata tetap dipasok BBM karena ketiadaan pasokan gas,” tuturnya. Demikian pula penghematan listrik di gedung pemerintahan. Menurut Pri Agung, kebijakan ini bukanlah ide baru. Sebab, penghematan energi pernah dituangkan dalam instruksi presiden pada 2005, 2008, dan 2010.

Juru bicara PT Pertamina (Persero), Mochamad Harun, menyatakan pihaknya akan menggunakan alat kendali untuk memantau konsumsi BBM bersubsidi di daerah ra wan penyelewengan. Ren cananya, uji coba akan diterapkan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Se latan.

Langkah ini dilakukan agar kuota bahan bakar tak melebihi 40 juta kiloliter. “Ha ra pannya, pertengahan Juni ini bisa mulai,” ujarnya kemarin.

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dipilih karena selama ini merupakan daerah rawan penyelewengan. Alasan lain dua provinsi ini dipilih adalah, jumlah kendaraannya tidak sebanyak di kota-kota besar.

Fungsi alat kendali ini nantinya serupa dengan Radio Frequency Identification.

Alat akan dipasang pada kendaraan sekaligus SPBU untuk memantau konsumsi.

Dengan pemasangan alat ini, Pertamina bisa membaca rata-rata konsumsi normal untuk tiap jenis kendaraan.

Sampai bulan lalu, kata Harun, konsumsi bahan bakar bersubsidi sudah menembus 14,1 juta kiloliter atau 35,25 persen dari kuota tahun ini. Jika tidak ada kebijakan pembatasan dan pengendalian, diperkirakan BBM bersubsidi akan habis pada September mendatang.

About these ads

0 Responses to “Energi : 5 Aturan Pemerintah tentang Pembatasan BBM”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,262,273 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers

%d bloggers like this: