fotoNews
Terus Dikecam
Ratusan pendemo dari Komite Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM dan TDL menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/3/2012). Mereka meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut dan memberi solusi evaluasi kontrak karya pertambangan untuk menutupi beban subsidi.
- Polisi Tangkap Penimbun 3.400 Liter Premium di Bogor
- Wiranto: Jangan Tuduh Saya Merekayasa Demo Kenaikan BBM
- Kapolri: Silakan Demo BBM dengan Tertib!
- Kapolri Usulkan 10.000 Pasukan Tambahan Atasi Demo
- Gerindra Tolak Kenaikan BBM Bukan Demi Pencitraan
|
KOMPAS/PRIYOMBODO Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (12/1/2012). Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 6,0 persen.JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, menyebutkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL) bisa membuat angka inflasi naik hingga 7,1 persen.
“Kalau cuma ada penyesuaian TDL indlasi 4,4 persen. Kalau dengan penyesuaian harga BBM perkiraan (inflasi) antara 6,8-7,1 persen,tergantung berapa skenario perubahannya,” sebut Darmin dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (8/3/2012).
Pemerintah sendiri telah mengusulkan opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liternya. Dengan begitu, kenaikan harga BBM menjadi Rp 6.000 per liter. Terhadap opsi ini, Darmin mengatakan, inflasi bisa menyentuh batas bawah dari perkiraan 6,8-7,1 persen.
Menurut Darmin, naiknya angka inflasi berasal dari dampak langsung kenaikan harga BBM dan dampak lanjutannya ke harga barang lain.
Ia pun mengatakan, risiko inflasi terkait dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi sulit untuk dihindari. Namun, BI memperkirakan dampak kebijakan pengurangan subsidi BBM ini terhadap kenaikan harga lainnya sifatnya hanya sementara saja.
“Berdasarkan pengamatan kami, secara bulanan penyesuaian harga BBM hanya akan diikuti dengan kenaikan tarif transportasi dan kenaikan harga barang dan jasa lainnya dalam priode 3 bulan setelah kenaikan harga BBM,” tambah Darmin.
Menurut dia, inflasi yang tinggi hanya karena pengaruh perhitungan statistik base effect yang akan hilang setelah 12 bulan. “Dengan kondisi tersebut kami meyakini inflasi 2013 akan kembali berada dalam sasarannya 3,5-5,5 persen,” ucap Darmin.
Untuk diketahui saja, pemerintah berencana menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500 per liter per April mendatang. Pemerintah juga menjadwalkan kenaikan TDL secara bertahap pada bulan Mei dengan total kenaikan 10 persen.
Wiranto
Kamis, 08/03/2012 19:02 WIB
Demo Kenaikan BBM
Kamis, 08/03/2012 16:49 WIB
Wiranto : Jangan Tuduh Saya Merekayasa Demo Kenaikan BBM
- Kapolri: Silakan Demo BBM dengan Tertib!
- Kapolri Usulkan 10.000 Pasukan Tambahan Atasi Demo
- Gerindra Tolak Kenaikan BBM Bukan Demi Pencitraan
- Kompensasi BBM, Dikucurkan Dana Rp 26 T Untuk Beasiswa Anak SD
- Ratusan Buruh Demo di Kemenaker, Jl Gatot Subroto Macet
Mahasiswa Makassar
Kamis, 08/03/2012 11:25 WIB
M Nur Abdurrahman/detikcom- 2 Kelompok di Makassar Tolak BBM Naik, Gagal Sandera Mobil Plat Merah
- Seratusan Orang Desak Pembatalan SP3 Korupsi Eks Sekda Tapanuli Selatan
- Tolak BBM Naik, Ratusan Mahasiswa Mataram Galang Seribu Tanda Tangan
- Ratusan Warga Desak DPRD Medan Tuntaskan Masalah Tanah
- Ribuan Karyawan Blokir Gedung PTPN IX Semarang
Mahasiswa Menolak
Tim Liputan 6 SCTV
Mahasiswa Menolak Kenaikan Harga BBM
08/03/2012 06:15
Liputan6.com, Depok: Puluhan mahasiswa dari Front Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (7/3). Mereka menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dalam aksi ini, mereka juga mengumpulkan tanda tangan dan kecaman terhadap pemerintah yang dinilai tak berpihak pada rakyat.
Penolakan juga dilakukan warga SUTET atau saluran udara tegangan eksra tinggi se-Kabupaten Bogor, Jabar. Protes dilakukan dengan mengubur diri secara massal. Menurut warga, kenaikan harga BBM makin mengaburkan pembayaran ganti rugi SUTET. Aksi selama lima jam ini membuat seorang warga jatuh pingsan. Polisi meminta aksi ini dihentikan karena bisa membahayakan jiwa.
Unjuk rasa juga dilakukan Forum Masyarakat Miskin di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Selain berorasi, mereka menggelar spanduk berisi penolakan rencana kenaikan harga BBM.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memahami berbagai aksi yang dilakukan sebagian kelompok masyarakat tersebut. Namun, Presiden berharap agar unjuk rasa dilakukan dengan damai dan tidak anarkis.
Saat ini DPR dan pemerintah sedang menggodok besaran kenaikan premium dan solar. Pemerintah mengajukan kenaikan Rp 6.000 per liter. Rencana menaikan harga BBM karena membengkaknya beban subsidi BBM [baca: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Meluas].(BOG)
Anggota Dewan Dukung Aksi Penolakan Kenaikan Harga BBM
Nasional / Kamis, 8 Maret 2012 12:15 WIB
Metrotvnews.com, Makassar: Tiga fraksi di DPRD Sulawesi Selatan mendukung aksi mahasiswa menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dukungan disampaikan wakil rakyat saat berdialog dengan mahasiswa di Gedung DPRD Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Kamis (8/3).
Ketiga fraksi dari Golkar, PKS, dan Sulsel Bersatu berjanji akan menyampaikan penolakan itu ke DPR RI. Mereka akan mengirim surat faksimili ke anggota dewan di Jakarta. Isi surat juga akan meminta pemerintah tetap menerapkan subsidi BBM. Sebab, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung pada masyarakat kecil.
Sebelumnya, mahasiswa melakukan aksi di jalan-jalan raya. Mereka membentangkan spanduk menutup badan jalan. Lalu lintas jadi terhambat. Mereka juga berkonvoi ke bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo.(RRN)
Kenaikan Harga BBM
- Over Kuota BBM 2011 Dimasukkan ke APBN-P 2012
- Pembelian Kendaraan Tinggi Penyebab Kenaikan Harga…
- Pemerintah Fokus Pemberian Kompensasi Kenaikan Harga…
- Setgab Koalisi Bujuk PKS Sepakat Harga BBM Naik
- Ketua Komisi XI: Menaikkan BBM untuk Capres 2014
- Pemerintah Bisa Di-impeach Jika Tak Jalankan Pembatasan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra)Bidang Politik, Sosial, dan Budaya, Ganjar Razuni memaklumi, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan beban bagi masyarakat. Kebijakan menaikan BBM bukanlah kebijakan yang populis.
“Namun jika tidak ada kenaikan harga BBM, maka pemerintah di satu pihak dapat dikatakan melanggar Undang-Undang. Karena berdasar kepada kesepakatan bersama yang telah termuat dalam Undang-Undang APBN Tahun 2012,” kata Ganjar Rajuni dalam diskusi bertajuk “Pencabutan Subsisi BBM : Kebijakan Pengelolaan Energi dan Subsisi Yang Salah Sasaran” Selasa (6/3/2012).
Defisit APBN tidak boleh lebih dari 3 persen. Karena itulah, apabila pemerintah tidak menaikan harga BBM dan malah memberikan subsidi yang besar pada BBM. Maka, jumlah defisit negara akan semakin besar. Menurutnya, pencabutan subsidi BBM merupakan pilihan yang tidak enak, namun harus dilaksanakan untuk menyelamatkan APBN.
“Subsidi BBM dapat menimbulkan multiplier effect. Namun di sisi lain subsidi BBM yang dilakukan membebani APBN. Karena itulah pencabutan subsidi BBM mau tidak mau harus dilaksanakan, mengingat banyak sector lain yang perlu diperhatikan lebih jauh,” katanya.
Ganjar kemudian menagatakan, kebijakan pencabutan subsidi BBM ini nantinya harus diikuti dengan kebijakan substitusional yang merupakan sebuah kompensasi pemerintah untuk masyarakat luas. Kebijakan subtitusional itu merupakan sebuah pengalihan dana subsidi APBN untuk pembangunan diberbagai sektor.
Antara lain sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor infrastruktur. Ketiga sektor ini yang paling membutuhkan perhatian khusus untukmeningkatkan taraf hidup masyarakat.
1
29
JAKARTA, suaramerdeka.com – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah digembar-gemborkan pemerintah, dipastikan akan semakin memiskinkan rakyat di level ekonomi bawah dan menengah. Hal ini disebabkan buruknya manajemen komunikasi pemerintah dalam proses pengumuman kenaikan harga BBM.
Strategi komunikasi yang tidak tepat telah mengundang spekulasi para produsen untuk balapan menaikan harga barang produksinya. “Manajemen komunikasi dan strategi pemerintah sangat buruk. Rencana kenaikan BBM yang jauh-jauh hari sudah diwacanakan menyebabkan insider information sekaligus mengundang spekulasi para produsen untuk terlebih daahulu menaikan harga barangnya,” kata Budi Purnomo Karjodihardjo, Koordinator Komunitas Ayo Selamatkan Indonesia (KASI), di Jakarta, Rabu (7/3).
Dalam releas yang diterima suaramerdeka.com, KASI menghimbau, agar pemerintah lebih cerdas dalam menginformasikan kenaikan harga BBM ini sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang meluas di kalangan produsen dan pedagang. Sayangnya, pemerintah terkesan malah mewacanakan soal talik ulur kenakan harga BBM ini kepada public. “Malah sebagian politikus memanfaatkan persoalan yang melibatkan hajat hidup orang banyak ini untuk pencitraan,” kata Budi.
Budi Purnomo juga mendesak agar pemerintah untuk tidak memberikan kesempatan kepada asosiasi untuk melakukan kartel untuk menaikan harga hanya untuk kepentingan dan keuntungan industrinya. “Kami juga menghimbau agar rakyat tidak membeli barang-barang yang menaikan harga yang tidak wajar dan membabi buta agar produsen atau pedagang yang tidak manusiawi mengalami kebangkrutan usaha,” katanya.
Budi Purnomo memperkirakan, rakyat akan dihajar lagi dengan kenaikan harga barang-barang pada saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. “Nanti setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, barang-barang akan naik lagi. Jadi rakyat dihajar 2kali kenaikan harga, saat ini dan saat nanti,” tambahnya.
Budi meminta pemerintah lebih bertanggungjawab untuk mengontrol para produsen dan pengusaha untuk tidak menaikan harga secara membabi buta. “Sekarang harga sudah naik semuanya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk bisa mengontrol harga-harga . Kasihan rakyat kecil yang berkekurangan akan semakin bermasalah dengan kehidupannya, akibat kenaikan harga BBM ini,” katanya.
Seperti diketahui, pemerintah mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi diberlakukan serempak pada 1 April mendatang. Harga bahan bakar Premium dan Solar akan menjadi Rp 6.000 dan Rp 4.500. Dalam draft usulan APBN Perubahan 2012, pemerintah mengusulkan kenaikan subsidi BBM dari Rp 123,5 triliun menjadi Rp 137,3 triliun. Usul tersebut akan dibahas oleh DPR untuk disetujui/tidak. Namun, Menkeu Agus Martowardojo optimistik akan setujui DPR.
( RED , Rifki / CN34 / JBSM )
- Polisi Gelar Razia Antisipasi Penimbunan BBM
- Bensin Eceran Mulai Langka
- Jelang Kenaikan BBM, Pengusaha Travel Tak Ambil Pusing
- Pertamina Awasi SPBU
- Disperindag Dibanjiri Warga Pemohon Bensin Eceran
- Pengusaha Rental Mobil Terancam Gulung Tikar
- PBNU Harap Harga BBM Tak Naik
- Penimbun BBM Bersubsidi Harus Ditindak
- Rakyat Miskin Bertambah Jika Harga BBM Naik
- Mensos: BLSM, Pilihan Terbaik Atasi Dampak Kenaikan BBM
BBM & Politik
Oleh: Eviyanti Kumala Dewi Batu Bara*
TRIBUNNEWS.COM – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Batam meminta sekali lagi Pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebisa mungkin rencana kenaikan harga yang sudah dilaporkan ke DPR untuk tidak direalisasikan, karena akan semakin membebani rakyat. BLT & BLSM itu bukan solusi Cerdas Pemerintahaan SBY- Bodieono beserta Kabinetnya Ujar Eviyanti Kumala Dewi Batu Bara Bendahara DPC GMNI Kota Batam.
Seperti juga yang di katakan oleh Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah pilihan terbaik pemerintah guna mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mengatakan, jika ini merupakan langkah yang tepat untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Ke depan, beban biaya subsidi bisa lebih ringan maka program-program untuk kepentingan masyarakat harus dipastikan berjalan lebih maksimal lagi.
Ini bukan bukan solusi cerdas seorang pemimpin bangsa ini, masih banyak lagi yang bisa di lakukan oleh Kepala Negara ini beserta kabinetnya, mungkin salah satunya adalah meminimalisi Kebocoran kebocoran pajak yang berlaku saat ini di pusat dan menghemat anggaran Pemerintah yang tidak perlu.
Tidak hanya itu. Wakil rakyat yang di DPR RI pusat maupun daerah agar lebih bisa care ke masyarakat agar bisa memperjuangkan suara rakyat, dan jangan jadikan masalah BBM ini sebagai alat kampanye politik dan isu untuk membuat rakyat marah.
Para para wakil rakyat sekarang ini terlalu mementingakan individu dan partainya sendiri dan sudah tidak lagi mementingkan nasib rakyat. Terlalu banyak deal deal dan kepentingan politik yang sudah tidak lagi mementingkan nasib rakyat. Sehingga rakyat yang selalu jadi korban dan terkena getahnya.
*Eviyanti Kumala Dewi Batu Bara
Bendahara DPC GmnI Kota Batam
Ini adalah rilis resmi dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Batam
Kamis, 08/03/2012 13:29 WIB
Aliansi BEM Jabar Minta SBY-Boediono Mundur
Oris Riswan Budiana – detikBandung
Dalam aksi yang diikuti sekitar 100 orang itu, massa mengecam pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).
“SBY-Boediono harus mundur sekarang juga. Isu kenaikan BBM ini sangat meresahkan. Kita sebagai mahasiswa tidak bisa tinggal diam dan harus menyuarakan hal ini,” kata Koordinator Aksi Achyar Alrasyid.
Selain menolak kenaikan BBM, massa juga meminta pemerintah menurunkan TDL (Tarif Dasar Listrik) dan sembako.
Hal itu dituangkan dalam Trituma atau Tiga Tuntutan Mahasiswa. Tiga tuntutan itu masing-masing turunkan harga BBM, TDL dan sembako, tangkap para koruptor, serta usir neokolonialisme dan imperialisme.
“BBM naik bukan solusi, tapi yang utama adalah tangkap para koruptor,” tegas Achyar.
Dalam aksinya, massa membawa sejumlah poster dan spanduk bernada kecaman di antaranya bertuliskan Trituma.
(ors/ors)
- Ratusan Massa Buruh Tolak BBM di Depan Istana
- Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Blokade Jalan di Bandung
- Naikkan Harga BBM dan TDL Sama dengan Menindas Rakyat
- Polda Bali Kerahkan Pasukan Antisipasi Penimbunan BBM
- Pemerintah Tak Perlu Naikkan Harga BBM
Buruh Konvoi
Usai aksi di Kemenakertrans, rencananya mereka langsung bertolak ke Istana Negara.
VIVAnews – Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Buruh menuntut pemberian upah layak di kantor Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis 8 Maret 2012.
“Kami menuntut agar dicabut Permenaker 17 tahun 2005, karena peraturan itu sudah tidak layak sebagai acuan penghitungan upah buruh,” kata salah satu orator.
Berdasarkan pantauan VIVAnews, hingga siang massa buruh dari Bekasi, Tangerang, dan Bogor terus berdatangan.
Aksi ini menimbulkan kemacetan parah di ruas Jalan Gatot Subroto samping fly over Kuningan. Mereka menutup bahu Jalan Gatot Subroto mengarah ke Cawang.
Usai melakukan aksi di Kemenakertrans, rencananya mereka langsung bertolak ke Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Para buruh akan berkonvoi menggunakan kendaraan menuju Istana. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.
Aksi penolakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ini juga akan digelar di beberapa tempat di Indonesia. (umi)
• VIVAnews
Demo Meluas
Tim Liputan6
Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Meluas
07/03/2012 18:25
KOMPAS IMAGES/KRISTANTO PURNOMOAkbar TandjungJAKARTA, KOMPAS.com – Politisi senior Golkar Akbar Tandjung mengatakan pemerintah tak perlu ketakutan dengan adanya isu gerakan-gerakan bawah tanah yang memanfaatkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai pintu masuk menggulingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, menggulingkan pemerintahan tak semudah hanya karena kenaikan BBM semata.
“Negara kita negara demokrasi. Tapi kan tidak semudah itu. Apalagi dalam sistem demokrasi kita fix 5 tahun seorang Presiden. Tidak bisa presiden dijatuhkan karena ada kebijakannya. Mungkin saja kebijakan tidak diterima, tapi tidak bisa jatuhkan presiden,” kata Akbar di Jakarta, Rabu (7/3/2012).
“Presiden hanya mungkin bisa dijatuhkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau presiden lakukan penyuapan baru bisa lengser,” sambung Akbar.
Menurutnya, jika kenaikan itu benar akan dilakukan, pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka pada masyarakat agar memahami langkah kebijakan tersebut.
“Presiden mengeluarkan kebijakan dan mendapat tantangan di masyarakat, tapi tidak mungkin bisa jatuhkan presiden. Kalau ada orang yang manfaatkan kenaikan BBM untuk melakukan manuver politik, itu bisa saja. Tapi tidak sampai gulingkan Presiden. Tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu,” terang Akbar.
Seperti yang diketahui, menjelang kenaikan harga BBM mulai April nanti sejumlah isu beredar bahwa akan terjadi demo besar-besaran maupun tindakan anarkis untuk menuntut SBY-Boediono turun dari kursi pemerintahan. Hal ini karena kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan menambah kemiskinan, termasuk penderita gizi buruk.
Sejumlah elemen masyarakat sejauh ini telah melakukan sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah untuk meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM ini.
Solusi Jangka Pendek
Presiden SBY mengusulkan tiga solusi untuk mengatasi masalah energi.
VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan pada April 2012 mendatang hanyalah solusi jangka pendek.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter. Kenaikan tersebut sudah diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2012.
Pemerintah pernah mengusulkan solusi lain yaitu penerapan dana subsidi yang dipatok tetap sebesar Rp2.000 per liter.
“Meroketnya harga minyak dunia ada implikasinya bagi perekonomian kita dan solusi apa yang kita pilih. Prosesnya sedang berjalan antara pemerintah dan DPR. Ini perspektif jangka pendek,” kata Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Rapat Paripurna Pertama Dewan Ekonomi Nasional di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu 7 Maret 2012.
Yudhoyono menjelaskan untuk solusi jangka panjang, Indonesia harus memiliki ketahanan energi yang berkelanjutan. Untuk itu, Presiden berharap DEN segera mencari jalan keluar terbaik. “Itu long term goal, kita pikirkan dan tuangkan rencana implementasinya, manakala ada krisis yang berkaitan dengan energi,” katanya.
Pemerintah menilai permintaan energi domestik terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Indonesia harus segera mengukur potensi sumber-sumber energi minyak dan gas bumi, batubara, maupun energi baru terbarukan. Termasuk, peluang di masa depan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan energi untuk memenuhi permintaan yang kian meningkat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menganggap terdapat tiga aspek yang bisa ditempuh untuk mengatasi permasalahan energi di dalam negeri. Pertama, mengubah gaya hidup masyarakat untuk lebih menjadi bangsa yang lebih efisien. Kedua adalah intervensi teknologi untuk mengatasi permasalahan energi. Terakhir, kebijakan yang mendukung di bidang energi.
• VIVAnews
KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang YudhoyonoJAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Sidang Paripurna Ke-1 Dewan Energi Nasional di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (7/3/2012). Kehadiran Presiden tersebut atas undangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.
Saat memberikan sambutan, Jero, yang juga Ketua Harian DEN, mengatakan, kehadiran SBY terkait posisinya sebagai Kepala Negara, Ketua DEN, dan mantan Menteri Pertambangan dan Energi.
Mendengar perkataan Jero, Presiden pun berseloroh, “Uang sakunya banyak”.
Kontan saja, ucapan Presiden turut mengundang tawa para hadirin. Turut hadir pada sidang tersebut, antara lain, Wakil Presiden Boediono, jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, para anggota Dewan Energi Nasional, mantan menteri di bidang energi, seperti Subroto, Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, serta para pemangku kepentingan energi lainnya.
Pada kesempatan itu, Presiden akan memimpin sidang yang akan merancang kebijakan energi nasional dalam jangka panjang. Selanjutnya, Pemerintah akan membawa rancangan tersebut ke Parlemen untuk dibahas.
Saat membuka sidang, Presiden mengatakan, perhatian publik saat ini tertuju pada persoalan jangka pendek, yaitu kenaikan harga minyak dunia.
“Dewan Energi jangan hanya menangani masalah jangka pendek, tetapi juga harus memikirkan bagaimana Indonesia memiliki ketahanan energi yang sustainable,” tuturnya.
Mahasiswa dan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM
Nasional / Kamis, 8 Maret 2012 18:00 WIB
Metrotvnews.com, Bandung: Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di salah satu kantor Pertamina, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/3). Bahkan unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan.
Mahasiswa yang memaksa masuk kantor mencoba mendobrak barikade polisi. Aksi saling dorong antara polisi dengan mahasiswa pun tak bisa dihindarkan.
Dalam orasinya, mahasiswa meminta pemerintah membatalkan rencana menaikan harga BBM. Menurut mahasiswa, kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan long-march menuju halaman Gedung Sate. Massa mendesak Gubernur dan DPRD Jabar menolak rencana kenaikan harga BBM.
Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menggelar aksi di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (8/3).
Dalam orasinya, para buruh khawatir kenaikan harga BBM akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi yang melonjak.
Jika BBM dinaikkan, buruh meminta pemerintah menaikkan juga upah minimum regional (UMR) untuk mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi. (Wrt3)
Jakarta 45 
saya bosan mendengar dam mlihat d TV berita tentg korupsi…
kpan saya bisa mendebgar negara saya berprestasi?
negara saya adalah bangsa yang besar, bebas dari para koruptor?
kenapa semuanya harus egois?
kenapa semuamya saling menyalahkan?
kita terlalu banyak berkomentar di media masa, tetapi apa kita sadar bahwa apa yang kita katakan itu jujur?
saya tidak perlu menyaksikan siapa yang salah an siapa yang benar, yang palng penting jalankan tugas kamu sebagai pemerintah, dan buat kami tidak miskin terlebih miskin ilmu..terimakasih
Seharusnya sebelum menaikkan harga BBM, terlebih dahulu dikaji secara mendalam apa efek negatifnya terhadap kehidupan ekonomi yang pas-pasan dan menyajikan secara transparan sehingga masyarakat dapat memahami apa kondisi yg sebenarnya negara yg kita cintai ini. Dan menurut pendapat saya sebagai orang ekonomi, harga-harga yang harus di normalkan sehingga kenaikan BBM tidak membawa masyrakat masuk ke daftar kemiskinan.
sebenarnya yang membuat jebol APBN adalah terlalu dahsyatnya Anggaran Belanja Pegawai. Lihat aja berapa puluh juta pegawai di Indonesia dengan senyum manis bisa merasakan yang namanya RENUMERISASI ,SERTIFIKASI, dan tunjangan lain-lainnya, dimana rakyat kecil BURUH TANI,PABRIK, Golongan Swasta yang sengsara karena terjadinya INFLASI yang hebat. Mereka tidak pernah merasakan yang namanya NUMERISASI, SERTIFIKASI dll,